ISSN :1411-3155 JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO VOLUME 1 NO 1( 2024) : MARET ANALISIS HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Kurniawan Arfiyan Sidrajat Universitas Tadulako, Email ARTICLE INFO ABSTRACT Article History Submitted : 29 January 2024 Revised: 23 February 2024 Accepted : 20 Maret 2024 Keywords Analisis Hukum; Akta Notaris; Kekuatan Pembuktian; Penyele saianPerkaraPerdata. The purpose of this research is to explain the strength of the notarial deed as evidence and the Notary's responsibility for the deed made. This type of legal research is normative legal research. This research is research that focuses on positive legal norms. The results of research on the evidentiary strength of notarial deeds as evidence are perfect evidentiary strength which provides the parties and their heirs or people who receive rights from them with perfect evidence. An authentic deed has such evidentiary power that it is considered inherent in the deed itself, meaning that an authentic deed is binding evidence because what is written in the deed must be considered true and trusted by the judge. Notaries as public officials have a big responsibility to make good and correct deeds as determined by the applicable laws and regulations, to avoid claims from clients or other parties who are harmed by deeds made by the notary. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menjelaskan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada norma hukum positif. Hasil penelitian kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna yang memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membuat akta yang baik dan benar sebagaimana telah diten tukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari tuntutan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris tersebut. I. PENDAHULUAN Latar Belakang Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian gunamenemukan hukum yang akan diterapkan (rechtoepasing) maupun ditemukan (rechtvinding) dalam suatu perkara tertentu. Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencobamenetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat inidianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan
Salman.S Batalipu (Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris ) adalahperistiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevan tidak perlu dibuktikan. Dalam persidangan pembuktian tidak lain merupakan upaya dari pihak-pihak yang berperkara di pengadilan untuk meyakinkan hakim tentang suatu peristiwa atau hak yang dalilkan, atau upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran sanggahan terhadap suatu peristiwa atau hak yang didalilkan dengan menggunakan alat-alat bukti. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.1 Menurut M. Yahya Harahap "Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membukitkan kesalahan terdakwa."2 Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim.3 Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata".4 Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.5 Dalam jawab menjawab dimuka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.6 Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.7 Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian diproses persidangan, masing- masing mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang didalilkan sesuai denga isi Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyebutkan: "Barang siapa mengaku mempunyai hak. Atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu".8 1R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1. 2M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279 3Waluyadi, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 39. 4Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 229. 5Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 24. 6H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83. 7Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 228. 8Riawan Tjandra W. dan H. Chandera, Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 150. 10
Salman.S Batalipu (Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris ) Berbeda dengan ketentuan di dalam HIR/Rbg yang tidak menegaskan apa yang dimaksud persangkaan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1915 KUHPerdata sebelumnya; hanya saja bahwa, dalam Pasal 173 HIR/310 Rbg ditemukan penegasan tentang kapan persangkaan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian, dalam penyelesaian suatu perkara perdata di Pengadilan senantiasa dituntut bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, misalnya bahwa jika sekiranya penggugat mendalilkan tentang kepemilikannya terhadap suatu unit mobil bus yang dikuasai oleh pihak tergugat secara melawan hukum. Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.9 Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa : "Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidak hadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat yang lain".10 Jadi para pihaklah yang aktif berusaha mencari, menghadirkan, dan mengetengahkannya dimuka sidang. Hakim mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, asas legalitas, untuk menghasilkan putusan yang benar dan adil.11 tingkat kesempurnaan yang Pasal 1876 KUHPerdata menentukan, bahwa: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta bawah tangan)". Setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah sah dan mengikat sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sehingga yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian suatu akta yang disengketakan merupakan kewenangan hakim dalam persidangan. Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Kualitas kekuatan pembuktian akta otentik, tidak bersifat memaksa (dwingend) atau menentukan (beslissened) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tida sampai memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif, dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan maka : a. Derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan (begin van schriftelijke bewijs). b. Dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu atau alat bukti lain. II. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang dapat menghasilkan kepastian 9Wahyu Wahyu, "The Progresive Rechtsvinding In Criminal Justice Process," Tadulako Law Review 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214-27.Di Akses 27 Januari 2024. 10Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jakarta, 2010, hlm. 1. 11Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 54-55. 11
Salman.S Batalipu (Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris ) yang cukup untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi adanya kemungkinan bukti tentang kebalikannya. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Dalam bahasa latin disebutkan bahwa acta publica probant seseipsa, yaitu suatu akta yang kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata- katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik. Akta otentik mempunyai kekuatan kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil, maupun materil dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Kekuatan pembuktian lahir (uitwenduge bewijskracht) Kekuatan pembuktian lahir (uitwenduge bewijskracht) adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta, artinya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diterima, dianggap, dan diprlakukan sebagai akta, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian lahiriah ini menekankan bahwa sebuah akta otentik secara fisik mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai yang otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian yang lengkap mengikat bagi kedua jenis akta, yaitu ambterlijke aktan dan partij aktan. Suatu akta yang kelihatannya dari luar sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari pejabat bersangkutan diterima sebagai sah. Pembuktian sebaliknya atas aspek lahiriah ini hanya dapat dilakukan melalui valsheids procedure, dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat (bescheiden), saksi-saksi dan lain-lain. Dalam hal aspek pembuktian lahiriah ini yang menjadi persoalan bukan isi dari akta melainkan mengenai wewenang dari pejabat pembuat akta. 2. Kekuatan Pembuktian Form al (formele bewijskreacht) Pembuktian formal dari suatu akta otentik adalah suatau pembuktian yang didasarkan atas kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat pembuat akta di dalam akta otentik tersebut, kebenaran atasa tanggal dan waktu akta dibuat, kebenaran akan tanda tanagan yang terdapat dalam akta, kebenaran akan jati diri pihak-pihak dalam akta dan tempat akta tersebut dibuat. Pembuktian ini menjamin kebenaran atas apa yang ada dan tertuang didalam akta, mengenai pemyataan-pemyataan serta tanda tangan para pihaknya. Dengan kekuatan bahwa pejabat umum yang pembuktian formal ini dalam akta otentik dibuktikan, bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan, sebagaimana yang tertuang dalam akta mengenai kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta sebagai sesuatu yang dilakukan dan disaksikan dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai amberjelike aktan membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar sendiri oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal maka terjamin kebenaran dan kepastian tanggal dari suatu akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta, kebenaran mengenai identitas dari orang yang hadir, tempat dimana akta dibuat. Dalam hal pembuktian formal ini maka kedudukan partij akta dan ambelijke aktan adalah sama. 3. Kekuatan Pembuktian Materil (materielle bewijskracht) Merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pemyataan yang ditandatangani dalam sebuah akta otentik. Bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik benar-benar terjadi, sehingga dapat memberikan kepastian atas materi akta tersebut. dengan demikian pembuktian bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap bahwa isi dan untuk siapa isi keterangan dalam akta tersebut berlaku, sebagai keterangan yang benar dan bertujuan untuk dijadikan sebagi bukti untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam sudut pandang ini, suatu akta hanya memberikan bukti 12
Salman.S Batalipu (Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris ) terhadap para pihak dalam akta. Dalam materiele bewijskracht menerangkan bahwa mengenai kepastian apa yang tersebut didalam akta maupun membuktikan yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan kewajiban karena akta tersebut, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya bahwa tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh mengadakan suatu akta sebagai tanda bukti terhadap dirinya tanda bukti terhadap dirinya. Pada dasamya akta notaris yang tergolong sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempuma, hal ini juga diperkuat pembuktian yang sempuma, hal ini juga diperkuat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 oktober 1994, yang menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 Rbg Jo 1868 BW merupakan bukti yang sempuma bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya. Oleh karenanya akta notaris tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata. Bahwa kekuatan hukum akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna. Kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris (pejabat umum) merupakan alat bukti yang sempuma, dengan kesempumaan akta tersebut maka tidak perlu lagi ada bukti lain. Oleh karena akta notaris merupakan akta otentik, dimana akta tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang maka di dalam proses persidangan seorang hakim menilai akta itu mutlak otentik. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akta yang dibuat oleh notaris yang mulanya otentik berubah statusnya menjadi tidak otentik, apabila pihak lawan membuktikan sebaliknya maka akta tersebut dapat dibatalkan. Misalnya pihak lawan mengajukan bukti yang lebih meyakinkan hakim seperti, para pihak lawan mengajukan bukti bahwa didalam akta otentik yang dibuat oleh notaris didalamnya terdapat cacat hukum didalam pembuatan akta tersebut. cara seorang hakim menilai bahwa akta tersebut cacat hukum atau tidak yaitu merujuk pada KUHPerdata. Disamping itu juga hakim menggunakan pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggungjawab mutlak (strick liabliliy) prinsip dasar tanggungjawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggungjawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai resiko usahanya. Tanggungjawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah mengenai perbuatan hukum dalam hal keperdataan, dimana berbeda sekali arti dan pengaturannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hal pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan- ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Akta yang dibuat oleh notaris adalah berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh para pihak atau lebih meskipun memungkinkan 13
Salman.S Batalipu (Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris ) dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dimuat oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh meraka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang kesepakatan itu tidak dapat ditarik selain terjadi kesepakatan kedua belah pihak pula yang membuatnya (Pasal1138 KUHPerdata). Oleh karena itu suatu perjanjian atau persetujuan, yang mempunyai kekuatan seperti/sebagai undang-undang itu, hanya dapat dibatalkan oleh atau atas persetujuan pihak-pihak yang membuatnya. Dalam sengketa di pengadilan sering kali para pihak yang bertikai melibatkan notaris dalam sengketa itu dengan alasan, bahwa yang menjadi objek sengketa tersebut aktanya telah dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai tanggung jawab notaris menurut Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. 1. Didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris 2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk dibatalkan dimuka pengadilan atau hanya dapat dianggap berlaku sebagai akta yang di bawah tangan. 3. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal1365, 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian. Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan notaris tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam Kabinet Hukum dan Hak Asasi manusia, kewenangan lain dari menteri hukum dan hak asasi manusia, yaitu : a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro b. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dengan sertifikasi tenaga pro fessional/ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya d. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara dibidangnya e. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya f. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional g. Pengesahan dan persetujuan badan hukum di bidangnya h. Pengesahan di bidang hak atas kekayaan intelektual i. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menurut peraturan jabatan notaris, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 24 jo pasal 28 itu terhadap notaris dapat dikenakan denda, dan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan. Pasal 28 ayat 1 peraturan jabatan notaris menyatakan bahwa "Notaris harus membacakan akta itu kepada para penghadap dan para saksi". Sedangkan Pasal 28 ayat 6 tersebut menentukan bahwa, "dalam hal pelanggaran terhadap suatu atau lebih ketentuan dalam pasal ini, akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila itu ditanda tangani oleh para penghadap. Dari ketentuan pasal 28 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setiap akta notaris, sebelum ditanda tangani, harus dibacakan terlebih dahulu dalam keseluruhannya kepada para penghadap dan para saksi, baik itu akta partij maupun akta relass. Pembacaan ini merupakan bagian dari "Verlijden" (Pembacaan dan Penandatanganan) dari akta. 14
Salman.S Batalipu (Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris ) IV. PENUTUP A. Kesimpulan Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna yang memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membuat akta yang baik dan benar sebagaimana telah diten tukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari tuntutan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris tersebut. B. Saran Pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena suatu akta yang natariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan. Para pihak yang menghadap notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk mengutarakan hal yang sesungguhnya berdasarkan dengan iktikad baik dan kejujuran, agar akta tersebut sempurna dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan para pihak dan tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008. H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. Riawan Tjandra W. dan H. Chandera, Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jakarta, 2010. Waluyadi, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2004. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. C. Sumber Lain Wahyu Wahyu, "The Progresive Rechtsvinding In Criminal Justice Process," Tadulako Law Review 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214-27.Di Akses 27 Januari 2024. 15