Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012 BAHAN AJAR Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif [DEMOKRASI]
2 Demokrasi DEMOKRASI MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cretein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut: a. Menurut Joseph A. Schemer Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan polituk dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi b. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan - tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. d. Henry B. Mayo Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Affan Ghaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif ( demokrasi normatife) dan empirik ( demokrasi empirik): a. Demokrasi Normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara. b. Demokrasi Empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 3
4 Demokrasi Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat. Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu: a. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya. b. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat ( sosial control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung ( melalui DPR). c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai- nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai berikut: a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya. b. Musyawarah Internaliasasi makna dan semangat musyawarah mengehendaki atau meharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya "partial finctioning of ideals", yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan sepenuhnya. c. Pertimbangan moral Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 5
Demokrasi Dengan demikian pertimbangan moral (keseluruhan akhlak) menjadi acuan dalam berbuta dan mencapai tujuan. d. Permufakatan yang jujur dan sehat Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufaakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapi melalui "engineering", manipulasi atau merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing- masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik. e. Pemenuhan segi- segi ekonomi Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial-budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar- benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmosian dan keteraturan sosial. f. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing, kemudian jalinan dukung- mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude) Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 6
Demokrasi mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis. g. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai- nilai dan pengertian - pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk mentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik , melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideology yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan "sekali dan untuk selamanya" (once and for all), tidak dengan ideology tertutup yaitu ideology yang konsepnya (presept) dirumuskan " sekali dan untuk selamanya" sehingga cenderung ketinggalan zaman (obsolete, seperti terbukti dengan ideology komunisme). Dalam konteks ini Pancasila-sebagai ideology Negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideology terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan presept-nya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga "resmi " seperti di negeri- negeri komunis. Karena itu, ideology Negara- Pancasila-Indonesia dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses -proses 'coba dan salah' ( trial and error), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan, justru titik kuat suatu ideology yang ada pada suatu Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 7
8 Demokrasi Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideology Pancasila mensyaratkan ideology tersebut sebagai ideology terbuka. SYARAT-SYARAT NEGARA DEMOKRASI 1. Perlindungan konstitusional 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 3. Pemilu yang bebas 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat 5. Kebebasan berserikat 6. Pendidikan Kewarganegaraan Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau Undang Undang Dasar. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampurtangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Kebebasan beroposisi adalah kebebasan untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar warga Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
