YOHANES CALVIN: POLITIK, JABATAN GEREJAWI, DAN RELEVANSINYA BAGI GEREJA MASA KINI Mery Kolimon Fakultas Teologi UKAW-Kupang, Jaringan Perempuan Indonesia Timur untuk Studi Perempuan Agama dan Budaya (JPIT), dan Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Baru, KUPANG 85228 - NTT email: Abstract: John Calvin: Politics, Ecclesiastical Office, and Its Relevance for the Church Today. Recalling the Reformation movement of five hundred years ago provides us, the Churches throughout the world, with an opportunity to undertake a critical reflection on the meaning of the Reformation for us. In the Indonesian context, in particular relating to the relationship between Church and State, and the function of the Church in politics, we can learn from the legacy of John Calvin. This Reformation figure underlined the importance of separating the function of Church officials from that of State officials. Church pastors/shepherds are responsible for taking care of the spiritual needs and the education of God's people so that they can participate in politics as a faith responsibility. This is a duty that needs to be carried out with full commitment. Meanwhile the government and politicians work for the wellbeing of the people in the civic and governance spheres. Church and State have their own particular spheres of operation that should never be confused. Keywords: John Calvin, the reforms, ecclesiastical office, a Protestant church, politics, Indonesia. Abstrak: Yohanes Calvin: Politik, Jabatan Gerejawi, dan Relevansinya bagi Gereja Masa Kini. Memperingati lima ratus tahun gerakan Reformasi memberikan kepada kita, Gereja-gereja
259 di seluruh dunia, kesempatan untuk melakukan refleksi kritis atas makna Reformasi bagi kita. Dalam konteks Indonesia, khususnya berkaitan dengan hubungan antara Gereja dan Negara, dan fungsi Gereja dalam politik, kita bisa belajar dari warisan Yohanes Calvin. Reformasi ini menggarisbawahi pentingnya pemisahan fungsi jabatan Gereja dari jabatan Negara. Para gembala bertanggung jawab mengurusi kebutuhan spiritual dan pendidikan umat Allah sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam politik sebagai tanggung jawab iman. Ini adalah tugas yang perlu dilakukan dengan komitmen penuh. Sementara itu, pemerintah dan politisi bekerja untuk kesejahteraan rakyat di bidang sipil dan pemerintahan. Gereja dan Negara masing-masing memiliki bidang khusus yang tidak boleh saling berebutan satu sama lain. Kata-kata kunci: Yohanes Calvin, reformasi, jabatan gerejawi, gereja Protestan, politik, Indonesia. PENDAHULUAN Salah satu pertanyaan yang dihadapi gereja-gereja Protestan di Indonesia adalah apakah para pendeta boleh terlibat dalam partai politik. Lebih dari pada itu, bolehkah mereka yang telah ditahbiskan untuk pelayanan dalam gereja itu dicalonkan sebagai anggota legislatif atau sebagai pimpinan daerah? Bagaimana dengan kependetaan mereka jika mereka memutuskan menjadi anggota DPR atau terpilih sebagai bupati? Tahun depan, gereja-gereja sedunia akan merayakan 500 tahun Gerakan Reformasi. Momen setengah milenium ini menjadi kesempatan yang baik untuk belajar secara kritis warisan Gerakan Reformasi bagi gereja-gereja masa kini. Baik Gereja Protestan maupun Gereja Katolik dapat belajar dari legacy Gerakan Reformasi.1 Tulisan ini akan secara khusus menggali pandangan Yohanes Calvin tentang politik, jabatan gerejawi, dan relevansinya bagi gereja masa kini. 2 Alasan saya memilih penggalian terhadap pandangan Yohanes Calvin, sebab gereja saya, 1 Salah	satu	upaya	terbaru	untuk	berefleksi	bersama	tentang	warisan	Gerakan	Reformasi	bagi	gereja-gereja sedunia ditulis oleh Lutheran World Federation dan Gereja Katolik dalam buku yang berjudul From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation 2017 (Leipzig: Evangelische Verlagsanstlat, 2013). 2 Sumber paling utama untuk memahami pandangan Calvin yang tersedia bagi kita dalam bahasa Indonesia adalah bukunya Institutio. Lihat Yohanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen, terj.	Ny.	Winarsih	Arifin,	Jan	S.	Aritonang,	dan	Th.	Van	den	End	(Jakarta:	BPK	GM,	1983).
