Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo) SKRIPSI Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan COVER Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Ismail, S.Sos, MH, M, M.Si, Disusun Oleh: Furi Imanuria (E04213030) PRODI POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2022 i
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo). Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan implementasi pembangunan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa. Dalam implementasi penulis menemukan, bahwa proses-proses dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur ada banyak kurangnya dan tidak sesuai dengan SAP. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 untuk program pembangunan infrastruktur desa ditentukan dengan SAP. Program pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa, dana desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota khusus untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diberikan setiap tahun sekali, total dana desa yang diberikan melihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemisinan, tingkat kesulitan geografis. Namun penulis menemuan beberapa bangunan infrastruktur desa yang belum sesuai bahkan banyak bangunan lama yang belum direnovasi. vi
DAFTAR ISI COVER ... i LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ... ii LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii LEMBAR PERSEMBAHAN... iv ABSTRAK ... vi KATA PENGANTAR ... vii DAFTAR ISI ... ix BAB I ... 1 PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 10 C. Tujuan Penelitian ... 10 D. Manfaat Penelitian... 11 E. Definisi Konseptual ... 11 Implementasi ... 11 1. 2. Kebijakan ... 13 3. Implementasi Kebijakan... 14 4. Undang-Undang ... 14 5. Pembangunan ... 15 6. Infrastruktur ... 16 7. Desa ... 18 BAB II ... 20 KAJIAN TEORI ... 20 A. Penelitian Terdahulu... 20 B. Konsep Kebijakan Publik ... 23 C. Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn ... 30 D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan ... 32 BAB III ... 35 METODE PENELITIAN ... 35 Jenis Penelitian ... 35 A. ix
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian ... 36 C. Pemilihan informan dan Pemilihan Objek Penelitian ... 36 D. Tahap-Tahap Penelitian ... 39 E. Teknik Pengumpulan Data ... 41 F. Teknik Analisis Data ... 41 G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data ... 44 H. Sistematika Pembahasan ... 46 BAB IV... 47 ANALISA DAN PEMBAHASAN ... 47 A. Penyajian Data ... 47 B. Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu ... 75 C. Analisa Dan Pembahasan ... 85 D. Temuan Hasil Penelitian... 90 BAB V ... 93 PENUTUP ... 93 A. KESIMPULAN ... 93 DAFTAR PUSTAKA ... 94 x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Implementasi kebijakan pada sektor Di masa mendatang, pembangunan infrastruktur akan semakin mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pembangunan infrastuktur tersebut akan menyasar pada wilayah desa. Dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan pembangunan infrastruktur akan memberikan pengaruh pada sector ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, dampak lain yang dapat diperoleh dari pertumbuhan pembangungan terhadap infrastruktur yaitu perubahan pola pikir dan cara berpolitik masyarakat. Dengan begitu masyakat desa dapat menerapkan kehidupan berpotik yang demokratis diwilayah desa tersebut. Pada kenyataannya, hingga sekarang masih ada desa yang masih belum dapat belajar tentang cara berpolitik yang baik. Padahal sejatinya, desa merupakan salah satu sector yang dapat menunjang kehidupan masyarakat kota. Salah satu bukti bahwa masyarakat desa merupakan penunjang kehidupan masyarakat di kota, yaitu hasil dari tanaman dan tangkapan nelayanan yang dikirim ke kota. Dengan begitu, sudah selayaknya pembangunan infrastruktur di pedesaan lebih diperhatikan pemerintah.1" "Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana sebuah desa yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membangun desanya dengan 1 Hernowo, Basah. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2004. 1
kerjasama dan gotong-royong. Peraturan yang sudah ditetapkan yang sudah disepakati bersama harus ada bukti nyata atau implementasinya dari peraturan tersebut." impian orang-orang terdahulu yang Untuk melaksanakan dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah seharusnya bahwa setiap desa hendaknya mempunyai hak yang berkaitan dengan sejarah desa serta hak yang berpegang teguh pada norma dan adat sebuh desa. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat dibuktikan dengan nyata oleh masyarakat. Berlandaskan sejarah ketatanegaraan Indonesia, perkembangan desa mengalami perkembangan yang yang semakin pesat. Oleh karena itu, desa butuh perlindungan yang mewadahi dan perlu dieksplor dengan ketentuan untuk sesuai. Hal dilakukan tersebut yang tetap mempertahankan keontentikan sebuah desa. Selain itu, sebuah desa perlu dijaga agar dapat memanjukan, membuat mandiri, serta dapat meningkatkan sikap demokratis masyarakat desa tersebut. Dengan uapaya tersebut diharapkan pemerintah desa dapat membuat dasar yang kokoh dalam pemerintah. Sehingga keinginan untuk mensejahterakan masyarakat dalam segala sector kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tujuan adanya pembangunan terhadap desa yaitu untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Selain itu, tujuan lain yang dapat diperoleh adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Dengan begitu diharapkan, masyarakat dapat terhindar dari 2
kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi pada seseorang, jika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana bagi sebuah desa dan kurangnya pemaksimalan potensi yang dimiliki desa serta masyarakat yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk keadaan masyarakat desa. Mengacu pada Undang-Undang Pembangunan Desa ayat (2) tertulis, bahwa pembangunan sebuah desa dapat terlaksana dengan baik, jika pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama. Sikap Kerjasama tersebut dikerjakan dengan rasa kekeluargaan dan diwujudkan dalam bentuk gotongroyong. Hal tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. "Penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah desa dikerjakan berdasarkan dengan perencaan pembangunan yang dimiliki oleh Kabuaten atau Kota. Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa harus sejalan dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Hal tersebut sejalan dengan aturan terkait peraturan desa ayat 2. Kedua perencanaan terebut ialah sebuah perencanaan yang diarsipkan dalam satu dokumen yang sama dalam pemerintahan desa. Selain itu, kedua perencanaan tersebut juga digunakan sebagai acuan dalam Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Jika pemerintah daerah memiliki program kerja, maka program kerja tersebut sudah selayaknya dibicarakan dengan 3
pemerintah desa. Hal tersebut dikerjakan dengan tujuan, agar tetap terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Setelah koordinasi yang bai kantar kedua sector pemerintahan, maka Langkah selanjutnya yitu pemerintah desa menyampaikan hasil koordinasi tersebut kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan, agar peran dari masyarakat tetap berjalan dengan baik. Peran masyarakat tersebut yaitu memantau pelaksanaan pembangunan desa. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui, apakah rencana dan pelaksanaan yang dilakukan telah sejalan atau bahkan sebaliknya. Jika ada yang tidak sejalan antara perencanaan dan pelaksanaan, maka masyarakat dapat mengadukan hal tersebut ke bagian Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kewajiban pemerintah desa yaitu memberikan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kepada masyarakat. Selain juga hendaknya itu, masyarakat mengetahui juga terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa. Hal tersebut dapat diperoleh masyarakat melalui layanan informasi. Pemerintah desa juga hendaknya membuat laporan kepada masyarakat malalui musyawarah. Musyawarah tersebut hendaknya dilakukan selama sekali selama setahun dalam periode pemerintahan yang sama. "Unsur pemerataan pembangunan dah hasil yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat merupakan tujuan yang harus diwujudkan oleh pemerintah desa. Tujuan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan 4
melakukan pembangunan infrastruktur desa. Jika hal tersebut mampu diwujudkan oleh pemerintah desa, maka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah akan berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan pembangunan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut pengguna infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur pembangunan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat di desa setempat. Pemerintah desa bertugas untuk membuat wewenang, melaksanakan tugas, serta membantu masyarakat desa. Hal tersebut merupakan bagian dari otonomi daerah. Pola manejerial dibutuhkan oleh sebuah desa dengan tujuan untuk mengelola pembangunan. Tujuan dari pola manejerial yait agar program yang telah dibuat pemerintah desa dapat menghasilkan pembangunan yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan begitu, hasil tersebut dapat digunakan dengan maksimal oleh pembangunan masyarakat.2 Untuk mewujudkan hasil yang ideal, maka Kerjasama antara pemerintah desa, swasta, dan masyarakat perlu dilakukan dengan baik. Demi mewujudkan pembangunan desa yang maksimal, maka pemerintah hendaknya terus melakukan pembangunan yang baik dan terencana bagi pemerintah desa.3"Fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar dapat membangun infrastruktur ditingkat desa, yaitu Posyandu, Posbindu, Jalan Desa, Lampu Desa, Sekolah PAUD, Jembatan, Sambungan Air, dll. 2Kamaludin, Rustian, Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983). 3 Moh. Sofiyanto Ronny, Malavia Mardani, M. Agus Salim, E-Jurnal Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Vol. 6 No. 4, 2017. 5
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 meruapakan landasan yang digunakan dalam pembangunan desa. Usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dilakukan dengan membangun desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 menyatakan, bahwa Kepala desa memiliki tugas untuk menjalankan pemerintah desa, merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Desa. Selain itu berdasarkan pasal 26 kepala desa juga bertugas untuk memberikan pembinaan kepada masyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas lain yang perlu dikerjakan oleh kepala desa yaitu mengkoordinasi pembangunan yang telah direncanakan.4" Untuk membuat pembangunan sarana dan prasarana yang baik, maka pemerintah desa hendaknya melibatkan peran masyarakat. Dalam ini, masyarakat berperan sebagai pelaksanaan, pengontrol dan hal pengawas dalam pembangunan yang dilakukan. Jika pemerintah desa memberikan kuasa pembangunan kepada kontraktor, maka perlu adanya control yang maksimal oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal yang tidak inginkan dengan harapan yang telah dirancang oleh pemerintah desa. Namun sebaliknya, jika pengerjaan pembangunan tersebut diberikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan bekerja dengan maksimal dan akan berdampak pada adanya pemberian lapangan pekerjaan kepada masyarakat desa. 4 Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 6
terkait Dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat pembangunan desa, maka hal tersebut dapat digunakan masyarakat untuk merekatkan rasa kekeluargaan dan sikap gotongroyong antar sesama masyarakat. Kegiatan gotongroyong merupakan identitas yang melekat di masyarakat Indonesia. Selain itu, gotongroyong merupakan cerminan kepribadian masyarakat desa. Manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan gotongroyong salah satunya yaitu dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat juga dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pembangunan. Hal tersebut disebabkan masyarakat memperoleh bimbingan secara langsung dan dapat mempraktekan ilmu yang telah diperoleh.5 Masyarakat adalah orang yang mengetahui tentang kebutuhan yang diperlukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat adalah orang yang melakukan pembangunan secara partisipatif. Hal tersebut disebabkan masyarakat dapat memberikan aspirasi tentang kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dengan begitu, pemerintah harus memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan dari Pembangunan pedesaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahtraan masyarakat desa, maka hal tersebut akan berdampak pada ketahanan nasional. Ketahanan nasional tersebut meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan. 5 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, (Jakarta: 1996), 175. 7
Pengembangan pembangunan yang menyeluruh bagi desa dikerjakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahtraan masyarakat. Pengembangan tersebut perlu didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membangun desa.hal lain yang perlu dibuthkan yaitu adanya aturan yang mengatur serta dapat mengarhkan masyarakat agar telah dapat melaksanakan program sesuai dengan program yang dirancang.6" Desa yang maju dapat dilihat dari infrastruktur yang dimiliki dan terpenuhinya kebuthan masyarakat. Unsur Infrastruktur tersebut terdiri dari meliputi pembangunan jalan, pembuatan lampu jalan, jembatan, sekolah, polindes dan perpustakaan dll. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 83 mengungkapkan, bahwa perpaduan pembangunan desa pada satu kabupaten adalah pembangunan Kawasan desa. Jika pembangunan tersebut terus dilakukan, maka usaha percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan desa akan berjalan dengan baik. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain:" 1. Menggunakan serta mamanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan kekuasaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan tata ruang yang dimiliki oleh Kabupaten atau Kota. 6 Jurnal Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo KabupatenKonawe Utara), April 2016. 8
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 3. Membangun infrastruktur, meningkatkan ekonomi perdesaan, dan mengembangan teknologi yang tepat guna bagi masyarakat 4. Memberdayaan masyarakat Desa dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa bertugas untuk membuat rancangan yang sesuai dengan ketepatan yang sesuai dengan perencanaa. pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota meliputi pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dengan berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dimiliki oleh Daerah.7" "Seperti halnya di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aturan Undang-Undang, pembangunan infrastruktur adalah hal yang wajib dilakukan bagi seluruh pemerintah desa dan masyarakat. peneliti ingin menganalisis implementasi kebijakan infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan tentang pembangunan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dan apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Dengan berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 83 9
berjudul "Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo)"." B. Rumusan Masalah Rumusan masalah digunakan dalam penelitian ini sebagai Batasan masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Berikut ini Batasan masalah dalam penelitian ini di antaranya: 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa terhadap dalam studi analisis Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo? 2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pembangunan Tentang Desa infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo? C. Tujuan Penelitian telah Dengan mengacu pada pada Batasan masalah yang dipaparkan, maka tujuan yang ingin diperoleh peneliti di antaranya: 1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Studi Analisis terhadap Pembangunan Infrastuktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 10
dalam Studi Analisis terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat: 1. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah dan sebagai penerapan dari berbagai teori yang penulis dapatkan selama dalam masa perkuliahan. 2. Untuk kajian akademik terutama jurusan Ilmu Politik dalam studi kasus pembangunan infrastuktur di desa, adapun manfaat secara praktis, adalah : a. Memberikan bahan masukan terutama kepada pemerintah di tingkat desa, dengan memberikan kajian tentang studi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kasus pembangunan infrastruktur di desa. b. Memberikan acuan bagi para mahasiswa dan berbagai pihak terkait studi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kasus pembangunan infrastuktur di desa. E. Definisi Konseptual 1. Implementasi Sebuah kebijakan akan langsung diiimplimentasikan ketika telah selesai dirumuskan. Jika proses kebijakan tersebut dibuat dengan baik atas dasar keperluan masyarakat, maka kebijakan yang telah dibuat akan memberikan dampak yang baik ketika 11
diimplementasikan.8 Usman menyatakan, bahwa ujung dari kegiatan implementasi yang dilakukan adalah kegiatan yang bernilai positif, tersusun dengan baik, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.9" ialah implementasi "Guntur mengungkapkan, bahwa kegiatan yang membutuhkan Kerjasama yang baik baik melalui demokrasi atau tidak. Implementasi dikerjakan untuk mendapatkan tujuan yang interaksi yang yang sesuai dan menghasilkan efektif.10" "Hanifah berpendapat, bahwa kegiatan yang dilakukan dengan berlandaskan pada kebijakan yang telah dibuat dalam kegiatan administrasi. Tujuan dari mengembangkan perencanaan yang telah dibuat ialah untuk memaksimalkan rencana yang telah dbuat.11 Berdasarkan pemaparan tersebut, implementasi merupakan sebuah cara untuk mengerjakan sebuah kebijakan. Implementasi juga telah dirancang untuk dapat diterpkan melalui kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, terhadap implementasi telah direncanakan juga memerlukan obyek kebijakan yang penunjang. Obyek tersebut berperan sebagai pendukung dalam kegiatan implementasi yang dikerjakan." 8Affan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 295 9Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta: Grasindo. 2002), Hlm. 70 10Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka. 2004), Hlm 39 11Hanifah Harsono,Implementasi Kebijakan dan Politik,(Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya. 2002), Hlm. 67 12
2. Kebijakan "Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan gagasan yang telah dibuat dengan perencanaan yang baik. Kebijakan tersebut biasanya berada pada kepemimpinan, pekerjaan, yang mengatur seseorang tentang bagaimana cara bertindak."Leo Agustino mengutip penjelasan kebijakan menurut Carl J. Federick.12 Carl berpendapat, bahwa kebijakan adalah kegiatan yang dianjurkan oleh seseorang atau organisaisi yang dapat mengatur kegiatan sesuai denga napa yang telah ditentukan. "Solichin mengungkapkan bahwa definisi kebijakan terdiri dari beberapa, antara lain: a. Keputusan yang baik diambil berdasarkan kebijakan yang telah dibuat. b. Administrasi yang telah dibuat untuk sebuah kebijakan tidak dapat mempengaruhi kebijakan c. Perilakukan dan harapan yang dimiliki indivisu merupakan bagian dari kebijakan d. Tindakan yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh individu merupakan baian dari e. Pencapaian yang telah direncanakan merupakan baian dari kebijakan terang-terangan dan f. Tujuan yang dipaparkan secara tersembunyi merupakan bagian dari kebijakan. 12Leo Agustino,Dasar- dasar Kebijakan Publik,(Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm. 7 13
g. Proses yang Panjang biasanya dilewati untuk membuat sebuah kebijakan. h. Hubungan antar organisasi dan negara merupakan bagian dari kebijakan. 3. Implementasi Kebijakan. "Secara harfiah implementasi kebijakan ialah usaha yang dilakukan yang berkaitan dengan keputusan yang mengacu pada Undang-Undang.13"Van Meter dan Van Horn berpendapat, bahwa14 Implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan sebagai batasan bagi individu dan organisasi. Cara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dapat melaksanakan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan baik oleh individu, maupun organisasi dengan mengerjakan kesepakatan yang telah disepakati." 4. Undang-Undang "Undang-Undang ialah hukum yang dibuat secara jelas dan mendetail yang sudah dapat diterapkan oleh masyarakat. Undang- Undang (Formell Gesetz) berisi tentang hukuman social, hukum pidana dan hukum paksa. Lembaga legislative adalah organisasi 13Abdul Aziz, Implementasi kebijakan Publik Studi tentang kegiatan pusat infrmasi pada dinas komunikasi dan informatika provinsi sumatera utara, volume 3 Nomor 1 , Juni 2013, hlm. 4 14Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Presindo, 22002), Hlm. 102 14
yang bertugas untuk membuat dan mengesahkan Undang-undang (Formell Gesetz).15" "Rancangan Undang-Undang adalah nama yang diberikan sebelum Undang-Undang disahkan. Fungsi Undang-undang antara lain sebagai otoritas, aturan, anjurkan, menyediakan (dana), batasan hukuman, memberikan, mendeklarasikan, serta sesuatu.16"Oleh karena itu, Undang-Undang aialah landasan hukum yang dibuat dengan jelas dan mendetail bagi sebuah Lembaga. Undang-Undang tersebut dibuat oleh [pihak legislative dan dapat diterapkan oleh masyarakat." 5. Pembangunan Pembangunan ialah yang dilakukan kegiatan untuk memperbaiki keadaan dan situasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kondisi yang baik dan stabil.17 Pembangunan ialah upaya yang dilakukan Lembaga dan individu dangan terus menerus agar mendapatkan perbagian disetiap pembangunan yang dilakukan.18" "Rogers menyatakan, bahwa pembangunan adalah usaha yang dikerjakan untuk dapat memberikan perubahan secara social dengan melibatkan individu yang banyak. Hal tersebut dapat 15 Aziz Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18. di akses pada 9 Mei 2019 Pembangunan Daerah,(Jakarta: PT.GramediaPustakaUtama, 2005), 14. 18 Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 4. 15
mempengaruhi kegiatan pembangunan.19 Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terseteruktur dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 20"Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pembangunan ialah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang berdampak pada kegiatan social. Kegiatan pembangunan tersebut dikerjakan dengan perencanaan yang mangatang dan dieksekusi dengan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati." 6. Infrastruktur "Infrastruktur ialah usaha yang dibuat pemerintah sebagai poros yang berperan pada bidang ekonomi. Infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah dapat membangun ekonomi pada sector nasional dan daerah. Jika infrastruktur dilihat secara makro berdasarkan tersedianya barang dan jasa, maka infrastruktur tersebut dapat memberikan pengaruh pada marginal capital. Selain itu, jika infrastruktur dibuat dengan baik, maka infrastruktur tersebut akan memberikan dampak yang besar pada usaha di tingkat mikro. Keuntungan yang diperoleh pengusaha mikro yaitu adanya pengurangan pada biaya produksi yang dilakukan.21 "Grigg mengungkapkan, bahwa infrastruktur adalah sebuah rencana yang dibuat secara tersusun dengan baik yang dapat dilihat 19 Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 12. 20Ibid, Ginanjar, 1996. 21 Kwik Kian Gie. 2002. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman.Materi Kuliah Disampaikan Pada Studium General Institut Teknologi Bandung. Bandung. 16
dan dirasakan manfaatnya. Selain itu, pemanfaatan infrastruktur yang telah dibuat oleh pemerintah harus sanggup untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara ekonomi dan social. Infrastruktur dalam sebuah pemerintahan berperan sebagai sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat sebagai penunjang kebutuhan yang diberikan pemerintah.22 Infrastruktur tersebut menjadi investasi yang dibuat oleh pemerintah untuk membentuk modal ekonomi yang baik bagi segala lini perekonomian.23" "Kodoatie mengungkapkan, bahwa infrastruktur adalah unsur yang dibuat secara terencana dan dapat dilihat serta dirasakan secara langsung. Infrastruktur yang dibuat juga dapat memebrikan infrastruktur damapak positif bagi pengguna dan pembuat tersebut.24" Mengutip peraturan yang dikeluarkan oleh presiden No. 42 Tahun 2005 berkaitan dengan komite percepatan penyediaan infrastruktur menyatakan, bahwa terdapat beberapa macam infrastrukur yang hraus dimiliki dan disediakan pemerintah, antara lain infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur 22Kodoatie, Robert J. Pengantar Manajemen Infrastruktur, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 23 Mankiw, N. Gregory, Pengantar Ekonomi-Ed.2, (Jakarta: Erlangga, 2003). 24Ibid, Kodoatie, 2005. 17
telematika, infrastruktur infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi.25" "Infrastruktur merupakan fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fasilitas fisik dapat berupa jalan, transportasi, air, manajemen limbah, bangunan dan fasilitas olahraga, serta produksi dan distribusi energi." 7. Desa Desa adalah tempat awal dimana seseorang tinggal dan hidup secara menetap. Desa juga sering dikaitkan dengan istilah tempat leluhur berada atau berasal yang mengajarkan tentang norma, budaya dan kehidupan bermasyarakat yang baik. Perbedaan antara desa dan kota secara konsep terletak pada karakteristik pada masing-masing wilayah.26" Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berkaitan dengan desa menyatakan, bahwa desa ialah gabungan dari beberapa desa yang telah diatur dan telah memiliki Batasan bagi wilayah masing-masing. Batas tersebut dibuat untuk memudahkan pemerintah pada desa tersebut untuk mengatur dan membuat kebijakan sesuai dengan wilayah yang telah dibuat. Kebijakan 25 Jurnal, pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia, oleh Rindang bangun prasetyo dan Muhammad firdaus, 2009. 26 Numan, Strategi Pembangunan Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 226. 18
tersebut meliputi aturan tentang adat yang dimiliki, rencana jangka Panjang dan system pemerintahan yang akan dibuat dan terapkan.27 "Bintarto berpendapat, bahwa desa ialah wilayah yang dilihat tersebut berdasarkan batas wilayah yang dimiliki. Batasan berkaitan dengan cara hidup masyarakat dan karakteristik wilayah yang ditempati. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka sebuah desa akan memiliki cara social, cara politik, serta kultur yang berbeda abtar satu desa dengan desa lainnya.28" "Kuntjaraningrat menyatakan, bahwa desa merupakan kelompok organisme yang tinggal disuatu wilayah. Bargel berpendapat, bahwa desa adalah wilayah yang ditinggali oleh orang-orang yang bercocoktanam.29" "Desa merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki adat berbeda-beda, memiliki batas wilayah, memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, memiliki peraturan yang disepakati bersama warganya. Desa termasuk bagian penting dan kecil dari sebuah Negara, desa menjadi sumber adanya Negara bisa menjadi besar." 27 Djuni Pristiyanto, Buku 1: Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa-Cet.1, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), 9. 28Ibid, Numan, 226. 29Ibid, Numan, 226-227. 19
BAB II KAJIAN TEORI A. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu pada sebuah pnelitian dibuat untuk dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan peneliti. Penguatan tersebut dapat dilihat dari teori yang dicantumkan oleh peneliti. Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No 1 Nama Keterangan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jl. Lettu Suyitno, No. 2, Kec. Bojonegoro. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro) Analisa Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Genjor Desa Kecamatan Kabupaten Sugihwaras Bojonegoro) Peran kepala desa dalam melaksanakan di wilayahnya adalah sebagai perencanaan pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus dalam penelitian ini adalah: Penyusunan Rencana Kerja Pembangun dan Pelaksanaan kegiatan. Populasi adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Keseluruhan Mayarakat Desa Genjor Kecamatan Suguhwaras. Teknik penarikan sampel cara purposive sampling yaitu menggunakan sampel bertujuan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: Peran Kepala Desa Dalam Pembanguna Desa. Selain itu, peran kepala desa adalah sebagi motivator, dalam fasilitator, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Terlihat bahwa Kepala desa sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan komunikasi dengan masyarakat, Faktor- faktor hambatan yang mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berdaya guna bagi masyarakat. Sarpin pembangunan dengan menggunakan dan innovator 2 Deky Aji Analisis Perencanaan Analisis Perencanaan Pembangunan Desa 20
