PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI DANA DESA KEMISKINAN Pada tahun 2018, belanja bantuan sosial (bansos) dialokasikan sebesar Rp81,01 T. Bansos bersifat non fisik Program Indonesia Pintar (PIP) •Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) •Program Keluarga Harapan (PKH) •Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) •Bidikmisi, dan lain-lain. Bansos bersifat fisik masih kurang Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih tinggi Bidang perumahan. Contoh: program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hanya dialokasikan sebesar Rp15 M untuk perdesaan bagi 1.000 penerima manfaat. ANGGARAN DAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN Anggaran pengentasan kemiskinan mengalami peningkatan : Rp93,5 T (2012) Rp287 T (2018) Berbagai program pengentasan kemiskinan memang sangat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan. namun belum sepenuhnya efektif Persentase jumlah penduduk miskin yang dalam periode 2012 - 2018 hanya menurun sebesar 2%. Implementasi di lapangan memunculkan banyak persoalan mengenai efektivitasnya. Contoh: sering dijumpai beberapa rumah tangga penerima manfaat tetap menjadi target rumah tangga sudah mengalami perbaikan/perubahan. sasaran meskipun statusnya Pemerintah perlu memperbaiki program pengentasan kemiskinan yang benar-benar menjadi kebutuhan mendasar masyarakat miskin, khususnya di perdesaan. Penurunan jumlah penduduk miskin mengalami perlambatan dan tidak seiring dengan peningkatan alokasi anggarannya. Salah satu program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan perusahaan (melalui CSR) adalah program rehabilitasi RTLH bagi masyarakat miskin. URGENSI KEBUTUHAN RUMAH LAYAK BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU Data Sebaran RTLH di Indonesia Kebutuhan akan rumah layak huni masih tinggi. Penyebab masih banyaknya RTLH yang belum dapat diatasi akses pembiayaan bagi masyarakat miskin, kepemilikan lahan, keterbatasan pendanaan dari Pemerintah dan kurangnya sosialisasi terhadap program rehabilitasi RTLH. : minimnya pendapatan, kurangnya Pemerintah Kab/Kota terkendala kebijakan yang tidak selaras antara UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan PP No 2 Tahun 2018 tentang SPM. Dimana SPM yang wajib dipenuhi oleh Pemda di bidang perumahan rakyat hanya untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan yang terkena relokasi.
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI MELALUI MEKANISME DANA DESA Alokasi Dana Desa terus meningkat Rp20,8 T (2015) Rp70 T (2019) Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Dana Desa bisa digunakan untuk pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin Dana Desa sebagai alternatif sumber dana untuk pembangunan rumah layak huni di Desa BEST PRACTISE PROGRAM RUMAH UNTUK RAKYAT Salah satu program bantuan rumah yang benar-benar ditujukan untuk masyarakat miskin di Malaysia adalah Rumah Mesra Rakyat (RMR) yang dikelola oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB). Bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak mempunyai rumah atau tinggal dirumah yang tidak layak tetapi mempunyai tanah untuk membangun rumah yang layak huni. Alur permohonan program dimulai dengan pengisian dan pelengkapan dokumen oleh pemohon yang selanjutnya akan diproses. Jika sesuai dengan kriteria permohonan akan dilanjutkan ketahap perjanjian pembiayaan dan pembinaan. Subsidi yang diberikan Pemerintah (Kerajaan) sebesar RM 20.000. Masyarakat yang telah memenuhi kriteria diberikan kesempatan untuk memilih tipe-tipe rumah yang telah disediakan. Seluruh proses pembangunan rumah dikerjakan oleh Pemerintah, sehingga tidak membebani masyarakat. REKOMENDASI Dana Desa bisa menjadi salah satu alternatif sebagai sumber dana untuk mendukung program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak huni bagi masyarakat miskin di Desa. Perlu adanya harmonisasi kebijakan yang mengatur kembali terkait kewenangan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat di daerah. Pemerintah Pusat perlu mendorong Pemda untuk menuntaskan peraturan mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, termasuk aturan mengenai status tanah, dalam rangka proses pembangunan infrastruktur/fisik di daerah. Indonesia bisa menerapkan program bantuan pembangunan rumah seperti program RMR Malaysia. Namun, harus melalui perencanaan dan persiapan yang matang baik dari pemerintah Indonesia maupun masyarakat dengan memperhatikan karakteristik masyarakat Indonesia sendiri. Mengingat setiap karakteristik masyarakat di setiap negara berbeda-beda.