Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 TAWURAN LINTAS PELAJAR DI TINJAU DARI KRIMINOLOGI Sansabila Ivana Putri1, Made Warka2 1,2Fakultas Hukum, Univeristas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tawuran pelajar dan menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kriminologi yang menggunakan kajian sosiologis. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah adanya tindakan pelaku yang secara jelas melanggar norma kesusilaan. Tindakan yang dilakukan pelaku dilakukan secara sadar dan mengetahui dampak dari perbuatannya dan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak. Kata kunci: Tawuran pelajar, Perlindungan Anak, Kriminologi ABSTRACT This study aims to identify and explain criminal responsibility for perpetrators of student brawls and to analyze compliance with laws and regulations and criminology using sociological studies. The results obtained from this study are the existence of punishment as regulated in the Criminal Code. The consideration used is the existence of the perpetrator's actions which clearly violate the norms of decency. The actions taken by the perpetrators were carried out consciously and knowing the impact of their actions and those related to child protection. Keywords: Student brawl, Child Protection, Criminology PENDAHULUAN Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkenaan dengan peristiwa- peristiwa di mana terjadinya benturan antar seseorang dengan masyarakat, dan antara seseorang dengan negara. Dalam hak ini tercakup dalam peristiwa berupa benturan kepentingan antara satu orang dengan satu orang lain, sampai pada benturan kepentingan banyak orang. Untuk itu dalam KUHP telah tersedia ketntuan-ketentuan yang berkanan dengan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku tinbdak pidana. Ketentuan KUHP itu pertama-tama peraturan mengenai penyertaan. deeneming). Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, "penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut bebrapa orang atau lebih dari seorang". Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 62. Indonesia mengalami masa reformasi yang terjadi dengan bertujuan agar demokrasi dapat berjalan seperti yang dikehendaki oleh rakyat. Demokrasi bertujuan untuk Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 (bld.: 2240
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 mensejahterahkan rakyat termasuk generasi muda. Generasi muda saat ini, secara sosiologis banyak menghadapi tantangan dalam menatap masa depannya, baik tantangan situasi dan kondisi di negara masing-masing. Generasi muda merupakan centered attention bagi suatu Negara, dan juga akan mewarisi keberlanjutan sejarah suatu Negara. Oleh karena itu pembina generasi muda sangat penting untuk menyokongkan keberadaan Negara. Fenomena tawuran antarpelajar juga memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan pelajaran sebagai generasi penerus akan tetapi berkaitan juga dengan kondisi keamanan suatu Negara. Hal ini dikarenakan tawuran antarpelajar terutama yang sering terjadi di Ibukota, menjadi sebuah standarisasi keamanan Indonesia. (Anjar, 2012) Hampir setiap minggu bahkan mungkin setiap hari ada saja berita di media masa yang membahas tentang tawuran apa lagi tawuran pelajar yang terjadi di Indonesia. Kejadian ini bukan hanya saja di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya dan lainnya, tetapi juga di daerah-daerah yang menurut asumsi kita tidak ada tawuran pun bisa terjadi adanya tawuran juga. Seperti halnya di Kota Yogyakata yang terjadi tawuran antar pelajar sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2011 yang melibatkan SMA dan SMK di sepuluh sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Bahkan sampai salah satu dari korban ada yang sampai meninggal dunia. Inilah salah satu fenomena di kalangan pelajar di Indonesia, mereka seakan-akan kelebihan waktu luang untuk mengisi kehidupannya, sehingga harus melakukan tawuran selepas jam sekolah kosong ataupun pada saat selepas pulang sekolah. Berkembang di masyarakat bukan berarti meremehkan persoalan ini, sebaliknya ingin menyadarkan masyarakat semua bahwa masalah tawuran pelajar ini adalah masalah yang serius yang harus dicari solusinya agar tidak terus menurus terjadi. Tawuran antar pelajar sepertinya menjadi persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan dan selalu menjadi pemberitaan di berbagai media sosial. Bahkan akhir-akhir ini peristiwa tawuran bukan lagi sekadar kenakalan remaja tetapi juga sudah menjadi sebuah perbuatan kriminal karena sering juga terjadi pembunuhan. Hal ini jelas beralasan karena dilihat dari senjata yang bisa dibawa dan dipakai oleh pelajar saat tawuran bukan senjata biasa, dan bukan lagi menggunakan tangan kosong atau Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 justru 2241
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 keterampilan bela diri satu lawan satu. Tetapi sudah menggunakan alat-alat yang berbahaya dan mematikan, seperti batu, bambu dan kayu, serta senjata tajam yang bisa merenggut nyawa seseorang. Misalnya pedang, pisau, parang, golok dan bisa juga menggunakan ikat pinggang yang digunakan oleh pelajar yang sewaktu-waktu terlibat tawuran langsung bisa digunakan sebagai senjatanya. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat jumlah kasus tawuran antar pelajar pada Januari 2022, sejumlah tawuran terjadi di wilayah DKI Jakarta, seperti di jalan Bekasi Timur dekat Lapas Cipinang antar pelajar berseragam putih abu-abu yang terjadi pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, pada tanggal 13 dan 20 Januari 2022 Sementara di Kawasan Pondok Labu, Jagakarasa, Jakarta Selatan juga terjadi Tawuran pelajar pada 14 Januari 2022. Pada pertengahan Maret 2022, terjadi tawuran pelajar antara 2 SMK di Jalan Raya Legok, Karawaci, Kabupaten Tangerang, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, yaitu MFS (17 tahun ) akbiat luka bacok dari belakang. Juni 2022 terjadi pengeroyokan di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, bahkan akibat pengeroyokan tersebut, BT (13 Tahun) meninggal dunia, BT di duga mengalami pengeroyokan oleh sembilan (9) teman temannya, diduga diikat, ditutup matanya dan mengalami pemukulan di bagian perut berkali-kali. Berbagai kondisi tersebut diatas, tentu menimbulkan keprihatinan pada pelajar sebagai generasi muda Indonesia calon-calon penerus bangsa. Padahal pelajar sebagai dengan usai perkembangannya adalah sebagai remaja yang penuh potensi, kelompok manusia yang penuh vitalitas, yang kelak diharapkan dapat mengisi pembangunan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dan dari berbagai kondisi tersebut, tampaknya terbentuk sikap negatif terhadap kelompok pelajar dari sekolah lain yang dipandang sebagai musuh. Sehingga, ketika seorang pelajar melihat kelompok pelajar dari kelompok lain yang pernah terlibat dalam suatu perkelahian antar pelajar dengan kelompok atau sekolahnya, ia akan beranggapan bahwa anak itu kelompok pelajar itu musuhnya. Tawuran pelajar sebagai suatu bentuk tingkah laku agresi yang dilakukan secara kelompok, diduga dilatar belakangi oleh adanya prasangka terhadap kelompok, di duga belakangi oleh adanya prasangka terhadap kelompok atau sekolah tertentu. Menurut Nelson (Wirawan, 2006, hal 18) Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2242
