BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang- undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Kebebasan beragama merupakan HAM dan HAM termasuk kepentingan manusia yang paling penting di dalam masyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya. Mengatur agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak 1
mengganggu kebebasan beragama orang lain bukan soal gampang. Di titik ini rambu-rambu hukum harus diperjelas seterang mungkin. Hukum mesti menjadi penengah antara kebebasan satu individu/ kelompok dengan individu/kelompok lain. Jadi kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berrbangsa, sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh karena itu prinsip-prinsip kebebasan yang saat ini semakin kencang dihembuskan, sepatutnya kebebasan itu tetap dalam koridor dan konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Posisi yang demikian ini mengharuskan semua pihak tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip negara hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, sepanjang sejarah keberagaman hidup dan pemikiran manusia dalam beragama, jalan untuk menemukan Tuhan dan agama itu tidak selalu mulus dan sampai pada sasaran yang dituju karena, hampir bisa dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang dari agama yang dianutnya. Akibatnya, selalu ada pihak yang dinyatakan salah, sesat menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum. Akhiri-akhir ini semakin marak munculnya aliran yang salah, sesat menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum seperti kelompok Lia Eden, Ahmadiyah, gerakan Mushadeq, Children of God dan lain-lain. 2
Upaya menggiring umat menuju kepada jurang berbagai paham dan aliran yang menyimpang terus dilakukan dengan gencar oleh para pengusung dan simpatisannya melalui berbagai media. Menurut Presiden Konferensi Dunia Agama-agama untuk Perdamaian (WCRP) itu, kelonggaran yang muncul sejak reformasi bergulir, juga memberi peran pada maraknya kemunculan aliran sesat. Data menyebutkan sejak 2001 hingga 2007, sedikitnya ada 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia, 50 aliran di antaranya tumbuh subur di Jawa Barat. 1. Pada prinsipnya negara tidak bisa campur tangan sepanjang menyangkut kepercayaan, pemikiran atau pemahaman orang perorangan menyangkut suatu keyakinan agama. Tetapi apabila keyakinan atau paham itu nyata-nyata menyimpang dari pokok ajaran agama itu sendiri dengan paramater yang pasti, diajarkan atau disebarkan kepada orang lain sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat serta mengganggu ketenteraman kehidupan beragama, maka negara demi untuk melindungi kepentingan publik bisa bertindak menurut hukum yang berlaku. Kepentingan individu dan sekelompok orang di mana pun tidak bisa mengalahkan kemaslahatan masyarakat dan umat yang lebih luas. Tindakan Hukum oleh Negara terhadap sesuatu keyakinan agama atau aliran agama yang dinyatakan sesat tidaklah berbenturan dengan hukum, Konstitusi ataupun Hak Asasi Manusia. Negara mempunyai hak 1 3
untuk bertindak menurut hukum yang berlaku. Tidak adanya hukum yang cukup tegas tentang aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran agama Itu membuat aparat berwenang kehilangan pegangan. Pemerintah Tidak Perlu Melindungi Hak Hidup Aliran-Aliran Dan Kelompok-Kelompok Keyakinan Beragama Yang Bermasalah Di Tengah Masyarakat. Namun Pemerintah Tidak Boleh Membiarkan Satu Kelompok Menghakimi Kelompok Lain Dengan Kekerasan Dan Anarki. Negara Kita Adalah Negara Hukum Yang Menjunjung Tinggi Kemanusiaan Yang Adil Yang Beradab. Kenyataan mengenai aliran sesat atau aliran yang menyimpang dari ajaran agama disadari sebagai persoalan yang mendasar dan mendesak itu maka diperlukan kajian yang akan membahas berbagai permasalahan- permasalahan tentang tumbuhnya aliran-aliran dalam masyarakat yang menyimpang tersebut. Oleh karenanya BPHN memandang perlu untuk melakukan kajian tentang aliran yang menyimpang dalam konteks negara hukum yang demokrasi. B Identifikasi Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan aliran sesat? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lahirnya aliran atau paham keagamaan yang menyimpang dalam negara hukum? 3. Bagaimana penyelesaian aliran/paham keagamaan menyimpang oleh pemerintah ? yang 4
C. Tujuan dan Kegunaan Pengkajian hukum bertujuan yaitu : 1. Memperoleh pengertian tentang aliran sesat 2. Mengetahui faktor-faktor yang penyebab lahirnya aliran /paham keagamaan yang menyimpang dalam negara hukum 3. Mengetahui penyelesaian aliran/paham keagamaan menyimpang oleh pemerintah Sedangkan kegunaan penyusunan pengkajian ini, di antaranya adalah sebagai salah satu bahan akademik tentang aliran sesat serta untuk mendapatkan pemikiran dari teoritisi dan praktisi berkaitan dengan upaya menginventarisasi permasalahan (issues) untuk dijadikan bahan awal dalam mendukung pembentukan (Peraturan perundang-undangan pusat dan daerah) dan pengembangan hukum. D. Metode Kerja Metode Pengkajian dengan metode deskriptif analisis dengan cara kerja sebagai berikut: Pertama, Diadakan Rapat-rapat Tim yang mendiskusikan rencana kegiatan pengkajian hukum, diawali dengan diskusi pengenalan masalah (issues) yang akan dijadikan prioritas pengkajian hukum, diskusi pengenalan masalah menghasilkan perumusan identifikasi masalah yang siap untuk dilakukan Pengkajian Hukum, kemudian dengan rumusan identifikasi yang 5
masalah dibuat perencanaan (design) pengkajian dalam bentuk proposal yang dibuat oleh ketua Tim dan/atau oleh Sekretaris Tim Pengkajian Kedua, Diadakan rapat Tim yang mendiskusikan proposal yang telah dibuat oleh Tim, setelah proposal disepakati dilakukan pembagian tugas untuk melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang termuat dalam proposal, pembagian tugas dikoordinasikan oleh Ketua Tim dan pembagian tugas disesuaikan dengan kompentensi anggota Tim Pengkajian; Ketiga, Diadakan presentasi (pemaparan) terhadap kertas kerja yang dibuat oleh Ketua dan atau anggota Tim yang telah melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah pengkajian hukum, pemaparan kertas kerja dikoordinasikan oleh Ketua tim, jika masih dibutuhkan pendalaman terhadap hasil pembahasan dapat diundang Nara Sumber untuk mengklarifikasi hasil pembahasan Tim Pengkajian Hukum E. Jadual Kegiatan Pengkajian Sehubungan dengan waktu efektif yang dilakukan dalam kegiatan pengkajian ini, maka tim merencanakan jadual kegiatan tim sebagai berikut: 1. Januari - Maret 2009 : Penyusunan Personalia Tim 2. April - Mei 2009 : Pengumpulan bahan Proposal 3. Mei - Juni 2009 : Penyusunan Proposal 4. Juli - Agust : Pembagian tugas dan pemaparan 5. Sept.- Oktober 2009 : Penyusunan laporan akhir 6
6. November 2009 : Penggandaan dan penyerahan laporan akhir F. Sistematika Laporan Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Tumbuhnya Aliran/Paham Keagamaan yang Menyimpang dalam Konteks Negara Hukum yang Demokratis BAB I: PENDAHULUAN terdiri dari: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode Kerja, Jadual Kegiatan Pengkajian dan Sistematika Laporan Pengkajian serta Personalia Tim Pengkajian BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ALIRAN-ALIRAN SESAT terdiri dari subbab tentang Pengertian tentang Aliran-aliran sesat, Dasar Hukum / Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Beragama,Pendapat para Ahli tentang Aliran Sesat dan Faktor Penyebab Munculnya Aliran Sesat serta Faktor Kecenderungan Mengikuti Aliran Sesat BAB III: ALIRAN-ALIRAN YANG MENYIMPANG DAN PENANGANANNYA terdiri dari subbab Beberapa Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan di Luar Islam Yang Pernah Diperiksa dan/atau Dilarang di Indonesia, Beberapa Aliran atau Faham yang sudah Difatwakan, Penanganan 7
Aliran Sesat oleh MUI, Kasus-Kasus Aliran Yang Menyimpang Dan Penanganannya BAB IV: ANALISIS KOMPREHENSIF BERBAGAI ASPEK, terdiri dari subbab Pendekatan Budaya dalam Pencegahan Aliran Sesat, Aliran Sesat Atau Penodaan Agama Dalam KUHP BAB V: PENUTUP terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi G. Personalia Tim Pengkajian Ketua : Prof. Dr. Utang Ranuwijaya Sekretaris : Widya Oesman, SH, MH Anggota : 1. Ajarotni Nasution, SH, MH 2. Ida Padmanegara, SH, MH 3. Susanto, SH, MH 4. Khunaifi, Alhumami, SH, MH 5. Heri Setiawan, SH, MH 6. Achfadz, SH 7. Erna Tuti 8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALIRAN-ALIRAN SESAT A. Pengertian Aliran Sesat 1. Secara Bahasa Kata "sesat" dalam bahasa Arab berarti dlallun atau dlalalun, dari kata yang berarti sesat, menyimpang, dan rusak. Selain kata "sesat", ada kata yang popular dipakai oleh masyarakat dan semakna dengan kata sesat, yaitu kata "menyimpang" dan kata "sempalan". Kata "menyimpang" berarti menempuh jalan lain atau tidak menurut jalan yang sudah ditentukan, dalam bahasa Inggris disebut "deviate". Kata "sempalan" berarti penggalan atau pecahan (dari induk), yang dalam bahasa Inggris disebut "splinter" (splinter group-Kelompok yang memisahkan diri dari induk organisasi karena perselisihan pendirian). 2. Secara Terminologis Dalam pedoman Identifikasi Aliran Sesat Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan, bahwa aliran sesat adalah aliran atau faham atau pemikiran yang dianut dan diamalkan oleh suatu kelompok masyarakat yang bertentangan dengan akidah dan syari`at Islam, serta dinyatakan oleh MUI menyimpang berdasarkan dalil syar`i. Berdasarkan definisi di atas, ada dua hal pokok, yaitu: pertama, bahwa suatu aliran dinyatakan sesat apabila pemahaman atau 9
perbuatannya bertentangan dengan akidah dan syari`at Islam. Akidah dan Syari`ah dimaksud sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur`an dan Hadis Nabi saw, kedua, sesat atau tidaknya suatu aliran atau faham kelompok masyarakat tertentu harus sudah dinyatakan atau ditetapkan oleh MUI. Artinya, suatu aliran atau faham yang menurut kriteria sudah memenuhi kriteria sesat, tetapi belum dinyatakan oleh MUI melalui fatwanya, maka faham atau aliran tersebut belum bisa dinyatakan sesat. 3. Kata Sesat dalam al-Qur`an dan Hadis a. Dalam al-Qur`an Kata "Sesat" atau dlallun dan berbagai perubahan bentuknya (seperti dlalla, yadlillu, tadlillu, yudlillu, tudlillu, dlalalan, dan dlalalatan) banyak sekali terdapat dalam al-Qur`an. Ditemukan lebih dari 170 ayat yang tersebar pada berbagai surat, seperti pada surat al-Baqarah, an-Nisa, al- Ma`idah, Yunus, an-An`am, ar-Rum, an-Nahl, dan al-Ahzab. Dalam al- Qur`an surat an-Nisa` ayat 116, misalnya disebutkan yang bunyinya sebagai berikut: "... waman yusyrik billah faqad dlalla dlalalan ba`ida" (Barangsiapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya). Pada ayat lain surat Yunus ayat 108 disebutkan sebagai berikut: "Qul yaayyuhannas qad ja`akum al-haqq mirrabbikum. Famanihtada fainnama yahtadi linafsihi waman dlalla fainnama yadlillu `alaiha" (Katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran al-Qur`an dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya 10
petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri). Dari dua ayat di atas terdapat kata "dlalla" atau sesat, yang pada surat Yunus ayat 108 dinyatakan berlawanan dengan kata hudan atau hidayah/petunjuk. Ini artinya, yang sesat itu berarti yang menyalahi petunjuk, atau yang tidak menjalankan isi kandungan al-Qur`an dengan benar. b. Dalam Hadis Dalam hadis Nabis saw riwayat al-Hakim disebutkan sebagai berikut: "Taraktu fikum amraini lan tadlillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatarasulih" (Aku tinggalkan dua hal yang tidak akan sesat selamanya jika berpegang kepada keduanya, yaitu al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah). Berdasarkan hadis di atas, orang yang selalu berpegang kepada alQur`an dan hadis Nabi saw selamanya tidak akan sesat, dan orang yang meninggalkannya dipastikan sesat. Jadi ukuran sesat dan tidaknya seseorang adalah dilihat dari dimensi komitmen orang itu untuk berpegang atau tidaknya orang itu kepada kedua sumber ajaran Islam itu, yakni al-Qur`an dan hadis Nabi saw. 4. Pengertian Aliran Sesat dalam Perundang-undangan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 yang menyatakan; Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang itu; menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama 11
B. 1. 2. 3. 4. (1) (2) penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Dasar Hukum / Ketentuan Perundang-undangan tentang Beragama Pasal 29 UUD 1945 (1). Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 28 E UUD 1945 (1) (2) (3) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Pasal 28 J UUD 1945 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatsan yang ditetapkan dengan Undang Undang dengan mekasud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai 12
5. (1) (2) . 6. 7. 8. 9. (1) agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 55 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali". Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang Undang , semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sertra kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pasal 18 International Covenant on Civiand Political Rights yang di Indonesia diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005 ayat (1) dan (2): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan tertutup, untuk orang menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. lain, dan baik di tempat umum atau 13
(2) sehingga mengganggu Tidak kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannnya sesuai dengan pilihannya. seorangpun boleh dipaksa 10. Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya, atau kedudukannya menurut hukum tata negara 11. UU No. 1 /PNPS/1965 yo UU No. 4 Tahun 1969. Pasal 1 UU No 1 PNPS 1965 menyatakan : Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. C. Pendapat Para Ahli Tentang Aliran Sesat. Keberadaan aliran adalah fenomena setiap agama, artinya setiap agama di dunia pasti selalu berurusan dengan lahirnya gerakan-gerakan yang menyimpang dari ajaran agama yang asli. Perbedaan pemahaman yang berujung pada perbedaan keimanan dari agama induknya menjadi alasan munculnya gerakan aliran dalam agama tersebut. Secara global, 14
kemunculan aliran-aliran baru di dalam agama banyak terjadi sejak lama2. Tidak hanya terjadi di agama Islam3, di agama Kristen dan katolik juga pernah dikenal adanya aliran sesat yang dianggap berseberangan dan tidak sehaluan dengan ajaran yang diyakini oleh kelompok mayoritas yang hidup di masyarakat4. Dalam prespektif psikologi, keberadaan aliran yang dianggap sesat tersebut mengambarkan adanya anomali dan juga kemungkinan adanya deviasi sosial yang diwujudkan dengan adanya ada komunitas yang abnormal, baik dalam bentuk abnormalitas demografis, atau abnormalitas sosial, maupun abnormalitas psikologis. Sedangkan bentuk deviasi dapat bersifat individual, situasional dan sistemik5. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah dalam kondisi apakah sesuatu tersebut dianggap abnormal dan/atau telah terjadi deviasi sosial? Dan siapakah yang berhak menyatakan hal tersebut. Pertanyaan ini perlu dijawab terlebih dahulu, mengingat "anggapan" kesesatan tersebut sangat tergantung pada kepentingan kelompok dan sudut pandang atau prespektif yang dipakai. 2 Dalam sejarah Islam, gerakan kelopok keagamaan dimulai sejak khalifah utsman bin Affan dan Ali bin Abi Tahlib. Sedangkan dalam sejarah keislaman di Indonesia pernah dikenal adanya Syekh Siti Jenar dengan konsep ManunggalingKawulo Gusti atau Wahdatul Wujud, (sekitar awal abad ke-13 3 Menurut MUI, paling terdapat 9 (Sembilan) aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan, antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa, dan Lia Eden. Belum lagi aliran-aliran yang ada di tingkat lokal/daerah. Dengan demikian tersebut bisa bertambah. hg/ nasional/2007/ 11/02/ brk,20071102-110679,id.html, diakses 24 Juli 2009. jumlah 4 Aliran-aliran tersebut antara lain aliran Gnostisisme. Manicheisme, Cather, Albigens, Bogomil, Priscilanisme, Arianisme, Nestorianisme. Kita masih ingat tragedi David Koresh, suatu kelompok Kristen dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang diserang oleh FBI di Waco, Texas 19 April 1993. Di Indonesia juga dikenal kasus kegiatan Pendeta Mangapin Sibuea dan para pengikut sekte "kiamat" di Baleendah 5 Kartono, Patologi Sosial, 2004:16, dalam yahdillah, Aliran Sesat Dalam Perspektif Psikologi, , diakses 24 Juni 2009 15
