ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA KLUB PSMS MEDAN DENGAN PEMAIN ASING (Studi Pada Klub Mess PSMS Medan Sumatera Utara) SKRIPSI O L E H: KAREN NPM: 15.840.0066 UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM M E D A N 2 0 1 9 UNIVERSITAS MEDAN AREA
ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA KLUB PSMS MEDAN DENGAN PEMAIN ASING (Studi Pada Klub Mess PSMS Medan Sumatera Utara) SKRIPSI O L E H: KAREN NPM: 15.840.0066 Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM M E D A N 2 0 1 9 UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI Judul Skripsi : Aspek Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perjanjian Kerja Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing (Studi Pada Klub Mess PSMS Medan Sumatera Utara) Nama : KAREN NPM : 15.840.0066 Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan Disetujui Oleh: PEMBIMBING I PEMBIMBING II Muazzul, SH, M.Hum Marsella, SH, M.Kn Acc diperbanyak untuk diujikan DIKETAHUI : Ketua Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Zaini Munawir, SH, M.Hum FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2019 UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL Judul Skripsi : Aspek Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perjanjian Kerja Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing (Studi Pada Klub Mess PSMS Medan Sumatera Utara) Nama : KAREN NPM : 15.840.0066 Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan Disetujui Oleh: PEMBIMBING I PEMBIMBING II Muazzul, SH, M.Hum Marsella, SH, M.Kn Acc diperbanyak untuk diujikan DIKETAHUI : Ketua Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2019 UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : KAREN NPM : 15.840.0066 Judul Skripsi : Aspek Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perjanjian Kerja Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing (Studi Pada Klub Mess PSMS Medan Sumatera Utara) Dengan ini menyatakan: 1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. 2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Medan, Februari 2019 KAREN NPM: 15.840.0066 UNIVERSITAS MEDAN AREA
ABSTRAK ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA KLUB PSMS MEDAN DENGAN PEMAIN ASING (Studi Pada Klub Mess PSMS Medan Sumatera Utara) Oleh: KAREN NPM: 15.840.0066 Pemain sepakbola adalah termasuk tenaga kerja, pemain sepakbola bekerja untuk klub yang memperkejakannya/mengontraknya selama beberapa musim tergantung dengan perjanjian yang ada dalam kontrak kerja yang sebelumnya telah disepakati klub dan pemain itu sendiri. Dari dulu sampai sekarang sepakbola adalah olahraga yang paling populer dan digemari di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sepakbola yang dulunya hanya sebuah olahraga kini menjadi lapangan kerja dan bisnis yang sangat menjanjikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertanggung Jawaban Klub PSMS Medan Terhadap Pemain Asing Yang diputus Kontraknya dan bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing. Metode penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang - Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. Field research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Klub Mess PSMS jalan Candi Borobudur dengan cara Wawancara. Pertanggung jawaban Klub PSMS Medan terhadap pemain asing, tentang hak-hak yang didapat dan tidak didapatkan oleh pemain asing tersebut, yaitu apabila pemain diputus kontraknya adalah harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tertuang dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak Klub PSMS Medan dan Pemain Asing yang diatur dalam perjanjian yaitu Pasal 19 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Kompensasi dan Pasal 20 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Kompensasi . Akibat Hukum Klub PSMS Medan terhadap pemain asing tersebut, yaitu apabila pemain asing diputuskan perjanjian kerjanya secara sepihak oleh Klub PSMS Medan adalah harus sesuai dengan Undang-Undang Keteagakerjaan dan tertuang dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak Klub PSMS Medan dan Pemain Asing. serta Akibat hukum yang diperoleh oleh Pemain Asing dalam hal ini ialah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan melalui Perjanjian Kesepatakan Dalam Kontrak yang sudah ditanda tanggai oleh para pihak. Karena alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pihak Klub PSMS dengan Pemain Asing karena melakukan kesalahan berat yang dapat mempengaruhi kinerja, dan takut mempengaruhi rekan-rekan kerja yang lain yang dapat merugikan bagi pihak lain Khususnya pemain-pemain yang lainnya. Kata Kunci: Perjanjian Kerja dan Pemain Asing UNIVERSITAS MEDAN AREA
ABSTRACT LABOR ASPECTS OF LABOR ON WORK AGREEMENT BETWEEN MEDAN PSMS CLUB WITH FOREIGN PLAYERS (Study on PSMS Medan Mess Club North Sumatra) By: KAREN NPM: 15.840.0066 Football players are included in the workforce, soccer players work for the club that trains him / contracts him for several seasons depending on the agreement in the employment contract that the club and the player themselves have agreed to. From the beginning until now football was the most popular and popular sport in the whole world including Indonesia. Football which was once just a sport is now a very promising job and business. The problem in this study is how the PSMS Club Responsibility Against Foreign Players Who Are Painful or Injured and how the Legal Effects of Termination of the Unilateral Work Agreement between the PSMS Medan Club and Foreign Players. The research method used is library research, namely research conducted based on reading sources, namely Laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. . In this study contains primary data and secondary data. Field research (field research), namely by conducting field research directly. In this case the researcher immediately conducted a research to the PSMS Mess Club on the Borobudur Temple by interview. Accountability of the PSMS Club Medan to foreign players, about the rights obtained and not obtained by the foreign players, namely if the player is terminated the contract must be in accordance with the Manpower Act and contained in the contract agreed by the Club PSMS Medan and the Player Foreign regulated in the agreement, namely Article 19 concerning Termination of Employment with Compensation and Article 20 concerning Termination of Employment without Compensation. and the legal consequences obtained by foreign players in this case are termination of employment carried out through an agreement in the contract that has been signed by the parties. Because of the reason for the termination of employment that is carried out by the PSMS Club with foreign players because of serious mistakes that can affect performance, and fear of influencing other colleagues who can be detrimental to other parties, especially the other players. Keywords: Work Agreement and Foreign Players UNIVERSITAS MEDAN AREA
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul "Aspek Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perjanjian Kerja Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing". Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Secara khusus penulisan ucapkan rubuan terimakasih kepada Ayahanda Wiwin, Ibunda Alm Desi Rani, dan Nenek Sugami yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area. i UNIVERSITAS MEDAN AREA
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area 3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Sekretaris Penulis, 6. Ibu Wessy Trissna, S.H, M.H selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 7. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH, selaku ketua seminar Meja Hijau Penulis. 8. Bapak Muazzul, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis, 9. Ibu Marsella, SH, M.Kn Selaku Dosen Pembimbing II Penulis, 10. Ibu Hj. Jamilah SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, 11. Bapak Danial Syah, SH, M.H dan Bapak Julius Raja, SE, MM, sebagai Sekretaris Umum di PSMS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini, 12. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. ii UNIVERSITAS MEDAN AREA
13. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, yang telah menjadi ibu penulis selama di kampus dan telah memberikan arahan serta masukkan kepada saya selama berada di Universitas Medan Area. 14. Naga Merah (Agung Nusa Pratidina, Fajar Sidik, Bagus Prantiarto, M. Khotomi Tarigan, Sayyid Faturahman, Agus Peranata Sinaga) yang telah memberikan Suport kepada penulis dalam penulisan skripsi penulis. 15. Divia Nandini Sebagai Teman Terdekat Penulis Yang Selalu Meminjamkan Laptopnya selama Membuat Skripsi. 16. Rizky Aulia Ramadayani Lubis, Aida Fauzia Nur, Ulfa Herlina Wati Lubis, M Ridho Alhasyimi Daulay, sahabat penulis yang telah menemani dan meluangkan waktu untuk penulis dalam suka dan duka selama proses pembuatan skripsi penulis. 17. Darma, Dinesh, Ajay, Prazna, Kana Dasen, Teman yang telah mendorong dan memotivasi penulis agar semangat dalam mengerjakan skripsi penulis ini. 18. Kakak Fitri Inda Sari, S.H, yang telah membantu dan memberi arahan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi penulis ini. 19. Seluruh rekan rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. iii UNIVERSITAS MEDAN AREA
Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Medan, Februari 2019 Penulis KAREN iv UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... iv BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Perumusan masalah ... 9 C. Tujuan penelitian ... 9 D. Manfaat penelitian ... 9 E. Hipotesis ... 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 12 A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja ... 12 1. Pengertian Tenaga Kerja ... 12 2. Pengertian Tenaga Kerja Asing ... 15 3. Perkembangan Tenaga Kerja Asing... 16 B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ... 17 1. Pengertian Perjanjian ... 17 2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian ... 21 3. Batalnya Sebuah Perjanjian ... 23 4. Wanprestasi... 24 C. Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola ... 25 1. Pengertian Sepakbola ... 25 2. Sejarah Berdirinya Klub PSMS Medan... 27 v UNIVERSITAS MEDAN AREA
3. Cara Mendirikan Dan Persyaratan Klub Sepakbola Di Indonesia ... BAB III METODE PENELITIAN ... A. Waktu dan tempat penelitian ... 1. Waktu penelitian ... 31 2. Tempat Penelitian ... 31 B. Metodologi Penelitian ... 1 Jenis Penelitian ... 2. Sifat Penelitian ... 32 3. Teknik Pengumpulan Data ... 33 4. Analisis Data ... 33 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... A. Hasil Penelitian ... 1. Faktor Penyebab Terjadinya Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing... 2. Proses Penyelesaian Jika Terjadi Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... B. Hasil Pembahasan ... 1. Pertanggung Jawaban Klub PSMS Medan Terhadap Pemain Asing Yang Diputus Kontraknya ... 2. Akibat Hukum Terhadap Pemutusan Perjanjian Kerja vi UNIVERSITAS MEDAN AREA 28 31 31 32 32 35 35 35 42 52 52
Secara Sepihak Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing... BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... A. Simpulan ... B. Saran ... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN vii UNIVERSITAS MEDAN AREA 56 62 62 63
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya dalam penbangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.1 Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pada dasarnya ketenagakerjaan dapat diklasifikasikan minimal menjadi tiga macam yakni tenaga kerja terdidik (skill labour), tenaga kerja terlatih (trainer labour), tenaga kerja tidak terlatih (unskill labour). 1. Tenaga kerja terdidik (skill labour) Tenaga kerja terdidik (skill labour) adalah tenaga kerja yang pernah memperoleh pendidikan formal dalam bidang tertentu tetapi mereka belum pernah dilatih dalam bidang tersebut. 2. Tenaga kerja Terlatih (trained labour) 1 Lalu Husni, 2000. Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 21 UNIVERSITAS MEDAN AREA tetap
Yang dimaksud tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah bekerja dan pernah mengikuti latihan sesuai dengan bidangnya, misalnya seorang yang telah menamatkan studinya dalam bidang akuntansi, maka mereka dapat digolongkan sebagai tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini dapat disamakan dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman. 3. Tenaga kerja tidak terlatih (unskill labour) Yang dimaksud tenaga kerja tidak terlatih adalah tenaga kerja di luar tenaga kerja terdidik dan juga tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih ini merupakan bagian terbesar dari seluruh tenaga kerja yang ada. Mereka umumnya hanya mengenyam pendidikan formal pada tataran tingkat bawah dan tidak mempunyai keahlian yang memadai karena memang belum ada pengalaman kerja, sehingga pekerjaan yang dikerjakannya pun umumnya tidak memerlukan keahlian secara spesifik. Misalnya seorang pelajar (Tingkat Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah Menengah, Tingkat Sekolah Lanjutan Atas) droup out, maka mereka dapat digolongkan pada tenaga kerja tidak terlatih.2 Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.3 Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga 2 Diakses 25 November 2018 Pukul: 13.00 Wib 3 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UNIVERSITAS MEDAN AREA
kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga.4 Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk: 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum, 2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional, 3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya, dan 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. Strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) dalam mencapai tujuan. 4 Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UNIVERSITAS MEDAN AREA
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara dua pihak yaitu buruh dengan majikan, perjanjian ini ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda Dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).5 Perjanjian kerja yang didasarkan pada pengertian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis atau lisan, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaiman sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasl 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar : 1. Kesepakatan kedua belah pihak 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 3. Adanya pekerjaan yang dijanjkan 4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.6 5R.Subekti, 1977, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 63 6Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, setia-sekata mengenai hal-hal yang diperjanjkan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya atau waras. Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 7 1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya 2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun 3. Pekerjaan yang bersifat musiman 4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 7Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UNIVERSITAS MEDAN AREA
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Sepak Bola berasal dari dua kata yaitu Sepak dan Bola. Sepak atau meyepak dapat di artikan menendang sedangkan bola yaitu alat permainan yang berbentuk bulat berbahan karet, kulit atau sejenisnya. Dalam permainan sepak bola, sebuah bola disepak oleh para pemain kian kemari. Jadi secara singkat pengertian Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola kian kemari yang dilakukan oleh pemaian, dengan sasaran gawang dan bertujuan memasukan bola ke gawang lawan. Setelah kita tahu pengertian sepak bola mari kita lanjutkan dengan Teknik Dasar permainan Sepak bola. Teknik Dasar Permainan sepak bola dapat diartikan gerak dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain sepak bola. Jika seseorang ingin melakukan permainan sepak bola, ia harus tahu dan mampu melakukan teknik dasar atau gerak dasar permainan tersebut.8 Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi di Tiongkok Pada masa Dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di 8 diakses pada tanggal 24 November 2018, Pukul 18.00 WIB UNIVERSITAS MEDAN AREA
lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemasons Tavern pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, asosiasi tertinggi sepak bola dunia (FIFA) dibentuk dan pada awal tahun 1900-an, berbagai kompetisi dimainkan diberbagai negara. olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Pemain sepakbola adalah termasuk tenaga kerja, pemain sepakbola bekerja untuk klub yang memperkejakannya/mengontraknya selama beberapa musim tergantung dengan perjanjian yang ada dalam kontrak kerja yang sebelumnya telah disepakati klub dan pemain itu sendiri. Dari dulu sampai sekarang sepakbola adalah olahraga yang paling populer dan digemari di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sepakbola yang dulunya hanya sebuah olahraga kini menjadi lapangan kerja dan bisnis yang sangat menjanjikan.9 Lapangan kerja tentunya untuk pemain yang mempunyai keahlian dibidang tersebut, semakin bagus keahlian pemain tersebut semakin mahal pula harga atau nilai kontraknya. Bisnis disini bisa dikatakan sebagai peluang untuk memperkaya diri atau sekelompok orang, pelaku bisnis tersebut adalah pemilik klub dan barisan manejemen klub tersebut. Pemilik klub pastinya akan membuat klub tersebut berjaya dan berprestasi. disinilah pemilihan pemain yang tepat untuk menjadikan klub tersebut berprestasi. Pemain sepakbola tentu menurut pendapat 9 / diakses pada tanggal 24 November 2018, Pukul 19.00 WIB UNIVERSITAS MEDAN AREA
sebagian orang digolongkan sebagai aset dari klub yang mengikatnya. Alasannya, semakin tinggi nilai jual dari si pemain karena performanya, apalagi dapat mengantar klub menjadi juara liga, tentu semakin banyak keuntungan yang dapat diambil oleh pemilik klub. Klasifikasi pemain sepakbola sebagai aset klub ini juga diperkuat dengan fakta bahwa untuk mengikat pemain sepakbola yang berstatus tidak free transfer, klub peminat harus membayarkan aktivanya yang berbentuk sejumlah uang kepada klub pemilik si pemain sebelumnya. Demikian krusialnya pemain sepakbola bagi klub untuk mendatangkan keuntungan finansial, sehingga menurut pendapat tersebut, sudah seharusnya neraca menyediakan akun yang menerangkan keberadaan pesepakbola sebagai aset. Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat judul "Aspek Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perjanjian Kerja Antara Klub PSMS Medan dengan Pemain Asing (Studi MESS PSMS Jalan Candi Borobudur)" untuk melengkapi data yang terkait dengan penelitian ini. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja antara klub psms medan dengan pemain asing adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Klub PSMS Medan Terhadap Pemain Asing Yang Diputus Kontraknya ? UNIVERSITAS MEDAN AREA
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing ? C. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk Mengetahui Pertanggung Jawaban Klub PSMS Medan Terhadap Pemain Asing Yang diputus Kontraknya. 2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Antara Klub PSMS Medan Dengan Pemain Asing. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain : 1. Secara teoritis Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai pekerja dan pengusaha, pemain asing yang cidera. UNIVERSITAS MEDAN AREA
2. Secara praktis Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut: a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama Pemain Sepak Bola warga negara Asing sebagai pekerja/tenaga kerja agar lebih berhati- hati dalam melakaukan pekerjaan atau Perjanjian kerja terhadap suatu Klub Sepak Bola agar tidak terjadi ketidakadilan bagi setiap pekerja yang melakukan pekerjaan. b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan pekerjan dan Klub sepak bola. E. Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.10 Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1. Pertanggung jawaban Klub PSMS Medan terhadap Pemain Asing Yang diputus kontraknya, yaitu apabila pemain di putus kontraknya harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tertuang dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak Klub PSMS Medan dan Pemain Asing . 10Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 109 UNIVERSITAS MEDAN AREA
2. Akibat Hukum Klub PSMS Medan terhadap pemain asing tersebut, yaitu apabila pemain asing diputuskan perjanjian kerjanya secara sepihak oleh Klub PSMS Medan adalah harus sesuai dengan Undang-Undang Keteagakerjaan dan tertuang dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak Klub PSMS Medan dan Pemain Asing. UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja 1. Pengertian Tenaga Kerja Batasan pengertian Hukum Ketenagakerjaan, yang dulu disebut Hukum Perburuhan atau arbeidrechts juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing ahli hukum. Tidak satupun batasan pengertian itu dapat memuaskan karena masing- masing ahli hukum memiliki alasan sendiri. Mereka melihat hukum ketenagakerjaan dari berbagai sudut pandang berbeda, akibatnya pengertian yang dibuatnya tentu berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat lainnya.1 Mengingat istilah tenaga kerja mengandung pengertian amat luas dan untuk menghindarkan adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah lain yang kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan hubungan industrial, peneliti berpendapat bahwa istilah Hukum Ketenagakerjaan lebih tepat dibanding Hukum Perburuhan. Berdasarkan uraian diatas bila dicermati, Hukum Ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur: 1. Serangkai peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. 2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha/Majikan. 3. Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa. 1 Abdul Khakim, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 4 UNIVERSITAS MEDAN AREA
4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.2 Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan, tenaga kerja adalah: "Setiap orang yang mampu melalukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tangannya sendiri, baik tenaga fisik maupun fikiran. Istilah pekerja/buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman feudal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain- lain. Orang-orang tersebut diatas pada pemerintahan belanda dahulu disebut dengan berkerah biru (blue collar). Sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaaan yang halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk di meja disebut dengan berkerah putih (White Collar). Biasanya orang-orang termasuk golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja dikantor dan juga orang belanda.3 Menurut Simanjuntak, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan 2 Ibid hlm. 6 3 Zaeni Asyhadie, 2007. Hubungan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 148 UNIVERSITAS MEDAN AREA
kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.4 Mulyadi menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (2008) dan sesuai dengan yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Pada awalnya batasan umur penggolongan tenaga kerja di Indonesia sejak tahun 1971 adalah bilamana seseorang sudah berumur 10 tahun atau lebih. Pemilihan batasan umur ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan dan penetapan kebijakan wajib belajar 9 tahun, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja berkurang. Oleh karena itu, semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2001, batas umur penggolongan kerja yang semula 10 tahun atau lebih dirubah menjadi 15 4 Ibid hlm. 149 UNIVERSITAS MEDAN AREA
tahun atau lebih. Indonesia tidak menggunakan batas umur maksimum dalam pengelompokkan usia kerja karena belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta.5 2. Pengertian Tenaga Kerja Asing Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi.6 Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang, yang dimana pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: "Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia". Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi 5 Diakses 26 November 2018, Pukul. 11.00 Wib 6 Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27 UNIVERSITAS MEDAN AREA jalan
asing terhadap kehadiran Tenaga Kerja Asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.7 3. Perkembangan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Pesatnya perkembangan tenaga kerja asing tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk membuka pintu dan akses bagi para pekerja asing untuk bekerja di Indonesia. Keputusan pemerintah untuk membuka peluang tenaga kerja asing ke Indonesia salah satunya adalah kurang mumpuninya dan kemampuan teknis pekerja lokal Indonesia untuk melalukan suatu pekerjaan. Pengusaha juga kebanyakan lebih mempercayai tenaga kerja asing, karena dinilai lebih terampil dibandingkan tenaga kerja lokal Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing di Indonesia berdampak baik dan buruk untuk perkembangan industri ataupun perusahaan di Indonesia. Dampak positifnya adalah masuknya ilmu dan teknologi yang baru dan modern ke Indonesia, kemajuan ilmu dibidang tertentu menjadi lebih cepat dan baik. Sementara dampak negatifnya ialah menjadikan peluang bekerja bagi tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan, menjadikan sebuah ancaman pekerja lokal yang kurang memiliki keterampilan dibandingkan pekerja asing. B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 1. Pengertian Perjanjian 7 HR Abdussalam, 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta, hlm.322 UNIVERSITAS MEDAN AREA
Untuk membuat suatu perjanjian hendaknya kita lebih dulu memahami arti dari perjanjian tersebut. Apabila dilihat di literatur banyak kita temui beraneka ragam pengertian perjanjian itu, dimana masing-masing dari sarjana memberikan pengertian sendiri-sendiri, hal mana pengertian tersebut dibuat oleh pakar hukum, oleh karena hal inilah kita tidak menemukan keseragaman pengertian perjanjian. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang perjanjian ada baiknya kita terlebih dahulu membahas mengenai perikatan, sebab kita ketahui perjanjian itu tidak terlepas dari perikatan. Dimana disini nampak jelas bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa itu dapat ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Perjanjian adalah sumber yang terpenting yang melahirkan perikatan. Dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang ". Dari ketentuan pasal diatas mengandung arti bahwa suatu perikatan bersumber pada suatu perjanjian selain Undang-Undang. Dan dijelaskan pula di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur tentang Verbetenissenrecht diartikan sebagai perikatan dan overeenkomst diartikan sebagai perjanjian. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Setelah kita lebih mengetahui pengertian perikatan maka kita kembali pada pembahasan perjanjian, yang mana diatas telah dijelaskan bahwa perikatan bersumber pada perjanjian, dan selain perjanjian masih ada lagi sumber lain yang menerbitkan perikatan yaitu Undang-Undang.8 Pengertian perjanjian menurut beberapa pendapat ahli antara lain, yaitu:9 1. R. Subekti Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 2. Sudikno Perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. 3. R. Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 4. Handri Raharjo Perjanjian adalah Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan ce=3&isAllowed=y Tertanggal 24 November 2018, Pukul 16.00 Wib 9 Handri Raharjo, 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 38 UNIVERSITAS MEDAN AREA
kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.10 5. Prof. R. Wirjono prodjodikoro Perjanjian adalah Hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntu kewajiban itu.11 Dari pendapat-pendapat para Ahli tersebut, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Perjanjian adalah : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" Pengertian perjanjian ini mengandung unsur : a. Perbuatan Penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan. b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan 10 Ibid hlm. 40 11 Wirjono Prodjodikoro, 2011, Azas-Azas Hukum Perjanjian. Mandar Maju. Bandung, hlm, 78 UNIVERSITAS MEDAN AREA
dan saling memberikan pernyataan yang tepat satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. c. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.12 2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: a. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, c. Suatu hal tertentu, dan d. Suatu sebab yang halal. Diakses 26 November 2018 Pukul. 15.00 Wib UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dalam perjanjian kerja, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 52 (1), syarat sahnya suatu perjanjian secara lebih khusus mensyaratakan: a. Kesepakatan kedua belah pihak b. Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan,dan d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan hanya untuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan harus disertai dengan surat pengangkatan. Sementara untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) wajib dibuat secara tertulis. PKWT yang dibuat secara lisan adalah bertentangan dan menjadi PKWTT. 1. Kesepakatan para pihak Suatu perjanjian harus mensyaratkan adanya kesepakatan dari para pihak. Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian tidak bisa dibuat secara sepihak. Suatu pihak tidak dapat mengakui adanya suatu perjanjian bila pihak lain tidak menyepakati adanya perjanjian tersebut. Kesepakatan ini bermakna bahwa isi dari perjanjian yang dibuat telah diketahui dan sesuai dengan keinginan para pihak. Sebagai hal mendasar dari suatu perjanjian adalah adanya keinginan secara bebas. Tanpa kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila yang sebaliknya yang terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan menjadi sebuah perjanjian yang cacad dan dapat dibatalkan.13 2. Kecakapan 13 Wirjono Prodjodikoro, Op Cit hlm. 72 UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mengenai perjanjian kerja, ketentuan yang berlaku sangat berbeda dengan ketentuan perjanjian secara umum berdasarkan KUHPerdata. yang mensyaratkan batasan usia 21 tahun. Hukum Ketenagakerjaan mensyaratkan batasan usia anak yang boleh diperkerjakan yaitu usia antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat 1 UUK). Serta beberarapa ketentuan lain mengenai batasan usia anak. Mengenai kriteria anak, Undang-Undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, setiap orang berhak mengadakan suatu perjanjian kerja. 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan Suatu perjanjian kerja harus secara tegas menyebutkan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pihak pekerja. Hal ini tentu saja untuk menghindari perbedaan atau permasalahan yang mungkin timbul kemudian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: a) Nama, alamat, dan jenis perusahaan, b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh, c) Jabatan atau jenis pekerjaan, d) Tempat pekerjaan, e) Besarnya upah dan cara pembayaran, f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan UNIVERSITAS MEDAN AREA
i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.14 3. Batalnya Sebuah Perjanjian Batalnya sebuah perjanjian bisa terjadi diakibatkan apabila para pihak tidak melakukan atau bahkan melanggar ketentuan syarat sah perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang Undang yang berlaku. Pembatalan perjanjian dibedakan menjadi 2 terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu : a. Null and Void, yaitu dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. b. Voidable, yaitu bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu puhak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).15 4. Wanprestasi Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak yang terlibat didalam sebuah perikatan atau perjanjian tidak melakukan prestasinya atau perbuatan yang telah semestinya tertuang didalam perjanjian tersebut dengan pihak lain. Wanprestasi Diakses 26 November 2018 Pukul. 17.30 Wib 15 UNIVERSITAS MEDAN AREA tetap
dapat terjadi dikarenakan kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan salah satu pihak yang tidak melakukan prestasinya. Menurut salah satu ahli yaitu Prodjodikoro, Pengertian Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.16 C. Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola 1. Pengertian Sepakbola Sepak bola merupakan permainan antara dua tim dengan masing-masing terdiri dari sebelas orang pemain. Mulanya, permainan ini ditemukan pertama kali di China pada abad ke-2 SM. Ketika itu, sepak bola dimainkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari kulit dan digiring dengan kaki. Sepak bola masuk ke Indonesia pada 1914 saat negara ini masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Sepak bola modern di Indonesia dimulai dengan terbentuknya PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Ketua PSSI pertama adalah Soeratin Sosrosoegondo. Kala itu, kelahiran PSSI kerap dikaitkan dengan kegiatan politik yang menentang penjajahan.Setelah wafatnya Soeratin, prestasi tim nasional sepak bola di Indonesia tak terlalu bagus karena pembinaan tim nasional tidak diimbangi dengan hal-hal lain.Namun, kini PSSI telah mengembangkan beragam pertandingan sepak bola di dalam negeri. Ada pertandingan untuk orang dewasa, penjelasannya.html UNIVERSITAS MEDAN AREA
ada juga pertandingan untuk anak usia tertentu (U-15, U-17, U-19, U-21, dan U- 23). Sepak Bola berasal dari dua kata yaitu "Sepak"dan "Bola". Sepak artinya menendang (menggunakan kaki) sedangkan "bola" adalah alat permainan yang berbentuk bulat berbahan karet, kulit atau sejenisnya. Dalam permainan sepak bola, sebuah bola disepak atau tendang oleh para pemain kesana kemari. Tujuan dari permainan sepak bola adalah memasukan bola ke gawang lawan. Tim yang berhasil mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan menjadi pemenangnya. Pengertian sepakbola menurut beberapa Pendapat Para Ahli:17 1. Muhyi Faruq Permainan sepak bola merupakan bentuk dari kegiatan fisik yang memberikan manfaat pada kebugaran tubuh dan mental serta social, yaitu prestasi. Pada kajian ini lebih menyoroti pada permainan dan olahraga sepak bola kaitannya dengan kebugaran tubuh. Permainan ini sendiri masuk dalam aktifitas gerak olahraga, karena bentuk aktifitas fisik yang terstruktur, terencanadan berkesinambungan dengan tujuan untuk kebugaran tubuh yang lebih baik. 2. Agus Salim Sepakbola merupakan olahraga yang memainkan bola dengan menggunakan kaki. Tujuan utama dari permainan ini adalah untuk mencetak gol atau skor sebanyak-banyaknya yang tentunya harus dilakukan sesuai dengan UNIVERSITAS MEDAN AREA
ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk bisa membuat gol harus tangkas, sigap, cepat, dan baik dalam mengontrol bola. 3. Nurhasan Permainan sepakbola dilakukan dalam 2 (dua) babak, yang mana masing- masing dari babak pada umumnya berlangsung selama 45 menit. Permainan sepakbola dipimpin oleh seorang wasit, dengan dibantu oleh dua hakim garis. Para pemain menggunakan sepatu bola, serta kostum yang berbeda dengan lawan mainnya, sedangkan untuk penjaga gawangnya harus mengenakan kostum khusus yang berbeda dengan para pemain lainya. 4. Joko Purwanto Sepakbola adalah suatu bentuk permainan beregu yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 2 (dua) regu, dan tiap-tiap regu terdiri dari 11 pemain. 2. Sejarah Berdirinya Klub PSMS Medan. Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau biasa disingkat PSMS Medan adalah sebuah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Medan, Sumatera Utara. PSMS Medan saat ini bermain di Liga 1 Gojek & Traveloka. PSMS Medan didirikan pada tanggal 21 April 1950. Meski demikian sejak tahun 1930 telah berdiri klub Medansche Voetbal Club (MSV) yang diyakini merupakan embrio PSMS. Sejak dahulu kota Medan dikenal dunia oleh karena perkebunan tembakau Delinya. Tak heran bahwasannya logo PSMS berupa "daun" dan "bunga tembakau Deli". PSMS Medan dikenal dengan tipe permainan khas rap- rap yakni sepak bola yang berkarakter keras, cepat dan ngotot namun tetap bermain bersih menjunjung sportivitas. Inilah yang kerap ditunjukkan oleh tim UNIVERSITAS MEDAN AREA
berjuluk "Ayam Kinantan" ini.18 Klub sepakbola kebanggaan warga Medan ini bermarkas di Stadion Teladan, Medan. PSMS Medan menjadi tim yang paling bersejarah di dunia persepakbolaan di Indonesia dikarenakan PSMS Medan salah satu tim sepakbola yang paling lama berdiri di Indonesia. PSMS Medan menjadi tim yang disegani di Indonesia karena prestasi yang dulu sangat banyak diraih PSMS, mulai dari juara di Liga Indonesia, pernah menjadi wakil untuk Indonesia di ajang liga antar klub se-Asia. PSMS Medan pun selalu mengirimkan wakil-wakilnya (Pemain) untuk Tim Nasional Indonesia, sebut saja Tumsila, Witya Pusen, Ricky Yacobi, Zulkarnain Lubis, Markus Horison, Saktiawan Sinaga, Rico Simanjuntak dan masih banyak lagi. Hal ini yang menjadikan PSMS Medan sangat disegani di Indonesia. PSMS Medan dikenal juga dengan permainan Rap-Rap, permainan yang keras, lugas dan tidak kenal kompromi saat bertanding. Stadion Teladan menjadi tempat yang sangat angker bagi tim tim yang bertanding disana, PSMS sangatlah ditakuti oleh tim tim lawan karena permainannya yang keras, begitupula dengan suporter atau pendukungnya yang begitu militan dan loyal saat mendukung tim kebanggaan kota Medan ini. Smeck holigan, Fans Klub, Kampak Fc, ultras 1950 adalah sebagian kelompok suporter Psms Medan. 3. Cara Mendirikan Dan Persyaratan Klub Sepak Bola Di Indonesia Mendirikan klub sepakbola gampang-gampang susah. Gampangnya karena aturan sudah ada yang terhimpun dalam pedoman dasar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Sementara susahnya karena masih banyak pengurus klub.html UNIVERSITAS MEDAN AREA
cabang PSSI yang belum paham tentan aturan - aturan PSSI. Pengurus PSSI adalah jajaran paling depan pembinaan sepak bola di Indonesia. Sekolah Sepak Bola (SSB) lebih mendominasi kegiatan pembinaan itu secara praktis. Hasilnya PSSI hanya perlu membina pemain-pemain muda berbakat hasil dari didikan dan binaan dari SSB tersebut. Oleh karena itu seharusnya PSSI tidak perlu lagi mempersulit pendirian klub sepak bola di Indonesia. Berikut adalah tata cara pendirian klub sepak bola di Indonesia. Syarat suatu klub sepak bola tertera dalam Pedoman PSSI Pasal 5 tentang syarat-syarat keanggotaan yang isinya sebagai berikut: 1. Mempunyai Badan Hukum dan Pedoman Dasar yang tidak bertentangan dengan PSSI. Badan hukum yang lazim saat ini berupa perseroan terbatas dan yayasan. Kedua bentuk Badan Hukum ini telah digunakan oleh klub-klub besar dan yang telah lebih dulu berdiri di Indonesia. 2. Berkedudukan Dan berkantor di Kabupaten/Kota tempat domisilinya. Tempat kedudukan ini juga dicantumkan dalam pedoman dasar atau anggaran dasar saat menghadap Notaris. Sementara domisili kantor dibuktikan dengan surat keterangan domisili oleh kepala desa atau kelurahan setempat. 3. Memiliki Pelatih Pelatih sepak bola merupakan individu terlatih berlisensi PSSI dan afiliasinya seperti AFC DAN FIFA. 4. Memiliki Izin Stadion. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Memiliki atau mendapat izin menggunakan dan pemilik atau pengelola stadion atau lapangan sepak bola yang memenuhi syarat. 5. Persetujuan dari PSSI Mengajukan permohonan untuk menjadi calon anggota kepada pengurus cabang untuk mendapat rekomendasi pengurus daerah dan disetujui oleh pengurus PSSI. UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian 1. Waktu Penelitian Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2018 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline. Tabel kegiatan skripsi. Bulan No N Kegiatan Desember 2018 Januari 2018 Februari 2018 Maret 2019 April 2019 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. 1 Pengajuan Judul 2. 3. 2 Seminar Proposal 3 Penelitian 4. Penulisan 4 Bimbingan Skripsi 4 Seminar Hasil dan 5. 6. 6 Sidang Hijau Meja 2. Tempat Penelitian Tempat Penelitian dilakukan di Klub Mess PSMS jalan Candi Borobudur Medan Sumatera Utara. UNIVERSITAS MEDAN AREA Keterangan 8/6/2019
B. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Adapun jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.1 a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu aspek hukum ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja antara klub PSMS Medan dengan pemain asing (studi mess psms jalan candi borobudur) tempat penelitian. b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku ilmiah, data on line, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW). c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Penelitian pada Klub Mess PSMS jalan Candi Borobudur. Studi kasus adalah penelitian tentang aspek hukum ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja antara klub PSMS medan dengan pemain asing (studi mess psms jalan candi borobudur) yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang diakses pada tanggal 20 November 2018, pukul 22.38 wib. UNIVERSITAS MEDAN AREA
mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.2 Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Klub Mess PSMS jalan Candi Borobudur mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi. 3. Teknik Pengumpulan Data Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni: a. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang - Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. b. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Klub Mess PSMS jalan Candi Borobudur dengan cara Wawancara. 4. Analisa Data Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan 2Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, hlm 163 UNIVERSITAS MEDAN AREA
wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Klub Mess PSMS jalan Candi Borobudur Dari hasil penelitin tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam "Aspek Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perjanjian Kerja Antara Klub PSMS Medan dengan Pemain Asing (Studi MESS PSMS Jalan Candi Borobudur)". Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini. UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. SIMPULAN 1. Pertanggung jawaban Klub PSMS Medan terhadap pemain asing, tentang hak-hak yang didapat pemain asing tersebut, yaitu apabila pemain sakit atau cidera saat latihan atau bertanding adalah harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tertuang dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak Klub PSMS Medan dan Pemain Asing. dan dalam Tanggung Jawab Klub PSMS Medan Terhadap Pemain Asing Yang Sakit Atau Cidera yang diatur dalam perjanjian yaitu Pasal 7 (Cedera dan Sakit), maka pihak Klub PSMS Medan dengan pemain sepak bola Asing, apabila terjadi cedera dan sakit terhadap pemain maka Klub PSMS medan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemain yang cedera dan sakit yang di rawat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Akibat Hukum Klub PSMS Medan terhadap pemain asing tersebut, yaitu apabila pemain asing diputuskan perjanjian kerjanya secara sepihak oleh Klub PSMS Medan adalah harus sesuai dengan Undang-Undang Keteagakerjaan dan tertuang dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak Klub PSMS Medan dan Pemain Asing. serta Akibat hukum yang diperoleh oleh Pemain Asing dalam hal ini ialah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan melalui Perjanjian Kesepatakan Dalam Kontrak yang sudah ditanda tanggai oleh para pihak. Karena alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pihakKlub PSMS dengan UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pemain Asing karena melakukan kesalahan berat yang dapat mempengaruhi kinerja, dan takut mempengaruhi rekan-rekan kerja yang lain yang dapat merugikan bagi pihak lain Khususnya pemain-pemain yang lainnya. B. SARAN 1. Sebaiknya perusahaan harus menjamin dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, khususnya dalam melakukan pekerjaan pada klub sepak bola, perjanjian kerja harus dibuat sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2. Penyelesaian Hubungan ketenagakerjaan haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Pihak yang bersengketa harus dapat memposisikan diri dan memiliki kemampuan dalam bernegosiasi, menjadikan permasalahan perburuhan dapat diselesaikan dalam tingkat Bipartit dan Tripartit tanpa harus melalui mekanisme Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga pemborosan terhadap waktu dan materi dapat di minimalkan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdulkadir Muhammad, 2009, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditiya Bakti, Bandung. Basri Amran 2006. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia, Fakultas Hukum Tjut Nyak Dhien, Medan. Wijayanti Astri 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Sunggono Bambang, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudjana Eggi, 2005. Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, PPMI, Jakarta. Raharjo Handri, 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. HR Abdussalam, 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta. Khotibul Umam, 2010, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Husni Lalu, 2000. Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Husni Lalu, 2004, Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, Penerbit PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta Subekti. R, 1977, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung. Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Sendjun H. Manulang, 2001. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Soedarjadi 2008. Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Prodjodikoro Wirjono, 2011, Azas-Azas Hukum Perjanjian. Mandar Maju. Bandung. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Asyhadie Zaeni, 2007. Hubungan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan C. Website sequence=3&isAllowed=y Industrial Relation, Artikel Kasus PHK menjadi Kasus Terpopulerdi akses dari situs penjelasannya.html UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.