LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 merupakan laporan hasil kinerja program/kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor selama Tahun 2018 dengan bersumber dana dari APBD Kota Bogor Tahun 2018 dan sumber dana lainnya. Pecapaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Tahun 2018 terdiri dari 4 sasaran dengan 15 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 15 indikator yang diukur sebanyak 8 indikator yang melebihi target (60%), 2 indikator mencapai target (20%) dan 5 indikator belum mencapai target (20%) yaitu rasio Puskesmas : penduduk (1:30.000), persentase angka kesembuhan TBC (cure rate), persentase rumah tangga ber PHBS (%), persentase rumah sehat, persentase tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan. Apabila dilihat berdasarkan kategori capaian dari 15 indikator kinerja, sebanyak 3 indikator termasuk kategori Baik dan 12 indikator termasuk kategori Sangat Baik. Dengan demikian, secara umum pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 dapat dikategorikan "Sangat Baik". Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di tahun berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSLUSIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Umum ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Maksud dan Tujuan ... 2 C. Sistematika Penyajian ... 2 1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bogor ... 3 A. Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor ... 3 B. Isu-Isu Strategis ... 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 9 2.1 Visi dan Misi Kota Bogor ... 9 2.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan ... 9 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ... 11 2.4 Perjanjian Kinerja ... 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 16 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ... 16 3.2 Capaian dan Evaluasi Kinerja Sasaran ... 17 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama ... 34 3.4 Laporan Realisasi Anggaran ... 35 BAB IV PENUTUP ... 49 4.1 Kesimpulan ... 49 4.2 Saran ... 50 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Umum A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Hakekat Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mendukung tercapainya Visi Kota Bogor yaitu Menjadikan Bogor sebagai kota yang nyaman, beriman dan transparan" , dengan misi ke-2 yaitu Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur, melalui perwujudan Visi Dinas Kesehatan yaitu "Kota Bogor sehat, nyaman, mandiri, dan berkeadilan"ditetapkan berbagai program kesehatan yang telah disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang terdapat di masyarakat dengan mengutamakan upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta ketersediaan sumber daya yang ada. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dilaksanakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di Kota Bogor, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selama Tahun anggaran 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 1
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 adalah untuk memenuhi kewajiban Pelaporan Kepada Walikota Kota Bogor. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban instansi terhadap pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan di Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2018. C. Sistematika Penyajian Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Umum A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sistematika Penyajian 1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bogor A. Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor B. Isu-Isu Strategis BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja 1 Visi dan Misi Kota Bogor 2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan B. Indikator Kinerja Utama (IKU) C. Perjanjian Kinerja BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja 1 Penetapan kinerja 2 Pengumpulan data Kinerja 3 Cara Pengukuran Kinerja B. Capaian dan Evaluasi Kinerja 1 Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). 3 Laporan Realisasi Anggaran. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 2
1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bogor A. Organisasi Pemerintah/Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan 26 urusan wajib, 7 urusan pilihan dan urusan pemerintahan sisa. Dari Urusan tersebut urusan kesehatan termasuk pada urusan wajib. Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Pemerintah di bidang Kesehatan yang menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah. 2. Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bogor mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang Kesehatan, meliputi : pengembangan dan pembinaan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan penyuluhan kesehatan. b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang kesehatan. c. Pelaksanaan pelayanan umum. d. Pembinaan Wilayah dalam lingkup Dinas Kesehatan. e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 3. Struktur Organisasi Struktur Dinas Kesehatan Kota Bogor, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Keuangan - Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan. c Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan - Seksi Perbekalan Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan POM d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahi : - Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular - Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 3
4 e. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahi : Seksi Gizi - Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia - Seksi Kesehatan Ibu dan Anak f. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahi : Seksi Promosi Kesehatan - Seksi Peran Serta Masyarakat - Seksi Pembiayaan Kesehatan Msyarakat. g. UPTD Puskesmas. h. UPTD LABKESDA. Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan Peraturan Dareah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 sebagai berikut : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 KEPALA DINAS ( dr. Rubaeah, MKM) SEKRETARIAT ( dr. Ratna dyah Mutiarani, M.Kes ) SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN ( Lina Siregar, SE ) (Mauludin Hidayat, SE., MM) (Bai Kusnadi,SKM., MPH) BIDANG KESEHATAN MASYAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN ( dr. Erna Nuraena ) ( drg. Lindawati, MKM ) (drg.Yuniarto Budi Santosa M.Kes) ( dr. Sri Pinantari Hanum, M.Kes ) Seksi Kesehatan keluarga ( dr. Siti Robiah Mubarokah ) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilan (dr. Sari Chandrawati, M.kes) Seksi Pelayanan kesehatan Primer dan Tradisional ( dr. Armein Sjuhary Rowi, M.Kes) ) Seksi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat makanan ( dra. Nurhaedah ) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Ika Lastyaningrum, SKM, MKM) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular, Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan Olahraga Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan ( dr. Hj. Tri Yuliani, M.Kes ) Seksi Informasi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat ( Nia Nurkania, M.Kes ) ( drg. Firy Triyanti, M.Kes ) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Gizi ( Hj. Ida Jubaedah, SKM. MSi ) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Seksi Pembinaan Pengendalian , dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan kesehatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Eriati, MKM) ( Farida, SKM., M.Kes ) ( drg. Elva Adhyaksa Gumelar ) UPTD (dr. Selamat Djaya) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
B. Isu - Isu Strategis Pembangunan kesehatan periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan financial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Isu strategis yang menjadi sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah : 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak. 2. Meningkatnya pengendalian penyakit. 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan. 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, Obat dan Vaksin. 6. Meningkatkan responsivitas system kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional : 1. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2. Menguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program JKN ini untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN, berfocus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Memperhatikan perkembangan saat ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat adalah : 1. Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dasar. 2. Penyelenggaraan Pelayanan Gizi. 3. Penyelenggaraan Pelayanan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan Lingkungan. 4. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian (obat). 5. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan. Sedangkan isu-isu strategis yang dihadapi baik saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut : 1. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat dan terjadi penyebaran beberapa penyakit menular (multiple burden of disease) diluar sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (new emerging dan re-emerging) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan perubahan perilaku manusia dan lingkungan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 5
2. Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berdasarkan jumlah pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di Kabupaten/Kota. 3. Sistem Pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif dan preventif. 4. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat. 5. Belum terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standar dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang prima. 6. Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan. Untuk mendukung upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan dan mendukung visi Kota Bogor, terdapat beberapa aspek strategi yang mempengaruhi, yaitu : 1. Aspek Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari medis, para medis dan paramedis non perawatan serta dan tenaga non kesehatan. Sumber daya manusia tersebut bertanggung jawab dan melakukan dan kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pelayanan kesehatan baik dari aspek adiministrasi, manajemen dan teknis untuk pelayanan upaya kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitatif. Rincian tenaga berdasarkan jenis tenaga dan pendidikan tampak pada tabel sebagai berikut : Rekapitulasi Tenaga Berdasarkan Jenis Tenaga dan Pendidikan Tahun 2018 No Uraian Pendidikan S2 S1 D3 D1 SMA SMP SD a. Medis 1 Dokter spesialis 1 2 Dokter 20 72 3 Dokter Gigi 5 38 b. Paramedis 1 Perawat 2 36 83 8 2 Apoteker 13 3 Bidan 21 100 4 Perawat Gigi 20 3 c. Paramedis Non Perawat 1 Sarjana Kesehatan Masyarakat 1 22 6 2 Gizi 12 19 1 3 Kesehatan Lingkungan 15 12 1 4 Asisten Apoteker 4 11 10 5 Radiografer 2 9 6 Anestesi 7 Fisioterapi 8 ATEM dan Rontgen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 6 Jumlah 1 92 43 129 13 121 23 29 32 28 25 11
