Indonesian Perspective, Vol. 7 No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 Music Matters: Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Negara di Kawasan Pasifik Melalui 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru Sophia Bernadette Rizka Septiana London School of Public Relations Indra Kusumawardhana Universitas Pertamina Abstract This study aims to determine Indonesia's strategy in implementing cultural diplomacy and soft power diplomacy through the cultural event 'The Symphony of Friendship' by the Indonesian Embassy in New Zealand. Using a descriptive qualitative research method with data collection techniques through semi-structured in-depth interviews, which are then analyzed in depth supported by trust checking techniques through triangulation of data sources. The findings in this study are cultural diplomacy aimed at building Indonesia's image in the South Pacific region in dealing with separatist issues in Papua, which have been raised internationally by several countries, namely Fiji, Solomon Islands, Vanuatu and Papua New Guinea. The TSF was conducted to build a perception of Indonesia in the Pacific community as a colonialist against Papua, presenting a positive perception so that Indonesia is not seen as carrying out repression in Papua through a cultural approach and embracing the community to work together and encourage togetherness through a musical approach. Keywords: cultural diplomacy; Indonesia; New Zealand; South Pacific region Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia dalam menerapkan diplomasi budaya dan soft power diplomacy melalui event kultural 'The Symphony of Friendship' (TSF) oleh KBRI Indonesia di Selandia Baru. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur yang kemudian dianalisis secara mendalam didukung oleh teknik pemeriksaan kepercayaan melalui triangulasi sumber data. Temuan dalam penelitian ini adalah diplomasi kebudayaan yang dilakukan bertujuan membangun citra Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dalam menghadapi isu separatis di Papua yang diangkat di dunia Internasional oleh beberapa negara yakni Fiji, Solomon Islands, Vanuatu dan Papua Nugini. Ada tiga aspek penting yang disasar oleh diplomasi kebudayaan Indonesia yakni membangun persepsi tentang Indonesia yang dianggap oleh masyarakat Pasifik sebagai orang asing melakukan penjajahan terhadap saudara mereka di Papua, menghadirkan persepsi yang positif agar Indonesia tidak dianggap melakukan represi di Papua melalui pendekatan kebudayaan, dan merangkul masyarakat masyarakat untuk bersama-sama mendorong kebersamaan melalui pendekatan musik. Kata-kata kunci: diplomasi budaya; Indonesia, Selandia Baru; kawasan Pasifik Selatan 205
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 Pendahuluan Perkembangan dunia semakin erat dikarenakan inovasi teknologi informasi yang mendorong arah diplomasi tradisional bergeser menjadi diplomasi modern. Diplomasi tradisional adalah diplomasi antara satu pemerintah negara dengan pemerintah negara lainnya dan mengarah pada isu peperangan serta perdamaian. Diplomasi tradisional dikenal juga dengan first track diplomacy. First track diplomacy, berkonsentrasi pada dialog antar pejabat dalam sebuah konflik. Pejabat yang dimaksud kebanyakan politisi dan personil militer berpangkat tinggi yang berpusat pada negara. Inilah sistem di mana diplomasi pertama kali didirikan. Di sisi lain, diplomasi modern dapat dilakukan oleh non pemerintah dan mengarah pada isu HAM, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Seiring berkembangnya urusan dunia, diplomasi sebagai proses dialog dan akomodasi di antara negara-negara bagian, telah disesuaikan menanggapi peluang (Rana, 2011: 16). Diplomasi membutuhkan sarana dalam mendukung kegiatannya. Terdapat keberagaman satunya adalah sarana diplomasi, penggunaan instrumen budaya. Menurut Goff (2013), diplomasi budaya ada di sisi soft power daripada hard power karena fungsinya dengan daya tarik dan bukan paksaan. Di era ini, yang ditandai dengan globalisasi, masyarakat jaringan, diplomasi budaya merupakan alat yang penting (Goff, 2013: 1). salah informasi, dan diplomasi Pasifik Selatan adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah teritorial yang kecil yang sangat rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Ada lima negara yang memegang peranan penting dalam kelangsungan negara-negara Pasifik Selatan tersebut yakni China, Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis. Indonesia juga turut andil dalam menjalin hubungan internasional dengan negara-negara tetangga tersebut karena Indonesia dapat memperluas jangkauan mereka dalam hal kerjasama internasional. Pasifik Selatan dipandang sebagai sphere of primary strategic interest baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Pengaruh negara-negara besar di Pasifik Selatan nampak dalam berbagai kesempatan Kerjasama. Amerika Serikat pada masa Joe Biden meminta Kongres AS untuk menggelontorkan dana sebesar US$ 60 juta per tahun untuk mendukung pembangunan ekonomi maritim. Bahkan Washington bermaksud mendirikan kedutaan di negara-negara Pasifik Selatan seperti Kiribati dan Tonga. Menguatnya pendekatan AS ke Pasifik Selatan juga dikarenakan Langkah antisipatif terhadap menguatnya 206
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru pengaruh China di Pasifik Selatan. Dugis (2015) menjelaskan bahwa peningkatan kehadiran China di Pasifik Selatan menimbulkan berbagai pertanyaan serta dugaan mengenai kepentingan China di sana. perhatian China ke Pasifik Selatan semakin meningkat dan intensif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya bantuan ekonomi China kepada negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. China, yang tercatat sebagai pendonor peringkat ketiga setelah Australia dan AS, juga menawarkan berbagai paket bantuan keuangan yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kemampuan perdagangan, membangun pemerintah dan militer, serta mengembangkan sumber daya alam. Bantuan ekonomi yang tidak mengikat dengan syarat lunak merupakan daya tarik utama bagi negara-negara Pasifik Selatan yang pada umumnya berpenghasilan nasional di bawah rata-rata. Keadaan ini membuat China menjelma menjadi 'bankir baru' di kawasan, Pasifik Selatan sebagaimana tergambar dalam judul tulisan Fifita dan Hanson (2011) China in the Pacific: the New Banker in Town. Berlandaskan dinamika geopolitik yang terungkap di Pasifik Selatan tersebut, kami berpendapat, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedekatan geografis dengan Pasifik Selatan juga memiliki perhatian yang tinggi terhadap tantangan yang termuat dari hubungan internasional Indonesia di kawasan tersebut, terutama dalam konteks isu separatisme di Papua. Kedekatan geografis dan budaya menjadi aspek penting untuk Indonesia dalam kaitan Kawasan Pasifik Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam konteks keanggotaan Indonesia pada komunitas regional di negara negara Pacific mengatakan bahwa Indonesia memiliki 