DASAR-DASAR HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA IKUT SEBAGAI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN DUNIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SKRIPSI Diajukan untuk diuji guna melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Oleh : DANNY GAIDA TERA ELGAR NPM. 16.100374201.3268. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2020
DASAR-DASAR HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA IKUT SEBAGAI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN DUNIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SKRIPSI Diajukan untuk diuji guna melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Oleh : DANNY GAIDA TERA ELGAR NPM. 16.100374201.3268. Disetujui Oleh : Dosen Pembimbing Evert Maximiliaan Tentua, SH. MHum. NIDN. 0628085601. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2020 ii
DASAR-DASAR HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA IKUT SEBAGAI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN DUNIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SKRIPSI Diajukan untuk diuji guna melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Oleh : DANNY GAIDA TERA ELGAR NPM. 16.100374201.3268. . Disahkan Oleh : Dosen Pembimbing/Penguji I Evert Maximiliaan Tentua, SH. MHum. NIDN. 0628085601. Dosen Penguji II Dosen Penguji III ... ... ... NIDN... NIDN. ... Mengetahui Dekan, Prof. Dr, Edy Lisdiyono, SH. MHum. NIDN. 0625046301. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2020 iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang : Nama : Danny Gaida Tera Elgar. NPM : 16.100374201.3268. Alamat : Jl. Pemuda No. 28A Kec Ambarawa. : Semarang, Jawa Tengah 50614. Dengan ini menyatakan : 1. Skripsi saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri; 2. Skripsi saya tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain; 3. Skripsi saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim. Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima. Semarang, 2020. Yang menyatakan, Mahasiswa, Meterai 6000 Danny Gaida Tera Elgar NPM.16.100374201.3268 iv
HALAMAN PERSEMBAHAN KUPERSEMBAHKAN SKRIPSIKU INI KEPADA : Almamaterku Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Ayah dan Ibu yang aku cintai. Saudara-saudaraku yang aku kasihi. Teman-temanku yang aku hormati. MOTTO Menyerah kepada takdir bukan berarti menyerah kalah, karena sesungguhnya manusia ditakdirkan untuk menang. (Walter Pitkin) Untuk mendapatkan suatu kesuksesan bukan ditentukan kemampuan yang dimiliki, tetapi lebih ditentukan oleh semangat dan kemauan. (Medeleine Bridges / Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat) Terwujudnya suatu keberhasilan terletak pada suasana rumah tangga dan keluarga yang bahagia. (Bouer) Modal utama seorang pemimpin adalah ketaqwaannya kepada ALLAH SWT dan perlakuannya yang adil serta bijak terhadap bawahannya. (Hadist Nabi Muhammad SAW) v
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Dasar-Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia Ikut Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", guna melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan bantuan materiil dan spirituil dari berbagai pihak yang mana bantuan tersebut sangat berharga bagi terselesainya penyusunan skripsi ini, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 2. Bapak Dr. Totok Tumangkar, SH. MHum., selaku Pembantu Dekan I Bidang Pendidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan juga sebagai Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan nasehat dalam menempuh perkuliahan sampai selesai. vi
3. Bapak Evert Maximiliaan Tentua, SH. MHum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini sampai selesai. 4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan perkuliahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 5. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mengasuh, membimbing, mendoakan, dan memberikan kasih sayang sejak kecil sampai sekarang. 6. Saudara-saudaraku yang aku kasihi yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah hingga selesai. 7. Teman-temanku yang aku hormati dan tidak dapat aku sebutkan satu-persatu yang telah membantu kepada penulis selama kuliah hingga selesai. Sebagai akhir kata, penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan balasan pahala yang setimpal atas kebaikan dan kemurahan kepada mereka yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semarang, 2020. Penulis, DANNY GAIDA TERA ELGAR NPM. 16.100374201.3268. vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... HALAMAN PERSETUJUAN ... HALAMAN PENGESAHAN ... . HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ... HALAMAN PERSEMBAHAN ... .. KATA PENGANTAR ... .. vi. DAFTAR ISI ... .... viii. ABSTRAK ... ... x. BAB I : PENDAHULUAN ... . 1. A. Latar Belakang Masalah ... .... 1. B. Pembatasan Masalah ... .. 3. C. Perumusan Masalah ... .... 3. D. Tujuan Penelitian ... ... 4. E. Guna Penelitian ... .. 4. F. Sistematika Uraian Skripsi ... . 5. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ... .. 7. A. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia ... 7. B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa ... ... 14. viii Halaman i. ii. iii iv. v.
