PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985, dipandang perlu mengatur lebih tata cara penyelesaian kampanye Pemilihan Umum dengan lanjut Keputusan Presiden; tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3310); 6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1986 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1987; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAMPAYE PEMILIHAN UMUM.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan : a. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985; b. PPI/PPD I/PPD II adalah Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II; c. Organisasi peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut organisasi adalah 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya berturut-turut disebut GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan; d. Penguasa yang berwenang setempat adalah Pejabat Kepolisian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan kampaye Pemilihan Umum, masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk seluruh wilayah Indonesia dan Kepala Kepolisian setempat yaitu Kepala Daerah/Kepala Kepolisian Wilayah untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Kota Besar/Kepala Kepolisian Resort/Kepala Kepolisian Resort Kota untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Kepala Kepolisian Sektor/Kepala Kepolisian Sektor Kota untuk wilayah Kecamatan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut KAPOLRI,KAPOLDA/KAPOLWIL, KAPOLSEK/KAPOLSEKTA; e. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan organisasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II; f. Masa Tenang adalah masa tidak dilakukan kampanye Pemilihan Umum sebelum pemungutan suara; g. Dewan Pimpinan Organisasi adalah pengurus organisasi yaitu Dewan Pimpinan Organisasi di Tingkat Daerah Pusat, Dewan Pimpinan Organisasi di Tingkat Daerah Tingkat I, dan Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut disebut DPP Organisasi, DPD I Organisasi, dan DPD II Organisasi; h. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya. Pasal 2 Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah dilaksanakan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari yang berakhir 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Pasal 3 (1) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilyah Indonesia GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat, yaitu bahwa ketiga organisasi tersebut mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum serta mempunyai kewajiban yang sama untuk menaati peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Dalam kampanye Pemilihan Umum : a. semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; b. seluruh masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum. Pasal 5 (1) Kampanye Pemilihan Umum yang merupakan kegiatan ketiga organisasi, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Organisasi dan/atau anggota organisasi yang bersangkutan; (2) Dewan Pimpinan Organisasi dalam melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban jalannya kampanye. Pasal 6 tiap organisasi yang Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum adalah program berhubungan dengan Pembangunan Nasional dalam rangka pengamalan Pancasila dan pemantapan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 7 (1) Kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan antara lain dalam bentuk : a. rapat umum; b. pawai; c. keramaian umum, pesta umum, dan pertemuan umum; d. penyiaran melalui RRI dan/atau TV-RI; e. penyebaran kepada umum dan/atau penempelan di tempat umum berupa poster, plakat, surat selebatan, slide, film, radio kaset, video kaset, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan, lukisan, dan penggunaan media massa serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan massa serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya; f. segala macam dan bentuk pertunjukan umum.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 - (2) Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional sera memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 8 (1) Kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diberitahukan terlebih dahulu oleh Dewan Pimpinan Organisasi secara tertulis kepada Penguasa yang berwenang setempat, dengan ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan oleh DPP Organisasi, surat tembusan kepada Kepala pemberitahuan ditujukan kepada KAPOLRI, dengan Kepolisian setempat; b. dalam hal kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan oleh DPD I Organisasi, surat pemberitahuan ditujukan kepada KAPOLDA/KAPOLWIL di Propinsi Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian setempat; c. dalam hal kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan oleh DPD II Organisasi, surat pemberitahuan ditujukan kepada atau KAPOLSEKTA; d. dalam hal di suatu wilayah Kecamatan belum ada Kepolisian Sektor/Kepolisian Sektor Kota, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan adalah Penguasa yang berwenang setempat; (2) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tidak ada DPD II Organisasi, surat pemberitahuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh DPD I Organisasi. (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) selamnbat- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kampanye Pemilihan Umum sudah diterima oleh Penguasa yang berwenang setempat. (4) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disebutkan tempat, waktu, bentuk, dan pimpinan/penanggung jawab pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum serta nama pembicara dalam rapat umum atau pertemuan umum; Pasal 9 (1) Dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 8 ayat (1), dalam hal kampanye Pemilihan Umum berbentuk pawai, termasuk arak-arakan, karnaval, gerak jalan, rally, dan lain-lain iring-iringan, baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan, diatur sebagai berikut : a. apabila pawai bergerak dalam satu wilayah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, II Organisasi kepada bersangkutan, yang pemberitahuannya secara dengantembusan kepada KAPOLDA/KAPOLWIL; tertulis dilakukan oleh DPD b. apabila pawai bergerak melalui lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, pemberitahuannya secara tertulis dilakukan oleh DPD I Organisasi yang menyelenggarakan pawai tersebut kepada KAPOLDA/KAPOLWIL dengan tembusan kepada masing-masing (2) Pawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat serta memperhatikan keselamatan peserta, terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaannya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 - Pasal 10 (1) Kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberitahukan terlebih dahulu oleh Dewan Pimpinan Organisasi secara tertulis dengan melampirkan naskah/konsep/contoh dari alat peragaan tersebut kepada Penguasa yang berwenang setempat untuk mendapatkan persetujuan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk penggunaan di seluruh wilayah Indonesia atau meliputi beberapa Propinsi Daerah Tingkat I, pemberitahuan dilakukan oleh DPP Organisasi kepada KAPOLRI; b. untuk penggunaan di Propinsi Daerah Tingkat I atau meliputi beberapa I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat Organisasi kepada KAPOLDA/KAPOLWIL di Propinsi Daerah Tingkat I; II, pemberitahuan dilakukan oleh DPD c. untuk penggunaan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, pemberitahuan kepada dilakukan KAPOLRESTA. oleh DPD II Organisasi (2) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tidak ada DPD II Organisasi, surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh DPD I Organisasi. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatanya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kampanye Pemilihan Umum sudah diterima oleh Penguasa yang berwenang setempat. (4) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disebutkan tempat dan waktu penggunaannya. Pasal 11 (1) Penguasa yang berwenang setempat setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, harus sudah memberikan surat keterangan yang menyatakan mengenai penentuan waktu, penggunaan tempat, dan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum kepada Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan dalam waktuselambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kampanye Pemilihan Umum di mulai, dengan tembusan disampaikan kepada : a. PPI apabila surat keterangan diberikan oleh KAPOLRI; b. PPD I apabila surat keterangan diberikan oleh KAPOLDA/KAPOLWIL; c. PPD II apabilasurat keterangan diberikan oleh (2)Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berisi : a. kampanye Pemilihan Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan; b. kampanye Pemilihan Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan dengan atau tanpa perubahan waktu dan/atua tempat, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum; c. alat peragaan kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan yang dapat dipergunakan atau yang tidak dapat dipergunakan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - (3) Alat peragaan kampanye Pemilihan Umum yang tidak dapat dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah alat peragaan yang dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 25. Pasal 12 Surat keterangan yang berisi perubahan tempat, dan/atau waktu serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan, yaitu: a. apabila kampanye Pemilihan Umum akan dilaksanakan bersamaan tempat dan/atau waktunya dengan kampanye Pemilihan Umum yang akan diadakan oleh organisasi lain yang telah memberitahukan terlebih dahulu; b. apabila kampanye Pemilihan Umum akan dilaksanakan dalam gedung atau di tempat terbuka yang bersamaan waktunya dengan kampanye Pemilihan Umum yang akan diadakan oleh organisasi lain, yang : 1) jarak antara masing-masing gedung tempat kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan adalah kurang dari 2.000 (dua ribu) meter; 2) jarak antara masing-masing tempat terbuka yang digunakan dalam kampanye Pemilihan Umum adalah kurang dari 5.000 (lima ribu) meter. c. apabila pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum itu diduga akan mengganggu dan/atau dapat diduga akan menimbulkan gangguan keamanan dan/atau ketertiban umum. Pasal 13 (1) Kepala Wilayah Pemerintahan serendah-rendahnya Camat/Kepala Wilayah Kecamatan dalam wilkayah kerjanya masing-masing dapat menetapkan tempat umum yang disediakan Pemerintah bagai pemasangan dan/atau pemancangan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e serta mengatur mengenai tata cara pemasangan dan atau/pemancangan oleh organisasi yang bersangkutan. (2) Pemasangan dan/atauu pemancangan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud alam ayat (1) pada bangunan, halaman, dan/atau pekarangan milik perorangan/badan harus seizin dari pemilik atau penghuni bangunan, halaman, dan/atau pekarangan yang bersangkutan. Pasal 14 (1) DPP Organisasi dalam melakukan kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diberi kesempatan menggunakan siaran RRI dan TV-RI, dengan ketentuan sebagai berikut : a.kampanye Pemilihan Umum melalui siaran radio hanya dilakukan oleh RRI secara sentral yaitu disiarkan oleh RRI stasiun Nasional Jakarta dan direlay oleh seluruh Stasiun RRI di seluruh Indonesia dan radio bukan RRI; b.kampanye Pemilihan Umum melalui siaran televisi hanya dilakukan oleh TV-RI secara sentral yaitu disiarkan secara nasional oleh TV-RI Jakarta dan direlay oleh seluruh Stasiun TV-RI di seluruh Indonesia. (2) DPP Organisasi yang akan menggunakan kesempatan mengadakan kampanye PemilihanUmum melalui siaran RRI/TV-RI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada PPI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7 - (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaika n pula kepada Menteri Penerangan Republik Indonesia untuk pengaturanlebih lanjut. Pasal 15 (1) Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran RRI/TV-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa pidato rdio/televisi dengan menggunakannaskah yang disiapkan oleh DPP Organisasi yang bersangkutan. (2) Naskah pidato sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaika n oleh DPP Organisasi kepada PPI selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sebelum waktu penyiaran. (3) Naskah pidato sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diteliti oleh Panitia Peneliti Naskah Kampanye Pemilihan Umum terdiri dari unsur LPU/PPI, Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, POLRI, dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu, dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam negeri/Ketua LPU. (4) Naskah pidato yang telah diteliti oleh Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus sudah diserahkan keapda DPP Organisasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum waktu penyiaran. Pasal 16 Kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 waktu pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a. untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c kegiatannya dimulai pukul 09.00 dan berakhir selambat- lambatnya pukul 18.00 waktu setempat; b. untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e dan huruf f, kecuali untuk media massa cetak khususnya surat kabar harian, kegiatannya dimulai pukul 06.00 dan berakhir selambat-lambatnya pukul 22.00 waktu setempat. BAB III ANGGOTA BADAN UMUM, PEGAWAI NEGERI SIPIL,DAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKANKAMPANYE PEMILIHAN UMUM Pasal 17 (1) Anggota Badan Penyelenggaraan/Pelaksana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah dari unsur GOLKAR/PDI/Partai Persatuan yang melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemelihan Umum yang bersangkutan. (2) Anggota Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum dalam melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasan, dan/atau fasilitas yang ada padanya sebagai anggota Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum. Pasal 18 (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pengurus/anggota organisasi yang tidak dicalonkan, dan akan melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum, Wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8 - (2) Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan kegiatan kampanye Pemilihan Umumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan/atau fasilitas yang ada padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (3)Pelaksanaan mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawai Negara. Pasal 19 (1) Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu : a. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; b. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;; c. Anggota Dewan Pertimbangan Agung; d. Menteri; yang akan melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum harus memperoleh izin cuti terlebih dahulu dari Presiden. (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu : a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; b. Gubernur kepala Daerah Tingkat I; c. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; d. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; e. Wakil Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; f. Pejabat lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang akan melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum harus memperoleh izin cuti terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan/atau fasilitas yang ada padanya seabgai Pejabat Negara. BAB IV LARANGAN DAN PELANGGARAN DALAMKAMPANYE PEMILIHAN UMUM Pasal 20 Dalam kampanye Pemilihan Umum selain petugas keamanan, semua pihak yang hadir dan yang melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum, dilarang membawa segala macam bentuk senjata, alat/bahan peledak, dan/atau benda yang dapat diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan/atau ketertiban umum. Pasal 21 (1) Dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan mempergunakan gedung pemerintah, tempat ibadah, dan/atau halamannya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - (2) Khusus gedung pemerintah yang lazim dipakai untuk kegiatan/p ertemuan umum dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan umum setelah memperoleh izin dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Pasal 22 Mereka yang tidak diberi hak memilih hak memilih dan dipilih, dan mereka yang hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilarang.: a.ikut aktif dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum; b.diperkenalkan atau diperlihatkan kepada umum dalam kampanye Pemilhan Umum. Pasal 23 Dalam melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum, larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berlaku juga terhadap mereka yang terlibat G 30 S/PKI yang telah dipertimbangkan dapat menggunakan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum oleh Pemerintah. Pasal 24 Dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum semua pihak tidak boleh mempermasalahan eksistensi, menyelewengkan, memutarbalikan arti dan isi, dan/atau merongrong Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta tidak boleh membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang memfitnah, menghina, atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, golongan, organisasi, negara asing, atau perorangan serta perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika/tata krama menurut Pancasila. (2) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum Organisasi dilarang menyalahgunakan tanda gambarnya sedemikian rupa, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tekanan batin para pemilih dalam memberikan suaranya. (3) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum organisasi dilarang untuk mengadakan segala kegiatan berupa tindakan, ucapan, tulisan, gambar, dan lukisan yang dapat memberikan kesan kepada orang banyak bahwa kegiatan tersebut dapat dirasakan mengandung maksud : a. sebagai usaha : 1) menghina Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, dan Kitab Suci masing-masing agama; 2) menjelekkan atau menghina agaman dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 3) anti agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 4) mengaburkan dan memberikan kebebasan menjalankandan menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; ketidakpastian jaminan akan b. melakukan intimidasi, tekanan, atau ancaman dari satu pihak terhadap pihak lain; c. yang dapat berakibat merusak dan mengganggu presatuan dan kesatuan nasional; d. yang dapat menimbulkan perasaan kesukuan/kedaerahan yang berlebih-lebihan atau anti kesukuan, serta rasialisme;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10 - e. memberikan penilaian negatif terhadap dan/atau menjelekkan : 1) organisasi atau negara asing; 2) organisasi dengan memperbandingan antara organisasi peserta Pemilihan Umum dan/atau antar organisasi lain; 3) panji-panji, bendera, vandel, dan tanda gambar dari suatu f. mengadakan suatu penilaian dan/atau memperkecil serta meremehkan kebijaksanaan Pemerintah, pejabat sipil maupun ABRI, dan diri peroangan dari pejabat dimaksud. Pasal 26 Kegiatn kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk pemasangan dan/atau pemancangan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dapat menggangu keamanan dan/atau ketertiban lingkungan setempat, dapat dilarang atau diberhentikan pelaksanaannya oleh Penguasa yang berwenang setempat. Pasal 27 Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dapat berakibat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum oleh Penguasa yang berwenang setempat. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 (1) Jangka waktu selama 5 (lima) hari antara hari dan tanggal berakhirnya masa kampanye Pemilihan Umum dengan tanggal pelaksanaan pemungutan suara adalah masa tenang. (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pada hari dan tanggal pemungutan suara dilarang melaksanakan pemungutan suara adalah masa tenang. (3) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) semua alat peragaan kampanye Pemilihan Umum harus dihapus/dihilangkan oleh masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk tiap Tempat Pemungutan Suara dengan dibantu oleh petugas keamanan yang bersangkutan terutama alat peragaan yang berada dalam radius 200 (dua) ratus meter di sekitar Tempat Pemungutan suara yang bersangkutan. Pasal 29 Bagi warga negara Republik Indonesia di luar negeri tidak diadakan kampanye Pemilihan Umum. Pasal 30 Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Momor 49 Tahun 1985 tentang Pengumuman, Pemasangan, Pemuatan, dan Penyebaran Nama dan Tanda Gambar Organisasi serta Nomornya Yang Digunakan Dalam Pemilihan umum Sebelum Masa Kampanye, tidak termasuk kegiatan kampanye Pemilihan Umum yang diatur dalam Keputusan Presiden ini.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11 - Pasal 31 Pelaksanaan mengenai penyampaian surat pemberitahuan dan pemberian suara keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur lebih lanjut oleh KAPOLRI. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan mengenai Masa Tenang dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 33 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO