BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Salah satu aturan Islam yang bertujuan untuk menjaga harta seseorang dari pihak lain, ialah dengan cara mengharamkan tindakan pencurian terhaddap harta milik orang lain. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. Oleh karena itu, jika ada di antara manusia yang melakukan tindak pidana tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Islam (al-Fiqh al-Jinayah) pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana (jarimah/delik) yang diancam dengan hukuman haddd, yaitu potong tangan. Salah seorang ulama fiqih kontenporer dari Suriah yang dikutib dari buku Nurul Irfan yaitu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (Irfan, Masyrofah, 2014, 100). Adapun ketentuan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:
Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka pembalasan bagi keduanya ialah potong tangan. Selanjutnya Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut: هدي عطقتف ةضيبلا قر اسلا للها نعل :ملس و هيلع للها لص للها ل وس ر ل اق :ةريره بىا نع )ملسم هاور(هدي عطقتف لبلحا قرسي و Artinya: "Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, maka dipotonglah tangannya, dan seorang pencuri yang mencuri tali maka potonglah tangan" (H.R Muslim) Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta'zir (pendidikan). Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, Pencurian yang hukumannya hadd adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pencurian yang hukumannya hadd terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (kecil) dan pencurian berat (besar). Kedua, Pencurian yang hukumnnya ta'zir. artinya memberi pelajaran (Muslich, 2005, 82).Ta'zir juga diartikan dengan ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah (Muslich, 2005, 55) Syarat barang yang dicuri yang dapat dikenakan hukuman potong tangan apabila nilai harta yang dicuri mencapai satu nishab. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masalah yang populer lainnya, 2
yaitu apabila orang banyak mencuri. Berapakah nishab yang mengharuskan hukuman potong tangan, jika masing-masing dari mereka tidak mencapai nishab? Misalnya, secara bersama mereka mengambil harta dari penyimpanannya berupa kantung atau peti, yang senilai satu nishab. Di dalam di atas hanya membahas tentang satu orang pencurian lalu muncul masalah ketika pencurian dilakukan oleh lebih dari satu orang. Imam Malik berpendapat bahwa mereka semua dipotong tangannya, dan pendapat ini juga diusung oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur. Abu Hanifah berpendapat bahwa tangan mereka tidak dipotong, sehingga masing-masing orang itu mencuri harta yang mencapai satu nishab (Rusyd, 2007, 910). Adapun syarat kedua yang dapat dilaksanakannya hukuman potong tangan adalah, tersimpan di tempat yang terjaga. jumhur ulama berbagai negeri yang menjadi sumber fatwa beserta para pengikutnya telah sepakat untuk mensyaratkan adanya tersimpan di tempat yang terjaga, yang dicuri sehingga dapat dikenai hukuman potong tangan, meskipun mereka masih berselisih tentang mana yang bisa disebut tempat penyimpanan dan yang tidak bisa disebut demikian. Lebih dekat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tempat penyimpanan adalah suatu tempat yang dimaksudkan untuk menjaga harta agar tidak mudah diambil, seperti tempat yang terkunci, dan semisalnya (Rusyd, 2007, 911). Para ulama yang berpendapat adanya pensyaratan tempat penyimpanan telah sepakat bahwa setiap orang yang dapat dikategorikan mengeluarkan suatu barang dari tempat penyimpanan maka harus dikenai hukuman potong tangan, baik barang itu masih berada di dalam tempat penyimpanan atau di luarnya, namun apabila diragukan kategori mengeluarkannya, maka ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Seperti perbedaan madzhab jika pencuri itu dua orang, 3
4 yang satu berada dalam rumah sedang yang lain berada di luar, orang yang di dalam rumah mengambil barang kemudian meletakkan di tempat yang bisa diambil oleh temannya yang di luar rumah (Rusdy, 2007, 913). Pertama, Dalam kasus ini yang berpendapat bahwa yang dipotong tangannya adalah pencuri yang berada di luar rumah. Kedua, Pendapat lain mengatakan bahwa keduanya tidak dipotong tangannya. Ketiga, Ada juga yang mengatakan bahwa yang dipotong tangannya adalah pencuri yang mendekatkan barang ke tempat yang bisa diambil oleh temannya (Rusyd, 2007, 914). Mereka berbeda pendapat terkait jika sejumlah orang bekerjasama dalam melubangi rumah dan mereka masuk ke tempat penyimpanan. Kemudian sebagian dari mereka mengeluarkan barang yang telah mencapai nishab sementara sebagian yang lain tidak mengeluarkan apa-apa serta tidak terlibat dalam pengeluarannya. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, mereka semua harus dikenai hukuman potong tangan. Malik dan asy-Safi'i mengatakan, tidak dikenai hukuman potong tangan kecuali orang-orang yang mengeluarkan barang. Mereka berbeda pendapat jika orang yang berada di dalam mendekatkan barang ke lubang dan meninggalkannya, lantas orang yang berada di luar memasukkan tangannya dan mengambilnya dari tempat penyimpanan itu. Abu Hanifah mengatakan, keduanya tidak dikenai hukuman potong tangan, Malik mengatakan, yang mengeluarkan saja yang dkenai hukuman potong tangan (Sabiq, 2009, 372). Demikian polemik dalam kalangan para ulama tentang pencurian bersama, kasus ini juga banyak terjadi di Negara Indonesia, sebagaimana dengan terjadinya peristiwa dengan dibuktikan adanya salah satu putusan di pengadilan Negeri Padang. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara tindak pidana pencurian, dapat dilihat dari salah satu putusan Nomor 206/Pid.B/2015/PN.PDG,
kasuus ini terkait dengan AH, IK dan DH, dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Toko Sepeda Karya Agung Jalan Dr. Sutomo Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 2 (dua) unit sepeda dayung fixie merk United dan 1 (satu) unit sepeda dayung fixie merk united warna biru muda kepunyaan saksi korban (RM) (Putusan Pengadilan Negeri Padang). Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan". Bahwa berdasarkan uraian di atas maka semua unsur tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta menurut Penuntut Umum. Selama proses persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 5
6 Maka hakim menjatuhkan kepada yang berinisialkan (aH), (IK), (DH) dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti untuk menjadi skripsi dengan judul ''Pencurian Secara Bersama Perspektif Hanafiyah dan Malikiyyah (Analisis Putusan Hakim Nomor 206/PID.B/2015/PN. PDG)". 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi fokus masalah adalah: Bagaimana Pencurian Bersama Perspektif Hanafiah dan Malikiyyah (Analisisa Putusan Hakim Nomor 206/PID.B/2015/PN. PDG) 1.3. Pertanyaan Penelitian Untuk mengatasi penyimpangan terhaddap pembahasan Skripsi ini, kiranya penulis perlu membatasi masalahnya sebagai berikut: 1.3.1. Bagaimana pencurian bersama menurut Hanafiyah dan Malikiyah 1.3.2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 206/Pid.B/2015/PN.PDG tentang pencurian berrsama 1.3.3. Bagaimana analisis putusan hakim No. 206/Pid.B/2015/PN.PDG perspektif Hanafiah dan Malikiyah 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan penulisan ini adalah: 1.4.1. Untuk mengetahui pencurian bersama menurut Hanafiyah dan Malikiyah 1.4.2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim pada putusan nomor 206/Pid.B/2015/PN.PDG tentang pencurian berrsama 1.4.3. Menganalisis putusan hakim No. 206/Pid.B/2015/PN.PDG perspektif Hanafiah dan Malikiyah 1.5. Kegunaan Penelitian 1.5.1. Sebagai pengetahuan bagaimana sanksi yang diberikan oleh hakim, pada Putusan Hakim No. 03/Pid.B/PN.TJP dalam kasus Pencurian
secara bersama, apakah sesuai dengan pendapat Malikiyyah dan Hanafiyah. 1.5.2. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana SH, dalam jurusan Jinayah Siyasah. 1.6. Studi literatur Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat ini maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu: Adapun permasalahan ini telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya yaitu skripsi Fitriani Harun, NIM. 3 98.190 Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang yang berjudul Hisab Harta Pencurian yang Mewajibkan Hukum Potong Tangan (Analisis Pendapat Hanafiah dan Jumhur Ulama) dengan kesimpulan: Menurut Hanafiah, pencurian yang mewajibkan hukuman potong tangan adalah minimal satu dinar, artinya jika harta yang dicuri kurang dari satu dinar (sepuluh dirham)maka pencuri itu tidak wajib dipotong tangan. Sementara itu jumhur ulama berpendapat, pencurian yang mewajibkan hukuman potong tangan adalah seperempat dinar, pencurian yang kurang dari seperempat dinar tidak wajib dipotong tangan. Pendapat ini didukung oleh Syafi'i, Maliki, Hambali. Disini terlihat bahwa Hanafi memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat yang mayoritas ulama tentang nisab harta pencurian yang mewajibkan hukum potong tangan . setelah penulis menganalisa data-data yang terkumpulkan maka penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dengan jumhur ulama mengenai nisab harta pencurian yang mewajbkan hukuman potong tangan adalah disebabkan dalil yang digunakan. Hanafih menggunakan haddist dari Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh At-Tarmizi. Sementara 7
8 jumhur Ulama menggunakan haddis dari Abdullah Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nur Siti Maimunah, NIM: 9637 2609, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Institud Agama Islam Negeri Al-Jami'ah- Islamiyah al-Hukumiyah Sunan Kalijaga, degan Judul Penerapan Sanksi Pencurian Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa, Hukuman potong tangan pada tindak kejahatan pencurian harus dipahami sebagai suatu bentuk hukuman maksimal, dengan demikian masih memungkinkan bagi seorang hakim untuk mencari alternatif penyelesaian hukum selain potong tangan dalam menetapkan hukuman pada pelaku pencurian, hukuman yang ditetapkan hakim ini dalam terminologi Islam disebut ta'zir yang dalam pelaksanaan hukumannya harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat (uin-suka.ac.id). Dewi Tri Afrianila, Bp. 301 054, dengan judul "Sanksi Bagi pelaku Pencurian Di Jalan Umum Menurut KUHP dan Hukum Islam. dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa, Pencurian di jalan umum dalam KUHP dihukum dengan ppenjara selama-lamanya 12 tahun, dan jika mengakibatkan luka-luka atau korbannya meninggal dunia, maka hukuman yang dikenakan kepada tersangka adalah penjara seumur hidup dan atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Sedangkan hokum islam memberikan sanksi pencurian di jalan umum dengan potong tangan dan potong kaki secara bersilang terhaddap pengambilan harta tanpa membunuh, membunuh tanpa mengambil harta hukumannya di bunuh dan kemudian disalib, dan hukuman pengasingan bagi mereka yang hanya mengganggu orang lewat tanpa mengambil harta dan ataupun membunuh. Perbedaan kedua sistem hukum ini adalah bahwa hokum Islam memberikan hukuman mati kepada tersangka dan disamping itu hokum pidana Islam menerima tobat sebagai pengguguran hukuman. Sementara KUHP hanya memberikan hukuman
terhaddap pelaku dan mengakibatkan kematian korban, maka hukumannya ditambah lebih tinggi. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama memberikan hukuman yang berat, namun, berbeda dari segi bentuk dan ukurannya (Afrianila, 2006). Reni Yulianti, BP 309.154, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah, IAIN IB Padang, dengan Judul "Batas Tindak Pidana Pendurian Ringan dan Sanksinya Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa batasan tindak pidana pencurian ringan dalam PERMA no 2 tahun 2012 adalah dua juta lima ratus rupiah, batasan yang ditentukan dalam PERMA tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan hukum pida Islam, seharusnya seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman terhaddap tindak pidana pencurian ringan atau tindak pidana biasa harus melihat seberapa besar nilai atau kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian tersebut, setelah mengetahui nilai barang yang dicuri baru hakim bisa menjatuhkan hukuman yang ada dalam pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan. Afrius, Bp. 303 198, dengan Judul "Medeplichtige (orang yang membantu melakukan) tindak pidana pencurian menurut KUHP dan ditinjau dari hukum pidana Islam, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa kejahatan pencurian dapata dilakukan oleh seorang saja dan dapat pula oleh beberapa orang, yaitu ada yang sebagai pelaku utama dan ada hanya sebagai orang yang membantu tindak pidana pencurian atau kejahatan. Adapun yang penulis bahas disini berkaitan dengan pencurian bersama perspektif Hanafiyah dan Malikiyah (Analisis Putusan Hakim Nomor 206/PID.B/2015/PN. PDG). 9
1.7. Metode Penelitian 1.7.1. Jenis Penelitian Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan atau library research yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan dan studi dokumen kepustakaan saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (Sugiyono, 2010,19). Hal ini dilakukan untuk meneliti tinjauan hukum pidana Islam perspektif Hanafiyah dan Malikiyah terhadap analisis putusan hakim dalam perkara Nomor 206/Pid.B/2015/P.N PDG 1.7.2. Sumber Data Dalam penelitian ini terdapat 2 macam jenis data sekunder yang menjadi acuan penulis, yaitu: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan yang secara langsung dianalisis penulis, yaitu putusan Nomor 206/Pid.B/2015/P.N PDG, dan pendapat Hanafiyah, Malikiyyah. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku yang terkait dengan pencurian, jurnal dan buku-buku penunjang lainnya. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia. 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data Dalam upaya pengumpulan data, ada beberapa teknik yang penulis gunakan yaitu: 10
a. Kepustakaan yaitu mencari buku-buku penunjang yang berhubungan dengan masalah Pencurian. b. Penelusuran situs mahkamah agung melalui internet. c. Mencari data-data yang ada di Internet yang berkaitan dengan pencurian, kemudian digabungkan data tersebut. 1.7.4. Teknik Analisis Data Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap analisis data. Hal ini berfungsi untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab permasalahan yang tertuang dalam batasan masalah (Sugiyono 2008, 243). Penelitian ini menggunakan konten analisis data yang bersifat komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan. Penyatuan data dengan mensinergikan buku- buku dan data yang didapatkan di internet sebagai penunjung tanpa terkecuali pendekatan normatif. Pendekatan normatif diperlukan mengingat dalam penelitian ini orientasi akhir adalah menciptakan sebuah hukum. Metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik (Danim 2002, 41). 11