PROFIL PIMPINAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ignasius Jonan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Kabinet Kerja Joko Widodo Periode Oktober 2014 - Sekarang Lahir di Singapura, 21 Juni 1963 1. Pengalaman a. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero)(Februari 2009 - Oktober 2014) (5 tahun 9 bulan); b. Direktur Utama Investasi Perbankan Citigroup (tahun 2006 - 2008) (2 tahun) c. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)(2001 - 2006) (5 tahun); d. Direktur Private Equity Citibank/ Citigroup (1999 - 2001) (2 tahun). 2. Gelar Kehormatan dan Penghargaan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Chevalier du Legion d'Honneur dari Presiden Perancis, 2016; The Most Prominent Minister versi i-News, 2015; Anggota Kehormatan Resimen Artileri Korps Marinir, 2015; Marketer of the Year dari Asosiasi Pemasaran Indonesia, 2014; Anggota Kehormatan dari Unit Kapal Selam Angkatan Laut Indonesia, 2014; Delapan CEO BUMN Terbaik versi SindoTV, 2014; CEO Dengan Kinerja Terbaik oleh Asosiasi Pengusaha Asia Pasifik, 2014; CEO Terbaik versi Koran Harian Bisnis Indonesia, 2014; Tokoh Paling Fenomenal versi RCTI, 2014; CEO Terbaik BUMN, 2013; Accountant of the Year dari Asosiasi Akuntan Indonesia, 2013; Anggota Kehormatan Resimen Kavaleri Korps Marinir Indonesia, 2013; The Golden Action Award versi Rakyat Merdeka Post, 2013 (dipilih dari 330 tokoh yang dianggap memberikan kontribusi positif di masyarakat); CEO Paling Inovatif versi Majalah Gatra, 2013. CEO Pilihan versi Majalah Swa, 2013. Salah satu CEO BUMN Terbaik di Indonesia, 2011 dan 2012; n. o. p. q. Merupakan salah satu dari 6 (enam) CEO Terbaik versi Majalah Tempo, 2012; r. Alumnus Universitas Airlangga yang paling menonjol di tahun 2012;
s. Marketer of the Year di bidang transportasi versi Asosiasi Marketing Indonesia, 2012 dan 2013; CEO BUMN Terbaik versi Kementerian BUMN, 2011 dan 2012 t. u. Merupakan salah satu dari enam CEO Paling Favorit versi Majalah Tempo, v. w. x. y. 2012; PT Kereta Api Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai salah satu BUMN Terbaik di bidang transportasi versi Majalah Infobank, 2013; PT Kereta Api Indonesia mendapatkan perhargaan sebagai BUMN Paling Inovatif dalam Pelayanan Publik, 2011 dan 2012; PT Kereta Api Indonesia dipilih sebagai salah satu dari 5 (lima) perusahaan Paling Favorit versi Indonesian Printed Press Association, 2012; PT Kereta Api Indonesia dianugerahi sebagai salah satu The Most Favorable Patrons oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2011. 3. Proyek a. Kilas Balik Pelayanan Perkeretaapian di Indonesia (mulai bulan Februari 2009) 1) Meningkatkan keselamatan, keamanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan seluruh pelayanan dan perluasan kapasitas hingga tiga kali lipat hingga tahun 2020. b. 2) Anggota tim : Ignasius Jonan Kilas Balik Pelayanan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Februari 2001 - Agustus 2006) 1) Untuk membuat perusahaan bertahan setelah krisis keuangan tahun 1998. 2) Anggota tim : Ignasius Jonan 4. Sertifikasi a. b. Manajer Investasi - Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia (1995 - saat ini) Akuntan Publik Bersertifikat - Ikatan Akuntan Indonesia (1999 - saat ini) 5. Organisasi a. b. c. d. Anggota International Management Advisory Group of Fletcher School, 2007. Anggota Asian Advisory Group of Fletcher School, 2006. Ketua Dewan Pengawas di Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, 2008. Penasihat di Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 6. Pendidikan a. Master of Arts (MA), Hubungan Internasional, Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher School, Tufts University, USA, 2004 - 2005; b. Manajer Senior dalam Program Pemerintah, Harvard Kennedy School of c. d. Government, 2000 - 2000; Sekolah Bisnis Columbia, Program Eksekutif Senior, Universitas Colombia, 1999 - 1999; Doktorandus di bidang Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 1982 - 1986.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i PROFIL PIMPINAN ii DAFTAR ISI iii DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR TABEL vii DAFTAR GRAFIK xi Bab I : Pendahuluan I- 1 1. Ikhtisar Utama 2015 I- 1 2. Profil Kementerian Perhubungan I-8 a. Tugas dan Fungsi I-8 b. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan I-8 c. Sumber Daya Manusia I-9 d. Tinjauan Rencana dan Strategi 2015 I-13 3. Anggaran Kementerian Perhubungan I-28 4. Peristiwa Penting 2015 I-34 Bab II : Peningkatan Keselamatan dan Keamanan II-I 1. Perhubungan Darat II-I 2. Perhubungan Laut II-4 3. Perhubungan Udara II-I2 4. Perkeretaapian II-22 5. Subsektor Penunjang II-26 Bab III : Peningkatan Pelayanan III-I 1. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi III-I 2. SDM Transportasi III-32 3. Penelitian dan Pengembangan III-42 4. Good Governance III-46 5. Kebijakan Transportasi III-79 6. Transportasi Ramah Lingkungan III-I06 7. Clean Governance III-II3 Bab IV : Peningkatan Kapasitas Transportasi IV-I 1. Kapasitas Transportasi IV-I 2. Angkutan umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian IV-I9 Bab V : Penutup V-I iii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Menteri Perhubungan mengunjungi Balai Kesehatan Penerbangan II-17 Gambar 2.11 Bagan Standar Keselamatan Perkeretaapian II-25 Gambar 2.12 Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Pertama-1 di Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan berdasarkan KM 60 Tahun 2010 I-8 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2015 II-3 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2015 II-3 Sosialisasi Penetapan Batas Kecepatan PM 111 Tahun 2015 II-3 Sosialisasi Penetapan Batas Kecepatan PM 111 Tahun 2015 II-3 GMDSS SROP Pangkalan Susu Disnav Kelas 1 Belawan II-6 GMDSS di Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas IV Air Bangis II-6 Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas I Surabaya II-7 Peletakan Lunas Keel Laying II-7 Kapal Patroli Kelas V Alumunium II-8 KSOP Gresik, Jawa Timur, 2015 II-31 Gambar 2.13 Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Asia Dua di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta, 2015 II-33 Gambar 2.14 KRL 1156 menumbur KRL 1154 di St. Juanda Km 4+300, Daop I Jakarta, tanggal 23 September 2015 II-35 Gambar 2.15 Kecelakaan Pelayaran Tahun 2015 II-36 Gambar 2.16 Kecelakaan Penerbangan Tahun 2015 II-38 Gambar 2.17 Kecelakaan Bermotor Tahun 2015 II-39 Gambar 2.18 In House Training Teknik Investigasi kecelakaan Jalan,Bandung 14 Desember 2015 II-42 Gambar 2.19 Sosialisasi Preventif Kecelakaan Pelayaran, Cilegon 5 November 2015 II-42 Gambar 2.20 Penyerahan Penghargaan TSA oleh Menteri Perhubungan II-44 Gambar 2.21 Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Gelap Narkotika (P4GN) di Surabaya II-45 Peresmian KMP Sebuku oleh Bapak Presiden RI pada 13 Juni 2015 untuk Lintas Merak - Bakauheni III-2 Salah satu bentuk pelayanan pada Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi, Solo III-4 Terminal Penumpang Bandar Udara Wamena III-10 Terminal Penumpang Bandar Udara Utarom III-10 Terminal Penumpang Bandar Udara Labuan Bajo III-11 Terminal, Runway, Ruang Check In, dan Ruang Tunggu Bandar Udara DEO-Sorong III-11 Bandar Udara Matahora-Wakatobi III-12 Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo III-13 Terminal baru dan ruang tunggu Bandar Udara Juwata Tarakan III-13 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar 3.10 Menteri Perhubungan saat melalui X-Ray III-14 iv
Gambar 3.11 Pengadaan TMC lebar spoor 1.435 mm III-26 Gambar 3.12 Pengadaan Lori Inspeksi III-26 Gambar 3.13 Pengadaan Kereta Kedinasan III-27 Gambar 3.14 Kereta Inspeksi III-28 Gambar 3.15 Pengadaan Gerbong Datar (PPCW) III-29 Gambar 3.16 Pengadaan Gerbong Terbuka (ZZOW) III-29 Gambar 3.17 Pengarahan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenhub III-47 Gambar 3.18 Pembukaan Pembekalan Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 III-60 Gambar 3.19 Ruang Layanan Informasi Publik Gedung Cipta lantai 1 dan Gedung Karya lantai 7 III-65 Gambar 3.20 Kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2015 di Surabaya III-67 Gambar 3.21 Sertifikat Penghargaan Menteri Perhubungan PPID UPT Navigasi Semarang III-68 Gambar 3.22 Sertifikat Penghargaan Kementerian Perhubungan meraih peringkat IV Badan Publik Pemerintahan Terbaik dalam Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik 2015 III-68 Gambar 3.23 Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di KSOP Muntok III-69 Gambar 3.24 Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di KSOP Marunda III-69 Gambar 3.25 Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di Kantor UPP Kelas III Labuhan Lombok III-69 Gambar 3.26 Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan III-71 Gambar 3.27 Peluncuran Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan III-72 Gambar 3.28 Pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan III-73 Gambar 3.29 Diagram Rencana Infrastruktur Email Kementerian Perhubungan III-74 Gambar 3.30 Diagram Interkoneksi Storage Area Network Email Kementerian Perhubungan III-75 Gambar 3.31 Topologi Jaringan Kementerian Perhubungan III-76 Gambar 3.32 Design Kemenhub AON III-77 Gambar 3.33 Target IT Kementerian Perhubungan III-77 Gambar 3.34 Penghargaan National Procurement Award 2015 III-79 Gambar 3.35 Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi III-100 Gambar 3.36 Penyelenggaraan Pertemuan Internasional di Jakarta III-104 Gambar 3.37 Penyerahan SK Menteri Perhubungan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik pada tanggal 17 September 2015 (HARHUBNAS) III-119 Gambar 3.38 Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di Provinsi Sumatera Selatan III-119 Gambar 3.39 Suasana Sosialisasi memperingati Hari Anti Korupsi Tahun 2015 III-121 Gambar 3.40 Seminar Peran APIP dalam pengendalian kecurangan III-122 Gambar 3.41 Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Itjen Kementerian Perhubungan III-123 Alokasi Bus Besar - BRT Tahun Anggaran 2015 IV-4 Gambar 4.1 v
Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Bus Rapid Transit IV-5 Trayek Tol Laut IV-6 Kapal perintis KM Sabuk Nusantara 55 dan 56 sebagai sarana untuk mendukung Program Tol Laut IV-7 Angkutan perintis yang menjadi andalan dalam penyediaan transportasi di daerah terpencil IV-9 Pembangunan Badan Jalan KA IV-11 Pelaksanaan konstruksi pemasangan Rel R.54 dan Wesel R.54 IV-12 Pemasangan Rel.R.54 pada Jembatan KA bentang 164,4 M (26,8x2+35.8x2 M) IV-12 Pembangunan Stasiun BIM Tahap I IV-12 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7 Gambar 4.8 Gambar 4.9 Gambar 4.10 Pembangunan Stasiun Duku IV-13 Gambar 4.11 Rencana Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi Tahap 1 Tahun 2015-2019 IV-13 Gambar 4.12 Pembangunan jalur kereta api Tahap I antara Makassar-Pare-Pare dengan panjang track 16,1 Km'sp IV-14 Gambar 4.13 Menteri Perhubungan RI dalam rangka peresmian Kereta Api Perintis Bathara Kresna relasi Purwosari-Wonogiri IV-15 Gambar 4.14 Menteri Perhubungan RI mencoba Kereta Api Perintis Bathara Kresna setelah dilakukan peresmian IV-15 Gambar 4.15 Menteri Perhubungan Republik Indonesia melakukan foto bersama dengan jajaran Pemkot Solo usai peresmian Kereta Api Perintis Bathara Kresna IV-15 Gambar 4.16 Peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi Kereta Api Perintis Bathara Kresna IV-15 Gambar 4.17 Pemeriksaan sarana KA Perintis Jenggala dalam rangka verifikasi pelaksanaan program keperintisan IV-16 Gambar 4.18 Monitoring Penyelenggaraan Kereta Api (KA) Perintis Kertalaya lintas (Kertapati - Inderalaya) IV-16 Gambar 4.19 Monitoring Penyelenggaraan KA Perintis Kertalaya lintas (Mojokerto - Tarik- Tulangan - Sidoarjo) IV-16 Gambar 4.20 Monitoring Penyelenggaraan Kereta Api (KA) Perintis Kertalaya lintas (Kertapati - Inderalaya) IV-16 Gambar 4.21 Pembangunan Trase LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (JBDB) IV-19 Gambar 4.22 Trase Rencana LRT Provinsi Sumatera Selatan IV- 20 Gambar 4.23 Foto udara perkembangan pembangunan LRT Palembang Zona 1 s.d Zona 5 IV-22 vi
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2015 Berdasarkan Unit Kerja I-9 Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan (Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Agama, Jenis Kelamin, dan Status Keluarga) Posisi Desember 2015 I-10 Tabel 1.3 Perkembangan Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2015 Kemenhub I-29 Tabel 1.4 Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2015 I-30 Tabel 1.5 Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Kementerian Perhubungan I-31 Tabel 1.6 Perkembangan Alokasi Dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan I-33 I-32 Tabel 1.7 Tabel 2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan Transportasi Darat II-4 Tabel 2.2 Kejadian Kecelakaan Kapal II-4 Tabel 2.3 Realisasi Pembangunan dan Upgrade GMDSS II-5 Tabel 2.4 Pembangunan 10 (sepuluh) Kapal Patroli Kelas V Aluminium (selesai dibangun Tahun 2015) II-8 Tabel 2.5 Rincian Rencana Kapal Kenavigasian II-11 Tabel 2.6 Gangguan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi laut Tahun 2015 II-11 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Penegakkan Hukum dan Sanksi Administratif II-13 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Pelaksanaan Operasi Penerbangan Balai Besar Fasilitas Kalibrasi Penerbangan II-16 Tabel 2.11 Pengujian Narkoba II-17 Tabel 2.12 Pengesahan Dokumen AEP II-18 Tabel 2.13 Izin Angkutan Dangerous Goods II-18 Tabel 2.14 Pengesahan Dangerous Goods HM II-19 Tabel 2.15 Pemeriksaan keamanan pos dan kargo II-19 Tabel 2.16 Sertifikat Lembaga Diklat Bidang Keamanan II-20 Tabel 2.17 Airport Security Programme II-20 Tabel 2.18 AOSP II-21 Tabel 2.19 Penerbitan Lisensi PKP-PK dan Salvage II-21 Tabel 2.20 Perpanjangan Lisensi PKP-PK II-22 Tabel 2.21 Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian yang diterbitkan Ditjen Perkeretaapian Sertifikasi Pesawat Udara II-12 Sertifikasi dan register bandar udara, heliport, dan helideck II-14 2011-2015 II-23 Tabel 2.22 Jumlah dan Jenis Kecelakaan Angkutan Kereta Api Tahun 2010-2015 II-24 Tabel 2.23 Rate Of Accident II-25 Tabel 2.24 Studi Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2015 II-26 Tabel 2.25 Berkas BAPP Kecelakaan Kapal yang diterima Mahkamah Pelayaran 2015 II-28 Tabel 2.26 Rekapitulasi berkas BAPP Mahkamah Pelayaran 2015 II-29 Tabel 2.27 Jumlah Putusan Mahkamah Pelayaran 2015 II-29 Tabel 2.28 Pelaksanaan Persidangan Lanjutan Kecelakaan Kapal di Daerah-Daerah pada Tahun 2015 II-30 Tabel 2.29 Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2015 II-34 Tabel 2.30 Jumlah Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2015 II-35 Tabel 2.31 Jumlah Investigasi Kecelakaan Pelayaran Tahun 2015 II-36 vii
Tabel 2.32 Daftar Kecelakaan Pelayaran Yang Diinvestigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Tahun 2015 II-36 Tabel 2.33 Jumlah Investigasi Kecelakaan Penerbangan Komersial Berjadwal dan Tidak Berjadwal Tahun 2015 II-38 Tabel 2.34 Jumlah Investigasi Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum Tahun 2015 II-38 Tabel 2.35 Daftar Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum Yang Diinvestigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Tahun 2015 II-39 Tabel 2.36 Timeline Kegiatan Transportation Safety Award II-43 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Perkembangan Sarana ALBN di Indonesia III-2 Tabel 3.4 Perkembangan Bus Rapid Transit (BRT) di Indonesia III-3 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Jumlah Kapal SDP Yang Beroperasi Tahun 2011-2015 III-1 Jumlah Kapal Penyeberangan Jenis Ro-Ro Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2015 III-1 Jumlah Terminal Penumpang Seluruh Indonesia Tahun 2011-2015 III-4 Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor seluruh Indonesia Tahun 2011-2015 III-4 Jumlah Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor seluruh Indonesia Tahun 2011 - 2015 III-5 Tabel 3.8 Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2011-2015 III-5 Tabel 3.9 Perkembangan Area Traffic Control System (ATCS) di Indonesia Tahun 2011 - 2015 III-6 Tabel 3.10 Penyelenggaraan Keperintisan LLAJ Tahun 2011-2015 III-7 Tabel 3.11 Perkembangan Keperintisan Angkutan Penyeberangan III-7 Tabel 3.12 Produksi Angkutan Penyeberangan III-8 Tabel 3.13 Armada Pesawat Udara III-8 Tabel 3.14 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal III-9 Tabel 3.15 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal III-9 Tabel 3.16 Data Bandara DEO-Sorong III-11 Tabel 3.17 Data Bandar Udara Matahora - Wakatobi III-12 Tabel 3.18 Data Bandar Udara Djalaludin - Gorontalo III-12 Tabel 3.19 Data Bandar Udara Juwata-Tarakan III-13 Tabel 3.20 Pengelola Slot Time di Bandar Udara III-15 Tabel 3.21 Pengawasan Terhadap Pelanggaran Tarif Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri III-16 Tabel 3.22 Surat Peringatan Kepada Badan Usaha III-17 Tabel 3.23 Operator Pelaksana Angkutan Udara Perintis III-18 Tabel 3.24 Operator Penerbangan yang mengajukan Flight Approval III-20 Tabel 3.25 Penambahan Kapasitas Tempat Duduk Penerbangan Luar Negeri III-21 Tabel 3.26 Lokasi Fasilitas CCTV di 27 Bandar Udara III-21 Tabel 3.27 Embarkasi dan Debarkasi Haji III-22 Tabel 3.28 Embarkasi Antara III-22 Tabel 3.29 Rincian Penerbangan Operator Penerbangan Haji III-23 Tabel 3.30 Alasan Keterlambatan pada Phase I (Pemberangkatan) III-23 Tabel 3.31 Rincian Penerbangan Phase II Operator Penerbangan Haji III-24 Tabel 3.32 Alasan Keterlambatan pada Phase II (Pemulangan) III-24 Tabel 3.33 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat Tahun 2015 III-32 Tabel 3.34 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Teknis (Short Course) SDM Perhubungan Darat Tahun 2015 III-33 Tabel 3.35 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Darat Th 2015 III-33 Tabel 3.36 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Tahun 2015 III-34 viii
Tabel 3.37 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 III-34 Tabel 3.38 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 III-35 Tabel 3.39 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Penyegaran SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 III-36 Tabel 3.40 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Pemutakhiran SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 III-36 Tabel 3.41 Program dan Realisasi Lulusan PKKPSDM Perhubungan Laut Tahun 2015 III-37 Tabel 3.42 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 III-37 Tabel 3.43 Program dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 III-38 Tabel 3.44 Program Pendidikan Pembentukan III-38 Tabel 3.45 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 III-39 Tabel 3.46 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 III-39 Tabel 3.47 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Teknis SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 III-40 Tabel 3.48 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 III-40 Tabel 3.49 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 III-40 Tabel 3.50 Rekapitulasi Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Tahun 2015 III-41 Tabel 3.51 Jumlah Makalah Yang Dipublikasi Tahun 2015 III-44 Tabel 3.52 Makalah Yang Dipublikasikan Pada Publikasi Internasional Tahun 2015 III-45 Tabel 3.53 Perbandingan posisi neraca per unit kerja Eselon I III-48 Tabel 3.54 Perbandingan Nilai BMN per akun pada Neraca Unaudited TA. 2015 III-49 Tabel 3.55 Perbandingan Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel Audited dan Unaudited III-50 Tabel 3.56 Perbandingan Nilai BMN per akun pada Laporan Intrakomptabel Unaudited TA. 2015 III-51 Tabel 3.57 Laporan Realisasi Anggaran III-53 Tabel 3.58 Neraca III-54 Tabel 3.59 Laporan Operasional Kemenhub Tahun 2014 (Audited) dan Tahun 2015 (Unaudited) III-55 Tabel 3.60 Laporan Perubahan Ekuitas Kemenhub Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) III-56 Tabel 3.61 Laporan Realisasi Anggaran III-56 Tabel 3.62 Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) III-57 Tabel 3.63 Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 III-60 Tabel 3.64 Rincian Komponen Penilaian III-62 Tabel 3.65 Penurunan Emisi CO2e Subsektor Transportasi Darat Tahun 2015 III-106 ix
Tabel 3.66 Jumlah Prasarana Yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan Tahun 2015 III-107 Tabel 3.67 Uji Kebisingan pada Uji Pertama Lokomotif Tahun 2015 III-110 Tabel 3.68 Uji Kebisingan pada Uji Berkala Lokomotif Tahun 2015 III-110 Tabel 3.69 Data Penurunan Emisi Karbon CO2 Subsektor Transportasi Udara Tahun 2015 III-112 Tabel 3.70 Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 III-117 Tabel 4.1 Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2012 sd. 2015 IV-1 Tabel 4.2 Alokasi Bus Sedang - BRT Tahun Anggaran 2015 IV-3 Tabel 4.3 Alokasi Bus Besar - BRT Tahun Anggaran 2015 IV-3 Tabel 4.4 Realisasi Angkutan perintis di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, khususnya wilayah timur Indonesia IV-8 Tabel 4.5 Perpanjangan Landas Pacu IV-9 Tabel 4.6 Peningkatan Daya Dukung IV-9 Tabel 4.7 Pelapisan Sisi Udara IV-10 Tabel 4.8 Perluasan Apron IV-10 Tabel 4.9 Pekerjaan Strip IV-11 Tabel 4.10 Realisasi penumpang angkutan kereta api keperintisan IV-15 Tabel 4.11 Studi Peningkatan Kapasitas Transportasi Badan Litbang Perhubungan sepanjang tahun 2015 IV-16 x
DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1 Grafik 1.2 Grafik 1.3 Grafik 1.4. Grafik 1.5 Grafik 1.6 Grafik 1.7 Grafik 1.8 Grafik 1.9 Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4 Grafik 2.5 Grafik 3.1 Grafik 3.2 Grafik 3.3 Grafik 3.4 Grafik 3.5 Grafik 3.6 Grafik 3.7 Grafik 3.8 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Pendidikan I-11 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Golongan I-11 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Agama I-12 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin I-12 Perkembangan Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2015 Kemenhub I-29 Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2015 Per Perhubungan I-30 Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Kementerian Perhubungan I-32 Perkembangan alokasi dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan I-33 Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan I-34 Status Corrective Action Plan (CAP) : 98,61% Fully Addressed II-15 Detail CAPs Progress Made by State Based on Area II-16 Grafik Detail Cap Progress Made by State Based on Critical Element II-16 Putusan Mahkamah Pelayaran Tahun 2015 II-30 Jumlah Kecelakaan Yang Diinvestigasi KNKT Tahun 2015 II-34 Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional III-17 Jumlah Angkutan Kargo Domestik dan Internasional III-18 Jumlah Penumpang Penerbangan Perintis III-19 Jumlah Frekuensi Penerbangan Perintis III-19 On Time Performance Phase I (Pemberangkatan) Tahun 2011 sd 2015 III-23 On Time Performance Phase II Pemulangan Tahun 2011 sd 2015 III-24 Perkembangan Jumlah Penelitian Tahun 2011 - 2015 III-42 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) III-53 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) III-54 Jenis Belanja Kementerian Grafik 3.9 Grafik 3.10 Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) III-55 Grafik 3.11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (Audited) dan Tahun 2015 (Unaudited) III-57 Grafik 3.12 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) III-57 Grafik 3.13 Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) III-58 Grafik 3.14 Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 III-60 Grafik 3.15 Rincian Realisasi Pelaksanaan Audit III-113 Grafik 3.16 Data Tindak Lanjut Temuan Itjen III-117 Grafik 3.17 Data Tindak Lanjut Temuan BPK III-118 Grafik 3.18 Wawasan Gratifikasi III-120 Grafik 4.1. Alokasi Bus Besar - BRT Tahun Anggaran 2015 IV-4 xi
BAB I PENDAHULUAN 1. Ikhtisar Utama 2015 Sepanjang Tahun 2015, Kementerian Perhubungan berhasil menunjukkan kinerja terbaik sesuai dengan target yang telah dicanangkan. Capaian Kinerja tersebut mencakup keberhasilan diberbagai sektor sebagai berikut : a. Transportasi Darat 1) Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat Tahun 2015 dengan Penerapan Teknologi Area Traffic Control System (ATCS) di 12 kota di Indonesia 4 (empat) komponen utama, yaitu Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL), Perangkat Pendeteksi Kendaraan (Detector), Jaringan Komunikasi dan Ruang Kendali Lalu-Lintas (Control/ Center Room). 2) Peningkatan Kapasitas Transportasi Darat a) Pembangunan/ pengembangan terminal 11 lokasi b) Pembangunan 9 Lokasi Dermaga Sungai penyeberangan. c) Pengadaan 1.050 bus BRT. d) Pengadaan Bus Perintis 75 unit. b. Transportasi Laut 1) Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut a) Pembangunan 15 kapal kenavigasian. b) Pembangunan 496 paket Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). c) Pembangunan dan upgrading 5 unit Vessel Traffic Service (VTS). d) Pembangunan dan upgrading 21 unit Global Maritime Distress Safety System (GMDSS). e) Penyelesaian/ Pembangunan 57 unit kapal patroli. 2) Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut a) Penerbitan pedoman standar pelayanan transportasi laut. I-1
b) Penyederhanaan perizinan. c) Penurunan emisi gas rumah kaca. 3) Peningkatan Kapasitas Transportasi Laut a) Pengembangan 306 Pelabuhan nonkomersial. b) Pengerukan alur pelayaran/ kolam pelabuhan pada 12 lokasi. c) Pembangunan dan penyelesaian 103 kapal perintis. d) Terlayaninya 84 lintas angkutan laut perintis. e) Penyelenggaraan rute angkutan laut tetap dan teratur untuk mendukung tol laut pada 3 rute. c. Transportasi Udara 1) Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara a) Peningkatan keselamatan penerbangan (1) Sertifikasi pesawat udara 1.510 unit, (2) Penegakan hukum dan terhadap operator penerbangan meliputi pembekuan sementara Air Maintenance Operator (AMO) : 2 operator; pembekuan Air Operator Certificate (AOC 121 dan AOC 135) : 3 operator; pencabutan AOC 121 dan 135 : 11 operator; peringatan kesatu kepada 2 operator penerbangan, 2 sekolah penerbangan dan 2 sekolah tehnik penerbangan, sanksi administratif (3) Sertifikasi bandar udara : 31 dan register Bandar Udara Niaga Umum : 8 dan register bandar udara bukan niaga (khusus) : 4, I-2
(4) Rencana tindak atas hasil audit ICAO USOAP/ Uni Eropa telah disetujui sebesar 98,61% Fully Address dan FAA (5) Kalibrasi fasilitas penerbangan 1660,58 jam terbang (6) Uji kontingensi narkoba 3.610 orang b) Peningkatan keamanan penerbangan (1) Pengesahan dokumen Airport Emergency Plan (AEP) : 18 dokumen (2) Perizinan di Bidang Keamanan Penerbangan, Pelayanan Darurat, dan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya : (a) Pengesahan Dangerous Goods Handling Manual pada 15 operator penerbangan; (b) Sertifikat pemeriksaan keamanan pos dan kargo pada 7 perusahaan (c) Sertifikat lembaga diklat pada 25 lembaga diklat PKP-PK & Salvage, Aviation Security; (d) Airport Security Programme pada 20 bandar udara; (e) Aircraft Operator Security Programme (AOSP) pada 12 operator penerbangan; (f) Rekapitulasi penerbitan sebanyak 640 lisensi; lisensi pelayanan PKP-PK dan Salvage (g) Perpanjangan lisensi pelayanan PKP-PK dan Salvage sebanyak 916 lisensi; (h) Penambahan peralatan keamanan penerbangan di UPBU meliputi walkthrough metal detector (WTMD) 9, explosive trace detector 3, CCTV 9, dan pemagaran sekeliling bandar udara. I-3
2) Peningkatan Pelayanan a) Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara (1) Sarana Transportasi Udara (a) Armada Pesawat Udara yang beroperasi sebanyak 1.142 unit, (b) Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Niaga yang beroperasi: (i) Berjadwal sebanyak 17 perusahaan, (ii) Tidak Berjadwal sebanyak 45 perusahaan. (2) Prasarana Bandar Udara a) Peresmian Terminal Baru : 3 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) b) Terminal baru yang sudah selesai namun belum diresmikan : 4 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) c) Pembangunan Fasilitas Keamanan Penerbangan : 118 lokasi. b) Kebijakan di bidang Angkutan Udara 1) Perizinan Angkutan Udara Online a) Izin rute: 2.036 b) Izin usaha : belum ada pengajuan izin usaha baru c) Flight approval berjadwal:15.056 dan tidak berjadwal:10.577 2) Pengawasan terhadap pelanggaran tarif angkutan udara berjadwal dalam negeri kelas ekonomi : 11 Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU). 3) Produksi angkutan udara a) Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional : 68.967.890 pnp b) Jumlah Kargo Domestik dan Internasional : 521.035 Ton 4) Angkutan Udara Perintis : 216 rute 5) Pelaksanaan Angkutan Lebaran di 35 bandar udara 6) Pelaksanaan Angkutan Udara Haji Tahun 1435 H/ 2015 M a) Phase I (pemberangkatan) tanggal 21 Agustus - 1 September 2015, sebanyak 156.336 calon haji dalam 376 kloter b) Phase II (pemulangan) tanggal 28 September - 26 Oktober 2015, sebanyak 155.465 jemaah haji dalam 376 kloter, dan sebanyak 872 jemaah haji tidak dipulangkan karena sakit dan meninggal (termasuk korban jatuhnya crane dalam pembangunan Masjidil Haram). 3) Peningkatan Kapasitas Transportasi Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara 1) Perpanjangan landas pacu di 19 lokasi, 2) Pelebaran landas pacu di 5 (lima) lokasi, 3) Peningkatan daya dukung di 32 lokasi, 4) Pelapisan sisi udara di 35 lokasi, 5) Perluasan apron di 20 lokasi, 6) Penambahan dan pelebaran taxiway di 6 (enam) lokasi, 7) Pekerjaan strip di 20 lokasi. I-4
d. Perkeretaapian 1) Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian a) Pengesahan dan sertifikasi uji pertama pada 1.185 unit sarana perkeretaapian. b) Pengesahan penetapan identitas sarana perkeretaapian 484 unit. c) Pengesahan dan sertifikasi uji berkala sarana perkeretaapian sebanyak 1.179 unit. d) Sertifikasi awak sarana kereta api dengan rincian : (1) Sebanyak 1.710 SDM PT. KAI (Persero) bersertifikat kompetensi kecakapan/ keahlian. (2) Sebanyak 12 SDM Ditjen Perkeretaapian bersertifikat kompetensi keahlian. e) Pemasangan sistem keselamatan kereta api di 4 lintas yakni : (1) Lintas Bekasi - Dawuan 54 Km. (2) Lintas Cikampek - Brebes 199 Km. (3) Lintas Tegal - Bojonegoro 325 Km. (4) Lintas Kapasan - Surabaya Pasar Turi 98 Km. I-5
2) Peningkatan Kapasitas Perkeretaapian a) Pembangunan jaringan kereta api di Jawa, Trans Sumatera, dan Trans Sulawesi. b) Persiapan desain jalur kereta api di Kalimantan dan Papua. c) Pembangunan Trem di Surabaya. d) Reaktivasi jalur kereta api di Jawa dan Sumatera, dengan rincian : (1) Besitang - Binjai 80 Km. (2) Padang - Padang Panjang - Sawahlunto 80 Km. (3) Kedung Jati - Tuntang - Jawa Tengah 31 Km. e) Pembangunan Kereta Api Bandara di Sumatera dan Jakarta. f) Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa dan Jalur Ganda Sumatera Selatan. g) Pelayanan Kereta Api pada 2 lintasan berdasarkan Keputusan Menhub Nomor KP 264 Tahun 2015. h) Pemberian PSO kepada PT. KAI berdasarkan Keputusan Menhub Nomor KP 936 Tahun 2015. e. Penyederhanaan Perizinan Peningkatan pelayanan transportasi dengan penyederhanaan 159 perizinan, terdiri dari : 1) 9 jenis perhubungan darat, 2) 43 jenis perhubungan laut, 3) 8 jenis perkeretaapian, dan 4) 99 jenis perhubungan udara. I-6
f. Pendelegasian Perizinan 7 (tujuh) penyederhanaan perizinan yang didelegasikan ke PTSP Pusat di BKPM, yaitu : 1) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dari 40 hari menjadi 14 hari. 2) Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) dari 40 hari menjadi 14 hari. 3) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dari 60 hari menjadi 14 hari. 4) Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air dari 45 hari menjadi 14 hari. 5) Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK) dari 45 hari menjadi 14 hari. 6) Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil dari 90 hari menjadi 14 hari. 7) Izin Usaha Angkutan Udara dari 90 hari menjadi 14 hari. g. Penghargaan Penghargaan yang berhasil diraih Kementerian Perhubungan selama Tahun 2015, yaitu : 1) Pencapaian Reformasi Birokrasi dari 60,02 % menjadi 70,34 %. 2) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2014. 3) Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dari TUV NORD untuk Itjen Kemenhub. 4) Pencapaian Level III Internal Audit Capability Model (IACM) dari BPKP untuk Itjen Kemenhub 5) Peringkat Ketiga Keterbukaan Informasi Publik. 6) National Procurement Award Tahun 2015 Kategori Komitmen Pencapaian Inpres No. 7 Tahun 2015. h. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Peningkatan pelayanan transportasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (contact centre 151, email info 151@dephub.go.id) i. Capaian Kinerja Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 Kementerian Perhubungan mampu merealisasikan sebesar Rp. 4,21 Triliun dari target penerimaan sebesar Rp. 3,26 Triliun atau naik sebesar 129,14 % dari realisasi penerimaan PNBP Tahun 2014 sebesar Rp. 1,99 Triliun. I-7
2. Profil Kementerian Perhubungan a. Tugas dan Fungsi Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tersebut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : tugas 1) 2) 3) 4) 5) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan; Pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. b. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan berdasarkan KM 60 Tahun 2010 I-8
c. Sumber Daya Manusia Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan Tahun 2015 menurut unit kerja, pendidikan, golongan, agama, dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2015 Berdasarkan Unit Kerja Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2015 Berdasarkan Unit Kerja 1 Sekretariat Jenderal 2 Inspektorat Jenderal 3 DITJEN Perhubungan Darat 4 DITJEN Perhubungan Laut 5 DITJEN Perhubungan Udara 6 DITJEN Perkeretaapian 7 Badan Pengembangan SDM Perhubungan 8 Badan Litbang Perhubungan JUMLAH 868 260 900 15845 8698 603 2951 245 30370 I-9
Tabel 1.2 I
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Pendidikan Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Golongan I-11
Grafik 1.3. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Agama Grafik 1.4. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin I-12
d. Tinjauan Rencana dan Strategi 2015 Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi. 1) Keselamatan dan Keamanan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan Keselamatan dan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran yaitu : a) Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi : (1) Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi Keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator maupun pelaku usaha sebagai operator. Saat ini fungsi pengawasan dan pembinaan keselamatan transportasi telah dilakukan pemerintah melalui kegiatan dan program peningkatan keselamatan, diharapkan fungsi pengawas keselamatan juga dilakukan di dunia usaha fungsi melalui pembentukan unit khusus yang menangani pengawas keselamatan. (2) Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi telah dan akan terus dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan serta sosialisasi keselamatan kepada masyarakat dan badan usaha. Peran serta masyarakat dan badan usaha dalam peningkatan keselamatan transportasi diwujudkan dalam peningkatan kepatuhan untuk mematuhi standar operasi dan prosedur penggunaan dan penyediaan sarana transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. (3) Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini Pendidikan keselamatan secara dini dengan menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara transportasi yang berkeselamatan (transfer of knowledge) dan transportasi I-13
menanamkan nilai-nilai (transform of values) etika dan budaya tertib dan membangun perilaku pada generasi muda. Pribadi yang beretika mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi dan kepekaan dalam bertransportasi, selain itu, juga akan mengerti pentingnya penggunaan peralatan dan prasarana keselamatan serta peraturan keselamatan. (4) Peningkatan/ pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan Untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi keselamatan transportasi diperlukan pembaharuan regulasi keselamatan yang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria. (5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi Upaya peningkatan keselamatan transportasi selain pengurangan tingkat kecelakaan yang disebabkan kesalahan manusia (human error) dilakukan juga strategi melalui pemenuhan kuantitas dan keselamatan sarana dan prasarana tingkat transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. kehandalan (6) Pemenuhan berupa keselamatan perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan standar transportasi Selain upaya pemenuhan kualitas dan kuantitas keselamatan transportasi, penurunan tingkat kecelakaan juga dilakukan melalui strategi ketentuan pemenuhan standar keselamatan pada sarana dan prasarana transportasi sesuai standar nasional dan internasional. (7) Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi Dalam upaya pemenuhan standar keselamatan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keselamatan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangkutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keselamatan. (8) Peningkatan kehandalan/ kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya Pengujian kehandalan/ kelaikan sarana prasarana transportasi dilakukan secara berkala untuk menjamin tingkat kehandalan dan kecukupan peralatan keselamatan yang diikuti melalui penerbitan sertifikasi sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya. I-14
(9) Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional serta Program Dekade Aksi Keselamatan Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah Jalan (RUNK) RUNK adalah rencana keselamatan jalan jangka panjang yang diilhami oleh semangat Decade of Action for Road Safety 2011-2020 Perserikatan Bangsa Bangsa yang dideklarasikan pada Maret 2010. Untuk itu maka 10 tahun pertama dari RUNK telah ditetapkan menjadi Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013. Dalam Inpres tersebut, disebutkan 5 Pilar Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi: (a) Manajemen keselamatan jalan, dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tanggung jawabnya adalah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral. (b) Jalan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum. (c) Kendaraan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan. (d) Perilaku pengguna yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian RI. (e) Penanganan pra dan pasca kecelakaan, dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan. Gerakan penurunan jumlah dan kualitas kecelakaan lalu-lintas di jalan melalui Decade of Action memiliki potensi mencapai sukses jika didorong oleh seluruh komponen masyarakat, industri, jalan dan transportasi secara terpadu. (10) Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan dalam Perlintasan penyelenggaraan kereta api mengingat banyaknya kejadian kecelakaan yang terjadi di lokasi perlintasan. Berdasarkan pada setiap 23 amanat perlintasan/perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Pengecualian untuk pembangunan perlintasan tidak sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu-lintas jalan dengan mengikuti ketentuan yang diatur pada Permenhub No. 36 Tahun 2011, sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun operator perkeretaapian dalam penanganan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan. sebidang merupakan kritis faktor Tahun Undang-Undang 2007, I-15
b) Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi antara lain : (1) Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi Dalam upaya pemenuhan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keamanan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangkutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan terhadap peraturan standar keamanan, serta pengendalian pemberian sanksi kepada aparatur pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas. standar keamanan (2) Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi Keamanan transportasi adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum, langkah untuk mewujudkan keamanan transportasi melalui pemenuhan peralatan keamanan yang berupa alat pemindai barang-barang berbahaya dan alat pemindai jarak jauh dengan sistem terkoordinasi. (3) Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang Pelaksanaan pencegahan terhadap penyusupan barang yang mengancam keamanan penumpang selain dilakukan melalui pemenuhan peralatan keamanan juga didukung dengan kualitas SDM yang tersertifikasi dan diaudit secara berkala oleh aparatur pengawas keamanan transportasi. (4) Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dan lain-lain). 2) Pelayanan Transportasi Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 (tujuh) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi; (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan; (3) Meningkatnya kualitas penelitian (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance; (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan; (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. sesuai dengan kebutuhan; tansportasi; dan I-16
Masing-masing sasaran tersebut ditempuh melalui upaya strategi sebagai berikut : a) Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain : (1) Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute Kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui rehabilitasi, pembangunan dan pengembangan prasarana perhubungan meliputi pembangunan tipe A, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara dan jaringan jalan kereta api; sedangkan kondisi sarana transportasi terus didorong untuk ditingkatkan kehandalannya antara lain peremajaan angkutan kota yang berbasis angkutan massal, peremajaan sarana kereta api, serta pembatasan usia kapal. Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan juga dilakukan penataan rute pada angkutan laut untuk menjamin kepastian muatan dan kontinuitas angkutan laut antara wilayah barat Indonesia menuju wilayah timur Indonesia. terminal bus (2) Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang dilengkapi dengan tolak ukur sebagai acuan penilaian kualitas yang merupakan kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. (3) Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan kenyamanan, beberapa keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual. aspek yaitu aspek aksesibilitas, I-17
(4) Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan Pelayanan jasa transportasi selain mengutamakan keamanan dan keselamatan layanan, juga dituntut untuk tepat waktu dalam layanan yang dijanjikan. Untuk meningkatkan layanan transportasi diupayakan melalui penerapan sanksi berupa kewajiban yang harus dipenuhi setiap waktu keterlambatan dan apresiasi masyarakat terhadap layanan yang memenuhi standar pelayanan. b) Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi ditempuh melalui strategi antara lain: (1) Menyusun Man Power Planning SDM transportasi Dalam rangka mencukupi SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui perencanaan tenaga kerja untuk mendapat tenaga kerja ahli yang kompeten di masa yang akan datang. ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang Kegiatan menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM perhubungan, baik SDM aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan SDM perhubungan sesuai dengan kebutuhan. (2) Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi Dalam rangka mencukupi SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi agar pelaksanaan pelatihan dapat tepat sasaran, bukan hanya pelatihan yang sifatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban ataupun instruksi yang kurang mendasar. Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efesien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya Badan (BPSDMP) SDM mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Perhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan Training Needs Analysis (TNA). Pengembangan Perhubungan (3) Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan I-18
prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional. Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI untuk diklat transportasi laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan darat, kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT, khususnya elektronika, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang terdiri dari dosen, widyaiswara dan instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi. Selain itu, update metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi. (4) Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi terencana, pengajar Tenaga di lingkungan kebutuhan Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana lingkungan Badan Pengembangan SDM Teknis Perhubungan regulasi dengan penyiapan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi. (UPT) di yang disertai (5) Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM I-19
Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan. (6) Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi. lulusan diklat di stakeholder, baik dalam c) Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi, melalui strategi antara lain : (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung Peningkatan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung sehingga penelitian yang dihasilkan kedepannya dapat berkualitas sehingga mampu menjadi acuan lingkungan Kementerian dalam pengambilan kebijakan di Perhubungan. kualitas penelitian dapat dicapai (2) Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian Peningkatan dengan meningkatkan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian. kualitas penelitian dapat dicapai (3) Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri Peningkatan dengan penelitian meningkatkan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi. kualitas dapat dicapai (4) Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan Penguatan peran penelitian dan pengembangan perhubungan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan regulasi dan kelembagaan sehingga dapat berperan aktif dalam menentukan I-20
