BAB III I. Bentuk Pertanggungjawaban Pihak-Pihak Yang Berkonflik Menurut Hukum Internasional a. Kronologis Kasus Kasus yang terjadi dalam perang Rusia dan Ukraina adalah penggunaan Senjata Kimia Rusia di Ukraina yaitu: Rusia diduga telah menggunakan zat yang tidak diketahui di Mariupol dan orang- orang menderita gagal napas. Inggris mulai memverifikasi laporan bahwa Rusia telah menggunakan senjata kimia dalam serangan di kota Mariupol yang terkepung, menurut diplomat terkemuka di London. Senjata kimia adalah jenis amunisi yang disertai racun atau zat kimia yang menyerang sistem tubuh manusia. Ada berbagai kategori senjata kimia, misalnya gas yang mampu membuat sesak nafas seperti fosgen yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan, menyebabkan korban tenggelam dalam sekresi paru-paru mereka.1 Ada kategori paling mematikan dari semuanya, yaitu gas saraf yang mengganggu pesan otak ke otot-otot tubuh. Setetes kecil zat kimia itu bisa berakibat fatal. Kurang dari 0,5 mg gas ini sudah cukup untuk membunuh orang dewasa. Semua yang disebut bahan kimia ini dapat digunakan dalam peperangan dengan peluru artileri, bom, dan misil, hanya saja semua zat kimia dilarang keras oleh Konvensi Senjata Kimia Tahun 1997 yang ditandatangani sebagian besar negara termasuk negara Rusia.2 Pada hari Senin (11/04/2022), Batalion Azov, milisi ultranasionalis di Ukraina, mengklaim sebuah pesawat nirawak Rusia telah menjatuhkan "zat beracun" kepada 1 2 Ibid. hal. 2 46
pasukan dan warga sipil Ukraina di Mariupol. Akibat serangan tersebut dilaporkan bahwa orang-orang mengalami gagal napas dan masalah neurologis. "Tiga orang memiliki tanda- tanda yang jelas akan keracunan oleh senjata kimia, tetapi tanpa konsekuensi bencana," kata pemimpin batalion Andrei Biletsky dalam sebuah pesan video di saluran Telegram miliknyai.3 Berbagai kategori senjata kimia Chocking agents atau senyawa kimia, seperti fosgen, menyerang paru-paru dan sistem pernapasan, akibatnya, korban tenggelam dalam sekresi paru-paru mereka sendiri. Ada juga blister agents atau senyawa kimia, seperti gas mustard, yang membakar kulit dan membutakan mata. Kategori yang paling mematikan dari semuanya adalah nerve agent atau senyawa kimia yang mengganggu penyampaian pesan dari otak ke otot-otot tubuh. Setetes kecil nerve agents bisa berakibat fatal. Kurang dari 0,5 miligram nerve agent VX, misalnya, sudah cukup untuk membunuh orang dewasa.4 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Bagian I Mengenai Cara-cara dan alat-alat peperangan Pasal 35 Ayat (3) yaitu, "Dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat peperangan yang bertujuan, atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan yang hebat, meluas dan berjangka waktu lama terhadap keadaan lingkungan alam."5 Pasal di atas pada dasarnya mereka yang terlibat konflik bertanggungjawab terhadap segala bentuk tindakan 3 Ibid. hal. 2 4 di akses pada 01 Februari 2023 5Protokol Tambahan I Tahun 1977 Bagian I Mengenai Cara-cara dan alat-alat peperangan Pasal 35 Ayat (3) 47
48 maupun penggunaan-penggunaan senjata-senjata yang dilarang di dalam Protokol Tambahan I, sehingga kerusakan alam ataupun korban jiwa yang menjadi akibat dari terjadinya konflik tersebut harus di perhatikan, dan setiap negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Hukum Internasional, karena ketika penggunaan senjata-senjata yang dilarang tidak diberikan sanksi maka akan berdapak buruk baik lingkungan, kerusakan lingkungan tersebut memiliki jangkau waktu, baik panjang ataupun pendek sehingga dalam suatu konflik bersenjata, lingkungan pun harus dapat diperhatikan sebagai dampak dari konflik tersebut. b. Bentuk Pertanggungjawab Pihak-Pihak Yang Berkonflik Menurut Hukum Internasional Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) hak menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lai. 6 Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan, dalam pengertian dan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah 6 H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4(1), 50-58.
keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah di wajibkan kepadanya.7 Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Sementara itu responsibility hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksankan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.8 Tangungjawab (responsibility) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.9 Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.10 7 Andriansyah. (2015). Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). 8 Ridwan H R, Op.cit. hal. 23 9 Didik Endro Purwoleksono (2016), Hukum Pidana (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP). 10 H. Muhammad Syarif Nuh, Op.cit. hal. 67. 49
Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak mental sementara atau akibat yang tidak disadari. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.11 Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang- Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 11 Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hal. 80. 50
Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu: 1) Teori Fautes Personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu. 2) Teori Fautes de Services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.12 Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari: 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. 2) Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. 12 hal 4. Diakses pada 01 Februari 2023 51
3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian. 4) Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga13 Pertanggungjawaban negara merupakan salah satu konsep teori yang paling kompleks dalam hukum internasional. Konsep tanggung jawab negara ini bisa ditelusuri dari gagasan laissez-faire dan" konsep kepemilikan liberal yang mewajibkan negara melindungi warganya termasuk orang asing, perusahaan dan kepentingan bisnisnya". 14 Tanggung jawab negara juga banyak diadopsi menjadi konsep hukum umum. Dalam Black's Law Dictionary, istilah state responsibility dimaknai sebagai: "The state of being answerable for an obligation, and includes judgement, skill, ability and capacity. The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused"15 Dapat terjemahan: Kondisi dimana negara bisa dituntut untuk memenuhi kewajiban, termasuk penilaian, keterampilan, kemampuan dan kapasitas. Kewajiban tersebut juga untuk menjawab suatu tindakan yang dilakukan, dan untuk memperbaiki atau membuat restitusi atas setiap cedera yang mungkin terjadi 13 Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia. Hal, 65-71. 14Mohammed Bedjaoui Ed. International Law: Achievements and Prospects, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991), hlm. 669. 15 Ibid. hal. 670 52
Tanggungjawab negara juga terkait dengan doktrin kedaulatan dan persamaan hak antara negara-negara dunia yang timbul karena terjadi pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk melakukan atautidak melakukan sesuatu baik berdasarkan perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional.16 Tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.Suatu negara harus bertanggung jawab terhadap tindak pelanggaran atau pembiaran yang dipertautkan kepada negara berdasarkan sumber hukum internasional (internationally wrongful act). Oleh karena itu, sebagai prinsip hukum dalam hukum internasional, tanggung jawab negara menurut Pasal 38 ayat (1) statuta ICJ, menjadi salah satu hukum yang berlaku bagi setiap negara. Sebagai subyek hukum internasional, pembebanan negara atas sebuah tanggung jawab perbuatan juga bergantung pada kedaulatan negara yang bersangkutan. Pelanggaran atas batas-batas kewenangan tersebut menyebabkan negara harus bertanggungjawab atas penyalahgunaan kedaulatan. Huala Adolf menyebut "Bahwa kontek hukum internasional terkait tanggung jawab negara bisa dilihat karena negara menyalahgunakan kedaulatan dengan kelalaian atau dengan cara melawan hukum."17 16 Mieke Komar Kanta Atmadja, "Tanggungjawab Negara dan Individu Dalam Hukum Internasional," Makalah Penataran Dosen Hukum Humaniter Internasional untuk Indonesia Bagian Barat, Fakultas Hukum Unsri Palembang, 24-25 Juli 2000, hlm. 3. 17 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi,. (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173. 53
Seperti halnya penggunaan kekerasan oleh negara yang dalam batas-batas tertentu diatur peraturan perundang-undangan masing-masing negara, pertanggungjawaban negara juga tidak akan bisa dituntut jika tindakan negara tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran seperti penolakan suatu negara terhadap masuknya orang asing sebagai prosedur imigrasi. Pertanggungjawaban negara umumnya muncul, disebabkan oleh pelanggaran hukum internasional atau perjanjian internasional seperti pelanggaran kedaulatan wilayah lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara atau warga asing secara semena-mena.Intinya, pertanggungjawaban negara hanya muncul jika negara melakukan sebuah pelanggaran yang diatur dalam ketentuan internasional yang bukan merupakan hak negara itu.18 Dengan demikian, fungsi dan peran negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan, dikontrol dan diawasi melalui mekanisme pertanggungjawaban. Hal tersebut antara lain karena, pertanggungjawaban sebuah kebijakan tidak hanya merupakan bagian dari sirkulasi sebuah sistem tetapi juga bagian dari dinamika manajemen modern dimana pertanggungjawaban diposisikan sebagai bagian penting dari evaluasi sebuah tindakan atau kebijakan yang memunculkan tanggungjawab negara. 18 Ibid. hal. 174 54