Suseno dan St Sunarto Pembangunan Desa Berbasis Undang - Undang Desa No 6 Tahun Di KecamatanGunungpati Kota Semarang Berbasis Undang - Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. perencanaan merupakan hal dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sampel yang diteliti, kelurahan telah melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai Undang- undang No 6 Tahun 2014. Penentuan skala prioritas masih bervariasi, dan belum petunjuk sepenuhnya pelaksanaan. Rencana pembangunan yang dihasilkan pada pembangunan fisik, belum ada pemerataan antar bidang. Anggaran yang diusulkan masih relatif cukup besar, sehingga dapat menimbulkan ada beban, kemungkinan ada beberapa program yang tidak dapat dibiayai pada tahun yang bersangkutan Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pelibatan masyarakat dalam proses Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2009 dan dampak yang ditimbulkan, serta data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran pada kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan full populasi, yaitu: di sejumlah 25 desa sasaran PPIP Propinsi Sulawesi penelitian Tengah. Hasil menunjukkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur perdesaan sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Karena itu, dibutuhkan fokus perhatian proyek pada masa yang akan datang, seperti (1) aspek pengorganisasian meningkatkan masyarakat, (3) (2) akuntabel, serta (4) berkelanjutan Pembangunan menjadi salah satu isu yang selalu hangat untuk dibicarakan karena adanya memacu pertumbuhan ekonomi atau mengejar pemerataan pembangunan. Terlebih lagi, selama hampir tujuh dekade pembangunan jawasentris dan Indonesia menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi kesenjangan yang tinggi antara pembangunan di Pulau Jawa dengan lain, khususnya wilayah daerah-daerah Indonesia Timur. Undang-Undang Nomor sangat yang 2014 penting mengikuti terpusat masih dan 3 Andi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat Asudin transparansi, dan 4 Amni Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Zarkasyi Rahman dan Diyah Novitasari dilema antara cenderung 21
6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan arah kebijakan pembangunan bahwa Indonesia berubah arah yakni membangun dari pinggiran dan membangun dari desa. Kebijakan sebagai upaya pemerataan pembangunan Indonesia dan mengejar ketertinggalan pembangunan desa dari kota. Dengan desa yang terbangun dan maju diharapkan akan mampu terwujudnya ekonomi yang merata. pertumbuhan Tujuan dasar dari adanya infrastruktur transportasi yang efisien dan produktif adalah aktivitas untuk memperkuat ekonomi dan pembangunan Disamping itu, permintaan sektor transportasi itu sendiri jauh dengan lebih cenderung pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, penduduk, industrialisasi, urbanisasi dan sebagainya (Gramlich, 1994). Sehingga awam tidak heran infrastruktur menyebutkan transportasi pertama pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat kemiskinan desa di Kabupaten Semarang. Aspeknya adalah infrastruktur dasar yang terdiri dari pasar akses, akses kesehatan dan populasi, pendapatan asli desa, transfer pendapatan (dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan pajak dan bagi hasil retribusi daerah) dan alokasi belanja desa terdiri dari belanja pembangunan desa, belanja pengembangan masyarakat dan belanja pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang signifikan tingkat desa kemiskinan di terhadap yang Kabupaten mempengaruhi kemiskinan ditunjukkan oleh Wald hasil tes adalah akses kesehatan, populasi, Pendapatan Asli Desa, alokasi pengeluaran pembangunan, alokasi pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah indikator kemiskinan tidak lagi berfokus pada juga mengenai aspek struktural, kelembagaan, kesehatan dan kebijakan pemerintah. perencanaan Pengembangan perlu dilakukan dengan lebih baik sehingga anggaran. tersebut dilakukan mendorong tumbuh bahwa perlunya pikiran sebagai fokus Dampak Anggaran 5 Rahayu Analisis Alokasi Desa Dan Infrastruktur Pada Kemiskinan Di Kabupaten Semarang Sapta Nugraheni, Candra Fajri Ananda, Wildan Syafitri Desa Tingkat akses pendidikan, diteliti berpengaruh Semarang. Aspek tingkat pengeluaran ekonomi tetapi 22
acuan penelitian ini Penelitian terdahulu yang menjadi dicantumkan pada table di atas. Saat ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Pembangunan Infrastrukturi Desa (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). Fokus penelitian studi terhadap implementasi program pembangunan terletak pada infrastruktur desa Wonoayu. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berkaitan dengan pembangunan desa akan menjadi dasar kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Undang-Undang tersebut berkaitan dengan cara implementasi dan hambatan yang diterima selama undang-Undang ada. Perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian tersebut terdahuluyang telah dijelaskan diatas yaitu informan penelitian adalah Kepala Desa Wonoayu dan penduduk desa Wonoayu. B. Konsep Kebijakan Publik Informasi terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima masyarakat melalui berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut antara lain, surat kabar, majalah, stasiun tv, serta media elektronik lainnya. Informasi yang sering diberikan oleh sumber-sumber tersebut biasanya berkaitan dengan rancangan kebijakan, rapat tentang kebijakan yang telah dibuat, pemutusan kebijakan, dan pengesahan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat negara. Kebijakan pada sebuah hal ditentukan oleh isu yang mendukung kebijakan tersebut dibentuk. 23
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan memiliki kesamaan dalam aspek posisi dan sudut pandang yang dapat menghasilkan respon. Sedangkan dalam pelaksanaanya kebijakan yang dibuat berada pada posisi dasar yang dapat mengatur setiap isu yang terjadi. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa implementasi yang dilakukan, observasi yang dikerjakan, dan penelitian yang dilakuakn oleh seseorang harus berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat. Hal tersebut dilakukan untuk tetap mensinergikan antara tujuan dan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, pejabat pemerintah dapat melakukan pemerintahan dengan berdasarkan pada kebijakan yang telah dibuat. "Pada dasarnya pemilihan kebijakan sebagai landasan dasar terhadap kebijakan cukup tepat. Akan tetapi pemilihan tersebut harus didasarkan pada keadaan yang sedang dialami oleh individu. Hal tersebut disebabkan setiap individu memiliki focus dan pemilihan masing-masing. Secara literatur pengertian dari kebijakan public belum dapat dijelaskan secara pasti. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkadang tidak sejalan dengan orang yang menganalisis kebijakan tersebut." "Leslie A. Pal menjelaskan, bahwa terdapat kategori yang dapat mengelompokkan kritia kebijakan. Kriteria kebijakan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu menitik beratkan pada tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang telah dibuat. Kriteria pertama berkaitan dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah kepada 24
masyarakat. Sedangkan, kriteria kedua menitik beratkan pada sector dampak yang diterima masyarakat ketika kebijakan tersebut selesai dibuat dan diterapkan. Hal tersebut terjadi sebab masyarakat merupakan tujuan utama dari pembentukan kebijakan yang dibuat oleh masyarakat. Oleh karena itu, setpa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdampak baik dan positif bagi masyarakat. "Dye mengungkapkan, bahwa kebijakan public adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah baik itu dilakukan atau tidak dilakukan merupakan pilihan dari pemerintah itu sendiri. Edward III dan Sharkansky juga berpendapat, bahwa kebijakan public dapat dilakukan sesuai denga napa yang telah diucapkan pejabat pemerintah dengan dilakukan atau tidak dilakukan. Hal tersebut tergantung pada tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan publik yang baik hendaknya melibatkan dan memberikan keuntungan yang baik kepada masyarakat. Kartasasmita berpendapat, bahwa kebijakan adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengerti serta menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengen pemerintahan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan atau bahkan tidak dilakukan. Hal tersebut disebabkan pemerintah memegangkendali untuk dapat menerapkan atau tidaknya kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak positif dan dampak negative dari penerapan kebijakan yang telah diterapkan. Anderson dan Islamy mendefiniskan, bahwa kebijakan publik adalah cara yang dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan yang jelas dan 25
diterapkan oleh orang lain. Kebijakan tersebut diterapkan untuk membantu permasalahan yang telah dialami oleh kelompok. Wahab mengutip penjelasan yang diberikan oleh Friedrich. Friedrich mengungkapkan, bahwa kebijakan adalah usaha yang dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan mendengarkan pendapat dari orang lain. Pendapat tersebut diperlukan guna mengkroscek apakah kebijakan yang dibuat telah patut dan cocok untuk diterapkan kepada masyarakat atau bahkan sebaliknya." "Anderson menyatakan, bahwa kebijakan publik adalah tanggapan yang diperoleh dari aturan pada bidang politik terhadap isu atau situasi yang ada di sekitar lingkup tersebut. Dengan berdasarkan hal tersebut, Dye menyatakan, bahwa terdapat tiga system kebijakan yang terdapat pada kebijakan publik. Ketiga system tersebut antara lain kebijakan public, orang yang terlibat dalam kebijakan, dan lingkungan kebijakan. David Easton mengungkapkan, bahwa kebijakan memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut antaralain, bahan yang akan diinput, proses, hasil dari proses yang telah dilakukan, timbal balik yang diterima dan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan. Lingkungan intra dan lingkungan ekstra dimana orang dapat menentukan cara dan pilihan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat merupakan jenis dari lingkungan kebijakan. Dalam kedua lingkungan tersebut terdapat tuntutan dan dukungan yang kemudian 26
mempengaruhi dan melahirkan hasil politik. Hasil politik tersebut dapat memberikan dampak yang baik, jika dilakukan dengan cara dan pemikiran yang positif. Selain itu, hasil politik tersebut juga dapat menimbulkan keuntungan apabila dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat. Kedua lingkungan tersebut juga dapat menghasilkan aturan dan keputusan. Lingkungan yang menghasilkan aturan akan Kembali kepada tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari masyarakat. Aturan keputusan yang telah dibuat. Anderson dalam Islamy menyatakan, bahwa pengertian dari kebijakan memiliki beberapa unsur yang menjadi dasar dalam tersebut. Unsur-unsur yang pengambilan pengertian terdapat pada kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy antara lain: 1. Kebijakan yang buat selalui berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat 2. Kebijakan berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengekseskusi rencana yang telah dibuat 3. Kebijakan merupakan kegiatan yang dirancang dan dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pejabat yang berwenang 4. Kebijakan publik memiliki nilai yang baik jika dilakukan dengan pertimbangan dan dapat bernilai negative jika tidak dilakukan dengan alasan yang dapat diterima tanpa dasar yang jelas 27
5. Kebijakan publik yang bersifat baik selalu dikerjakan dengan mengacu pada aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh pejabat yang berwenang. Dengan mengacu pada unsur yang telah disebutkan oleh Anderson dalam Islamy, maka kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat untuk memberikan solusi bagi permasalah yang ada dibidang pemerintahan. Kebijakan publik harus dibuat berdasarkan kenyataan yang harus dilakukan oleh pemerintah. "Permasalah yang berada di masyarakat merupakan tujuan tersebut disebabkan dibuatnya kebijakan oleh pemerintah. Hal pemerintah bekerja untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas dan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Permasalah yang sering terjadi dimasyarakat merupakan permasalah yang memiliki banyak jenis. Kebijakan publik tidak selamanya dapat langsun dibentuk. Kebijakan public yang dapat melibatkan banyak masa akan membuat pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan. Akan tetapi, jika permasalah yang ada di masyarakat hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, maka pemerintah tidak perlu untuk mengeluarkan kebijakan publik. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya kebijakan public dibuat sebagai solusi yang dapat mencairkan permasalahan yang ada di masyarakat. 28
Dengan begitu dapat dikatakan, bahwa kebiajkan public dibuat berdasarkan hal yang penting dalam membuat perencanaan kebijakan. Pembuatan kebijakan publik perlu memperhatikan beberapa hal, agar kebijakan yang dibuat dapat tepat sasaran kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak merugikan masyarakat pengguna kebijakan publik. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah hatus memperhatikan beberapa unsur, antara lain pejabat yang memiliki kewenangan untuk rumusan kebijakan, pejabat yang berwenang untuk membuat memberikan penetapan, pejabat yang betugas untuk melaksanakan, dan petugas yang melakukan pengawasan sserta memberikan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan pejabat dengan kebiajakan public yang telah dibuat. "Wilson menyatakan, bahwa pemerintah dalam kebijakan memiliki dua peran yang sentral, yaitu pemerintah sebagai kelompok yang berperan dalam kegiatan politik dan pemerintah yang berperan sebagai administrasi pemerintahan. Keingian negara kedepannya dapat dipengaruhi oleh fungsi politik yang terjadi. Sedangkan fungsi administrative berperan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dan dibuat oleh pejabat yang berwewenang. Kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah dibuat berdasarkan situasi politik dan dijalankan oleh fungsi administrative negara yang sesuai. Akan tetapi karena administrasi negara tidak memiliki hak untuk menjalankan kebijakan politik, maka perilaku politisi membuat kebiajkan 29
public. Hal tersebut dilakukan kebijakan politik tidak memiliki kebebasan untuk mendeskripsikan sebuah kebiajakn secara bebas. Evalusi diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebiajakn tersebut harus berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang telah diteteapkan. Jika kebijakan tersebut belum dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan, maka kebijakan tersebut dapat direvisi dan diperbaharui sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Selain itu, pengontrolan kebijakan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan harus tetap dikontrol dengan tujuan untuk tetap menjaga keutuhan dan tujuan dari pembentukan kebijakan itu sendiri. C. Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn "Teori Meter dan Horn digunakan untuk menganalisis masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Subarsono menuliskan pendapat Meter dan Horn yang menyatakan, bahwa terdapat beberapa factor yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja implementasi kebijakan yang telah dibuat. Factor yang dapat memepngaruhi kebijakan tersebut, diantaranya karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, tolak ukur penilaian dan sasaran kebiajkan yang telah dibuat, hubungan antar sub bagian, sumber daya manusia, dan keadaan social, politik dan ekonomi sebuah negara atau pemerintah. Berikut ini factor yang ditinjau untuk menentukan kebijakan:30" 30Subarsono,Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 99 30
1. standar dan sasaran dari kebijakan yang dibuat harus memiliki kejelasan yang dapat mengukur keakuratan kebijakan yang telah dibuat agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kebijakan yang telah dibuat. 2. Karakteristik agen pelaksana ialah aturan yang meliputi tatacara birokrasi, asas dan norma kebijakan, serta hubungan yang terjalin pada kebijakan yang telah dibuat. 3. Hubungan antar-organisasi ialah hubungan yang dibentuk dan terjalin dengan baik dengan organisasi lain dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan serta relasi yang baik dalam membuat dan menerapkan kebijakan. 4. Kondisi ekonomi, sosial, adan politik. Digunakan untuk melancarkan implementasi kebiajakn yang telah dibuat. Kebijakan tersebut meliputi kondisi perekonomian wilayah kebijakan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kebijakan yang telah dibuat. serta Kondisi social masyarakat juga dapat mendukung mensukseskan kebijakan yang telah disetujui. Hal tersebut dapat dilihat dari cara pandang dan karakteristik masyarakat wilayah tersebut. 5. Sumberdaya. Implementasi kebiajkan dapat berjalan dengan baik, jika kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mendapatkan dukungan masyarakat luas. Selain masyarakat, dukungan lain dari 31
kesuksesan keibijakan tersebut dipengaruhi oleh wilayah atau sumber daya alam yang dimiliki. D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan "Edward berpendapat, bahwa terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain komunikasi yang dilakukan ketika kebijakan diterapkan, pemberian arahan yang jelas ketika kebijakan diimplementasikan, konsistensi ketika kebijakan dilakukan, dan aturan yang mengikat ketika kebijakan tersebut diterapkan. Komunikasi yang baik harus tetap terjalin dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penyampaian dalam berkomunikasi juga harus diberikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Jika komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, maka resiko miskomunikasi antar pelaksana kebijakan akan meningkat. Oleh karena itu, komunikasi antar pelaksana kebijakan harus berjalan dengan baik. Faktor yang telah dipaparkan di atas dapat memberikan pengaruh kepada implementasi kebijakan. Hal tersebut disebabkan setiap factor memeiliki kesinambungan antara satu sama lainnya. Selain itu, hubungan antar factor juga tidak dapat di satukan begitu saja. Hal tersebut disebabkan setiap factor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan memiliki kecocokan yang tidak terikat. Selain itu, jika salah satu dari keempat factor tersebut mengalami perubahan, maka factor 32
lainnya juga dapat mengalami perubahan terhadap implementasi kebijakan yang telah dibuat. "Hogwood dan Gunn mengatakan, bahwa jika keempat factor tersebut dapat berkolaborasi dan menghasilkan implementasi yang baik, maka Langkah yang dapat diambil setelahnya yaitu adalah menggunakan model The Top Down Approach. Untuk dapat menerapkan model the top down approach, maka harus memenuhi kriteria, yaitu lingkungan luar yang sedang diteliti tidak memperoleh dampak negative, adanya waktu, sumber daya manusia, dan sumberdaya alam yang mencukupi dan mendukung kegiatan tersebut, kolaborasi yang menggabungkan SDM, SDA, dan waktu yang mewadahi serta dapat menghasilkan capaian baru. Kriteria yang harus terpenuhi berikutnya yaitu adanya hubungan symbiosis mutualisme ketika implementasi kebijakan tersebut ditetapkan, adanya hubungan yang bersifat kausal dengan melibatkan sedikit jalan untuk orang lain dapat bergabung, adanya hubungan meminimalisisr tujuan dan ketergantungan ketika pelaksanaan tersebut, memahami perjanjian yang telah dibuat serta tugas yang akan dijalankan, adanya komunikasi dan tetap menjalin koordinasi yang bai kantar pelaksana. "Dengan berdasarkan model tersebut, maka akan menghadirkan jenis tipologi kebijakan yang baru. Jenis tipologi tersebut dapat memiliki pengaruh yang dapat merubah jangkauan atau Batasan yang telah disepakati sebelum proses implementasi kebijaakn tersebut dilakukan. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria yang memiliki hubungan satu sama 33
lain yang dapat menghasilkan timbal balik, antara lain asal kebijakan, besar dan tujuan dari kebijakana, ciri pelaksana implementasi kebijakan, adanya komunikasi dengan sub organisasi pelaksana implementasi kebijakan, attitude pelaksana implementasi kebijakan, dan wilayah implementasi kebijakan berdasarkan pada lingkup ekonomi, social dan politik. Asal muasal sebuah kebijakan dibuat harus dimusyawarahkan dengan sub organisasi. Hal tersebut disebbakan tujuan dan batasan kebijakan yang dibuat harus memiliki kejelasan dan kesepakatan bersama. Setelah hal tersebut selesai dilakukan, maka pelaksana kebijakan baru telah dibuat kepada dapat mengimplementasikan kebijakan yang masyarakat wilayah setempat. Sikap dan prestasi yang diperoleh oleh pelaksana tugas di sebuah wilayah dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, social dan politik wilayah tersebut. 34
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian "Pendekatan kualitiatif digunakan dalam penelitian ini. Rulam menyatakan, bahwa pendekatan kualitatif merupakan sebuah cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang tidak membutuhkan peralatan statistic. Pendekatan kualitatif mengacu pada cerita hidup, sejarah dan tingkah laku individu. Konsep pendekatan kualitatif tidak memerlukan bilangan angka dalam proses pengerjaannya. Akan tetepai lebih mendeskripsikan tentang situasi yang penelitian kualitataif ditemukan peneliti ketika di lapangan. Proses pengambilan judul yang dilakukan peneliti diambil melalui penemuan fenomena yang ada di lapangan tempat penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.31" "Kritis rasional dipilih sebagai jenis penelitian dalam penelitian ini. Pendekatan ilmiah digunakan dalam penelitian digunakan sebagai cara berpikir kritis rasional yang bersifat pembaharuan. Kemampuan manusia dalam berfikir menjadi pilihan akal dan budi pekrerti individu. Dengan begitu dapat dikatakan, bahwa aktivitas kebatinan manusia juga dapat dilakukan dengan cara berfikir. Proses berpikir rasional seorang individu dapat dilakukan dengan berpikir secara benar, menghubungkan pemikiran satu sama lain, memilih obyek berpikir serta mencari hubungan antara 31Rulam Ahmadi, MetodologiPenelitianKualitatif, (YogyakartaLAr-Ruzz Media, 2014), 14. 35
maslaha dan obyek berpikir yang dapat menghasilkan tesa dan antitesa pada saat yang bersamaan.32" B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya berlokasi di Jl. Raya Wonoayu No. 83Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Kode Pos 61261. Lokasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakan penelitian. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposif, artinya didasarkan atas pertimbangan tujuan penelitian. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut dengan tujuan mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. 2. Waktu Penelitian Waktu dalam membuat penelitian ditempuh selama 3 bulan dimulai pada bulan Agustus 2019 hingga Oktober 2019. C. Pemilihan informan dan Pemilihan Objek Penelitian 1. Pemilihan Informan 32 Burhan Bungin, PenelitianKualitatifEdisiKedua, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011), 6. 36
"Pengambilan pemilihan informan dilakukan peneliti dengan cara mencari orang yang mengetahui tantang situasi yang ada di lapangan. Kemudian peneliti menghubungi calon informan tersebut. Dengan begitu, diharapkan peneliti dapat memproleh informan yang sesuai dengan kriteria yang diibutuhkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.33 Metode purpose sampling diterapkan dalam penelitian ini. Pemilihan sampel dengan berdasarka pada tujuan dan pertimbangan yang telah dibuat merupakan bagian dari purpose sampling.34" "Arikunto berpendapat, bahwa purpose sampling ialah cara yang digunakan peneliti dengan mempertimbangkan banyak aspek yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan dalam proses pengambilan data.35 Dengan begitu maka, dapat dikatakan bahwa metode purpose sampling merupakan metode yang diperbolehkan untuk memilih informannya sendiri. Pemilihan informan tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan data yang diinginkan oleh masyarakat. Pemilihan informan dilakuakn peneliti dengan melibatkan judul penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pertimbangan peneliti juga mencari informan yang dapat menguasai judul penelitian yang akan dilakukan peneliti. Jika peneliti mendapatkan informan yang dapat terjun langsung degan judul yang diambil peneliti, maka hal tersebut akan mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi 33Rulam Ahmadi, MetodologiPenelitianKualitatif, (YogyakartaLAr-Ruzz Media, 2014), 92. 34SoerjonoSoekanto, PengantarPenelitianHukum, (Jakarta: RinekaCipta, 1983), 65. 35AsrofSyafi'i, MetodologiPenelitianPendidikan, (Surabaya: Elkaf, 2005), 134. 37
yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan yang dicari oleh peneliti adalah informan yang telah terjunlangsung dalam penerapan program pembangunan infrastruktur di desa Wonoayu, seperti; Kepala Desa Wonoayu, Pamong Desa, Kepala Sekolah TK dan PAUD Desa Wonoayu, masyarakat Desa Wonoayu. Menurut penulis subjek tersebut dapat berkontribusi dalam memberikan informasi maupun data pendukung penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dimana Kepala Desa sebagai yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, memonitoring, serta melakukan evaluasi. Sedangankan Kepala Sekolah TK dan Paud sebagai penerima program dan masyarakat desa wonoayu pembangunan infrastruktur desa. Adapun informan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :" Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian No. 1. 2. 3. 4. Keterangan Kepala Desa Desa Wonoayu Kasun 2 Desa Wonoayu Carik Desa Wonoayu Kepala Sekolah PG PAUD Anggrek Wonoayu Kepala Sekolah TK Dharmawanita 2 Wonoayu Kader PKK Sesepuh Desa Wonoayu Nama Bapak Supriyadi Bapak Yasak Bapak Yus Ibu Juliati Dwi Putra Ibu Musiati 5. Ibu Lilin/Anis Bapak Naim 6. 7. 2. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini obyek penelitiannya meliputi : 38
a. Penerapan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Pembangunan Desa terkait Implementasi Program Pembangunan infrastruktur di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo b. Faktor pendukung penghambat dan pelakansanaan Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. D. Tahap-Tahap Penelitian 1. Tahap Pra Lapangan "Dalam tahap ini, penulis menggali informasi tentang Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sebagai akses data awal penulis menggali informasi kepada informan terkait, kemudian menyusunnya menjadi latar belakang dan rumusan masalah. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pra lapangan ini adalah:" a. Menyusun rancangan penelitian yang berupa penyusunan proposal penelitian. b. Sebelum menyusun proposal penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. 39
c. Kemudian setelah proposal penelitian dibuat penulis membuat surat pengajuan untuk perijinan kepada bakes bangpol sekalu dinas yang akan mengeluarkan perijinan yang selanjutnya akan ditujukan pada pihak kantor kepala Desa Wonoayu. 2. Tahap Lapangan a. Wawancara Mendalam Selanjutnya penulis akan melakukan interview atau wawancara secara mendalam dengan informan yang tepat agar diperoleh data yang valid. informan adalah Kepala Desa di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten bertanggungjawab dalam yang Sidoarjo proses pengimplentasian program pembangunan infrastruktur di desa wonoayu, perangkat desa wonoayu, kemudian yang terakhir adalah masyarakat desa wonoayu. b. Pengumpulan Dokumen Setelah interview atau wawancara dilakukan, penulis akan mengumpulkan informasi yang telah didapat serta mencocokkannya dengan data yang telah ada dilapangan yang guna mengkorelasikan informasi beberapa dibutuhkan yang selanjutnya akan dilakukan analisa data. c. Menyusun Laporan 40
dari setelah mendapat Kemudian informasi wawancara dan dilakukan tahap analisis data, penulis akan akan segera menyusun laporan yang disusun telah ada dan dapat format yang menggunakan dipertanggungjawabkan. E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan kualitatif dipilih dalam penggunaan penulisan penelitian ini. Penelitian kualitatif memiliki beberapa Teknik, antara lain observasi, wawancara, life history, dokumentasi, catatan penelitian, dan media.36 Penelitian ini dikerjakan dengan Teknik pengumpulan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. F. Teknik Analisis Data "Miles dan Huberman berpendapat, bahwa kegiatan yang langsung dan dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis secara melibatkan dialog interaktif dengan informan. Hal tersebut dilakukan hingga penelitian yang dilakukan selesai dilakukan.46 kegiatan yang dilewati ketika melakukan analisis data dalam penelitian, yaitu: 36 Burhan Bungin, PenelitianKualitatifedisikedua, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011),143. 41
Model Analisis Interaktif Miles and Hubberman Penyajian data Pengumpulan data Penarikan kesimpulan Reduksi data Sumber : Sugiyono 2007 Model interaktif Miles dan Hubberman dipilih sebagai Teknik analisis data pada penelitian ini. 1. Reduksi data (Data reduction) "Reduksi data ialah mencari hal-hal pokok yang dapat digunakan dalam peneleitian. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh jenis data yang akurat dan sesuai dengan judl penelitian yang yelah dipilih. Selain itu, jika data yang penting telah dikumpulkan dan dipisahkan, maka peneliti akan memperoleh data penelitian yang akurat dan dapat memepermudah pekerjaan berikutnya. Temuan yang ada di lapangan akan menjadi focus yang akan dimasukkan dalam reduksi data. Setelah itu, peneliti akan 42
mengkaji dan membandingkan penyebab terjadinya impelmentasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 78 tentang pembangunan Desa terselenggara dengan baik ataupun tidak di lapangan." 2. Penyajian Data (Data Display) "Miles dan Hubberman mengatakan, bahwa penyajian data ialah informasi yang dirancang untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Dengan begitu, peneliti dapat melihat data mana yang sesuai dan fakta yang sesuai dengan di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memberikan dan menuliskan kejadian dan fakta yang ada di lapangan. Dengan begitu, maka peneliti melakukan penelitian dengan melibatkan gambaran umum lokasi penelitian mulai dari gambaran umum Kabupaten Sidoarjo, Desa Wonoayu. Tidak hanya juga melengkapinya dengan profil Desa itu penulis Wonoayu dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang pembangunan Infrastruktur Desa." 3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verification) "Miles and Huberman menyatakan, bahwa penarikan kesimpulan ialah hasil yang diperoleh dari peyajian data yang telah dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti harus menunjukkan kebenran yang memuat fakta yang ada di lapangan tempat penelitian dilakukan. 43
Kesimpulan dalam penelitian ini didapat peneliti dengan mereduksi data berdasarkan kebenaran Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Program Pembangunan Infrastruktur Desa. Selain itu, kesimpulan dalam penelitian ini juga dapat diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan infroman. Setelah mendapatkan data dan fakta di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa implmenentasi kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Desa ini perlu adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas desa yang tidak maksimal dan tidak perhatian dari pemerintah setempat, tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014. G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data "Triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kevaliditasan data yang telah diperoleh peneliti. Triangulasi data juga merupakan Teknik yang digunakan untuk mengkroscek kebenaran data yang telah ditemukan peneliti.37 Hal tersebut disebsbkan penelitian kualitatif selalu menjaga kebenaran data yang telah disajikan dalam penelitian. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan peneliti memerlukan pengecekan Kembali guna meminimalisir adanya kejanggalan data penelitian 37 Burhan Bungin, PenelitianKualitatifedisikedua, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011), 257. 44
Sugiyono mengatakan, bahwa uji kredibilitas data memiliki beberapa jenis, yaitu pengamatan yang Panjang, meningkatkan ketekunan peneliti, triangulasi dan melakukann pengecekan Kembali.38" "Triangulasi data ialah teknik pengumpulan data yang menyatukan beberapa data yang telah diperoleh selama penelitian. Triangulasi teknik ialah Teknik yang dilakukan dengan menggabungkan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.39" Gabungan antara hasil penelitian melalui Teknik observasi, Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi digunakan dalam penlitian ini. Pengujian kebenaran data dengan teori dan hasil penelitian merupakan triangulasi data.40 Berikut ini Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan triangulasi data: a. Peneliti memadumadankan hasil wawancara, dengan hasil observasi dan dokumentasi. b. Peneliti menyinkronisasikan informasi yang diberikan narasumber dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dengan data apa sudah sesuai atau tidak. c. Membuat perbandingan antara informasi yang diberikan satu narasumber lainnya. d. Membandingkan wawancara dengan isi dokumen. 38Sugiyono. R&D,(Bandung : Alfabeta, 2014), 27. 39Ibid, hal. 83. 40 Burhan Bungin. Ekonomi, Kebijakan PenelitianKualitatifKomunikasi, Public, danIlmuSosialLainnya, EdisiKedua. (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2007)hal264 45
H. Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima babmulai dari BAB I PENDAHULUAN sampai dengan BAB V PENUTUP. Lebih jelasnya akan penulis paparkan sebagaimana dibahwah ini: BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi rumusan masalah, konseptual. BAB II KAJIAN TEORITIK yang berisi tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka yang terdiri dari Undang-undang No.6 Tahun 2014, kemudian teori-teori implementasi kebijakan BAB III METODE PENELITIAN yang meliputi, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan sistematika pembahasan. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHSANA yang berisi penyajian dan analisis data dan akan menyajikan hasil data lapangan serta analisis terhadap Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu, serta temuan penelitian di lapangan. BAB V PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 46
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN A. Penyajian Data 1. Gambaran Umum Kabupaten Sidorjo "Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai, yakni sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sehingga menjadikan Sidoarjo dikenal dengan kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7, 3' dan 7, 5' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan 71. 424,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut. Kabupaten sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri, karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidorajo terbagi ke dalam tiga wilayah. Pertama, daerah dengan prosentase 40,81% merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah yang berada pada di sisi timur yang merupakan derah pantai dan pertambakan dengan prosentase 29,99%. Terakhir dengan derah yang terletak di bagian barat yang mempunyai prosentase wilayah sebesr 29,20%." a. Batas Wilayah 1) Sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik 2) Sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan 47
3) Sebelah timur adalah Selat Madura 4) Sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto. b. Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah "Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo, wilayah yang paling luas terdapat di kecamatan Jabon (81,00 km2 ) dan Sedati (79, 43 km2 ). Aka tetapi dua kecamatan yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo, daerahnya didominasi oleh pertambakan, sehingga kepadatan penduduk bisa dibilang relatif kecil. Sedangkan 16 kecatan lainnya mempunyai wilayah hamper rata-rata sama, luas rata-rata tiap kematan itu yakni 34,61 km2." Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah Luas Wilayah (Km2) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. JUMLAH Sumber : BPS Kabuapten Sidoarjo 2018 Nama Kecamatan 194,051 KM2 92,334 KM2 145,146 KM2 65,909 KM2 58,358 KM2 87,422 KM2 84,580 KM2 49,989 KM2 118,685 KM2 66,865 KM2 72,009 KM2 60,977 KM2 68,336 KM2 212,857 KM2 231,298 KM2 132,847 KM2 92,468 KM2 111,121 KM2 1,945,252 KM2 Kecamatan Sidoarjo Kecamatan Buduran Kecamatan Candi Kecamatan Porong Kecamatan Krembung Kecamatan Tulangan Kecamatan Tanggulangin Kecamatan Jabon Kecamatan Krian Kecamatan Balongbendo Kecamatan Wonoayu Kecamatan Tarik Kecamatan Prambon Kecamatan Taman Kecamatan Waru Kecamatan Gedangan Kecamatan Sedati Kecamatan Sukodono 48
c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin No. Kecamatan Sidoarjo 1. Buduran 2. Candi 3. Porong 4. Krembung 5. Tulangan 6. Tanggulangin 7. Jabon 8. 9. Krian 10. Balong Bendo 11. Wonoayu 12. Tarik 13. Prambon 14. Taman 15. Waru 16. Gedangan 17. Sedati 18. Sukodono JUMLAH 977.683 Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo 2018 Laki-Laki 95.885 92.334 72.283 33.771 29.183 43.982 42.279 24.966 59.899 33.633 36.017 60.977 68.336 107.256 116.242 67.757 46.805 55.936 Perempuan 98.166 46.901 72.863 32.138 29.175 43.440 42.301 25.023 58.786 33.232 35.992 30.362 34.063 105.601 115.056 65.090 45.663 55.185 967.569 Dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tersebar dalan 18 Kecamatan dapat di ketahui jumlah penduduk yang terdapat di 49 Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1. 945.252, yang terdiri dari laki-laki 977.683 dan perempuan 967.569 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Waru dengan jumlah 231.298 jiwa, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk 49.989 jiwa. 49
d. Aspek Keuangan Kabupaten Sidoarjo Tabel 4.3 Keuangan kabupaten Sidoarjo Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.431.052.747.437,41 Dana Perimbangan Rp. 1.834.890.492.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah Rp. 791.025.010.500,00 Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2018 e. Aspek Pendidikan "Dalam Publikasi Sidoarjo Dalam Angka, kegiatan pendidikan yang dicakup adalah kegiatan pendidikan formal baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional dan di luar departemen tersebut, yaitu di bawah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan dan departemen lainnya. Kegiatan pendidikan meliputi banyaknya sekolah, murid dan guru dirinci menurut jenjang/ tingkatan yaitu SD, SMP, SMA dan Sekolah Kejuruan. Sarana fisik pendidikan merupakan penunjang utama dalam proses belajar mengajar, khususnya jumlah sekolah yang tersedia dan banyaknya guru. Tahun ajaran 2017 jumlah SD sebanyak 558, terdiri dari 468 SD Negeri dan 90 SD Swasta. Jumlah SD Negeri mengalami penurunan disebabkan adanya merger SD. Sedangkan jumlah SLTP Negeri tidak mengalami jumlah SLTP Swasta mengalami tetapi penambahan, akan penambahan sebanyak 5 sekolah. Jumlah SMU Negeri dan Swasta mengalami penambahan sebanyak 1 sekolah dan 5 sekolah. Jumlah SMK Swasta juga mengalami penambahan sebanyak 1 sekolah. 50
Hal lain yang cukup menarik untuk diulas adalah perguruan tinggi. Di Sidoarjo ada 14 perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah yang terletak di Kecamatan Sidoarjo mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Sidoarjo terdapat 7 perguruan tinggi yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu Poltekes-Kemenkes, Akper- Kerta Cendikia, Akbid-Siti Khodijah, Akbid-Mitra Sehat, Stikes Insan Unggul, Akbid-Wahana Sehat dan Akademi Analisis Kesehatan YPM.sebagaimana tabel dibawah ini:" Tabel 4.4 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten sidoarjo Sekolah Dasar SMP/SLTP SMA/SLTA SMK Kecamatan Negeri Negeri 6 35 Sidoarjo 3 19 Buduran 3 26 Candi 3 23 Porong 2 26 Krembung 1 31 Tulangan 2 22 Tanggulangin 3 22 Jabon 3 30 Krian 2 25 Balongbendo 2 30 wonoayu 2 29 Tarik 1 27 Prambon 3 39 Taman 2 23 Sukodono 2 21 Gedangan 4 23 Waru Sedati 2 17 Sumber: Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2018 Swasta 14 3 1 4 4 8 2 3 5 2 1 3 2 9 3 3 6 2 Negeri 4 1 - 1 1 - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - Negeri 1 3 - - - - - 1 - - - - - - - - - - Swasta 19 6 4 7 3 6 5 3 11 3 3 4 4 14 3 5 16 6 Swasta 12 2 1 5 - 2 2 1 6 2 1 1 1 6 2 4 5 3 Swasta 17 2 3 3 3 4 6 - 10 1 - 2 - 9 7 5 16 2 f. Jumlah Penduduk Menurut Agama "Penduduk Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa agama sebagaima agama yang diakui oleh Negara. Keberagamaan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan 51
yang masing-masing agama itu memiliki penganut tersendiri. Beberapa agama yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan jumlah pemeluknya terdiri dari; Pertama, agama Islam dengan jumlah pemeluk 1.786.226 jiwa. Kedua, agama Kristen dengan jumlah pemeluk 36.092 jiwa. Ketiga, agama katolik dengan jumlah pemeluk 19.750 jiwa. Keempat, agama Hindu dengan jumlah pemeluk 3.958 jiwa. Kelima, agama Budaha dengan jumlah pemeluk 3.775 jiwa. Keenam, agama konghucu dengan jumlah pemeluk 232 jiwa. Uraian singkat diatas, memberikan gambaran pada kita bahwa jumlah agama berdasarkan penganutnya yang paling banyak terdapat pada agama islam. sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini." Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kristen 8.926 Sidoarjo 1.705 Buduran 4 267 Candi 625 Porong 223 Krembung 209 Tulangan 380 Tanggulangin 32 Jabon 506 Krian 543 Balong bendo 209 wonoayu 350 Tarik 978 Prambon 5 878 Taman 6 648 Waru 2 661 Gedangan 1 740 Sedati 212 Sukodono 36.092 Jumlah Sumber Dda: Kabupaten Sidoarjo 2012, 176. Kecamatan Islam 153.979 178.944 114.804 80 187 63 537 79 169 73 074 55 090 86 429 60 772 76 821 61 610 77 295 173 254 178 019 101 538 80 607 91 097 1.786.226 hindu Konghucu katolik 4.282 828 742 73 77 60 98 10 613 147 26 357 159 3.855 4 799 1 873 963 788 19.750 Budha 995 178 214 73 7 - 5 - 148 15 8 - - 500 962 541 54 75 3.775 36 7 - 1 - 2 - - 139 - - - - 47 - - - - 232 542 135 507 153 18 5 14 1 33 22 5 2 42 841 1124 279 118 117 3.958 52
Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Sebab dari jumlah penduduk yang berjumlah 1.850.033 jiwa, 1.786.266 beragama islam. Disamping agama Islam menjadi agama mayoritas masyarakat, Kabupaten Sidoarjo juga didukung dengan banyaknya pondok pesantren yang berada di wilayah ini3 . Sebagai Agama (Islam) yang menjadi mayoritas masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, sehingga melahirkan banyak organisasi-organisai keagamaan. Organisasi keagamaan tersebut dimungkinkan sebagai sarana dalam menunjang mengaplikasikan agama di tengah masyarakat. Organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Sidoarjo tercantum sebagaimana tabel di bawah ini. g. Aspek Kesehatan "Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan sarana prasarana fisik dan tenaga medis yang profesional merupakan salah satu indikator kesehatan penduduk. Pada tahun 2017, konsentrasi dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo lebih "intens" pada pelayanan yang lebih maksimal, yaitu penyebaran tenaga kesehatan. Hal ini bisa dilihat jumlah tersedia mengalami fasilitas kesehatan yang dari peningkatan sebanyak 1.033 sarana naik sekitar 16,70 persen dibanding tahun 2016. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sidoarjo mencapai 8.567 orang. Tenaga kesehatan tersebut tersebar 53
di 18 kecamatan. Dengan penjelasan diatas peneliti juga membaut tabel jumlah Posyandu ang ada di Kabupaten sidoarjo yakni sebgai berikut:" Tabel 4.6 Jumlah Posyandu Menurut Strata dan Kecamatan Tahun 2016 Strata Posyandu Posyandu Aktif 64 50 63 48 29 78 150 89 69 88 146 80 71 111 71 114 113 42 Kecamatan Jumlah Mandiri 0 8 0 0 8 1 4 20 0 0 13 2 0 1 10 0 0 0 Pratama Madya Purnama 64 42 63 48 21 77 146 69 69 88 133 78 71 110 61 114 113 42 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 73 75 63 56 50 78 158 94 81 120 170 83 84 157 104 159 120 66 9 25 0 8 15 0 8 5 12 32 21 3 13 41 33 45 7 24 Tarik Prambon Krembung Porong Jabon Tanggulangin Candi Tulangan Wonoayu Sukodono Sidoarjo Buduran Sedati Waru Gedangan Taman Krian Balongbendo Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2018 h. Aspek Pertanian dan Peternakan 1) Aspek Pertanian "Kinerja positif sektor pertanian didukung oleh kondisi cuaca yang baik. Seperti diketahui, bahwa lahan sawah di Sidoarjo sekitar 90 persen nya merupakan lahan berpengairan teknis dengan kondisi topografi berdataran rendah, sehingga ketika curah hujan cukup, akan memicu kenaikan produktifitas tanaman. Dari luas lahan sawah 21.690 Ha, sepanjang Tahun 2018 (3 musim tanam), 54
tanaman padi telah menggunakan area tanam seluas 75 persen, tanaman tebu 13 persen dan palawija/hortikultura 12 persen. Dari seluruh tanaman yang menggunakan lahan sawah, ternyata sebagian besar tanaman pangan mengalami kenaikan produksi. Produksi padi mengalami kanaikan 0,92 persen, dari 2.058 ribu kuintal (2017) menjadi 2.078 ribu kuintal (2018). Produksi kacang hijau yang melimpah menghasilkan panen sebesar 21,5 ribu kuintal, meningkat 36,94 persen dari tahun sebelumnya (sebesar 15,7 ribu kuintal). Produksi tebu walaupun tidak banyak, namun masih terjaga diatas 3 ribu kuintal. Produksi tahun 2017 sebesar 3,1 ribu kuintal, naik sebesar 3,3 ribu kuintal (2018). Pada tahun 2018, untuk tanaman sayuran potensial produksinya mengalami kenaikan meliputi : sawi (46,25 persen), bayam (8,78 persen%) dam kangkung (23,81 persen). Sebagaimana tabel dibawah ini:" Tabel 4.7 Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan (000 Kw) 2017 Tanaman Utama 2058,9 Padi 11,8 Jagung 9,8 Kedele 15,7 Kacang Hijau 48,0 Sawi 37,6 Bayam 37,8 Kangkung Tebu 3,1 Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam angka 2019 2016 2186,3 6,8 6,2 16,1 40,1 32,4 14,9 3,7 2018 2077,8 12,8 6,0 21,5 70,2 40,9 46,8 3,3 55
2) Aspek Peternakan "Ternak dibedakan atas ternak besar, ternak kecil dan unggas.Berdasarkan catatan Dinas Pangan dan Pertanian, jumlah ternak besar di Sidoarjo pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh menjamurnya usaha peternakan sapi perah.Jumlah sapi perah bertambah 207 ekor, begitu pula jumlah sapi potong bertambah 295 ekor. Kenaikan jumlah sapi perah dan sapi potong yang cukup besar berpengaruh terhadap harga susu perah dan daging yang beredar di pasar. Jenis populasi ternak kecil yang dominan di Sidoarjo adalah kambing dan domba yaitu 32.169 dan 30.369 ekor. Sedangkan kambing perah walapun populasinya meningkat dari tahun lalu, namun populasinya masih sedikit yaitu 347 ekor lebih lanjut lagi dapat dilihat tabel dibawah ini:" Tabel 4.8 Produksi Daging Menurut Jenis Ternaknya Jenis Ternak/Unggas Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Kampung Ayam Ras Itik Enthok Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2017 2015 7.670.703 - - 900.373 47.237 - 2.494.800 2.840.060 1.422.000 112.000 2016 6.101.946 - - 870.263 1.041.456 - 2.502.142 2.984.500 1.410.185 6.449 56
i. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Jumlah (Dalam Jiwa) 36.915 20.829 15.870 310.338 45.888 29.826 12.848 23.860 22.387 17.598 6.881 41.301 No. Jenis Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2. Polisi Republik Indonesia (Polri) 3. Swasta 4. Pedagang 5. Petani 6. Pertukangan 7. Buruh Tani 8. Pensiunan 9. Nelayan 10. Pemulung 11. 12. Jasa JUMLAH TOTAL 584.541 Sumber Dda: Kabupaten Sidoarjo 2012, 106. "Dari tabel di atas dapat kita ketahui. Bahwa berdasarkan jenis pekerjaan suatu Kabupaten bisa kita peroleh suatu gambaran tersebut. Jenis pekerjaan dalam ekonomi dalam kabupaten Kabupaten Sidoarjo yang paling dominan dimiliki oleh sektor pekerjaan swasta. penduduk kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada sektor swasta dimiliki oleh 310.338 jiwa. Sedangkan untuk peringkat kedua dimiliki oleh kelompok pedagang. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak yang bergerak dalam dunia perdagangan. Angka yang menunjukkan bahwa masyarakat sidoarjo bekerja dalam sektor perdagangan sampai 45.888. Peringkat ketiga sektor pekerjaan yang banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat Sidoarjo adalah dalam sektor jasa." 57
2. Gambaran Umum Kecamatan Wonoayu "Wonoayu adalah sebuah kecamatan dikabupaten sidoarjo provinsi jawa timur. Wonoayu dilewati jalan provinsi yaitu jalan raya Wonoayu. Secara harfiah Wonoayu berasal dari bahasa jawa yang berarti Wono artinya Hutan dan Ayu artinya Indah. Kecamatan ini berada diwilayah Kabupaten Sidoarjo tepat diwilayah strategis diantara Kecamatan Krian dan Kecamatan Sidoarjo. Wonoayu terletak 4 km Barat Daya dari kota Surabaya." "Kecamatan wonoayu merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan merupakan wilayah kota Sidoarjo. secara administrative Kecamatan Wonoayu perbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Sukodono, sebelah timur Kecamatan Sidoarjo, sebelah selatan Kecamatan Tulangan, dan sebelah barat Kecamatan Krian." a. Visi Misi Kecamatan Wonoayu Visi : 1. Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan prima. Misi : 1. Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. 2. Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat. 58
3. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Mewujudkan situasi keamanan dan ketentraman 4. dalam kehidupan masyarakat. 5. Serta situasi yang kondusif bagai iklim infestasi dunia usaha. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal agar mampu menghadapi tantangan serta daya saing masa depan. b. Jumlah Desa di Kecamatan Wonoayu Tabel 4.10 Jumlah Desa di Kecamatan Wonoayu No. Becirongengor 1. Candinegoro 2. Jimbaran kulon 3. Jimbaran wetan 4. Karang puri 5. Ketimang 6. Lambangan 7. Mojorangagung 8. Mulyodadi 9. Pagerngumbuk 10. Pilang 11. Plaosan 12. Ploso 13. Popoh 14. Sawocangkring 15. Semambung 16. Simoangin-angin 17. Simoketawang 18. Sumber rejo 19. Tanggul 20. 21. Wonoayu 22. Wonokalang 23. Wonokasian Sumber : Arsip Kantor Kecamatan Wonoayu Nama Desa 59
c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Wonoayu Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurt Jenis Kelamin Kecamatan Wonoayu Jenis Kelamim No Desa/Kelurahan Jumlah Perempuan Laki-laki 741 1449 846 1383 2639 1851 325 2635 1721 629 1971 1965 1398 2261 1347 1451 1513 1083 1580 1124 2040 2605 1739 36296 761 1724 829 1627 3097 1911 315 3094 1993 742 2314 2303 1649 2632 1542 1721 1791 1010 1488 1494 2372 3006 2016 41431 1502 3173 1675 3010 5736 3762 640 5729 3714 1371 4285 4268 3047 4893 2889 3172 3304 2093 3068 2618 4412 5611 3755 77727 Simoketawang Popoh Jimbaran Wetan Ketimang Pilang Sumberejo Mojorangagung 1 2 3 4 5 6 7 8 Wonokasian Ploso 9 10 Jimbaran Kulon 11 Wonoayu 12 13 14 15 Wonokalang 16 17 18 Mulyodadi Lambangan 19 Sawocangkring 20 Becirongengor 21 Karangpuri 22 Candinegoro 23 Jumlah Semambung Simo angin-angin Tanggul Pagerngumbuk Plaosan Sumber: Kecamatan Wonoayu Dalam Angka 2017 Berdasarkan data diatas jumlah penduduk di Kecamatan Wonoayu menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 36.296 dan perempuan sebanyak 41.431. data tersebut diperoleh dari kantor Kecamatan Wonoayu hasil perhitungan pada tahun 2017. d. Aspek Agama Tabel 4.12 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Wonoayu AGAMA No Desa/Kelurahan Islam Kristen/ Hindu/ Lain-lain 60
Katholik Budha Simoketawang Popoh Jimbaran Wetan 1473 3143 1650 2972 5660 3749 639 5664 3675 1286 4219 4223 5 1 4 7 34/4 5 1 5 1 52 3 5 1 2 3 4 Ketimang Pilang 5 6 Sumberejo 7 Mojorangagung 8 Wonokasian Ploso 9 10 Jimbaran Kulon 11 Wonoayu 12 13 4 - - 2 - - - - 13 & 2 - - 4 - - - - - - - - - - - Semambung Simo angin- angin 2997
3 4798 2852 3103 3299 2063 3022 2572 4332 5538 3705 3 - 6 - - - 12 5 13 5 14 Tanggul 15 Wonokalang 16 17 18 Mulyodadi 19 Lambangan 20 Sawocangkring 21 Becirongengor 22 Karangpuri 23 Candinegoro Sumber: Kecamatan Wonoayu Dalam angka 2017 - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - Pagerngumbuk Plaosan 3. Gamabaran Umum Desa Wonoayu "Desa Wonoayu adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Wonoayu dengan luas wilayah 103,905 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 4.000 lebih jiwa penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 3105 orang ditahun 2019. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini maish banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis desa Wonoayu berada di Wilayah Barat Kabupaten Sidoarjo. Desa Wonoayu berasal dari istilah Wono dan Ayu, Wono artinya Alas (Hutan) dan Ayu artinya (Cantik). Dahulu asal mula Wonoayu adalah sebuah hutan yang luas tidak ada pemukiman sama sekali. Pada suatu hari datanglah seorang perempuan yang berasal dari 61
salah satu Kerajaan Mataram yaitu Kanjeng Putri Ayu yang merubah hutan tersebut menjadi sebuah permukiman sehingga daerah tersebut semakin meluas, dan layak huni untuk manusia." "Masyarakat Desa Wonoayu orangnya ramah dan mudah untuk bergaul, didesa Wonoayu sebagian daerahnya adalah persawahan. Beberapa penduduknya berprofesi sebagai petani, Desa Wonoayu tergolong masyarakat majemuk. Dengan beragam profesi dan beragam agama. Salah satu desa yang tergolong maju dengan melihat tingkat pendidikan masyarakatnya." a. Batas Desa 1) Utara : Desa Mulyodadi 2) Timur : Desa Jimbaran Kulon 3) Selatan : Desa Popoh 4) Barat : Desa Semambung b. Gambaran umum demografis : Luas Desa Wonoayu : 103,9 Hektar : 1,6 Hektar Tanah Kas Desa Bengkok Pamong : 10,5 Hektar Komplek Balai Desa : 0,35 Hektar Tanah Kuburan : 0,525 Hektar : 0,320 Hektar Tanah Lapangan Sawah Masyarakat : 98 Hektar Pekarangan Penduduk : 37 Hektar 62
Tanah Wakaf Dll : 0,120 Hektar Tanah Disbun/Provinsi: c. Jalan Desa Panjang Jalan Kabupaten : 1.000 m : 5.800 m Panjang Jalan Desa Jalan Tanah : 300 m : 5 Buah Jumlah Jembatan Beton d. Jumlah Penduduk Tabel 4.13 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Tahun 2019 2061 2370 Laki-Laki Perempuan Jumlah Sumber : Arsip Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo 4431 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di desa wonoayu sebanyak 4.431 jiwa yang terdiri dari 2.061 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 2370 Jiwa yang berjenis kelamin Perempuan. e. Jumlah Aparatur Desa Perangkat Desa : 9 Orang : 5 Orang BPD RT : 20 RT : 5 Wilayah RW LPMD : 12 Orang 63
LINMAS : 20 Anggota KADER : 40 Anggota f. Komplek Balai Desa Bangunan Kantor Desa : 1 Unit : 1 Unit Pendopo Balai Pelatihan/Belajar : 1 Unit : 1 Unit Perpustakaan g. Sarana Umum Jumlah Masjid Jami" : 2 Buah : 10 Buah Musholla Gardu Siskampling : 9 Buah A. Data dan Fokus Penelitian "Pemfokusan pada subyek dan obyek penelitian akan menjadi pilhan yang diambil peneliti. Penggunaan data primer dan data skunder dipilih dalam penelitian ini sebagai pendekatan studi kasus dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pertama, data primer diambil peneliti dengan cara wawancara langsung dengan pihak Kepala Desa Wonoayu, Pamong Desa Wonoayu, Masyarakat Desa Wonoayu." "Sedangkan data skunder diperoleh peneliti dari data-data yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dapat ditemukan peneliti dari literatur atau berkas-berkas yang memang telah diguanakan sebagai arsip. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal 64
dari Undang Undang No. 6 Tahun 2014, data Penyampain Penduduk Desa Wonoayu. Selain itu data sekunder lainnya juga diambil peneliti dari arsip desa, jurnal, internet dan segala informasi yang memiliki kaitan dengan Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Dengan berbekalkan hal tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat berjalan dan memiliki tingkat akurasi yang baik." 1. Profil Desa Wonoayu "Dalam struktur birokarsi yang ada di Negara Indonesia, terdapat pembagian kerja disetiap wilayahnya mulai dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Terkait dengan pembagian yang ada di wilayah kabupaten/kota itu ada yang namanya kecamatan dibawahnya ada kelurahan dan desa. Kemudian Desa Wonoayu yang akan penulis bahas terletak di dalam wilayah administrasi Kecamatan Wonoayu." Gambar 4.1 Kantor Desa Wonoayu a) Struktur Organisasi 65
KEPALA DESA WONOAYU BPD SEKRETARIS DESA KASUN WONOAYU 1 KASUN DEMPUL 2 KASI PEMERINTAHAN KASI PELAYANAN UMUM KAUR TATA USAHA KAUR KESEJAHTERAAN RAKYAT KAUR KEUANGAN 66
b) Tugas Pokok dan Fungsi 1) Kepala Desa a) Tugas Kepala Desa (1) Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (2) Selain bertugas untuk menjalankan pemerintahan, Kepala desa juga bertugas untuk menjalankan tugas yang telah dibuat dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. b) Fungsi Kepala Desa Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. c) Wewenang Kepala Desa (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; (2) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; (3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD; (4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 67
(5) Membina kehidupan kemasyarakatan desa; (6) Membina perekonomian Desa; (7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan; lain (9) Melaksanakan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d) Kewajiban Kepala Desa teguh dan mengamalkan Pancasila, (1) Memegang melaksanakan Undang-undang Dasar Negara 1945 Tahun serta Indonesia Republik mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan ketertiban ketenteraman (3) Memelihara masyarakat; (4) Melaksanakan kehidupan demokrasi; (5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 68
(6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa; (7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; (8) Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik; (9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa; (10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa; (11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; (12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa; (13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; (14) Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan (15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. (16) Memberikan laporan akhir masa jabatan dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan keterangan laporan BPD, pertanggungjawaban kepada serta laporan penyelenggaraan menginformasikan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. 69
2) Sekretaris Desa a) Tugas Sekretaris Desa (1) Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat; (2) Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan; (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; b) Fungsi Sekretaris Desa (1) Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa; (2) Pengumpul bahan dan perumus program serta keperluan pembinaan untuk petunjuk Desa penyelenggaraan dalam Pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan terhadap (3) Pemantauan pengevaluasi kesekretariatan; (4) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan; (5) Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta 70
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa; (6) Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa; (7) Penyusun laporan Pemerintah Desa; (8) Penyususn dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD; pelaksanaan tugas-tugas (9) Pengevaluasi kesekretariatan. 3) Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan untuk bertugas mengerjakan tugas sekertaris di bidang Desa. Urusan pemerintah memiliki beberapa fungsi, antara lain: a) Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa; b) Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa; tugas-tugas di bidang keagrariaan c) Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan; 71
e) Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa; 4) Urusan Umum Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Fungsi urusan umum terdiri dari: pengolah dan a) Pengumpul kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan inventaris, pengatur pelaksanaan rapat dinas dan upacara. b) Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekpedisi (Tata Usaha Desa): c) Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa; 5) Kaur Tata Usaha a) Tugas Pokok (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas Sekretaris membantu Desa dalam 72
menyelenggarakan urusan ketatausahaan, dan pelayanan umum. b) Fungsi Pokok (1) Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Desa, arsip/dokumen milik mensistematisasikan buku-buku inventaris, daftar hadir perangkat desa, dan memberikan pelayanan administratif pemerintahan desa; (2) Penataan administrasi aparatur pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa; (3) Penyediaan sarana dan prasarana kerja kepala desa dan perangkat desa; (4) Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat, menerima tamu dinas dan kegiatan rumah tangga desa; (5) Pengadministrasian dan inventarisasi aset desa, perjalanan dinas, dan pemberian layanan umum. 6) Urusan Kesejahteraan Rakyat Urusan Kesejahteraan Rakyat bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; 73
Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a) Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; b) Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat; c) Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam; d) Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; pembina dalam e) Pengolah dan kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh; f) Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan kesejahteraan sosial; g) Pengolah dalam membantu dan menjaga istiadat yang kelestarian adat tumbuh dan berkembang di Desa; 74
7) Punduh/Kepala Dusun membantu Kepala Dusun bertugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun: a) Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya; penyelenggaraan b) Pelaksana kegiatan pemerintahan dan pembangunan; c) Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa; dalam d) Pembantu Kepala Desa kegiatan pembinaan dan kerukunan warga; B. Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu "Pembangunan infrastruktur ditingkat desa harus sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kebutuhan Infrastruktur, Posyandu, Posbindu, Jalan Desa, Lampu Desa, Sekolah PAUD, Jembatan, Sambungan Air, dll. Pembangunan Desa dilakukan menggunakan Dana Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.Jika berbicara terkait dengan pembungan infrastruktur terblih dahulu peneliti memberikan sebuah tentang sumber dana untuk melakukan tabel yang berisi pembangunan." 75
1. Alokasi Dana Desa Tabel 4.14 Keputusan Desa/Kelurahan Tentang APPKD Untuk Penerimaan Pembangunan Menurut Desa/Kelurahan (dalam Rp.000)Tahun 2016 Sisa Lebih Tahun Lalu Pendatapan Asli Desa 84.149.850 102.189.040 S u m b e r Bagi Hasil Pajak Kab. Bagian Dari Retribusi Kab. Bantuan 7.224.276 64.499.220 122.868.000 - Jumlah 380.930.386 ADD Dari Pemerintah Bantuan Tunjangan Penerimaan Lain : Arsip Kecamatan Wonoayu "Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setidaknya Desa Wonoayu menerima dana sebesar Rp. 380.930.380. Dimana dana ini digunakan untuk melakukan pembangunan. Kemudian dijelaskan lagi oleh tabel dibawah ini:" Tabel 4.15 Keputusan Desa/Kelurahan Tentang APPKD Menurut Desa/Kelurahan (dalam Rp.000)Tahun 2016 Sisa Kurang Tahun Lalu Belanja Langsung 36.089.040 60.121.217 32.800.000 192.958.800 Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal Belanja Tak Langsung - Belanja Pegawai Belanja Hibah Dan Lain-lain Jumlah 321.969.057 Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu 76
Tabel 4.16 Keputusan Desa/Kelurahan Tentang APPKD Untuk Pengeluaran Pembangunan Menurut Desa/Kelurahan (dalam Rp.000) Tahun 2016 Sisa Kurang Tahun Lalu Pambangunan Sarana 13.020.429 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Lain-lain Belanja Tak Terduga 40.850.000 5090.900 Jumlah 58.961.329 Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu Tabel 4.17 Laporan realisasi penggunaan dana desa Semester II tahun anggaran 2017 Pemerintah Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Pengeluaran Uraian Penerimaan Pendapatan Dana Desa Penyaluran ke-1 Penyaluran ke-2 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kegiatan Pembangunan Sistem Administrasi dan Informasi Desa Kegiatan Penetapan Kerja Sama Antar Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan dan Perbaikan selokan/Drainase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/ Jalan Desa Pembangunan dan Perbaikan Jembatan Desa Pembangunan atau Perbaikan Sistem Pengairan/ Irigasi Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Perawatan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia 781,147,046.88 468,688,228.13 312,458,818.75 62,194,000.00 6,750,000.00 44,350,000.00 11,094,000.00 407,963,000.00 66,165,000.00 164,430,000.00 135,053,000.00 42,315,000.00 107,178,000.00 8,600,000.00 12,962,500.00 77
Kegiatan Pelayanan Pendidikan PAUD/TPQ Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, Kursus, dan Pelatihan Masyarakat Kegiatan Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga dan Air Limbah Kegiatan Pendirian BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa berbasis digital Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ LPMD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda/ Karang taruna Bidang Tidak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Lainnya/ Penanggulangan Bencana Lainnya JUMLAH Sumber : Arsip Kantor Desa Wonoayu 6.600.000,00 41,357,000.00 3,225,000.00 7,287,500.00 5, 700,000.00 1,200,000.00 18,116,000.00 2,130,000.00 8,503,000.00 8,503,000.00 585,838,500.00 781,147,046.88 Tabel 4.18 Laporan realisasi penggunaan dana desa Semester II tahun anggaran 2018 Pemerintah Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Uraian Pengeluaran Penerimaan PENDAPATAN 684,610,802.00 136,922,160.00 273,844,321.00 273,844,321.00 Dana Desa Penyaluran Ke-1 Penyaluran Ke-2 Penyaluran Ke-3 BELANJA Bidang Pemerintah Desa Penyelenggaraan 12,040,000.00 78
Kegiatan Hukum Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kegiatan Penetapan Apbdes Bidang Pembangunan Desa Pembangunan Dan Pemeliharaan Lapangan Desa Pembangunan Atau Sistem Pengairan/ Irigasi Desa Pembangunan Atau Pengembangan Dan Pemeliharaan Pasar Desa Penyertaan Modal Bumdes Penyusunan Produk 2,150,000.00 6,880,000.00 Dan Penyusunan 3,010,000.00 Pelaksanaan 331,649,500.00 10,340,000.00 Perbaikan 25,250,000.00 196,059,000.00 100,000,000.00 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dan Fasilitas KB Kegiatan Perawatan Kesehatan Ibu Hamil Dan Menyusui Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia Kegiatan Pelayanan Pendidikan PAUD/TPQ Kegiatan Pendirian Bumdesa Dan Atau Bumdesa Bersama Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Desa Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Desa, Kepala Perangkat Desa Dan BPD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani JUMLAH 98,732,000.00 4,250,000.00 2,100,000.00 17,200,000,00 7,400,000.00 33,595,000.00 6,400,000.00 21,637,000.00 6,150,000.00 684,610,802.00 442,421,500.00 Tabel 4.19 Laporan realisasi penggunaan dana desa Semester II tahun anggaran 2019 Pemerintah Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu PENGELUARA N URAIAN PENERIMAAN Pendapatan Dana Desa Penyaluran ke-1 Penyaluran ke-2 Penyaluran ke-3 772,985,166.00 154,597,033.00 309,194,066.00 309,194,067.00 79
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madras ah NonFormal milik Desa (Honor, Pakaian dll) Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) Penyelenggaran Posyandu (Mkkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan an/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polines/PKD Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa Pembangunan n Jalan Desa Pembangunan n Jalan Desa Usaha Tani Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalansi Komunikasi dan Informasi local Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Pengiriman Kontingen Kepemudaan&Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 27,692,000.00 7,100,000.00 1,410,000.00 5,280,000.00 528,726,560.00 2,800,000.00 136,350,000.00 30,776,500.00 17,560,000.00 26,850,000.00 2,850,000.00 7,200,000.00 80
atan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa Pembinaan PKK Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapasitas Perangkat Des Peningkatan Kapasitas BPD Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa PEMBIAYAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA Silpa Dana Desa JUMLAH Sumber : Arsip Kantor Desa Wonoayu 11,000,000,00 4,900,000.00 900,000.00 325,176,500.00 11,197,000.00 14,206,000.00 23,386,000.00 22,520,000.00 3,500,000.00 3,587,500.00 4,755,000.00 242,025,000.00 242,699,702.00 242,699,702.00 1,015,684,868.00 908,445,060.00 2. Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu Ketika berbicara tentang pembangunan insfrastruktur desa tidak lengkap rasaya jika tidak menjabarakan macam-macam pembangunan insfrastruktur yang ada. Oleh sebab itu berukit ini tabel beberapa peneliti memberi terkait macam-macam pembangungan Insfrastruktur yang ada di Desa wonoayu adalah sebagai berikut : Tabel 4.20 Pembangunan Infrastruktur dengan Dana Partisipatif Menurut Prasarana dan Desa/Kelurahan Tahun 2016 81
- - - Balai Desa 50.000 - - Proyek Biaya (Rp. 000) Proyek Biaya (Rp. 000) Proyek Biaya (Rp. 000) Proyek Biaya (Rp. 000) Prasarana Produksi Prasarana Perhubungan Prasarana Sosial Prasarana Pemasaran Dari tabel diatas dapat diketahui jika pada tahun 2016 ada sebuah pembangunan infrastruktur yakni pembangunan Balai Desa dengan dana mencapai Rp. 50.000.000.kemudian pada tahun berikutnya peneliti menemukan macam-macam pembangunan insfrastruktur yang ada di Desa Wonoayu pada tahun 2017 sebagaiaman tabel dibawah ini : Tabel 4.21 Data Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu Tahun 2017 No Jenis Pembangunan Dana Yang digunakan Pembangunan dan Perbaikan selokan/Drainase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/ Jalan Desa Pembangunan dan Perbaikan Jembatan Desa Pembangunan atau Perbaikan Sistem Pengairan/ Irigasi Desa Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu 1 66,165,000.00 2 164,430,000.00 135,053,000.00 3 4 42,315,000.00 Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2017 telah terjadi empat pembangunan, yang pertama ada pembangunan dan perbaikan selokan/drainase menggunakan dana desa sebesar 66,165,000. Yang kedua ada pembangunan dan pemeliharaan jalan desa menggunakan pemukiman/jalan sebesar desa dana 164,430,000. Yang ketiga ada pembangunan dan perbaikan jembatan desa menggunakan dana desa sebesar 135,053,000, dan 82
yang pembangunan keempat atau perbaikan sistem pengairan/irigasi desa sebesar 42,315,000 Tabel 4.22 Data Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu Tahun 2018 Dana yang digunakan No Jenis Pembangunan Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa Pembangunan atau Perbaikan Sistem Pengairan/ Irigasi Desa Pembangunan atau Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Desa Penyertaan Modal BUMDes Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu 1 10,340,000.00 25,250,000.00 2 3 196,059,000.00 100,000,000.00 4 Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun tersebut telah terjadi empat pembangunan, yang pertama telah dibangun lapangan desa dan perbaikan yang menggunakan dana desa 10,340,000. pembangunan ada sistem dan perbaikan kedua Yang pengairan/irigasi desa menggunakan dana desa 25,250,000. Yang ketiga ada pembangunan di pasar desa menggunakan dana desa 196,059,00. Yang keempat pernyataan modal BUMDesa menggunakan dana desa 100,000,000. Tabel 4. 23 Data Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu Tahun 2019 No. Jenis Pembangunan Dana yang digunakan Pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal milik Desa (Honor, Pakaian dll) 1 2,800,000.00 83
Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) Penyelenggaran Posyandu (Mkkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 2 136,350,000.00 3 30,776,500.00 17,560,000.00 4 Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu Dari tabel yang telah peneliti jabarkan diatas dapat diketahui ada empat pembangunan. Yang pertama ada pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa sebesar 2,800,000. Yang kedua bangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan taman bacaan desa menggunakan dana desa sebesar 136,350,000. Yang ketiga ada pengelolaan perpustakaan milik desa menggunakan dana desa sebesar 30,776,500. Yang keempat ada Penyelenggraan posyandu menggunakan dana desa sebesar 17,560,000. 84
C. Analisa Dan Pembahasan 1. Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Implementasi kebijakan adalah cara yang dilakukan dengan berdasarkan keputusan yang telah dibuat dan disetujui bersama. Implementasi kebijakan yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Dengan begitu, implementasi kebijakan dapat diterapkan di masyarakat. Awal penerapan kebijakan dimulai dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Setelahnya rancangan akan terbentuk dan siap untuk diimplementasikan. Anderson berpendapat, bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam membuat impelemtasikan kebijakan. Hakekat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, efek atau dampak implementasi merupakan kriteria dalam membuat impelentasi kebijakan." "Fungsi implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab, adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome (hasil)." "Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya harus berpihak pada masyarakat, untuk kemajuan masyarakat dan juga pemerintahan. Pemerintah bertanggungjawab akan berjalannya suatu kebijakan agar sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Dalam kasus ini peneliti akan membahas tentang implementasi program 85
pembangunan diperdesan yang berada di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Program Pembangunan Desa dijelaskan bahwa terdapat dana khusus dari pemerintah. Dana khusus untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yaitu Anggaran Dana Desa dari APBN yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintahan." "Setiap desa mendapat anggaran dana desa berbeda-beda berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Peneliti sudah melakukan beberapa wawancara kepada masyarakat Desa Wonoayu dan kepada Kepala Desa Wonoayu, dan Pengurus Pemerintah Desa Wonoayu. Bagaimana Implementasi Program Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Wonoayu. Dalam kasus ini desa wonoayu tergolong desa yang lambat dalam pembangunan infrastruktur desa. Peneliti melakukan beberapa wawancara salah satunya di kepala dusun wonoayu." Kepala dusun wonoayu Pak Yasak " menerangkan bahwa pembangunan yang ada di desa wonoayu tidak berjalan sebagaimana seharusnya, banyak jalan desa yang belum dipaving dan juga lampu desa yang bukan dari desa. Bahkan bangunan balai desa, dan sekolah TK juga PAUD tidak sesuai dengan bangunan yang layak. " Kemudian ditambahkan pula oleh Bu YuLia Kepala PG PAUD " beliau menjelaskan kurangnya perhatian dari pemerintah desa wonoayu, dari segi pembangunan, hanya ada satu ruangan untuk mengajar dan aktivitas lain di PAUD. Dan tidak tersedianya kamar mandi untuk para murid. Dan jalanan sekolah yang belum dipaving. Bahkan anggaran dana setiap tahun untuk PAUD juga susah untuk cair" 86
Dari hasil wawancara diatas daat diketahui bahwa pembangunan yang ada di Desa Wonoayu tidak berjalan dengan baik, itu terlihat dari beberapa fasilitas yang ada di desa belum banyak berubah. Peneliti juga memenukan adanay kendala dalam hal pendanaan yang sangat susah untuk dicairkan tentu juga menunjang itu tidak berjalannya pembangunan di desa. Lebih lanjut lagi ditambahkan pula oleh Ibu Musiati Kepala Sekolah TK Dharmawanita Wonoayu " mengatakan bahwa pembangunan sekolah TK sejak tahun 1980 tidak ada perubahan yang baik. Bahkan kelas yang ditempati dua kelas adalah bangunan sejak tahun 1980, hanya . Bahkan jalanan sekolah masih berupa tanah, seharusnya sekolah yang baik untuk anak-anak adalah dipasang paving. Dan mainan juga sudah lama tidak ada perbaikaan. Kamar mandinya juga masih menjadi satu dengan kamar mandi Balai Desa." Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Desa Wonoayu memeang ada hanya saja banyak sekali kenadala dan sudah tidak berkelanjutan lagi dimana artinya sudah lama implementasi pembanguna desa tidak berjalan dengan baik. Setalah itu dijelaskan pula oleh Bapak Jayus pensiunan PNS yang kini menjadi petani "mengatakan bahwa untuk pembangunan pengairan desa memang sudah dibangunkan tapi untuk perbaikan masyarakat bergotong royong memperbaikinya sendiri." Sebagaimana hasil wawancar dengan Bapak Jayus peneiti dapat mengetahui bahwa ada pembangunan pengairan desa yang sudah dibangunkan tetapi untuk masalah perbaikan dan perawatannya itu dilakukan oleh masyarakat Desa dengan gotong royong. 2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 87
Edward berpendapat, bahwa terdapat beberapa factor yang implementasi kebijakan, antara dapat mempengaruhi lain komunikasi yang dilakukan ketika kebijakan diterapkan, pemberian arahan yang jelas ketika kebijakan diimplementasikan, konsistensi ketika kebijakan dilakukan, dan aturan yang mengikat ketika kebijakan tersebut diterapkan. Komunikasi yang baik harus terjalin dengan baik. Hal tetap tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penyampaian dalam berkomunikasi juga harus diberikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Jika komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, maka resiko miskomunikasi antar pelaksana kebijakan akan meningkat. Oleh karena itu, komunikasi antar pelaksana kebijakan harus berjalan dengan baik. Faktor yang telah dipaparkan di atas dapat memberikan pengaruh kepada implementasi kebijakan. Hal tersebut disebabkan setiap factor memeiliki kesinambungan antara satu sama lainnya. Selain itu, hubungan antar factor juga tidak dapat di satukan begitu saja. Hal setiap tersebut disebabkan factor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan memiliki kecocokan yang tidak terikat. Selain itu, jika salah satu dari keempat factor tersebut mengalami perubahan, maka factor lainnya juga dapat mengalami perubahan terhadap implementasi kebijakan yang telah dibuat." 88
Terkait dengan kendala yang dihadapi, hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Desa Wonoayu Pak Yus "beliau mengatakan bahwa pihak pemerintah desa wonoayu sudah melakukan pembangunan berupa jalan desa yaitu memaving sekitar kurang labih 200 meter dan jadi sampai sekarang yang akan membangun bangunan belum dijadikan tempat perkumpulan ibu PKK Desa Wonoayu. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa kendala untuk pembangunan jalan desa yaitu disebabkan karena masih banyak perdebatan antara jalan milik desa atau tanah milik warga." Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak desa mengalami kendala ketika akan mealukakn sebuah pembangunan yakni masih adanya perdebatan antara pemerintah desa dan warga dalam hal lahan yang akan digunakan. Ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat jalannya pembangunan desa. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Bu Anis Guru PG PAUD Wonoayu " beliau menerangkan bahwa selama mengajar di PAUD tidak ada tawaran berupa bangunan yang layak untuk sekolah PAUD. Seperti fasilitas berupa jalan yang masih tanah tidak adanya kamar mandi khusus untuk sekolah PAUD." diatas Penjelasan turut menjelaskan seakan bahwa pembangunan desa masih belum maksimal ini terlihat dari tidak adanya tawaran untuk pembangunan fasilitas Pendidikan, dimana seperti yang kita ketahui bahwa fasilitas pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam pembangunan desa terutama dalam aspek kualitas pendidikan masyarakatnya. Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Roidah Ulyah di Polindes " mengatakan bahwa bangunan untuk polindes cukup baik walaupun masih kurang luas. Dan untuk halaman jalanan yang masih berupa tanah itu membahayakan jika musim hujan becek dan banyak korban yang jatuh terpleset." 89
Dari penjelasan diatas dapat diketahui juga bahwa salah satu kendala pembangunan yang ada di Desa Wonoayu yakni pemnggunaan lahan yang kurang untuk mengoptimalkan adanya pembangunan polindes yang menurut ibu roidah kurang luas dan juga halaman yang ada di Desa Masih berupa tanah sehingga membahayakan warga yang menggunakannya. D. Temuan Hasil Penelitian "Penarikan kesimpulan pada sebuah penelitian digunakan sebagai telah dibahas. Penarikan jawaban dari pokok permasalahan yang kesimpulan dilakukan peneliti dengan berdasarkan penyajian data dan hasil analisis data yang telah ditemukan di Desa Wonoayu. Berikut ini hasil temuan yang diperoleh peneliti: Tabel 4.17 Temuan Hasil Penelitian No. 1 Keterangan Dari wawancara yang dilakukan dengan Kasun Desa Wonoayu. Dapat diketahui bahwa pembanguna yang ada belum bias memenuhi standart sesuai dengan Undang-undang yang telah ada. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa terutama dalam segi pembangunan fasilitas desa Terdapat bebrapa kendala yang terjadi sehingga menghambat jalannya pembangunan desa Adanya temuan bahwa tidak adanya tawaran dari pemerintah desa untuk memperbaiki bangunan sekolah PAUD yang selama ini digunakan oleh masyarakat desa Peneliti menemukan bahwa ada pembangunan untuk pengairan desa hanya saja untuk perbaikannya masih dilakukan olek warga sendiri Kemudian peneliti menemukan juga bahwa ada pemangunan polindes yang cukup baik meskipun masih kurang luas Hasil Temuan Pembangunan desa wonoayu belum memenuhi SAP yang pembangunan sesuai Undang Undang No. 6 Tahun 2014 di 2 Kurangnya perhatian dari pemerintah desa wonoayu, dari segi pembangunan 3 Ada beberapa kendala untuk pembangunan jalan desa Tidak ada tawaran berupa bangunan yang layak untuk sekolah PAUD 4 5 Ada pembangunan pengairan desa 6 Ada pembangunan untuk polindes yang cukup baik walaupun masih kurang luas 90
7 Ada tambahan bangunan dua kelas disebelah sekolah PAUD itu juga bukan desa yang membangunakan melainkan bantuan dari partai PDIP Ada tambahan bangunan untuk kelas PAUD sebanyak dua ruang namun diketahui bahwa bukan pihak Desa yang melakukan pembangunan karna pembangunan itu merupakan bantuan dari partai PDIP Berlandaskan keterangan yang mengacu pada table di atas, maka peneliti memperoleh hasil penelitian, yaitu: 1. Pembangunan di desa wonoayu belum memenuhi SAP Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembangunan yang ada di desa Wonoayu belum memnuhi SAP yang ada sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan maksimal. 2. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa wonoayu, dari segi pembangunan Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa kurang perhatian terhadap pembangunan fasilitas yang ada di desa sehingga pembangunan desa terhambat. 3. Ada beberapa kendala untuk pembangunan jalan desa Beberapa kendala dalam pembangunan desa juga secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan fasilitas Desa Wonoayu. 4. Tidak ada tawaran berupa bangunan yang layak untuk sekolah PAUD Dari hasil temuan penelitian, dapat diketahui bahwa tidak ada tawaran untuk melakukan pembangunan fasilitas desa terutama 91
fasilitas pendidikan yang ada di desa yang selama ini digunakan oleh masyarakat desa. 5. Ada pembangunan pengairan desa Dari hasil wawancara dengan warga peneliti mendapat temuan bahwa ada pembangunan untuk pengairan desa hanya saja informan mengatakan bahwa untuk perbaikan dan pearatannya itu dilakukan oleh warga sendiri. 6. Ada pembangunan untuk polindes yang cukup baik walaupun masih kurang luas Dari hasil temuan peneliti, adanya pembangunan untuk polindes yang cukup baik meskipun menurut informan itu kurang luas. 7. Ada tambahan bangunan dua kelas disebelah sekolah PAUD itu juga bukan desa yang membangunakan melainkan bantuan dari partai PDIP Sebagaimana temuan peneliti bahwa ada pembangunan untuk sekolah Paud Ada tambahan bangunan dua kelas disebelah sekolah PAUD itu juga bukan desa yang membangunakan melainkan bantuan dari partai PDIP. 92
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan membuat dua kesimpulan yang sesuai dengan Batasan yang telah dibuat dalam penelitian ini. Kesimpulan pertama akan membahas tentang Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo). Kesimpulan kedua akan membahas tentang faktor-faktor yang mendukung serta penghambat jalannya implementasi tersebut. Berikut ini kesimpulan yang diperoleh peneliti: 1. Dalam implementasi penulis menemukan bahwa, proses-proses dalam infrastruktur ada banyak menjalankan program pembangunan kurangnya dan tidak sesuai dengan SAP. Dalam Undang-undang No. 6 infrastruktur desa Tahun 2014 untuk program pembangunan ditentukan dengan SAP. Program pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa, dana desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota khusus untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. dana desa diberikan setiap satu tahun sekali, total dana desa yang diberikan melihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis. Namun penulis 93
menemukan beberapa bangunan infarstruktur desa yang belum sesuai bahkan banyak bangunan lama yang belum di renovasi. 2. Selain itu penulis juga mengkorelasikannya dengan teori yang digunakan sehingga dapat disimpulkan setidaknya ada empat faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan mulai dari yang Pertama Sumberdaya yang terbagi menjadi sumberdaya manusia yakni pihak Kepala Desa dan para jajarannya yang mempunyai wewenang dalam hal menjalanka implementasi atau sebagai implementator kemudian sumberdaya non-manusia yakni berupa dana yang diberikan pemerintah guna menunjang proses implementasi. Kedua yakni komunikasi dimana pihak Kepala Desa dan jajarannya selaku implementator selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah agar berjalannya program pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Ketiga adalah struktur birokrasi yakni dalam sebuah kebijakan tentunya ada sebuah pembagian kewenangan agar sebuah kebijakan tidak tumpang tindih dengan pihak lain dalam hal ini pihak kepala desa dan jajarannya. DAFTAR PUSTAKA 94
Daftar Pustaka Hernowo, Basah. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2004. Kamaludin, Rustian. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional Dan Daerah. (Jakarta: Galia Indonesia, 1983). Moh. Sofiyanto Ronny, Malavia Mardani, M. Agus Salim, E - Jurnal Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Banyuates Kabupaten Sampang, Vol. 6, No. 4, 2017). Undang-Undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ginandjar kartasasmita. Pembangunan untuk rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan. (jakarta: 1996). Melis, Abd. Aziz. Jurnal ekonomi analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi di desa wawolesea kecamatan lasolo kabupaten kanowe utara), april 2016. Affan gaffar, politik indonesia: transisi mamuju demokratis. (yogyakarta: pustaka pelajar, 2009). Nurdin Usman, konteks implementasi berbasis kurikulum. (jakarta: garsindo, 2002). Guntur setiawan. Implementasi dalam birokrasi pembangunan. (jakarta: balai pustaka 2004). 95
Hanifa, harsono. Implementasi kebijakan dan politik. (bandung: Pt. Mutiara sumber widya. 2002). Leo, agustino. Dasar-dasar kebijakan publik. (bandung: alfabeta, 2008). Solichin, abdul wahab. Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara edisi kedua. (jakarta: bumi aksara. 2008). Abdul, aziz. Implementasi kebijakan publik studi tentan kegiatan pusat informasi pada dinas komunikasi dan informatika provinsi sumatera utara). Vol. 3, no. 1, juni 2013. Budi, winarno. Teori dan proses kebijakan publik. (yogyakarta: pustaka pelajar. 2002). Aziz syamsuddon. Proses & teknik penyusunan undang-undang. (jakarta: sinar garfika, 2011). Riyadi dan deddy supriyadi di bratakusumah. Perencanaan pembangunan daerah. (jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2005). Sondang P. Siagian. Admnistrasi pembangunan. (jakarta: pt. Bumi aksara. 2001). Risma handayani. Pembangunan masyarakat pedesaan. (makassar: alaudin university press. 2014). Kwik kian gie. Pembiayaan pembangunan infrastruktur dann permukiman materi kuliah disampaikan pada stadium general institut teknologi bandung. 2002. 96
Kodoatie, robbert j. Pengantar manajemen infrastruktur. (yogyakarta: pustaka pelajar. 2005). Mankiw, N Greory. Pengantar ekonomi edisi ke dua. (jakarta: erlangga. 2003). Rindang bangun dan muhammad firdaus. Jurnal pengaruh infrastruktur paa pertumbuhan ekonomi wilayah di indonesia. 2009. Djuni pristiyanto. Buku 1: panduan rencana pembangunan jangka menengah desa cetakan pertama. (jakarta: yayasan penabul. 2015). Rulan ahmadi. Metode penelitian kualitatif. (yogyakarta: Ar- Ruzz media. 2014). Burhan bungin. Penelitian kualitatif edisi kedua. (jakarta: kencana prenada media group) 2011. Rulam ahmadi. Metodelogi peelitian kualitatif. (yogyakarta: Ar ruzz media 2014). Soerjono sokarno. Pengantar penelitian hukum. (jakarta: rineka cipta). 1983. Asroff syifa'i. Metode logi penelitian pendidikan. (surabaya: elkaf. 2005) Burhanuddin bugin. Metodelogi penelitian sosial. (surabaya: aerlangga university press. 2011). Andi prasetyo. Motode penelitian kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian. (yogyakarta: ar-ruzz media 2011). 97
Sugiyono. Etode penelitian kualitatif R&D. (bandung: alfa beta 2014). 98