Catatan Redaksi Pembaca yang budiman, kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat menjalani tahun 2012 hingga memasuki penghujung tahun dengan baik, dan dengan pertolongan-Nya jualah majalah Swantara edisi ketiga ini dapat terbit tepat pada waktunya. Dalam konteks kebangsaan, bulan Desember mengingatkan sesuatu yang istimewa kepada kita, yaitu momentum Hari Nusantara, yang kita peringati sejak 13 Desember 1999. Sebagai sesama anak bangsa, penting bagi kita untuk memahami Pelindung Budi Susilo Soepandji Pembina Moeldoko Pengarah Chandra Manan Mangan Penasehat Syahrul Ansory Herry Haryanto Santoso Kontributor Ahli Dadan Umar Daihani, Timotius Harsono Rosita S. Noor, Miyasto, Leonardi Pemimpin Redaksi Sahat Aritonang Redaktur Pelaksana E. Estu Prabowo Editor Nanang Sunarto Staf redaksi Megawarni Simamora, GT. Situmorang, Adma Bastari, B. Iman Aryanto, Endah Heliana, Trias Noverdi Koordinator Fotografer Muhammad Isdar Fotografer Ariyanto, Suryadi, Syafrizal Layout & Cover Designer PT. Yellow Multi Media Pemimpin Administrasi Sumurung Staf Administrasi Linda Purnamasari, Gatot Sirkulasi Supriyono Alamat Redaksi Gedung Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Telp. (021) 3832108, 3832105 Fax (021)-34551926 Email : Website : Dicetak oleh : PT. Yellow Multi Media Isi diluar tanggung jawab percetakan dan memaknai secara lebih dalam tentang Hari Nusantara dan Wawasan Nusantara. Pemahaman dan pemaknaan itu merupakan keniscayaan bagi kita karena tanpa itu, Hari Nusantara hanya terhenti pada batas seremoni semata. Sudah sepatutnya kita beranjak lebih jauh dan menghasilkan sesuatu yang fenomenal bagi bangsa yang kita cintai. Terkait dengan hal ini, pembaca yang budiman dapat menelaah gagasan para tokoh seperti Gubernur Lemhannas RI Prof. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin, sejarawan Dr. Anhar Gonggong dan Guru Besar Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung Prof. Drs. Jakob Sumardjo, Prof. Agus Aris Munandar, pengamat minyak dan gas, Kurtubi, Prof. Dr. Siti Zuhro, MA, Prof. Dr. Ryaas Rasyid MA, Hasjim Djalal, dan Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Sinyo Harry Sarundajang yang dikemas dalam Laporan Utama. Guna pengayaan gagasan kenusantaraan dengan berbagai dimensi kehidupan aktual, Redaksi juga menyajikan rangkaian gagasan tentang otonomi daerah, pengelolaan bahan bakar minyak dan gas dari narasumber ternama di negeri ini. Rubrik khas Swantara seperti Suara Alumni, Intermezzo dan lain-lain tetap setia menghampiri pembaca tercinta. Selanjutnya, berkaitan dengan hari besar umat Kristiani, Redaksi mengucapkan selamat menyambut Hari Natal tahun 2012 bagi pembaca yang merayakannya. Kepada kita sekalian, kami ucapkan Selamat Tahun Baru 2013. Semoga tahun 2013 menjadi tahun yang penuh kebahagiaan bagi kita semua. Akhir kalam, kami ucapkan selamat membaca. Salam, Pemimpin Redaksi Swantara menerima artikel dan opini dari luar Lemhannas RI dan akan dimuat apabila sesuai dengan kebijakan redaksi 3
Surat Konsep Wawasan Nusantara Masih Relevan Konsep Wawasan Nusantara bagi Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Iberamsjah, M.S. masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Baginya, wilayah Indonesia secara geografi dan geopolitik adalah satu wilayah yang tidak terpisahkan, bahkan antara pulau dan selat. Wawasan Nusantara seharusnya menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam pembangunan wilayah darat dan lautan. "Lautan Indonesia merupakan wilayah terluas, di dalamnya terdapat potensi tambang dan ekonomi, oleh karena itu konsep Wawasan Nusantara hendaknya dipahami oleh berbagai pihak untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI," kata Iberamsjah. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menjalankan konsep Wawasan Nusantara adalah bagaimana menjaga kedaulatan wilayah, untuk itu diperlukan alutsista yang cukup. Melalui Deklarasi Juanda, bangsa Indonesia telah memperjuangkan kedaulatan wilayah. Namun hal itu belumlah cukup, pemerintah saat ini harus konsekuen dalam mengimplementasikan pemahaman konsep kesatuan wilayah yang utuh, untuk itu pemerintah harus memperkuat armada maritim Indonesia. "Saat ini Indonesia hanya memiliki dua buah kapal selam, sebagai sebuah negara maritim, Indonesia harus mempunyai kekuatan laut yang kuat. Bukan rahasia lagi, untuk menguatkan alutsista seperti kapal selam tidaklah murah. Yang harus dipikirkan bersama adalah memikirkan penguatan dari segi kelautan, bukan hanya dari aspek darat," Iberamsjah menjelaskan.[] Prof. Dr. Iberamsjah, MS-Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Forum Penyediaan Fasilitas Nursery Room di Lemhannas RI Perawatan Pusat Kebugaran DANNY YOGASMARA, S.IP-Staf Bagian Kepegawaian Biro Umum Settama Lemhannas RI D.ELITA DEVI-Staf Deputi Bidang Pendidikan Lemhannas RI Menjadi seorang Ibu adalah anugerah tersendiri bagi perempuan, dan tentu saya menginginkan yang terbaik untuk anak dengan memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan usia anak 2 tahun, namun sering kali aktivitas menyusui terhalang berbagai masalah ketika cuti melahirkan habis. Negara mendukung hak ibu menyusui saat bekerja kantor, hal tersebut ditetapkan pada Amanat Pasal 30 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan UU No. 36 Tahun 2009 ayat 2 dan 3, antara lain mengenai dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap penyediaan waktu dan fasilitas khusus untuk pemberian ASI baik di tempat kerja mapun di tempat umum. Seperti yang disosialisasikan oleh AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), fasilitas yang umumnya disediakan di tempat kerja maupun fasilitas umum adalah Nursery Room. Namun, sayang belum semua tempat kerja/instansi pemerintah mendukung pemberian ASI Eksklusif bagi ibu bekerja termasuk Lemhannas RI. Selama ini, bagi para ibu yang memberikan ASI Eksklusif di Lemhannas RI kegiatan Pumping dilakukan di kamar mandi, padahal seharusnya dilakukan di tempat steril. Saran kami sebagai ibu yang masih menyusui, alangkah baiknya Lemhannas RI bisa menyediakan fasilitas Nursery Room bagi pegawai/Ibu yang sedang menyusui, sehingga kegiatan Pumping dapat dilakukan dengan nyaman dan privasi terjaga. Kami sangat berharap Lemhannas RI bisa memberikan Fasilitas Nursery Room bagi ibu menyusui dan memberikan perlakuan khusus bagi ibu hamil. Semoga ini bermanfaat buat ibu menyusui dan ibu hamil lainnya. Terima kasih.[] Lemhannas RI mempunyai Pusat Kebugaran (Fitness Centre) yang terletak di Gedung Widyaiswara lantai dasar yang diresmikan dan ditambah dengan penggantian peralatan olahraga baru pada tahun 2010. Pada saat jadwal olahraga, banyak pegawai yang menggunakan ruangan ini dan terasa pengap. Hal ini karena langit-langit Pusat kebugaran cukup rendah, yang seharusnya langit-langitnya agak tinggi supaya mendapat sirkulasi udara yang lebih baik. Saya harap agar ke depannya Pusat Kebugaran ini diberikan ruangan yang cukup memadai, Lemhannas RI memiliki pusat kebugaran yang memadai, tidak hanya untuk olahraga fitness saja, tapi bisa juga untuk olahraga lainnya seperti Yoga, Taichi, martial art, dll. Saat ini, setahu saya pusat kebugaran tidak memiliki anggaran khusus dan pengurus yang bertanggung jawab langsung dalam kebersihan dan pemeliharaan/perbaikan peralatan olahraga. Padahal adanya pengurus dan anggaran dapat menjaga kelangsungan Pusat Kebugaran Lemhannas RI, kalau ada usul atau laporan peralatan olahraga rusak dapat segera ditanggapi. Semoga ada pengurus yang berdedikasi tinggi dan bersedia mendapat tugas tambahan untuk mengurus ruang olahraga kita yang tercinta ini. Terima kasih.[] 4
Daftar Isi Sejarah 6 Laporan Utama 10 Bumi Nusantara Menggugat Anak Bangsa 16 Berproses Menjadi Indonesia 19 Pembangunan Karakter Bangsa Jadi Prioritas 20 Gajah Mada Tokoh Nyata Bukan Sekedar Mitos 22 Kepemimpinan Terdegradasi 24 Dari Sisi Wawasan Nusantara Pengelolaan Migas Rawan 27 Arah Otda Harus Dikawal Terus 29 Tentang Wawasan Nusantara 32 OTDA Untuk Dekatkan Layanan Masyarakat 34 Kelompok Elit Pun Belum Pahami Sejarah Singkat Nusantara Menjadi Indonesia Wawasan Nusantara 36 Waspadai Konflik Di Daerah! 38 Potensi dan Ancaman Perbatasan Indonesia Opini 42 Wawasan Nusantara Sepanjang Masa 44 Wawasan Nusantara Hadapi Setumpuk Persoalan 46 Nusantara Perlu Dokumen Otentik 63 Harapan Peserta 49 Pemuda Banyak Memberikan Konstribusi Positif 49 Kampus Lahan Subur Tumbuhkan Wawasan Nusantara 50 Berharap Pusat dan Daerah Saling Bersinergi 50 Perbedaan Menjadi Kekuatan Hot Issue 51 Banjir Kembali Mengancam Jakarta 53 Sistem Pelat Nomor Ganjil-Genap Sebagai Usaha Mengurai Kemacetan Masih Pro-Kontra 55 Setelah Pembantaian Siswa SD Di Sandy Hook 56 Mesir Menanti Referendum Kedua Seputar Kita 58 Optimisme Indonesia Pemasok Pangan Tropis Tahun 2025 19 36 Profil 63 Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc. 66 Sanwani Operator Telepon Lemhannas RI Suara Alumni 68 Masyarakat Di Daerah Perbatasan Perlu Pemahaman Dan Pengetahuan Wawasan Nusantara 68 Perhatian Pemerintah Untuk Daerah Perbatasan 69 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Pada Masyarakat Luas Dan Media 70 Komunikasi Yang Intens Untuk Mengatasi Masalah Sosial Sosok 77 Mengajarkan Sastra Murah, Massal dan Bernilai Sosial 49 81 Serambi Monas 80 Kisah Perawat Taman 5
Sejarah Sejarah Singkat Nusantara Menjadi Indonesia ABAD KE-2 MASEHI Dalam tulisan Rakawi Walmiki pada abad kedua, kepulauan Indonesia disebut Yawadwipa. Yang termasuk dalam Yawadwipa adalah Daerah yang Delapan, yaitu tujuh lingkaran kerajaan dan satu pulau bersalju yaitu Irian (Papua). Bangsa Tionghoa menyebutnya Ye-po-ti, bahasa Yunani membahasakannya sebagai Jabadiu. Tidak hanya itu, Kuen Luen, dari Cina, pernah menyebutkan nama lain dari Yawadwipa yaitu Dwipantara (Kawi Sansekerta) yang kalau disalin ke dalam bahasa Majapahit menjadi Nusantara (dwipa artinya nusa atau sama dengan kepulauan). ABAD KE-8 DAN KE-9 M KERAJAAN SRIWIJAYA Pada zaman kerajaan, Nusantara yang sekarang dikenal sebagai Indonesia pernah dipimpin dan dikuasai oleh kerajaan- kerajaan besar di Indonesia, seperti Sriwijaya yang berkuasa sebelum Kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan, Sriwijaya menguasai Nusantara, sejak abad ke-8 dan ke-9 M. Tepatnya saat diperintah Raja Balaputradewa yaitu Srivijaya (Sriwijaya). Sampai sekarang Kerajaan Sriwijaya masih jaya dan eksis. Salah satu buktinya kejayaan kerajaan Sriwijaya, dapat dilihat dari Kesultanan Malaka. Dalam catatannya Parameswara merupakan turunan ketiga dari Sri Maharaja Sang Utama Parameswara Batara Sri Tri Buana (Sang Nila Utama), seorang penerus raja Sriwijaya. Sang Nila Utama mendirikan Singapura Lama dan berkuasa selama 48 tahun. Kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya Paduka Sri Pekerma Wira Diraja (1372-1386) yang kemudian diteruskan oleh cucunya, Paduka Seri Rana Wira Kerma (1386-1399). Diceritakan bahwa serbuan- serbuan Colamandala tidak menyebabkan Kerajaan Sriwijaya runtuh, namun terasa pengaruhnya terhadap Kerajaan Sriwijaya. Sejak itu, Kerajaan Sriwijaya tidak dapat lagi mencapai kekuasaan seperti pada abad 6
Sejarah ke-7, karena Melayu yang sejak abad ke-7 menjadi bawahannya, telah berdiri sendiri lagi. kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa pada 1350 hingga 1389. Kata Nusantara berasal dari Demikian juga dengan bagian- ¬bagian lain di Semenanjung Malaka dan Sumatera yang mengasingkan diri dari Kerajaan Sriwijaya. Malik Al Saleh menjadi raja pertama di Samudera (Aceh) yang meninggal pada 1396. Sejak meninggalnya raja pertama ini, lambat laun bahaya demi bahaya mulai mengancam Kerajaan Sriwijaya. Hal ini sangat terasa ketika Kertanegara menyerbu Jambi, pada 1275. Sejak saat itu Melayu (Jambi), menjadi daerah kekuasaannya. Dan posisi Majapahit kala itu, hanya menghalang-halangi utusan yang dikirim oleh China ke Sriwijaya. 1293-1500 M KERAJAAN MAJAPAHIT Tak lama setelah kejatuhan Kerajaan Sriwijaya, tepatnya di daerah Jawa Timur, Indonesia, berdirilah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa bahasa Sanskerta, yaitu nusa yang berarti "pulau" dan antara yang berarti "luar". Sehingga, tak jarang Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa). Secara konten, kata Nusantara kita dapatkan dari Sumpah Palapa, Patih Gajah Mada yang tercatat dalam Kitab Pararaton (Raja-Raja), yang disampaikan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit (tahun 1258 Saka/1336 M). Isi dari sumpah tersebut adalah; Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa"). Pada masa Majapahit (Jawa), istilah Nusantara untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Gurun merupakan Nusa Penida, Seran merupakan Seram, Tanjung Pura merupakan Kerajaan Tanjungpura, Ketapang, Kalimantan Barat, Haru merupakan Sumatra Utara (ada kemungkinan merujuk kepada Karo), sedang Pahang merupakan Pahang di Semenanjung Melayu, Dompo adalah Dompu, sebuah daerah/kabupaten di pulau Sumbawa, Bali adalah Bali,Sunda merupakan Kerajaan Sunda, Palembang merupakan Palembang atau Kerajaan Sriwijaya, terakhir Tumasik merupakan Singapura.* digambarkan lewat peta kekuasaan Majapahit saja. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Daerah kekuasaan dari kerajaan ini terbentang dari Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. 7
Sejarah 1365 KITAB NEGARA KERTAGAMA Saat Puri Cakranegara di Lombok jatuh ke tangan Belanda pada 1894, diantara barang rampasan ditemukan buku tulisan Rakawi Prapanca yang ditulis dalam bahasa Jawa Kuno berasal dari tahun 1365. Inilah kitab Negarakertagama. Di dalamnya secara jelas syair ke-13 menyebutkan, bahwa Nusantara meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon, Semenajung Melayu, dan Irian. 1869 KATA INDONESIA Kata Indonesia kali pertama muncul dalam tulisan James Richardson Logan pada 1869 yang menunjukkan keberadaan kepulauan di lautan Hindia Pasifik. Inde yang artinya Hindia dan nesos artinya pulau. Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. 1957 DEKLARASI DJUANDA Deklarasi Djuanda dicetuskan pada 13 Desember 1957, oleh Perdana Menteri pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi tersebut menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. 1928 KONGRES PEMUDA INDONESIA Ki Hajar Dewantara, kata Nusantara dipakai untuk mengggantikan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie), sampai pada akhirnya di Kongres Pemuda Indonesia (dalam Sumpah Pemuda) tahun 1928, sebutan Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut kepulauan Indonesia. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. 1939 Wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme 8
Sejarah Republik Indonesia yaitu 7,81 km2 dengan rincian sebagai berikut : Luas Perairan Indonesia 3,25 juta km2 , Luas ZEE Indonesia 2,55 juta km2 dan luas wilayah daratan Indonesia 2,01 juta km2. 1996 Pemerintah Indonesia 1960 Deklarasi Djuanda selanjutnya yang ditetapkan melalui UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar ( kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut. 1982 Setelah melalui perjuangan diplomatik yang panjang, Deklarasi Djuanda akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-3 Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982 - Konvensi Hukum Laut 1982), yang ditandatangani oleh 117 negara di Montego Bay, Jamaika, 10 Desember 1982. Selanjutnya, deklarasi ini diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia /2012/11/gd_btk4-web.jpg adalah negara kepulauan. Ketentuan Hukum Laut (KHL) UNCLOS akan diberlakukan ketika 60 negara meratifikasi, pada 16 Desember 1993, negara Guyana meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982. 1994 Pada 16 November 1994, Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku efektif. Indonesia adalah negara ke-26 yang meratifikasi KHL 1982, dengan berlakunya Konvensi tersebut, Hukum Laut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan kedaulatan dari negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Sejat tanggal 16 November 1964 Luas wilayah Negara Kesatuan mengusulkan kepada International Maritime Organization (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 UU No. 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia, Alur Laut Kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya. 1999 Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari tersebut juga dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional. 9
Laporan Utama Bumi Nusantara Menggugat Anak Bangsa " ...Dari Sabang sampai Merauke, Berjajar pulau-pulau. Sambung- menyambung menjadi satu Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia". Tentu sebagian besar dari kita, pernah mendengar dan bahkan dapat menyanyikan dengan lantang bait perbait lirik lagu Dari Sabang sampai Merauke atau Dari Barat sampai ke Timur (sebelum digubah). Pesan patriotik dan nasionalisme penggubah lagu begitu kuat menggambarkan wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang di ujung Barat hingga Merauke di ujung Timur. Sebaran pulau besar dan kecil digambarkan terangkai sebagai satu kesatuan untaian pulau dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila kita pahami dan renungi lirik lagu tersebut, Bangsa Indonesia sepatutnya bersyukur. Bersyukur, karena Nusantara yang digagas sejak Sumpah Tan Amukti Palapa- nya Gajah Mada dikumandangkan pada era kejayaan kerajaan Majapahit menjelang akhir abad ke-14, kini telah menjadi satu kenyataan. Upaya dan ikhtiar tiada henti para leluhur dan pendiri bangsa dari satu generasi ke generasi lainnya, yang dimulai sejak zaman Majapahit hingga Deklarasi Djuanda tahun 1957, pada akhirnya mewujud 10
Laporan Utama secara utuh sebagai negara kepulauan yang diakui dunia internasional pada tanggal 16 November 1994. Pencapaian besar tersebut bukan merupakan puncak dan klimaks perjuangan panjang bangsa. Justru harus disadari oleh bangsa ini bahwa inilah awal perjuangan sesungguhnya bangsa Indonesia dalam menggenapi harapan dan cita-cita luhur pendahulu bangsa. Kini, bagaimana bangsa yang plural ini mampu mengkolaborasikan dan mensinergikan diri sebagai satu entitas bangsa yang solid dalam memahami dan memaknai pemikiran bumi nusantara untuk kejayaan bangsa? Sanggupkah bangsa ini merajut pemikiran Nusantara yang sarat dengan tantangan maupun permasalahan? Perlu disadari, kehidupan sebagai negara bangsa dalam wadah negara kepulauan terbesar di dunia, memang senantiasa dibayang-bayangi oleh berbagai permasalahan dan tantangan yang besar. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kekhawatiran terbesar terhadap keutuhan nusantara. Walaupun hingga saat ini, nusantara masih tetap tampak kokoh berdiri, namun bukan berarti bangsa ini sudah terbebas dari permasalahan disintegrasi. Ibarat api dalam sekam, bangsa ini harus tetap waspada terhadap berbagai permasalahan kebangsaan yang tiada akhir. Memahami Pemikiran Nusantara Bila kita pahami pemikiran nusantara yang berkembang sejak jaman Sriwijaya dan Majapahit, sesungguhnya bangsa Indonesia tidak perlu khawatir terhadap momok persatuan dan kesatuan bangsa. Akar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebenarnya sangat kokoh, karena sudah menjadi tradisi yang dikembangkan sejak kejayaan kedua kerajaan tersebut. Gagasan bagi penyatuan gugusan diungkapkan oleh Jacob Sumardjo, sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Raja Kartanegara pada abad ke-13, namun baru diwujudkan menjelang akhir abad ke-14 oleh mahapatih Gajah Mada di bawah Raja Hayam Wuruk yang saat itu memerintah Kerajaan Majapahit. Dalam babad "Negarakertagama" disebutkan, sekitar 84 negara atau pulau yang tunduk di bawah kekuasaan Majapahit berada di wilayah barat, utara dan timur Nusantara. Namun upaya penyatuan Nusantara yang saat itu disebut sebagai Dwipantara terhenti seiring dengan memudarnya kejayaan Majapahit di era pasca mangkatnya Raja Hayam Wuruk. Agus Aris Munandar, dosen Arkeologi Universitas Indonesia, menyebutkan, Majapahit mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam kebijakan politiknya. Keduanya sudah sejak lama dicita- citakan. Profesor yang pernah meraih penghargaan Peneliti Terbaik Senior Sosial Humaniora, Universitas Indonesia itu juga menyebutkan sejak abad ke-14, Muh. Yamin sudah menuturkan negara kesatuan pertama Sriwijaya, yang kedua Majapahit dan yang ketiga, kini, NKRI. Sementara sejarawan, Anhar Gonggong mengutarakan, upaya penyatuan pulau-pulau di Nusantara berasal dari proses yang berlangsung sejak kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia. "Kesatuan wilayah yang sekarang menjadi NKRI prosesnya berawal sejak zaman penjajahan," kata Anhar. Pada abad ke-20 muncul kesadaran baru yang dilahirkan oleh Belanda sendiri, yaitu orang-orang pribumi terdidik yang menimba ilmu di lembaga-lembaga pendidikan mereka. Pada era tersebut lahir orang-orang terdidik dan tercerahkan yang berproses menumbuhkan kesadaran baru mengenai wawasan kebangsaan. Proses inilah yang selanjutnya disebut Pergerakan Nasional. Menurut Anhar Gonggong, semangat kebangsaan Indonesia pada awalnya juga lahir dari kelompok- kelompok etnik. Indonesia ada karena adanya kelompok etnik. Dalam prosesnya kelompok-kelopok etnik tidak hanya menciptakan bangsa baru tapi juga melahirkan semangat kebangsaan dan tekad untuk merdeka. Dari sisi kebangsaan, semangat Wawasan Nusantara tercermin dalam Sumpah Pemuda yang dinyatakan pada 28 Oktober 1928, kemudian kesatuan kenegaraan dalam proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus l945. Dari sisi kewilayahan, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional dimulai sejak dicanangkannya Deklarasi Djuanda yang mengusung konsep Wawasan Nusantara pada tanggal 13 Desember 1957. Perjuangan konsep negara kepulauan yang dirintis melalui Deklarasi Djuanda tersebut, mulai menampakan titik cerah setelah 25 tahun kemudian, pada saat disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tanggal 30 April l982. Konvensi ini disepakati oleh 130 negara mendukung dan empat negara menentangnya. Proses panjang dan berliku yang telah dirintis berabad - abad lalu, akhirnya terwujud secara nyata pada tanggal 16 November l994 dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan pertama oleh dunia internasional. Negara kepulauan yang mengusung konsep Wawasan Nusantara telah diakui bangsa lain. Prestasi orisinil yang membanggakan bangsa Indonesia. Bila dipahami dan dipelajari, diyakini, keberhasilan tersebut bukan merupakan hasil proses instan sekejap. Keberhasilan tersebut merefleksikan keteguhan komitmen yang tidak berubah, dari generasi ke generasi, terhadap konsep dan pemikiran nusantara. Konsep dan pemikiran nusantara yang dikembangkan dari kristalisasi cara pulau-pulau Nusantara, seperti yang 11
Laporan Utama pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang ditempa oleh keragaman selama berabad - abad, telah menuntun bangsa ini pada pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kehidupan sebagai negara bangsa. Menjadi sesuatu yang logis, bila kemudian bangsa Indonesia mengembangkan konsep pemikiran Wawasan Nusantara yang memandang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Itulah pandangan geopolitik bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai wawasan pembangunan nasionalnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pemikiran nusantara itu dipahami oleh anak bangsa saat ini? kokoh. Ketiadaan pemahaman proses sejarah, hanya akan melahirkan pemahaman pemikiran Wawasan Nusantara separuh hati yang bermuara pada pemikiran parsial dan sektoral berdasarkan kepentingan sesaat. Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A. menilai, masyarakat Indonesia, bahkan kelompok elit dari kalangan akademisi, cendekiawan, pejabat tinggi, sampai anggota parlemen banyak yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep Wawasan Nusantara. Tidak terkecuali tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat. Belum dipahaminya konsep Wawasan Nusantara secara memadai, telah menimbulkan polemik kehidupan bangsa dan negara. Namun di balik itu semua, Pancasila sebagai ideologi bangsa berangsur - angsur mulai diabaikan. Simak hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas sejak tanggal 30 Mei - 01 Juni 2012. Jajak pendapat itu menyebutkan, sebanyak 80,9% responden menganggap cita- cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat makin jauh dari harapan. Lebih jauh lagi, sebagian besar responden (rata-rata berkisar 80%) menganggap berbagai persoalan bangsa saat ini, mulai perilaku elit yang koruptif, menipisnya kepercayaan terhadap negara, ketimpangan sosial, perilaku diskriminatif terhadap minoritas hingga minimnya sosok panutan bangsa, merupakan buah dari makin ditinggalkannya Pancasila sebagai jati Pemahaman Separuh Hati Secara konsep, tentu bukan suatu hal yang sulit memahami konsep Wawasan Nusantara. Namun memahami jiwa dan semangat konsep Wawasan Nusantara itulah yang terasa sulit. Lebih sulit lagi adalah implementasi konsep Wawasan Nusantara secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa sederhananya, konsep Wawasan Nusantara mudah diucapkan tapi sulit dicerna dan diimplementasikan. Memahami proses sejarah dan memahami perspektif berpikir pendahulu dan pendiri bangsa, mungkin merupakan cara cerdas untuk memahami dan menerapkan pemikiran nusantara dalam koridor kebangsaan yang berbangsa dan bernegara yang mencemaskan. Mencermati apa yang sudah dan sedang berlangsung di bumi nusantara saat ini. Nusantara sebagai satu kesatuan Ipoleksosbudhankam tengah bergerak pada arah yang perlu diwaspadai. Dalam aspek ideologi, Pancasila tampak masih kokoh sebagai ideologi diri bangsa. Jajak pendapat tersebut juga menyimpulkan, Pancasila menimbulkan ketegangan sosial politik akibat definisi yang berbeda- beda pada tiap rezim yang berkuasa. Di tengah hingar-bingar demokrasi dan derasnya aliran nilai-nilai asing, sangat dirasakan Pancasila mengalami pendangkalan 12
Laporan Utama dan bahkan kekosongan makna. Sebagian besar anak bangsa, utamanya generasi muda era reformasi, telah mempelajari dan mengetahui Pancasila sebagai "bagian sejarah" bangsa tanpa memahami dan melaksanakan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Trauma politik akan indoktrinasi Pancasila dan terlena dengan nilai - nilai demokrasi gaya barat, anak bangsa lambat menyadari adanya problem yang mengemuka setelah 14 tahun reformasi. Aksi terorisme berbasis paham radikalisme, semakin marak dan mengkhawatirkan. Sejumlah kalangan mulai sadar munculnya penyimpangan ideologi bangsa dalam wujud fundamentalisme dan liberalisme masif akibat absennya Pancasila sebagai jati diri dalam kehidupan berbangsa. Dalam aspek kehidupan politik, setali tiga uang dengan aspek ideologi bangsa. Euforia kehidupan demokrasi mengubur nilai - nilai musyawarah mufakat yang diwariskan leluhur. Pemikiran Wawasan Nusantara yang menempatkan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, dijalankan separuh hati. Implementasi pemikiran nusantara dalam tata kelola kehidupan politik di daerah, cenderung tidak mencerminkan tata kelola sebagai negara kesatuan. Dalam konteks ini, pelaksanaan otonomi daerah merupakan contoh nyata betapa pemikiran Wawasan Nusantara tidak dipahami secara utuh oleh elit - elit politik. Hasjim Djalal yang pernah menjadi dubes RI di Jerman dan memimpin atau menjadi anggota delegasi RI di berbagai fora internasional itu prihatin atas rendahnya pemahaman Wawasan Nusantara di kalangan elit parpol di pusat maupun di daerah. Demikian pula halnya dengan Riyaas Rasyid. Perintis dan penggagas otonomi daerah ini merasa prihatin dengan cara pandang partai - partai politik dalam memahami Wawasan Nusantara. Ryaas Rasyid mengemukakan, NKRI dibentuk berdasarkan azas Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara sebagai cara pandang menjadi negara kesatuan. Jadi, otonomi daerah seyogianya mampu membangkitkan kesadaran identitas. Orang harus bangga dengan suku asalnya. Bangga menjadi orang Ambon, Jawa, Bugis, Minang atau suku lainnya. "Kebanggaan itu tentunya harus memiliki standar etika," katanya mengingatkan. Proses dan pesta demokrasi di daerah, cenderung mengedepankan demokrasi transaksional berdasarkan kepentingan kelompok. Suatu parpol, kata Ryaas Rasyid, bisa memilih tokoh karismatik dan populer di masyarakat, sekedar untuk memperoleh kekuasaan semata. Hal-hal semacam itu, yang menurut Ryaas Rasyid, menimbulkan dampak pada perilaku kepemimpinan yang kemudian memberikan citra buruk terhadap otonomi daerah. Padahal, otonomi daerah dirancang untuk memperpendek mata rantai pelayanan dari pusat ke daerah- daerah. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara dirusak oleh rekrutmen pemimpin yang tidak memiliki visi tentang kebangsaan. Indonesia pecah bukan karena pulaunya, tapi akibat ulah manusia yang menghuninya. Sementara itu, Prof. R. Etty Agus dari Universitas Pajajaran menyayangkan, UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 32 tahun 2004, yang maksudnya baik yaitu memberi kewenangan kepada daerah, telah disalah-persepsikan oleh segelintir orang menjadi semacam "kedaulatan", sehingga dalam perkembangannya telah menimbulkan disharmoni hubungan secara vertikal maupun horisontal. Selain itu, kewenangan yang dimiliki tersebut juga sudah dijadikan dasar untuk memecah wilayah NKRI kedalam berbagai bentuk pemisahan Daerah dengan batas-batas tertentu. Menurut Etty, pembagian wilayah akan menghilangkan arti "kesatuan" dari NKRI dan sudut pandang Wawasan Nusantara yang telah diperjuangkan sejak lama. Peneliti senior LIPI, Prof. Dr. R. Siti Zuhroh mengemukakan, desentralisasi melalui program otonomi daerah bertujuan untuk memperkokoh kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga arahnya harus terus dikawal. "Jangan sampai, tujuan yang mulia tersebut, malah membuat bangsa Indonesia terperosok dan menyesatkan, " kata Siti Zuhroh. Berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, lanjutnya, Indonesia harus dilihat secara utuh, tidak hanya Jakarta atau Pulau Jawa saja, tetapi mencakup seluruh pulau-pulau atau archipelago yang membentuk 'untaian mutu manikam', menaungi 220 juta penduduk yang tersebar di 497 kabupaten dan 33 provinsi dalam kerangka NKRI dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Gagasan mengenai desentralisasi dilatarbelakangi kesadaran bahwa "span of control" atau rentang kendali birokrasi pemerintahan terlalu jauh sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai konsep Wawasan Nusantara kurang "workable" dan tidak efektif menjangkau seluruh kawasan teritorial NKRI. Jadi intinya, desentralisasi dengan otonomi daerah merupakan bagian upaya memperpendek rentang kendali dalam upaya memperkokoh pondasi bangunan NKRI dan mensejahterakan segenap rakyat Indonesia, bukan malah sebaliknya. Dari perspektif Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, tampaknya bangsa ini masih harus berjuang ekstra keras untuk mewujudkannya. Kondisi obyektif saat ini, menunjukkan bahwa secara ekonomi masih terjadi kesenjangan 13