13,017,287 jiwa atau 40.9% dari total jumlah penduduk di 20 negara/teritori di Pasifik selatan yang berjumlah total sekitar 31 juta jiwa tinggal di lima wilayah Provinsi di Indonesia yaitu NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Lebih ingin meningkatkan hubungan baik dengan warga keturunan Melanesia lain, khususnya yang menjadi anggota kelompok kawasan itu. Kondisi yang stabil dan aman di wilayah Pasifik Selatan turut menopang kondisi Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang, oleh karena itu adanya pergerakan beberapa negara di kawasan Pacific yang mengusung isu kedekatan persaudaraan Melanesia, seperti Fiji, Solomon Islands, Vanuatu dan Papua Nugini yang memberikan dukungan kemerdekaan Papua Barat dapat mengganggu kestabilan situasi politik dan keamanan di wilayah Pasifik Selatan, mengingat bahwa secara letak geografis wilayah Indonesia berbatasan Oleh karena itulah, Indonesia terus berupaya untuk terus menjalin dan menjaga hubungan demi menciptakan rasa percaya masyarakat sesama etnis Melanesia di Pasifik Selatan, serta lanjut Pemerintah 207
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 menetralisir stigma dan citra negatif mengenai Indonesia sebagai negara penjajah yang disebabkan oleh maraknya isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Citra yang baik menurut Jefkins (1984) adalah citra yang dibangun oleh kesan yang benar yang didasarkan kepada pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman dari suatu fakta. Citra merupakan gambaran yang diterima masyarakat berdasarkan keseluruhan pesan-pesan yang diterima berdasarkan pengalaman komunikasi dan dirasakan secara langsung oleh indra. Dalam sebuah organisasi, fungsi public relations adalah membangun citra yang baik sesuai realitas yang dibangun berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui upaya-upaya komunikasi yang berkelanjutan dan pemilihan saluran penyampaian pesan yang sesuai dengan publik yang menjadi target. Upaya-upaya yang dilakukan public relations, haruslah usaha untuk menciptakan hubungan harmonis antara suatu badan organisasi dengan publiknya dan masyarakat luas melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Tujuan utama dari setiap kegiatan humas dari organisasi pemerintah adalah membentuk citra organisasi dan memeliharanya agar mendapat dukungan dari publik yang ditujunya. Selain itu, juga untuk mempengaruhi opini dan perilaku mereka terhadap organisasi pemerintah. Lebih lanjut, apabila dilihat dalam konteks hubungan antar negara, upaya pembentukan citra dapat dibangun melalui pemahaman dan pengalaman pada aspek budaya masing masing negara. Budaya merupakan hasil dan upaya budi daya manusia terhadap lingkungan. Hubungan kebudayaan bisa melibatkan dua atau lebih negara menjadi lebih dekat. Itu sebabnya banyak negara lebih meningkatkan hubungan kebudayaan sebagai alat diplomasi publik yang efektif. Diplomasi publik didefinisikan sebagai komunikasi langsung dengan orang asing dengan tujuan mempengaruhi pemikiran mereka dan akhirnya pemikiran pemerintah mereka. Diplomasi publik dilakukan juga melalui diplomasi musik. Jangkauan praktik musik yang termasuk dalam diplomasi musik telah berkembang menjadi pemahaman tentang praktik diplomasi itu sendiri. Selama lima belas tahun terakhir terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji tentang berbagai macam praktik budaya dan signifikansi diplomatik mereka. Peneliti mulai mempertimbangkan peran praktik musik populer berdampak lebih besar pada praktik diplomatik. Terkait dengan mengangkat identitas Indonesia sebagai bagian dari Pasifik, KBRI Wellington telah melakukan berbagai program dan kegiatan soft power diplomacy untuk membangun ikatan emosi serta memenangkan hati masyarakat Pasifika, baik di Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga sebagai negara akreditasi maupun negara/teritori Pasifik 208
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru lainnya. Pendekatan kepada kalangan politik seperti anggota kabinet dan parlemen, kepada insan seni and budaya Pasifik termasuk Maori, serta masyarakat umum terus dilakukan dengan menjual kesamaan kultur, musik, alam dan lain sebagainya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Selandia Baru pada tahun 2018 lalu, KBRI di Wellington melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain seminar publik, pameran foto, panggung seni dan lain sebagainya. Kegiatan dalam rangka perayaan tersebut diawali dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Selandia Baru, dan ditutup dengan sebuah konser musik persahabatan dengan judul The Symphony of Friendship yang dilaksanakan di gedung pertunjukan ikonik di Wellington, The Opera House. Konser tersebut dihadiri oleh Ketua DPR RI saat itu, Bambang Soesatyo, serta Ketua Parlemen Selandia Baru, Trevor Mallard. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya menyatakan bahwa konser ini adalah untuk pertama kalinya, dipersiapkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari Pasifik Selatan yang berbagi kesamaan budaya dan adat istiadat (Kompas, 2018). Tantowi juga meyakini bahwa konser yang akan mengolaborasikan musik Maori (suku asli di Selandia Baru) dengan musik dari Tanah Air bagian Timur ini akan semakin memperkuat tali persaudaraan Indonesia dengan bangsa-bangsa di Pasifik. Seperti dinyatakan oleh Purushothaman (dalam Pudaruth, 2017) bahwa "kekuatan musik dapat menjembatani perbatasan dan mendekatkan orang". Pelaksanaan event The Symphony of Friendship ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji apabila dikaitkan dengan kepentingan pemahaman budaya dalam konteks hubungan antar negara. Lebih lanjut, apabila hal ini dipandang sebagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Diplomasi Kultural dalam Hubungan Internasional Budaya memiliki definisi yang luas. Baik institusi budaya dan seni rupa dan budaya yang ada ada di dalam, dan berinteraksi dengan, konteks budaya populer yang luas. Budaya memiliki kemampuan menjangkau sejumlah besar orang, menjadikannya media ideal untuk diplomasi publik (Bound, Briggs, Holden and Jones, 2007: 28). Pertukaran budaya sekarang sangat cepat dan mampu memberikan efek mendalam, baik secara lateral maupun ke atas, sejauh ini diplomasi budaya secara langsung mempengaruhi dan bahkan dapat mengarahkan bentuk diplomasi publik yang lebih tradisional. Diplomasi budaya adalah promosi ke luar negeri dari pencapaian budaya negara, penekanan khusus sering diberikan pada bahasa dan seni tetapi juga mencakup sains dan teknologi lebih 209