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 prasangka merupakan suatu evaluasi negatif seseorang atau sekelompok orang terhadap orang terhadap kelompok lain, semata-mata karena orang atau orang-orang itu merupakan anggota kelompok lain yang berbeda dari kelompok sendiri. Oleh sebab itu, keperihatinan ini harus ditindak lanjuti, agar pelajar sebagai kelompok remaja calon generasi penerus bangsa dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Artinya remaja sebagai pelajar harusnya belajar bukan menampilkan perilaku premanisme yang secara langsung atau tidak langsung merugikan berbagai pihak, termasuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, perlu untuk mencari bentuk intervensi yang tepat sebagai solusi alternatif agar fenomena ini dapat dikurangi prevalesinya. Banyak faktor yang menyebabkan mereka tawuran antar pelajar, misalnya persaingan olahraga, persaingan suporter, balap liar dan berebut pacar. Belakangan ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar paling menonjol adalah saling ejek di media sosial. Padahal kalau mereka paham fungsi dari media sosial justru dapat membuat mereka menjadi anak-anak yang lebih berprestasi METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi" HASIL DAN PEMBAHASAN Usia remaja merupakan salah satu tahap dari sebuah perkembangan kepribadian manusia dalam hidupnya, seperti halnya yang dikatakan oleh (Sofyan S. Willis) " Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap". Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2243
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 " proses perkembangan anak terdiri dari bebrapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada realitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak". Penggolongan tersebut dibagi menjadi tiga fase yaitu. (Wagiati Soetedjo) 1. Fase pertama, timbulnya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak. 2. Fase kedua, dimulai pada umur 7 tahun sampai dengan 24 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam dua periode, yaitu masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan. Dan masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, dan lain-lain. 3. Fase ketiga, pada usia 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam artian sebenarnya yaitu fase pubertas dan abolescent, di mana terdapat masa penghubung dan mas peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Konsep tentang usia remaja di berbagai negara termasuk Indonesia beraneka ragam, sehubungan dengan hal tersebut penulis mengemukakan pendapat dari Sarlito Wirawan Sarwono sebagai guru besar pisikologi di Universitas Indonesia, bahwa konsep tentang "remaja", bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu sosial, seperti Sosiologi, Antropologi. Hal tersebut di atas, Sarlito W.S sebagai guru besar pisikologi di Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa: Tidak mengherankan kalau dalam berbagai undang-undang yang ada di dunia tidak dikenal dengan istilah "remaja". Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2244
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian berusaha mengambil batas usia remaja yang dipergunakan dalam hukum positif Indonesia dan perundang-undangan, di antaranya yaitu: 1. Pasal 45 KUHP, jika seseorang dituntut karena perbuatan yang dilakukan ketika umurnya belum 16 tahun. 2. Pasal 330 KUHPer, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Kenakalan remaja sudah sangat menjadi masalah di semua negara. Di setiap tahun tingkat kenakalan remaja selalu ada kenaikan. Lingkungan sekitar sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja di sini merupakan salah satu fase yang paling rentan dalam menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan arus globalisasi karena remaja memasuki fase perubahan jati diri. Istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, perkelahian masal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Dengan demikian tawuran pelajar dapat diartikan sebagai dari perkelahian yang dilakukan secara masal atau beramai-ramai antar sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya. Kapan munculnya sebuah fenomena tawuran antar pelajar ini tidak diketahui pasti, yang jelas siapa pun yang pernah menyandang status pelajar pasti paham atau bahkan pernah mengalaminya. Hal ini sesuai dengan hasil jajak pendapat kompas pada bulan Oktober, dengan responden di 12 Kota di Indonesia, diketahui sebanyak 17,5% responden mengakui bahwa saat bersekolah ditingkat SLTA. Tidak sedikit pula responden atau keluarga yang mengaku pada masa bersekolah terlibat tawuran antar pelajar. Tawuran pelajar sebenarnya hanyalah salah satu dari kenakalan remaja. Masih banyak lagi permasalahan kriminal yang sering dialami dan dilakukan oleh para remaja. Contoh kasus, Sukabumi, Jawa Barat, Sebuah tawuran antar pelajar terjadi pada Kamis, 5 Agustus 2021 di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya, seorang pelajar tewas. Dikutip dari berbagai sumber, korban tewas adalah pelajar berusia 17 tahun dengan inisial AM. Selain itu, ada 2 pelajar lain yang dikabarkan mengalami luka bacok. Kejadian bermula sekitar pukul 9 malam. Warga melihat puluhan pelajar saling bentrok dan membawa senjata tajam. Suasana juga Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2245