Halaman C. Tinjauan Khusus Tentang Pasukan Perdamaian Dunia Asal Indonesia ... 16. BAB III : METODE PENELITIAN ... .. 22. A Tipe Penelitian ... .. 22. B. Spesifikasi Penelitian ... 22. C. Sumber Data ... . 23. D. Metode Pengumpulan Data ... .. 24. E. Metode Penyajian Data ... . 25. F. Metode Analisis Data ... ... 25. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ... 26. A. Dasar-Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia Ikut Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia ... 26. 1. Dasar-Dasar Hukum Internasional ... 27. 2. Dasar-Dasar Hukum Nasional Indonesia ... 29. B. Tugas Tentara Nasional Indonesia Yang Ikut Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia Di Berbagai Negara. 31. BAB V : PENUTUP ... . 62. B. Kesimpulan ... .. 62. C. Saran ... 63. DAFTAR PUSTAKA ... .. 64. LAMPIRAN ... 66. ix
ABSTRAK Pada awal abad XX sampai sekarang sering timbul konflik bersenjata di beberapa wilayah di dunia seperti pertikaian intern di dalam negeri atau antar negara, dan hal ini menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang ditugaskan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional tidak akan dapat melakukan sendiri tetapi akan meminta bantuan kepada negara-negara anggota untuk mengirim pasukan tentaranya sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu termasuk Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, sedangkan fungsinya yaitu sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman, dan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, pasukan perdamaian PBB adalah pasukan tentara dari negara-negara anggota PBB yang diminta oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjadi pasukan tentara untuk dapat menyelesaikan pertikaian bersenjata di daerah konflik guna dapat menjaga perdamaian dan keamanan dunia, negara Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah sewajarnya untuk ikut menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta mengirim pasukan tentaranya bila diminta untuk dijadikan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang diatur dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Piagam PBB. Tipe penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif, dengan demikian spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif, sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang dari data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan penelitian data kepustakaan atau library research dan mengadakan penelitian lapangan atau field research, penyajian data dilakukan dengan jalan yaitu data-data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian disusun dan dianalisa sehingga akan membentuk suatu laporan penelitian yang berupa skripsi, data sekunder maupun data primer yang diperoleh akan langsung dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut bidangnya masing-masing dan selanjutnya disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Dasar hukumnya yaitu antara lain seperti Pasal 2 ayat 2, Pasal 43 ayat 1, Piagam PBB, Pasal 13 Konvensi Montevideo 1933, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 690 tahun 1991, Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sudah diketahui oleh umum bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan selalu hidup bergerombol atau berkelompok, hal ini dipertegas oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia merupakan zoon politikon atau makhluk sosial dan jika manusia yang hidup tersendiri adalah dewa atau binatang.1 Timbulnya kelompok-kelompok manusia tersebut adakalanya dapat hidup berdampingan dengan damai tetapi adakalanya pula tidak dapat hidup berdampingan secara damai dan cenderung untuk bersaing dan ingin menguasai satu sama lainnya dan cepat atau lambat akan menimbulkan pertentangan di antara kelompok manusia, begitu pula dengan negara karena negara merupakan asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (common weal), tetapi adakalanya tujuan negara tersebut menimbulkan keinginan menguasai atau memaksakan kehendak terhadap negara lain yaitu dengan melakukan intervensi ataupun perang 2, dan hal ini disebabkan oleh apa yang disebut dengan "kepentingan politik nasional" yaitu seperti yang disebutkan di muka bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Adakalanya pula pertentangan juga dapat terjadi di dalam negeri suatu negara, dan hal ini pada umumnya dapat disebabkan adanya persaingan politik di antara para 1 Miriam Budiardjo., Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia, 1977), hlm. 19. 2 Sayidiman Suryohadiprojo., Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang, Masalah Pertahanan Negara, (Jakarta : Intermasa, 1981), hlm. 19. 1