9 Perekam Medis 11 10 Analis 5 30 1 d. Tenaga Struktural 17 13 4 11 e. Non Kesehatan 4 24 13 32 5 Jumlah 50 277 318 5 62 5 0 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Berdasarkan data di atas terdapat jumlah SDM pada Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Tahun 2018 sebanyak 700 orang terdiri dari 630 tenaga kesehatan dan 70 tenaga non kesehatan. Dari jumlah tersebut bertugas di Dinas Kesehatan dan tersebar di 25 UPTD puskesmas dan 1 UPTD Labkesda. Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bogor Tahun 2018 No Jenis Sarana Kesehatan Pemilik Jumlah Kecamatan 1 RS Umum h a t n i r e m e P 1 a t s a w S 15 16 Tanah Sareal 1 Bogor Tengah 4 Bogor Utara 2 Bogor Selatan 3 Bogor Barat 3 2 RS Khusus 4 a. RS Jiwa 1 1 b. RS Bersalin Ibu dan Anak 3 2 1 3 Puskesmas 25 a. Pusk Non Perawatan b. Pusk Perawatan 18 7 3 2 4 1 2 1 4 1 4 1 c. Pusk Mampu 6 1 1 1 1 2 Poned d. Pusk Pembantu 4 UPTD Labkesda 1 1 1 Berdasarkan pada tabel tersebut jumlah sarana kesehatan di Kota Bogor sudah merata di seluruh kecamatan terutama untuk pelayanan dasar. Namun demikian perlu dilakukan pemetaan distribusi sarana kesehatan ditiap kelurahan baik di ditingkat pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, sebagai dasar pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 2. Aspek Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi (Bantuan Keuangan Propinsi/DAPIL I), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan APBN (TP). Dapat dilihat pada tabel berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 7 11 36 45 78 717 Bogor Timur 3 1 1 0
Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 NO Jenis Sumber Biaya Jumlah Anggaran A BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 57.894.594.589.071,- B BELANJA LANGSUNG Rp 132.269.359.282,- 1. TOTAL APBD KOTA Rp 190.163.948.353,- C DAK FISIK 2018 Rp 7.798.203.000,- D DAK NON FISIK 2018 Rp 14.950.177.000,- E DBHCHT 2018 Rp 2.500.000.000,- F APBD PROVINSI Rp 9.908.731.200,- TOTAL Rp 225.321.059.553,- Sumber Data: Sub Bag Keuangan Berdasarkan tabel di atas, total proporsi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 sebesar 10,81% dari anggaran APBD Kota dengan anggaran belanja langsung sebesar 8,8%. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji" dan Perda no. 3 tahun 2005 tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor belum mencapai angka tersebut. Namun demikian setiap tahunnya terdapat kenaikan anggaran kesehatan secara bertahap. 3. Aspek Wilayah Wilayah administrasi Kota Bogor mempunyai luas wilayah 11.850 Ha, terdiri dari 6 Kecamatan, 68 Kelurahan, 795 RW. Jumlah penduduk Kota Bogor pada Tahun 2018 sebanyak 1.096.828 orang dengan jumlah terpadat di Kecamatan Bogor Barat dan terluas di Kecamatan Bogor Barat. Dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk akses kemudahan dalam mencapai sarana kesehatan sangat terjangkau. Dari 68 kelurahan, pada Tahun 2018 sebanyak 55 kelurahan sudah tersedia puskesmas/puskesmas pembantu dan dapat ditempuh oleh kendaraan roda empat dan roda dua sehingga masyarakat dapat mengakses ke sarana kesehatan tersebut untuk mendapat pelayanan kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 8
9 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi Kota Bogor Masa pembangunan 5 (lima) tahun Tahun 2015 - 2019), dilaksanakan dalam upaya semakin memperkuat landasan pembangunan sebagai bentuk konsistensi dan kontinuitas untuk mencapai tujuan akhir pembangunan Kota Bogor. Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 - 2019 menyatakan bahwa visi Kota Bogor yaitu "Menjadikan Bogor sebagai Kota yang Nyaman, Beriman dan Transparan". Adapun Misi yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan Visi Kota Bogor adalah : 1. Menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Menjadikan Bogor Kota yang sehat dan makmur. 3. Menjadikan Bogor Kota yang berwawasan lingkungan. 4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorentasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif. 5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan. 6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani. Prioritas pembangunan tetap difokuskan pada penuntasan 6 (enam). Permasalahan yang dihadap Kota Bogor yaitu : 1. Penataan transportasi dan angkutan umum; 2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota; 3. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL); 4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya; 5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi; dan 6. Penanggulangan kemiskinan. Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor mempunyai peran dalam mendukung dan mengimplementasikan visi dan misi Kota Bogor khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan melalui misi ke- 2 Kota Bogor, yaitu menjadikan Bogor Kota yang sehat dan makmur. 2.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bogor Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bogor merupakan wujud aplikatif dari Visidan Misi Kota Bogor. Dinas Kesehatan sebagai salah satu pelaksana teknis Pemerintah Kota Bogor menetapkan Visi yaitu "KOTA BOGOR SEHAT, NYAMAN, MANDIRI DAN BERKEADILAN". Empat Misi pembangunan kesehatan Kota Bogor merupakan wujud dari Visi Dinas Kesehatan. Berikut adalah 4 (empat) Misi tersebut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
1. Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, terjangkau dan nyaman. 2. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan lingkungan. 3. Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional dan amanah. 4. Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang adil, transparan dan akuntabel. Visi dan Misi tersebut di atas merupakan dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan di kota Bogor sampai dengan Tahun 2019. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 misi pembangunan kesehatan Kota Bogor sebagai berikut : 1. Misi 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman dengan tujuan : Meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, terjangkau dan nyaman. 1) Sasaran : Meningkatnya mutu sarana kesehatan dengan indikator : a. Rasio puskesmas : penduduk ( 1 : 30.000 ). b. Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar. c. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. d. Rasio kematian ibu per 100.000 Kelahiran hidup. e. Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. f. Persentase balita gizi buruk. g. Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate). h. Prevalensi penderita HIV. 2. Misi 2 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan dengan tujuan : Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga, dan lingkungannya. 1) Sasaran : Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dan lingkungannya dengan indikator : a. Persentase rumah tangga berPHBS. b. Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR. c. Persentase rumah sehat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 10
3. Misi 3 : Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional dengan tujuan : Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional 1) Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional dengan indikator : a. Persentase tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan. 4. Misi 4 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya kesehatan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan : Meningkatnya manajemen kesehatan yang transparan dan akuntabel. 1) Sasaran : Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan pada Dinas Kesehatan. a. Penilaian SAKIP Dinas Kesehatan. b. Persentase rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti. c. Indeks kepuasan masyarakat. 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Melalui penetapan IKU diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sesuai dengan review terhadap dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor Perda, maka terdapat perubahan juga pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor termasuk juga perubahan IKU pada Dinas Kesehatan. Penetapan IKU didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 11
12 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Adapun IKU Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Sasaran 1 : Meningkatnya Mutu Sarana Kesehatan, yaitu : a. Rasio puskesmas : penduduk (1 : 30.000). b. Persentase sarana kesehatan pemerintahan yang terakreditasi. 2. Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan, yaitu a. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. 3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, yaitu : a. Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. b. Rasio kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. c. Persentase balita gizi buruk. d. Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate). e. Pervalensi penderita HIV AIDS. 4. Sasaran 4 : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemandirian Masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Lingkungannya, yaitu : a. Persentase rumah tangga ber-PHBS. b. Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR. c. Persentase rumah sehat. 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Kota Bogor telah ditetapkan perjanjian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
Tahun 2018 sebanyak 6 sasaran dengan 15 indikator sasaran diantaranya sebanyak 4 sasaran (66,7%) dan 11 indikator sasaran (73,3%) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut uraian perjanjian kinerja pada Tahun 2018 : MISI TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN I. Menyediakan sarana Meningkatkan Persentase sarana Meningkatnya Rasio puskesmas : dan pelayanan sarana dan dan pelayanan mutu sarana penduduk ( 1 : 30.000 ) kesehatan pelayanan kesehatan sesuai kesehatan. Persentase sarana masyarakat yang kesehatan standar. Meningkatnya kesehatan yang memenuhi paripurna merata, masyarakat yang aksebilitas standar. bermutu, terjangkau, paripurna, masyarakat Persentase masyarakat dan nyaman. merata, bermutu, terhadap layanan yang memiliki jaminan terjangkau, dan kesehatan. kesehatan. nyaman. Meningkatnya Rasio kematian ibu per kualitas kesehatan 100.000 Kelahiran hidup. masyarakat. Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Persentase balita gizi buruk. Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate). Prevalensi penderita HIV. II. Meningkatnya kemandirian Meningkatnya Kemandirian Meningkatnya Persentase Rumah Tangga masyarakat dalam kemandirian masyarakat pengetahuan dan ber PHBS kesehatan individu, masyarakat dalam dalam perilaku kemandirian Persentase kawasan yang keluarga, dan kesehatan hidup bersih masyarakat mematuhi Perda KTR lingkungan. individu, dan sehat dan mengenai perilaku Persentase Rumah Sehat keluarga, dan lingkungannya hidup bersih dan lingkungannya sehat dan lingkungannya. III. Memenuhi Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang Pemenuhan tenaga kesehatan Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga Persentase tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan. profesional. profesional kesehatan yang profesional IV. Menyelenggarakan Meningkatnya tata kelola sumber manajemen Nilai Meningkatnya Penilaian LAKIP Dinas daya kesehatan kesehatan yang akuntabilitas transparasi dan Kesehatan. yang transparan transparan dan kinerja Dinas akuntabilitas Persentase rekomendasi atas dan akuntabel. akuntabel. Kesehatan. penyelenggaraan hasil pemeriksaan BPK / pembangunan pada Inspektorat yang Dinas Kesehatan. ditindaklanjuti. Indeks kepuasan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 13 TARGET 1:34.667 72 90 100 / 100.000 KH 3 / 1.000 KH 0,2 86 3,5 66 60 82,5 100 BB 100 B
14 Sejalan dengan Visi dan Misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan maka disusun rencana kinerja yang menggambarkan program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama Tahun 2018. Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2018 : NO PROGRAM NO KEGIATAN 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM. 2 3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas. JKN Puskesmas. 2 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4 Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita. 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 5 Pelayanan Kesehatan Anak Balita. 4 Upaya Kesehatan 6 7 Pelayanan Kesehatan Khusus. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular. 5 6 7 8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 8 Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia. 9 Peningkatan Gizi Masyarakat 10 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD. 11 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. 12 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV. 13 Sistem Informasi Kesehatan. 14 Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 15 Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya. 16 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas. 17 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas. 18 Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 19 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah. 20 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM 9 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 21 Akreditasi Puskesmas. 22 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah. 23 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan pemerintah dan Swasta. 10 11 Pengawasan Obat dan Makanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 24 Pengendalian Obat dan Makanan. 25 Pengadaan Obat-Obatan. 26 Peningkatan Promosi Kesehatan. 27 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 28 Peningkatan Peran Serta Masyarakat. 29 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan 12 13 Pengembangan Lingkungan Sehat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bersumber Daya Masyarakat). 30 Pembangunan IPAL Limbah B3. 31 Peningkatan Kesehatan Lingkungan. 32 Peningkatan Sumber Daya Manusia. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
14 15 16 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD. 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor. 35 Pengadaan Inventaris Kantor. 36 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD. 37 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menitikberatkan pada upaya pencapain hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu. Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari presentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan Kota Bogor, yakni dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus sebagai berikut : 2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus sebagai berikut : Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian sebagai berikut : Skala Capaian (%) 85 - 100 70 - <85 55 - <70 <55 Realisasi > Target = Target < Target Kategori Sangat Baik Baik Cukup Kurang Keterangan Tercapai dan Melebihi Target Tercapai Tidak Mencapai Target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 16
17 3.2 Capaian dan Evaluasi Kinerja Capaian dan evaluasi indikator kinerja sasaran pada Tahun 2018 sebagai berikut : Tujuan 1 : Meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, terjangkau dan nyaman Sasaran 1: Meningkatnya Mutu Sarana Kesehatan Indikator Kinerja 2017 2018 Kategori Akhir RENSTRA Target Realisasi % Target Realisasi % (%) (%) 1. Rasio Puskesmas : Penduduk (1:30.000) 1. Rasio Puskesmas : Penduduk (1:30.000) 1:37.000 1:40.423 91,5 1 : 34.667 1 : 43.873 79,01 Sangat Baik 1:30.000 2. Persentase Sarana Kesehatan yang Memenuhi Standar 71 72 101,4 72 72 100 Sangat Baik Rasio puskesmas per penduduk (1:30.000) pada Tahun 2018 adalah 1:43.873 penduduk (79,01%). Capaian ini belum sesuai dengan target Tahun 2018 yaitu 1:34.667 penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah Puskesmas tidak terdapat penambahan secara kuantitas, dimana jumlah Puskesmas pada Tahun 2017 sebanyak 25 Puskesmas dan Tahun 2018 sebanyak 25 Puskesmas. Sedangkan, pada jumlah penduduk terdapat penambahan pada Tahun 2018 sebanyak 88.262 jiwa yaitu dari Tahun 2017 sebanyak 1.010.566 jiwa menjadi 1.098.828 jiwa pada Tahun 2018, sehingga mempengaruhi capaian persentase. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
18 Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini disebabkan oleh adanya keterbatasan lahan untuk pembangunan dan terbatasnya asset fasilitas dari Pemerintah Kota Bogor serta ketersediaan pemenuhan sumber daya manusia untuk puskesmas. Upaya yang dilakukan untuk pembangunan fisik Puskesmas yaitu dengan perioritas di daerah yang aksesnya masih kurang seperti di Kecamatan Bogor Barat, Bogor Utara dan Bogor Selatan berdasarkan kajian Puskesmas yang telah dilakukan oleh konsultan.Selain pemenuhan pembangunan fisik telah dilakukan juga, peningkatan kualitas fisik Puskesmas yaitu melalui rehabilitasi dan revitalisasi Puskesmas disesuaikan dengan tata graha Puskesmas berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dalam rangka mendukung akreditasi Puskesmas. Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar pada Tahun 2018 yaitu 72%, capaian ini sesuai dengan target Tahun 2018 72%. Jika dibandingkan Tahun 2017 maka persentase tidak mengalami perubahan yaitu 72%. Pencapaian pada indikator ini, dari hasil pembinaan teknis yang telah dilakukan kepada 1.258 sarana kesehatan terdapat 935 sarana kesehatan yang memenuhi standar (72%) berdasarkan acuan yang digunakan yaitu Permenkes pada masing-masing jenis sarana kesehatan yaitu : a. Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan b. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan c. Permenkes No. 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan d. Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat e. Permenkes No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik f. Permenkes No. 28 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan g. Permenkes No. 61 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Tradisional h. Permenkes No. 56 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit i. Permenkes No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi. Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi standar tersebut terdiri dari sarana kesehatan pemerintah (25 puskesmas dan 3 rumah sakit) dan swasta terdiri dari 14 macam sarana kesehatan yaitu dr praktek mandiri, drg prakrik mandiri, drgsp praktik mandiri, apotek, klinik pratama, klinik utama, RS, BPM, optik, batra (obat tradisional), toko obat, laboratorium, salon, PBF (pabrik besar farmasi). Masih adanya sarana kesehatan yang tidak memenuhi standar dikarenakan sarana prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki belum sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri kesehatan. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi, visitasi atau monitoring, dan pembinaan ke sarana kesehatan di Kota Bogor. Untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
19 meningkatkan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan maka perlu dilakukan skala perioritas pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan sosialisasi standarisasi sarana pelayanan kesehatan, pembinaan dan peningkatan mutu sarana, dan sumber daya manusia (SDM) pada sarana kesehatan serta evaluasi manajemen pada sarana kesehatan. Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan Indikator Kinerja 2017 2018 Kategori Akhir RENSTRA Target Realisasi % Target Realisasi % (%) (%) Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan 70 76,7 109,5 90 95,85 106,5 Sangat Baik 100 Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan pada Tahun 2018 yaitu 95,85%. Pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90% dan mengalami peningkatan capaian sebesar 19,15% dari Tahun 2017. Pencapaian Tahun 2018 sebesar 95,85% menunjukan bahwa Kota Bogor sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC), hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang menyatakan bahwa daerah yang mencapai Universal Health Coverage (UHC) yaitu minimal sebesar 95% sesuai aturan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bogor (440/Perj.430-Dinkes/2018) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Bogor dalam Rangka Universal Health Coverage (UHC). Penetapan Universal Health Coverage (UHC) ini dicanangkan pada tanggal 15 Desember 2018 dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 54 di Taman Heulang Bogor oleh Bapak Walikota Bogor. Berbagai upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2018 dalam rangka pencapaian indikator tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Rapat lintas sektor program jaminan kesehatan dalam percepatan Universal Health Coverage (UHC) 2. Pelaksanaan pertemuan penguatan regulasi jaminan kesehatan dan sistem rujukan di fasilitas kesehatan tingkat I dan II 3. Pembentukan tim percepatan UHC 4. Sosialisasi penyelenggaraan penerima bantuan pembiayaan kesehatan di tingkat kecamatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