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 (Berridge and Lloyd, 2012: 87). Berdasarkan definisi tersebut diplomasi budaya merupakan promosi budaya seperti bahasa, seni, sains dan teknologi suatu negara ke negara lain. Karena penekanannya beralih dari mendengarkan dan semakin mengarah pada promosi perspektif tertentu, diplomasi budaya adalah tindakan menghadirkan sebuah budaya yang baik kepada audiens dalam usaha untuk melibatkan mereka dalam suatu gagasan. Gagasan klasik tentang diplomasi budaya memerlukan penggunaan budaya sebagai komponen diplomasi, dan ini sebagian besar terbatas pada promosi budaya satu negara di luar negeri untuk memperkuat hubungan dengan negara lain, untuk meningkatkan kerja sama atau untuk mempromosikan kepentingan nasional. Gagasan ini semakin berkembang, ditantang oleh keterkaitan global yang terus meningkat sehingga teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memfasilitasi dan pergeseran pertukaran budaya yang terjadi dari masyarakat ke ranah privat. Seperti yang diungkap oleh Goff (2013), mengutip perkataan dari Milton Cummings, yang berpendapat bahwa diplomasi budaya adalah pertukaran gagasan, informasi, seni dan aspek budaya lainnya di antara bangsa-bangsa dan masyarakat mereka untuk mendorong mutual understanding. Selanjutnya, Goff (2013), mengutip perkataan Laqueur yang mencirikan diplomasi budaya sebagai penggunaan ekspresi kreatif dan pertukaran gagasan, informasi, dan orang untuk meningkatkan mutual understanding. Berdasarkan kedua definisi tersebut, diplomasi budaya adalah upaya untuk mencapai kepentingan negara dalam memahami, menginformasikan dan mempengaruhi serta membangun citra negara lain melalui budaya. Melalui budaya ditemukan titik-titik kesamaan dan perbedaan, dan sarana untuk saling memahami satu sama lain. Pameran, pertunjukan dan bentuk budaya lainnya memungkinkan keterlibatan dengan warisan dan budaya kehidupan orang lain (Bound, Briggs, Holden and Jones, 2007: 26) Diplomasi budaya dilakukan untuk meningkatkan citra positif, membangun mutual understanding dan memperbaiki citra bangsa. Goff (2013), mengatakan diplomasi budaya muncul dari dua tempat. Pertama, hubungan baik bisa berakar pada dasar pemahaman dan rasa hormat. Kedua, diplomasi budaya bersandar pada asumsi bahwa seni, bahasa, dan pendidikan termasuk di antara titik masuk paling signifikan dalam budaya. Diplomasi budaya berada pada spektrum pendekatan ideal untuk diplomasi, karena pada spektrum ini seseorang dapat menemukan soft power, branding, propaganda, dan diplomasi publik (Goff, 2013). tentang Diplomasi budaya adalah yang pertama dan menjembatani perbedaan dan memfasilitasi mutual understanding. Aktor terutama 210
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru pemerintah menggunakan diplomasi budaya, NGO melakukan kegiatan amal, peran budaya dan lingkungan, dan pihak lain membuat koneksi di seluruh dunia sering menggunakan relasi atau soft power untuk membangun hubungan dan pemahaman (Wrigley, 2015). Berdasarkan pengertian tersebut diplomasi budaya dapat dilakukan oleh state dan non state actor dalam membangun hubungan dengan suatu negara dan mutual understanding. Diplomasi budaya dapat merujuk pada institusi dan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan gagasan dan nilai tertentu; ini mungkin menandakan bagaimana negara (atau entitas transnasional lainnya) mencoba mempengaruhi aktor lain. Akhirnya, hal itu bisa menggambarkan proses komunikasi antar pelaku hubungan internasional. (Umińska and Woroniecka, 2016: 4). (dalam Carbone, 2017), diplomasi budaya didefinisikan dalam konteks hubungan internasional sebagai keterampilan untuk membujuk melalui budaya, nilai-nilai dan gagasan daripada melalui sarana militer. Selanjutnya, Cummings (dalam Carbone, 2017), menyebutkan bahwa diplomasi budaya merepresentasikan pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya di antara bangsa-bangsa dan orang-orangnya untuk menumbuhkan mutual understanding. Diplomasi Kebudayaan seturut dengan perkembangan pembahasan mengenai diskusi soft diplomacy pada konteks hubungan antar negara tidak terlepas dari konsep soft power, hard power dan smart power yang dikemukakan oleh Nye pada praktek American power yang kemudian berkembang di berbagai negara di kawasan Asia dan Eropa. Kuatnya dorongan untuk lebih mengoptimalkan upaya-upaya diplomasi sebagai konsekuensi dari tingginya biaya perang ditambah dengan globalisasi serta perkembangan teknologi menjadi pemicu bergesernya upaya penggunaan hard power dalam penyelesaian konflik internasional. Dalam konteks ini, diplomasi kebudayaan menjadi alat bagi negara-negara saat ini untuk mendapat posisi di mata internasional. Seringkali diplomasi budaya tidak dilakukan dalam mekanisme pemerintah ke pemerintah, melainkan ditekankan pada hubungan pemerintah ke masyarakat dan yang paling penting adalah hubungan masyarakat ke masyarakat. Menurut Nye berkembang secara pemahaman Menurut Gienow-Hecht and Donfried (dalam Carbone, 2017), terdapat empat komponen karakteristik utama dari diplomasi budaya; 1) the agent; 2) an agenda; 3) a vehicle dan 4) a target audience. Komponen pertama dalam kegiatan diplomasi budaya adalah aktor (agent). Aktor diplomasi budaya dapat berupa organisasi pemerintah dan juga non pemerintah, atau masih merupakan perusahaan atau organisasi nirlaba. Dalam hal ini aktor diplomasi budaya dapat diwakili oleh beberapa lembaga yang berbeda sifat dan digabungkan bersama. Saat ini, gagasan diplomasi budaya yang 211
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 sepenuhnya tergantung pada pemerintah telah dilampaui: kemitraan antara sektor publik dan swasta, bekerja sama dengan masyarakat sipil, adalah dasar bagi praktek diplomasi budaya kontemporer (Carbone, 2017). Komponen kedua adalah agenda. Agenda aktor diplomasi budaya mewakili misi, tujuan dari kepentingannya. Pengungkapan nilai-nilai dan ekspresi budaya suatu negara dan promosi dialog antar budaya mewakili misi aktor diplomasi budaya, secara umum. Aktor harus merefleksikan tentang cara terbaik untuk mengejar tujuannya (Carbone, 2017). Komponen ketiga adalah vehicle. Melalui sarana apa aktor mentransmisikan ekspresi budaya atau nilai-nilai suatu bangsa merupakan 'vehicle' diplomasi budaya. Ekspresi budaya, terutama yang artistik, adalah sarana diplomasi budaya yang kuat, di mana banyak pemerintah secara signifikan berinvestasi, baik langsung maupun tidak langsung. Film, olahraga, serta pertukaran akademik dapat dianggap sebagai vehicle diplomasi budaya (Carbone, 2017). Target audience adalah komponen keempat. Definisi komponen keempat dari aktivitas diplomasi budaya tidak selalu merupakan tugas yang mudah. Inisiatif yang dilakukan dalam diplomasi budaya biasanya diarahkan ke seluruh bagian masyarakat sipil atau elit tertentu yang ditargetkan seperti akademisi, wartawan dan politisi. Hal ini disebabkan karena tergantung pada banyak faktor, bahkan karena beberapa kategori dapat mewakili target audience. Target audience harus konsisten dengan pernyataan misi dan sesuai dengan serangkaian tujuan (Carbone, 2017). Diplomasi budaya Indonesia di Selandia Baru: tujuan, pesan, dan publik Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia memiliki empat prioritas dalam melakukan kebijakan luar negeri, yaitu (1) memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim dalam membangun kerja sama internasional, (2) meningkatkan peran global dengan memperkuat diplomasi kekuatan menengah, (3) memperluas keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik, dan (4) memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri (Connelly 2014: 6). Dalam konteks prioritas ketiga, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara-negara di Kawasan Pasifik dapat dipahami dengan salah satu slogan utamanya yakni 'Look East Policy' yang menekankan keterlibatan Indonesia secara lebih mendalam dengan negara-negara di kepulauan Pasifik dan berbagai inisiatif regionalisasi di sana, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG), Forum Kepulauan Pasifik (PIF), dan Forum Pengembangan Kepulauan Pasifik (PIDF) (Cornock, 2018). 212
