KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STUDI KASUS: KOTA BANDUNG DENGAN TUJUH PROGRAM PRIORITAS Dada Rosada Pemerintah Kota Bandung, Jl. Wastukancana No. 2 Bandung Sustainable Development Case Study: Seven Priorities for Bandung City Sustainable development is a planned, systematic process of satisfying the needs of economic, social and environmental welfare for current and future generations without jeopardizing people in the next generation. One of the principles in sustainable development is the participation of stakeholders. Each stakeholder has resources and roles that can be utilized proportionally. Sustainable development exterminates the old paradigm that the government plays role as the provider. In this concept, the government functions as the facilitator and citizen empowering agent. Awareness on sustainable development through environmental conservation, is believed to be social phenomenon of the fourth wave of civilization after the three previous ones: agriculture, industry, and information technology. It enables the nature to regenerate so that it can safeguard and preserve the natural affluence for citizen life. Keywords: sustainable development, education, health, wealth, environment, culture, sports, religion. A. PENDAHULUAN DALAM konsep sosiologi dikenal teori perubahan sosial, yang menurut Mac Iver (Soekanto, 2000: 337) sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationship) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial. Secara sederhana konsep ini berbicara tentang perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kondisi ini dicirikan dengan kenyataan bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena mengalami perubahan, lambat ataupun cepat. Jauh-jauh hari, Islam juga telah mengajarkan konsep perubahan. Antara lain dengan menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus "bersusah payah" (Al Balad: 4) atau berjuang untuk mengubah nasib menjadi lebih baik (Ar-Ra'du: 11). Hal ini berarti bahwa ajaran tersebut menumbuhkan kesadaran kepada manusia untuk selalu berikhtiar. Salah satu bentuk proses perubahan adalah modernisasi, yakni proses transformasi total kehidupan tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Dalam bahasa sederhana, modernisasi identik dengan pembangunan, yang menurut Mustopadidjaya (1995: 473) sebagai proses transformasi dari berbagai faktor dalam unsur sistemik (inputs dan outputs) yang secara sengaja dilakukan oleh suatu bangsa untuk mencapai tingkat kehidupan yang secara kualitatif dan kuantitatif lebih tinggi. Namun demikian, ada kalanya perubahan tadi harus dibayar dengan ongkos yang mahal, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Dalam hal pembangunan infrastruktur misalnya, selain mengeluarkan biaya yang relatif besar, terkadang harus 473
mengorbankan lahan pertanian sebagai pemasok kebutuhan pangan. Selain itu, proses pembangunan itu sendiri, seringkali diikuti dengan kerusakan lingkungan hidup, semakin sempitnya ruang terbuka, produksi sampah yang tinggi, hingga kemacetan lalu lintas. Bahkan persoalan-persoalan lingkungan hidup, sudah menjadi masalah krusial yang tidak saja berdampak terhadap perubahan iklim secara lokal, tetapi juga secara global, seperti yang dirasakan dalam bentuk peningkatan suhu, berkurangnya kualitas udara, serta penurunan air permukaan. Kondisi ini menuntut penanganan yang sungguh-sungguh dari pelaku pembangunan, sehingga melahirkan apa yang dinamakan sebagai kebijakan publik. Secara konsptual, kebijakan publik tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diadopsi dalam kebijakan-kebijakan negara. Setiap kebijakan publik harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest). Sementara, pada sisi yang lain, implementasi kebijakan tersebut, tidak selalu harus bergantung kepada peran pemerintah secara langsung, tetapi sebagian di antaranya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Beberapa penulis seperti Anthony Giddens, John Naisbitt dan Patricia Aburdene (2000), serta David Osborn dan Ted Gaebler, memberi perhatian khusus tentang bergesernya peran pemerintah yang digantikan oleh swasta. Fenomena ini tidak saja terjadi di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara yang sedang berkembang. Peran swasta atau masyarakat dimanja sedemikian rupa, karena memang mereka lebih memahami hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan lebih banyak melibatkan peranserta dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, sehingga model manajemen pembangunan, harus mampu memobilisasi seluruh potensi, agar dapat diperoleh persepsi, pengertian, dan persetujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dalam jangka panjang, akan melibatkan banyak pihak secara terkoordinasi, atas dasar pendekatan desentralisasi dan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainability). Dalam sudut pandang praktis, pembangunan berkelanjutan adalah ketika proses pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang, dilakukan secara terencana, sistematis, dan tanpa membahayakan generasi selanjutnya. Dalam kondisi seperti Ini, masing-masing aspek akan saling bergantung di antara yang satu dengan yang lain, sehingga strategi yang ditetapkan merupakan mekanisme penting untuk mengintegrasikan berbagai program dalam suatu sikap yang harmonis. Dengan demikian salah satu prinsip pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya keterlibatan stakeholders, karena setiap pihak memiliki sumber daya dan peran yang bisa didayagunakan secara proporsional, sekaligus akan mengubur paradigma lama yang berasumsi bahwa pemerintah berperan sebagai pemasok atau penyedia, dan digantikan dengan peran fasilitator serta pemberdaya potensi masyarakat. Itu pula sebabnya, pembangunan di Kota Bandung lebih diupayakan kepada pencarian keserasian pemenuhan kebutuhan hidup, antara kepentingan fisik material dengan mental spiritual, serta terpeliharanya lingkungan hidup secara seimbang, yang kemudian dirangkum dalam visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat. Sebagai akselerasi pencapaian visi tadi, pemerintah telah menetapkan tujuh program prioritas pembangunan dan lima gerakan lingkungan hidup, yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga, dan bidang agama. 474
Khusus pembangunan bidang lingkungan hidup, ditunjang dengan lima gerakan, yakni : Gerakan Penghijauan, Hemat, dan Menabung Air; Gerakan Cikapundung Bersih; Gerakan Sejuta Bunga; Gerakan Udara Bersih; serta Gerakan Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan, dan Pengawasan Pohon. Namun disadari pula bahwa pembangunan bidang yang satu dengan pembangunan bidang lain memiliki kaitan yang sangat erat. Semuanya bermuara kepada penciptaan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, tanpa membahayakan generasi selanjutnya. B. TUJUH PROGRAM PEMBANGUNAN Tujuh program pembanguna yang mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Bandung, diuraikan secara singkat berikut ini. 1. Pendidikan Pembangunan di bidang pendidikan, tidak terlepas dari sebelas permasalahan pendidikan, yang mencakup kesejahteraan dan status guru; anak yang tidak mampu; infrastruktur atau prasarana dan sarana sekolah; kurikulum; pendidikan yang mahal; manajemen sekolah yang belum optimal; harga buku mahal dan berubah-ubah setiap tahun; partisipasi masyarakat yang rendah; dewan pendidikan dan komite sekolah yang belum berperan secara maksimal; partisipasi dunia usaha yang masih kurang; serta kelengkapan prasarana dan sarana sekolah seperti laboratorium dan perpustakaan yang masih belum memadai. Berbagai permasalahan pendidikan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan seketika, namun memerlukan proses dan waktu yang relatif lama, atas dasar kemitraan dengan unsur-unsur yang terkait. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap pembangunan bidang pendidikan, antara lain dapat ditunjukkan melalui peluncuran Bawaku Sekolah, mobile school, anugerah camat cerdas, serta memfasilitasi partisipasi dunia usaha terhadap pendidikan. 2. Kesehatan Kesehatan merupakan sebuah karunia yang sangat berharga, serta menjadi salah satu hak dasar bagi setiap manusia, sehingga berbagai ikhtiar untuk memelihara dan meningkatkannya, akan memberikan sumbangan nyata bagi peningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat secara keseluruhan. Mengingat perannya yang begitu penting dalam sebuah proses perjalanan bangsa, kesehatan bagi seluruh warga masih perlu diperjuangkan dan diupayakan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat, terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat, serta meningkatkan ketahanan bangsa. Hal ini penting untuk dipahami, karena dalam perspektif makro, kesehatan merupakan salah satu modal yang sangat berharga dalam melakukan perubahan dan pembaharuan, serta menjadi salah satu indeks pembangunan manusia (IPM), selain berdasarkan indikator pendidikan dan kemakmuran. indikator Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan Program Bawaku Sehat yang dimulai tahun 2007 dan dilanjutkan tahun 2008, berupa penyediaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan, yang berfungsi sebagai dana penyangga dan pendamping program Jamkesmas yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Program ini berbeda dengan bawaku lain, di mana masyarakat miskin, tidak mendapatkan dana secara langsung, tetapi memperoleh manfaat dari dana tersebut, berupa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di 71 puskesmas dan jaringannya, maupun 30 rumah sakit dan fasilitas kesehatan rujukan lainnya. 475
3. Kemakmuran Secara konseptual, penanganan kemiskinan adalah dengan membebaskan kelompok kurang beruntung secara ekonomi, agar dapat menolong dirinya sendiri berdasarkan pendekatan pemberdayaan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan sikap kemandirian secara berkelanjutan. Substansi dari kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan dua model, yakni peningkatan pendapatan, dan penuruan pengeluaran kelompok sasaran secara proporsional. Dari aspek pendapatan, bawaku makmur merupakan salah satu solusi yang sangat efektif, karena dana hibah yang diberikan oleh pemerintah, dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif, dengan harapan akan meningkatkan pendapatan para penerima bantuan. 4. Lingkungan Hidup Di bidang lingkungan hidup, antara lain ditandai dengan upaya meningkatkan luas ruang terbuka hijau (RTH), yang mencakup taman kota, pemakaman umum, kebun binatang, lapangan olah raga, lahan pertanian perkotaan, kawasan dan jalur hijau, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, serta parkir terbuka, dimana pada tahun 2003 hanya mencapai 1,49% menjadi 8,76% dari luas wilayah Kota Bandung pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 7,27%. Bersamaan dengan meningkatnya cakupan RTH, program prioritas pembangunan lingkungan hidup juga dicirikan dengan meningkatnya lima gerakan dan beberapa komponen pendukungnya, yaitu: pertama, penanaman 640.000 pohon pada tahun 2003 dan berubah menjadi 1.091.224 pohon pada tahun 2007 atau meningkat 70,50%, serta terselenggaranya Gerakan Penghijauan Kota dan Hemat serta Menabung Air melalui pembuatan sumur resapan sebanyak 15.450 buah sampai dengan tahun 2007. Selain itu, jumlah dan luas taman kota mengalami peningkatan, yaitu dari 490 buah taman dengan luas 115,34 ha pada tahun 2003 menjadi 510 buah taman dengan luas 129,45 ha pada tahun 2007. Penambahan luas taman tersebut antara lain diperoleh dari perubahan sebagian lahan kota menjadi taman yaitu eks SPBU Sukajadi, eks SPBU Cikapayang, lapangan Abra, eks TPA Cicabe dan eks TPA Pasirimpun. Sedangkan prestasi lainnya adalah: (1) Tertatanya kawasan Punclut, melalui kebijakan pemanfaatan ruang dengan porsi 80% untuk RTH dan 20% untuk bangunan serta penanaman pohon dari tahun 2004-2007 sebanyak 131.975 pohon yang terdiri atas pohon pelindung sebanyak 16.639 pohon dan pohon produktif sebanyak 115.336 pohon yang bertujuan untuk penyelamatan lingkungan hidup kawasan Bandung Utara sebagai daerah tangkapan air; (2) Terlaksananya peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan Tegallega sebagai salah satu RTH kota, yang ditandai dengan penertiban PKL dan penanaman pohon sebanyak 5.727 pohon, antara lain dilakukan oleh 43 kepala negara dan pemerintahan dari 102 perwakilan negara yang hadir pada peringatan tahun emas (golden jubilee) konferensi Asia Afrika ke-50 pada tahun 2005 dan pelaksanaannya terus dilakukan secara berkesinambungan dalam program penghijauan Kota Bandung; (3) Dicanangkannya pembangunan PLTSa termasuk di dalamnya penggunaan sistem 3R (reduce, reuse, dan recycle) di Gedebage bertepatan dengan peringatan Bandung Lautan Api, 24 Maret 2008, sebagai solusi terbaik atas persoalan sampah yang bahkan sempat menimbulkan tragedi Leuwi Gajah, dengan menimbulkan korban 147 jiwa warga setempat. Kedua, terselenggaranya Gerakan Cikapundung Bersih yang ditandai dengan terlaksananya pengerukan sedimentasi sungai Cikapundung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 sebanyak 21 kali kegiatan. Gerakan ini dilakukan melalui delapan 476
tahapan yaitu sosialisasi, bhakti sosial, normalisasi badan sungai, inventarisasi bangunan liar di sempadan sungai, penataan sempadan sungai, pembangunan sarana bangunan air, penghijauan dan konservasi air serta refungsionalisasi tata ruang bangunan khususnya tata letak bangunan dari semula membelakangi sungai menjadi menghadap sungai, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga kota bandung agar tidak membuang sampah ke sungai dan turut serta memelihara kebersihan sungai Cikapundung. Ketiga, Terselenggaranya gerakan sejuta bunga yang ditandai dengan: pembangunan taman mobile sebanyak 28 taman yang tersebar berbagai lokasi strategis, penyelenggaraan tahun 2004 sampai dengan 2007, serta tahunnya sejak pameran bunga setiap penyelenggaraan pembinaan petani tanaman hias sebanyak 450 orang. Keempat, terselenggaranya gerakan udara bersih yang ditandai dengan pemeriksaan uji kualitas udara ambien di 16 lokasi pada 48 titik setiap tahunnya. terselenggaranya gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan Kelima, pengawasan (GP4LH), yang ditandai dengan: penanaman, pemeliharaan dan pengawasan pohon atas partisipasi swasta dan masyarakat tahun 2006- 2007 sebanyak 37.016 pohon, terlaksananya asuransi seluruh pohon di wilayah Kota Bandung untuk memberikan perlindungan/jaminan terhadap korban yang diakibatkan oleh pohon tumbang; serta registrasi pohon di Kecamatan Bojongloa Kidul sebanyak 1.023 pohon. lingkungan hidup 5. Seni Budaya Program prioritas pembangunan bidang seni budaya ditetapkan dengan target Bandung Kota Seni Budaya 2008, yang dicirikan dengan meningkatnya pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah melalui rutinitas penyelenggaraan pentas seni, pagelaran dan event seni budaya daerah sebanyak 305 kali pada tahun 2003 menjadi 769 kali pada tahun 2007, atau meningkat sebesar 152,13%, serta meningkatnya apresiasi terhadap aktivitas seni budaya daerah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah lingkung seni, dari 362 lingkung seni pada tahun 2003 menjadi 738 lingkung seni pada tahun 2007, atau meningkat 103,87%. 6. Olahraga Program prioritas pembangunan bidang olah raga ditandai dengan meningkatnya kualitas prasarana dan sarana keolahragaan untuk menunjang prestasi atlet Kota Bandung yang ditandai dengan tersedianya sebelas sarana olahraga (SOR) yang representatif dan dikelola oleh pemerintah, serta meningkatnya prestasi olahraga atlit Kota Bandung dengan diraihnya predikat penyumbang atlit terbesar kontingen Jawa Barat pada persiapan PON yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur. Selain itu, pemerintah pun telah melakukan pematokan pembangunan SOR berstandar internasional di kawasan Gedebage, sebagai bagian penting dari upaya pengembangan kualitas SDM Kota Bandung di bidang olah raga, sehingga keberadaan SOR tersebut, akan menjadi salah satu sarana untuk melakukan pembinaan para atlet, agar berprestasi lebih baik lagi. 7. Agama Program prioritas pembangunan bidang agama dengan target Bandung Kota Agamis 2008, ditandai dengan semakin meningkatnya kerukunan antarumat beragama, serta meningkatnya pembinaan dan pengembangan tilawatil qur'an sehingga Kota Bandung bisa meraih juara umum MTQ tingkat Jawa Barat secara berturut-turut pada tahun 2007 dan 2008, serta semakin berkurangnya praktik prostitusi melalui penutupan kawasan 477
Saritem sejak tahun 2007, yang insya Allah akan ditindaklanjuti dengan pembangunan RTH yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan, sosial budaya, dan ekonomi warga kota. Bandung Kota Agamis juga dicirikan dengan 'Deklarasi Sancang' yang dilakukan oleh para tokoh lintas agama di Kota Bandung akhir tahun yang lalu, sebagai bentuk dukungan moral bagi warga dan pemerintah untuk semakin memantapkan suasana kehidupan beragama yang kondusif. C. PENUTUP Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, bukan hanya sekedar akronim bersih, makmur, taat, dan bersahabat, tetapi yang lebih penting lagi adalah membangun sebuah kota yang sejahtera, mempunyai kehormatan, harga diri, dan kebanggaan, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Pengalaman membuktikan bahwa untuk meraih visi tersebut, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata-mata, tetapi lebih banyak melibatkan peranserta dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, proses perubahan yang terjadi di Kota Bandung dilakukan dengan mengintegrasikan segenap komponen, sehingga berbagai prestasi yang telah diraih merupakan wujud dari hasil kerja sama yang telah dibangun selama ini. Kesadaran tentang konsep pembangunan berkelanjutan kini telah menjadi kebutuhan semua pihak. Kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan pembangunan atas dasar pelestarian lingkungan hidup, merupakan suatu gejala sosial yang sering dikatakan sebagai peradaban gelombang keempat setelah tiga gelombang sebelumnya, yakni pertanian, industri, serta teknologi informasi. Sikap tersebut telah memberi kesempatan kepada alam untuk berproses menurut hukum alam, agar bisa melakukan regenerasi, sehingga bisa mempertahankan dan memelihara konsistensi daya dukung lingkungan alam terhadap kehidupan warga Kota Bandung. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa menjalankan amanah dalam mempimpin perubahan yang ramah lingkungan, dengan sebaik-baiknya. REFERENSI Giddens, A. 2001. Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Naisbitt, J. dan Aburdene, P. 1990. Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990- an. Jakarta: Binarupa Aksara. Osborne, D.and Gaebler.T. 1992. Reinventing Government. Reading: Addison Wesley Longman, Inc. Soekanto, S. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 478