Jurnal Serina Sosial Humaniora Vol. 1, No. 3, Oktober 2023: hlm 30-34 ISSN-L 2987-1506 (Versi Elektronik) KAJIAN HUKUM PENCURIAN BARANG BERHARGA MENURUT PASAL 363 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 57 K/PID/2023) Jeane Neltje Saly1, Gracia Suha Ma'rifa2, Sarazatin Ananda Muslih3, Wincent Hungstan Angkasa4, Rainer Christian5 & Kelvin Salim6 1Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: jeanes@fh.untar.ac.id 2Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: 3Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: 4Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: 5Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: 6Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: ABSTRACT This legal study explores Article 363 of the Criminal Code (KUHP) which regulates the criminal act of theft of valuables in Indonesia. This study details the main elements of the article, including action elements, subjective elements, and risk of punishment. The study also highlights several decisions 57 K/PID/2023 is a case study that examines the application of Article 363 of the Criminal Code in a practical context. Sentence analysis describes how a court evaluates evidence, measures a defendant's guilt, and imposes a sentence based on the applicable law. The results of this research can provide further insight into how Article 363 of the Criminal Code is applied in legal practice in Indonesia, as well as the role of this law in protecting justice and maintaining public security against criminal acts of theft of valuables. This study also examines various aspects related to the theft of valuables, such as subjective factors, the threat of sanctions imposed, as well as the economic and social impacts associated with this type of theft. The results of this research can provide a better understanding of how the law addresses theft of valuable property, prevention efforts, and the role of the justice system in handling these types of cases. By understanding this issue more comprehensively, we can work to reduce the theft of valuables and maintain public safety. Keywords: Theft, chapter, criminal act ABSTRAK Kajian hukum ini mendalami Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian barang berharga di Indonesia. Kajian ini merinci unsur pokok pasal, meliputi unsur tindakan, unsur subyektif, dan risiko hukuman.Studi ini juga menyoroti sejumlah keputusan 57 K/PID/2023 merupakan studi kasus yang mengkaji penerapan Pasal 363 KUHP dalam konteks praktis. Analisis kalimat menggambarkan bagaimana pengadilan mengevaluasi bukti, mengukur kesalahan terdakwa, dan menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih jauh mengenai bagaimana Pasal 363 KUHP diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia, serta peran undang-undang tersebut dalam melindungi keadilan dan menjaga keamanan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian benda berharga. Kajian ini juga mengkaji berbagai aspek terkait pencurian barang berharga, seperti faktor subyektif, ancaman sanksi yang dikenakan, serta dampak ekonomi dan sosial yang terkait dengan pencurian jenis ini. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang menangani pencurian harta benda berharga, upaya pencegahan, dan peran sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Dengan memahami masalah ini secara lebih komprehensif, kita dapat berupaya mengurangi pencurian yang berharga dan menjaga keselamatan publik. Kata Kunci: Pencurian, pasal, tindak pidana 1. PENDAHULUAN 30
Kajian Hukum Pencurian Barang Berharga Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 57/K/PID/2023) Pencurian barang berharga bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 2023 KUHP. Pertimbangan dibentuknya UU Nomor 1 tahun 2023 adalah Pemodernan Hukum, Menyesuaikan KUHP dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Perlindungan Hak Asasi Manusia, menegaskan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik dalam hukum pidana. Keselarasan Internasional, Menyesuaikan dengan standar Internasional dalam penegakan hukum. Efektivitas Penegakan Hukum, Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan proses peradilan. Keselarasan dengan Hukum Nasional, Menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. Wetboek van Strafrecht atau KUHP digantikan oleh undang-undang ini seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1946. Berkaitan dengan ketentuan hukum pidana yang telah berkali-kali direvisi, substitusi merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan peraturan perundang- undangan nasional. Upaya tersebut dilakukan secara seimbang, terpadu dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, tergantung pada kebutuhan pembangunan dan tingkat kesadaran hukum serta kesadaran masyarakat terhadap mesin pembangunan. Selanjutnya pembaharuan Undang-undang ini mengarah pada satu misi yang mengandung makna "dekolonisasi" KUHP dalam bentuk "regulatory recycling" yang memuat cakupan yang luas dalam sejarah nasional. Setelah ditelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia bahwa KUHP Indonesia, berawal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-indie. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat saat ini, rasa keamanan dan kenyamanan belum dirasakan secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kasus pencurian barang berharga di kabupaten Pesawaran, yang selanjutnya akan dibahas pada artikel di bawah ini. Rumusan masalah dari penelitian di atas adalah: (a) faktor apa yang dapat memicu tindakan pidana pencurian?; (b) bagaimana cara mencegah terjadinya pencurian?; dan (c) bagaimana cara penanggulangan tindakan pidana pencurian?. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah: (a) mengetahui faktor faktor yang dapat memicu timbulnya tindak pidana pencurian; (b) mengetahui cara cara pencegahan terkait tindak pidana pencurian; dan (c) mengetahui tindak Tindakan dari pemerintah dalam menindak kaus kasus pencurian. 2. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Disebut juga penelitian Hukum Kepustakaan dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Tujuan penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan Kajian Hukum Pencurian Barang Berharga Menurut Pasal 363 KUHP. Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Pendekatan ini digunakan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Hukum Pencurian Barang Berharga Menurut Pasal 363 KUHP. Beberapa data yang digunakan dalam ini juga menggunakan data sekunder. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam Putusan Peradilan nomor 57 K/PID/2023 terdapat kasus pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam kitab menjelaskan bahwa penegak hukum yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3,4,5 yaitu: (3) Pencurian yang dilakukan malam hari dan tidak diketahui oleh siapapun. (4) Pencurian yang dilakukan lebih dari 1 orang atau kelompok. (5)Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memahat, memanjat atau memakai kunci duplikat. Neltje et al. 31
Jurnal Serina Sosial Humaniora Vol. 1, No. 3, Oktober 2023: hlm 30-34 ISSN-L 2987-1506 (Versi Elektronik) Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penulis berupaya untuk mengkaji kasus pada Putusan Peradilan nomor 57 K/Pid/2023, berupa kronologi kasus sebagai berikut: Terdakwa 1 bernama Hermansyah bin Zaenal H.S bersama dengan Terdakwa 2 bernama Uzayri alias Ismail bin Hasbuna bahwa hari Sabtu, 16 April 2022 pukul 22.00 WIB di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopodan saksi Rustiah yang beralamat di Desa Sukajaya Punduh. Terdakwa 1 dan 2 telah mencuri barang milik korban Febri Sumardiyanto bin Sutopo dengan tanpa izin berupa 1 buah laptop Toshiba berwarna hitam L 740 Intel Core i3, tas warna merah berisikan barang berharga berupa 1 laptop berwarna silver Dell E5330, 1 buah flashdisk, 1 buah CD f, 1 kunci sepeda motor. Terdakwa 1 dan 2 melakukan peranan masing- masing untuk mencuri. Peran terdakwa 1 adalah menginfokan lokasi rumah, mengawasi dan menunggu di sepeda motor di tersebut. Peran terdakwa 2 menginfokan isi dalam rumah tersebut berupa sekitar barang-barang berharga, menunggu di lokasi belakang rumah untuk mengawasi sekitar dan mencuri barang-barang yang akan diambil. Pelaku selain terdakwa 1 dan 2 bernama Ahmad Saparudin memasuki rumah dan mengambil barang. Pelaku selain terdakwa 1 dan 2 bernama Aan Gebok merusak genting dan atap kayu dapur rumah serta memasuki rumah dan melakukan tindakan pencurian barang-barang berharga yang ada di rumah sang korban. Pelaku selain terdakwa 1 dan 2 bernama Senen mengawasi dan menunggu di sepeda motor di lokasi tersebut. Perbuatan para terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, menyebabkan rumah korban mengalami banyak kerusakan. Nilai barang korban yang diambil para terdakwa dan pelaku lainnya, senilai Rp.4.500.000,- juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibagi rata oleh masing-masing pelaku senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 buah laptop silver merek Dell yang telah dijual senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang telah habis digunakan oleh terdakwa 1. Bahwa 1 unit sepeda motor yang digunakan terdakwa 2 merek Honds Supra New Fit dengan nomor Polisi BE 4104 RC adalah milik orang tua. Terdakwa bersama saksi yang bernama Ahmad Saparudin, Sdr. Senen dan Sdr. Aan yang telah mencuri barang yang bertujuan untuk menguasai barang yang dicuri dengan merusak fasilitas rumah yang dilakukan malam hari termasuk dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP. Sanksi pidana yang bertujuan untuk mencegah kejahatan yang berulang, memberikanefek jerakepada orang lain dan saluran untuk motif balas dendam. Penerapan sanksi pidana juga bertujuan untuk memberikan peringatan untuk orang lain.Faktor yang dapat memicu tindak pidana pencurian ada 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal biasanya berupa niat awal dan moral, faktor eksternal berupa kebiasaan lingkungan sosial, keadaan ekonomi dan perkembangan global. Untuk mencegah terjadinya pembobolan rumah atau pencurian barang yang berada di dalam rumah adalah perlu diadakan kerjasama antara aparat penegak hukum di daerah tersebut. Upaya untuk menghentikan tindak pidana pencurian tersebut tidak akan bisa, yang dapat kita lakukan dengan cara dikurangi atau dicegah. Perilaku pencurian ini selalu meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Barda Nawawi, yaitu: Upaya pemberantasan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya penjaminan kesejahteraan (social welfare). Perang melawan kejahatan atau yang bisa disebut kebijakan terhadap kejahatan mempunyai terhadap tercapainya kedamaian dalam masyarakat". Kebijakan pencegahan kejahatan mencakup kebijakan penegakan hukum. penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dilakukan dengan "Penal" dan "Non Penal", dua hal tersebut harus dijalankan dengan seimbang. Penal bersifat represif, tindakan penangkapan terhadap pelaku pidana. Sementara non Penal bersifat preventif, upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan pidana. lokasi (empat tujuan utama, yaitu "perlindungan masyarakat 32
Kajian Hukum Pencurian Barang Berharga Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 57/K/PID/2023) Penanggulangan pencurian dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: (a) Menghimbau kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga satu sama lain; (b) Mengadakan sosialisasi antar warga tentang pencegahan terjadinya pencurian; dan (c) Menjalin hubungan yang baik antara warga dan polisi. Politik kriminal termasuk bagian integral dari kebijakan sosial, upaya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perkara ini ada dua hal yang memberatkan, yaitu angka 3 dan angka 5 yang diatur dalam Pasal 363 KUHP atas perbuatan terdakwa dan berdasarkan undang-undang, Pasal 363 ayat (2) KUHP. Angka 1 - angka ke-3, ke-4 dan ke-5 harus dilakukan semua, tetapi bila angka ke-3 dan ke-5 saja dilakukan maka dapat Pasal 363 ayat (2) KUHP dapat diterapkan. Hukum perkara ini dapat dilihat dari perkara Putusan Peradilan No. 67/Pid.B/2015/PN.Llg. Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP mengatur, pelaku pencurian berat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang menurut hakim hanya merupakan pidana yang diperberat. Keadaan manakah yang terpenuhi khususnya angka ke-3 Perbuatan terdakwa. sedangkan menurut analisa penulis, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 (sembilan). Tentu saja hakim dikatakan kurang tegas karena hanya berdasar pada satu alat bukti, yaitu informasi. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Hendri Taufik mencuri 2 (dua) buah telepon genggam dari rumah saksi korban pada malam hari dan masuk ke rumah saksi korban melalui jendela. perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian yang berat, yaitu pencurian itu dilakukan dengan keadaan yang memberatkan dan harus dipidana. 4. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari kajian Hukum Pencurian Barang Berharga Menurut Pasal 363 KUHP dalam studi kasus Putusan Nomor 57 K/PID/2023 dapat merujuk pada temuan dan analisis yang telah dilakukan: Dalam kasus ini, Pasal 363 KUHP telah diterapkan oleh pengadilan untuk menilai tindakan pencurian barang berharga. Penentuan unsur-unsur delik pencurian, seperti perbuatan mengambil barang tanpa hak, niat untuk memiliki, dan tanpa izin pemilik, menjadi dasar dalam penentuan kesalahan terdakwa. Putusan tersebut menggambarkan bagaimana pengadilan menginterpretasikan dan menerapkan hukum pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP. Namun, penting untuk mencatat bahwa kesimpulan ini berkaitan dengan fakta dan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Sebagai bagian dari penelitian hukum, analisis ini juga mengungkapkan adanya perbedaan pendapat dalam interpretasi hukum, yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk revisi atau perbaikan dalam peraturan hukum yang berkaitan dengan pencurian barang berharga. Dengan demikian saran yang dapat diberikan terkait permasalahan ini adalah memberikan sanksi pemberatan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Lebih mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap waspada pada tindakan kriminal dimanapun mereka berada. Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement) Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian tugas ini. Neltje et al. 33
Jurnal Serina Sosial Humaniora Vol. 1, No. 3, Oktober 2023: hlm 30-34 ISSN-L 2987-1506 (Versi Elektronik) REFERENSI Damayanti, N. R. (2022, Januari 3). Kemiskinan: Pengertian, Penyebab, hingga Jenis-jenisnya. ga-jenis-jenisnya/amp KUMHAM. (2023, September 6). Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP. Panrb. m-macam-pasal-pencurian-. Kurniawan, S. D., Sudarmi, S., & Samosir, S. S. (2013). Analisis yuridis putusan hakim dalam tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan (Putusan Nomor: 87/Pid. B/2012/PN. GS. [Skripsi Universitas Jember]. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 363 Tentang Pencurian dengan Pemberatan. Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan tindak pidana pencurian 85-102. Journal pemberatan. PAMPAS: dengan of Criminal Law, 3(1), Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. Jurnal Pahlawan, 2(2), 1-8. Undang Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. 34