260 Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), adalah sebuah gereja Protestan dengan tradisi Calvinis. Badan misi Nederlands Zendeling Genootschaap (NZG) yang kemudian meneruskan pemberitaan Injil yang dilakukan sebelumnya oleh para pedagang Belanda mulai abad 17 berlatar belakang Calvinis. Tentu kita dapat bertanya, apakah pemikiran Calvin masih relevan dengan pergumulan gereja-gereja di Indonesia. Apakah pemikiran Calvin mengenai politik masih relevan bagi kita? Pandangan Calvin harus dimengerti dalam konteks masanya. Setiap manusia adalah anak dari zamannya. Pandangannya merupakan tanggapan terhadap sebuah situasi yang khas. Ada prinsip-prinsip dasar dari pandangan Yohanes Calvin yang bisa jadi masih relevan bagi konteks kita pada zaman ini. Namun kita harus tetap membaca pandangan itu secara kritis. Jarak waktu dan kondisi yang memisahkan dan membedakan masa Calvin dan situasi kita menuntut kita untuk memahami pandangan Calvin secara arif supaya dapat kita memberi tanggapan iman yang tepat terhadap persoalan- persoalan teologis yang muncul masa kini. SEKILAS TENTANG CALVIN Yohanis Calvin adalah seorang teolog Perancis yang lahir 10 Juli 1509 di Noyon, Perancis Utara dan menjadi teolog yang berpengaruh selama masa Reformasi Protestan. Mula-mula Calvin belajar filsafat sesuai harapan ayah dan ibunya, Gerard Calvin dan Jeanne le Franc. Ayahnya itu ingin agar putera-puteranya menjadi imam. Gerard Calvin sendiri bekerja sebagai notaris dan penasihat hukum di katedral. Namun kemudian sang ayah berubah pikiran dan mendorong putera sulung dari empat bersaudara itu untuk belajar ilmu hukum. Yohanis Calvin belajar ilmu hukum di University of Orleans. Dia kemudian belajar juga di University of Bourges. Selama masa studi di Bourges, Calvin juga belajar bahasa Yunani Koine, yang penting untuk mempelajari Perjanjian Baru. Pada waktu itu paham Humanisme sangat berpengaruh di Eropa. Pada tahun 1532, Calvin memperoleh ijasah studi hukumnya. Pada masa itu juga Calvin belajar mengenal gerakan reformasi dan menjadi salah satu pengikut gerakan itu.3 3 Tony Lane, Runtut Pijar Sejarah Pemikiran Kristen, diterjemahkan oleh Conny Item-Corputy (Jakarta: BPK GM 1990), hlm. 150-151.
261 Ketika terjadi ketegangan keagamaan yang diprovokasi oleh kekerasan yang meningkat melawan Protestanisme di Perancis, Calvin mengungsi ke Basel, Swiss. Di tempat itulah ia menerbitkan buku Institutio pada tahun 1536. Buku tersebut kemudian diperbarui dan dilengkapi berkali- kali. Pada tahun itu juga, Calvin direkrut oleh seorang Perancis yang lain, William Farel, untuk membantu dia mereformasi gereja di Jenewa. Di Basel, Calvin secara regular berkhotbah sepanjang minggu, meskipun dia sendiri tidak pernah ditahbis sebagai pendeta. Bahkan Calvin juga melayani sakramen, yakni baptisan dan perjamuan kudus dan memberkati pernikahan. 4 Bersama Farel, Calvin menulis beberapa dokumen untuk menata kehidupan jemaat di sana. Meskipun begitu, lama kelamaan dewan kota Jenewa menolak implementasi dari pemikiran Calvin dan Farel, sehingga keduanya diusir. Atas undangan Martin Bucer, Calvin pergi ke Strasbourg, di mana dia menjadi pendeta bagi kaum pengungsi dari Perancis. Di sana dia memberikan pengajaran setiap hari dan berkhotbah dua kali setiap hari Minggu. Selama di Strasbourg, Calvin terus mendukung gerakan reformasi di Jenewa, dan akhirnya diundang kembali untuk memimpin gereja Protestan di kota itu di tahun 1541. Dalam masa pelayanan di Jenewa ini, Calvin banyak menulis dan meletakkan dasar bagi tradisi gereja Protestan yang sekarang disebut sebagai Calvinisme.5 Pemikiran- pemikiran Calvin itu mempengaruhi teologi gereja Presbiterian, Kongregasional, dan Reformed di seluruh dunia hingga kini. Calvin menikah dengan Idelette de Bure, seorang janda dengan dua anak dari perkawinan pertamanya. Idelette kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dari perkawinannya dengan Calvin, namun anak itu meninggal saat masih bayi. Idelette meninggal mendahului Calvin. Saat isterinya meninggal, Calvin sangat sedih. Sebuah peristiwa yang cukup mengguncang dalam membaca sejarah hidup Calvin adalah terkait Michael Servetus, seorang Protestan Spanyol, yang ajarannya tentang trinitas dipandang sesat baik oleh gereja Protestan 4 Ibid. 5 Ibid.
262 maupun Katolik di Jenewa. Calvin dan Servetus berdebat dan saling mengeritik melalui puluhan surat. Ajarannya ditolak oleh Calvin dan kemudian Servetus dibakar hidup-hidup atas keputusan dewan kota Jenewa.6 Calvin dan Martin Luther saling menghargai. Namun pendapat keduanya tidak selalu sama, misalnya tentang hubungan gereja dan negara, serta makna roti dan anggur dalam Perjamuan Kudus. Calvin meninggal dunia pada 27 Mei 1564, dalam usia 54 tahun. Dia meminta dikuburkan di pemakaman yang umum. Juga dalam rangka menghindari penghormatan yang berlebihan terhadap jenasah dan kuburan Calvin, para pemimpin gereja Reformasi waktu itu tidak menandai kuburan Calvin. Pada masa kini tempat pasti kuburan Calvin tak lagi dikenal. Meskipun begitu sebuah batu peringatan diletakkan di tempat pemakaman de Plainpalais untuk mengenang Calvin. PANDANGAN CALVIN TENTANG JABATAN GEREJA Untuk memahami pandangan Calvin tentang jabatan gereja kita perlu mulai dengan memperhatikan pandangan Calvin tentang gereja. Bagi Calvin, gereja adalah ibu melalui mana kita masuk ke dalam kehidupan. Sebagaimana setiap manusia dapat hidup kalau ia dikandung dalam rahim ibu, dilahirkan, disusui, dilindungi, dan dibimbing, demikian pula sebagai orang percaya kita membutuhkan gereja untuk memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan.7 Dalam hal ini pandangan Calvin tentang gereja mirip dengan Cyprianus salah seorang bapak gereja.8 Seperti setiap anak memiliki ayah, setiap manusia juga perlu ibu. Bagi Calvin, Allah adalah Bapa dan gereja adalah ibu yang memberi keselamatan. Gereja ada sebagai sarana yang disiapkan oleh Allah sendiri untuk menolong kelemahan kita. Sebenarnya melalui iman kita sudah menjadi milik Kristus dan mendapat bagian dalam karya keselamatan-Nya. Namun kita tak mampu untuk mencapai keselamatan itu dengan kekuatan kita sendiri. Untuk itulah gereja ada sebagai media melalui mana kita dapat 6 7 8 H. Berkhof dan I. H. Enklaar, Sejarah Gereja (Jakarta: BPK GM, 1987), hlm. 166-167. Yohanes Calvin, op. cit., hlm., 185-186. Tentang Cyprianus, lihat Tony Lane, Runtut Pijar Sejarah Pemikiran Kristen, terj. Conny Item- Corputty dari The Lion Concise Book of Christian Thought ( Jakarta: BPK GM, 1996), hlm. 20-22.
263 memperoleh keselamatan. Di dalam gereja Allah memakai para gembala untuk menyampaikan kehendakNya bagi kita. Walaupun sebenarnya Allah mampu untuk membuat umatNya sempurna dalam sekejap, namun Allah mau supaya kita mencapai kedewasaan melalui gereja. Selain itu mestinya Allah sendiri yang memerintah dalam gereja-Nya, namun karena Ia tidak tinggal di antara kita dengan cara yang dapat kita lihat maka Ia melaksanakan karyaNya melalui pelayanan manusia. Bagi Calvin ada beberapa alasan Allah melibatkan manusia dalam karyaNya di bumi, khusus dalam memberitakan kehendakNya. Pertama, manusia yang terbatas dipakaiNya sebagai penafsir-penafsir kehendakNya yang tersembunyi. Kepada manusia diberikan kemampuan untuk memahami kehendakNya. Hal ini memberi konsekwensi bahwa manusia perlu mengembangkan talenta yang Allah berikan kepadanya untuk menafsirkan kehendakNya. Akal budi dan kapasitas manusia lainnya perlu dilibatkan secara maksimal untuk memahami maksud Allah. Kedua, pelibatan manusia itu merupakan sebuah latihan kerendahan hati. Tuhan memberikan FirmanNya melalui sesama manusia supaya menguji apakah kita menghargai FirmanNya yang disampaikan oleh sesama kita, termasuk dalam keterbatasan mereka. Ketiga, dengan cara itu kasih persaudaraan dibangun sebab kita belajar dari orang lain. Firman Tuhan yang diberitakan oleh sesama manusia membuat umat percaya bersedia terbuka untuk belajar dari sesamanya dan tidak memutlakkan diri sendiri.9 Dengan begitu sebenarnya Calvin memberikan kedudukan yang sangat berharga bagi para pelayan yang disebutnya sebagai gembala dan pengajar. Para pelayan itu dikuduskan oleh Tuhan. Bibir dan mulut mereka dikuduskanNya supaya melalui mereka suaraNya terdengar.10 Dalam keterbatasan mereka, Allah memakai mereka untuk menyampaikan kehendakNya kepada sesama manusia. Jabatan-jabatan yang ada dalam gereja, demikian Calvin, mesti berlandaskan pada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Untuk itu dia merujuk 9 10 Calvin, Institutio, hlm. 186, 194-195. Ibid., 187.