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru Secara geografis, kawasan Pasifik Selatan merupakan kawasan penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitan isu Papua. Secara umum, Indonesia memandang Kepulauan Pasifik sebagai wilayah yang relatif damai karena konflik skala besar hamper tidak pernah terjadi (Bandoro, 2014: 21). Sebagian besar negara di Kepulauan Pasifik kecuali Australia dan Selandia Baru memiliki pembangunan yang tertinggal, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan populasi yang sedikit (Kaikai, 2015: 4). Namun, manuver beberapa negara di Pasifik Selatan mengangkat persoalan Papua di forum internasional nampaknya menjadi agenda rutin dalam sidang umum PBB. Setiap negara di Pasifik Selatan memiliki suara (one state one vote) dalam organisasi internasional seperti PBB (Stringer, 2006). Mereka berposisi seolah sebagai katalisator aspirasi masyarakat Papua. Bahkan bila mundur ke belakang, negara-negara Pasifik Selatan menyebut Indonesia sebagai negara penjajah yang segala tindakannya diasosiasikan sebagai politik ekspansif termasuk ketika proses integrasi Papua. Kecenderungan ini tidak terlepas dari negara-negara Pasifik Selatan yang meliputi beberapa negara merdeka seperti Vanuatu, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Samoa barat, Solomon, Tonga, Tuvalu merasa memiliki solidaritas Melanesia dengan masyarakat Papua yang dianggap berada di bawah penjajahan Indonesia. Regionalisme di kawasan ini melahirkan rasa persatuan (sense of unity) yang berdasarkan pada keterkaitan tradisi dan kepentingan, yang selanjutnya ikut mempengaruhi pandangan politik. Wardhani (2018), dalam Kajian Asia Pasifik: Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di Pasifik Selatan menjelaskan bahwa regionalisme telah tumbuh sejak wacana progresif dari kesadaran regional dikawasan tersebut digagas tahun 1947 melalui pembentukan Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commision). Tujuan didirikannya SPC adalah untuk memulihkan stabilitas di wilayah Pasifik yang mengalami pergolakan dan perubahan politik cukup signifikan setelah Perang Dunia II. Perubahan politik yang dimaksud ialah berlangsungnya proses dekolonisasi dunia saat itu yang juga berdampak ke kawasan Pasifik Selatan. Dalam kajian ini, diplomasi Indonesia di Pasifik Selatan selain secara langsung melakukan pendekatan kebudayaan dengan negara- negara tersebut, juga harus dapat memaksimalkan pengaruh Selandia Baru sebagai negara besar di Kawasan Pasifik Selatan yang dapat menjembatani perbedaan pendapat antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan terkait masa depan Papua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa misi diplomatik Indonesia di Selandia Baru mengemban misi politik yang sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan Indonesia dari ancaman separatisme yang mendapat dukungan dari negara-negara Pasifik Selatan di berbagai 213
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 forum Internasional, terutama dalam hal ini di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti yang dijelaskan oleh narasumber penelitian ini, Sebagaimana seperti sering diucapkan sama Pak Dubes kami saat ini, Pak Tantowi Yahya, kalau semua perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia, itu mengemban misi khususnya masing- masing karena ada beberapa prioritas dalam hubungan luar negeri Indonesia. Jadi ada yang politik, ekonomi, perlindungan warga negara itu disesuaikan semua dengan kondisi tempat masing- masing perwakilan. Kebetulan kalau di Wellington ini, kami misinya adalah misi politik, dalam artian untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan negara setempat maupun dengan negara- negara Pasifik lainnya (wawancara dengan narasumber, 2021). Selain dikarenakan pengaruhnya sebagai negara besar di Kawasan Pasifik, Selandia Baru juga menjadi bejana utama (Melting Pot) yang menyatukan seluruh komunitas Pasifik. Keberadaan masyarakat Pasifik di sana menjadikan Selandia Baru dapat menjadi etalase hubungan persahabatan di Kawasan Pasifik Selatan. Kenapa ditekankan secara spesifik negara Pasifik? Karena negara Selandia Baru ini berada di pusat Pasifik Selatan. Jadi Pasifik ini ada Pasifik Utara, Pasifik Selatan. Kalau di Pasifik Selatan itu boleh dibilang Selandia Baru itu berada di tengahnya, kemudian bahkan mendapat julukan sebagai pusat dari masyarakat Pasifika di seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena ternyata Selandia Baru ini menjadi tempat mayoritas masyarakat Pasifika, yang disebut Pasifika itu adalah semua komunitas di negara-negara Pasifik. Nah kebanyakan dari mereka itu, selain berada di negaranya juga banyak yang menyebar di negara-negara besar, jadi diasporanya tersebar di berbagai negara Pasifik yang lebih besar. Jadi negara-negara yang umumnya menjadi sasaran dari diaspora Pasifika ini itu adalah Australia, Selandia Baru kemudian Amerika Serikat, nah ini yang paling besar. Mungkin di luar itu mereka juga menyebar di negara lain, tapi artinya tiga besarnya adalah itu (wawancara dengan narasumber, 2021). Data menunjukkan berdasarkan statistik, jumlah komunitas Pasifik terbesar di seluruh dunia itu adanya di Selandia Baru, dengan jumlah sekitar 700 ribu orang. Bahkan dalam beberapa kasus jumlahnya lebih besar diaspora yang ada di Selandia Baru jika dibandingkan dengan yang ada di 214
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru negaranya sendiri. Sebagai contoh itu Cook Islands, jumlah penduduk Cook Islands di negaranya ada sekitar 15.000 orang, namun di Selandia Baru jumlahnya mencapai 35.000 ribu orang, jadi lebih banyak diaspora Cook Island di Selandia Baru. Demikian juga dengan negara-negara kecil lainnya seperti Samoa dan negara-negara tetangganya Selandia Baru lainnya. Bahkan lebih besar jumlah komunitas Pasifika di Selandia Baru dibandingkan dengan Australia dan Amerika Serikat misalnya. Karena itu Selandia Baru dapat disebut sebagai pusat dari masyarakat Pasifika di seluruh dunia. Budaya menjadi aspek penting yang dapat menjadi instrumen dalam berdiplomasi ke negara Pasifik Selatan melalui Selandia Baru. Realitas bahwa Selandia Baru adalah bejana yang membaurkan seluruh komunitas Pasifik dapat menjadi tempat strategis untuk Indonesia melakukan pendekatan melalui instrumen kebudayaan. Tujuan penting dalam konteks ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat Pasifik Selatan bahwa Indonesia juga memiliki