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 terasa sangat mencekam. Sementara itu, beberapa pelaku aksi ini terlihat menggunakan seragam sekolah, ada pula yang mengenakan pakaian bebas. Dan yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat, Aksi tawuran di Tambora, Jakarta Barat pada Januari 2019 berujung maut. Seorang pelajar berinisial AIP harus meregang nyawa akibatnya. Kejadian bermula ketika korban bersama 3 temannya ingin mengisi bahan bakar di SPBU. Korban dan teman- temannya lantas melewati lokasi berkumpulnya kelompol pelajar lain dan mengejeknya. Merasa tak terima, pelaku mengejar korban dan temannya. Ketika dalam pengejaran, korban terjatuh dan menjadi bulan-bulanan pelaku. Korban di bacok secara pergantian hingga tewas. Diambil dari dua contoh kasus tersebut dapat di simpulakan bahwa tawuran antar pelajar di Indonesai terutama di Ibukota itu sangat memarak. Dan yang menimbulkan beberapa korban luka hingga korban hingga tewas. Dari kasus tersebut dapat dikatakan dengan tindakan kriminal dan dapat di pidanakan di karena hingga timbulnya korban yang tewas, dan tertera dalam Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu " mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati Dalam perspektif kriminologis, kasus tawuran merupakan bentuk kekerasan yang bersifat khusus yaitu berkaitan dengan subyeknya adalah siswa dan motifnya yang berupa penganiayaan. Dalam kejahatan kekerasan terdapat karakteristik yang spesifik yaitu agresivitas. Menurut Gibbon dalam Romli Atmasasmita (2007:67), agresivitas yang disebut assaultive conduct, ada 2 macam yaitu : (1) situational or sub-cultural in character (2) individualistic or psychogenic in character. Pada realita tawuran antarpelajar yang terjadi di dua Kota diatas. Situasional or sub cultural character ditunjukkan pada situasi rasa permusuhan di antara sekolah yang terjadi turun menurun mendominasi penyebab tawuran antar pelajar. Persoalan individu di antara Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2246
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 siswa yang terlibat tawuran tidak ada, begitu pula persoalan yang nyata di antar sekolah- sekolah. Fenomena tawuran antar pelajar berkaitan pula dengan perkembangan moral anak. Dalam hal ini, mengikuti konsepsi perkembangan moral yang di kemukan oleh Kohberg dalam Wulandari (2011:16), bahwa terdapat tiga sikap perkembangan moral, yaitu: 1. Tahap Pra Konvensional, 2. Tahap Konvensional. 3. Tahap Pasca-Konvensional Pertama Tahap Pra Konvensional, adalah masa yang umumnya terjadi pada anak-anak dimana pada masa ini individu mulai tanggap terhadap aturan-aturan budaya yang berlaku dimasyarakat dan di kehidupan sekitarnya. Kedua Tahap Pra-Konvensional, umumnya ada pada seseorang remaja atau orang dewasa. Tingkat ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu orientasi hukum dan kepatuhan, dan relativis instrumental. Ketiga, Tahap Pasca-Konvensional, dikenal sebagai tingkat berprinsip, yang terdiri dari dua tingkatan individu-individu dan penalaran moral. Pada tahap ini, individu menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan dari berbagai kalangan seperti keluarga, kelompok komunitas dan kelompok masyarakat. Konvensional perkembangan moral meliputi: orientasi hukum dan ketertiban, dan peraturan. Hukum pidana atau criminal law merupakan salah satu dari bagian hukum suatu Negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana. Artinya hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan menerapkan sanksi. Tawuran Antar Pelajar Sebagai Tindak Pidana Kejahatan Hukum pidana atau criminal law merupakan salah satu dari bagian hukum suatu Negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi peraturan yang telah ditepatkan oleh lembaga yang berwenang. Sanksi yang diterapkan pada jenis hukum ini Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2247
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 bersifat ketat (strict) dan memaksa. Oleh karena itu perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan dengan ultimum remidium. Hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang sangat nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Benedict S. Alper juga mengemukakan bahwa tidak ada masalah sosial yang mempunyai rekor lama untuk mendapat perhatian luas secara terus menerus. Oleh karena itu wajar apabila Seiichiro Ono menyatakan bahwa tindak pidana merupakan masalah sosial yang tidak hanya menjadi masalah suatu masyarakat didunia. Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana itu dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana, hakikatnya merupakan cara yang paling tua, serta peradaban manusia itu sendiri. Hal tersebut dapat diketahui dari kebanyakan produk undang- undang dewasa ini yang hampir selalu mencantumkan bab mengenai "ketentuan pidana". Produk Undang-Undang yang memuat " ketentuan pidana" pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus Hukum pidana terdiri dari: hukum pidana substantive (materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). 1. Hukum pidana substantive, perbuatan pidana atau tindak pidana, syarat pemidanaan dan saksi pidana. 2. Hukum acara pidana, berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive sehingga disebut hukum formal. Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar pelajar , di mana pelaku bersifat kelompok kelompok merupakan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan, yang meliputi: 1. Pembuat, terdiri dari pelaku, menyuruh melakukan, turut serta, dan penganjuran Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2248
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 2. Pembantu, terdiri dari: pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Namun ada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, diterapkan tidak dengan bentuk penyertaan seperti di atas, yaitu pengeroyokan yang bentuk pertanggungjawabannya kolektif, diatur dalam pasal 170 KUHP : 1. Pidana pokok, meliputi pidana mati, penjara, kurangan, dan pidana tutupan 2. Pidana tambahan, meliputi pidana perampasan pengumunan keputusan hakim Jika dilihat dari sudut pandangan hukum pidana peristiwa tawuran tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak memakan korban jiwa, akan tetapi jika dilihat dari lingkup sosialnya maka peristiwa tawuran ini dapat dikenakan pidana karena mengganggu kenyamanan umum. Namun tidak sedikit dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka maupun korban jiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang di dalam peristiwa tawuran, saat ini diatur berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II, Titel XIX tentang Kejahatan-Kejahatan terhadap Nyawa Orang dan Buku II, Titel XX tentang penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka pelaku di jatuhi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama, namun jika terdapat korban jiwa maka pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta dapat dikenakan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia 1. Pengeroyokan diatur didalam Pasal 170 KUHP. Pengeroyokan juga termasuk tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa tawuran. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut adalah: a. Di muka umum, kejahatan yang dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh publik b. Bersama-sama melakukan kekerasan, pada kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih, orang yang hanya terlibat tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal 170 KUHP. c. Barang siapa, meliputi siapa saja (pelaku) yang melakukan perbuatan pidana dan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku dan peristiwa Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2249