9 Demokrasi negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan bernegara. Keenam syarat tersebut harus terpenuhi dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Jika tidak, apalagi terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan keenam prinsip tersebut, maka sistem pemerintahan itu kurang layak disebut pemerintahan yang demokratis. Praktik demokrasi dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam pengertian ini, suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai- nilai sebagai berikut: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog, untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu mengendalikannya. 3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Dalam masyarakat demokratis, pergantian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangangkatan diri sendiri, dan coup d'etat (perebutan kekuasaan) dianggap sebagai cara-cara yang tidak wajar. 4. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan. 5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian, Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama, yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. UNSUR PENEGAK DEMOKRASI Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri, unsur-unsur tersebut adalah: a. Negara Hukum ( Rechtsstaat dan Rule Of Law) Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari rechtsstaat dan rule of law. Konsepsi perlindungan hukum bagi warga Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Istilah rechtsstaat dan rule of law yang diterjemahkan menjadi Negara hukum menurut Moh. Mahfud. MD pada haikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sisitem civil law, sedangkan the rule of law banyak dikembangkan dinegara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada Common Law. Civil law menitikberatkan pada administration law, sedangkan common law menitikberatkan pada judicial. Konsep rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Adanya perlindungan terhadap HAM Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 10
Demokrasi b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM. c. Pemerintahan berdasarkan peraturan. d. Adanya peradilan administrasi. Adapun the rule of law dicirikan oleh: a. Adanya supremasi aturan- aturan hukum b. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum ( equality before the law). c. Adanya jaminan perlindungan HAM Dengan demikian konsep Negara hukum sebagai gabungan dari kedua konsep diatas dapat dicirikan sebagai berikut: a. Adanya perlindungan terhadap HAM. b. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. c. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara. d. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya dalam konfrensi Internasional commission of Jurists di Bangkok seperti yang dikutip oleh Moh. Mahfud. MD disebutkan bahwa ciri- ciri Negara hukum adalah sebagai berikut: Perlindungan konstitusional: selain menjamin hak-hak individu, kostitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Adanya pemilu yang bebas. Adanya kebebasan menyatakan pendapat. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Adanya pendidikan kewarganegaraan. Menurut pembahasan diatas, bahwa Negara hukum baik dalam arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislative dalam Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 11
Demokrasi penyelenggaraan Negara, maupun Negara hukum dalam arti material yaitu selain menegakkan hukum, aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Masyarakat Madani (Civil Society) Masyarakat madani (civil society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpatisipasi aktif serta masyarakat egalier. Menurut Gellner, masyarakat madani bukan hanya merupakan syarat penting bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inhern baik secar internal maupun secara external. c. Insfrastruktur Politik Infrastruktur politik terdiri dari partai politik(political party), yaitu kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai, cita-cita yang sama. Kelompok gerakan (movement group), yaitu merupakan sekumpulan orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok penekan atau kelompok kepentingan ( Pressure/inters group), yaitu sekelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria professionalitas dan keilmuan tertentu . MACAM-MACAM DEMOKRASI Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. a. Berdasarkan ideologi Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 12
13 Demokrasi Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. 1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2) Demokrasi rakyat Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga "demokrasi proletar" yang berhaluan Marxisme-komunisme. b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. 1) Demokrasi langsung Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM). Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
14 Demokrasi 2) Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif) Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen). 3) Demokrasi perwakilan sistem referendum Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. c. Berdasarkan titik perhatian Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. 1) Demokrasi formal Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. 2) Demokrasi material Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upayaupaya menghilangkan perbedaan dalam Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
15 Demokrasi bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. 3) Demokrasi gabungan Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI YANG BERLAKU UNIVERSAL Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Inu Kencana Syafi ie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain: a. Adanya pembagian kekuasaan Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi b. Pemilihan umum yang bebas Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara. c. Manajemen yang terbuka Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat. d. Kebebasan individu Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang- undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. e. Peradilan yang bebas Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 16
Demokrasi dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. f. Pengakuan hak minoritas Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain. g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. h. Supremasi hukum Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. i. Pers yang bebas Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. j. Beberapa partai politik Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 17
18 Demokrasi warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik. Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang. Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Tolok ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu: a. Masalah pembentukan negara Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrument penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. b. Dasar kekuasaan negara Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat. c. Susunan kekuasaan negara Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. d. Masalah kontrol rakyat Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI BARAT Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abade ke-6 sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung. Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertenggahan. Pada masa ini pula lahir keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Charta ( piagam besar) sebagaiuis uatu piagam yang memuat perjanjain antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia Barat adalah gerakan renaissance dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat para sastra dan budaya Yunani kuno. Renaissance di Eropa yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam dan berintikan pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah mengilhami munculnya gerakan demokrasi. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Barat diawali berbentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan lahir Magna Charta dan dilanjutkan munculnya renaissance dan reformasi yang menekankan pada hak atas hidup, hak kebebasan dan hak memiliki. Dan selanjutnya, pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi welfare state. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang - surutnya. Masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada pokoknya Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 19
20 Demokrasi masalah ini berkisar pada menyusun suatu system politik dimana kepemimpinanya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta Nation Building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu: a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai - partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. b. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasanya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil d. Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung. 1. Demokrasi Parlementer (l945-l959) Berdasarkan UUD l945 yang disahkan 18 Agustus l945, sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Kekuasaan Presiden merupakan kekuasaan "tunggal" tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Oleh karena itu menjadi "bulan- bulan-an" Belanda dalam propaganda di luar negeri bahwa pemerintahan Indonesia yang dibentuk adalah pemerintahan dictator, pemerintahan terpusat atau terkonsentrasikan di satu tangan yaitu Presiden. Selanjutnya diambillah kebijakan: Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi 1) Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun l945 tanggal 16 Oktober yang isinya mengubah kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula hanya sebagai pembantu Presiden berdasarkan Aturan Peralihan pasal 4 menjadi sebuah lembaga pembuat Undang-undang bersama-sama dengan Presiden dan berfungsi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. 2) Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember l945 yang isinya penetapan susunan Kabinet di bawah Perdana Menteri Sutan Syahrir dan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer. 3) Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember l945 tentang pembentukan partai-partai politik. Sebab-sebab gagalnya praktek demokrasi parlementer di Indonesia adalah: 1) Sistem multi partai 2) Sikap mental partai yang belum demokratis 3) Tidak ditemukan partai dominan, sehingga koalisi menjadi rapuh Sistem parlementer mendapatkan legalitasnya di dalam pasal 118 (2) Konstitusi RIS dan pasal 83 (2) UUDS. Tidak stabilnya pemerintahan 1945-1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet selama 14 tahun 17 kali ganti Kabinet. No Nama Kabinet Tanggal dibentuk 1 Kabinet Hatta 19 Agt l945 2 Kabinet Syahrir I 4 Nop l945 3 Kabinet Syahrir II 29 Juni l945 4 Kabinet Syahrir III 2 Oktober l946 5 K. Amir Syarifuddin 3 Juli l947 6 Kabinet Hatta II 29 Januari l948 7 K. Sjafruddin Prawironagoro 19 Des l948 8 Kabinet Hatta III 4 Agt l949 Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 21
22 Demokrasi No Nama Kabinet Tanggal dibentuk 9 Kabinet A. Halim 6 Januari l950 10 Kabinet RIS/Hatta 9 Des l949 11 Kabinet M. Natsir 6 Sept l950 12 Kabinet Soekiman 27 April l951 13 Kabinet Wilopo 3 April l952 14 K. Ali Sastroamidjojo I 1 Agt l953 15 K. Burhanudin Harahap 12 Agt l955 16 K. Ali Sastroamidjojo II 24 Maret l956 17 Kabinet Djuanda 9 April l957-9 Juli l959 Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang - undang Dasar 1949 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun berjalan secara memuaskan dalam beberapa Negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan - kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih - benih demokrasi system parlementer memberi peluang untuk dominasi partai - partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang - undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya system parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai Kepala Negara konstitusional(constitusinal head) beserta menteri - menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai - partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai - partai dalam koalisi tidak segan - segan untuk menarik dukunganya sewaktu - waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan demikian ditimbulkan kesan bahwa partai - partai dalam koalisi kurang dewasa dalam Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintah. Di lain pihak partai - partai dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program - program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi - segi negatif dari tugas oposisi. Umumnya kabinet dalam masa Pra- pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata - rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malah tidak dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan beberapa daerah. Di samping itu ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai "Rubberstamp President" (presiden yang membubuhi capnya) belaka dan suatu tentara yang karena lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan - persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Faktor - faktor semacam ini, ditambah dengan tidak mampunya anggota partai - partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai consensus mengenai dasar Negara untuk undang - undang dasr baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang- Undang Dasar 1945, dengan demikian masa berdasarkan system parlementer berakhir. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 23
24 Demokrasi 2. Demokrasi Terpimpin (l959-l965) Ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli l959 kembali ke UUD l945, dengan ciri- ciri : a. Dominasi Presiden b. Terbatasnya peran partai c. Berkembangnya pengaruh komunis d. Meluasnya peranan ABRI dengan dwifungsinya. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang - Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang - kurangnya 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No.lll/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini ( Undang - Undang Dasar memungkinkan seorang presiden untuk di pilih kembali) yang ditentukan oleh undang - undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir. Soekarno sebagi presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan undang - Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat pilihan ditonjolkan perananya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi control ditiadakan. Lagipula pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri dan dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden di samping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal terakhir ini mencerminkan telah ditinggalkanya doktrin trias politika. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif untuk campur tangan di bidang lain Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi daripada bidang eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campur tangan dibidang yudikatif berdasarkan Undang - Undang No.19/1964, dan dibidang legislative berdsarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal ini anggota dewan Perwakilan rakyat tidak mencapai mufakat. Selain dari itu terjadi penyelewengan di bidang perundang - undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden(Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hokum. Lagi pula didirikan badan - badan ekstra konstitusionil seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh fihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan front Nasional sebagai persiapan kea rah terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari " rel revolusi" tidak di benarkan dan dibreidel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tambah suram G 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya demokrasi Pancasila. Pratek demokrasi Terpimpin gagal bersamaan dengan pemberontakan G 30 S/PKI 30 September l965 yang sekaligus menghancurkan kekuasaan Soekarno. 3. Demokrasi Pancasila (l965-l998). Landasan formil dari periode ini ialah Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945 serta Ketetapan - Ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang - Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS No.lll/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS No. X1X/1966 telah Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 25
Demokrasi menentukan ditinjauannya kembali produk - produk legislatif dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar itu undang - undang No.19/1964 telah diganti dengan suatu undang - undang baru(No. 14/1970) yang mnetapkan kembali azas " kebebasan badan - badan pengadilan". Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol, di samping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pimpinanya tidak lagi mempunyai status menteri. Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan Gotong Royong yang baru telah meniadakan pasal yang member wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara anggota badan legislatif. Golongan Karya, dimana anggota ABRI memainkan peranan penting, diberi landasan konstitusionil yang lebih formil. Selain dari itu beberapa hak azazi diusahakan supaya diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat, dan kepada partai - partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatanya, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi golongan - golongan dalam masyarakat di samping diadakan pembangunan ekonomi secara teratur secara terencana. Perkembangan demokrasi di Negara kita di tentukan batas - batasnya tidak hanya oleh keadaan social, cultural, geografis dan ekonomi, tetapi juga oleh penilaian kita mengenai pengalaman kita dalam masa yang lampau. Kita telah sampai pada titik di mana disadari bahwa badan eksekutif yang tidak kuat dan tidak kantinu, tidak akan dapat memerintah secara efektif sekalipun program ekonominya teratur dan sehat. Tetapi kita menyadari pula bahwa badan eksekutif yang kuat tetapi tidak" committed" kepada suatu program pembangunan, malah dapat membawa kebobrokan ekonomi oleh karena kekuasaan yang dimilikinya disia - siakan untuk tujuan yang pada hakekatnya merugikan rakyat. Akibat - akibatnya akan lebih merugikan lagi kalau ia terpanggil untuk melampaui batas - batas Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 26
Demokrasi kekuasaan formilnya. Dia akan membungkam suara - suara rakyat yang kritis, dan akan lebih cenderung untuk bergerak menuju kultus individu dan otokrasi, sehingga membawa masyarakat jauh dari gaya hidup demokratis. Dalam membangun masa depan kita, jumlah alternative yang dihadapkan kepada kita telah berkurang. Tidak mustahil bahwa dalam memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi secara nasional yang pada hakekatnya merupakan usaha untuk menyelenggarakan hak manusia atas kehidupan yang layak(Universal Declaration of Human Rights pasal 25, International Covenant on Economocal, social and Cultural Rights, pasal 11; Undang - Undang Dasar 1945, pasal 27) beberapa hak azasi lain dan beberapa ketentuan Rule of Law belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, tetapi hanya secara bertahap. Tidak dapat disangkal bahwa, jika sarat - sarat yang dikemukakan oleh International Commission of Jurists untuk berkembangnya Rule Of low, diteliti pelaksanaanya di Indonesia, banyak kemajuan dapat dicatat dibandingkan dengan masa Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi niscaya ada golongan masyarakat yang tidak puas dengan lambanya kemajuan ini yang mungkin akan dilihatnya sebagai penyimpangan dari azas - azas demokrasi. Akan banyak bergantung kepada kita sendiri untuk terus memperjuangkan azas - azas demokrasi tanpa meluapkan tujuan utama, sebab memperjuangkan demokrasi merupakan suatu proses yang tiada akhir. Beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila Berikut ini ada beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan dalam beberapa seminar. a. Seminar Angkatan Darat ll, Agustus 1966 Bidang politik dan konstitusionil: Demokrasi pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali azas - azas Negara - Negara hokum di mana kepastian hokum dirasakan oleh segenap warga Negara, di Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 27
Demokrasi mana hak - hak azasi manusia baik dalam asepek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalah gunaan kekuasaan dapat di hindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga - lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih institutionalization). Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat yang adil dan makmur Elan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi, yang cukup kuat untuk mendorong Indonesia kearah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan - tuntutan abad ke 20 Bidang ekonomi: Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas - azas yang minjiwai ketentuan - ketentuan mengenai ekonomi dalam undang - undang dasar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga Negara, yang antara lain mencakup: 1. Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunan kekayaan dan keuangan Negara 2. Koperasi 3. Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hokum dalam penggunanya 4. Peranan pemerintah yang bersifat Pembina, penunjuk jalan serta pelindung. b. Musyawarah Nasional lll Persahi: The Rule of Low, December 1966 Azas Negara hokum Pancasila mengandung prinsip: a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kulturil dan pendidikan. b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 28