Dalam konteks agama Islam, keberadaan aliran-aliran tersebut merupakan bentuk perwujudan dari pernyataan yang bersifat futuristik dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 (tujuh puluh tiga) golongan6. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta banyaknya aliran keagamaan yang ada saat ini, penyebab munculnya golongan-golongan tersebut harus disikapi dan dicermati apakah golongan-golongan yang muncul tersebut ada diakibatkan karena "kesalahan" ataukah karena "kesesatan". Yang dimaksud "kesalahan" dalam hal ini adalah kekeliruan pemahaman dan pratik yang terkait dengan perkara syariah yang konsekuensinya hanya maksiat. Sedangkan yang dimaksud "kesesatan" adalah kekeliruan pemahaman yang terkait dengan perkara aqidah atau syariah tetapi diyakini kebenarannya yang konsekuensinya adalah kekufuran7. Menurut Paul Hidayat, pengaruh masuknya/munculnya aliran sesat dalam agama Kristen disebabkan karena aliran sesat tersebut masuk karena pengaruh atau budaya setempat dan karena kekosongan atau kekurangan tertentu dalam gereja asalnya. Misalnya apabila gereja lalai mengkotbahkan soal ekskatologis (kebangkitan), maka kekosongan ini akan menjadi peluang munculnya 6 Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 72 millah (agama), sementara umatku berpecah menjadi 73 millah (agama). Semuanya di dalam neraka, kecuali satu millah." Shahabat bertanya, "Millah apa itu?" Beliau menjawab, "Yang aku berada di atasnya dan juga para shahabatku." (HR At-Tirimizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim). 7 Bab II angka 4 Pedoman Identifikasi Aliran Sesat Majelis Ulama Indonesia tanggal 6 Nopember 2007. 16
khotbah dan ajaran yang ekstrim mengenai akhir jaman dan dapat berujung pada aliran sesat8. Terdapat beberapa pendapat terkait dengan keberadaan aliran atau kelompok dalam agama. Dalam setiap agama terdapat 2 (dua) corak kelompok aliran yang biasanya muncul, yaitu: 1) kelompok yang lahir didasarkan atas kekecewaan mereka terhadap ajaran agama yang dianggap telah banyak yang menyimpang dari ajaran aslinya, sehingga mereka membuat gerakan untuk memurnikan atau mengembalikan ajaran agama seperti semula (seperti ajaran awalnya). Mereka berusaha untuk memahami ajaran agama sebagaimana para generasi pertama agama tersebut. Pemahaman ini membuat mereka menggali kembali tradisi lama dan mewujudkannya dalam kehidupan. Biasanya kelompok ini tidak dianggap sesat, oleh kebanyakan orang mereka hanya disebut radikal, fundamentalis, puritan,dll. Akan tetapi dalam beberapa kasus kelompok ini tidak jarang membenarkan tindakan kekerasan untuk memurnikan ajaran agama yang dianggap menyimpang. 2) Kelompok yang lahir dikarenakan atas ketidakpuasan mereka terhadap ajaran agama yang telah ada. Agama yang ada dianggap tidak lengkap dan perlu diperbaharui sehingga mereka perlu membuat ajaran baru, perlu memiliki Nabi baru, membuat kitab suci yang baru dengan praktek-praktek ritual baru yang berbeda dari 8 Rieke Pernama sari, Lindungi anak dari Pengaruh Sesat, ArtikelFeatures.php?artikelID=323, diakses 2 Agustus 2009 17
agama aslinya. Corak kelompok yang kedua inilah yang banyak dianggap sesat oleh pemegang otoritas sebuah agama9. Pendapat lain menyatakan bahwa paling tidak terdapat 2 (dua) model sikap kelompok aliran agama, terkait dengan cara merespon masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, yaitu10: 1) kelompok yang resisten terhadap modernisme. 2) Model ini melahirkan gerakan-gerakan keagamaan yang revivalis, fundamentalis, islamisme, dan Islam adat (customary Islam) dan 3) kelompok yang merespon secara akomodatif-interpretatif. Cara respon kelompok ini akan menghasilkan pola dan model gerakan- gerakan keagamaan liberal dengan mengedepankan isu-isu demokrasi, liberalisme, pluralisme, dan jender. Terkait dengan pandangan-pandangan tersebut, menurut Hafidhuddin terdapat 2 (dua) kelompok dalam Islam, yaitu: 1. aliran sesat yang berupa gerakan bersifat pemikiran. Aliran ini didominasi oleh berbagai pemikiran yang mencoba untuk mendekonstruksi ajaran Islam yang sudah bersifat final, termasuk mengkritisi segala hal yang telah menjadi prinsip pokok dalam ajaran Islam 9 Mahbub Hidayat, Aliran Sesat : Sebuah Otokritik Atas Sistem Dakwah, 10 Dede Syarif, (Organisasi) Sesat, Agama, diakses tanggal 24 Juli 2009 Aliran Kritik Bagi 18
2. aliran sesat yang tidak hanya berhenti pada tataran pemikiran, namun telah berhimpun dalam sebuah organisasi yang lebih sistematis, yang memiliki jaringan dan struktur yang jelas, dan memiliki mekanisme rekrutmen anggota yang tertata dengan baik. Sering kali kelompok yang kedua ini membentuk sebuah komunitas tersendiri yang bersifat sangat eksklusif dan terpisah dari komunitas umat Islam yang lain dan membuat aturan-aturan dan doktrin ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya11. Sedangkan dalam ajaran Kristen, keberadaan kelompok-kelompok sesat di dalam gereja dikarenakan, antara lain: 1. Sebagai reaksi terhadap gereja resmi (aliran utama). Para pencetus dan penganut ajaran-ajaran yang kemudian orang Kristen sebut sesat, umumnya diawali dengan kekecewaan terhadap gereja-gereja resmi (gereja arus utama) yang semakin melembaga, semakin baku dan kaku, yang biasanya diikuti dengan ajarannya yang cenderung menekankan intelektualitas. Para penganut aliran ini ingin kembali pada kehangatan persaudaraan, pengalaman rohani, dan persekutuan langsung dengan Allah, kesederhanaan pemahaman atas Alkitab, serta penerapan ajaran Alkitab yang langsung aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penekanan terhadap doktrin tertentu. Alkitab sangat kaya dengan berbagai ajaran untuk pedoman iman dan kehidupan ini. Para penganut 11 Hafidhuddin, diakses 1 Agustus 2009 Didin Melindungi Kehormatan Agama, 19
ajaran sesat biasanya memberi tekanan khusus pada satu atau dua ajaran Alkitab, lalu diinterpretasikan sedemikian rupa dan ditambah dengan ajaran-ajaran pemimpinnya sehingga menjadi satu doktrin utama dalam aliran itu. 3. Pengaruh ajaran yang tidak Alkitabiah (pola pikir di luar Alkitab/pemahaman Alkitab yang salah). Bersamaan dengan perkembangan ilmu pemikiran (sosial, sains, komunikasi, dll. yang sudah diawali pada abad 17 dan 18) berbagai fenomena pemikiran serta pemahaman saling bersentuhan dan mempengaruhi. Dalam abad ke-20 yang baru lalu ini, misalnya, munculnya gerakan karismatik (dalam konotasi ekses negatifnya) bertemu dengan ajaran kemakmuran dan hidup sukses12. Menurut Emile Durkheim, (organisasi) agama lahir sebagai asal-usul sosial (social origin), bukan merupakan asal-usul supranatural (supernatural origin). Aliran-aliran agama terbentuk secara historis dan sosiologis, karena itu sebuah kelompok agama (religious groups) hanya dapat bertahan sejauh bisa berkomunikasi dengan kebutuhan masyarakat bersangkutan. Proses disfungsi pada lembaga agama serta-merta akan memicu munculnya aliran-aliran keagamaan baru yang lebih menjawab kebutuhan masyarakat13. 12 diakses 4 Agustus 2009 13 Emile Durkheim , The Elementary Forms of Religious Life (1912), dalam Dede Syarif, Aliran Sesat, Kritik Bagi (Organisasi) Agama, ibid. 20
Paling tidak terdapat 4 (empat) tahapan siklus kemunculan dan memudarnya lembaga sosial (dhi. termasuk organisasi/aliran agama), yaitu14: 1. periode pengorganisasian awal, yaitu periode munculnya aliran keagamaan sebagai jawaban terhadap kebutuhan jemaahnya. Pada tahap ini kebutuhan akan lembaga mulai muncul. Oleh karena itu, masyarakat mulai mengorganisasi dirinya dengan memilih pemimpin, membuat aturan, membagi peran, dan fungsi. 2. periode efisiensi di mana lembaga mulai dikenal dan diterima masyarakat karena fungsi-fungsi dan karyanya di tengah masyarakat. 3. periode formalisme yang terjadi ketika berbagai aturan dan ideologi organisasi telah merasuk ke dalam struktur lembaga, dan 4. periode disorganisasi. Gejala ini muncul akibat formalisme. Pada tahap ini lembaga mengalami krisis karena kehilangan fleksibilitas dan menjadi kurang vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahap terakhir ini, organisasi sosial, termasuk organisasi agama sering tersandung pada repetisi (pengulangan) dan nostalgia gerakannya sendiri yang semula merupakan inovasi. Di lapangan, lancar tidaknya keempat siklus tersebut berjalan sangat dipengaruhi oleh figur pimpinan organisasi/aliran tersebut. Dalam konteks aliran sesat, menurut penelitian APA (American Psychiatric Association) yang melakukan penelitian pada sejumlah aliran-aliran spiritual baru (New 14 Dede Syarif, Aliran Sesat, Kritik Bagi (Organisasi) Agama, ibid. 21
Religion Movement/NRM) disebutkan bahwa terdapat unsur-unsur psikopatologi dari para pemimpin-pemimpin dan penganutnya. Dalam penelitian tersebut ditemukan gejala-gejala gangguan kepribadian, seperti halusinasi, delirium, atau waham pada diri pimpinan dan pengikut aliran keagamaan tersebut. Aliran tersebut bermunculan dan diikuti banyak orang, sebagai reaksi atas kehidupan kapitalisme yang menghilangkan kehidupan spiritual. Jadi kebutuhan spiritual yang meningkat di tengah kebebasan ekspresi keyakinan dan adanya hak asasi manusia menyebabkan kemunculan aliran aneh-aneh tidak dapat dicegah di Amerika. Bahkan sampai pada bentuk yang tidak masuk akal, seperti, seks bebas-telanjang masal, hiper-poligami masal, dan bunuh diri masal. Dalam pedoman penggolongan gangguan jiwa DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders),beberapa gangguan kepribadian yang dapat ditemukan diantaranya adalah: a. Waham15 Kebesaran (delusion of grandeur), yaitu keyakinan bahwa dirinya memiliki suatu kelebihan dan kekuatan serta menjadi orang penting. Seperti menjadi Nabi, Rasul, Wali, Malaikat bahkan Tuhan. b. Waham Pengaruh (delusion of influence), adalah keyakinan bahwa kekuatan dari luar sedang mencoba mengendalikan pikiran dan tindakannya. 15 Dalam ilmu kedokteran jiwa, waham atau delusi sering dijumpai pada penderita gangguan mental yang merupakan salah satu dari gejala gangguan isi pikir. Waham atau delusi merupakan keyakinan palsu yang timbul tanpa stimulus luar yang cukup, dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : tidak realistik, tidak logis, menetap, egosentris, diyakini kebenarannya oleh penderita, tidak dapat dikoreksi, dan dihayati oleh penderita sebagai hal yang nyata. 22
c. Waham Tak Berdaya (delusion of passivity), adalah keyakinan bahwa dirinya tidak berdaya dan pasrah terhadap suatu kekuatan dari luar sehingga fisik, pikiran, tindakan dan indra khusus di"bajak" oleh kekuatan dari luar. d. Delusion of perception, adalah pengalaman indrawi yang tak wajar, yang bermakna sangat khas bagi dirinya, biasanya bersifat mistis atau diyakini sebagai mukjizat. e. Halusinasi, yaitu persepsi palsu atau menganggap suatu hal ada dan nyata padahal kenyataannya hal tersebut hanyalah khayalan. Baik bersifat auditorik (suara) maupun visuatorik (penglihatan). Seperti mendengar suara gaib dan suara malaikat, dan f. Mimpi Aneh, salah satu yang seringkali muncul pada penderita waham adalah mimpi. Melalui mimpi mereka melihat sesuatu sebagai realita yang luar biasa16. Senada dengan hal tersebut, menurut Harmoko, fenomena kemunculan aliran-aliran ini yang diikuti dengan keberhasilan merekrut anggota atau pengikutnya disebabkan karena17: 1. kecenderungan untuk mengajak atau menciptakan. Suatu aliran biasanya memilliki seorang pemimpin yang dianggap panutan sejati yang biasanya menjadi magnet bagi orang baru untuk 16 Yahdillah, Aliran Sesat Dalam Perspektif Psikologi, ibid. 17 Agung R. Harmoko, Psikologi Aliran Sesat, mui_in/hikmah.php?id=46, diakses 7 Agustus 2009. 23
tertarik masuk kedalam komunitas tersebut. Dalam psikologi, sang pemimpin baru ini biasanya menampilkan gejala psikiatrik berupa waham kebesaran, ia sebenarnya tengah mengalami disintegrasi kepribadian saat menjadikan dirinya sebagai pemimpin keagamaan. Bagi pengikutnya, pemimpin tersebut diyakini memiliki kharisma sangat tinggi, mampu menyelesaikan berbagai persoalan, mampu membaca situasi seperti paranormal atau lain sebagainya. Waham ini ibarat fenomena salju yang makin hari makin membesar. Pada kasus ini aliran sesat keagamaan, kebetulan waham kebesaran agama diikuti dengan turunnya wahyu, suara- suara malaikat, atau klaim si pemimpin yang mengaku telah diberi kekuatan untuk menolong orang lain, atau lain sebagainya. Dan keyakinan inilah yang kian hari kian menguat dan diminati pengikutnya. Dalam pedoman penggolongan gangguan jiwa fenomena dianggap sebagai gangguan psikiatrik, dengan gejala utamanya waham. Umumnya, para pengidap gangguan ini tidak menampakkan adanya disintegrasi kepribadian atau keanehan dalam aktivitas keseharian. Mereka tampak baik-baik saja, kecuali menyangkut sistem wahamnya yang abnormal. Tak heran jika lingkungannya tidak menganggap mereka sebagai "orang sakit", tetapi justru sebagai orang sakti mandraguna dan dipuja. Biasanya, banyak dari mereka cenderung mengisolasi diri dari lingkungan, dan hidup secara eksklusif dengan kelompoknya. Jika diteliti secara seksama, kasus-kasus munculnya aliran-aliran sesat bukanlah sesuatu ini 24
yang random (bersifat acak), tetapi ada pola sistematis mendasari proses perekrutan pengikut. Pada umumnya,para pengikut aliran ini memiliki rasa kepatuhan yang teramat sangat, bahkan rela mengorbankan jiwa raga maupun keluarga demi kepentingan kelompok atau sosok pemimpin agung yang diidolakannya. Situasi psikologis ini membawa para pengikutnya kepada kondisi ketidakseimbangan psikologis. Mereka pun menjadi pribadi yang sangat patuh tanpa syarat. Artinya, kepatuhannya didasari apa yang dikatakan pemimpinnya. Dan didukung oleh kepribadian yang sugestible, mereka begitu mudah dipengaruhi tanpa mau berupaya menguji kebenaran yang disuguhkan kepadanya. Baginya, kebenaran hakiki adalah yang hanya didasari pendapat pemimpinnya. Apabila pendekatan secara psikologis tersebut dikaitkan dengan kenyataan sosial yang ada, maka dalam konteks masyarakat Indonesia, keberadaan aliran-aliran yang dianggap sesat tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta tingkat kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Terkait dengan hal ini Atho` Mudzhar menyatakan bahwa kemunculan aliran-aliran ini dipicu oleh rasa frustrasi umat akibat kondisi keterpurukan ekonomi, hiruk-pikuk politik, perubahan cepat di bidang sosial-budaya serta agama dan tokoh religi yang lamban bahkan tak mampu menyuguhkan solusi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahendradatta menyatakan bahwa aliran sesat yang kerap muncul terkait erat dengan beragam faktor sosiologis masyarakat, antara lain tingginya angka kemiskinan dan tingkat 25
stress yang berujung pada pencarian jalan pintas untuk mencapai sesuatu. Pada kondisi yang demikian ini muncul adanya harapan harapan eskatologis yaitu pengharapan pada seorang pemimpin yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka akan mencari pemimpin yang dapat dipercaya dan menerima krisis identitas yang mereka alami. Harapan itu muncul,lanjut Azra, umumnya karena mereka belum mempunyai dasar agama yang kuat. Akibatnya, dalam pencarian mereka mengalami apa yang disebut dengan mislending18. Dalam menghadapi kondisi masyarakat yang demikian, pola-pola dakwah aliran sesat tersebut dilakukan dengan cara-cara: pertama, para pendakwah mereka melakukannya dengan sabar, persuasif, dialogis, perorangan atau berkelompok kecil dan dari rumah ke rumah. Dalam hal ini, pendekatan hati sangat penting, karena sumber keterbukaan manusia dimulai dari membuka hati. Kedua, sasaran utama awam agama, kelompok bermasalah, stress, eksekutif yang sibuk dan kaum muda yang energik. Mereka pada umumnya sangat mudah menerima interpretasi secara rasional, tidak suka yang berbelit-belit. Ketiga, karena pola memberi "keringanan", yang mereduksi atau mendiskon kewajiban menjalankan ajaran agama. Aspek-aspek ibadah yang dinilai selama ini memberatkan, dengan mudah diringankan atau diajarkan menjadi tidak wajib Terkait dengan pola-pola yang dipakai oleh kelompok aliran sesat dalam merekrut anggotanya, Din Syamsuddin mengatakan, aliran sesat 18 Azyumardi Azra, wawancara Koran Tempo 11-11-2007 26
dan menyesatkan yang mengaitkan diri dengan ajaran Islam muncul karena dakwah belum dilakukan secara meluas dan menyentuh segenap kaum Muslim. Sebab lain dari kemunculan berbagai aliran sesat juga karena kebebasan yang kebablasan dari alam reformasi sehingga orang dapat membuat berbagai organisasi tertentu19 D. Faktor Penyebab Munculnya Aliran Sesat Banyak faktor penyebab munculnya aliran sesat dalam Islam, antara lain: upaya mengaburkan ajaran Islam, ketidakmampuan memahami agama dengan benar, adanya kepentingan dan motif tertentu, dan untuk mengaburkan ajaran Islam secara sengaja sudah terjadi pada awal Islam, yaitu terpengaruh oleh ajaran kuno (warisan nenek moyang). 1. Upaya Mengaburkan Ajaran Islam Munculnya aliran sesat dengan tujuan untuk mengaburkan ajaran Islam, merupakan faktor utama di antara faktor-faktor lainnya. Dari beberapa hasil kajian, ditemukan adanya data yang menunjukkan, bahwa aliran-aliran sesat secara sengaja menjelaskan faham-fahamnya secara menyimpang dan secara sengaja pula mereka menyebarkannya kepada orang lain. Dalam catatan sejarah, upaya dengan lahirnya hadis-hadis palsu, dan munculnya kaum zindiq di tengah-tengah masyarakat Islam. Lahirnya hadis palsu (hadis Maudlu`) yang jumlahnya cukup banyak dibuat oleh 19 diakses 27 Juli 2009. 27
orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan motif-motif tertentu, sesuai keinginan pembuatnya. Hadirnya kaum zindiq (kaum munafiq) yang masuk Islam bermaksud merusak ajaran Islam dari dalam. Mereka berbaur dengan masyarakat Islam dengan aktifitas menyebar fitnah, menghasut, dan menyebarkan cerita-cerita Israiliyyat, yaitu cerita bohong atau kabar burung yang tidak ada kebenarannya sama sekali yang disampaikan kepada orang lain, yang seolah-olah dari ajaran agama, padahal isinya bertentangan dengan ajaran agama. Upaya mengaburkan ajaran Islam juga datang belakangan dari para orientalis yang menafsirkan dan memahami ajaran Islaam dan sumbernya dengan pendekatan agama yang dianutnya dan dengan logika yang dibangun atas dasar kebebasana berpikir. Dewasa ini muncul beberapa aliran yang memiliki motif seperti ini, misalnya dengan munculnya al-Qiyadah al-Islamiyyah pimpinan Ahmad Mushaddiq, atau beberapa kelompok inkarussunnah yang mengingkari eksistensi sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur`an al- Karim. Al-Qiyadah al-Islamiyyah misalnya, selain pengakuannya sebagai nabi juga mencampuradukan antara ajaran Islam, Kristen dann Yahudi secara sinkretis yang dipandang sebagai ajaran Nabi Ibrahim as. 2. Ketidakmampuan Memahami Ajaran Agama dengan Benar Ada pula aliran-aliran atau faham yang muncul karena kebodohan atau ketidakmampuan para pendiri/pemimpinnya dalam memahami agama. 28
Mereka memahami sumber-sumber ajaran agama (al-Qur`an dan Hadis Nabi saw) menurut logika mereka secara saangat terbatas mengetahui metodologi dan alat yang diperlukan untuk memahami sumber- sumber ajaran tersebut misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh dan pengetahuan bahasa Arab. Contoh, kasus seperti yang dilakukan oleh Yusman Roy, mantan petinju yang tiba-tiba menjadi pimpinan majelis taklim. Dia mengajarkan bacaan shalat dalam dua bahasa, yang dianggapnya lebih membuat khusyu` dan sesuai dengan ajaran agama tentang shalat. 3. Karena Motif dan Kepentingan Tertentu Selain karena kedua faktor di atas, banyak aliran atau faham sesat yang muncul karena motif atau kepentingan tertentu, seperti motif politik, ekonomi, atau status sosial. Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Gulam Ahmad di India misalnya, dalam beberapa sumber disebutkan untuk kepentingan pemerintah kolonial dalam menghadapi masyarakat Islam pada saat itu. Dewasa ini banyak pula gerakan kelompok-kelompok misterius yang mengatasnamakan agama merekrut anggotanya dan mengumpulkan dana secara intensif dengan target-target tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Di Jawa Barat muncul satu kelompok yang dikenal dengan kelompok al-Qur`an Suci atau aliran al-Haq, yang juga aktif mengumpulkan dana dari orang-orang yang masuk menjadi anggotanya. Beberapa tahun lalu sempat heboh dengan munculnya Yamisa (Yayasan Misi Islam Ahli Sunnah) dibawah pimpinan Abdurrahman, yang menjanjikan tanpa 29
adanya dana revolusi sebagai amanat dari Bung Karno. Dia memahami ajaran agama secara salah karena untuk kepentingan organisasi yang dibuatnya. 4. Terpengaruh oleh Ajaran Kuno Ajaran-ajaran kuno sebagai warisan nenek moyang turut memberi saham merebaknya faham-faham yang memadukan antara ajaran agama dengan tradisi-tradisi nenek moyang dan tradfisi lokal, yang berasal dari ajaran animisme, dinamisme, dan politeisme, serta falsafah-falsafah hidup yang dihasilkan nenek moyang, termasuk karya-karya sastra mereka. Aliran atau faham seperti ini ditemukan misalnya pada ajaran-ajaran kejawen, sunda wiwitan, Amanat Keagungan Ilahi (AKI) dan wetu telu. Faham atau aliran yang termasuk ke dalam kategori ini pada umumnya ditemukan pada berbagai daerah di tanah air, yang sudah mengakar pada masyarakat setempat sejalan dengan upaya-upaya pelestarian budaya dan sebagai alat komoditas oleh pihak-pihak tertentu. 5. Karena Gangguan Kejiwaan Ada beberapa faham atau aliran yang berdiri karena pimpinannya menyatakan telah menerima wahyu dari tuhan melalui mimpi, bahkan ada yang berubah-ubah perngakuan dari semula mengalami kegelisahan (stress) dalam menghadapi problem kehidupan dan kemudian, mengaku bermimpi menerima wahyu. Bahkan kemudian menjadi mengaku diangkat sebagai malaikat, seperti pada kasus Ajaran Salamullah Lia Eden. juga 30
Para pendiri aliran ini seperti berkhayal tentang hal-hal yang luar biasa, bahkan tentang hal-hal yang gaib, yang seolah-olah sebuah kenyataan, atau memerankan dirinya persis seperti dalam hayalan meereka. Dalam sejarah para sufi, bahkan ditemukan tokoh sufi menyimpang yang menyatakan dirinya sebagai tuhan, sebagaimana yang diakui oleh Abu Yazid al-Busthami dan al-Hallaj. E. Faktor Kecenderungan Mengikuti Aliran Sesat Kecenderungan masyarakat mengikuti aliran sesat, bisa karena faktor eksternal, bisa karena faktor internal, dan bisa juga karena faktor kedua- duanya secara bersamaan. 1. Faktor Eksternal a. Ajaran yang ditawarkan sangat sederhana, mudah dilakukan difahami oleh masyarakat awam, dan sesuai dengan hawa nafsu. Misalnya ritual keagamaan dengan bernyanyi bersama, bahkan bertelanjang bulat di depan sesama jama`ah. b. Bentuk amalan yang ringan, dengan memberi janji yang menarik, bahkan terkesan luar biasa, dengan dalih amalan itu diterima langsung dari Tuhan. c. Memberi solusi yang instan dan menarik terhadap problem seseorang atau keluarga yang melilit, yang bisa ditempuh dengan jalan pintas. Pengaruh relasi dan pergaulan yang kurang 31
2. selektif dan kurang hati-hati, sebagai akibat dari keterbatasan pengetahuan masyarakat. Faktor Internal Pada diri pengikutnya sendiri terdapat faktor yang memudahkan tokoh aliran sesat atau seseorang untuk mengajak masuk menjadi kelompoknya. Faktor-faktor itu, antara lain: a. Karena kekosongan spiritual atau kekosongan akidah, dan keterbatasan kemampuan dalam memahami agama dengan bebar, sehingga mudah terbawa kepada akidah dan pemahaman yang salah. b. Karena problem pribadi, keluarga, atau sosial yang berakumulasi dan berkepanjangan serta sulit diatasi secara wajar, dengan mengangankan adanya solusi cepat. c. Karena kondisi ekonomi yang buruk dan ingin segera keluar dari persoalan hidup di tengah-tengah gemerlap kehidupan yang serba menarik. 32
BAB III ALIRAN-ALIRAN YANG MENYIMPANG DAN PENANGANANNYA A. Beberapa Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan di Luar Islam Yang Pernah Diperiksa dan/atau Dilarang di Indonesia 1. Aliran atau Sekte Yehova Aliran atau sekte Yehova pernah diperiksa dan dilarang untuk diajarkan di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-129/JA/12/1976 tanggal 7 Desmber 1976. Keputusan Jaksa Agung tersebut dikeluarkan guna menindaklanjuti permintaan Departemen Agama RI berdasarkan Surat Nomor: MA/531/1975 tanggal 29 Nopember 1975. Namun pada masa Jaksa Agung Marzuki Darusman, Keputusan Jaksa Agung tentang pelarangan aliran atau sekte Yehova tersebut dicabut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-255/A/JA/06/2001 tanggal 1 Juni 2001 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-129/JA/12/1976 perihal Pelarangan terhadap Perkumpulan Siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova. Aliran atau sekte Yehova dikenal juga dengan nama Saksi-saksi Yehova atau Siswa-siswa Alkitab. Aliran atau ajaran saksi-saksi Yehova merupakan sempalan dari agama Kristen yang berpusat di Kota Brooklyn, Amerika Serikat. Saat ini aliran Yehova telah tersebar kurang lebih di 299 negara di dunia. Di Negara Philipina dan Italia, aliran Yehova merupakan 33
agama nomor 2 terbesar. Di kedua negara tersebut, jemaah-jemaah sasksi- saksi Yehova bebas untuk melaksanakan ibadah sesuai apa yang mereka yakini. Aliran Yehova, masuk ke Indonesia pada tahun 1931 dan pada tahun 1961 mendirikan perkumpulan yang disebut dengan Siswa Alkitab. Di Indonesia aliran ini telah diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: JA.5/86/1964 tanggal 9 Juli 1964 (Tambahan Berita Negara RI No. 65 Tahun 1964) dan telah diakui hak hidup serta hak untuk melaksa-nakan kegiatannya berdasarkan Surat Keterangan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA/144/1968 tanggal 11 Mei 1968, tanggal 11 Mei 1968. Pokok-Pokok Ajaran Aliran Yehova a. Versi Aliran Yehova20 1) Aliran Saksi Yehova berpedoman kepada Kitab Suci Kristen yaitu Alkitab, yang dalam bahasa Indonesia dicetak dan diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. 2) Aliran Saksi Yehova percaya kepada Allah Yang Maha Esa bahwa Dia-lah sang Pencipta, Sumber Kehidupan dan Yang Maha Kuasa, yang namanya adalah Yehuwa/Yehova. 3) Aliran Saksi Yehova percaya kepada Yesus Kristus tetapi bukan sebagai Tuhan, melainkan hanya sebagai utusan Allah ke dunia. 20 Direktorat Sosial dan Politik Jaksa Agung Muda Intelijen, Siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova, Jakarta, Januari 2001, hal. 1-2. 34
4) Aliran Saksi Yehova tidak merayakan hari natal, karena di dalam Alkitab tidak ada keharusan untuk merayakannya. b. Versi Ditjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama21 1) Doktrin yang dianut aliran Yehova bertentangan dan berbeda dengan ajaran Kristen di Indonesia baik dari dogmatis Theologis, maupun cara-cara pelayanan (pastoral), antara lain: yang diakui di dunia hanyalah 'Kerajaan Allah'; dan tidak mengenal gereja. Hal ini dapat dilihat dari bukunya yang berjudul 'From Paradise Lost to Paradise Regained' dan 'Let God be True'. 2) Implikasi dari pengakuan terhadap 'Kerajaan Allah', maka sikap dan ajarannya bersifat menentang terhadap kekuasaan atau pemerintahan yang ada, antara lain: tidak mengakui adanya tentara atau aparat pemerintah; dan tidak perlu menghormati pimpinan/orang lain, termasuk tidak mau menghormati bendera merah putih. Hal ini dinilai sangat berbahaya bila ajaran tersebut dianut oleh aparat Pemerintah, seperti: PNS, ABRI dan lain-lain, karena dikhawatirkan dapat merusak disiplin yang ada dan dapat membahayakan Negara. Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan Aliran Yehova a) Mendatangi rumah ke rumah, kadang-kadang tidak mengenal waktu dengan membawa dan memberikan buku secara gratis. Bila datang ke rumah-rumah, biasanya mengajak tuan rumah melakukan diskusi 21 Ibid. hal. 2 35
dan seringkali menyudutkan agama yang dianut tuan rumah (baik yang berasal dari umat Krisitiani maupun dari umat agama lain) b) Kegiatan tersebut dirasakan mengganggu masyarakat dan menimbulkan kere-sahan di kalangan umat beragama. Atas kondisi seperti itu, maka di beberapa daerah diantara mereka ada yang diperiksa dan diajukan ke pengadilan dengan dakwaan melanggar Pasal 169 KUHP atau Pasal 156 a KUHP jo. UU Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, antara lain: di Pematang Siantar Sumatera Utara; Bengkulu; Klaten Jawa Tengah; Kalimantan Barat; Sulawesi Utara; Nusa Tenggara Timur; dan Irian Jaya . Pelarangan Terhadap Aliran Yehova a) Aliran Yehova dilarang untuk diajarkan di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-129/JA/12/1976 tanggal 7 Desmber 1976 atas permintaan Departemen Agama RI berdasarkan Surat Nomor: MA/531/1975 tanggal 29 Nopember 1975 yang menginformasi-kan kepada Jaksa Agung tentang ajaran, sikap dan kegiatan-kegiatan menyimpang yang dilakukan penganut aliran Yehova dan sekaligus meminta Kejaksaan membekukan kegiatan Sekte Yehova di seluruh Indonesia. b) Dasar hukum pelarangan tersebut adalah Pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai 36
tugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, serta Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1/PNPS/1965 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan- kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. c) Alasan pelarangan adalah bahwa ajaran-ajaran Siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan adanya sikap/kegiatan bertentangan/menyimpang dari kebijaksanaan dan politik Pemerintah Republik Indonesia. d) Surat Keputusan Jaksa Agung tersebut diperkuat pula dengan Surat Keterangan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA/092/1984 tanggal 9 Maret 1994 yang isinya mencabut Surat Keterangan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA/144/1968 tanggal 11 Mei 1968, tanggal 11 Mei 1968 tentang Pengakuan Hak Hidup Siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova. e) Surat keputusan Jaksa Agung tersebut juga diperkuat oleh Keputusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579.K/Pid/1983 tanggal 24 Desember 1983 atas permohonan Kasasi yang diajukan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi yang isinya memperkuat larangan yang 37
terhadap kegiatan perkumpulan Siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova. Reaksi Terhadap Pelarangan Kegiatan Aliran Yehova 1) Pengikut aliran Siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova di berbagai daerah, seperti: Sumatera Utara, Sulawesi dan Irian Jaya, ramai-ramai mempertanya-kan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-129/JA/12/1976 tanggal 7 Desmber 1976, dengan alasan bahwa keputusan tersebut merupakan pengekangan terhadap kebebasan beragama mengingat aliran Yehova merupakan Umat Kristiani yang diakui secara Internasional. 2) Beberapa kali pengikut aliran ini meminta kepada Kejaksaan agar Surat pelarangan tersebut dicabut demi untuk megakhiri segala kepedihan Jemaat Siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova di Indonesia. Pengikut Siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova menganggap bahwa pelarangan tersebut bertentangan dengan kebebasan beragama dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi pada masa reformasi aliran adat istiadat Tionghoa (Kong Hu Chu) dan aliran Baha'i yang dulu dilarang telah dihidupkan kembali. Kebijakan Kejaksaan Agung a) Setelah reformasi, tuntutan penganut aliran Yehova agar kejaksaan mencabut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-129/JA/12/1976 perihal Pelarangan terhadap Perkumpulan Siswa-siswa Alkitab/Saksi- saksi Yehova tersebut dapat terpenuhi. Jaksa Agung Marzuki 38
Darusman akhirnya mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-255/A/JA/06/2001 tanggal 1 Juni 2001 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-129/JA/12/1976 perihal Pelarangan terhadap Perkumpulan Siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova. b) Dasar pertimbangan pencabutan larangan tersebut adalah: 1. Pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakekatnya merupakan hak asasi setiap warga Negara; 2. Larangan tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi; dan 3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP- 129/JA/12/1976 secara de facto sudah tidak efektif, namun untuk lebih memberikan kepastian hukum perlu secara tegas mencabut keputusan tersebut. c) Dalam diktum Kedua Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep- 255/A/JA/06/2001 disebutkan bahwa kepada ajaran/perkumpulan saksi-saksi Yehova diperboleh-kan hidup beraktifitas berdampingan bersama ajaran/aliran keagamaan lain-nya yang sah di Indonesia, kecuali apabila dikemudin hari setelah dikeluarkan keputusan ini terdapat pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. d) Selanjutnya pembinaan terhadap ajaran/perkumpulan saksi-saksi Yehova dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Departemen Agama RI berkoordinasi dengan Tim Pakem di seluruh Indonesia. 39
2. Aliran Jamaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN) Aliran Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN) pernah diperiksa oleh Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Tim Pakem) Kejaksaan Agung, namun belum pernah ada keputusan yang melarang aliran tersebut diajarkan di Indonesia. Salah satu sebab belum atau tidak dilarangnya aliran tersebut oleh Kejaksaan ialah karena sampai saat ini belum ada atau tidak ada keputusan atau pendapat dari Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) yang menyatakan bahwa aliran Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN) merupakan aliran yang menyimpang dari ajaran Kristen sehingga harus dilarang. Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN) adalah sekte atau aliran dari agama Kristen Protestan yang bernaung di bawah Organisasi Elim Tabernakel. Aliran ini telah berkembang dan mempunyai pengikut di beberapa daerah, seperti: di Jakarta di bawah pimpinan Jhon Philips Louis, Peter Smith, Harliem, Fannia Harliem dan Rita Silalahi; di Bogor dipimpin oleh Lohpi Tampubolon dan Rince Gultom; di Depok dipimpin oleh Yanto; di Surabaya dipimpin oleh Rudi Sumartono; dan di Pontianak dipimpin oleh Muksen dan Lili T.J. 40
Bentuk-bentuk Kegiatan dan Ajaran Sekte Jemaat Kristus Penginjil Nusantara 1) Aliran atau sekte Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN) menganggap bahwa agama lain diluar alirannya adalah sesat dan kafir. 2) Aliran atau sekte ini memberikan pemondokan dan kebutuhan hidup bagi anggota baru dengan cara mengontrakkan rumah dan hidup berpasangan. 3) Aliran atau sekte Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN) melaksanakan kebaktian dengan cara berpeluk-pelukan dan berciuman sebagai aplikasi tanda kasih sesama jemaat dan harus taat kepada pimpinan dan rela melaksanakan perintah, termasuk dalam hal seksual. 4) Dalam melaksanakan kegiatannya, diduga kuat adanya penggunaan hipnotis atau sejenis obat yang diberikan kepada jemaat pemula, sehingga rela memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. 5) Disinyalir adanya bantuan yang diberikan secara 'tertutup' kepada aliran atau sekte Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN) yang berasal dari sebuah aliran atau sekte di Boston Amerika Serikat, yang dikenal sebagai kelompok New Children of God. Pendapat Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Tentang Aliran atau Sekte JKPN. 41
Menanggapi maraknya kegiatan aliran atau sekte Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN), maka Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) berdasarkan Surat Nomor: 0851/PGI-XII/1996 tanggal 23 Juli 1996 memberikan pendapat sebagai berikut: 1) Aliran atau sekte JKPN bukan anggota PGI dan PGI tidak mengetahui kegiatan-kegiatannya. Demikian juga dengan Organisasi Elim Tabernakel sebagai tempat bernaung JKPN bukanlah anggota PGI. 2) PGI meminta kepada pemerintah (Kejaksaan Agung) agar keberadaan aliran atau sekte Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN) diperjelas dan ditertibkan. Penanganan Oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Terhadap Aliran atau Sekte JKPN Setelah mendapatkan surat dari PGI, Kejaksaan Agung membentuk tim guna melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap aliran atau sekte Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN). Hasil pengawasan dan pemeriksaan tim Kejaksaan Agung menyimpulkan sebagai berikut: a) Sekte JKPN merupakan sekte baru dalam agama Kristen. Ajaran sekte JKPN bersifat ekstrim (dogmatis) dalam menerangkan ajaran- ajaran Alkitab. 42
b) Sekte JKPN menganggap ajarannya adalah yang paling benar dan umat di luar aliran mereka dinggap orang yang belum selamat atau masih hidup dalam dosa. c) Ajaran sekte JKPN tidak mengakui baptis yang dilakukan oleh jamaat di luar aliran JKPN. d) Ajaran aliran JKPN bertentangan dengan ajaran umat Kristen pada umumnya, dimana mereka tidak merasa wajib merayakan hari-hari raya karena tidak diatur dalam Alkitab. e) Keberadaan organisasi JKPN tidak terdaftar pada Departemen Agama maupun PGI dan kegiatannya di luar sepengetahuan PGI. f) Pemimpin JKPN tidak melalui pendidikan khusus, missal: Seminari/Theologi dan tidak ditahbiskan/diangkat oleh Sinode dan disahkan oleh PGI. g) Dana kegiatan organisasi JKPN selain diperoleh dari persembahan juga dari luar negeri (Boston Amerika Serikat dan Singapura). Pendapat Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Tim Pakem) Temuan Tim Kejaksaan Agung tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibawa ke dalam Forum Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyara-kat (Tim Pakem). Rapat koordinasi Tim Pakem Pusat pada tanggal 31 Oktober 1996 berkesimpulan sebagai berikut: 43
a) Bahwa ajaran aliran atau sekte Jemaat Kristus Penginjil Nusantara (JKPN) menyimpang dari ajaran Kristen yang dianut di Indonesia sehingga mendesak untuk dilakukan pelarangan. b) Tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan peribadatan sekte JKPN agar dilarang atau ditutup. c) Perlu ada kegiatan pendalaman yang akan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. d) Dirjen Bimas Kristen akan segera memberikan tanggapannya sebagai hasil kegiatan pendalaman terhadap kegiatan sekte JKPN dan berkoordinasi dengan PGI. Seiring dengan era reformasi dan menguatnya tuntutan akan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, nampaknya pelarangan terhadap aliran atau sekte Jamaat Kristus Penginjil Nusantara sulit untuk terwujud. Sebab pelarangan tersebut kan dinilai sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasai Manusia, khususnya kebebsan memeluk agama dan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing- masing warga negara. 3. Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia (PITI) Theosofi masuk ke Indonesia mendompleng gerakan sosial atau kemasyarakatan atau biasa disebut "brotherhood" atau "freemasonry" sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Buku-buku yang membahas mengenai Theosofi sangat banyak di jumpai pada awal dekade 1950-an. Theosofi adalah sebuah aliran yang berpendapat bahwa sebuah kebenaran 44
merupakan dasar dari semua agama, yang tidak dapat dimiliki dan dimonopoli oleh agama atau kepercayaan manapun. Theosofi menawarkan sebuah filsafat yang membuat kehidupan menjadi dapat dimengerti, dan Theosofi menunjukkan bahwa keadilan dan cinta-kasihlah yang membimbing evolusi kehidupan. Theosofi merupakan penyatuan seluruh kebenaran agama, yang kebenaran itu tidak dapat di tentukan oleh satu agama saja secara khusus. Hal ini mirip dengan paham pluralisme agama, karena sebenarnya ide atau jargon yang diusung oleh Theosofi adalah mengenai Pluralisme agama, suatu faham yang sudah di cap sesat dan menyesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tokoh besar yang dianggap sebagai pencetus serta pemberi penerangan di dalam mempelajari Thesofi adalah H.P. Blavatsky dan Dr. Annie Besant . Perhimpunan Theosofi pertama kali didirikan di kota New York, Amerika Serikat pada 17 November 1875 oleh Blavatsky. Perhimpunan ini merupakan suatu badan internasional yang tujuan utamanya adalah persaudaraan universal berdasarkan realisasi bahwa hidup, dalam berbagai bentuk yang berbeda, manusia dan non-manusia, merupakan kesatuan yang tidak terbagi. Di Indonesia pada tahun 1909, dalam Kongres Theosofi di Bandung, jumlah anggota Theosofi adalah 445 orang (271 Belanda, 157 Bumiputera, dan 17 Cina). Dalam Kongres itu juga disepakati terbitnya majalah Theosofi berbahasa Melayu "Pewarta Theosofi" yang salah satu 45
tujuannya menyebarkan dan mewartakan perihal usaha meneguhkan persaudaraan. Pada tanggal 15 April 1912, berdirilah Nederlandsch Indische Theosofische Vereeniging (NITV), yang diakui secara sah sebagai cabang Theosofi ke-20, dengan Presidennya D. van Hinloopen Labberton. Tahun 1915, dalam Kongres Theosofi di Yogyakarta, jumlah anggotanya sudah mencapai 830 orang (477 Eropa, 286 bumiputera, 67 Cina). NITV merupakan cikal bakal lahirnya Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia (PITI), yang berdasarkan Keputusan Presiden Soekarno Nomor: 54 Tahun 1963 tanggal 3 April 1963 secara resmi telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Namun Keppres tersebut telah dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum Keppres tersebut dicabut, dalam menjalankan usahanya, Theosofi di Indonesia membuat wadah untuk para anggotanya yang disebut dengan Persatuan Warga Theosofi Indonesia (PERWATHIN), dengan terlebih dahulu merubah AD dan ART PITI. Perwathin didirikan pada tangal 31 Juli 1963, dan telah disahkan sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: J.A./146/23 tanggal 30 Nopember 1963 dan terakhir ditambah sesuai dengan Penetapan Menteri Kehakiman Nomor J.A. 5/203/5 tgl. 7 Desember 1971, Berita Negara Nomor 22 Tahun 1972, Tambahan Berita Negara R.I tanggal 7 Januari 1972 No. 2. Bahkan, pada bulan Mei 2008 yang lalu warga Theosofi Indonesia telah melaksanakan Kongres di Solo, Jawa Tengah. 46
4. Agama Budha Jawi Wisnu Agama Budha Jawi Wisnu merupakan aliran yang bersumber dari aliran kepercayaan atau kebathinan. Aliran ini didirikan pertama kali oleh R. Kusumo Dewo di Jawa Timur dan kemudian juga dianut oleh sebagian masyarakat di Sumatera Utara. Aliran Agama Budha Jawi Wisnu diduga terkait dengan orang-orang komunis. Sebab pada masa sebelum G.30.S PKI meletus, PKI didalam mematangkan gerakan revolusionernya disamping melakukan agitasi dengan semboyan setan kota-setan desa, juga mengetangahkan berbagai aliran kebathinan/mistik untuk menyalurkan hasrat masyarakat di dalam mencari kepuasan bathin dalam bentuk yang nyata akibat ketidakpuasan terhadap ajaran agama yang benar yang dianggapnya dogmatis yang membahayakan cara berfikir revolusioner dan gerakan yang dilancarkan PKI. Setelah pemberontakan G. 30. S PKI meletus dan gagal yang mengakibatkan PKI dilarang di Indonesia, organisasi atau aliran Agama Budha Jawi Wisnu ini diduga berafiliasi dengan PKI atau setidak-tidaknya dipergunakan oleh orang-orang PKI di dalam membentuk masa revolusionernya dan mendukung gerakannnya. Sebab setelah meletusnya pemberontakan G. 30.S PKI, ternyata kebayakan penganut Agama Budha Jawi Wisnu terdiri dari anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya. Ditempat asalnya yaitu di Jawa Timur, kegiatan Agama Budha Jawi Wisnu dilarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Kep-297/I.5.1/11/11967, tanggal 21 Nopember 1967. Namun 47
sebelumnya di sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Kep-B.8301/H.2.1/1967 tanggal 13 September 1967. Pelarangan tersebut dilakukan karena kegiatan Agama Budha Jawi Wisnu telah menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat setempat. Walaupun sudah dilarang di 2 (dua) wilayah hukum Kejaksaan Tinggi, namun pendiri agama ini yaitu, R. Kusumo Dewo masih berusaha untuk melakukan kegiatannya di Jawa Timur. Oleh karena itu Untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dirasa perlu dikeluarkan pelarangan terhadap kegiatan Agama Budha Jawi Wisnu di seluruh Indonesia, melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-011/B.2./12/1976 tentang Pelarangan Terjadap Agama Budha Jawi Wisnu, tanggal 18 Desember 1976. Saat ini Agama Budha Jawi Wisnu ternyata masih berkembang di wilayah Jawa Timur, seperti di di Dusun Laban Kulon, Kecamatan Menganti kabupaten Gresik. Pengikut Agama Budha Jawi Wisnu juga disebut komunitas Hindu. Komunitas ini juga dapat dijumpai di pinggiran Surabaya tepatnya di Dusun Bongso Wetan dan Bongso Kulon (keduanya di Desa Pengalangan), Dusun Byodo, Desa Mbeton, Kecamatan Menganti, serta kampung Babadan, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Keempat komunitas itu memiliki pura sendiri-sendiri dengan Pura Jagad Dumadi sebagai yang tertua. Mereka hidup ditengah-tengah komunitas muslim. 48
Menurut Gondo, salah satu penganut Hindu tertua di Dusun Laban Kulon, komunitas Hindu di pinggiran Surabaya tercipta dari sebuah "keterpaksaan sejarah". Huru-hara tahun 1965 tidak berhenti ketika kuburan para jenderal ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Konflik horizontal yang menyertai huru-hara itu meluas di seluruh Jawa dan bertahan hingga waktu lama. Para penghayat kepercayaan adalah salah satu kelompok yang paling sial. Karena tidak menganut "agama resmi" (versi Orde Baru), mereka menjadi bulan-bulanan tuduhan. Kelompok-kelompok agama menuding mereka sebagai pengikut PKI. 22 Di tahun-tahun terakhir dekade 1960-an itu, Gondo dan banyak warga lain di Dusun Laban Kulon masih menjadi penghayat kepercayaan Buddha Jawi Wisnu. Pergolakan menentang pengikut PKI memang tergolong seru di Menganti. Daerah ini pun masuk dalam daftar "pengawasan" pemerintah di era Orde Baru. Hal ini terbukti dengan sedikitnya warga Menganti, khususnya Desa Laban yang lolos bekerja sebagai PNS, polisi, atau TNI. Gagalnya mereka jadi PNS diduga tak lepas dari hal itu, sebab sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang terbuka, banyak warga Menganti yang kemudian bisa menjadi PNS. Stigma sebagai pengikut PKI memang tak hanya menutup pintu lowongan PNS, tetapi juga memunculkan gesekan-gesekan tajam secara horizontal. Kuatnya gesekan itu membuat para penghayat kepercayaan, kelompok yang paling sering dituding sebagai antek PKI, terpaksa meninggalkan 22 Ahmad Supardi, "Mencari Jiwa, Hindari Tudingan", dalam: diakses tanggal 12 Juli 2009. 49
kepercayaannya dan menganut agama resmi, yaitu Hindu. Hindu dipilih karena agama ini paling mirip dengan kepercayaan yang dulu yaitu Budha Jawi Wisnu, walaupun sebenarnya kedua agama tersebut berbeda. Dalam kepercayaan Buddha Jawi Wisnu, Tuhannya Siddharta Gautama, Hindu Sang Hyang Widhi. Kitab suci Buddha Jawi Wisnu itu Tripitaka, kitab suci Hindu Weda. Doa-doa Buddha Jawi Wisnu dalam Bahasa Jawa dan huruf Jawa, sementara doa-doa dalam agama Hindu menggunakan Bahasa Sanskerta. 5. Surat Kawin Yang Dikeluarkan Oleh Yayasan Srati Darma Yogyakarta (Aliran Sapto Darmo) Aliran Sapta Darma adalah aliran yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan, kemanusiaan, alam semesta, dan kesempurnaan hidup. Ajaran ini bermula dari Hardjosopoero. Lelaki kelahiran Dusun Pandean, Desa Pare, Kec. Pare, Kediri, Jawa Timur, 27 Desember 1914 yang bekerja sebagai tukang cukur itu mengaku mene-rima wahyu persis pada ulang tahun ke-38. Ajaran ini sekarang telah berkembang di seluruh Indonesia. Pengikutnya bahkan ada yang berasal dari Jepang, Suriname, Cina, Belanda, dan Norwegia. Ketua Persatuan Warga Sapta Darma Jawa Timur Naen Soeryono mengklaim penganut Sapta Darma setidaknya 8 juta orang.23 Pusat rohani Sapta Darma ada di Pare, Kediri, dalam kompleks bekas rumah Hardjosopoero. Sedangkan Pusat kegiatan dakwah dan 23 "Tujuh Petunjuk Menuju Waskito", dalam: diakses tanggal 12 Juli 2009. 50
organisasi Sapta Darma ada di Surokarsan, Yogyakarta. Setiap tahun, pada 27 Desember, seluruh umat Sapta Darma berkumpul di Yogyakarta menggelar pertemuan yang mereka sebut sarasehan agung. Setiap bulan, pada saat malam Jumat Wage, penganut Sapta Darma bersujud memperingati turunnya wahyu. Organisasi pertama yang memayungi penganut aliran ini bernama Yayasan Srati Darma, yang berdiri pada 17 Maret 1959. Melalui sarasehan besar 27 Desember 1986, umat berhimpun dalam wadah Persatuan Warga Sapta Darma atau Persada. Simbol Sapta Darma adalah Semar dalam lingkaran berbingkai segi empat belah ketupat. Tokoh punakawan itu melambangkan keluhuran budi dan cahaya yang berasal dari Tuhan. Warna dasar hijau perlambang raga manusia diliputi cahaya Tuhan. Dalam simbol itu tertulis "Sapta Darma" dalam huruf Jawa. Ada juga tulisan "Nafsu, Budi, dan Pakarti." Pengikut aliran sapto darmo mengadakan upacara pernikahan tersendiri menurut tata cara mereka dan mengeluarkan surat nikah tersendiri. Surat kawin tersebut dikeluarkan oleh Yayasan Srati Darma Yogyakarta yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-089/J.A/09/1978 dinya-takan dilarang di seluruh Indonesia. Walaupun surat nikah yang dikeluarkan oleh yayasan Srati Darmo Yogyakarta ini dilarang, namun praktek pernikahan pengikut aliran ini tetap dilakukan menurut tata cara kepercayaan yang mereka yakini. 51
Baru-baru ini (tahun 2007) Pengadilan Negeri Surabaya mengakui pernikahan pengikut Sapta Darma, Misman 27 tahun dan Dwi 24 tahun. Ketua Majelis Hakim I Wayan Supartha mengatakan bahwa pasangan ini mampu menunjukkan Sapta Darma bukan organisasi terlarang. Aliran ini juga memiliki rohaniawan dan tata cara pernikahan sendiri. Supartha mengutip Pasal (2) dalam Undang-Undang Perkawinan: "Pernikahan sah apabila sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing". Menurut Sulistio Tirtokusumo, Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, menyebut putusan itu sebagai kemajuan kendati masih berdasar pada aturan Menurutnya, sebetulnya pada 28 Juni lalu telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor: 37/2007 yang merujuk kepada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan. Berdasar aturan baru itu, pasangan penganut kepercayaan dapat menikah di depan pemukanya. Pemuka itu yang meneken surat nikah dan kemudian surat itu dibawa ke kantor catatan sipil untuk dicatatkan. Masalahnya, aturan itu belum disosialisasikan dan belum ada aturan pelaksanaannya berupa keputusan presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan petunjuk teknis lainnya.24 Pada awal perkembangannya, Sapta Darma dikenal melalui program penyembuhan. Sejumlah tokoh Sapta Darma, termasuk Hardjosopoero yang bergelar rohani Sri Gautama, memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit. Seiring dengan bertambahnya pengikut, pada 1956 24 Ibid. lama. 52
dibuatlah hierarki rohani mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Imam rohani mulai dari tingkat desa hingga provinsi disebut Tuntunan. Pemimpin pusat Sapta Darma disebut Tuntunan Agung. Gelar imamat ini berlaku seumur hidup. Hardjosopoero menjadi Tuntunan Agung hingga wafatnya pada 1964. Selanjutnya Tuntunan Agung dipegang Soewartini Martodihardjo, yang berjuluk Sri Pawenang hingga 1996. Wanita ini pernah menjadi anggota MPR mewakili penghayat aliran kepercayaan. Hingga 2002 Tuntunan Agung dijabat Raden Soedono Poerwodihardjo. Pemilihan imam dilakukan melalui proses ritual sujud oleh seluruh warga Sapta Darma. Namun, lantaran sejak 2002 belum ada petunjuk sosok pas pengisi Tuntunan Agung, jabatan ini kosong hingga sekarang. 6. Ajaran Agama Jawa Sanyoto Ajaran agama Jawa Sanyoto pada dasarnya merupakan aliran kepercayaan atau aliran kebathinan yang kemudian menamakan dirinya sebagai 'Agama Jawa Sanyoto'. Aliran ini dipimpin oleh Ki Kere Satyasuwito Siji. Aliran ini pertama keli dikembangkan dan berpusat di Dukuh Ngarung, Kelurahan Titang , Kecanatan Jogonalan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Dalam melaksanakan kegiatannya aliran Agama Jawa Sanyoto berpedoman pada buku 'Adam Makno'. Kegiatan dan penyebaran ajaran agama Jawa Sanyoto telah mengeluarkan perasaan permusuhan atau perbuatan penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama serta kepercayaan dan adat istiadat kebiasaan 53
yang dianut oleh sebagian masyarakat Inodneisa. Oleh karena itu ajaran agama Jawa Sanyoto ini telah dilarang ditempat kelahirannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 002/002/X.3/2/1979 tanggal 19 Februari 1979 tentang Larangan Kegiatan sdan ajaran 'Agama Jawa Sanyoto' di Jawa Tengah. Walaupun di tempat kelahirannya ajaran Agama Jawa Sanyoto telah dilarang, akan tetapi diantara pengikutnya masih tetap melaksanakan ajaran dan kegiatan 'Agama Jawa Sanyoto' tersebut di luar Jawa Tengah, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyarankan kepada Kejaksaan Agung agar melarang kegiatan dan penyebaran ajaran tersebut di Seluruh Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/JA/10/1980 tentang Pelarangan Terjadap Kegiatan dan Ajaran Agama Jawa Sanyoto, ajaran dan kegiatan aliran ini dilangan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan Kejaksaan Agung guna memelihara kemanan dan ketertiban dalam masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. Seperti halnya aliran Agama Budha Jawi Wisnu, aliran Agama Jawa Sanyoto karena bersumber dari lairan kepercayaan atau aliran kebathinan, aliran ini juga diduga terkait dengan orang-orang komunis. Sebab pada masa sebelum G.30.S PKI meletus, PKI didalam mematangkan gerakan 54
revolusionernya disamping melakukan agitasi dengan semboyan setan kota-setan desa, juga mengetangahkan berbagai aliran kebathinan/mistik untuk menyalurkan hasrat masyarakat di dalam mencari kepuasan bathin dalam bentuk yang nyata akibat ketidak puasan terhadap ajaran agama yang benar yang dianggapnya dogmatis yang membahayakan cara berfikir revolusioner dan gerakan yang dilancarkan PKI. B. Beberapa Aliran atau Faham yang sudah Difatwakan 1. Syi`ah Faham Syi`ah adalah suatu faham yang banyak berlawanan dengan faham ahlussunnah al jawma`ah (sunni). Pada awal berdirinya syi`ah adalah para pendukung Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perselisihan dengan Muawiyah, yang kemudia terus berkembang menjadi aliran atau faham keagamaan, dengan berbagai sektenya. Faham ini berkembang di Iran dan menyebar ke beberapa Negara Islam lainnya, termasuk Indonesia. Di antara faham Syi`ah, ialah: 1) Memandang ma`shum terhadap para imam, 2) Menolak hadis dari para sahabat selain dari ahlul bait, 3) Menilai negative terhadap para khalifah selaiin Ali bin Abi Thalib. Melalui Rapat Kerja Nsional (Rakernas) pada tahun 1404 H./1984 M. MUI merekomendasikan, menghimbau kepada umat Islam sunni agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi`ah. 55
2. Ahmadiyah Ahmadiyah adalah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Mirza Gulam Ahmad di India pada tahun 1889. Dengan dukungan pemerintah kolonial pada saat itu Ahmadiyah menyebar ke berbagai Negara, termasuk ke Indonesia. Di atara fahamnya, ialah 1) Mengakui Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi 2) Mengakui kitab Tazkirah sebagai kitab suci. Ahmadiyah difatwakan oleh MUI melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 (II) pada tahu 1400 H./1980 M. Keputusan Munas menyebutkan bahwa Ahmadiyah adalah jama`ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Pada rapat kerja Nasional (Rakernas) tahun 1404 H./1984 M. MUI menghimbau kepada pemerintah untuk meninjau kembali Surat Keputuan Menteri Kehakiman RI no. JA/23/13, tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara no. 26 tanggal 31-3-1953. Selain itu, MUI juga menghimbau kepada masyarakat yang sudah terlanjur mengiikuti Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar. 3. Islam Jama`ah atau Darul Hadis Islam Jama`ah adalah suatu aliiran keagamaan yang didirikan oleh Nurhasan Ubaidah Lubis pada tahun 1951. Nama Islam Jama`ah semula dari Darul Hadis, kemudian berubah menjadi Lemkari, kemudian menjadi LDII. Di antara fahamnya, ialah: 56
1) Orang Islam selain pengikut Isllam Jama`ah adalah najis, 2) Ajaran Islam yang benar adalah yang manqul dari Nurhasan Ubaidah. Islam Jama`ah difatwakan oleh MUI pada tahun 1398 H./1978 M. Di antara isi fatwa itu menyebutkan, bahwa ajaran Islam Jama`ah atau Darul Hadis atau apa pun namanya -karena berganti-ganti nama- adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dan penyiarannya memancing timbulnya keresahan. 4. Darul Arqam Darul Arqam adalah suatu organisasi keagamaan di Indonesia, yang semula berkembang di Malayasia. Di Malayasia, organisasi ini secara resmi dilarang oleh pemerintah. Oleh pemerintah Indonesia, Darul Arqam juga dilarang, khususnya yang terkait dengan buku "Aurad Muhammadiyyah". Di antara fahamnya, ialah bahwa Aurad Muhammadiyyah diterima secara langsung oleh Syeikh Suhaemi (Pendiri Darul Arqam) dari Rasul saw, padahal dalam rentang waktu yang sangat jauh. MUI sejak tahun 1992 secara intensif melakukan pengamatan dan pembahasan tentang Darul Arqam. Setelah melalui beberapa tahapan akhirnya pada tahun 1415 H./1994 M MUI mengeluarkan fatwa, bahwa faham Darul Arqam adalah menyimpang dari ajaran Islam. 57
5. Inkarussunnah (aliran yang menolak Sunnah Rasul saw.) Faham inkkarussunnah, adalah faham yang tidak mengakui sunnah Rasul saw atau hadis Nabi sebagai sunber ajaran Islam. Aliran ini hanya memakai dan mengakui al-Qur`an sebagai sumber satu-satunya sumber ajaran (Islam). Faham ini di Indonesia dikembangkan antara lain oleh Irham Sutanto (karyawan PT. Unilever Indonesia) di Jakarta. Inkarussunnah difatwakan oleh MUI pada tahun 1403 H./1983 M. Di antara isi fatwa itu menyebutkan bahwa Inkarussunnah adalah sesat dan menyesatkan dan berada di luar Islam. Dari setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terhadap aliran atau faham yang terbukti menyimpang selalu disertakan himbauan, baik kepada pemerintah maupun kepada umat/masyarakat. Kepada pemerintah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pembubaran organisasinya, penarikan buku-bukunya, dan penghentian kegiatan dakwahnya. Kepada umat/ dihimbau agar waspada dan tidak terpengaruh oleh aliran atau faham-faham yang menyesatkan itu. Masyarakat yang sudah terlanjur mengkuti aliran sesat dihimbau untuk kembali ke jalan yang haqq. Begitu juga, kepada tokoh atau pendiri aliran yang sudah dinyatakan sesat mereka juga dihimbau untuk kembali ke jalan yang haqq. 58
C. Penanganan Aliran Sesat oleh MUI 1. Kriteria Aliran Sesat MUI telah menentukan 10 kriteria untuk menetapkan apakah suatu aliran itu dipandang sesat atau tidak. Kesepuluh criteria itu, ialah: 1) Mengingkari salah satu dari rukun Iman yang 6, yakni beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-Rasul-Nya, kepada hari akhirat, kepada Qadla dan Qadar, dan Rukum Islam yang 5, yakni mengucapkan dua kalimah syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadlan, dan menunaikan ibadah Haji. 2) Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar`I (al-Qur`an dan Assunnah). 3) Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur`an. 4) Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Qur`an. 5) Melakukan penafsiran al-Qur`an yang tidak berdasarkan kaidah- kaidah tafsir. 6) Mengingkari kedudukan hadis Nabi saw. Sebagai sumber ajaran Islam. 7) Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. 8) Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 59
9) Merubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari`ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardlu tidak 5 waktu. 10) Mengkafirkan sesame muslim tanpa dalil syar`I, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Berdasarkan kriteria tersebut, bagi aliran atau faham yang menyalahi salah satu dari 10 kriteria itu dinyatakan sesat atau menyimpang dari ajaran Islam. Kriteria di atas diambil dari pedoman identifikasi aliran sesat yang disusun oleh Komisi Pengkajian dan Pengembangan, yang kemudian pada rapat kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 2005 disahkan secara nasional sebagai pedoman baku dalam menangani berbagai persoalan yang terkait dengan faham atau aliran-aliran yang muncul, yang diduga menyimpang atau sesat. 2. Prosedur Penanganan Aliran Sesat Setiap muncul suatu aliran atau faham yang berkembang pada masyarakat yang diduga sesat, ditangani oleh MUI dengan pendekatan dan prosedur berikut ini. a. Penelitian dan Pengkajian MUI melalui komisis Pengkajian dan Pengembangan melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat tentang aliran atau faham yang muncul, selain mengumpulkan buku-buku dan dokumen 60
yang terkait dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan gambaran dan data secara komprehensif. Setelah dilakukan pengkajian awal, jika dipandang perlu, kemudian menghadirkan ahli dari para akademisi untuk melakukan pendalaman dan turut memberikan penilaian terhadap masalah yang sedang diteliti/dikaji. Proses akhir dari komisi pengkajian adalah dengan membuat laporan dan summary, untuk disampaikan kepada Pimpinan Harian MUI. b. Penyelesaian Dengan Taushiyyah dan Fatwa Dalam laporan penelitian oleh komisi Pengkajian disertakan rekomendasi, apakah masalah yang diteliti itu harus ditindaklanjuti dengan taushiyyah atau dengan fatwa. 1). Penyelesaian dengan Taushiyyah Penyelesaian dengan taushiyyah, artinya penyelesaian dengan saran atau nasihat dari MUI secara tertulis terhadap aliran atau faham yang diteliti agar memperbaiki kesalahannya. Yang diselesaikan dengan taushiyyah ada dua model, yaitu: pertama, masalah yang diteliti itu di luar kriteria yang 10; kedua, masalah yang diteliti termasuk ke dalam kriteria yang 10, tetapi yang bersangkutan (pimpinan aliran atau pembawa faham yang diteliti) ketika dalam proses penelitian dan pengkajian menyatakan secara resmi dan tertulis bersedia memperbaiki kesalahannya dan bersedia dibina oleh MUI. 61
2). Penyelesaian dengan Fatwa Terhadap masalah yang diteliti yang termasuk ke dalam kriteria yang 10, dan mereka tetap kokoh pada pendiriannya (tidak bersedia mengakui dan memperbaiki kesalahannya), maka hasil penelitian dan pengkajian komisi Pengkajian oleh pimpinan diteruskan ke komisi Fatwa, untuk dikeluarkan fatwanya. c. Pendekatan untuk ar-Ruju` ilalhaqq MUI sebagai pengayom dan benteng akidah umat selalu berupaya agar kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh umat itu diperbaiki sesuai ajaran agama yang benar dan bersedia dibina oleh MUI. Begitu juga jika ada aliran atau faham yang salah atau sesat, MUI akan selalu berusaha agar mereka bersedia secara sukarela untuk kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan segala kekeliruan dan kesalahannya, yang dalam nomenklatur MUI disebut dengan ar-ruju` ilalhaqq. D. KASUS-KASUS ALIRAN YANG MENYIMPANG PENANGANANNYA 1. Kasus Komunitas Eden Korban dari kasus ini adalah Lia "Eden" Aminuddin. Dia divonis dua tahun penjara dengan tuduhan penodaan atas agama. Peristiwa itu berawal pada Rabu, 28 Desember 2005, ketika rumah Lia Aminuddin yang beralamat di Jalan Mahoni 30, Bungur, Jakarta Pusat, dikepung oleh DAN 62
sebagian masyarakat. Mereka memprotes penyebaran ajaran Lia, yang oleh Majelis Ulama Indonesia telah dinyatakan sebagai ajaran sesat. Polisi pun kini telah menetapkan Lia sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar Pasal 156-a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan penghasutan. Komunitas Eden lahir tahun 1997 dari kelompok kajian Islam yang bermarkas di rumah pribadi Lia Aminuddin di Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. Dulunya, Lia Aminuddin yang merupakan perangkai bunga yang terkenal. Dia sering tampil di TVRI dan membawakan acara merangkai bunga. Dalam perkembangannya, Lia mengaku merasakan mendapat petunjuk dari Jibril, bahkan kemudian dirinya mengaku sebagai Jibril. Dia menyampaikan pengalaman hidupnya kepada rekan-rekannya dan dapat memperoleh pengikut sebanyak 48 0rang, 15 di antaranya adalah anak-anak. Sejak kelahirannya, komunitas itu tak putus dirundung teror. Pada bulan Mei 2001, sekelompok orang merusak dan mengusir komunitas itu sewaktu bertempat di Mega Mendung, Bogor. Pada 28 Desember 2005, massa kembali mengepung Komunitas Eden. Dan akhirnya anggota komunitas itu dievakuasi secara paksa oleh polisi. Pengikutnya yang berjumlah 48 ditangkap. Ketut Untung (Kabag Humas Polda Metro Jaya) mengatakan, 15 orang dipulangkan oleh polisi karena dalam pemeriksaan mereka terbukti bukan sebagai anggota aliran itu tetapi sebagai pelayan rumah, pekerja ataupun orang yang bekerja di rumah Lia, Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. "Masa orang yang jadi pembantu 63
di rumah itu juga diperiksa terkait dengan aliran. Mereka kan bukan pengikut aliran karena hanya sebagai pekerja," tegasnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membawa 48 pengikut aliran Lia Aminuddin dari kediamannya, Rabu (28/12) petang setelah dua hari berturut-turut rumah itu dikepung warga sekitar yang merasa terganggu dengan keberadaan aliran pimpinan Lia. Kendati para pengikut aliran itu menolak untuk dibawa ke Polda Metro Jaya, namun polisi akhirnya berhasil mengevakuasi kendati sebagian pengikut harus digotong untuk masuk ke dalam bus milik Polda Metro Jaya. Lia, seperti diketahui, menyebarkan ajarannya sudah enam tahun lebih. Dia mencampurkan sejumlah agama. Dan, dia juga berinovasi dalam beribadah. Semula salah satu ibadahnya dengan menyanyikan lagu-lagu rohani diiringi organ. Penampilan jemaat wanitanya serba tertutup, lengkap dengan kerudung, dan berwarna putih semua. Namun belakangan, ibadah kelompok Lia juga dengan mengaji di iringi musik. Belakangan lagi, kelompoknya membuat ritual dengan mengelilingi kawasan Mahoni. Penampilannya pun selalu berubah sesuai dengan ''wahyu'' yang dia terima. Dahulu, dia berjubah dan berkerudung warna putih. Namun, beberapa tahun kemudian menggunduli rambutnya dan berpakaian ala biksu. Namun, reaksi anggota masyarakat sekitar selama ini tidak terlalu dahsyat. Baru pada Selasa lalu, warga sekitar marah. Pengurus masjid sekitar akan menggelar tablig akbar untuk memerangi ajaran perempuan yang mengaku sebagai Malaikat Jibril itu. Kegiatan itu akan digelar di 64
depan rumah Lia, Sabtu (31/12). Materi tablig akbar tentang Malaikat Jibril palsu. Warga mengultimatum agar ''Kerajaan Tuhan'' pindah dari Kecamatan Bungur. Lia diberi waktu seminggu dan Rabu kemarin telah memasuki hari ketiga dari ultimatum.Belum diketahui apa ajaran Lia yang meresahkan warga sekitar itu namun diduga karena Lia pernah mengklaim sebagai malaikat Jibril dan mendaulat anaknya sebagai Nabi Isa. Rumah dua lantai milik Lia pun dijadikan sebagai "Kerajaan Tuhan". Diperkirakan, Lia telah menyebarkan ajarannya lebih dari enam tahun. Lia masih meringkuk di tahanan Polda Metro Jaya. Sumber di kepolisian menyebutkan, wanita yang mengaku sebagai Malaikat Jibril itu tetap menolak tuduhan ia menodai agama. Lia bersikukuh bahwa ajaran yang dianut dan dikembangkannya benar. "Ya tetap merasa kalau dirinya benar. Tapi, itu hak dia, karena menyatakan benar atau tidak adalah pengadilan," kata sumber tersebut. Dalam sidang, pengacara dari Koalisi Pembela Kebebasan Beragama itu menuduh Majelis Hakim melanggar asas peradilan yang fair karena menghadirkan saksi ahli yang juga merupakan saksi pelapor, yakni anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prof Dr Ali Mustofa. "Baik, kalau begitu Majelis, dengan hormat, karena kami mintakan surat kami, dengan hormat kami berkeberatan untuk mengikuti persidangan ini. Dengan hormat, kami meninggalkan persidangan! Sekian dan terima kasih...." kata Saor Siagian. Saksi lainnya ternyata memberatkan. Ia 65
mengaku kepalanya digunduli, dipukul, bahkan mulutnya dibakar karena dianggap berbohong. Saksi mengaku tinggal di Komunitas Eden selama tiga tahun. Anggota Koalisi Pembela Kebebasan Beragama Asfinawaty menyatakan persidangan kasus Lia Eden tidak pantas dilanjutkan karena cacat hukum. Menurut pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu, persidangan kasus Lia Eden menjadi ujian bagi Indonesia dalam menerapkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketua Majelis Hakim Lief Sufijullah yang membacakan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis, menyatakan Lia Eden terbukti melakukan perbuatan menodai salah satu ajaran agama yang dilindungi di Indonesia sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan ketiga JPU. 2. Aliran Ahmadiyah Penganut Ahmadiyah datang ke Indonesia tahun 1924 atau 1925. Para penganut Ahmadiyah di Indonesia berhimpun dalam dua organisasi, yaitu: a. Pengikut Ahmadiyah Lahore tergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), yang memandang Mirza Ghulan Ahmad sebagai Mujaddid (pembaharu); 66
b. Pengikut Ahmadiyah Qodian yang tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, Masih Mau'ud, Imam Mahdi, dan Isa bin Maryam. Jumlah Warga JAI di Indonesia a. Menurut Amir Nasional PB JAI dalam Dialog di Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama: sebanyak 300.000 - 400.000 orang; b. Menurut Ahmad Supardi (Sekjen PB JAI), JAI memiliki 320 cabang. c. Menurut estimasi Tim Pemantau dan Evaluasi berkisar 50.000 sampai 80.000 orang. Angka 400.000 orang itu mungkin terlalu besar, karena menurut hasil pemantauan di lapangan, menurut informasi dari para pimpinan cabang JAI setempat hanya beberapa cabang JAI yang anggotanya mencapai ribuan orang, seperti sukabumi 5.000 orang, Kuningan 3.000 orang, Medan 300 ribu orang, Garut 2.000 orang, dan Tangerang 1.000 orang, sedangkan disebagaian besar cabang lainnya, apalagi di luar pulau Jawa, jumlah anggota JAI di masing-masing cabang hanya mencapai ratusan bahkan puluhan orang saja, seperti: Banjarnegara 663 orang, Padang 500 orang, Depok 500 orang, Makassar 500 orang, Jakarta Selatan 300 orang, Kabupaten Bandung 243 orang, Kota Tasikmalaya 200 orang, Talang 89 orang, Majalaya 80 orang, Cicalengka 74 orang, Cisarua Cimahi 40 orang, Tanjung pinang 32 orang, Banjarmasin 23 orang, dan Lembang 4 orang. 67
Dari contoh-contoh tersebut mungkin dapat diperkirakan jumlah anggota JAI di seluruh Indonesia berkisar antara 50 - 80 ribu orang. Penolakan terhadap Ahmadiyah dari masa ke masa Penolakan umat Islam terhadap Ahmadiyah telah terjadi sejak tahun 1930-an. Kemudian penolakan pun terjadi baik dalam bentuk keberatan maupun perusakan bangunan rumah, masjid, dan mushalla milik Ahmadiyah di berbagai daerah, antara lain di Sumatera Timur (1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tenagh (1981), Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya , Parong, Bogor (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur dan Jakarta (1990). Akhir-akhir ini penolakan tersebut muncul kembali di beberapa daerah, seperti: Nusa Tenggara Barat (2002), Parung dan Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, dan Sukabumi (2008). Semua penolakan ini hanya ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang mengusung faham bahwa Mirza Ghulam Achmad adalah nabi. Obyek SKB 1. Panganut, Anggota, dan Anggota Pengurus JAI (bukan GAI) 2. Warga masyarakat. SKB Ahmadiyah Setelah melalui kontroversi yang melelahkan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah (9/6/08). Menteri Agama, Jaksa Agung dan 68
Menteri Dalam Negeri telah menandatangani SKB No. 3 tahun 2008, Kep- 033/A/JA/6/2008 dan No. 199 tahun 2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesa (JAI) dan Warga Masyarakat. Ada enam poin dalam SKB tersebut, yaitu: b. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama; c. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya, seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW; d. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai saksi sesuai peraturan perundangan; e. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI; f. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku; 69
g. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB ini. Dari enam poin tersebut tidak ada kata pembekuan dan pembubaran Ahmadiyah. JAI hanya diminta untuk menghentikan aktifitasnya. Aktifitas apa yang dimaksud juga tidak jelas, apakah aktifitas komunal atau aktifitas individu. Apakah warga JAI tidak boleh shalat di masjid yang dibangun, juga tidak jelas. Namun kalau kita pahami pelan-pelan pada poin dua, tidak semua kegiatan JAI diminta untuk dihentikan, tapi hanya yang terkait dengan penafsiran yang dianggap tidak sesuai dengan Islam pada umumnya. Karena itu, warga Ahmadiyah sebenarnya tetap bisa ibadah sebagaimana biasa. Secara substansial SKB ini multitafsir dan rentan disalahpahami. Namun, dalam SKB tersebut pemerintah masih mengakui eksistensi Ahmadiyah sehingga perlu dilindungi dari kemungkinan tindak kekerasan, sebagaimana tercantum dalam butir empat. SKB ini tentu tidak memuaskan semua kalangan. Kelompok yang anti Ahmadiyah merasa SKB ini banci karena hanya memberi peringatan dan tidak sampai pada membekukan, apalagi membubarkan Ahmadiyah. Karena itu, kelompok ini menyatakan akan terus menuntut pembubaran Ahmadiyah. Sedangkan kelompok yang peduli eksistensi Ahmadiyah cenderung menerima meskipun dengan berat hati. Kenapa? Karena SKB tersebut telah merampas hak warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan. SKB ini merupakan jalan aman yang maksimal bisa diambil 70
pemerintah diantara tuntutan untuk membubarkan dan mempertahankan Ahmadiyah, meskipun dengan resiko dikatakan SKB setengah hati. Terlepas dari itu ada hal penting yang bisa dicatat dari munculnya SKB ini. Munculnya SKB ini merupakan buah dari desakan massa yang menuntut pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Bahkan, SKB ini dikeluarkan persis di hari ketika ribuan pengunjuk rasa anti Ahmadiyah berdemonstrasi di depan istana. SKB ini juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk menangkap Munarman sebagai tersangka tragedi Monas. Terlepas dari situasi tersebut ada hal substansial yang bisa dilihat. SKB ini secara eksplisit mengakui, perdebatan tentang Ahmadiyah adalah soal tafsir agama. Hal itu sebagaimana tercantum dalam poin dua. Di sana ada kata "menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya". Sejauh menyangkut tafsir agama, sebenarnya pemerintah tidak punya urusan untuk melakukan pemihakan. Tafsir agama adalah bagian dari hak beragama dan berkeyakinan yang tidak bisa dikriminalisasi. Karena itu, dengan SKB itu sebenarnya pemerintah sudah terjebak pada pemihakan soal tafsir agama. UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ratifikasi kovenan ini sebenarnya pemerintah ingin menunjukkan keseriusannya dalam menjamin hak-hak sipil dan politik warganya. Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut 71
(Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22). Tampaknya, pemerintah tidak terlalu mempertimbangkan atau hal ini dan lebih mengikuti selera massa anti Ahmadiyah. SKB Bukan Intervensi Keyakinan Dengan SKB ini, Pemerintah tidak sedang mengintervensi keyakinan masyarakat. SKB ini adalah upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi penyebaran paham keagamaan menyimpang. Dua sisi Masalah Ahmadiyah Masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia mempunyai dua sisi: Pertama, Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya pertentangan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan adan ketertiban masyarakat. Sisi kedua, warga JAI adalah korban tindakan kekerasan sebagian masyarakat. Kedua sisi ini harus ditangani pemerintah. 7 (tujuh) Tawaran Solusi Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia: 72
1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh Pemerintah 2. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan. 3. Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam 4. Ahmadiyah diterima oleh Umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam 5. Pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI 6. Diadakan pertemuan/musyawarah antara MUI, JAI, GAI, Ormas- ormas Islam dan Pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip kesediaan melakukan "take and give" 7. Ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala kegiatannya. Pilihan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yakni: "Ahmadiyah diterima oleh Umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam". Karena itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) diminta menjelaskan pokok- pokok keyakinan dan kemasyarakatannya 12 (duabelas) Butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI): 73
1. 2. 3. 4. 5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khotamun Nabiyyin (nabi penutup) Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban mubassyirat, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan kata Rasulullah. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa: a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW b. Al Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani. 74
6. 7. 8. 9. 10. 11. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908). Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu dibuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke Kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam & masyarakat dalam perkhidmatan social 75
kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa & Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya, dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Hasil Rapat Bakor PAKEM 15 Januari 2008 : 1. Bakor Pakem telah membaca dan memaham isi 12 butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang disampaikan dan ditandatangani oleh PB JAI atas nama H. Abdul Basit serta diketahui dan ditandatangani oleh Instansi Pemerintah dan para Tokoh Agama Islam pada tanggal 14 Januari 2008. 2. Bakor Pakem setelah membahas isi 12 butir Penjelasan PB JAI menilai perlu memberikan kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir Penjelasan tersebut dengan segala konsekuensinya secara konsisten & bertanggungjawab. 3. Bakor Pakem akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan atas pelaksanaan isi 12 butir Penjelasan PB JAI dimkasud di seluruh wilayah RI. 76
4 Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 12 butir Penjelasan PB JAI, maka Bakor Pakem akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Bakor Pakem mengimbau semua pihak untuk dapat memahami maksud dan tujuan itikad baik PB JAI sebagai bagian dari membangun kerukunan umat beragama dengan mengedepankan kebersamaan serta menghindari tindakan-tindakan anarkhis dan destruktif. Hasil Pemantauan Lapangan: Butir-butir yang SESUAI dengan 12 Butir Penjelasan PB JAI: Butir 1 tentang syahadat, butir 4 tentang pencantuman kata "Muhammad" sebelum kata "Rasulullah" dalam naskah 10 syarat baiat JAI, butir 8 tentang penamaan masjid bukan dengan sebutan masjid Ahmadiyah, butir 9 tentang keterbukaan masjid Ahmadiyah, butir 10 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pendaftaran perceraian di Kantor Urusan Agama, dan butir 11 tentang upaya meningkatkan silaturahim dan bekerjasama dengan kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat, semuanya telah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hasil Pemantauan Lapangan: Butir-butir yang TIDAK SESUAI dengan 12 Butir Penjelasan PB JAI: 77
Adapun butir- butir yang terkait langsung dengan keyakinan dan penafsiran keagamaan, yaitu butir 2 mengenai Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, butir 3 mengenai Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru dan mursyid, butir 5 mengenai kedudukan Al Quran dan sunnah Nabi, butir 6 mengenai Tadzkirah bukan sebagai kitab suci, dan butir 7 mengenai tindakan pengkafiran orang islam di luar Ahmadiyah dengan perkataan dan perbuatan, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tetap meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan bahwa MIrza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Masih Mau'ud, dan Imam Mahdi. Isi buku Tadzkirah diyakini kewahyuan dan kebenarannya, termauk klaim tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya. Ketidaksesuai bermakmum dalam shalat kepada orang Islam Non-JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian Mirza Ghulam Ahmad berarti mengkafirkan Muslim Non-JAI dengan perbuatan. Semua itu tidak sesuai dengan 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 . Hasil Rapat Bakor PAKEM 16 April 2008 : 1. Hasil dari Pemantauan Bakor Pakem selama 3 bulan, ternyata Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak melaksanakan 12 Butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 secara konsisten dan bertanggungjawab. 2. Bakor Pakem berpendapat bahwa JAI ternyata telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok- 78
pokok ajaran Agama ISLAM yang dianut di Indonesia, dan menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. 3. Bakor Pakem merekomendasikan agar warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) diperintahkan dan diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan UU No. 1 PNPS Tahun 1965. 4 Apabila perintah dan peringatan keras sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas tidak diindahkan, maka Bakor Pakem merekomendasikan untuk membubarkan organisasi JAI dengan segala kegiatan dan ajarannya. 5. Bakor Pakem mengimbau kepada para pemuka/tokoh agama beserta organisasi kemasyarakatan Islam dan semua lapisan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghormati proses penyelesaian masalah JAI.. Beberapa bulan kemudian, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) untuk memberi acuan pelaksanaan SKB. SEB tersebut dikeluarkan bersama oleh Sekretaris Jenderal Depag RI, Jaksa Agung Muda Intelejen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik SE/119/921.D.III/2008. Selama sembilan tahun belakangan ini berbagai ajaran/alira n sesat muncul di berbagai daerah di tanah air yaitu : 79
1. 2. 3. 4. Pada Agustus 2004, diketahui ada kasus tarekat beraliran sesat di Lombok Barat, NTB, Dengan alasan ibadah, pimpinan tarekat boleh menggauli santriwatinya dengan seizing suaminya. Pada Oktober 2004, kasus di Desa Dukuhlor, Kabupaten Kuningan, ada tiga orang pemuda mengaku kelompoknya bisa bertemu langsung dengan Tuhan tanpa harus melakukan ibadah fardhu. Mereka ini menyebarkan ajaran yang disebut Finalillah atau melebur dengan Allah. Mereka akhirnya ditahan pihak berwajib. Sebuah aliran sesat juga muncul di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah aliran "Alian" dari bapaknya yang bernana Ali tatang (Alm) sudah ditangkap dan diadili kemudian diteruskan oleh anaknya menjadi dengan aliran baru "Zikirullah". Seorang 'ulama' muda, Zikrullah bin Ali Tatang, memprokatmirkan diri sebagai nabi baru. la mengaku bergelar Zikrullah Aulia Allah. 'Nabi Baru' ini menggunakan masjid tua sebagai pengganti Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Ia juga mengganti syahadat. Sang 'nabi' palsu pun akhirnya digelandang ke kantor polisi. Pada Februari 2005, masyarakat Pontianak diramaikan oleh adanya sekitar 86 orang yang telah dibaiat kelompok pimpinan mereka dan menyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW Nabi yang mereka sebut-sebut itu tak lain adalah 'nabi' Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di India. MUI Sintang, kemudian menyebut mereka sebagai aliran sesat. 80
5. 6. 7. 8. Pada Maret 2005 terjadi pembakaran rumah milik Abah Aziz, di Dusun Bayan, Kelurahan Geremeng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (NTB). Ia melakukan pelecehan seksuai terhadap santrinya dengan tameng agama. Pada Mei 2005 Ustadz Muhammad Yusman Roy (Gus Roy) pimpian ponpes I'tikaaf Ngadi Lelaku, Dasa Sumber Waras Timur, Malang, Jawa Timur, mengajarkan santrinya untuk shalat dalam dua bahasa. Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gus Yus pun akhirnya ditangkap dan diadili. Pada 30 Mei 2005, padepokan Nurul Taubah, milik Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA), di Desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur, dihancurkan oleh massa sekitar seribu orang. Ribuan orang di sekitar padepokan tersebut marah lantaran padepokan yang dinilai menyebarkan aliran sesat itu tak kunjung ditutup oleh pemerintah setempat. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. tapi bangunan padepokan pimpinan Muhammad Ardi Husein hancur dan nyaris rata dengan tanah. Pada 3 Juli 2005 kasus di Majlis Zikir Musyarofah (MZM), Bekasi. Pimpinan MZM, Syekh Mautana Ibrahim, dituduh/diduga melakukan pelecehan seksuai terhadap tujuh jamaah wanita di majelisnya. MZM juga dituding melakukan sumpah (baiat) terhadap setiap jamaahnya 81
untuk tunduk kepada pimpinan MZM Hingga akhirnya masyarakat sekitar menyerbu majelis tersebut. 3. Peristiwa Pemboman Yang Disyalir Dilakukan Oleh Jamaah Islamiyah Aliran Jamaah Islamiyah merupakan jaringan internasional yang dibawah naungan jaringan jamaah al Qaidah dengan melakukan jihad bom bunuh diri dengan merekut kepada calon pengikut melalui cara pencucian otak dengan paham jihad dijalan Allah yang bersumber dengan Al Qur'an dan Hadist nabi Muhammad yang menyimpang. Inspektur Jenderal Polisi Ansyaad Mbai, seorang pejabat anti-terorisme Indonesia melaporkan kepada Associated Press bahwa aksi pengeboman ini jelas merupakan "pekerjaan kaum teroris". Serangan ini "menyandang ciri-ciri khas" serangan jaringan teroris Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda, yang telah melaksanakan pengeboman di hotel Marriott, Jakarta pada tahun 2003, Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004 dan Bom Bali 2002. Kelompok teroris Islamis memiliki ciri khas melaksanakan serangan secara beruntun dan pada waktu yang bertepatan seperti pada 11 September 2001. Sekelompok umat Islam untuk merubah Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia atau NII disamping itu ada juga usaha untuk mengembalikan ketujuh kata yang dulu dihapuskan dari Piagam Jakarta, 82
meskipun usaha itu gagal. Mula-mulanya adalah peristiwa Soleh di Situbondo. Itu jelas sekali adalah pure spontanitas massa Islam yang menyerang dan membakar gereja, sehingga ada sekeluarga pendeta yang terperangkap dan mati terbakar. Karena tidak ada yang mengutuk atau protes secara serius, maka peristiwa itu dianggap sebagai sinyal "go ahead" oleh umat Islam yang fanatik. Tidak lama kemudian, peristiwa itu diikuti dengan penyerangan terhadap 10 gereja di Surabaya, pada hari Minggu sesudah jam kebaktian. Sampai sekarang sudah ada lebih dari 200 gereja dan gedung- gedung milik umat Kristen yang diserang, dirusak, dan dibakar oleh massa yang jelas beratribut Islam. Kepala kepolisian daerah Sulawesi Selatan Irjen Polisi Drs. Firman Gani mengungkapkan polisi meyakini tersangka merencanakan peledakan bom malam Natal dan Tahun Baru nanti. Makanya Kapolda meminta warga Makassar untuk waspada karena diperkirakan masih ada 10 detonator bom yang sudah dimiliki kelompok pembom Makassar. Berdasarkan bukti dan keterangan para tersangka kasus bom Makassar, sedikitnya masih ada 40 detonator bom yang masih dimiliki kelompok pelaku pemboman di Makassar. Rencananya peledakan itu sendiri menurut kapolda, juga sudah diakui tersangka, Usman dan Ilham. Ada juga keterangan dari para tersangka kalau memang mereka merencanakan peledakan di malam natal dan tahun baru mendatang. 83
Kelompok Makassar, sudah memesan 50 Detonator melalui Kahar Mustafa yang kemarin ditetapkan menjadi tersangka. Dari 50 Detonator tersebut, 10 diantaranya telah terkait menjadi bom yang kemudian diketahui, tujuh sudah meledah di Poso, Manado, Makassar dan satu lainnya ditemukan di Parit Jalan Pengayoman Makassar, Jumat lalu. Kapolda menambahkan, bom rakitan yang ditemukan di Jalan Pengayoman, didepan Gereja GBI Pengayoman, tidak sempurna, karena tidak ditemukan pengatur waktunya. Kalau melihat rangkaiannya sama persis dengan bom yang meledak di Gerai MC Donalds baik kontainer maupun detonatornya Adapun kejadian pemboman yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Pada Tahun 2000 a. Bom Kedubes Filipina, Jakarta 2000. 1 Agustus 2000, bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka- luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday. b. Bom Kedubes Malaysia, Jakarta 2000. 27 Agustus 2000, granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa. c. Bom Gedung Bursa Efek Jakarta 2000. 13 September 2000, ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan. juga 84
d. 2. a. b. c. 3. a. Bom malam Natal 2000 24 Desember 2000, serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak. Pada Tahun 2001 Bom Plaza Atrium Senen, Jakarta 2001. 23 September 2001, bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera. Bom Restoran KFC, Makassar 2001. 12 Oktober 2001, ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak. Bom sekolah Australia, Jakarta 2001. 6 November 2001, bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta. Pada Tahun 2002 Bom malam Tahun Baru 2002 1 Januari 2002, Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa. 85
b. Bom Bali 2002. 12 Oktober 2002, tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa. c. Bom Restoran McDonald's Makassar 2002. 5 Desember 2002, bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald's Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka. 4. Pada Tahun 2003 a. Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta 2003. 3 Februari 2003, bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa. b. Bom Bandara Cengkareng, Jakarta 2003. 27 April 2003, bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan. c. Bom JW Marriott 2003. 5 Agustus 2003, bom menghancurkan sebagian hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka. 86
5. a. b. c. 6. a. b. c. Pada Tahun 2004 Bom cafe, Palopo 2004, terjadi pada 10 Januari 2004 di Palopo, Sulawesi menewaskan empat orang. (BBC) Bom Kedubes Australia 2004, 9 September 2004, ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004) Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004. Pada Tahun 2005 Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005 Bom Pamulang, Tangerang 2005, 8 Juni 2005, bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa. Bom Bali 2005, 1 Oktober 2005, bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran. 87
d. Pemboman Palu 2005, 31 Desember 2005, bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang. 7. Pada Tahun 2009 Pada tahun 2009 yaitu pada tanggal 17 Juni 2009 telah terjadi pemboman yang menghancurkan Hotel Marriott dan Hotel Rizt Calton yang mana mengakibatkan 9 orang meninggal dan 424 orang luka-luka. Tindakan pemboman menurut KAPOLRI disyalir mempunyai keterikatan atau kesamaan dengan bom yang ditemukan di daerah Cilacap. Bom yang meledak di kedua hotel tersebut berlangsung dalam waktu yang bersamaan sekitar pukul 7.40 WIB ini. Korban yang meninggal di lokasi ledakan ada delapan orang, yakni di Hotel JW Marriott sebanyak enam orang dan Hotel Ritz Carlton dua orang dan satu orang meninggal di Rumah Sakit Medistra. Sementara korban luka berat dan ringan dilarikan ke Rumah Sakit terdekat, diantaranya: Rumah Sakit Pertamina Pusat, Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit MMC Kuningan yang paling banyak menampung para korban. Sementara itu, seorang pejabat Istana Presiden yang tidak disebutkan namanya usai menengok lokasi kejadian Jumat siang mengatakan pihak Kepolisian telah mengantongi dugaan pelaku tersebut. "Dari kamera CCTV diduga pelaku adalah tamu hotel yang menginap dan meletakkan bom di kedua hotel itu dan pergi meninggalkan lokasi. Polisi sudah mengantongi data dugaan pelaku," kata sumber itu 88
Yang paling menarik justru apa yang disampaikan Presiden SBY pada saat konferensi pers yang disiarkan melalui tvOne dalam acara breaking news. Dalam konferensi pers tersebut, SBY menyampaikan bahwa peristiwa Bom Ritz Carlton-Marriott ini tidak menutup kemungkinan memiliki keterkaitan dengan hasil Pilpres 2009. Sambil memperlihatkan gambar-gambar temuan intelijen, SBY menduga ada segelintir orang yang menghendaki dirinya tidak jadi dilantik sebagai Presiden dan menghendaki Indonesia menjadi chaos seperti pasca pemilu di Iran. Terkait dengan hasil pilpres menurut pendapat penulis sepertinya tidak, namun apabila terkait dengan pilpres itu iya. Hal ini menurut penulis dikarenakan moment sekarang ini adalah momen yang pas sekali bagi kelompok teroris untuk melakukan aksinya, karena pada saat moment seperti ini dunia internasional sedang sangat-sangat memperhatikan sekali negeri kita ini (terlebih kepada pesta demokrasi dan kedatangan klub sepakbola besar MU). Mungkin dengan moment tersebut pula para teroris masih ingin membuktikan keberadaannya pada dunia bahwa mereka masih ada dan eksis di negeri ini. Namun memang sangat disayangkan sekali bahwa statment dari SBY itu telalu provokatif dan intimidatif dan pastinya (mungkin) terlalu berpihak pada satu golongan, dengan statment seperti itu pastinya di tingkat bawah (rakyat) akan banyak wacana-wacana atau diskusi yang nantinya malah akan memecah belah persatuan, sebagai contoh mungkin: pendukung A akan serta merta mencaci pesaing A dengan kejadian itu 89
(berdasarkan jalur statment yang memang mengarahkan kesitu) dan mungkin pendukung B juga tidak mau bahwa pilihannya ada di balik teror yang keji itu hingga mungkin akan tetap berusaha sedikit banyaknya membela idolanya itu mungkin sebagian kecil dari pertentangan yang ada di tingkat bawah. 90
BAB IV ANALISIS KOMPREHENSIF TENTANG ALIRAN SESAT A. Pendekatan Budaya dalam Pencegahan Aliran Sesat Agama sering tampil dalam dua wajah yang saling bertentangan. Dari satu sisi, agama merupakan tempat dimana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh. Dalam posisi inilah agama mejadi petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku, sekaligus sebagai 'obat' ketika terjadi kepincangan dalam kehidupannya. Agama itu sendiri bersifat abstrak, sehingga agama memang membuka peluang terjadinya perbedaan dalam pandangan keagamaan. Bermuara dari sinilah agama menjadi pemicu timbulnya aliran sesat. Namun patut dicatat, bahwa substansi masalah aliran sesat, hakikatnya adalah sakitnya "kehidupan beragama". Artinya ada sesuatu yang "sakit" dalam praktek kehidupan beragama. Oleh karena itu, yang "diobati" sepatutnya adalah "penyakit" yang ada dalam "kehidupan beragama" itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk dari "penyimpangan agama" adalah wajar upaya penanggulaangan aliran sesat juga harus ditempuh dengan pendekatan budaya/kultur karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya aliran sesat juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan) penganutnya. Budaya dapat diartikan sebagai kebiasaan yang 91
dilakukan akibat pengalaman sesuai dengan jiwa masyarakat (volksgeist) yang diimplementasikan dalam cara pandang atau logika yang menjadi patokan dalam menentukan kebutuhan masyarakat. Dalam kehidupan dunia, manusia terkotak-kotak dalam berbagai suku, ras, bangsa, profesi, kultur bahkan agama. Masing-masing mempunyai tujuan idup berbeda yang pada akhirnya diharapkan bisa menerima keanekaragaman sosial budaya, tolerransi satu sama lain yang memberi kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupannya, termasuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dalam tataran wacana, msyarakat memahami keniscayaan kehidupan yang plural, tetapi pada tataran empiris masih rendah. Pemahaman masyarakat terhadap pluralisme mengalami kesenjangan. Pluralisme masih sering ditentang karena dianggap menghilangkan batas agama dan mengaburkan identitas. Kenyataan di atas, menurut Abdullah Hakam Shah dalam setidaknya ada beberapa faktor mendasar yaitu25: 1. Parsialisasi pemahaman mayoritas umat terhadap agama yang dianutnya. Model pemahaman ini tampaknya telah menjadi fenomena umum tidak hanya Islam, Kristen, Hindu maupun Budha. Agama ternyata lebih dipandang sebagai simbol daripada addin yang sebenar-benarnya bersubstansikan keimanan. Dalam cara pandang semacam ini, agama tidak 25 Is-lam@isnet.org, 2000:3 92
lebih sebagai gugusan praktek jasmaniah dan ritus-ritus seperti sembahyang, nyanyian, puasa, semedi, upacara kematian, yang kering akan nilai-nilai roaniah. Dampaknya yang terasa adalah hilangnya kekuatan dan akses agama untuk menjadi penuntun dan control of life. Shalat misalnya menjadi tidak lagi mampu mencegah seorang muslim agar jangan sampai berbuat nista dan dosa, sebagaimana firman Allah Swt. "Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar" (Qs.29;45). Dan agama lain tampaknya juga tidak jauh beda dengan kenyataan itu. 2. Keterikatan mayoritas umat terhadap agama yang dipeluknya ternyata cenderung didasari oleh ikatan emosional daripada ikatan keimanan. Relasi yang berkembang antara agama dan pemeluknya kemudian mengalami pergeseran dari tataran iman yang tumbuh secara organis dalam bingkai pengetahuan dan kesadaran yang utuh, menuju tataran fanatisme buta yang dilandasi oleh sentimen-sentimen serta emosi belaka, akibatnya cenderung menjerumuskan umat pada cara-cara pandang yang serba subjektif, egois, emosional, bahkan anarkis. Dalam perspektif seperrti inilah agama sebagai way of life akan jatuh pada posisi terendahnya. Ia hanya menjadi simbol yang mati, statis, serta hampa akan muatan nilai-nilai luhur. Pada fase selanjutnya, agama pun bisa menjelma sebatas identitas diri yang amat sensitif dan rawan akan pertikaian. 93
3. Adanya aspek-aspek eksternal yang berrusaha merekayasa hubungan antar umat beragama agar terjadi bentrokan di lapisan grass root umat beragama demi mewujudkan kepentingan sesaat mereka. Dalam kondisi demikian adalah wajar jika seharusnya bangsa ini terutama masyarakat Islam sebagai mayoritas mengingat kembali Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Piagam itu menjadi jaminan bahwa minoritas di negara Islam yang mayoritas Islam tidak boleh diperlakukan semena-mena. Piagam Madinah menggaris bawahi bahwa kebebasan memeluk agama yang berbeda selain Islam pun dijamin, semua kelompok dapat berpartisipasi tanpa pandang posisi. Dalam posisi ini, Nabi Mohammad SAW memilih membangun pusat pendidikan dan perekonomian. Masjid difungsikan dengan baik sebagai pusat pendidikan. Perdagangan dioptimalkan untuk mengembangkan kualiitas umat. Keduanya mutlak, karena umat yang kuat adalah umat yang cerdas serta makmur. Cerdas maksudnya berperadaban dan berinteraksi dengan segala perubahan jaman. Sementara makmur tak berarti kaya, yang penting tidak miskin dan fakir. Aspek ekonomi dan aspek pendidikan tetap menjadi fokus Nabi Mohammad SAW ketika dirinya dan umatnya bahkan ketika menjadi mayoritas. Dengan modal ini, toleransi dalam perbedaan pandangan keagamaan dapat berjalan dengan baik. Selain piagam Madinah, ada Resolusi Konflik model Rosulullah yang dikenal dengan "Resolusi Makkah" ; menekankan bahwa setiap orang Islam 94
adalah individu yang harus mengekspresikan ide-ide perdamaian. Sesuai dengan namanya, masyarakat Muslim sudah sejak awal diingatkan harus menjadi masyarakat yang cinta damai, nir kekerasan dan menegakkan dimensi positif bbagi kehidupannya. Karakter dasar dari resolusi konflik ini adalah menghindari konflik dan menawarkan sifat-sifaat kesamaan Islam dengan kaukus abrahamic religion. Bentuk resolusi ini:
lebih mengedepankan pendekatan kultural dengan solusi psikologis ini dapat diketahui dari penyampaian doktrin agama yang sejuk, sehingga dapat menyadarkan seseorang dalam kesesatannya.
Menghindari konflik terbuka dan mengembangkan mentalitas kesabaran kalangan umat.
Mencegah seseorang berbuat sesat, yaitu seseorang lebih menyadari bahwa agama yang dianutnya merupakan agama yang mengedepankan solusi psikologis ini menyentuh umat dalam memahami agamanya.
Mencegah terjadinya konflik perbedaan agama/aliran. Metode pendekatan kultural dengan membangun komitmen bersama ini merupakan suatu upaya rasional dan merupakan bagian/bentuk upaya yang berfungsi sebagai berikut: (1) pencegahan bagi seseorang untuk beralih ke aliran sesat sebab metode ini mengedepankan solusi psikologis bagi umat dalam menjalankan kehidupan agamanya. 95
(2) Mencegah terjadinya konflik perbedaan agama/ keyakinan/kepercayaan. Oleh karena itu di masa mendatang, model pendekatan kultural dengan membangun komitmen bersama merupakan suatu tawaran yang patut diperhitungkan dalam rangka menanggulangi merebaknya aliran sesat maupun konflik kekerasan dalam kehidupan beragama. B. ALIRAN SESAT ATAU PENODAAN AGAMA DALAM KUHP Aliran sesat atau penodaan agama dalam KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian yaitu : a. Delik menurut agama; b. Delik terhadap agama; c. Delik yang berhubungan dengan agama. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.26 Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya). 26 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 331. 96
Sedangkan Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya. Bagian ini akan lebih difokuskan pada Pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama atau aliran sesat yaitu berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa." Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan 97
sebagainya. Meski demikian, karena agama "tidak bisa bicara" maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.27 Pasal tersebut masuk dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Di sini tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a merupakan tambahan untuk menstressingkan tindak pidana terhadap agama. Dalam pasal 156 disebutkan: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.28 Perlu dijelaskan bahwa pasal 156a tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 27 Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, (Jakarta: Erlangga, 1981), Hlm. 79-80. 28Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana. 98
undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.29 Benih-benih delik penodaan agama atau aliran sesat juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan- kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu". Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejatahan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal- pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti- diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas. 29 Oemar Seno Adji, Op, Cit., hlm. 71. 99
Penodaan agama perlu dimasukkan dalam KUHP dengan memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut. Di sana disebutkan beberapa hal, antara lain: 1. Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. 2. Timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini. 3. Karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 4. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]), 100
undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya. Oemar Seno Adji dapat ditunjuk sebagai ahli hukum yang paling bertanggung jawab masuknya delik agama dalam KUHP. Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhana Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan meilihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik Godslastering sebagai blasphemy menjadi prioritas dalam delik agama.30 Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti "pasal karet" (hatzaai articelen) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, "pasal karet" bisa direntangkan hampir tanpa batas. 30 Oemar Seno Adji, Op. Cit., Hlm. 100 101
Pada dasarnya, pasal ini tidak hanya bisa dipakai untuk menjerat aliran-aliran seperti Lia Eden dan Ahmadiyah, misalnya, melainkan juga bisa dikenakan kepada aliran-aliran atau organisasi agama yang suka membuat kekerasan dan onar di dalam masyarakat mengatasnamakan agama tertentu. Sayangnya, dalam praktiknya, pasal 156a ini tidak pernah diterapkan baik oleh Polisi maupun Hakim untuk melindungi korban. Dalam kasus Lia "Eden" Aminudin, misalnya, yang justru ditangkap dan diadili ketika ada tekanan massa. Lia sebagai korban justru dikorbankan dan dijerat dengan pasal ini karena ada tekanan dari FPI yang dipicu oleh Fatwa MUI yang menganggapnya sesat. Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penodaan agama hanya ada dalam satu pasal (156a), dalam RUU KUHP yang merevisi KUHP lama, pasal penodaan agama diletakkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan yang di dalamnya ada 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal itu dibagi dalam dua bagian: a. Mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama. Bagian mengatur tentang Penghinaan terhadap Agama (pasal 341-344) dan Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (pasal 345). b. Mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan yang ini 102
terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348). Dari gambaran tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk merentangkan lebih luas aspek penodaan agama ini. Di sini perlu ketelitian dan antisipasi untuk menyusun dan memunculkan pasal-pasal tentang agama dalam RUU KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Pasal-pasal dalam RUU KUHP tentang agama ini semestinya diorientasikan disamping untuk melindungi kepentingan umum, juga untuk melindungi kebebasan beragama baik mayoritas maupun minoritas dan juga melindungi minoritas dari ancaman diskriminasi dan kewewenang-wenangan mayoritas. Pasal ini juga harus bisa menjamin bahwa perbedaan penafsiran dan cara pandang atas berbagai masalah keagamaan tidak kemudian dituduh melakukan penodaan agama. Karena, menuduh orang melakukan penodaan agama tidak bisa hanya berangkat dari asumsi dan prasangka, namun harus bisa dibuktikan bahwa orang tersebut memang bermaksud melakukan permusuhan, merendahkan, dan melecehkan agama. Revisi RUU KUHP tidak boleh disandera kelompok tertentu dengan meminjam "tangan Negara" guna memuluskan agenda- agenda politiknya. Penodaan Agama dan Aliran Sesat dalam Praktek Peradilan Dalam bagian ini akan diuraikan bagaimana praktek penggunaan pasal 156a dalam pengadilan. Akan diuraikan problem dan korban dari 103
penggunaan pasal ini. Hal ini penting karena salah satu problem krusial dalam revisi KUHP adalah masalah agama. Ada kecenderungan, kebijakan pemerintah dalam masalah agama senantiasa menimbulkan pro-kontra. Hal ini karena kelompok-kelompok agama di Indonesia mempunyai aspirasi yang bukan saja berbeda, tapi saling bertentangan. Karena itu, kelompok- kelompok agama cenderung ramai-ramai meminjam "tangan negara" untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya. Kecenderungan ini tampak kian jelas bila kita mengikuti pro-kontra sejumlah regulasi daerah yang biasa disebut dengan Perda Syariat Islam. Dengan "mengamankan" agenda keagamaan melalui pasal dalam undang- undang dan regulasi lainnya, maka tindakan yang diskriminatif sekalipun bisa menjadi "kebenaran" karena disahkan oleh undang-undang. Kondisi ini jelas berbahaya, karena undang-undang bisa menjadi sandera untuk membenarnya tindakan yang melanggar konstitusi sekalipun. Salah satu fungsi penting hukum pidana adalah untuk memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan, serta merugikan kepentingan umum. Ia memberikan mandat kepada negara untuk melindungi masyarakat luas dari perbuatan orang per orang atau kelompok orang yang hak-haknya terlanggar di satu sisi, dan memberi kewenangan kepada negara untuk menghukum orang yang tindakannya melanggar hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus penodaan agama yang sudah divonis oleh pengadilan. 104
A. 1. 2. B A B V P E N U T U P Kesimpulan Dalam pedoman Identifikasi Aliran Sesat Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan Aliran sesat adalah aliran atau faham atau pemikiran yang dianut dan diamalkan oleh suatu kelompok masyarakat yang bertentangan dengan akidah dan syari`at Islam, serta dinyatakan oleh MUI menyimpang berdasarkan dalil syar`i. Sedangkan pengertian aliran sesat dalam Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dinyatakan; Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya aliran atau paham keagamaan yang menyimpang dalam negara hukum 1. Upaya mengaburkan ajaran Islam 105
2. Ketidakmampuan Memahami Ajaran Agama dengan Benar 3. Karena Motif dan Kepentingan Tertentu 4. Terpengaruh oleh Ajaran Kuno 5. Karena Gangguan Kejiwaan 3. Penyelesaian aliran/paham keagamaan yang menyimpang oleh pemerintah Dari berbagai kasus-kasus aliran/paham keagamaan yang menyimpang a. Penelitian dan Pengkajian b. Penyelesaian Dengan Taushiyyah dan Fatwa 1) Penyelesaian dengan Taushiyyah 2) Penyelesaian dengan Fatwa c. Pendekatan untuk ar-Ruju` ilalhaqq 106