penganut 3 atau pemaksaan untuk menganut paham politik tertentu ataupun adanya perebutan kekuasaan, yang akhirnya timbul pergolakan di dalam negeri yang semuanya akan menimbulkan kesengsaraan rakyatnya , dan dapat meresahkan masyarakat seluruh dunia. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa yang menyebutkan : "Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu; mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian, meniadakan tindakan-tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian, dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, dan sesuai dengan azas-azas keadilan dan hukum internasional, mengatur atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian". Dari bunyi pasal seperti tersebut di atas ini menunjukkan bahwa Perserikatan Bangsa- Bangsa memiliki tugas yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bagi negara-negara anggota diharapkan untuk dapat pula bekerjasama di dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pada awal abad XX sampai sekarang sering timbul konflik bersenjata di beberapa wilayah di dunia seperti pertikaian intern di dalam negeri atau antar negara, dan hal ini menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang ditugaskan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional tidak akan dapat melakukan sendiri tetapi akan meminta bantuan kepada negara-negara anggota untuk mengirim pasukan tentaranya sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa, dan hal sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan : 3 C.S.T. Kansil., Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 51- 60. 2
"Semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu, bantuan-bantuan dan fasilitas-fasilitas termasuk pula hak- keamanan hak internasional, bersedia untuk dapat dipergunakan Dewan Keamanan, sanggup menyediakan bala tentara yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus". lalu lintas, terpeliharanya perdamaian dan Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara Indonesia sering diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyediakan pasukan Tentara Nasional Indonesia guna menjadi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hal ini sesuai dengan bunyi Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang antara menyebutkan "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Di dalam pembahasan seperti tersebut di atas ini, maka menjadikan alasan penulis untuk membahasnya secara ilmiah ke dalam penulisan skripsi. B. Pembatasan Masalah Untuk menghindarkan penulisan yang membias agar supaya pembahasan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah yang seperti diharapkan, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah yaitu penulis hanya akan membahas tentang "Dasar-Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia Ikut Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia". C. Perumusan Masalah Untuk mempertegas dari pembatasan masalah seperti tersebut di atas ini, maka perlu pula adanya perumusan masalah guna mempermudah di dalam melakukan 3 lain tujuan
pembahasan, dan adapun perumusan masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Dasar-dasar hukum apa Tentara Nasional Indonesia ikut sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia ? 2. Apa tugas Tentara Nasional Indonesia yang ikut sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia diberbagai negara ? D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang "Dasar-Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia Ikut Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia" antara lain sebagai berikut : a. Untuk mengetahui tentang dasar-dasar hukum Tentara Nasional Indonesia ikut sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia. b. Untuk mengetahui tentang tugas Tentara Nasional Indonesia yang ikut sebagai pasukan penjaga perdamaian perdamaian di berbagai negara. E. Guna Penelitian Kegunaan penelitian mengenai "Dasar-Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia Ikut Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia" yaitu dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Kegunaan praktis : a. Untuk dapat memberikan kepada ilmu pengetahuan hukum tentang dasar-dasar hukum Tentara Nasional Indonesia ikut sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia. 4
b. Untuk dapat memberikan masukkan kepada masyarakat umum tentang tugas Tentara Nasional Indonesia yang ikut sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia di berbagai negara. 2. Kegunaan teoritis : Sudah pada umumnya setiap penulisan ilmiah untuk dapat diharapkan memberi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum kepada masyarakat umum khususnya para mahasiswa yang menekuni ilmu hukum guna menambah pengetahuan tentang hukum internasional. F. Sistematika Uraian Skripsi Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab yang diuraikan yaitu sebagai berikut : BAB I : Di dalam bab ini membahas mengenai pendahuluan yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, guna penelitian dan sistematika uraian skripsi. BAB II : Di dalam bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu yang membahas mengenai tinjauan umum tentang tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, tinjauan umum tentang pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tinjauan khusus tentang pasukan penjaga perdamaian dunia asal Indonesia. BAB III : Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai metode 5
BAB IV BAB V penelitian yang digunakan di dalam pembuatan skripsi ini yaitu antara lain seperti tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data. : Di dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis data yang terdiri dari yaitu sebagai berikut mengenai dasar-dasar hukum Tentara Nasional Indonesia ikut sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang ikut sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia di berbagai negara. : Bab ini adalah merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis maupun pihak-pihak lainnya. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Setiap negara di dunia pasti memiliki pasukan tentara baik itu angkatan darat, laut maupun udara yang bertujuan untuk menegakkan, menjaga dan mengamankan seluruh kedaulatan wilayah negaranya dari segala macam bentuk ancaman baik itu dari dalam maupun yang datang dari luar, dan begitu pula di negara Indonesia seperti yang diamanahkan di dalam Alinea I dan II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karena itu kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil dan makmur harus tetap dijaga dan diamankan, dan petugas untuk melakukan hal tersebut adalah tentara yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengamankan seluruh kepentingan negara dan warga negaranya dari ancaman apapun bentuknya, dan dengan demikian tentara memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara. Sebelum membahas tentang tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, maka alangkah baiknya untuk terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Pada Pasal 2 item c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan : "Tentara Nasional adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama". 7
Di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa istilah Tentara Nasional Indonesia adalah istilah pengganti dari istilah A.B.R.I. (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan hal ini berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/M.P.R./2000 dan Nomor VII/M.P.R./2000 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing yaitu Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dari uraian tersebut di atas ini, maka dapat disimpulkan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan : "Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. c. Melaksanakan Operasi Militer selain perang, dan d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional". Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan : "Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. 8
c. Melaksanakan Operasi Militer selain perang, dan d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional". Adapun pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan : "Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. Operasi militer untuk perang. b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk : i. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. ii. Mengatasi pemberontak bersenjata. iii. Mengatasi aksi terorisme. iv. Mengamankan wilayah perbatasan. v. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis. vi. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. vii. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. viii. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. ix. Membantu tugas pemerintah di daerah. x. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. xi. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. xii. Membantu menanggulangi bencana pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. akibat alam, xiii. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta xiv. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan terhadap pembajakan, perompakan dan penerbangan penyelundupan". Yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan negara yaitu mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman.4 4 Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 9
Sedangkan yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah yaitu mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya di darat, laut yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang.5 Yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yaitu melindungi jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap warga negara.6 Adapun yang dimaksud dengan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yaitu dapat berupa 7 : 1. Agresi adalah berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara antara lain : a. Invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata. b. Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya. c. Blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut dan udara. e. Keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Tindakan suatu negara yang mengijinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 6 Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 7 Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 10
g. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. h. Ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden. 2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. 3. Pemberontakan bersenjata adalah suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah. 4. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan obyek vital nasional. 5. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. 6. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. 7. Ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia yang dilakukan pihak-pihak tertentu yaitu dapat berupa : a. Pembajakan atau perompakan. b. Penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. c. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut. 8. Konflik komunal yang terjadi antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Sedangkan yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih yang didahului 11
dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dengan demikian Tentara Nasional Negara dapat bertugas sebagai pasukan kombatan dan nonkombatan seperti yang diatur dalam hukum internasional khususnya dalam hukum perang dan humaniter. Seperti diketahui pada umumnya bahwa suatu negara memiliki tiga macam kesatuan militer seperti angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, begitu pula dengan negara Indonesia yang memiliki Tentara Nasional Indonesia juga dibagi dalam tiga matra yang memiliki tugasnya masing-masing yaitu 8 : 1. Angkatan Darat bertugas : a. Melaksanakan tugas di bidang pertahanan darat. b. Melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. c. Melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat. d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. 2. Angkatan Laut bertugas : a. Melaksanakan tugas di bidang pertahanan laut. 8 Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 12
b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. c. Melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. d. Melaksanakan tugas pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. 3. Angkatan Udara bertugas : a. Melaksanakan tugas di bidang pertahanan udara. b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. c. Melaksanakan tugas pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara. d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Adapun fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara telah diatur pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan : "Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai : a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Penindak dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b. terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan". 13
Penggunaan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang (kombatan) guna untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, atau dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang guna kepentingan nasional ataupun dalam rangka tugas perdamaian dunia (nonkombatan), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.9 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan ikut aktip dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. B. Tinjauan Umum Tentang Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa Setelah Perang Dunia II selesai, banyak negara-negara di dunia yang dahulu dijajah menuntut memisahkan diri dari negara penjajah dan menyatakan kemerdekaannya yang akhirnya timbul banyak pertikaian bersenjata di segala penjuru dunia, dan dengan keadaan ini Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional terbesar di dunia yang bertugas sebagai badan pemelihara perdamaian dan keamanan dunia harus turun tangan dalam meredakan dan menghilangkan pertikaian bersenjata tersebut, dan hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan : "Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah : memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk mencegah 9 Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 14
dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian, dan menindakan tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian, dan akan menyelesaikannya dengan jalan damai, dan sesuai dengan asas keadilan dan hukum internasional, mengatur atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan yang dapat mengganggu perdamaian". tindakan-tindakan penyerangan ataupun Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai yang diinginkan seperti melakukan perundingan, mediasi, kesepakatan atau melalui cara hukum ataupun melalui badan-badan organisasi internasional lainnya, dan bila penyelesaian pertikaian bersenjata secara damai tidak dapat dan dirasakan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, maka Perserikatan Bangsa- Bangsa melalui organnya yaitu Dewan Keamanan untuk dapat menyelesaikannya yaitu salah satunya dapat menggunakan pasukan tentara baik angkatan darat, laut dan atau udara guna untuk memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.10 Di dalam pengunaan pasukan tentara guna untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyediakan pasukan tentaranya termasuk pula fasilitas-fasilitas lainnya termasuk pula hak-hak untuk melintas baik itu di darat, laut maupun udara suatu negara.11 Penggunaan pasukan tentara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam operasi pemelihara perdamaian dan keamanan internasional tidaklah mudah untuk dibentuk, karena harus memenuhi beberapa persyaratan seperti antara lain yaitu 12 : 1. Negara pengirim pasukan tentaranya yang untuk digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki hubungan politik dengan salah satu pihak 10 Pasal 33 ayat 1, Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 42 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 11 Pasal 43 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 12 15