264 pada tulisan Rasul Paulus. Dalam surat-suratnya, Rasul Paulus menyebut beberapa jabatan gereja: rasul, nabi, pemberita injil, gembala, pengajar, dan diaken. Menurut Calvin, ketiga jabatan yang pertama (rasul, nabi, dan pemberita injil) bukanlah jabatan permanen. Jabatan itu hanya berlaku pada masa gereja mula-mula. Sedangkan jabatan yang dipertahankan seterusnya adalah tiga jabatan terakhir: gembala, pengajar, dan diaken/ syamas.11 Belakangan ditambahkan jabatan lain, yaitu jabatan penatua. Seorang gembala (pastor, minister/pendeta) memegang pimpinan dalam gereja, khususnya terkait disiplin gereja, pelayanan sakramen, dan peringatan/teguran. Sedangkan pengajar bertugas dalam hal penafsiran Alkitab supaya ajaran yg murni dan sejati dapat dipelihara. Bagi Calvin, penilik jemaat, penatua, gembala, dan pelayan adalah istilah yang berbeda untuk hal yang sama di dalam Alkitab.12 Selanjutnya istilah yang lazim dipakai adalah penatua. Di Jenewa, pada masa Calvin, penatua adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah kota untuk bersama dengan para pendeta mengawasi kehidupan gereja. Para syamas atau diaken diberi tugas untuk membantu orang miskin dan sakit.13 Para pejabat gereja ini harus dipilih dengan doa dan puasa sebagai tanda keseganan religius di hadapan Tuhan. Jemaat yang hendak memilih para pelayan dalam gereja perlu melaksanakannya dengan hormat dan hati-hati. Dengan berdoa dan berpuasa, umat meminta kebijaksanaan dan pertimbangan dari Tuhan sendiri. Mereka yang dipilih haruslah orang yang sehat ajarannya dan suci hidupnya. Mereka itu haruslah orang yang memiliki nama baik dan integritas diri, supaya jangan sampai kesalahan yang mereka buat menjadikan jabatan gereja menjadi terhina.14 Sebelum memulai pelayanannya, para pelayan gereja itu harus diteguhkan dengan cara penumpangan tangan. Maksudnya penumpangan tangan itu ganda. Pertama untuk menegaskan kepada jemaat tentang kemuliaan pelayanan Ibid., 196-197. Ibid., 198. 11 12 13 Bdk. Christian de Jonge, Apa Itu Calvinisme?, cet. Ke-7 (Jakarta: BPK GM, 2011), hlm. 103; "Tata Gereja Perancis 1559" dan 'Peraturan Gereja Jenewa 1561", dalam: Th. Van den End (ed.), Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme (Jakarta: BPK GM, 2000), hlm. 336-338. 14 Calvin, op.cit., hlm. 200.
265 para pejabat gereja itu. Kedua, untuk menegaskan kepada mereka yang diteguhkan itu bahwa mereka tidak lagi menjadi tuan atas dirinya. Hidup mereka harus dibaktikan menjadi hamba Allah dan gereja.15 Dengan demikian dapat kita lihat bahwa bagi Calvin para pejabat gereja disebut hamba Allah dan hamba gereja. Sekali orang berkomitmen untuk menjadi pelayan gereja maka mereka itu harus berkomitmen sepenuhnya pada pelayanan gereja. Sebagaimana Allah memaksudkan gereja sebagai sarana keselamatan, maka para pelayan gereja harus bekerja sungguh- sungguh menjaga kekudusan pelayanan mereka agar melalui mereka kehendak Allah dapat dinyatakan kepada umat. Seluruh konsentrasi dan pelayanan mereka harus ditujukan pada pendewasaan umat Allah supaya melalui pelayanan mereka keselamatan dapat dialami oleh umat percaya. Dengan kata lain, bagi Calvin, sekali seseorang memutuskan menjadi pendeta, dia terikat dengan kependetaannya itu, dalam arti dia mestinya tidak memiliki komitmen lain, seperti dalam pemerintahan negara. PANDANGAN CALVIN TENTANG POLITIK Sumbangan Yohanes Calvin bagi politik modern banyak diakui berbagai pihak.16 Bagi Calvin ada dua jenis pemerintahan. Yang satu ada dalam batin manusia dan berurusan dengan kehidupan kekal. Yang lainnya dimaksudkan untuk mengatur tata kehidupan yang benar dari segi sipil serta lahiriah. Kedua pemerintahan ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Orang Kristen tidak boleh memandang politik sebagai sesuatu yang kotor, apalagi menjauhinya.17 Dalam hal ini Calvin berbeda dengan para reformator lainnya. Bagi Martin Luther, pemerintah memiliki kekuasaan atas gereja dalam segala hal keduniaan seperti harta milik dan organisasi. Meskipun demikian menurut Luther, kewenangan itu berhenti di bawah mimbar. Artinya pemerintah memiliki otoritas yang berhubungan dengan hal-hal lahiriah. Namun tidak boleh mencampuri ajaran gereja. Sebaliknya Swingli, mengizinkan 15 16 Ibid., hlm. 201; bdk. "Tata Gereja Perancis 1559, dalam: Th. Van den End, op. cit., hlm. 337. Lihat diskusi tentang hal tersebut dalam Ralph C. Hancock, Calvin and the Foundations of Modern Politics (Ithaca and London: Cornell University Press 1989). 17 Calvin, op. cit.. hlm. 252; bdk. Hancock, hlm. 25.
266 penguasa sipil untuk berkuasa hampir secara total dalam gereja. Sebagai kebalikan dari semuanya, kaum Anabaptis justru berpendapat bahwa mereka tidak berhubungan sama sekali dengan otoritas pemerintahan. Kewenangan pemerintah, demikian kaum Anabaptis, terbatas pada orang-orang bukan Kristen. Orang-orang Kristen tidak membutuhkan pemerintah sebab mereka sudah menaati hukum Allah.18 Bagi Calvin, kekuasaan politis adalah suatu panggilan yang tidak hanya suci dan sah di hadapan Allah tetapi juga paling kudus dan yang paling terhormat di antara semua panggilan dalam kehidupan.19 Tugas utama pemerintahan sipil adalah mendukung dan melindungi penyembahan kepada Allah dari sudut lahiriah, memupuk dan menjaga ketenteraman umum, membina kesusilaan, serta melindungi harta milik setiap orang dari gangguan.20 Dengan begitu Calvin memberi harga yang sangat tinggi kepada kekuasaan politik. Politik itu mulia dan harus dilaksanakan dengan segala kebaikan untuk melayani tujuan yang sebenarnya demi kebaikan manusia dan semesta ciptaan Allah. Negara diciptakan oleh Allah untuk mempertahankan kedamaian dan keadilan dalam dunia yang berdosa. Tanpa ada yang memerintah dan menerapkan hukum, sebuah masyarakat akan jatuh ke dalam anarki. Negara ada karena kebanyakan orang, juga orang Kristen, bukan orang Kristen sejati, melainkan orang jahat. Itu sebabnya negara sangat dibutuhkan selama Kristus belum secara langsung memerintah di dunia ini. Konsekwensinya negara juga tidak punya kebebasan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, karena negara, termasuk pemerintah, berada di bawah hukum Allah. Hukum yang dijalankan pemerintah harus diterapkan secara adil. Penguasa bekerja untuk Tuhan dan untuk rakyat.21 Menurut Calvin, gereja memiliki peran untuk dimainkan dalam negara. Gereja berperan untuk memberikan pengajaran Alkitab 18 W. Stanford Reid, John Calvin: One of the Fathers of Modern Democracy, ch/1986/issue12/1227.html, diakses pada 21 Juni 2015. 19 Calvin, op. cit., hlm. 255; bdk. Stanford Reid. 20 Ibid., hlm. 254-256; bdk. John Calvin, Religious Liberty and Political Liberty, com /focus/religion/2408692/posts, diakses pada 21 Juni 2015. 21 Bdk. De Jonge, hlm. 266-268.
