HUKUM PERKAWINAN ADAT MATA KULIAH HUKUM ADAT DOSEN PENGAMPU RIAN PRAYUDI, S. H., M. H S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI 2022 RIAU
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... II BAB 1 PENDAHULUAN ... 1 1.1 LATAR BELAKANG ... 1 1.2 RUMUSAN MASALAH ... 1 BAB II PEMBAHASAN ... 2 2.1 SISTEM PERKAWINAN ADAT ... 2 2.2 ASAS - ASAS PERKAWINAN ADAT ... 2 2.3 BENTUK BENTUK PERKAWINAN ADAT ... 3 BAB III PENUTUP ... 6 3.1 KESIMPULAN ... 6 3.2 SARAN ... 6 DAFTAR PUSTAKA ... III II | P a g e
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacar yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. Hazairin dalam bukunya "rejang" menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin pertama, ketenangan (koalte), kedua, kebahagiaan (wevaart) dan ketiga, kesuburan (ruchtbaarheit). Djojodegoeno juga memberikan pendapat tentang perkawinan adat merupakan suatu paguyuban atau somah (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. (ubungan suami - istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan. Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan sutu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri. 1.2 RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana sistem perkawinan adat ? 2. Apa saja asas-asas dalam perkawinan adat ? 1 | P a g e
BAB II PEMBAHASAN 2.1 SISTEM PERKAWINAN ADAT Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat 3 (tiga( sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu endogomi, exogomi dan eleutherogami) 1. Sistem Endogamy Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain teta pi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogamy merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun. Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja, tetapi ini bertentangan sekali dengan sifat susunan parental yang ada di daerah tersebut. Dalam perkawinan ini, untuk anggota Gezin, yaitu anak-anak di Jawa dan Madura tidak ada pembatasan apapun. Anggota gezin tersebut boleh kawin dengan siapa saja, asal perkawinan yang hendak dilangsungkan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan. 2. Sistem Exogami Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau. 3. Sistem Eleutherogami Pada sistem ini, tidak mengenal larangan -larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan exogami. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh. 2.2 ASAS - ASAS PERKAWINAN ADAT Dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas- asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu : a. Asas Keadatan dan Kekerabatan Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan (jujur) dan persoalan- persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat. 2 | P a g e
b. Asas Kesukarelaan / Persetujuan Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/perse tujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi di keluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental system kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur. c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya. d. Asas Poligami Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, kalaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan demikian, poligami dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat. e. Asas Selektivitas Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskna di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang. 2.3 BENTUK BENTUK PERKAWINAN ADAT 1. Bentuk Perkawinan Berdasarkan Arah Persiapan a. Pertunangan. Tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan. Tahap ini dilakukan awal kali pertem uan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak ȋpihak keluarga pihak suami dan pihak keluarga bakal istriȌ untuk mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat. 3 | P a g e
b. Tanpa lamaran dan tanpa pertunangan. Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yan g bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal dan patrilineal ȋgaris ibu-bapakȌ juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai tujuan tersendiri diantaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari pelbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah. 2. Bentuk Perkawinan Berdasarkan Tata Susunan Kekerabatan a. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu). Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami dijemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak - anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhad ap anak-anaknya. Keadaan ini disebabkan rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri. b. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak). Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan (jujur) oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan kelu arga suami begitu juga anak-anak keturunannya. Sistem jujur tersebut tidak lantas kemudian dipahami sebagaimana yang difahami oleh para etnolog barat yaitu sebagai "pembelian" tetapi menurut hukum adat yang murni, maka jujur dimaksudkan sebagai suatu "penggantian" bahwa kedudukan gadis dalam pengertian religio-magis-kosmis. Dalam menjaga kesimbangan dalam suatu keluarga maka anak gadis yang dikawinkan diganti dengan suatu benda dalam memaknai "religio-magis- kosmis". Kawin jujur mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu pertama, pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status, kedua, pada sisi sosial (politis), perkawinan tersebut akan mempererat hubungan antar kerabat, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan, dan ketiga dari sisi ekonomis, adanya pertukaran barang. c. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental (garis keturunan Keibu-Bapaan). Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pem berian- pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa dan Sulawesi Selatan. 3. Bentuk Perkawinan Anak Perkawinan ini dilakukan terhadap calon suami dan istri yang belum dewasa, yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan hukum islam, sedang pesta dan upacara menurut hukum adat ditangguhkan . Sebelum upacara perkawinan, suami belum 4 | P a g e
boleh melakukan hubungan suami istri, ditangguhkan sampai mereka dewasa dan dilangsungkan pesta dan upacara menurut hukum adat. 4. Bentuk Perkawinan Permaduan Permaduan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua atau lebih wanita dalam waktu bersamaan. Pada daerah yang mengenal lapisan masyarakat, wanita yang dari lapisan tinggi (sama) dijadikan istri pertama dan wanita yang dari lapisan bawah dijadikan istri (kedua dan seterusnya). Para istri yang dimadu (selir), masing-masing beserta anaknya berdiam dan membentuk rumah berpisah satu sama lain. 5. Bentuk Perkawinan Ambil Anak Perkawinan ini terjadi pada kekerabatan patrilineal, yaitu pihak laki-laki tidak perlu membayar jujur, dengan maksud mengambil si laki-laki (menantunya) itu ke dalam keluarganya agar keturunannya nanti menjadi penerus silsilah kakeknya. Bentuk perkawinan ini juga bisa terjadi pada masyarakat semendo yang disebut perkawinan semendo ambik anak, dalam rangka penerus silsilah menuru t garis perempuan. 6. Bentuk Perkawinan Mengabdi Perkawinan ini terjadi sebagai akibat adanya pembayaran perkawinan yang cukup besar, sehingga pihak laki-laki tidak mampu membayarnya. Dalam bentuk ini suami istri sudah mulai berkumpul, sedang pembayaran perkawinan ditunda dengan cara bekerja untuk kepentingan kerabat mertuanya sampai jumlah pembayaran perkawinan terbayar lunas. 7. Bentuk Perkawinan Meneruskan (sororat) Perkawinan seorang duda (balu) dengan saudara perempuan mendiang istrinya. Perempuan tersebut meneruskan fungsi istri pertama tanpa suatu pembayaran (jujur). Perkawinan ini disebut kawin turun ranjang atau ngarang wulu (Jawa). 8. Bentuk Perkawinan Mengganti (leverat) Perkawinan yang terjadi apabila seorang janda yang menetap di lingkungan kerabat suaminya, kawin dengan laki - laki adik mendiang suaminya. Perkawinan ini sebagai sarana perkawinan jujur, yang di Palembang dan Bengkulu dikenal dengan kawin Anggau. 5 | P a g e
BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacar yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat 3 (tiga( sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu endogomi, exogomi dan eleutherogami). Asas-asas perkawinan adat sebagai berikut : 1. Asas Keadatan dan Kekerabatan 2. Asas Kesukarelaan / Persetujuan 3. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat 4. Asas Poligami 5. Asas Selektivitas Bentuk-bentuk perkawinan adat sebagai berikut : 1. Bentuk Perkawinan Berdasarkan Arah Persiapan 2. Bentuk Perkawinan Berdasarkan Tata Susunan Kekerabatan 3. Bentuk Perkiwinan Anak-Anak 4. Bentuk Perkawinan Permaduan 5. Bentuk Perkawinan Ambil Anak 6. Bentuk Perkawinan Mengabdi 7. Bentuk Perkawinan Meneruskan (Sororat) 8. Bentuk Perkawinan Mengganti (Leverat) 3.2 SARAN Saran menurut penulis adalah agar hukum perkawinan adat di Indonesia lebih banyak dipahami dan dipelajari oleh masyarakat Indonesia karna negara kita tidak terlepas dari adat yang sangat banyak dan beragam tiap daerah. 6 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA DR. YULIA, S. (2016). HUKUM ADAT. ACEH: UNIMAL PRESS. III | P a g e