kemiripan budaya yang seharusnya tidak menjadikan Indonesia sebagai masyarakat yang asing dan harus berseberangan dengan masyarakat Pasifik Selatan dalam kaitan isu Papua. Nah kalau budaya, ini tidak lepas dari sifat atau karakter masyarakat Pasifik sendiri, yang memang memiliki latar belakang budaya yang mirip dengan kita, khususnya dengan masyarakat Indonesia di kawasan Timur. Jadi sebenarnya masyarakat Pasifik ini kan terbagi menjadi tiga etnik besar, etnik Polinesia, etnik Melanesia dan etnik Mikronesia. Polinesia itu antara lain misalnya seperti di Selandia Baru ini suku aslinya itu orang Maori termasuk orang Polinesia. Terus orang di Cook Islands kemudian di Samoa, Kiribati, Tonga, itu adalah contoh-contoh yang merupakan bagian dari etnis Polinesia. Kemudian Melanesia, itu lebih kecil jumlahnya dibanding Polinesia, ada Papua Nugini, Solomon Island, Vanuatu. Mikronesia itu ada di daerah misalnya di Marshall Islands, kemudian ada di Federated States of Micronesia sendiri (wawancara dengan narasumber, 2021). Berdasarkan realitas kultural yang terdapat di Selandia Baru, dapat kita pahami bahwa Indonesia berupaya melakukan diplomasi kebudayaan dengan platform 'The Symphony of Friendship', acara budaya ini memiliki tujuan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Berdasarkan narasumber yang penelitian ini wawancarai, upaya ini mengedepankan similaritas budaya Indonesia dengan Selandia Baru dulu, khususnya masyarakat Maori yang merupakan penduduk asli dari Selandia Baru. 215
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 Kita bikin konser kolaborasi yang menampilkan penduduk asli Selandia Baru, orang Maori, penyanyi dari Selandia Baru dan kemudian penyanyi dari Indonesia. Penyanyi dari Indonesia yang kita tampilkan siapa? Orang-orang yang dari Indonesia timur tentunya, masyarakat Pasifikanya. Makanya itu yang ditampilkan penyanyinya adalah Edo Kondologit, kemudian Amnes Kamaleng, ada Gita Gutawa, itu bonus karena pretty much she's Indonesian juga karena menunjukkan bahwa she's part of Indonesia juga. Kemudian orkestranya sendiri, itu menampilkan orkestra Wellington. Jadi di sini itu biasanya setiap kota mempunyai orkestranya sendiri-sendiri, kemudian juga yang ada di Wellington. Nah kolaborasinya di mana? Pemain musiknya semuanya orang sini kemudian konduktornya adalah Erwin Gutawa, ada beberapa juga pemain musiknya yang kita bawa dari Indonesia. Jadi dengan demikian ini kelihatan sekali kalau ini adalah kolaborasi dengan Selandia Baru dengan menampilkan penyanyi-penyanyi dari Indonesia, khususnya yang berada dari Kawasan timur Indonesia dan penyanyi dari Selandia Baru yang ditampilkan adalah penyanyi dari Maori yang terkenal, Masirica dan Tama Waipara, very well respected dan very famous Maori musicians. Lagu-lagu yang ditampilkan juga kita mintanya lagu-lagu dari Maori, kalau dari pihak Selandia Baru yang ditampilkan dari pihak mereka sendiri, kemudian dari pihak kita sendiri tentunya yang kita tampilkan lagu-lagu dari Kawasan timur Indonesia, makanya Andmesh menyanyikan lagu dari kampung halamannya Bolelebo gitu, kemudian Edo membawakan lagu Sajojo. Kemudian ada satu lagi yang penting yaitu kita membawakan lagu E Ipo (wawancara dengan narasumber, 2021). Kemudian selain diplomasi cultural, acara 'The Symphony of Friendship' ini juga merupakan bagian dari perayaan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Selandia Baru. Pentingnya acara ini juga ditandai dengan kunjungan Presiden Jokowi yang secara khusus ke Selandia Baru untuk hadir di acara tersebut. Acara 'The Symphony of Friendship' yang diadakan di bulan November ini menjadi penutup dari serangkaian seluruh kegiatan dalam rangka peringatan 60 tahun hubungan Indonesia-Selandia Baru. Pendekatan kultural sangat penting dalam membangun kedekatan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Dikarenakan kondisi politik domestik dan kurang stabilnya pemerintahan di negara-negara Kawasan tersebut, memiliki konsekuensi perubahan kepemimpinan yang sering terjadi di negara-negara Kepulauan Pasifik (International Institute for 216
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru Democracy and Electoral Assistance, 2015: 1). Tingkat pergantian kepemimpinan yang tinggi menjadikan Kerjasama internasional secara formal selalu menghadapi potensi penyesuaian. Berlandaskan data survei International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2015) memberikan gambaran bahwa tahun 1968 hingga 2013 telah terjadi 125 peristiwa yang berujung pergantian pemimpin negara-negara seperti Kiribati, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Vanuatu, dan Nauru. Penyebab utama terjadinya peristiwa politik tersebut adalah mosi tidak percaya, pemilihan umum, pengunduran diri, kematian, dan lainnya. terjadi di beberapa pemerintahan berdaulat di negara-negara Pasifik Selatan memiliki konsekuensi pada pendekatan atau strategi yang digunakan oleh Pemerintahan Indonesia, sebagai contoh dalam konteks hubungan Internasional sistem pemerintahan Vanuatu memberikan kesempatan parlemen di negara tersebut mengajukan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dalam kurun waktu 10 tahun dari 2008-2018 telah terjadi 13 pergantian kepemimpinan di negara tersebut. Sehingga kedekatan politik untuk menjamin berjalannya Kerjasama menjadi sangat dinamis dan tergantung terhadap situasi politik domestic di Vanuatu. Perubahan situasi politik yang sering Indonesia-Vanuatu, Dalam satu dekade ke belakang, relasi Indonesia dengan negara- negara di Kepulauan Pasifik lebih banyak disoroti dari aspek politik ketimbang perspektif ekonomi, meskipun Indonesia telah berupaya membangun Kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Pasifik. Aspek politis ini memiliki keterkaitan erat dengan dukungan politik beberapa negara di Kepulauan Pasifik terhadap masalah domestik Indonesia yang menyangkut isu hak asasi manusia di Papua, aspirasi politik ini sering disampaikan melalui berbagai kesempatan dalam forum PBB. Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mereposisi kebijakan luar negeri Indonesia di Kepulauan Pasifik. Negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon secara lugas mendukung kemerdekaan Papua. Misalnya, pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada tahun 2014, PM Moana Carcasses Kalosil membawa isu pelanggaran HAM di Papua karena merasa memiliki ikatan persaudaraan Melanesia dan meminta kepada masyarakat internasional untuk memberikan perhatiannya terhadap masalah di Papua. Pada tahun yang sama, Joe Natuman, Perdana Menteri Vanuatu yang baru juga menaruh kepedulian yang besar pada penentuan nasib sendiri orang Papua seperti yang disampaikan di Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2014. Berbagai serangan pernyataan terhadap Indonesia di Forum PBB tidak berhenti, pada tahun 217
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 2017 dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, PM Vanuatu dan Kepulauan Solomon kembali membawa isu dekolonisasi dengan menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua (The Guardian, 2017). Dukungan terhadap penentuan nasib sendiri masyarakat Papua ini pun diberikan oleh Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga yang disampaikan pada Majelis Umum PBB ke-73 (The Guardian, 2018). Pendekatan-pendekatan diplomatis yang menggunakan jalur politik maupun Kerjasama ekonomi tidak berdampak pada citra Indonesia di negara-negara Pasifik Selatan. Dalam konteks ini, diplomasi kebudayaan menjadi satu-satunya jalan untuk Indonesia membangun persepsi yang lebih positif. Salah satu caranya adalah menggunakan instrumen musik untuk saling mengenalkan budaya Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan. Upaya ini penting untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Pasifik Selatan, dibandingkan sebagai negara asing yang telah melakukan penjajahan di Papua. Pada titik ini 'The Symphony of Friendship' sebagai perhelatan akbar di Selandia Baru yang diselenggarakan Indonesia untuk merekatkan Indonesia dengan komunitas Pasifik Selatan menemukan arti pentingnya. Diplomasi kebudayaan dan posisi Indonesia di Pasifik Selatan adalah diplomasi usaha memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara melalui kebudayaan, secara mikro, seperti olahraga, dan kesenian, atau secara makro misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Diplomasi kebudayaan menjadi alat bagi negara-negara saat ini untuk mendapat posisi di mata internasional. Seringkali diplomasi budaya tidak dilakukan dalam mekanisme pemerintah ke pemerintah, melainkan ditekankan pada hubungan pemerintah ke masyarakat dan yang paling penting adalah hubungan masyarakat ke masyarakat. Oleh karenanya, memenangkan pendapat masyarakat luas terhadap citra negara tertentu menjadi aspek penting yang ingin diraih oleh aktivitas diplomasi Kebudayaan. Oleh karena itu, penelitian ini coba melakukan wawancara terhadap beberapa pengunjung acara 'The Symphony of Friendship' untuk mendapatkan gambaran terkait pandangan-pandangan individu yang hadir di acara tersebut. Narasumber penelitian ini menyebutkan bahwa acara 'The Symphony of Friendship' diorganisir secara sangat rapi dan baik, kredibilitas Duta Besar RI di Selandia Baru juga memperkuat kepercayaan mereka yang datang dikarenakan telah memiliki track record di industri kreatif dan juga telah memiliki hubungan yang sangat baik dengan masyarakat Pasifik sejak lama. Seorang narasumber mengatakan, "Series of events was well thought- Secara teoritis, kebudayaan 218
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru out. Venue was excellent. Costumes matched the occasion. The Executive Committee did an excellent job. It was good to see Ambassador Indonesia in Wellington His Excellency Tantowi Yahya take up a lead role in the concert" (wawancara dengan narasumber, 2021). Beberapa narasumber yang penelitian wawancara juga dapat melihat bahwa pendekatan kultural dapat membangkitkan ikatan historis yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Similaritas secara kultural berperan sebagai elemen yang dapat menguraikan perbedaan dan membantu para diplomat Indonesia untuk dapat membangun hubungan yang baik dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di Pasifik Selatan. Kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat komunikatif, dapat dipahami dengan mudah oleh semua kalangan dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Hal positif dari kebudayaan adalah dapat membuka jalan agar dapat tercapai tujuan dari diplomasi kebudayaan (Warsito et al, 2010). "Very important as people become more aware of historical background, development over the years and more about a country and her people. People will be able to see the linkages between cultures, countries and relate. This is helpful in diplomacy. There is some common ground identified and helps diplomats build on their working relationship from there" (wawancara dengan narasumber, 2021). Hal ini selaras dengan tujuan-tujuan diplomasi publik di abad 21 yang menurut Leonard (2002) setidaknya mencakup empat hal yakni (1) Meningkatkan keakraban-membuat masyarakat berfikir dan mengubah image persepsi mereka tentang negara, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai negara tersebut. Elemen ini penting, dikarenakan kepentingan nasional Indonesia di Pasifik Selatan harus dapat mengubah citra Indonesia yang dianggap oleh masyarakat Pasifik sebagai orang asing terhadap saudara mereka di Papua. yang melakukan penjajahan Sedangkan sebenarnya Indonesia adalah masyarakat yang sangat dekat secara kebudayaan dengan Pasifik Selatan. Ketiadaan pendekatan kultural akan semakin menjauhkan Indonesia dari potensi kedekatan kultural yang sebenarnya dapat menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan politik di dunia internasional. (2) Meningkatkan apresiasi-menghadirkan persepsi yang positif dengan membuat masyarakat melihat suatu isu dari perspektif negara tersebut. Selaras dengan penjelasan sebelumnya, citra Indonesia yang dianggap melakukan represi di Papua harus dapat diubah melalui upaya diplomasi kebudayaan yang mendekatkan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Pasifik. Oleh karenanya, 'The Symphony of Friendship' menjadi platform yang tepat untuk dapat membangun citra dan persepsi positif Indonesia di mata komunitas Pasifik Selatan. (3) Merangkul masyarakat-mendorong masyarakat untuk melihat suatu negara sebagai 219
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 tujuan yang menarik bagi pariwisata dan studi, membeli barang-barang, maupun mengadopsi nilai-nilai negara tersebut. Elemen merangkul masyarakat juga sangat penting. Pendekatan people to people diplomacy dalam diplomasi kebudayaan juga dapat menguatkan persepsi positif masyarakat Pasifik Selatan terhadap Indonesia. Melalui 'The Symphony of Friendship' seharusnya dapat dikembangkan menjadi program-program yang dapat mengundang masyarakat Pasifik Selatan ke Indonesia untuk semakin mendekatkan secara kultural. (4) Mempengaruhi sikap masyarakat-meningkatkan dukungan masyarakat terhadap posisi negara tersebut. Tujuan ini sangat penting untuk Indonesia, dikarenakan beberapa negara Pasifik sering secara terbuka menyerang Indonesia di forum-forum Internasional terutama di PBB. Oleh karenanya, pendekatan diplomasi kebudayaan harus digencarkan untuk dapat menggeser posisi politik negara-negara Pasifik Selatan, dari hostile terhadap Indonesia menjadi friendship Ketika berbicara mengenai Indonesia di panggung internasional. Karena dukungan tersebut akan sangat bermakna terhadap penyelesaian isu Papua yang hingga kini masih mengancam kesatuan wilayah Republik Indonesia. tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, tetapi dapat juga dilakukan oleh individual maupun kolektif atau setiap warga negara (Roy, 1991). Salah satu bentuk diplomasi publik adalah diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan menurut Milton Cummings diartikan sebagai pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek kebudayaan lainnya antara suatu negara dengan negara lain maupun antara masyarakat dengan masyarakat lainnya dengan tujuan memelihara sikap tujuan saling pengertian (mutual understanding) (Cummings, 2003). Oleh karenanya, pelaksanaan diplomasi kebudayaan memerlukan individu yang sangat memahami hal-hal penting yang harus termuat dalam diplomasi tersebut. Gagasan-gagasan kreatif ini tidak harus lahir dari diplomat-diplomat karir yang sehari-harinya berkaitan dengan urusan protokoler yang kaku dan formal. Elemen ini yang dilengkapi oleh keberadaan Duta Besar RI di Selandia Baru yang secara latar belakang memang berasal dari pekerja kreatif di dunia hiburan. Selain itu pengalaman panjang berinteraksi dengan masyarakat Pasifik juga semakin memperkuat pemahaman dalam membuat acara The Symphony of Friendship'. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber penelitian ini, seorang diplomat karir Kementerian Luar Negeri yang sekaligus menjadi Ketua Pelaksana acara 'The Symphony of Friendship'. Diplomasi kebudayaan Betul, itu memang gagasannya dari Pak Dubes. Jadi saya rasa tidak heran juga karena satu, beliau itu familiar dengan masyarakat 220
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru Pasifika. Beliau kan memiliki pemahaman yang cukup luas, pengalaman interaksi yang sangat banyak dengan masyarakat Pasifika ketika beliau belum menjadi dubes. Kemudian yang kedua latar belakang beliau menjadi musisi, jadi beliau sangat memahami dan bukan hanya musisi, tapi juga praktisi di dunia showbiz. Jadi artinya beliau punya pengalaman untuk mengemas suatu pergelaran, suatu acara. Jadi beliau melihat ini suatu hal yang sangat mungkin karena beliau juga punya network, jadi it all came into place (wawancara dengan narasumber, 2021). Pengalaman melakukan interaksi people to people dengan masyarakat Kawasan Pasifik sangat penting dalam melakukan diplomasi kebudayaan. Dalam kajian ini, track record Duta Besar Besar RI di Selandia Baru yakni Duta Besar Tantowi Yahya memainkan peranan penting. Sebelum menjadi Duta Besar, beliau adalah anggota DPR Komisi 1 di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Sehingga, telah sering membangun komunikasi dan jaringan dengan masyarakat Pasifik ketika turut serta menjadi delegasi Indonesia di Pacific Island Forum. Berlandaskan pada pengalaman tersebut, terbangunlah wawasan dan pemahaman yang mendalam terkait karakter dan budaya masyarakat Pasifik Selatan, orang-orang Pasifika sangat penting untuk dapat didekati melalui hati ke hati. Pak Dubes sendiri yang sudah sering berinteraksi dengan orang Pasifika. Ketika beliau belum menjabat sebagai Pak Dubes, saat masih menjadi anggota DPR komisi 1 beliau memang sering bergabung dalam delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan- pertemuan Pacific Islands Forum. Dari hasil interaksi itu beliau memahami bahwa sebagaimana seperti orang Pasifika yang ada di Indonesia, orang Pasifika yang ada di Kawasan Pasifika ini sendiri juga harus kita dekati hatinya. Jadi pendekatan people-to-people seringkali lebih efektif dari pendekatan-pendekatan lainnya. Di luar pendekatan ekonomi, karena di mana-mana kalau pendekatan ekonomi sudah pasti efektif di manapun. Tapi kalau untuk orang- orang Pasifika ini untuk pendekatan culture itu bisa menyentuh hati mereka. Istilahnya kita, kalau untuk teman-teman di Pasifika itu sama seperti teman-teman kita di Indonesia bagian timur. Mereka terlihat keras di luar, tapi sebenarnya hatinya sangat lembut (wawancara dengan narasumber, 2021). 221
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 Penggunaan diplomasi kebudayaan ini juga bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia ke Kawasan Pasifik. Kepentingan utama untuk menguatkan diplomasi ke Pasifik selain dikarenakan mereka adalah tetangga Indonesia, negara-negara Pasifik sering memiliki posisi politik yang kontradiktif dengan Indonesia terkait isu separatisme di Papua. Terdapat perbedaan pendapat yang sangat tajam ketika berbicara Papua secara entitas yang menjadi kesatuan dengan Indonesia. Beberapa pakar berpendapat bahwasanya perhatian besar komunitas politik di Pasifik terhadap isu Papua memiliki korelasi dengan semangat menentang kolonialisme yang menjadi faktor dalam pembentukan paradigma diplomasi baru negara-negara Kepulauan Pasifik (Fry & Tarte 2015: 3). Selanjutnya Fry dan Tarte (2015) menjelaskan diplomasi Pasifik baru adalah Langkah fundamental yang dilakukan oleh negara-negara Kepulauan Pasifik yang independen untuk menciptakan sistem diplomatik poskolonial. Independensi dan kedaulatan yang menjadi nilai-nilai penting dalam diplomasi Pasifik menjadi elemen strategis dalam membentuk Forum Kepulauan Pasifik. Sebagai negara kecil, para pemimpin di Kepulauan Pasifik berkomitmen untuk meningkatkan peran dalam urusan global dengan membentuk forum di level regional dengan menyuarakan isu-isu yang menjadi perhatian mereka. Diplomasi Pasifik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fry dan Tarte (2015), merupakan suatu upaya negara-negara Kepulauan Pasifik untuk mengambil posisi dan terlibat dalam diplomasi global untuk menegosiasikan persoalan seperti perdagangan, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, masalah nuklir, dekolonisasi, dan perikanan. Dalam hubungannya dengan Indonesia, masalah kemerdekaan Papua adalah salah satu agenda yang terus diperdebatkan oleh negara-negara di Kepulauan Pasifik. Masalah ini adalah bagian dari diplomasi Pasifik untuk mendorong dan menyelesaikan masalah dekolonisasi (Fry & Tarte, 2015). Dalam menghadapi ini, Indonesia harus mampu membangun narasi dan persepsi yang dapat menjadi counterbalance terhadap narasi politis yang dibangun oleh negara-negara Pasifik melalui diplomasi baru poskolonial di sana. Salah satu cara yang sangat penting adalah membangun proksimitas kultural antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik. Indonesia harus mampu menggunakan perbendaharaan kulturalnya dalam menghadapi serangan negara-negara Pasifik dalam konteks isu Papua. Pada koridor ini diplomasi kebudayaan untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik sangat penting. Walaupun, diplomasi kebudayaan yang dilakukan tidak bisa dimaknai secara sempit hanya untuk memenuhi kepentingan tersebut, 222
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru seperti yang diungkapkan narasumber penelitian ini yang nampak dalam penjelasan di bawah ini. Kebijakan kita di Pasifik itu semakin lama memang semakin kita perkuat. Alasannya sudah sangat jelas; pertama, ada kesamaan latar belakang, dan kedua, ini adalah negara tetangga kita. Itu adalah negara tetangga kita di sebelah selatan, Indonesia itu kan terletak antara Asia dan Pasifik, kalau ada negara yang bisa mengklaim bahwa mereka adalah sebagian Asia dan sebagian Pasifik, menurut saya itu hanya ada dua negara yang bisa bilang begitu, yang pertama Indonesia dan kedua Filipina. Sebenarnya kalau integritas teritorial kami menyebutnya, itu adalah basic dari kebijakan luar negeri kita. Itu mau dimanapun, mau di Selandia Baru, mau dimana pun pasti kita seperti itu. Nah sekarang soal 'The Symphony of Friendship', jadi engagement kita dengan Pasifik, mungkin betul salah satunya adalah dengan menjaga integritas teritorial wilayah kita. Tapi bukan dengan negara Pasifika saja kita begitu. Artinya dengan negara manapun, salah satu basic kita dalam melakukan kebijakan luar negeri yaitu, integritas teritorial. Soal Papua, itu bukan satu-satunya alasan kita meningkatkan engagement dengan Pasifik. Mau itu ada atau tidak isu tentang separatisme, kita punya obligasi untuk meningkatkan engagement kita dengan negara Pasifik karena Pasifik itu adalah kawasan yang sangat penting buat Indonesia. Jadi kita suka lupa kalau Pasifik itu adalah salah satu trade road yang paling penting di seluruh dunia gitu, karena dia menghubungkan Amerika dengan Asia. Jadi itu merupakan jalur kapal-kapal dagang besar. Kawasan Pasifik itu menjadi kawasan favorit karena mereka memang penting. Di luar itu ada rivalitas negara besar di Pasifik untuk menancapkan pengaruhnya di Pasifik. Contohnya, saya mau cerita juga bahwa kita punya kebijakan kita untuk Pasifik yang namanya 'Pacific Elevation', nah Selandia Baru punya yang Namanya 'Pasific Reset' (wawancara dengan narasumber, 2021). Namun, membangun kedekatan dengan Kawasan Pasifik melalui diplomasi kebudayaan tidak hanya penting dalam koridor keamanan nasional Indonesia. Indonesia sangat menyadari bahwa Kawasan Pasifik juga merupakan rute dagang penting di Barat dan Selatan. Sehingga kedekatan dengan negara-negara di sana juga akan sangat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang. Diplomasi Kebudayaan Indonesia melalui 'The Symphony of Friendship' di Selandia Baru menyasar banyak tujuan-tujuan penting yang harus terus 223
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 dijaga dan dikembangkan dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia tidak hanya dalam kaitan bilateral dengan negara-negara di Pasifik Selatan namun juga membangun citra positif Indonesia di mata negara-negara Pasifik yang dapat sangat berguna dalam menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Selandia Baru adalah negara yang paling tepat dalam melaksanakan strategi ini sehingga diplomasi kebudayaan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa Diplomasi Kebudayaan Indonesia terhadap negara-negara Pasifik Selatan melalui event The Symphony of Friendship (TSF) dilakukan berlandaskan aspek seni dan kebudayaan dalam mencapai tujuan politik untuk membangun persepsi dan citra Indonesia di mata negara-negara Pasifik Selatan. Selandia Baru dipilih atas dasar realitas bahwa negara tersebut adalah melting pot komunitas Pasifik Selatan. Oleh karenanya, melaksanakan event besar terkait kebudayaan Indonesia- Pasifik di sana akan menjadi etalase penting dari kedekatan Indonesia dengan seluruh masyarakat Pasifik secara kultural. Aspek kultural menjadi perekat yang digunakan untuk membangun ikatan persahabatan dengan negara-negara Pasifik Selatan, dan meniadakan permusuhan yang beberapa terkali di panggung diplomasi global seperti perdebatan antara Indonesia dengan beberapa negara Pasifik di forum majelis umum PBB terkait isu Papua. Namun kepentingan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat Pasifik bukan hanya berbicara masalah keamanan, namun juga potensi dagang yang menjadikan Kawasan Pasifik sangat penting dalam kaitan rute dagang ke Barat. Demikian penelitian ini telah menemukan berbagai aspek penting yang terjadi dalam upaya diplomasi kebudayaan tersebut di Selandia Baru. Daftar pustaka Bandoro, B. (2014). Indonesia dalam Lingkungan Strategis yang Berubah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Berridge, G.R. and Llyod, L. (2012). The Palgrave Macmillan: Dictionary of Diplomacy (3rd ed.). New York: Palgrave Macmillan. Bound, K., Briggs, R., Holden, J. and Jones, S. (2007). Cultural Diplomacy. London: Demos. Carbone, F. (2017). International tourism and cultural diplomacy: a new conceptual approach towards global mutual understanding and peace. Research Gate, 65, pp. 61-74. 224
Bernadette dkk, 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru Connelly, A.L. (2014). Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi di: [online]. policy-under-president-jokowi> [diakses 1 Desember 2019]. Cornock, O. (2018). The Report: Indonesia 2018. Oxford: Oxford Business Tersedia Group. Cummings, M.C. (2003). Cultural Diplomacy and The United States Government: A Survey for Arts and Culture. Washington, DC: Center for Arts and Culture. Fry, G., and Tarte, S. (2015). The new pacific diplomacy: an introduction. Dalam: G. Fry and S. Tarte (Ed.), The New Pacific Diplomacy. Acton: Australian National University. Goff, P.M. (2013). Cultural diplomacy. Dalam: A.F. Cooper, J. Heine and R. Thakur (Eds.), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy. Oxford: Oxford University Press. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2015). Leadership turnover in the Pacific Islands: a preliminary analysis di: [online]. [diakses 1 Desember 2019]. Tersedia Jefkins, F. 2004. Public Relations (edisi kelima). Jakarta: Erlangga. Kaikai, A.B. (2015). Aid Policy and the Politics of Aid Opportunities and Challenges of the Rise of Chinese Foreign Aid in the Pacific Island Countries. Nordestedt: GRIN Publishing. Leonard, M., Stead, C. and Smewing, C. (2002). Public Diplomacy. London: Foreign Policy Centre. Nye, J.S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs. Pudaruth, S.K. (2017). Nation rebranding through a new approach to cultural diplomacy: a case study of Mauritius. SAGE Open, 7 (2), pp. 1-13. Rana, K.S. (2011). 21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide. London: The Continuum International Publishing Group Roy, S.L.(1991). Diplomasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Stringer, K. (2006). Pacific Island microstates: pawns or players in pacific rim diplomacy? Diplomacy & Statecraft, 17 (3), pp. 547-577. Tempo. (2015). Indonesia jadi anggota negara Melanesia, ini alasannya di: [online]. negara-melanesia-ini-alasannya> [diakses 20 Januari 2020]. 27 Juni. Tersedia 225
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 205-227 The Guardian. (2017). Melanesian leaders condemn UN for turning 'a deaf ear' to West Papua atrocities [online]. 24 September. Tersedia di: atrocities> [diakses 20 Januari 2020]. The Guardian. (2018). Indonesia accuses Vanuatu of inexcusable support di: for West Tersedia 20 Januari 2020]. Papua [online]. 3 October. [diakses Umińska, A. and Woroniecka. (2016). Cultural diplomacy in international relations theory and studies on diplomacy. Actual Problems of International Relations, 2 (127), pp. 4-19. Wardhani, B., Faisal, M.D., & Paramita, T.D. (2018). Migrasi dan Transnasionalisme di Pasifik Selatan. Surabaya: Airlangga University Press. Warsito, T., Salam, U. dan Nuryanti, W. (2010). Dialog budaya dan gelar seni, revitalisasi diplomasi budaya, refleksi 60 tahun hubungan RI- Rusia [online]. Tersedia di: 04/20100408.ht [diakses tanggal 16 September 2021]. 226