267 mengenai negara dan fungsinya. Namun, gereja tidak boleh mengatur negara. Calvin percaya pada teokrasi namun bukan pada eklesiokrasi. Baik pemimpin gereja maupun penguasa negara secara langsung bertanggung jawab kepada Allah untuk tindakan mereka. Kendati demikian mereka tidak boleh saling mengatur. Gereja boleh mengingatkan penguasa negara mengenai apa yang dikatakan oleh hukum Allah, namun gereja tidak dapat menentukan bagaimana hukum itu diaplikasikan dalam penetapan kebijakan sipil. Sebaliknya penguasa politik dapat memberi saran kepada gereja mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urusan sipil, namun tidak dapat memaksa gereja untuk menaati aturan sipil dalam pengajaran, ibadah, dan kepemimpinan gereja. Dengan cara ini Calvin meletakkan prinsip yang sangat jelas mengenai pemisahan fungsi gereja dan negara. Keduanya memiliki kedudukan yang setara. Gereja dan negara berhubungan dan saling mendukung timbal balik, namun juga tidak bergantung satu sama lain. Keduanya menerima tugas yang berbeda dari Allah. Fungsi keduanya juga tidak boleh dicampur secara tidak benar. Masing-masing mereka punya kewenangan dan otoritasnya sendiri.22 Itu berarti, jika negara berusaha untuk mencampuri urusan gereja atau berusaha untuk menghalangi pelayanan kerohanian, gereja memiliki hak dan kewajiban untuk tidak menaati, walaupun akhirnya gereja harus mengalami penderitaan akibat konsekwensi dari ketidaktaatan tersebut. Dengan pandangan mengenai relasi gereja dan negara yang setara namun tak tercampur demikian, Calvin meletakkan sebuah dasar yang kuat mengenai peran yang terpisah antara pejabat gereja dan pejabat pemerintah. Tugas para pejabat gereja adalah untuk menggembalakan umat agar mereka memahami kehendakNya melalui perenungan Firman, pelayanan sakramen dan disiplin hidup. Meskipun tidak ada sebuah rumusan yang eksplisit tentang larangan bagi para pendeta untuk memegang jabatan publik pemerintahan negara,. Meskipun demikian prinsip pemisahan otoritas gereja dan negara yang diletakkkan Calvin memberi konsekwensi dibatasinya peran para pendeta di bidang pemerintahan. 22 Ibid., hlm. 270-271.
268 GEREJA-GEREJA DI INDONESIA DAN POLITIK Setelah belajar dari Calvin, kita dapat masuk ke konteks kita di Indonesia pada masa kini. Tentu saja konteks di mana kita hidup dan bergereja berbeda dengan konteks Calvin pada abad ke-16 di Eropa Barat. Tantangan yang kita hadapi pada masa kini berbeda dengan yang dialami oleh Calvin. Meskipun demikian gereja-gereja di Indonesia di masa kini dan Calvin dan gereja di masanya memiliki kesamaan dalam mengupayakan kehadiran gereja yang dapat menjalankan tugasnya sebagai alat keselamatan Allah di tengah-tengah dunia dengan segala dinamikanya. Sikap gereja-gereja Protestan di Indonesia terhadap politik dan pemerintahan pada masa kini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarahnya. Sebagian gereja Protestan di Indonesia dibawa oleh para pedagang Belanda. Tradisi Protestan Belanda itu kuat dipengaruhi oleh ajaran Calvin. Pada masa VOC yang dominan adalah tradisi Gereformeerd.23 Setelah VOC bubar, gereja-gereja Protestan itu berada di bawah pemerintahan negara oleh kebijakan raja Willem I (Indische Kerk). Pemerintahan kolonial Belanda itu bukanlah pemerintah Kristen seperti pada zaman Calvin. Pemerintah kolonial pada waktu itu memilih untuk bersikap netral terhadap agama- agama. Selain itu para pekabar Injil yang datang ke Indonesia cenderung didominasi oleh ajaran Pietisme abad ke-18 yang lebih menekankan kesalehan individu. Akibatnya gereja-gereja pada masa kolonial cenderung tidak bersikap kritis terhadap politik kolonialisme.24 Meskipun demikian terdapat beberapa partai politik Kristen yang mendukung perjuangan kemerdekaan/kemandirian Indonesia. Partai- partai itu antara lain CEP (Christelijk Etische Partij) yang kemudian menjadi CSP (Christelijk Staatkundige Partij). Partai ini memiliki prinsip Calvinis dalam hal mendorong partisipasi politik orang Kristen dalam masyarakat yang majemuk.25 23 De Jonge, hlm. 300. Ibid., hlm. 306-307. 24 25 Zakaria J. Ngelow, Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru (Makassar: Yayasan Oase Intim 2013), hlm. 20.; bdk. De Jonge, op. cit., hlm. 308-310.
269 Keterlibatan orang Kristen Protestan dalam bidang politik Indonesia sudah terjadi sejak berdirinya Republik ini. Ditolaknya tujuh kata dari piagam Jakarta merupakan sebuah tanda dari komitmen orang-orang Kristen untuk ke-Indonesiaan yang plural dan bebas beragama. Dengan itu pula kaum Kristen Indonesia menolak dualism hukum dan menentang diskriminasi warga negara serta mendorong negara kesatuan Indonesia yang demokratis. Berdirinya Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada tahun 1945 dimaksudkan sebagai wadah aspirasi politik umat Kristen Protestan Indonesia. Sebenarnya Parkindo merupakan kelanjutan dari gagasan keterlibatan politik yang sudah ada sebelum kemerdekaan, seperti dalam halnya CSP yang disebutkan di atas. Saat itu Parkindo dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan umat Kristen terhadap kemerdekaan Indonesia. Orde Baru berdiri diawali dengan suatu kekerasan politik selama lebih dari tiga dekade. Dapat dikatakan Orde Baru didirikan di atas kekerasan massal yang memakan korban jutaan nyawa rakyat Indonesia. Demi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, protes dan kritik rakyat dibungkam dan diberangus. Kekerasan politik itu juga menyebabkan pandangan tentang politik sebagai yang kotor dan berbahaya. Berpolitik yang sejatinya adalah negosiasi penataan hidup bersama demi kesejahteraan seluruh rakyat kehilangan maknanya.26 Selama masa Orde Baru, partai- partai poltik tidak dapat bersaing secara sehat untuk memperjuangkan kesejahteraan bangsa. negara sangat dominan. Masyarakat sipil pun dilumpuhkan. Pada masa Pascaorde Baru sekarang ini, bangsa Indonesia mereformasi dirinya. Kekuatan rakyat yang lama dilumpuhkan mulai menggeliat bangkit. Namun sejarah kolonial, demokrasi terpimpin dan represi Orde baru masih meninggalkan dampak yang membebani langkah maju bangsa ini. Dalam situasi seperti ini bagaimana dengan gereja-gereja Protestan di Indonesia? Kebanyakan gereja-gereja di Indonesia masih berada dalam 26 Lihat Mery Kolimon, "Mulai dengan Korban: Makna Tragedi '65 untuk teologi Kontekstual dan Aksi pastoral di NTT", dalam: Mery Kolimon dan Liliya Wetangterah (eds.), Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur (Kupang: Yayasan Bonet 2012), hlm. 356-362.
270 kegamangan. Maksudnya gereja-gereja kita umumnya memiliki sikap tanggung antara membangun jarak kritis dengan situasi Orde Baru yang melumpuhkan dan keterlibatan untuk menjadi bagian dari masyarakat sipil yang berdaya dan kritis pada masa kini. JABATAN GEREJAWI DAN POLITIK Pada masa Reformasi ini, setelah tumbangnya Orde Baru dengan sistem tiga partai, cukup banyak pendeta di berbagai gereja Protestan di Indonesia yang ikut menjadi calon legislatif untuk tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR RI), DPRD I dan II, serta DPD (Dewan Perwakilan daerah). Keterlibatan para pendeta ini ditanggapi berbeda- beda oleh masing-masing gereja. Sebagian gereja menolak sama sekali keterlibatan yang demikian. Bagi gereja-gereja seperti ini, jika seorang pendeta hendak menjadi politisi maka yang bersangkutan harus berhenti menjadi pendeta. Yang lain lebih lunak dengan memberikan cuti bagi pendeta yang menjadi calon dan anggota legislatif. Beberapa gereja justeru memberikan dukungan positif dengan mendukung dan mengutus pendeta sebagai wakil untuk pelayanan di bidang politik.27 Jika kita belajar dari Calvin, jelas sekali bahwa bagi Calvin gereja dan negara adalah dua institusi yang berbeda. Para pendeta/gembala bertanggung jawab bagi pemeliharaan rohani dan pendidikan umat untuk partisipasi politik sebagai tanggung jawab iman. Ini sebuah tugas yang perlu dikerjakan dengan komitmen penuh. Sedangkan pemerintah dan politisi bekerja untuk kesejahteraan rakyat di bidang sipil dan pemerintahan. Gereja dan negara memiliki ruangnya masing-masing dan tidak boleh dicampuradukkan. Jika seorang pendeta atau pejabat gereja yang lain (penatua, diaken, pengajar) ingin menjadi politikus maka itu adalah hak sipilnya sebagai warga negara. Meskipun demikian ketika seorang pendeta hendak menjadi politikus, yang bersangkutan sebaiknya meninggalkan status kependetaannya. Selain itu yang bersangkutan sebaiknya meninggalkan semua atribut dan simbol-simbol kependetaaannya seperti gelar dan 27 Ngelow, op.cit., hlm. 26.
271 pakaian jabatan. Tambahan pula, para pendeta seyogyanya tidak menjadi pengurus partai politik tertentu, agar dengan begitu mimbar tidak digunakan sebagai sarana kampanye politik pendeta yang bersangkutan. Hal ini bukan berarti bahwa kita menolak keterlibatan gereja dalam politik. Gereja punya tanggung jawab politik. Sebagai orang Kristen kita beriman pada Allah yang berpolitik. Penciptaan dunia adalah sebuah tindakan politis Allah: mengatur dari kekacauan menjadi keteraturan demi sejahtera semua makhluk. Politik Allah adalah politik keteraturan, kesejahteraan, dan keadilan untuk semua. Gereja sebagai agen misi Allah dalam dunia, karena itu tidak boleh a-politis. Keterlibatan politik gereja adalah untuk menunjukkan keberpihakan Allah kepada korban ketidakadilan dan penindasan. Gereja tidak berpolitik untuk dirinya sendiri melainkan mengupayakan kesejahteraan untuk semua terutama dalam keberpihakan dengan mereka yang miskin dan tertindas. Meskipun demikian para pejabat gereja harus menahan diri dari keterlibatan politik di arena pemerintahan negara. Dalam ranah demokrasi, ruang keterlibatan politik gereja yang mestinya dimaksimalkan adalah ruang masyarakat sipil/civil society bukan ruang masyarakat politik (partai-partai politik) atau pemerintahan (state). Masyarakat sipil sendiri adalah lembaga-lembaga intermedier yang melindungi individu dari paksaan kelompok, yang menangkis intervensi negara terhadap rakyatnya, sekaligus yang membentengi sistem politik dari anarki massa.28 Keterlibatan gereja dalam ruang masyarakat sipil adalah untuk pendidikan rakyat secara kritis untuk menyadari hak dan kewajibannya sebagai subyek otonom dalam proses politik bangsa. Gereja sebaiknya berkonsentrasi pada pendidikan dan penyadaran politik seperti ini. PENUTUP Gereja sepanjang masa memiliki tugas untuk menata diri sebagai umat Allah dan untuk melaksanakan misi keselamatan sebagai keterlibatan dalam karya Allah demi kebaikan dunia. Dalam upaya penataan diri yang demikian warisan-warisan iman di masa lalu dapat dijadikan sumber- 28 Hannah Arendt, sebagaimana dikutip oleh F. Budi Hardiman, Massa, Teror dan Trauma. Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita (Yogyakarta dan MaumereL: Lamalera dan Penerbit Ledalero 2010), hlm. 34.
272 sumber berteologi, demi memahami kehendak Allah bagi penataan diri dan pengembangan pelayanan. Belajar dari warisan tradisi Calvinis memampukan kita untuk memaknai secara kritis relevansinya bagi kita di masa kini. Gereja Katolik maupun Protestan di Indonesia dapat belajar dari warisan itu untuk penataan dirinya, khususnya terkait peran gereja di bidang politik. Dari Calvin kita belajar bahwa gereja perlu menjaga jarak kritis dengan kekuasaan politik. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia masa kini, kita dapat berkata bahwa keterlibatan gereja dalam kehidupan politik sebaiknya diarahkan pada penguatan masyarakat sipil dan berpihak pada kaum tertindas. DAFTAR RUJUKAN Calvin, Yohanes. Institutio: Pengajaran Agama Kristen. Terj. Ny. Winarsih Arifin, Jan S. Aritonang, dan Th. Van den End. Jakarta: BPK GM, 1983. Calvin, John. Religious Liberty and Political Liberty. com /focus/religion/2408692 /posts, diakses pada 21 Juni 2015. Berkhof, H dan I. H. Enklaar. Sejarah Gereja. Jakarta: BPK GM 1987. de Jonge, Christian. Apa Itu Calvinisme?. Cet. Ke-7. Jakarta: BPK GM, 2011. Hancock, Ralph C. Calvin and the Foundations of Modern Politics. Ithaca and London: Cornell University Press 1989. Hardiman, F. Budi. Massa, Teror dan Trauma. Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita. Yogyakarta: Lamalera dan Maumere: Penerbit Ledalero 2010. Kolimon, Mery dan Liliya Wetangterah (eds.). Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur. Kupang: Yayasan Bonet 2012. Lane, Tony. Runtut Pijar Sejarah Pemikiran Kristen. Terj. Conny Item- Corputty dari The Lion Concise Book of Christian Thought. Jakarta: BPK GM 1996. Ngelow, Zakaria J. (ed.). Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru. Makassar: Yayasan Oase Intim 2013.
273 Reid, W. Stanford dan John Calvin. One of the Fathers of Modern Democracy. /ch/1986/issue12/1227.html, diakses pada 21 Juni 2015. The Lutheran World Federation and the Pontifical Council for Promoting Chrisyian Unity. From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation 2017. Leipzig: Evangelische Verlagsanstlat dan Bonifatius, 2013. Th. Van den End (ed.). Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme. Jakarta: BPK GM, 2000