Laporan Utama kesejahteraan dan kemakmuran di berbagai daerah. Potret ini dapat dilihat dari disparitas harga - harga kebutuhan sembilan bahan pokok yang sangat besar antara satu daerah dengan sebagian daerah lainnya. Kemudahan akses untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok, juga masih menghadapi permasalahan, utamanya di daerah terpencil dan daerah - daerah perbatasan. Menurut Hajriyanto Tohari, Wakil Ketua MPR RI, dalam konteks bernegara dan berbangsa, sering dikumandangkan kata "satu", namun untuk menetapkan kesamaan harga BBM di seluruh daerah saja terasa sulit. Demikian pula dengan harga- harga komoditas lain. Sebagai contoh, harga premium di wilayah pedalaman di Kalimantan, bisa mencapai Rp. 8.500,- per liter. Sementara, di Papua, harga semen per sak Rp. 200.000,- padahal di Jawa cuma Rp. 45.000. Fakta ini tentu saja menjadi ironi manakala masyarakat di daerah pelosok, yang rendah tingkat kesejahteraannya, harus menanggung harga - harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Disadari, memang banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini. Ketersediaan sarana transportasi dan infrastruktur yang memadai, merupakan faktor kunci yang harus dicarikan solusinya secara bersama sama. Bila kemudian, pemerintah meluncurkan program Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025, tentu ini membawa harapan besar bagi terwujudnya nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkannya. Tidak mudah, tapi harus diwujudkan dengan tekad bersama secara sinergis. Sebagai konsep kewilayahan, Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan merupakan kebutuhan absolut bangsa yang tidak dapat ditawar - tawar. Kedaulatan dan eksistensi NKRI merupakan harga mati. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai permasalahan pertahanan keamanan harus ditempatkan dalam konsep geopolitik Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh sepuluh negara yang berbatasan langsung, baik darat, laut maupun udara. Menurut Laksma TNI Toto Permanto, Direktur Kewilayahan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara (Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste); perbatasan laut dengan sepuluh negara (India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, PNG, Australia dan Timor Leste) dan perbatasan udara mengikuti perbatasan darat dan laut. Diantara perbatasan negara tersebut, masih terdapat permasalahan perbatasan yang belum tuntas disepakati. Pada segmen wilayah perbatasan tersebut, utamanya di darat dan di laut, memiliki potensi kerawanan/potensi konflik yang sangat besar. Perairan ambalat merupakan salah satu contoh faktual yang hingga saat ini terus diwaspadai. Yang perlu dipahami, wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan NKRI yang tidak dapat dikesampingkan dan diabaikan. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah perbatasan harus mendapat perhatian dan pengawasan secara terpadu. Kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan harus ditempatkan pada prioritas pembangunan dalam berbagai aspeknya. Disamping itu, pengawasan dan pengamanan segmen wilayah perbatasan yang belum tuntas, utamanya di darat dan laut, harus disertai dengan pembangunan kekuatan pertahanan yang proporsional. Namun demikian, tugas pengamanan dan pengawasan tidak dapat dibebankan pada kekuatan TNI semata. Peran serta seluruh komponen dan masyarakat akan menentukan berhasil tidaknya penegakan kedaulatan NKRI. Dalam aspek keamanan dalam negeri, bumi nusantara masih diwarnai benturan dan konflik horisontal. Bila dilihat dari kecenderungan peningkatan intensitas dan kualitas, maka ancaman yang bersumber dari konflik dalam negeri memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan ancaman yang datang dari luar negeri. Menurut Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Utara, bangsa Indonesia hendaknya tidak lengah mengantisipasi maraknya konflik- konflik di sejumlah daerah, baik konflik vertikal maupun horizontal yang berpotensi mengancam integritas nasional. Harry Sarundajang berpendapat, banyak faktor yang juga bisa memicu terjadinya konflik, seperti perbedaan latar belakang budaya, adat istiadat dan bahasa atau dialek, antara penduduk asli dan warga pendatang atau bisa juga dipicu oleh ulah aparat yang overacting. Terkait dengan hal tersebut, kesigapan TNI dan Polri di daerah perlu terus ditingkatkan walaupun dengan fasilitas dan dana yang masih sangat terbatas. Cara Pandang Kemajemukan Meningkatnya intensitas konflik di tanah air, tidak dapat dilepaskan dari faktor terjadinya degradasi cara pandang terhadap pluralisme. Hal ini ditegaskan TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Menurutnya, saat ini warga masyarakat lebih menonjolkan pandangan menurut versinya sendiri, menurut agamanya, menurut etnisnya dan menurut wilayahnya. Oleh karena itulah, Wakil Ketua Komisi I DPR itu juga menilai, perlu cara atau upaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang Wawasan Nusantara. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa masih banyak anggota masyarakat, bahkan elit politik yang belum memahaminya. Sosialisasi 14
Laporan Utama bangsa ini untuk tetap menyatu dalam kerangka NKRI sudah digagas, diperjuangkan dan ditanamkan oleh para pendahulu, perintis dan pejuang bangsa. Kini, Bumi Nusantara yang "gemah ripah loh jinawi" ini menanti karya anak - anak bangsanya untuk menikmati, dan tentu harus mempertahankan dan memperkokohnya. melalui pendidikan formal, seperti universitas-universitas, merupakan langkah yang perlu dilakukan secara terus menerus. Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir Budi Susilo Soepandji DEA menilai, pembangunan karakter bangsa dengan cara pandang masyarakat yang heterogen secara etnis, warna kulit, agama, kepercayan dan budaya dalam konsep Wasasan Nusantara tidak kalah pentingnya ketimbang cara pandang dari sudut geografis atau fisik. Wawasan Nusantara yang dikembangkan Lemhannas RI, ujarnya, tidak lepas dari konsep Ketahanan Nasional di tengah heterogenitas masyarakat yang dirajut dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kunci keberhasilan dalam mengelola kemajemukan dan keragaman, terletak pada faktor kepemimpinan itu sendiri. Budi Susilo memandang, nilai-nilai kepemimpinan dalam pengembangan Wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan dan pertahanan nasional tentu saja memegang peranan penting karena harus mengikuti tuntutan zaman, dinamika masyarakat dan permasalahan bangsa. Dengan pertimbangan itu, di tengah pluralisme dan heterogenitas masyarakat Indonesia, diperlukan tokoh yang jujur, sederhana dan tidak koruptif, terbuka, peka terhadap dinamika rakyat serta mampu berkomunikasi. "Bayangkan jika seorang gubernur tidak pernah berkomunikasi dengan bawahannya yaitu, walikota, camat sampai lurah. Tentu akan banyak masalah yang persoalan yang mengendap atau tidak tertuntaskan hingga bertahun-tahun tetap menjadi masalah, bahkan bisa saja eskalasinya terus meningkat," kata Budi Susilo. Menyimpulkan apa yang disampaikan Gubernur Lemhannas RI ini, maka kepemimpinan yang sederhana, amanah, jujur dan berwawasan kebangsaan yang kuat merupakan kunci utama keberhasilan mengatasi berbagai perbedaan yang ada di tengah bangsa Indonesia yang plural. Merebut dan mencapai sesuatu yang diinginkan secara kolektif dan bersama-sama memang relatif mudah dibandingkan mempertahankannya. Konsep Wawasan Nusantara yang merupakan karya besar anak-anak Indonesia dan menjadi perekat Memang, bangsa ini masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan bumi nusantara yang sejahtera. Permasalahan dan tantangan tersebut harus mampu kita pandang sebagai bagian pendewasaan menuju bangsa yang heterogen, demokratis, beretika dan beradab. Oleh karena itu, anak-anak bangsa tidak boleh lengah dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi dinamika perubahan. Anak-anak bangsa harus senantiasa mengingat proses sejarah, tekad, keteguhan dan komitmen pendahulu bangsa mewujudkan bumi nusantara. Dalam pemikiran bumi nusantara, perbedaan dalam keragaman dan kemajemukan bukan merupakan masalah bagi keberlangsungan negara bangsa. Dengan komitmen dan kesadaran bersama, justru perbedaan dalam keragaman merupakan kekuatan yang akan menempatkan bangsa ini sebagai bangsa besar yang disegani. Kemerdekaan bumi nusantara ini diperoleh melalui cucuran keringat, air mata dan darah. Oleh karena itu, apapun rintangan yang ada dihadapan dan menghalangi kejayaan Nusantara, harus mampu kita atasi dan singkirkan. Tenteram kurasa di pangkuanmu. Oh Ibu Pertiwi, terimalah karya baktiku. 'Kan kupertahankan wilayah negeriku, Bumi Nusantara Indonesia Raya.(EP/NS) 15
Laporan Utama Anhar Gonggong Berproses Menjadi Indonesia Sebelum menjadi Indonesia, di kawasan Nusantara terlebih dulu terbentuk kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh kelompok suku- suku bangsa yang kemudian berproses menjadi bangsa baru, mengindonesia, ungkap Sejarawan kondang, Anhar Gonggong. Selain kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan suku bangsa, menurut dia, Indonesia juga kaya akan peninggalan sejarah sejak zaman kerajaan, penjajahan Belanda dan Jepang, era kemerdekaan hingga kini, meskipun pada awalnya, kekayaan sumber daya alam menjadi salah satu alasan bagi bangsa-bangsa asing, seperti Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang menjajah negeri ini. "Tidak ada Indonesia tanpa kelompok etnik," tandasnya. Jadi, seseorang setelah menyelesaikan pendidikan, akan terbentuk kesadaran baru dalam dirinya dan menjadikanya sebagai orang terdidik. Pada awalnya pendidikan diselenggarakan hanya untuk kepentingan kolonial, namun kemudian berdampak tumbuhnya semangat kebangsaan di kalangan kaum pribumi, sehingga lahirlah Ki Hajar Dewantara, Budi Utomo dan tokoh-tokoh yang merupakan orang-orang terdidik. Sekarang, kata Anhar, sudah banyak orang- orang terdidik, tapi harus diingat, orang-orang terdidik sekarang belum tentu tercerahkan. "Yang membentuk Indonesia, yang mengindonesia adalah orang-orang terdidik dan tercerahkan," kata Anhar. Namun demikian, Anhar menyayangkan, keterdidikan seseorang kadang-kadang dimanfaatkan untuk melakukan korupsi, kolusi atau nepotisme. Ini bertolak belakang dengan konteks kriteria "terdidik dan tercerahkan" yakni orang-orang yang bersedia melampaui dirinya. "Ilmu yang diperoleh tidak hanya untuk kepentingan dirinya". Artinya otaknya cerdas tapi hatinya juga tercerahkan. Banyak sekarang orang-orang terdidik yang bekerja hanya untuk dirinya. Itu yang disebut terdidik tapi tidak tercerahkan. "Lihat saja, (oknum-oknum) anggota DPR, menteri atau mantan menteri, yang juga termasuk orang-orang terdidik tapi tidak memihak pada rakyat. Orang yang tampil membangun Wawasan Nusantara menjadi mengindonesia adalah orang-orang yang terdidik dan tercerahkan," katanya. Hal ini juga berkaitan erat dengan pidato pembelaan Bung Karno pada tahun 1930 yang kemudian diterbitkan dengan judul "Indonesia Menggugat". Dalam pidato tersebut, Bung Karno memberikan definisi tentang imperialisme, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. Celakanya Bung Karno menyebut Majapahit dan Sriwijaya sebagai imperialisme kuno. "Nah,kalau dikatakan Indonesia sama dengan Majapahit dan Sriwijaya, berarti Indonesia adalah imperialisme kuno. Di sini dapat dilihat, bagaimana Bung Karno dalam pidato pembelaan dirinya di pengadilan Belanda, di Bandung tahun 1929, " tutur Anhar. Sriwijaya dan Majapahit Yang menarik, menurut Anhar Gonggong, kekeliruan cara pandang orang yang menyamakan posisi Sriwijaya dan Majapahit dengan Indonesia. Ada yang menyebutkan kedua kerajaan tersebut sebagai imperialisme kuno karena mereka 16
Laporan Utama terjadi penaklukan- penaklukan. Akhir abad ke-19 barulah Belanda bisa mengontrol seluruh wilayah Hindia Belanda yaitu Indonesia. Dalam kaitannya dengan Wawasan Nusantara, proses terciptanya kesatuan wilayah di kepulauan- kepulauan yang akhirnya bisa bersatu, memang berasal dari proses kekuasaan kolonialisme Belanda. Kesatuan wilayah yang sekarang menjadi NKRI melakukan penaklukan-penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara, dimana kerajaan Majapahit dan Sriwijaya juga menguasai ekonomi pada masa itu. "Kebesaran kerajaan Sriwijaya dan Majapahit bersifat imperialistik, karena dilakukan melalui penaklukan. Walaupun kata Nusantara berasal dari Majapahit, Indonesia sejak awal diproses untuk menciptakan kebangsaan," kata Anhar. "Sedangkan awal kedatangan Belanda tujuan utamanya adalah keuntungan ekonomi," jelas Anhar Gonggong, "bangsa asing yang ingin menjajah Indonesia bertujuan mencari rempah- rempah, jadi salah satu proses yang melahirkan imperialisme adalah orang yang datang ke negeri ini, karena mereka merupakan imperialistik demi manfaat ekonomi, jadi bangsa Indonesia yang diimperialisasi. Yang mereka datangi adalah wilayah penghasil rempah-rempah seperti Maluku." Menurut Anhar, hal yang sama terjadi juga dengan Portugis. Sampai di Indonesia, para penjajah memperebutkan Indonesia yang begitu kaya akan rempah. Pada tahun 1799 VOC bangkrut, seluruh asetnya diserahkan pada pemerintah Belanda yang kemudian menjajah Indonesia. Indonesia kemudian juga dijajah oleh pemerintah Belanda dan pernah pula dijajah oleh Portugis, Perancis, Jepang, Inggris. "Maka prosesnya adalah nafsu untuk menguasai, nafsu imperialisme untuk memonopoli ekonomi yang kemudian mendorong hasrat mereka membentuk wilayah jajahan di kawasan Nusantara," Anhar menjelaskan. Setelah terciptanya proses monopoli, terjadilah penaklukan- penaklukan di kerajaan-kerajaan di Indonesia. "Dengan kata lain, tidak boleh ada pedagang lain/ bangsa lain yang boleh ikut dalam perdagangan. Di saat proses penciptaan kolonialisme inilah prosesnya berawal sejak zaman penjajahan, " kata Anhar. Kesadaran baru Pada abad ke-20 terjadilah proses kesadaran baru yang dilahirkan oleh Belanda sendiri, yaitu dari orang-orang yang dididik di lembaga-lembaga pendidikan Belanda. "Inilah yang saya sebut proses melahirkan orang-orang terdidik dan tercerahkan yang menumbuhkan kesadaran baru mengenai Wawasan Kebangsaan, yang selanjutnya disebut Pergerakan Nasional," kata Anhar. Bagi Anhar, semangat kebangsaan Indonesia pada awalnya juga bermula diciptakan oleh kelompok-kelompok etnik. Indonesia ada karena adanya kelompok etnik. Dalam prosesnya kelompok-kelopok etnik tidak hanya menciptakan bangsa baru tapi juga melahirkan tekad untuk merdeka, dengan menegakkan negara. "Demi tegaknya negara, dilahirkanlah Pancasila dan 17
Laporan Utama UUD 1945. Tujuan menciptakan Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur," tutur Anhar. Anhar Gonggong juga mengungkapkan keprihatinannya, menyaksikan kondisi obyektif saat ini. Secara ekonomi, kemakmuran belum merata, dan secara politik, sejumlah kendala masih menghadang, misalnya dalam penampilan diri. Partai- partai politik dikuasai segelintir orang, sehingga tertutup ruang bagi orang lain untuk tampil. "Secara perseorangan saya tidak mungkin bisa tampil,karena seluruh ruang diambil oleh parpol," ujarnya. Disamping itu, ia menilai, pemahaman ke- Indonesiaan diantara etnik-etnik berbeda antar satu dan lainnya. Menurut dia, Lemhannas RI sebagai tempat pertemuan yang pas bagi semua orang yang berhasrat menjadi Indonesia dengan pemahamaan keindonesiaan yang berbeda-beda karena hal ini sejalan dengan latar belakang sejarah Lemhannas RI sebagai wadah untuk mengkomunikasikan perbedaan agar bisa diterima secara bersama, tanpa proses pemaksaan," katanya. Konflik termasuk aksi-aksi tawuran antar pelajar yang sering terjadi, berdasarkan pengamatan Anhar Gonggong, disebabkan dua hal yaitu politik dan ekonomi. Secara politik Indonesia adalah bangsa yang menghendaki diri menjadi demokratis, tetapi celakanya setelah 67 tahun merdeka kita masih terus mencari-cari bentuk demokrasi yang pas. Selama 67 tahun merdeka, Indonesia sudah menerapkan empat sistem demokrasi yakni demokrasi liberal (1950-1958), demokrasi terpimpin (1959-1967), demokrasi Pancasila (1967-1998). "Sekarang sistem demokrasi apa, saya tidak tahu, tapi kita masih terus mencari, " ujarnya. "Selama bentuk demokrasi yang pas belum ditemukan, bangsa Indonesia masih dalam masa transisi. Dalam masa transisi itu kita terus mencari. Sedangkan dari sisi ekonomi, muncul persoalan mengenai kesejahteraan, keadilan atau sila kelima Pancasila. Yang harus dilakukan, pemerintah bersama rakyat Indonesia, merenungkan kembali kata "merdeka", untuk mengubah nasib bangsa agar lebih baik lagi, " demikian Anhar Gonggong menambahkan.[AB/NS] 18
Laporan Utama Budi Susilo Soepandji Gubernur Lemhannas RI Pembangunan Karakter Bangsa Jadi Prioritas G ubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir Budi Susilo Soepandji DEA menilai, pembangunan karakter bangsa dengan cara pandang masyarakat yang heterogen secara etnis, warna kulit, agama, kepercayan dan budaya dalam konsep Wawasan Nusantara tidak kalah pentingnya ketimbang cara pandang dari sudut geografis atau fisik. Wawasan Nusantara yang dikembangkan Lemhannas RI, ujarnya, tidak lepas dari konsep Ketahanan Nasional di tengah heterogenitas masyarakat yang dirajut dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan Nasional sendiri tidak lepas dari aspek trigatra yakni demografi, sumber daya alam dan geografi dan panca gatra (ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam). Orang kadang-kadang melihat Wawasan Nusantara hanya sebagai cara pandang terhadap seluruh nusantara secara fisik padahal, jika diselami, yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan karakter bangsa bagi penghuni pulau-pulau tersebut. "Artinya membangun masyarakat yang berbhinneka tungal ika ini harus mencakup aspek kesejahteraan, baik fisik maupun non fisik, " tandasnya. Lemhannas RI sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggungjawab kepada presiden dalam melaksanakan tugas pokok sesuai visi dan misinya. Visi Lemhannas RI adalah Menjadi lembaga nasional Kelas Dunia (World Class Institution), unggul dan terkemuka, berlandaskan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Budi Susilo, pemimpin dalam pengembangan Wawasan Nusantara sebagai konsep pertahanan nasional tentu saja memegang peranan penting mengingat nilai-nilai kepemimpinan juga harus mengikuti tuntutan zaman, dinamika masyarakat dan permasalahan yang dihadapi bangsa. Dalam kurikulum program pendidikan di Lemhannas RI, para kader diasah untuk peka terhadap aspirasi rakyat, jujur, memiliki leadership kuat serta tanggap melayani dan mengayomi masyarakat. Berbicara masalah kepemimpinan di tengah pluralitas dan heterogenitas masyarakat Indonesia, Lemhannas RI juga menyadari, diperlukan tokoh yang jujur, sederhana dan tidak koruptif, terbuka dan peka terhadap dinamika masyarakat. "Bagaimana jadinya, jika seorang pemimpin hanya duduk di depan meja, tidak pernah bertemu dengan rakyat?" kata Budi Susilo. Pada bagian lain, mengenai pembangunan kekuatan pertahanan dalam konteks Wawasan Nusantara, Gubernur Lemhannas RI mengemukakan, salah satu diantaranya pemerintah mengusulkan RUU Keamanan Nasional, sementara mengenai pembangunan TNI menjadi kekuatan minimal utama (minimum essential force), juga sudah ada blue print sampai 2024. "Tentu saja membangun kekuatan militer tidak bisa dilakukan kapan kita mau, karena harus melihat prioritas pembangunan sektor lainnya dan juga tergantung ketersediaan anggaran, " kata Gubernur Lemhannas RI seraya menambahkan, potensi ancaman sendiri, menurut dia bisa berupa militer, bisa juga non-militer seperti kejahatan cyber, illegal logging dan perdagangan narkoba.[NS] 19
Laporan Utama Agus Aris Munandar Gajah Mada Tokoh Nyata Bukan Sekedar Mitos S i r a G a j a h M a d a p a t i h a m u n g k u b h u m i t a n a y u n a m u k t i a p a l a p a , s i r a G a j a h M a d a : L a m u n h u w u s k a l a h n u s a n t a r a i s u n a m u k t i p a l a p a , l a m u n k a l a h r i n g g u r u n , r i n g s e r a n , T a ñ j u n g p u r a , r i n g h a r u , r i n g p a h a n g , d o m p o , r i n g b a l i , s u n d a , p a l e m b a n g , t u m a s i k , s a m a n a i k s u n a m u k t i p a l a p a . " Demikianlah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada pada saat ia diangkat sebagai patih Amangkubhumi pada1258 Saka (1336 M). Siapa yang tidak pernah mendengar nama Gajah Mada, terutama bangsa Indonesia? Gajah Mada adalah pahlawan nasional dan merupakan simbol nasionalisme serta persatuan nusantara yang cukup memberikan pengaruh terhadap sejarah bangsa. Mengenai kelahiran Gajah Mada, banyak versi yang menyebutkan berbeda-beda. Muhammad Yamin dalam tulisannya mengungkapkan, Gajah Mada lahir di suatu lembah di dekat sumber mata air Brantas, di kaki Gunung Kawi dan Gunung Arjuno. Naskah Usana Jawa yang digubah di Bali menyebut bahwa tokoh sejarah kuno ini lahir di Bali, "muncul" dari buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana. Jadi ia lahir tanpa ayah dan ibu, tetapi karena kehendak dewa-dewa (Yamin 1977: 13 dalam Munandar 2010:1). Prof. Agus Aris Munandar (penulis buku Gajah Mada Sebagai Biografi Politik Majapahit) menilai, Gajah Mada bukan tokoh mitos. Kalaupun ada yang menggunakan ketokohannya di dalam karya fiksi, itu merupakan suatu usaha untuk membangun ingatan bangsa Indonesia terhadap ketokohannya. "Namun, tidak semua legenda dimasukkan sebagai sumber sejarah. Ada legenda yang bisa disandingkan dengan sumber sejarah yang lain, itulah yang menjadi sokongan sebagai sumber sejarah. Akan tetapi, sesuatu yang dianggap sebagai legenda, suatu waktu bisa dijadikan sejarah. Siapa tahu itu merupakan kebenaran sejarah yang diceritakan ulang secara arif oleh nenek moyang kita dalam bentuk cerita-cerita rakyat yang mudah dicerna," katanya. "Nah, mengenai buku saya yang berjudul 'Gajah Mada Sebagai Biografi Politik Majapahit', persiapan penulisannya sudah cukup lama, dimulai sejak saya kuliah. Namun penulisannya sendiri berlangsung lebih kurang tiga bulan," tuturnya. Yang melatarbelakangi penulisan buku ini, menurut dia, bermula setelah membaca tulisan Prof. Muhammad Yamin tentang Gajah Mada, sebuah karya tulisan lama, dan sampai sekarang belum ada penulis baru tentang Gajah Mada. Sementara data tentang Gajah Mada cukup banyak, "Saya ingin menulis ulang tentang Gajah Mada dari perspektif berbeda dengan Muhammad Yamin," kata dosen Arkeolog UI itu. "Gajah Mada tidak menyebut Nusantara, akan tetapi Amukti Palapa. Saya akan melaksanakan Sumpah Amukti Palapa apabila sudah menguasai Majapahit. Kata Nusantara disebutkan dalam Negarakertagama oleh Mpu Prapanca, artinya pulau-pulau 20
Laporan Utama lain di luar Jawa. Tapi pada masa Singosari, Raja Kertanegara sudah bicara tentang konsep Dwipantara. Dwipa adalah pulau-pulau lain. Jadi Gajah Mada, agaknya melanjutkan pemikiran Kertanegara tentang konsep pengaruh Jawa yang harus sampai ke pulau-pulau lain," ungkap arkeolog yang juga penulis buku Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaiannya (2005). Apa Adanya Di dalam buku ini ia menulis tentang Gajah Mada apa adanya berdasarkan data yang ada, dari kitab-kitab Pararaton, prasasti, data dari Kidung Sundayana, dari cerita-cerita panji, dari sejarawan Sunda dan sumber lain. "Sejarawan umumnya mengacu pada berbagai sumber, baik roman, legenda dan dongeng, karena sejarah tidak untuk dinikmati oleh elit, tidak dibuat oleh elit dan untuk dinikmati rakyat kecil. Mengungkapkan kisah Gajah Mada, melalui cerita legenda silat adalah bentuk kreativitas rakyat di desa untuk menyampaikan sejarah. Sementara sejarah yang baku dan standar ditulis dalam kitab-kitab Pararaton dan kitab-kitab lain," paparnya. Berdasarkan kacamata arkeologi, ketokohan Gajah Mada pada masa lampau dengan sekarang adalah tentang kesetiaan pada cita-citanya, dan dia berhasil mencapainya, walaupun tidak menikmati secara penuh keberhasilannya, karena pada puncak kejayaan Majapahit, Gajah Mada wafat. "Dibandingkan wilayah Indonesia saat ini jauh lebih kecil ketimbang yang diungkapkan di buku Negarakertagama pada zaman Gajah Mada, karena semenanjung Melayu, seluruh Kalimantan masuk dalam Majapahit dan pengaruhnya sampai ke Vietnam Selatan sesuai dengan gagasan Bung Karno untuk mengembalikan Indonesia Raya. Ketokohan Gajah Mada yang bisa dipetik untuk Indonesia kini adalah semangatnya yang membara, kerja keras dan dia sangat mengabdi pada negaranya. Apa yang dilakukan oleh Gajah Mada pada akhirnya untuk negara. Gajah Mada juga mengabdi pada agamanya, dan sebagai mahapatih, dia sampai mendirikan candi untuk Kertanegara. Dengan kata lain, Gajah Mada sangat mengabdi pada negara dan agamanya. Politik Persatuan Terkait korelasi politik Majapahit dengan politik saat ini, Profesor yang pernah meraih penghargaan sebagai Peneliti Terbaik Senior di Bidang Sosial Humaniora, Universitas Indonesia menyebutkan bahwa korelasinya adalah politik kesatuan. "Kesatuan adalah hal yang sudah lama dicita- citakan. Sejak abad 14, Muhammad Yamin sudah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia hidup di negara kesatuan yang ketiga. Negara kesatuan pertama menurut Muhammad Yamin, yaitu Sriwijaya, yang kedua adalah Majapahit dan sekarang adalah negara kesatuan ketiga. Jadi, akar kesatuan bangsa kita sebenarnya lebih kuat, karena sudah menjadi tradisi," kata dia. Agus Aris Munandar mengaku, target tulisan di bukunya hanya untuk menghasilkan tafsir yang berbeda dari tafsir yang sudah ada. "Tafsir yang sudah ada masih bisa dikerjakan lebih lanjut, sehingga pemahaman kita tentang tokoh Gajah Mada jauh lebih lengkap dan dalam, itu target saya. Yang saya tekankan dalam buku saya, Gajah Mada itu manusia, punya sisi positif dan negatif. Dia memiliki Indonesian_History,_Monas.JPG?1305755963 kelemahan, tapi berwibawa. Gajah Mada bukan tokoh mitos, dia benar-benar ada, orang Majapahit," ungkap dosen Arkeolog UI. "Saya berharap generasi muda bisa menghargai peninggalan leluhur. Pemerintah juga harus ambil bagian, karena tanpa campur tangan pemerintah, situs-situs berangsur-angsur hilang akibat dampak pembangunan. Kita bicara soal sejarah dan peninggalannya, tapi perusakan di Trowulan masih terus berlangsung. Jadi harus ada ketegasan pemerintah untuk memelihara situs-situs kunci dan situs-situs yang dikenal publik, serta situs-situs lainnya. Yang pasti situs kunci harus jadi prioritas penanganan karena berkaitan dengan kerajaan-kerajaan besar dan peninggalan penting sebagai identitas dan jati diri bangsa," tutur Prof. Agus Aris Munandar.[AB/NS] 21
Laporan Utama tua tidak akan dihormati, begitu pula seorang pemimpin yang tidak amanah. Contoh lain, mungkin hanya sebagian orang yang benar benar anti korupsi dan jujur di Indonesia saat ini. Ironisnya, pelaku korupsi, bukannya dikucilkan, malah dielu-elukan layaknya artis, Nah, mental-mental seperti itu yang harus diubah," tuturnya. "Orang juga sering menyaksikan, pemimpin sudah tidak ditempatkan lagi di ruang terhormat, begitu pula guru dan orang tua juga kerap diacuhkan. Semestinya bangsa Indonesia bisa meniru Jepang, disana senior dihormati dan juniornya walaupun tanpa perpeloncoan," ia menambahkan. Menurut TB Hasanuddin, negara TB Hasanuddin Kepemimpinan Terdegradasi W akil Ketua Komisi I DPR- kendaraan sesuai dengan fungsinya, sebagai alat transportasi atau alat angkut dari suatu titik ke titik lain. Sebaliknya, di Indonesia, orang berlomba-lomba memiliki mobil mewah sebagai lambang prestise atau gengsi. RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin menilai, telah terjadi degradasi di berbagai strata kepemimpinan saat ini, sehingga membuat sebagian masyarakat kehilangan arah, kehilangan panutan dan memudarnya semangat persatuan dan kesatuan yang dideklarasikan para pendahulu dalam konsep Wawasan Nusantara. "Semua terpulang pada pemimpin, karena merekalah yang dengan mudah menggerakkan orang lain dengan memberi contoh yang baik, misalnya dengan memberikan keteladanan untuk menerapkan pola hidup sederhana," kata TB Hasanuddin. "Kondisi ini diperparah lagi dengan maraknya budaya hedonisme dan konsumerisme yang memberikan penilaian terhadap materi secara berlebihan, " katanya. Di negeri lain, orang memiliki "Orang tua yang tidak menempatkan diri sebagai seorang berkewajiban mengembangkan budaya daerah guna menangkal budaya asing yang tidak cocok, sebaliknya menyerap budaya asing yang baik-baik, jadi tidak perlu pula alergi terhadap budaya asing. "Faktanya, anak-anak muda sudah mulai meninggalkan budaya nasional dan selera mereka terhadap budaya sendiri kian tergerus," TB Hasanuddin menuturkan. Menyangkut Wawasan Nusantara, TB Hasanuddin mengemukakan, banyak cara pandang mengenai hal itu, tidak hanya mengenai cara mengelola sumber daya Indonesia yang beragam saja. Selain darat dan laut, Indonesia juga merupakan negara yang terdiri atas pulau-pulau. "Setiap orang memiliki agama, budaya dan cara pandang terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan perseorangan, daerah dan nasional," kata TB Hasanuddin. Cara pandang Terkait Wawasan Nusantara, menurut Wakil Ketua Komisi I 22
Laporan Utama DPR itu, cara pandangnya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. "Artinya cara pandang itu adalah totalitas dalam artian, bahwa bangsa yang tadinya terpecah-pecah kemudian memiliki pandangan yang sama untuk selanjutnya membentuk Negara Kesatuan RI. Keragaman etnik, agama, suku, menyatu menjadi sebuah pemikiran, mewujudkan kohesi nasional dan itulah sebetulnya energi yang terpusatkan, terfokuskan untuk menyelesaikan masalah bangsa ini, termasuk isu pluralisme. Jika sekarang ada persoalan pluralitas, dahulu pun persoalan itu ada, akan tetapi tidak menjadi masalah utama," katanya. TB Hasanuddin memandang, di tengah pluralisme ada perbedaan, tetapi perbedaan tidak menjadi kendala berarti. "Di era sekarang, malah sebaliknya, justru terjadi degradasi cara pandang terhadap pluralitas. Orang lebih menonjolkan pandangan menurut versinya sendiri, menurut agama, etnis, dan wilayahnya," kata TB Hasanuddin. Ia memandang, penyebab utama terjadinya degradasi terhadap cara pandang bangsa Indonesia karena belum adanya penjabaran lebih rinci dalam undang-undang terkait Wawasan Nusantara yang bisa dijadikan acuan bangsa dan negara. "Cara pandang Wawasan Nusantara kalau 'diperas' memiliki nilai-nilai yang bagus, namun sayang belum ada penjabarannya dalam undang-undang. Cukup bagian- bagian penting unsur Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dimasukkan dalam suatu undang- undang," kata TB Hasanuddin. Ia juga menyayangkan adanya sifat kedaerahan yang menonjol di pimpinan daerah. "Calon kepala daerah yang harus berasal dari putra daerah, seolah-olah sekarang ini orang digiring bukan lagi menuju ke arah kohesi nasional, tapi kedaerahan," kata TB Hasanuddin Selain kebebasan beragama, ruang untuk saling menghormati agama lain juga diberikan dalam kehidupan berbangsa, begitu pula di kancah politik. Setiap orang boleh berpolitik, tapi yang harus dikedepankan adalah demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Dengan menonjolkan voting, berarti kita tidak menghormati minoritas, padahal azas-azas penghormatan terhadap minoritas harus terwadahi. "Dulu menjelang terbentuknya negara RI, terjadi dialog antara kelompok minoritas dan mayoritas. Keduanya saling melindungi. Kenapa bahasa Jawa tidak menjadi bahasa nasional, padahal suku Jawa kelompok mayoritas. Contoh lain, Piagam Jakarta, terbentuk bukan atas dasar paksaan, melainkan masukan dari minoritas untuk masalah agama. Begitu pula dengan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia atau bahasa nasional, padahal jika dilihat dari jumlahnya, kelompok Melayu tidak lebih besar daripada Jawa. Intinya, semua itu terjadi karena sebuah dinamika yang saling memberikan pemahaman positif antara satu dengan lainnya," kata politisi dari fraksi PDIP itu. Wakil Ketua Komisi I DPR itu juga menilai, perlu cara atau upaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang Wawasan Nusantara, mengingat masih banyak anggota masyarakat, bahkan elit politik yang belum memahaminya. "Mungkin institusi terkait dapat mensosialisasikannya melalui universitas-universitas. Lemhannas RI juga bisa berperan menjadi dapur untuk menggodok konsep Wawasan Nusantara melalui program-program pendidikan yang diselenggarakannya," kata TB Hasanuddin. Ketahanan nasional Pada bagian lain TB Hasanuddin mengemukakan, runtuhnya ketahanan bangsa tidak saja disebabkan karena serangan militer tetapi bisa juga karena lemahnya ketahanan ideologi atau ketahanan budaya. "Pancasila sebagai ideologi bangsa harus dijabarkan dalam setiap aturan perundang-undangan. Artinya, benang merah itu jelas, selain rasa keadilan juga harus ada rasa persatuan." kata TB. Hasanuddin. Menyangkut politik, sambungnya, semua diatur dalam undang-undang. Intinya, selama orang memiliki daya tahan politik yang diterapkan dalam kehidupan berpolitik sehari-hari, ideologi akan diyakini sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, berguna dan menjadi tameng dari serangan ideologi luar. Mengenai ketahanan nasional untuk menangkal serangan dari luar, TB Hasanuddin berpendapat, konsep utama harus memerhatikan filosofi Indonesia tentang perang, lalu masuk ke doktrin perang, pada strategi. Kalau dulu berperang melulu secara fisik, menyerang musuh sampai ke perbatasan. Akan tetapi sekarang, perang ide atau doktrin. Pasukan akan melawan musuh yang berusaha memasuki wilayah Indonesia atau saat musuh sudah masuk wilayah. Pertempuran bisa terjadi di garis pantai, di kota- kota, di hutan, gunung, atau secara gerilya. Sebagai negara kepulauan, bisa juga pertempuran berlangsung di laut. Bedanya, perang di laut, pelanggaran HAM bisa dihindari karena yang terlibat pertempuran cuma militer. Tetapi konsep untuk memiliki kekuatan maritim terpinggirkan selama Orde Baru 23
Laporan Utama karena kepentingan politik. "Yang diperkuat hanya TNI AD. Pola pikir lama masih melekat pada konsep kekuatan maritim saat ini. Untuk itu pola pikir tersebut harus diluruskan," tandas TB Hasanuddin. Kekeliruan Dalam kebijaksanaan pendistribusian anggaran, menurut TB Hasannudin, terjadi kekeliruan, dengan membagi rata ketiga angkatan. "Ini sebuah kesalahan yang harus dikoreksi, karena misalnya harga alutsista untuk TNI-AL tidak sama dengan TNI-AD, begitu pula degan harga alutsista TNI-AU," tuturnya. Sejalan dengan itu, ia memandang, dengan diberlakukannya UU Industri Pertahanan Strategis, perkuatan sistem pertahanan setahap demi setahap juga dilakukan melalui pengadaan dalam negeri. Dari alokasi dana untuk pembelian alutsista sekitar Rp40 Triliun per tahun, pengadaan dalam negeri baru Rp1,5 T sampai 2 T. Pegembangan industri alat pertahanan melibatkan seluruh BUMN startegis seperti LEN, PTDI, PT PINDAD, PT PAL dengan bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri. Selain itu, TB Hasanuddin menuturkan, kerjasama dengan pihak asing terus dikembangkan, misalnya saja dengan Korea Selatan untuk merancang pesawat tempur, kendaraan amfibi dan juga perbaikan kapal selam. Begitu pula dengan Turki, untuk merancang tank tempur kelas medium. "Semangatnya, suatu saat nanti Indonesia harus memproduksi sendiri seluruh alutsista yang diperlukan. Alasannya dari sisi geopolitik dan geostrategik Indonesia memerlukan angkatan perang yang kuat. Untuk itu dibutuhkan alutsista yang canggih dengan jumlah cukup. Indonesia tidak bisa tergantung luar negeri," ia menuturkan. Selain itu, ia memandang, pengembangan industri pertahanan juga memiliki nilai strategis, bisa dijual ke negara lain dan juga menyerap angkatan kerja. Terkait Keamanan Nasional, menurut dia, ada beberapa hal yang harus direvisi misalnya hal-hal yang menurut publik dapat mengurangi kebebasan pers atau ada UU yang perlu dianulir seperti UU Kepolisian atau UU TNI. "Kata kuncinya, harus dirinci satu persatu pasal-pasalnya, bahwa UU Kamnas jelas diperlukan, tapi kemudian tidak harus mengambil alih peran instansi, tapi justru pada tataran koordinasinya," katanya.[NS] Kurtubi Dari Sisi Wawasan Nusantara Pengelolaan Migas Rawan P engelolaan migas terkait dengan konsep Wawasan Nusantara sangat rawan dilihat dari sisi kebutuhan atau ketahanan energi nasional karena Indonesia sekarang sangat tergantung pada minyak mentah dan juga BBM impor. Kurtubi mencatat, jumlah impor BBM dan minyak mentah saat ini mencapai 40 persen karena produksi minyak mentah terus menerus turun akibat tata kelola migas yang sangat buruk. UU No. 22 tahun 2001 tentang migas menciptakan sistem yang tidak kondusif bagi investor yang bergerak dalam pencarian cadangan minyak baru. Keengganan investor, menurut dia, pada gilirannya mengakibatkan penemuan cadangan baru menjadi sangat langka atau nyaris tidak ada sejak diberlakukannya UU Migas No. 22 tahun 2001. Di sisi lain minyak yang digali dari sumur-sumur tua juga turun produksinya, padahal untuk mempertahankan tingkat produksi saja, harus ada penemuan cadangan baru. Sejak diberlakukannya UU Migas No 22 tahun 2001, 24
Laporan Utama Harus Didorong "Oleh sebab itu, Pertamina harus didorong untuk segera membangun kilang-kilang minyak baru. Saya kira menyangkut ketahanan energi, pendanaan melalui APBN atau dari anggaran Pertamina sendiri cukup untuk membangun kilang-kilang baru, tidak perlu mengandalkan pinjaman luar negeri," kata Kurtubi. Pada bagian lain, ia mengemukakan, kegiatan di sektor pengelolaan industri migas harus ditujukan untuk menguatkan ketahanan energi, tidak boleh hanya berpikir untuk mengejar untung saja. "Jika ada direksi Pertamina yang berpikir seperti itu, mereka perlu ditatar dulu di Lemhannas RI, sehingga terbentuk jiwa nasionalismenya," Kurtubi melanjutkan. Kurtubi sangat menyayangkan pengelolaan Pertamina saat ini. "Padahal dulu perusahaan negara ini (Pertamina -red) sudah pernah berencana membangun sejumlah kilang untuk memproduksi minyak ekspor, jadi sudah export oriented, tidak hanya hanya membangun kilang untuk keperluan dalam negeri, tapi bisa mengekspor BBM," kata Kurtubi. cadangan minyak baru cuma ditemukan dari Blok Cepu yang sebenarnya juga ditemukan sebelum UU Migas diberlakukan. "Itu sebabnya, UU No. 22 tahun 2001 harus segera diganti, karena sebenarnya potensi sumberdaya minyak yang ada di perut bumi Indonesia luar biasa besarnya, tapi karena aktivitas pengeborannya turun, mustahil cadangan minyak baru ditemukan," kata Kurtubi. Menurutnya, melonjaknya impor BBM juga terjadi karena sejak 15 tahun ini tidak ada pembangunan kilang-kilang baru untuk mengolah minyak mentah, alasannya karena keuntungannya kecil, sehingga dianggap lebih baik mengimpor BBM saja. Cara berpikir seperti ini lah, dalam pandangan Kurtubi, yang harus diubah, karena seharusnya Pertamina berpikir dalam kerangka ketahanan energi dalam jangka panjang. "Pihak yang terkait juga harus memikirkan tentang perlunya penciptaan lapangan kerja yang lebih luas jika dibangun kilang- kilang minyak yang menghasilkan BBM untuk konsumsi dalam negeri," Kurtubi menambahkan. "Jadi dengan membangun kilang minyak, selain akan menciptakan lapangan kerja, juga ketahanan energi akan lebih terjamin, lebih baik lagi jika swasembada BBM bisa dicapai. Sebaliknya, ketergantungan impor BBM sangat rawan, misalnya jika terjadi lonjakan harga BBM di pasar internasional akibat berbagai peristiwa," tutur Kurtubi. Ia menyayangkan banyaknya pihak yang berpikiran jauh dari kepentingan negara dalam hal pengelolaan migas. "Ke depan perlu restorasi dan pelurusan terhadap tata kelola migas agar sesuai dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, juga pimpinan atau penentu kebijaksanaan di Pertamina harus memahami ketahanan energi dan ketahanan nasional," kata Kurtubi. Terkait dengan otonomi daerah, Kurtubi berpandangan bahwa kekayaan sumber daya alam khususnya migas dan pertambangan seharusnya dikelola oleh pemerintah pusat, yang ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, bukan di daerah tertentu saja. "Tidak seperti sekarang ini, salah 25
Laporan Utama kaprah, minyak, emas dan batubara dianggap sebagai milik dan kekayaan daerah masing-masing. Hal tersebut keliru. Hasil tambang seperti minyak dan gas, batu bara serta emas-perak yang ada di suatu wilayah atau kabupaten adalah milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang harus diawasi pengelolannya oleh pemerintah pusat," kata Kurtubi. Bagian Lebih Besar "Saya setuju saja jika pemda atau masyarakat yang tinggal di suatu wilayah penghasil produk pertambangan mendapatkan bagian lebih besar, namun demikian mereka tidak perlu 'cawe-cawe' ikut mengatur perolehan sektor migas, " ujarnya. Menurut catatan Kurtubi, wewenang izin usaha pertambangan yang diberikan kepada bupati sering disalahgunakan dengan mengalihkannya kepada pihak lain dengan imbalan tertentu sebagai obyek oleh oknum pemda atau sumber pemasukan pribadi. "Pengelolaan kegiatan pertambangan kita kacau, padahal, hasil tambang yang ada di perut bumi, semuanya adalah milik negara dan rakyat Indonesia, " tuturnya. Akibatnya, pengelolaan hasil tambang malah merugikan negara, karena malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau kelompok tertentu untuk menumpuk kekayaan dengan memanfaatkan celah hukum program otonomi daerah sehingga yang rugi adalah rakyat. Untuk mencegah agar negara tidak mengalami kerugian terus- menerus, Kurtubi berpendapat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara agar segera dicabut. "Selanjutnya, tata kelolanya dikembalikan ke pusat. Jumlah bagian yang diberikan pada pemda atau masyarakat setempat harus dilakukan melalui mekanisme bagi hasil, tetapi mengenai perizinan dan penentuan kontrak harus diwakili oleh pemerintah pusat sebagai negara yang berdaulat," kata Kurtubi. Sebagai pertimbangan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pencarian minyak, Kurtubi mengatakan, kesempatan dapat diberikan baik kepada swasta di dalam negeri maupun pada pihak asing yang bersedia berbagi risiko. "Kalau minyak gagal ditemukan, upaya pencarian minyak (eksplorasi) tidak terlalu membebani keuangan negara. Yang penting, pihak swasta domestik atau asing yang bergiat di sektor perminyakan atau pertambangan harus bekerjasama dengan BUMN, sehingga pemerintah tetap memiliki kedaulatan sebagai pemegang kebijakan dengan mengeksekusi UU dan peraturan di bidang pertambangan dan migas yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat," kata Kurtubi. Bukan Anti Asing "Namun perlu dipahami, bukannya anti asing, hanya perlu diluruskan bahwa usaha perminyakan berisiko sangat tinggi," Kurtubi melanjutkan. Contohnya, biaya untuk mengebor satu sumur saja bisa mencapai 50 sampai 100 juta dolar AS, padahal, yang bisa dieksploitasi cuma satu atau dua sumur, sisanya tidak layak. "Jika uang negara digunakan untuk eksplorasi minyak, dana APBN akan terkuras, padahal belum tentu menghasilkan. Oleh sebab itu, dibuka peluang bagi pihak ketiga yang bersedia menanggung resiko, perusahaan asing maupun domestik untuk melakukannya," kata Kurtubi. "Jadi, yang berhubungan dengan kontraktor dan investor cukup BUMN, pemerintah tidak perlu terlibat kontrak. Maka jika ada kepentingan negara di atas kontrak, negara bisa mengeksekusi kepentingannya tanpa menunggu persetujuan dari berbagai pihak," kata Kurtubi. Menurut Kurtubi, yang harus dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah pusat yaitu menata ulang, menyempurnakan, memperbaiki atau bahkan mencabut UU yang bertentangan dengan UU migas dan mengajukan RUU yg sepenuhnya sejalan dengan pasal 33 UUD 1945. "Undang-undang yang mampu memposisikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat 100 persen dan mengamanatkan pemanfaatan ekonomi semaksimal mungkin bagi rakyat," kata Kurtubi. Mengenai ladang minyak di Blok Mahakam, kawasan konsesi yang dikelola PT Freeport, menurut Kurtubi, kontraknya akan berakhir pada 2017 sehingga lapangan yang memiliki cadangan migas paling besar di Indonesia tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Yang perlu diwaspadai, sambungnya, siapapun pemimpin Indonesia saat itu, jangan sampai melakukan "kongkalikong" dengan pihak-pihak lain yang berusaha mencari celah-celah hukum agar kontraknya diperpanjang lagi. "Kasihan rakyat, jangan sampai kita menyedekahkan milik rakyat kepada pihak asing meskipun kontraktor akan mengiming-imingi dengan janji akan melakukan investasi yang tinggi," Kurtubi menambahkan. Menyinggung tentang kaitan antara kegiatan pertambangan di sektor migas dengan Wawasan Nusantara, Kurtubi menilai, kegiatan pertambangan migas merupakan salah satu alat yang efektif untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke, karena pemerintah tetap bertanggungjawab menyalurkan kebutuhan BBM bagi wilayah-wilayah yang tidak menghasilkan minyak atau tidak memiliki kilang minyak, dengan harga yang sama.[EH/NS] 26
Laporan Utama R. Siti Zuhro Arah Otda Harus Dikawal Terus D esentralisasi melalui program otonomi daerah bertujuan untuk memperkokoh kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan konsep Wawasan Nusantara, sehingga arahnya harus terus dikawal. "Jangan sampai, tujuan yang mulia tersebut, malah membuat bangsa Indonesia terperosok dan menyesatkan," kata Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. Sebagai contoh, menurut dia, absen atau lemahnya penegakan hukum (Law Enforcement) dalam kenyataannya sering membuat upaya untuk menciptakan tata kelola (good governance) pemerintahan yang baik menjadi sukar diwujudkan. Berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, lanjutnya, Indonesia harus dilihat secara utuh, tidak hanya Jakarta atau Pulau Jawa saja, tetapi mencakup seluruh pulau-pulau atau archipelago yang membentuk 'untaian mutu manikam', menaungi 220 juta penduduk yang tersebar di 497 kabupaten dan 33 provinsi dalam kerangka NKRI dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Gagasan mengenai desentralisasi dilatarbelakangi kesadaran bahwa "span of control" atau rentang kendali birokrasi pemerintahan terlalu jauh sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara kurang workable dan tidak efektif menjangkau seluruh kawasan teritorial NKRI. Sesuai konsep Wawasan Nusantara yang mengedepankan kesatuan wilayah di tengah semangat Bhinneka Tunggal Ika, program pembangunan seyogianya tidak hanya terfokus pada pembangunan di Jakarta atau Pulau Jawa saja tetapi harus menjangkau secara merata ke seluruh pelosok wilayah NKRI. Jadi intinya, desentralisasi dengan otonomi daerah merupakan bagian upaya memperpendek rentang kendali dalam upaya memperkokoh pondasi bangunan NKRI dan mensejahterakan segenap rakyat Indonesia, bukan malah sebaliknya. Namun dalam kenyataannya, otonomi daerah yang merupakan paradigma baru belum berhasil mengkonsolodasikan nilai- nilai plus potensi yang dimiliki daerah. Buktinya, masih ada 183 daerah tertinggal. Pilkada- pilkada yang diselenggarakan juga ternyata belum mampu menghasilkan pemimpin yang amanah, terbukti bahwa 283 pejabat daerah dari berbagai level birokrasi, masuk penjara. "Ini menunjukkan, gagasan baru itu belum 'gayung bersambut' dibandingkan atau diukur dengan hasil-hasil yang dicapai," ujar Siti Zuhro. Fragmentasi Pada bagian lain Siti Zuhro juga menilai, sistem multi partai dalam kancah perpolitikan di Indonesia, malah sering menciptakan fragmentasi pada tingkat pimpinan nasional, fragmentasi parpol, masyarakat dan kekuatan politik lokal. "Jadi orang bisa mempertanyakan, dimana sumbangsih nilai-nilai positifnya," kata Zuhro. Berbeda dengan zaman Orde Baru, dimana pranata politik lebih homogen, misalnya saja mengenai keberadaan kekuatan organisasi politik saat itu, PDI dan PPP, yang tidak sampai ke tingkat kecamatan. "Keduanya bukanlah partai politik sesungguhnya (real political party) karena dilarang kehadirannya sampai di kecamatan-kecamatan. 27
Laporan Utama Dengan kekuatan yang tidak terfragmentasi, keuntungannya bagi pemerintah saat itu, akan mudah melakukan kendali dari pusat. Apalagi saat itu belum ada otonomi daerah," kata Zuhro. Zuhro memandang, dulu nilai-nilai Pancasila didengungkan secara intensif, walaupun terkesan ada pemaksaan, terus didengarkan, tidak seperti saat ini semakin tergerus gemanya. "Pancasila masih relevan sebagai dasar negara, 'way of life' di tengah era reformasi dan keterbukaan saat ini. Hanya kemasannya yang mungkin perlu diubah, tidak dengan indoktrinasi atau pemaksaan, yang penting sasarannya tercapai. Harus disampaikan dengan cara menarik, khususnya untuk generasi muda," Zuhro menambahkan. "Rasa bangga terhadap bangsa sendiri tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan atau melalui indoktrinasi, karena jika cara-cara semacam itu dilakukan, malah bisa mematikan daya pikir dan membuat orang menjadi malas. Sebaliknya, menurut Siti Zuhro, rasa bangga terhadap bangsa dan negara harus dibangkitkan dengan kesadaran," tandasnya. Tidak secara ekstrim Usaha untuk menstransfer nilai-nilai budaya bagi generasi muda, menurut Siti Zuhro, harus mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti dinamika masyarakat yang terus berkembang, tidak bisa dilakukan secara ekstrim. "Kita gagal membangun 'defence mechanism' nilai-nilai budaya seperti yang dilakukan oleh Jepang atau Cina. Jepang contohnya, dengan semangat 'bushido' yang diwariskan oleh para pendahulu mereka termasuk budaya malu dan tanggung jawab, berhasil memacu negara itu menjadi negara industri terkemuka di dunia, begitu pula China yang melakukan modernisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa itu," kata Zuhro. Di tengah euforia reformasi dan globalisasi saat ini, sambungnya, perlu ada 'defence mechanism' dengan mengokohkan keterpihakan atau mempertebal daya tahan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. "Itu keterpihakan dari perspektif politik," kata Zuhro. Absennya "defence mechanism", menurut pandangan Siti Zuhro, ikut menciptakan anomali di tengah masyarakat, salah satu karena tergerusnya nilai-nilai budaya atau kearifan lokal seiring dengan terjadinya dinamika politik. Siti Zuhro menilai, Rezim Orde Baru sangat pragmatis termasuk dengan melakukan penyeragaman (uniformity) di berbagai program pembangunan. "Misalnya, bagaimana suatu daerah atau provinsi yang kaya, 'dipaksa' menyerahkan hasil kekayaannya ke pusat," Zuhro mengatakan. Zuhro memandang, untuk mengikis habis anomali yang terjadi, misalnya kasus korupsi yang merambah ke institusi eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak bisa dengan mengandalkan supra struktur politik saja, tetapi juga dengan menggalang segenap infrastruktur masyarakat termasuk LSM. "Kita semua harus sepakat dan bertekad membangun negara ini tanpa korupsi," ujarnya, seraya menambahkan, "Birokrat harus kembali ke fungsinya masing- masing, dan semua pihak harus bangkit dan tertantang." Menurut Zuhro, di tengah masyarakat yang pluralis, baik latar belakang budaya, etnik, warna kulit dan agama, civil community (ormas seperti NU, Muhamadiyah, atau gereja) harus turun gunung, tidak hanya berkutat pada kegiatan politik praktis, tetapi jadi harus tampil sebagai kekuatan moral. "Segenap unsur bangsa harus bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa terhormat. Miskin ya miskin,tetapi jangan 'mengemis'. Semangat Wawasan Nusantara, harus terus digelorakan," tegasnya. Pemimpin cerdas Siti Zuhro juga membenarkan bahwa pemimpin adalah faktor menentukan dalam pengembangan Wawasan Nusantara, karena hanya pemimpin cerdas yang mampu membaca gejolak emosi, mencermati dinamika masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka. "Pemimpin harus amanah dan memiliki empati, memiliki budi bahasa, tidak sekedar santun, tetapi memahami kesulitan dan permasalahan rakyat, sehingga berinisiatif untuk menciptakan program-program guna mencarikan solusinya," kata zuhro Menyinggung pluralitas bangsa Indonesia, Siti Zuhro menilai, intinya adalah toleransi atau saling menghargai dan menerima perbedaan antara satu dan lainnya. Perwujudan demokrasi, menurut dia, juga baru bisa dianggap berhasil jika mampu meredam atau menekan aksi kekerasan. "Kemajemukan di Indonesia adalah satu keniscayaan, jadi, yang penting bagaimana mendayagunakan perbedaan agar menjadi bermanfaat bagi semuanya, bukan dipertajam atau dibenturkan. Pluralisme dan heterogenitas bangsa Indonesia adalah sesuatu yang 'given' dan harus diterima sebagai karunia dari Tuhan," kata Zuhro. Di akhir wawancara, Siti Zuhro mengatakan, "Politisasi terhadap fakta-fakta heterogintas harus diharamkan karena fanatisme ideologi, jika digerakkan bisa membuat orang bertindak anarkis, bahkan bisa mendorong orang berbuat nekat, sampai menghilangkan nyawa orang, bahkan melakukan aksi bom bunuh diri." [NS] 28
Laporan Utama Etty R. Agoes Tentang Wawasan Nusantara W awasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD l945 dan Bhinneka Tunggal Ika tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang dikumandangkan pada 13 Desember 1957. Secara utuh, Wawasan Nusantara digambarkan sebagai konsepsi ketahanan nasional yang dijadikan acuan bagi perencanaan pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan serta kewilayahan. Sebagai wawasan pembangunan, Wawasan Nusantara memiliki cakupan politik, kesatuan ekonomi,kesatuan sosial dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Khusus sebagai wawasan keamanan, Wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan yang meliputi seluruh dan segenap kekuatan negara. Sedangkan sebagai wawasan kewilayahan, Wawasan Nusantara berfungsi dalam pengaturan mengenai batas wilayah negara agar tidak menjadi sengketa dengan negara tetangga. Konsep Wawasan Nusantara baru diterima MU PBB dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 30 April l982 dengan didukung 130 negara, ditentang empat negara (AS, Israel, Turki dan Venezuela) dan 17 negara abstain. Baru 12 tahun kemudian, pada l6 November 1994, konsep "Archipelagic State" atau Negara Kepulauan secara resmi diberlakukan. Setelah melalui perjalanan panjang, kini luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 7,81 juta km2, dengan luas perairan 3,25 km2, luas ZEE 2,55 juta km2, dan luas wilayah daratan 2,01 km2. Berikut wawancara dalam bentuk tanya-jawab (T-J) dengan seorang pakar hukum laut dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Etty R. Agus: (T) Bagaimana pendapat Anda terkait pandangan/konsepsi wawasan nusantara? Bagaimana implementasinya saat ini? (J) Wawasan Nusantara pada awalnya adalah suatu konsepsi kewilayahan yang kemudian menjadi konsepsi pembangunan. Wawasan Nusantara menurut saya mengandung makna kesatuan cara pandang. Sayangnya dewasa ini banyak yang kurang menyadari hal tersebut. (T) NKRI sebagian besar terdiri dari lautan, bagaimana cara mempertahankan teritori Indonesia dari kacamata hukum laut? (J) Harus diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UNCLOS 1982, dimana kedaulatan negara meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Dewasa ini banyak yang mengartikan zona-zona maritim di luar tiga zona tersebut juga sebagai bagian dari wilayah/teritori negara. (T) Bagaimana cara penegakan hukum laut terhadap kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal? (J) Harus dilihat dari apa yang dimaksudkan dengan "ilegal", dan disesuaikan dengan peraturan 29
Laporan Utama laut tanpa dilandasi pemahaman yang tepat. Hal ini pada akhirnya akan merugikan Indonesia. (T) Apakah Indonesia sudah memiliki peraturan perundangan yang menegaskan batas wilayah NKRI? Apabila belum ada, apa penyebab dan kendalanya? (J) Memang saat ini kita sudah memiliki UU No. 43 tahun 2008, yang untuk sebagian sudah dapat dianggap menegaskan batas wilayah RI. Akan tetapi karena Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara-negara tetangga, maka batas wilayah dan yurisdiksi baik di darat maupun di laut belum tuntas. (T) Sebagai negara kepulauan, perundang-undangan terkait. (T) Secara sempit laut itu sebagai media transportasi, tempat nelayan mencari nafkah, atau medium pertahanan negara, secara luas laut adalah kekayaan bangsa, bagaimana seharusnya upaya bangsa indonesia untuk menjaganya? (J) Sebaiknya tidak ada pemisahan arti laut bagi bangsa Indonesia secara sempit dan luas. Laut dewasa ini memegang peranan penting tidak saja bagi bangsa Indonesia, tetapi juga dunia. Oleh karena itu, sebagai negara yang dianugerahi wilayah laut yang luas dibawah kedaulatannya, dan memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumberdaya alam di luar wilayahnya serta yurisdiksi dan kewenangan untuk berbagai macam pemanfaatan laut, sudah selayaknya kedaulatan, hak-hak berdaulat, yurisdiksi dan kewenangan tersebut dijaga dengan baik. (T) Persoalan maritim yang banyak terjadi saat ini seperti pencurian kekayaan laut dan adanya masalah perbatasan. Apa yang harus dilakukan berbagai pihak dalam mengatasi hal tersebut? (J) Tampaknya kesadaran akan pentingnya laut perlu disosialisasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya dalam menjaga sumberdaya alam agar tidak habis dicuri atau dimanfaatkan tanpa dijaga kelestariannya. Permasalahan batas di laut bukan suatu hal yang dapat dilakukan secara sepihak, karena juga menyangkut negara-negara tetangga. Yang diperlukan bukan kemampuan diplomasi sebagaimana yang sering dituntut kepada para perunding, tetapi kemampuan berunding untuk menjaga kepentingan nasional, yang juga harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini penting sekali bagi semua pihak untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya hukum laut. Masih banyak pihak- pihak yang mengartikan hukum internasional maupun hukum bagaimana seharusnya Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya? (J) Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan status hukum sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut (perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial) yang luas beserta segenap sumberdaya alamnya. Disamping itu, harus disadari juga bahwa pengakuan atas prinsip negara kepulauan juga disertai dengan pelbagai kewajiban untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat internasional, antara lain hak lintas bagi kapal dan pesawat udara asing tanpa memerlukan izin atau pemberitahuan terlebih dahulu, dan kebebasan bagi setiap negara untuk meletakkan kabel dan pipa di dasar laut melalui dasar laut wilayah perairan nasional. (T) Menurut pandangan Anda, apakah undang-undang yang terkait otonomi daerah sudah sejalan dengan konsep Wawasan Nusantara? (J) Seperti jawaban untuk pertanyaan butir 13, saya sayangkan bahwa UU No. 22 th 1999 yang 30
Laporan Utama kemudian dirubah dengan UU No. 32 tahun 2004, yang maksudnya baik yaitu memberi kewenangan kepada daerah, telah disalah- persepsikan oleh segelintir orang menjadi semacam "kedaulatan", sehingga dalam perkembangannya telah menimbulkan permasalahan antar daerah sendiri. Selain dari itu, kewenangan tersebut juga sudah dijadikan dasar untuk memecah wilayah NKRI kedalam berbagai bentuk pemisahan Daerah dengan batas-batas tertentu. diperjuangkan untuk sekian lama sehingga memperoleh pengakuan dari dunia internasional. (T) Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang kewenangan daerah di wilayah laut belum diwujudkan dalam petunjuk teknis. Ini menyebabkan belum ada pijakan teknis yang legal untuk melakukan pengaturan dan penjelasan batas wewenang laut antara provinsi, kabupaten dan kota. Bagaimana menurut pandangan Anda? Indonesia targetkan produksi vaksin flu burung 2013 Pemerintah menargetkan vaksin flu burung sudah bisa diproduksi di dalam negeri pada 2013. "Kementerian Kesehatan dan Kementerian lainnya agar membahas produksi vaksin agar dapat diproduksi secepatnya. Sekarang masih dalam proses, diharapkan 2013 sudah dapat memproduksi sendiri," kata Menko Kesra Agung Laksono dalam rapat koordinasi tingkat menteri mengenai Pengendalian Flu Burung Lintas Sektor di Kementerian Kesehatan, Jalan Rasuna Said Jakarta, Kamis (26/12). Antaranews. (T) Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah,terutama ada "pengkapling-kaplingan laut" bagai mana pendapat Anda terkait hal ini? (J) Pemahaman saya atas ketentuan tersebut adalah bentuk kewenangan, bukan sebagai kewilayahan sebagaimana ditafsirkan oleh banyak pihak. Pembagian wilayah, menurut saya akan menghilangkan arti "kesatuan" dari NKRI yang telah (J) Kalau saya tidak salah pembagian kewenangannya sudah diatur, namun mungkin agar lebih jelas pelaksanaannya harus ada pedoman teknis pelaksanaan pembagian kewenangan tersebut.[EH/NS] China perketat penggunaan internet Badan Legislatif China menyetujui keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi personal dalam jaringan (daring atau online) dengan mewajibkan pengguna Internet mengungkap identitas mereka ke penyedia layanan. Keputusan itu disetujui dalam rangkaian lima hari pertemuan Komite Badan Legislatif China di Beijing, Jumat, untuk melindungi privasi pengguna Internet, menyediakan landasan hukum untuk menjaga keamanan informasi daring, dan menertibkan perkembangan Internet (28/12). Antaranews. 31
Laporan Utama Syarat Penangguhan Upah Dipermudah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera merevisi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dalam waktu dekat. "Revisi akan kami umumkan satu sampai dua hari ke depan," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari.[Tempo] Ryaas Rasyid OTDA Untuk Dekatkan Layanan Masyarakat Tingginya Pengguna Narkoba Angka pengguna narkotika tahun 2015 diprediksi mencapai 5,1 juta orang, naik 34 persen dibanding dengan pengguna pada 2011 (hasil penelitan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia). Sejak Januari hingga 17 Desember 2012 tercatat 36 kasus dengan barang bukti 25,1 kilogram dan 341 butir berbagai jenis narkotika. Dari sejumlah kasus tersebut, 36 warga Indonesia ditangkap dan sudah diproses secara hukum.[Kompas] Bank Dunia tunjuk kepala keuangan Societe Generale sebagai CFO Bank Dunia pada Selasa (18/12) mengatakan bahwa kepala keuangan Societe Generale akan bergabung dengan Bank Dunia sebagai direktur pelaksana untuk keuangan dan kepala keuangan (CFO). Pemberi pinjaman global yang berbasis di Washington itu mengumumkan dalam sebuah pernyataan, menunjuk Bertrand Badre, seorang warga negara Prancis yang saat ini menjabat sebagai direktur keuangan di Societe Generale. Badre akan mengambil posisi baru pada 1 Maret 2013, lapor Xinhua.[Antara] Evakuasi WNI Berlanjut Pemerintah Indonesia siap mengevakuasi seluruh WNI di Suriah dan memulangkan mereka ke Tanah Air jika situasi keamanan di negeri yang sedang terkoyak perang saudara itu memburuk. Menurut Dimas Samodra Rum, Duta Besar RI untuk Lebanon, sebanyak 70 WNI yang terdiri atas para pekerja rumah tangga akan dievakuasi dari Suriah dan dipulangkan ke Indonesia melalui Lebanon (16/12).[Kompas] P rof. Dr. Ryaas Rasyid M.A. berpendapat, otonomi daerah sebenarnya bermakna, memindahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah demi memudahkan pelayanan, jadi inti otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. "Dalam konteks pemerintahan, otonomi daerah merupakan upaya memberikan pelayanan. Pelayanan, tidak bisa diberikan tanpa kewenangan yang memadai," kata Ryaas. Baginya, kebutuhan dasar masyarakat sudah jauh lebih baik ketimbang sebelum otonomi daerah diberlakukan. "Hal itu terlihat dari tidak ada 'complain' berlebihan mengenai pelayanan di sektor publik sepanjang menyangkut wewenang kepala daerah," Ryaas menambahkan. Menurut Ryaas, otonomi daerah yang semula memang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah tercapai walaupun belum seluruhnya dapat diwujudkan. "Kewenangan sama yang diberlakukan di daerah lain, hasilnya belum tentu sama, baik dari kuantitas maupun kualitasnya," Ryaas menjelaskan. Ia melihat, daerah yang bupatinya inovatif mampu membaca kebutuhan masyarakat secara tepat. "Tidak menjadi soal, apakah daerah itu memiliki sumber daya alam apa tidak," kata Ryaas. "Jadi, kalau saya lihat, kritik yang dilontarkan orang tidak ada kaitannya dengan otda," kata Ryaas Rasyid. Permasalahan yang terjadi terkait dengan otonomi daerah, menurut Ryaas adalah akibat dari perilaku koruptif dan kolutif para calon pemimpin daerah. "Bukan pada sistem dan substansinya, tetapi pada pelakunya," Ryaas menuturkan. Ryaas juga menyayangkan adanya pihak yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok maupun individu dalam mengeruk kekayaan di daerah. Contoh lain, menurut Ryaas Rasyid, soal korupsi terkait dengan pilkada. "Semua orang menilai, praktek korupsi merebak di sejumlah daerah seiring dengan berlangsungnya pilkada. Yang terjadi adalah, pertama, kepala daerah melakukan korupsi dengan berbagai alasan, dan yang kedua, karena dia tidak mampu mengendalikan anak buahnya yang korup," Ryaas menjelaskan. Ditinggal Parpol "Cara pandang Wawasan Nusantara yang mengutamakan kesatuan saat ini telah ditinggalkan oleh partai-partai politik, termasuk ketika seseorang mencalonkan diri menjadi kepala daerah," ungkap 32
Laporan Utama Ryaas. Ia berpendapat, para elit partai saat ini belum memikirkan untuk mengusung calon yang mampu memperjuangkan persatuan bangsa. "Biasanya partai menyiapkan atau mengusung kader yang memberikan kontribusi tertinggi atau yang mampu membayar (dalam kasus money politics). Siapa yang sanggup memberikan uang terbesar, dialah yang dicalonkan," tuturnya. Suatu parpol, kata Ryaas Rasyid, bisa juga memilih tokoh karismatik dan populer di masyarakat, sehingga diperhitungkan peluangnya besar untuk menang. Hal-hal semacam itu, yang menurut Ryaas Rasyid, menimbulkan dampak pada perilaku kepemimpinan yang kemudian memberikan citra buruk terhadap otonomi daerah. Ryaas menambahkan, "Otonomi daerah dibuat untuk memperpendek mata rantai pelayanan dari pusat ke daerah. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara dirusak oleh rekruitmen pemimpin yang tidak memiliki visi tentang kebangsaan. Indonesia pecah bukan karena pulaunya, tapi akibat ulah manusia yang menghuninya." Solusinya, Ryaas Rasyid berpendapat, harus ada satu gerakan untuk membuat partai yang mampu bertanggungjawab kepada masyarakat. "Tidak mungkin (aturan -red) partai dimasukkan ke dalam konteks otonomi daerah, karena partai bersifat nasional. Tidak perlulah dikeluarkan peraturan. Yang perlu adalah kesadaran dari berbagai pihak, " ujarnya. Cara Pandang Mengenai konsep Wawasan Nusantara, Ryaas Rasyid mengemukakan, NKRI dibentuk berdasarkan azas Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara sebagai cara pandang menjadi negara kesatuan. Jadi, Otonomi Daerah seyogianya mampu membangkitkan kesadaran identitas. Orang harus bangga dengan suku asalnya. Bangga menjadi orang Ambon, Jawa, Bugis, Padang atau suku lainnya. "Kebanggaan itu tentunya harus memiliki standar etika," katanya mengingatkan. Kalaupun terjadi kerusuhan atau konflik di daerah-daerah, kata Ryaas Rasyid, tidak ada kaitannya dengan otda, tetapi biasanya akibat kesenjangan ekonomi atau kesejahteraan sosial. Solusinya, dibutuhkan kebijakan Abe : Tak Ada Ruang Negosiasi Calon Perdana Menteri Baru Jepang, Shinzo Abe, menegaskan, tak ada ruang negosiasi dengan China terkait kepulauan yang disengketakan di Laut China Timur karena kepulauan itu inheren dari Jepang.[Antara] Pendidikan Dan Kesehatan Gratis Akan Diutamakan Bupati Kabupaten Dogiyai Thomas Tigi menyebut pendidikan dan kesehatan gratis akan menjadi agenda utama dia bersama pasangannya Herman Auwe dalam meningkatkan sumber daya manusia daerah tersebut (19/12). Menurut dia, kedua hal itu adalah bagian terpenting dalam mempercepat dan mendukung pembangunan Kabupaten Dogiyai selain peningkatan ekonomi rakyat.[Antara] Industri Berperan Penting Pelihara Lingkungan Sektor industri memiliki peran penting dalam pemeliharaan lingkungan hidup seperti melalui konsep industri hijau atau "green industry", kata Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Balthasar Kambuaya, Selasa (18/12). Menurutnya, setiap perusahaan bisa mengeluarkan program "corporate social responsibility" atau tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan konsep industri hijau tersebut. Sehingga kondisi lingkungan hidup bisa terpelihara dengan baik.[Antara] untuk mengatasi ketimpangan antara satu wilayah dengan lainnya, tidak perlu undang-undang. "Setiap konflik yang terjadi di daerah biasanya bermula dari gap sosial ekonomi yang membuat orang mudah tersinggung, " demikian Ryaas Rasyid menambahkan. Pemerintah target ciptakan 10 ribu wirausahawan Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan menciptakan 10 ribu wirausaha per tahun dari berbagai jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan dan kesempatan kerja baru. "Tersendatnya pengembangan wirausaha di Indonesia saat ini karena tiga persoalan pokok. Pemerintah terus berupaya mencari solusi dari permasalahan ini," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa. (25/12) Antaranews. [AB/NS] 33
Laporan Utama Hasjim Djalal Kelompok Elit pun Belum Pahami Wawasan Nusantara P rof. Dr. Hasjim Djalal, M.A. menilai, masyarakat Indonesia, bahkan kelompok elit dari kalangan akademisi, cendekiawan, pejabat tinggi, sampai anggota parlemen banyak yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep Wawasan Nusantara. pada 17 Agustus l945 serta dari sisi kewilayahan melalui Deklarasi Djuanda pada 1957. Perhatian Tokoh Elit Mengungkapkan rendahnya perhatian para tokoh elit tentang Wawasan Nusantara, mantan Dubes RI di Jerman yang pernah memimpin atau menjadi anggota delegasi RI di berbagai fora internasional itu memberikan satu contoh saat Dewan Kelautan menyelenggarakan diskusi pemahaman visi kelautan yang diikuti wakil-wakil parpol menjelang Pemilu 2009. di laut untuk memenuhi kemampuan utama minimal (minimum essential force). Hasjim Djalal menyayangkan akan masih minimnya kekuatan pertahanan Indonesia untuk menjaga wilayah perbatasan. "Singapura saja, negara yang tidak memiliki lautan, punya lima kapal selam, sementara Indonesia hanya memiliki dua kapal selam. Kita memerlukan kekuatan pertahanan, bukan untuk menyerang negara lain, tetapi demi penegakan hukum, mengingat begitu luasnya laut Indonesia," Hasjim Djalal menuturkan. Tentu saja, program untuk mengenalkan dan mensosialisasikan konsep Wawasan Nusantara harus lebih digiatkan lagi misalnya melalui forum seminar, pelatihan atau program pendidikan yang diikuti unsur-unsur pemerintah, akademisi, parlemen, kader parpol dan kelompok elemen bangsa lainnya. Yang perlu dipahami adalah Wawasan Nusantara sebagai cara pandang terhadap kesatuan negara secara geografis mencakup wilayah darat, laut dan dasar laut, dan udara termasuk seluruh kekayaannya. Dalam Wawasan Nusantara juga ditekankan bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang bertanah air satu dan memiliki kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan nasional. Dari sisi kebangsaan, semangat Wawasan Nusantara tercermin dalam Sumpah Pemuda yang dinyatakan pada 28 Oktober 1928, kemudian kesatuan kenegaraan dalam proklamasi kemerdekaan Menurut dia, seluruh wakil parpol yang hadir hampir tidak ada yang memberikan visi yang jelas, sebagian cuma menyebutkan sisi normatifnya saja. "Tidak terlihat visi partai politik dalam menghadapi pemilu, apa sikap mereka terhadap isu kelautan yang didiskusikan," tuturnya. Sebenarnya di berbagai fora, menurut Guru Besar Hukum Laut di Universitas Padjajaran itu, sudah banyak yang ia sampaikan terkait Wawasan Nusantara, mulai dari meningkatkan pemahaman kelautan, di sisi 'resource'-nya, kewilayahaan, dan unsur-unsur yang terkait seperti geopolitik atau geostrategis politik luar negeri. Peningkatan Anggaran Perhatian juga harus diberikan dalam bentuk peningkatan anggaran belanja misalnya untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan pertahanan Hasjim Djalal menyarankan agar Indonesia mampu meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi kelautan, misalnya untuk memanfaatkan gelombang pasang (tidal wave) menjadi energi, atau melakukan penelitian biota laut dan sumberdaya mineral dan tambang seperti nikel dan emas yang ada di dasar laut. "Untuk melakukan eksplorasi dan kemudian eksploitasi, Indonesia memerlukan SDM yang menguasai teknologi dan juga pendanaan yang sangat besar," tambah Hasjim Djalal. Yang menjadi tantangannya saat ini, menurut Hasjim Djalal, kesatuan kekayaan alam yang seyogianya dikuasai oleh negara, sekarang mulai diperebutkan oleh daerah-daerah. "Karena orang tidak memahami hakikat kesatuan wilayah, mana yang harus dikelola oleh pusat serta mana yang bisa ditangani daerah," tuturnya. Dalam wawancara dengan redaksi Swantara, Hasjim Djalal juga menjelaskan bahwa tidak mudah 34
Laporan Utama untuk memberikan pemahaman hakikat kesatuan wilayah, terutama kepada masyarakat daerah. Kesenjangan Mengenai ancaman disintegrasi, pakar hukum laut itu berpendapat, salah satunya mungkin akibat kesenjangan program pembangunan yang pada gilirannya berdampak pada tingkat kesejahteraan antara wilayah perkotaan dengan desa- desa atau wilayah terpencil. "Agaknya ada semacam pola pikir atau perilaku orang akhir-akhir ini yang mencoba "mengecil-ngecilkan" Indonesia, padahal, dengan cara pandang Wawasan Nusantara seharusnya semangat persatuan diperluas seiring dengan hasil yang dicapai pasca Deklarasi Juanda. Saya gembira, wilayah batas laut Indonesia meningkat hingga 60 kali lipat, namun di sisi lain saya sangat prihatin, orang seolah- olah berlomba-lomba mendorong pemekaran wilayah, termasuk kampung-kampung, kecamatan, kabupaten sampai provinsi," Hasjim Djalal menambahkan. Tanpa melepaskan satu butir peluru pun, sambungnya, dengan diadopsinya Deklarasi Djuanda yang kemudian disahkan dalam Konvensi PBB dan diratifikasi oleh mayoritas negara-negara di dunia, wilayah laut RI telah bertambah menjadi 5 juta km2, begitu pula dengan luas wilayah dasar laut dan udara, kecuali wilayah darat karena terikat dengan perjanjian yang dibuat pada zaman Hindia Belanda. Ancam persatuan Menanggapi praktek korupsi yang sudah mewabah tidak terbatas di kalangan birokrasi, tapi juga merambah ke anggota parlemen, penegak hukum dan lembaga peradilan, Hasjim Djalal menilai, jika dibiarkan terus bisa mengancam persatuan dan kesatuan yang telah diperjuangkan dalam konsep Wawasan Nusantara. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan praktek tercela itu harus terus ditingkatkan. Mengenai perubahan posisi Indonesia sebagai negara maritim, menurut dia, dulu memang Indonesia pernah menjadi negara maritim yakni negara yang mampu memanfaatkan atau mengelola hasil laut atau menguasai laut. Hal ini dapat dilihat dari kiprah pelaut Indonesia yang berlayar sampai Madagaskar, Pasifik Selatan dan Taiwan. Pergeseran posisi Indonesia sebagai negara maritim menjadi negara agraris berproses sejak Belanda melakukan program Tanam Paksa (Culturstelsel) pada tahun 1830-an yang menjadkan Indonesia sebagai penghasil rempah- rempah yang dijual oleh Belanda untuk memenuhi pasar Eropa. Menurut Hasjim, setelah Indonesia merdeka, pertanian dijadikan basis perekonomian nasional bukan merupakan pemikiran yang salah. "Lagipula Revolusi di China juga diawali dari gerakan pertanian. Hanya saja, masalahnya sekarang, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya laut yang jauh lebih besar, baik yang biota maupun sumberdaya mineral yang terkandung di dasar lautan," kata Hasjim. Indonesia dalam konvensi hukum laut tidak disebut sebagai negara maritim, tetapi negara kepulauan. " Indonesia saya kira belum menjadi negara maritim, tetapi negara kepulauan yang bercita-cita menjadi negara maritim yang menguasai dan mampu memanfaatkan dan memelihara laut serta hasilnya," kata Hasjim Djalal.[NS] 35
Laporan Utama sumberdaya alam, juga akibat perbedaan agama atau kepercayaan,bahkan karena hal-hal sepele. Sarundajang memberikan contoh, konflik antarwarga yang menelan sejumlah korban jiwa terjadi berulang kali di Ambon, pernah terjadi pula di Sambas antara Suku Dayak dan pendatang, sementara yang terjadi di Aceh dan Papua, bukan lagi persoalan disintegrasi, tapi sudah merupakan aksi separatisme. Sinyo Harry Sarundajang Gubernur Sulawesi Utara Waspadai Konflik di Daerah! G ubernur Sulawesi Utara disalahgunakan sehingga dalam prakteknya kadang- kadang kebablasan, terbukti bahwa Pancasila sebagai dasar negarapun pun tak jarang dipermasalahkan, bahkan ada yang tidak mau mengakuinya. Sinyo Harry Sarundajang mengingatkan, bangsa Indonesia hendaknya tidak lengah mengantisipasi maraknya konflik-konflik di sejumlah daerah, baik konflik vertikal maupun horizontal yang berpotensi mengancam integritas nasional. "Sudah ada tanda-tandanya. Upaya-upaya disintegrasi dapat disimak dari berbagai peristiwa dan letupan yang terjadi. Kalau lengah, bangsa ini bisa mengalami kehancuran, " ujarnya seraya menambahkan, setiap konflik harus langsung ditangani dan pelakunya ditindak tegas. Menurut dia, bisa jadi Harry Sarundajang berpendapat, banyak faktor juga yang bisa memicu terjadinya konflik, seperti perbedaan latar belakang budaya, adat istiadat dan bahasa atau dialek, antara penduduk asli dan warga pendatang atau bisa juga dipicu oleh ulah aparat yang over acting. Konflik horizontal yang terjadi di daerah, baik antarsuku, antara penduduk asli dan pendatang atau antar kelompok warga, selain dipicu oleh sengketa atas penguasaan aset atau pengelolaan kebebasan yang sudah diberikan pada rakyat Indonesia, kerap Untuk mencegah kemungkinan munculnya konflik dan mengatasinya jika sudah terjadi, menurut gubernur, perlu dilakukan pendekatan hati nurani dan diperlukan pemimpin yang memiliki semangat dan wawasankemajemukan. "Nah, sebenarnya untuk memimpin, hati nurani yang bicara, melalui dialog dan melibatkan segenap komponen bangsa. Anggota TNI yang ditempatkan bertugas mencegah konflik, para tokoh agama, budaya dan pemuka masyarakat lainnya agar duduk satu meja untuk memberikan pemahaman, kenapa kita harus berkelahi satu dengan lainnya. " katanya. Lebih jauh, Harry Sarundajang mengemukakan, Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, aneka ragam suku bangsa dan latar belakang budaya, dikelola pemerintah daerah dengan tugas membangun daerah masing-masing yang memiliki keunikan sendiri-sendiri, baik menyangkut kekayaan sumberdaya alam, SDM dengan adat istiadat dan budayanya. "Setiap pemerintah daerah tentu memiliki cara tersendiri dalam 36
Laporan Utama menyelesaikan setiap persoalan dan memajukan daerahnya, " tutur Harry Sarundajang. Gubernur secara panjang lebar menguraikan kiat yang dilakukannya untuk membangkitkan semangat Wawasan Nusantara yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah derasnya arus modernisasi, globalisasi dan reformasi yag ditandai dengan kebebasan. Saat NKRI diproklamirkan pada 17 Agustus l945, jumlah penduduk baru sekitar 70 juta jiwa yang mendiami sekitar 17.400 pulau. Bangsa Indonesia memiliki ribuan dialek bahasa dan pemerintah mengakui enam agama yang dianut warganya. Selain itu, garis pantai Indonesia adalah yang terpanjang nomor dua di dunia. "Itu sebabnya, orang mengatakan,bangsa Indonesia adalah bangsa yang ajaib, karena tidak ada negara lain yang menyamainya. Integrasi nasional yang terwujud merupakan prestasi luar biasa yang dicapai bangsa Indonesia. "Bagi saya, integrasi nasional Agustus 1945, perlu dikawal, didukung dan dipelihara sampai kapanpun, karena kemerdekaan negara ini dicapai dengan keringat, air mata dan darah. Namun kini kita selalu dibayang- bayangi dengan pernyataan, bangsa itu bisa punah, karena perekatnya terdistorsi," paparnya Masyarakat Sadar Terkait masalah keamanan, gubernur berpendapat, masyarakat Sulawesi Utara sadar, stabilitas daerah, keamanan daerah bukan hanya tanggungjawab TNI dan Polri, tapi juga tanggungjawab bersama. "Hal semacam itulah yang saya tularkan pada masyarakat untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konflik, " tuturnya. Dilihat dari kaca mata geografisnya, daerah Sulawesi Utara adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Filipina. "Agar masyarakat di perbatasan tetap berkomitmen menegakkan NKRI, satu-satunya cara adalah menjaga dan mempererat hubungan antarnegara. "Saya sebagai pimpinan pemerintah daerah dekat sekali dengan pimpinan di Mindanao Selatan dan tokoh-tokoh lain di wilayah Filipina yang berbatasan langsung dengan Indonesia," ungkapnya. Menyangkut masalah keamanan, menurut gubernur, kesigapan TNI dan Polri di daerah terus ditingkatkan walaupun dengan fasilitas dan dana yang masih sangat terbatas, begitu pula dengan sarana prasana yang diperlukan seperti fasilitas transportasi dan komunikasi karena jarak antara perbatasan setiap pulau cukup jauh. Dalam upaya mempertebal rasa persatuan an kesatuan, Pancasila perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, akan tetapi tidak seperti doktrin namun dengan cara yang menarik, termasuk dengan simulasi atau latihan antarkelompok. "Yang pasti, pembangunan Indonesia tidak hanya berupa fisik saja, tetapi juga pada manusianya," katanya menambahkan.[EH/AB/ NS] dengan klimaksnya pada 17 37
Laporan Utama Laksma TNI Toto Permanto Direktur Wilayah Pertahanan Kemhan RI Potensi dan Ancaman Perbatasan Indonesia D iterimanya Deklarasi Juanda dalam Konvensi Hukum Laut Internasional PBB (UNCLOS) pada l982 berarti konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) diakui oleh dunia internasional. Pencapaian besar bangsa ini memiliki konsekuensi bahwa Indonesia memiliki masalah perbatasan dengan negara-negara sekitar. Secara geografis, Indonesia memiliki batas wilayah dengan sepuluh negara baik di darat, laut maupun udara yaitu Malaysia, Papua Nugini, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, dan Timor Leste. Diantara perbatasan negara tersebut, masih terdapat permasalahan perbatasan yang belum tuntas disepakati. Wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan NKRI yang tidak dapat diabaikan. Tentu saja masalah perbatasan dapat menimbulkan potensi kerawanan/potensi konflik yang sangat besar. Bagaimanakah potensi dan ancaman wilayah perbatasan Indonesia, berikut adalah wawancara Redaksi Swantara dengan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksma TNI Toto Permanto. (T) Secara umum, dari segi pertahanan dan keamanan, bagaimana kondisi perbatasan Indonesia? (J) Wilayah perbatasan terdiri dari perbatasan laut, darat dan udara. RI memiliki perbatasan laut dengan 10 negara, perbatasan darat dengan 3 negara sedangkan perbatasan udara mengikuti batas darat dan laut territorial dalam hal ini dengan 4 negara. Wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan NKRI dari potensi ancaman militer dan nir militer. Kondisi wilayah perbatasan secara umum baik darat, laut maupun udara masih relatif aman dan terkendali. Namun pada beberapa segmen memerlukan perhatian secara khusus karena masih terjadi pelanggaran wilayah dan kegiatan-kegiatan liar seperti illegal logging, illegal fishing, human trafficking, smuggling dan lintas batas. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahun 2012 sudah dapat diminimalisir tercermin dari banyak terungkapnya kasus-kasus tersebut. Pada segmen wilayah perbatasan darat dan laut yang masih belum terselesaikan, memiliki potensi kerawanan atau konflik, misalnya perairan Ambalat. (T) Titik-titik mana saja yang rawan dalam permasalahan perbatasan di Indonesia? (J) Secara umum wilayah perbatasan yang masih belum terselesaikan merupakan titik-titik rawan. Untuk perbatasan darat yang yang merupakan titik-titik rawan adalah : 10 OBP (outstanding Boundary Problems) di perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, 1 unsurveyed dan 2 unresoloved di perbatasan RI-Timor Leste serta wilayah utara Skow Wutung perbatasan RI-PNG. Untuk perbatasan laut di segmen perairan Ambalat antara RI-Malaysia serta di Laut Natuna perbatasan RI-Vietnam. juga terkait klaim China atas LCS. Untuk perbatasan udara : masalah FIR (Flight Information Region) di sekitar Riau Kepulauan (Zona A, B dan C) yang dikendalikan oleh Singapura (FIR Singapura). Radar Tarakan, Radar Balikpapan, Radar Tanjung Pinang dan Radar Lhokseumawe adalah radar yang paling sering mendeteksi pelanggaran wilayah udara nasional. (T) Dari berbagai kasus perbatasan dengan Negara lain, berapa banyak yang sudah diselesaikan dan disepakati, dalam data dari Bakosurtanal (2003) ada dua negara yang telah disepakati status batas ZEE antara RI dengan negara asing, dan 38
Laporan Utama masih ada delapan Negara yang belum sepakat? Bagaimana dengan potensi konflik untuk kedepan? (J) Masalah perbatasan yang sudah diselesaikan dan disepakati baru pada Batas ZEE Indonesia dengan 2 negara yaitu Australia (sesuai Perjanjian tahun 1971, 1972 dan 1997) dan dengan Papua Nugini (sesuai Perjanjian tahun 1971). Untuk delapan negara lainnya masih dalam proses penyelesaian. Perundingan-perundingan secara intensif masih terus dilaksanakan terutama dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina dan Palau. (Lihat matrik batas negara Indonesia-negara tetangga) dan pengelolaan wilayah perbatasan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah secara terintegrasi. Ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) beranggotakan 14 kementerian dan juga Badan/ Komite Kerja Sama yang menangani penyelesaian perbatasan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna, koordinasi, kerja sama dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penanganan wilayah perbatasan perlu ditingkatkan. Keberadaan CIQS (Custom, Imigration, Quaranty and Security) di tiap (T)Beberapa Segmen garis batas baik di darat maupun dilaut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI. Bagaimana tentang kasus pemindahan patok-patok batas yang tentu saja merugikan negara baik dari ekonomi dan lingkungan?. (J) Batas suatu Negara tidak hanya diwujudkan dalam bentuk patok / pilar namun ditetapkan juga dalam bentuk koordinat. Isu pemindahan patok yang berkembang menjadi opini di tengah masyarakat kurang benar. Memang bisa saja terjadi pemindahan patok namun perlu dilakukan investigasi secara bilateral antara RI dan negara tetangga. Setelah dilakukan investigasi/ pengecekan di lapangan secara bilateral, baru bisa diketahui ada tidaknya patok batas yang dipindah. Patok tersebut dapat dikembalikan pada posisi semula karena ada titik koordinatnya yang ditetapkan dan diketahui oleh kedua negara. Kita sudah memiliki program "Joint Investigation" bernama IRM ( Investigation, Refixiation dan Maintenance) antara kita dengan negara tetangga. (T) Sejumlah pihak menilai, sejauh ini belum ada pengawasan dan pengelolaan terintegrasi kawasan perbatasan. Benarkah? (J) Pandangan tersebut kurang benar. Pengawasan pos pelintasan perbatasan darat dan pun laut sudah banyak berfungsi, akan tetapi masih banyak pula di sepanjang wilayah perbatasan yang masih rawan terhadap pelintasan atau kegiatan illegal karena hanya diawasi oleh Pos Pamtas Darat maupun Laut (Posal dan Pos PPKT), yang sarana dan prasarana belum lengkap. 39
Laporan Utama Langkah integrasi seyogianya tidak hanya terkait antar institusi , tetapi juga dengan peralatan dan teknologi yang dapat mengoptimalkan upaya pengawasan wilayah perbatasan (pemanfaatan Radar IMSS, Remote Sensing) (T) Sudah tepatkah prinsip penanganan kawasan perbatasan Indonesia yang lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (Security Belt)? (T) Bagaimana dengan kasus-kasus yang ditangani oleh komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan seperti General Border Comitee (GBC) RI-Malaysia, Joint Border Committee (JBC) RI - Papua Nugini (GBC); dan Joint Border Committee RI-UNMISET (Timor Leste)? (J) Wilayah perbatasan adalah garis depan pertahanan NKRI yang memiliki potensi kerawanan dari berbagai ancaman militer/nir-militer. Untuk kawasan perbatasan yang tidak berpenduduk, prinsip penanganan dirasakan sudah tepat. Pada kawasan perbatasan yang berpenduduk, (J) Kasus-kasus yang selama ini ditangani oleh komite kerjasama perbatasan tersebut sampai dengan saat ini masih tetap terus berlangsung. Sudah ada agenda pertemuan dan materi-materi yang akan dibahas oleh masing-masing komite kerja sama. Pertemuan kerjasama dilakukan antar kedua negara penanganannya dengan menyelaraskan ketiga aspek: Keamanan (Security), Kesejahteraan (Proseperity), dan Lingkungan Hidup (Environment). Pos Pengamanan Perbatasan perlu dibangun, disamping itu aspek kesejahteraan bagi masyarakat setempat dan lingkungan perlu pula diperhatikan.[] setahun sekali yang tempatnya saling bergantian, dilanjutkan survey lapangan oleh masing-masing pihak dan hasilnya dilaporkan kepada tingkat perunding yang lebih tinggi. Selain pertemuan rutin yang dilakukan setahun sekali dilakukan juga pertemuan-pertemuan kecil (Special Working Group atau Special Discussion) 40