yang bertikai, dan ini untuk menjaga kenetralan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa di daerah konflik. 2. Pasukan tentara yang akan digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus juga memiliki ketrampilan non militer, pandai berbahasa asing (minimal berbahasa Inggris), mudah bergaul dengan masyarakat di tempat bertugas, dapat bekerjasama dengan pasukan tentara dari negara lain yang tergabung dalam pasukan perdamaian atau penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa. 3. Tidak mudah mengeluh bila ditempatkan disuatu wilayah yang tidak bersahabat, baik itu di padang pasir, hutan ataupun di daerah pertempuran. Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama diterjunkan pada tahun 1948 pada konflik antara negara India dengan Pakistan serta pada konflik Timur Tengah antara negara Israel dengan negara-negara Arab tentang status Palistina.13 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pasukan tentara dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi pasukan tentara untuk dapat menyelesaikan pertikaian bersenjata di daerah konflik guna dapat menjaga perdamaian dan keamanan dunia. C. Tinjauan Khusus Tentang Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia Asal Indonesia Sebelum membahas tentang pasukan penjaga perdamaian dunia asal Indonesia, maka alangkah baiknya untuk mengetahui tentang sejarah awal sebelum terbentuknya 13 16
pasukan perdamaian dunia asal Indonesia. Pasukan penjaga perdamaian dunia atau yang biasa disebut dengan isitlah Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berasal dari Indonesia terbentuk dari adanya kepentingan politik luar negeri Indonesia yaitu ketika negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan pada tanggal 18 Nopember 1946 negara Mesir segera mengadakan pertemuan antar menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab yang menghasilkan suatu resolusi yaitu tentang pengakuan terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh, dan pengakuan ini adalah merupakan suatu pengakuan secara de yure menurut hukum internasional. Untuk menyampaikan pengakuan tersebut, Sekretaris Jenderal Liga Arab (Abdurrahman Azzam Pasya) mengutus Konsul Jenderal Mesir yang ada di India (Mohammad Abdul Mun'im) untuk pergi ke negara Indonesia yang pada waktu itu ibu kota negara Indonesia berada di kota Yogyakarta, dan pada tanggal 15 Maret 1947 utusan Liga Arab tersebut diterima secara kenegaraan oleh presiden Soekarno dan wakil presiden Bung Hatta dan hal ini merupakan suatu pengakuan pertama yang diberikan atas kemerdekaan negara Republik Indonesia oleh negara asing. Adanya pemberian pengakuan tersebut serta adanya hubungan yang baik tersebut dilanjutkan oleh negara Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di negara Mesir, dan oleh presiden Soekarno ditunjuk H.M. Rasyidi sebagai kuasa usaha (charge d'affairs), dan perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara anggota Liga Arab. Hubungan yang sangat baik antara negara Indonesia dengan negara-negara anggota Liga Arab ini memberi arti pada perjuangan negara Indonesia di forum 17
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada waktu itu membahas tentang sengketa Indonesia-Belanda, dan para diplomat dari negara-negara anggota Liga Arab dengan gigih mendukung negara Indonesia. Sebagai tanda penghormatan terhadap negara-negara anggota Liga Arab yang telah membela negara Indonesia di forum internasional, maka pada bulan Mei 1956 presiden Soekarno berkunjung ke negara Mesir dan Arab Saudi dan disusul pada bulan April 1960 presiden Soekarno berkunjung ke negara Irak. Pada tanggal 26 Juli 1956, Presiden Mesir (Gamal Abdul Nasser) menasionalisasi Terusan Suez menjadi milik negara Mesir, maka timbullah pertikaian bersenjata dengan tentara negara Inggris dan Perancis yang menolak nasionalisasi tersebut karena memiliki kepentingan terhadap Terusan Suez dan menganggap terusan tersebut adalah miliknya sebab mereka yang membangunnya. Pendekatan-pendekatan untuk jalan damai terus dilakukan namun Mesir menolak dengan kukuh mengatakan bahwa Terusan Suez adalah bagian dari wilayhnya, dan perjanjian damai yang diupayakan hancur berantakan ketika tentara Israel menyerbu pada tanggal 30 Oktober 1956 hingga melewati garis perbatasan Mesir dengan bertujuan menduduki Gurun Siani hingga Terusan Suez. Pergolakan yang terjadi di wilayah Terusan Suez itu mengundang perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencarikan jalan keluar dan mendamaikan negara- negara yang bersengketa, dan oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa merasa perlu untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Mesir. Ketika pada tahun 1956 melalui suatu resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemerintah negara Inggris, Israel dan Perancis untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah negara Mesir, dan negara Indonesia mendukung 18
putusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta negara Indonesia untuk bersedia mengirimkan pasukan tentaranya sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.14 Pemerintah negara Indonesia menyatakan bersedia mengirimkan pasukan tentaranya sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan oleh Presiden Soekarno pasukan tentara diberi nama Kontingen Garuda I (Konga I), Sebelum diberangkatkan pada tanggal 31 desember 1956, pasukan Garuda I di bawah pimpinan Mayor Sudiyono mengadakan apel persiapan di Istana Merdeka, dan pada tanggal 8 Januari 1957 Kontingen Garuda I dalam misi UNEF (United Nations Emergency Force atau Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berkekuatan 559 personil tentara yaitu yang terdiri dari 1 kompi dari Resimen Infantri- 15 TT (Tentara Teritorium) IV Diponegoro dan 1 kompi dari Resimen Infantri-18 TT (Tentara Teritorium) V Brawijaya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri Hartoyo (diganti oleh Letnan Kolonel Infantri Suadi Suromihardjo) dan wakilnya Mayor Infantri Soediono Suryantoro diberangkatkan ke Mesir dengan menggunakan pesawat udara C-124 Globe Master milik Angkatan Udara Amerika Serikat (United States Air Force) menuju ke Beirut (Libanon) dan dari Bairut pasukan dibagi dua yaitu a. Satu kompi menuju ke Abu Suweir. b. Satu kompi menuju ke Al Sandhira dan dipindahkan ke Gaza. Dengan tugas yaitu mengawasi penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah pendudukan, sedangkan kelompok komando berada di Rafah, dan pada tanggal 29 September 1957 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. 15 14 15 Mizwar Djamili., Mengenal P.B.B. Dan 170 Negara Di Dunia, (Jakarta : PT. Kreasi Jaya Utama, 1986), hlm. 21-23., Departemen Pertahanan Keamanan 19
Mundurnya pasukan Inggris, Israel dan Perancis dari wilayah negara Mesir, maka menjadi babak peranan negara Indonesia di forum internasional mulai diperhitungkan oleh masyarakat internasional dan hal ini dapat dilihat yaitu dengan seringnya Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta negara Indonesia untuk menyediakan pasukan tentaranya sebagai pasukan perdamaian atau pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.16 Dengan seringnya negara Indonesia untuk menyediakan pasukan tentara sebagai pasukan perdamaian dan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa dan juga seringnya para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merasa bahwa pasukan perdamaian dan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang perannya bersifat sementara niscaya akan gagal karena pengiriman dan mandatnya sering tidak dapat segera dilakukan pengiriman ketika terjadi permasalahan yang perlu untuk segera ditangani seperti dalam contoh kasus tentang genosida yang terjadi di negara Rwanda yang akibatnya 800.000 orang meninggal.17 Adanya kasus tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa dituntut dapat mengatasi permasalahan seperti tersebut di atas ini bila terjadi kembali di belahan bumi lainnya, dan untuk mengatasi hal tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menciptakan pasukan gerak cepat, dan hal ini oleh negara Indonesiapun bereaksi cepat karena bukan seringnya diminta untuk menyediakan pasukan perdamaian dan pasukan penjaga perdamaian Perserkatan Bangsa-Bangsa yaitu dengan membuat tempat pemusatan latihan calon pasukan perdamaian dan pasukan penjaga perdamaian Republik Indonesia., Sejarah Kontingen Garuda, (Jakarta : Hankam, 2007), hlm. 2-145., Boer Mauna., Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 562-563. 16 Lihat : Bab IV B., 17 20
Perserikatan Bangsa-Bangsa di daerah Sentul, Bogor - Jawa Barat seluas 261 hektar yang diberi nama P.M.P.P. (Pusat Misi Pemelihara Perdamaian) dengan memiliki fasilitas sangat lengkap dan telah diresmikan pada tanggal 19 Desember 2012 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ban Ki Moon).18 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah sewajarnya untuk ikut menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta mengirim pasukan tentaranya bila diminta untuk dijadikan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 18 Lihat : Lampiran I, pbb.html 21
BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis untuk skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif, karena mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai "Dasar Hukum Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia". Digunakannya penelitian yuridis normatif ini oleh penulis dikarenakan akan lebih menekankan pada pelaksanaan norma-norma hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional yang berupa konvensi, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga penelitian ini akan terlihat mengutamakan bahan-bahan studi kepustakaan dan juga bahan-bahan yang tersedia di instansi-instansi terkait tempat penulis melakukan penelitian. B. Spesifikasi Penelitian Adapun spesifikasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini yakni deskriptif yaitu dengan maksud untuk menggambarkan tentang Dasar Hukum Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia. Dikatakan deskriptif karena menggambarkan secara sistematis, terinci dan menyeluruh dari hasil mencermati masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar hukum (nasional Indonesia dan internasional) keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia. 22
C. Sumber Data Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau kepustakaan dengan cara melakukan penelitian terhadap : 1. Data arsip atau dokumen yang berhubungan dengan judul skripsi. 2. Data rtesmi dari instansi terkait yang peneliti peroleh. Dan untuk dapat memperjelas data sekunder seperti tersebut di atas ini, maka perlu digunakan pula bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu dapat berupa sebagai berikut : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian Di Lebanon. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. 3. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Satuan Tugas Batalyon Infantri Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur- Sudan. 4. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 687 tertanggal 3 April 1992 tentang Perwujudan Perdamaian Irak Kuwait. 5. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 23
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu memahami bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil karya ilmiah dari paras sarjana hukum terkemuka. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berfungsi sebagai pelengkap atau penunjang data sekunder yakni dengan cara melakukan wawancara atau interview secara langsung kepada pihak- pihak yang terkait dalam rangka membantu memperjelas dalam membahas permasalahan yang ada. D. Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengadakan penelitian data kepustakaan atau library research yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan, dokumen dan pendapat para sarjana hukum yang membidangi hukum internasional. 2. Mengadakan penelitian lapangan atau field research yaitu melakukan penelitian terhadap para pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan melalui wawancara atau interview secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait (Petugas Musium Mandala Semarang) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan penulis. 24
E. Metode Penyajian Data Metode penyajian data dilakukan dengan jalan yaitu data-data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian disusun dan dianalisa sehingga akan membentuk suatu laporan penelitian yang berupa skripsi. F. Metode Analisis Data Adapun data sekunder maupun data primer yang diperoleh akan langsung dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut bidangnya masing-masing dan selanjutnya disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisa yang didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum yang antara lain seperti azas hukum, sistem hukum, doktrin, dalil dan konsep hukum. 25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA A. Dasar-Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia Ikut Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia Pada umumnya suatu pertikaian bersenjata yang menjadi korban lebih banyak adalah rakyat sipil bila dibandingkan dengan pasukan tentara yang bertikai, dan hal ini menjadi perhatian bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menugaskan organ-organnya yang bernaung dibawahnya yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan untuk segera turun tangan untuk rakyat sipil yang menjadi korban pertikaian bersenjata seperti 19 : 1. I.C.R.C. (International Committee of the Red Cross atau Komite Palang Merah Internasional). 2. U.N.H.C.R. (United Nations High Commissioner for Refugees atau Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi). 3. W.H.O. (World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Sedunia). 4. U.N.I.C.E.F. (United Nations Childrens Fund atau Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Anak-Anak). Tugas I.C.R.C. (International Committee of the Red Cross atau Komite Palang Merah Internasional) yaitu memberikan bantuan berupa bahan pangan, pakaian dan obat-obatan termasuk perawatan kesehatan serta kadangkala membantu para korban 19 Mizwar Djamily., op cit, hlm. 26-27. 26
pertikaian bersenjata yang tertawan untuk dapat dibebaskan.20 Tugas U.N.H.C.R. (United Nations High Commissioner for Refugees atau Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi) yaitu mengatur, melindungi, melayani dan membantu kehidupan para pengungsi di negara-negara penerima atau penampung.21 Tugas W.H.O. (World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Sedunia) yaitu memberikan bantuan kesehatan bagi semua orang dengan mendirikan balai kesehatan dan membantu pemberian penyuluhan tentang kesehatan.22 Sedangkan tugas U.N.I.C.E.F. (United Nations Childrens Fund atau Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Anak-Anak) yaitu memberikan bantuan kesehatan khusus bagi ibu dan anak serta pemberian bantuan bahan-bahan makanan dan obat- obatan serta alat-alat pendidikan.23 Negara Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu pada tanggal 28 September 1950, dan sebagai negara anggota sudah merupakan suatu kewajiban untuk ikut memelihara perdamaian dan keamanan internasional seperti yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia yaitu perdamaian dunia yang abadi, seperti yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dasar-dasar hukum yang mewajibkan negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia yaitu : 1. Dasar-Dasar Hukum Internasional : 20 Marion Harroff Tavel., Kegiatan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Pada Waktu Kekerasan Dalam Negeri, (Jakarta : ICRC, 1993), hlm. 7., Evert Maximiliaan Tentua., Hukum Internasional Dan Perkembangannya, (Semarang : I.L.S. Perss, 2012), hlm. 42-43. 21 M. Hutauruk., Kenalilah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), (Jakarta : Erlangga, 1984), hlm. 18- 19., Sulaiman Nitiatma., Hukum Internasional Teritorialitas, (Semarang : CV. Indriajaya, 1995), hlm. 79. 22 Evert Maximiliaan Tentua., op cit, hlm. 42 23 Evert Maximiliaan Tentua., op cit, hlm. 41. 27 ikut
Dasar-dasar hukum internasional yang menjadikan keikutsertaan Tentara Nasional Indonseia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu antara lain sebagai berikut : a) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa : