Proceeding Call For Paper ISBN: 978-602-19681-1-6 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCURIAN ALIRAN LISTRIK Sutrisni Universitas Wiraraja Sumenep Jl. Meranggi No.32 Kepanjin - Sumenep sutrisnidesember@yahoo.co.id ABSTRAK Perkembangan teknologi dengan adanya fasilitas listrik seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Akibatnya masyarakat sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memerlukan sumber energi tenaga listrik. Ini menjadikan masyarakat berupaya untuk mendapatkan pasokan energi listrik lebih dengan biaya serendah mungkin, sehingga pada akhirnya menggunakan listrik secara ilegal. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kepada konsumen atau pelanggan listrik serta menganalisa terhadap ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dalam hukum positif bagaimana awal terjadinya pencurian aliran listrik tersebut. Penyebab utama terjadinya pencurian aliran listrik karena kurang kesadaran para pemakai jasa listrik bahwa perbuatan yang dilakukan itu akan mengakibatkan kerugian baik perorangan, kelompok, maupun perusahaan listrik (PLN). Selain itu, kebanyakan pemakai jasa listrik ingin pembayaran rekening listrik kecil dengan pemakaian besar. Sedang macam-macam pencurian aliran listrik yaitu ada pencurian tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E, dan tipe F. Akibat pencurian aliran listrik ini menyebabkan perusahaan listrik yang dirugikan karena adanya loses yang tinggi sebab energi yang terjual tidak sesuai dengan rupiah pendapatan yang diterima perusahaan listrik negara. Macam-macam sanksi yang dijatuhkan yaitu bisa berbentuk tagihan susulan, pemutusan sementara, pemutusan rampung, dan pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik, serta bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dan sanksi denda, bahkan bisa terjadi dilakukan proses hukum sebagai tindak pidana Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, pencurian listrik PENDAHULUAN Hukum bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Yang pada garis besarnya hukum merupakan peraturan- peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum yang telah atau sudah ditetapkan. Ini terjadi karena kurang menyadari akan pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada 99
Proceeding Call For Paper ISBN: 978-602-19681-1-6 dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban, bahkan mungkin akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain. Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh rakyat yang negara dan dipergunakan untuk penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. sebesar-besar kemakmuran Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, serta kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik. METODE Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dari studi pustaka akan memperoleh data awal untuk dipergunakan penelitian atau wawancara di lapangan. Peneliti mengadakan telaah kepustakaan untuk mendapatkan data-data melalui bahan- bahan pustaka tersebut dalam mencari keterangan dengan maksud untuk menambah dan memperkuat kebenaran yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan pada pemakai jasa listrik atau konsumen listrik. Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode yang merupakan unsur-unsur mutlak yang diperlukan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dimana metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran dalam masyarakat pada umumnya, khususnya bagi konsumen listrik sehingga dapat menghasilkan penelitian yang benar-benar ada. Metode penelitian merupakan satu kegiatan yang dilakukan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan, baik untuk pengumpulan data maupun perubahan data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah yang akan diteliti, dan penggunaan metode juga sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada dan masih berlaku serta masih ada kaitannya dengan masalah yang akan dibatasi atau diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepada konsumen atau pelanggan listrik serta menganalisa terhadap ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dalam hukum positif bagaimana awal terjadinya pencurian aliran listrik tersebut. Penelitian normatif ini lebih berorientasi atau mendasar pada peraturan perundang-undangan dan sebagai tolak ukur dalam pembahasan masalah pencurian aliran listrik tersebut. Oleh karenanya dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan penelitian, yaitu tahapan persiapan kegiatan, tahapan kegiatan di lapangan, dan tahapan pembuatan laporan (analisis). - Kegiatan pertama tahap persiapan dengan membuat atau menyusun rancangan penelitian yang telah disepakati atau disetujui untuk dilakukan penelitian dengan 100
Proceeding Call For Paper ISBN: 978-602-19681-1-6 judul "Tinjauan Yuridis tentang Pencurian Aliran Listrik" yang sering dilakukan oleh pengguna atau pelanggan listrik baik konsumen kecil, konsumen menengah, dan konsumen besar, maupun konsumen perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Kegiatan kedua dalam tahap kegiatan lapangan peneliti melakukan wawancara, akan tetapi juga melakukan pengamatan sebelum wawancara, dengan diadakan pengamatan sebelumnya agar peneliti memahami latar belakang yang akan diteliti. Pada saat memasuki lapangan, peneliti berusaha bersikap positif agar konsumen atau pelanggan listrik dengan sukarela mau menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti dengan memberi jawaban yang benar-benar dibutuhkan peneliti. Tahap ketiga kemudian merangkum dan membuat laporan dari hal-hal yang pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. HASIL DAN PEMBAHASAN Perbuatan mencuri adalah suatu perbuatan yang dilarang baik oleh Peraturan Pemerintah/Undang-Undang maupun hukum agama apapun, karena melanggar undang- undang atau hukum. Berbicara tentang tindak pidana atau perbuatan mencuri ini harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, dari persamaan sifat itu kemudian dapat dicari ukuran atau kriteria untuk membedakan tindak pidana yang satu dengan yang lain. Prodjodikoro (1996) menyatakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum yaitu Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang tersebut suatu tindak pidana, sedang sifat yang ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat yang melanggar hukum (wederrechtelijkheid on rechtmatigheid) tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Selanjutnya dengan penyebutan bahwa sifat melanggar hukum itu terutama mengenai satu bagian dari satu tindak pidana dengan contoh misalnya dalam tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Penyebutan sifat melanggar hukum dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti melanggar hukum, yaitu: a. Bertentangan dengan hukum (obyektif). b. Bertentangan dengan hak orang lain (subyektif). c. Tanpa bertentangan dengan hak. Unsur-Unsur Mencuri a. Mengambil barang. b. Suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain/kepunyaan orang lain. c. Ada maksud untuk memiliki barang/menguasai barang itu. d. Bertentangan dengan hukum atau melawan hukum maupun melanggar hukum. Unsur-unsur tersebut sudah menunjukkan bahwa siapa saja yang mengambil barang milik perorangan atau kelompok maupun milik perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah itu sudah dianggap melanggar hukum. Bahkan dalam karangan Wirjono Prodjodikoro: 101
Proceeding Call For Paper ISBN: 978-602-19681-1-6 "Mengambil aliran listrik sekarang sudah dianggap mencuri dengan sepotong kawat yang dialirkan listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijadikan". Macam-Macam Mencuri Sedangkan macam-macam pencurian seperti yang tercantum dalam BAB XXII KUHP tentang pencurian sebagai berikut: a. Mengambil barang baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan melawan hukum (Pasal 362 KUHP). b. Pencurian hewan atau ternak (Pasal 363 ayat (1)). c. Pencurian pada waktu ada bencana alam seperti waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan udara, kereta api, dan huru-hara pemberontakan dan di masa perang. d. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup. e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama. f. Pencurian dengan pengrusakan barang atau benda misalnya dengan jalan membongkar, mencungkil, memecah, memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu. g. Pencurian ringan yang dimaksudkan adalah harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah. h. Pencurian dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. i. Pencurian pada malam hari di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan. j. Pencurian yang mengakibatkan matinya seseorang. k. Pencurian yang mengakibatkan matinya seseorang yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. l. Pencurian dalam kalangan keluarga. m. Pencurian aliran listrik. Macam-Macam Hukuman Macam-macam hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP antara lain: 1. Hukuman Pokok a. Hukuman Mati. b. Hukuman Penjara. c. Hukuman Kurungan. d. Hukuman Denda. 2. Hukuman Tambahan a. Pencabutan beberapa hak tertentu. b. Perampasan barang yang tertentu. c. Pengumuman keputusan hakim. Sedangkan menurut E. Kant mengatakan bahwa "hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno siapa yang membunuh harus dibunuh", pendapat ini biasa disebut teori "pembalasan". Tujuan Hukuman a. Seperti pendapat kuno bahwa hukuman adalah suatu balasan dimana balasan diberikan kepada orang yang melakukannya. rasa b. Hukuman harus dapat memberi mengulangi/melakukan kejahatan lagi. takut agar orang tidak akan 102
Proceeding Call For Paper ISBN: 978-602-19681-1-6 c. Hukuman itu untuk memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan. d. Sedang hukuman yang keempat ini untuk mempertahankan tata tertib kehidupan bersama. Mengingat dalam penelitian ini yang berjudul Pencurian Aliran Listrik ini termasuk dalam perbuatan pidana dengan hukuman pokok yaitu hukuman denda. Dimana sampai saat ini belum pernah terjadi hukuman lain selain hukuman denda. Pencurian aliran listrik makin lama makin banyak terjadi akibat dari pemakai jasa listrik yang sering merasa kurang puas dengan adanya daya yang ada, sehingga melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu dengan mencuri aliran listrik. Beberapa faktor seseorang melakukan pelanggaran atau pencurian aliran listrik diantaranya sebagai berikut: a. Daya yang ada kecil, pemakaian ingin banyak atau ingin puas untuk dipergunakan. b. Pemakaian banyak, pembayaran iuran kecil atau rekening kecil. c. Dilakukan oleh pihak ketiga dengan iming-iming tertentu kepada pelanggan atau dilakukan sendiri oleh konsumen. d. Tidak sengaja atau tidak tahu. e. Minimnya penghasilan dan keadaan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. f. Kebutuhan tenaga listrik terus meningkat atau bertambah. g. Pada musim tembakau ingin biaya kecil tetapi pemakaian daya besar. Beberapa kelompok pencurian aliran listrik dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain: a. Kelompok konsumen menengah ke bawah. b. Kelompok konsumen menengah ke atas. c. Kelompok konsumen perusahaan atau industri (swasta dan perusahaan non swasta). Macam-macam pencurian aliran listrik ada beberapa kategori atau tipe, antara lain: 1. Pencurian Tipe A. 2. Pencurian Tipe B. 3. Pencurian Tipe C. 4. Pencurian Tipe D. 5. Pencurian Tipe E. 6. Pencurian Tipe F. Yang dimaksud Pencurian Tipe A adalah pelanggaran/pencurian dengan merusak segel, pelanggaran tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi, misalnya: segel kotak APP rusak atau hilang dan tidak sesuai dengan aslinya, segel atau tanda tera di alat pengukuran rusak atau hilang. Yang dimaksud Pencurian Tipe B yaitu pelanggaran atau pencurian yang mempengaruhi ukuran energi, misalnya: konsumen melakukan atau merubah otomat atau MCB tetapi tidak merusak KWH meter. Sedang Pencurian Tipe C yaitu pencurian yang tidak mempengaruhi batas daya tapi mempengaruhi pengukuran energi, misalnya: kedapatan sambungan langsung, alat ukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tanda tera alat pengukuran rusak, KWH meter dikendalikan agar putarannya tidak berfungsi. Pencurian dengan Tipe D yaitu pencurian yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi, misalnya: konsumen menyambung atau merusak kabel SM, ada sekring buatan untuk mengendalikan, pemakaian di luar KWH meter. 103
Proceeding Call For Paper ISBN: 978-602-19681-1-6 Pencurian dengan Tipe E yaitu pencurian yang bukan kesalahan pelanggan atau konsumen, misalnya sambungan atau pengawatan di dalam OA Kosten terbalik sehingga pengukuran energi tidak terukur. Pencurian Tipe F ialah pelanggaran pengalihan fungsi atau tarif, misalnya: konsumen sewaktu pendaftaran pertama mengajukan tarif rumah tangga tapi ternyata difungsikan untuk usaha (toko), maka dari pihak perusahaan listrik atau PLN dirubah tarifnya sesuai dengan fungsi saat diperiksa/dikembalikan sesuai keadaan jika rumah tangga dengan tarif rumah tangga, sedang toko atau yang difungsikan usaha akan dikembalikan pada tarif usaha sesuai aturan yang berlaku di PLN atau akan merugikan pihak perusahaan listrik (PLN). Akibat Pencurian Aliran Listrik Akibat pencurian aliran listrik menyebabkan antara lain: a. Terjadi kehilangan tegangan (loses) maupun pusat jaringan yaitu tegangan yang didistribusikan atau yang dijual tidak sesuai dengan rupiah pendapatan, yang berakibat pada perusahaan listrik (PLN). b. Beban trafo akan menjadi Over Beban (OB) yang berakibat fatal yaitu akan terjadi trafo meledak, karena muatan melebihi kapasitas yang tersedia atau kemampuan trafo terbatas. c. Perusahaan listrik (PLN) mengalami kerugian akibat pengalihfungsian dari tarif sosial dijadikan tarif rumah tangga tanpa ada laporan ke PLN sehingga energi yang didistribusikan tidak sesuai dengan rupiah yang diterima. d. Perusahaan listrik (PLN) mengalami kerugian akibat pengalihfungsian dari tarif sosial menjadi tarif usaha tanpa ada laporan pada PLN, sehingga energi yang dijual tidak sesuai dengan rupiah pendapatan. e. Perusahaan listrik (PLN) mengalami kerugian karena terjadi arus balik yang berakibat fatal kepada konsumen sendiri sebab cara penyambungan tidak benar atau daya yang diambil besar tanpa ada pembatas, sehingga energi yang didistribusikan tidak sesuai dengan rupiah pendapatan. Dilihat dari beberapa akibat pencurian aliran listrik seperti tersebut di atas akibatnya perusahaan listrik mengalami kerugian yang sangat besar karena energi yang didistribusikan kepada konsumen besar, sedangkan pendapatan kecil atau berkurang akibat banyaknya pencurian tersebut. Sanksi yang Dijatuhkan Apabila melihat ketentuan Pasal 362 KUHP, maka barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum maka dapat dipidana karena mencuri. Begitu pula bagi konsumen yang mencuri aliran listrik termasuk perbuatan pidana. Selain Pasal 362 KUHP yang menjadi dasar pencurian tenaga listrik yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Pasal 19 yang isinya: "Barangsiapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 02P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dalam setiap tindakan setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh pengusaha maksimum 2 (dua) tahun. 104
Proceeding Call For Paper ISBN: 978-602-19681-1-6 Berdasarkan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 66 yang berisi ketentuan pidana. Pasal 66 yang berbunyi perbuatan pelanggaran yang dapat dipidana adalah: "Melakukan kegiatan usaha menunjang tenaga listrik tanpa izin dan memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan pemanfaatan listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan". Sebagaimana biasanya orang yang melakukan kesalahan akan mendapat sanksi atas kesalahannya. Tidak terkecuali juga bagi pemakai jasa tenaga listrik apabila melakukan pelanggaran atau kesalahan akan mendapat sanksi. KESIMPULAN Sebagaimana peneliti uraikan pada pembahasan terdahulu yang menjadi bahan pokok atau materi dalam penelitian dan dari hasil wawancara atau hasil pengamatan di lapangan serta dari referensi, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa penyebab utama terjadinya pencurian aliran listrik karena kurang kesadaran para pemakai jasa listrik bahwa perbuatan yang dilakukan itu akan mengakibatkan kerugian baik perorangan, kelompok, maupun perusahaan listrik (PLN). Selain itu, kebanyakan pemakai jasa listrik ingin pembayaran rekening listrik kecil dengan pemakaian besar. Sedang macam-macam pencurian aliran listrik yaitu ada pencurian tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E, dan tipe F. 2. Bahwa akibat pencurian aliran listrik ini menyebabkan perusahaan listrik yang dirugikan karena adanya loses yang tinggi sebab energi yang terjual tidak sesuai dengan rupiah pendapatan yang diterima perusahaan listrik negara. Sedang macam- macam sanksi yang dijatuhkan yaitu bisa berbentuk tagihan susulan, pemutusan sementara, pemutusan rampung, dan pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik, serta bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dan sanksi denda, bahkan bisa terjadi dilakukan proses hukum sebagai tindak pidana. DAFTAR PUSTAKA Prodjodikoro, Wirjono. 1967. Tindak-Tindak Pidana Hukum. PT. Eresco. Jakarta. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 2003. Panduan Listrik. Surabaya. _______. 2004. Distribusi Jawa Timur. Pedoman Pelanggan. Surabaya. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar. Politeia. Bogor. Sughandi. 1981. KUHP dengan Penjelasan. Usaha Nasional. Surabaya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 2002. Surabaya. Wantjik, Boediarto dan Saleh. 1982. KUHP yang Disempurnakan. Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta 105