20 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembiayaan kesehatan penduduk miskin di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat I dan II. Meskipun jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun masih dijumpai beberapa permasalahan atau kendala dalam rangka pencapaian indikator tersebut yaitu gagalnya usulan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dikarenakan kurangnya validitas data kepesertaan jaminan kesehatan serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendaftar JKN mandiri, perusahaan kecil menengah banyak yang belum mendaftarkan pekerjanya, sosialisasi dan dukungan terhadap JKN belum merata baik di masyarakat, dunia usaha, dan semua instansi pemerintah. Sehingga pada Tahun 2019 perlu dilakukan upaya penguatan Universal Health Coverage (UHC), konsultasi administrasi kegiatan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, stakeholder program rujukan dan jaminan kesehatan, penguatan sistem rujukan pelayanan kesehatan regional. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Indikator Kinerja 2017 2018 Kategori Akhir RENSTRA Target Realisasi % Target Realisasi % (%) (%) 1. Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 105 30 / 100.000 KH 171,4 100/10 0.000 KH 60/100.0 00 KH 166,7 Sangat Baik 95 2. Rasio Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 3 3,7 / 1.000 KH 76,7 3 / 1.000 KH 2,95 / 1.000 KH 101,7 Baik 3 3. Persentase Balita gizi Buruk 3. Persentase Balita gizi Buruk 0,25 0,07 357,1 0,2 Sangat Baik 0,15 4. Persentase Angka Kesembuhan TBC ( Cure Rate ) 86 85,6 99,5 86 81,22 94,4 Sangat Baik 86 5. Prevalensi Penderita HIV 5. Prevalensi Penderita HIV 4 0,15 267,0 3,5 Sangat Baik 3 Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018 melebihi Target Tahun 2018 yaitu dari 100/100.000 kelahiran hidup menjadi 60/100.000 kelahiran hidup, artinya jumlah kematian ibu di Kota Bogor pada Tahun 2018 sebanyak 12 kasus per 20.000 kelahiran hidup. Meskipun angka ini berhasil melampaui target Tahun 2018, namun mengalami peningkatan dua kali lipat apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 yang mencapai 30 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan apabila dibandingkan dengan rasio kematian ibu di Provinsi Penyebab Kematian Ibu 2016 Tahun 2017 2018 Jawa Barat Tahun 2018 sebanyak 700 kasus dengan rasio kematian ibu 79,68/100.000 KH, artinya bahwa 1. Pendarahan 2. Hipertensi 3. Gangguan Sistem 7 1 3 1 2 4 angka kematian ibu di Kota Bogor masih rendah Peredaran Darah (Jantung, Stroke, dll) 7 0 3 apabila di bandingkan dengan kematian ibu di Jawa 4. Lainnya 7 2 3 Barat. Total 22 6 12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
Kematian ibu selama tahun 2018 disebabkan oleh kasus pendarahan sebanyak 2 kasus (17%), hipertensi dalam kehamilan sebanyak 4 kasus (33%), gangguan sistem peredaran darah sebanyak 3 kasus (25%), serta penyebab lain 3 kasus (25%) yang terdiri dari meningitis 1 kasus, demam berdarah 1 kasus, dan sesak napas 1 kasus. Data di atas menunjukkan bahwa penyebab langsung yang berkaitan dengan kasus kebidanan yaitu hipertensi dan perdarahan dalam kehamilan masih tinggi. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di fasilitas kesehatan rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif care unit (ICU). Penyebab lain yang merupakan penyakit penyerta pada ibu hamil yaitu gangguan sistem peredaran darah juga ternyata mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki penyakit lain sehingga terjadi komplikasi hingga PENYEBAB KEMATIAN BAYI 0-28 HARI kematian. Pencegahan komplikasi penyakit penyerta pada ibu hamil harus dilakukan dengan meningkatkan program Keluarga Berencana (KB) pada wanita usia Kelainan bawaan 10% Penyebab lain; 15% subur yang menderita penyakit penyerta untuk mencegah atau menunda kehamilan pada wanita tersebut. Upaya lain yang harus dilakukan adalah deteksi dini dan penanganan penyakit penyerta BBLR; 40% melalui pelayanan Antenatal Care Terpadu sesuai standar yang melibatkan disiplin medis lainnya (Spesialis Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, dll) sehingga dapat melakukan penatalaksanaan yang baik untuk penyakit penyertanya. Pada Tahun 2018 masih terdapat kasus kematian dimana persalinan ditolong bukan oleh tenaga kesehatan dan terlambat dalam rujukan. Oleh karena itu masih terus diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya ibu hamil dan keluarga serta peran serta masyarakat (kader motivator Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / pendamping ibu hamil) sehingga ibu hamil memeriksakan kehamilan rutin dan melahirkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Salah satu upayanya yaitu melalui pelaksanaan Kelas Ibu. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan (Forum Nga EMAS (Expanding Maternal dan Neonatal Survival)) pun terus dilakukan. Forum Nga EMAS (Expanding Maternal dan Neonatal Survival) merupakan sekelompok masyarakat yang peduli kesehatan ibu dan anak dalam bentuk dukungan terhadap program penyelamatan ibu dan bayi baru lahir. Peranan organisasi masyarakat dalam forum nga EMAS (Expanding Maternal dan Neonatal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 21 Asfiksia; 33%
22 Survival) adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan melakukan advokasi kepada pemerintah terkait dengan berbagai hal yang terjadi di masyarakat dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir. Upaya lainnya yaitu meningkatkan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta kegiatan inovasi (Opat Sauyunan) yang merupakan program pendampingan mulai dari hamil, bersalin, nifas hingga anak usia dua tahun dan kegiatan inovasi (Kader Pigawe Lima) yaitu setiap kader mempunyai kewajiban mendampingi 5 ibu hamil. Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (angka Kematian Bayi). Rasio kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018 yaitu 2.95 /1.000 kelahiran hidup, artinya terjadi 59 kasus kematian bayi dari 20.000 kelahiran hidup. Angka ini menurun dari tahun 2017 yang mencapai 3,7 kasus per 1.000 kelahiran hidup dan masih di bawah target nasional sebesar 23 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini tidak lepas dari adanya pendampingan program penyelamatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir yang mengacu pada program Expanding Maternal dan Neonatal Survival (EMAS) di 1 RS yaitu RS PMI, 5 Puskesmas yaitu Puskesmas Kedung Badak, Warung jambu, Sempur, Gang Kelor dan Pancasan. Dan 1 klinik yaitu klinik Pelita Sehat. Semua fasilitas kesehatan tersebut mencapai telah mencapai standar Tata Kelola Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di atas 80% yang dinilai dengan instrument tata kelola pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak, kecuali klinik Pelita Sehat dengan nilai masih dibawah 80% Pada Tahun 2018 terjadi kematian bayi PENYEBAB KEMATIAN BAYI 1-11 BULAN sebanyak 59 kasus, dimana 48 kasus merupakan Pneumoni a 46% Penyebab lain 36% kematian bayi pada usia 0-28 hari, dan 11 kasus merupakan kematian bayi usia 1-11 bulan. Penyebab kematian bayi baru lahir didominasi oleh Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebesar 19 kasus (40%). Berat Diare 9% Bayi Lahir Rendah (BBLR) berkaitan dengan kondisi Kelainan saluran cerna 9% ibu saat hamil seperti kekurangan gizi ibu hamil dengan anemia , bumil dengan KEK, kehamilan pada ibu muda (<20 tahun), dan prematuritas yang disebabkan komplikasi pada ibu hamil seperti Ketuban Pecah Dini dan Hipertensi. Penyebab kematian bayi yang lain adalah asfiksia 16 kasus (33%), kelainan bawaan 5 kasus (10%), sepsis 1 kasus (2%) dan penyebab lain 7 kasus (15%) seperti ikterus, aspirasi air ketuban, bayi lahir dengan kecil masa kehamilan, suspek penyakit jantung dan pneumonia. Kematian pada bayi baru lahir ini merupakan komplikasi yang memerlukan penanganan spesialistik yang perawatannya membutuhkan sarana Neonatal Iintensive Care Unit (NICU) dan berbiaya mahal, dimana jumlahnya masih kurang di Kota Bogor. Meskipun pemanfaatan BPJS sudah meningkat namun akses untuk mendapat perawatan Neonatal Iintensive Care Unit (NICU) bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih sulit. Oleh karena itu diperlukan penambahan sarana Neonatal Iintensive Care Unit (NICU) termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembiayaannya. Sedangkan kematian bayi pada umur 1-11 bulan terjadi sebanyak 11 kasus, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
23 dimana diare 1 kasus (9%) dan Infeksi Saluran Napas Atas (ISPA) Penumonia 5 kasus (46%), kelainan saluran cerna 1 kasus (9%), dan penyebab lain 4 kasus (36%) seperti infeksi, gangguan napas, dan hydrocephalus. Persentase balita gizi buruk pada Tahun 2018 yaitu 0,07%. Pencapaian pada Tahun 2018 sama dengan pencapian Tahun 2017 yaitu 0,07%. Angka ini juga melebihi target akhir RENSTRA Tahun 2019 yaitu 0,15%. Pencapaian pada indikator ini dikarenakan adanya program inovasi gizi, antara lain : pelatihan PMBA, pelatihan PGS (Pedoman Gizi Seimbang), pelatihan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) di KUA dan Gereja, pembentukan kelompok pendukung ASI, pembentukan kelas ASI dan kelas gizi, pelatihan pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) untuk Bidan RS dan BPS, seminar ASI Eksklusif , pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini di antaranya yaitu balita dengan penyakit penyerta kronis, rendahnya pengetahuan masyarakat, terbatasnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas serta kurangnya dukungan komitmen dari tokoh di setiap level sasaran. Sehingga pada Tahun 2019 perlu dilakukan orientasi manajemen klinik laktasi bagi Puskesmas dan rumah sakit, pembentukan duta pencegahan stunting sejak dini bagi remaja putri, orientasi kelompok pendukung ASI bagi tingkat kelurahan, rakontek peningkatan kapasitas pengelola program gizi puskesmas. Angka kesembuhan TBC (Cure Rate) pada Tahun 2018 yaitu 81,22%, pencapaian ini tidak melebihi target yang telah ditetapkan RENSTRA Tahun 2018 yaitu 86%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami penurunan 4,38%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus TBC di Kota Bogor serta meningkannya CNR (Case Notifications Rate) / angka notifikasi kasus dari 2.122 kasus menjadi 2.324 kasus. Berbagai kegiatan dalam upaya penanggulangan TB di lakukan pada Tahun 2018 yang bertujuan melakukan penemuan kasus TB sedini mungkin melalui gerakan ketuk pintu, upaya pemberdayaan masyarakat di antaranya kader dimana kader bertugas untuk menemukan orang terduga TB dan mampu memotivasi penderita terduga TB untuk berobat ke Puskesmas. Meningkatkan kapasitas petugas TB yaitu dokter, pengelola program TB, petugas laboratorium Puskesmas serta RS yang ada di Kota Bogor. Hal ini juga dimaksud dalam upaya mandatory Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
24 notification, dimana seluruh fasilitas yang memberi layanan terhadap program TB harus di catatkan dan di laporkan ke Dinas Kesehatan. Sosialisasi TB kepada masyarakat umum, juga kepada lintas sektor melalui kegiatan TB Day. Dengan seluruh kegiatan ini di harapkan masyarakat umum memahami gejala TB , dan termotivasi untuk berobat. Permasalahan kegiatan yang ditemukan pada Tahun 2018 yaitu kurangnya kepatuhan pasien TB terhadap minum obat hingga pengobatan akhir, belum optimalnya koordinasi antar fasilitas kesehatan serta kurangnya komitmen dari berbagai pihak. Prevalensi Penderita HIV pada Tahun 2018 ditargetkan 3,5% dengan realisasi 0,42%. Capaian tersebut diperoleh dari total kasus HIV/AIDS sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4.597 kasus dari total penduduk Kota Bogor sebesar 1.096.828 jiwa. Pencapaian Tahun 2018 melebihi target namun meningkat dari Tahun 2017 yaitu sebesar 0,27%. Prevalensi HIV di Kota Bogor Tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan prevalensi HIV di Jawa Barat Tahun 2018 yaitu sebesar 0,3%. Adanya peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus baru yang 800 751 kasus ditemukan melalui skringing HIV. Dalam rangka upaya penurunan angka prevalensi HIV, masih dijumpai beberapa kendala sebagai berikut : 1. Masih kurangnya kesadaran 600 h a m u J 400 l 200 0 8 404 459 226 254 273 80 470 41 masyarakat untuk memeriksakan 2014 2015 2016 2017 2018 dirinya melaksanakan konseling dan test HIV/AIDS 2. Presentasi populasi usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS masih kurang dari target karena masih kurangnya sosialisasi pada usia tersebut 3. Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral masih kurang dari target karena masih kurangnya pengobatan lanjutan pada layanan HIV di RS pada pasien yang terdiagnosa HIV. Untuk meningkatkan pengetahuan dan mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS di masyarakat dilakukan kegiatan penyuluhan komprehensif dan sosialisasi pada Kepala sekolah menengah atas dan Rektor universitas di Kota Bogor, Lurah dan Camat, Rumah Sakit dan Klinik, Salon, Restoran dan Hotelserta Sosialisasi oleh kader di Tingkat RW dan Karang Taruna serta pelatihan menyuluh, konseling perubahan perilaku untuk kader dan pelatihan serta pembentukan WPA. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
25 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan Tujuan 1 : Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan lingkungannya Sasaran 1 : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemandirian Masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Lingkungannya Indikator Kinerja 2017 2018 Kategori Akhir RENSTRA 1. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS Target Realisasi % 98,8 66 65,2 Target Realisasi % 99,2 66 65,5 (%) Sangat Baik (%) 67 2. Persentase Institusi yang Menerapkan KTR 55 64,2 116,7 60 72,6 121 Sangat Baik 75 3. Persentase Rumah Sehat 3. Persentase Rumah Sehat 81,75 82 101 82,5 78,01 Sangat Baik 82,5 Persentase Rumah Tangga ber-PHBS pada Tahun 2018 belum mencapai target yaitu 65,5% namun terdapat peningkatan sebesar 0,03 % dari Tahun 2017 yaitu dari 65,2%. Sedangkan dengan target akhir RENSTRA pada Tahun 2019 (67%) masih ada kesenjangan sebesar yaitu 1,5%. Apabila dilihat dari capaian 10 indikator PHBS RT dari Tahun 2017 dan Tahun 2018 terdapat beberapa indikator mengalami penurunan yaitu menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit, dan tidak merokok di dalam rumah. Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2017 s/d 2018 Dalam pencapaian indikator ini terdapat beberapa kendala di antaranya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, khusunya perilaku merokok yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain, kurangnya teladan dari No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikator PHBS Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan Memberi Bayi ASI Ekslusif (0-6 bulan) Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan Menggunakan air bersih Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun Menggunakan jamban sehat Memberantas jentik nyamuk Makan sayur dan buah setiap hari Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit Tidak merokok di dalam rumah 2017 (%) 88,9 70,1 89,8 97,6 81,2 86,9 95,7 92,8 93,5 63,8 2018 (%) 91.6 81.7 90.5 96.6 94.1 84.8 93.9 93.3 92 62.6 tokoh masyarakat, tokoh agama maupun Rata-Rata 86,0 78,78 pimpinan yang mampu memberikan contoh yang baik terhadap perilaku masyarakat, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung dalam perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
keterbatasan SDM kesehatan baik kader maupun tenaga puskesmas dalam melakukan pembinaan dan pendampingan secara terus menerus dalam perubahan perilaku masyarakat, kondisi ekonomi menengah kebawah, sehingga masyarakat lebih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan upaya pengobatan daripada upaya pencegahan penyakit, pemahaman masyarakat yang berasumsi bahwa masalah kesehatan adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah , perilaku tidak sehat sudah merupakan habbit atau kebiasaan, sehingga diperlukan upaya yang lebih besar dan untuk merubahnya. Upaya yang telah dilakukan pada indikator ini, antara lain yaitu khusus untuk indikator ASI Ekslusif upaya yang dilakukan diantaranya adalah mengaktifkan kelas gizi, kelas ibu di wilayah, melatih kader kesehatan sebagai motivator ASI, advokasi ke pimpinan TTU/tempat kerja untuk penyediaan ruang menyusui/memerah ASI diperkuat kebijakan Walikota Bogor, khusus indikator ASI ekslusif dilakukan pembentukan KP ASI (kelompok pendukung ASI) di setiap kelurahan, pembentukan Komunitas Warga Tanpa Rokok di lokasi-lokasi lomba, upaya-upaya inovasi yang dilakukan puskesmas, terutama yang menjadi lokasi lomba, pendataan PIS-PK terintegrasi dengan pendataan PHBS RT. Sehingga pada Tahun 2019 perlu dilakukan upaya penguatan dan pembinaan penerapan PHBS, germas dan program kesehatan lainnya ke 4 tatanan PHBS, penguatan peran kader dalam peningkatan PHBS RT, koordinasi mitra kesehatan untuk akselerasi peran masyarakat dalam promotif - preventif kesehatan, serta melakukan konseling kesehatan dan keluarga melalui mobil curhat. Persentase Institusi yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Tahun 2018 yaitu 72,6% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 66%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, pencapaian ini meningkat sebesar 8,4%. Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 2.552 titik/objek/kawasan di 8 kawasan selama Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Tim Monev Tingkat Kota bekerjasama dengan Karang Taruna Kota Bogor, dimana terdapat 1.854 (72,6%) yang telah patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Kawasan Tanpa Rokok. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 26
27 Tingkat Kepatuhan KTR di 8 Kawasan Tahun 2018 Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah pembentukan dan pelatihan satgas internal TTU di TTU dan tempat kerja swasta, Tempat Kerja pembentukan dan pelatihan tim penegak Perda KTR di tingkat kecamatan, upaya 12% 10% Tempat Ibadah penegakan hukum melalui Inspeksi 10% 12% Tempat Bermain Anak Mendadak KTR di institusi yang belum 14% 15% Tempat Proses Belajar Mengajar patuh serta Tindak Pidan Ringan KTR, pengadaan media KTR berupa stiker 14% 13% Sarana Kesehatan ,akrilik, billboard di 8 kawasan, pelatihan Sarana Olahraga KBM di sekolah, monitoring dan evaluasi penerapan KTR di 8 kawasan, revisi Perda Angkutan Umum KTR terkait penyediaan smoking area. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini yaitu kurangnya penanda KTR yang di berbagai kawasan karena disebabkan penanda rusak atau hilang, tidak adanya tempat merokok, kurangnya atau tidak adanya petugas yang menegur atau melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahayanya perilaku merokok bagi orang lain serta aturan Perda KTR, gugatan atau issue yang disampaikan oleh kelompok Pro tembakau terhadap kebijakan KTR di kota Bogor, intervensi produsen rokok melalui jalur hukum, birokrasi maupun upaya lain unuk mengintervensi Perda KTR. Persentase Rumah Sehat pada Tahun 2018 yaitu 78,01% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 82,5 %. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 yaitu 82%, capaian indikator rumah sehat menurun sebesar 3,99%. Berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan pada rumah-rumah dengan menggunakan indikator rumah sehat sesuai Kepmenkes 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat Depkes RI Tahun 2007 diketahui bahwa rumah yang tidak sehat belum mempunyai ventilasi yang tidak cukup, jendela tidak dibuka setiap hari, pencahayaan yang kurang, pembuangan air limbah sebagian besar masih dialirkan ke kali, kepadatan penghuni yang tidak sesuai dan masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan (pembuangan ke kali/sungai). Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan presentase rumah sehat diantaranya adalah melalui pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang bertujuan agar masyarakat dapat mengakses sanitasi layak/jamban sehat, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
akses terhadap air bersih, pengelolaan sampah dan air limbah, yang merupakan bagian dari indikator dari rumah sehat, inspeksi kesehatan lingkungan terhadap rumah-rumah untuk mengetahui kondisi sanitasi dari rumah tersebut, pembinaan pasca inspeksi kesehatan lingkungan terhadap rumah-rumah yang diketahui tidak memenuhi syarat kesehatan, pembinaan sanitasi perumahan/rumah sehat, kegiatan intervensi pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas pada pasien/klien dengan keluhan penyakit berbasis lingkungan, bekerja sama dengan lintas sektor dalam upaya pembinaan rumah sehat dan perbaikan rumah tidak layak huni, pelatihan sanitasi pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Kelurahan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 28
29 Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang Profesional Indikator Kinerja 2017 2018 Kategori Akhir RENSTRA Target Realisasi % Target Realisasi % (%) (%) Persentase Tenaga Medis dan Non Medis Sesuai Kebutuhan 100 24,2 75,8 100 94,06 95 Baik 100 Persentase Tenaga Medis dan Non Medis Sesuai Kebutuhan pada Tahun 2018 yaitu 94,06% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 yaitu 75,8%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 18,26%. Berdasarkan hasil analisa beban kerja yang telah dilakukan pada Tahun 2018, diketahui bahwa kebutuhan tenaga medis (dr, drg) dan non medis (apoteker, perawat, perawat gigi, bidan, sanitarian, kesehatan masyarakat, penyuluh kesehatan masyarakat) sebanyak 591 tenaga yang terdiri dari Dinas Kesehatan sebanyak 40 tenaga dan Puskesmas sebanyak 551 tenaga. Tahun 2018 Tenaga Kesehatan Medis dan Non Medis Puskesmas Medis Non Medis Jumlah Dinas Kesehatan Medis Non Medis - Fungsional - Jabatan Pelaksana Existing 135 416 551 (65,8%) 0 16 24 Kebutuhan 193 645 838 (100%) 0 52 68 Kesenjangan Keterangan 58 229 287 (34,2%) 0 Kurang Kurang Kurang Sesuai 36 Kurang 44 Kurang Pemenuhan PKWT 12 14 56 0 1 38 Jumlah Keseluruhan Jumlah 40 (33,3%) 591 120 (100%) 958 80 (66,7%) 367 Kurang Kurang 39 95 Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor dibutuhkan sebanyak 120 tenaga yang terdiri dari medis 0 tenaga dan non medis 120 tenaga, sudah terpenuhi sebanyak 40 tenaga yang terdiri dari medis 0 orang dan non medis sebanyak 40, sehingga kekurangan tenaga sebanyak 80 yang sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018
ketentuan dapat mengisi tenaga fungsional dan jabatan pelaksana di Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk di Puskesmas, dari hasil analisa beban kerja yang dibuat oleh 25 Puskesmas didapatkan data Tahun 2018 diketahui bahwa kebutuhan di 25 puskesmas sebanyak 838 tenaga yang terdiri dari medis 193 tenaga dan non medis 645 tenaga, sudah terpenuhi sebanyak 551 tenaga yang terdiri dari medis 135 tenaga dan non medis sebanyak 416 tenaga ,sehingga masih dibutuhkan tenaga sebanyak 287 tenaga. Secara keseluruhan jumlah yang dibutuhkan sebanyak 367 orang, maka masih terdapat kekurangan tenaga yang dibutuhkan apabila tidak terisi maka akan terjadi kekosongan staf di berbagai seksi yang ada, sehingga Dinas Kesehatan melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis untuk kebutuhan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas melalui rekrutmen tenaga perjanjian kontrak waktu tertentu (PKWT). Hasil dari perekrutmen tenaga perjanjian kontrak waktu tertentu (PKWT) tersebut terpenuhinya sebanyak 95 tenaga yang terdiri dari 56 tenaga di Puskesmas yaitu medis 12 tenaga dan non medis 44 tenaga sedangkan di Dinas Kesehatan sebanyak 39 tenaga yaitu medis 0 tenaga dan non medis 39 tenaga. Selain pemenuhan tenaga kesehatan telah dilakukan juga pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan. Pelatihan yang dilakukan pada 55 orang dalam bentuk pelatihan teknis/Managerial yang dilaksanakan melalui pengiriman peserta pelatihan. Dalam mencapai indikator ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu adanya peraturan yang membatasi jenis tenaga yang boleh di rekrutmen sehingga pemenuhan kebutuhan dilaksanakan secara kurang maksimal. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai indikator ini yaitu : pemetaan dan kebutuhan tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM), analisis kebutuhan pelatihan fungsional, pelaksanaan pemilihan nakes teladan tingkat kota bogor, pemantapan uji kompetensi, registrasi, dan sertifikasi, sosialisasi program percepatan pendidikan D1 dan D3 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) perencanaan kebutuhan diklat fungsional bagi tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan diklat bagi tenaga non kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui organisasi profesi, serta pemilihan tenaga kesehatan teladan. Pada tahun 2018, pemilihan tenaga kesehatan teladan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional. Kota Bogor telah menunjukkan prestasi tenaga kesehatan teladan sampai tahap nasional sebagai berikut : a. Tenaga kesehatan teladan tingkat nasional untuk profesi dokter gigi. b. Piagam Penghargaan pelatihan teknis kesehatan tingkat Prvinsi dari unit pelatihan kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 30
Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan dan akuntabel Tujuan 1 : Meningkatkan manajemen kesehatan yang transparan, dan akuntabel Sasaran 1: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan pada Dinas kesehatan Indikator Kinerja 2017 2018 Kategori Akhir RENSTRA 1. Penilaian LAKIP Dinas Kesehatan Target Realisasi % B B B Target Realisasi % BB BB BB (%) Sangat Baik (%) A 2. Persentase 100 100 100 100 100 100 100 Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 3. Indeks Kepuasan Masyarakat B A A B A A Sangat Baik Sangat Baik B Penilaian LKIP Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Tahun 2017 telah mencapai target yaitu BB (74,75%). Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, pencapaian ini meningkat sebesar 9,94% yaitu dari 64,76% menjadi 74,75%. Hasil nilai LKIP Dinas Kesehatan tersebut berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Bogor yang juga telah direview oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil penilaian kategori BB dikatakan sangat baik dengan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran / kinerja organisasi. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja dan memperbaiki LKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 31
pada Dinas Kesehatan Kota Bogor terhadap kekurangan hasil review yaitu dengan melakukan monitorning dan evaluasi pada semua indikator dalam dokumen rencana aksi yang telah dibuat mulai dari eselon II dan IV, menggunakan aplikasi E-SAKIP yang telah diterapkan pada Dinas Kesehatan agar lebih mudah memonitoring dan mengevaluasi pencapaian semua indikator serta melakukan publikasi dokumen melalui web Dinas Kesehatan dan streaming data yang tersedia di ruang pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Persentase Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada Tahun 2018 yaitu 100% dan telah mencapai target yaitu 100%. Berdasarkan surat Walikota Bogor Nomor 700/2241-Inspektorat tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah melakukan uji petik. Hasil uji petik tersebut yaitu tentang pembayaran belanja premi asuransi kesehatan untuk penerima bantuan iuran BPJS yang belum berdasarkan data kepesertaan yang valid dan telah ditindaklanjuti dengan jawaban akan mengoptimalkan kegiatan rekonsiliasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Bogor yang dilakukan setiap bulan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan pembayaran tagihan iuran PBI APBD kota Bogor. Berdasarkan surat Walikota Bogor Nomor 700/2243-Inspektorat tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 13.B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 Hasil uji petik tersebut yaitu Pemerintah Kota Bogor belum mengatur mekanisme pencatatan dan pelaporan bantuan dari instansi pemerintah pusat yang diterima langsung oleh organisasi perangkat daerah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kota Bogor adalah membuat berita acara serah terima pemanfaatan operasional barang milik daerah dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan Nomor : KN.02.03/BIII.5/4745/2018 dan melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan mencantumkan dalam aset Dinas Kesehatan Kota Bogor. Dengan demikian semua rekomendasi dari BPK sudah dapat ditindaklanjuti (100%) Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2018 ditargetkan B (84,35%) atau berkreteria nilai A dan telah melebihi target. Pencapaian indikator ini meningkat dari Tahun 2017 sebesar (1,98%) yaitu dari 82,36% menjadi 84,35% dengan kriteria nilai A. Penilaian indeks kepuasan masyarakat mengacu kepada prinsip pelayanan sesuai Keputusan MEN-PAN no 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang menetapkan 14 unsur minimal dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2018 survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan oleh konsultan untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan oleh Puskesmas di Kota Bogor dengan sampling sebanyak 6 puskesmas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 32
(Puskesmas Pulo Armyn, Puskesmas Warung Jambu, Puskesmas Bogor Tengah, Puskesmas Lawanggintung, Puskesmas Kayu Manis, Puskesmas Sindang barang) 600 responden (masing- masing 100 responden per Puskesmas). Berdasarkan hasil survey diketahui, rata-rata penilaian masyarakat berada dalam kriteria sangat baik dengan nilai interval konversi (81,26-100,00) kecuali Puskesmas Lawanggintung berkriteria baik dengan nilai interval konversi (62,51-81,25). Untuk itu Puskesmas dari ke enam Puskesmas tersebut harus terus berupaya mempertahankan pelayanan agar unsur pelayanan pada Tahun 2019 tidak ada yang terkoreksi bahkan mengalami peningkatan lebih baik sehingga terus- menerus dicapai customer satisfacation dalam upaya menciptakan kepatuhan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dalam meningkatkan pelayanan publik perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, terutama berkenaan dengan customer care maupun total quality service, lebih mengoptimalkan pelaksanaan proses- proses pelayanan, melalui optimalisasi proses dan penmgaturan pelayanan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, serta melakukan penataan dan perbaikan secara berkelanjutan atas aktivitas dari proses penyelenggaraan pelayanan, baik yang menyangkut sistem pelayanan, kultur pelayanan, dan sumber daya manusia. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 33
3.3 Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diartikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Beberapa sasaran strategis beserta Indikator Kinerja yang tercantum dalam IKU yaitu : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatkan mutu sarana 1. Rasio puskesmas : penduduk 1:34.667 kesehatan (1:30.000) 2. Sarana kesehatan pemerintahan yang 72 terakreditasi 2. Meningkatnya aksesbilitas 3. Persentase penduduk miskin yang 90 masyarakat terhadap layanan memiliki jaminan kesehatan nasional kesehatan (JKN) 3. Meningkatnya kualitas kesehatan 4. Rasio kematian ibu per 100.000 100 / masyarakat Kelahiran hidup 100.000 KH 5. Rasio kematian bayi per 1000 3 / 1.000 KH kelahiran hidup 6. Persentase balita gizi buruk 0,2 7. Persentase angka kesembuhan TBC 86 8. Prevalensi HIV AIDS 3,5 4. Meningkatnya pengetahuan 9. Persentase Rumah tangga ber-PHBS 66 masyarakat mengenai perilaku 10. Persentase kawasan yang mematuhi 60 bersih dan sehat bagi diri sendiri Perda KTR dan lingkungannya 11. Persentase Rumah Sehat 82,5 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta peningkatan akuntabilitas kinerja terlaksana dengan baik. Pencapaian 11 indikator utama yaitu sebanyak 6 indikator atau 54,54% sudah mencapai target bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target dan sebanyak 5 indikator atau 45,46% belum mencapai target yaitu indikator rasio puskesmas : penduduk (1;30.000), sarana kesehatan pemerintahan yang terakreditasi, persentase angka kesembuhan TBC, persentase rumah tangga ber-PHBS, dan persentase rumah sehat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 34 Realisasi 1:40.423 68 95,85 60 / 100.000 KH 2,95/ 1.000 KH 0,07 81,22 0,42 65,5 72,6 78,01
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Bogor telah menetapkan rencana kerja pada Tahun 2018 yang telah dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2015-2019 dan Renstra Tahun 2015-2019. Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebagai berikut : Sumber Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 NO SUMBER BIAYA ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN Rupiah % 1 2 3 4 ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER: 1 APBD KAB/KOTA a. Belanja langsung Rp 132.269.359.282,- b. Belanja Tidak Langsung Rp 57.894.589.071,- 2 APBD PROVINSI Rp 9.908.731.200,- 3 APBN: Dana Dekonsentrasi
Dana Alokasi Khusus (DAK): a. DAK Fisik Rp 7.798.203.000,- b. DAK Non Fisik Rp 14.950.177.000,- ASKESKIN
Lain
Lain :
DBHCHT Rp 2.500.000.000,- 4 PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
5 SUMBER PEMERINTAH LAIN
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN Rp 225.321.059.553,- TOTAL APBD KAB/KOTA Rp 2.656.280.650.160,71 BELANJA LANGSUNG Rp 1.502.196.796.458,- BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 1.154.083.853.702,71 % BL KESEHATAN THD BL APBD KAB/KOTA 8,8% % BTL KESEHATAN THD BTL APBD KAB/KOTA 5,01% % APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA 10,81% Pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Bogor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 225.321.059.553,- dengan sumber anggaran dari APBD Kota terdiri dari belanja langsung Rp. 132.269.359.282,- (58,7%) dan belanja tidak langsung Rp. 57.894.589.071 (25,7%). Selain dari APBD Kota sumber dana lain yang didapatkan untuk belanja langsung yaitu dari APBN (Dana Alokasi Khusus=DAK), dan Dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Total proporsi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor sebesar 10,81% dari anggaran APBD Kota dengan anggaran belanja langsung sebesar 8,8%. Proporsi untuk belanja langsung ini belum sesuai dengan peraturan menteri kesehatan dan Perda No.3 Tahun 2000 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa anggaran kesehatan belanja langsung diluar gaji pegawai sebesar 10%. Masih belum tercapianya anggaran kesehatan tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada Tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 35
Besarnya anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 yaitu Rp. 225.321.059.553,- dipergunakan untuk mencapai indikator-indikator sasaran, program, dan kegiatan pada RENSTRA Dinas Kesehatan sesuai dengan masing-masing misi untuk mendukung RPJMD Kota Bogor. Terdapat silpa dalam penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung yaitu mutasi pegawai, pensiun pegawai dan anggaran peruntukan untuk pegawai baru apabila ada rekrutmen CPNS. Sedangkan untuk belanja langsung yaitu homor narsumber, honor peserta, honor PNS dan Non PNS, negoisasi harga dengan pihak ketiga (sisa kontrak), ada kebijakan pemerintahan kota terkait pemberlakuan NPWP bagi penyedia diluar Kota harus menggunakan NPWP Kota Bogor, Adanya batasan waktu inputan Omspan untuk dana DAK fisik, masa kadaluarsa obat yang pendek yang dapat mempengaruhi pembelian obat, pembayaran kuota untuk keluarga miskin tidak sesuai dengan target, Uraian realisasi anggaran dan permasalahan penyerapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 36
REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR TAHUN 2018 BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % 1. Belanja pegawai tidak langsung 57,894,589,071 56,418,209,431 97.45 BELANJA LANGSUNG MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman NO PROGRAM NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % 1. Pengadaaan 1 Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya 5,170,550,000 3,957,697,334 76.54 Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya 2 3 4 5 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawang Gintung Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas Lawang Gintung Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas Lawang Gintung Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Alat Kesehatan /Penunjang Puskesmas(Biaya Umum) 36,000,000 5,200,000,000 10,000,000 75,000,000 22,805,000 5,000,000,000 10,000,000 58,981,538 63.35 96.15 100.00 78.64 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 37 KETERANGAN KETERANGAN SILPA Sisa kontrak Sisa perjalanan dinas dalam daerah Sisa negoisasi pengadaan Sisa perjalanan dinas dalam daerah
6 DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana - pelayanan dasar 7 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (mobil Ambulance) 8 Sistem Informasi Kesehatan 9 Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan JUMLAH 2. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta 11 Akreditasi Puskesmas 12 Pelaksanaan DAK non fisik - Akreditasi Puskesmas 13 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018 Bidang Pelayanan Dasar - Akreditasi Puskesmas (Biaya Umum) JUMLAH Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 3,002,795,000 700,000,000 562,800,000 525,450,000 15,282,595,000 400,110,000 218,632,700 1,392,000,000 103,100,000 2,113,842,700 2,880,385,521 690,091,600 525,586,650 521,770,000 13,667,317,643 391,337,100 203,235,200 1,228,221,316 95,200,258 1,917,993,874 95.92 98.58 93.39 99.30 89.43 92.96 88.23 92.34 90.73 38 Sisa kontrak Tidak terserapnya media TV nasional Sisa fullday, honor tidak terserap (peserta) untuk unag saku, sisa pengadaan dan perjalanan dinas luar daerah Sisa konsultasi, sisa kajian kebutuhan RS, sisa pemeliharaan jaringan, honor PPTK Sisa Penggandaan, Perjadin dan mamin Ada 2 Puskesmas yang disurvey akreditasi ditunda Mamin rapat, konsultasi, dan akreditasi
3. Peningkatan 14 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin Miskin dan JPKM 15 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 16 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas 17 Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 5,562,766,500 55,653,876,782 68,250,000 27,333,466,800 5,535,726,783 44,869,903,052 57,000,000 26,119,996,000 99.51 80.62 83.52 95.56 39 Honor eselon narasumber yang hadir, mamin tidak terserap karena pada bulan puasa, adanya honor narasumber non PNS tidak diserap, belanja jasa kedokteran tidak terserap semua, perjadin luar daerah, peserta yanh hadir tidak sesuai dengan yang di anggarkan DPA Puskesmas tidak berani membelanjakan sisa anggaran Honor Tim melewati bulan september Tidak tercapainya kuota 120.000 jiwa pada bulan Januari-Juni, serta tidak tercapainya kuota 160.000 jiwa pada bulan Juli-November 2018. hal tersebut disebabkan karena pada sistem di BPJS tidak bisa memastikan batasan usulan maksimal 160.000 karena pengolahan data BPJS ada di BPJS Pusat. Sehingga BPJS Cabang Bogor tidak dapat memastikan usulan yang berhasil jadi PBI Kota Bogor sesuai dengan kuota yang diusulkan Dinas Kesehatan.
18 Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas (Banprov 2018) JUMLAH 4. Peningkatan 19 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dan Bayi 20 Pelaksanaan DAK non fisik - jaminan persalinan JUMLAH 5. Peningkatan 21 Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelayanan Kesehatan anak balita JUMLAH Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 9,908,731,200 98,527,091,282 1,143,545,000 2,212,880,000 3,356,425,000 280,979,500 280,979,500 9,908,722,000 86,491,347,835 1,113,101,760
1,113,101,760 269,274,000 269,274,000 100.00 87.78 97.34
33.16 95.83 95.83 40 Sesuai dengan Pergub No. 62 tahun 2015 tentang Pembiayaan PBI Provinsi Jawa Barat, maka proporsi pembiayaan iuran PBI Daerah Kota Bogor yang dibayarkan oleh Bantuan Gubernur sejumlah 40% dari total tagihan. Selisih harga negodengan HPS, sisa uang peserta yang tidak hadir Tidak diserap sedang pengajuan surat Walikota untuk penghentian salur ke Kemenkeu Sisa Honor Narasumber dan sisa uang saku peserta karena ada yang tidak hadir
6. Upaya Kesehatan Masyarakat 22 Pelayanan Kesehatan Khusus 23 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 24 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM 25 DAK non fisik bantuan operasional kesehatan 26 Pelayanan Kesehatan Remaja JUMLAH Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 583,050,000 297,650,000 7,104,465,000 11,345,297,000 294,450,000 19,624,912,000 551,448,900 278,488,604 7,080,375,424 9,605,064,900 288,964,000 17,804,341,828 94.58 93.56 99.66 84.66 98.14 90.7 41 Penyerapan Kegiatan P3K untuk honor, dari honor PNS karena perubahan regulasi menjadi honor non PNS, Penyerapan untuk narasumber ahli, dari esselon III menjadi esselon IV, karena eselon III menjadi esselon IV, karena yang bersangkutan tidak bisa menghadiri kegiatan, silpa positif sehingga ada pengembalian untuk kegiatan pemberian kacamata bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Silpa positif tidak terserap karena dari pihak BSN penjadwalan survey akre baru terbit akhir desember, perjadin luar tidak terserap karena tidak ada undangan dari luar Honor, mamin, dan perjadin tidak diserap dari bulan Oktober karena peraturan daerah. Honor Staf PPTK 1 bulan tidak diserap karena belum ada kegiatan, belanja cetak, ada pengurangan dari harga pagu, pengadaan software medis
7. Peningkatan 27 Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Kesehatan Lansia JUMLAH 8. Perbaikan Gizi Masyarakat 28 Peningkatan Gizi Masyarakat JUMLAH 9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 29 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular JUMLAH Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 264,915,000 264,915,000 1,247,494,500 1,247,494,500 750,000,000 750,000,000 261,573,400 261,573,400 1,155,715,000 1,155,715,000 712,021,700 712,021,700 98.74 98.74 92.64 92.64 94.94 94.94 42 Honor Staf PPTK 1 bulan tidak diserap karena belum ada kegiatan, honor tim kerja, silpa pengambilan honor tim jumlah tidak sesuai pagu untuk golongan III & IV, belnaja cetak, ada pengurangan harga pagu, perjadin dalam daerah, dan luar daerah, ada pengurangan harga pagu paket meeting, transfort narsum dari Kota Jakarta tidak diserap karena narsum dari Kota Bogor. Sisa dari lelang PMT, pembelian cetak Sisa pembayaran honorarium, sisa pembayaran hotel, per 1 oktober staf PPTK pindah tugas ke Puskesmas, ketentuan honor menurut e-katalog, tidak semua undangan sosialisasi faktor resiko PTM dan Keswa bagi anak sekolah hadir, sisa perjalanan dinas.
10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 30 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 31 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular JUMLAH 11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV 32 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV JUMLAH 12. Pengawasan Obat dan Makanan 33 Pengendalian Obat dan Makanan 34 Pengadaan Obat-Obatan 35 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2017 Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 781,100,000 1,201,765,000 1,982,865,000 889,650,000 889,650,000 315,850,000 997,950,000 32,000,000 397,635,600 1,033,592,222 1,431,227,822 829,412,589 829,412,589 261,754,500 826,933,563 31,968,400 50.91 86.01 72.18 93.23 93.23 82.87 82.86 99.90 43 Sisa lelang, honor tenaga fogger tidak terserap karena kasus DBD menurun, perjalanan dinas dalam daerah, honorarium kader 544 kader, upgrade pemelijharaan aplikasi bombastik Jumlah Peserta yang hadir tidak sesuai dengan diundang, kekurangan SDM, harga pihak ketiga dibawah harga anggaran. Sertifikasi peningkatan IMS, Honor narsum jejaring WPA , perjalanan dinas dalam daerah Sisa belanja, perjadin dalam daerah yang tidak dihapus dan sisa honorarium. Kebutuhan obat program telah tercukupi dari alokasi obat dinkes provinsi jawa barat yang akan di distribusikan ke kab/kota. Sisa penggandaan laporan / dokumen
36 DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana - pelayanan kesehatan farmasi JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN MISI I Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 4,585,308,000 5,931,108,000 150,251,877,982 3,557,174,190 4,677,830,653 130,331,158,104 77.58 78.87 86.7 44 Pada saat pemesanan obat-obat di ecatalog dilaksanakan bulan April 2018 dan pada saat tersebut, ada Peraturan pembayaran pengadaan barang ke pihak penyedia wajib menggunakan NPWP khusus Kota Bogor masih berlaku, sehingga penyedia menolak untuk kerjasama. 2) Ada sistem baru yaitu aplikasi omspan ( online monitoring sistem pembendaharaan dan anggaran negara) yang mewajibkan pengisian semua risalah masing-masing kontrak sebelum bulan juli 2018. Bila tidak di input maka anggaran kontrak tidak bisa dibayarkan. Sementara dari beberapa jenis-jenis obat yang dbutuhkan baru terbit d ecatalog setelah bulan juli 2018. 3) Masa kadaluarsa obat-obatan sekarang hanya 2 tahun, sebelumnya 4-5 tahun. Jd umur simpan obat lebih singkat,sehingga jumlah pemesanan obat menurun untuk menghindari obat-obat kadaluarsa.
MISI 2 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan serta jaminan kesehatan 13. Promosi 37 Peningkatan Promosi Kesehatan 390,105,000 385,593,500 Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 38 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 629,131,000 601,366,000 39 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 634,767,000 553,975,000 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 98.84 95.59 87.27 45 Honor Tim mobil curhat, honor tim barang jasa, mamin pembekalan materi duta muda, pengadaan back drop port, pengadaan rool baner, back drop, bilboard, pengadaan akrilik, pengadaan leaflet, poster, cakram, spanduk duta muda sehat, perjadin luar, serta pengadaan souvenir. Honor tim tipiring, perjadin luar daerah, paket meeting fullday, uang saku peserta tim penegak, peserta pelat KBM, peserta FGD perda, peserta pelat satgas KTR, pengadaan kaos, mamin, pengadaan perlengkapan monev, pengadaan monev angkutan, narasumber PNS FGD perda, narasumber PNS konfrensi, narasumber rakor tim pembinaan. Sisa selisih kontrak, salah perhitungan dalam perencanaan dan narasumber yang hadir tidak sesuai eselon.
40 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 41 Penyediaan fasilitas kesehatan perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok ( DBHCHT 2018 ) 42 Penyediaan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok ( DBHCHT 2018 ) 43 Pengadaan ambulance (DBHCHT 2018) JUMLAH 14. Pengembangan Lingkungan Sehat 14. Pengembangan Lingkungan Sehat 44 Pembangunan IPAL Limbah B3 45 Peningkatan Kesehatan Lingkungan JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN MISI II Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 2,599,200,000 1,000,000,000 900,000,000 600,000,000 6,753,203,000 800,000,000 1,055,279,500 1,855,279,500 8,608,482,500 2,518,640,000 972,196,583 720,404,248 591,812,400 6,343,987,731 985,257,322 1,771,937,322 8,115,925,053 96.90 97.22 80.04 98.64 93.94 98.34 93.36 95.51 94.28 46 Sisa perjadin dalam daerah, honor peserta tidak diserap karena ada RW siaga dan posbindu yang tidak aktif. Sisa pembayaran belanja peralatan dan bahan pakai habis kesehatan/kedokteran, belanja obat- obatan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran. Perjadin luar daerah, tim kegiatan sosialisasi diadakan bulan November namun terjadi perubahan kebijakan tidak boleh menyerap honor untuk PNS. Sisa kontrak Selisih harga negoisasi Tidak semua peserta hadir, sisa pengadaan belanja cetak
MISI 3 : Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional 15. Peningkatan Sumber Daya Aparatur 15. Peningkatan Sumber Daya Aparatur 46 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 3,880,135,000 JUMLAH 3,880,135,000 JUMLAH KESELURUHAN MISI III 3,880,135,000 MISI 4 : Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan dan akuntabel 16. Pelayanan administrasi perkantoran 16. Pelayanan administrasi perkantoran 47 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 1,991,500,000 JUMLAH 1,991,500,000 17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor 49 Pengadaan Inventaris Kantor 300,000,000 1,125,000,000 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 3,682,571,812 3,682,571,812 3,682,571,812 1,682,867,280 1,682,867,280 282,062,702 1,103,966,500 94.91 94.91 84.50 94.02 98.13 47 Sisa honor panitia pelaksana, honor pegawai non PNS, belanja kit, belanja jasa kebersihan, belanja mamin, belanja jasa kebersihan, perjalanan dinas dalam daerah,dan diluar disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan / nilai kontrak, belanja jasa kesehatan tidak semua hadir Selisih pada air, listrik, telepon dan SPPD Sisa Real pada bahan bakar kendaraan Selisih harga pada pembelian barang
50 Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Tahap III JUMLAH 18. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 51 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 53 Workshop Perencanaan Kesehatan 54 Evaluasi Penilaiaan dan Pelaporan hibah bansos JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN MISI IV JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BTL &BL Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 1,000,000,000 2,425,000,000 69,975,000 187,500,000 12,000,000 269,475,000 4,685,975,000 167,426,470,482 225,321,059,553 864,921,957 2,250,951,159 64,800,000 182,510,800 11,100,000 258,410,800 4,192,229,239 146,321,884,208 202,740,093,639 86.49 92.82 92.60 97.34 92.50 95.89 89 87.39 89.98 Sisa kontrak Sisa fullday LAKIP Sesuai SK Tim 48
BAB IV PENUTUP Dinas Kesehatan Kota Bogor mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat dengan memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja Tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut : 4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2018, dapat disimpulkan : 1. Dari 15 jumlah indikator sasaran yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018, sebanyak 8 indikator telah melebihi target (60%), 2 indikator telah mencapai target (20%), dan 5 indikator belum mencapai target (20%) dengan rincian sebagai berikut : Sangat baik : 12 indikator Baik : 3 indikator Indikator Penetapan Kinerja Tahun 2018 No Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian (%) Kategori Keterangan 2018 2018 2018 MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman 1 Rasio Puskesmas : penduduk (1:30.000) 1:34.667 1 : 43.873 79,01 Baik Tidak Mencapai Target 2 3 4 5 Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan Rasio kematian ibu per 100.000 Kelahiran hidup Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 72 90 100 / 100.000 KH 3 / 1.000 KH 72 95,85 60 / 100.000 KH 2,95 / 1.000 KH 100 106,5 166,7 101,7 Sangat Baik Tercapai Sangat Baik Tercapai & Melebihi Target Sangat Baik Tercapai & Melebihi Target Sangat Baik Tercapai & Melebihi Target 6 Persentase balita gizi buruk 0,2 0,07 35 Sangat Baik Tercapai & Melebihi Target 7 Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate) 86 81,22 94,4 Baik Tidak Mencapai Target 8 Prevalensi penderita HIV 3,5 0,42 12 Sangat Baik Tercapai & Melebihi Target MISI 2 : Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan 9 Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%) 66 65,5 99,2 Sangat Baik Tidak Mencapai Target 10 Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR 60 72,6 121 Sangat Baik Tercapai melebihi Target 11 Persentase Rumah Sehat 82,5 78,01 94,5 Baik Tidak Mencapai Target MISI 3 : Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 49
12 Persentase tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan 100 94,06 95 Sangat Baik Tidak Mencapai Target MISI 4 : Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan dan akuntabel 13 Penilaian SAKIP Dinas Kesehatan 70 74,7 106,71 Sangat Baik Tercapai & Melebihi Target 14 15 Persentase rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Masyarakat 100 70 100 84,35 100 120 Sangat Baik Tercapai Sangat Baik Tercapai & Melebihi Target 2. Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut : a. Belum terpenuhinya rasio puskesmas per penduduk (1:30.000) b. Pelayanan pengobatan TB paru belum optimal c. Masih adanya Perilaku Hidup yang tidak Bersih dan Sehat serta lingkungannya d. Masih adanya rumah tidak sehat e. Pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis belum sesuai kebutuhan f. Anggaran Dinas Kesehatan khususnya belanja langsung (58,7%) dikarenakan proporsi ini belum sesuai dengan peraturan menteri kesehatan dan Perda No.3 Tahun 2000 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa anggaran kesehatan belanja langsung diluar gaji pegawai sebesar 10%. Pengguna anggaran pada Tahun 2018 sebesar 89,98% dengan sisa anggaran sebesar 10,02%. Adanya sisa anggaran ini dikarenakan : silpa positif dari hasil, negoisasi harga dengan pihak ketiga (sisa kontrak), ada kebijakan pemerintahan kota terkait pemberlakuan NPWP bagi penyedia diluar Kota harus menggunakan NPWP Kota Bogor, Adanya batasan waktu inputan Omspan untuk dana DAK fisik, masa kadaluarsa obat yang pendek yang dapat mempengaruhi pembelian obat, pembayaran kuota untuk keluarga miskin tidak sesuai dengan target. 4.2 Saran Berdasarkan uraian di atas maka berikut ini disampaikan beberapa saran untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran melalui program, kegiatan sebagai berikut : 1. Berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk serta luas wilayah di Kota Bogor, maka penambahan Puskesmas atau Pustu dapat di fokuskan pada Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan, atau meningkatkan status Puskesmas non perawatan menjadi Puskesmas Perawatan dgn mampu Poned. 2. Meningkatkan kepatuhan penderita dalam melakukan pengobatan TB dengan adanya pendampingan oleh orang terdekat, peningkatan penemuan dini penderita TB, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang mengelola program TB, peningkatan mandatory notification dan peningkatan dukungan lintas sektor. 3. Meningkatkan dan menggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di setiap sasaran, meningkatkan peran satgas kawasan tanpa rokok (KTR) tidak hanya di 8 kawasan saja namun di tatanan rumah tangga, meningkatkan edukasi bagi kepala rumah tangga untuk sadar tidak merokok didalam rumah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 50
4. Penyuluhan dan pemberian konseling rumah sehat kepada masyarakat serta penguatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dengan fokus sasaran daerah kumuh perkotaan dan daerah aliran sungai, peningkatan kerjasama dengan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya, perbaikan rumah tidak layak huni bekerjasama dengan lintas sektor. 5. Perlu dilaksanakan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis melalui rekrutmen tenaga perjanjian kontrak waktu tertentu (PKWT) maupun usulan pengadaan tenaga melalui pegawai pemerintah melalui perjanjian kontrak (P3K) maupun usulan pengadaan PNS. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 51