29 Demokrasi c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya. c. Symposium Hak - hak Azasi Manusia, juni 1967 Apapun predikat yang akan kita berikan kepada demokrasi kita maka demokrasi itu harus demokrasi yang bertanggung jawab artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama kita....stabilitas politik, seperti dimaksudkan pada waktu timbulnya gagasan" penyederhanaan partai" secara formil telah tercapai dan terjamin setelah kembali kepada Undang - Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa Presiden memperoleh kesempatan untuk bekerja selama lima tahun setelah dia dipilih(Undang - Undang Dasar Pasal 7). Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk - bentuk penetrapanya sesuai dengan kenyataan - kenyataan dan cita - cita yang terdapat kita, setelah sebagai akibat regim Nasakom sangat menderita dan menjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan dari pada pembatasan sehingga menjadi suatu" Political culture" yang penuh vitalitas. Harus ditekankan, bahwa dengan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada peranan ABRI Kesatuan Aksi Golongan Karya di masa depan Namun" Orde Baru" tidak akan dapat berhasil apa bila tidak timbul suatu proses penyehatan atau regenerasi dalam kepartaian di Indonesia. Berhubung dengan keharusan kita di tahun - tahun yang datang untuk memperkembangkan"a Rapidly Expanding Economy" maka di samping pemerintah yang kuat dan berwibawa, diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan - kekuatan yang mendukung pancasila. Untuk itu di perlukan kebebasan politik yang sebesar mungkin. Persoalan hak - hak azasi manusia dalam kehidupan Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi kepartaian untuk tahun - tahun yang dating harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara tiga hal: 1. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan 2. Adanya kebebasan yang sebesar - besarnya 3. Perlunya untuk membina suatu" rapidly expanding economy" Akhir - akhir ini ada beberapa usaha untuk merumuskan pancasila secara lebih terperinci dan lebih mantap. Perlu disebut di sini kumpulan kutipan dari pidato - pidato presiden Suharto yang pada tahun 1976 diterbitkan, disamping hasil panitia lima, yang terdiri dari beberapa tokohyang dianggap dapat memberikan pengertian sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir batin para penyusun Undang - Undang Dasar 1945 dengan Pancasilanya. Dan akhirnya kita melihat usaha dari DEwan Pertahanan dan Keamanan Nasional untuk menyusun suatu naskah resmi melalui konsultasi dengan berbagai kelompok dalam masyarakat. d. Istilah demokrasi pancasila ditemukan di dalam Tap MPR No. XXXVII/MPRS/l968 Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai , disemangati dan didasari oleh falsafah Pancasila. Demokrasi yang tetap mendasarkan pada konstitusi. Dijalankan dengan berdasarkan Pancasila dan UUD l945 secara murni dan konsekuen. Semboyan " Pembangunan ekonomi yes, politik no" 4. Demokrasi mencari bentuk (Pancasila/ Orde Reformasi) l998- sekarang Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 30
Demokrasi demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain: a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi. b. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum. c. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN d. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan. Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu: a. banyaknya partai politik peserta pemilu, b. pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, c. pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD. d. pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil, e. pemilihan kepala daerah secara langsung, f. kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. . MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY) Mengenai penggunaan istilah masyarakat madani, sebagian besar Scholars di Indonesia sepakat, bila digunakan sebagai padanan yang tepat untuk istillah Civil Society. Selain istilah ini, Civil Society juga diterjemahkan kedalam istilah - Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 31
32 Demokrasi istilah lain, seperti masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya. Bertolak dari hal tersebut, maka istilah masyarakat madani merupakan padanan dari istilah civil society, sehingga eksplorasi konsep ini relevan dengan substansi istilah terakhir. Hal yang dikemukakan di sini bukan konsep masyarakat madani disorot secara etimologis, melainkan kearah substansi dan indicator - indikatornya, sehingga mempermudah untuk mengidentifikasi dalam konteks pembentukannya dari sisi politik. Secara rinci substansi konsep masyarakat madani (civil society) dari beberapa ahli bias kita lihat dalam table berikut: Konsep Masyarakat Madani Sumber M. Rahardjo Dawam Substansi "....Suatu ruang (realm) partisipasi masyarakat, dalam perkumpulan - perkumpulan sukarela association), media massa, (voluntary perkumpulan profesi, serikat buruh, tani gereja atau perkumpulan - keagamaan...."(civil society) perkumpulan "......Sebuah masyarakat yang etis yang progresif menuju terbentuknya peradaban yang unggul"(masyarkat madani) kepada Indikator Mempunyai yang memancar dari dalam dirinya, berupa rasionalitas yang akan menuntun anggota masyarakat kea kebaikan rah Adam umum(Locke,Rosseau, Smith) Memiliki kekuasaan bias mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebebasan(Gramsci) potensi untuk Terdiri dari organisasi - organisasi yang melayani kepentingan umum, rasionalitas dan atau memiliki mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas. Civil diterjemahkan madani masyarakat menjadi mengandung tiga hal, yaitu: agama, peradaban dan perkotaan Society Azyumardi Azra Masyarakat madani, secara substansial bermuara pada perlunya penguatan masyarakat (warga) dalam untuk komunitas mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan negara yang cenderung memposisikan warga negara sebagai subjek yang lemah. sebuah negara Adanya Lembaga Swadaya masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri dihadapan negara Terdapat mengemukakan pendapat
ruang publik untuk menguatnya posisi kelas menengah
demokratis Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Sumber Franz Magnis Suseno Nurcholis Madjid Riswandha Imawan 33 Demokrasi Substansi Indikator toleran pluralisme keadilan sosial "....wilayah - wilayah kehidupan social yang lain terorganisasi kesukarelaan(valuntary) (self dan generating), Keswasembadaan supporting), kemandirian keswadayaan (self dan tinggi keterkaitan dengan norma - norma atau nilai - nilai hokum yang diikuti oleh warganya (masyarakat madani) dan bercirikan antara berhadapan dengan Negara, "....Suatu wilayah dalam ruang politik yang berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, dan tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan - jaringan kelembagaan politik (civil society) Keberadaan didekat secara factual dan bukannya dengan pendekatan normatif Terorganiasasi Sukarela Swasembada Swadaya Mandiri Terikat dengan norma - norma atau nilai - nilai hukum yang diikuti warganya Secara hakiki harus bebas secara internal yang
Masyarakat diatur oleh pihak - dapat menjamin pihak kebebasan warga segenap masyarakat, individu dan kolektif untuk mewujudkan kehidupan menurut cita - cita mereka sendiri Kehidupan bersama harus didukung oleh suatu konsensus dasar "....perkataan madinah, dalam peristilahan modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian civil society, suatu istilah inggris yang berarti masyarakat sopan, beradab dan teratur dalam bentuk negara yang baik. Adanya kedaulatan rakyat sebagai dan kemanusiaan prinsip musyawarah Berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses - proses menentukan kehidupan bersama, terutama dibidang politik "....Masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan suatu masyarakat yang dalam batas - batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi" Memiliki sikap - sikap terbuka, lapang dada, penuh pengertian dan kesediaan untuk senantiasa member secara wajar dan pada maaf tempatnya Menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati Berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif antar warga negara dan negara Bersikap dan berperilaku sebagai Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
34 Demokrasi Sumber Substansi Indikator citizen yang memiliki hak dan kebebasan Menghormati Equal Right Memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak dan kebebasan yang sama (Ramlan Subakti) Adi Culla Suryadi Fahmi Huwaydi Ernest Gellner "....pemikiran civil society memang umumnya dikaitkan dengan pengelompokan masyaraka, tepatnya menunjuk kepada kelompok - kelompok sosial yang salah satu ciri utamanya ialah sifat otonom terhadap negara. "....Masyarakat madani merupakan simbol bagi realita yang dipenuhi berbagai kontrol yang yang mengekspresikan bersifat kehadiran itu yang mana mengakibatkan didirikannya berbagai macam lembaga swasta dalam masyarakat, untuk mengimbangi terhadap lembaga kekuasaan". Civil Society: "....Masyarakat yang terdiri atas institusi non - pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi negara fakultatif, rakyat, hal (baca: melawan) Berwujud kelompok - kelompok sosial Memiliki sifat otonom terhadap negara Banyak kelompok, partai, himpunan, ikatan dan lainya dari berbagai corak diluar struktur negara. Tidak mengenal hierarki politik, tidak ideologi yang ekonomi, mentolelir adanya saingan Visi plural dalam mendefinisikan kebenaran dan menentukan ukuran kebenaran. Terdapat desentralisasi dalam segenap aspek kehidupan Terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan Terciptanya tatanan sosial yang tidak memerlukan penguatan yang bersifat memaksa Fungsi pemerintah hanya sebagai penjaga diantara perdamaian berbagai kepentingan besar
Unitet Agency International Development (USAID) Michael Bratton Thrre key dimensions to civil society: States For "Civil society is an increasingly accepted term which best describes the non governmental, non for profit, independent nature og this segment of society" Material foundation: i.e the predominant way in which non - governmental actors sustain them selves, especially their degree of autonomy in Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
35 Demokrasi Sumber Substansi Indikator control over resources. Organizational form : i.e, the predominant way citizens associate in order to live their lives, express interests, exchange information, mediate differences and create stable patterns of relationship which are recognized as social institutions. Ideological perspektif: i.e. the predominant values guide aspirations expectations, give meaning to life, shape norms of behavior and are used to explain power differences and inequality. There is appreciating and responding to multiculturalism them selves,pursue their and which Kekuatan wacana masyarakat madani terletak pada sisi substansinya, yaitu sebagai rival yang tepat ketika Negara mengembangkan korporatismenya. Di Negara - Negara dengan tingkat intervensi struktur yang tinggi dan masuk kesegala bidang kehidupan rakyat, maka wacana ini akan mendapat respon yang cukup kuat. Dalam praktiknya, masyarakat madani akan mengembangkan model - model organisasi kemasyarakatan semi otonom dan otonom, guna melepaskan diri dari " gurita" negara yang telah merusak sisi kreativitas dan kebebasan masyarakat. Realitas politik yang terjadi di Negara kita dan Negara - Negara berkembang lainya, menunjukkan bahwa Negara adalah struktur yang dominan, entitas yang dibenarkan mengatur masyarakat sesuai visi dan keabsahannya. Dengan dalil " pembangunan", kesejahteraan, kepentingan rakyat, intervensi Negara seolah - olah sah, hingga masuk ke sisi terkecil kehidupan masyarakat sekalipun. Sehingga di sinilah letak " dominasi" perspektif dominasi struktur yang dikembangkan Negara, sebagai wacana satu - satunya yang berhak hidup dan berkembang, mengabaikan adanya kekuatan masyarakat madani. Satu titik yang kemudian bias kita temukan dalam setiap definisi konsep masyarakat madani, seperti yang dikemukakan beberapa ahli di muka adalah pembahasannya selalu bergandengan dengan eksistensi Negara. Baik itu dalam statement mengimbangi, bermitra atau mengungguli Negara. Namun yang pasti, Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional
Demokrasi masyarakat madani akan ada meskipun dalam negara otoriter. Inilah poin utama yang akan ditemukan dalam setiap pembahasan masyarakat madani. Sementara itu konsep masyarakat madani yang diabstraksikan para ahli memiliki beberapa indikator sebagai identitas karakter yang dimiliki untuk bias mengidentifikasi ada tidaknya perkembangan masyarakat madani. Pertama , sifat partisipatif. Masyarakat madani tidak akan menyerahkan seluruh nasibnya pada Negara, tetapi mereka menyadari bahwa yang akan dominan menentukan masa depan mereka haruslah berasal dari diri sendiri. Stimulus dari negara bukanlah penentu aktivitas dan program - program kemajuan masyarakat kedepan, tetapi harus kekuatan masyarakat yang mewarnainya, sehingga apapun konsekuensi dari setiap kebijakan, program aksi atas nama negara selalu terdapat warna keinginan masyarakat madani didalamnya. Dalam tataran praktis masyarakat madani bisa terlibat dalam setiap proses politik di berbagai bidang, yang akan dikeluarkan negara. Kedua, otonom. Selain sebagai masyarakat partisipatif, masyarakat madani juga memiliki karakter mandiri, yaitu dalam mengembangkan dirinya tidak tergantung dan menunggu "bantuan" Negara. Masyarakat terbiasa dengan inisiatifnya mampu berinovasi, sekaligus independen secara politik dan ekonomi. Meskipun mengakui pluralism, masyarakat madani punya pandangan politik yang tidak bisa didominasi negara dan konsisten memanfaatkannya. Begitu pula secara ekonomi, masyarakat madani relatif mandiri dengan mengembangkan aktifitasnya, dengan menghasilkan dan membiayai sendiri. Ketiga, tidak bebas nilai. Seluruh komponen masyarakat memiliki keterkaitan terhadap nilai - nilai, yang merupakan kesepakatan hasil musyawarah demokratis (bukan sekedar konsensus). Setiap anggota masyarakat, dalam melakukan aktifitasnya tidak terlepas dari nilai, yang akan memagari agar manifestasi kreativitas dan inovasinya berada dalam koridor " kebaikan" dan tidak merugikan Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional 36
37 Demokrasi komponen masyarakat lainya serta berimplikasi positif. Nilai yang dianut bisa bersumber dari agama dan digali dari tradisi yang kondusif. Keempat, merupakan bagian dari sistem dengan struktur non dominatif(plural). Meskipun eksistensinya yang partisipatif dan otonom terdapat kekuatan negara, namun masyarakat madani adalah bagian dari komponen - komponen negara. Di luar masyarakat madani, diakui keberadaan Negara dan unsur - unsur masyarakat lainnya. Namun masyarakat madani mengakuinya, dengan syarat kekuatan - kekuatan yang berada diluar dirinya tidak mengembangkan interaksi dominatif, seperti tetap memegang prinsip kompetisi, non - privilege, dan tidak memaksa, yang intinya mengakui pluralism sebagai satu dinamika yang dimaknai dan ditangani secara tepat. Kelima, termanifestasi dalam organisasi. Prinsip - prinsip organisasi dipegang oleh masyarakat madani, sebagai perwujudan identitasnya secara material. Artinya, masyarakat madani bukan merupakan individu - individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri dari sekumpulan individu warga negara yang tergabung dalam asosiasi - asosiasi yang memiliki tatanan yang mampu menjamin anggotanya untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling tukar informasi, memediasi perbedaan - perbedaan, dan menciptakan pola - pola hubungan yang stabil. Disamping itu, mereka juga tertata dalam organisasi modern, yang mengembangkan nilai - nilainya sendiri secara konstiten. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional