Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baren Sipayung1 Sardjana Orba Manullang2 Henry Kristian Siburian3 Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia1 Universitas Krisnadwipayana, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia2 Universitas Budi Darma, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia3 Email: baren.sipayung@bpk.go.id1 somanullang@unkris.ac.id2 Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perbandingan sistem hukum dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang menggunakan studi literatur peraturan perundang- undangan yang berlaku, pendapat ahli, kesenjangan penelitian terdahulu, dan analisis dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terhadap pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Kata Kunci: Hukuman Mati, Perbandingan Sistem Hukum, Hak Asasi Manusia Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional. PENDAHULUAN Perspektif internasional yang merupakan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life) (United Nation: 1966). Pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide. Pidana tersebut hanya dapat melaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Perdebatan mengenai pidana mati tidak pernah surut dalam membahas mengenai eksistensi pidana mati terdapat dua arus pemikiran utama (mainstream), yaitu adanya kelompok yang menginginkan penghapusan pidana mati secara keseluruhan (abolisionis) dan kelompok yang ingin tetap mempertahankan keberadaan pidana mati berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku (retensionis). Menurut Barda Nawawi Arief dalam penyusunan konsep KUHP baru ke depan tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicitacitakan (Nawawi: 2012). Ini berarti bahwa pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/beriorentasi pada ide-ide dasar pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma moral religious (keTuhanan), kemanusiaan (humanistik, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Baren Sipayung, dkk. - Universitas Mulawarman 134
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Ide/nilai keseimbangan sebagaimana dimaksudkan di atas yang kemudian menjadi peletakan konsep utama atau dasar pemikiran dalam kebijakan hukum pidana khususnya terhadap kebijakan konsep KUHP. Ide tersebut sejalan dengan pemikiran Pound yang memandang bahwa konfigurasi hukum akan menyeimbangkan pertentangan nilai dan konflik kepentingan untuk mengarah pada keseimbangan yang baru serta menciptakan kondisi masyarakat terekayasa (Pound dalam Baren: 2022). Sebagai bagian dari kebijakan pidana, kebijakan peradilan pidana sangat erat hubungannya dengan menentukan perbuatan mana yang termasuk pidana dan menentukan sanksi pidana bagi tindak pidana tersebut. Pidana mati dalam Undang-Undang (UU) KUHP menjadi salah satu isu menarik diletakannya menjadi salah satu sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan kriminal tertentu yang dianggap memberi dampak negatif luar biasa bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dikatakan menarik oleh karena sampai saat ini setelah dirumuskan di dalam KUHP Nasional pidana mati masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga di kalangan pemikir-pemikir ahli hukum pidana. Masih banyak dari mereka menilai tidak tepat pidana mati dijadikan salah satu sanksi pidana oleh karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM (hak hidup bagi pelakunya) dan juga pidana mati tidak sejalan dengan prinsip- itu sendiri dimana salah satu prinsipnya resosialisasi atau prinsip pemidanaan memasyarakatkan terpidana. Namun bagi mereka yang pro pidana mati menilai pidana mati tepat diberlakukan sebagai upaya efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan yang semakin lama semakin tak terbendung keberadaannya di tengah masyarakat. Mereka juga menilai pidana mati sama sekali tidak bertentangan dengan HAM, justru perlindungan HAM diutamakan bagi korban bukan pelaku. Pada prinsipnya pun agama memberi ruang untuk menghukum mati seseorang atas perbuatannya. Di sisi lain, sorotan untuk pengawasan birokrasi terhadap eksekusi terpidana mati masih belum berjalan efektif (Manullang: 2020). Berdasarkan beberapa pandangan di atas, terkait dengan keberadaan pidana mati di Indonesia. Persoalan inilah yang mendorong untuk mengkaji lebih jauh lagi, dengan rumusan masalah dalam artikel ini ialah: Bagaimana kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus atas Perbandingan Sistem Hukum)? METODE penelitian Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Pengumpulan data mengggunakan studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data terdiri atas tahap pengumpulan, reduksi data, display data, dan verifikasi. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perbandingan Hukum terkait Pidana Hukuman Mati Seperti yang Anda ketahui, hukuman mati adalah salah satu hukuman yang masih digunakan di Amerika Serikat. Karena sejarahnya, negara ini pernah menjadi bekas jajahan Inggris, sehingga sistem hukumnya berakar pada common law yang berasal dari Inggris (Widyaningrum: 2020). Seperti kita ketahui, sumber hukum dalam sistem common law Inggris adalah bentuk statute dan common law, dimana statuta hanya mengatur tindak pidana khusus yang tidak dikodifikasikan, sedangkan common law diturunkan dari keputusan-keputusan inkracht van gewijsde yang dibuat oleh pengadilan. Selanjutnya untuk Amerika Serikat, pembahasan ini lebih menjelaskan tentang kejahatan di negara bagian ini yang memiliki salah satu hukuman terberat, yaitu hukuman mati. Dari sini dapat dilihat bahwa ada beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati yang diatur dalam berbagai USC (ProCon.org: 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini: Baren Sipayung, dkk. - Universitas Mulawarman 135
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Tabel 1. Perbandingan Hukum Penerapan Pidana Mati No. 1 2 3 4 Tindak Pidana Murder related to the smuggling of aliens yang diatur di dalamnya ketentuan terhadap tindak pidana penyelundupan orang asing yang mengakibatkan kematian seseorang disebutkan "(iv) in the case of a violation of subparagraph (A)(i), (ii), (iii), (iv), or (v) resulting in the death of any person, be punished by death or imprisoned for any term of years or for life, fined under title 18, or both". Destruction of aircraft, motor vehicles, or related facilities resulting in death pada ketentuan ini disebutkan bahwa "Whoever is convicted of any crime prohibited by this chapter, which has resulted in the death of any person, shall be subject also to the death penalty or to imprisonment for life". Murder committed during a drug related drive by shooting pada ketentuan ini seseorang yang berusaha menghilangkan/menghindari terhadap tindak pidana narkoba dengan cara mengintimidasi hingga menyebabkan kematian seseorang. Murder committed at an airport serving international civil aviation. Pada ketentuan ini seseorang membahayakan keselamatan di bandara dan menyebabkan kematian sebagaimana disebutkan bahwa "such an act endangers or likely to endanger safety at that airport, or attempts or conspires to do such an act shall be fined under this title, imprisoned not more than 20 years, or both; and if the death of any person results from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or imprisoned for any term of years or for life" U.S.C 8 U.S.C 1324 18 USC 32, 18 USC 33, and 18 USC 34 18 USC 36 18 USC37 Tindak Pidana Pidana mati / pidana seumur hidup, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dikenakan denda, atau keduanya Pidana mati atau pidana seumur hidup Pidana mati pidana penjara dalam jangka waktu tertentu/pidana seumur hidup, dikenakan pidana/ keduanya Pidana mati atau pidana jangka waktu tertentu atau pidana seumur hidup 5 6 Civil rights offenses resulting in death First-degree murder. Mengenai pembunuhan berencana dengan berbagai macam cara menimbulkan kematian. 18 USC 241, 18 USC 242, 18 USC 245, and 18 USC 247 18 USC 1111 Pidana denda, pidana mati/pidana seumur hidup / pidana jangka waktu tertentu Pidana mati atau pidana seumur hidup 7 8 9 10 Murder of a member of congress, an important executive official, or a Supreme Court Justice. Tindak pidana yang diatur disini mengenai penculikan terhadap anggota kongres jika mengakibatkan kematian yang diancam pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup sebagaimana disebutkan bahwa "Whoever kidnaps any individual designated in subsection (a) of this section shall be punished (1) by imprisonment for any term of years or for life, or (2) by death or imprisonment for any term of years or for life, if death results to such individual. Espionage (tindak pidana mengenai memata-matai yang dilakukan orang bermaksud untuk merusak U.S) sebagaimana disebutkan bahwa "...shall be punished by death or by imprisonment for any term of years or for life" Genocide. Ancaman pidana mati jika menyebabkan kematian. Murder committed by use of a firearm during a crime of violence or a drugtrafficking crime. Tindak pidana jika 18 USC 351 18 USC 794 18 USC 1091 18 U.S.C Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup Pidana mati, seumur hidup dan denda tidak lebih dari $1.000.000 Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu Baren Sipayung, dkk. - Universitas Mulawarman 136
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 No. 11 12 Tindak Pidana mengakibatkan kematian diancam pidana mati: if the killing is murder as defined in section 1111), be punished by death or sentenced to a term of imprisonment for any term of years or for life; Treason disebutkan bahwa: Whoever, owing allegiance to the United States, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid and comfort within the United States or elsewhere, is guilty of treason and shall suffer death, or shall be imprisoned not less than five years and fined under this title but not less than $10,000; and shall be incapable of holding any office under the United States. Murder involving torture. Ketentuan tindak pidana penyiksaan yang mengakibatkan kematian diancam pidana mati: Whoever outside the United States commits or attempts to commit torture shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both, and if death results to any person from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or imprisoned for any term of years or for life. U.S.C 1934 18 U.S.C 2381 18 U.S.C 2340a Tindak Pidana atau pidana seumur hidup Pidana mati atau pidana tidak kurang dari 5 tahun dan pidana denda tidak kurang dari $10.000 Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya). Pada saat membentuk undang-undang dinyatakan dalam penjelasan bahwa hukuman mati terletak pada keadaan yang khusus dari Indonesia sebagai jajahan Belanda (Putra: 2011). Bahaya terganggunya ketertiban hukum disini adalah lebih besar dan mengancam, penduduknya beraneka warna yang besar kemungkinannya bentrokan dan lain-lain. Keadaan- keadaan tersebut, maka menjadi alasan tidak dapat menghapuskan pidana mati itu, karena sebagai senjata untuk ketertiban hukum yang paling ampuh untuk politik kriminal dari pemerintah pada masa lalu. Memang jika dilihat alasan pencantuman hukuman mati pada waktu itu sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan keadaan saat ini, tetapi secara filosofis hukuman mati masih sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia. Pendapat ahli sosiologi hukum juga mengatakan bahwa penerapan hukuman mati saat ini belum efektif selain karena semua agama mengajarkan pengampunan, yang mana kematian merupakan hak Sang Khalik dan juga penerapan hukuman mati saat ini lebih mengarah kepada sorotan publik atas viralitas suatu perkara, serta berlarut-larutnya eksekusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas kualitas hidup terpidana mati (Manullang: 2019). Dengan memori penjelasan tersebut menurut penulis kiranya KUHP sudah mesti harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa yang menjadi falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila dan Pidana mati juga sejalan dengan Pancasila. Dalam hukum positif hukuman mati telah diatur dalam KUHP pasal 10 yang menempatkan hukuman mati sebagai jenis pidana pokok. Selain dari itu hukuman mati juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa ancaman pidana mati itu diadakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hukuman mati juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana mati dalam UU Narkotika dirumuskan secara cermat dan hati-hati, tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalahguna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin. Baren Sipayung, dkk. - Universitas Mulawarman 137
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Pidana mati dalam UU tersebut juga disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat. Hukuman mati juga diatur dalam UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom dalam pasal 22 yang dimaksud dengan ketentuan ini membuka rahasia tenaga atom sedangkan pada pasal 23 ini menyangkut dengan kepentingan negara yang harus dilindungi maka pelanggaran atasnya diancam pidana berat. Ancaman pidana mati juga diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan berat yang tergolong dalam extra-Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa dan dikategorikan juga sebagai kejahatan kemanusiaan (Crime Against to Humanity) sehingga pemberantasan dan penanggulangannya tentu berbeda dengan kejahatan-kejahatan biasa dengan menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana terorisme, maka hal tersebut dapat memberikan efek jera di tengah masyarakat. Hukuman mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan luar biasa. UU No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Tidak Pidana Ekonomi, ketentuan ini juga mencantumkan hukuman mati dalam Pasal 1. Pada ketentuan ini delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat dapat dipidana mati. Pasal ini mengisyaratkan juga agar penuntut umum dan hakim harus dapat menunjukan adanya keadaan itu dalam tuntutannya atau dalam putusan hakim. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengisyaratkan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak bisa dipandang secara parsial tetapi harus dipandang secara komprehensif, bahwa perlindungan HAM tidak saja dilihat pada hak hidup individual atau pelaku kejahatan tetapi harus melihat juga hak asasi dari pada korban dan masyarakat pada umumnya atas kejahatan yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Olehnya itu, kehadiran UU Pengadilan HAM juga turut memberikan perlindungan untuk seluruh-masyarakat pada umumnya dan bersifat preventif agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup. Dengan demikian hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan spirit UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Bahkan dalam pasal 36 dan pasal 37 UU Pengadilan HAM secara tegas mengakomodir hukuman mati artinya pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, menurut UU ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud dalam UU ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara tidak baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. UU tentang Peradilan Hak Asasi Manusia ini, oleh pembentuk UU jelas diorientasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia. Di sisi lain, secara sosiologis pidana mati masih dipertahankan karena kesadaran sejarah masyarakat, harus dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat Baren Sipayung, dkk. - Universitas Mulawarman 138
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 menerima penghapusan pidana mati. Pidana mati masih dipahami sebagai sesuatu yang sah secara hukum maupun moral. Kalaupun pidana mati melanggar hak hidup, pelanggaran tersebut dapat dibenarkan sebagai hukum atas tindak pidana tertentu. Namun kesadaran sejarah ini tentu akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat Indonesia dan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang mendasari upaya penghapusan pidana mati. Pada saat telah terjadi perubahan kesadaran sejarah masyarakat tentu pidana mati kemungkinan akan dapat dihapuskan yang dapat terjadi melalui pembentukan UU maupun hakim karena keduanya dipengaruhi bahkan merupakan refleksi dari kesadaran sejarah masyarakatnya. Selanjutnya dalam politik hukum pidana yang dapat dilihat dari kebijakan pidana mati sebagai jenis sanksi terberat juga masih dipertahankan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel pengaturan sebagai berikut (KUHP: 2022): Tabel 2. Konfigurasi Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Nasional Pasal 67 98 Isi Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan 99 cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau c. ada alasan yang meringankan. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. 100 (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. 101 102 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang. lebih mengarah pada perlindungan kepentingan masyarakat, aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Maka wajar KUHP Nasional masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu dimasukkan dalam deretan "pidana pokok", dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Sebagaimana dimaktub dalam Penjelasan Pasal 67 KUHP, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia) benar-benar bersifat khusus. Oleh karena jenis Pada prinsipnya pidana mati Baren Sipayung, dkk. - Universitas Mulawarman 139
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 pidana yang paling berat, pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan atau digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana "kebijakan kriminal" dan "kebijakan sosial"), pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan diterapkan secara alternatif, dengan demikian sifat kekhususan dari pidana mati dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak diterapkan pada semua jenis kejahatan artinya bahwa pidana mati hanya diterapkan pada jenis kejahatan tertentu atau Ekstra Ordinary Crime. Pidana mati diterapkan secara alternatif juga dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian, dapat diidentikkan dengan sarana "amputasi" atau "operasi" di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana atau obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana atau obat terakhir. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini, dapat dikatakan bahwa hak hidup adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, dalam artian penegakan HAM tidak bersifat mutlak tanpa adanya limitasi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 28A dan 28I perubahan kedua UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, ternyata dibatasi dengan ketentuan pasal 28J perubahan kedua UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Prinsipnya pidana mati sebenarnya tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia. Hak asasi dalam pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945 yang diberikan konstitusi kepada warga negara, dibatasi oleh pasal selanjutnya yaitu pasal 28J yang menyatakan bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, implementasi pidana mati yang dijatuhkan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, maka jelas tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, justru kalau pidana mati tidak dilaksanakan padahal jelas-jelas telah terbukti berkekuatan tetap melanggar hukum, maka perwujudan rasa keadilan dan HAM telah diabaikan. Pidana mati tidak boleh diperhadapkan secara diametral dengan HAM karena jika pertentangkan dengan HAM bukan hanya pidana mati tetapi seluruh sanksi dalam hukum pidana juga bertentangan dengan HAM. Secara global beberapa negara telah menghapuskan pidana mati seperti di negara Amerika Serikat, penghapusan pidana mati yang menganggap pidana mati bertentangan dengan HAM karena hukuman mati merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Pandangan ini lebih berbasis pada hak universal yang terdapat di Amerika Serikat. Namun di beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang juga pandangannya berbasis pada hak universal, pidana mati masih diberlakukan, hal ini Baren Sipayung, dkk. - Universitas Mulawarman 140
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 menunjukan adanya tidak konsisten dengan praktik hukuman mati yang dibangun dalam suatu negara yang lebih berbasis pandangannya pada hak universal, begitu juga dengan di negara China yang ideologinya Komunis juga masih memberlakukan hukuman mati, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana mati di Indonesia tidak lagi harus diperdebatkan apakah hukuman mati bertentangan dengan HAM atau tidak karena di Indonesia di samping tidak menganut hak absolut atau hak kemutlakan, yang berbasis pada teori hak universal juga secara kultur hukuman mati juga sudah ada dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis atas pengaruh perspektif HAM terhadap KUHP, maka pidana mati tidak lagi menempatkan sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; peran terdakwa dalam tindak pidana; atau ada alasan yang meringankan (KUHP Pasal 100). Ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2- 3/PUU-V/2007 (MK: 2017), yang menyatakan bahwa perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Dalam KUHP ini pun terdapat kepastian hukum penghargaan harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi the sanctity of life, yaitu sekalipun apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden, namun eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun yang bukan lantaran sebab terpidana melarikan diri, maka hukuman mati pun dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dan kemudian dikukuhkan melalui Keppres. Dengan demikian, pidana hukuman mati pasca KUHP telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. KESIMPULAN Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka Penulis menyarankan agar dalam menjalani masa percobaan atas pidana mati dapat dievaluasi syarat berkelakuan baik yang dipantau oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara independen dan memadai sebelum mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). DAFTAR PUSTAKA Ali, A. (2008). Menguak Realitas Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Alkostar, A. (2004). Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban. Yogyakarta: PUSHAM-UII. Amalia, M. (2014). Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 27(2), 554-561. Baren Sipayung, dkk. - Universitas Mulawarman 141
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Arief, B. N. (2000). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Arief, B. N. (2005). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Arief, B. N. (2008). Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Arief, B. N. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Arief, B. N. (2012). Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor. Semarang: Pustaka Magister. Bakhri, S. (2009). Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia. Yogyakarta: Total Media. Cahazawi, A. (2008). Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana) Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo. Hamzah, A., & Sumangelipu, A. (1984). Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa yang akan Datang. Jakarta: Ghalia Indonesia. Konstitusi, M. (2007). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU- V/2007. 1-471. Manullang, S. O. (2019). Sosiologi Hukum. Bidik-Phronesis Publishing. Manullang, S. O. (2020). Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualiatas. Medan: Kita Menulis. Marzuki, S. (2012). Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia. Yogyakarta: UIL. Mertokusumo, S. (2007). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Nasution, B. J. (2011). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju. Poernomo, B. (1982). Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. ProCon.org. (2021, August 31). Federal Capital Offenses. Death Penalty. Retrieved December 12, 2022, from Putra, S. P. R. (2011). Perdebatan Mengenai Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Indonesia. (Universitas Indonesia, 2011). Ramadhanti, A. D., & Fitriah, E. (2022). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Karyawan. In Bandung Conference Series: Accountancy (Vol. 2, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2022). Salmi, A. (1985). Eksistensi Pidana Mati. Jakarta: Aksara Persada. Sipayung, B. (2022). Analisis atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 1(9), 1821-1826. Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul-Press. Soerodibroto, R. S. (2003). KUHP dan KUHAP. Jakarta: Raja Grafindo Persada. United Nations. (1966, December 16). International Covenant on Civil and Political Rights. OHCHR. Retrieved December 11, 2022, from Widyaningrum, H. (2020). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(1), 99-115. Serikat. Volksgeist: Jurnal Wreksosuhardjo, S. (2001). Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Andi. Baren Sipayung, dkk. - Universitas Mulawarman 142