DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017 Sukmawaty Arisa Gustina Slamet Suhartono SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan di Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia1 Sukmawaty Arisa Gustina dan Slamet Suhartono Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia 082255927550, Abstrak Fenomena kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ganda bagi warga perbatasan kembali menjadi pemberitaan media cetak nasional. Penelitian ini berdasarkan studi literasi di 2 desa Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Fakta warga negara Indonesia inidisebabkan faktor ekonomi. Dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Malaysia, warga negara Indonesia dengan mudah bekerja di Malaysia. Faktor wilayah yang terisolir dan belum tersentuh pembangunan menjadi alasan mereka. Dan hal ini didukung jalur perjalanan lebih singkat dan mudah jika ke negara Malaysia. Kenyataan ini menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam melindungi dan menjamin warga negaranya. Program pemerataan pembangunan dan segala aspek yang menuntut peningkatan strategis program di wilayah perbatasan dirumuskan. Namun strategi membutuhkan waktu yang lama agar segera dinikmati warga diperbatasan Indonesia. Gagasan dalam aspek hukum tata negara dituangkan pada tulisan ini. Dengan memberikan kewenangan kepada pelaksana teknis pemerintahan diperbatasan sebagai solusi kongkrit saat ini. Salah satunya dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagai legalitas warga Penduduk Pelintas Batas. SKTS ini kemudian dapat diproses dan ditindaklanjuti pemerintah Malaysia dalam bentuk mengeluarkan ijin tinggal sementara dan bekerja di Malaysia. Dengan SKTS jangka pendek permasalahan perbatasan akan dapat khusus diselesaikan serta dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia di perbatasan wilayah negara. Kata kunci: warga negara Indonesia, masyarakat perbatasan, SKTS ini,diharapkan dalam waktu A. Pendahuluan Pada akhir tahun 2014 melalui berbagai pemberitaan media cetak danberita online mengulas kembali fenomena warga perbatasan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda Indonesia dan Malaysia. Keberadaan warga perbatasan Indonesia telah pula memiliki Kartu Tanda Penduduk Malayasia atau yang biasa disebut identity card (IC). Salah satunya adalah warga kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Lumbis Ogong yang berarti Lumbis tengah merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Lumbis di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kecamatan Lumbis Ogong terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan yang telah disahkan DPRD Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Agustus 2011. Sebagai wilayah pemekaran, kecamatan Lumbis Ogong terbagi atas 49 desa. Dari 49 desa ini, ada dua desa yang warganya telah memiliki kartu tanda kependudukan negara ganda. Dan diperkirakan sekitar 400 warga penduduk dari dua desa yang telah memiliki KTP ganda2. Berdasarkan data pada Pemerintah Kabupaten Nunukan, dua desa terdiri atas 1 10.5281/zenodo.1171061. 2 tempo.co, 13 Nopember 2014. 124
SKTS Sebagai Legalitas Migrasi... desa Labang yang berbatasan dengan Bantul, Sabah Malaysia, dan desa Tau Lumbis yang berbatasan dengan Seliliran, Sabah Malaysia3. Kepemilikan kartu tanda kependudukan negara ganda tersebut bagi warga perbatasan sebenarnya sudah menjadi hal yang lazim. Fenomena ini tidak saja di kecamatan Lumbis Ogong yang baru-baru ini mencuat di pemberitaan media nasional. Namun juga ada di kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan khususnya dan warga perbatasan di Kalimantan Barat. Temuan Tim Kajian Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indonesia diwilayah perbatasan mengindikasikan dampak pemberian KTP Malaysia bagi warga empat desa di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utaradapat menimbulkan istilah "desa siluman" di perbatasan kedua negara4. Permasalahan desa siluman ini sebagai fakta geografis yang harus diterima Indonesia. Desa yang seharusnya berstatus wilayah Indonesia dengan mudah ter-inflitrasi negara tetangga. Problem pembangunan perbatasan yang timpang antara negara Indonesia dan Malaysia, seperti fasilitas dan akses jalan yang belum memadai.Warga lebih mudah dan cepat ke wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia.Faktor ini menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, faktor interaksi sosial dalam bentuk hubungan kekerabatan masyarakat antara kedua negara menjadi pilihan yang sangat memungkinkan bagi warga Indonesia diperbatasan dalam menangani permasalahan kemiskinan5. Warga Lumbis Ogong hanya membutuhkan waktu setengah jam berjalan kaki menuju Malaysia. Mereka memasuki wilayah Malaysia untuk mencari nafkah dan bersosial masyarakatkarena faktor hubungan kekerabatan yang dipisahkan dua negara. Mereka dapat bekerja di Malaysia, dan ada pula yang berdagang6. Sehingga dengan fasilitas KTP ganda ini, warga negara Indonesia diperbatasandapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan ekonomi yang menghimpit kehidupan mereka. Namun sesungguhnya fenomena identitas ganda warga negara Indonesia memiliki konsekuensi hukum. Fakta hukum menyatakan negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum warga negara Indonesia. Memberi jaminan dan perlindungan bagi warga negara atas hak dan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Dan sebagai konsekuensi identitas kewarganegaraan, pemerintah wajib menjunjung tinggi negara dan harkat setiap warga negara Indonesia. Lantas bagaimana menjawab fenomena ini? Apakah dengan asas hukum yang dianut negaralantasakan menindak tegas warga Negara? B. Pembahasan 1. Kondisi Kekinian Masalah perbatasan menjadi fokus permasalahan Indonesia hingga kini. Dengan fenomena pemberian KTP bagi warga perbatasan oleh pihak Malaysia seperti membuka mata bangsa Indonesia yang lemah dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan. Salah satu faktor penyebab adalah tata kelola pembangunan yang masih bersifat sentralistik.Dan tentunya wilayah perbatasan yang hingga saat ini masih menjadi daerah 3 tempo.co., 13 Nopember 2014. 4 5 6 13 Nopember 2014. 125
DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017 Sukmawaty Arisa Gustina Slamet Suhartono yang tertinggal. Masyarakat di perbatasan secara ekonomi miskin dan akses untuk memudahkan hubungan antara daerah di perbatasan juga minim. Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan sebanyak 688.776 orang telah diberikan kewarganegaraan Malaysia sejak negera itu merdeka tahun 1957 hingga Januari 2016. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38.024 orang berasal dari Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai "penyumbang" penduduk hasil naturalisasi nomer dua terbanyak di Malaysia. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi yang pertama dengan "menyumbang" 69.904 orang. Sedangkan posisi India berada persis di bawah Indonesia dengan 19.301 orang7. Fakta ini yang kemudian disinyalir pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan, Bob Sugeng Hadiwinata8. Permasalahan kartu identitas penduduk ganda diperbatasan Indonesia dan Malaysia bagaikan buah simalakama, demikian ungkapnya. Warga Indonesia yang juga memiliki kartu identitas Malaysia tidak berkaitan dengan nasionalisme. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup layak dan maju yang ternyata lebih mudah didapatkan di negera tetangga Malaysia.Sehingga pemerintah tidak sertamerta melarang warga Indonesia yang juga memiliki kartu identitas Malaysia. Dan secara umum kehidupan ekonomi masyarakat didaerah perbatasan pada umumnya masih jauh tertinggal dari perekonomian negara tetangga.Hal ini disebabkan antara lain: 1. Lokasinya relatif terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah ke ibukota Kabupaten. 2. Rendahnya taraf sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal). 3. Langkanya informasi pemerintah tentang ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat di daerah perbatasan (blank spot). Sehingga masyarakat lebih memilih berinteraksi pada desa terdekat negara tetangga9. Bahkan ketimpangan ini mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ilegal guna memenuhi kebutuhannya10. Sedangkan untuk merealisasikan ekonomi pembangunan perbatasan diwilayah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah perlu anggaran yang besar dan waktu yang lama. Konsep ini harus mengintegrasikanpada semua bidang kehidupan. Artinya bagaimana permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya sembari menunggu tahapan pembangunan perbatasan nantinya. 2. Status Kewarganegaraan Rakyat didalam suatu negara, yaitu meliputi semua orang yang bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekusaan negara itu. Berdasarkan faktor bertempat tinggal, ikut menentukan apakah seseorang termasuk dalam pengertian rakyat daripada negara itu atau tidak. 7 diakses Tanggal 25 Desember 2017. 8 republika.co.id. 9 10 kalimantan.menlh.go.id. 126
SKTS Sebagai Legalitas Migrasi... Adapun rakyat didalam suatu negara ditentukan berdasarkan hubungan dengan daerah/tempat tinggal didalam suatu negara dibedakan atas penduduk dan bukan penduduk (Fatmasusanti, 2012). Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili didalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu yang lama. Secara sosiologis, penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar didalam suatu negara. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditandai dengan kepemilikan Akte Lahir dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang telah berumur 17 tahun ke atas. Warga negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan, juga disebut sebagai penduduk. Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu (tidak menetap). Contoh : para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu negara. Sedangkan berdasarkanhubungannya dengan pemerintah negaranya, dibedakan atas status sebagai warga negara dan bukan warga negara. Warga negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Status warga negara dapat diperoleh berdasarkan undang-undang atau perjanjian yang diakui sebagai warga negara (melalui proses naturalisasi). Bukan Warga negara(orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dimana mereka berada. Contoh : Duta Besar, Konsuler, Kontraktor Asing, dan sebagainya). 3. Asas Kewarganegaraan Dalam menentukan status kewarga-negaraan lazim digunakan stelsel aktif dan pasif. Menurut stelsel aktif, seseorang akan menjadi warga negara suatu negara dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Sedangkan menurut stelsel pasif, seseorang dengan sendirinya menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu Berkaitan dengan stelsel tersebut diatas, seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak opsi dan hak repudiasi. Hak Opsi adalah hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif). Sedangkan Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif) Sedangkan penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan menurut: a. Asas Ius Soli Asas yang menentukan kewarga-negaraan seseorang menurut daerah atau tempat dimana ia diahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika dan lain-lain; b. Asas Sanguinis Asas yang menentukan kewarga-negaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan.Maka yang menentukan kewarganegaraan 127
DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017 Sukmawaty Arisa Gustina Slamet Suhartono seseorang adalah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuannya berada dan dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B Maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC). Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas Ius Soli maupun Ius Sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu: a. Apatride Adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarga-negaraan. Contoh: Seorang keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis). Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan (Apatride). b. Bipatride Adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarga-negaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Contoh: Seorang keturunan bangsa B (Ius Sanguinis) lahir di negara A(Ius Soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdsarkan tempat lahirnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, negara telah menetapkan asas-asas kewarganegaraan yang diterapkan bagi warga negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a. Asas Ius Sanguinis (Law of the blood) Asas yang menentukan kewarga-negaraan seseorang berdasarkan keturunan. b. Asas Ius Soli (Law of the soil) Asas yang menentukan kewarga-negaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. c. Asas Kewarganegaraan Tunggal Asas yang menentukan satu kewarga-negaraan bagi setiap orang. d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas Asas yang menentukan kewarga-negaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang ini. Dengan diterapkannya asas-asas tersebut diatas, maka masalah kewarganegaraan di Indonesia sekarang ini tidak mengenal lagi istilah kewarganegaraan ganda (bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride). 4. Penduduk Pelintas Batas Status hukum warga negara Indonesia menyebutkan bahwa kehilangan kewarga- negaraan telah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri11. Dengan ketentuan tersebut sesungguhnya apa yang telah terjadi di wilayah perbatasan Indonesia merupakan tindak pelanggaran hukum. Walaupun pada satu sisi peraturan perundangan telah memberikan ruang hilir mudiknya warga perbatasan antar kedua negara melalui penerbitan Buku PasportLintas Batas (PLB)12. Namun perundangan ini hanya mengatur status hukum melintasi batas Indonesia terjadi mutlak jika yang bersangkutan 11 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Pasal 23 huruf a. 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 24. 128
SKTS Sebagai Legalitas Migrasi... negara tetangga untuk jangka waktu tertentu. Sebagai ketentuan bersyarat hanya untuk kepentingan melintas batas negara saja, bukan untuk berdagang maupun bekerja di negara lain. Sedangkan permasalahan yang timbul bagi warga perbatasan,karena dorongan ekonomi. Mekanisme mendapatkan ijin bekerja sangat birokratis dan perlu biaya yang besar. Proses ijin dan kelengkapan administrasi mulai dari lingkup RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga ke Pemerintah Pusat menjadi alur panjang administrasi dalam proses perijinan.13 Khususnya kendala ini dialami bagi wilayah perbatasan dengan rentang wilayah yang luas seperti Kalimantan. Rentang kendali kebijakan ini sangat memberatkan warga perbatasan. Strategis tata negara berupa pemberian jangka pendek dalam aspek hukum administrasi tambahan kepada UPTD Kantor Keimigrasian diperbatasan dalam kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagai legalitas keimigrasian Penduduk Pelintas Batas.Dengan adanya kepastian hukum ini, warga negara Indonesia yang tinggal dan penduduk asli wilayah perbatasan dengan leluasa memiliki akses ekonomi dan segera dapat meningkatkan taraf hidup mereka. 5. Strategis Penanganan Hukum Perbatasan Tulisan ini mengulas usulan perluasan kewenangan hukum instansi keimigrasian khususnya pada kantor UPTD perbatasan dalam menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi warga negara Indonesia khusus wilayah perbatasan. Dengan mekanisme SKTS yang diatur kedua negara tetangga melalui kantor UPTD keimigrasian wilayah perbatasan.Warga negara perbatasan akan mendapat jaminan dan kepastian hukum untuk tinggal sementara dan bekerja diperbatasannegara. Jika mengacu mekanisme yang mengatur administrasi kependudukan dengan spesifikasi wilayah khusus14. Definisi kekhususanini dapat diartikan sebagaiwilayah perbatasan,yakni daerah batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah negara tetangga. Hal initelahmenjadi kesepakatan bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (crossing border agreement) antar Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tetangga15. Sehingga SKTS ini dapat diperlakukan langsung melalui pelaksana teknis dilapangan. Instansi keimigrasian dan instansi administrasi kependudukan setingkat UPTD di wilayah kecamatan dapat mengeluarkan SKTS berdasarkan kewenangan yang ada dalam perundangan. Teknis kebijakan ini dapat mengikuti kewenangan yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang Orang Asing disuatu wilayah negara dalam memenuhi tugas negara maupun bekerja di Indonesia. Pola pengembangan kewenangan dan tata kelola Penduduk Lintas Batas jika ini dijalankan dengan lebih baik lagi secara otomatis fungsi identity card yang dikeluarkan Malaysia tidak berarti sama sekali. Dengan kewenangan SKTS, warga negara Indonesia diperbatasan dapat leluasa bekerja di negara tetangga. Atau malah sebaliknya tindakan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya untuk menjamin harkat dan martabat bangsa Indonesia. Untuk hal tersebut perlu adanya kerjasama antar negara khususnya Indonesia dengan Malaysia dalam merumuskan kebijakan wilayah perbatasan C. Penutup Dari penulisan gagasan yang tertuang dalam tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 2 - Pasal 35 khususnya Pasal 31. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 angka 28. 129
DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017 Sukmawaty Arisa Gustina Slamet Suhartono a. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda bagi penduduknya. b. Permasalahan perbatasan Indonesia tidak semata permasalahan hukum dan tata aturan perundangan namun aspek ekonomi, sosial, budaya turut mempengaruhi. c. Regulasi peraturan perundangan dan kewenangan di Pos Perbatasan perlu mengatur ijin mendapatkan SKTS bagi warga perbatasan dalam peluang mencari kerja di negara tetangga. d. Kebijakan regulasi yang memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia diwilayah perbatasan merupakan langkah strategis jangka pendek dalam mengatasi akses ekonomi wilayah perbatasan. e. Membangun semangat kecintaan pada bangsa dan negara Indonesia dengan tetap memiliki identitas kependudukan tunggal Indonesia. Daftar Pustaka Fatmasusanti, Persamaan Kedudukan Warga negara Dalam Berbagai Aspek Kehidupan, Makalah. com/2012 /09/persamaan-keduduka- n-warga-negara-dalam.html) Malaysia berkew-arganegaraan-ganda malaysia.html tasan Serang JK, Gaing P, Muzakir D, Azram S.2013. Kaltara Lahir Dari Kehendak Rakyat: Sejarah Notulensi Kelahiran Provinsi Kalimantan Utara, Pustaka Spirit, Jakarta. Sutisna, Sobar. 2006. Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia. Jakarta: Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakosurtanal. Wuryandari, Ganewati. 2010. Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Batas Wilayah negara dan KawasanPerbatasan Darat secara Terintegrasi dalam Perspektif Keamanan dan Kesejahteraan. Makalah yang disampaikan dalam Seminar "Menggagas Format Ideal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagai Halaman Depan NKRI". Jakarta: Bappenas. Ucapan Terima Kasih Karya tulis ini dipersembahkan sebagai bentuk tanggung jawab dan laporan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai salah satu karya yang diterima dalam seleksi Program Kreatifitas Mahasiswa, PKM GT periode tahun 2016/2017 program Kemendikti dan Riset. Dan atas prestasi ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen pembimbing yang turut membantu dan memberi masukan hingga proposal PKM ini masuk dalam seleksi. Ucapan terimaksih ini disampaikan pula kepada Pimpinan khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik dan telah membuka peluang penelitian dan turut membantu kelancaran proses pengajuan proposal hingga pelaksanaan kegiatan. 130