Adopsi Majelis Umum PBB terhadap bagian I pada Pasal 2 Draft Artikel ILC mengenai tanggung jawab negara menegaskan "bahwa pertanggungjawaban negara lahir karena negara melakukan perbuatan (act) atau kelalaian (omission) yang melanggar kewajiban hukum internasional sehingga melahirkan kewajiban hukum internasional."19 Pasal ini mengkonfirmasi dua syarat bagi suatu tindakan salah secara internasional, yaitu, bahwa perilaku (baik suatu tindakan atau kelalaian) dilakukan oleh negara; dan merupakan pelanggaran negara atas kewajiban internasional termasuk aturan tentang kapan perilaku harus dianggap sebagai pelanggaran dari kewajiban internasional, serta pertanyaan terkait mengenai titik di mana pelanggaran terjadi, dan perpanjangan waktu pelanggaran. Secara umum, tanggungjawab negara dapat dibagi menjadi "original responsibility, responsibility by endorsement dan vicarious responsibility.Oppenheim mendefinisikan Original resposibility,"20 Sebagai tanggung jawab suatu negara sebagai akibat dari tindakan-tindakan pemerintah atau badan-badan yang lebih rendah atau orang perorangan yang bertindak atas perintah atau dengan wewenang pemerintahnya. Hukum internasional juga mengakui bahwa tindakan individu dapat dikaitkan negara karena adanya dukungan sehingga menyebabkan timbulnya tanggungjawab negara yang mendukungnya (responsibility byendorsement). "Meskipun tindakan orang pribadi, 19 Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), hlm. 227. 20 Sir Robert Jennings, Sir Arthur Watts Ed., Oppenheim's International Law, 9th Edition, (Harlow: Longman, 1992), hlm. 119. 55
bukan merupakan agen dari negara sehingga tidak diterjemahkan ke dalam tindakan negara, namun negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan uji tuntas untuk mencegah kesalahan dan menghukum mereka yang melakukan tindakan pelanggaran di wilayahnya, yang melukai negara-negara lain."21 Ketika sebuah negara, pada kenyataannya, melakukan sebaliknya atau bahkan mengizinkan tindakan individu termasuk mengekspresikan persetujuan resmi dari tindakan-tindakan tersebut, maka negara dianggap telah mendukung mereka. Selain dua lingkup tanggungjawab negara tersebut, juga terdapat Vicarious responsibility, yang dimaknai "sebagai tanggung jawab atas tindakan-tindakan tertentu dari subyek yaitu tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian oleh badan-badan (agent) yang melampaui kewenangannya, atau oleh warganya bahkan oleh orang asing selama mereka berdiam di wilayah negara itu."22 Vicarious responsibility menunjukkan "tanggung jawab atas tindakan yang merugikan negara-negara lain yang dilakukan oleh pejabat sendiri tanpa otorisasi.Karena hal itu, sebuah negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum tindakan merugikan karena tindakan negara yang dianggap melanggar tidak sesuai dengan kewajiban internasional."23Sebuah pelanggaran kewajiban internasional adalah tindakan 21 Ibid. hal. 120 22 Lassa Oppenheim, Ronald Roxburgh, International Law: A Treatise, Volume 1, (Clark, N.J. :The Lawbook Exchange, Ltd., 1920), hal. 245. 23 Davis Brown, "Use of Force against Terrorism After September 11th: State Responsibility, Self- Defense and Other Responses," Cardozo Journal of International and Comparative Law, Vol. 11, New York, Yeshiva University, 2003, hlm. 13. 56
salah secara internasional sehingga negara bertanggung jawab atas cedera yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindakan yang salah tadi. Atas setiap tindakan salah tersebut, vicarious responsibility mewajibkan negara yang mengetahui tindakan yang berpotensi merugikan akan atau telah terjadi, tapi tidak mengambiltindakan untuk mencegahnya, menyebabkan negara wajib membuat reparasi dan menghukum individu tersebut. Menurut hemat penulis melihat ketiga lingkup tanggung jawab negara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pelaku pelanggarannya, tanggung jawab negara bisa muncul karena tindakan/perbuatan tiga pihak yakni perbuatan organ-organ negara; perbuatan orang perorang atau kelompok di negara tersebut; dan perbuatan pemberontak, pengacau atas instruksi. Konsep ini dalam sejalan dengan kasus pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Unsur pertautan (Imputability) yang menjadikan tindakan pejabat negara sebagai bagian dari tanggungjawab negara dalam hukum internasional telah dirumuskan lebih detil dalam konsep pertanggungjawaban HAM negara yakni terkait tindakan langsung (act) dan pembiaran (ommission) oleh pejabat militer maupun sipil sebagai bagian dari tindakan yang dapat dimintai tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM.24 24 Ibid. hal. 13 57
58 Suatu perangkat hukum akan dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakan apabila ada yang melanggarnya. Untuk dapat ditegakan maka didalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu dapat ditegakan. Ketika lingkungan tercemar akibat penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata, tanggung jawab dapat berbeda tergantung pada konteks dan peran yang dimainkan oleh pihak yang terlibat. Beberapa kemungkinan tanggung jawab yang dapat terjadi antara lain: 1. Tanggung jawab pemerintah: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari ancaman senjata kimia dan memastikan bahwa penggunaan senjata kimia dilarang dalam hukum nasional dan internasional. Jika pemerintah gagal memenuhi tanggung jawab ini, maka mereka dapat dikenai sanksi oleh masyarakat internasional. 2. Tanggung jawab militer: Jika senjata kimia digunakan oleh militer dalam konflik bersenjata, maka mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa senjata kimia tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan dan berbahaya bagi masyarakat sipil. Jika militer gagal melaksanakan tanggung jawab ini, maka mereka dapat dikenai tindakan disiplin dan pidana. 3. Tanggung jawab internasional: Masyarakat internasional, melalui badan-badan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa penggunaan senjata kimia dilarang dan bahwa tindakan pencegahan dan perlindungan lingkungan diambil ketika senjata kimia digunakan. Masyarakat internasional juga dapat menuntut tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia.25 Tanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang tercemar akibat penggunaan senjata kimia juga penting. Hal ini dapat meliputi tindakan seperti membersihkan area yang terkontaminasi, memulihkan tanah dan air, serta mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Negara yang melakukan pelanggaran akibat penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini termasuk: 1. Tanggung jawab hukum: Negara yang menggunakan senjata kimia dapat dianggap melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Senjata Kimia dan Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang Internasional. Negara yang melanggar hukum internasional dapat dikenai sanksi oleh masyarakat internasional, termasuk embargo senjata dan pembatasan perdagangan. 2. Tanggung jawab moral: Penggunaan senjata kimia dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, 25Carsten Stahn, Jens Iverson, dan Jennifer S. Easterday, Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying Norms, Principles, and Practices, Oxford University Press, 2017, Hal. 167. 59
negara yang menggunakan senjata kimia memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, memperkuat peraturan internasional untuk mencegah penggunaan senjata kimia, dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa senjata kimia tidak digunakan lagi di masa depan. 3. Tanggung jawab diplomatik: Negara yang menggunakan senjata kimia dapat merusak reputasinya di mata masyarakat internasional. Oleh karena itu, negara tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan tindakannya kepada masyarakat internasional, memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara lain yang terkena dampak, dan mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional.26 Negara yang menggunakan senjata kimia harus membayar kompensasi kepada korban dan melakukan upaya untuk membersihkan dan memulihkan lingkungan yang tercemar. Negara juga dapat dikenakan tuntutan hukum oleh individu, kelompok atau negara yang terkena dampak penggunaan senjata kimia. Penggunaan senjata kimia oleh negara merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Selain melanggar Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention), negara yang menggunakan senjata kimia dan merusak lingkungan juga dapat melanggar berbagai perjanjian internasional terkait lingkungan, hak asasi manusia, dan hukum humaniter internasional. 26 Alexander Gillespie, The Law of Chemical and Biological Weapons: A Study of International Law and Arms Control, Oxford University Press, 2005, hal. 221 60
Sanksi yang dapat diberikan terhadap negara yang menggunakan senjata kimia dan merusak lingkungan dapat bervariasi, tergantung pada konteks politik, kepentingan nasional, dan kerjasama internasional. Beberapa sanksi yang dapat diberikan antara lain: 1. Sanksi ekonomi: Negara-negara atau organisasi internasional dapat memberikan sanksi ekonomi seperti embargo perdagangan, pembatasan ekspor-impor, atau pembekuan aset. Sanksi ekonomi dapat memberikan tekanan ekonomi dan politik yang signifikan terhadap negara yang melanggar hukum internasional. 2. Tindakan diplomatik: Negara-negara atau organisasi internasional dapat mengambil tindakan diplomatik seperti memanggil duta besar, menarik duta besar, atau memboikot pertemuan internasional. Tindakan diplomatik ini dapat mempengaruhi hubungan politik dan diplomasi antara negara-negara. 3. Tuntutan pidana: Individu atau pejabat negara yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia dan merusak lingkungan dapat diadili di pengadilan nasional atau internasional. Tuntutan pidana dapat membawa konsekuensi hukuman, seperti pidana penjara atau denda. 4. Tindakan militer: Negara-negara atau koalisi internasional dapat mengambil tindakan militer sebagai tanggapan terhadap penggunaan senjata kimia dan merusak lingkungan. Tindakan militer dapat termasuk serangan udara atau invasi militer.27 Penting untuk diingat bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak selalu dijalankan secara konsisten atau efektif oleh negara-negara atau organisasi internasional, terutama jika ada kepentingan politik atau ekonomi yang lebih besar yang terlibat. 27 ekonomi-dan-perdagangan 61