Opini Jakob Sumardjo Kolumnis dan Pelopor Kajian Filsafat Indonesia. Wawasan Nusantara? Memang sering disebutkan pula, ambisi kerajaan maritim Sriwijaya yang memperluas wilayah kekuasaannya di Sumatra dan Semenanjung Malaya sampai Pulau Jawa, namun belum sampai menjangkau wilayah timur Nusantara. Raja- raja Jawa adalah penguasa negara pertanian, yakni negara persawahan atau pertanian basah. Ambisi mereka adalah memproduksi padi sebanyak- banyaknya. Pemikirannya, produksi padi akan melimpah apabila tanah persawahan semakin luas. Itulah sebabnya para rajanya berupaya ekspansi keluar kerajaannya sendiri dengan mencaplok negara- negara pertanian yang lain. Sejarah kerajaan-kerajaan Dwipantara Mandala, Mandala Kepulauan Nusantara. Dalam Nagarakertagama, dari sekitar 84 negara atau pulau yang "tunduk dibawah perlindungan Majapahit", tidak satupun disebut kerajaan- kerajaan di Pulau Jawa, termasuk Sunda, dan seluruhnya merupakan negara-negara yang dimulai dari bagian barat Nusantara, bagian utara, dan bagian timur Nusantara. Dengan demikian Pulau Jawa merupakan "pancer" atau pusat kekuasaan Dwipantara Mandala. Wawasan Nusantara sejak awal muncul dari pola pikir negara persawahan di Pulau Jawa, bukan negara-negara pulau atau maritim Nusantara. Pola pemikiran sawah ini mirip dengan pola pikir negara-negara daratan di Wawasan Nusantara Sepanjang Masa Gagasan-Gagasan menyatukan gugusan pulau-pulau Nusantara (termasuk Semenanjung Malaya) sudah dimulai sejak zaman Raja Kertanegara pada abad 13, tetapi baru menjadi kenyataan pada abad 14 dibawah kekuasaan raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit dengan patihnya yang tersohor di Nusantara, Gajah Mada. Waktu itu disebut Wawasan Dwipantara Mandala. Tetapi setelah Hayam Wuruk mangkat, kejayaan Majapahit justru merosot akibat intrik-intrik yang berujung perang saudara, sehingga usia persatuan Nusantara hanya sekitar dua puluh tahun saja. Mengapa justru raja-raja di Pulau Jawa yang memiliki gagasan di Pulau Jawa penuh dengan perang untuk merebut kedudukan sentral sebagai penguasa tunggal. Sentralisasi kekuasaan akan menjamin adanya produksi padi yang melimpah, karena pertanian basah memerlukan sistem irigasi yang diatur secara ketat dan keras. Sentralisasi kekuasaan yang absolut memang dibutuhkan oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertanian sawah, meskipun kemudian juga dikembangkan ekonomi maritim. Sentralisasi kekuasaan saat itu dikenal sebagai negara pusat yang merupakan "pancer" dalam sistem pikiran "mancapat kalimo pancer" atau "mandala". Itulah sebabnya pada zaman Gajah Mada, Wawasan Nusantara semacam itu disebut Asia dan Eropa. Negara-negara daratan ini mengenal sentralisasi kekuasaan dan ekspansi wilayah. Batas-batas negara dapat berubah-ubah sepanjang sejarahnya. Berbeda sekali dengan pola pikir negara-negara kepulauan di luar Pulau Jawa yang justru cenderung terpisah- pisah semakin banyak. Kalau masyarakat sawah memandang laut sebagai "seberang" atau "asing", masyarakat kepulauan memandang laut sebagai penyatu dalam interelasi dan interaksi. Wawasan dasar inilah yang terjadi dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Negara yang terbentuk pada tahun 1945 ini juga dimulai di Pulau Jawa oleh para cendekiawan dari seluruh 42
Opini Nusantara yang belajar menuntut ilmu di kota-kota besar Pulau Jawa. Pola pikir pembentukannya tetap manusia daratan, meskipun banyak para cendekiawan tersebut lahir di luar Pulau Jawa. Pembentukan negara kesatuan ini sudah dimulai sejak zaman kolonial Hindia-Belanda yang juga berpola pikir manusia daratan Eropa. Ciri-cirinya tetap seperti pada Zaman Majapahit, yakni sentralisasi di Pulau Jawa. Khususnya Batavia atau Jakarta. Seandainya tidak ada negara kesatuan Hindia-Belanda sejak tahun 1800, mungkinkah muncul Negara Kesatuan Indonesia seperti Majapahit yang usianya tidak lama itu? Wawasan Nusantara sebenarnya gagasan ideal para cendekiawan yang mengandalkan mitos kejayaan Majapahit dan juga Sriwijaya. Gagasan Wawasan Nusantara ini berkembang di kalangan elit terpelajar perkotaan (modern) sejajar dengan Dwipantara Mandala kaum elit kerajaan- kerajaan zaman Majapahit. Negara kesatuan semacam ini ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia, berkembang di perkotaan yang merupakan melting pot ras, etnik, agama, profesi, dengan cara berpikir modern manusia daratan. Kalau dahulu pancer Indonesia ada di Pulau Jawa, sekarang tingkat realitas Wawasan Nusantara juga hanya berkembang di perkotaan. Masalah terkini Wawasan Nusantara adalah kesenjangan cara berpikir manusia daratan yang berkembang di daerah perkotaan, dan cara berpikir manusia kepulauan yang berkembang di wilayah non-urban di "seberang" pulau Jawa. Inilah sebabnya sejak kemerdekaan hanya terjadi dua jenis konflik yang mengancam keberlangsungan Wawasan Nusantara, yakni usaha-usaha separatisme di luar pulau Jawa dan usaha-usaha perebutan hegemoni pusat yang juga telah dilakukan di luar "pusat" itu sendiri, yakni di daerah-daerah urban luar pulau Jawa, seperti Ambon dan Poso. Bhinneka Tunggal Ika hanya berlaku di tingkat gagasan, semboyan, manusia daratan di wilayah perkotaan-perkotaan Indonesia. Yang terjadi adalah dominasi Ika manusia daratan kota terhadap kebhinnekaan non- urban dan cara berpikir manusia kepulauan yang Bhinneka ini. Para pendiri republik ini pada tahun 1945 telah mewariskan kepada Indonesia konsep paradoksal itu dalam Undang- Undang Dasar 1945. Segi paradoksnya terdapat dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemilik kedaulatan atau kekuasaan negara yang sejati ada di MPR, yang terdiri dari wakil-wakil partai (kota, daratan) dan wakil- wakil golongan serta wakil-wakil daerah. Dalam perkembangan selanjutnya justru wakil-wakil golongan politik urban ini yang dominan, sedang wakil-wakil "golongan" dan "daerah" direduksi dalam ranah politik pula. Inilah cara berpikir manusia daratan Eropa yang mentah-mentah dicaplok begitu saja oleh penganut manusia daerah perkotaan. Wakil-wakil "golongan" dan "daerah" justru meninggalkan prinsip Bhinneka. Apa yang disebut golongan dapat berupa wakil-wakil seniman, usahawan, ilmuwan, petani, buruh, yang mewakili kehidupan modern masyarakat urban. Sedang wakil-wakil daerah melibatkan cara berpikir masyarakat non-urban yang sangat Bhinneka itu. Lembaga MPR yang 'gigantik' ini akan mirip Kongres Partai Komunis di Cina, misalnya. Karena ukurannya yang 'gigantik' dan sangat bhinneka ini tak mungkin melaksanakan kedaulatan yang diserahkan kepadanya. Untuk itu UUD 1945 telah mengatur konsep paradoksnya pula, yakni pemilik kekuasaan MPR memandatkan kekuasaannya kepada Presiden sebagai Kepala Negara (konsep daratan). Dengan demikian Presiden menjalankan kekuasaan rakyat tetapi bukan pemilik kekuasaan tersebut. Kekuasaan Presiden hanya diakui selama dia bekerja menjalankan kekuasaan sesuai dengan amanat rakyat di MPR, yang pengawasannya setiap detik diserahkan kepada "anak MPR" yakni DPR. UUD '45 selama ini belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuan, hal ini disebabkan oleh pelaku yang didominasi oleh cara berpikir daratan urban. Bahkan sering terjadi praktik bongkar pasang struktur negara yang semakin lama semakin jauh dari konsep para pendiri republik ini. Akibatnya prinsip kebebasan modern tidak pernah terkontrol oleh struktur negara yang tetap dan pasti sepanjang masa. Atau sebaliknya, kebebasan amat kuat dikontrol oleh dominasi cara berpikir daratan yang absolut dan sentralistik. Memang muncul sejumlah masalah untuk mengharmonisasikan dua pola pikir Bhinneka Tunggal Ika itu, antara cara berpikir manusia daratan dan manusia kepulauan, antara urban dan non-urban, antara kebebasan modern dan kontrol strukturalnya, antara "pusat" dan "daerah", antara pulau Jawa dan daerah-daerah "seberangnya". Problem rumit ini hanya dapat dipecahkan dengan cara berpikir paradoksal seperti termuat dalam semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika.[] 43
Opini Hajriyanto Tohari Wawasan Nusantara Hadapi Setumpuk Persoalan Bangsa Indonesia akan memperingati Hari Nusantara pada 13 Desember sebagai salah satu cara pandang serta sikap mengenai diri Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila serta undang- undang dasar 1945. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai Bangsa Indonesia menterjemahkan Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hajriyanto Tohari berpendapat, Wawasan Nusantara sampai saat ini masih relevan, terlebih jika dihubungkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika diletakkan dalam konteks teritorial, wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang mencakup 17.000 pulau. Dengan kata lain, konsep Wawasan Nusantara menjadi sangat penting dan relevan dalam konteks Indonesia yang sangat plural, baik suku, budaya dan adat istiadatnya. Ini yang membedakan Indonesia dengan sejumlah bangsa atau negara-negara lain, terutama negara Barat. "Kemajemukan ini saya sebut fragmented and segmented pluralism, yang sangat unik karena penduduk yang menghuni suatu pulau berbeda dalam banyak hal dengan penduduk di pulau lain," tutur Hajriyanto. Terkait korelasi Wawasan Nusantara dengan Pancasila dan ancaman ideologi dari bangsa lain, tentunya dalam perspektif negara yang luas, sangat majemuk, terfragmentasi dan tersegmentasi, Hajriyanto berpendapat, harus diimbangi dengan Wawasan Kebangsaan. "Wawasan Kebangsaan adalah pola pikir yang melampaui kelompok serta golongan. Kita harus memberikan tafsiran lebih maju dari pemahaman sebelumnya karena rakyat memerlukan hal yang kongkrit, bukan sekedar ideologi politik, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan atau ideologi-ideologi yang mengawang-ngawang, tidak kontekstual dengan kehidupan atau kebutuhan masyarakat," kata dia. Kesamaan Harga Dalam konteks bernegara dan berbangsa, menurut dia, sering dikumandangkan kata "satu", namun belum ada penetapan kesamaan harga BBM di seluruh daerah. Demikian pula dengan harga-harga komoditas lain. Harga premium di wilayah pedalaman di Kalimantan, bisa mencapai Rp. 8.500,-seliter. Di Papua, harga semen per sak Rp. 200.000,- padahal di Jawa cuma Rp. 45.000,- . Demikian pula halnya dengan konteks komunikasi. Rakyat di perbatasan tidak bisa mengakses komunikasi dengan baik sehingga konsep kesatuan tidak bisa mereka nikmati dalam kehidupan sehari- hari. "Artinya, Wawasan Nusantara harus diberikan secara riil dan kongkrit, tidak bisa diberlakukan secara sentralistis seperti yang dilakukan pada masa lalu. Semua dikendalikan oleh pusat, cenderung terjadi penyeragaman," jelasnya. Mengenai maraknya berbagai konflik akhir-akhir ini, Hajriyanto mengungkapkan, hal itu sekedar 44
Opini luapan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, bukan benar-benar upaya pemisahkan diri. "Wawasan Nusantara juga seharusnya bisa meredam konflik- konflik horizontal antardaerah di Indonesia. Dalam iklim globalisasi, Pancasila harus dipandang sebagai ideologi terbuka, tidak bisa ditafsirkan untuk selamanya, tentunya penafsiran dan pemahaman diperkaya dengan perkembangan baru di tengah- tengah masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila menjadi jati diri bangsa, tidak menutup pergaulan dengan masyarakat internasional, tidak boleh membenci ideologi asing. Tinggal aspek yang baik dari ideologi suatu negara kita ambil, kita adopsi sesuai dengan kebutuhan hidup di negeri sendiri, sedangkan yang buruknya kita tinggalkan," kata wakil ketua MPR RI itu. Bukan aksi Separatisme Terkait persoalan separatisme Hajriyanto Tohari juga menyampaikan bahwa sebagai bangsa yang sudah menyatakan NKRI sebagai keputusan final, tidak boleh dengan mudahnya menilai setiap aspirasi rakyat sebagai aksi separatisme. Bisa saja hal itu sebagai kritik akibat akumulasi kekecewaan rakyat terhadap ketidakberhasilan dalam pemerataan kesejahteraan, keadilan, ekonomi dan pemerataan yang lainnya. Sehingga, cenderung ekspresi disampaikan dengan bahasa yang keras dan ekstrem. Namun tidak merupakan aspirasi untuk memisahkan diri dari NKRI. Hajriyanto berpendapat, pemerataan kesejahteraan, pemerataan keadilan, dan pemerataan lainnya perlu segera diwujudkan agar, jangan sampai kekecewaan rakyat terus berlanjut, terus terakumulasi. Harus segera ditanggapi dan diantisipasi. "Tentunya ini adalah tugas kita, pemerintah dan masyarakat untuk segera mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah. Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, miskin dan kaya. Kita harus terus mengupayakan agar tidak ada orang yang merasa diperlakukan tidak adil," kata Hajriyanto.[Adma Bestari/NS] 45
Opini melanjutkan penjajahan itu. Apa kabar kebesaran kerajaan- Kurnia Effendi Sastrawan Nusantara Perlu Dokumen Otentik S epanjang sejarah yang kita tahu, perluasan wilayah sebuah negara atau kerajaan bermula dari penaklukan. Itu kata lain dari penjajahan, ketika yang kuat merebut wilayah yang lemah alias menundukkan dengan atau tanpa perjanjian. Kesepakatan yang muncul umumnya juga tidak win- win solution, melainkan diciptakan kewajiban yang menekan bagi si kalah kepada sang penakluk, sementara sang adidaya 'bertugas' melindungi dengan tujuan agar kawasan yang diakuisisi itu tak diambil oleh maharaja yang lain. Demikianlah yang terjadi pada Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, dua imperium besar di Nusantara dalam periode yang berbeda. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri di Andalas Selatan pada tahun 600-an (awal abad ke-7) berhasil menguasai Sumatera, Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaysia, Jawa, dan Kalimantan. Kerajaan Majapahit yang dirintis Raden Wijaya sejak 1293 berkibar sampai ke seluruh Jawa kecuali Padjadjaran di Tlatah Sunda. Bagai meniru pendahulunya, batas wilayahnya menjangkau Kalimantan sampai Irian. Jejak semacam itu diikuti oleh VOC, di abad ke-17. Perusahaan dagang yang awalnya ingin bertukar komoditi rempah- rempah di daratan Ternate-Tidore dengan gulden, namun kemudian mengendus kemudahan penduduk Nusantara untuk dimuslihati. Meskipun VOC gulung tikar lantaran korupsi pejabatnya Pemerintah Belanda segera mengambil alih sebagai yang dipertuan kumpeni (berasal dari kata company) untuk kerajaan di Nusantara setelah Kerajaan Mataram Islam terpuruk dan tinggal menyisakan kesultanan dan kesunanan yang terus menjaga simbolik keningratan masa lalu? Peninggalan semacam Candi Borobudur atau Prambanan bagai tak mungkin diciptakan lagi, misalnya dengan masuknya Islam melalui saudagar dari Timur Tengah atau bahkan lewat Negeri Cina. Masjid Demak semacam jejak kecil saja dari perjalanan spiritual Sunan Kalijaga (dan Wali Sanga di beberapa tempat), dilanjutkan dengan Cirebon dan Banten. Istana kesultanan di Ternate atau Tidore yang pernah saya kunjungi hampir tidak menunjukkan kemegahan, kecuali sebuah keyakinan yang mirip mitos: bahwa posisinya tegak lurus dengan Arsy. Namun demikian, kita, terutama generasi muda, wajib mengetahui, lalu memahami, dan diimbau untuk turut mendokumentasikan sejarah kenusantaraan. Tugas semacam ini bukan hanya diamanatkan kepada para sejarawan, budayawan, atau arkeolog. Jalan mana saja yang dapat ditempuh, untuk menggangsir pelbagai fakta mengenai perjalanan Nusantara, perlu diambil dan dimetodologikan, sampai akhirnya diarsipkan. Mungkinkah sastrawan, sebagai insan seni kreatif yang karib dengan aksara dan acap melakukan penelitian atau riset untuk mewujudkan gagasan dan fakta menjadi fiksi, perlu terlibat mendalam? Novel Sejarah Tak bisa dimungkiri, membanjirnya novel-novel sejarah (dan terutama mengenai Gajah Mada), telah memberikan kegembiraan tersendiri. Sastrawan seperti memiliki cara khusus untuk 46
Opini menarik keluar artefaks terpendam mengenai kebesaran Nusantara di masa silam. Tentu dalam pelbagai versi yang kental oleh nuansa fiktif, namun kandungan fakta di dalamnya tak dapat serta-merta dinafikan. Secara serentak, mata kita sedang dibuka untuk memandang cakrawala yang lebih luas, semacam anak indigo yang jangkauan "mata dalam"-nya merentang ke masa lalu dan masa depan. Kesadaran pertama sebagai sosialisasi dan aktualisasi, para pelajar yang semestinya getol belajar, melihat fenomena novel sejarah ini sebagai jalan bercecabang untuk mencari fakta otentik. Kesadaran berikutnya, perlu mengembangkan pengetahuan diri melalui diskusi formal atau informal demi memahami tak sekadar silsilah panjang, namun juga pembelajaran politik dan budaya. Mengapa sebuah otoritas yang sempat menggelembung tinggi akhirnya runtuh? Mengapa sampai kini belum tercantum sebuah kebudayaan Indonesia yang sahih? Mengapa kekuasaan di masa lalu tetap dengan arif membiarkan estetika lokal berkembang hanya di area primordial mereka? Mengapa nilai- nilai tradisi itu dianggap kekayaan eksotik yang menjadi sumber inspirasi para penggiat seni seperti sastrawan, penulis naskah film, dramawan, dan pekerja seni rupa? Banyak pertanyaan mengasyikkan yang tak akan habis didiskusikan dalam sepekan. Terpenting dari yang dapat kita lakukan adalah menyelamatkan situs-situs berharga, bersifat pusaka, yang merupakan sendi-sendi sejarah hingga mewujud Indonesia seperti sekarang ini. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh sejak diproklamirkan 17 Agustus 1945, tentu bukan negeri yang lahir tiba-tiba. Jauh sebelumnya sudah ada pondasi kebangsaan yang telah dirintis oleh kaum muda dan tersurat jelas dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Keinginan untuk bersatu berpijak di tanah air yang sama, dalam sehimpun bangsa yang sama, dan menggunakan bahasa persatuan, itu telah cukup masif. Kekuatan para pemuda itulah yang mendorong Soekarno tampil memimpin negeri ini. Pemimpin Bukan Penguasa Belajar dari pertumbuhan pemerintahan (kerajaan) di masa lalu, seorang pemimpin tidak semata sebagai penguasa atau pemilik wewenang yang bahkan absolut. Rakyat adalah aset sebuah negara karena kekuasaan tertinggi mendapatkan legitimasi dari rakyat. Majapahit menjulang sejak dipimpin Tribhuana Tunggadewi, Ibunda Hayam Wuruk. Bagai rekah bunga, semerbak wanginya menguar hingga ke seberang lautan. Saat itu pula tumbuh pemuda Pipil Mada, dari bayi yang dikandung istri seorang brahmana bernama Empu Sura Dharma. Sebagai pasangan suci yang tidak lagi melakukan hubungan badani, Ni Ratri merasa terkejut saat suaminya pulang lekas dari ladang dan memintanya bersanggama. Sementara Empu Sura Dharma merasa seharian hingga petang berada di tanah pertanian. Kisah yang mungkin melebur menjadi mitos untuk mengukuhkan kehadiran bayi sebagai titisan Dewa Syiwa ini tercantum dalam sebuah kakawin panjang. Apakah seorang pemimpin harus memiliki muasal yang jernih, jelas, dan terang? Hampir separuh dari sejarah peradaban dunia, mereka yang terpilih sebagai satria, memiliki masa lalu yang gelap, tak teraba. Pipil Mada diletakkan di sebuah tempat ibadah untuk mendapatkan nasibnya kelak. Ia kemudian menemukan orang tua angkat. Sejak kanak-kanak telah memiliki leadership yang entah diwangsitkan dari mana. Inilah bakat alam yang banyak dimiliki kaum pemimpin hingga hari ini. Gajah Mada, demikian nama yang melekat padanya. Sebagai pemuda dia sudah dilirik oleh pihak kerajaan karena kemahirannya dalam banyak hal. Ringkas kisah, ia masuk ke lingkungan istana bahkan kemudian menjadi menantu Patih Majapahit sebelum dia diangkat menjadi mahapatih karena sejumlah reputasinya. Penaklukan demi penaklukan berlangsung. Mahapatih Gajah Mada bahkan bersumpah Majapahit akan menguasai Nusantara dan negeri-negeri di sekitarnya dengan Amukti Palapa. Namun ikrarnya itu berujung pada sebuah kerajaan yang tidak mau tunduk, bernama Padjajaran. Politik pun dimainkan oleh Gajah Mada untuk menyatukan dua kerajaan itu melalui pernikahan sepasang ahli waris singgasana. Syarat yang ganjil, dengan meminta Dyah Pitaloka, putri Pajajaran didatangkan ke Majapahit untuk disunting Hayam Wuruk, membuat Raja Padjajaran tersinggung. Namun terlambat karena rombongan Padjajaran baru menyadari siasat itu setelah berada di Bubat. Ini kisah paling muram dalam sejarah Majapahit sekaligus Padjajaran, ketika akhirnya pecah Perang Bubat. Sebab setelah itu, Hayam Wuruk yang belum lama memegang tampuk pemerintahan pun sedih atas kematian Dyah Pitaloka yang kadung mencuri hatinya lewat sebuah lukisan jurusungging kerajaan. Majapahit redup dan menemui senjakala. Hormati Kepentingan Lain Semangat dan tekad untuk menjadi yang terbesar mesti diarifkan dengan menghormati kepentingan pihak lain. Inspirasi 47
Opini kepemimpinan Gajah Mada mendampingi Raja Hayam Wuruk dalam meraih cita-cita perlu dilengkapi dengan rambu-rambu yang telah ditulis dalam pembukaan UUD 45. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa sudah cukup benderang maknanya. Sebuah negara yang tak ingin dijajah (lagi) tentu tidak berkehendak menjajah wilayah kecil mana pun. Ditambah dengan prinsip cinta damai dan bebas aktif dalam pergaulan politik dunia, yang menyarankan untuk tetap bersinergi dalam perdamaian dunia. Indonesia tentu bukan negeri terasing, terlebih letaknya secara geografis yang demikian strategis di garis khatulistiwa. Justru, dengan wilayah berbentuk kepulauan, yang dikenal sebagai negeri bahari atau maritim, perlu kewaspadaan khusus dalam menjaga lebih dari 13 ribu pulau yang tersebar dari We sampai Papua. NKRI bukan semata batas fisik, namun juga kebangsaan dan kebudayaan yang menjadi milik kita sejak zaman lampau. Kebesaran Indonesia dalam luasan area penting diimbangi dengan kebesaran martabat untuk disegani oleh negara dan bangsa lain. Sejumlah konflik horizontal dengan negara tetangga terkait pada kearifan budaya terkadang sulit dihindari karena ikhwal kita sebagai negeri serumpun Melayu. Pendidikan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara kepada siswa bisa ditempuh dari lini sastra. Untuk kepentingan itu, sebagaimana banyak dibahas dalam agenda pertemuan sastrawan, bahwa saat ini sangat dibutuhkan guru bahasa Indonesia yang sanggup mengawal sub- pelajaran kesusastraan. Sajak-sajak mengenai keindonesiaan di masa Pujangga Baru dan Balai Pustaka terus bertumbuh dan bahkan lahir selalu puisi-puisi yang menjadi saksi perjalanan perubahan politik. Dulu kita mengenal Sanusi Pane (untuk novel), Amir Hamzah dan Muhammad Yamin (puisi), dilanjutkan dengan para penyair yang hidup dan terlibat secara emosi dalam masa pergerakan seperti Chairil Anwar, Asrul Sani, Idrus, dan seterusnya. Sesudah merdeka muncul nama- nama sastrawan yang saling berbeda pandangan dalam politik. Misalnya antara Pramoedya Ananta Toer dan Mochtar Lubis, Taufiq Ismail, Goenawan Mohamad. Pejuang lain yang menyuarakan rakyat melalui kesusastraan adalah WS Rendra, dan yang belakangan raib: Wiji Thukul. Tidak Bisa Diabaikan Kita tidak akan melebar ke arah politik sastra, namun kesadaran terhadap sejarah perjalanan Indonesia tidak dapat mengabaikan hal itu. Kembali membicarakan perihal sejarah Nusantara beberapa abad silam yang diungkap secara fiksional dalam novel, telah memberikan pandangan yang relatif baru melalui tafsir-tafsir pengarang. Bagaimana risalah tentang karier Gajah Mada menurut Langit Kresna Hariadi, atau reposisi informasi yang dibuat oleh Hermawan Aksan dalam novel Dyah Pitaloka, Senjakala Majapahit. Dari kedua pengarang terlihat sudut pandang yang berbeda, mewakili pihak masing-masing (Trowulan dan Pasundan). Yudhi Herwibowo, novelis Palembang yang tinggal di Solo memperkuat pengetahuan kita mengenai Sriwijaya dan beberapa novel sejarah dari ranah Jawa Tengah. Sudah waktunya, buku ajar siswa mengenai pengetahuan umum dan sejarah, juga sastra, memasukkan perluasan wawasan itu. Nusantara yang kaya raya ini tak hanya punya pabrik kertas di Padalarang atau sumber ikan di Bagansiapiapi. Fakta tentang lumpur Lapindo di Sidoarjo yang kemungkinan akan menenggelamkan seperempat provinsi Jawa Timur dua puluh tahun ke depan juga sebuah catatan sejarah. Sebelum menjadi kuno dan jejaknya samar seperti La Galigo, dokumen otentik setiap peristiwa bersejarah wajib tercatat tanpa cacat. Lalu, nama-nama pengarang tidak berhenti pada Sutan Takdir Alisyahbana dan Chairil Anwar, atau memperbarui sampai Sutardji Calzoum Bachri; melainkan ada Gus tf Sakai, Andrea Hirata, Dewi Lestari, A. Fuadi yang masing- masing mengusung kearifan lokal, sains, dan dunia pesantren. Lintas wilayah estetika ini wajib diketahui oleh siswa untuk memberikan tak hanya ruang kesadaran pluralitas, tetapi juga rasa memiliki yang tinggi dalam membangun karakter bangsa. Dimana pun mereka kelak berada dalam wilayah Indonesia, mereka merasa sedang di dalam rumah sendiri. Mengenai proses pemahaman keberagaman sebagai aset bangsa perlu kesinambungan perjuangan semua bidang. Di satu sisi menjadi dokumen, di sisi lain menjadi penjaga kebudayaan. Saya, yang memiliki passion dalam kesusastraan, mudah-mudahan akan turut ambil bagian.[AB] 48
Harapan Peserta Twedy Noviadi Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pemuda Banyak Memberikan Konstribusi Positif P eserta termuda PPRA 48 Lemhannas RI, Twedy Noviady yang menjabat Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai, pemahaman yang mendalam mengenai wawasan nusantara di kalangan pemuda sangatlah penting. "Bangsa Indonesia memiliki dasar negara Pancasila, secara konsepsi Wawasan Nusantara adalah hal yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi pemuda," kata Twedy. Ia melihat, pemuda saat ini banyak memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Tantangan pemuda yang dihadapi saat ini memang terus berkembang seiring dinamika globalisasi dan liberalisasi, sehingga potensi ancaman muncul dari dalam maupun luar. Twedy mengharapkan agar semua pihak dapat memegang nilai-nilai kearifan budaya bangsa, seperti sikap gotong royong dan kesederhanaan yang sangat dibutuhkan di tengah kecenderungan masyarakat bersikap individualis dan konsumtif saat ini. Masihkah diperlukan indoktrinasi Pancasila? Proses pengejawantahan Pancasila tentunya harus disesuaikan dengan konteks hari ini. "Pola indoktrinasi saya kira tidak pas untuk kondisi sekarang ini, karena yang dibutuhkan adalah bagaimana mengekspose nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Baginya, jumlah pemuda Indonesia yang besar, yakni mencapai 60 juta memiliki potensi yang besar untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan guna membangun Indonesia," kata Twedy menambahkan.[EH/NS] Adirozal Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padang Panjang Kampus, Lahan Subur Tumbuhkan Wawasan Nusantara K ampus dan dunia pendidikan merupakan lahan yang subur untuk menumbuhkan pemahaman Wawasan Nusantara. Dr. H. Adizrozal, M.Si. peserta PPRA 48 yang memiliki latar belakang sebagai pendidik melihat besarnya potensi dunia pendidikan dalam menanamkan wawasan nusantara kepada generasi bangsa. "Kampus kami di ISI Padang Panjang memberikan pemahaman mengenai keberagaman budaya Bangsa Indonesia. Siswa ISI Padang Panjang tidak hanya mengenal kebudayaan dan jenis tarian dari Padang saja, tapi mereka juga kami kenalkan seni dari Solo, Yogyakarta, Sunda, Papua, dan Kalimantan," kaya Andizora. Pemahaman kebangsaan sebagai sebuah bangsa yang besar, bukan hanya diajarkan dalam tataran teori mata kuliah Kewarganegaraan saja, tapi juga dalam tataran praktik." Adirozal berusaha menerapkan Wawasan Nusantara di Padang Panjang untuk para pemuda melalui pemahaman seni. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pemuda dapat mencintai seni dan dari daerah seluruh nusantara. Di tempatnya berkarir, Adirozal juga memiliki mahasiswa yang berasal dari mancanegara. "Kami berusaha menekan ego-ego kedaerahan, tapi tetap mengangkat budaya masing-masing daerah supaya mahasiswa dapat memahami nilai-nilai yang terkandung didalamnya," kata Adirozal.[EH/NS] 49
Harapan Peserta Pamela Fadhillah Asisten Staf Khusus Presiden RI Bidang Pangan dan Energi Kolonel Inf Toto Rinanto Komandan Korem 121 Berharap Pusat dan Daerah Saling Bersinergi B agi Ir. Pamela Fadhillah, M.A. pemahaman Wawasan Nusantara yang kental diajarkan di Lemhannas RI relatif kurang tercermin dari sikap, program, dan kebijakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelola daerah. Bagi perempuan kelahiran Maret 1964 tersebut, kebijakan dan program kegiatan yang dilakukan di daerah lebih mencerminkan sifat kedaerahannya. Pamela memandang potensi keragaman yang dimiliki Bangsa Indonesia dapat dijadikan visi bangsa Indonesia dalam berlaku dan bertindak. Menurut Pamela, hal tersebut kurang tercermin dari keputusan pemerintah daerah. Menurut Pamela, konsep Wawasan Nusantara dalam hal ketahanan pangan Indonesia masih lemah, hal ini disebabkan pemerintah pusat dan daerah masih belum menyatu cara pandangnya dalam melihat Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dalam berbagai bidang. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah pembahasan kembali konsep mengenai Wawasan Nusantara, lembaga seperti Lemhannas RI merupakan wahana yang baik untuk membuat pelatihan singkat maupun pendidikan yang membahas mengenai Wawasan Nusantara," kata Pamela. Mengenai pembagian kekuasaan untuk kebijakan pusat untuk daerah, Pamela mengharapkan, pemerintah daerah mampu bekerja sama dengan daerah lain, dan dapat saling mengisi dengan memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing.[EH/NS] Perbedaan Menjadi Kekuatan P endidikan Lemhannas RI memiliki peran yang kuat bagi lingkungan tempat bertugas. Toto Rinanto, peserta PPRA XLVIII yang juga bertugas sebagai Komandan Korem 121 merasakan pengetahuan dan pemahaman mengenai Wawasan Nusantara yang didapatkan di Lemhannas RI begitu bermanfaat. Pemahaman masyarakat mengenai kesatuan wilayah dipandang penting oleh Toto Rinanto. Untuk itu, sampai unsur paling rendah di jajarannya, Toto selalu memberikan pengetahuan mengenai Wawasan Nusantara. "Cara terbaik untuk menangani konflik antara kelompok dan suku golongan masyarakat adalah dengan proaktif melibatkan unsur terendah di jajaran kami untuk berdiskusi dengan masyarakat setempat. Kami menekankan bahwa perbedaan agama dan suku merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bernegara," Toto menjelaskan. Untuk daerah perbatasan, Toto melihat komitmen pemerintah terhadap pengembangan daerah perbatasan sudah semakin meningkat. Toto Rinanto mengharapkan agar pemerintah dapat terus konsisten dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di perbatasan, "Regulasi kebijakan pusat dan daerah saya harap bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di perbatasan, sehingga perekonomian bisa berkembang," demikian kata Toto menambahkan.[EH/NS] 50
Hot Issue Banjir Kembali Mengancam Jakarta D i akhir tahun 2012 ini, hujan bervariasi antara 20-60 sentimeter. Kebon Jeruk, Taman Sari. Jakarta Pusat: Cempaka Putih, Gambir, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen, Tanah Abang. Jakarta Selatan: Cilandak, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Tebet. Jakarta Timur: Cakung, Cipayung, Ciracas, Jatinegara, Kramat Jati, Kampung Makassar, Pulo Gadung. Jakarta Utara: Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok. terus menerus mengguyur Jakarta, tampaknya warga kembali direpotkan dengan banjir tahunan yang tak henti-hentinya menghantui benak mereka. Tengok saja banjir yang terjadi di Kampung Pulo, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Banjir ini terjadi pada awal bulan Desember (1/12) diakibatkan luapan Kali Krukut yang akhirnya kembali menggenangi pemukiman warga. Tidak hanya itu, luapan Kali Pesanggrahan juga menggenangi rumah-rumah warga di Gang Haji Rohimin RT 17 dan RT 19, Ulujami dan menggenangi Pasar Cipulir, Kebayoran Lama. Ketinggian air Terkait persoalan banjir ini, informasi mengenai prakiraan banjir telah dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pada prediksi disebutkan potensi banjir di sejumlah daerah Jakarta. Kemungkinan banjir dimulai dengan potensi rendah pada bulan November, sedangkan potensinya meningkat menjadi menengah seiring terjadinya puncak hujan di bulan Desember di 2012 tahun ini. Sedangkan prediksi banjir dengan tingkat menengah di DKI Jakarta terjadi pada bulan Desember 2012, seperti rincian berikut ini. Prediksi wilayah banjir bulan November 2012, tingkat rendah, yaitu Jakarta Barat: Cengkareng, Grogol Petamburan, Kali Deres, 51
Hot Issue Jakarta Barat: Grogol Petamburan, Kali Deres, Kebon Jeruk, Taman Sari. Jakarta Pusat: Cempaka Putih, Gambir. Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen, Tanah Abang. Jakarta Selatan: Cilandak, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Tebet. Jakarta Timur: Cakung, Cipayung, Ciracas, Jatinegara, Kramat Jati, Kampung Makassar, Pulo Gadung. Jakarta Utara: Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok. Berangkat dari persoalan tersebut, tampak persoalan banjir di Indonesia pada umumnya, di Jakarta pada khususnya, seakan- akan menjadi persoalan langganan yang sulit untuk terselesaikan dengan bijak dan arif. Meskipun demikian, lepas dari pemimpin yang satu ketemu pemimpin yang baru, yang hari ini Jokowi, harapan kembali dilimpahkan kepada bapak Gubernur DKI Jakarta. Harapannya tentu, selain persoalan kemacetan yang semakin waktu semakin bertambah parah, juga persoalan banjir yang dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Sebab-Akibat Bicara banjir adalah bicara soal akibat dari sebab. Terkait sebab banjir, banyak orang yang mengira bahwa banjir disebabkan karena curah atau intensitas hujan yang tinggi. Mungkin bagi sebagian orang hal ini adalah salah kaprah. Bagaimanapun hujan dengan intensitas yang rendah, sedang atau tinggi itu adalah peristiwa alam atau peristiwa alamiah yang wajib disyukuri oleh makhluk hidup. Berdasarkan keterangan tersebut, berarti hujan bukanlah termasuk dari penyebab banjir. Ery Basworo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan, banjir yang melanda sebagian wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur, diakibatkan area tangkapan (catchment area) sungai di tiga wilayah tersebut sudah semakin sempit. Rata-rata lebar semua kali di Jakarta hanya lima meter, padahal area tangkapan ideal 20 meter. ''Seperti Kali Krukut. Lebar eksisting sebenarnya 10 meter, tapi di banyak titik hanya selebar lima meter,'' ujarnya. Terkait hal tersebut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, "Masyarakat harus lebih disiplin dan menyayangi kali atau sungai yang ada didaerahnya untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di kali dan sungai,"ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, seperti yang dikutip dari Soal banjir yang terjadi di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Banjir bukan perkara mudah dan penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. "Butuh waktu yang lama dan proses yang panjang sehingga benar-benar tuntas. Penanganan masalah banjir bukan hanya menjadi tugas Pemprov DKI, tetapi juga semua warga Jakarta. Bersama-sama, kita bisa membersihkan kali atau selokan yang ada di kampung, sehingga tidak tersumbat dan tidak menyebabkan banjir. Disamping itu, kami juga berencana membelokkan aliran air dari hulu menuju waduk Ciawi, sehingga dataran rendah di Jakarta tidak tergenang banjir, kata Jokowi." ujarnya.[AB/NS] 52
Hot Issue dan 4,3 juta motor. Pada 2010, peningkatan jumlah kendaraan menembus angka 7,29 juta unit dengan rincian 2,56 juta mobil dan 4,73 juta motor. Berdasarkan data Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, jumlah total kendaraan di wilayah Jadetabeka (Jakarta Depok Tangerang Bekasi dan Karawang) mencapai 13.347.802 unit yang beroperasi pada 2011. Jumlah kendaraan tersebut, terdiri atas mobil penumpang sebanyak 2.541.351 unit (19 persen), mobil muatan beban mencapai 581.290 unit (4,4 persen), bus sekitar 363.710 unit (2,7 persen) dan sepeda motor berjumlah 9.861.451 unit (73,9 persen). Pertumbuhan jumlah kendaraan pada 2011 meningkat dibanding 2010 sebesar 11,26 persen atau mencapai 1.350.283 unit. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya memprediksikan pertumbuhan jumlah kendaraan meningkat sekitar 10-12 persen atau bertambah 1,3 juta unit kendaraan jenis mobil dan sepeda motor di wilayah DKI Jakarta selama 2012. Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berwacana mengambil kebijakan dengan menerapkan pelat nomor ganjil- genap bagi kendaraan yang ada Sistem Pelat Nomor Ganjil-Genap Sebagai Usaha Mengurai Kemacetan Masih Pro-Kontra Berbicara ibu kota Jakarta, Berdasarkan data dari Dinas di Jakarta. Kebijakan tersebut sebagai usaha mengurai dan mengatasi masalah kemacetan yang semakin waktu semakin tidak bertambah parah. Untuk tindak lanjut dari kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui pelat nomor ganjil-genap tersebut rencananya pemerintah DKI Jakarta akan mulai memberlakukan kebijakan tersebut setelah melalui penelaahan yang mendalam. selain bicara persoalan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan Perhubungan DKI Jakarta, jumlah kendaraan di Jakarta pada 2007 sebanyak 5,8 juta unit dengan rincian 2,2 juta mobil dan 3,6 juta motor. Pada tahun 2008, jumlah kendaraan kembali meningkat menjadi 6,3 juta unit dengan rincian 2,3 juta mobil dan 4 juta motor. Pada tahun 2009, jumlah kendaraan kembali naik menjadi 6,7 juta unit dengan rincian 2,4 juta mobil juga bicara soal kemacetannya. Kenyataannya kemajuan modernisasi turut menyumbang kemacetan ibu kota. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan kendaraan bermotor, baik kendaraan beroda empat (mobil pribadi) maupun berada dua (sepeda motor). 53
Hot Issue Rencana kebijakan Gagasan pemberlakuan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil-genap tersebut lambat laun mulai menuai pro dan kontra, khususnya bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di Jakarta. Pihak yang pro mengatakan, bahwa usaha tersebut merupakan salah satu langkah yang utama dalam mengurai kemacetan ibu kota yang semakin menjadi-jadi. Dengan pembatasan kendaraan melalui plat nomor ganjil dan genap, tidak semua kendaraan akan tumpah ruah memadati jalanan ibu kota. Selanjutnya, kendaraan bermotor akan menunggu giliran waktu untuk jalan. Akan tetapi, pengaturan pelat motor ganjil- genap ini, seyogiyanya tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat saja, pemerintahan, pegawai negeri termasuk pejabat juga harus menghormati peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga, masyarakat dan pemerintah akan cenderung menggunakan kendaraan umum, seperti angkutan kota, kereta api, bus kota, dan kendaraan umum lainnya. Selain ada pihak yang pro, juga ada kelompok masyarakat yang kontra terhadap rencana pemerintah untuk menetapkan kebijakan pelat kendaraan bermotor ganjil-genap tersebut. Kelompok masyarakat yang kontra menyampaikan, rencana atas kebijakan tersebut bukanlah satu-satunya jalan. Pemerintah terlebih dahulu harus memperbaiki moda transportasi umum dan tentunya menambah fasilitas transportasi umum. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat ibu kota selalu nyaman bepergian menggunakan kendaraan umum. Yang paling penting lagi adalah pemerintah juga harus memperhatikan persoalan keamanan di kendaraan umum, agar tidak terjadi pencopetan atau penjambretan, tindak asusila yang selama ini dikeluhkan oleh penumpang wanita dan persoalan-persoalan keamanan lainnya yang turut berpengaruh dalam transportasi umum. Tidak hanya itu, pihak yang kontra juga menyarankan, sebelum memberlakukan kebijakan tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta. Artinya harus ada kebijakan untuk mengerem arus pertumbuhan kendaraan bermotor.[AB/NS] 54
Hot Issue Setelah Pembantaian Siswa SD Di Sandy Hook S uasana riang, penuh canda- tawa siswa SD Sandy Hook, Newton, Negara Bagian Connecticut, AS Jumat pagi yang cerah seusai acara konser musik tiba-tiba berubah setelah tempat itu menjadi ladang pembantaian oleh seorang siswanya, Adam Lanza (20) yang diduga menderita penyakit. Adam yang menenteng dua pistol, sepucuk senapan serbu dengan ratusan butir peluru, menerobos masuk kawasan sekolah dan menghujani siapa saja yang ditemuinya dengan peluru tajam, mengakibat kan 20 siswa berusia 6 sampai 10 tahun, kepala sekolah, enam guru dan seorang psikolog sekolah tewas di tempat. Sebelumnya, Lanza yang didiagnosa mengalami syndrome Asperger atau autis ringan juga menembak mati ibunya, Nancy Lanza di rumah. Presiden AS Barack Obama sendiri dalam upacara perkabungan berjanji untuk berupaya sekuat tenaga agar tragedi maut tersebut tidak terulang kembali antara lain dengan mengusulkan perubahan mengenai cara negeri itu menangani kasus-kasus kekerasan terkait penggunaan senjata api. "Tragedi ini harus diakhiri. Tidak ada lagi toleransi. Untuk itu (agar tragedi tidak terulang- red) kita harus berubah, " tandasnya, namun ia tidak merinci tindakan apa yang diambilnya. Tragedi penembakan di sekolah Sandy Hook, Newton, Negara Bagian Connecticut, AS, Jumat lalu itu juga mendorong dihidupkannya kembali debat di parlemen tentang pengawasan senjata api untuk mencegah jatuhnya korban-korban berikutnya. Sejumlah anggota parlemen khususnya dari Partai Demokrat juga menyerukan langkah terobosan mengenai pengawasan senjata, walaupun di pihak lain, upaya ini dikhawatirkan akan mendapat perlawanan dari pelobi bisnis dan industri senjata. Pembantaian siswa di Sandy Hook tersebut adalah yang kedua kali selama 2012 setelah kasus penembakan di sebuah bioskop di Colorado pada 12 Juli yang menewaskan 12 orang. Konstitusi AS memberikan hak senjata api antara lain dengan melarang kepemilikan senjata otomatis di seluruh negara bagian serta pengetatan pemberian izin dan pendaftaran bagi kepemilikan jenis senjata api lainnya hanya berselang 10 hari setelah tragedi berdarah yang menelan 35 korban jiwa di Port Arthur, Tasmania pada 28 April l996. Kepemilikan senjata api di kalangan warga sipil di AS cukup besar, diperkirakan 270 juta warga dari 311 penduduk di negara itu menyimpan senjata api di rumahnya. bagi setiap warga negara untuk mempersenjatai diri, sementara Mahkamah Agung dalam putusannya juga mengurangi kewenangan pemerintah negara bagian dalam kepemilikan senjata. Berdasarkan angka statistik, selama 2011 tercatat 8.585 kasus pembunuhan dengan senjata api dari seluruh 12.664 kasus pembunuhan di negara itu. Bagi AS sendiri, kepemimpinan Presiden Barack Obama saat ini sedang diuji, mampukah ia mendorong upaya untuk mereformasi kepemilikan senjata api di negara adidaya itu guna menghindari jatuhnya korban-korban berikutnya? "Perlu terobosan. Sekedar Australia yang pernah memiliki pengalaman buruk serupa segera melancarkan reformasi kepemilikan airmata ungkapan dukacita, tidaklah cukup" ungkap sejumlah warga.[NS/Reuter/CNN/BBC] 55
Hot Issue Mesir Menanti Referendum Kedua R eferendum tahap pertama sementara, mengklaim telah memenangkan 56,5 persen suara yang memilih "ya" untuk UUD atau konstitusi baru. Sebaliknya, Front Keselamatan Nasional yang mewakili kelompok oposisi mengaku duapertiga suara memberikan suara "tidak" atau menolaknya. tetap memberikan suara "tidak "pada rancangan konstitusi. atas Rancangan Konstitusi Baru Mesir yang semula Kubu oposisi yang menentang dekrit presiden tersebut sejak awal Desember berkumpul di alun- alun Tahrir, Kairo. Mereka tidak hanya menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Konstitusi baru, bahkan melontarkan seruan untuk menumbangkan rezim Presiden Mursi. dibayangi kericuhan antara pendukung dan penentangnya ternyata berlangsung lancar tanpa gangguan berarti kecuali ada satu dua insiden kecil. Kubu Islamis yang mendukung Presiden Muhammad Mursi untuk memberikan suara "ya" mengenai Rancangan Konstitusi mengklaim kemenangan pada referendum pertama yang diselenggarakan di sepuluh provinsi di Mesir, Sabtu dan diikuti oleh sekitar 26,6 juta warga yang memiliki hak suara dari seluruhnya 83 juta penduduk negara itu. Dilaporkan tingginya antusiasme warga untuk ambil bagian dalam referendum, terbukti dari panjangnya antrian di TPS- TPS dan pencoblosan surat suara yang harus diperpanjang sampai dua jam dari jadwal semula. Memang terjadi beberapa insiden- insiden kecil di TPS, dan juga aksi-aksi kekerasan berupa saling lempar batu dan penggunaan senjata tajam di kota Portsaid dan Alexandria antara pendukung dan penentang Presiden Mursi. Referendum kedua akan dilangsungkan di 17 provinsi pada 22 Desember dan agar bisa diberlakukan, konstitusi baru harus disetujui oleh 50 persen suara pemilih. Semula Dewan Konstituante bentukan pemerintah telah mengesahkan konstitusi baru yang sebagian mengacu pada hukum Islam, namun kelompok oposisi yang beraliran nasionalis menolaknya. Lalu, diselenggarakanlah Referendum untuk meminta persetujuan rakyat Dewan Konstituante (DK) yang berintikan kubu Islamis sengaja mempercepat pengesahan rancangan konstitusi sebelum Mahkamah Agung Konsitusi (MK) bersidang, karena mereka khawatir, MK justru akan memutuskan pembubaran (DK). Dalam perjalanan waktu kemudian, kelompok oposisi yang semula menolak, akhirnya bersedia juga mengikuti referendum, namun dengan catatan, akan Perpecahan di antara kubu penentang dan pendukung Presiden Mursi semakin tajam ditandai dengan aksi-aksi unjukrasa dengan pengerahan masa yang cukup besar dan diwarnai pula dengan sejumlah tindak kekerasan dan terjadinya kerusuhan berkaitan dengan rencana penyelenggaraan referendum. Eskalasi politik di negeri piramid itu semakin memanas setelah Presiden Mursi mengeluarkan dekrit yang membuat kekuasaannya mendekati absolut, walaupun kemudian atas desakan massa, dekrit dicabut. Tanggapan positif terhadap penyelenggaraan referendum tahap pertama juga dilontarkan antara lain oleh pimpinan kubu oposisi Front Penyelamat Nasional (FPN) Amr Mousa. Dalam pernyataannya ia menilai, pesta demokrasi yang tercermin dalam referendum berjalan lancar dan baik. Jadi, tidak ada alasan para pihak untuk melayangkan gugatan. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) berbasis ajaran Islami yang berkuasa, berdasarkan perhitungan Wapres RI, Boediono dalam pertemuan dengan Dubes Mesir untuk RI Ibrahim Dessouki di Jakarta, juga berharap agar negara itu dapat melewati era transisi demokrasi dengan baik. "Semoga bangsa Mesir dapat melalui masa transisi yang cukup berat ini dengan baik menuju masyarakat madani yang demokratis., " ujar Boediono.[NS/Reuter/AP] 56
SWANTARA NO. 03 TAHUN I/DESEMBER 2012 57
Seputar Kita Optimisme Indonesia Pemasok Pangan Tropis Tahun 2025 P ada Selasa (4/12), Lemhannas RI Nasional Dr. Hendarman Soepandji, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri, Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo sebagai pembahas. dan Direktur Utama Sugar Group Companies Gunawan Jusuf, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor. Seminar nasional tersebut merupakan salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan oleh peserta PPRA XLVIII Lemhannas RI. Lima faktor penting menyelenggarakan Seminar Nasional PPRA XLVIII Lemhannas RI tahun 2012 dengan tema, "Menjadikan Indonesia sebagai Pemasok Pangan Tropis Dunia Tahun 2025 guna Kemandirian Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional". Seminar tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Ketua Komisi IV DPR RI M. Rohmahurmuziy, S.T. MT., Kepala Badan Pertanahan Selain itu juga hadir penanggap utama yang terdiri dari Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso, Asisten Food and Agriculture Organization (FAO) Indonesia bidang Program Ageng S. Herianto menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan tropis dunia tahun 2025, yaitu mengarahkan politik pangan pemerintah yang 58
Seputar Kita didukung pemangku kepentingan, swasta dan seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani dan nelayan melalui peningkatan sarana, prasarana dan teknologi pertanian dan pangan. Meningkatkan daya saing produk pangan tropis Indonesia. Mengoptimalkan keberpihakan pemerintah dan otoritas keuangan terhadap komoditas pangan pertanian. Akselerasi implementasi reformasi agraria Sudah Fokus Menurut Hendarman Soepandji yang tampil sebagai pembahas pertama dalam seminar nasional tersebut, politik pangan Indonesia sebenarnya sudah fokus, hanya saja pada tataran pelaksanaan atau aplikasinya masih dibutuhkan banyak pembenahan. "Sebagai contoh disebutkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Semua peraturan yang dibutuhkan sudah ada, namun penerapannya masih tidak jelas," katanya. Ketua Komisi IV DPR RI M. Rohmahurmuziy, S.T. MT, mengungkapkan bahwa pada tataran konsep sebenarnya solusi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan tropis sudah selesai. "Persoalan yang ada sekarang ini di Indonesia adalah lebih pada implementasi dari peraturan, bukan pada peraturan itu sendiri," tegasnya. M. Rohmahurmuziy juga menyinggung tentang anggaran untuk sektor pertanian Indonesia. Pada 2010 Produk Domestik Bruto dari sektor pertanian mencapai Rp955 triliun, tapi anggaran pertanian Rp. 60 triliun. Itu berarti anggaran pertanian 7% dari PDB-nya. Hal ini masih jauh dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang alokasi anggarannya sektor pertaniannya mencapai 22% dari PDB sektor ini, atau Uni Eropa yang mencapai 31%. "Jadi, Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara agraria kalau sektor pertaniannya belum mendapat anggaran yang memadai," paparnya. M. Rohmahurmuziy juga menjelaskan, saat ini yang lebih diperlukan adalah kajian implementatif guna melihat apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah dilaksanakan secara utuh, termasuk anggaran dan konsistensinya. "Selain itu, dalam mencapai target jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan tropis dunia pada tahun 2025, perlu juga ditetapkan target jangka pendek dan menengahnya," ungkap Rohmahurmuziy. Tanggung Jawab Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini menyampaikan, agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan menjadi pengekspor pangan tropis, tanggung jawab semestinya tidak hanya dibebankan pada menteri pertanian dan jajarannya saja. Dibutuhkan dukungan kuat dan komitmen dari seluruh pihak. Sementara itu Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dalam paparannya menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan, potensi kelautan Indonesia masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. "Untuk itu, dengan lahan darat dan lautnya yang luas, Indonesia sebenarnya berpotensi untuk mencapai kedaulatan pangan dan menjadi produsen pangan tropis dunia," ungkapnya. Lebih lanjut Rokhmin Dahuri juga menyampaikan bahwa laut Indonesia berpotensi menjadi lumbung pangan dunia. "Dengan potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton/tahun, pada tahun 2011 yang dimanfaatkan Indonesia baru 13,4 juta ton (20,7%). Sedangkan total produksi perikanan dunia pada tahun 2011 adalah 154 juta ton. Pangan dari laut dapat dihasilkan melalui perikanan darat (capture fisheries), perikanan budidaya (aquaculture) dan bioteknologi," terang Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hasil Rumusan Dari hasil rumusan sementara seminar nasional PPRA XLVIII Lemhannas RI 2012 tersebut disampaikan bahwa peran politik pangan pemerintah menjadi faktor kunci dan strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan tropis dunia tahun 2025. Implementasi politik pangan pemerintah tersebut adalah dalam bentuk komitmen, arah kebijakan, pengaturan, peraturan perundang-undangan, dukungan fasilitas sarana dan prasarana, pemberdayaan petani dan nelayan, penyediaan bantuan permodalan, teknologi tepat guna serta bibit dan benih yang berkualitas. Tim perumus Seminar Nasional PPRA XLVIII Lemhannas RI juga menyampaikan beberapa hal yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan tropis dunia tahun 2025, yaitu Tahap swasembada dan swasembada berkelanjutan (2014). Pada tahap ini, Indonesia harus mampu mewujudkan swasembada dan swasembada berkelanjutan terhadap komoditas pangan utama, yaitu beras, dan umbi kedelai, gula dan daging sapi. Tahap persiapan menuju ketahanan pangan (2015- 2019). Periode ini merupakan tahap pembenahan infrastruktur 59
Seputar Kita pertanian, mulai dari jalan, irigasi dan pengairan seta pemberdayaan petani dan nelayan, penyediaan teknologi tepat guna, penyediaan bibit dan benih unggul yang sesuai dengan iklim dan kondisi daerah masing-masing, pelaksanaan inovasi, riset dan pengembangan pertanian, penyediaan lembaga pangan yang khusus melayani petani dan nelayan, pemberian subsidi dan pembukaan lahan pertanian yang baru. pernah berpesan, "Jadikanlah bangsamu ini bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka dalam arti merdeka yang sebenar-benarnya. Buat apa kita bicara tentang politik bebas, kalau kita tidak bebas dalam urusan beras, yaitu selalu meminta tolong beli beras dari bangsa-bangsa tetangga". Dengan demikian, ketahanan pangan mustahil akan terwujud bila suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.[] Tahap ketahanan pangan (2020- 2024). Tahap ini ditekankan pada upaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pemberdayaan petani dan nelayan. Bung Karno 60
Intermezzo hadiah berupa netbook. Sedangkan tim ITB diberi kesempatan mengikuti konferensi IEEE di mana pun, dan seluruh biayanya ditanggung panitia.[tempo.co] Mahasiswa ITB Juara Dunia Kompetisi Informatika Tim mahasiswa Institut Teknologi Bandung membuktikan diri sebagai yang terbaik di dunia pada ajang IEEExtreme 24-hour Programming Competition 6.0. Tim bernama Dongskar Pedongi itu mengalahkan 1.940 tim mahasiswa dari berbagai negara. "Kemenangan ini sungguh luar biasa dan sangat mengagetkan kami," kata Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB Suwarno kepada Tempo, Kamis, 29 November 2012. Tim juara Program Studi Teknik Informatika ITB itu Bigfoot Adalah Nenek Moyang Manusia? WASHINGTON-Sebuah tes genetik membenarkan bahwa mahluk misterius bernama Bigfoot merupakan keluarga manusia yang hidup di masa 15 ribu tahun silam. Tes tersebut dilakukan oleh seorang dokter hewan dari Texas, Melba S. Ketchum. beranggotakan Ronny Kaluge angkatan 2008, Irvan Jahja (2009), dan Chistianto Handojo (2010). "Saya lihat data pesertanya sampai merinding, karena tim berasal dari ratusan negara dan banyak dari universitas top dunia di Amerika, Eropa, dan Asia," ujarnya. Dilansir dari Live Science, Kamis (28/11/2012), tes yang dilakukan Ketchum didetilkan dalam sebuah pernyataan resmi dari perusahaan bernama DNA Diagnostic. Kompetisi keenam yang digelar selama 24 jam Di dalamnya diungkap bahwa mahluk tersebut telah itu melombakan pemrograman antar-universitas di dunia. Penyelenggaranya Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), sebuah asosiasi profesional di bidang kelistrikan, elektronika, dan komputer, yang berbasis di Amerika Serikat. Setiap tim yang terdiri dari tiga orang diuji dengan soal- soal pemrograman dengan sejumlah pilihan bahasa, seperti Java, C, C++, C#, Python, Ruby, dan Perl. berhubungan seks dengan manusia dan menghasilkan percampuran manusia dengan mahluk berbulu. Namun komunitas ilmuwan meragukan klaim tersebut. "Sekelompok ilmuwan bisa melakukan verifikasi bahwa penelitian DNA mereka selama lima tahun membenarkan eksistensi spesies manusia campuran yang umumnya dikenal sebagai Bigfoot atau Sasquatch," tulis pernyataan resmi itu. Menurut Christianto, lomba itu berlangsung Meskipun begitu, sampai saat ini belum ada bukti. secara online pada 20 Oktober 2012. Timnya mengambil tempat di kampus ITB. Mereka bergantian mengerjakan soal yang totalnya berjumlah 20 masalah. "Setiap jawaban yang dikirim, hasil dan nilainya langsung diketahui," katanya di kampus ITB, Kamis, 29 November 2012. Hasilnya dan juara diumumkan pada 22 November lalu. Pemenang keduanya adalah tim Los Desempleados dari Universidad Nacional de Ingenieria dari Lima, Peru dan juara ketiga tim Meeyo dari University of Moratuwa, Sri Lanka. Kedua tim itu mendapat Riset yang dilakukan Ketchum menggunakan tiga genom utuh yang diklaim sebagai sampel Sasquatch tidak tampil dalam jurnal ilmiah. Bahkan tidak tampak indikasi kapan riset tersebut akan tampil di sana. Sejarah mengenai Bigfoot atau Sasquatch ini pun penuh dengan klaim prematur dan berlebih mengenai eksistensi sang mahluk. Selama puluhan tahun, berbagai bukti telah ditawarkan untuk menunjukkan eksistensi, namun bukti tersebut selalu berujung dengan hoax, kekeliruan identifikasi atau tidak 61
Intermezzo Sama seperti halnya bagian dari imajinasi semu ilmuwan yang bahkan tidak terganggu dengan kurangnya bukti yang ada.[dari berbagai sumber] NASA Mematahkan Ramalan Kiamat Suku Maya Washington - Menurut kalender kuno Suku Maya, titik balik Matahari di tahun 2012 akan menandai akhir dari siklus 144 ribu hari. Siklus ini sudah berulang sebanyak 12 kali dan yang ke-13 akan jatuh pada 2012. Pada saat inilah dunia disebutkan akan mencapai akhirnya. Anak Simpanse Menemukan Kasih Sayang Dari Seekor Anjing Terkait hal tersebut, pada 21 Desember 2012, Badan Antariksa dan Penerbangan AS, NASA kembali menyatakan bahwa dunia tidak akan berakhir. Namun dipastikan akan terjadi titik balik Matahari. Menurut ceritanya kiamat Suku Maya, dimulai ketika ada kisah yang berkembang mengenai planet bernama Nibiru yang akan menabrak Bumi. Hal tersebutlah yang selanjutnya menimbulkan prediksi- prediksi tak tentu dari berbagai macam sumber. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang anak simpanse yang menemukan kasih sayang dari binatang lainnya seperti anjing. Jangan heran, hal ini justru terjadi di Rusia. Menurut pengakuan seorang penjaga kebun binatang di Rusia, cerita ini bermula dari seekor induk simpanse yang dengan sengaja membuang anaknya jauh-jauh. Namun hasilnya, pada 2003 prediksi tersebut tidak Meskipun demikian, anak simpanse ini masih terbukti. Anehnya, prediksi tersebut terjadi kembali pada 2012, sampai melahirkan pernyataan bahwa pada 21 Desember 2012 akan terjadi kiamat. Dengan kata lain, dunia dan segala aktivitasnya akan berakhir pada 2012. Terkait hal tersebut, dalam situs resminya, NASA menyatakan dunia tidak akan berakhir pada 21 Desember 2012, yang terjadi hanya titik balik Matahari. Namun ditegaskan kembali oleh NASA, berakhirnya perhitungan kalender Suku Maya di tanggal tersebut, sama jika dibandingkan dengan usainya perhitungan normal pada 31 Desember. "Sama seperti kalender yang Anda miliki di dinding yang tidak ada lagi tanggal sesudah 31 Desember, kalender Suku Maya tidak ada tanggal lagi sesudah 21 Desember 2012," demikian penjelasan NASA. Menurut NASA, Nibiru dan kisah-kisah di sekitar hal tersebut hanyalah hoax internet belaka. Hal tersebut merupakan sesuatu yang konyol, karena planet ini tidak ada dan tidak pernah ada. kembali pada dekapan sang ibu. Namun, lagi- lagi, anak simpanse tersebut masih mengalami penolakan. Sampai akhirnya sipenjaga kebun binatang tersebut membawa pulang anak simpanse tersebut diletakkan dekat dengan seekor anjing betina. Pada praktiknya, bayi simpanse dan anjing betina tersebut justru saling menerima, bahkan tak tanggung-tanggung, anjing betina tersebut juga memberikan kasih sayang pada simpanse. Anjing betina yang memiliki sifat keibuan tersebut memberikan tempat pada bayi simpanse untuk tidur di sebelahnya, meskipun anjing mastiff Rusia bertubuh besar tersebut telah memiliki empat anak. Lebih jauhnya, anjing dan anak simpanse tersebut semakin hari semakin dekat dan mesra.[] 62
Intermezzo Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc. Budaya Kerja Perlu Ditumbuhkan 63
Profil S ekretaris Utama Lemhannas RI Drs. Chandra Manan Mangan M.Sc, berpendapat, yang perlu dilakukan oleh lembaga saat ini adalah menumbuhkan budaya kerja sesuai dengan tantangan zaman menjadi lembaga kelas dunia dan dapat disejajarkan dengan institusi-institusi terkemuka di negara lainnya. "Memang, hal itu tidak mudah, karena sebagian orang merasa sudah berada dalam zona nyaman (comfort zone), sukar diajak berubah," ujar Chandra Manan Mangan. Pria keturunan Minang yang lahir di Jakarta, 3 April l954 ini, mengaku tertarik pada Lemhannas RI setelah ia mengikuti program KRA XXXIII. "Ikut program penggemblengan bagi kader-kader pimpinan bangsa sangat menyenangkan, apalagi kalau jadi pengajarnya," tutur Chandra mengenang. Chandra yang saat itu masih berdinas di Setneg RI mencoba melamar lowongan staf pengajar (Tenaga Ahli Pengajar-Tajar) di Lemhannas RI karena ia merasa memiliki kemampuan di bidangnya dan tertarik untuk ikut mendidik para calon-calon pemimpin dalam program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Menurut dia, pembenahan SDM adalah salah satu prioritas yang perlu dilakukan untuk mengubah budaya kerja di Lemhannas RI dalam upaya menuju institusi berkelas dunia (World Class Institution). Sebagai ilustrasi, Chandra mengungkapkan, saat ini karyawan tetap Lemhannas RI berjumlah 625 orang ditambah dengan karyawan lepas sekitar 200 orang, lebih dari separuhnya lulusan SMA. Bayangkan saja, menurut dia, sesuai dengan program reformasi birokrasi lembaga, jumlah karyawan hanya 303 orang (staf eselon II ke bawah) yang dinilai memiliki kompetensi. Itu kita bicara belum sampai pada bidang-bidang kompetensi yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Sebagian dari mereka, memang memiliki kompetensi di bidangnya, namun ia bekerja di bidang yang bukan kompetensinya akibat keterbatasan lowongan yang tersedia. Jadi belum 'matching' dengan keahliannya. "Sekarang sudah lebih baik, karena kita sudah berkoordinasi dengan institusi yang menempatkan tenaganya di Lemhannas RI, seperti dari ketiga angkatan di TNI dan Polri serta institusi lainnya. Dulu selain kadang-kadang tidak pas dengan kompetensi yang dibutuhkan, masa kerja mereka juga sangat pendek, 64
Profil atau boleh dikatakan, mereka cuma 'singgah' beberapa bulan menjelang pensiun atau penugasan lain. Untuk itu, setelah dilakukan assessment test, sebagian dari staf yang ada akan dikembalikan ke instansi masing-masing. "Tour of Duty" bagi staf yang sudah terlalu lama di suatu bagian juga, perlu dilakukan, termasuk juga untuk meningkatkan kompetensi mereka dengan mengikutkan pada program pelatihan atau kursus-kursus. Sekretaris Utama yang berfungsi melakukan sinkronisasi terhadap seluruh program dan anggaran Lemhannas RI mulai dari perencanaan, pengorganisasian, Chandra, secara estafet akan terus memperbaiki kinerja lembaga. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pendidikan, sejak 2012, program PPRA ditingkatkan menjadi dua angkatan, sedangkan PPSA masih sekali dalam setahun. Assessment terhadap Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji juga akan dilakukan termasuk dengan kurikulum yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan. Berbagai kerjasama juga digalang, misalnya dengan Bappenas atau dalam kerangka LIUN (Lembaga Inter Universitas Nasional) yakni dengan Universitas Indonesia, ITB dan UGM yang akan dikembangkan lagi dengan perguruan tinggi lainnya, juga dengan institusi di luar negeri seperti dengan NUFFIC, Belanda. Dari segi pendanaan, menurut Chandra, anggaran yang diterima dari DIPA juga meningkat dari Rp190,5 milyar pada 2011 menjadi Rp239,5 pada 2012, sementara pada 2013 diproyeksikan sekitar Rp317 milyar. Peningkatan anggaran antara lain diperlukan untuk melengkapi sarana dan prasarana, misalnya bangunan 21 tingkat dan sistem IT. Lemhannas RI sudah menyiapkan 5M (man, machine, money, material, method) untuk terus berbenah diri.[] N a m a Pangkat Tempat Tanggal Lahir Jabatan Alamat Rumah : Drs. Chandra Manan Mangan, M. Sc : Pembina Utama (IV/e) : Jakarta, 3 Maret 1954 : Sekretaris Utama Lemhannas RI : JL. Z. 1 No. 19 RT. 007 RW. 01 Bendungan Jago Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat JABATAN 1. Banas Bidang Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Ristek di Dalam Negeri Asisten III Menegristek RI-Mensesneg RI- 1999 Banas Bidang Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Ristek di Dalam Negeri Asisten III Menristek RI - 1999 Tenaga Ahli Pengajar Bid. Kependudukan Lemhannas RI - 2008 Sekretaris Utama Lemhannas RI-2010 2. 3. 4. TANDA JASA 1. 2. 3. Satya Lencana Karya Satya X Tahun 1991 Satya Lencana Karya Satya X Tahun 1997 Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 2002 Satya Lencana Wira Karya Tahun 2003 4. PENDIDIKAN 1. 2. Kualifikasi Dosen-2000 Kursus Reguler Angkatan Lemhannas RI, Angkatan XXXIII-2000 65
Profil Profil Sanwani Operator Telepon Lemhannas RI M entari pagi masih bersembunyi, "Kalau menginap di kantor, saya bisa menghemat sekitar pukul 5.00 pagi, saat bapak tua berperawakan kurus itu bergegas biaya dan bisa menambah uang masuk atau uang saku anak saya. Di kantor saya bisa melakukan apa saja, mulai dari mencuci mobil, menolong staf Lemhannas RI membeli makanan atau apa saja yang bisa saya lakukan demi menghemat dan menambah pemasukan, meski jumlahnya tidak seberapa. Intinya saya ingin memasukkan anak saya yang kedua keperguruan tinggi, jadi saya harus menghemat dan mencari alternatif pemasukan yang halal," kata bapak lima anak tersebut. Sebelum bertugas sebagai operator telepon, Sanwani bekerja di bagian Kepegawaian Lemhannas RI serbagai pengantar surat dari pintu ke pintu ruangan kerja. Tak beberapa lama kemudian Sanwani dipindahkan ke bagian URDAL (urusan dalam), juga meninggalkan rumahnya setiap hari kerja dari Perumahan Griya Alam Sentosa, Cileungsi agar bisa sampai di kantor Lemhannas RI pukul 6.00 pagi. "Setelah saya pikir-pikir, selain jarak yang cukup jauh, waktu yang tidak efektif, juga pengeluaran cukup besar jika tiap hari berangkat dari rumah. Saya harus merogoh kocek sebesar Rp. 10.000 untuk sekali jalan. Antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, apalagi, saya juga harus membiayai hidup dan sekolah kelima orang anak saya. Jadi saya putuskan untuk tidak pulang ke rumah dan menginap di kantor," kata bapak tua kelahiran 6 November 1959 itu. 66
Profil untuk antar-mengantar surat dari ruangan kerja yang satu ke ruangan kerja yang lain. Kini sehari-harinya, Sanwani bertugas sebagai operator telepon, dengan tugas menyambungkan telepon masuk dan telepon ke luar. Sebuah pekerjaan yang mudah, namun dibutuhkan ketelitian terhadap angka-angka, kalau salah sambung atau salah menghubungkan bisa fatal akibatnya. Di dalam menjalankan tugas sehari-harinya sebagai operator telepon, Sanwani bertugas sendiri. "Dulu saya tidak bertugas sendiri, ada teman yang mendampingi, bisa untuk saling berbagi ilmu, saling mengisi dan saling melengkapi, dia adalah pak Warto, tapi sayang, pak Warto sudah pensiun, tinggallah saya sendiri. Sebelum pak Warto, dulu ada alm. Wahyu. Satu persatu mereka pergi. Namun, meskipun saya sendiri, dan tak akan lama lagi pensiun, yaitu pada 2015, sampai saat ini saya masih bersemangat dan dengan senang hati mengerjakan tugas serta tanggungjawab saya," kata bapak tua asal Betawi itu penuh energik. Pada 2005, untuk menyiasati kesalahan saat menyambungkan pesawat telepon, biasanya Sanwani membuat catatan-catatan khusus. Di dalam catatan tersebut dirinya menuliskan nomor-nomor yang akan disambungkan. Meski hafal, Sanwani tetap takut kalau suatu waktu dia khilaf atau kelupaan, jadi untuk itulah dirinya membuat catatan pesawat telepon yang akan disambungkan ke dalam atau ke luar. operator telepon dan berkomunikasi secara langsung, tentunya dengan tetap memerhatikan waktu. Saat menjalankan tugas, Sanwani punya cerita dan pengalaman yang menarik sekaligus menjengkelkan. "Pernah di tahun 2005, ada pejabat Lemhannas RI menggunakan telepon operator untuk kepentingan tertentu. Kalau nelepon suka berlama-lama, terkadang sampai tiga puluh menit. Padahal waktu dia nelepon, banyak telepon masuk yang tertahan atau penilpun dari dalam tidak dapat disambungkan ke luar. Tapi, alhamdulilah, pejabat yang biasa memakai telepon operator tersebut kini sudah pensiun," kata Sanwani dengan perasaan lega. Terkait Lemhannas RI sebagai tempatnya berkarya, Akan tetapi, sejak 2010, catatan khusus tidak lagi digunakan, karena hampir seluruh pesawat telepon sudah langsung terhubung pada tiap ruangan kerja atau langsung terhubung uar, jika ingin berkomunikasi ke luar. Selain itu, banyak orang yang ingin berkomunikasi dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain atau ke bagian luar, para pengguna langsung datang ke ruang mengabdi dan mencari nafkah, Sanwani menyampaikan harapannya agar institusi tersebut ke depannya terus maju. "Nasib karyawan juga harus diperhatikan, tentu saja sesuai fungsinya masing-masing, khususnya mereka yang tidak memiliki pangkat atau berkedudukan rendah, yaitu dengan menaikkan tunjangan sedikit demi sedikit," ungkap Sanwani penuh harap.[] 67
Suara Alumni Mayjen TNI E Hudawi Lubis Panglima Kodam Jaya Masyarakat Di Daerah Perbatasan Perlu Pemahaman Dan Pengetahuan Wawasan Nusantara B agi alumni peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 39 Lemhannas RI, pengetahuan mengenai Wawasan Nusantara secara umum sudah ada dan dimiliki oleh pejabat dan masyarakat. "Mereka yang sudah mengikuti pendidikan di Lemhannas RI memiliki pengetahuan mengenai Wawasan Nusantara, tetapi tentunya harus ada pembaruan pengetahuan mengenai masalah terkini, karena masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia terus berkembang," kata Hudawi Lubis. Baginya sebuah keharusan bagi para alumni untuk memperluas pengetahuannya mengenai Wawasan Nusantara. "Generasi Indonesia berjalan tahun demi tahun sehingga pengetahuan tentang Wawasan Nusantara waktu demi waktu juga harus ditingkatkan secara berkesinambungan agar generasi penerus memahami sesungguhnya apa makna dari Wawasan Nusantara tersebut," kata Hudawi. Menurut pria yang pernah bertugas sebagai Pangdam XII Tanjungpura di Kalimantan Barat itu, masyarakat di daerah perbatasan perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai pentingnya Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa. Setiap alumni Lemhannas RI memiliki kewajiban dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan yang mereka dapatkan semasa mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Ia juga menambahkan, "Para alumni ketika kembali ke lapangan diharuskan memberikan pencerahan ketika berhadapan langsung dengan masyarakat". Tantangan yang dihadapi para alumni peserta pendidikan di Lemhannas RI adalah mampu mengaplikasikan pengetahuan Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara dengan perkembangan global sesuai dengan kondisi geografi dan geopolitik.[EH/NS] Dr. Muhammad Athoillah Sohibul Hikam, MA., APU Pengamat Politik Perhatian Pemerintah Untuk Daerah Perbatasan P engamat politik, tokoh pluralis, yang juga Wakil Rektor IV Bidang Penelitian dan Hubungan Kerjasama President University yang akrab dikenal AS Hikam ini adalah alumni Peserta Program Singkat Angkatan 17. Bagi, AS Hikam, setelah terjadi reformasi birokrasi, terjadi berbagai macam permasalahan termasuk masalah wawasan kebangsaan dan masalah Wawasan Nusantara. "Paling tidak saya mengidentifikasi ada berbagai macam krisis, pertama krisis mengenai pemahaman kebangsaan yang telah digerogoti oleh berbagai 68
Suara Alumni macam isi, atau pengaruh ideologi baru seperti primordialisme atau gagasan tentang negara Islam atau penerapan syariah," Hikam menjelaskan. Bagi pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Persatuan Nasional tersebut, perubahan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan global yang memengaruhi persepsi kebangsaan dan nasionalisme bangsa Indonesia. "Seolah-olah kebangsaan itu menjadi tidak relevan karena globalisasi menganggap tidak ada lagi batas yang tegas apa yang disebut borderless world. Untuk itu, banyak yang mengira bahwa Indonesia perlu melakukan proses pendidikan kembali pada masyarakat mengenai kebangsaan, reformulasi kebangsaan untuk menyeimbangkan dengan perubahan dunia, masyarakat juga harus waspada terhadap pengaruh-pengaruh ideologi yang banyak dikembangkan di Indonesia, seperti radikalisme, pendirian kembali khilafah," kata Hikam. Pendidikan mengenai wawasan kebangsaan dan kita berbicara soal Lemhannas RI sebagai tempat penggodokan calon pemimpin tingkat nasional, pendidikan yang berisi kewaspadaan nasional dan Wawasan Nusantara menjadi core inti yang selalu harus diperhatikan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini, agar relevan dengan perkembangan zaman," Hikam menambahkan. Bagi Hikam, wilayah perbatasan adalah inti dari Kedaulatan Indonesia. "Artinya apabila kedaulatan yang ada di perbatasan Indonesia diganggu, artinya Indonesia sudah kehilangan apa yang disebut kedaulatan. Bicara kedaulatan Indonesia bukan hanya hal fisik tetapi juga pengaruh budaya, peradaban, ideologi," kata Hikam. Daerah perbatasan seperti Talaud dipandang Hikam bukan hanya mengalami ancaman perbatasan fisik tetapi juga ancaman kebudayaan, seperti gencarnya siaran media asing. Oleh karena itu, menurut Hikam, Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian penuh untuk daerah perbatasan baik untuk menangani masalah fisik maupun budaya.[EH/NS] Wawasan Nusantara bagi Hikam sangatlah penting untuk dilakukan oleh berbagai pihak, "Terutama jika Dr. Ir. Alex J. Wowor, M.Si. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Pada Masyarakat Luas Dan Media S aya kira semua pengetahuan yang diterima dari Lemhannas RI banyak berguna untuk diaplikasikan di daerah," kata Alex Wowor yang saat ini bekerja di Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado - Bitung. Sebelum bekerja di KAPET, Wowor adalah Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Sulawesi Utara (29/11). Redaksi menemuinya usai siaran radio LPP RRI stasiun Sulawesi Utara, disana ia membagi dan berdisksui dengan masyarakat setempat mengenai Wawasan Kebangsaan dan keberagaman. "Pada umumnya pelajaran yang diberikan dari Lemhannas RI dapat diaplikasikan pada daerah setempat, termasuk para pejabat lokal yang telah menerima Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI," kata Wowor. Dari pengalamannya sebagai pegawai pemerintahan, ikatan alumni Lemhannas RI yang kuat sangat bermanfaat untuk berbagi informasi dan solusi permasalahan yang dihadapi para alumni, serta adanya koordinasi. "Pertemuan para alumni PPRA/ PPSA Lemhannas RI dilakukan tiap bulan sekali, dan itu sangat membantu," tutur Alex Wowor. Sulawesi utara kini telah memiliki 18 orang alumni program pendidikan dari berbagai angkatan, yang juga bertugas di berbagai wilayah. Jaringan yang telah terbangun di antara para alumni Lemhannas RI dapat digunakan untuk menguatkan sinergitas dalam pekerjaan yang dilakukan oleh para pejabat. Bagi Wowor, yang harus ditingkatkan dari para alumni dan Lemhannas RI sendiri adalah perluasan 69
Suara Alumni dari ilmu yang didapatkan kepada seluruh jajaran masyarakat. "Supaya terjadi lebih banyak dialog, sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan dapat dilakukan dengan cepat. Kalau dialog antara pemerintah dan masyarakat buntu maka komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah akan terhambat, tentu saja itu tidak boleh terjadi," tambah Wowor. Baginya, kegiatan yang dilakukan Lemhannas RI seperti sosialisasi Wawasan Kebangsaan pada masyarakat luas dan media penting untuk dilakukan.[] Brigjen TNI Johny L. Tobing Danrem 131 Santiago Komunikasi Yang Intens Untuk Mengatasi Masalah Sosial S aya merasa beruntung telah menempuh pendidikan di Lemhannas RI, karena enam core yang diajarkan Lemhannas RI sangat bermanfaat dalam menjalankan tugas sehari-hari," kata Brigjen TNI Johny L. Tobing, Komandan Resor Militer Danrem131/ Santiago Manado. Bagi Johny yang pernah menjadi peserta PPRA angkatan 46, pelajaran antara lain mengenai ideologi dan kewaspadaan nasional, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, sistem manajemen nasional, sangat membantu ketika para pejabat lulusan Program Pendidikan Lemhannas RI turun ke lapangan. "Terutama untuk mereka yang bertugas sehari-hari di komando kewilayahan, inilah yang kami aplikasikan sehari-hari, kalau saya tidak mendapat materi tersebut, tentu saja rasanya akan kesulitan," kata Johny. Tidak ada materi yang dominan bermanfaat atau tidak bermanfaat saat diaplikasikan di daerah, "Semua materi bermanfaat, tidak ada yang paling dominan. Namun materi ideologi tentunya sangat berarti di perbatasan, masyarakat di perbatasan harus diberikan pemahaman yang mendalam mengenai ideologi, wawasan kebangsaan, maupun wawasan nusantara, yang dikemas dalam materi yang mudah diakses dan dipahami, seperti melalui media lokal yang mampu menjangkau perbatasan seperti Radio Republik Indonesia maupun Televisi Republik Indonesia," Johny menuturkan. Dalam membangun komunikasi yang positif dengan masyarakat luas, Johny bersama jajaran pemerintah lainnya terus membangun dialog dengan masyarakat, pemerintah, dan tokoh masyarakat, "Kegiatan Coffee Morning dengan masyarakat dimaksudkan mengakomodasi pemikiran dari masyarakat dalam menjaga lingkungannya," kata Johny. Bentuk komunikasi yang intens diharapkan dapat mengatasi masalah sosial yang terjadi, seperti minum-minuman keras yang dengan mudah diakses oleh para pemuda. "Kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, serta TNI dan Polri tentunya diperlukan dalam mengurangi kerawanan yang terjadi," kata Johny.[] 70
Suara Alumni 71
Galery Presiden RI Menerima Makalah Seminar dari Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., disela - sela Pembekalan Kepada Peserta PPSA XVIII, PPRA XLVII Lemhannas RI pada tanggal 16 Oktober 2012 bertempat di Istana Presiden RI Jakarta. Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Moeldoko, S.I.P.memukul Gong tanda ditutupnya Seminar Nasional PPRA XLVII Lemhannas RI dengan Tema "Optimalisasi Budaya Politik Masyarakat Indonesia Guna Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Tingkat Nasional" Bertempat di Gd. Dwiwarna Lt. I pada tanggal 10 Oktober 2012. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dr. SH. Hendarman Soepandji menghadiri undangan sebagai Narsumber di Seminar Nasional PPRA XLVIII Lemhannas RI dengan tema "Menjadikan Indonesia Sebagai Pemasok Pangan Tropis Dunia tahun 2025 Guna Kemandirian Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional" bertempat di Gd. Dwi Warna Lt. I Lemhannas RI, Selasa (4/12) Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A berjabat tangan dengan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Dr. Asep Karsidi, M. Sc seusai penanda tanganan MOU Lemhannas RI dengan BIG bertempat di Gd. Asta Gatra Lt.III Barat. Selasa (11/12) Suasana Talkshow Lemhannas RI di TVRI Sulawesi Utara dengan tema "Harmoni dalam Kebangsaan" (28/11/12). Hadir sebagai narasumber dalam talkshow Wakil Gubernur Lemhannas RI Danrem 131/STG, dan Perwakilan Pemprov Sulut,. Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA membuka Diskusi Intelektual Exercise Dewan Pengarah Lemhannas RI bertempat di Gd. Asta Gatra Lt.III Barat. Kamis (6/12) 72
Talkshow LPP TVRI sebagai Narasumber Taprof Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Dr. Kausar, As, M.Si., Wamenpan RI Prof Dr.Eko Prasojo Mag, Rer, Publ dan Wali Kota Depok Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il Msc. dalam acara Rumah Publik bertempat Studio 6 LPP TVRI, Senayan tanggal 28 September 2012. Konferensi Pers Seminar Nasinal PPRA XLVIII Lemhannas RI Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., didampingi Ketua Senat dan Ketua Seminar Nasional PPRA XLVIII Lemhannas RI dengan tema "Menjadikan Indonesia Sebagai Pemasok Pangan Tropis Dunia tahun 2025 Guna Kemandirian Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional" bertempat di ruang Dewan Pengarah Lemhannas RI, Selasa (4/12) Roadshow Biro Humas Lemhannas RI bersama para jurnalis dari media massa nasional di Pusdikajen Kodiklat TNI-AD Bandung pada 2-3 November 2012. Menteri PAN dan RB Ir. H. Azwar Abubakar memberi ucapan selamat kepada Lemhannas RI diwakili oleh Marsekal Pertama TNI Ir. Agus Mustofa, M.Sc dalam acara Penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Provinsi bertempat di Hotel Sultan Jakarta. Rabu (5/12) Ketua IKAL Agum Gumelar, M.Sc. memberikan Hewan kurban kepada Ketua Panitia Kurban Kolonel Kes Drs. M. Syharil, MM dalam rangka Peringatan Hari Raya Idul Adha Tahun 1433 H/2012 dengan Tema "Jadikan Idul Qurban Sebagai Wujud Solidaritas Sosial Guna Mewujudkan Ketakwaan Kepada Allah SWT" bertempat di Lapangan Lemhannas RI pada tanggal 29 Oktober 2012. Suasana Penyajian Taskap Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII Lemhannas RI Tahun 2012 bertempat di Gd. Panca Gatra Lt.II Lemhannas RI,Selasa (27/11). 73
Komitmen Dalam Peningkatan Keselamatan Kapal-kapal Non Konvensi Indonesia, tumpah darah bangsa Indonesia, diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan hamparan gugusan Kepulauan terletak pada koordinat ideal dan strategis di kawasan tropis khatulistiwa. Posisi strategis wilayah Indonesia itu telah terbukti sepanjang sejarah kehidupan masyarakat dunia, dengan disinggahinya wilayah Indonesia oleh berbagai bangsa di dunia untuk berbagai kepentingan. Dahulu bangsa-bangsa di belahan lain dunia, hanya dapat singgahi Indonesia menggunakan kapal. seiring dengan perkembangan teknologi di bidang perkapalan serta tuntutan masyarakat akan pentingnya faktor keselamatan pelayaran. Ditinjau dari aspek regulasi/aturan di bidang keselamatan pelayaran Indonesia dilayani beberapa jenis kapal yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Kapal-kapal Konvensi dan Kapal-kapal Non Konvensi atau Non Convention Vessel Standard (NCVS). Wilayah teritorial kepulauan Indonesia seluas 8 juta km2 yang terdiri dari lebih 17.000 pulau disatukan oleh laut seluas 5,8 juta km2 atau seluas 2/3 dari seluruh wilayah teritorial Indonesia. Laut merupakan anugerah terbesar Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, memiliki kekayaan yang melimpah dan luar biasa dari berbagai dimensi. Laut bukan menjadi penghalang dan pemisah bagi bangsa Indonesia yang bermukim di ribuan pulau tersebut. Sejarah panjang Bangsa Indonesia telah membuktikan ketangguhan dan keuletannya untuk memanfaatkan laut bagi kesejahteraan hidupnya. Sejarah Bangsa Indonesia di dunia kelautan atau maritim telah dikenal tidak hanya terbatas lingkup regional namun sudah mendunia sejak dahulu kala. Pelaut-pelaut handal dan tangguh Indonesia telah mencapai wilayah seantero dunia dengan menggunakan kapal yang handal buatan sendiri. Kapal Konvensi yaitu kapal dengan GT lebih besar atau sama 500 GT berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional/berlayar ke luar negeri harus memenuhi ketentuan Safety of Life At Sea (SOLAS) 1974, beserta protokol amandemennya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Sedang kapal Non Konvensi atau Non Convention Vessel Standard (NCVS) adalah seluruh kapal Berbendera Indonesia baik kapal lama maupun kapal baru yang tidak diatur dalam konvensi internasional harus menerapkan Standard dan Petunjuk Keknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi. Kapal-kapal non Konvensi Berbendera Indonesia adalah :
Kapal-kapal	penumpang	yang	hanya	berlayar di perairan Indonesia Karena akrab dengan laut, sejak dahulu kala masyarakat Indonesia telah hidup berdampingan dan akrab dengan kapal sebagai alat transportasi. Awalnya masyarakat mengenal kapal dengan tujuan untuk memudahkannya dalam menempuh jarak untuk mencapai tujuan. Kapal masa itu sangatlah sederhana. Masyarakat hanya menggunakan tenaga manusia dan angin. Dengan perkembangan peradabannya, manusia menemukan teknologi mesin mulai dari uap sampai tercanggih saat ini. Kini ribuan kapal berlayar di perairan Indonesia untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Di bidang teknologi perkapalan, dunia pelayaran Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Berbagai jenis kapal mulai dari yang paling sederhana, kapal yang digerakkan oleh angin dan peralatan navigasi yang mengandalkan bintang, sampai dengan Kapal yang memiliki peralatan nan canggih, dilengkapi sistem komputer mutakhir ada di perairan Indonesia. Hal ini dimungkinkan
Seluruh	kapal	niaga	yang	tidak	berlayar	ke	luar	negeri Kapal-kapal	niaga	yang	berukuran	GT	di	bawah	500 yang berlayar ke luar negeri Kapal-kapal	yang	tidak	digerakkan	dengan	tenaga	mekanis (tongkang, pontoon dan kapal layar) Kapal-kapal	kayu	atau	Kapal	Layar	Motor	(KLM) dengan mesin penggerak Kapal-kapal	penangkap	iklan Kapal	pesiar Kapal-kapal	dengan	rancang	bangun	baru	dan	tidak	biasa	(novel) Kapal-kapal	Negara	yang	difungsikan	untuk	niaga
Semua	kapal	yang	ada	yang	mengalami	perubahan	fungsi 74
Kementerian Perhubungan telah berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI bekerjasama dengan the Australian Maritime Safety Authority (AMSA) membentuk kerjasama teknis untuk mengembangkan standar kapal-kapal non konvensi berbendera Indonesia, guna meningkatkan keselamatan transportasi maritim di Indonesia. Proyek pengembangan NCVS dimulai setelah ditanda tangani proposal NCVS antara Ditkapel dan AMSA pada tanggal 21 Agustus 2008. Kerjasama Indonesia dan Australia telah menghasilkan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia. Standar Kapal-kapal non konvensi berbendera Indonesia ini meliputi konstruksi, peralatan, perlengkapan keselamatan, permesinan dan kelistrikan, garis muat, pengukuran, pengawakan dan manajemen operasional. Hal ini menandai selesainya phase I pengembangan NCVS dan dimulainya pembangunan phase II yaitu phase persiapan implementasi. Dalam phase implemetasi ini dokumen NCVS telah melalui kaji lama yang jadwal dokingnya dilakukan pada dan setelah tanggal 1 januari 2013. Standar kapal ini merupakan living document yang akan diperbaharui secara berkala mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan kebutuhan pelayaran Indonesia. Keuntungan Pelaksanaan NCVS Indonesia : Dengan diberlakukannya Standar Kapal Non Konvensi berbendera Indonesia dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia beberapa keuntungan yang diperoleh meliputi :
Meningkatkan	keselamatan	pelayaran	kapal	non	konvensi melalui standarisasi berbagai aspek teknis dan aspek lain, termasuk aspek pendidikan sumber daya manusia dan aspek pengawasan kapal;
Meningkatkan	peluang	daya	saing	di	bidang	pelayaran nasional dan regional dengan meningkatnya aspek keselamatan pelayaran;
Membuka	peluang	munculnya	industri	yang	berkaitan dengan aspek keselamatan pelayaran, misalnya industri peralatan keselamatan kapal; ulang, sebagai persiapan impelentasi NCVS Indonesia. Beberapa kali telah dilakukan lokarya sebagai kegiatan lanjutan untuk menyusun juknis dengan melibatkan Tim Ahli NVCS Indonesia dengan Ditkapel dan telah dapat diselesaikan dengan ditetapkannya Juknis tersebut melalui SK Dirjen Perhubungan Laut No. UM.008/9/20/DJPL-12, tanggal 16 Februari 2012. Petunjuk teknis pelaksanan standar kapal non konvensi memuat penjelasan teknis mengenai pelaksanaan standar kapal non konvensi termasuk kualifikasi peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis, ukuran, daerah operasi dan daerah pelayaran kapal. Semua kapal non konvensi harus memenuhi standar dan petunjuk teknis untuk kapal berbendera, sehingga keselamatan pelayaran dapat terjamin dari segi teknis. Standar kapal non konvensi berbendera Indonesia dan petunjuk teknis pelaksanaanya diberlakukan bagi kapal-kapal non konvensi bangunan baru yang peletakan lunasnya dilakukan pada dan setelah tanggal 1 Januari 2014, bagi kapal bangunan
Memberikan	rujukan	bagi	industri	galangan	kapal,	Badan	Klasifikasi dan penyiapan fasilitas pelabuhan serta rujukan bagi Industri asuransi kapal, asuransi jiwa maupun asuransi kargo. Dengan diimplementasikannya Standar Kapal Non Konvensi dan Standar Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia diharapkan keselamatan pelayaran kapal non konvensi terus meningkat dan angka kecelakaan kapal terus menurun, sesuai dengan program Kementerian Perhubungan yaitu Road Map To Zero Accident. Pemberlakuan NCVS dan Juknisnya diharapkan juga dapat menurunkan tingkat kecelakaan kapal non konvensi yang disebabkan oleh faktor manusia, dan teknis sehingga dapat meningkatkan budaya selamat. Meningkatkan budaya selamat ini dapat dilakukan melalui penerapan aturan keselamatan yang dilaksanakan secara baik, tegas dan benar oleh seluruh pihak terkait. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan jasa pelayaran di seluruh perairan Indonesia. 75
SWANTARA NO. 03 TAHUN I/DESEMBER 2012 76
Sosok Indonesia (UPI Bandung) itu. Orang yang memang tidak memiliki niat kuat, pastilah susah untuk datang kemari. Daerahnya terpencil, akses transportasi susah, sehingga untuk pulang-pergi ke rumah saya di Depok susah, sehingga saya putuskan untuk tinggal di sini, membangun perpustakaan untuk anak-anak. "Seusai anak- anak beraktivitas di sekolah, menyelesaikan pekerjaan rumah atau sepulang mengembala kerbau, kambing dan pulang mencari kayu bakar, anak-anak bisa mampir ke perpustakaan untuk membaca komik, majalah, buku, berdiskusi ataupun bermain sampai malam," kata mantan ketua dan pendiri Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK UPI), Bandung tersebut. Ubaidilah Muchtar Mengajarkan Sastra Murah, Massal dan Bernilai Sosial A khir-akhir ini pemerintah dan keyakinan atas sebuah tujuan yang mulia. Ini dapat disimak dari produktivitas dan kreativitas yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, di perkotaan dan di pelosok tanah air (pedesaan). sedang bersemangat- semangatnya mendirikan atau membangun perpustakaan. Buku dan membaca adalah langkah untuk mencapai masa depan yang lebih gemilang, bukan untuk melahirkan generasi tertindas, melainkan untuk melahirkan generasi yang mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, sudah efektifkah pembangunan perpustakaan-perpustakaan yang dilakukan pemerintah? Sudah memadaikah dukungan modal? Tengok saja aktivitas Ubaidilah Muchtar, pemuda yang sehari- harinya bekerja sebagai guru di SMP Negeri Satu Atap 3 Sobang, Kab. Lebak, Banten yang mendirikan Taman Baca Multatuli. Awalnya kegiatan ini dilakukan sekedar untuk mengisi waktu luang, karena di tempat saya bekerja, tidak ada listrik, televisi, radio atau sarana hiburan lainnya. Jadi sekedar untuk mengisi waktu warga, dan juga mengisi waktu saya. Awalnya demikian, agar ada aktivitas seusai kegiatan sekolah. Saya memutuskan untuk mengontrak rumah pak RT pada Februari 2009, sejak saya ditugaskan di SMP Negeri Satu Atap 3 Sobang," kata mantan mahasiswa lulusan Universitas Pendidikan Yang perlu diperhatikan, selain perpustakaan yang dibuat oleh pemerintah, ada juga perpustakaan atau taman bacaan yang didirikan oleh perorangan dengan dasar kesadaran pencerdasan dan membangkitkan kembali gairah literasi (membaca, menulis dan berdiskusi) masyarakat. Walaupun dengan modal seadanya, mereka masih memiliki modal semangat Kegiatan itu, lanjutnya, dilakukan di rumah pak RT, berlangsung sejak November 2009 sampai dengan sekarang. Hanya memang sejak Oktober lalu, diperoleh bantuan dana untuk membangun gedung. Gedungnya sudah jadi, namun belum ditempati sepenuhnya. Biasanya setiap Senen subuh, Ubai membawa buku-buku di dalam kotak plastik yang diikat di belakang sepeda motor untuk dibawa ke perpustakaan. Sehari-harinya Ubai berada di sekolah, sore harinya di perpustakaan bersama dengan anak-anak," kata suami Linda Nurlinda itu sambil mengingat setiap detik peristiwa yang pernah ia lalui. Pendanaan Terkait soal dana dalam menjalankan aktivitas dan pemakaian rumah, Ubaidilah atau yang akrab dipanggil Kang Ubai ini menjelaskan, bahwa untuk mengontrak rumah pak RT satu bulan dia membayar Rp. 300.000. Mulanya patungan berenam orang, masing-masing menyumbang Rp.50.000. "Namun satu tahun terakhir itu tinggal saya sendiri, karena yang lainnya sudah pindah, jadi guru ke luar, mutasi kemudian ada yang pulang pergi. Ia membayar kontrakan sendiri sejak Januari 2012 sampai kini. Ada ruang tengah dan dua kamar yang digunakan untuk menyimpan buku di rak buku, 77
Sosok sedangkan ruang tengah digunakan untuk aktivitas membaca dan lainnya. Terkait izin membuat perpustakaan, dia jalankan dengan tertib, berusaha mengikuti tatacara dan prosedur, juga menghindari agar tidak ada hirarki desa yang merasa "dilewati". "Saya lapor pada RT/RW dan tokoh masyarakat untuk mendirikan perpustakaan. Saya juga minta ijin kepada guru mengaji karena sebagian waktu anak-anak akan tersita untuk membaca. Tanggapan pertama masyarakat cukup positif, karena mereka melihat anak-anak punya kegiatan yang terprogram. Kemudian tanggapan guru MI/SD juga baik, karena anak-anak menjadi lebih cepat menangkap materi pelajaran dan lebih lancar membaca. Kemudian saya mulai mengangkuti barang-barang yang diperlukan untuk perpustakaan dari rumah saya di Depok. Yang saya bawa antara lain, poster Multatuli yang di vigura serta foto-foto Multatuli yang sudah diframe, dan tentunya buku-buku. Sampai sekarang sudah ada tiga rak buku yang besar. Rak buku yang pertama untuk menyimpan buku- buku bacaan serius dan karya sastra, rak buku kedua tempat untuk buku bacaan ringan, dan rak buku yang ketiga untuk menyimpan komik, majalah dan lain-lainnya," katanya. "Pernah seorang Jawara di Banten menanyakan siapa saya dan tokoh di belakang saya. Saya katakan, saya hanya melakukan kegiatan sosial, tidak digaji, tidak dibayar, juga tidak memungut bayaran. Ini hanya mengisi waktu saya dan saya menyukai aktivitas mengelola perpustakaan. Mereka dulu juga sulit memahami, mengapa namanya "Reading Group". Kemudian saya jelaskan, saya tidak berafiliasi dengan siapapun, dengan partai apapun. Saya guru di sini. Sebagai contoh, saya tunjukkan kelompok baca yang sedang membaca novel Max Havelaar mengenai sejarah Lebak. Dengan membaca novel tersebut diharapkan anak-anak memahami sejarah kampung halamannya sendiri dan tidak mengulangi tabiat pemimpin Lebak yang pada saat Multatuli bertugas, menyaksikan rakyatnya suka mencuri kerbau. Akhirnya mereka paham," jelas Kang Ubai secara terang dan yakin. Mengenai nama taman baca MULTATULI Kang Ubai menyampaikan, bahwa seminggu pertama namanya bukan taman baca Multatuli, tetapi Pondok Baca Balareah. "Setelah berdiskusi dengan teman-teman, akhirnya disepakatilah nama taman baca Multatuli, karena secara geografis dan historis tepat. Lebak merupakan tempat Multatuli mengabdi pada 1856 sebagai asisten residen di Lebak. Multatuli itu nama pena (samaran) dari Edward Dowes Deker (Belanda). Multatuli itu diambil dari bahasa latin. Multa itu artinya multi, banyak. Tuli artinya menderita. Jadi kalau diartikan, "Aku Yang Banyak Menderita." Kemudian Multatuli menulis Max Havelaar yang settingnya di Lebak, maka cocok kalau nama taman bacanya sebagai Taman Baca Multatuli. Di sini kami punya aktivitas reading group Marx Havelar, novel Multatuli. November 2009, saya mengangkut buku buat anak- anak. Maret 2010, saya mengangkut 20 eksemplar buku Marx Havelaar yang kami dapatkan dari Gramedia Matraman. Uang untuk membeli buku tersebut kami dapatkan dari hasil patungan, dengan harga buku satuannya Rp. 70.000. Kami mulai kegiatan 23 Maret 2010, kami memulai Reading Group Max Havelaar pada 23 Maret 2010 dengan 17 anak yang menjadi peserta," jelas Kang Ubai. Kegiatan Taman Baca Taman Baca Multatuli memiliki beberapa kegiatan, beberapa diantaranya adalah Reading Group Max Havelar, Reading Group Novelet Saija (bahasa Sunda), penulisan catatan harian, bermain drama dan sastra Multatuli. Anggota Reading group membaca novel 'super lelet', dilakukan dengan pelan dan intensif agar pemahamannya lebih mendalam. Anak-anak memegang buku novel yang sama, kemudian Kang Ubai membacakannya. Setelah dibacakan satu kalimat kemudian dilakukan diskusi atau anak-anak yang bertanya. Kadang-kdang juga dipelukan peragaan. Jadi di Taman Baca Multatuli ada lesung, ada ikat kepala, ada alu, ada caping, patung kepala harimau dan alat peraga lain. Jadi reading group mengajarkan sastra yang murah, masal dan ada nilai sosialnya. Karena membacanya pelan, dalam waktu 1,5-2 jam, mereka hanya membaca 3-5 halaman. "Tahun pertama kami tamat 37 minggu dengan 37 kali pertemuan. Dimulai 23 maret 2010-21 februari 2011. Kemudian pada 30 mei 2011 sampai sekarang belum taman, sudah pertemuan ke 52, karena harus mengulang kembali dari awal. Alasannya karena anak-anaknya berubah, anak dari awal ikut sudah lulus dan harus pindah sekolah SMA ke kota. Jadi sekarang generasi ketiga. Namun kami akan terus mengulangnya, sampai saya tidak tahu, sampai kapan kami harus tamat. Dan sekarang sudah sampai pada bab 14 pertemuan ke-52. Biasanya kegiatan ini dilakukan setiap hari Selasa, terkadang juga berubah pada hari Rabu," tutur Kang Ubai. Kegiatan yang kedua adalah Reading Group Novelet Saija (bahasa Sunda) yang dilakukan setiap Kamis. Selain Max Havelar dalam bahasa Indonesia juga ada Max Havelar berbahasa Sunda. 40 tahun sebelum H.B Jassin menerjemahkan novel ini dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia pada tahun 1872, ternyata pada 1832 ada yang sudah menerjemahkan ke bahasa Sunda, tapi hanya bab 17 dari novel Max Havelar. Novel ini menceritakan 78
Sosok sebuah kisah percintaan yang tragis antara pemuda Lebak Saija dengan kekasihnya Adinda. Pramudya Anantatoer pernah mengatakan, kisah cinta Saija dan Adinda merupakan kisah cinta pemuda Indonesia yang ditulis oleh orang asing yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Reading Group Saija dimulai sejak 22 Februari 2011. tulis dan pulpen buat anak-anak agar mereka menulis setiap hari. Kalau lelah menulis catatan harian, puisi, mereka bisa menggambar. Kalau sudah penuh, mereka bisa menukarnya dengan buku tulis yang baru. Sekarang catatan harian anak- anak ini saya ketik dan sudah menjadi satu buku. Terutama catatan jalan- jalan mereka di acara sastra Multatuli. Reading Group ini merupakan kegiatan sastra yang murah, masal dan ada nilai sosial dan mirip dengan pengajian di Mushola-mushola. Hanya yang membedakannya ada alat peraga. Tujuannya meskipun anak-anak berada di daerah terpencil tidak tersentuh modernitas, namun anak-anak itu sudah membaca karya kelas dunia. Agar sastra tidak hanya milik komunitas perkotaan yang sangat eksklusif, harus kuliah. harapan selanjutnya agar sastra lebih berterima. Jadi kegiatan membaca tidak hanya kegiatan individu di dalam kamar,namun berbaur dengan masyarakat. 46 Bahasa Novel Max Havelaar ini telah diterjemahkan ke dalam 46 bahasa di dunia, salah satunya bahasa Indonesia. Di Taman Baca Multatuli ada enam bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Sunda, Jerman, Belanda, Inggris, Itali. Kegiatan selanjutnya adalah menulis catatan harian. Sejak 2010 anak-anak menulis segala aktivitas mereka dalam buku tulis. "Saya menyediakan buku Juga ada kegiatan main drama Saijah Adinda. Anak-anak memerankan drama ini diwaktu senggang setelah Reading Group. Drama ini juga sudah dipentaskan anak-anak di kegiatan sastra Multatuli pada 13 Mei 2011. Mereka pentas dengan menggunaka kerbau sungguhan. Kegiatan terakhir adalah kegiatan tahunan, yaitu Sastra Multatuli, yaitu setiap bulan 13-15 Mei untuk memperingati terbitnya novel Max Havelar 152 tahun yang lalu. Kegiatannya anak-anak main drama, main kesenian, pencak silat, membaca puisi enam bahasa, siangnya naik truk ke Rangkas Bitung, menyusuri jejak Multatuli di kota Lebak, demikian juga tamu-tamu yang datang, seperti dari Yogya, Surabaya, Swis. Karena di Lebak itu ada alun-alun Multatuli, gedung pemerintahan namanya Aula Multatuli, jalan, SD, Apotek dan bekas rumah Multatuli. Malamnya anak-anak melakukan kegiatan kesenian. Malam terakhir nonton film Max Havelaar," ungkap Kang Ubai. Jaringan Daerah Taman baca Multatuli meiliki jaringan di daerah lain, juga melakukan kegiatan yang sama seperti Reading Group. Di Kendal, Kediri, Bali, Yogyakarta, Pekalongan. Kami saling berjejaring dan memiliki kegiatan tahunan yang selanjutnya kami sebut "Sastra Multatuli". "Akhir-akhir ini banyak yang menyumbang secara pribadi ataupun lembaga, menyumbangnya pun bermacam-macam, mulai dari buku, dana, baju, karpet. Sampai saat ini Taman Baca Multatuli tidak pernah membuat proposal ke manapun, tidak pernah minta bantuan kesiapapun, namun jika ada yang ingin menyumbang atau membantu dalam bentuk apapun, kami menerimanya selama itu tidak mengikat," tegas Ubaidilah. Sekarang jangkauan Taman Bacaan Multatuli mencakup enam kampung di desa Sobang. Jadi anak-anak pada hari Sabtu-Minggu boleh datang ke perpus, karena tidak pernah dikunci, kalaupun dikunci dipegang oleh anak-anak sendiri. Di taman baca ini, tidak ada sistem keanggotaan. Kalau anak- anak mau datang dan pinjam buku tinggal isi daftar hadir dan daftar pinjam serta pengembalian bukunya saja. Tentunya tidak ada pungutan apapun. "Taman bacaan ini berdiri karena dua hal, pertama konsistensi pengelola, kedua animo masyarakat. Kalau salah satunya pincang tidak akan berjalan. Dan perlu ditingkatkan program yang terstruktur. Jadi membuat taman bacaan itu bukan membuat gudang-gudang buku baru. Harus ada yang mengelola dan harus ada program yang terstruktur," ungkap Kang Ubai.[Adma Bastari] 79
Serambi Monas Kisah Perawat Taman Oleh: Letnan Jenderal TNI Moeldoko M.Si, Wakil Gubernur Lemhannas RI. Monumen Nasional pagi hari, di bulan penghujung tahun 2013. Seorang anak muda dengan bergegas antri tiket untuk naik mendekat ke kaki lidah api yang tingginya mencapai 132 meter. Setelah sampai di lantai terakhir, ia memandang ke arah Kantor Gubernur DKI, Jakarta, dengan takjub. Sekeliling halaman kantor tersebut tampak rapi. Taman yang berada di tengah halaman besarnya terlihat indah dengan tanaman hias yang nampak hijau subur. Mata pemuda itu pun berbinar. Bangga rasanya ia bisa melihat kantor pemerintahan yang nampak begitu berwibawa dari puncak Monas. Dibukanya handphone lawas miliknya. Lantas ditekannya tombol-tombol angka untuk menilpun seseorang yang nampaknya juga berkantor di Pemda DKI. "Selamat pagi, Pak Gubernur," sapanya dengan santun sesaat setelah tersambung. "Selamat pagi. Dengan siapa saya bicara, ya?" balas suara dari yang menerima. "Saya salah satu warga kota Bapak. Bolehkan saya bekerja sebagai perawat taman di kantor Bapak?" kata anak muda itu dengan tetap menjaga kesopanannya. "Oh, maaf, Dik. Kami sudah memiliki pegawai perawat taman," jawab Pak Gubernur dari kantornya yang berada di seberang taman Monas. "Bapak bisa membayar saya dengan separuh upah yang selama ini kantor Bapak keluarkan." lanjut pemuda itu lagi. "Oh, ya? Kami sudah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perawat taman kantor kami, Dik, " lanjut Pak Gubernur. "Dengan membayar separuh, saya juga akan menambah pekerjaan dengan menyapu trotoar sekaligus tempat parkir, Pak, " kata anak muda itu dengan setengah memaksa. "Saya jamin halaman kantor Bapak akan tambah asri jika Pak Gubernur berkenan mempekerjakan saya." "Tapi kami sudah memiliki pegawai yang sangat rajin dan amanah. Bulan lalu kami meraih penghargaan Adipura. Salah satunya mungkin atas peran perawat taman kami yang rajin bekerja, Dik," jawab Pak Gubernur berusaha menolak permintaan anak muda tadi. "Atau, bagaimana kalau Bapak membayar saya hanya dengan 30 persennya saja?" pinta anak muda itu dengan tetap semangat seolah merayu untuk mendapatkan pekerjaan. "Tidak.Terimakasih," jawab Pak Gubernur singkat menutup pembicaraan. Seseorang, yang juga berada di atas Monas, memperhatikan anak muda tersebut dengan seksama. Nampaknya ia begitu terkesima dengan gayanya yang penuh semangat dalam mencari pekerjaan. Selain santun, tutur katanya pun cukup lugas. Sehingga dalam persepsinya, pemuda tersebut pasti akan bekerja dengan cekatan serta peduli dengan pekerjaan yang bukan menjadi tanggungjawabnya. "Maukah Anda bekerja di kantor saya, Dik?" sapanya kepada anak muda tadi. "Tidak. Terimakasih," kata anak muda tadi sambil tersenyum. Tentu saja Bapak yang menawarkan pekerjaan tersebut terheran-heran. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang menghiba-hiba mencari pekerjaan menolak tawarannya?. "Sesungguhnya saya tersanjung atas 80
Serambi Monas penolakan Pak Gubernur terhadap penawaran saya tadi. Pak. Karena sesungguhnya yang beliau katakan pekerja yang rajin yang juga ikut menyumbang Adipura tadi adalah saya. Saya hanya mengecek, apakah pekerjaan saya selama ini telah memuaskan atasan tertinggi saya," kata anak muda tadi sambil bergegas menuju pintu lift untuk turun. Evaluasi Diri Tentu, kisah tersebut hanyalah sebuah ilustrasi semata. Seperti yang saya lakukan, di penghujung tahun ini pastilah banyak diantara kita akan merancang atau membuat resolusi untuk menatap tahun depan; Untuk lebih sukses. Untuk lebih berilmu.Tapi pernahkah kita mengevaluasi diri tentang hasil kerja kita selama ini seperti yang dilakukan oleh anak muda perawat taman tadi? Apakah hasil kerja kita selama ini telah sesuai, melebihi, atau malah berada di bawah harapan? Saya jadi ingat tulisan Ali Maksum, dosen FIK Unesa, Surabaya. Ia pernah mengetengahklan hasil riset 60 negara tentang "Apa yang membedakan negara maju, berkembang dan terbelakang" oleh David McClelland, psikolog dari Universitas Havard. Menurut psikolog tersebut, negara maju adalah negara yang diisi oleh orang-orang dengan need of achievement (kebutuhan akan prestasi) yang kuat, yang dicirikan oleh standar keunggulan dalam kerja, menyukai tantangan, mengambil tanggungjawab pribadi, disiplin dan berani mengambil resiko. Sebaliknya negara berkembang, diisi oleh orang-orang dengan need for affiliation (kebutuhan afiliasi) yang kuat. Orang-orang ini lebih mengutamakan pada kedekatan hubungan, jalinan kekerabatan, konformitas, dan sensitif terhadap reaksi orang lain. Sebagai negara berkembang, yang menurut McKinsey bahkan di tahun 2030 kita akan mampu menjadi negara maju dengan skala perekonomian nomer 7 di dunia, sudah selayaknya kita semua mulai sekarang membangun need of achievement yang kuat. Untuk mendapatkan prestasi, kita juga semakin dituntut untuk memiliki keunggulan dalam kerja. Melalui resolusi yang kita buat di akhir tahun ini, sudah saatnya kita hapus bekerja secara normatif; datang, absen, bekerja, dan pulang tanpa memperhitungkan pencapaian prestasi kerja. Demikian pula dengan masalah tanggungjawab. Seperti kisah perawat taman di atas, yang mau dan rela mengukur hasil kerjanya sendiri, bisakah kita membuat refleksi diri tentang tanggungjawab atas hasil kerja di akhir tahun ini? Tidak mudah memang melakukannya. Tapi mengevaluasi diri atas hasil kerja memang sudah sepantasnya kita lakukan paling tidak setahun sekali. Mumpung ada momentum. Juga mumpung masih ada kesempatan untuk lebih maksimal dan produktif atas kinerja kita di tahun depan sebagai pertanggungjawaban profesi. Meski hanya kisah motivasi, namun dengan disiplin yang tinggi ternyata seorang pegawai kecil, perawat taman tadi, ternyata perannya bisa mengantar provinsinya meraih Adipura. Sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan setiap tahun bagi kota yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang penghargaannya diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Melalui sikap disiplin yang tinggi pula, nampaknya tak sulit bagi kita semua untuk memenuhi harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan lembaga dimana kita bekerja, Lemhannas RI yang kita cintai bersama ini, segera menjadi World Class Institution. Juga dalam hal keberanian mengambil resiko, apa yang terjadi bila dalam kisah tadi Pak Gubernur mau menerima karyawan dengan gaji setengah dari yang biasa dikeluarkan kantornya? Bila kisah ini terjadi, pastilah perawat taman tersebut akan kehilangan pekerjaan. Yang patut kita renungkan adalah inisiatifnya tersebut dalam mengukur keberhasilan kerjanya meski dengan resiko tinggi: PHK. Tapi bukankah pegawai yang tak berani mengambil resiko akan tetap menjadi pegawai biasa- biasa saja selama karirnya? Tak ada salahnya untuk maju kita belajar dari kisah perawat taman tadi. Apalagi untuk menjadikan kita sebagai golongan pegawai yang memiliki need of achievement yang tinggi sehingga mampu memberikan kepuasan terhadap seluruh stakeholder atas kinerja kita bersama. Bukankah program remunerasi juga sudah kita nikmati? Selamat Tahun Baru 2013. 81
Puisi Sajak-Sajak Sihar Ramses Simatupang Gagap Burung Camar Di Sisi Jendela percayalah... gagap burung-burung camar di sisi jendela, masih kita dengar saat kau tak lagi meneteskan air di wajah mereka yang kering. orang-orang digilas masa depan, lupa pada cerita usang kemerdekaan dan mimpi. inilah instalasi kematian di museum kita jangan lagi bicara sejarah, sebab sejarah tak lagi diperdengarkan politikus tua dan ribuan pendeta berkerudung hitam teriakan reformasi cuma dongengan para bayi kini, engkau dan aku bukan apa-apa wajah-wajah kita yang tak dikenal buku sejarah akan makin kusam oleh tiupan debu, tak ada memori tercatat sebab kita bukan apa-apa. setia menjadi anak yang lahir dari sejarah pikun dan tua tepuk sorai para penyambut memang hanya untuk musafir baru. tanpa kesedihan, mereka menjual darah kita. ada bendera sangsai, ada batu dan pulau-pulau. : gelap berkabut di tengah nyanyi kebangsaan. notasi meredup di labirin telinga. Bunga-Bunga Tak Mekar : surat buat pablo neruda nyatanya, hingga saat ini pun aku masih melihat bunga-bunga tak bermekaran kecuali lumut yang tumbuh dari kaki para pengemis jalanan. gembel dan pengamen tetap saja menyiulkan lagu-lagu bukan kebangsaan. sejarah duka belum usai untuk pergi. di sini, tak ada almanak yang berubah menjadi kitab suci para tunawisma masih menangis di sejarah yang tak mereka miliki masa depan, dongeng-dongeng tentang pedesaan telah lenyap di aspal, sejak keberangkatan mereka pertama kali. etalase kaca tumbuh beranak pinak, dan tangan mereka berubah menjadi bayangan pencoleng jalanan memperkosa kota yang tak lagi berwajah perawan. ada desah terampas di pucuk lorong metropolitan, orang-orang keranjingan martabatnya sendiri. tak lagi perduli bendera, atau mawar yang terselip di antara kitab tua para pahlawan kami. : semua sejarah telah pergi, ketika orang-orang kota telah tersihir. di dalam pesona kaca dan televisi. Pustaka Sunyi yang dianyam senja ini sesungguhnya adalah angin. pertapaan usang dari mitos lama. kisahmu nafas bumi mantramu ceracau sejarah yang bertunas di jalan sunyi ribuan gagak menjadi cerita serenade negeri asing; kujeruji bahasamu dengan keping batu. pada tanah tak berbapa dari negeri tanpa pahlawan aku kais dengan tekun: bintil wajah bulan yang berdarah di ranjang waktu. 82
Puisi Sumpah Para Pemabuk "ayo kasih jari kepalkan tangan biar awak telan tuak, sampai sejarah usai didendangkan." anak-anak terdiam menatap bendera kusam, nostalgi kebangsaan mulai usai. seorang guru ngelangut sendiri. nelayan lempar sauh, tak perduli sejarah dan para pahlawan tak bernama. indonesia: barangkali sudah tak bisa kau terjemahkan maknanya. noktah-noktah merah segar kini makin pudar. Indonesia (2) "ayo kepalkan tangan langsung bicara tentang kegilaan. mari lantunkan dongeng pemabuk, sebab hari ini dan besok, juga bukan apa-apa" sebuah bendera tersandar di tiang ngelangut sendiri tak ada yang menemani gelandangan berlari buat cerita besok. supir menancap bisnya kencang-kencang, di sepanjang jalan. penjual obat sibuk berorasi. penumpang berebut meletakkan badan di kursi. bung, bahkan kau tak mampu mencium amis darah dan bacin tulang di makam itu : syahdan mereka menjaga jengkal tanah penghabisan indonesia: barangkali engkau sudah tak mengerti bentuknya. tersandar di tiang jendela, tempat para para kanak menebarkan anggan, menebarkan bayang di negerimu. (siapa lagi yang akan berduka untuknya?) Tunas (2) dari matamu, nak, sejarah belum selesai. di mataku, nak, sejarah pantas diistirahkan. bahkan detik ini juga. tapi, negerimu belum tuntas diperjuangkan. orang-orang bertanya asal-usul, tanpa menghormati sesama. aku belum sempat berbuat, semoga engkau nanti pejuang itu... Sihar Ramses Sakti Simatupang. Puisinya termuat di antologi bersama, di antaranya Refleksi (Gapus, 1995), Upacara Menjadi Tanah (Gapus, 1996), Adakah Hujan Lewat Di Situ (Gapus, 1996), Antologi Puisi Digital Cyberpuitika (YMS, 2002), Antologi puisi Lampung Kenangan "Krakatau Award" (Dewan Kesenian Lampung, 2002), Dian Sastro for President (AKY-Bentang, 2002), Malam Bulan (Masyarakat Sastra Jakarta/Laba-laba, 2002), Dian Sastro for President 2 #Reloaded (AKY, Yogyakarta, 2003), puisinya dibacakan di Radio Nederland Suara Indonesia (Ranesi) dan dibukukan di antologi "Rakyat Merdeka" (Grasindo dan Ranesi, 2003), Padang Bunga Telanjang (Rumpun Jerami, 2004), Bisikan Kata Teriakan Kota (Dewan Kesenian Jakarta, 2004), Duka Atjeh Duka Bersama (Logung Pustaka dan Dewan Kesenian Jawa Timur, 2005) dan Antologi Puisi Jogja 5,9 Skala Richter (Penerbit Bentang, 2006), Antologi Puisi Penyair Nusantara. 142 Penyair Menuju Bulan (2006) dan Medan Puisi - Antologi Puisi Pesta Penyair Indonesia - Sampena The International Poetry Gathering (Laboratorium Sastra Medan, Mei 2007). Aktif membacakan puisi di berbagai momen.Mengeditori antologi puisi bersama, seperti Nubuat Labirin Luka - untuk mendiang aktivis Munir (Aceh Working Group dan Sayap Baru, 2005) dan Maha Duka Aceh (Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, 2005). Menerbitkan antologi puisi tunggal Metafora Para Pendosa (Rumpun Jerami, 2004), selain novel "Lorca-Memoar Penjahat tak Dikenal" (Melibas, 2006) dan kumpulan cerpen "Narasi Seorang Pembunuh" (Dewata Publishing, 2005). 83
Resensi Buku Dewa Ruci Sebuah Kisah Nyata: Pelayaran Pertama Menaklukan Tujuh Samudera Penulis : Cornelis Kowaas Penerbit : Penerbit Buku Kompas, Oktober 2010 Halaman : 442 hlm. Dewa Ruci merupakan kapal Indonesia yang berlayar mengelilingi dunia dalam Misi Operasi Sang Saka Jaya 1964. Kapal ini lebih banyak menggunakan tenaga layar dan misi pelayaran ini baru pertama kali dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia. Membaca kisah perjalanan muhibah Dewa Ruci yang ditulis oleh Cornelis Kowaas serasa ikut berlayar mengarungi samudera yang luas. Perjalanan Dewa Ruci dalam menaklukan samudera bukanlah tanpa misi yang jelas. Selain untuk mengikuti perlombaan layar, secara tidak langsung Dewa Ruci mengenalkan Indonesia ke mata dunia. Setiap kali Dewa Ruci singgah di pelabuhan suatu kota atau negara, setiap itulah para kru Dewa Ruci menjadi duta Indonesia, memperkenalkan segala tentang Indonesia. Dewa Ruci memperkenalkan eksistensi Indonesia kepada dunia internasional dan ikut mengharumkan nama bangsa ke seluruh penjuru jagat. Lewat buku ini, kita juga bisa merasakan kegigihan tekad, semangat perjuangan, dedikasi.serta semangat pantang menyerah para kru kapal Dewa Ruci yang telah membuktikan bahwa kapal Indonesia sanggup menaklukan ganasnya lautan. Mereka berhasil menghadapi berbagai resiko yang amat mungkin mencederai bahkan mengambil nyawa mereka di tengah lautan lepas dan ganas. Selain itu, buku ini memberikan penggalan kisah bagaimana pandangan dunia terhadap Indonesia di tahun 60an, melalui interaksi yang terjadi saat Dewa Ruci singgah di beberapa kota di seluruh penjuru dunia. Saat kunjungan Dewa Ruci di New York, L.N Palar, Duta Besar RI untuk PBB saat itu mengatakan bahwa kunjungan Dewa Ruci ke New York menyamai usaha diplomasi selama 10 tahun yang mereka lakukan. Dewa Ruci adalah dewa kebenaran dan keberanian dalam cerita wayang purba. Dipilihnya nama Dewa Ruci adalah dengan harapan para awak kapal dan para kadet dapat membela dan mencari kebijaksanaan sepanjang masa dinas pengabdiannya di TNI AL. Buku ini layak dibaca karena tidak hanya menyajikan pengalaman menarik para kru Dewa Ruci dalam misinya mengelilingi dunia, namun juga memberikan pesan yang dapat menggugah kembali semangat cinta tanah air. Kowaas menulis buku ini dengan alur yang menarik serta kekuatan cerita yang membuat saya serasa larut pada kisah demi kisah dalam pelayaran Dewa Ruci. Kowaas sendiri berharap buku ini dapat menumbuhkan semangat cinta laut wawasan bahari warisan nenek moyang yang adalah orang-orang pelaut yang kita banggakan sejak dulu.[Aditya Soleha] 84
HYMNE WAWASAN NUSANTARA 85
SWANTARA NO. 03 TAHUN I/DESEMBER 2012 86
S U R V E I P E M B A C A M A J A L A H S W A N T A R A Majalah Swantara merupakan majalah triwulanan Lemhannas RI yang terbit tiap tiga bulan sekali dengan mengangkat isu dan permasalahan wawasan kebangsaan dari berbagai sudut pandang. Visi Majalah Swantara adalah menjadi majalah andalan dalam menyemaikan wawasan kebangsaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Upaya untuk meningkatkan kualitas Majalah Swantara terus dilakukan, untuk itu kami mengharapkan kerjasama pembaca untuk mengisi angket kami. 1. Format secara keseluruhan Majalah Swantara 2. Desain cover Majalah Swantara 3. Desain grafis Majalah Swantara 4. Content (isi) Majalah Swantara 5. Topik/Laporan Utama Majalah Swantara 6. Keluasan cakupan topik bahasan 7. Kualitas gambar dan foto 8. Narasumber yang ditampilkan 9. Keragaman narasumber 10. Kualitas cetak 11. Kualitas kertas yang digunakan Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas Majalah Swantara, mohon partisipasi Pembaca untuk mengirimkan kembali Survei Pembaca ini kepada Redaksi Majalah Swantara melalui Fax. (021) 3451926, email atau melalui pos ke alamat : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110. S U R V E I P E M B A C A M A J A L A H S W A N T A R A Majalah Swantara merupakan majalah triwulanan Lemhannas RI yang terbit tiap tiga bulan sekali dengan mengangkat isu dan permasalahan wawasan kebangsaan dari berbagai sudut pandang. Visi Majalah Swantara adalah menjadi majalah andalan dalam menyemaikan wawasan kebangsaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Upaya untuk meningkatkan kualitas Majalah Swantara terus dilakukan, untuk itu kami mengharapkan kerjasama pembaca untuk mengisi angket kami. 1. Format secara keseluruhan Majalah Swantara 2. Desain cover Majalah Swantara 3. Desain grafis Majalah Swantara 4. Content (isi) Majalah Swantara 5. Topik/Laporan Utama Majalah Swantara 6. Keluasan cakupan topik bahasan 7. Kualitas gambar dan foto 8. Narasumber yang ditampilkan 9. Keragaman narasumber 10. Kualitas cetak 11. Kualitas kertas yang digunakan Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas Majalah Swantara, mohon partisipasi Pembaca untuk mengirimkan kembali Survei Pembaca ini kepada Redaksi Majalah Swantara melalui Fax. (021) 3451926, email atau melalui pos ke alamat : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110. Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik