KEJAYAAN KERAJAAN MAJAPAHIT DITINJAU DARI SISTEM GEOPOLITIK INDONESIA1 Oleh: Prof. Budi Susilo Soepandji2 Abstrak Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara pasca Sriwijaya yang mencapai kejayaan pada masa Prabu Hayam Wuruk (1350-1389). Majapahit memberikan lima legasi penting dalam prinsip geopolitik nasional, yaitu pertama kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca (1365) yang menjabarkan batas-batas wilayah Majapahit; kedua, prinsip Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) serta Tan Hana Dharma Mangrwa (tidak ada kebenaran yang mendua) yang tertulis dalam Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular; ketiga, administrasi negara dengan kehadiran Patih Gajah Mada dalam mengambil kebijakan politik, ekonomi, militer, dan budaya dalam sistem kerajaan; keempat, pengembangan kekuatan armada maritim di bawah pimpinan Laksamana Nala; dan kelima, cara meluaskan pengaruh kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan memperhitungkan kekuatan pengaruh eksternal (manca negara) yang dapat mempengaruhi kedaulatan Majapahit. Kata kunci: Majapahit, geopolitik Perkembangan Dimensi Geopolitik Global Istilah 'geopolitik' pertama kali dikemukakan oleh Rudolph Kjellen pada 1899 dengan argumen bahwa Negara merupakan fenomena ruang atau organisme geografis yang bertanggungjawab dalam menjamin penegakan hukum dan ketertiban, serta perkembangan ekonomi bagi warganya (Cohen, 2003, hal. 11). Pada abad ke-19, pandangan tentang geopolitik sangat erat kaitannya dengan penguasaan wilayah territorial darat dan laut, seperti yang dikemukakan oleh Halford Mackinder (1861- 1847) bahwa siapa yang menguasai Eropa Timur akan menguasai Heartland; sedangkan siapa yang mampu menguasai Heartland akan menguasai World Island; dan siapa yang menguasai World Island akan menguasai dunia. Adapun yang dimaksud "Heartland " (jantung bumi) dan "World island" masing-masing merujuk pada area Asia Tengah dan Timur Tengah yang kaya gas dan minyak bumi (Ashworth, 2010, hal. 288). Dalam perkembangannya, dimensi geopolitik kemudian menyentuh isu yang mengikuti dinamika peradaban dunia. Sebagai contoh, Gearóid Ó Tuathail (1998) mengemukakan diskursus geopolitik lingkungan hidup dengan argumen bahwa geopolitik saat ini tidak dapat dipisahkan dengan masalah-masalah kerusakan lingkungan hidup, pemanasan global, berkurangnya sumber daya alam, serta polusi (Soepandji dan Farid, 2018, hal. 440). 1 Makalah disampaikan pada Seminar "Majapahit: Refleksi Kejayaan Negara Agraris, Maritim, dan Demokrasi Deliberatif Dahulu, Kini, dan Masa yang Akan Datang", Jakarta, 29 Agustus 2019; tidak untuk dikutip. 2 Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia; Ketua Yayasan Universitas Presiden; Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2011-2016.
Geopolitik bahkan berkembang hingga menyentuh isu Revolusi Industri 4.0, ketika big data, artificial intelligence (AI), cloud, dan internet of things (IoT) telah menciptakan disrupsi dalam peradaban umat manusia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Presiden Rusia Valdimir Putin bahwa penguasaan AI merupakan kunci untuk menjadi kekuatan dunia (Julien Nocetti dikutip dalam Soepandji dan Farid, hal. 442). Sedangkan Kris Wijoyo Soepandji (2017) menggarisbawahi bahwa geopolitik menegaskan hubungan kekuasaan maupun penguasaan sumber daya dalam suatu ruang dengan melibatkan interaksi manusia, baik aktor negara dan maupun non negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa geopolitik merupakan upaya manusia dalam mengontrol ruang darat, laut, udara, maupun maya yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya dengan adil akan menciptakan kesejahteraan. Sebaliknya, ketidaksetaraan dalam pengelolaan sumber daya dapat mengakibatkan eksploitasi oleh sekelompok manusia atas manusia yang lain. Geopolitik Masa Majapahit Berdirinya Majapahit Pada tahun 1292, Kerajaan Singasari yang sudah berusia 70 tahun runtuh akibat pemberontakan dipimpin oleh Jayakatwang, sehingga Raja Singasari Kertanegara terbunuh, dan menantunya Raden Wijaya melarikan diri. Kejadian itu diikuti dinamika politik dengan melibatkan kekuatan asing, yaitu Tiongkok yang saat itu dikuasai oleh Dinasti Yuan di bawah Kubilai Khan dari Mongol. Pada 1293 Kubilai Khan yang belum memahami perubahan politik di Jawa mengirim ekspedisi dipimpin oleh Ike Mese untuk memaksa Kertanegara tunduk, sekaligus "menghukum" Kertanegara yang telah menghina Mongol. Sebelumnya, Mongol melalui utusannya pernah menyampaikan pesan agar Singasari tunduk. Akan tetapi, oleh Kertanegara utusan itu dilukai wajahnya, sehingga memancing kemarahan Kubilai Khan. Dengan jatuhnya Kertanegara, misi beralih agar penguasa baru tunduk kepada Mongol. Kedatangan Mongol didengar oleh Raden Wijaya yang mendekati Ike Mese untuk menjatuhkan Jayakatwang dengan imbal balik akan tunduk kepada Mongol jika Jayakatwang takluk. Setelah Jayakatwang takluk, Raden Wijaya balik memukul tentara Mongol hingga keluar dari Jawa (Chen, 1967, hal. 53). Peristiwa itu memulai era Majapahit yang berlangsung lebih dari 200 tahun. Kejayaan Majapahit Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan besar dengan cakupan seluruh wilayah Nusantara. Founding father Muhammad Yamin dalam bukunya Gajah Mada: Pahlawan Persatuan Bangsa (1986, hal. 61-64) mengungkap bahwa dalam kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca yang ditulis pada 1365, wilayah Majapahit pada puncak kejayaannya meliputi "Daerah yang Delapan" di Nusantara, yaitu seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan (Tanjungnegara), Semenanjung Melayu, sebelah timur Jawa dan seluruh Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, ada beberapa wilayah Asia yang disebut
sebagai "Negara Teman", yaitu Siam, Darmanagara, Martaban (Birma), Kalingga, Singanagari, Campa, Kemboja, dan Annam (Yawana). Upaya Majapahit menyatukan Nusantara tidak terlepas dari peran Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya, yaitu suatu sumpah untuk mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit (Yamin, 1986, hal. 52). Untuk mewujudkannya, Gajah Mada tidak hanya mengembangkan angkatan perang di matra darat, tetapi juga matra laut di bawah Laksamana Nala. Tidak hanya cakap dalam ekspansi militer, Gajah Mada sebagai patih memimpin empat rakaryan atau menteri negara. Selain itu, di Majapahit telah terdapat berbagai jawatan yang mengurus berbagai bidang, seperti bea cukai, kesehatan, pengairan, kesejahteraan umum, hasil bumi, serta pemeliharaan jalan, keraton, candi, dan gedung-gedung pemerintah (Yamin, 1986, hal. 38-39). Yamin berpendapat bahwa dalam menyusun strategi mempersatukan Nusantara Gajah Mada sangat mencermati konstelasi politik manca negara, seperti merosotnya Dinasti Yuan di Tiongkok, perpecahan di India, serta suksesi kekuasaan di Birma dan Siam, Oleh sebab itu, faktor eksternal memuluskan upaya Gajah Mada dalam "memperkuat Susunan Nusantara dalam lingkaran Asia dengan tidak terganggu-ganggu" (Yamin, 1986, hal. 64-66). Slamet Muljana (2005, hal. 68) memperkirakan, hubungan Majapahit dengan daerah di luar Jawa "tidak seintensif" seperti halnya dengan wilayah di Jawa. Ini mengacu pada tata pemerintahan Majapahit di Jawa yang menempatkan kerajaan-kerajaan di bawahnya sebagai daerah swatantra (otonom). Pada konteks itu, daerah-daerah yang ada di bawah Majapahit memberi pajak atau upeti lebih sebagai tanda pengakuan atas kekuasaan Majapahit. Kejayaan Majapahit turut didukung oleh stabilitas dalam negeri yang menghargai keragaman. Hal itu terlihat dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular yang memaparkan toleransi antara umat Hindu dengan umat Budha pada masa Majapahit: "Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa (Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Berbeda-bedalah itu, tetapi satu jualah. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran)" (Tantular, 2009, hal. 504-505). Kemunduran dan Runtuhnya Majapahit Kerajaan Majapahit berangsur-angsur mengalami kemunduran setelah mangkatnya Patih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk berturut-turut pada tahun 1364 dan 1389. Setelah itu, berbagai perpecahan dan perang saudara, seperti Perang Paregreg (1404-1406) mengakibatkan Majapahit semakin kehilangan kontrol atas wilayah-wilayah di daerah, sehingga satu per satu wilayah berdiri sendiri dari Majapahit. Pada dimensi global, di Tiongkok terjadi suksesi dari Dinasti Yuan ke Dinasti Ming. Penguasa baru di Tiongkok menjalin misi diplomatik di bawah Laksamana Zheng He yang melakukan muhibah ke berbagai penjuru dunia, termasuk Nusantara. Menguatnya posisi
Tiongkok turut memperlemah Majapahit, karena ada beberapa bagian Majapahit, seperti Puni di Kalimantan yang kemudian mengalihkan pembayaran upeti kepada Tiongkok. Pada akhir abad ke-15, kekuasaan Majapahit hanya tersisa di bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Selanjutnya, memasuki akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, Spanyol dan Portugis berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, sehingga semakin melemahkan hubungan Majapahit yang sudah semakin kecil dengan kerajaan-kerajaan lain (Yamin, 1986, hal.81-87). Ada beberapa versi mengenai periode keruntuhan Majapahit. Arkeolog UI Hasan Djafar mengatakan bahwa menurut penjelajah asal Venesia Antonio Pigafetta, Majapahit pernah dikuasai oleh Pati Unus yang wafat pada tahun 1521. Hasan memperkirakan bahwa Majapahit dikuasi Pati Unus pada tahun 1519, sehingga peristiwa itu dianggap sebagai simbol hilangnya kedaulatan Majapahit (Putri, t.t). Pati Unus sendiri secara umum dikenal sebagai penerus kekuasaan Demak dari Raden Patah, yang tidak lain masih merupakan keturunan Raja Majapahit. Muhammad Yamin menyebutkan penyerbuan Pati Unus ke pusat kerajaan Majapahit merupakan salah satu penyebab keruntuhan Majapahit. Akan tetapi, Majapahit dikatakan benar-benar runtuh pada tahun 1528 setelah ditandatanganinya perjanjian antara Panarukan dengan Malaka. Menurut Muhammad Yamin, hal ini menggambarkan bahwa Majapahit tidak lagi memiliki kekuasaan atas Panarukan, sehingga "Semenjak itu lenyaplah nama dan kemegahan Majapahit, diselubungi awan sejarah tidak ada habis-habisnya" (Yamin, 1986, hal. 89). Majapahit dan Proses Kemerdekaan Indonesia Sejarah Majapahit menjadi salah satu referensi bagi para founding fathers dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Mei-Juli 1945 dalam merumuskan bentuk negara, dasar negara, hingga batasan wilayah negara Indonesia. BPUPKI dibentuk pada Maret 1945, menyusul janji kemerdekaan yang dikeluarkan oleh Jepang menjelang akhir Perang Dunia II yang melibatkan negara Poros (Jerman, Italia, dan Jepang) dan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain). Ketika berpidato pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang lima dasar negara Indonesia yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengenai peri kebangsaan, Yamin menyebut bahwa Indonesia yang akan didirikan merupakan "Indonesia ketiga", setelah periode Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang disebutnya sebagai "Indonesia pertama" dan "Indonesia kedua" (Yamin, 1986, hal. 6). Sedangkan tentang peri kerakyatan, Yamin menyitir Majapahit sebagai contoh dalam hal kesetiaan pada negara, serta mengenai kepercayaan negara pada "tenaga rakyat". Selain itu, Yamin mengambil Gajah Mada sebagai teladan dalam hal bakti pada keselamatan negara (Yamin, 1986, hal. 18).
Selanjutnya, pada pidato tanggal 31 Mei 1945 tentang "Daerah Negara - Kebangsaan Indonesia", Yamin mengutip era kejayaan Majapahit di bawah Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang menaungi wilayah Nusantara (Sekretariat Negara, 1959, hal. 51-55). Pembicara lain, Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengetengahkan gagasan tentang Indonesia sebagai "negara kebangsaan" atau "nationale staat". Pada saat itu, Soekarno yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) pertama secara tegas menyebutkan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai contoh nationale staat yang ia maksud. Berdasarkan prinsip nationale staat itu, Soekarno menyebut kosa kata "geopolitik", yang merujuk pada persatuan dan kesatuan manusia dengan tempatnya, yaitu dari "ujung utara Sumatera sampai ke Irian (Papua)". Adapun nationale staat yang dimaksud oleh Soekarno adalah kesatuan dari le desir d'etre ensemble atau "kehendak untuk bersatu" yang bulat dari daerah-daerah, seperti Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Bali, dan lainnya (Sekretariat Negara, 1959, hal. 67-68). Kebangsaan sendiri merupakan satu dari lima prinsip philosofische grondslag atau filosofi dasar negara Indonesia bersama-sama dengan prinsip internasionalisme atau kebangsaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan. Oleh Soekarno, kelima dasar negara itu disebut sebagai 'Pancasila' atau lima dasar (Sekretariat Negara, 1959, hal. 57-75). Selain itu, dalam menentukan batas wilayah Indonesia, pada sidang resmi kedua BPUPKI di bulan Juli 1945 Soekarno juga merujuk pada wilayah Nusantara pada masa Majapahit yang memasukkan Papua sebagai bagian wilayahnya. Hal itu untuk menangkal pandangan bahwa wilayah Indonesia kelak hanya mencakup bekas Hindia Belanda minus Papua agar tidak berbenturan dengan hukum internasional. Dalam voting di BPUPKI pada 11 Juli 1945, mayoritas anggota BPUPKI memilih batas wilayah pada bekas Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya (Sekretariat Negara, 1959, hal. 140 dan 148). Pasca dua kali persidangan resmi BPUPKI, pada 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, serta mengesahkan dasar negara dan undang-undang dasar (UUD), dengan ketua Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Akan tetapi, Jepang kemudian menyerah kepada Sekutu menyusul dijatuhkannya bom atom di dua kota di Jepang Hiroshima dan Nagasaki oleh AS pada 6 dan 9 Agustus 1945. Setelah didesak oleh golongan pemuda, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Satu hari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI bersidang dan menetapkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi Indonesia. Walau tidak secara spesifik mencantumkan kata "Pancasila", lima sila yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI diadopsi sebagai dasar negara dan disebutkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945: ".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Sekretariat Negara, 1959, hal. 340). Akan tetapi, pada sidang itu juga Soekarno mengungkapkan bahwa ia telah memberitahu panglima tentara Jepang di Asia Tenggara Jenderal Terauchi bahwa wilayah Indonesia hanya sebatas bekas Hindia Belanda (Sekretariat Negara, 1959, hal. 348). Penganuliran itu kemungkinan terjadi untuk menghindari konsekuensi benturan dengan hukum internasional jika tetap memasukkan wilayah Semenanjung Malaya, Borneo Utara, dan Timor Portugis. Adapun Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) ditetapkan sebagai semboyan yang merupakan bagian dari lambang negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) hasil amandemen ke-4 pasal 36A yang berbunyi "Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Kesimpulan Kerajaan Majapahit memberikan bangsa Indonesia referensi mengenai geopolitik, terutama menyangkut aspek sejarah, batas geografis, dan falasafah bangsa. Pada tataran tertentu, Majapahit telah memberikan kontribusi bagi pemikiran atas dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang tidak lain adalah nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak dahulu hingga kini. Sejarah Majapahit menunjukkan bahwa suatu negara dapat tumbuh dan jaya karena rakyat, dan kemampuannya menciptakan persatuan, menciptakan kesejahteraan mengantisipasi dinamika geopolitik. Sebaliknya, ketidakmampuan mengendalikan hal-hal itu mengakibatkan kemunduran, bahkan keruntuhan suatu negara. Kejayaan dan keruntuhan Majapahit menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia saat ini agar terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta arif dalam menyikapi dinamika geopolitik. Apalagi, diskursus geopolitik sudah meluas dari sekedar ruang darat, laut, dan udara, tetapi juga ke ruang maya dalam era Revousi Industri 4.0. Untuk itu, bangsa Indonesia harus tetap berpegang pada Pancasila yang nilai-nilainya dibutuhkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daftar Pustaka Ashworth, Lucian M (2010). Realism and the spirit of 1919: Halford Mackinder, Geopolitics and the Reality of the League of Nations. European Journal of International Relations, 17(2). United 2019. 27 Kingdom: Sagepub.Diakses pada Agustus Cohen, Saul Bernard (2003). Geopolitics of the World System. Rowman and Littlefield. Chen T. A., A.M (1967). Chinese Migrations, With Special Reference to Labor Conditions. Bulletin of the United States of Bureau of Labor Statistics (340). New York: Paragon Book Gallery. Muhammad Yamin (1986). Gajah Mada: Pahlawan Persatuan Bangsa. Cetakan ke X. Jakarta: Balai Pustaka. Muljana, Slamet (2005). Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Majapahit.Yogyakarta: LKiS. Putri, Risa Herdahita. (tanpa tahun). Penyebab Lain Keruntuhan Majapahit. Historia. Diakses pada 27 Agustus 2019. DEZ1x . Sekretariat Negara Republik Indonesia (1959). Himpunan Risalah Sidang-Sidang Dari: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Soepandji, Kris Wijoyo dan Farid, Muhammad (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 (3), 436-456. Soepandji, Kris Wijoyo (2017). Ilmu Negara: Perspektif Geopolitik Masa Kini. Badan Penerbit FHUI. Tantular, Mpu (2009). Kakawin Sutasoma. Dwi Woro Retno Mastuti dan Hasto Bramantyo (penerjemah). Depok: Komunitas Bambu.