Tata Cara Penyampaian RKAB Oleh: Dr. Lana Saria M.si Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Sosialisasi E-RKAB 3 tahunan Rabu, 1 November 2023, Jakarta 1
DAFTAR ISI 01 Dasar Hukum 02 Penyusunan Dokumen RKAB 3 11 2
1 Dasar Hukum 33
PERATURAN TERKAIT RKAB (1) PP 96 Tahun 2021 Pasal 1, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. Pasal 177 (ayat 1), Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan. Pasal 177 (ayat 1), RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri
PERATURAN TERKAIT RKAB (2) PERMEN ESDM NO. 10 Tahun 2023 Pasal 2, Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan KEPMEN ESDM No. 373.K/MB.01/MEM.B/2023
Permen 10/2023 → merevisi permen 7/2020 No Permen 7/2020 Permen 10 / 2023 RKAB - Umum Pasal 78 menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan untuk RKAB tahap kegiatan Eksplorasi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan batubara selama 1 (satu) tahun; atau -untuk RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan batubara tahunan selama 3 (tiga) tahun Tata Cara Penyampaian RKAB Pasal 79 wajib menyampaikan RKAB Tahunan: a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP b. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim RKAB tahap kegiatan Eksplorasi dalam jangka waktu: 1. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP 2.paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi dalam jangka waktu: 1. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP 2.paling cepat setelah menyampaikan laporan triwulan dua pada tahun berjalan dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim 6
No Pasal 80 Permen 7/2020 Permen 10 / 2023 Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar -menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB Tahunan ditetapkan dalam Keputusan Menteri memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar -menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB Tahunan ditetapkan dalam Keputusan Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas RKAB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar -dapat mengajukan Kembali permohonan RKAB paling banyak 1 (satu) kali Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi dan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri 7
No Pasal 89 Permen 7/2020 dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB Tahunan pada tahun berjalan dan diajukan setelah menyampaikan laporan triwulan pertama dan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan Permen 10 / 2023 Perubahan RKAB dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB pada setiap tahun berjalan dan diajukan setelah menyampaikan laporan triwulan pertama dan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan 8
Matriks RKAB IUP/IUPK Aspek Pengusahaan Keuangan Produksi Perizinan Tenaga Kerja Dsb Aspek Teknik Penambangan Peralatan Peledakan Usaha Jasa Dsb Aspek Lingkungan Pemantauan Reklamasi Bukaan Lahan Pengelolaan Dsb Evaluasi Rencana Kerja dan Biaya Konsep Evaluasi (3 tahunan): 1. Rencana tahun N-1 2. Realisasi tahun N-1 3. Rencana tahun N 4. Rencana tahun N+1 5. Rencana tahun N+2
2 Penyusunan Dokumen RKAB 33
1 2 3 PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN & PERSETUJUAN RKAB TAHUNAN Penyusunan RKAB Pemegang IUP, IUPK, PKP2B, dalam menyusun RKAB Tahunan wajib mengikuti format yang ditetapkan Dirjen a.n Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Format penyusunan RKAB diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No 373.K/MB.01/MEM.B/2023 Penyampaian RKAB RKAB Batubara Tahun 2024,2025, dan 2026 disampaikan melalui aplikasi erkab.esdm.go.id Paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim (1 Okt-15 Nov) Paling lambat 30 hari kalender setelah terbit nya IUP. Persetujuan RKAB Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan. Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan. Pemegang IUP dan IUPK dilarang berkegiatan sebelum mendapatkan persetujuan RKAB 11
Ketentuan Mengenai Sanksi Administratif 1 WAKTU SANKSI PERINGATAN TERTULIS 2 PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENCABUTAN IZIN IUP yang tidak menyampaikan RKAB diberikanPeringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara 12
DIAGRAM ALIR (PROBIS ERKAB) PKP2B/IUP/IUPK 2 hari 2 hari Input (Submit) Evaluasi I Perbaikan I START Direktur (Review/ Approval) Sesditjen (Paraf) Auto System Ev. 4* : hanya jika diperlukan 2 hari Evaluasi II Nadine 2 hari Perbaikan II NADINE 2 hari Evaluasi III (Final) Dirjen (Approval) 2 hari Evaluasi IV* (catatan Direktur) eRKAB Arsip Distribusi END