kebijakan pembangunan sektor perhubungan di Kementerian Perhubungan. lingkungan d) Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, melalui strategi antara lain : (1) Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance melalui penuntasan agenda reformasi birokrasi dengan penataan kelembagaan baik dari sisi organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusianya. (2) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja serta keuangan Kementerian Perhubungan Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance melalui penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik. (3) Penyediaan layanan informasi transportasi Peningkatan kinerja dalam mewujudkan good governance dengan penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah. Kemudahan informasi terhadap layanan transportasi dalam memperoleh layanan transportasi yang berkualitas. sehingga memudahkan masyarakat (4) Penyederhanaan perizinan sektor transportasi Penyederhanaan perizinan sektor transportasi dijadikan sebagai langkah dalam perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi. Penyederhanaan ini ditujukan agar tercapai pelayanan publik yang efisien, transparan, cepat, akuntabel, dan dapat memberikan kepastian hukum, serta sebagai usaha untuk meningkatkan dunia investasi transportasi di Indonesia. di (5) Penerapan e-government lingkungan Kementerian Perhubungan. Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance lingkungan Kementerian melalui penerapan e-government di Perhubungan dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien. (6) Penyediaan ruang partisipasi publik Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance dengan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan di sektor transportasi, sehingga setiap kebijakan dapat secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. I-21
e) Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi, melalui strategi antara lain : (1) Pemetaan arah/ kebutuhan kerangka regulasi Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan pemetaan arah/ kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi selama 5 (lima) tahun ke depan. (2) Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan meningkatkan koordinasi dengan terkait penyelesaian peraturan perundang- instansi undangan. lainnya (3) Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan amanah undang-undang bidang transportasi perlu dipercepat dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. (4) Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi agar dapat menjadi landasan di bidang transportasi Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi. (5) Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan terhadap bidang perhubungan dengan melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tindih dan menghambat percepatan pembangunan transportasi. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dapat diminimalisir untuk mempercepat pembangunan sektor transportasi. tumpang f) Sasaran menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui strategi antara lain : (1) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/ cuaca ekstrim Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi I-22
melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim. Prasarana dan sarana transportasi yang ramah lingkungan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi pemanasan global yang disumbangkan dari sektor transportasi. (2) Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis fossil fuel saat ini sangat tinggi, sementara jumlah bahan bakar fossil fuel terus menipis. Dengan kondisi tersebut pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan di sektor transportasi harus dikedepankan. (3) Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien dilakukan untuk mewujudkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disumbangkan dari sektor transportasi dan peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi. ke (4) Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah transportasi umum/ massal Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi dengan mendorong penggunaan angkutan umum/massal terutama bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi. g) Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah, melalui strategi antara lain : (1) Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan dan quality assurance. Dalam rangka mendorong terwujudnya clean governance serta memastikan tujuan pembangunan transportasi dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan paradigma yang diarahkan kepada peningkatan peran Inspektorat Jenderal menjadi konsultan dan katalisator yang lebih mengarah kepada penghantar bagi suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku serta lebih memberikan solusi atas masalah dan hambatan yg dihadapi unit kerja tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. (2) Peningkatan kualitas hasil pengawasan rangka Peningkatan kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance melalui peningkatan kualitas hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. (3) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan Peningkatan kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance melalui peningkatan kualitas dan I-23
kompetensi SDM pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. 3) Kapasitas Transportasi Dalam transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda; (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang; (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia; (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. Dalam mencapai sasarana peningkatan kapasitas transportasi ditempuh melalui strategi pencapaian sebagai berikut : a) Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/ aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda, melalui strategi antara lain : (1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan rangka meningkatkan kapasitas prasarana transportasi Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan satunya melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Kualitas perencanaan sangat menentukan kualitas pembangunan sektor transportasi selama 5 (lima) tahun ke depan. yang salah akan (2) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi berdasarkan outcomes Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes, sehingga pembangunan transportasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dapat dirasakan langsung manfaat pembangunan oleh masyarakat. (3) Mendorong pembangunan transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda melalui peningkatan kerjasama pemerintah dan badan usaha serta peningkatan investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi nasional melalui penguatan kelembagaan dan sistem perencanaan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan. infrastruktur I-24
Kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur transportasi antara lain : Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor perkeretaapian sebanyak 6 proyek sampai pada tahun 2019; Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor transportasi laut ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 10 proyek; serta Penyiapan dokumen terhadap infrastruktur transportasi udara yang siap ditawarkan kepada swasta sampai pada tahun 2019 sebanyak 3 proyek. (4) Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda transportasi Dalam diamanahkan untuk menyusun tatanan dan rencana induk masing- lalu-lintas dan masing moda, yaitu rencana angkutan tatanan kepelabuhanan nasional dan tatanan kebandarudaraan nasional, serta tersusunnya perencanaan umum jaringan jalan nasional dan jalan tol. Salah satu faktor yang diamanahkan dalam penyusunan tatanan dan rencana induk transportasi adalah keterpaduan intra dan antarmoda transportasi. Pada dasarnya transportasi antarmoda/ multimoda adalah pembangunan transportasi yang mempertimbangkan jenis dan dan karakteristik mempertimbangkan sisi efisiensi, efektivitas dan kemudahan sistem operasinya, sistem transportasi yang berdaya saing tinggi. Upaya keterintegrasian ini diwujudkan melalui antara lain ketersediaan angkutan kereta api di bandar udara dan pelabuhan. setiap peraturan perundang-undangan induk jaringan tatanan perkeretaapian nasional, jalan, transportasi sistem digunakan, yang sehingga mampu melahirkan (5) Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau diperlukan konsep untuk memperkuat jalur pelayaran Indonesia bagian Timur yang yang dititikberatkan pada dimaksudkan selain untuk mengkoneksikan jalur pelayaran dari Barat ke Timur Indonesia juga akan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian Timur. Pada prinsipnya, ketersediaan pelayanan angkutan kapal dari barat ke timur Indonesia merupakan penataan trayek tetap dan teratur yang harus didukung dengan pengembangan pelabuhan agar dapat melayani kapal dengan ukuran besar, mengingat saat ini untuk terminal-terminal domestik, ukuran kapal peti kemas yang bisa masuk tidak lebih dari 2600 TEUs dan kebanyakan hanya mampu melayani kapal ukuran 800 atau 900 TEUs, dengan demikian akan mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional. I-25
b) Sasaran meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, dengan arah kebijakan meningkatkan produksi moda transportasi, melalui strategi antara lain: (1) Penerbitan regulasi untuk mendorong produktivitas moda transportasi Saat ini dan di masa mendatang pemerintah berusaha untuk mengurangi hambatan regulasi untuk menuju penyelenggaraan transportasi yang terbuka dan modern melalui penyederhanaan perizinan dan perizinan yang berbasis elektronik. Keberhasilan melakukan transformasi penyelenggaraan sektor transportasi yang lebih terbuka kepada pasar melalui persaingan sehat dan kepastian berinvestasi, akan menjadi kunci berkembangnya industri sektor transportasi nasional. (2) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana transportasi Untuk meningkatkan produksi angkutan barang dan penumpang, dalam 5 (lima) tahun ke depan pemerintah berupaya untuk menyediakan prasarana transportasi dan memberikan peluang kepada badan usaha untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan prasarana transportasi serta mendorong dunia usaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana transportasi. (3) Peningkatan efektivitas distribusi transportasi nasional dan regional Peningkatan produksi angkutan penumpang dan barang melalui peningkatan efektivitas distibusi transportasi nasional dan regional. c) Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui strategi antara lain : (1) Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah- wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar Jaringan transportasi ke depan akan diperluas dan dibangun lebih lagi untuk meningkatkan keseimbangan transportasi banyak antara Jawa dan luar Jawa dan meningkatkan aksesibilitas di daerah kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, dan pedesaan, kawasan perbatasan, serta daerah tertinggal lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi; (2) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana; Selain upaya penyediaan prasarana transportasi juga dilakukan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan konektivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, prasarana juga diarahkan untuk peningkatan aksesibilitas transportasi I-26
daerah rawan bencana melalui penyediaan bandar udara yang dapat didarati pesawat Hercules dan pelabuhan untuk kepentingan pasokan logistik di saat terjadi bencana alam. (3) Penyediaan sarana angkutan keperintisan Guna merangsang pertumbuhan wilayah, pemerintah berupaya untuk membuka keterisolasian daerah terpencil dan pedalaman agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju melalui penyediaan pelayanan angkutan keperintisan darat, laut dan udara. d) Sasaran meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih moda terpadu, melalui strategi antara lain : (1) Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk perkotaan yang akan menggunakan sistem angkutan umum, meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah, dan menciptakan lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Kota akan bertahan secara lingkungan dan efisiensi energi kalau pergerakan ekonominya didukung oleh sistem angkutan umum cepat masal yang didukung dengan jaringan pengumpan (feeder services). transportasi kota yang (2) Pengembangan BRT Penerapan angkutan umum massal perkotaan salah satunya dilakukan melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT). Penerapan sistem BRT perlu terpadu dalam fisik/prasarana, pelayanan, serta dalam konteks transportasi cerdas dengan memanfaatkan Information Technology. Transportasi antarmoda di perkotaan perlu dibangun dengan memperhatikan pengembangan transportasi tidak bermotor dalam rangka menuju terwujudnya transportasi perkotaan yang berkelanjutan, yang didukung komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dalam bentuk perencanaan, pendanaan dan kesiapan pengoperasian. (3) Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel Selain pengembangan angkutan umum perkotaan dengan BRT, angkutan perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan angkutan massal perkotaan berbasis rel. (4) Penyediaan dana subsidi (PSO) Penerapan angkutan umum dengan BRT dan MRT dianggap tidak menarik bagi kota-kota yang belum menerapkannya karena dipersepsikan membebani anggaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem angkutan umum yang lain dukungan handal dan berkelanjutan dibutuhkan antara I-27
kebijakan secara nyata dari pemerintah di sektor anggaran melalui Penyediaan Dana Subisidi (PSO) yang terarah. e) Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem kebijakan transportasi perkotaan, dengan manajemen meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan, melalui strategi antara lain : (1) Penerapan sistem informasi lalu-lintas secara real time, penerapan arah Area Traffic Control System (ATCS) dan Virtual Mobility Penerapan Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan yang modern, mulai dari skala mikro persimpangan dan ruas jalan dengan Manajemen Lalu-Lintas sampai kepada full-scale demand management seperti Electronic Road Pricing. Dalam skala dan kondisi tertentu yang memungkinkan, Area Traffic Control System (ATCS) dapat dikembangkan secara efektif hanya kalau ruas-ruas jalan tidak berada dalam keadaan jenuh (over-saturated). Jaringan jalan dalam keadaan macet parah pada semua ruasnya akan tidak efektif apabila diterapkan Area Traffic Control System (ATCS). Transportasi kota dengan 2 (dua) komponen utama yakni jaringan jalan dan sistem angkutan umum perlu dinaungi oleh Sistem Manajemen Transportasi yang komprehensif dan sesuai dengan hierarki pergerakan, fasilitas ruang jalan, dan skala kepadatan/ kemacetan lalu-lintas yang ada. (2) Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi Intelligent Transport System (ITS) pada prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. Sistem ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan transportasi, mengurangi kapasitas prasarana dan sarana kemacetan dan antrian, meningkatkan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan, mengefisiensikan pengelolaan transportasi. atau keamanan 3. Anggaran Kementerian Perhubungan a. Dalam pelaksanaan DIPA tahun 2015 secara keseluruhan terdapat Anggaran Rupiah Murni (RM), Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Badan Layanan Umum (BLU), dan Pencantuman Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Unit Organisasi sebagai berikut : I-28
Tabel 1.3 Perkembangan Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan (Dalam Ribuan Rupiah)1 SETJEN18887.221.672 - - - (3.128.141) 884.093.531 2 ITJEN1100.311.699 - - - - 100.311.699 3 DITJEN HUBDAT824.036.624.600 2.040.500.000 - - - 6.077.124.600 4 DITJEN HUBLA32811.321.559.863 11.521.396.154 - - - 22.842.956.017 5 DITJEN HUBUD16210.027.275.901 1.718.615.000 - 16.695.955 - 11.762.586.856 6 DITJEN KA2114.358.968.009 4.311.789.505 24.080.271 - 3.128.141 18.697.965.926 7 BALITBANG5228.259.100 - - - - 228.259.100 8 BPSDMP263.973.685.231 427.900.000 - 131.297.017 - 4.532.882.248 64344.933.906.075 20.020.200.659 24.080.271 147.992.972 - 65.126.179.977 Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan REALOKASI TUNKIN TOTAL PAGUJUMLAHNO.UNIT KERJA JUMLAH UPT/SATKER PAGU AWAL APBN-P TA. 2015 PENCANTUMAN PHLN PENAMBAHAN PAGU BLU DAN PNBP Grafik 1.5 PERKEMBANGAN ALOKASI PAGU DANA TAHUN ANGGARAN 2015 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 SETJENITJENDITJEN HUBDATDITJEN HUBLADITJEN HUBUDDITJEN KABALITBANGBPSDMP PAGU AWAL887.221.672100.311.6994.036.624.60011.321.559.86310.027.275.90114.358.968.009228.259.1003.973.685.231 TOTAL Ribuan Rupiah Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan I-29
b. Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2015 Tabel 1.4 Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2015 (Dalam Ribuan Rupiah)NO.JENIS BELANJAPAGU AWALPAGU AKHIRI.BELANJA PEGAWAI2.950.980.821 3.037.800.721 II.BELANJA BARANG13.357.328.567 15.940.413.213 - Rupiah Murni (RM)13.355.178.567 15.938.263.213 - Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)2.150.000 2.150.000 III.BELANJA MODAL28.625.596.687 46.147.966.043 - Rupiah Murni (RM)25.295.061.829 43.739.255.255 - Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)3.330.534.858 2.408.710.788 44.933.906.075 65.126.179.977 Sumber : Biro Keuangan dan PerlengkapanJUMLAH Grafik 1.6 ALOKASI PAGU DANA TAHUN ANGGARAN 2015 PER JENIS BELANJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Rupiah Murni (RM)13.355.178.56715.938.263.213 Pinjaman Hibah Luar Negeri Ribuan Rupiah Rupiah Murni (RM)25.295.061.82943.739.255.255 Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)2.150.0002.150.000 BELANJA MODAL28.625.596.68746.147.966.043 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 50.000.000.000 PAGU AWALPAGU AKHIR BELANJA PEGAWAI2.950.980.8213.037.800.721 BELANJA BARANG13.357.328.56715.940.413.213 Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan I-30
c. Dalam upaya pelaksanaan DIPA tahun 2015 agar terselenggara dengan tertib, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran termasuk menampung dan mengupayakan semaksimal mungkin penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran. Monitoring dan pembinaan anggaran ini dilaksanakan dengan mempedomani : 1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan; 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 3) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, E-Monitoring dan Pengendalian Lingkungan Kementerian Perhubungan; Program/ Kegiatan di 4) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 4 Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Percepatan Peningkatan Daya Serap DIPA Tahun 2010 di Lingkungan Kementerian Perhubungan. d. Realisasi DIPA tahun 2015 berdasarkan data monitoring dan pembinaan anggaran bersama-sama dengan Subsektor/ Badan tercermin sebagai berikut : Tabel 1.5 REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Dalam Ribuan Rupiah)NO.UNIT ESELON I PAGU REALISASI % KEU ISETJEN884.093.531 620.790.175 70,22 IIITJEN100.311.699 93.653.661 93,36 IIIDITJEN HUBDAT6.077.124.600 5.629.821.787 92,64 IVDITJEN HUBLA22.842.956.017 14.478.777.310 63,38 VDITJEN HUBUD11.762.586.856 9.776.337.016 83,11 VIDITJEN KA18.697.965.926 12.266.743.176 65,60 VIIBALITBANG228.259.100 167.854.403 73,54 VIIIBADAN PSDM4.532.882.248 3.770.739.391 83,19 65.126.179.977 46.804.716.919 71,87 Sumber : Biro Keuangan dan PerlengkapanJUMLAH I-31
Grafik 1.7 REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 PAGU884.093.5100.311.66.077.12422.842.9511.762.5818.697.96228.259.14.532.882 REALISASI620.790.193.653.665.629.82114.478.779.776.33712.266.74167.854.43.770.739 % Ribuan Rupiah Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan e. Pada Tahun Anggaran 2015 pagu dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari : Tabel 1.6 PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) TAHUN ANGGARAN 2015 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Dalam Ribuan Rupiah)NO.UNIT KERJAPAGU AWALAPBN-PPENCANTUMAN PHLNPAGU AKHIR1DITJEN HUBDAT14.000.000(2.000.000) - 12.000.000 2DITJEN HUBLA248.140.870229.896.154 - 478.037.024 3DITJEN UDARA24.892.5004.900.000 - 29.792.500 4DITJEN KA3.045.651.488(1.178.700.495) 24.080.271 1.891.031.264 3.332.684.858(945.904.341) 24.080.2712.410.860.788Sumber : Biro Keuangan dan PerlengkapanJUMLAH I-32
KA PAGU Ribuan Rupiah PAGU AWAL14.000.000248.140.87024.892.5003.045.651.488 Grafik 1.8 Perkembangan alokasi dana Pinjaman Hibah Luar Negeri Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan f. Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2015 terdiri dari : Tabel 1.7 Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan (Dalam Ribuan Rupiah)NO.UNIT KERJAPAGU AKHIRREALISASI%1DITJEN HUBDAT12.000.000 - - 2DITJEN HUBLA478.037.024 7.463.582 1,56 3DITJEN UDARA29.792.500 - - 4DITJEN KA1.891.031.264 24.009.443 1,27 2.410.860.78831.473.0241,31Sumber : Biro Keuangan dan PerlengkapanJUMLAH I-33
200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 DITJENHUBDATDITJEN HUBLADITJEN UDARADITJEN KA PAGU AKHIR12.000.000478.037.02429.792.5001.891.031.264 REALISASI-7.463.582-24.009.443 %-1,56-1,27Dalam Ribuan Rupiah Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Grafik 1.9 Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan 4. Peristiwa Penting 2015 23 JANUARI 2015 PERJANJIAN PENANDATANGANAN PENGUSAHAAN KERJASAMA DERMAGA PADA TERMINAL CURAH CAIR ANTARA KEMENHUB DENGAN (PERSERO) DALAM PT.PELINDO PENGEMBANGAN RANGKA PELABUHAN KUALA TANJUNG I-34
10 MARET 2015 KUNJUNGAN KERJA MENTERI PERHUBUNGAN DAN PELETAKAN BATU PERTAMA TERMINAL TIMUR TIRTONADI, JAWA TENGAH. SURAKARTA, 9 FEBRUARI 2015 PERHUBUNGAN MENTERI MERESMIKAN APLIKASI FLIGHT APPROVAL ONLINE . 10 FEBRUARI 2015 KEYNOTE SEMINAR SPEECH MERAIH PELUANG BISNIS DI JALUR SUTERA MARITIM DAN TOL LAUT. 17 MARET 2015 PELUNCURAN RECIPE, BUKU PERJALANAN TRANSFORMASI KERETA API FAKULTAS AUDITORIUM INDONESIA, EKONOMI DAN BISNIS UI SALEMBA. KAI I-35
8 APRIL 2015 PENGOPERASIAN MERESMIKAN KERETA API PETI KEMAS MENANDAI DIOPERASIKANNYA JALUR KERETA API MENGHUBUNGKAN TERMINAL PETI KEMAS TANJUNG PERAK DENGAN SURABAYA LAYANAN KERETA API. YANG 06 MEI 2015 PERESMIAN DAN PENGOPERASIAN PELAYARAN PERDANA KAPAL RORO KM. MUTIARA PERSADA III RUTE PANJANG LAMPUNG - TANJUNG PERAK SURABAYA DI PROVINSI LAMPUNG ( TOL LAUT ). 18 MEI 2015 GROUNDBREAKING PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNATIONAL SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN. 20 MEI 2015 MENTERI PERHUBUNGAN MERESMIKAN ACARA COMMERCIAL LAUNCHING PERIZINAN ANGKUTAN UDARA ONLINE GUNA MENDUKUNG MODERNISASI LAYANAN. I-36
13 JUNI 2015 PERESMIAN DERMAGA 6 PELABUHAN PENYEBERANGAN BAKAUHENI DAN PERESMIAN KMP SEBUKU. 19 JUNI 2015 MENTERI PERHUBUNGAN IGNASIUS JONAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN RAHMAT GOBEL MENINJAU KAPAL PELNI GUNUNG DEMPO SEBELUM BERLAYAR MEMBAWA KEBUTUHAN POKOK KE INDONESIA TIMUR. 20 JUNI 2015 PERESMIAN PENGOPERASIAN PELABUHAN TANJUNG BATU, KABUPATEN BELITUNG 06 JULI 2015 PERESMIAN STASIUN KERETA API PALMERAH DAN PENGOPERASIAN JALUR GANDA KA LINTAS DURI - TANGERANG, PALMERAH. I-37
22 JULI 2015 PERESMIAN PERAKITAN PRODUKSI 1.000 UNIT BUS BESAR BUS RAPID TRANSIT (BRT) TAHUN ANGGARAN 2015 DI UNGARAN JAWA TENGAH. 29 AGUSTUS 2015 PERESMIAN KMP LEMA, KMP ERANA, KMP ILE LABALEKAN, KMP MOINIT, KMP BAMBIT, PELABUHAN ARAR, PELABUHAN PENYEBRANGAN WAIGEO, PELABUHAN LAUT ARAR, GEDUNG DAN FASILITAS DIKLAT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG. 18 AGUSTUS 2015 PENINJAUAN OPERASI EVAKUASI JATUHNYA PESAWAT TRIGANA AIR, SENTANI PAPUA 21 SEPTEMBER 2015 PERESMIAN PENGOPERASIAN PERDANA MESIN BOR BAWAH TANAH ANTAREJA OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO. I-38
23 SEPTEMBER 2015 PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENHUB, PEMKOT SURABAYA DAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DI SURABAYA. 6 OKTOBER 2015 MENTERI PERHUBUNGAN MERESMIKAN KN . PATROLI DI BATAM DAN KUNJUNGAN KE DERMAGA. 10 OKTOBER 2015 PENINJAUAN JALUR KERETA API BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU, PADANG. 10 NOVEMBER 2015 PRESIDEN JOKO WIDODO MERESMIKAN PEMBANGUNAN KAPAL TERNAK KM CAMARA NUSANTARA 1 DI BANGKALAN, JAWA TIMUR I-39
21 NOVEMBER 2015 KUNJUNGAN KERJA MENHUB DI STASIUN KEBAYORAN, PARUNG PANJANG DAN PALMERAH. 14 DESEMBER 2015 PRESIDEN JOKO WIDODO DIDAMPINGI MENTERI PERHUBUNGAN IGNASIUS JONAN, MENTERI AGRARIA/ KEPALA BPN FERRY MURSIDAN BALDAN, DIREKTUR UTAMA PT KAI EDI SUKMORO, DAN DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA II BUDI KARYA SUMADI, MENINJAU PROGRES PEMBANGUNAN KERETA API BANDARA SOEKARNO HATTA. 27 DESEMBER 2015 PERESMIAN BANDARA KOMODO OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO DAN MENTERI PERHUBUNGAN IGNASIUS JONAN. I-40
BAB II PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1. Perhubungan Darat a) Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan program peningkatan keselamatan dan keamanan sebagai berikut : NO. KEGIATAN 2012 2013 2014 2015 1. Peluncuran Dekade Aksi Keselamatan Jalan Tahun 2011 - 2020. Peringatan Traffic Victims Day tanggal 25 November 2012 di DKI Jakarta. Inpres No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan tanggal 11 April 2013
2. 3. Pekan Nasional Keselamatan Jalan Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK) Pelaksanaan di 10 provinsi : Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Pembentukan KMSK di 3 (tiga) Provinsi : NTB, Kalimantan Tengah, Jambi Pelaksanaan di 11 provinsi : Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Gorontalo Pembentukan KMSK di 2 (dua) Provinsi : DI Yogyakarta dan Bali Pelaksanaan di Jakarta Safety Walk di Kementerian Perhubungan - Bundaran HI Pembentukan KMSK di 2 (dua) Provinsi : NTT dan Sulawesi Selatan 1. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Daerah (Sumbar, Kaltim, Sulsel, Jabar). 2. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Jakarta Pembentukan KMSK di 2 (dua) Provinsi : Sumatera Barat (Padang), Kepulauan Riau (Tanjung Pinang) 4. Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan 5. Perbaikan Daerah Rawan Kecelakaan 1. Provinsi Gorontalo 2. Provinsi Papua Barat 3. Provinsi DI Yogyakarta Lokasi di Ring Road Utara, Sragen, Provinsi Jawa Tengah 1. Sumatera Utara 2. Sulawesi Selatan 3. Maluku 1. Temanggung 2. Bali (Singaraja- Denpasar, Ruas jalan Padang Bai, Maliling- Tabanan) 1. Papua 2. Sumatera Barat 3. Sulawesi Tengah 1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Bali 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat 1. Belitung 2. Jambi 1. Provinsi Jawa Tengah 2. Provinsi Jawa Timur II-1
NO. KEGIATAN 6. Inspeksi Alur Pelayaran Daratan 7. Inspeksi Keselamatan Jalan 8. Audit Keselamatan Jalan 9. Audit Prasarana Alur 10. Sosialisasi Pembentukan Forum LLAJ 11. Workshop Manajemen Keselamatan 12. Pemilihan Pelajar Pelopor 13. Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan 14. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan 2012 Provinsi Riau Provinsi Kalsel (Sungai Barito) Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi NAD Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumsel (Sungai Musi) Provinsi Kalteng (Sungai Kahayan) Provinsi Jawa Tengah Provinsi Sumatera Utara Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Jambi Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Gorontalo Diikuti oleh 16 orang mewakili 14 provinsi Diikuti oleh 289 peserta yang ikut seleksi penilaian Diikuti oleh 59 orang mewakili 30 provinsi, dengan pemenang dari NTB 2013
1. Provinsi Riau 2. Provinsi Jambi 3. Provinsi Bengkulu 1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Palembang Provinsi Kambi (Sungai Batanghari)
Diikuti oleh 22 orang pelajar dari 17 provinsi Diikuti oleh 139 peserta yang ikut seleksi penilaian Diikuti oleh 58 orang mewakili 29 provinsi, dengan pemenang dari Jawa Tengah 2014
1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kalimantan Timur 1. Provinsi Sulawesi Utara 2. Provinsi Gorontalo 3. Provinsi Kalimantan Selatan 4. Provinsi Bali
Diikuti oleh 30 orang pelajar dari 19 provinsi Diikuti oleh 144 peserta yang ikut seleksi penilaian Diikuti oleh 56 orang mewakili 29 provinsi, dengan pemenang dari Yogyakarta 2015
1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Jawa Tengah
1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Bali - Yogyakarta Surabaya Diikuti oleh 50 orang pelajar dari 22 provinsi Masih dalam proses seleksi Diikuti oleh 57 orang mewakili 29 provinsi, dengan pemenang dari DKI Jakarta II-2
NO. KEGIATAN 2012 2013 2014 2015 15. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum 16. Sistem Manajemen Kecepatan (SMK) pada perusahaan angkutan umum 15. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum 16. Sistem Manajemen Kecepatan (SMK) pada perusahaan angkutan umum 1. Workshop SMK di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya; 2. Kajian SMK untuk angkutan barang Ada tiga jenis, yaitu: AKAP, Taksi dan B3 di mana setiap jenis diikuti oleh 40 peserta Workshop SMK di DKI Jakarta, Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Sulawesi Selatan Ada tiga jenis, yaitu AKAP, Taksi dan B3 di mana setiap jenis diikuti oleh 30 peserta Workshop SMK di Lampung, Batam, dan Jawa Barat Ada tiga jenis, yaitu: AKAP diikuti 26 peserta, taksi diikuti 26 peserta dan B3 diikuti 28 peserta Workshop SMK di Surabaya, Makassar Sumber : Direktorat KTD, Ditjen Hubdat - 2015. Gambar 2.1 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2015 Gambar 2.2 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2015 Gambar 2.3 Sosialisasi Penetapan Batas Gambar 2.4 Sosialisasi Penetapan Batas Kecepatan PM 111 Tahun 2015 Kecepatan PM 111 Tahun 2015 II-3
2. b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keselamatan Transportasi Darat pada tahun 2015 diterima oleh 450 Kabupaten/Kota dengan besaran nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan Transportasi Darat No. Tahun Jumlah Kota/Kabupaten/Propinsi Total Nilai DAK 1 2011 424 Rp. 100.000.000.000 2 2012 444 Rp. 131.430.190.000 3 2013 471 Rp. 221.006.000.000 4 2014 467 Rp. 235.121.290.000 5 2015 450 Rp. 254.815.200.000 Sumber : Bagian Perencanaan - Setditjen Perhubungan Darat, 2015. Perhubungan Laut a. Menurunnya angka kecelakaan Transportasi laut 1) Kejadian kecelakaan Kejadian kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: alam, manusia dan faktor lainnya. Dalam menentukan rasio kejadian kecelakaan kapal tidak terlepas dari jumlah Surat Perintah Berlayar (SPB) yang diterbitkan. Jumlah kejadian kecelakaan kapal dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan salah satunya melalui penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang lebih selektif. Adapun pada tahun 2015 jumlah kejadian kecelakaan kapal maupun jumlah Surat Perintah Berlayar (SPB) sebagai berikut : Tabel 2.2 Kejadian Kecelakaan Kapal NO. BULAN JUMLAH KEJADIAN KECELAKAAN (KAPAL) SURAT PERINTAH BERLAYAR (SPB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 7 5 2 5 4 7 3 5 5 3 29.828 29.509 29.203 28.956 29.750 29.828 29.632 29.763 29.830 29.545 II-4
b. NO. BULAN JUMLAH KEJADIAN KECELAKAAN (KAPAL) SURAT PERINTAH BERLAYAR (SPB) 11 12 NOVEMBER DESEMBER TOTAL 3 0 49 29.228 29.328 354.399 2) Pada tahun 2015 terdapat jumlah Pedoman Standar Keselamatan yang disusun sebanyak 11 (sebelas) dokumen yaitu : a) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM. 7 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelaporan Kecelakaan Kapal. b) Peraturan Dirjen tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Wisata (Yacht) Asing di Pelabuhan Indonesia. c) Peraturan Dirjen Nomor HK.103/3/9/DJPL-15 tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal. d) Standar dan tata cara penerbitan SPB online di 16 UPT DJPL sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2015 tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online. e) Pedoman Desain dan Pemasangan Elemen Visibel Pada Alarm Darurat Umum di Kapal Penumpang (Msc.1/ Circ.1418) f) Penyamaan Pemahaman Terhadap Rekomendasi Yang Telah Direvisi Tentang Pengujian Peralatan Keselamatan (Resolusi Msc.81(70)) (Msc.1/ Circ.1489) g) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Makassar h) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Balikpapan i) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Pontianak j) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Samarinda k) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Jakarta Jumlah sarana dan prasarana keselamatan 1) Jumlah pembangunan dan Upgrade GMDSS Pada tahun 2015 jumlah pembangunan dan upgrade GMDSS terdapat realisasi sebesar 21 unit yaitu : Tabel 2.3 Realisasi Pembangunan dan Upgrade GMDSS NO 1 APBN TA. 2015 PENDANAAN LOKASI Kuala Langsa Pangkalan Susu Gunung Sitoli Air Bangis Gilimanuk Sintete Jakarta Tarakan KETERANGAN Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Upgrade Upgrade II-5
NO PENDANAAN LOKASI KETERANGAN 2 APBNP TA. 2015 Merauke Teluk Dalam Selat Panjang Rengat Dabo Singkep Probolinggo Waingapu Luwuk Kaimana Serui Banjarmasin Bitung Sorong Upgrade Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Upgrade Upgrade Upgrade Gambar 2.5 GMDSS SROP Pangkalan Susu Disnav Kelas 1 Belawan Gambar 2.6 GMDSS di Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas IV Air Bangis 2) Jumlah Pembangunan dan Upgrade VTS Pada Tahun Anggaran 2015 jumlah pembangunan dan upgrade VTS terdapat 5 unit yaitu pada lokasi : NO 1 2 3 4 5 LOKASI Distrik Navigasi Kelas I Belawan Distrik Navigasi Kelas I Tg. Priok Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Distrik Navigasi Kelas I Bitung Distrik Navigasi Kelas I Palembang II-6
Gambar 2.7 Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas I Surabaya 3) Jumlah pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian kapal patroli a) Pembangunan Baru Kapal Patroli (1) Pembangunan Baru 2 (dua) unit Kapal Patroli Kelas II (multiyears) dan Pembangunan Baru 6 (enam) unit Kapal Patroli Aluminium Kelas III (multiyears) Telah dilakukan peletakan lunas keel laying di galangan kapal PT. Karimun Anugerah Sejati bertempat di Batam pada tanggal 02 November 2015 yang dihadiri oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama para Direktur atau perwakilan galangan dari PT. Anugerah Karimun Sejati (2 unit), PT. Tri Ratna Diesel Indonesia (2 unit), PT. Proskuneo Kadarusman (1 unit), PT. Ben Santosa (2 unit), PT. Batam Expresindo Shipyard (1 unit). Gambar 2.8 Peletakan Lunas Keel Laying (2) Pembangunan 10 (sepuluh) Kapal Patroli Kelas V aluminium (selesai dibangun Tahun 2015) Telah selesai dibangun 10 (sepuluh) Kapal Patroli kelas V aluminium oleh Galangan PT. Eka Multi Bahari dan ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla, yaitu : II-7
Tabel 2.4 Pembangunan 10 (sepuluh) Kapal Patroli Kelas V aluminium (selesai dibangun Tahun 2015) No 1 Ka. KSOP Kelas IV Nunukan 2 Ka. KSOP Kelas III Tarakan 3 Ka. Ktr. Kesyahbandaran Utama UPT Nama Kapal KNP. 5202 KNP. 5203 KNP. 5204 Jumlah 1 unit 1 unit 1 unit Makasar 4 Ka. Ktr. Kesyahbandaran Utama KNP. 5205 1 unit Belawan 5 KUPP. Kelas II Tual 6 Ka. KSOP. Kelas II Pontianak 7 Ka. KSOP. Kelas III Kupang 8 Ka. KSOP. Kelas III Tanjung Wangi 9 KUPP. Kelas II Saumlaki 10 Ka. KSOP. Kelas I Panjang KNP. 5206 KNP. 5207 KNP. 5208 KNP. 5209 KNP. 5210 KNP. 5211 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Gambar 2.9 Kapal Patroli Kelas V Alumunium b) Penyelesaian Kapal Patroli (1) Pembangunan baru 10 (sepuluh) unit Kapal Patroli kelas IV (selesai dibangun tahun 2015) Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV sebanyak 10 (sepuluh) unit Kapal Patroli fiberglass dibangun dengan rincian : (a) 2 (dua) unit dikerjakan oleh galangan kapal CV. Cisanggarung Putra Mandiri (b) 6 (enam) unit dikerjakan oleh galangan kapal PT. Mutiara (c) 2 (dua) unit dikerjakan oleh galangan kapal PT. Kawi Eka Karya Adapun penempatan kapal-kapal tersebut pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla antara lain : No 1 Ka. KSOP Kelas IV Pangkal Balam-Babel 2 KUPP Kelas II Tanah Grogot-Kaltim 3 Ka. Kesyahbandaran Utama Tanjung UPT Nama Kapal KNP. 486 KNP. 487 KNP. 488 Jumlah 1 unit 1 unit 1 unit II-8
No UPT Nama Kapal Jumlah Priok-DKI Jakarta 4 Ka. KSOP Kelas IV Kumai-Kalteng 5 KUPP Kelas II Amamapare-Papua Barat 6 KUPP Kelas III Amahai-Maluku 7 KUPP Kelas II Nabire-Papua 8 KUPP Kelas II Labuha/ Babang-Maluku KNP. 489 KNP. 490 KNP. 491 KNP. 492 KNP. 493 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Utara 9 KUPP Kelas III Belang-Sulut 10 KSOP Kelas IV Gorontalo-Gorontalo KNP. 494 KNP. 495 1 unit 1 unit (2) Pembangunan Baru 25 (dua puluh lima) unit Kapal Patroli Kelas V fiberglass Pembangunan Kapal Patroli Kelas V sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, yang dikerjakan oleh galangan kapal PT. Kelinci Mas Persada (5 unit), PT. Karya Tajur Tangsi (10 unit), PT. Kurnia Marina (5 unit), PT. Mina Anugrah Sukses (5 unit), dan ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla, yaitu : No 1 Ka. KSOP Kelas V Bagan Siapi-Api-Riau 2 KUPP. Kelas III Juwana-Jateng 3 Ka. KSOP. Kelas V Kalibaru-DKI Jakarta 4 Ka. KSOP. Kelas V Tanjung Pandan-Babel 5 KUPP. Kelas III Rembang-Jateng 6 Ka. KSOP. Kelas IV Bima-NTB 7 KUPP. Kelas III Nusa Penida-Bali 8 Ka. KSOP. Kelas V Pangkalan Bun-Kalteng 9 KUPP Kelas III Baranusa-NTT 10 KUPP Kelas III Kereng Bengkirai-Kalteng 11 KUPP. Kelas III Pantai Cermin-Sumut 12 KUPP. Kelas III Pulau Kampai-Sumut 13 KUPP. Kelas III Tanjung Tiram-Sumut 14 KUPP. Kelas III Sei Barombong-Sumut 15 KUPP. Kelas III Tanjung Sarang Elang- Unit Kerja Nama Kapal KNP. 5177 KNP. 5178 KNP. 5179 KNP. 5180 KNP. 5181 KNP. 5182 KNP. 5183 KNP. 5184 KNP. 5185 KNP. 5186 KNP. 5187 KNP. 5188 KNP. 5189 KNP. 5190 KNP. 5191 Jumlah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit II-9
No Unit Kerja Nama Kapal Jumlah Sumut 16 KUPP. Kelas III Awarange/ Barru-Sulsel 17 KUPP. Kelas II Tulahu-Maluku 18 KUPP. Kelas II Ulu Siau-Sulut 19 KUPP. Kelas II Polewali-Sulbar 20 KUPP. Kelas I Bau-Bau-Sultra 21 Ka. KSOP. Kelas V Meulaboh-NAD 22 KUPP. Kelas III Kuala Gaung-Riau 23 KUPP. Kelas III Kendawangan-Kalbar 24 KUPP. Kelas III Ketapang-Jatim 25 KUPP. Kelas III Sangkulirang-Kaltim KNP. 5192 KNP. 5193 KNP. 5194 KNP. 5195 KNP. 5196 KNP. 5197 KNP. 5198 KNP. 5199 KNP. 5200 KNP. 5201 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit (3) Penyelesaian Pembangunan 4 (empat) unit Kapal Patroli Kelas II Telah selesai dibangun Kapal Patroli Kelas II sebanyak 4 (empat) unit, dengan rincian antara lain: (a) 3 (tiga) unit dilaksanakan di Galangan Kapal PT. Karimun Anugrah penyelesaian pembangunannya dan telah mencapai tahap pekerjaan sebesar 100 % (seratus persen); sedangkan Sejati, telah dilaksanakan (b) Untuk 1 (satu) unit dikerjakan oleh Galangan Kapal PT. Daya Radar Utama. Penempatan lokasi untuk keempat kapal tersebut yaitu : Pangkalan Bitung, Pangkalan Tanjung Uban, Pangkalan Tanjung Perak, dan Pangkalan Tual. II-10
NO 1 2 3 4 c) Jumlah pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian kapal kenavigasian Rencana pembangunan kapal di lingkungan Ditjen Hubla ditargetkan sebanyak 10 unit dan terealisasi sebanyak 15 kapal dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.5 Rincian Rencana Penyelesaian Kapal Kenavigasian Pembangunan/ Lanjutan/ NO KEGIATAN UNIT 1 2 3 Pembangunan Kapal Induk Perambuan tahap I paket A dan paket B Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan (KPP) tahap I paket A dan paket B Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian tahap II paket A, paket B dan C 5 Unit 5 Unit 5 Unit c. Keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut Pada Tahun 2015 telah terjadi 6 (enam) kali gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut. Tabel 2.6 Gangguan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut Tahun 2015 NAMA, TIPE BENDERA NOMOR IMO KAPAL REHOBOT TANKER INDONESIA GLOBAL AQUARIUS CARGO PANAMA 9550436 CAPE MERCURY SINGAPURE 9150755 TANGGAL KEJADIAN 30 Januari 2015 30 Januari 2015 25 Februari 2015 POSISI KEJADIAN Sekitar Perairan Pulau Naim 01:64.N 103:33.11 E sekitar Perairan Kepri 01:04.24 U 103:36.24 T sekitar Perairan Kepri URAIAN KEJADIAN 2 Perahu dengan 8 OTK diindikasikan membajak kapal Diindikasikan pembajakan Diindikasikan dicuri AKSI NEGARA PANTAI Memantau, meningkatkan keamanan dan koordinasi dengan aparat keamanan Memantau, meningkatkan keamanan dan koordinasi dengan aparat keamanan Meningkatkan patroli dan koordinasi dengan keamanan lainnya KET. Jumlah kru 14 orang dan 2 ABK telah ditemukan di atas rakit di sekitar Pulau Naim Tidak ada informasi lainnya TRINIDAD LUXEMBURG MMSI 253272000 21 April 2015 01:09.32 U 103:56.54 T DISTRESS Diinformasikan ke UPT Ditjen Hubla II-11
NO 5 6 3. NAMA, TIPE BENDERA NOMOR IMO KAPAL TANGGAL KEJADIAN POSISI KEJADIAN URAIAN KEJADIAN AKSI NEGARA PANTAI KET. JOAQUIM TANKER 9133989 KM.HENDRIS ON Jenis Kapal Kayu 08 Agustus 2015 28 Oktober 2015 Selat Malaka 1 Mil, Utara Pelabuhan Harbour Bay Batam Kapal dibajak Dugaan Konsleting Listrik Koordinasi KSOP Dumai dengan Aparat LANAL dan LAN PLP Tg.Uban KN.Sarotama dan KN.Alugara melakukan Aksi Pemadaman Kapal telah ditarik ke Lanal Dumai 3 Orang ABK selamat Perhubungan Udara a. Program Keselamatan Penerbangan Dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan upaya peningkatan keselamatan penerbangan dengan melaksanakan : 1) Sertifikasi Pesawat Udara Tabel 2.7 Sertifikasi Pesawat Udara Total Aircraft Registered 1.510 unit Total Expired Certificate 368 unit Total Valid Certificate 1.142 unit Total Aircraft Registered by AOC 121 549 unit Total Aircraft Registered by AOC 135 317 unit Total Aircraft Registered by AOC 137, OC 91, Pilot School and FASI Total Aircraft Registered in 2015 276 unit 80 unit Total Aircraft Deregistered in 2015 35 unit Total Expired Certificate Less Than 3 Years 94 unit Total Expired Certificate More Than 3 Years 202 unit Civil Airplanes Serviceable 986 unit Civil Helicopters Serviceable 156 unit Sumber : Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara melaksanakan penegakkan hukum dan sanksi administratif terhadap operator penerbangan dengan melakukan sebagai berikut : II-12
Tabel 2.8 Penegakkan Hukum dan Sanksi Administratif No. Operator Penerbangan Sanksi Adminisratif 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. PT. Sigar Dirgajaya Utama (AMO 145) PT. Bhinneka Aviation Service (AMO 145) PT. Penerbangan Angkasa Semesta (AOC 135) PT. Asian One Air (AOC 135) PT. Elang Nusantara Airlines (AOC 135) PT. Nusantara Buana Air (AOC 135) PT. Asconusa Air Transport (AOC 135) PT. Manunggal Air Service (AOC 121) PT. Republix Express (AOC 121) PT. Mandala Airlines (AOC 121) PT. Merpati Nusantara Airlines (AOC 121) PT. Sky Aviation (AOC 121) PT. Sky Aviation (AOC 135) PT. Air Maleo (AOC 121) PT. Pacific Royal Airways (AOC 135) PT. Survey Udara Penas (AOC 135) PT. Asialink Cargo (AOC 121) PT. Wings Abadhi Airlines (AOC 121) PT. Mitra Aviasi Perkasa (PSC 141) PT. Bali International Flight Academy (PSC 141) Pelita Training Center (AMTO 147) PT. Star Aero Engineering (AMO 145) Pembekuan sementara Air Operator Maintenance (AMO) 2 Pembekuan Air Operator Certificate (AOC) 121 dan 135 sejumlah 3 operator penerbangan Pencabutan Air Operator Certificate (AOC) 121 dan 135 sejumlah 11 operator penerbangan kesatu Peringatan (dua) 2 kepada operator penerbangan (AOC 121), 2 (dua) sekolah penerbangan (PSC 141) dan 2 (dua) teknik sekolah penerbangan (AMTO 147 dan AMO 145). Sumber : Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara secara rutin melakukan ramp check pesawat udara dan surveillance di beberapa lokasi pada hari biasa dan hari besar. Terkait kecelakaan penerbangan Air Asia QZ8501 yang hilang kontak pada tanggal 28 Desember 2014, Direktorat Kelaikan Udara melakukan beberapa langkah tindak lanjut menerbitkan Surat Edaran antara lain : a) Surat Edaran mengenai Keselamatan Penerbangan saat beroperasi; b) Surat Edaran mengenai instruksi pelaporan insiden, Return to Apron (RTA), Return to Base (RTB) dan Diversion; c) Pemeriksaan langsung ke beberapa Flight Operations Office (Flops) Maskapai Penerbangan di Cengkareng dan Surabaya; d) Ramp check Pesawat di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Halim PK (seluruh pesawat khusus untuk Indonesia Air Asia/ IAA) ; II-13
e) Ramp Check khusus Narkoba di Bandara Ngurah Rai dan Soekarno- Hatta; f) Pengarahan terkait Aspek Keselamatan dan Keamanan Penerbangan pada seluruh Direktur Operasi Maskapai Penerbangan, Angkasa Pura dan LPPNPI; g) Melakukan special safety audit terhadap Indonesia Air Asia (IAA). 2) Sertifikasi dan Register Pada Bandar Udara Umum dan Khusus, Register Heliport Baik Penerbitan (Initial) Maupun Perpanjangan (Recurrent) Yang Dilaksanakan Sebagai Berikut : Tabel 2.9 Sertifikasi dan register bandar udara, heliport, dan helideck KEGIATAN INITIAL RECURRENT JUMLAH Sertifikasi bandar udara Register bandar udara niaga umum Register bandar udara bukan niaga (khusus) Heliport Helideck Elevated Heliport Surface Level Shipboard Heliport 7 7 1 7 2 7 4 11 24 1 3 - - 1 - 31 8 4 7 2 7 5 11 Sumber : Direktorat Bandar Udara 3) Progres USOAP/UNI EROPA dan FAA a) Audit ICAO pada 8 (delapan) area yang telah ditindaklanjuti dengan Rencana Tindak Perbaikan (Correction Action Plan) yaitu : (1) Primary Aviation Legislation (LEG); (2) Civil Aviation Organization (ORG); (3) Personnel Licensing and Training (PEL); (4) Aircraft Operations (OPS); (5) Airworthiness of Aircraft (AIR); (6) Aircraft Accident and Incident Investigation (AIG); (7) Air Navigation Services (ANS); (8) Aerodromes and Ground Aids (AGA). Dengan memberikan tanggapan melalui rencana tindak perbaikan (Corrective Action Plan) yang mencakup rincian lengkap agar dapat menyelesaikan temuan ICAO secara efektif. Rencana tindak atas hasil audit ICAO USOAP sampai dengan 19 November 2015 telah disetujui sebesar 96,22% fully address dan off-site evaluation telah diajukan bulan September 2015. b) Terkait dengan Larangan Terbang oleh Uni Eropa : II-14
(1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengikuti ASC (Air Safety Committee) Meeting tanggal 24 - 25 November 2015 di Brussels-Belgia dan mengajukan Maskapai Penerbangan Nasional untuk dilepaskan dari daftar larangan terbang yaitu Citilink, Lion Air dan Batik Air; (2) Hasil dari ASC meeting tersebut akan ditindaklanjuti dengan verifikasi terhadap 3 (tiga) maskapai penerbangan nasional tersebut pada bulan April tahun 2016; ASC meeting pada Ditjen Perhubungan Udara akan mengajukan tambahan 4 (empat) maskapai penerbangan nasional untuk diusulkan agar dapat dilepas dari daftar larangan terbang. (3) Direncanakan bulan Juni 2016, c) FAA : (1) Hasil review pada bulan Mei 2015 terdapat 21 temuan dan telah ditindaklanjuti pada bulan September 2015 sebanyak 20 temuan dan 1 (satu) temuan terkait Law Enforcement Procedure. (2) Status penyelesaian Corrective Action Plan hasil FAA Technical Review 2015 terkait Law Enforcement Procedure ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SKEP Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 623 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penerbangan tanggal 29 Oktober 2015. (3) Rencana pelaksanaan International Aviation Safety Assessement (IASA) pada 28 Februari 2016. Grafik 2.1 Status Corrective Action Plan (CAP) : 98,61% Fully Addressed II-15
Grafik 2.2 Detail CAPs Progress Made by State Based on Area Grafik 2.3 Grafik Detail Cap Progress Made by State Based on Critical Element 4) Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Tahun 2015 telah melaksanakan operasi penerbangan kalibrasi sejumlah 1.660,58 jam terbang pada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Airnav Indonesia, PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) serta bandar udara khusus sebagai berikut : Tabel 2.10 Pelaksanaan Operasi Penerbangan Balai Besar Fasilitas Kalibrasi Penerbangan Kegiatan Pelaksanaan kalibrasi Jam Terbang Kegiatan 1.377,18 jam Flight Training Jam Terbang 23,40 jam Surveilance Check Test Flight 240,35 jam Charter Flight 3,35 jam Test Flight Console 7,85 jam 2,15 jam; Proficiency Check 6,30 jam Sumber : Balai Besar Fasilitas Kalibrasi Penerbangan II-16
5) Uji Kontingensi Narkoba a) Pelaksanaan Pengujian Narkoba: Tabel 2.11 Pengujian Narkoba No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Personil Penerbang Calon penerbang Cabin Crew Calon Cabin Crew Flight Operation Officer Calon FOO PKP-PK, ATC Jumlah 1.261 orang 913 orang 459 orang 674 orang 4 orang 299 orang - Sumber : Balai Kesehatan Penerbangan Terkait penanganan kasus personil penerbangan yang positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan uji tes narkoba di kantor Balai Kesehatan Penerbangan yaitu sebanyak 6 (enam) orang. b) Random check Narkoba di Bandar Udara dan Pesawat Udara Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala BNN Nomor PM 9 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 Tanggal 30 Januari Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Transportasi Darat, Laut Udara dan Kereta Api selama kurun waktu Tahun 2015, Balai Kesehatan Penerbangan telah melakukan pemeriksaan Narkoba melalui ramp check di 35 bandar udara sejumlah 3.002 orang. 2012 tentang Pencegahan dan Gambar 2.10 Menteri Perhubungan Mengunjungi Balai Kesehatan Penerbangan b. Program Keamanan Penerbangan Nasional Dalam rangka meningkatkan keamanan penerbangan di seluruh Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (revisi PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional). Program Keamanan Penerbangan Nasional bertujuan: melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di Indonesia melalui II-17
pemberian regulasi, standar dan prosedur serta perlindungan yang diperlukan bagi penumpang, awak pesawat udara, personil di darat dan masyarakat dari tindakan melawan hukum. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan beberapa kegiatan di bidang keamanan penerbangan sebagai berikut : (1) Pengesahan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) Kewajiban penyusunan Airport Emergency Planning merupakan persyaratan yang diatur dalam ICAO Airport Sevice Manual Document 9137-AN 898 part 7 tentang Airport Emergency Planning dengan melakukan pembinaan meliputi peningkatan kemampuan personil PKP- PK, peningkatan peralatan PKP-PK dan Persyaratan Standar Operasi yang diharapkan adanya nilai tambah untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Tabel 2.12 Pengesahan Dokumen AEP No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bandar Udara Bandar Udara Blimbingsari- Banyuwangi Bandar Udara Aroepalla- Selayar Bandar Udara Sultan Bantilan-Tolitoli Bandar Udara Cakrabuana- Cirebon Bandar Udara Sultan Babullah-Ternate Bandar Udara Jos Orno Imsula-MOA Bandar Udara Kuabang-Kao No 10 11. 12. 13. 14. 15. Bandar Udara Bandar Udara Cut Ali-Tapak Tuan Bandar Udara Silampari Bandar Udara Andi Jemma- Masamba Bandar Udara Tambolaka- Waikabuba Bandar Udara Seko Bandar Udara Legaligo-Boa 7. 8. 9. Bandar Udara Japura-Rengat Bandar Udara Haluoleo- Kendari 16. 17. 18. Bandar Udara Rendani- Manokwari Bandar Udara Tempuling- Riau Bandar Udara Tuhup-Murung Raya Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan (2) Perizinan di Bidang Keamanan Penerbangan, Pelayanan Darurat dan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya yaitu sebagai berikut : (a) Izin Angkutan Dangerous Goods pada 33 (tiga puluh tiga) lembaga: Tabel 2.13 Izin Angkutan Dangerous Goods No. Operator Penerbangan No. Operator Penerbangan 1. 2. 3. Cardig Air dari Halim Perdana Kusuma Lutfansha Air dari Soekarno Hatta Garuda Indonesia all route 18. 19. Raya Airways dari Soekarno- Hatta Alfa Trans Dirgantara dari Sentani II-18
No. Operator Penerbangan No. Operator Penerbangan 4 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Garuda Indonesia dari Ngurah Rai (Khusus Oxygen Compress) Garuda Indonesia dari Soekarno- Hatta (Khusus Oxygen Compress) Dimonim Air dari Sentani dan Nabire Qantas Airways dari Soekarno-Hatta Air Maleo dari Halim Perdana Kusuma All Nippon Airways dari Soekarno- Hatta Singapore Airline dari Soekarno- Hatta Cathay Pacific dari Soekarno-Hatta Etihad Airways dari Soekarno-Hatta Trigana Air dari Sentani Aviastar dari Nabire Transnusa dari Bali dan Kupang Pegasus Air Service dari Nabire Jhonlin Air Transport dari Timika 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Alda Trans Papua dari Sentani Susi Air dari Sentani Deraya Air dari Sentani Eva Airways dari Soekarno- Hatta Sriwijaya Air dari dan ke Timika Royal Brunei dari Soekarno- Hatta Vietnam Airline dari Soekarno- Hatta Tri MG Airline dari Balikpapan, Halim dan Sentani Philipines Soekarno-Hatta My Indo Airline dari Sentani Pegasus Air Service dari Timika Cardig Air dari Sentani Susi Air dari Nabire Trigana Air dari Timika, Nabire dan Wamena Airline dari Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan (b) Pengesahan Dangerous Goods Handling Manual 15 (lima belas) operator penerbangan Tabel 2.14 Pengesahan Dangerous Goods HM No Operator Penerbangan 1 Lufthansa German Airlines 2 All Nippon Airlines Singapore Airlines 3 4 Etihad Airways 5 Trigana Air 6 Aviastar 7 Jhonlin Air Transport 8. Transnusa Aviation Mandiri Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan No Operator Penerbangan 9. Raya Airways 10. Alfa Trans Dirgantara 11. Susi Air 12. Eva Airways 13. Royal Brunei Airlines 14. Tri MG Airlines 15. Vietnam Airlines (c) Sertifikat pemeriksaan keamanan pos dan kargo pada 7 perusahaan Tabel 2.15 Pemeriksaan keamanan pos dan kargo No. Perusahaan Pos dan Kargo Status 1. PT. Birotika Semesta 2. PT. Apollo Kualanamu 3. PT. Adhya Avia Prima Cabang Baru (PKKP saja yang baru) update PKKP Cabang Baru (PKKP saja yang baru) II-19
No. Perusahaan Pos dan Kargo Status 4. PT. Citra Lintas Angkasa Cabang Baru (PKKP saja yang baru) 5. PT. Ghita Avia Trans PKKP sudah di sahkan Dirjen (Perpanjangan) PKKP sudah di sahkan Dirjen (Perpanjangan) PKKP sudah di sahkan Dirjen (Perpanjangan) 6. PT. Fajar Anugrah Semesta 7. PT. Duta Angkasa Prima Kargo Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan (d) Sertifikat lembaga diklat pada 25 (dua puluh lima) lembaga diklat PKP-PK dan Salvage, Aviation Security Tabel 2.16 Sertifikat Lembaga Diklat Bidang Keamanan No 1. Unit DIKLAT PT. AP II (Persero) Lembaga Diklat No 14. Center For Excelence - AP I Lembaga Diklat 2. PT. Pradana Satya Jaya 15. PT. Cahaya Trans Nusantara (CTNUSA) 3. PT. Farin Training Center 16. PT. Cahaya Trans Nusantara (CTNUSA) 4. Gapura Learning Center PT. Gapura Angkasa 5. Gapura Learning Center PT. Gapura Angkasa 17. PT. Prathita Titian Nusantara (PTN) 18. PT. Prathita Titian Nusantara (PTN) 6. LPP Lima Widya 7. Bali Aviation Training Center 19. Learning Center PT. JAS Tbk 20. Learning Center PT. JAS Tbk (BATC) 8. Lion Training Center (LTC) / (ATC) 9. PT. NURMA 8. Lion Training Center (LTC) / (ATC) 9. PT. NURMA PT. Triando Mandiri Investama (PSPP) 22. PT. Bina Kerja Cemerlang (BIJAC) 10. PT. NURMA 11. BPPP Curug 23. Aviation Training Centre (ATC) 24. PT. Quarta Aviation Training Center 12. BPPP Curug 25. PT. Quarta Aviation Training Center 13. BPPP Curug Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan (e) Airport Security Programme pada 20 Bandar Udara Tabel 2.17 Airport Security Programme No. Bandar Udara No. Bandar Udara 1. Bandar Udara Ahmad Yani- Semarang (Amandement) 11. Bandar Udara SM. Kaharuddin (Initial) II-20
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bandar Udara Adi Sumarmo-Solo (Amandement) Bandar Udara Adi Sucipto- Jogjakarta (Amandement) Bandar Udara El Tari-Kupang (Amandement) Bandar Udara Pattimura-Ambon (Amandement) Bandar Udara Syamsuddin Noor- Banjarmasin (Amandement) Bandar Udara Frans Kaisiepo-Biak (Amandement) Bandar Udara Douw Aturure- Nabire (Amandement) Bandar Udara Kuala Pembuang (Amandement) 10. Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri- Palu (Amandement) 12. Bandar Udara Wamena (Initial) 13. Bandar Udara Babullah- Ternate (Amandement) 14. Bandar Udara Haluoleo- Kendari (Initial) 15. Bandar Udara Soekarno- Hatta-Jakarta (Amandement) 16. Bandar Udara Sentani- Jayapura (Amandement) 17. Bandar Udara Mopah- Merauke (Initial) 18. Bandar Udara Cakrabuana (Initial) 19. Bandar Udara Aroepalla- Selayar (Initial) 20. Bandar Udara Tunggul Wulung-Cilacap (Initial) Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan (f) Aircraft Operator Security Programme (AOSP) 12 operator penerbangan Tabel 2.18 AOSP No. Airline No. Airline 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan Firefly Air France Lufthansa Kalstar Raya Airways Alda Trans Papua 7. 8. Wings Air 9.. Indonesia Air Asia 10. Garuda Indonesia 11. Royal Jordanian 12. Nam Air Lion Air (3) Rekapitulasi Penerbitan Lisensi Pelayanan PKP-PK dan Salvage Tabel 2.19 Penerbitan Lisensi PKP-PK dan Salvage No. Penerbitan Lisensi di Unit Kerja Basic Junior Jumlah Personel Senior TPK. PK Salvage Total 1 UPBU 94 117 73 32
316 2 PT. Angkasa Pura I 122 20 7
21 170 3 PT. Angkasa Pura II 49 41 46
4 140 4 Badan Usaha Bandar 14 14 II-21
No. Penerbitan Lisensi di Unit Kerja Basic Junior Jumlah Personel Senior TPK. PK Salvage Total Udara (BUBU) TOTAL 279 178 126 32 25 640 Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan (4) Perpanjangan Lisensi Pelayanan PKP-PK dan Salvage Tabel 2.20 Perpanjangan Lisensi PKP-PK No. Perpanjangan Lisensi di Unit Kerja Jumlah Personel Basic Junior Senior TPK. PK Salvage Total 1 UPBU 83 34 52
169 2 PT. Angkasa Pura I 147
115
25 287 3 PT. Angkasa Pura II 97 49 202
79 427
4 Bandara Khusus 33
33 TOTAL
360 83
369
104 916 Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan (5) Penambahan peralatan keamanan penerbangan di UPBU (a) Pemasangan perimeter Intruder Detection System (PIDS) di Bandar Udara Palu dan Gorontalo. (b) Pemasangan X-Ray dan WTMD di 9 (sembilan) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) : Langgur, Namniwel, Moa, Larat, Tebelian, Waisai, Anambas, Sabang, dan Wakatobi. (c) Explosive Trace Detector (ETD) di 3 (tiga) UPBU : Wamena, Sorong dan Atambua. (d) CCTV di 9 (sembilan) UPBU : Muara Bungo, Melak, Susilo Sintang, Sumbawa, Nunukan, Mamuju, Sibolga dan Bau-bau, Buol. Adapun upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan keamanan di bandar udara adalah dengan melakukan : Instalasi Pagar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara. 4. Perkeretaapian Kereta api mempunyai keunggulan dibanding dengan transportasi lain yaitu penyelenggaraan pengangkutan dalam jumlah besar atau banyak, efisiensi dalam konsumsi BBM dan penyebaran polusi yang paling rendah dibandingkan moda angkutan lain, sudah selayaknya didukung didalam upaya perbaikan dan pengembangannya. II-22
Penyelenggaraan perkeretaapian saat ini, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tidak lagi monopoli pelaksanaannya, dalam arti pihak swasta yang berbadan hukum Indonesia dimungkinkan untuk menjadi penyelenggara yang meliputi penyelenggara prasarana, penyelenggara sarana, ataupun sekaligus penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian. Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bahwa aspek Keselamatan Perkeretaapian merupakan hal yang menjadi prioritas dengan ditunjang oleh semua aspek dalam penyelenggaraan perkeretaapian, yaitu aspek sarana, prasarana, operasional dan SDM. Penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian wajib melakukan pemeriksaan dan perawatan agar sarana dan prasarana perkeretaapian tetap dalam kondisi yang laik operasi. Dalam aspek operasional dan aspek SDM, penyelenggara wajib melakukan pembinaan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari segi regulator, peningkatan keselamatan merupakan hal yang pokok, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian menetapkan standar, pedoman dan ketentuan yang harus dilakukan oleh operator. Disamping itu juga pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengujian dan sertifikasi terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian yang akan dioperasikan serta SDM perkeretaapian. Dengan demikian setidaknya ada jaminan keselamatan untuk pengoperasian kereta api. Dalam rangka peningkatan keselamatan di bidang SDM, operator wajib menggunakan SDM yang memenuhi kualifikasi keahlian atau kecakapan sesuai dengan bidang kerjanya. SDM perkeretaapian yang telah mengikuti pelatihan dan memenuhi kualifikasi keahlian atau kecakapan diberikan sertifikat dari pemerintah atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi persyaratan akreditasi. Sertifikat untuk kualifikasi kecakapan atau keahlian wajib dimiliki SDM perkeretaapian, seperti sertifikat Awak Sarana, sertifikat Pemimpin Perjalanan Kereta Api (PPKA), serta sertifikat Penjaga Pintu Perlintasan. Sertifikasi SDM Perkeretaapian dari tahun 2011 - 2015 sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 2.21 Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian yang diterbitkan Ditjen Perkeretaapian 2011-2015 No. Jenis Sertifikat Kecakapan SDM Perkeretaapian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1 Masinis 182 1.372 356 181 299 2 Asisten Masinis 178 587 277 265 600 3 4 5 PPKA (Pengatur Perjalanan KA) PJL Perlintasan) JPJ (Juru Pemeriksa Jalan) (Penjaga Pintu 340 924 451 0 0 0 896 591 114 500 344 0 283 205 232 II-23
No. Jenis Sertifikat Kecakapan SDM Perkeretaapian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 6 7 8 9 Penguji Perkeretaapian Penguji Prasarana Perkeretaapian Inspektur Sarana Perkeretaapian Inspektur Prasarana Perkeretaapian Auditor Perkeretaapian Sarana 32 62 17 31 0 0 0 0 0 0 0 0 20 38 0 0 1 3 1 3 10 41 0 0 0 4 Jumlah 2.258 1.959 2.237 1.348 1.631 Mengingat pergerakan/ frekuensi perjalanan KA yang cukup padat dengan lintas yang padat serta masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan transportasi serta adanya faktor eksternal (banjir, longsor, dan lain -lain) maka kejadian kecelakaan KA tidak mustahil akan terjadi. Berikut ini data kecelakaan dari tahun 2011 - 2015 : Tabel 2.22 Jumlah dan Jenis Kecelakaan Angkutan Kereta Api Tahun 2010-2015 No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Tabrakan KA Dengan KA Kejadian 3 1 2 0 1 5 2 Accidents Between Trains Against Trains Tabrakan KA Dengan Kendaraan Accidents Between Trains Against Vehicles Accident Kejadian Accident 26 22
3 Anjlokan 4 5 6 Derailment Terguling Rolling Banjir / Longsor Flood / Lanslide Lain-lain Others Kejadian Accident Kejadian Accident Kejadian Accident Kejadian Accident 25 4 6 4 23 2 1 6 21 2 4 2 25 1 7 6 33 0 2 3 68 0 0 0 TOTAL Kejadian 68 55 31 39 39 73 Pada tahun 2015 jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 73 kejadian atau mengalami kenaikan 46,58 % dari tahun sebelumnya. Dari jumlah kejadian tersebut, anjlokan II-24
merupakan kejadian terbanyak dengan 68 kejadian atau 93,15 % dari total kejadian kecelakaan tahun 2015. Tabel 2.23 Rate Of Accident TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 JUMLAH KECELAKAAN 33 31 39 39 73 KM TEMPUH 50.140.079 65.635.028 53.961.479 60.363.012 63.710.056 RoA (Rate Of Accident) 0,66 0,47 0,72 0,65 1,15 Sumber : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Untuk pemenuhan pedoman standar keselamatan perkeretaapian pada Tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian, dimana dalam peraturan tersebut mengatur bahwa Penyelenggara sarana dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam peroperasiannya wajib memenuhi standar keselamatan. Berikut ini merupakan Bagan Standar Keselamatan Perkeretaapian. Gambar 2.11 Bagan Standar Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian juga menerapkan Penggunaan Rekayasa Teknologi guna menunjang Faktor Keselamatan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kereta api, dalam hal ini penerapan penggunaan rekayasa teknologi antara lain : a. Melanjutkan Penerapan/Pemasangan SKKO/ATP Lintas Utara dan Lintas Selatan Jawa; II-25
5. b. Pemasangan SKKO/ATP untuk Jabodetabek (Spektek SKKO/ATP) untuk Jabodetabek diusulkan selevel dengan ATCS level 1; c. Pemasangan ATP di Sarana; d. Pemasangan alat pemantau pergeseran tanah/ longsor; e. Pemantauan Batas Kecepatan Kereta api; f. Pemasangan CCTV untuk membantu pemantauan di stasiun, perlintasan, dan jalur KA. Subsektor Penunjang a. Studi Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Badan Litbang Perhubungan terkait dengan Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebanyak 47 studi dengan judul sebagai berikut. telah melakukan Studi Tabel 2.24 Studi Peningkatan Keselamatan dan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Tahun 2015 STUDI JUDUL STUDI Peningkatan Keselamatan dan Keamanan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Studi Aplikasi Pencatatan dan Verifikasi Kendaraan Masuk dan Keluar Wilayah. Profil Pengujian Kendaraan Bermotor. Penyelenggaraan Sistem Bermotor di Jalan. Penelitian Pengembangan Pendeteksi Dini Longsoran dan Anjlogan Pada Prasarana Kereta Api. Penyusunan Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Pengujian Kendaraan Bermotor. Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan Propinsi pada Ruas Jalan Patuk - Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul. Kajian Fasilitas perlengkapan dan pendukung jalan di kota Wonosari Kabupaten Gunung Kidul (Ruas Jalan Agus Salim - Sugiyapranata). Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jalan Bab Keselamatan. Analisis Walkability Dalam Upaya Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Pejalan Kaki di Stasiun Bogor dan Bandung. Penimbangan Kendaraan tentang Lalu-Lintas dan Angkutan 10. Studi Karakteristik dan Persepsi Pengguna Sepeda Motor Pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2015 (Bekasi - Brebes). 11. Studi Karakteristik dan Persepsi Pengguna Sepeda Motor Pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2015 (Cirebon - Subang). 12. Kajian Penertiban Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) di Wilayah Kota Cirebon. II-26
STUDI JUDUL STUDI 13. Kajian Peningkatan Fasilitas Pejalan Kaki di Perkotaan Wonosari. 14. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Magelang. 15. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Cimahi. 16. Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Keselamatan Berlalu-Lintas di Kota Bogor. 17. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Kediri. 18. Kajian Audit jalan Guna Mengurangi Rawan Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Ciamis. 19. Studi Penyusunan Profil Keselamatan Transportasi Darat di Kota Mataram. 20. Studi Bidang Keselamatan Lalu-Lintas di Kota (Solok) Padang. 21. Studi Profil Bidang Keselamatan Lalu-Lintas di Kota Banjarbaru. 22. Analisis Tingkat Keselamatan Transportasi Indonesia. 22. Analisis Tingkat Keselamatan Transportasi Indonesia. 23. Peningkatan Keselamatan Lalu-Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kota Batam (Studi Kasus di Jalan Umum Barelang). 24. Penelitian Pengembangan Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut di Indonesia. 25. Penelitian Standar Kapal dan Alur Pelayaran Pada Simpul Jaringan Trayek Utama (Trunk Route). 26. Kajian Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Peralatan Laut dan Keselamatan Pada Moda Transportasi Penyeberangan di Provinsi Maluku. 27. Kajian Analisis Pemilihan Lokasi Pengganti Pelabuhan Cilamaya. 28. Kajian Kewenangan Statutori Kapal Berbendera Indonesia Yang Berlayar Ke Luar Negeri. 29. Kajian Dampak Pengerukan dan Reklamasi Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan di Indonesia. 30. Penelitian Pengembangan Software untuk Metoda Analisa Damage Tolerance Repair Struktur Pesawat Terbang (Swakelola). 31. Penelitian Implementasi ADS-B di Indonesia (Swakelola). 32. Studi Kebutuhan Peralatan dan SDM Balai Penelitian Teknologi Keselamatan Penerbangan (Swakelola). 33. Pengkajian Peningkatan Fungsi Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Kantor Otoritas Bandara di Bandar Udara Sultan Hasanuddin-Makassar. 34. Pengkajian Faktor Frekuensi Insiden dan Kecelakaan Terhadap Pemilihan Maskapai Penerbangan. 35. Kajian Manajemen Pergerakan Kendaraan di Apron Bandar Udara Dalam Meningkatkan Keselamatan Penerbangan. 36. Kajian Optimalisasi Peran Kantor Otoritas Bandara Dalam II-27
STUDI JUDUL STUDI Rangka Pelaksanaan Tugas/ Fungsi Pengawasan Pada Bandara Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU). 37. Kajian Rasio Beban Kerja SDM Kantor Otoritas Bandara Terhadap Tugas dan Fungsi Pengawasan Pada Bandara. 38. Kajian Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Keamanan di Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo. 39. Kajian Sistem Pengamanan di Sekitar Wilayah Kerja Bandar Udara. 40. Kajian Penerapan SMS di Bandar Udara Raden Inten II- Lampung. 41. Evaluasi Kinerja Petugas Keamanan Bandar Udara Raden Inten II-Lampung. 42. Kajian Crashworthiness Pada Struktur Pesawat Udara. 43. Kajian Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Haluoleo Kendari. 44. Kajian Pemotongan Bukit di Bandar Udara Sebagai Standar Keselamatan Penerbangan. 45. Kajian Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Wunopito Lewoleba Kabupaten Lembata. 46. Kajian Analisis Faktor yang Mempengaruhi Hasil Kerja ATC di Bandar Udara. 47. Distribusi Pengguna (CL) dalam Commuter Pemanfaatan Fasilitas Publik Pejalan Kaki Mencapai Objek Wisata Kebun Raya Bogor. Line 48. Sistem Informasi Pergudangan di Palembang. b. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal 1) Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal Selama tahun 2015 Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melimpahkan berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal kepada Mahkamah Pelayaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) berkas terdiri dari : Tabel 2.25 Berkas BAPP Kecelakaan Kapal yang diterima Mahkamah Pelayaran 2015 No. Uraian Jumlah 1 Tenggelam 14 2 Kandas 5 3 Terbakar 4 4 Tubrukan 7 5 Lain-Lain 2 Jumlah 32 II-28
Selama tahun 2015 Mahkamah Pelayaran telah menindaklanjuti dan menyelesaikan berkas perkara kecelakaan kapal yang meliputi tunggakan perkara tahun 2014 sebanyak 14 berkas dan berkas BAPP tahun 2015 sebanyak 5 berkas BAPP dari 32 berkas BAPP, sehingga keseluruhan berkas yang telah diputus oleh Mahkamah Pelayaran sebanyak 19 berkas. Tabel 2.26 Rekapitulasi berkas BAPP Mahkamah Pelayaran 2015 No Uraian Jumlah Keterangan 1 BAPP tunggakan 2014 14 14 BAPP Tunggakan 2014, telah diputus di tahun 2015 2 BAPP tahun 2015 32 5 BAPP telah diputus tahun 2015, proses 27 penjadwalan sidang dan proses persidangan BAPP dalam Jumlah BAPP yang diproses Mahpel 46 Tahun 2015 diputus 19 berkas, 27 berkas BAPP proses persidangan untuk tahun 2016 dalam Selama tahun 2015 Mahkamah Pelayaran telah menyelesaikan putusan sebanyak 19 putusan sebagai berikut : Tabel 2.7 Jumlah Putusan Mahkamah Pelayaran 2015 No. Uraian Jumlah 1 Tenggelam 9 2 Kandas 2 3 Terbakar 3 II-29
No. Uraian Jumlah 4 Tubrukan 3 5 Lain-Lain 2 Jumlah 19 Sumber : Mahkamah Pelayaran Grafik 2.4 Putusan Mahkamah Pelayaran Tahun 2015 2) Penugasan Tim Majelis Mahkamah Pelayaran pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal di daerah Dalam keadaan tertentu di mana para pihak tidak dapat hadir di Jakarta teknis maupun ekonomi, Mahkamah disebabkan karena kendala Pelayaran dapat melaksanakan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal di daerah/ tempat kejadian kecelakaan kapal (Locus Delicti), sebagai salah satu alternatif Proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal. Prosedur dan tata cara persidangan pada prinsipnya sama dengan sidang yang dilaksanakan di kantor Mahkamah Pelayaran di Jakarta, hanya lokasi tempat pelaksanaan sidang di daerah. Pada tahun 2015 dilaksanakan persidangan pada Kantor Kesyahbandaran Utama/ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/ Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan 20 kali persidangan sebagai berikut : Tabel 2.28 Pelaksanaan Persidangan Lanjutan Kecelakaan Kapal di Daerah-Daerah pada Tahun 2015 NO TEMPAT SIDANG WAKTU KASUS KECELAKAAN KAPAL 1 2 3 4 KSOP Kupang KSOP Gresik KSU Surabaya KSOP Pulau Sambu 19-21 Jan 15 04- 06 Feb 15 Kandas KM. Dewaruci Jaya 25 - 27 Maret 2015 14-16 April Tenggelam KM. Jala Sejahtera 2 Tenggelam KM. Asia Dua Terbalik TK. Sri Yaris ditunda KT. II-30
NO TEMPAT SIDANG WAKTU KASUS KECELAKAAN KAPAL 5 6 KSOP Jambi KSOP Merauke Cahaya Perkasa 2015 TK. Sumber Cipta II menubruk 11-13 Mei 2015 tiang jembatan 25-29 Mei 15 Tubrukan KM. Tatamailau Vs KM. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KSOP Banjarmasin KSOP Gresik KSOP Balikpapan UPP Sungai Danau Satui KSOP Kupang UPP Kelas III Kalbut, Situbondo KSU Belawan KSU Belawan KSOP Kotabaru KSOP Samarinda KSOP Tembilahan/KSOP Pekanbaru KSOP Kelas II Palembang 10-12 Juni 2015 15-17 Juni 2015 05-07 Agt15 12-14 Agt 15 Patar Tenggelam KT. KSA I menunda TK. RMN 362 Tenggelam KM. Pertama-I Kandas LCT. Agung Samudera Tenggelam LCT. Nunukan Jaya I 19-21 Agt 15 26-28 Agt 15 01-04 Sep 15 01-04 Sep 15 07 - 09 Okt 15 20 - 23 Okt 15 28 - 30 Okt 15 Terbakar KM. Nemberela Tenggelamnya KLM. Karya Utama II Tenggelam KM. Kumala Endah Tenggelam KT. Maiden Nautica Tenggelam KM. Andromeda Tubrukan KM. Fortune dengan Jetty Conveyor Tenggelam KT. Asenho-296 10-13 Nov 15 Tubrukan KM. Sinar Jimbaran Vs KM. Mochtar Prabu Mangkunegara 19 20 UPP Bajoe UPP Kelas III Buleleng 18-20 Nov 15 Kandasnya KMP. Kota Muna 15-17 Des 15 Kandasnya Km. Anugerah Abadi-I Gambar 2.12 Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Pertama-1 di KSOP Gresik, Jawa Timur, 2015. II-31
3) Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal di Jakarta Dalam beberapa kasus kecelakaan kapal yang ditangani Mahkamah Pelayaran dilaksanakan proses persidangan di Kantor Mahkamah Pelayaran di Jakarta. Sidang tersebut meliputi Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tahap I ataupun Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tahap II. Sidang Tahap II dilaksanakan bertujuan guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait kasus kecelakaan kapal karena belum lengkapnya keterangan yang diperoleh dari Tersangkut (Nakhoda, Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal) serta para Saksi dan Saksi Ahli pada waktu Sidang I karena tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 17 kali proses Sidang Pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta sebagai berikut : a) Sidang I Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelam KM. Jala Sejahtera 2 pada tanggal 21 januari 2015 b) Sidang I Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Miring dan terbaliknya KM. BJL I pada tanggal 3 Februari 2015 c) Sidang I Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelam KM. Asia Dua pada tanggal 25 Februari 2015 d) Sidang I Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM. Buddy Rakhmadi pada tanggal 17 Maret 2015 e) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Jala Sejahtera pada tanggal 26 Februari 2015 f) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Kandasnya KM. Dewaruci Jaya pada tanggal 3 Maret 2015 g) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal terbakarnya KM. Buddy Rakhmadi pada tanggal 28 April 2015 h) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan kapal terbaliknya TK. Sri Yaris ditunda KT. Cahaya Perkasa pada tanggal 4 Mei 2015 i) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelamnya TB. KSA I pada tanggal 30 Juni 2015 j) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelamnya KM. Pertama I pada tanggal 1 Juli 2015 k) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tubrukannya KM. Tatamailau VS KM. Patar pada tanggal 3-4 Agustus 2015 l) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelamnya KM Pertama I pada tanggal 10 Agustus 2015 m) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal terbakarnya KM. Nemberela pada tanggal 1 September 2015 n) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelam Karya Utama II pada tanggal 22 September 2015 II-32
c. o) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelam LCT Nunukan Jaya I pada tanggal 6 Oktober 2015 p) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelam KM. Kumala Endah pada tanggal 19 Oktober 2015 q) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelam KM Andromeda XXII pada tanggal 25 November 2015 Gambar 2.13 Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Asia Dua di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta, 2015. Investigasi Kecelakaan Transportasi Selama Tahun 2015, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melaksanakan program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Pelaksanaan tugas utama investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi dijabarkan menjadi tugas masing-masing Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi yang dapat diuraikan sebagai berikut : Secara keseluruhan Komite Nasional Keselamatan Transportasi melaksanakan investigasi terhadap 51 (lima puluh satu) kecelakaan pada semua moda transportasi yang terdiri dari 7 (tujuh) kecelakaan Perkeretaapian, 11 (sebelas) kecelakaan Pelayaran 28 (dua puluh delapan) kecelakaan penerbangan dan 5 (lima) kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan. Sementara jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh KNKT selama periode 2015 berjumlah 82 (delapan puluh dua) rekomendasi keselamatan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) rekomendasi pada moda perkeretaapian, 25 (dua puluh lima) rekomendasi moda penerbangan dan 22 (dua puluh dua) rekomendasi moda transportasi lalu-lintas dan angkutan jalan. II-33
Grafik 2.5 Jumlah Kecelakaan Yang Diinvestigasi KNKT Tahun 2015 1) Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Perkeretaapian Pada Tahun 2015, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretapiaan melaksanakan investigasi terhadap 7 (tujuh) kecelakaan Perkeretaapian dengan menghasilkan 18 rekomendasi keselamatan. Adapun jumlah produksi atau kilometer tempuh yang dihasilkan moda transportasi kereta api sepanjang tahun 2015 adalah sebesar 62.618.416 km, naik sebesar 3,7% dari tahun 2014 yang mencapai 60.363.012 km. Kecelakaan Perkeretaapian yang diinvestigasi KNKT sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2.29 Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2015 No Tanggal Nama KA Lokasi Kategori Faktor Penyebab Utama 1. 19 Februari 2015 2911 KA angkutan barang isi CPO Km 10+690 emplasemen St. tidak Titipapan difungsikan stasiun, lintas St. Medan - St.Belawan, I Medan, Divisi Regional Sumatera Utara yang sebagai Anjlokan Prasarana 2 23 Mei 2015 KA Bangunkarta dengan KA 2502A 56 Emplasemen St. Waruduwur, Daop III Cirebon Tumburan Prasarana 3. 15 Juni 2015 KA 3029 dengan KA 3027 Km 279+500/600 petak jalan antara St. Kotabaru - St. Metur, Sub Divre III.2 Tanjungkarang Tumburan Prasarana II-34
No 4. 5. 6. 7. Tanggal Nama KA Lokasi Kategori 23 September 2015 KRL 1156 dengan KRL 1154 St. Juanda Km 4+300, Daop I Jakarta Tumburan 6 Oktober 2015 KA 3024 dengan KA 3026 Emplasemen St. Negeri Agung Km 148+216, Sub Divre III.2 Tanjungkarang Tumburan 8 November 2015 KA 3025 Km 203 petak jalan antara St. Gilas - St. Sungaituha, Sub Divre III.2 Tanjungkarang Anjlokan 8 November 2015 Langsiran Bakalan KA BBR Emplasemen stasiun kereta api pengisian batu bara/ Train Loading Station (TLS), Sub Divre III.1 Kertapati Anjlokan Tabel 2.30 Jumlah Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2015 KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API Tumburan Antar KA Anjlokan/ Terguling Lain-lain Jumlah Diinvestigasi KNKT 4 3
7 Total Korban Meninggal 0 KORBAN Luka-luka 50 Jumlah 50 Sumber : Database KNKT 31 Desember 2015 Kecelakaan Kereta Api Gambar 2.14 KRL 1156 menumbur KRL 1154 di St. Juanda Km 4+300, Daop I Jakarta, tanggal 23 September 2015. Faktor Penyebab Utama SDM Proses Proses Proses II-35
No. 1 2 2) Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Pelayaran Investigasi Kecelakaan Pelayaran Pada Tahun 2015, Sub Komite melaksanakan terhadap 11 kecelakaan pelayaran dan keseluruhannya masih dalam proses penyelesaian laporan. Adapun jumlah Port Of Call yang dihasilkan selama tahun 2015 adalah sebesar 306.685 kali dibanding 312.334 kali pada Tahun 2014 yang artinya terjadi penurunan sebesar 1,20%. investigasi Tabel 2.31 Jumlah Investigasi Kecelakaan Pelayaran Tahun 2015 KECELAKAAN TRANSPORTASI PELAYARAN Diinvestigasi KNKT Kapal Tenggelam 3 Kapal Terbakar/ Meledak 4 Kapal Tubrukan 3 Kandas 1 Jumlah 11 KORBAN Total Korban Meninggal/ Hilang 1 Luka-luka - Jumlah 1 Sumber : Database KNKT, 31 Desember 2015 Gambar 2.15 Kecelakaan Pelayaran Tahun 2015 Tenggelamnya KM. Meratus Banjar 2 di perairan Masalembo Surabaya, Jawa Timur Tanggal 01 September 2015. Tenggelamnya KM. Wihan Sejahtera di perairan Teluk Lamong Jawa Timur, tanggal 16 November 2015. Tabel 2.32 Daftar Kecelakaan Pelayaran Yang Diinvestigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Tahun 2015. Tanggal Nama Kapal Lokasi Kategori Faktor Penyebab Utama Rekome ndasi 14 Mei 2015 KM. Asia Raya 28 Juni 2015 MT. Navigator Aries dan MV. Leo Perdana Kupang, Nusa Tenggara Timur Di sekitar bouy 6 Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Jawa Timur Terbakar Tubrukan
II
No. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tanggal Nama Kapal Lokasi Kategori Faktor Penyebab Utama 01 September 2015 20 September 2015 15 November 2015 16 November 2015 21 November 2015 29 November 2015 04 Desember 2015 KM. Banjar 2 Meratus KM. Kosasih Otong KM. New Glory KMP. Sejahtera Wihan KM. Bintang Nusa MV. Sea Prince MV. Hanjin Aqua Perairan Laut Jawa, Jawa Timur Pelabuhan Khusus Pusri, Palembang, Sumatera Selatan Dermaga Tanjung Perak ICT Pelabuhan Teluk Lamong, Jawa Timur Perairan Merak, Cilegon, Banten Sekitar Pulo Perairan Nongsa Batam Pura, Perairan Sekitar P. Sangiang Selat Sunda Tenggelam Terbakar Terbakar Tenggelam Terbakar Tubrukan Kandasnya
16 Desember 2015 Thorco MV. Cloud dengan dengan MV. Stolt Commitment Perairan Belakang Padang Batam Tubrukan dan Kandasnya
19 Desember 2015 MV. Marina Baru 02 Perairan Sulawesi Selatan Selat Bone Tenggelam
Sumber : Database KNKT, 31 Desember 2015 3) Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Penerbangan Pada Tahun 2015, Sub Komite Kecelakaan Penerbangan melaksanakan investigasi terhadap 28 kecelakaan transportasi penerbangan komersial berjadwal dan tidak berjadwal dengan menghasilkan 8 rekomendasi keselamatan. Sementara pada tahun 2014 terjadi 30 accident dan 7 serious incident. Produksi jam terbang (Flying Hours) yang dihasilkan selama tahun 2015 adalah sebesar 935.202 jam terbang, naik sebesar 1,6% di banding tahun 2014 yang sebesar 920.357 jam terbang. Kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa paling banyak terjadi di dekat Oksibil, Kabupaten Bukit Bintang, Papua pada 16 Agustus 2015. Pesawat ATR-420 300 yang dioperasikan Trigana Air Service yang sejatinya terbang dari Jayapura menuju Oksibil ini jatuh di sisi sebuah bukit, total korban 54 orang korban tewas. Rekome ndasi
II
Tabel 2.33 Jumlah Investigasi Kecelakaan Penerbangan Komersial Berjadwal dan Tidak Berjadwal Tahun 2015 KECELAKAAN PENERBANGAN Diinvestigasi KNKT Accident 11 Serious Incident 17 KORBAN Incident 0 Jumlah 28 Meninggal Luka-luka 10 65 Sumber : Database KNKT, 31 Desember 2015 Total Korban Hilang 0 Jumlah 75 Gambar 2.16 Kecelakaan Penerbangan Tahun 2015 Serious Incident Pesawat Boeing 737-900 PT. BATIK AIR Di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta Pada Tanggal 6 November 2015. Kecelakaan Pesawat PAC 750XL PT. KOMALA AIR di Bandara Perintis Ninia, Papua Pada Tanggal 12 Agustus 2015. 4) Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum Pada Tahun 2015, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan investigasi terhadap 5 (lima) kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum dengan menghasilkan 2 (dua) laporan final serta 3 (tiga) draft laporan final dan 22 rekomendasi keselamatan. Jumlah ini sama dengan kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum yang diinvestigasi KNKT selama tahun 2014. Tabel 2.34 Jumlah Bermotor Umum Tahun 2015 Investigasi Kecelakaan Tertentu Kendaraan KECELAKAAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR UMUM Diinvestigasi KNKT Tabrakan 2 Terguling 3 Terbakar 0 Jumlah 5 KORBAN Meninggal Luka-luka Hilang Jumlah Total Korban 70 141 0 211 Sumber : Database KNKT, 31 Desember 2015 II-38
Gambar 2.17 Kecelakaan Bermotor Tahun 2015 Mobil barang Dump Truk DS-9675-AB masuk jurang di Jl. Alternatif Perumnas III Waena- Entrop Kota Jayapura, Papua, 11 Januari 2015. Kecelakaan tunggal mobil bus PO. Rukun Sayur AD-1543-CF di Jalan Tol Palikanci KM 202 Cirebon, Jawa Barat, 14 Juli 2015. Tabel 2.35 Daftar Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum Yang Diinvestigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Tahun 2015 No Tanggal Lokasi Kategori 1. 11 Januari 2015 Kecelakaan tunggal mobil barang Dump Truk Jl. Alternatif DS-9675-AB masuk Perumnas III Waena-Entrop Kota Jayapura, Papua. jurang di Terguling 2. 20 Februari 2015 Kecelakaan Tunggal Mobil Bus B-7222-KGA Terguling di Jatingaleh KM 9+300, Semarang. Jl. Tol Terguling 3. 14 Juli 2015 Kecelakaan tunggal mobil bus PO.Rukun Sayur AD-1543-CF di Jalan Tol Palikanci KM 202 Cirebon, Jawa Barat. Tabrakan 4. 3 Desember 2015 Kecelakaan Tunggal Mobil Elf B-8378-OU di ruas Tol Cipali Km. 307 Cirebon, Jawa Barat. Terguling 5. 6 Desember 2015 Kecelakaan antara MetroMini Jurusan Kalideres Grogol dengan Commuter Line di Perlintasan Sebidang Muara Angke. Terguling II-39
5) Pelaksanaan Seminar/ Workshop/ Sosialisasi yang di selenggarakan oleh KNKT Tahun 2015: a) Pelaksanaan Seminar/ Workshop/ Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KNKT Tahun 2015 : (1) Sosialisasi Pencegahan dan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Tahun 2015 di Jakarta pada tanggal 2 September 2015, dengan jumlah peserta 100 orang; (2) Sosialisasi Preventif Kecelakaan Transportasi Jalan Tahun 2015 di Bogor, Jawa Barat, dengan jumlah peserta 100 orang; (3) Sosialisasi Preventif Kecelakaan Transportasi Kereta Api Tahun 2015 di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 30 September 2015, dengan jumlah peserta 100 Orang; (4) Sosialisasi Pencegahan dan Investigasi kecelakaan Pelayaran Tahun 2015 di Banten, pada tanggal 7 Oktober 2015, dengan jumlah peserta 100 orang. b) Kegiatan Training yang diselenggarakan oleh KNKT : (1) Fundamental Marine Investigation Course (FMED), tanggal 24-26 Februari 2015 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan jumlah peserta 42 orang; (2) Fundamental Marine Investigation Course (FMED), Tanggal 26-28 Mei 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan jumlah peserta 34 orang; (3) Advanced Road Safety Investigation Course, tanggal 25-29 Mei 2015, Jakarta, dengan jumlah peserta 50 orang. (4) Fundamental Marine Investigation Course (FMED), tanggal15 s.d 17 September 2015 di Medan, Sumatra Utara, dengan Jumlah peserta 40 orang; (5) Fundamental Marine Investigation Course (FMED), tanggal 24 s.d 26 November 2015 di Bali, dengan Jumlah peserta 40 orang c) Kegiatan Kunjungan/ Pertemuan Tingkat International yang telah dihadiri : (1) Menghadiri Accredited Representative (AR) Team Meeting, di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 9-11 Febtuari 2015; The MH370 Investigators and (2) Menghadiri The 8th China-ASEAN Working Group Meeting on Regional Air Services Arrangements, Nanjing, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 15 s.d 21 Maret 2015; (3) Mengikuti investigasi dengan Tim CAD Hongkong terkait serious incident pesawat Airbus A 330-223 Registrasi B-LNF di Hongkong pada tanggal 2 s.d 6 Mei 2015; (4) Menghadiri Maritime Safety Tribunal (KMST) di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2015; (5) Mengikuti 16th Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) Project Review Group Meeting di Gold Coast, Australia pada tanggal 8 s.d 11 Juni 2015; (6) Menghadiri Asia Pacific Regional Aviation Safety Team (APRAST) 3rd Meeting Of The Asia Pacific Accident Investigation Group II-40
Investigation (APAC AIG/3) dan Workshop, Asia and Pacific Regions di Colombo, Srilangka pada tanggal 22 s.d 27 Juni 2015; ICAO Regional Accident (7) Menghadiri The MH370 Investigators and Accidited Representative (AR) Team Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 s,d 29 Juli 2015; (8) Pertemuan Marine Accident Investigators Forum in Asia (MAIFA) ke-18 di Singapore pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015; (9) Menghadiri Internatioan Society of Air Safety Investigators (ISASI) Annual Seminar Tahun 2015, di Augsburg, Jerman pada tanggal 22 s.d 28 Agustus 2015. (10) Pertemuan MAIIF ke-24, International Conference on the Safety Investigation of Marine Casualty ke-4 di Turki pada tanggal 8 s.d 10 September 2015 d) Penyelenggaraan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Lembaga Pendidikan Atau Badan Lain: (1) MoU dengan Universitas Pakuan tentang Program Peningkatan SDM di Bidang Manajemen Investigasi Safety Kecelakaan Transportasi dan Pertukaran Informasi di Bogor pada tanggal 17 Februari 2015; (2) Mou dengan Yayasan Adi Upaya tentang Program Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bekasi pada tanggal 25 Maret 2015; Investigasi Kecelakaan tentang (3) MoU dengan Basarnas Transportasi di Jakarta pada tanggal 17 April 2015; (4) MoU dengan BP2TD Bali tentang Program Peningkatan SDM di Bidang Manajemen Investigasi Safety Kecelakaan Transportasi dan Pertukaran Informasi di Gianyar, Bali pada tanggal 24 April 2015; (5) MoU dengan Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto tentang Program Pemanfaatan SDM dan Pertukaran Informasi di Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2015; (6) MoU dengan Universitas Nurtanio Bandung tentang Program Pemanfaatan SDM dan Pertukaran Informasi di Bandung pada tanggal 21 Mei 2015; (7) MoU dengan Universitas Suryadarma tentang Program Pemanfaatan SDM dan Pertukaran Informasi di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2015; (8) MoU dengan PPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Investigasi Kecelakaan Kementerian Perhubungan Transportasi di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2015; tentang (9) MoU dengan Polri tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi di Jakarta pada tanggal 1 September 2015; (10) MoU Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) tentang Pemanfaatan Sumber Daya Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Tanggerang pada Tanggal 2 Oktober 2015; dengan Perusahaan Umum (Perum) II-41
(11) MoU dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya di Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2015; (12) MoU dengan Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSPT) di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bandung pada tanggal 27 Oktober 2015; (13) MoU dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Program Pemanfaatan Sumber Daya Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi Laut di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015. Gambar 2.18 In House Training Teknik Investigasi kecelakaan Jalan Bandung 14 Desember 2015. Gambar 2.19 Sosialisasi Preventif Kecelakaan Pelayaran. Cilegon, 5 November 2015. d. Penilaian Keselamatan Transportasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Transportasi (Transportation Safety Award/TSA) 1) Pedoman Penilaian Keselamatan Transportasi/ Transportation Safety Award (TSA) disusun berdasarkan : a) Kriteria Organisasi (komitmen dan kebijakan, serta manajemen keselamatan) dengan bobot nilai 15%. II-42
b) Kriteria SDM (dukungan SDM terhadap keselamatan dan pembinaan internal perusahaan terhadap SDM keselamatan) dengan bobot nilai 40%. c) Kriteria Sarana (standar pengadaan dan pelaksanaan keselamatan, dan standar perawatan sarana) dengan bobot nilai 35%. d) Kriteria Pendukung Manajemen Keselamatan (database, dan system pelaporan operasional) dengan bobot nilai 10%. 2) Peserta penilaian keselamatan transportasi merupakan usulan dari masing-masing sub sektor yang terdiri dari Operator Kereta Api, Operator Bus AKAP, Operator Bus Pariwisata, Operator Taxi, Operator Kapal Penyeberangan, Operator Kapal Laut Penumpang, dan Operator Penerbangan; 3) Sosialisasi kegiatan penilaian dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Surabaya, Pekanbaru dan Jakarta dan telah dilakukan self Asessment kepada para operator penyelenggara angkutan transportasi yang akan dinilai tersebut; 4) Penilaian lapangan dilakukan berdasarkan hasil self asessment kepada 92 (sembilan puluh) operator pelayanan jasa angkutan transportasi; Tabel 2.36 Timeline Kegiatan Transportation Safety Award No. Tanggal Keterangan 1 26 Februari 2015 2 13 April 2015 3 4 5 6 7 22 Mei 2015 1 Juni 2015 8 Juni 2015 12 Juni 2015 22-24 Juli 2015 3 Agustus 2015 8 13-15 Agustus 2015 9 10 20-22 Agustus 2015 11 27-29 Agustus 2015 12 4 September 2015 13 8 September 2015 Terbit: Dokumen Pemilihan, Nomor : 02/DP- JK1/POKJAULP/II/PKKPJT'15, untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman dan Penilaian Keselamatan Transportasi dalam upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Transportasi (Transportation Safety Award/TSA) Terbit Surat Perintah Kerja: 13 April 2015 - 13 November 2015 (7 bulan kalender) Presentasi Laporan Pendahuluan di PKKPJT Asistensi Penyusunan Pedoman TSA di PKKPJT Asistensi Penyusunan Pedoman TSA di PKKPJT Rapat Pembahasan Penyusunan Pedoman TSA di PKKPJT Konsinyering Pembahasan Penyusunan Pedoman TSA dan Perumusan Kriteria Penilaian TSA di Hotel Grand Cempaka, Bogor Rapat Pembahasan TSA terkait rencana Sosialisasi Sosialisasi TSA di Hotel Majapahit, Surabaya Sosialisasi TSA di Pekanbaru di Hotel Arya Duta, Pekanbaru Sosialisasi TSA di Hotel Arya Duta, Jakarta Rapat Pembahasan Hasil Sosialisasi TSA di Bogor Rapat Persiapan Survei (Visiting) TSA di PKKPJT II-43
No. Tanggal Keterangan 14 15 Oktober 2015 15 29 Oktober 2015 16 22 Desember 2015 Rapat Persiapan Survei (Visiting) TSA dan sketsa Tropi di PKKPJT Rapat Progres Hasil Survei TSA di PKKPJT Penyerahan Penghargaan TSA oleh Menteri Perhubungan 5) Dari hasil penilaian TSA tersebut diperoleh 3 (tiga) operator penyelenggara transportasi yang unggul atas pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu : a) PT. Garuda Indonesia (Persero) b) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP I Jakarta; c) Perum DAMRI; Gambar 2.20 Penyerahan Penghargaan TSA oleh Menteri Perhubungan 6) Penyelenggaraan penyerahan penghargaan penilaian keselamatan Transportasi (Transportation Safety Award) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan mengundang seluruh operator penyelenggara angkutan transportasi yang dinilai baik oleh BUMN/BUMD, maupun swasta. e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Sektor Transportasi Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Surabaya dengan sasaran simpul transportasi (darat, laut, udara dan perkeretaapian). Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diikuti +100 orang wakil masing - masing unit terkait di kerja/instansi Pemerintah/BUMN/BUMS dan lingkungan Kementerian Perhubungan. stakeholders Berdasarkan hasil operasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada simpul transportasi di wilayah Surabaya dengan pemeriksaan tes urin dari 311 orang sampling, 308 orang II-44
atau sekitar 99,04% dinyatakan negatif (-) dan 3 orang atau sekitar 0,96% dinyatakan positif (+) yaitu : 1) Pelabuhan Tanjung Perak Indikasi positif yang didapat dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) orang Juru Mudi dan 1 (satu) orang Siswa Pandu dinyatakan positif (+) dikarenakan hasil tes urin yang bersangkutan mengandung BZO yang berasal dari obat yang dijual di pasaran. 2) Bandara Juanda Indikasi positif yang didapat dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) orang Co Pilot dinyatakan positif (+) dikarenakan hasil tes urin yang bersangkutan mengandung kodein yang berasal dari obat dengan resep dokter. Hasil kesepakatan rapat, tim merekomendasikan agar Co-Pilot yang terindikasi positif (+) tidak layak terbang dan diserahkan kepada pihak maskapai (Citilink) (Ciltilink). Kemudian oleh pihak maskapai menyerahkan kepada BNN Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan secara intensif (Cek Laboratorium di Polda) dan memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan petugas di pelabuhan, Tim Satgas P4GN menyerahkan kepada pihak Syahbandar Tanjung Perak untuk mengambil tindakanlanjut dengan melakukan pemeriksaan secara intensif dan memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan serta pihak manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gambar 2.21 Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Gelap Narkotika (P4GN) di Surabaya. II-45
BAB III PENINGKATAN PELAYANAN 1. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi a. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Pada Tahun 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan program peningkatan pelayanan sebagai berikut : 1) Sarana a) BUS AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) Posisi bus AKAP pada tahun 2014 sebanyak 926 perusahaan otobus yang terdiri dari 22.544 unit bus, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 934 perusahaan otobus yang terdiri dari 23.464 unit bus. b) Bus Pariwisata Posisi bus Pariwisata pada tahun 2014 sebanyak 1.422 perusahaan otobus yang terdiri dari 19.834 unit bus, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 1.480 perusahaan otobus yang terdiri dari 21.277 unit bus. c) Kapal Penyeberangan Sampai dengan tahun 2015 terdapat 369 unit kapal SDP yang beroperasi dengan jenis kapal yaitu Ro-Ro dan 14 unit LCT (Landing Craft Tank). Tabel 3.1 Jumlah Kapal SDP Yang Beroperasi Tahun 2011-2015 No. 1. Kapal Ro-Ro 2. Kapal LCT 3. Kapal cepat penumpang 4. Kapal penumpang/ bus air Jumlah Jenis Kapal 2011 228 12 2 4 246 2012 254 13 - 2 269 2013 306 16 0 6 328 2014 321 14 0 2 337 2015 355 14 0 0 369 Sumber : Direktorat LLASDP, Ditjen Hubdat - 2015. jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi Sedangkan untuk berdasarkan kepemilikan sebanyak 369 unit, pemilik/ operatornya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kerja Sama Operasi (KSO), swasta dan Pemda. Tabel 3.2 Jumlah Kapal Penyeberangan Jenis Ro-Ro Berdasarkan No. 1. 2. 3. 4. Kepemilikan Tahun 2015 Pemilik/operator PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kerja Sama Operasi (KSO) Swasta Pemda Jumlah Jumlah 132 0 203 20 355 Sumber : Direktorat LLASDP, Ditjen Hubdat - 2015. III - 1
Gambar 3.1 Peresmian KMP Sebuku oleh Bapak Presiden RI pada 13 Juni 2015 untuk Lintas Merak - Bakauheni d) Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Posisi Bus ALBN pada tahun 2015 sebanyak 38 unit bus untuk lintas Pontianak - Kuching dan 15 unit bus untuk lintas Pontianak - Bandar Sri Begawan. Tabel 3.3 Perkembangan Sarana ALBN di Indonesia No. Negara / Perusahaan Jumlah Armada Bus / Tahun (kendaraan) 2011 2012 2013 2014 Pontianak - Kuching I. INDONESIA 19 19 19 19 II. MALAYSIA 20 20 20 20 Jumlah Keseluruhan 39 39 39 39 Pontianak - Bandar Sri Begawan I. INDONESIA 10 10 10 10 II. BRUNEI DARUSSALAM 5 5 5 5 Jumlah Keseluruhan 15 15 15 15 Sumber : Direktorat LLAJ - Ditjen Hubdat, 2015. e) Perkembangan BUS RAPID TRANSIT (BRT) Persentase pengguna angkutan umum perkotaan di Indonesia terus mengalami penurunan persentasi, rata-rata sebesar 1% per tahun (MTI, 2005), bahkan di kota Jakarta diperkirakan mencapai 3% per tahun (Sitramp, 2004, JUTPI, 2010). 2015* 18 20 38 10 5 15 III - 2
Pengembangan sistem BRT (busway) Jakarta sejak 2004 merupakan inovasi reformasi angkutan umum berdasarkan lesson learned kota-kota di dunia, namun masih jauh dari mencukupi kebutuhan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dua Puluh Enam kota, dengan bantuan Kemenhub, telah memulai inovasi sistem mini BRT dengan beberapa keterbatasan, yang dikenal dengan "sistem transit". Kepemilikan kendaraan pribadi baik sepeda motor dan mobil yang meningkat karena kemudahan yang dinikmati penggunanya memberikan kontribusi terhadap kenaikan jumlah tersebut. Tabel 3.4 Perkembangan Bus Rapid Transit (BRT) di Indonesia No. Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 Manado 9 10 Palembang 11 12 Ambon 13 Denpasar 14 Bandar Lampung 15 Tangerang 16 Bekasi DKI Jakarta Batam Bogor Bandung Yogyakarta Semarang Pekanbaru Gorontalo Surakarta Nama Transjakarta Bus Pilot Project Trans Pakuan Trans Metro Bandung Trans Jogja Trans Semarang Trans Metro Trans Kawanua Trans Hulontalangi Trans Musi Batik Solo Trans Trans Ambonia Trans Sarbagita Trans Bandar Lampung Trans Jabodetabek Tangerang Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway Trans Martapura Tahun 2004 2005 2006 2006 2007 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 Skema Pembiayaan APBD APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBD APBN APBN 17 Martapura 2012 APBD (OKU Timur) 18 Padang 19 Musi Banyuasin 20 Kendari 21 Balikpapan 22 Makassar 23 Medan 24 Sidoarjo 25 Bandung 26 Tanggerang Selatan Trans Padang Trans Muba Trans Lulo Trans Balikpapan Trans Mamminasata Trans Mebidangro Trans Gerbangkertosusilo Trans Bandung Raya Trans Anggrek 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 APBN APBD APBD APBD APBN APBN APBN APBN APBD Sumber : Direktorat BSTP - Ditjen Hubdat, 2015. III - 3
2) Prasarana a) Terminal Penumpang Posisi Terminal Penumpang pada Tahun 2015 sebanyak 823 lokasi dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.5 Jumlah Terminal Penumpang Seluruh Indonesia Tahun 2011-2015 Tipe Terminal TIPE A TIPE B TIPE C TOTAL 2011 123 278 262 663 2012 123 277 288 688 Tahun 2013 123 293 295 711 2014 143 325 355 823 2015* 143 325 355 823 Sumber : Direktorat LLAJ, Ditjen Hubdat, 2015 Gambar 3.2 Salah satu bentuk pelayanan pada Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi, Solo b) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) Pada tahun 2015, dari 509 kabupaten/ kota terdapat unit pengujian kendaraan bermotor yang menggunakan alat uji nonmekanik sebanyak 211 unit, alat uji mekanik sebanyak 260 unit, dan alat uji keliling sebanyak 38 unit, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.6 Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor seluruh Indonesia Tahun 2011-2015 Tahun Jenis Alat 2011 2012 2013 2014 2015* NON MEKANIK 285 285 285 211 211 MEKANIK 347 347 347 282 260 III - 4
Tahun Jenis Alat 2011 2012 2013 2014 2015* KELILING 25 25 38 38 38 T O T A L 657 657 670 531 509 Sumber : Direktorat LLAJ, Ditjen Hubdat, 2015 c) Unit Penimbangan Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Posisi Unit Penimbangan (UPPKB) pada tahun 2015 sebanyak 142 unit, dengan keseluruhan nilai tersebut dalam status beroperasi. Tabel 3.7 Jumlah Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2011-2015 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Operasi 137 136 129 128 142 Tidak Operasi 24 45 17 18
T O T A L 161 181 146 146 142 Sumber : Direktorat LLAJ, Ditjen Hubdat, 2015 d) Pelabuhan Penyeberangan jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah Sampai tahun 2015, beroperasi sebanyak 222 unit, terdiri dari 35 pelabuhan yang diselenggarakan Indonesia Ferry (Persero), 135 pelabuhan oleh Dinas Perhubungan, 4 (empat) oleh UPT Ditjen Perhubungan Darat dan sisanya sebanyak 48 pelabuhan belum ditetapkan karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan. Tabel 3.8 Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2011-2015 No. Penyelenggara 2011 2012 2013 2014 2015* 1. PT. ASDP Persero 34 34 34 35 35 2. Dinas Perhubungan 113 106 106 106 135 3. UPT Ditjen Perhubungan Darat 3 4 4 4 4 4. Dalam Proses Pembangunan 33 40 40 40 48 Jumlah 173 183 184 185 222 Sumber : Direktorat LLASDP, Ditjen Hubdat, 2015 III - 5
e) Area Traffic Control System (ATCS) Salah satu pemecahan lalu-lintas, khususnya di persimpangan pada kawasan perkotaan adalah penerapan sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL) Terkoordinasi atau yang lebih dikenal dengan Area Traffic Control System (ATCS) sebagai salah satu dari instrumen Intelligence Transport System (ITS). Secara umum ATCS terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu APILL, Perangkat Pendeteksi Kendaraan (Detector), Jaringan Komunikasi dan Ruang Kendali Lalu-Lintas (Control/ Center Room). Dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan 2010 telah dilakukan pembangunan ATCS pada beberapa lokasi yaitu Bandung, DKI Jakarta, Surabaya, Batam, Bekasi, Pekanbaru, Tegal, Bukittinggi, Manado, Balikpapan, Surakarta, Pontianak, Malang, Sragen, Tangerang, dan Bogor. Tabel 3.9 Perkembangan Area Traffic Control System (ATCS) di Indonesia Tahun 2011 - 2015 No. Nama Kota 1 Sarbagita 2 Samarinda 3 Semarang 4 Medan 5 DIY 6 Denpasar 7 Cirebon Awal Pembangunan 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Skema Pembiayaan Keterangan APBN Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel. Sudah dikembangkan Variable Message Sign (VMS) dan bus priority Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kota Samarinda APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Semarang APBN, dan APBD Kota Medan APBN Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel ATCS berbasis wireless. Sudah dikembangkan bus priority Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel APBD Kota Denpasar APBD Kota Cirebon Menggunakan teknologi dalam 8 9 Padang Bandar Lampung 2013 2014 APBN APBN negeri, merupakan langkah awal penerapan ATCS karena belum dilengkapi dengan detector Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel 10 Pekalongan 11 12 Bangka Belitung Palu 13 Kediri 14 Sidoarjo 2014 2015 2015 2015 2015 APBN APBN APBN APBN APBN Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel Sumber : Direktorat BSTP Ditjen Hubdat, 2015. III - 6
3) Kegiatan Penunjang a) Keperintisan Angkutan Jalan terjadi Besaran peningkatan pada tahun 2015 sebesar 25,08% atau Rp. 21.684.901.000 dibandingkan dengan tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan kenaikan biaya operasional dan jumlah trayek perintis yang terlayani. subsidi operasional keperintisan angkutan jalan Tabel 3.10 Penyelenggaraan Keperintisan LLAJ Tahun 2011-2015 Subsidi No. Tahun Propinsi Trayek Jumlah (Rupiah) % 1 2011 24 157 52.651.254.000 9,15% 2 2012 25 169 55.974.523.000 6,31% 3 2013 25 188 64.774.897.000 15,72% 4 2014 28 208 86.459.798.000 33,47% 5 2015 30 217 92.427.479.000 6,90% Sumber : Direktorat LLAJ, Ditjen Hubdat - 2015. b) Keperintisan Angkutan Penyeberangan Besaran subsidi operasional lintas perintis pada tahun 2014 sebesar Rp.244.678.000.000,- untuk 181 lintas, meningkat pada tahun 2015 dengan nilai lintas sebesar Rp.447.143.000.000,- dengan penyeberangan sebanyak 210 lintas. Jika dilihat dari besaran nilai subsidi dengan jumlah lintas penyeberangan pada tahun 2015, maka terlihat adanya ketidaksesuaian antara jumlah lintas dengan besaran subsidi.Hal tersebut dikarenakan biaya operasional yang melambung tinggi dengan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak. subsidi jumlah Tabel 3.11 Perkembangan Keperintisan Angkutan Penyeberangan No. 1 Tahun 2011 Jumlah Lintas Penyeberangan 117 Nilai Subsidi (Milyar Rupiah) 157,852 2 2012 134 170,000 3 2013 169 297,700 4 2014 181 244,678 5 2015 210 447,143 Sumber : Direktorat LLASDP - Ditjen Hubdat, 2015. III - 7
c) Produksi Angkutan Penyeberangan Angka produksi angkutan penyeberangan pada tahun 2015, produksi penumpang sebanyak 65.220.965 orang dankendaraan sebanyak 16.73.466 unit yang terdiri dari roda 2 dan roda 4 atau lebih. Tabel 3.12 Produksi Angkutan Penyeberangan No. Tahun Penumpang (orang) Kendaraan R-4 (unit) Kendaraan R-2 (unit) Barang (ton) 3 2011 52.589.081 5.605.469 6.550.439 96.997 4 2012 58.673.855 5.605.699 7.264.604 48.599 5 2013 60.036.781 15.267.384
6 2014 64.638.781 16.245.657 54.599 7 2015 65.220.965 16.733.466
Sumber : Direktorat LLASDP - Ditjen Hubdat, 2015 b. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Meningkatnya Kinerja Pelayanan dengan direalisasikannya 3 (tiga) Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut sebagai berikut : 1) SK Standard Pelayanan Minimal Angkutan Penumpang Laut. Sesuai Permenhub Nomor PM 37/ 2015 dan perubahannya Permenhub Nomor PM 119/ 2015. 2) SK Trayek Tol Laut. SK Dirjen Hubla Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015. 3) SK Trayek PSO Angkutan Penumpang Laut. SK Dirjen Hubla Nomor AL.108/7/6/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Kapal Penumpang PT PELNI Yang Mendapat Penugasan Pelayanan Publik Penumpang Kelas Ekonomi. c. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara 1) Sarana Transportasi Udara a) Armada Pesawat Udara Tabel 3.13 Armada Pesawat Udara URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Pesawat terdaftar Pesawat beroperasi Udara Udara yang yang 1.209 1.324 865 950 1.434 1.455 1.510 1.026 1.074 1.142 III - 8
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 AOC 121 AOC 135 426 253 478 276 511 282 530 294 549 317 AOC 137, OC 91, Pilot School & FASI Pesawat Udara Fixed Wing yang beroperasi Pesawat Udara Rotary Wing yang beroperasi Pesawat Udara yang telah didaftar tanda pendaftaran Pesawat Udara yang telah dihapus tanda pendaftaran 186 746 119 165 83 196 818 132 205 84 233 881 145 185 60 250 935 139 156 60 276 986 156 80 35 Sumber : Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara b) Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Niaga yang beroperasi : (1) Berjadwal sebanyak 17 perusahaan : Tabel 3.14 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal No . Operator Penerbangan Operator Penerbangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PT. Garuda Indonesia, Tbk PT. Lion Mentari Airlines PT. Indonesia AirAsia PT. Wings Abadi PT. Trigana Air Service PT. Travel Express PT. Sriwijaya Air PT. Kalstar Aviation PT. Cardig Air (cargo) 10. PT. Tri M.G. Intra Asia Airlines 11. PT. Asi Pudjiastuti Aviation 12. PT. Transnusa Aviation Mandiri 13. PT. Nam Air; 14. PT. Batik Air 15. PT. My indo airlines 16. PT. Indonesia AirAsia Extra 17. PT. Citilink Indonesia Sumber : Direktorat Angkutan Udara (2) Tidak Berjadwal sebanyak 45 perusahaan : Tabel 3.15 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal No. Operator Penerbangan No. Operator Penerbangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PT. Garuda Indonesia, Tbk PT. Trigana Air Service PT. Pelita Air Service PT. Deraya PT. Gatari Air Service PT. Indonesia Air Transport, Tbk PT. East Indonesia Air Taxi and Charter Service (Eastindo) PT. Airfast Indonesia 8. PT. Air Pasifik Utama 9. PT. Intan Angkasa Air Service 10. PT. National Utility Helicopters 11. 1. PT. Pura Wisata Baruna 12. 2. PT. Derazona Air Service 13. 14. 3. 15. PT. Transwisata Prima Aviation PT. Travira Air 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. PT. Jhonlin Air Transport PT. Amur Aviation Indonesia (PT. Unindo Air Charter) PT. Nusantara Air Charter PT. Asialink Cargo Airlines PT. Sayap Garuda Indah PT. Enggang Air Service PT. Pegasus Air Services PT. Surya Air PT. Asian One Air PT. Ersa Eastern Aviation PT. Mattew Air Nusantara PT. Jayawijaya Dirgantara (Kargo) PT. Airborn Indonesia PT. Angkasa Super Service III - 9
No. Operator Penerbangan No. Operator Penerbangan 4. 16. 5. 17. 6. 18. 7. 8. 19. 20. 21. 22. PT. Tri M.G. Intra Asia Airlines PT. Penerbangan Angkasa Semesta PT. Ekspres Transportasi Antar Benua PT. Aviastar Mandiri PT. Asi Pudjiastuti Aviation PT. Whitesky Aviation PT. Hevilift Aviation Indonesia (PT. Nyaman Air) PT. Dabi Air 39. 40. 41. 42. 9. 43. 10. PT. Elang Lintas Indonesia 44. 11. PT. Alda Trans Papua 45 PT. Weststar Aviation PT. Marta Buana Abadi PT. Komala Indonesia PT. Transnusa Aviation Mandiri PT. Elang Nusantara Air Sumber : Direktorat Angkutan Udara 2) Prasarana Bandar Udara a) Peresmian Terminal Baru (1) Peresmian Terminal Penumpang Bandar Udara Wamena Terminal penumpang baru Bandar Udara Wamena terletak di Kabupaten Jayawijaya - Papua diresmikan pada 30 Desember 2015 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. Gedung terminal penumpang seluas 4.000 m2 dibangun tahun 2014 sampai Tahun 2015 dengan anggaran APBN mencapai 54 Miliar. Gedung terminal baru ini untuk menggantikan terminal lama yang terbakar pada tahun 2011. Gambar 3.3 Terminal Penumpang Bandar Udara Wamena (2) Peresmian Terminal Penumpang Bandar Udara Utarom Kaimana Terminal penumpang baru Bandar Udara Utarom di Kaimana diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada 30 Desember 2015. Pembangunan terminal baru yang bersih dan nyaman merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada penumpang. Terminal baru ini memiliki luas 1800 m2 dengan kapasitas 102 penumpang. Gambar 3.4 Terminal Penumpang Bandar Udara Utarom III - 10
(3) Peresmian Terminal Penumpang Bandar Udara Labuan Bajo Terminal penumpang baru Bandar Udara Komodo diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2015. Terminal dengan luas 9.687 m2 ini merupakan upaya peningkatan pelayanan dan mendukung pariwisata di Pulau Komodo. Selain pembangunan gedung terminal penumpang baru, landas pacu Bandar Udara Komodo Labuan Bajo diperpanjang menjadi 2250 m2 x 45 m2 sehingga mampu didarati pesawat berbadan besar. Gambar 3.5 Terminal Penumpang Bandar Udara Labuan Bajo b) Bandar Udara yang telah selesai dibangun namun belum diresmikan adalah sebagai berikut: (1) Bandar Udara Domine Eduard Osok - Sorong : Kategori Kelas I (Satu) dengan Koordinat 00°.55'.00" S, 131°.41'. 00" E. Tabel 3.16 Data Bandara DEO-Sorong Data Bandar Udara DEO - Sorong 1) Arah Runway : 09 -27 2) Runway : 2.060 m x 45 m 3) Taxiway : 186,5 m x 23 m 4) Apron : 395 m x 96 m 5) Runway Strip : 2.120 m x 150 m 6) RESA : 90m x 60 m 7) Stopway : 60 m x 30 m 8) Pesawat beroperasi : Boeing 737-300 9) Gedung Terminal : 13.700 m2 Sumber: Direktorat Bandar Udara Gambar 3.6 Terminal , Runway, Ruang Check -in dan Ruang Tunggu Bandar Udara DEO-Sorong III - 11
(2) Bandar Udara Matahora - Wakatobi Terletak di Kota Wakatobi, Sulawesi Tenggara dengan kategori penggunaan hierarki klasifikasi domestik yaitu pengumpan tersier 4C . Kelas II dengan koordinat : 05° 17'26,42" S 123° 38' 10,40" E 05° 17'26,42" S 123° 38' 10,40" E. Tabel 3.17 Data Bandar Udara Matahora - Wakatobi Data Bandar Udara Matahora Wakatobi : 1) Arah Runway : 14 - 32 2) Runway : 2.000 m x 30 m 3) Taxiway : 107 m x 18 m. 4) Apron : 103 m x 73 m 5) Runway Strip : 2.270 m x 150 m 6) RESA : belum ada Sumber : Direktorat Bandar Udara 7) Stopway 8) Pesawat beroperasi : ATR.72-500 9) Gedung Terminal : 1.524 m2 Gambar 3.7 Bandar Udara Matahora-Wakatobi (3) Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo terletak 30 km dari Kota. Menurut klasifikasi bandar udara termasuk kelas II Tipe C Pengelola Bandar Udara; Ditjen Perhubungan Udara dengan koordinat ARP (Aerodrome Reference Point) S 00° 38' 27" ; E 122° 51' 02" dan Elevasi Bandar Udara (MSL : Mean Sea Level) 18 M. Tabel 3.18 Data Bandar Udara Djalaludin - Gorontalo Fasilitas Sisi Udara Fasilitas Sisi Darat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Landas pacu (Runway ) Landas hubung (Taxiway) 2500 x 45 (51 F/C/W/T) - 115 x 23 (51 F/C/W/T) - 115 X 23 (51 F/C/W/T) 230 x 80 (51 F/C/W/T) 2.680 m x 300 m 2 X (90 X 60) B. 737 - 800 NG Landas parkir (Apron) Runway Strip RESA Pesawat Beroperasi Terminal Penumpang / Domestik (m2) 1.754 8 9 10 Menara kontrol LLU atau ATC Tower Administrasi / Operasi (m2) Hanggar (m2) 1.912 180 (m2) 11 Terminal Barang (m2) 12 13 Sumber : Direktorat Bandar Udara Luas Lahan Bandar Udara (Ha) Parkir Kendaraan (m2) 1.452 66.9 3.902 III - 12
Gambar 3.8 Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo (4) Bandar Udara Juwata -Tarakan Bandar Udara Juwata Tarakan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara merupakan Bandar Udara Kelas I dengan koordinat 003° 19' 37" S 117° 34' 10" E. Tabel 3.19 Data Bandar Udara Juwata-Tarakan Data Bandar Udara Juwata - Tarakan ARAH RUNWAY : 06-24 ELEVASI : 20 (feet) RUNWAY : 2250 m x 45 m TAXIWAY : A. 82.5 m x 23 m B. 82.5 m x 23 m APRON : Lama =335 m x 70 m Baru=177 mx 97 m STRIP : 2370 m x 150 m RESA : R/W 06=90 m x 90 m STOPWAY : N/A PESAWAT OPERASI/TERKRITIS : B. 737 - 400 RTOW 135.500 lbs, B 737 900 ER RTOW 157.000 lbs (Surat Dirjen AU.004/2/14/DJPU.DAU.2013 tanggal 5 Februari 2013) GEDUNG TERMINAL (LUASAN DAN KAPASITAS : 12.440 M2 ( TERMINAL BARU) Sumber : Direktorat Bandar Udara Gambar 3.9 Terminal baru dan ruang tunggu Bandar Udara Juwata Tarakan III - 13
c) Pembangunan Fasilitas Keamanan Penerbangan di 118 lokasi Bandar Udara meliputi pengadaan Kendaraan Fasilitas PKP-PK untuk memenuhi kategori kendaraan PKP-PK di bandar udara, fasilitas penunjang personil PKP-PK, fasilitas pemeriksaan penumpang dan Bagasi (X-Ray, WTMD, HHMD), dan lain-lain. Gambar 3.10 Menteri Perhubungan saat melalui X-Ray 3) Kebijakan di Bidang Angkutan Udara a) Perizinan Angkutan Udara Online (1) Dasar pelaksanaan perizinan angkutan udara online: (a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online, (b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara. (2) Tujuan Pelaksanaan adalah untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat umum dan industri penerbangan sipil tentang proses pemberian perizinan di bidang angkutan udara secara cepat, mudah, akurat dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara online. (3) Soft Launching Sistem Perizinan Angkutan Udara Online pengajuan Flight Approval (FA) secara online dilaksanakan tanggal 2 Februari 2015 dan sebagai Pilot Project adalah Batik Air, Indonesia Air Asia dan Singapore Airlines. Commercial Launching pengajuan Flight Approval (FA) secara online dengan aplikasi yang sudah disempurnakan pada tanggal 6 Februari 2015. Aplikasi perizinan online sudah dapat digunakan namun masih perlu penyempurnaan untuk dapat mengakomodir dinamika industri penerbangan nasional. Selama Tahun 2015 aplikasi tersebut telah mengeluarkan izin sebagai berikut : (a) Aplikasi Izin Rute sudah mengeluarkan 2.036 penerbitan Izin Rute. (b) Untuk Izin Usaha hingga saat ini belum ada pengajuan izin usaha baru. III - 14
(c) Aplikasi Flight Approval Berjadwal sudah mengeluarkan 15.056 penerbitan FA dan Aplikasi Flight Approval Tidak Berjadwal sudah menghasilkan 10.577 penerbitan FA. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi perizinan online (FA, izin rute, dan SIUP) terhambat dengan adanya masalah terkait Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penatapan Tarif Batas Atas Penumpang Kelas Ekonomi sebagai berikut : (a) Terdapat perubahan harga avtur lebih dari Rp. 12.000; secara 3 bulan berturut turut. (b) Terdapat perubahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan perubahan BOP. (c) Terdapat badan usaha angkutan udara menetapkan tarif melebihi tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah (PM 51 Tahun 2014) dikarenakan adanya perubahan harga avtur dan kurs Dollar terhadap rupiah. Untuk itu telah dilakukan revisi perubahan terhadap PM 51 Tahun 2014 dengan menerbitkan PM 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. b) Indonesia Airport Slot Management Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 dan Tentang Perizinan Angkutan Udara Online, dan Nomor PM 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara telah dilaunching Perizinan Angkutan Udara Online dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 280 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Slot Time. Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara yaitu: Setiap pergerakan pesawat udara di Bandar Udara wajib memperoleh persetujuan slot time (Slot Clearance). Pengelola Slot Time adalah Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan. Pihak yang melakukan koordinasi penerapan alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) adalah : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara membentuk Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) yang merupakan unit yang bertugas sebagai fasilitator dan/atau mediator penerapan slot time di Bandar Udara yang menjadi area tugasnya. Mengelola slot untuk: (1) Penerbangan Berjadwal Dalam Negeri (Regular Flight) untuk Bandar Udara: Tabel 3.20 Pengelola Slot Time di Bandar Udara No. Bandar Udara No. Bandar Udara 1. 2. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman(Sepinggan) - Balikpapan (BPN) Bandar Udara Soekarno Hatta - Jakarta (CGK) 5. 6. Bandar Udara Kualanamu - Medan (KNO) Bandar Udara Badaruddin II - Palembang (PLM Sultan Mahmud III - 15
No. Bandar Udara No. Bandar Udara 3. 4. Bandar Udara Sentani - Jayapura (DJJ) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar (DPS) 7. 8. Bandar Udara Juanda - Surabaya (SUB) Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar (UP) Sumber : Direktorat Angkutan Udara (2) Penerbangan Berjadwal dan Tidak berjadwal luar negeri (Internasional) di seluruh bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri termasuk penerbangan : (a) Penerbangan tambahan pada saat libur hari besar keagamaan, libur nasional dan libur sekolah (Seasonal Extra Flight); (b) Penerbangan tambahan tidak terencana (Rush Extra Flight); (c) Penerbangan Charter (berjadwal/ tidak Berjadwal) karena alasan komersial; (d) Penyelenggara Bandar Udara ; (e) Penyelenggara Navigasi Penerbangan setempat. Penerbangan berjadwal dalam negeri (Regular Flight) di luar 8 (delapan) bandar udara tersebut dan untuk seluruh penerbangan tidak berjadwal (Irregular Flight). Biaya operasional IASM saat ini didukung secara berimbang antara PT. Angkasa Pura I (Persero), PT. Angkasa Pura II (Persero) dan LPPNPI; (a) IASM bekerja berdasarkan data notice of airport capacity (NAC) yang disediakan oleh Unit Pelaksana Koordinator Slot; (b) Pemantauan slot secara berkala (Regular Slot Monitoring) yang dilakukan Pelaksana Koordinator slot (UPKS). c) Pengawasan terhadap pelanggaran tarif angkutan udara berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada badan usaha angkutan udara antara lain : Tabel 3.21 Pengawasan Terhadap Pelanggaran Tarif Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri No. Nama Airline dan Rute No. Nama Airline dan Rute 1. PT. Garuda Indonesia 6. PT. NAM Air Rute : BDJ - BPN, BDJ - SUB, BDJ - CGK, BDJ - JOG, SUB- BDO, SUB-JBB Rute : JOG - PNK, PLM-JOG, KOE-MOF, SUB-DPS, DPS-MOF, DPS-KOE, DPS-WGP 2. PT. Lion Mentari Airlines Rute : JOG-BDO, SRG-BTH 3. PT. Wings Abadi 7. PT. Batik Air Rute : SUB-CGK, SUB-AMQ 8. PT. Asi Pudjiastuti Aviation Rute : Kualanamu-Sibolga, KOE-MOF, SRG-SUB, MKW-KMN, SOQ-FKQ, NBX- AMQ, NBX-DJJ. 4. PT. Citilink Indonesia Rute : SUB - HLP, CGK - UPG, SUB-BDJ, SUB-DPS, SRG-HLP 5. PT. Sriwijaya Air Rute : SUB-KDI, SUB-BEJ, UPG-SOQ, SUB-CGK, SUB-BPN, SUB-KOE, JOG-BPN, JOG-CGK, JOG-SUB, SUB-TTE Rute : MKQ - KEI, MTW- BPN, MTW-BDJ, MKW - WSR, MKW-NTI, MKW-BIK 9. PT. Kalstar Aviation Rute : SUB - SMQ, SUB - DPS 10. PT. Travel Express Aviation Rute : CGK - SOQ, JOG-PNK,WMX- DJJ, SOQ-FKQ, MKW-SOQ 11. PT. Jhonlin Air Transport Rute : BDJ - BTW,BDJ-KBU Sumber : Direktorat Angkutan Udara III - 16
Ditjen Perhubungan Udara telah memberikan surat peringatan kepada badan usaha angkutan udara antara lain kepada: Tabel 3.22 Surat Peringatan Kepada Badan Usaha No. Nama Airline yg diberikan SP No. Nama Airline yg diberikan SP 1. PT. Garuda Indonesia : 3 SP 2. PT. Lion Mentari Airlines : 2 SP 3. PT. Wings Abadi : 5 SP 4. PT. Citilink Indonesia : 3 SP 5. PT. Sriwijaya Air : 4 SP 6. PT. NAM Air : 2 SP Sumber : Direktorat Angkutan Udara d) Produksi Angkutan Udara 7. PT. Asi Pudjiastuti Aviation : 6 SP 8. PT. Kalstar Aviation : 1 SP 9. PT. Travel Express Aviation : 4 SP 10. PT. Jhonlin Air Transport : 1 SP 11. PT. Batik Air Service : 2 SP (1) Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional Pada tahun 2015 jumlah penumpang domestik dan internasional sebanyak 68.967.890 penumpang menurun 29,49% dibandingkan penumpang Tahun 2014 sebanyak 86.750. 860 dengan rincian sebagai berikut : Grafik 3.1 Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional (2) Jumlah Kargo Domestik dan Internasional Angkutan kargo domestik dan internasional pada tahun 2015 sebanyak 521.035 ton, lebih rendah 25,84 % dari Tahun 2014 sebanyak 702.584 ton. Adapun rincian data produksi angkutan kargo sebagai berikut : III - 17
Grafik 3.2 Jumlah Angkutan Kargo Domestik dan Internasional e) Angkutan Udara Perintis tahun 2015, subsidi angkutan udara perintis sebesar Rp. Pada 441.203.251.530,- (alokasi subsidi BBM di 11 (sebelas) bandar udara sebesar Rp. 24.531.000.000,- yang diselenggarakan di 25 (duapuluh lima) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)). Berdasarkan SKEP Dirjen Perhubungan Udara : KP 469 tahun 2014 tentang Rute dan Penyelenggara Subsidi Angkutan Udara Perintis serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2015, rute penerbangan perintis sebanyak 216 rute perintis (66 merupakan rute baru). Jumlah Provinsi terhubungi 26 provinsi dan jumlah kota terhubungi di 200 kota. Pada tahun 2015 terdapat 4 (empat) badan usaha angkutan udara niaga yang menjadi operator pelaksana angkutan udara perintis, yaitu : Tabel 3.23 Operator Pelaksana Angkutan Udara Perintis NO 1 OPERATOR PT. ASI Pudjiastuti Aviation TIPE PESAWAT C208B dan PC-6 KAPASITAS (SEATS) (10 - 12) (7 - 9) LOKASI Nagan Raya, Takengon, Gn. Sitoli, Bengkulu, Dabo Singkep, Palangkaraya, Samarinda, Ketapang, Sabu, Ternate, Manokwari, Sorong, Jayapura, Merauke, Nabire, Timika, dan Wamena 2 PT. Aviastar Mandiri DHC 6 (Twin Otter) 18 Samarinda, Tolitoli, Masamba, Selayar dan Langgur 3 4 PT. Trigana Air Service PT. Marta Buana Abadi DHC 6 C208B 18 (10 - 12) Timika Jayapura Sumber : Direktorat Angkutan Udara Realisasi jumlah penumpang Angkutan Udara Perintis, pada tahun 2015 sebanyak 168.921 penumpang dari target sebanyak 254. 631 penumpang, jika dibandingkan Tahun 2014 sebanyak 218.805 menurun 33,66% penumpang dari target 285.226 penumpang . III - 18
Grafik 3.3 Jumlah Penumpang Penerbangan Perintis Sedangkan realisasinya mencapai 21.823 penerbangan (94,20 %) dari target sebanyak 22.765 penerbangan. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan oleh : (1) Ketidaksiapan Bandara dari sisi teknis untuk operasional angkutan frekuensi penerbangan udara perintis; (2) Terbatasnya penyedia jasa (operator angkutan udara perintis) untuk memenuhi persyaratan minimal mekanisme penyedia jasa) (3) Pembatalan penerbangan yang disebabkan pesawat mengalami kerusakan dan tidak adanya pesawat cadangan; (4) Kurangnya informasi terkait jadwal penerbangan perintis; Berikut ini disampaikan data capaian penumpang dan jumlah frekuensi penerbangan perintis dalam 5 (lima) tahun terakhir : Grafik 3.4 Jumlah Frekuensi Penerbangan Perintis III - 19
f) Pelaksanaan Angkutan Lebaran (1) Keberangkatan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri Angkutan Lebaran Tahun 2015 (1436 H) dalam negeri terdapat penambahan 3 lokasi pemantauan baru, dari sebelumnya 32 bandar udara pada tahun 2014 menjadi 35 bandar udara tahun 2015. Pada periode H-7 s.d. H+7 jumlah penumpang berangkat sebanyak 3.675.884 penumpang. Berdasarkan data Januari - Juni 2015, diperoleh rata-rata penumpang berangkat per hari biasa sebanyak 171.374 penumpang. Jika dibandingkan antara rata-rata penumpang masa Lebaran dengan rata-rata penumpang harian terjadi kenaikan sebesar 34,09%. Penumpang berangkat pada masa lebaran tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,21% dibandingkan penumpang tahun 2014 dari 3.461.023 penumpang menjadi sebanyak 3.675.884 penumpang di Tahun 2015. (2) Keberangkatan Penumpang Udara Luar Negeri Dari H-7 sampai dengan H+7 jumlah penumpang berangkat angkutan udara luar negeri sebanyak 553.912 penumpang. Berdasarkan data Januari - Juni 2015, diperoleh rata-rata penumpang berangkat per hari biasa sebesar 33.600 penumpang. Apabila dibandingkan antara penumpang masa Lebaran dengan penumpang harian terjadi kenaikan sebesar 2,68%. Namun demikian, penumpang berangkat tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,31% dibandingkan tahun 2014 dari 572.901 penumpang pada tahun 2014 menjadi 553.912 penumpang di tahun 2015. (3) Pelaksanan Penambahan Kapasitas Angkutan Udara masa Lebaran Penambahan kapasitas angkutan udara ini dihitung untuk periode H-7 s.d. H+7 tanggal 10 Juli s.d. 25 Juli 2015. Dari jumlah 17 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi, 12 di antaranya mengajukan dan menggunakan Flight Approval (FA) guna menambah kapasitas tempat duduk (extra flight) untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada rute-rute penerbangan dalam negeri. Operator Penerbangan yang mengajukan FA untuk penambahan kapasitas tersebut adalah: Tabel 3.24 Operator Penerbangan yang mengajukan Flight Approval No. Operator Penerbangan PT. Aviastar Mandiri 1. PT. Batik Air 2. PT. Citilink Indonesia 3. PT. Garuda Indonesia 4. PT. Indonesia Air Asia 5. PT. Kalstar Aviation 6. Sumber : Direktorat Angkutan Udara No. 7. 8. 9. 10 11. 12. Operator Penerbangan PT. Lion Mentari Airlines PT. NAM Air PT. Sriwijaya Airlines PT. Travel Express Aviation PT. Trigana Air Services PT. Wings Abadi Airlines III - 20
Penambahan kapasitas tempat duduk untuk penerbangan dalam negeri yang diajukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dengan menggunakan FA sebanyak 282.610 tempat duduk dengan frekuensi sebanyak 1.626 penerbangan. Sementara penambahan kapasitas tempat duduk penerbangan luar negeri diajukan oleh 6 perusahaan asing dan 1 badan usaha angkutan udara niaga, yaitu: Tabel 3.25 Penambahan Kapasitas Tempat Duduk Penerbangan Luar Negeri No. Operator No. Operator 1. 2. 3. 4. Penerbangan Garuda Indonesia Singapore Airlines Jetstar Asia Airlines Silk Air 5. 6. 7. Penerbangan Qantas Airways China Airlines Cathay Pacific Penambahan kapasitas tempat duduk untuk penerbangan luar negeri yang diajukan sebanyak 25.120 tempat duduk dengan frekuensi sebanyak 55 penerbangan masih di bawah jumlah penambahan yang diperkirakan. (4) Kelengkapan fasilitas Pusat Koordinasi Angkutan Udara Lebaran Pusat Koordinasi Angkutan Lebaran tahun 2015 subsektor Perhubungan Udara telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas, diantaranya adalah: Fasilitas CCTV baik dari bandar udara yang dipantau maupun bandar udara yang tidak dipantau telah terhubung secara online dengan Pusat Koordinasi, sehingga pengamatan kondisi bandar udara dapat dilakukan langsung melalui CCTV. Fasilitas CCTV yang terhubung di 27 bandar udara sebagai berikut: Tabel 3.26 Lokasi Fasilitas CCTV di 27 bandar udara No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bandar Udara Soekarno-Hatta Kualanamu (Medan) Minangkabau (Padang) Sultan Mahmud Badaruddin II (Plbg) Sultan (Pekanbaru) Juanda (Surabaya) Ngurah Rai (Denpasar) Hasanuddin (Makassar) Sepinggan (Balikpapan) Adi Sucipto (Jogjakarta) Juwata (Tarakan) Hang Nadim (Batam) Mutiara (Palu), Jalaludin (Gorontalo) Syarief Kasim II No. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Bandar Udara Haluoleo (Kendari) Tjilik Riwut (Palangkaraya) Temindung (Samarinda) Sultan Baabullah (Ternate) Sentani (Jayapura) Radin Inten II (Lampung), Fatmawati (Bengkulu) H. Asan (Sampit) Rahadi Oesman (Ketapang) Kalimarau (Berau) Iskandar Sultan Salahuddin Hanandjoeddin Pandan). Soekarno (Pangkalanbun), Muhammad (Bima), H.A.S. (Tanjung III - 21
(5) Radar ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) guna melihat kepadatan lalu lintas pesawat udara khususnya di wilayah udara sekitar Bandar Udara Soekarno Hatta. g) Pelaksanaan Angkutan Udara Haji Tahun 1435 H/2015 M (1) Dasar Hukum pelaksanaan haji di Indonesia merupakan tugas nasional jawab Pemerintah yang dikoordinir oleh dan menjadi Kementerian Agama berikut menetapkan operator penerbangan yang akan mengangkut jemaah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi dan sebaliknya. Sedangkan Kementerian Perhubungan membantu Kementerian Agama menghitung asumsi biaya angkutan udara haji dari embarkasi Haji ke Arab Saudi sebagai salah satu komponen BPIH. Disamping itu Kementerian Perhubungan mengevaluasi kelaikan pesawat yang telah ditetapkan untuk mengangkut jemaah haji, karena setiap pesawat udara yang masuk dan atau dioperasikan di Indonesia wajib dievaluasi berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil Indonesia sesuai Standard Civil Aviation Safety Regulation (CASR). Kementerian Perhubungan mengevaluasi pelaksanaan angkutan udara haji terkait dengan kinerja operator pelaksana yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. tanggung (2) Kegiatan angkutan udara haji tahun 1436 H/2015 M dilaksanakan pada 12 (dua belas) embarkasi Haji sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1436H/2015M sebagai berikut : Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tabel 3.27 Embarkasi dan Debarkasi Haji ACEH MEDAN PADANG PALEMBANG BATAM JAKARTA SOLO SURABAYA BALIKPAPAN BANJARMASIN MAKASSAR MATARAM Sumber : Direktorat Angkutan Udara (3) Selain menetapkan bandar udara embarkasi dan debarkasi, Pemerintah juga menetapkan embarkasi haji antara melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1436 H/ 2015 M sebagai berikut: Tabel 3.28 Embarkasi Antara Bandar Udara Bandar Gorontalo Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya Bandar Udara Sultan Thaha Jambi Udara Jalaluddin Bandar Udara Bandar Udara Radin Inten II Lampung Bandar Udara Fatmawati- Bengkulu Sumber : Direktorat Angkutan Udara III - 22
(4) Badan Usaha Angkutan Udara yang mengangkut Jemaah Haji sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1436 H/ 2015 M adalah PT. Garuda Indonesia Airlines 11 unit pesawat dan Saudi Arabia Airlines 10 unit pesawat . Garuda Indonesia menerbangkan Jamaah Haji dari bandar udara : Aceh, Padang, Balikpapan, Medan, Solo dan Banjarmasin. Sedangkan Saudi Arabia Airlines dari Palembang, Surabaya dan Batam. (5) Phase Pemberangkatan dan Kepulangan Jamaah Haji Indonesia: (a) Phase I (Pemberangkatan) tanggal 21 Agustus-1 September 2015 : Rencana 157.071 jamaah dengan 376 kloter, terealisasi 156.336 jamaah dengan 376 kloter, open seat 2.189 tempat duduk. Tabel 3.29 Rincian Penerbangan Operator Penerbangan Haji RINCIAN PENERBANGAN Operator Penerbangan JEMAAH KLOTER GARUDA INDONESIA 82.871 210 SAUDI ARABIAN ARLINES 73.465 166 Pada Phase I (Keberangkatan) 744 tidak berangkat dikarenakan meninggal, sakit sehingga tidak jadi berangkat, mengundurkan diri karena alasan tertentu, visa yang belum selesai. Grafik 3.5 On Time Performance Phase I (Pemberangkatan) Tahun 2011 sd 2015 Tabel 3.30 Alasan Keterlambatan pada Phase I (Pemberangkatan) NO. MASKAPAI PENERBANGAN 1435 H/ 2014 M 1436H/ 2015M TEKNIS OPERASIONAL TOTAL 1. PT . Garuda Indonesia 8 0 20 20 2. Saudi Arabian Airlines 13 1 15 16 21 36 III - 23
(b) Phase II (pemulangan) : Tanggal 28 September -26 Oktober 2015 Rencana pemulangan 156.336 jemaah 376 kloter, realisasi 155.465 jamaah 376 kloter dan open seat 2.975 tempat duduk. Sebanyak 872 Jemaah tidak dipulangkan, sakit, meninggal (tragedi ambruknya crane pada pembangunan Masjidil Haram ). i. Gelombang I : 28 September - 11 Oktober 2015 berangkat dari Jeddah. ii. Gelombang II : 12 - 26 Oktober 2015 berangkat dari Madinah. Tabel 3.31 Rincian Penerbangan Phase II Operator Penerbangan Haji Rincian Penerbangan Operator Penerbangan Jemaah Kloter GARUDA INDONESIA 82.352 210 SAUDI ARABIAN ARLINES 156.336 166 Grafik 3.6 On Time Performance Phase II (Pemulangan) Tahun 2011 sd 2015 Tabel 3.32 Alasan Keterlambatan pada Phase II (Pemulangan) NO. Operator Penerbangan 1435 H/ 2014 M 1436H/ 2015M TEKNIS OPERASIONAL TOTAL 1. PT . Garuda Indonesia 40 3 79 82 2. Saudi Arabian Airlines 7 1 15 15 47 III - 24
d. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian Guna meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa kereta api, Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2015 pada Bidang Prasarana telah melakukan kegiatan Pembangunan Jalur KA sepanjang 179,33 Km. Dengan pembangunan jalur KA tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kecepatan operasional KA sehingga waktu tempuh dapat relatif lebih singkat. Untuk bidang sarana pada tahun 2015 Ditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan pengadaan sarana perkeretaapian antara lain : 1) Pengadaan Kereta Inspeksi, multiyears 2014-2015 sejumlah 1 (satu) unit; 2) Pengadaan TMC lebar spoor 1.435 mm sejumlah 1 (satu) unit; 3) Pengadaan Lori Inspeksi sejumlah 5 (lima) unit; 4) Rehabilitasi/ perbaikan KRD dan Kereta Inspeksi sejumlah 5 (lima) unit; 5) Pengadaan Kereta Ukur Prasarana, Track dan LAA, multiyears 2015-2016, sejumlah 1 (satu) unit; 6) Perbaikan 1 (satu) set, masing-masing 4 (empat) unit, KRL KfW; 7) Pengadaan Kereta Kedinasan sejumlah 1 (satu) unit; 8) Pengadaan Gerbong Datar (PPCW) sejumlah 10 (sepuluh) unit; 9) Pengadaan Gerbong Terbuka (ZZOW) sejumlah 10 (sepuluh) unit; 10) Pengadaan Kereta Inspeksi sejumlah 1 (satu) unit; 11) Pengadaan Sarana Kerja Gerbong (PPCW, ZZOW) lebar spoor 1.067 mm untuk Trans Sumatera sejumlah 20 (dua puluh) unit; 12) Kereta Inspeksi lebar spoor 1.067 mm (1 set @ 2 unit) multiyears 2015-2016; Perawatan fasilitas sarana perkeretaapian meliputi : 1) Perawatan 2 set Crane KRC 800 N; 2) Perawatan dan kalibrasi peralatan uji sarana; dan 3) Operasional dan perawatan sarana milik negara. Pengadaan fasilitas pengujian sarana perkeretaapian 1) Penambahan daya listrik Depo Depok; dan 2) Overhaul crane KRC 800 N. 3) Pengadaan peralatan uji dan perlengkapan uji sarana kereta api portabel. Uraian Maksud dan Tujuan Manfaat Pengadaan TMC lebar Spoor 1.435 mm Dalam pelaksanaan pekerjaan jalan rel harus perawatan berpedoman pada standar telah ditentukan, di yang mana di antaranya untuk mengatrol dan membawa rel- a. Meningkatkan pelayanan dan kelancaran angkutan kereta api. b. Menjamin kelaikan operasi prasarana perkeretaapian. a. Mendukung industri dalam negeri; b. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja; c. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan III - 25
Uraian Maksud dan Tujuan Manfaat telah rel kereta api yang dibongkar memerlukan peralatan khusus Track Motor Car (TMC). TMC memiliki sistem penggerak sendiri dan juga dapat digunakan untuk menarik rangkaian kereta/ gerbong. kesejahteraan rakyat; d. Tersedianya pemulihan fungsi prasarana perkeretaapian; e. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan f. Meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan. Gambar 3.11 Pengadaan TMC lebar spoor 1.435 mm Gambar 3.12 Pengadaan Lori Inspeksi Uraian Maksud dan Tujuan Manfaat Pengadaan Lori Inspeksi Dalam melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian, pelaksana pembangunan yaitu Satker Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi agar pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Satker melakukan a. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung kelancaran pembangunan prasarana perkeretaapian. b. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyediakan sarana untuk melakukan inspeksi sewaktu-waktu pembangunan prasarana perkeretaapian. a. Mendukung industri dalam negeri; b. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja; c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan perkeretaapian; d. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan e. Penambahan jumlah armada siap operasi III - 26
Uraian Maksud dan Tujuan Manfaat inspeksi langsung ke lokasi pembangunan. Namun Satker menemui kesulitan melakukan inspeksi ke lokasi yang tidak dapat ditempuh melalui alat transportasi darat. Untuk itu, Satker-Satker tersebut perlu memiliki suatu sarana yang dapat digunakan sewaktu waktu untuk melakukan inspeksi yaitu Lori. Gambar 3.13 Pengadaan Kereta Kedinasan Uraian Maksud dan Tujuan Manfaat Pengadaan Kereta Kedinasan Pengadaan Kereta Kedinasan yang tidak berpenggerak sendiri diharapkan mampu meningkatkan pengawasan Pemerintah dalam kegiatan pembangunan bidang perkeretaapian untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan melalui kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan BidangPerkeretaapian. Pengelolaan dan Pemanfaatan aset Kereta Kedinasan tersebut nantinya akan menjadi aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian. a. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung tugas pembinaan Pemerintah di bidang perkeretaapian. b. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memudahkan Pemerintah khususnya Direktorat Perkeretaapian melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan pembangunan perkeretaapian. a. Mendukung industri dalam negeri; b. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja; c. Tersedianya pemulihan fungsi prasarana perkeretaapian; d. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan e. Meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan. Saat ini Direktorat Jenderal III - 27
Uraian Perkeretaapian sudah memiliki 4 (empat) unit Kereta Kedinasan yang terdiri dari Kereta Utama 1 (satu) unit, Kereta Penumpang 2 (dua) unit dan Kereta Makan dilengkapi Pembangkit Listrik 1 (satu) unit sehingga direncanakan untuk melengkapi rangkaian operasional Kereta kedinasan tersebut dengan penambahan 1 (satu) unit Kereta VIP yang nantinya dalam pengoperasiannya ditarik oleh lokomotif yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Uraian Pengadaan Kereta Inspeksi Pengadaan Kereta Inspeksi diharapkan mampu meningkatkan pengawasan Pemerintah untuk kegiatan pembangunan bidang perkeretaapian untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan melalui kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Prasarana Perkeretaapian dan Pengelolaan Maksud dan Tujuan Manfaat Gambar 3.14 Kereta Inspeksi Maksud dan Tujuan Manfaat a. Maksud a. Mendukung industri dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung pembangunan Prasarana Perkeretaapian dan menjamin kelaikan operasi prasarana perkeretaapian. b. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memudahkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam negeri; b. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja; c. Tersedianya pemulihan fungsi prasarana perkeretaapian; d. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan e. Meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan. III - 28
Uraian Maksud dan Tujuan Manfaat aset Kereta Inspeksi tersebut nantinya akan menjadi aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian. melakukan inspeksi dan pemantauan pembangunan Prasarana Perkeretaapian. Saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah memiliki 2 (dua) unit Kereta Inspeksi dan direncanakan kedua unit tersebut akan ditempatkan di Satker Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Sumatera Utara dan Satker Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Sumatera Selatan. Kereta Inspeksi TA 2015 ini dirancang dan dibuat untuk dapat dirangkaikan (couple) dengan pengadaan Kereta Inspeksi multiyears TA 2014 - 2015 sehingga nantinya menjadi 1 (satu) set Kereta Inspeksi yang terdiri dari 2 (dua) unit. Gambar 3.15 Pengadaan Gerbong Gambar 3.16 Pengadaan Gerbong Datar (PPCW) Terbuka (ZZOW) Uraian Maksud dan Tujuan Manfaat Pengadaan Gerbong Datar (PPCW) Dalam pembangunan prasarana Satker perkeretaapian, a. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar penyelesaian target pembangunan prasarana dapat sesuai a. Mendukung industri dalam negeri; b. Membuka pekerjaan menyerap tenaga kerja; lapangan dan baru III - 29
Uraian pelaksana sangat memerlukan sarana kerja untuk mendukung pembangunan seperti Gerbong Terbuka untuk mengangkut balast dan Gerbong Datar untuk mengangkut rel dan wesel. Saat ini Jenderal Perkeretaapian telah memiliki 20 (dua puluh) unit Gerbong Terbuka dan 20 (dua puluh) unit Gerbong Datar yang ditempatkan di Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon - Kroya sebanyak 10 (sepuluh) unit Gerbong Terbuka, Satker Pengembangan sebanyak 10 Perkeretaapian (sepuluh) unit Gerbong Terbuka, Pengembangan Satker Jawa Tengah Perkeretaapian sebanyak 20 (dua puluh) unit Gerbong Datar. Direktorat Dengan kondisi yang ada saat ini, kebutuhan Gerbong Terbuka sangat mendesak tersebut lain mengingat Satker-Satker seperti Satker Pengembangan Perkeretaapian Barat, Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa, Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Utara Jawa, dan Satker Pembangunan Double - Double Track sangat memerlukan dukungan Gerbong Terbuka dan Gerbong Datar tersebut. Jawa Uraian Pengadaan Gerbong Terbuka (ZZOW) Dalam pembangunan prasarana Satker perkeretaapian, Maksud dan Tujuan sehingga target pemanfaatan dari pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat. b. Tujuan dilaksanakannya kegiatan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian dilaksanakan pemerintah. ini adalah mendukung yang oleh Maksud dan Tujuan a. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar target penyelesaian pembangunan prasarana dapat sesuai Manfaat c. Penyelesaian pembangunan prasarana sesuai perkeretaapian target; d. Tersedianya aksesibilitas pelayanan perkeretaapian sesuai target; dan e. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian. Manfaat a. Mendukung industri dalam negeri; b. Membuka pekerjaan menyerap tenaga kerja; lapangan dan baru c. Penyelesaian III - 30
Uraian pelaksana sangat memerlukan sarana kerja untuk mendukung pembangunan seperti Gerbong Terbuka untuk mengangkut balast dan Gerbong Datar untuk mengangkut rel dan wesel. Saat ini Jenderal Perkeretaapian telah memiliki 20 (dua puluh) unit Gerbong Terbuka dan 20 (dua puluh) unit Gerbong Datar yang ditempatkan Satker Ganda Pembangunan Cirebon - Kroya sebanyak 10 (sepuluh) Gerbong unit Terbuka, Satker Pengembangan Perkeretaapian sebanyak 10 (sepuluh) Gerbong unit Terbuka, Satker Pengembangan Jawa Tengah Perkeretaapian sebanyak 20 (dua puluh) unit Gerbong Datar. Direktorat di Jalur Dengan kondisi yang ada saat Gerbong ini, Terbuka sangat mendesak mengingat Satker- Satker Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat, Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa, Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Utara Jawa, dan Pembangunan Double - Double Track sangat memerlukan dukungan Gerbong Terbuka dan Gerbong Datar tersebut. kebutuhan tersebut lain seperti Satker Maksud dan Tujuan sehingga target pemanfaatan dari pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat. b. Tujuan dilaksanakannya adalah ini mendukung kegiatan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian dilaksanakan pemerintah. yang oleh Manfaat pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai target; d. Tersedianya aksesibilitas pelayanan perkeretaapian sesuai target; dan e. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian. III - 31
2. SDM Transportasi a. Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat Penyelenggaraan Pengembangan SDM Perhubungan Darat pada tahun 2015 sebagai berikut : 1) Pendidikan Pembentukan (dua belas) program pendidikan pembentukan yang Terdapat 12 diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Darat antara lain: NO JENIS DIKLAT PEMBENTUKAN 1 2 3 Diklat Awal DII Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP) Diploma III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian (TBJP) 4 Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian (TMP) 5 Diploma III Teknik Elektro Perkeretaapian (TEP) 6 Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian (MTP) 7 Diploma IV MKTJ Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (MKTJ) 8 Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif (TKO) 9 Diploma III Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) 10 Diploma IV Transportasi Darat 11 Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 12 Diploma III Perkeretaapian (KA) Sedangkan jumlah target dan realisasi lulusan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.33 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat Tahun 2015 N O 1 SATKER 2 LULUSAN TARGE T 3 REALISAS I 4 PERSENTAS E % 5 1 Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi 176 176 100 2 Politeknik Keselamatan Transpotasi Jalan Tegal 142 142 100 3 3 4 Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali 0 54 60 0 54 58 0 100 96,67 JUMLAH Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Darat 432 430 99,54 Jumlah lulusan pendidikan Pembentukan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Tahun 2015 tidak ada dikarenakan awal penerimaan peserta pendidikan Pembentukan berlangsung pada tahun 2014, sehingga awal kelulusan peserta pendidikan pembentukan (Program DIII) adalah pada tahun 2017. III - 32
2) Pendidikan Penjenjangan Program pendidikan penjenjangan hanya dilaksanakan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi yaitu Diploma IV Transportasi Darat Extension yang menargetkan 50 peserta, namun hanya terealisasi sebesar 13 peserta Diploma IV Transportasi Darat. Adapun jumlah lulusan pendidikan penjenjangan sebesar 0 peserta dari 0 peserta yang ditargetkan, dikarenakan tidak ada peserta yang mendaftar pada Diploma IV Transportasi Darat Extension di Tahun 2014. 3) Pelatihan Teknis Pelatihan Teknis (Short Course) ini dilaksanakan di semua Satker/ UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat guna meningkatkan kemampuan teknis di bidang perhubungan darat dengan jumlah target dan realisasi lulusan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.34 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Teknis (Short Course) SDM Perhubungan Darat Tahun 2015 NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1 1 2 2 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi 3 1752 826 4 1.284 494 5 73,29 59,81 3 Politeknik Keselamatan Transpotasi Jalan Tegal 3.150 1828 58,03 4 5 6 Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun 336 1354 192 167 1100 190 49,70 81,24 98,96 JUMLAH 7.610 5.063 66,53 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Darat 4) Pelatihan Lainnya Pelatihan lainnya diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dapat terealisasi sebesar 100 % dari 85 peserta yang ditargetkan, sedangkan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi terealisasi sebanyak 350 peserta. Tabel 3.35 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Darat Tahun 2015 NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % (1) (2) (3) (4) (5) 1 2 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi 85 350 85 350 100 100 JUMLAH 435 435 100 Sumber : Satker Pengembangan III - 33
Secara keseluruhan program pengembangan SDM berdasarkan target dan realisasi lulusan yang diselenggarakan oleh Satker SDM Perhubungan Darat dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut : Tabel 3.36 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Tahun 2015 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (2) Pendidikan Pembentukan Pendidikan Penjenjangan 3 Pelatihan Teknis 4 Pelatihan Lainnya NO (1) 1 2 JUMLAH LULUSAN TARGET REALISASI (3) (4) 432 430 0 0 7139 435 8006 5123 435 5988 PERSENTASE % (5) 99,54
71,76 100.00 74,79 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Darat Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan persentase Pendidikan dan Pelatihan pada SDM Perhubungan Darat Tahun 2015 mencapai 74,79% dimana Lulusan Diklat Pembentukan sebesar 99,54%, Lulusan Pelatihan Lainnya sebesar 100%, sedangkan Lulusan Pendidikan Penjenjangan belum tercapai sesuai rencana. b. Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut Penyelenggaraan Pengembangan SDM Perhubungan Laut pada tahun 2015 sebagai berikut: 1) Pendidikan Pembentukan Terdapat 9 (sembilan) program pendidikan pembentukan terdiri dari Diploma IV Nautika, Diploma IV Teknika, Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Diklat Pelaut III Nautika, Diklat Pelaut III Teknika, Diklat Pelaut IV Nautika, Diklat Pelaut IV Teknika, Diklat Pelaut Dasar Nautika dan Diklat Pelaut Dasar Teknika yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Laut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.37 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 NO (1) 1 2 3 4 5 SATKER (2) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Politeknik Pelayaran Surabaya Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh LULUSAN TARGET REALISASI (3) (4) 500 360 300 343 0 395 405 320 168 0 PERSENTASE % (4) 19.32 93.33 106.67 48.98 0 III - 34
NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 6 7 8 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong 750 240 232 294 240 123 39.20 100.00 53.02 JUMLAH 2,725 1.945 71.38 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut 2) Pelatihan Peningkatan (Upgrading Training) Program pelatihan peningkatan ditujukan untuk para pelaut yang sudah memenuhi syarat jam berlayar dan ingin meningkatkan sertifikat pelaut ke jenjang yang lebih tinggi, yang dibagi berdasarkan tingkat jenjang teknis profesi kepelautan yang mencakup aspek manajemen dan operasional level, sesuai dengan persyaratan Standard Training Certificated Watckeeping (STCW CODE). Ketentuan Pelatihan, Sertifikat, dan Tugas Jaga bagi pelaut juga merupakan ketentuan dari International Maritime Organization (IMO). Tabel 3.38 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % (1) 1 (2) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (3) 1200 (4) 740 (5) 61,67 2 3 Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 5,173 900 4,406 505 85.17 56,11 4 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 470 476 67.61 5 6 7 8 9 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Politeknik Pelayaran Surabaya Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu PelayaranBarombong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati 1,228 1,980 600 120 150 56 1,412 1,320 137 118 4.56 71,31 220 114.16 78.67 JUMLAH 12,055 9,170 76.07 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut III - 35
3) Pelatihan Penyegaran (Refreshing Training) Pelatihan Penyegaran (Refreshing Training) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut : Tabel 3.39 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Penyegaran SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 NO (1) 1 2 SATKER (2) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar JUMLAH LULUSAN TARGET REALISASI (3) (4) 600 100 700 519 206 725 PERSENTASE % (5) 86.50 206.00 103.57 4) Pelatihan Pemutakhiran (Updating Training) Pelatihan Pemutakhiran diselenggarakan untuk penyesuaian ijazah pelaut sesuai dengan Amandemen Manila STCW 2010. Berdasarkan Peraturan yang termuat dalam STCW 2010, pelaut pemegang sertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 harus disesuikan berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010 dari tingkat dasar sampai tingkat 1. Bagi pemegang ijazah pelaut yang masih bersertifikat STCW 1978 Amandemen 1955 diberi kesempatan hingga diharapkan dengan terselenggaranya pelatihan pemutakhiran, pada tahun 2016 seluruh pelaut segera memperbaharui ijazah-ijazah yang telah dimiliki agar sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010. Tabel 3.40 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Pemutakhiran No SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 LULUSAN TARGET REALISASI PROGRAM PELATIHAN PERSENTASE % (1) 1 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (2) Perhubungan Laut (3) 180 (4) 0 (5) 0.00 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta 3 Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta 4 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 5 Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar 6 Politeknik Pelayaran Surabaya 7 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran barombong 15000 9180 7920 750 12,600 2,640 1990 8244 1944 1936 1,342 7,396 13.27 89.80 24.55 258.13 10.65 280.15 8 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong 360 304 84.44 9 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Aceh 200 147 73.50 JUMLAH 48,830 23,303 47.72 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut III - 36
5) Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) SDM Perhubungan Laut diselenggarakan oleh seluruh Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.41 Program dan Realisasi Lulusan PKKPSDM Perhubungan Laut Tahun 2015 NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 SATKER (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pehubungan Laut Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Politeknik Pelayaran Surabaya Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong LULUSAN TARGET (3) REALISASI (4) 300 109 32666 63299 41,990 41,290 45560 15654 100,753 51,546 19,287 16,695 48,270 64,650 13,740 36,724 PERSENTASE % (5) 36.33 193.78 98.33 221.14 329.28 86.56 133.93 267.28 9 10 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar 3,457 5,750 3,666 7,974 106.05 138.68 11 Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta 1,080 964 89.26 JUMLAH Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut 227,754 387,670 170.21 6) Pelatihan Lainnya Pelatihan lainnya diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana pada tabel di bawah ini : Tabel 3.42 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % (1) 1 2 (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar (3) 280 164 (4) 480 164 (5) 171.43 100.00 JUMLAH 444 644 145.05 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut III - 37
Seluruh program pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan Laut yang diselenggarakan pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 3.43 Program dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 NO PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (1) LULUSAN TARGET REALISASI (2) (3) PERSENTASE % (4) 1 2 3 4 6 7 Pendidikan Pembentukan Pelatihan Peningkatan Pelatihan Penyegaran (Refreshing Training) Pelatihan Pemutakhiran (Updating Training) Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) Pelatihan Lainnya 2,725 12,055 700 48,830 227,754 444 1,945 9,170 725 23,303 387,670 644 71.38 76.07 103.57 47.72 170.21 145.05 JUMLAH 292,508 423,457 144.77 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut c. Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara 1) Pendidikan Pembentukan Program pendidikan pembentukan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Udara sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 3.44 Program Pendidikan Pembentukan NO JENIS DIKLAT PEMBENTUKAN 1 DIV Teknik Navigasi Udara 2 D III Teknik Listrik Bandara 3 D III Lalu-Lintas Udara 4 D III Komunikasi Penerbangan 5 D III Teknik Navigasi Udara 6 DIII PLLU 7 DIII Teknik Listrik Bandara 8 DIII Teknik Bangunan dan Landasan 9 DIII Teknik Mekanikal Bandara 10 DIII Pemandu Lalu-Lintas Udara 11 DIII Penerangan Aeronautika 12 DIII Komunikasi Penerbangan 13 DIII Pertolongan Kecelakaan Penerbangan 14 DIII Manajemen Transportasi Udara 15 DIII Operasi Bandar Udara III - 38
NO JENIS DIKLAT PEMBENTUKAN 16 DII Penerbang 17 D II Teknik Pesawat Udara 18 Non Diploma Teknik Pesawat Udara Tabel 3.45 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 NO (1) 1 2 3 4 5 SATKER (2) Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi LULUSAN TARGE T (3) REALISAS I (4) 448 406 90 85 186 185 120 115 44 42 PERSENTAS E % (5) 90.63 94.44 99.46 95.83 95.45 JUMLAH 888 833 93.81 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara 2) Pendidikan Penjenjangan Program pendidikan penjenjangan pada UPT SDM Perhubungan Udara pada tahun 2015 adalah seperti pada tabel berikut ini : Tabel 3.46 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % (1) (2) (3) (4) (5) 1 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug 382 385 100.79 2 Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan 40 28 70,00 JUMLAH 422 413 97.87 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara 3) Pelatihan Teknis Jumlah lulusan pelatihan teknis yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Udara terdapat pada tabel sebagai berikut : III - 39
Tabel 3.47 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Teknis SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (2) Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Medan Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Surabaya Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Makassar Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Curug Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Jayapura Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Palembang (3) 535 555 765 1240 945 163 450 1095 1114 (4) 533 429 713 1121 865 67 763 724 893 (5) 99.63 77.30 93.20 90.40 91.53 41.10 169.56 66.12 80.16 JUMLAH 6862 6108 89.01 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara 4) Pelatihan Lainnya Jumlah lulusan pelatihan lainnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.48 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % (1) 1 2 3 (2) Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Medan Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Surabaya (3) 140 310 124 (4) 140 535 124 (5) 100.00 172.58 100.00 JUMLAH 574 799 139.20 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara Secara keseluruhan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan Udara dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 3.49 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 NO PROGRAM PELATIHAN LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % (1) (2) (3) (4) (5) 1 Pendidikan Pembentukan 93.81 888 833 2 Pendidikan Penjenjangan 422 413 97.87 3 Pelatihan Teknis 6862 6108 89.01 4 Pelatihan Lainnya JUMLAH 574 8746 799 8153 139.20 93.22 Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara III - 40
d. Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan 1) Pelatihan Prajabatan Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dalam melaksanakan tugas pemerintah. 2) Pelatihan Struktural/ Kepemimpinan Pelatihan ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon tertentu, serta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima serta pengembangan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) pelatihan yaitu PIM II, PIM III dan PIM IV. 3) Pelatihan Fungsional Pelatihan Fungsional merupakan pelatihan untuk memenuhi ataupun meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional yang terdiri dari tingkat ahli dan tingkat terampil. Pelatihan ini diselenggarakan di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. 4) Pelatihan Teknis/ Manajerial Pelatihan Teknis/ Manajerial adalah pelatihan yang dilakukan agar SDM mempunyai kemampuan soft skill maupun hard skill yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. 5) Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perhubungan Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menciptakan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan kompeten dibidangnya. 6) Rintisan Pendidikan Gelar Rintisan Pendidikan Gelar diselenggarakan dalam rangka memberikan beasiswa kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menempuh pendidikan S2 dan S3. Tabel 3.50 Rekapitulasi Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Tahun 2015 NO (1) 1 2 3 4 PROGRAM PELATIHAN (2) Pelatihan Prajabatan Pelatihan Struktural/Kepemimpinan Pelatihan Fungsional Pelatihan Teknis Manajerial LULUSAN TARGET REALISASI (3) (4) 829 786 282 158 3,618 277 148 3,316 PERSENTASE % (5) 94.81 98.23 93.67 91.65 III - 41
NO (1) 5 PROGRAM PELATIHAN (2) Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perhubungan LULUSAN TARGET REALISASI (3) (4) 9159 7365 PERSENTASE % (5) 80,41 6 Rintisan Pendidikan Gelar 137 109 79,56 JUMLAH 14183 12001 84,62 Sumber : Satker Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan 3. Penelitian dan Pengembangan Pada tahun anggaran 2015, Badan Litbang Perhubungan telah menyelesaikan 294 studi yang terdiri dari 72 studi besar, 10 studi sedang dan 212 studi kecil. Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah studi dari tahun 2011 - 2015. Grafik 3.7 Perkembangan Jumlah Penelitian Tahun 2011 - 2015 Badan Litbang Perhubungan pengembangan juga melaksanakan kegiatan penunjang antara lain : selain melaksanakan kegiatan penelitian dan a. Lomba Penelitian Menyelenggarakan Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional dengan tema "Efisiensi Biaya Logistik Melalui Transportasi Multimoda". Kegiatan ini bertujuan untuk menampung dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan transportasi. Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional Tahun 2015 dilaksanakan di 10 (sepuluh) regional, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Manado, Makassar, Ambon dan Jayapura, dengan melibatkan perguruan tinggi setempat. Tim Penilai pada Lomba Penelitian Transportasi Tahun 2015 terbagi menjadi 2 (dua) Tim Penilai, yaitu Tim Penilai Tingkat Regional yang terdiri dari Kepala Dinas III - 42
Perhubungan Propinsi, Kepala Dinas Perhubungan Kota, Perguruan Tinggi di masing-masing regional, dan DPP ALFI/ILFA Propinsi di masing-masing regional dan Tim Penilai Tingkat Nasional yang terdiri dari para Pakar Transportasi Kementerian Perhubungan, Perguruan Tinggi dan Praktisi. b. Penugasan Khusus Menteri Perhubungan 1) Monitoring angkutan lebaran 2015 2) Monitoring Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 3) Evaluasi Kemanfaatan Investasi Pembangunan Sektor Transportasi 4) Usulan Daerah terkait dengan permintaan Studi maupun evaluasi terhadap kegiatan transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang akan dilaksanakan di daerah. c. Seminar/Workshop/FGD Telah dilaksanakan ± 37 kegiatan Seminar/ Workshop/ FGD beberapa di antaranya : 1) Kebijakan Penerapan Environmentally Sustainable Transport (EST) Perkotaan di Indonesia 2) Uji Publik Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penumpang Angkutan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan 3) Uji Publik Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Standar Pelayanan Minimum Kereta Api 4) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 5) Strategi Pembangunan Dan Pengembangan BRT di Kota Metropolitan dan Kota Besar Secara Efektif dan Efisien d. Temu Karya Peneliti Temu Karya Peneliti diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2015 dengan tema "Manfaat Hasil Penelitian bagi Peningkatan Pelayanan Sektor Transportasi", menampilkan 4 (empat) penyaji sebagai perwakilan dari masing-masing Pusat Penelitian di lingkungan Badan Litbang, dengan judul penelitian berikut : 1) Pedoman Teknis Pemanfaatan Keterpaduan Kepelabuhan Dengan Penyeberangan oleh Dedy Aryanto 2) Basic Design Pesawat Latih Flying School Dengan Meningkatkan Kandungan Lokal oleh Minda Mora, S.T., M.T. 3) Pedoman Umum Perancangan Integrasi Stasiun Kereta Api Dengan Shelter Bus Rapit Transit (BRT) oleh Yessy Gusleni, S.E.,M.M.Tr. 4) Alternatif Desain Penataan Perlintasan Sebidang di Indonesia oleh Drs. Sabungan Hutapea., M. Kom. e. Rakornis Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 9 s.d 10 Maret 2015 di Jakarta dengan tema "Melalui Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kita Tingkatkan Keselamatan dan Pelayanan Jasa Transportasi". Acara dimaksud dibuka oleh Menteri Perhubungan dan dihadiri kurang lebih 400 peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Kementerian/ Lembaga, Dinas Perhubungan Propinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perguruan Tinggi, Dewan Pakar Transportasi, Asosiasi dan instansi lain yang terkait. III - 43
Beberapa tindak berdasarkan perolehan hasil Rakornis Tahun 2015 adalah : 1) Melaksanakan hasil Kesepakatan Kerjasama (MoU) Pemanfaatan Hasil Riset antara Badan Litbang Perhubungan, LIPI, BPPT, dengan Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Udara serta PT. LEN (Persero) dan PT INTI (Persero) yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan; lanjut yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan 2) Melaksanakan Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional Tahun 2015; 3) Mengusulkan SK Menteri Perhubungan tentang Dewan Pakar Transportasi; 4) Mengusulkan MoU (Memorandum of Understanding) MoA (Memorandum of Agreement) antara Badan Litbang dan Perguruan Tinggi; 5) Klinik Transportasi Badan Litbang Perhubungan akan menginventarisasi studi dan melaksanakan studi tentang usulan permasalahan di daerah terkait dengan keselamatan, pelayanan dan logistik; 6) Inventarisasi dan Rencana Penelitian Kedepan; 7) Mengadakan media untuk harmonisasi dan sinergi berupa sinkronisasi data dan forum penelitian transportasi; 8) Portal media komunikasi verifikasi transportasi yang memuat : daftar pakar sesuai keahlian dan substansi penelitian, daftar penelitian berdasarkan wilayah/provinsi, dan keterhubungan pelayanan portal di daerah. 9) Pelaksanakan kegiatan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional pada Tahun 2016. f. Publikasi Hasil Penelitian Jumlah keseluruhan publikasi adalah 22 kali, terdiri dari 6 (enam) penerbitan warta penelitian dan masing-masing 4 (empat) penerbitan jurnal penelitian transportasi multimoda, darat, laut dan udara. Jumlah makalah yang dipublikasikan pada warta penelitian sebanyak 40 makalah, sedangkan total makalah yang dipublikasikan pada jurnal penelitian sebanyak 80 makalah. Komposisi jumlah makalah terpublikasi ditampilkan pada gambar berikut. Tabel 3.51 Jumlah Makalah Yang Dipublikasi Tahun 2015 o Publikasi Jumlah Penerbitan (per tahun ) Jumlah Makalah (per tahun) 1. Warta Penelitian 6 40 2. 3. 4. 5. Jurnal Transportasi Manajemen Transportasi Multimoda Jurnal Transportasi Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Jurnal Transportasi Perhubungan Laut Jurnal Transportasi Perhubungan Udara 4 4 4 4 20 20 20 20 Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2016 III - 44
Selain publikasi yang ada di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, peneliti Badan Litbang jurnal-jurnal internasional. Tabel di bawah ini memaparkan penelitian yang dipublikasikan di tingkat internasional pada tahun 2015. juga berupaya untuk mempublikasikan tulisannya di Tabel 3.52 Makalah Yang Dipublikasikan Pada Publikasi Internasional Tahun 2015 NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN PUBLIKASI INTL EDISI PENERBITAN Eny Yuliawati (Peneliti Muda Transportasi Udara) System Dynamics Model for Airport Characterization in Hub-and-spoke Networks International Journal of Technology (IJTecth) Vol.6, No.5 (SE) (2015) Imam Sonny (Peneliti Pertama Transportasi Darat) The Development of a Freight Distribution Model for Connecting Inter-Island Freight Transport International Journal of Technology (IJTecth) Vol.6 No.5 (2015), p-ISSN 2086-9614; s-ISSN 2087-2100 Susanti Handayani (Peneliti Pertama Transportasi Darat) Model Uncertainty Traffic Intra Urban Toll Road With Geometric Brownian Motion Approach International Journal of Technology (IJTecth) Dalam proses penerbitan Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2016 g. Studi Peningkatan Pelayanan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah melakukan studi terkait dengan peningkatan pelayanan sebanyak 144 studi, antara lain studi mengenai : STUDI JUDUL STUDI Peningkatan Pelayanan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Studi Kelembagaan BPTJ Penelitian Pengoperasian Angkutan Lingkungan Penyusunan Pedoman Analisis Dampak Lalu-Lintas dan Sertifikasi Analis Dampak Lalu-Lintas Studi Penyusunan Evaluasi Desain Terminal Penumpang Tipe A Pengembangan Teknologi Penggunaan Jalur KA Reviev Rencana Induk ASDP Studi Penyusunan Rencana Jabodetabek Penetapan Kelas Stasiun Kecil Untuk Stasiun Pada Jaringan Kereta Api Nasional Penetapan Kelas Stasiun Besar Untuk Stasiun Pada Jaringan Kereta Api Nasional Induk Transportasi 10. Studi Implementasi CNG Pada Kendaraan Angkutan Umum 11. Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Juknis Pelaksanaan DAK Tahun III - 45
STUDI JUDUL STUDI 2016 12. Validasi Survey Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2015 13. Penelitian Kebutuhan Fasilitas Kapal Penumpang Berdasarkan Gender 14. Penelitian Optimalisasi Jaringan Angkutan Laut di Indonesia. 15. Kajian Pelabuhan UPT yang Dapat Diusahakan Dengan Model Badan Layanan Umum (BLU) 16. Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar Udara (Kontraktual) 17. Penelitian Evaluasi dan Kesiapan Air Navigation Training Area (Swakelola) 18. Studi Biaya Jasa Pelayanan Navigasi (Swakelola) 19. Pengkajian Peningkatan Pelayanan Air Traffic Services (ATS) di Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia 20. Pengkajian Strategi Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara (Tindak Lanjut Surat Edaran No. HK.209/I/II PHB. 2014) Integrasi Rencana (Sistranas Pada Tatranas); Induk Transportasi Nasional 21. 22. Penyusunan Pedoman Evaluasi Kemanfaatan Investasi Transportasi Publik; 23. Penyusunan Pedoman Implementasi Standar Pelayanan Bidang Perhubungan (studi kasus SPM bidang angkutan jalan); 4. Good Governance a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkungan Kementerian Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Perhubungan pada tahun 2014 telah dilaksanakan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan telah dilakukan evaluasi penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil penilaian 70,34 % (kategori BB). Terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014 telah dilaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Kementerian Perhubungan Tahun 2014 oleh Tim Assesor Kementerian Perhubungan dan telah selesai submit pada tanggal 13 Juli 2015 dengan nilai indeks RB 88,17 interperetasi "Sangat Baik". Sebagai kelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 191 Tahun 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan. III - 46
Telah ditetapkan Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 724 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015. Penyusunan pokok-pokok kegiatan dalam Dokumen Usulan dan Road Map dimaksud menyesuaikan dengan Nawa Cita, Rencana Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan. Pada tanggal 27 Mei 2015 telah dilaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan : Gambar 3.17 Pengarahan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan b. Laporan SIMAK BMN 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mengacu kepada : a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. d) Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara. 2) Nilai Barang Milik Negara (BMN) Tahunan Neraca Audited Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mempergunakan pola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah sebesar Rp. 162.934.388.992.710,- . III - 47
No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nilai tersebut berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) sampai dengan 31 Desember 2014. 3) Nilai Barang Milik Negara (BMN) Tahunan Neraca Unaudited Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mempergunakan pola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah sebesar Rp. 187.101.869.567.245,- . Nilai tersebut berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) sampai dengan 31 Desember 2015. 4) Perbandingan Saldo (1) Perbandingan pada Neraca Tahunan Audited posisi per 31 Desember 2014 sebesar Rp.162.934.388.992.710,- dan Neraca Tahunan Unaudited posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp.187.101.869.567.245,- terdapat selisih penambahan sebesar Rp. 24.167.480.574.535,- dengan rincian sebagai berikut : (a) Uraian perbandingan posisi neraca per unit kerja Eselon I sebagaimana berikut : Tabel 3.53 Perbandingan posisi neraca per unit kerja Eselon I Unit Kerja (2) Neraca Tahunan Audited 31 Desember 2014 (Rp) (3) Neraca Tahunan Unaudited 31 Desember 2015 (Rp) (4) Perubahan (Rp) (5) = (4-3) Sekretariat Jenderal 1.005.302.226.870 1.149.132.173.251 143.829.946.381 Inspektorat Jenderal 14.345.161.612 11.910.431.156 (2.434.730.456) Ditjen Perhubungan Darat 11.281.996.035.315 13.450.223.671.955 2.168.227.636.640 Ditjen Perhubungan Laut 31.403.073.249.337 38.792.116.978.452 7.389.043.729.115 Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perkeretaapian 39.256.259.699.289 70.865.034.738.024 44.699.719.912.557 78.755.637.627.327 5.443.460.213.268 7.890.602.889.303 Badan Litbang Perhubungan Badan Pengembangan SDM 484.028.041.475 8.624.349.840.788 480.871.334.930 9.762.257.437.617 (3.156.706.545) 1.137.907.596.829 T O T A L 162.934.388.992.710 187.101.869.567.245 24.167.480.574.535 III - 48
No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Perbandingan Nilai BMN pada Neraca Unaudited 2015 per unit kerja Eselon I : (b) Uraian per akun pada Neraca Audited per 31 Desember 2014 dan Neraca Unaudited per 31 Desember 2015 Kementerian Perhubungan terdiri dari : Tabel 3.54 Perbandingan Nilai BMN per akun pada Neraca Unaudited TA. 2015 Akun Neraca Neraca Audited 31 Desember 2014 (Rp.) Neraca Unaudited 31 Desember 2015 (Rp.) Perubahan (Rp.) (2) (3) (4) (5) = (4-3) Persediaan 862.844.171.724 6.466.720.371.158 5.603.876.199.434 Tanah 60.812.300.827.487 63.354.073.317.532 2.541.772.490.045 Peralatan dan Mesin 28.870.264.095.122 36.065.670.146.780 7.195.406.051.658 Gedung dan Bangunan 13.372.781.277.560 16.548.831.267.069 3.176.049.989.509 Jalan dan Jembatan 65.584.508.299.130 81.036.895.271.304 15.452.386.972.174 Irigasi 4.995.408.823.838 6.115.133.544.141 1.119.724.720.303 Jaringan 5.732.060.691.007 5.992.338.991.495 260.278.300.488 Aset Renovasi Aset Tetap Lainnya Tetap dalam 2.476.149.144.638 469.137.551.578 3.023.184.106.553 499.948.948.122 547.034.961.915 30.811.396.544 KDP 25.000.074.482.283 20.482.720.615.607 (4.517.353.866.676) Aset Tak Berwujud 2.681.353.514.194 2.262.887.026.513 (418.466.487.681) Aset Tak Berwujud D.P. 15.907.507.700 35.353.587.440 19.446.079.740 Aset yang Tetap digunakan dalam operasi pemerintah Akumulasi Penyusutan 1.557.986.613.917 (49.496.388.007.468) 2.026.926.953.337 (56.808.814.579.806) 468.940.339.420 (7.312.426.572.338) T O T A L 162.934.388.992.710 187.101.869.567.245 24.167.480.574.535 III - 49
Perbandingan Nilai BMN per akun pada Neraca Unaudited TA. 2015 : (2) Perbandingan Saldo pada Barang Milik Negara Intrakomptabel (a) Perbandingan Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel Audited per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 183.716.242.874.364,- dan Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel Unaudited per 31 Desember 2015 sebesar Rp.214.047.813.277.739,- terdapat selisih penambahan sebesar Rp.30.331.570.403.375.,- dengan uraian per unit kerja Eselon I terdiri dari: Tabel 3.55 Perbandingan Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel No. (1) Audited dan Unaudited Laporan Intrakomptabel Audited 31 Desember 2014 (Rp.) (3) Unit Kerja (2) Laporan Intrakomptabel Unaudited 31 Desember 2015 (Rp.) (4) Perubahan (Rp.) (5) = (4-3) 1. Sekretariat Jenderal 1.163.409.306.244 1.342.760.499.376 179.351.193.132 2. Inspektorat Jenderal 27.305.809.501 24.577.739.976 (2.728.069.525) 3. Ditjen Perhubungan Darat 9.130.816.752.591 10.671.087.889.686 1.540.271.137.095 4. Ditjen Perhubungan Laut 19.600.648.952.867 32.697.271.222.617 13.096.622.269.750 5. Ditjen Perhubungan Udara 50.690.188.801.199 59.361.363.618.531 8.671.174.817.332 6. Ditjen Perkeretaapian 92.125.390.562.286 97.603.552.822.932 5.478.162.260.646 7. 8. Badan Litbang Perhubungan Badan Pengembangan SDM 63.768.175.868 10.914.714.513.808 56.501.225.445 12.290.698.259.176 (7.266.950.423) 1.375.983.745.368 T O T A L 183.716.242.874.364 214.047.813.277.739 30.331.570.403.375 III - 50
No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perbandingan Nilai Intrakomptabel Unaudited 2015 per unit kerja Eselon I : (b) Uraian per akun pada Laporan Intrakomptabel Audited per 31 Desember 2014 dan Laporan Intrakomptabel Unaudited per 31 Desember 2015 Kementerian Perhubungan terdiri dari: Tabel 3.56 Perbandingan Nilai BMN per akun pada Laporan Intrakomptabel Unaudited TA. 2015 Akun Neraca (2) Laporan Intrakomptabel Audited 31 Desember 2014 (Rp.) (3) Laporan Intrakomptabel Unaudited 31 Desember 2015 (Rp.) (4) Perubahan (Rp.) (5) = (4-3) Tanah 60.812.300.827.487 63.354.073.317.532 2.541.772.490.045 Peralatan Mesin 28.870.264.095.122 36.065.670.146.780 7.195.406.051.658 Gedung Bangunan 13.372.781.277.560 16.548.831.267.069 3.176.049.989.509 Jalan Jembatan 65.584.508.299.130 81.036.895.271.304 15.452.386.972.174 Irigasi 4.995.408.823.838 6.115.133.544.141 1.119.724.720.303 Jaringan 5.732.060.691.007 5.992.338.991.495 260.278.300.488 Aset Tetap Dalam Renovasi Aset Tetap Lainnya 2.476.149.144.638 469.137.551.578 3.023.184.106.553 499.948.948.122 547.034.961.915 30.811.396.544 Aset yang dihentikan 1.403.632.164.004 1.411.737.684.743 8.105.520.739 T O T A L 183.716.242.874.364 214.047.813.277.739 30.331.570.403.375 III - 51
Perbandingan Nilai BMN per akun pada Laporan Intrakomptabel Unaudited TA. 2015. c. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan 1) Penyusunan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan berkaitan dengan penyusunan dan pelaporan keuangan. Hasilnya adalah sebagai berikut : a) Menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM. 11 Tahun 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2014 dan telah disampaikan kepada seluruh Eselon I di Lingkungan Kemenhub untuk diteruskan kepada unit kerja di bawah kendalinya sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU. 008/102/5 Phb 2015 tanggal 23 Juli 2015. b) Menyusun draft Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2) Penyusunan Action Plan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenhub, pelaksanaan upaya-upaya untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasilnya telah disampaikan kepada BPK dan Kementerian Keuangan. 3) Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan. Hasilnya adalah sebagai berikut : Kementerian Perhubungan menyusun Laporan Keuangan untuk Bagian Anggaran 022 dan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (999.07) per triwulan. a) Secara garis besar, Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Bagian Anggaran 022 untuk Tahun 2014 (Audited) dan Tahun 2015 (Unaudited) adalah sebagai berikut : III - 52
Tabel 3.57 Laporan Realisasi Anggaran (dalam Rupiah) Uraian LK 2014 (Audited) LK 2015 (Unaudited) Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Jumlah Pendapatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Modal Non Kas Jumlah Belanja 1.331.289.046.545 1.331.289.046.545 2.569.680.819.246 10.415.617.150.538 24.270.776.463.516
2.013.747.142.168 2.013.747.142.168 2.360.706.602.572 7.387.401.880.936 18.958.316.041.721 16.345.224.000 1.761.800.489.691 1.761.800.489.691 3.037.846.723.248 15.940.285.289.752 46.148.047.964.000 0 4.267.969.747.272 4.267.969.747.272 2.675.026.878.798 12.813.818.122.888 31.306.908.092.739 37.256.074.433.300 28.722.769.749.220 65.126.179.977.000 46.795.753.094.425 Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Grafik 3.8 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) Anggaran Realisasi 0500,000,000,0001,000,000,000,0001,500,000,000,0002,000,000,000,0002,500,000,000,0003,000,000,000,0003,500,000,000,0004,000,000,000,0004,500,000,000,000Pendapatan 2014 (Audited)Pendapatan 2015 (Unaudited) III - 53 0
Grafik 3.9 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) Realisasi Anggaran 010,000,000,000,00020,000,000,000,00030,000,000,000,00040,000,000,000,00050,000,000,000,00060,000,000,000,00070,000,000,000,000Belanja 2014 (Audited)Belanja 2015 (Unaudited) Tabel 3.58 Neraca URAIAN TA. 2014 TA. 2015 (Audited) (Unaudited) Aset Lancar 4.626.897.066.595 7.116.738.965.781 Aset Tetap 155.704.623.514.500 176.766.613.224.170 Piutang Jangka Panjang 0 0 Aset Lainnya 4.129.903.418.833 4.202.458.044.623 Jumlah Aset 164.461.423.999.928 188.085.810.234.574 Kewajiban Jangka Pendek 54.517.948.084 91.238.411.789 Jumlah Kewajiban 54.517.948.084 91.238.411.789 Ekuitas 164.406.906.051.844 187.994.571.822.785 Jumlah Ekuitas 164.406.906.051.844 187.994.571.822.785 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana 164.461.423.999.928 188.085.810.234.574 Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan III - 54
Grafik 3.10 Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) Tahun 2015 (Unaudited) 050.000.000.000.000100.000.000.000.000150.000.000.000.000200.000.000.000.000Jumlah AsetJumlah KewajibanJumlah Ekuitas Tahun 2014 (Audited) Tabel 3.59 Laporan Operasional Kemenhub Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) 31/12/2015 (Unaudited)31/12/2014 (Audited)PENDAPATAN PENDAPATAN OPERASIONALPendapatan Negara Bukan Hibah-4.208.249.217.451-Beban Pegawai2.833.611.215.941-Beban Barang dan Jasa4.141.089.028.555-Beban Perjalanan Dinas844.260.593.850-Beban Barang untuk Diserahkan kepada Bantuan Sosial0-Beban Penyusutan dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih13.924.241.641-Beban DARI KEGIATAN PELEPASAN ASET NON LANCARPendapatan Pelepasan Aset Non Lancar1.734.384.550-Beban Pelepasan Aset Non Lancar395.477.744.684-JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON NON OPERASIONAL LAINNYAPendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya311.519.977.337-Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya489.640.350-JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) KEG. NON OPERASIONAL DARI KEGIATAN NON Luar Biasa0-SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA0SURPLUS/DEFISIT OPERASIONALJUMLAH BEBANKEGIATAN NON OPERASIONALPOS LUAR BIASAKEGIATAN OPERASIONALJUMLAH PENDAPATAN III - 55
Tabel 3.60 Laporan Perubahan Ekuitas Kemenhub Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) AWAL164.406.906.051.844 - SURPLUS/DEFISIT LO(17.917.196.116.301) - PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN(2.304.072.101.262) PENYESUAIAN NILAI ASET(2.304.072.101.262) PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN- DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR4.358.529.163.996 - KOREKSI NILAI PERSEDIAAN(290.607.742.804) - SELISIH REVALUASI ASET TETAP19.116.267.841 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI2.700.906.073.912 - LAIN-LAIN1.929.114.565.047 - TRANSAKSI ANTAR ENTITAS39.450.404.824.508 - KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS23.587.665.770.941 - EKUITAS AKHIR187.994.571.822.785 - Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2013 telah diaudit oleh BPK RI dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas sesuai dengan Surat Anggota BPK RI : 41/S/III-XIV/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal Hasil Nomor Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2014. b) Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014 (Audited) dan Tahun 2015 (Unaudited) adalah sebagai berikut : Tabel 3.61 Laporan Realisasi Anggaran Uraian LK 2014 (Audited) LK 2015 (Unaudited) Pendapatan Negara Hibah Jumlah Pendapatan Belanja Subsidi dan Anggaran 1.431.307.428.000 0 0 Realisasi 22.013.497.602 22.013.497.602 1.985.122.142.554 Anggaran 3.130.952.020.000 0 0 Realisasi 153.933.663.298 153.933.663.298 3.130.853.487.618 Jumlah Belanja 1.431.307.428.000 1.985.122.142.554 3.130.952.020.000 3.130.853.487.618 Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan III - 56
Grafik 3.11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) 020.000.000.00040.000.000.00060.000.000.00080.000.000.000100.000.000.000120.000.000.000140.000.000.000160.000.000.000Pendapatan 2014 (Audited)Pendapatan 2015 (Unaudited) Anggaran Realisasi Grafik 3.12 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) 01.000.000.000.0002.000.000.000.0003.000.000.000.0004.000.000.000.000Belanja 2014 (Audited)Belanja 2015 (Unaudited) Anggaran Realisasi Tabel 3.62 Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) URAIAN TA. 2014 (Audited) TA. 2015 (Unaudited) Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Jangka Pendek 23.025.442.648 0 594.691.112.797 617.716.555.445 617.716.555.445 0 0 462.630.866.285 462.630.866.285 462.630.866.285 III - 57
No. 1. URAIAN TA. 2014 (Audited) TA. 2015 (Unaudited) Jumlah Kewajiban Ekuitas Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 617.716.555.445 0 0 617.716.555.445 462.630.866.285 0 462.630.866.285 Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Grafik 3.13 Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited) 0200.000.000.000400.000.000.000600.000.000.000800.000.000.000Jumlah AsetJumlah KewajibanJumlah Ekuitas Tahun 2015 (Unaudited) Tahun 2014 (Audited) 4) Melaksanakan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelaporan keuangan dalam menghadapi sistem pelaporan keuangan berbasis akrual melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yaitu : Nama Bimtek Pelaksanaan Peserta Narasumber Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perhubungan Dilaksanakan dalam 6 tahap mulai tanggal 14 April s.d. 28 Agustus 2015 di 5 lokasi yaitu Bali, Bogor, Surabaya, Medan dan Makassar. Materi yang disampaikan oleh Narasumber meliputi : a. Gambaran Umum Akuntansi Akrual. b. Proses Bisnis Aplikasi SAIBA. c. Materi Aplikasi SAIBA. d. Kebijakan Akuntansi Peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan Teknis Bimbingan Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis di Lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan operator/pelaksana Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari 652 (enam ratus lima puluh dua) Kantor/Satker di Lingkungan Kementerian Akrual Narasumber berasal Direktorat dari dan Akuntansi Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan-RI. III - 58
2. Pemerintahan. e. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK). dimana Perhubungan, masing-masing Kantor/ Satker diminta untuk mengirimkan 2 (dua) orang peserta. Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Akuntansi Piutang di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 Bimbingan Teknis dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 15 s.d. 18 Desember 2015. Materi yang disampaikan oleh dari Narasumber Direktorat Akuntansi dan Ditjen Pelaporan Perbendaharaan Kementerian meliputi : a. Sistem Keuangan pengendalian Internal di Piutang Lingkungan Kemenhub. Piutang b. Tata kelola Negara c. Penatausahaan Akuntansi termasuk piutang Tak Tertagih d. Simulasi Penatausahaan dan Piutang penyisihan Peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dan Penatausahaan Akuntansi Piutang di Lingkungan Kementerian Tahun Perhubungan merupakan 2015ini pelaksana operator/ Akuntansi Sistem Instansi dari Kantor/Satker atau Unit Eselon I yang memiliki nilai piutang cukup besar yaitu 146 sebanyak Kantor/Satker. (SAI) Narasumber berasal dari : a. Inspektorat Jenderal. b. Biro Keuangan dan Perlengkapan. c. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan d. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain- Lain Kementerian Keuangan. piutang. 5) Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenhub. Hasilnya adalah : a) Telah ditindaklanjutinya temuan-temuan BPK RI pada periode sebelumnya; b) Tersusunnya Grand Design yang akan dilaksanakan dan dipantau secara memadai dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai berikut : III - 59
6) Pembekalan Pengelola Anggaran TA 2015 Pada Tahun 2015 Biro Keuangan dan Perlengkapan telah mengadakan Pembekalan Pengelola Anggaran antara lain : Tabel 3.63 Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 KEGIATANJUMLAH PESERTAHADIR PESERTAWAKTUTEMPATPEMBEKALAN KPA 639623JAKARTA, 4 s.d 5 Maret 2015DHANAPALAPENGARAHAN PPK 320252YOGYAKARTA, 2 s.d 3 Sept 2015ALANA HOTELPENGARAHAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHAP I270141YOGYAKARTA, 25 s.d 27 Sept 2015CAVINTONPENGARAHAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHAP II165104JAKARTA, 2 s/d 4 Desember 2015SWISS BELL HOTELPENGARAHAN BENDAHARA PENERIMAAN 487394JAKARTA,21 s/d 22 Oktober 2015MERLYNN PARK HOTEL Grafik 3.14 Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 HADIR PESERTA JUMLAH PESERTA 0200400600800 Gambar 3.18 Pembukaan Pembekalan Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 III - 60
d. Pelaksanaan E-Performance di Lingkungan Kementerian Perhubungan E-Performance atau Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. E-Performance dapat diakses melalui jaringan intranet/ internet di alamat website Kementerian Perhubungan, yaitu Pada tanggal 10 Maret 2015, dikeluarkan IM 4 Tahun 2015 terkait Penerapan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Perencanaan serta Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk memindahkan seluruh penganggaran dan semua aset Teknologi Informasi yang berkaitan dengan E-Government kepada Pusat Data dan Informasi secara bertahap sepanjang tidak menyangkut Teknis Operasional Transportasi. Beberapa manfaat yang didapat dari penggunaan E-Performance : 1) Terbentuknya keseragaman format data kinerja sesuai peraturan yang diacu, yaitu PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2010; 2) Meningkatnya akurasi hasil proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja, karena data diinput dan diukur per periode tertentu (bulanan); 3) Informasi dan laporan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyusun LAKIP sehingga proses pembuatannya menjadi lebih mudah; 4) Integrasi dengan sistem lain, seperti sistem e-Monitoring dan e-Reporting. Aplikasi E-Performance nantinya akan digunakan untuk : 1) Penyampaian lingkungan Kementerian Perhubungan atas pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan berbasis web dalam rangka penyusunan laporan kinerja Kementerian Perhubungan; laporan kinerja masing-masing unit kerja di 2) Upaya peningkatan nilai atas laporan kinerja Kementerian Perhubungan; 3) Dapat digunakan sebagai embrio dalam pengembangan aplikasi untuk penilaian kinerja individu. e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengharuskan kepada Menteri sampai dengan pejabat Eselon II setiap akhir tahun untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Biro Perencanaan c.q Bagian Analisa dan Evaluasi berdasarkan KM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Perhubungan, diamanatkan untuk melaksanakan Penyusunan LAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2015, LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015, LAKIP Biro Perencanaan Tahun 2015, Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016, Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2016. III - 61
ini pun diperkuat oleh Peraturan Menteri Kewajiban penyusunan LAKIP Perhubungan Nomor PM 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di Tahun 2015, KemenPAN dan RB telah melakukan evaluasi dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perhubungan untuk tahun 2014, dengan hasil penilaian sebesar 68,51 dengan kategori BAIK. Secara angka Kementerian Perhubungan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perubahan bobot komponen penilaian dari MENPAN dan RB sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengalami perubahan bobot komponen dan penilaian kriteria yang makin diperketat, di mana lebih melihat hasil nyata (outcome) dan penilaian publik terhadap pelayanan yang diberikan. Adapun rincian penilaian sebagai berikut : Tabel 3.64 Rincian Komponen Penilaian TAHUN PENILAIAN NO. KOMPONEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. Perencanaan Kinerja 19,47 20,59 24,40 25.47 26.42 20.19 2. Pengukuran Kinerja 11,75 12,70 13,02 14.33 14.43 16.02 3. Pelaporan Kinerja 7,88 8,75 10,13 11.11 11.18 10.28 4 Evaluasi Kinerja 4,83 5,31 5,52 7.68 7.55 7.04 5. Capaian Kinerja 9,08 9,93 11,98 11.14 12.22 14.98 Total 53.01 57,29 65,05 69.73 71.80 68.51 Kategori CC CC B B B B f. Penyederhanaan perizinan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 1) Penyederhanaan Perizinan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Telah dilaksanakannya penyederhaan perizinan sebanyak 6 (enam) perizinan antara lain : a) E-licensing Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL). b) E-licensing Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS). c) Penyederhanaan Birokrasi dalam pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA). III - 62
d) Pendelegasian kewenangan penandatanganan dari Eselon II ke Eselon III untuk Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA). e) Surat Izin Usaha Perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) (penyederhanaan penerbitan SIUPPAK semula 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja sejak pemberkasaan penerbitan setelah verifikasi dilaksanakan). f) Penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) secara online. 2) Penyederhanaan Perizinan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Pada Tahun 2015, Capaian Jumlah penyederhanaan perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian mencapai 100%. Capaian penyederhanaan perizinan sebagaimana tabel di bawah ini : Uraian Target Realisasi Capaian % Jumlah penyederhanaan perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian 20 20 100 Dalam rangka mewujudkan good governance khususnya pada penyederhanaan perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2015, melakukan penyederhanaan perizinan antara lain : a) Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, antara lain ; (1) Penetapan Trase Jalur KA; (2) Penetapan Badan Usaha; (3) Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum; (4) Izin Usaha; (5) Izin Pembangunan; (6) Izin Operasi. b) Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum : (1) Izin Usaha; (2) Izin Operasi. c) Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus : (1) Persetujuan Prinsip Pembangunan; (2) Penetapan Trase Jalur KA; (3) Izin Pembangunan; (4) Izin Operasi. g. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 telah ditetapkan bahwa salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 adalah Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP), Komisi Informasi melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik satu kali dalam III - 63
setahun; Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada Publik. Sebagai implementasi dari UU KIP maka Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1) Layanan Informasi Publik Informasi di Kementerian Perhubungan dilakukan secara Pelayanan desentralisasi, untuk lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga kegiatan Pelayanan Informasi oleh PPID Utama ini dipandang penting untuk dilaksanakan koordinasi dengan setiap unit/satuan kerja (PPID Pelaksana) dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung di Lantai I Gedung Cipta, dan Lantai VII Gedung Karya serta layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax. Telp/Fax: 021 3504631; Email: ppid@dephub.go.id; dan website: a) Pada Tahun 2015, PPID Kementerian Perhubungan telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dengan rincian sebagai berikut : (1) Menerima 29 permohonan informasi dengan 29 permohonan informasi pun beragam dikabulkan. Latar belakang pemohon diantaranya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), Mahasiswa, Akademisi dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagaian besar untuk pengawasan kinerja, penelitian. (2) Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik PPID Utama Kementerian Perhubungan melayani 1 (satu) keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID dan telah diselesaikan 1 (satu) permohonan. Dokumen ringkasan permohonan dan keberatan informasi publik memuat : (a) Jumlah permohonan informasi yang diterima; (b) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; (c) Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya; (d) Alasan penolakan permohonan informasi publik. (3) Kendala Eksternal dan Internal Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan informasi di Kementerian Perhubungan: (a) Koordinasi dan sinergi layanan informasi publik antara PPID Pelaksana Sub sektor dengan UPT belum maksimal. III - 64
(b) Masyarakat umum masih belum maksimal memanfaatkan layanan informasi publik karena sudah ada layanan kontak center 151 yang lebih praktis. (4) Rekomendasi Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah: (a) Mengusulkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. (b) Mengembangkan sistem pengelola informasi dan dokumentasi dengan melakukan konektivitas pada seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan. Gambar 3.19 Ruang Layanan Informasi Publik Gedung Cipta lantai 1 dan Gedung Karya lantai 7 b) Untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik. c) Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum yang bernama Forum PPID Kementerian Perhubungan. Oleh Karena itu dalam rangka percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Pembantu di Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FPPID) 2015 di Surabaya pada tanggal 6 Mei 2015 dengan tema "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan Informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana".yang dihadiri sekitar 120 orang dari 77 Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan. III - 65
Dari hasil Forum PPID Kementerian Perhubungan diperoleh Rekomendasi kesimpulan dengan 9 (sembilan) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut : (1) Pengembangan dan Penyempurnaan Website : Mengajukan usulan penyempurnaan website dengan penonjolan Informasi Publik pada halaman website, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dalam sistem satu kali klik saja; (2) Pengadaan Ruang Layanan Informasi Publik pada tempat yang strategis yang dapat menjadi etalase keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan; (3) Mengisi Rubrik Yang Masih Kosong : Segera mengisi beberapa Informasi Publik yang masih kosong, antara lain : Perjanjian dengan pihak ketiga tahun 2014, Catatan atas laporan keuangan Tahun 2014 dsb; (4) Informasi Publik Terbaru : Melakukan pembahasan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti DIPA, LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, RENSTRA, Laporan SABMN dan Data Statistik, dll; (5) Melakukan Pengisian Informasi Pejabat Publik Secara Lengkap : Memperbaharui Profil pejabat publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan dibuat form isian data diri singkat beserta foto. Informasi Pejabat Publik diperbaharui segera seiring dengan pelantikan perubahan pejabat (sementara ini hanya diisi dengan nama, alamat kantor, dan nomor kantor serta telepon kantor saja); (6) Permintaan Informasi Melalui Contact Center 151 : Eskalasi tiket terkait dengan permintaan informasi publik dari Contact Center 151 akan didokumentasikan, dikelola dan diselesaikan dengan mekanisme pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) Mendorong Pembentukan PPID Pelaksana UPT : Kembali mengingatkan pada seluruh PPID pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk membentuk PPID Pelaksana UPT. Dari 537 UPT, yang sudah memiliki penetapan PPID pelaksana UPT sebanyak 112 UPT. Selanjutnya bagi setiap PPID Pelaksna UPT yang sudah dibentuk agar diminta alamat email untuk dibuatkan milis sebagai media komunikasi antar para PPID; (8) Penghargaan PPID Pelaksana UPT terbaik : Saat ini sedang disiapkan mekanisme penilaian untuk penghargaan PPID UPT terbaik yang paling rutin memberikan laporan pelayanan informasi publik secara berkala kepada Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama; III - 66
(9) Memperbaharui KP 807 Tahun 2013 : Keputusan Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama Kementerian Perhubungan Nomor KP 807 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan akan segera diperbaharui sesuai dengan mekanisme penetapan klasifikasi informasi disertai hasil uji konsekuensi; Gambar 3.20 Kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2015 di Surabaya d) Penghargaan Terhadap PPID Pelaksana Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan terus diupayakan salah satunya dengan cara memberikan penghargaan kepada PPID UPT yang kooperatif. Penghargaan ini diberikan kepada PPID UPT yang secara konsisten telah menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. PPID UPT yang mendapatkan penghargaan adalah Kantor Distrik Navigasi Semarang. Penghargaan berupa Sertifikat PPID UPT Kooperatif diserahkan oleh Menteri Perhubungan pada saat Upacara Bendera dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2015. III - 67
Gambar 3.21 Sertifikat Penghargaan Menteri Perhubungan PPID UPT Navigasi Semarang e) Penghargaan Penilaian Mandiri Komisi Informasi Pusat Informasi yang merupakan lembaga mandiri sebagaimana Komisi diamanahkan oleh undang-undang adalah pengawal keterbukaan informasi di Indonesia, yang memiliki tugas utama menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan badan publik terkait dengan informasi publik. Komisi Informasi Pusat memilih metode self assessment sebagai mekanisme atau cara mendorong perbaikan Badan Publik dalam mengelola informasi sesuai dengan UU KIP. Pada tahun ini Kementerian Perhubungan telah dinilai oleh Komisi Informasi Pusat melalui self assement dan memperoleh Peringkat IV dengan nilai keterbukaan informasi 91,445. Gambar 3.22 Sertifikat Penghargaan Kementerian Perhubungan meraih peringkat IV Badan Publik Pemerintahan Terbaik dalam Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik 2015 f) Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Telah dilaksanakan juga kegiatan pemantauan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan, dilakukan di 4 (empat) lokasi di Jakarta, dan Bekasi (Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Kantor Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Sekolah III - 68
Tinggi Ilmu Pelayaran, dan KSOP Pelabuhan Marunda); serta di 2 provinsi yaitu Bangka (KSOP Pelabuhan Pangkal Balam, Muntok dan UPP Toboali); sedangkan di Lombok Nusa Tenggara Barat (KSOP Pelabuhan Lembar, Pemenang dan Labuhan Lombok). Gambar 3.23 Monitoring Pelayanan Gambar 3.24 Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di KSOP Muntok Informasi pada PPID Pelaksana UPT di KSOP Marunda Gambar 3.25 Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di Kantor UPP Kelas III Labuhan Lombok 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015 telah ditetapkan IKU Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk Kementerian Perhubungan adalah "Keterbukaan Informasi Publik" (KIP). Setiap tahun KIP dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Nilai KIP Tahun 2015 sebesar 91,445 diperoleh dari Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 37 tentang Evaluasi ayat 1 " Komisi Informasi dapat melakukan pelaksanaan Informasi Publik oleh Badan Publik 1 kali dalam setahun dan ayat 2 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada Publik". Penilaian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan III - 69
Badan Publik dalam menjalankan kewajiban mengumumkan Informasi Publik, menyediakan Informasi Publik, melayani permohonan Informasi Publik dan melakukan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan UU KIP. Sehingga dapat terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman dalam pengelolaan informasi publik. Pada Tahun 2015 jumlah badan publik yang dinilai berjumlah 386 dengan kategori : Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara, lembaga Non Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negara dan Partai Politik Nasional. Metode penilaiannya adalah Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionaire) Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator sebagai berikut : a) Indikator mengumumkan informasi publik, bobot nilai 25%. b) Indikator menyediakan informasi publik, bobot nilai 20%. c) Indikator pelayanan Informasi Publik, bobot nilai 25%. d) Indikator pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, bobot nilai 30%. Setelah pengisian kuesioner penilaian mandiri keterbukaan informasi publik maka dilakukan penilaian melalui tiga tahap yaitu : a) Verifikasi situs/ portal dan soft file yang menekankan pada informasi berkala yang diatur pada pasal 9 UU KIP; b) Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) yang menekankan pada data dukung dari jawaban kuesioner dari 20 badan publik dengan nilai tertinggi; c) Tahap terakhir adalah tahap visitasi terhadap 10 badan publik dengan nilai tertinggi yang menekankan penilaian pada informasi setiap saat, pelayanan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan pada awal bulan Desember 2015. Tingkat capaian hanya sebesar 95,3 % dikarenakan pada tahap penilaian akhir pada saat dilakukan visitasi Kemenhub tidak dapat menyediakan informasi dan dokumentasi yang meliputi : (1) Penyusunan Peraturan/ Keputusan Menteri diperlukan waktu cepat, sehingga dokumen dalam bentuk Naskah Akademis, Rancangan Peraturan/ Keputusan Menteri, Berita Acara dan Risalah Rapat tidak tersedia sehingga dokumen yang diminta tidak dapat ditampilkan pada website PPID; (2) Lokasi penyimpanan arsip/dokumen kurang representatif dengan tidak dapat menyediakan lokasi kantor Kemenhub, sehingga informasi yang dibutuhkan secara cepat dan setiap saat; (3) Belum adanya tampilan tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang di Kementerian, yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk peran dan partisipasi masyarakat; (4) Belum tersedianya hasil penelitian/ kajian yang merupakan informasi publik yang sifatnya terbuka. (5) Adanya penambahan variabel untuk metode penilaian dengan Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessement Questionaire) tahun 2015 yang mengalami perubahan dibandingkan dengan metode kuesioner penilaian mandiri tahun 2014, yaitu adanya tambahan III - 70
variabel penilaian untuk tahun 2015 "indikator pengelolaan dan pendokumentasian tidak diantisipasi informasi publik" yang sebelumnya, seperti matrik sebagai berikut : No. URAIAN BOBOT NILAI KUESIONER PENILAIAN MANDIRI 1. 2. 3. 4. Indikator mengumumkan informasi publik Indikator menyediakan informasi publik Indikator pelayanan Informasi Publik Indikator pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik Tahun 2014 40% 30% 30%
Tahun 2015 25% 20% 25% 30% h. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1) Aplikasi a) Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan Kegiatan Layanan Contact Center 151 ini merupakan jenis layanan berbasis TIK terbaru yang dimiliki Kementerian Perhubungan. Layanan ini dimaksudkan untuk menampung semua keluhan, masukan dan permasalahan masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan Kementerian Perhubungan kepada masyarakat di Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Penunjang. Layanan Contact Center ini beroperasi selama 24 Jam/7 Hari Seminggu yang diawaki oleh operator berpengalaman dalam bidang Contact Center. Contact Center ini terdiri dari 3 Tingkatan/ Tier; Pada Tier 1 dilayani oleh 20 orang Agent dan 1 orang Supervisor, Pada Tier 2 untuk eskalasi Tier 1 dilayani oleh 8 orang Agent dan 1 orang Supervisor. Tier 3 untuk eskalasi terakhir dilayani oleh Pejabat terkait langsung dengan permasalahan yang disampaikan secara On Call. CRM Email Gambar 3.26 Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan III - 71
Kegiatan Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan ini meliputi: (1) Penyediaan Sarana Call Center; (a) Lokasi dan Tempat; (b) Perangkat Call Center: i. IP Private Branch exchange (IPPBX); ii. Computer Telephony Integration (CTI); iii. Interactive Voice Response (IVR); iv. Komputer Desktop, Telepon dan Headset; v. Announcer, Router dan Switch/Hub vi. Server IPPBX, Voice Recording dan Aplikasi CC; vii. Wallboard dan PC Wallboard. (2) Penyediaan Aplikasi Call Center; (a) Automatic Call Distribution (ACD); (b) Call Management System (CMS); (3) Penyediaan Sumber Daya Manusia untuk Call Center; (4) Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Pendukung. Gambar 3.27 Peluncuran Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan b) Pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan dalam memonitoring dan melakukan analisis aset perhubungan yang tersebar diseluruh Indonesia secara spasial, memonitoring kegiatan dikontrakkan mulai dari awal kegiatan sampai dengan serah terima kegiatan melalui integrasi dengan aplikasi e-Monitoring dan reporting, serta pelaporan kebutuhan kegiatan Hibah maupun Pinjaman Luar Negeri. Pilihan desain dan teknologi pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan setidaknya memenuhi kriteria antara lain : 1. Spatial- based Approach (Dikembangkan dengan basis data spasial); 2. Lite Subsystem of Core System (Dapat diintegrasikan dengan E-monitoring dan reporting); atas 3. Multi dijalankan 4. Seallable (PC-Based dengan pelbagai platform sistem database yang memiliki skalabilitas yang tinggi); 5. Simple Use (User's Friendly); 6. Component (object) Based (Dirancang yang memudahkan untuk Platform informasi); (Dapat di III - 72
di-reengineering sesuai dengan business process pengelolaan aset); 7. Real- Time skenario real-time (enterprise), yang dapat dioperasikan secara off-line maupun on-line). Scenarios (Dikembangkan dengan Gambar 3.28 Pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan c) Aplikasi Multimedia dalam rangka mendukung pelayanan Contact Center Aplikasi Multimedia pelayanan Contact Center dilaksanakan guna terhadap masyarakat, serta mewujudkan meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik sehingga perlu adanya media sosialisasi Call Center 151 yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk memudahkan pegawai Internal Kemenhub dalam melayani masyarakat dengan cepat dan mudah, perlu dibuatkan panduan penggunaan Call Center yang mudah dipahami dan mudah diakses. Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap penggunaan aplikasi dibuat secara terperinci dan standard, hal ini penting dilakukan untuk memudahkan dalam Pembuatan Aplikasi Multimedia Dalam Rangka Mendukung Layanan Contact Center dan materi sosialisasi berbasis web dan multimedia 2) Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan a) Peningkatan dan Pengembangan Email Dinas Kementerian Perhubungan Peningkatan jumlah pengguna/user email Kementerian Perhubungan yang sangat signifikan dari 3.000 user menjadi 31.710 user membuat kebutuhan infrastruktur pendukung sistem email Kementerian Perhubungan lebih tinggi. Kapasitas server dan penyimpanan perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan dan keandalan sistem email Kementerian Perhubungan. III - 73
Gambar 3.29 Diagram Rencana Infrastruktur Email Kementerian Perhubungan Peningkatan dan Pengembangan Email Dinas meliputi: (1) Upgrade License Domino Server dan Notes Client; (2) Pengembangan Infrastruktur Email Dinas Kementerian Perhubungan; (3) Peningkatan Kapasitas Storage; dan (4) Pengadaan Hardware SAN Switch. Kegiatan Upgrading License Domino Server dan Notes Client meliputi: Pengadaan penambahan jumlah lisensi PVU Domino Server dan Client Access, termasuk software/system upgrade; Instalasi dan Konfigurasi Lotus Domino dan Traveler; Rekonfigurasi Load Balancing System untuk mendukung distribusi beban trafik email sesuai konfigurasi sistem email baru; Rekonfigurasi SMTP Gateway cluster untuk mendukung konfigurasi sistem email baru; Rekonfigurasi DNS cluster untuk mendukung konfigurasi sistem email baru; Rekonfigurasi Firewall untuk integrasi konfigurasi sistem; Selama pelaksanaan kegiatan tidak boleh mengakibatkan system downtime yang tidak terjadwal. Penjadwalan system downtime dapat dilakukan melalui rencana yang matang pada rentang waktu pukul 02.00 - 05.00 WIB; Melakukan testing dan commissioning sistem terpasang. III - 74
Gambar 3.30 Diagram Interkoneksi Storage Area Network Email Kementerian Perhubungan Pengembangan Infrastruktur Email Dinas Kementerian Perhubungan dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas, keandalan, dan ketersediaan infrastruktur sistem email Kementerian Perhubungan antara lain: Pengadaan tambahan 6 buah server untuk infrastruktur sistem email Kemenhub; Pengadaan tambahan storage untuk HA dan peningkatan kapasitas mailbox dan logging dalam infrastruktur sistem email Kemenhub; Instalasi dan pemasangan fisik server dan storage baru di dalam ruang data center Kemenhub; storage baru dengan infrastruktur sistem email, storage, dan jaringan yang ada; Instalasi dan konfigurasi sistem operasi Linux pada server baru termasuk optimasi dan penguatan keamanan sistem operasi dan jaringan pada server baru; Instalasi dan konfigurasi storage baru dengan konfigurasi HA. Interkoneksi server dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Storage antara lain: Pengadaan modul storwize V7000 storage expansion dengan kapasitas 10TB RAID5; Instalasi dan pemasangan fisik modul storage expansion baru di dalam ruang data center Kemenhub; Interkoneksi modul storage expansion baru dengan storage V7000 eksisting infrastruktur sistem email, dan jaringan yang ada; Rekonfigurasi storage eksisting agar dapat terintegrasi; Hardening keamanan storage; Instalasi SNMP pada server dan storage agar dapat dilakukan monitoring dengan sistem monitoring yang ada. III - 75
Gambar 3.31 Topologi Jaringan Kementerian Perhubungan Pengadaan Hardware SAN Switch meliputi: Pengadaan lisensi aktivasi port SAN Switch untuk meningkatkan kapasitas port SAN Switch eksisting; Pengadaan tambahan FC SFP transceiver SAN Switch eksisting untuk memenuhi kebutuhan penambahan storage dan server email; Pengadaan Firmware Upgrade Renewal; Pengadaan Redundant (Failover) Load Balancer untuk mendukung High Availability; Aktivasi dan instalasi port tambahan pada masing-masing SAN Switch sehingga memiliki 20 port FC aktif; Interkoneksi dan Rekonfigurasi SAN switch zoning untuk mendukung high availability dan load balancing; Instalasi dan pemasangan fisik redundant load balancer di dalam ruang data center Kemenhub; Interkoneksi redundant load balancer dengan infrastruktur sistem email, storage, dan jaringan yang ada; Instalasi SNMP SAN Switch dan Load Balancer. b) Kegiatan Pengadaan Software berlisensi, Hardware pendukung Sistem dan Jaringan Kementerian Perhubungan Tujuan dari Pengadaan ini adalah menyediakan infrastruktur Service Oriented Architecture (SOA) di Kementerian Perhubungan untuk keperluan integrasi antar aplikasi dari semua Direktorat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka mendukung National Single Window di Indonesia. III - 76
Gambar 3.32 Design Kemenhub AON Manfaat penyediaan infrastruktur Service Oriented Architecture (SOA) antara lain : Meningkatkan kemudahan dalam pengembangan service setiap ada perubahan bisnis serta pengelolaan tata layanan secara nation-wide; Menyediakan kecepatan pengembangan dalam mengakomodir perubahan; Biaya yang dikeluarkan relatif kecil untuk perubahan atau penambahan service baru; Mengurangi service yang berulang (redundant) serta konsisten dalam penambahan metadata dari setiap service; Meningkatkan kapabilitas dalam mengembangkan service untuk kebutuhan internal masing-masing unit eselon I dan eselon II yang ada di bawah naungan Kementerian Perhubungan; Dengan kecepatan pengembangan (time to market / development time), open technology, fleksibel, dan simplifikasi arsitektur TIK, maka sangat diharapkan juga dapat mengurangi biaya investasi dan pemeliharaan jangka panjang. SPB OFFICEMANAGEMENTSUPPORT E-MONITORING E-CERTIFICATE GAPEKA E-LICENSING BUMN&SWASTA PEMBAYARANPNBP(BANK) SLOTTIME(SCORE) SIMLAKA BUBU&AIRNAV SOA SOAINLANDNET SIMLALA E-ARSIP HATPEN SOARAILWAYNET IJINRUTE TARGETITKEMENTERIANPERHUBUNGAN NATIONALSINGLEWINDOWS PERKERETAPIAN CLOUD FILGHTPLAN KEPOLISIAN/BNN/IMIGRASI STUDENTDATABASE SOAHUBNET KEPEGAWAIAN PERHUBUNGANDARAT HUMANCAPITAL WEBKEMENHUB EXECUTIVEINFORMATIONSYSTEM E-OFFICE KEMENTERIANRI PERHUBUNGANLAUT SIUPAL PERHUBUNGANUDARA SOAAVIATIONET E-CONTROLING SIMPADU SOABPSDMO FAONLINE SOAINAPORTNET BUP,PEMDA KEUANGAN BLUEPRINTTIKKEMENHUB Gambar 3.33 Target IT Kementerian Perhubungan III - 77
3) Inovasi Teknologi Informasi a) Inovasi Aplikasi (1) Portal Terpadu Kementerian Perhubungan Jumlah Pengunjung Portal Kementerian Perhubungan termasuk banyak dengan kunjungan per hari di atas 3.000 orang per hari. Hal ini dapat kita ketahui dari data log server maupun dari data Google Analitycs yang telah disematkan kedalam aplikasi server. Kunjungan terhadap portal ini akan melonjak pada momen tertentu seperti ketika ada kecelakaan besar transportasi, hari-hari besar, dan penerimaan CPNS. Dengan pengembangan server digunakan Load Balancer, Failover dan Database Replication yang mendukung terjaminnya ketersediaan situs web dan dapat mengatur dan mendistribusikan beban pengunjung kepada beberapa Cluster yang ada melalui Load Balancing, sehingga akan terwujud portal yang lebih baik dari segi kecepatan, kesetabilan maupun dari segi kualitas data dan informasi (akurat dan terkini). Melalui Pengembangan Teknologi Portal ini, Kementerian Perhubungan dapat menjaga keberlangsungan konten/ isi dari portal serta dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan realtime yang dapat diakses dari berbagai macam perangkat keras seperti PC/Desktop ataupun mobile device. sehingga dapat memberikan layanan informasi yang dapat berjalan secara kontinyu, stabil, cepat dan aman dalam memberikan dukungan tersedianya layanan informasi yang prima di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan. (2) SISTEM INFORMASI ANGKUTAN DAN SARANA TRANSPORTASI INDONESIA (SIASATI) Suatu sistem yang berfungsi untuk melakukan pemantauan operasional transportasi yang menitikberatkan kepada pemantauan sarana transportasi tunggal (single entity transport vehicle) yang memasuki suatu prasarana transportasi (Terminal, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara, Pelabuhan Penyeberangan dan Stasiun Keretaapi) atau lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai lokasi pemantauan. Sistem ini dilengkapi dengan traffic counter untuk penghitungan lalu- lintas (inbound maupun outbound) pada lokasi yang dikehendaki. Sistem ini menyediakan skema integrasi dengan sistem lain meskipun belum dalam wujud layanan berbasis web (web services). Sistem ini secara parsial memberikan layanan berbagi pakai kepada sistem lain dalam bentuk Extensible Markup Language. Apabila sistem ini diterapkan secara berkesinambungan setiap hari maka Kementerian Perhubungan dapat melakukan pemantauan secara "nearly realtime" terhadap operasional transportasi dapat sarana melihat data transportasi baik penumpang maupun barang. asal-tujuan pergerakan menggunakan (3) E-monitoring dan Reporting Suatu sistem yang berfungsi untuk melakukan pemantauan realisasi keuangan dan fisik suatu kegiatan dikontrakkan maupun kegiatan III - 78
strategis. Sistem ini dilengkapi fitur untuk melakukan input data, pelaporan berjenjang dan pemantauan yang berupa dashboard yang mampu memberikan peringatan (alert) terhadap kegiatan yang tidak dalam "track" nya. Sistem ini memiliki fasilitas untuk berbagi pakai berupa web services yang dapat diakses dengan otorisasi tertentu. Dengan adanya sistem ini maka seluruh kemajuan kegiatan dapat dipantau dan kegiatan yang tidak dalam "track" dapat diantisipasi penanganannya lebih dini. Dengan adanya sistem ini, proses pelaporan menjadi lebih mudah dan cepat. b) Penghargaan Penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) pada National Procurement Award 2015, Kategori Komitmen Pencapaian INPRES Nomor 7 Tahun 2015 pada "Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015". Gambar 3.34 Penghargaan National Procurement Award 2015 5. Kebijakan Transportasi b. Pelaksanaan, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang transportasi darat, perkeretaapian, laut, udara dan penunjang 1) Penyusunan Peraturan Pemerintah TAHUN 2013 2014 2015 Jumlah 2 1 2 5 a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2015. III - 79
b) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2015 2) Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan: NO Peraturan Menteri Yang Ditetapkan Jumlah 1 Transportasi Darat 18 2 Transportasi Perkeretaapian 15 3 Transportasi Laut 28 4 Transportasi Udara 84 5 Penunjang 49 a) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Darat No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nomor PM PM 25 Tahun 2015 03/02/2015 PM 26 Tahun 2015 03/02/2015 PM 27 Tahun 2015 04/02/2015 PM 28 Tahun 2015 04/02/2015 PM 29 Tahun 2015 04/02/2015 PM 39 Tahun 2015 13/02/2015 PM 40 Tahun 2015 13-2-2015 PM 63 Tahun 2015 24-3-2015 PM 70 Tahun 2015 02/04/2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Standar Keselamatan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Perubahan atas PM No.10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Perubahan atas PM No. 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perubahan atas PM No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Petunjuk Pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat III - 80
No. 10 11 12 Nomor PM PM 75 Tahun 2015 15/04/2015 PM 80 Tahun 2015 23/04/2015 PM 96 Tahun 2015 03-06-2015 13 PM 111 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalulintas Perubahan atas PM 26 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manejemen Dan Rekayasa Lalu-Lintas Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan 14 28-07-2015 PM 120Tahun 2015 18-08-2015 15 PM 132 Tahun 2015 27-08-2015 16 PM 133 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keselamatan Transportasi Darat Penyelenggaraan Angkutan Jalan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terminal Penumpang 27-08-2015 17 PM 134 Tahun 2015 27-08-2015 18 PM 144 Tahun 2015 25/09/2015 Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara Online b) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Perkeretaapian No 1 2 Nomor PM PM 17 Tahun 2015 30/01/2015 PM 24 Tahun 2015 03/02/2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Standar Keselamatan Perekeretaapian 3 PM 48 Tahun 2015 20-2-2015 Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api 4 5 6 7 PM 72 Tahun 2015 02/04/2015 PM 105 Tahun 2015 15-07-2015 PM 122Tahun 2015 18-08-2015 PM 142 Tahun 2015 25-09-2015 Petunjuk Pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Revisi atas PM 72 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perubahan atas Permenhub No. PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Perubahan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api atas Peraturan III - 81
No 8 Nomor PM PM 148 Tahun 2015 01/10/2015 Tentang Standar Pada Pelayanan Perkeretaapian Indonesia, Madiun Akademi 9 PM 155 Tahun 2015 13/10/2015 10 PM 156 Tahun 2015 13/10/2015 11 PM 158 Tahun 2015 15/10/2015 12 PM 175 Tahun 2015 Sertifikasi Perkeretaapian Perubahan Menteri Perhubungan No. PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Perubahan atas Permenhub No. PM 17 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Standarisasi Spesifikasi Kecepatan Normal Dengan Penggerak Sendiri Kecakapan Sarana Awak Peraturan atas Teknis Kereta 13/11/2015 13 PM.196 Tahun 2015 21/12/2015 14 PM.197 Tahun 2015 21/12/2015 15 PM.198 Tahun 2015 21/12/2015 Menteri Perubahan Perhubungan No. PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perekeretaapian Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik atas Peraturan c) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Laut No Nomor PM Tentang 1 2 PM 10 Tahun 2015 20/01/2015 PM 15 Tahun 2015 22/01/2015 Perubahan kedua atas Permenhub No. PM 10 tentang Tata Cara dan Tahun 2014 Persyaratan Pemberian Izin menggunakan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan Standar Keselamatan Pelayaran 3 4 PM 20 Tahun 2015 03/02/2015 PM 23 Tahun 2015 03/02/2015 Peningkatan Penyelenggaraan Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial Fungsi III - 82
No Nomor PM 5 PM 37 Tahun 2015 13/02/2015 6 PM 42 Tahun 2015 16-2-2015 7 PM 51 Tahun 2015 20-2-2015 8 PM 52 Tahun 2015 03/03/2015 9 PM 53 Tahun 2015 03/03/2015 10 PM 57 Tahun 2015 11/03/2015 11 PM 93 Tahun 2015 19-05-2015 12 PM 95 Tahun 2015 20-05-2015 13 PM 104 Tahun 2015 23-06-2015 14 PM 117 Tahun 2015 10-08-2015 15 PM 119 Tahun 2015 14-08-2015 16 PM 121Tahun 2015 18-08-2015 17 PM 130 Tahun 2015 27-08-2015 18 PM 136 Tahun 2015 28-08-2015 19 PM 154 Tahun 2015 09/10/2015 20 PM 157 Tahun 2015 13/10/2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA.2015 Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenhub Perubahan atas Permen No. 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkat Muat Pemanduan dan Penundaan Kapal Perubahan kedua atas PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh BUP Rencana Induk Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan Tengah Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long stay) di Pelabuhan Tj. Priok Perubahan atas Permenhub No. PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruise) Berbendera Asing Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan dan Reklamasi Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online tentang Pengerukan Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan III - 83
No Nomor PM Tentang 21 PM 161 Tahun 2015 16/10/2015 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut 22 PM 166 Tahun 2015 28/10/2015 23 PM 168 Tahun 2015 30/10/2015 24 PM 170 Tahun 2015 30/10/2015 25 PM.191 Tahun 2015 10/12/2015 26 PM.192 Tahun 2015 10/12/2015 27 PM.200 Tahun 2015 23/12/2015 Perubahan atas peraturan Menhub No PM.15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Bidang Usaha Badan Kepelabuhanan Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Perubahan atas Permenhub No. PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 2014 tentang Tata Izin Cara dan Persyaratan Pemberian Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Menyangkut Penumpang Dan Tatanan Barang dan Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Pelabuhan di 28 PM.202 Tahun 2015 30/12/2015 d) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Udara Nomor PM No 1 PM 4 Tahun 2015 6 - 1 - 2015 2 PM 5 Tahun 2015 6 - 1 - 2015 3 PM 8 Tahun 2015 15 - 1 - 2015 Tentang Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (air operator certificate) Angkutan Udara Niaga Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (CASR) part 67 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan III - 84
Nomor PM No 4 PM 9 Tahun 2015 15 - 1 - 2015 5 PM 12 Tahun 2015 20 - 1 - 2015 6 PM 13 Tahun 2015 20 - 1 - 2015 7 PM 14 Tahun 2015 21 - 1 - 2015 8 PM 16 Tahun 2015 22/01/2015 9 PM 18 Tahun 2015 03/02/2015 10 PM 21 Tahun 2015 03/02/2015 11 PM 22 Tahun 2015 03/02/2015 12 PM 30 Tahun 2015 09/02/2015 13 PM 31 Tahun 2015 12/02/2015 14 PM 32 Tahun 2015 12/02/2015 15 PM 33 Tahun 2015 12/02/2015 16 PM 34 Tahun 2015 12/02/2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (CASR) part 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorologi Information Services) Perizinan Angkutan Udara online Penyelenggaraan Alokasi Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (CASR) part 830 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kewajiban Laporan Penyampaian Keuangan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Standar Keselamatan Penerbangan Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dibidang Penerbangan Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Pengamanan Kargo dan Pos Peserta Rantai Pasok Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara, Regulated Agent dan Known Consignor Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandara atas Keputusan Perubahan Menteri Perhubungan No. KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angpkutan Udara Penerbangan Komersial dan Charter Peraturan ketujuh Niaga Untuk III - 85
Nomor PM No 17 PM 35 Tahun 2015 12/02/2015 18 PM 36 Tahun 2015 12/02/2015 19 PM 38 Tahun 2015 13/02/2015 20 PM 41 Tahun 2015 16-2-2015 21 PM 43 Tahun 2015 17-2-2015 22 PM 44 Tahun 2015 17-2-2015 23 PM 46 Tahun 2015 18-2-2015 24 PM 49 Tahun 2015 20-2-2015 25 PM 50 Tahun 2015 20-2-2015 26 PM 55 Tahun 2015 11-3-2015 27 PM 56 Tahun 2015 11-3-2015 28 PM 59 Tahun 2015 17-3-2015 29 PM 60 Tahun 2015 17-3-2015 Tentang Penilaian Kinerja Keselamatan Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) Perubahan atas PM No. 28 Tahun 2013 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 Peraturan Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri Perubahan ketiga atas KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Jasa Bandar Udara Untuk Pelayanan Kebandar Udaraan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Safety Bagian Regulation Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedur Sign) Tindakan Pencegahan Terbang (preventive grounding) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius dan Kecelakaan 173 (Civil Aviation Perubahan atas Permenhub No. KM 29 Tahun Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen I tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Terbang Kelaikan Udara Perubahan atas PM No. 28 Tahun 2009 Keselamatan tentang Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen I tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara Yang Digerakkan Dengan Mesin Turbin Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Dsafety Bagian 139 Regulation Part 139) tentang Bandar Udara Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara 2009 tentang Jenis Pesawat Peraturan Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika III - 86
Nomor PM No 30 PM 61 Tahun 2015 18-3-2015 31 PM 62 Tahun 2015 19-3-2015 32 PM 64 Tahun 2015 26-3-2015 33 PM 66 Tahun 2015 01/04/2015 34 PM 67 Tahun 2015 01/04/2015 35 PM 68 Tahun 2015 01/04/2015 36 PM 73 Tahun 2015 06/04/2015 37 PM 76 Tahun 2015 15/04/2015 38 PM 77 Tahun 2015 22/04/2015 39 PM 82 Tahun 2015 05/05/2015 40 PM 83 Tahun 2015 05/05/2015 41 PM 84 Tahun 2015 05/05/2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil CASR Bag 27 tentang Standard Kelaikan Udaraan Untuk Helikopter Kategori Normal Perubahan atas Peraturan Menhub No. KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbangan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil, Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan RI Petunjuk pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan udara Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menhub No. 27 Tahun Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen Standar Kecelakaan Untuk Mesin Pesawat Terbang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara Pengecualian Dari Kewajiban Pemenuhan Standard Keselamatan Keamanan dan Pelayanan Penerbangan Sipil keempat 2009 tentang 1 tentang Perubahan atas Permenhub No. 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandara Penerbangan Peraturan Keselamatan Bagian 35 tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Baling-Baling Pesawat Terbang III - 87
Nomor PM No 42 PM 85 Tahun 2015 05/05/2015 43 PM 89 Tahun 2015 08/05/2015 44 PM 90 Tahun 2015 15/05/2015 45 PM 91 Tahun 2015 15/05/2015 46 PM 92 Tahun 2015 18-05-2015 47 PM 97 Tahun 2015 03-06-2015 48 PM 98 Tahun 2015 09-06-2015 49 PM 103 Tahun 2015 19-06-2015 50 PM 107 Tahun 2015 27-07-2015 51 PM 115 Tahun 2015 04-08-2015 52 PM 116 Tahun 2015 05-08-2015 53 PM 118 Tahun 2015 12-08-2015 54 PM 126 Tahun 2015 18-08-2015 55 PM 127 Tahun 2015 26-08-2015 Tentang Penerbangan Peraturan Keselamatan Bagian dan Pengawasan Perusahaan Angkutan Udara Asing Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia 129 tentang Validasi dan Operator Asing Penanganan Keterlambatan Penerbangan Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani di Indonesia Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub Program Pengawasan Penerbangan Nasional Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk dan Bagian-Bagiannya Keamanan Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 176 Tahun 2014 dan Mekanisme tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Perubahan atas PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 121 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil tentang Pencarian dan Bagian 176 Pertolongan Pada Kecelakaan Pesawat Udara Biaya Tambahan Angkutan Udara Perintis Tahun 2015 Akibat Kenaikan Kurs Dollar Amerika Serikat Inspector Training System (ITS) Bagi Inspektur Penerbangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara atas Formulasi Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Program Nasional Keamanan Penerbangan III - 88
No 56 PM 128 Tahun 2015 Nomor PM 26-08-2015 57 PM 129 Tahun 2015 26-08-2015 58 PM 131 Tahun 2015 27-08-2015 59 PM 137 Tahun 2015 04-09-2015 60 PM 138 Tahun 2015 07-09-2015 61 PM 140 Tahun 2015 23-09-2015 62 PM 143 Tahun 2015 25-09-2015 63 PM 145 Tahun 2015 28/09/2015 64 PM 152 Tahun 2015 02/10/2015 65 PM 153 Tahun 2015 02/10/2015 66 PM 159 Tahun 2015 15/10/2015 67 PM 160 Tahun 2015 16/10/2015 68 PM 163Tahun 2015 22/10/2015 69 PM 164Tahun 2015 22/10/2015 70 PM 165 Tahun 2015 22/10/2015 Tentang Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandara Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandara Peningkatan Navigasi Penerbangan Program Pendidikan Keamanan Penerbangan Nasional Perubahan atas Peraturan Menteri No.9 Tahun Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian Bagian 174 Program Darurat Keamanan Penerbangan Rencana Induk Bandar Udara H.AS Hang Nadim di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung Standar pelayanan Pada Balai Kesehatan Penerbangan Perubahan kedelapan atas Keputusan Menhub No. 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter Pengamanan Cargo dan Post Serta Rantai Dasar (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkat Dengan Pesawat Udara Perubahan kelima atas Permenhub No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak Perubahan atas Permenhub No. KM 17 Tahun Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara Pencabutan Menteri Perhubungan No. KM 68 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara Pelayanan Keselamatan dan Pelatihan tentang 2015 Keadaan Penanggulangan tentang 2009 Keputusan III - 89
No 71 PM 167 Tahun 2015 Nomor PM 30/10/2015 72 PM 169 Tahun 2015 30/10/2015 73 PM 174 Tahun 2015 12/11/2015 74 PM 177 Tahun 2015 16/11/2015 75 PM 178 Tahun 2015 16/11/2015 76 PM 179 Tahun 2015 16/11/2015 77 PM 180 Tahun 2015 18 -11-2015 78 PM 185 Tahun 2015 30-11-2015 79 PM 186 Tahun 2015 30-11-2015 80 PM 187 Tahun 2015 30-11-2015 81 PM.190 Tahun 2015 08/12/2015 82 PM.193 Tahun 2015 14/12/2015 83 PM.194 Tahun 2015 15/12/2015 84 PM.201 Tahun 2015 28/12/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk Ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 Standar Kelas Kendaraan Untuk Helikopter Kategori Transport Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Deret Pesawat Udara dan Kendaraan Opersional Yang Beroperasi di Sisi Udara Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara Perubahan atas Peraturan Menteri No. PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Jasa Prosedur Kebandarudaraan Pengendalian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia tentang keenam atas Pengenaan Tarif Pengoperasian Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Penunjukan Penyelenggaraan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan Peraturan Menteri atas Perubahan Perhubungan PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara Manajemen Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandar Udaraan Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2016 Pengalihan Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan III - 90
e) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Penunjang No Nomor PM Tentang 1. 2. PM 1 Tahun 2015 6 - 1 - 2015 PM 2 Tahun 2015 6 - 1 - 2015 Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan 3. PM 3 Tahun 2015 6 - 1 - 2015 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Bidang Koordinasi Penanaman modal 4. 5. 6. 7. PM 6 Tahun 2015 7 - 1 - 2015 PM 7 Tahun 2015 14 - 1 - 2015 PM 11 Tahun 2015 20 - 1 - 2015 PM 19 Tahun 2015 3/2/2015 Pedoman dan Dokumen Standar Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Berbentuk Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pedoman Proses Penyesuaian Pertimbangan Menteri Perhubungan Atas Usulan Tarif Jasa Kepelabuhan dan Tarif Jasa Kebandarudaraan oleh Badan Usaha Persyaratan Penyediaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenhub dan Pendampingan Terhadap Proses Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Yang Ditetapkan Pemenangnya Oleh Menteri Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Kemenhub 8. PM 45 Tahun 2015 18-2-2015 Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi 9. 10. PM 47 Tahun 2015 20-2-2015 PM 54 Tahun 2015 3-3-2015 Nota Kesepahaman Antara Kementerian Perhubungan dan TNI Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong 11. PM 58 Tahun 2015 17-3-2015 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Rencana di Lingkungan Kemenhub 12. PM 71 Tahun 2015 2/4/2015 Petunjuk Pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan BPSDMP 13. PM 74 Tahun 2015 9/4/2015 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi 14. PM 78 Tahun 2015 22-04-2015 Perubahan atas PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi III - 91
No 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Nomor PM PM 79 Tahun 2015 23-04-2015 PM 81 Tahun 2015 05-04-2015 PM 86 Tahun 2015 06-06-2015 PM 87 Tahun 2015 06-06-2015 PM 88 Tahun 2015 06-06-2015 PM 99 Tahun 2015 18-06-2015 PM 100 Tahun 2015 18-06-2015 PM 101 Tahun 2015 18-06-2015 PM 102 Tahun 2015 18-06-2015 PM 106 Tahun 2015 27-07-2015 PM 108 Tahun 2015 27-07-2015 PM 109 Tahun 2015 27-07-2015 PM 110 Tahun 2015 27-07-2015 PM 112 Tahun 2015 03-08-2015 PM 113 Tahun 2015 03-08-2015 PM 114 Tahun 2015 03-08-2015 PM 123Tahun 2015 18-08-2015 Tentang Persyaratan Penyediaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenhub dan Pendampingan Terhadap Proses Pemilihan Penyediaan Barang/ Jasa Yang Ditetapkan Pemenangnya Oleh Menteri Profil Kompetensi Individu di Lingkungan Kemenhub Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya Standar pelayanan pada Balai Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang Standar Pelayanan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi Standar Pelayanan Pada Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat ( BP2TD) Bali Standar Pelayanan Pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura Standar Pelayanan Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug Standar Pelayanan Pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi III - 92
No 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Nomor PM PM 124 Tahun 2015 18-08-2015 PM 125 Tahun 2015 18-08-2015 PM 135 Tahun 2015 28-08-2015 PM 139 Tahun 2015 09-09-2015 PM 141 Tahun 2015 23-09-2015 PM 146 Tahun 2015 1/10/2015 PM 147 Tahun 2015 1/10/2015 PM 149 Tahun 2015 1/10/2015 PM 150 Tahun 2015 1/10/2015 PM 151 Tahun 2015 1/10/2015 PM 162Tahun 2015 20-10-2015 PM 172 Tahun 2015 4/11/2015 PM 173 Tahun 2015 5/11/2015 PM 181 Tahun 2015 20 -11-2015 PM 188 Tahun 2015 30-11-2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KSOP Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pakaian Dinas Upacara Perubahan kedua atas Peraturan Menhub No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Perubahan kedua atas Peraturan Menhub No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, Jakarta Penetapan Standar Pelayanan Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat Standar Pelayanan Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Curug Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat, Palembang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Transportasi (Jabodetabek) Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kemenhub Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenhub. Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun III - 93
No Nomor PM Tentang 47. PM.189 Tahun 2015 4/12/2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 48. 49. PM.195 Tahun 2015 16 -12-2015 PM.199 Tahun 2015 23 -12-2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenhub Sedangkan untuk Keputusan Menteri Perhubungan yang bersifat penetapan (Beshiking) selama tahun 2015 telah diterbitkan 724 Keputusan Menteri. c. Penyusunan Kesepakatan Bersama/ MoU, Kontrak, Penanganan Penyelesaian Perkara (to settle a law suit) dan Pemberian Pertimbangan Hukum (Legal Opinion) 1) Pembahasan Kesepakatan Bersama (MOU)/ Perjanjian Kerjasama a) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. b) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perhubungan dengan POLRI Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan. c) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama dan PKS antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemkab Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemda Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tentang Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). d) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Pusdatin dengan ICIO Penyelenggaraan Analisa tentang Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kementerian Perhubungan. Community e) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama dan PKS antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemkab Banyumas dan Pemkot Yogyakarta Implementasi Taman Edukatif Keselamatan Transportasi di Kabupaten Banyumas dan di Kota Yogyakarta. tentang f) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Pemda DIY tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah. g) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan tentang Pengembangan Sistim Administrasi, Manajemen dan Kompetensi Aparatur Negara dibidang Transportasi. dengan Lembaga Administrasi Negara III - 94
h) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Bank Indonesia tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas BI dan Kemenhub RI. i) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tentang Penyediaan dan/ Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. j) Persetujuan Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan POLRI tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian dan Pengembangan Kelembagaan. k) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Syiah Kuala tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Perkeretaapian. l) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan OJK tentang Peningkatan LIterasi dan Perluasan Akses Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Masyarakat di Wilayah- Wilayah Terpencil dan Daerah Perbatasan. m) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Sriwijaya tentang Kerjasama di Bidang Perkeretaapian. n) Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretariat tentang Kerjasama Peminjaman Fasilitas Ruang Kerja di Gedung Lama Milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengembangan Data Centre Kementerian Perhubungan. Jenderal Kementerian Perhubungan o) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2) Persetujuan Naskah Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2015, telah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), yaitu : a) Persetujuan Rancangan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015. b) Persetujuan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015. c) Persetujuan Kontrak DDT Manggarai 5 (lima) Paket. d) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Induk Perambuan 2 (dua) Unit. III - 95
e) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengamat Perambuan 3 (tiga) Unit. f) Persetujuan Rancangan Kontrak Untuk Kegiatan Procurement of Track Material and Turnout Phase II (1500 km'sp and 500 Units). g) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap Multiengine 5 Unit. h) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Sayap Putar Multiengine 1 Unit. i) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap SingleEngine 1 Unit. j) Persetujuan Addendum Kontrak Nomor 2 Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015. k) Persetujuan Addendum Kontrak Nomor 4 Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015. l) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Helicopter Balai Besar Kalibrasi 2 Unit. m) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Kapal Latih 1200 GT STIP Marunda. n) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Kapal Latih 1200 GT Poltek Pelayaran Surabaya. o) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Kapal Latih 1200 GT PIP Makassar. p) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Kapal Induk Perambuan 2 Unit. q) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Pesawat Udara Bersayap Putar (Helycopter) Dilengkapi Dengan FIS 2 Unit, Multiyears Contract, 1 Paket. r) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Fisik Paket I Pengembangan Pelabuhan Belawan Fase 1 (Ind-133). s) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ka Layang Segmen P23 - P26 Antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - Kualanamu (Paket JLKA - 5). t) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ka Layang Segmen P23 - P30 Stasiun Medan Antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - Kualanamu (Paket JLKA-7). u) Pekerjaan Penataan Track Eksisting Dan Pemasangan Track Baru Antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan -Araskabu - Kualanamu (Paket JLKA-24). Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Stasiun Dan Pemasangan Peralatan Pendukung Pelayanan Di Stasiun Medan (Paket JLKA-25). w) Pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Kapal Penyeberangan Penumpang v) Perintis Ro-Ro 2000 GT Lintas Paciran/Lamongan - Bahaur. x) Pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Kontainer 100 Teus, 12 Paket (Paket A - Paket O). y) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas Kenavigasian Tahap II Paket A 2 (Dua) Unit. z) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas III - 96 I I
Kenavigasian Tahap II Paket B 2 (Dua) Unit. aa) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas Kenavigasian Tahap II Paket C 1 (Satu) Unit. bb) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas Kenavigasian Tahap III Paket A 3 (Tiga) Unit. cc) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas Kenavigasian Tahap III Paket B 2 (Dua) Unit. dd) Persetujuan Rancangan Perjanjian Konsesi Antara Direktorat Jenderal Udara dengan PT. Angkasa Pura II. ee) Persetujuan Rancangan Perjanjian Konsesi Antara Direktorat Jenderal Udara dengan PT. Angkasa Pura I. ff) Persetujuan Rancangan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016. gg) Persetujuan Rancangan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Barang Di Laut Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016. hh) Persetujuan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016. ii) Persetujuan Rancangan Perjanjian Konsesi Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Otoritas Pelabuhan dengan PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero). 3) Monitoring Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang di atas 100 Milyar dan Jasa Konsultasi di atas 10 Milyar di Lingkungan Kementerian Perhubungan a) Perjanjian Konsesi Kualatanjung antar PT. Pelindo I dengan KSOP Kualatanjung Sumatera Utara. b) Persetujuan Rancangan Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran Tahun 2015. 4) Penanganan Penyelesaian Perkara (to settle a law suit): a) Perkara Perdata Nomor 950/Pdt.G/2014/PN.SBY, antara Robani Poncowati sebagai Penggugat lawan PT Kereta Api Indonesia, dkk sebagai Para Tergugat antara Robani Poncowati sebagai Penggugat lawan PT Kereta Api Indonesia, dkk sebagai Para Tergugat. (Menhub sebagai Tergugat II) di Pengadilan Negeri Surabaya. b) Perkara Perdata Nomor: 56/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM antara Sdr. Warhadi dkk (Pensiunan Pegawai Perum Damri) lawan Perum Damri dkk, dimana dalam gugatan tersebut Menteri Perhubungan selaku Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. c) Perkara Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM antara Sdr. Iskandar Putra dkk (Pensiunan Pegawai Perum Damri) lawan Perum Damri dkk, dimana dalam gugatan tersebut Menteri Perhubungan selaku Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. d) Perkara Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM antara Pegawai Perum Damri lawan Perum Damri dkk, dimana dalam gugatan tersebut III - 97 I I I
Menteri Perhubungan selaku Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. e) Gugatan class action Perkara Perdata Nomor: 355/PDT.G/2014/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara Johannes Hutasoit dkk (Penggugat) Lawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia dkk (Tergugat) ; Menteri Perhubungan RI (Tergugat III). f) Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.BLA antara dr. Soegiarto Soehardjo, Sp.PA lawan Sdr. Anita Kumala Sari dkk (Tergugat), Menteri Perhubungan sebagai Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Blora. g) Gugatan Perdata Citizen Law Suit Nomor: 349/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST antara Sdr. FX. Arief Poyuono, SE (Penggugat I) dan Sdr. Haris Rusli (Penggugat II) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Kantor Advokat Habib & Co Lawan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) (Tergugat I); Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat II); Hutchison Port Holdings Limited (Turut Tergugat I); dan PT. Jakarta International Container Terminal (Turut Tergugat II) h) Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang Kontraktor Umum dan Rental Alat Berat mengajukan uji materiil Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). i) Sdr. Sigit Sudarmadji mengajukan uji materiil Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. j) Sdr. Capt. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea, A.Md, SH, SE, M.Mar, mengajukan uji materiil Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap ketentuan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU- XIII/2015 tanggal 21 Mei 2015. k) Para Pemohon melalui YLBHI mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIII/2015. l) Sdr. Hi. Subriyanto, pemilik Hotel Mini II Lampung Selatan telah mengajukan gugatan kepada Menteri Perhubungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan gugatan dimaksud telah terdaftar dalam Perkara Nomor: 67/G/2015/PTUN.JKT. m) PT. Sari Indo Prima Line (diwakili oleh Drs. H. Achmad Rowa) telah mengajukan gugatan kepada Menteri Perhubungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan gugatan dimaksud telah terdaftar dalam Perkara Nomor: 90/G/2015/PTUN-JKT. n) Saudara Belki Sampe Angin mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Menteri Perhubungan RI yang terdaftar dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2015/PTUN.JKT. III - 98
o) Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama Dan Kelas Serta Pembangunan Asrama, dan Jalan Asrama Tahap II Tahun 2013 pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. p) Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tahap III oleh Kementerian Perhubungan di Kabupaten Sorong tahun 2011. 5) Pemberian Pertimbangan Hukum (Legal Opinion) yang menyangkut tupoksi Kementerian Perhubungan : a) Catatan permohonan persetujuan izin menempatkan logo perhubungan pada sertifikat DATC yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan latihan Das Aviation Training Centre. b) Bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana bagi pejabat, mantan pejabat, pegawai dan pensiunan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan. c) Catatan surat Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia (APTPI) sebagai asosiasi mitra binaan perihal permohonan pendaftaran Kementerian Perhubungan RI. d) Catatan surat PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) perihal usulan dana subsidi kapal barang tahun 2015 e) Catatan surat Tokyu - Adhi Joint Operation perihal keberlakuan jaminan penawaran terhadap pekerjaan konstruksi double track jalur selatan Jawa fase III (Kroya - Kutoarjo) JICA Loan No. IP-548. f) Pendapat hukum terkait sewa atas sebagian tanah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan g) Telaah hukum pembahasan permasalahan lahan masyarakat yang terkena sambungan jalan tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera) h) Telaah surat keputusan Menteri Perhubungan terkait penugasan khusus guna proses pengadaan tanah pembangunan bandar udara baru Yogyakarta surat permohonan penerbitan i) Telaahan hukum rencana penggunaan jasa pengacara internasional terkait penanganan tuntutan ganti rugi pencemaran di Laut Timor j) Telaahan hukum terhadap surat Oei Kim Liong tentang pasal 172 Undang- Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengamanatkan kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun terhadap besaran ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, 168, dan 170 dan kemudian menetapkannya dengan Peraturan Menteri. III - 99
d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Selama tahun 2015 telah didokumentasikan produk hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan pelaksanaan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan maupun oleh instansi lainnya, sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 PRODUK HUKUM Undang-Undang Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Perhubungan Keputusan Menteri Perhubungan Instruksi Menteri 2013 24 99 30 110 9 77 1389 7 JUMLAH 2014 41 102 52 194 9 99 550 9 2015 0 2 8 202 724 Penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi telah dilakukan melalui : 1) Penyebaran Buletin Informasi Hukum, Penyusunan Himpunan Peraturan Menteri Perhubungan telah diterbitkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Buku Himpunan Peraturan Menteri Perhubungan Semester II Tahun 2014 dan Buku Himpunan Peraturan Menteri Perhubungan Semester I Tahun 2015 serta media website di mana file peraturan perundang-undangan dapat diunduh melalui website klik link regulasi atau website 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Peraturan Perundang- undangan di Bidang Transportasi: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Lainnya di Bidang Transportasi, telah dilaksanakan pada tanggal 1-3 September 2015 di Yogyakarta, dengan tema: "Optimalisasi Kinerja Melalui Penguatan Regulasi di Bidang Transportasi dalam rangka Mendukung Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Sistem Transportasi Nasional di Lingkungan Kementerian Perhubungan". Gambar 3.25 Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi III - 100
3) Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi di beberapa kota antara lain : a) b) c) d) e) Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online, PM.13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara, PM. 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Penerbangan, dan PM.22 tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara, pada tanggal 24-27 Februari di Surabaya, Jawa Timur. Sosialisasi Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.1 tahun 2015 tentang Keselamatan Penumpang Moda Transportasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran, PM. 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial, PM. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, PM. 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, tanggal 18-19 Maret 2015 di Makassar. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.6 Tahun 2013 Jasa Kepelabuhanan, PM.15 tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan BUP di Bidang Kepelabuhanan, PM. 136 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Permenhub Nomor PM. 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi, dilaksanakan pada tanggal 6-9 Oktober 2015 di Manado. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, PM. 52 Tahun 2015 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, PM.25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan tentang Standar Pelayanan Penyeberangan, PM. 39 Penumpang Angkutan Penyeberangan, PM. 63 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi, PM. 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 27-30 Oktober 2015 di Samarinda. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, PM. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, PM. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, PM. 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, PM. 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian, PM. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api, dilaksanakan pada tanggal 11-12 November 2015 di Semarang. Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 Mei 2015, di Palembang, Sumatera Selatan, peraturan yang dibahas antara lain : tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif tahun 2015 f) III - 101
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran, PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal dan PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. 4) Monitoring dan Laporan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Kegiatan telah dilaksanakan di 5 (lima) kota yaitu Balikpapan, Denpasar, Palembang, Surabaya, dan Padang. 5) Pembinaan dan penilaian jabatan fungsional perancang Peraturan Perundang- Undangan. Telah dilaksanakan sidang penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan di RR Biro Hukum dan KSLN dan telah diselenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama/ Kontrak di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 pada bulan November 2015 di Hotel Redtop Jakarta. 6) Peningkatan Kerjasama Luar Negeri a) Kerjasama Regional No Tempat/ Tanggal Kegiatan 1 Kuala Lumpur, Malaysia 15-19 Februari 2015 2 Hanoi, Vietnam BIMP-EAGA Meeting (SPM) Pertemuan 3rd TFM Strategic Planning 3 4 9-10 Maret 2015 Singapura, 17-19 Maret 2015 Surabaya, Jawa Timur 20 - 24 April 2015 5 Malaka, Malaysia 11-14 Mei 2015 6 Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 19-21 Mei 2015 7 Bangkok, Thailand 15-16 Juni 2015 8 Kagoshima, Jepang 27-29 Juli 2015 3rd ASEAN Transport SAR Forum Rangkaian Pertemuan 29th ASEAN Transport Facilitation Working Group (29th TFWG) dan 5th ASEAN CBTP Rangkaian Pertemuan 39th ASEAN Senior Transport Official Meeting (STOM) dan 4th TFM Rangkaian BIMP-EAGA Transport Cluster Working Groups Meeting dan dan Convergence Meeting Between BIMP-EAGA CIQS dan BIMP-EAGA Transport Working Groups 7thIMT-GT Working Group Meeting on Infrastructure and Transportation (WGIT) Pertemuan ke-13 ASEAN-Japan Senior Transport Officials Meeting (13thA-J STOM) III - 102
No Tempat/ Tanggal Kegiatan 9 Makati City, Filipina 10- 14 Agustus 2015 10 Puerto Princessa, Filipina 8-12 September 2015 11 Yangon, Myanmar 14 - 18 September 2015 12 Cebu, Filipina 24th ASEAN Land Transport Working Group (LTWG) Meeting 3rd BIMP-EAGA Transport Cluster Meeting 32ndASEAN Air Transport Working Group (ATWG) 9th APEC Transport Ministers Meeting 8-10 Oktober 2015 13 Kuala Lumpur, Malaysia 2-6 November 2015 14 Puerto Princesa, Filipina 2-3 Desember 2015 15 Korea, 8-11 September 2015 16 Yangon, Myanmar 14-19 September 2015 Rangkaian Senior Transport Officials Meeting (STOM) dan 21st ASEAN Transport Ministers (ATM) Meeting 10thBIMP-EAGA Transport Ministers Meeting ASEM Symposium Transport & Logistics Network Pertemuan 32nd ASEAN Air Transport Working Group Meeeting and Related Meetings 40th ASEAN on Eurasia b) Kerjasama Bilateral No Tempat/ Tanggal Kegiatan 1 Gold Coast, Australia 8-11 Juni 2015 2 12 Maret 2015 3 Praha, Republik Ceko 20-26 Februari 2015 Singapura 10-15 Mei 2015 5 Langkawi, Malaysia 4 17-21 Maret 2015 6 Kazan, Rusia 5-11 April 2015 Pertemuan ke-16th ITSAP PRG Meeting Pertemuan Joint Working Group ke-2 Seminar Doing Business in Indonesia Forum SBLP 2015 Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015 (LIMA'15), Pertemuan 1st Working Group on Transportation and Infrastructure dan SKB ke-10 RI-Rusia 7 21-29 Oktober 2015 Mendampingi Presiden RI dan Menteri Perhubungan Melakukan Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat Pertemuan ke-3 Trilateral Indonesia - Timor Leste - Australia dan Business Forum Joint Cooperation Menteri Luar Negeri RI - Malaysia 8 Dili, Timor Leste 3 - 5 November 2015 9 8-11 Oktober 2015 Commission (JCBC) for ke-14 Bilateral tingkat III - 103
c) Kerjasama Multilateral No Tempat/ Tanggal Kegiatan 1 Kuala Lumpur, Malaysia 10 s/d 11 Maret 2015 Pertemuan The First Regional High-level Meeting of the IMO-NORAD Project 2 Markas besar IMO, 3 4 london 14-16 april 2015 Bangkok, Thailand. 25 - 29 Mei 2015 London, Inggris 23 s.d 26 November 2015 Pertemuan Sidang ke-102 Komite Hukum International Maritime Organization (IMO) Sidang Komisi UN-ESCAP ke-71 Sidang Organization (IMO) ke-29 Majelis International Maritime 5 Madrid, Spanyol 14-18 Maret 2015 Seminar Investasi Indonesia : Potensi Bisnis Infrastruktur Tahun 2015-2019 6 Singapura 18-21 Agustus 2015 Pertemuan the 5th Meeting of the Task Force on the Development of Successor ASE Strategic Transport Plan (5th TFM) 7. Montreal, Kanada 17-20 November 2015 Pertemuan Aviation Organization (ICAO) World Aviation Forum (IWAF 2015) International Civil d) Penyelenggaraan Pertemuan Internasional di Indonesia 1) Penyelenggraan Pertemuan ASEAN Transport Facilitation Working Group, ke-29 di Surabaya, Jawa Timur, 6-10 April 2015 2) Penyelenggaraan Pertemuan ASEAN Transport Facilitation Working Group, ke-30, Transit Transport Coordinating Board (TTCB)ke-7 dan Expert Group Meeting on ASEAN CBTP ke 24 di Yogyakarta, 24-28 Agustus 2015. Gambar 3.36 Penyelenggaraan Pertemuan Internasional di Jakarta e) Penyusunan Bahan liberalisasi jasa di bidang transportasi dan ASEAN Economic Community (AEC) Jumlah dokumen penyusunan bahan liberalisasi jasa di bidang transportasi dan ASEAN Economic Community (AEC), dengan target 3 (tiga) dokumen III - 104
telah tercapai 1 (satu) dokumen bahan liberalisasi transportasi secara regional, bilateral maupun multilateral (WTO). jasa di bidang f) Penyusunan Naskah penjelasan ratifikasi perjanjian kerjasama ASEAN sebanyak 5 (lima) dokumen dengan rincian sebagai berikut: (1) Ratifikasi Multilateral Agreement on Air Freight Services (MAFLAFS) telah selesai diratifikasi dan disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengesahan ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 on Unlimited Third, Fourth, and Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points in ASEAN (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima Yang Tidak Terbatas di Antara Titik-Titik Yang Telah Ditunjuk Di ASEAN), dan Protokol 2 on Umlimited Third, Fourth, and Fifth Freedom Traffic Right Among ll Points With International Airports in ASEAN (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima Yang Tidak Terbatas di Antara Semua Titik Dengan Bandar Udara Internasonal di ASEAN). (2) Ratifikasi Persetujuan ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air Service/ MAFLPAS (Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang) dan 2 (dua) Protokolnya menghasilkan dokumen naskah penjelasan, naskah terjemahan, dan draft perpres dan telah mendapatkan izin prakarsa serta telah mendapatkan surat selesai Harmonisasi dari Kumham, sedang menunggu diterbitkannya Perpres pengesahan persetujuan dari Sekretariat Kabinet. (3) Ratifikasi Persetujuan Air Transport Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of The People's Republic of China (Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) dan 1 Protokolnya menghasilkan dokumen naskah penjelasan, naskah terjemahan, dan draft perpres dan telah mendapatkan izin prakarsa serta telah mendapatkan surat selesai Harmonisasi dari Kumham, sedang menunggu diterbitkannya Perpres pengesahan persetujuan dari Sekretariat Kabinet. (4) Ratifikasi AFAMT menghasilkan dokumen naskah penjelasan, naskah terjemahan, dan draft Perpres dan telah mendapatkan izin prakarsa serta telah mendapatkan surat selesai Harmonisasi dari Kumham, sedang menunggu diterbitkannya Perpres pengesahan persetujuan dari Sekretariat Kabinet. (5) Ratifikasi ACMTA menghasilkan dokumen naskah penjelasan, naskah terjemahan, dan draft perpres dan telah mendapatkan izin prakarsa serta telah menyampaikan kepada Kemlu untuk proses final ratifikasi serta ke Kumham untuk harmonisasi. III - 105
6. Transportasi Ramah Lingkungan a. Transportasi Ramah Lingkungan Sektor Darat 1) Emisi Gas Rumah Kaca Target pencapaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya penurunan Jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor transportasi nasional pada tahun 2015 tercapai dengan prosentase 105,13%. Adapun upaya aksi mitigasi yang telah dilaksanakan guna pencapaian target dimaksud meliputi: Tabel 3.65 Penurunan Emisi CO2e Subsektor Transportasi Darat Tahun 2015 No Aksi Mitigasi 1 Mendorong pembinaan dan pengembangan sistem transit - Pencapaian Penurunan Emisi CO2e 0,183052 2 3 4 5 Bus Rapid Transit (BRT) Pembangunan budaya berkendara yang lebih baik Pembinaan Pengembangan Prasarana Kendaraan Tidak Bermotor dan Pejalan Kaki (NMT) Pemanfaatan Teknologi Lalu-Lintas untuk Kelancaran Lalu- Lintas di Jalan Nasional Penerapan Pengendalian Dampak Lalu-Lintas di Jalan Nasional 0,001188 0,001736 0,226705 0,00008732 Total 0,41276832 Target Capaian 0,39 Sumber : Bagian Perencanaan - Setditjen Perhubungan Darat, 2015. 2) Prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan untuk subsektor Perhubungan Darat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu a) b) Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan solar cell dan sensor cahaya; SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran). 3) Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat pada tahun 2015 yaitu telah terbit izin lingkungan sebanyak 10 perizinan dan masih dalam proses sebanyak 42 dokumen. b. Transportasi Ramah Lingkungan Sektor Laut 1) Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional yang dapat diturunkan Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi laut yang dapat diturunkan sebesar 0.00008732 MT CO2, yang didapat melalui kegiatan pembangunan SBNP yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 496 unit. jumlah penurunan emisi didapat dengan cara menghitung Perhitungan akumulasi SBNP tahun 2015 ditambah dengan jumlah tahun-tahun sebelumnya menjadi sejumlah 2.765 Unit, kemudian dikonversi dengan total emisi CO2, CH4 III - 106
dan N2O, sehingga menghasilkan ekuivalensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 0,1456 juta ton CO2e. 2) Jumlah Prasarana Yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) unit, dengan rincian sebagai berikut : 3) Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Insfrastruktur Transportasi Laut pada tahun 2015 yaitu telah terbit izin lingkungan sebanyak 133 perizinan dan masih dalam proses sebanyak 65 dokumen. Tabel 3.66 Jumlah Prasarana Yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan Tahun 2015 NO KANTOR UPT JUMLAH PEMBANGUNAN SBNP 1 Distrik Navigasi Belawan 27 2 Distrik Navigasi Sibolga 7 3 Distrik Navigasi Dumai 7 4 Distrik Navigasi Tg. Pinang 23 5 Distrik Navigasi Teluk Bayur 33 6 Distrik Navigasi Semarang 16 7 Distrik Navigasi Cilacap 4 8 Distrik Navigasi Benoa 5 9 Distrik Navigasi Kupang 17 10 Distrik Navigasi Banjarmasin 20 11 Distrik Navigasi Pontianak 27 12 Distrik Navigasi Tarakan 1 13 Distrik Navigasi Bitung 13 14 Distrik Navigasi Kendari 20 15 Distrik Navigasi Makssar 4 16 Distrik Navigasi Ambon 29 17 Distrik Navigasi Tual 13 18 Distrik Navigasi Sorong 10 19 Distrik Navigasi Jayapura 27 20 Distrik Navigasi Merauke 13 21 Satker Kenavigasian Kantor Pusat 180 TOTAL 496 III - 107
c. Transportasi Ramah Lingkungan Sektor Perkeretaapian 1) Emisi Gas Rumah Kaca Pada tahun 2015, capaian jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan mencapai 273,7%. Capaian penyederhanaan perizinan sebagaimana tabel di bawah ini : Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian % Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan Juta ton CO2e 0,259 0,709 273,7 Dijelaskan bahwa pencapaian yang melebihi target ini menunjukan sumbangsih dari subsektor perkeretaapian mencapai 0,709 Juta ton CO2e artinya lebih banyak dari sebagaimana target yang ditetapkan. Metode perhitungan yang dilakukan untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sub sektor Kereta Api dengan perhitungan yakni sebagai berikut : i) Rumus ∆E = EKBM - EKA... (1) dimana, ∆E = Indikasi pengurangan emisi kendaraan bermotor oleh KA (kg/thn) EKBM = Jumlah emisi kendaraan bermotor yang direduksi dengan KA (kg/thn) EKA = Jumlah emisi yang dihasilkan oleh KA (kg/thn) Eco2 = EBBM - eco2... (2) dimana, Eco2 = Jumlah emisi CO2 (kg/thn) EBBM = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn) eco2 = Tingkat emisi bahan bakar (kg/ltr) KBBM = ℓBBM x p x q... (3) dimana, KBBM = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn) ℓBBM = Konsumsi bahan bakar spesifik (ltr/km/pnp) p = Panjang rata-rata perjalanan (km) q = Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute tersebut (org/thn) ii) Koefisien Tingkat emisi bahan bakar (Sumber: Studi Kebutuhan Energi Sub Sektor Perkeretaapian, 2009) eco2 Solar = 2,6664 kg/lt eco2 Premium = 2,2606 kg/lt BBG = 1,4659 kg/lt III - 108
Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan penumpang (Sumber : Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS,2010) ℓBBM KA = 0,002 ltr/pnp/km ℓBBM BUS = 0,0125 ltr/pnp/km ℓBBM Mobil = 0,020 ltr/pnp/km ℓBBM Spd Mtr = 0,025 ltr/pnp/km Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan barang (Sumber: Studi Pengembangan Transportasi KA yang efisien dan ramah lingkungan, 2010) ℓBBM KA = 0,00032 ltr/ton/km ℓBBM TRUCK = 0,018 ltr/ton/km iii) Asumsi 1) Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute (q) dihitung dengan mengalikan prediksi jumlah penumpang tahunan dengan load factor sebesar 0,7. Load factor sebesar 0,7 diperoleh dari Studi Perhitungan Load Factor Kereta Api Ekonomi Nasional (2009) yang menggambarkan tingkat okupansi penumpang sebesar 70%; Panjang rata-rata perjalanan (p) diperoleh dengan mengalikan panjang lintasan dengan 0,5. Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut; Proporsi pengguna kendaaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4. 2) 3) Perhitungan yang dilakukan dalam menganalisa penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kereta api didapat capaian data sebagai berikut : a) Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute (q) rata-rata sampai dengan akhir tahun 2015 didapat sebanyak 298.310.000 pnp. hal ini dilihat dari data per tahun (dibandingkan) pada tahun 2014, tahun 2015 terdapat peningkatan jumlah penumpang KA. peningkatan jumlah penumpang KA dipengaruhi oleh bertambahnya KA Perintis dan peningkatan jalur KA; b) Panjang rata-rata perjalanan (p) yang di capai pada tahun 2015 sepanjang 179,33 Km'sp. penambahan jalur KA ini terdiri dari pembangunan jalur KA, Rehabilitasi jalur KA dan Reaktifasi Jalur KA; c) Proporsi pengguna kendaaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4 (sesuai dengan hasil kajian sebagaimana dijelaskan pada asumsi tersebut di atas. 2) Pengukuran Kebisingan Terhadap Lokomotif Yang Dioperasikan Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, di mana dalam kegiatan tersebut mencakup Aspek III - 109
Ramah Lingkungan yaitu Pengujian terhadap Kebisingan Lokomotif. Dengan kegiatan tersebut diharapkan sarana yang akan dioperasikan memenuhi standar kebisingan yang telah ditetapkan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pendengaran baik masyarakat di sekitar jalur kereta api maupun pengguna dan awak sarana transportasi perkeretaapian. Berikut ini merupakan data uji Kebisingan lokomotif pada tahun 2015 : Tabel 3.67 Uji Kebisingan pada Uji Pertama Lokomotif Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Identitas Sarana CC 206 15 01 CC 206 15 02 CC 206 15 03 CC 206 15 04 CC 206 15 05 CC 206 15 06 CC 206 15 07 CC 206 15 08 CC 206 15 09 CC 206 15 10 CC 206 15 11 CC 206 15 12 CC 206 15 13 CC 206 15 14 CC 206 15 15 CC 206 15 16 CC 206 15 19 CC 206 15 20 CC 206 15 22 CC 206 15 23 CC 206 15 25 CC 206 15 29 CC 206 15 34 CC 206 15 35 CC 206 15 36 Rata-rata Kebisingan (dBA) 78,8 73,6 73,3 77,2 77,1 73,3 81,2 77,2 81,4 73,7 74,3 74,0 73,5 78,2 71,0 78,0 81,0 81,8 76,8 76,5 79,0 82,0 73,2 82,0 75,5 76,94 Tabel 3.68 Uji Kebisingan pada Uji Berkala Lokomotif Tahun 2015 No. Identitas Sarana Kebisingan (dBA) 1. CC 201 04 07 75 2. CC 201 77 23 80 3. CC 201 78 01 77 III - 110
No. Identitas Sarana Kebisingan (dBA) 4. CC 201 78 02 75 5. CC 201 78 05 81 6. CC 201 83 09 77 7. CC 201 83 11 75 8. CC 203 95 04 76,3 9. CC 203 95 08 79 10. CC 203 98 10 78 11. CC 204 03 01 81 12. CC 206 13 03 82,5 13. CC 206 13 04 76 14. CC 206 13 11 81 15. CC 206 13 47 76 16. CC 206 13 54 81,2 17. CC 206 13 73 79 18. CC 206 13 81 83,5 19. CC 206 13 84 77 20. CC 206 13 90 83 21. CC 206 13 95 84,5 Rata-rata 78,95 Dari kedua tabel tersebut diatas diperoleh rata-rata kebisingan = (76,94 + 78,95) / 2 = 77,95 dBA, hasil tersebut masih dalam batas wajar mengingat ambang batas kebisingan sebesar 85 dBA sesuai PM. 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif. 3) Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian pada tahun 2015 yaitu telah terbit izin lingkungan sebanyak 21 perizinan dan masih dalam proses sebanyak 15 dokumen. d. Transportasi Ramah Lingkungan Sektor Udara Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah berhasil menurunkan emisi gas buang CO2 melalui kegiatan peremajaan pesawat udara, penghijauan, penggunaan energi terbaharukan dan melalui kegiatan efisiensi operasional pesawat udara sebagai berikut : 1) Penurunan CO2 tahun 2015 didapatkan sebesar 322.667 Juta ton CO2 melalui kegiatan "Peremajaan Armada Angkutan Udara", melalui kegiatan "Penggunaan Energi Terbaharukan", didapatkan penurunan CO2 sebesar 0,000199 MT CO2, melalui pembuatan prosedur RNP Approach (RNP 0.3, RNP 0.1) didapatkan sebesar 0.221209 MT CO2, sedangkan melalui penghijauan lingkungan bandar udara didapatkan sebesar 0.008101 MT CO2. III - 111
2) Tabel 3.69 Data Penurunan Emisi Karbon CO2 Subsektor Transportasi Udara Tahun 2015 NO. URAIAN KEGIATAN NILAI (TON CO2) A. B. TOTAL EMISI YANG DIHASILKAN PENURUNAN CO2 1. Biofuel Pesawat + GSE 2. Penghijauan 3. Renewable Energy (Energi terbaharukan) 4. Eff Ops + Pwt 5. Reduced Due To PBN 8.581.115 552.176 0 8.101 199 0 221.209 6. Peremajaan Pesawat 322.667 TOTAL EMISI AKHIR 8.028.939 Sementara langkah-langkah implementatif yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Perhubungan Udara dalam menurunkan emisi gas CO2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah dilakukan dan direncanakan akan dilakukan kembali secara komprehensif adalah melalui : a) Peremajaan pesawat yang dilakukan secara bertahap pada seluruh pesawat udara yang beroperasi. b) Penggunaan biofuel dan perbaikan sistem pengoperasian dan perawatan pesawat udara akan mulai dilakukan tahun 2016, diharapkan setiap tahunnya dapat menghemat pemakaian bahan bakar sebesar 3%. c) Penerapan PBN untuk cruise (RNP-10) dimulai dari tahun 2015. d) Eco Airport dilakukan dengan cara penghijauan di sekitar lokasi bandar udara, mengganti lampu penerangan dengan menggunakan LED/ solar cell menggunakan biofuel untuk GSE dan menggunakan energi alternatif untuk kebutuhan listrik di bandar udara (pembangkit listrik tenaga surya). e) Berkoordinasi bersama Kementerian ESDM guna mengimplementasikan teknologi pembangkit listrik tenaga surya di lingkungan bandar udara. Penerapan prasarana dengan konsep ramah lingkungan, capaian di tahun 2014 (baseline) adalah 25 lokasi, sehingga selama periode 5 tahun perencanaan dari tahun 2015 - 2019 secara kumulatif menjadi 50 bandar udara yang mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan (sudah memenuhi dokumen AMDAL dan RKL-RPL). Penerapan konsep ramah lingkungan dihitung berdasarkan kesiapan pemenuhan terhadap dokumen AMDAL dan RKL-RPL di lingkungan bandar udara sekaligus telah menerapkan teknologi ramah lingkungan berupa : a) Penggunaan teknologi pembangkit tenaga surya untuk penerangan di lingkungan bandar udara; b) Penerapkan konsep eco airport melalui penghijauan di lingkungan bandar udara. III - 112
3) Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Insfrastruktur Transportasi Udara pada tahun 2015 yaitu telah terbit ijin lingkungan sebanyak 79 perijinan dan masih dalam proses sebanyak 123 dokumen. 7. Clean Governance a. Audit 1) Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pada tahun 2015 Inspektorat Jenderal memprogramkan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 418 Auditi (66,14%) dari total 632 Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam realisasinya teraudit sebanyak 399 Auditi (95,45%). Grafik 3.15 Rincian Realisasi Pelaksanaan Audit Sumber : Inspektorat Jenderal 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) ADTT yang dilaksanakan tahun 2015 antara lain meliputi Audit Pengelolaan PNBP, Audit Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang, Modal, dan Pegawai, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Pemanfaatan Dermaga Pelabuhan, Audit Perencanaan dan Manfaat Pemberian Subsidi Perintis Angkutan Jalan dan Realisasi Operasional Bus Pemadu Moda, serta Angkutan Penyeberangan, Audit Pembayaran Sisa Pekerjaan TA 2014, Audit Pengoperasian Kapal Perintis TA 2014 dan 2015, Audit Pemeriksaan Barang Persediaan, Audit Pengecekan Lapangan dan Perhitungan Ulang atas TL Audit BPK-RI Tahun 2014, Audit Kegiatan verifikasi sisa pekerjaan lanjutan dan perhitungan ulang denda keterlambatan pembangunan, Audit Penyediaan fasilitas umum dan pelayanan di UPT Bandar Udara, Audit Pembangunan Faspel Laut, Audit Pemberian rekomendasi terhadap perusahaan yang ditetapkan dalam Daftar Hitam, Audit Klarifikasi terhadap pengaduan, Audit Pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) pada Direktorat Jenderal III - 113
Perkeretaapian, Audit evaluasi dan klarifikasi penerbangan, serta Audit Prosedur pelaksanaan verifikasi dan persyaratan fasilitas pelayanan penumpang KA dengan skema pembiayaan PSO. Selain ADTT tersebut di atas, terdapat juga program Audit Khusus, yakni audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Audit Khusus tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali Audit, yaitu 5 (lima) Audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 5 (lima) Audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 2 (dua) Audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan 1 (satu) Audit di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. b. Reviu 1) Reviu Laporan Keuangan Kegiatan reviu Laporan Keuangan (LK) yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah Pendampingan penyusunan LK Tahunan TA 2014, Reviu LK Tahunan TA.2014, Reviu LK Triwulan I 2015 pada Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, Reviu LK Semester I TA. 2015, Reviu Triwulan III TA. 2015 di Propinsi Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau, serta Reviu LK Tahunan Sementara Tahun 2015 Tingkat UAKPA/B dan UAKPA/B-W pada Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. 2) Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2014 Reviu Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Perhubungan merupakan penugasan yang diamanahkan kepada Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu dilaksanakan pada bulan Maret 2015 guna menguji keandalan dan akurasi data/informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja, penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis Kementerian Perhubungan dengan Unit Kerja Eselon I dan II, penyusunan Kertas Kerja Reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. III - 114
3) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Melalui reviu RKA, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada saat penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran, yaitu bulan Juli s.d. Oktober 2015. 4) Reviu Revisi Anggaran Reviu revisi anggaran yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 antara lain meliputi Revisi DIPA Penggabungan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Revisi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian, Revisi Usulan Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA, Revisi Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Perjalanan Dinas/Meeting Konsinyering serta Alokasi Anggaran, Revisi perubahan anggaran belanja modal dan belanja pegawai, Revisi Anggaran, Revisi DIPA, Revisi Anggaran PNBP, Revisi/Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan anggaran, Revisi Usulan Pembukaan Blokir DIPA, Revisi anggaran kenaikan tunjangan kinerja, serta Revisi Anggaran BLU. c. Evaluasi 1) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern dalam penyelenggaran SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam rangka evaluasi SPIP, pada Tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan : a) Pembahasan quesioner dan langkah kerja dalam pelaksanaan Evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan; b) Evaluasi SPIP pada Entitas Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, BPSDM Perhubungan dan Badan Litbang Perhubungan; c) Uji petik SPIP pada Poltekpel Surabaya, Balai Teknik Perkeretaapiaan Wilayah Jawa Bagian Tengah, Balai LLASDP Bali, ATKP Surabaya, dan Otoritas Bandar Udara Wilayah I Medan. 2) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Evaluasi LAKIP dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Inspektorat III - 115
Jenderal telah melakukan Evaluasi LAKIP 2014 pada Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada bulan Mei 2015. d. Pendampingan Pendampingan yang dilaksanakan Tahun 2015, antara lain adalah sebagai berikut : a) Pendampingan Pagu Kebutuhan fungsi pengawasan secara maksimal dan peran Untuk menjalankan Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance, pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan tetapi juga dilakukan mulai proses Perencanaan. Kegiatan pendampingan Inspektorat Jenderal dilakukan pada pembahasan Pagu Kebutuhan yang merupakan kegiatan internal yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan yang diselenggarakan pada bulan Februari - Maret 2015 di 3 (tiga) lokasi, yakni Makassar, Medan, dan Bogor. Kegiatan Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, tidak bermasalah, dan telah dibahas di tingkat daerah melalui koordinasi antara UPT/Satker dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait. Pendampingan Kegiatan Lainnya Pendampingan yang dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 adalah pendampingan kegiatan pengadaan Bus BRT Euro II Engine Model 2 Pintu sebanyak 1000 unit (APBN-P 2015), pekerjaan pada Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera Bagian Utara Tahun 2015, pembangunan jalan KA Layang antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan Araskabi - Kualanamu Tahap I, pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Benoa, kegiatan TA 2015 pada Balai LLAJSDP Bali, proses pemilihan penyedia barang/ jasa pekerjaan, pembangunan faspel laut, pembangunan VTS, rehabilitas dermaga dan trestle, pembangunan bandara, pembangunan akademi perkeretaapian Madiun tahap V dan BPPTD Kalimantan Tahap II, dan normalisasi/ pengembalian fungsi prasarana perkeretaapian. b) e. Konsultasi Konsultasi adalah memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, guna mendapat rekomendasi atau alternatif pemecahan masalah dari Inspektorat Jenderal. Konsultasi yang telah dilakukan antara lain konsultasi pembangunan gedung terminal TA 2015, ATCS Kota Palembang, dan konsultasi pengaduan lelang. f. Pemantauan 1) Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dilaksanakan dengan aktif melalui program pemantauan langsung kepada Auditi yang telah III - 116
melewati batas waktu pelaksanaan tindak lanjut (2 bulan setelah tanggal SPT Inspektorat Jenderal). Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2015 dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada UPT dan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan terdapat sebanyak 2.596 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.198 temuan, temuan yang belum dalam proses sebanyak 393 ditindaklanjuti sebanyak 5 temuan, dengan rincian sebagai berikut : temuan, dan sisa Grafik 3.16 Data Tindak Lanjut Temuan Itjen Sumber : Inspektorat Jenderal Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tahun 2015 sebesar 99,81%, sedangkan untuk persentase hasil audit Inspektorat Jenderal secara keseluruhan dari tahun 2003 s.d. 2015 mencapai 99,89%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.70 Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UNIT KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN PERHUBUNGAN DARAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DITJEN PERKERETAAPIAN BPSDM PERHUBUNGAN BADAN LITBANG TOTAL JUMLAH TEMUAN 556 3.766 21.716 11.128 1.326 2.017 278 40.787 HASIL PEMANTAUAN REKOMENDASI HASIL AUDIT YANG DITINDAKLANJUTI TUNTAS 553 3.580 21.237 10.736 1.310 2.006 278 35.299 PROSES 3 178 479 364 10 8 0 1.042 BELUM DI-TL 0 0 0 0 5 0 0 5 TIDAK DAPAT DI- TL - 8 0 28 1 3 0 40 0,10 PERSENTASE 86,54 2,55 0,48 Sumber : Inspektorat Jenderal III - 117
2) Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Hasil pemeriksaan BPK-RI posisi s.d 31 Desember 2015 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat 639 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 520 rekomendasi, sedangkan 115 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai, serta 2 (dua) rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 2 (dua) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Grafik 3.17 Data Tindak Lanjut Temuan BPK Sumber : Inspektorat Jenderal g. Kegiatan Pengawasan Lainnya 1) Pembinaan Pengawasan Kegiatan Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada UPT yang telah menunjukkan kinerja terbaik dengan mengutamakan prinsip 3E+ 1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Kegiatan ini merupakan upaya Inspektorat Jenderal untuk merubah paradigma yang selama ini terkesan sebagai watchdog menjadi konsultan dan quality assurance. Peringkat UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2015 : NO NAMA UPT PERINGKAT 1. Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan I (Unit Kerja Eselon II) 2. Distrik Navigasi Kelas II Benoa I (Unit Kerja Eselon III) 3. UPP Kelas III Juwana I (Unit Kerja Eselon IV) III - 118
Gambar 3.37 Penyerahan SK Menteri Perhubungan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik pada tanggal 17 September 2015 (HARHUBNAS) 2) Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Sosialisasi Preventif KKN dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), khususnya program pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengendalian gratifikasi, serta membangun integritas pribadi sebagai upaya melawan korupsi kepada seluruh UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada Tahun 2015, Jenderal melaksanakan sosialisasi di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Inspektorat Gambar 3.38 Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di Provinsi Sumatera Selatan 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan KKN (Kormonev AP- KKN) Kementerian Perhubungan Pelaksanaan kegiatan Kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan Tahun 2015 antara lain adalah: a) Uji petik pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) b) Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi pelaksanaan Stranas PPK yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal; III - 119
c) Keikutsertaan dalam seminar maupun workshop pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK; d) Keikutsertaan dalam dalam acara Pekan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK. 4) Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (AP-KKN) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Pelaksanaan AP-KKN Inspektorat Jenderal tahun 2015 adalah: a) Melakukan pembahasan kuesioner kepuasan auditi terhadap pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal; b) Melaksanakan uji petik AP KKN yang dilaksanakan tanggal 5 s.d 9 November 2015 di 4 (empat) Provinsi, yaitu Lampung, Jawa Timur, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Responden kuesioner kepuasaan auditi terhadap pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 dan 2015 berjumlah 126 orang. Kuesioner terdiri dari 3 (tiga) kategori, yakni Kode etik Auditor, Standar Pelaksanaan Audit, dan wawasan gratifikasi dengan skor terbagi menjadi (1) skor 4 penilaian yang baik, (2) skor 3 penilaian yang kondusif, (3) skor 2 penilaian yang bersifat korektif, (4) skor 1 penilaian yang bersifat negatif, dan (5) tidak menjawab, kecuali wawasan gratifikasi terbagi atas jawaban benar, salah, dan tidak menjawab. Hasil yang didapat adalah sebagian besar memberikan penilaian yang baik terhadap kode etik auditor (47,83%) dan standar pelaksaan audit (57,33%), sedangkan untuk wawasan gratifikasi masih cukup rendah yang menjawab benar. Rinciannya adalah sebagai berikut : Grafik 3.18 Wawasan Gratifikasi III - 120
Sumber : Inspektorat Jenderal 5) Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System Program pengendalian gratifikasi yang dilakukan pada tahun 2015 adalah : a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan oleh KPK dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I pada tanggal 10 s.d. 11 Juni 2015, dengan hasil tersusunnya implementasi potensi gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; b) Melaksanakan Bimbingan Teknis UPG bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan KPK sebagai narasumber pada tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2015 di Yogyakarta; c) Sosialisasi whistleblowing system pada pengadaan barang dan jasa melalui portal pengaduan nasional melalui media banner, videotron, media visualisasi, serta jurnal transparansi dan buletin kepegawaian; d) Penyusunan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 28 September 2015 terkait perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka pelaksanaan whistleblowing system sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan; e) Melaksanakan Sosialisasi pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system serta jaminan perlindungan terhadap whistleblower dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 03 Desember 2015 di Ruang Mataram Gedung Karya Kementerian Perhubungan. Gambar 3.39 Suasana Sosialisasi memperingati Hari Anti Korupsi Tahun 2015 III - 121
6) Evaluasi Pengawasan Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2015, dilakukan evaluasi kegiatan per triwulan. Evaluasi Program Kerja Inspektorat Jenderal Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015, Triwulan II/Semester I pada tanggal 9 Juli 2015, Triwulan III pada tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2015, serta Triwulan IV/Pra Rapat Dinas dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 Desember 2015. 7) Seminar Pengawasan Seminar Pengawasan merupakan salah satu cara peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2015 seminar dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni: a) Sosialisasi Tata Cara Penilaian Sasaran Kerja Pegawai pada tanggal 20 Januari 2015 Ruang Rapat Brawijaya, Gedung Karsa Lantai VI, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat; b) Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada tanggal 5 Juni 2015 di Ruang Rapat Brawijaya, Gedung Karsa Lantai VI, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat; c) Sosialisasi Pendataan Ulang PUPNS, Pedoman Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Hukum Kontrak Konstruksi pada tanggal 5 Oktober 2015 di Ruang Rapat Mataram, Gedung Karya Lantai I, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Selain seminar tersebut di atas, Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang memiliki peranan sebagai konsultan juga melaksanakan seminar dan workshop yang diperuntukkan untuk Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Seminar yang dilaksanakan meliputi : a) Workshop Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 kepada Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 s.d. 9 Oktober 2015 di Hotel Merlynn Park Jakarta. Workshop dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2016 yang cepat, tepat, taat, dan bermanfaat; b) Seminar Peran APIP dalam Pengendalian Kecurangan pada tanggal 2 Nopember 2015 di Ruang Mataram Gedung Karya Lat. I Kementerian Perhubungan. Seminar ini merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja organisasi dengan mengendalikan berbagai peluang kecurangan. Dalam acara seminar ini juga diluncurkan buku "Sikencur (Sistem Pengendalian Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi". Gambar 3.40 Seminar Peran APIP dalam pengendalian kecurangan III - 122
8) ISO 9001 : 2008 Inspektorat Jenderal Jenderal Kementerian Inspektorat Perhubungan telah mendapatkan ISO 9001:2008 dari TUV NORD, Jerman pada tanggal 24 Juni 2015, ISO ini terdiri atas Kebijakan Mutu, 5 (lima) Sasaran Mutu, dan 26 (dua puluh enam) Pedoman Mutu. Gambar 3.41 Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Itjen Kemenhub 9) Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola APIP Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana kapabilitas yang dimiliki oleh Unit internal auditor. Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menduduki level 3 IACM dengan catatan. Dari 6 (enam) elemen, terdapat 3 (tiga) elemen yang belum terpenuhi seluruhnya, yakni Elemen peran dan layanan, Elemen manajemen sumber daya manusia, dan Elemen praktif profesional. Sebagian bagian dari Kementerian Perhubungan yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal perlu meningkatkan kapabilitas menuju level 3 tanpa catatan guna melaksanakan perannya tidak hanya sebagai penjamin mutu, tetapi juga sebagai konsulting. 10) Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU) Pada tahun 2015, dalam rangka lebih mengoptimalkan sistem (whistleblowing pengaduan system), Jenderal Inspektorat menyiapkan aplikasi pengaduan yang diberi nama "SIMADU" atau SIstem MAnajemen PengaDUan. SIMADU adalah aplikasi yang rangka disediakan mendorong serta pejabat/pegawai/masyarakat dalam pencegahan pelanggaran dan serta penyimpangan tindak pidana pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Aplikasi SIMADU merupakan adopsi dari aplikasi wise Kementerian Keuangan. Aplikasi dapat diakses melalui Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan SOP dan SK Pokja Pelaksana SIMADU, serta sosialisasi baik internal di lingkungan Inspektorat Jenderal ataupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain, melakukan sosialisasi ke UPT di lingkungan dalam peran III - 123
Kementerian Perhubungan, TOT Aplikasi SIMADU di lingkungan Inspektorat Jenderal, serta ikut serta sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan dan Bantuan Teknis Aplikasi WISE oleh Pusdatin. III - 124
BAB IV PENINGKATAN KAPASITAS TRANSPORTASI 1. Kapasitas Transportasi a. Peningkatan Kapasitas Transportasi Darat 1) Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Dalam periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan program peningkatan kapasitas sebagai berikut : Tabel 4.1. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2012 sd. 2015 NO. KEGIATAN 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan Pengadaan Perintis Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Penyeberangan Pengembangan Angkutan Umum (Sistem Massal Transit/ BRT) Bus Implementasi Tracking Pelayanan Angkutan Jalan System 169 trayek angkutan di 25 Provinsi 65 Unit 135 Lintasan
188 trayek di 25 Provinsi 60 Unit 169 Lintasan a. Bus besar BRT EURO 2 pintu = 10 unit bus b. Bus II sedang BRT = 20 Unit Bus a. Pengadaan dan Pemasangan penggunaan tracking angkutan pemadu moda b. Pemeliharaan tracking sistem angkutan AKAP 208 trayek di 28 Provinsi 45 Unit 181 Lintasan a. Bus besar BRT euro II 2 pintu = 15 unit bus b. Bus sedang BRT = 15 Unit Bus a. Pengadaan dan Pemasangan penggunaan tracking angkutan AKAP b. Pemeliharaan tracking sistem angkutan AKAP 217 trayek di 30 Provinsi 75 Unit 210 Lintasan a. Bus besar BRT EURO 2 pintu = 1.025 unit bus II b. Bus sedang BRT = 25 Unit Bus a. Tracking Pengoperasian Angkutan Jalan b. Rehabilitasi tracking sistem angkutan AKAP IV-1
NO. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN Pembangunan Terminal Transportasi Jalan Pembangunan Fasilitas Keselamatan Pembangunan Pengujian Kend. Bermotor Rehabilitasi Jembatan Timbang Pengadaan Bus Perintis Pembangunan Dermaga Sungai & Danau (termasuk Tahap I, Lanjutan dan Selesai) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pengadaan bus air Pengadaan Kapal Penyeberangan Penerapan ATCS 2012 Pemb: 21 Lokasi Rehab: 9 Lokasi 33 provinsi 5 provinsi 2 Unit 65 unit Tahap I Sungai : 9 lokasi Danau : - lokasi Lanjutan Sungai : 9 lokasi Danau : 3 lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai : 10 lokasi Danau : 5 lokasi Tahap I : 40 lokasi Lanjutan : 19 lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan 15 lokasi 4 Unit Lanjutan 17 unit, Baru 8 unit, Selesai 17 unit a. Kota Medan b. Kota Bandung c. Yogyakarta 2013 Pemb: 15 Lokasi Rehab: 12 Lokasi 32 provinsi
1 Unit 60 unit Tahap I Sungai : 7 lokasi Danau : 3 lokasi Lanjutan Sungai : 16 lokasi Danau : 2 lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai : 6 lokasi Tahap I : 11 lokasi Lanjutan : 38 lokasi Rehabilitasi/ 6 Unit Lanjutan 8 unit, Baru 6 unit, Selesai 4 unit a. Kota Medan b. Kota Bandung c. Yogyakarta d. Samarinda e. Padang f. Sarbagita 2014 Pemb: 12 Lokasi Rehab: 8 Lokasi 33 provinsi
2 unit 45 unit Tahap I Sungai : 7 lokasi Danau : 2 lokasi Lanjutan Sungai : 13 lokasi Danau : - lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai : 11 lokasi Danau : 6 lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai : 11 lokasi Danau : 6 lokasi Tahap I : 10 Lanjutan : 50 lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan 25 lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan 25 lokasi 3 Unit Lanjutan 9 unit, Baru 6 unit, Selesai 9 unit a. Kota Medan b. Kota Batam c. Kota Padang d. Lampung e. Kota Bandung f. Pekalongan 2015 Pemb: 11 Lokasi Rehab: 7 Lokasi 33 provinsi
2 unit 75 unit Tahap I Sungai : 9 lokasi Danau : 0 lokasi Lanjutan Sungai : 5 lokasi Danau : 3 lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai : 16 lokasi Danau : 9 lokasi Tahap I : 10 lokasi Tahap I : 10 lokasi Lanjutan : 35 lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan 40 lokasi 6 Unit Lanjutan 6 unit, Baru 10 unit, Selesai 6 unit a. Kota Batam b. Lampung c. Kota Medan d. Kota Padang e. Kota Bandung f. Pekalongan IV-2
NO. KEGIATAN 2012 2013 2014 2015 16 Fasilitas Pejalan Kaki a. Kota Bogor b. Kota a. Kota Bogor b. Kota g. Yogyakarta
g. Yogyakarta h. Bangka Belitung i. Sidoarjo j. Palu k. Kediri l. Palu - Palembang Palembang c. Kota Surakarta Sumber : Bagian Perencanaan, Setditjen - Ditjen Hubdat, 2015 2) Alokasi Bantuan Bus Rapid Transit (BRT) TA. 2015 Dalam periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan program peningkatan kapasitas sebagai berikut : Tabel 4.2 Alokasi Bus Sedang - BRT Tahun Anggaran 2015 Penerima Bus Sedang BRT Pemerintah D.I. Yogyakarta Lokasi Kota/ Kawasan Perkotaan/ Provinsi Kota Yogyakarta dan sekitarnya Provinsi D.I Yogyakarta Jumlah Bus 25 Sumber : Bagian Perencanaan, Setditjen - Ditjen Hubdat, 2015 Tabel 4.3 Alokasi Bus Besar - BRT Tahun Anggaran 2015 Penerima Bus Besar BRT Pemerintah Daerah Aceh Lokasi Kota/ Kawasan Perkotaan/ Provinsi Kota Banda Aceh dan sekitarnya Provinsi Aceh Jumlah Bus 25 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung dan sekitarnya Provinsi Lampung 20 Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Kota Ambon dan sekitarnya Provinsi Maluku 5 Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru dan sekitarnya Provinsi Riau 50 Pemerintah Daerah Kota Batam Kota Batam dan sekitarnya Provinsi Kepulauan Riau 15 IV-3
Penerima Bus Besar BRT Pemerintah Daerah Kota Palembang Lokasi Kota/ Kawasan Perkotaan/ Provinsi Kota Palembang dan sekitarnya Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah Daerah Kota Semarang Kota Semarang dan sekitarnya Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Daerah Kota Sorong Kota Sorong dan sekitarnya Provinsi Papua Barat Perum Damri a. Kota Padang dan sekitarnya Provinsi Sumatera Barat b. Kota Bandung dan sekitarnya Provinsi Jawa Barat c. Kota Surakarta dan sekitarnya Provinsi Jawa Tengah d. Kota Yogyakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta dan e. Kota Mataram sekitarnya sekitarnya Perum PPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kawasan Perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Total Sumber : Bagian Perencanaan, Setditjen - Ditjen Hubdat, 2015 Grafik 4.1. Alokasi Bus Besar - BRT Tahun Anggaran 2015 Jumlah Bus 50 25 10 10 165 20 5 25 600 1.025 IV-4
Gambar 4.2. Bus Rapid Transit b. Peningkatan Kapasitas Transportasi Laut 1) Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antarmoda dan Multimoda a) Peningkatan Kapasitas Prasarana Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap dan Teratur dalam Mendukung Tol Laut Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan melalui pelaksanaan Tol Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Dirjen Hubla Nomor AL.108/6/2DJPL-15 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang. Dalam rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan 3 (tiga) trayek tol laut sebagai berikut: (1) Kode Trayek T-1 : Tg. Perak - Tual - Fak-fak - Kaimana - Timika - Kaimana - Fak-fak - Tual - Tg. Perak (dioperasikan oleh KM Caraka Jaya Niaga III-32) (2) Kode Trayek T-4: Tg. Priok - Biak - Serui - Nabire - Wasior - Manokwari - Wasior - Nabire - Serui - Biak - Tg. Priok (dioperasikan oleh KM Caraka Jaya Niaga III-22) IV-5
(3) Kode Trayek T-6 : Tg. Priok - Kijang - Natuna - Kijang Tg. Priok (dioperasikan oleh KM Caraka Jaya Niaga III-4) Trayek Liner Non Komersial tersebut ditugaskan kepada PT. Pelni (Persero) untuk melayari dengan diberikan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dalam rangka Pelaksanaan Tol Laut. Selain PT. Pelni (Persero), terdapat juga pelayaran swasta yang berpartisipasi mendukung program tol laut yaitu PT. Altos Sea Shipping yang berdomisili di Lampung mengoperasikan 2 (dua) kapal perdana program tol laut dengan trayek : (1) Panjang - Tg. Perak PP (2) Tg. Priok - Tg. Perak PP Gambar 4.3. Trayek Tol Laut b) Peningkatan Kapasitas Sarana (1) Pembangunan Baru Armada Kapal Negara Angkutan Laut Perintis (Kontrak Multiyears) Dalam rangka meningkatkan pelayanan keperintisan maka pada tahun 2015 pemerintah membangun 100 kapal dengan berbagai bobot dan jenis. Pembangunan baru kapal negara angkutan laut perintis sebanyak 100 (seratus) kapal, meliputi : (a) 6 kapal 750 DWT dengan anggaran APBN (b) 2 kapal 500 DWT dengan anggaran APBN (c) 2 kapal 200 DWT dengan anggaran APBN (d) 20 kapal GT. 1200 dengan anggaran APBN-P (e) 25 kapal GT. 2000 dengan anggaran APBN-P (f) 5 kapal 750 DWT dengan anggaran APBN-P (g) 15 kapal kontainer 100 Teus dengan anggaran APBN-P (h) 20 kapal rede dengan anggaran APBN-P (i) 5 kapal ternak dengan anggaran APBN-P. Perkembangan fisik pembangunan 100 (seratus) kapal tersebut belum nampak karena kontrak seluruhnya dilaksanakan bulan November 2015, sehingga baru dalam tahap pembayaran uang muka. IV-6
(2) Penyelesaian Kapal Negara Angkutan Laut Perintis Pada bulan Oktober telah menyelesaikan pembangunan kapal negara angkutan laut perintis sebanyak 3 kapal, meliputi : tahun 2015, pemerintah juga (a) 2 unit kapal perintis 750 DWT Kedua kapal ini diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden dalam rangka mendukung program tol laut, dan kedua kapal ini bisa menampung 265 penumpang dan 400 ton barang, dengan spesifikasi teknis: Panjang : 12 meter, Tinggi : 4,5 meter, Kecepatan : Max.12 knots. i. KM Sabuk Nusantara 55 KM Sabuk Nusantara 55 dibuat oleh PT Dok Bahari Nusantara. Trayek yang dilalui KM Sabuk Nusantara 55 adalah Kota Baru - Batulicin-Marabatuan-Maradapan- Majene-Kotabaru. ii. KM Sabuk Nusantara 56 KM Sabuk Nusantara 56 dibuat oleh PT Adiluhung Saranasegara Indonesia sejak 13 Juni 2014 dan selesai pada 13 Oktober 2015. Trayek KM Sabuk Nusantara 56 adalah Tanjung Perak - Masalembo - Keramaian - Masalembo - Kalianget - Sapudi - Kangean - Pagerungan Besar - Sapeken - Tanjung Wangi -Sapeken - Pagerungan Besar - Kangean - Sapudi - Kalianget - Masalembo - Keramaian - Masalembo - Surabaya. Gambar 4.4 Kapal perintis KM Sabuk Nusantara 55 dan 56 sebagai sarana untuk mendukung Program Tol Laut (b) 1 (satu) Unit Kapal Ternak. c) Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi Beberapa lokasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut yang dibangun melalui skema pembiayaan proses kerjasama IV-7
pemerintah swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi laut, antara lain meliputi : (1) Rencana Pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung, dengan progres sebagai berikut: (a) Januari 2015 penandatanganan perjanjian konsesi Kuala Tanjung antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). (b) Maret 2015 - Usulan adendum perjanjian konsesi Kuala Tanjung (2) Rencana Terminal Peti Kemas Makassar New Port (MNP) (a) 19 Mei 2015 penandatanganan konsesi Makassar New Port (MNP) antara kantor OP Makassar dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero); (b) November 2015 melaksanakan pembangunan MNP tahap I. 2) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi laut ke daerah-daerah terpencil, sampai dengan tahun 2015 angkutan laut perintis masih menjadi andalan dalam penyediaan transportasi di daerah terpencil, belum berkembang, kepulauan serta perbatasan. Pada tahun 2015 pemerintah menyediakan anggaran subsidi operasi angkutan perintis sebesar Rp 580.000.000.000,00 digunakan untuk mensubsidi 84 (delapan puluh empat) kapal perintis yang beroperasi pada 84 trayek yang melayani 526 pelabuhan singgah perintis. Adapun rincian realisasi angkutan tersebut sebagai berikut : Tabel 4.4 Realisasi Angkutan perintis di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, khususnya wilayah timur Indonesia NO KEGIATAN 1. Angkutan penumpang 2. Angkutan Barang KETERANGAN Jumlah angkutan penumpang mengalami peningkatan sebanyak 5.553 penumpang atau 1,04 %. Meningkatnya pelayanan perintis karena dibangunnya kapal-kapal baru dan pelaksanaan pemeliharaan kapal secara teratur. Jumlah angkutan barang mengalami penurunan sebesar 132.323 ton/m3 atau 50,89 %, beralihnya angkutan dari kapal perintis ke kapal barang yang juga mendapat subsidi PSO. IV-8
Gambar 4.5 Angkutan perintis yang menjadi andalan dalam penyediaan transportasi di daerah terpencil c. Peningkatan Kapasitas Transportasi Udara 1) Perpanjangan Landas Pacu Tabel 4.5 Perpanjangan Landas Pacu No. Bandar Udara No. Bandar Udara 1. Rembele 11 Senggeh 2. Muara Bungo 3. Palu 4. Luwuk 5. Buol 6. Kufar 7. Moa 8. Mindiptana 9. Kimam 10. Kepi 12 Obano 13 Inawatan 14 Banyuwangi 15 Gewayantana 16 Komodo 17 Nop Goliat 18 Okaba 19 Maratua (Kalimarau) 2) Pelebaran Landas Pacu di Bandar Udara Nangapinoh, Maumere, Bajo, Wamena, Dumatubun. 3) Peningkatan Daya Dukung Tabel 4.6 Peningkatan Daya Dukung No. Bandara 1. Malang 2. Nias No. Bandara 13. Bima 14. Waingapu No. Bandara 25. Seibati 26. Rendani 3. Tebelian 15. Ende 27. Deo 4. Sampit 5. Kota Baru 6. Kalimarau Palu 7. 16. Rote 17. Wonopito 18. Dekai 19. Senggo 28. Mamuju 29. Tarakan 30. Radin Inten Lampung 31. Komodo IV-9
No. Bandara 8. Poso 9. Kendari 10. Kolaka 11. Wakatobi 12. Dobo No. Bandara 20. Ilaga 21. Ternate 22. Kuabang 23. Curug 24 . Gorontalo No. Bandara 32. Dc Saudale 4) Pelapisan Sisi Udara Tabel 4.7 Pelapisan Sisi Udara No. Bandar Udara 1 Dewadaru 2 3 4 5 6 7 8 Melak 9 Dawai 10 Naha 11 Melong 12 Tolitoli 13 Rampi Cut Nyak Dien Sabang Lasondre Pasir Pangsuma Buntok No. 14 15 16 17 18 Wamena 19 Sarmi 20 Mindiptana Kamur 21 Bomakia 22 Bokondini 23 Numfor 24 Karubaga 25 Ilaga 26 Bandar Udara Selayar Bua Atambua Sabu No. Bandar Udara 27. Muko Muko 28. Buli 29. Ayawasi 30. Long Apung 31. Banyuwangi 32. Rembele 33. Silampari 34. Dumatubun 35. Tambolaka 5) Perluasan Apron Tabel 4.8 Perluasan Apron No. Bandar Udara No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Dewadaru 2 Malang 3 4 5 6 7 8 9 10 Rote Lampung Sampit Kota Baru Kalimarau Luwuk Tual Bajawa Bandar Udara Serui Timika Batom Rendani Deo Torea Long Apung Nop Goliat Utarom Dumatubun 6) Penambahan dan pelebaran taxiway; Malang, Banyuwangi, Ende, Labuan Bajo, Bua. IV-10
7) Pekerjaan Strip Tabel 4.9 Pekerjaan Strip Bandar Udara No Tolitoli 1 Buton 2 Kufar 3 Bomakia 4 Kepi 5 Ewer 6 7 Kuabang 8 Hanandjoedin Kambuaya 9 10 No Goliat No. Bandar Udara 11 Aroepala Selayar 12 Wamena 13 Frans Seda Maumere 14 Mopah 15 Djalaludin Gorontalo 16 Binaka 17 Beto Ambari 18 Sangia Nibandera Kolaka 19 Tambolaka 20 Mutiara d. Peningkatan Kapasitas Transportasi Perkeretaapian 1) Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian Dalam rangka mencapai sasaran mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas prasarana penyediaan tahun 2015 Ditjen Perkeretaapian perkeretaapian nasional, pada melakukan kegiatan Pembangunan Jalur KA sepanjang 179,33 Km. Berikut ini merupakan kegiatan strategis hasil pembangunan jalur KA pada tahun 2015, antara lain : 1) Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian Dalam rangka mencapai sasaran mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas prasarana penyediaan tahun 2015 Ditjen Perkeretaapian perkeretaapian nasional, pada melakukan kegiatan Pembangunan Jalur KA sepanjang 179,33 Km. Berikut ini merupakan kegiatan strategis hasil pembangunan jalur KA pada tahun 2015, antara lain : dan dalam a) Pembangunan Jalur KA Menuju Bandara Internasional Minangkabau Pembangunan jalur KA dari Stasiun Duku menuju Bandara Internasional Minangkabau merupakan program Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian, guna mewujudkan keterpaduan moda transportasi serta dalam rangka peningkatan pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat pengguna transportasi. Pada tahun 2015 Ditjen Perkeretaapian melaksanakan pembangunan Badan Jalan dan Pemasangan Track Jalan KA antara Duku-BIM, sepanjang 3,9 Km serta Pembangunan Stasiun Duku dan Stasiun BIM tahap I. Sebelum Sesudah IV-11
Gambar 4.6 Pembangunan Badan Jalan KA Gambar 4.7 Pelaksanaan konstruksi pemasangan Rel R.54 dan Wesel R.54 Sebelum Sesudah Gambar 4.8. Pemasangan Rel.R.54 pada Jembatan KA bentang 164,4 M (26,8x2+35.8x2 M) Sedangkonstruksi SelesaiTahap I Gambar 4.9. Pembangunan Stasiun BIM Tahap I IV-12
Sesudah Sebelum Gambar 4.10 Pembangunan Stasiun Duku b) Pembangunan jalur kereta api antara Makassar-Pare-Pare Rencana pembangunan jalur Kereta Api Trans Sulawesi merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi. Pada Tahap I (2015-2019) rencana pembangunan jalur KA Trans Sulawesi terdapat 6 jalur prioritas yaitu : (1) Jalur Makassar-Pare-Pare sepanjang 145 Km; (2) Jalur Manado-Bitung sepanjang 48 Km; (3) Jalur Bitung-Gorontalo-Isimu sepanjang 340 Km; (4) Jalur Pare-Pare -Mamuju sepanjang 225 Km; (5) Jalur Mamuju-Palu sepanjang 295 Km; (6) Jalur Palu - Isimu sepanjang 460 Km. IV-13
Gambar 4.11 Rencana Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi Tahap 1 Tahun 2015-2019 Pada tahun 2015, Kementerian Perhubungan melaksanakan pembangunan jalur kereta api Tahap I antara Makassar-Pare-pare dengan panjang track 16,1 Km'sp. Gambar 4.12 Pembangunan jalur kereta api Tahap I antara Makassar- Pare-Pare dengan panjang track 16,1 Km'sp. 2) Lintasan/ Rute Angkutan Perintis Penyelenggaraan Angkutan Kereta Api Perintis bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap moda transportasi kereta api. Dengan adanya Kereta Api Perintis diharapkan dapat mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya Palembang, masyarakat di lingkungan wilayah dan masyarakat di wilayah Purwosari-Wonogori agar dapat menggunakan jasa layanan angkutan KA dengan nyaman, aman, dan tarif yang terjangkau. Selain itu, keberadaan Kereta Api Perintis ini juga berguna untuk fungsionalisasi aset yang telah ada, guna mempertahankan kondisi sarana dan prasarana yang dilalui Kereta Api Perintis tersebut. Penyelenggaraan angkutan Kereta Api Perintis dilaksanakan untuk menghubungkan masyarakat yang berdomisili di daerah yang lokasinya jauh dari lokasi rutinitas aktivitasnya, ataupun pusat kota dan lokasi yang minim angkutan transportasi, sehingga sangat membantu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, salah satunya yaitu Kereta Api Perintis Kertalaya, Kereta Api Jenggala dan Kereta Api Bathara Kresna. Dasar pelaksanaan Angkutan Perintis Kereta Api adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53/2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian milik Negara serta Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian milik Negara. Realisasi penumpang angkutan kereta api keperintisan pada tahun 2015 sebanyak 540.392 penumpang dengan rincian sebagai berikut : IV-14
Tabel 4.10 Realisasi penumpang angkutan kereta api keperintisan No Uraian Volume Penumpang 1 KA Bathara Kresna (Purwosari- Wonogiri) 103.882 2 KA Jenggala (Mojokerto-Tarik-Tulangan- Sidoarjo) 418.831 3 KA Kertalaya (Kertapati-Inderalaya) 17.679 Total 540.392 Gambar 4.13 Menteri Perhubungan RI dalam rangka peresmian Kereta Api Perintis Bathara Kresna relasi Purwosari-Wonogiri Gambar 4.14 Menteri Perhubungan RI mencoba Kereta Api Perintis Bathara Kresna setelah dilakukan peresmian Gambar 4.15 Menteri Perhubungan Republik Indonesia melakukan foto bersama dengan jajaran Pemkot Solo usai peresmian Kereta Api Perintis Bathara Kresna Gambar 4.16 Peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi Kereta Api Perintis Bathara Kresna IV-15
Gambar 4.17 Pemeriksaan sarana KA Perintis Jenggala dalam rangka verifikasi pelaksanaan program keperintisan Gambar 4.18 Monitoring Penyelenggaraan KA Perintis Kertalaya lintas (Kertapati-Inderalaya) Gambar 4.19 Monitoring Penyelenggaraan KA Perintis Kertalaya lintas (Mojokerto-Tarik- Tulangan-Sidoarjo) Gambar 4.20 Monitoring Penyelenggaraan KA Perintis Kertalaya lintas (Kertapati-Inderalaya) e. Studi Peningkatan Kapasitas Transportasi Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah melakukan Studi Kajian terkait dengan peningkatan Kapasitas Transportasi sebanyak ±65 studi, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.11. Studi Peningkatan Kapasitas Transportasi Badan Litbang Perhubungan sepanjang tahun 2015 STUDI JUDUL STUDI Peningkatan Kapasitas Transportasi 1. 2. 3. 4. 5. Kajian Updating Data dan Informasi Alur Sungai di Kota Palembang Studi Penyelenggaraan Angkutan Massal Wilayah Aglomerasi Mataram dan Sekitarnya Studi Prediksi Potensi Demand Kereta Api, Jalan Tol, dan Angkutan Laut di Sumatera Penilaian Kinerja Lalu-Lintas Pada Jalan Nasional di Kota-Kota Metropolitan Studi Pemodelan Transportasi Untuk Jawa dan Jabodetabek IV-16
STUDI JUDUL STUDI 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pengembangan Sistem Transportasi di Kabupaten Sumedang Terkait adanya Rencana Pembukaan Jalan Tembus Sukasari - Lembang Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Dengan Adanya Rencana Pembukaan Akses Jalur Lingkar Selatan di Sumedang Reaktifasi Jalur Kereta Api Lintas Rangkasbitung - Pandeglang - Labuhan Pengukuran Kinerja Lalu-Lintas Sebagai Akibat Pembatasan Sepeda Motor Pada Kawasan Koridor Jalan Utama DKI Jakarta Studi Pengaruh Pembatasan Kendaraan Sepeda Motor di Kawasan Koridor Jalan Utama DKI Jakarta Studi Manajemen dan Rekayasa lalu-Lintas di Kota Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu-Lintas Kawasan CBD (Central Businees District) Kota Grogot Kabupaten Passer 13. Kajian Pengembangan Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas 3 (tiga) Jalur Kota Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi 14. Kajian Optimalisasi Kereta Api Komuter Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) Dalam Mendukung Mobilitas Orang di Kawasan Aglomerasi Mebidang Pengaruh Pengoperasian Tol Cikapali Terhadap Jalur Pantura pada Angkutan Lebaran 2015 15. 16. Kajian Penataan Pasar Tumpah Guna Meningkatkan Kelancaran Lalu- Lintas di Jalur Pantai Utara Jawa Barat Pengembangan Trayek di Kota BanjarBaru 17. 18. Kajian Supply Demand BRT pada Rencana Koridor I Mataram 19. Kajian Supply Demand BRT pada Rencana Koridor II Mataram 20. Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas Pada Simpang Empat Mall Ska Pekanbaru 21. Revitalisasi Sungai Kandilo sebagai Lalu-Lintas Angkutan Air di Tanah Grogot Kabupaten Passer Provinsi Kalimantan Timur 22. Analisis Kebutuhan Terminal Angkutan Barang di Kabupaten Bandung 23. Analisis Penataan Lalu-Lintas di Jalan (Kopo) - Soreang di Kabupaten Bandung. 24. Kajian Pengaruh Penerapan Lajur Khusus Bus Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Rencana Penerapan Lajur Khusus Bus Trans Metro Bandung) 25. Kajian Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Tanjung Duri Terhadap Nilai Waktu dan Biaya Perjalanan di Kota Batam 26. Analisis Dampak Lalu-Lintas Pembangunan Apartment Bliss park di 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Kota Batam Studi Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas (SSA) di Kabupaten Sukabumi Studi Masterplan Pelabuhan Laut Larat dan Taniwel. Studi Masterplan Pelabuhan Laut Tifure dan Mangga Dua Studi Masterplan Pelabuhan Laut Loleojaya dan Jailolo. Studi Masterplan Pelabuhan Laut Dama dan Darume Studi Masterplan Pelabuhan Laut Bicoli dan Tapaleo Studi Masterplan Pelabuhan Laut Galela dan Bisui. Pengembangan Kawasan Pelabuhan Container Matui di Kabupaten Halmahera Barat 35. Kajian Pengembangan Pelabuhan Tilamuta di Teluk Tomini Kabupaten Boalemo, Gorontalo Utara 36. Kajian Evaluasi Pembangunan Pelabuhan Laut Tiram, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat 37. Kajian Evaluasi Pembangunan Dermaga Pelayaran Rakyat Pelabuhan Kalianget 38. Kajian Kelayakan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Uf Mar dan Pelabuhan Laut Weduar 39. Usulan Pembangunan Dermaga di Karimun Jawa IV-17
STUDI JUDUL STUDI 40. Kajian Peningkatan Dermaga/ Pelabuhan di Kabupaten Buton Tengah 41. Kajian Peningkatan Pembangunan Pelabuhan Penumpang Speed Boat Malinau Kota, Kalimantan Utara 42. Kajian Pembangunan Dermaga Pelabuhan Waiwadan, Nusa Tenggara Timur. 43. Kajian Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang 44. Kajian Pembangunan Fasilitas Sarana Prasarana Terminal 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Penyeberangan di Kota Tual Studi Pengelolaan Lalu-Lintas Penerbangan dan Penataan Rute Penerbangan di Indonesia (Kontraktual) Penelitian Supply Chain dan Metoda Manufacture Bahan Composite untuk Sektor Transportasi Udara (Swakelola) Studi Pengembangan Bandar Udara Aerotropolis di (Swakelola) Studi Evaluasi Kinerja dan Penataan Rute Angkutan Udara Perintis di Kawasan Timur (Swakelola) Studi Potensi Peningkatan Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri (Local Content) Dalam Rancang Bangun Pesawat Produk Indonesia (Swakelola) Pengkajian Pengembangan dan Pembangunan Bandara UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Raden Inten II Bandar Lampung Pengkajian Rencana Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Bandara Malikussalaeh Kabupaten Aceh Utara Pengkajian Revitalisasi Bandara Banding Agung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan Pengkajian Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Alas Leuser - Aceh Pengkajian Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Terminal Kargo Bandar Udara Juwata-Tarakan Indonesia 54. 55. Kajian Pengembangan Bandar Udara Blimbingsari Dalam Mengantisipasi Perkembangan Penumpang 5 (lima) Tahun Kedepan 56. Kajian Pengembangan Jaringan Rute Penerbangan Bandar Udara Juwata Tarakan untuk Mendukung MP3EI 57. Kajian Pengembangan Bandar Udara Paloh Sambas Kalimantan Barat 58. Kajian Alih Status Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Kelola Pihak Swasta 59. Kajian Pengembangan Bandar Udara Pusako Anak Nagari 60. Kajian Ketersediaan SDM dan Peralatan Navigasi Penerbangan di AirNav Gorontalo 61. Kajian Pengembangan Bandar Udara Sampit 62. Kajian Pembangunan Bandar Udara Maratua di Berau Kalimantan 63. Kajian Pembangunan Terminal Baru Bandara H. AS. Hanandjoeddin 64. Kajian Analisa Kebutuhan Area Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar 65. Udara Blimbingsari-Banyuwangi Pengembangan Aksesibilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke Sumatera Utara; 66. Kesiapan Transportasi Multimoda Dalam Mendukung Short Sea Shipping di Pulau Jawa Pengembangan Terminal Multimoda Berbasis Angkutan Kereta Api untuk Mendukung Optimalisasi Angkutan Barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Integrasi Pelayanan Penumpang di Simpul Transportasi Merak Pengembangan Angkutan Pemadu Moda Terminal Dhaksinarga Wonosari-Bandara Adi Sutjipto-Stasiun Tugu Pengembangan Shuttle Bus Destinasi Pariwisata 67. 68. 69. 70. IV-18
2. Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian Dalam meningkatkan Peran Kereta Api dalam Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan berbasis rel maka pemerintah menetapkan 5 (lima) lokasi wilayah perkotaan, di antaranya : 1) LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (JBDB) Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/ light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Dalam mempercepat penyelenggaraan kereta api ringan dimaksud, pemerintah menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan lingkup untuk membangun prasarana perkeretaapian LRT terintegrasi dimaksud meliputi : jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Dalam rangka pelaksanaan penugasan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tersebut, Menteri Perhubungan membentuk Komite Pengawas (Oversight Committee) yang terdiri dari unsur kementerian/ lembaga dan profesional. Ini dimaksudkan bahwa Komite Pengawas tersebut bertugas untuk membantu Menteri Perhubungan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan penugasan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana LRT terintegrasi. Dengan rincian trase sebagaimana gambar dibawah ini : Gambar 4.21 Pembangunan Trase LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (JBDB) 2) LRT Provinsi Sumatera Selatan Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mempercepat IV-19
penyelenggaraan kereta api ringan dimaksud pemerintah menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dengan lingkup untuk membangun prasarana perkeretaapian LRT terintegrasi dimaksud meliputi : jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Selanjutnya untuk pengoperasian LRT tersebut pemerintah menugaskan kepada PT. KAI (Persero). Dalam rangka pelaksanaan penugasan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tersebut, Menteri Perhubungan membentuk Komite Pengawas (Oversight Committee) yang terdiri dari unsur kementerian/ lembaga dan profesional. Ini dimaksudkan bahwa Komite Pengawas tersebut bertugas untuk membantu Menteri Perhubungan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan penugasan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana LRT terintegrasi. Dengan rincian trase sebagaimana gambar dibawah ini : Gambar 4.22 Trase Rencana LRT Provinsi Sumatera Selatan Dokumentasi progres pembangunan LRT Palembang Zona 1 s.d Zona 5 sebagaimana foto di bawah ini : IV-20
IV
3) Gambar 4.23 Foto udara perkembangan pembangunan LRT Palembang Zona 1 s.d Zona 5 KA Perkotaan Surabaya Dalam mewujudkan proyek pembangunan KA Perkotaan Pemerintah Kota Surabaya telah dilakukan sebagai berikut: a) Pada tahun 2015 telah dilakukan MOU antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Walikota Surabaya untuk pembangunan Kereta Api Perkotaan Surabaya oleh Kementerian Perhubungan dengan menggunakan dana APBN, b) Untuk pengoperasian Kereta Api Perkotaan Surabya direncanakan penunjukan penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). c) Tindak lanjut dari MOU Kereta Api Perkotaan Surabaya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan penyusunan Desain Kriteria Spesifikasi Tram. IV-22
BAB V PENUTUP Pada tahun 2015 Kementerian Perhubungan menunjukan kinerja yang positif. Hal ini juga ditunjukan dengan berbagai prestasi yang diraih oleh Sekretariat Jenderal, beberapa diantara nya yaitu terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 telah dilaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Perhubungan Tahun 2014 oleh Tim Assesor Kementerian Perhubungan dan telah selesai submit pada tanggal 13 Juli 2015 dengan nilai indeks RB 88,17 interperetasi "Sangat Baik" dengan Pencapaian Reformasi Birokrasi dari 60,02 % menjadi 70,34 %, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dan hasil evaluasi SAKIP Kemenhub yang terus meningkat. Selain itu, beberapa prestasi seperti dalam bidang keterbukaan informasi publik dimana Kementerian Perhubungan memperoleh peringkat ketiga diantara Kementerian/Lembaga Negara lainnya. Terkait peningkatan performa informasi publik bagi masyarakat yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui Contact Center 151 atau melalui email info151@dephub.go.id. Di bidang sistem informasi, Kementerian Perhubungan juga memperoleh penghargaan atas pelaksanaan aplikasi e-procurement oleh LKPP terkait proses pengadaan barang/jasa dan National Procurement Award Tahun 2015 Kategori Komitmen Pencapaian Inpres No. 7 Tahun 2015 pada "Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015". Masing-masing unit organisasi Kementerian Perhubungan memberikan kinerja yang baik sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja antar unit organisasi lain juga Kementerian Perhubungan secara keseluruhan. Sekretariat Jendeeral yang telah memberikan dukungan administrasi, sementara Inspektorat Jenderal yang terus bekerja dengan paradigma baru dalam sistem pengawasan internal. Sehingga capaian kinerja Kementerian Perhubungan dalam periode RPJMN 2015-2019 dapat memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan. Kedepan, di tahun 2016, Kementerian Perhubungan perlu terus meningkatkan kinerjanya dimana pada tahun 2016 banyak hal yang perlu disiapkan, seperti Rencana Strategis Kementerian Perhubungan periode tahun 2015-2019, dimana perlu ditetapkan target pencapaian pembangunan sektor transportasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dalam peningkatan sektor perhubungan di bidang layanan, keselamatan serta infrastruktur sarana dan prasarana; penataan organisasi Kementerian Perhubungan yang mengakomodir kebutuhan perkembangan organisasi sektor perhubungan; mempertahankan kinerja Laporan Keuangan; menyelesaikan produk hukum sektor transportasi yang belum terselesaikan; serta pemberian layanan sarana dan prasarana sektor perhubungan dalam meningkatkan kinerja layanan jasa transportasi. Dalam visi dan misinya Presiden Joko Widodo menitik beratkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pencapaian Indonesia sebagai V-1
poros maritim dunia. Selain subsektor perhubungan laut, di sini subsektor perhubungan lain juga berperan dalam pencapaian tujuan dimana sistem transportasi nasional sangat saling berkaitan satu sama lain. Hal ini juga akan semakin jelas apabila melihat transportasi sebagai satu sistem yang mendukung logistik nasional. Peningkatan kinerja subsektor perhubungan juga harus didukung dengan peningkatan unit organisasi penunjang terkait kelancaran administrasi dan birokrasi, peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan, peningkatan penelitian dan pengembangan sistem transportasi, serta peningkatan kinerja pengawasan. Semangat perubahan yang lebih menitikberatkan pada semangat bekerja untuk bangsa, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan transportasi nasional. Sehingga diharapkan akan segera tercapai pemenuhan Layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air. V-1