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 d. Menyebabkan sesuatu sesuatu terluka/luka, sebab luka apabila kekerasan merupakan akibat yang tidak disengaja oleh pelaku e. Luka berat pada tubuh f. Menyebabkan matinya orang. 2. Pembunuhan Pelaku pembunuhan di dalam KUHP dapat dijerat pasal 338 KUHP yang menyebutkan "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Akan tetapi, dalam penerapan pasal ini harus dapat diketahui unsur-unsurnya terlebih dahulu a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja kan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, di tunjukan dengan maksud agar orang itu mati b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang "positif: walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga, atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu 3. Penganiayaan Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak rasa sakit atau luka pada korban. Dalam pasal 351 ayat 4 KUHP, mengartikan penganiayaan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. Ketentuan pasal 351 KUHP menyebutkan: a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun d. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidanakan Undang-undang Nomor11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, juga terdapat pengaturan mengenai tindakan dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Mengenai tindakan tersebut diberikan aturan di dalam Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2250
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif" dan juga dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa "Pada tingkat penyidikan penuntut dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Disversi" Tawuran Antar Pelajar Terkait Kriminologi Tawuran sendiri dapat diartikan sebagai dari kekerasan antar kelompok sekolah atau umum dalam masyarakat urban di Indonesia. Namun demikian tidak jarang Tawuran antar pelajar disebabkan karena sebuah persaingan atau perebutan teman cewek. Dalam fenomena tawuran ini terdapat pula tawuran antar pelajar yang dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang sedang duduk di bangku sekolah atau para remaja sekolah SMP atau pun SMA. Tawuran juga dapat di definisikan sebagai perkelahian masal yang adalah perilaku kekerasaan antar kelompok pelajar yang di tunjukan kepada kelompok pelajar dari sekolah lain. Sementara itu tawuran antar pelajar atau antar kelompok pelajar ditinjau dari sisi kriminologi. Merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori melanggar hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari niatan tawuran itu sendiri pasti bertujuan untuk mempersekusi pihak lawan, baik verbal maupun lisan, baik fisik maupun psikis. Dan tentunya masih banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Misal, menimbulkan kemacetan lalu lintas, kerusakan sarana umum, bahkan bisa mengakibatkan kerugian pihak lain. Dampak negatifnya oleh tawuran antar pelajar ini sudah bisa masuk ke dalam ranah kriminologi sebuah ilmu yang mempelajari kriminalitas dalam masyarakat. Tawuran antar pelajar dapat memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Ada lima dampak negatif dari tawuran antar pelajar yaitu: 1. Cedera Fisik, Tawuran antar pelajar sering kali berujung pada terjadinya bentrokan fisik antar pelajar yang terlibat. 2. Trauma , Pelajar yang terlibat dalam tawuran dapat mengalami trauma yang cukup berat, baik fisik maupun pisikologi. Bahkan masa depan sang pelajar pun bisa hilang apabila ia harus meninggal (sebagai korban) atau masuk penjara dengan jangka waktu yang cukup lama karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2251
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 3. Gangguan Keamanan, Tawuran antar pelajar dapat mengganggu keamanan di lingkungan sekitar, terutama jika terjadi di jalan umum atau tempat umum. 4. Kerugian Finansial, Tawuran antar pelajar seringkali mengakibatkan kerusakan pada properti publik atau pribadi. 5. Pemisahan dan Konflik Sosial, Tawuran antar pelajar dapat memperkuat pemisahan dan konflik sosial antar kelompok-kelompok tertentu di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dari kelima dampak negatif tersebut diatas jelas harus dipahami sebagai sebuah persoalan yang serius. Yang menjadi tanggung jawab bersama dari lingkungan terkecil, keluarga, sekolah, sampai lingkungan terbesar yaitu pemerintah. Banyak hal yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar misal perhatian penuh dari kedua orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya yang dilandasi norma- norma sosial yang berisi kesopanan, saling mengasihi, saling bergotong royong, dan lain sebagainya. Pihak berikutnya yang harus peduli bahkan sangat peduli adalah pihak sekolah dimana pelajar tersebut mengikuti pendidikan. Perlu adanya pendekatan yang sifatnya milenial namun tidak meninggalkan budaya sopan santun, saling menghargai, dan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan. Bagi pemerintah baik ditingkat terendah RT, RW sampai ketingkat tertinggi pemerintah pusat harus pula ikut memiliki sebuah konsep bagaimana memproses anak-anak muda di negeri ini menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas tinggi yang nantinya selain mampu bersaing dengan generasi-generasi muda negara lain sekaligus dapat menopang keberlangsungan negara. Konsep-konsep dalam menangani pemuda-pemuda ini bukan hanya ketika fenomena perkelahian antar pelajar ini jadi trending namun justru konsep-konsep tersebut haruslah secara utuh dibuat dengan sengaja agar selain fenomena terjadinya perkelahian antar pelajar tersebut tidak terulang-ulang terus, juga bertujuan menangani kenakalan kenakalan remaja dalam bentuk yang lain, misal terkait dengan minuman keras dan narkoba. Para pelajar yang terlibat dalam Tawuran Antar Pelajar, baik secara individu maupun berkelompok, akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2252
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Kenakalan remaja dapat mencakup perkelahian antara pelajar dan dikategorikan dalam dua bentuk perilaku anak yang bisa berhadapan dengan hukum Pertama, status offence, perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah Kedua, juvenile delinquency, perilaku anak yang jika dilakukan oleh rang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkann menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku perkelahian kelompok atau tawuran, sebagaimana di atur dalam pasal 472 tentang Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok. Kemudian, Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak-anak yang telah mencapai usia 16 tahun dapat diadili di pengadilan. Namun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia anak yang dijatuhi hukuman atau sanksi pidana yang berada secara signifikan dalam Pasal 1 ayat (3). Tawuran Antar Pelajar Terkait Dengan Sosiologi Selain adanya keterkaitan tawuran antar pelajar yang bisa ditinjau dari sudut kriminologi. Tawuran antar pelajar ini juga bisa ditinjau secara sosiologi. Melalaui kajian sosiologi justru kita bisa mengurai segala penyebabnya. Namun sebelum sebab-sebab tawuran antar pelajar ini kita urai, kita akan bedah dahulu apa itu sosiologi. Menurut Soeprapto, peristiwa tawuran yang melibatkan geng pelajar stepiro dan sase itu untuk menunjukkan jati diri, menunjukkan identitas dari kelompok sehingga mereka saling tantang menantang meskipun sebelumnya tidak ada perselisihan di antara kedua geng tersebut, sehingga mereka baik yang menantang maupun yang ditantang berani bertemu dulu sebelum tawuran dan membuat surat pernyataan lewat perwakilan. Analis teori sosiologi terhadap tawuran antar pelajar yang mengaitkan dengan perspektif konflik. 1. Perspektif Konflik Adanya perbedaan pada diri individu dalam mendukung suatu sistem sosial. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kedudukan, tujuan dan kepentingan. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2253
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 2. Analisis Tawuran Antar Pelajar Ditinjau dari Teori Albert Bandura (Pengagas Teori Kognitif Sosial) dan Erik H. Erikson (Psikolog asal jerman) Teori belajar sosial bandura menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, reaksi orang lain dan sikap. Menyikapi tawuran yang terjadi antar pelajar akhir-akhir ini, teori belajar sosial bandura bisa menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi pada remaja? Pada usia remaja pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Remaja tidak lagi memilih teman-teman berdasarkan kemudahanya, apakah disekolah atau dilingkungan tetangga. Menurut teori "patologi sosial", sebab pokok masalah sosial yaitu kegagalan sosialisasi norma-norma moralitas yang membuat warga masyarakat melakukan pelanggaran terhadap ekspetasi kepatutan moral. Tawuran pelajar bukanlah suatu kasus yang berdiri sendiri, melainkan adanya kesejajaran dengan kisah penegak hukum yang menjadi pelindung penjahat, menghancurkan sarana publik. Erosi moralitas ini disebabkan oleh kegagalan proses belajar sosial akibat kerapuhan sistem pendidikan dan pranata sosial. Dalam banyak kasus perkelahian antar pelajar yang marak belakangan ini, alasan yang muncul kepermukaan tampak paralel dengan teori sosiologi. Meski modus operandinya yang berbeda beda. Demikian juga opini-opini masyarakat tentang bagaimana menangani dan sebab sebab maraknya perkelahian antar pelajar ini. 1. Peran Orang Tua Peran orang tua dianggap sangat mendasar dalam rangka menanggulangi tawuran antar pelajar ini. Para orang tua harus membekali diri dengan segala pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan anak-anak milineal. Norma-norma moralitas harus menjadi landasan utama dalam mendidik anak. Hal ini bukanlah sebuah tanggung jawab yang ringan , mengingat bahwa di era yang serba menuntut kerja sama antara kedua orang tua (suami Istri) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (bekerja) membuat konsentrasi mereka terpecah : antara mencari uang untuk menutup segala kebutuhan hidup dengan tugas mengawasi dan mendidik anak sebagai tanggung jawab moral. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2254
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Para orang tua diera milenial ini memang harus memahami bahwa ada pergeseran pola didik yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Harus dipahami bahwa ketika orang tua jaman dulu punya pedoman bahwa dalam rangka mendisiplinkan anak-anak itu harus dengan kekerasan, dibentak, dimaki bahkan dipukul. Namun sekarang, cara-cara seperti itu sudah tidak bisa lagi dipakai sebagai sarana untuk mendidik dan mendisiplinkan anak- anak. Perkembangan ilmu pengetahuan telah banyak membuat teori-teori bagaimana membangun karakter anak sehingga anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang secara manusiawi tanpa adanya kekerasan yang mereka hadapi dari kedua orang tuanya. Memang, masih banyak para orang tua yang tidak mengetahui rumusan-rumusan para ahli tersebut dan juga tidak sedikit yang mengabaikannya. Karena pola didik yang pernah mereka peroleh dari kedua orang tuanya yang dulu justru membuat mereka sekarang jadi orang sukses. Di era internet seperti sekarang ini, tidak jarang orang tua memanfaatkan untuk dijadikan pendamping dalam rangka mengasuh anak. Orang tua yang enggan direcoki oleh rengekan anak justru memberikan kebebsan anak-anaknya bermain dengan internet. Sementara tidak jarang para orang tua ini juga sibuk dengan sosial media mereka. Kondisi ini memang menimbulkan dilema sendiri dalam membangun karakter anak. Kualitas kedekatan anak-anak dengan orang tua mereka jadi berkurang. 2. Peran Dunia Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa (1930) mengatakan, pendidikan umumnya berarti daya upaya memajukan tingkah laku, pikiran, dan pertumbuhan kematangan anak. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 Dinyatakan Bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2255
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Dalam pendidikan, guru harus mampu menyampaikan materi pelajaran dengan sebaik mungkin. Interaksi yang di bangun harus menunjukkan proses pembelajaran yang kreatif, komunikatif dan aktif. Di dalam membangun karakter sangat di pengaruhi oleh pengaruh lingkungan, baik lingkungan kecil di dalam rumah, di dalam masyarakat, meluas di dalam kehidupan bangsa Pada usia kanak-kanak atau yang sering disebut oleh para psikologi sebagai usia emas (golden age) terbukti sebagai faktor yang sangat menentukan bagaimana kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Pendidikan Karakter disekolah harus melibatkan semua komponen, termasuk unsur-unsur pendidikan itu sendiri, yaitu proses pembelajaran dan penilaian, kurikulum, kualitas hubungan, penanganan atau pegelolaan mata pelajar dan etos kerja seluruh warga atau lingkungan sekolah. Tujuan pendidikan karakter secara umum adalah untuk membangun dan mengembangkan karakter peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan agar dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur sesuai ajaran agama dan nilai-nilai luhur disetiap butiran sila pancasila. Pendidikan karakter adalah pendidikan tingkah laku plus, meliputi aspek pengetahuan, tindakan, sikap dan perasaan. Tanpa aspek ini pendidikan karakter tidak akan efektif. Fungsi pendidikan karakter ini untuk menumbuhkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang bermoral dan berakhlak. Manfaat pendidikan karakter sangat penting untuk peserta didik. Pendidikan karakter merupakan salah satu poros pemerintah dalam dunia pendidikan guna mewujudkan generasi yang berkarakter, maju, bertanggung jawab dan berkualitas. Selain itu, peserta didik juga dilatih untuk melatih mental dan moral. 3. Peran Masyarakat Dalam lingkup kehidupan sehari hari yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat dalam ikut membangun karakter anak-anak kita. Hal ini mengingat bahwa pergaulan berikutnya atau pergaulan kedua setelah yang pertama dengan orang tua adalah Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2256
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 masyarakat sekeliling. Kondisi lingkungan yang penuh sopan santun, saling menyayangi dan penuh dengan gotong royong dan toleransi akan ikut membangun karakter anak- anak menjadi lebih baik dibanding dengan kondisi lingkungan yang penuh kekerasan serta pergaulan brutal. Perilaku mencontoh yang ada disekitar adalah dasar dari anak-anak untuk berbuat yang sama. Misal, apabila masyarakat sekitar menunjukkan perilaku suka beribadah, tentu anak-anak ini juga bisa mengikuti pola hidup suka beribadah. Demikian pula apabila sikap sopan santun itu sudah menjadi budaya masyarakat sekitar, tentu ini juga akan menjadi contoh anak-anak dalam berperilaku dilingkungannya. Menimbulkan rasa empati terhadap sesama teman yang menderita, adalah juga bagian dari pendidikan karakter anak, sehingga apabila mereka besar nanti atau ketika mereka menginjak remaja dan bergaul ke dunia yang lebih luas, mereka bisa mencegah dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Misal, tawuran antar pelajar. 4. Peran Pemerintahan Tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa ini mengharapkan adanya generasi muda yang berkualitas, tangguh dan tidak cengeng sebagai penerus keberlangsungan negara. Para pelajar, remaja dan pemuda yang ada tidak harus melakukan tawuran untuk menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah generasi yang kuat. Sebab generasi yang kuat adalah generasi yang mampu berprestasi dalam bidangnya masing-masing serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan bijak serta dewasa dalam menyikapi perkembangan sosial media yang begitu absurd. Dewasa dalam menyikapi perkembangan media sosial ini tampaknya sangat mendasar yang harus dilakukan para remaja, pelajar dan pemuda kita, sebab dari banyaknya kasus perkeraian antar pelajar yang marak belakangan ini justru disebabkan adanya saling ejek di media sosial. Akibat Hukum Bagi Para Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2257
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 dijabarkan kembali dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", demikian pula pada Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem" Biasanya tawuran pelajar dimulai dari permasalahan sepelah yang membuat pelajar satu sama lain tersinggung. Biasanya dari saling ejek, menonton konser, rebutan wanita bahkan bisa juga karena saling bertatapan mata antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap bercandaan bisa menjadi awal dari tawuran. Selain alasan- alasan yang tidak disengaja ada juga tawuran antar pelajar yang sudah menjadi sebuah tradisi. Pelaku tawuran pelajar dapat dituntut dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan karena tawuran pelajar dilakukan secara beramai-ramai. Selain itu juga bisa digunakan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pasal 378 KUHP, 339 KUHP, dan 340 KUHP, atau pasal-pasal tentang penganiayaan seperti pasal 351 KUHP, 352 KUHP, dan pasal 354 KUHP, tergantung fakta yang terungkap di persidangan. Atau dapat mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jika pelaku merupakan anak, dan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1991 yang di dalamnya mengatur tentang senjata tajam atau senjata api, karena tidak jarang pelaku tawuran juga menggunakan alat-alat berbahaya dalam aksinya. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dalam mempelajari perkembangan remaja, 21 remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik; secara kognitif, sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial, sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Perubahan pubertas dan biologis utama termasuk perubahan pada organ seks, tinggi, berat, dan massa otot, serta perubahan besar dalam struktur otak. Kemajuan kognitif mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan berpikir secara abstrak dan bernalar secara lebih efektif. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2258
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Masa remaja adalah masa peralihan dari yang sebelumnya memiliki pola pikir "anak-anak" menjadi pola pikir "dewasa". Pada masa ini, para remaja mulai mencari jati dirinya dengan cara mencoba hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Para remaja mulai mencari teman-teman yang sebayanya karena mereka merasa lebih nyaman berbagi dengan kelompok yang memiliki pola pikir yang sama. Pubertas adalah periode beberapa tahun di mana pertumbuhan fisik yang cepat dan perubahan psikologis, yang memuncak pada kematangan seksual. Usia rata-rata mulai pubertas adalah 11 untuk anak perempuan dan 12 untuk anak laki-laki. Jadwal individu setiap orang untuk pubertas dipengaruhi terutama oleh faktor keturunan, meskipun faktor lingkungan, seperti diet dan olahraga, juga mengerahkan beberapa pengaruh. Dalam penelitian untuk disertasi berjudul "Student Involvement in Tawuran: A Social-psychological Interpretation of Intergroup Fighting among Male High School Students in Jakarta", tahun 1996-1997, Winarini menemukan adanya fenomena barisan siswa (basis) yang terdiri atas 10-40 siswa. Mereka bersama-sama pergi dan pulang sekolah naik bus umum. Basis itu terbentuk berdasarkan keyakinan bahwa mereka akan diserang oleh sekolah musuh bebuyutan mereka. Berbagai faktor pemicu terjadinya tawuran antar pelajar, dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor pisikologis sebagai manisfestasi dari aspek pisikologi atau kondisi internal individual yang melalui proses internalisasi diri. Faktor ini di antaranya : 1. Memiliki kontrol diri yang lemah Remaja memiliki pengendalian yang kurang dari dalam dirinya sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif sesuai dengan pengetahuannya. Akibatnya mengalami ke tidak stabilan emosi, frustasi, kurang peka terhadap lingkungan sekitar dan mudah marah. Hal inilah yang sering kali dilakukan remaja, sehingga tawuran dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahannya. 2. Tidak mampu menyesuaikan diri Pelajar yang sering melakukan tawuran biasanya tidak mampu melakukan penyesuaiaan dengan lingkungan sekitarnya. Para remaja yang mengalami hal ini akan terlihat lebih Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2259
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 tergesa-gesa dalam menyelesaikan suatu masalah yang tanpa berpikir yang akan mengakibatkan timbulnya masalah. 3. Mengalami Krisis Identitas Krisis identitas ini menunjuk pada tidak mampu pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian identitas diri. Jika tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam dirinya, serta tidak dapat mengidentifikasi dengan figur yang ideal. Identitas diri yang dicari remaja ini, perlu mendapat pengarahan dan bimbingan yang benar, serta dukungan sosial yang cukup dari lingkungan sosialnya. Jika hal itu terpenuhi maka pencarian identitas ini akan berlangsung baik. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka remaja akan mencari identitas sesuai dengan standar dari tren yang berkembang di kalangan teman sebayanya. Di samping faktor internal atau faktor psikologis sebagai remaja. Faktor lainnya yang juga dapat menyebabkan remaja terlibat dalam tawuran adalah kondisi eksternal. Faktor- faktor yang bersumber dari lingkungan sosial pelajar, antara lain: 1. Lingkungan Keluarga Keluarga adalah tempat pendidikan pertama kali yang diterima para remaja sebagai pelajar. Sehingga baik buruknya pendidikan keluarga yang diterima oleh para pelajar. Pendidikan yang salah di keluarga, seperti terlalu mengekang, kurang memberikan pendidikan moral dan agama, serta kurangnya dukungan sosial keluarga dan perhatian bisa menjadi penyebab terjadinya tawuran. 2. Lingkungan Pertemanan Setiap pelajar memiliki perilaku yang berbeda-beda, dan setiap perilaku yang terbentuk pada diri pelajar merupakan cerminan dari lingkungan pertemanannya. Ke banyaknya para pelajar berkelompok karena mereka merasa memiliki perasaan yang mungkin senasib. Perasaan senasib ini yang menimbulkan sebuah solidaritas yang sifatnya fanatik dan simbolik. Di sinilah mereka harus menujukan jati diri mereka dan ekstitensinya. 3. Lingkungan Sekolah Sekolah bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik pelajarnya menjadi sesuatu. Tetapi sekolah harus memiliki kualitas pengajarannya yang baik dan benar. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2260
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar (misalnya peraturan yang tidak relevan, tidak adanya fasilitas praktikum) akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah. Tawuran Antar Pelajar Sebagai Bentuk Tindak Pidana. Dilihat dari berbagai peralatan yang sering dibawa oleh para pelajar dalam melakukan tawuran adalah awal dari niatan bahwa mereka melakukan perbuatan yang melanggar tindak pidana. Membawa senjata tajam (sajam), misal pisau, parang, pedang, anak panah dan lain sebaginya. Merupaka pelanggaran hukum yang sudah diatur dalam KUHP. Hal semacam itu tampaknya tidak disadari para pelajar, yang jelas apa pun yang bisa mereka bawa untuk melakukan presekusi fisik terhadap lawan maka mereka akan bawa. Pelanggaran pidana lainnya sebagai lanjutan dari tawuran antar pelajar ini adalah apabila perbuatan mereka ini kemudian menimbulkan luka akibat penganiayaan dan bahkan mengakibatkan kematian dari pihak lawan. Hal ini tampaknya juga tidak mereka sadari sebagai pelanggaran pidana. Kemudian yang dapat menimbulkan pidana lain ialah apabila mereka melakukan pengrusakan fasilitas umum. Dan tidak jarang yang sering terjadi justru perbuatan mereka menimbulkan salah sasaran atau sengaja salah sasaran melukai orang lain dan atau mengakibatkan kematian orang lain yang tidak terkait dengan tawuran tersebut. Hal salah sasaran dan pengrusakan fasilitas umum bahkan terkadang sengaja mereka lakukan sebagai sikap arogansi dalam rangka menakut-nakuti lawan atau masyarakat yang ingin melerai bahkan menakut-nakuti polisi yang hendak membubarkan atau menangkap mereka. Dampak Tawuran Antar Pelajar Sebagai Perbuatan Tindak Pidana Barda Nawawi Arief (42:2005), mengutip pendapat G.P. Hofnagels dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu melalui cara: 1) Penerapan hukum pidana (criminal law application) 2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2261
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 3) Mempengaruhi pandangan mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society in crime and punsihment/mass media) Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hofnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (2), dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok "non penal". Penal policy dapat diartikan dengan kebijakan bukan dengan hukum pidana atau politik hukum pidana. a. Penal Penerapan hukum berarti berbicara menggenai pelaksanaan hukum itu sendiri di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Tawuran antar pelajar sering terjadi di jalanan dengan mengendarai motor yang membawa senjata tajam yang menimbulkan tidak kenyamanan pengguna jalan, tidak nyaman masyarakat sekitar, dan membahayakan keselamatan orang lain. Oleh karena itu terlalu banyak Undang-Undang yang dilanggarnya. Penanganan penal terhadap tawuran antar pelajar melanggar paling tidak 6 (enam) kategori pelanggaran hukum yang tercantum dalam Pasal-Pasal dan Undang-Undang, diantaranya: 1) Pasal 504 dan 505 KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. (1). Pasal 504 ayat 1 berbunyi " barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu 2) Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12. Tahun 1951 yang membahas tentang membawa senjata tajam, berbunyi: (1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-,of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2262
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, membawa senjata tajam (sajam) seperti pisau adalah melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata tajam, penikam atau senjata penusuk. 3) Polri menerbitkan sebuah peraturan terhadap untuk para pengemudi di jalan antar lain, peraturan penanda terhadap SIM. Setiap pelanggaran akan mendapatkan poin sesuai kategori tergantung besar-kecilnya pelanggaran yang dilakukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Besar poin penandaan terhadap SIM ini diberikan berdasarkan pelanggaran lalu lintas. Pada Pasal 35 Perpol No. 5 Tahun 202, dan poin untuk kecelakaan lalu lintas sebagai mana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b. A. Poin Pelanggaran Lalu Lintas Lima poin yang diberikan untuk pelanggaran lalu lintas. a) Berkendaraan tanpa SIM (Pasal 281 Juncto, Pasal 77 ayat (1)) b) Berkendara secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan mengganggu konsentrasi pengemudi lain (Pasal 283 Juncto, Pasal 106 ayat (1)) c) Mengendarai motor yang tidak sesuai persyaratan teknis dan layak jalan, seperti lampu utama, klakson, kaca spion (Pasal 285 ayat (2) Juncto, Pasal 106 ayat (3) Juncto, Pasal 48 ayat (2)) d) Mengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dijalan yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan (Pasal 286 Juncto, Pasal 106 ayat (3) Juncto, Pasal 48 ayat (3)) e) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas (Pasal 287 ayat (1)) B. Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Dua belas poin diberikan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sepuluh poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2263
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 257 ayat (2), Pasal 311 ayat (2) dan (3), Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lima poin sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4) Penganiayaan, diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, sebagainya. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasi kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Menurut kajian hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ditubuh seseorang. Penganiayaan tertuang dalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk, di antaranya yaitu ; tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana, yang tercantum dalam Pasal 338 dan 340 KUHP 5) Kerusakan Fasilitas Umum adalah instrumen fisik yang diadakan pemerintah untuk kepentingan umum semacam jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, serta jembatan penyebrangan. Perusakan fasilitas umum adalah delik pidana pelanggaran disertai sanksi pidana. Delik pidana perusak adalah tindakan pelanggaran hukum dengan metode merusak atau menghancurkan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok menghilangkan sifat pakai barang tersebut. Dalam KUHP, perusakan terkategorikan kejahatan, perusakan yang tercantum pada KUHP tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang, Pasal 406 dan 407 KUHP b. Non Penal (Pencegahan) Menurut pandangan politik kriminologi non-penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Selain penerapan secara penal ada juga penerapan secara non- Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2264
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 penal di sini sebenarnya beris koordinasi antar instansi, antar sekolah dan antar orang tua. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal atau di luar hukum pidana lebih mentitik beratkan pada sifat pencegahan atau preventif. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan, lewat non-penal merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor peredaran. Faktor- faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan tawuran pelajar yang melibatkan anak tentu berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak itu sendiri dan kriteria norma sendiri. Penanggulangan tawuran pelajar, upaya preventifnya dapat dilakukan melalui sekolah, keluarga serta pihak kepolisian. Melalui upaya represtif dapat dilakukan melalui sekolah, pihak kepolisian hingga penuntutan dan pemeriksaan sidang. Selain peran keluarga, kemudian peran sekolah. Maka yang tidak kalah penting ialah peran pemerintah yang dalam hal ini kementerian pemuda dan olahraga. Sebab selama ini pihak kementerian hanya terfokus pada bidang olahraga. Tentang kepemudaan sama sekali tidak disentuh. Padahal banyak problematika kepemudaan yang membutuhkan peran pemerintah secara langsung. Menghidupkan kembali kegiatan karang taruna di kampung-kampung. Mengadakan olmpiade-olimpiade baik yang berbentuk sains maupun seni budaya, dan kepada pemerintah daerah hendaknya memunculkan perda-perda yang melarang kegiatan- kegiatan mengamen, entah dalam bentuk musik maupun "silver boy". KESIMPULAN Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar bisa melalui beberapa tahapan yaitu Pertama, tahap formulasi yaitu pengaturan terhadap aksi tawuran yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP serta Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2265
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 apabila pelaku masih dalam kategori usia anak maka diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, tahap aplikasi yaitu pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dilakukan melalui upaya penal serta upaya non-penal. Upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar di wilayah hukum yaitu melalui upaya Non-Penal dengan pengupayaan Restorative Justice berupa Mediasi kepada siswa serta pihak sekolah yang terlibat dalam tawuran. Ketiga, tahap eksekusi yaitu sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar, dilakukanlah upaya mediasi penal yang melibatkan pihak sekolah dan siswa yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Terkait dengan pengertian Hak Asasi Manusia tawuran antar pelajar tersebut sebenarnya belum termasuk sebuah pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, namun para pelaku tawuran antar pelajar ini perlu juga memahami bahwa perilaku mereka juga dapat berakibat sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. DAFTAR PUSTAKA Anjar, W. (2012). TAWURAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS,. pendidikan, 34. Basri, A. S. (n.d.). Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya. Dwiyanti, I. B. (2021). Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisisan (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). Jurnal Analogi Hukum . Harrys Pratama Teguh, S. M. (2020). Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia. Savitri, R. (2017). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas DI Kota Yogyakarta. Widodo, R. (2014). KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. Jurnal HaM, 5. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.319 2266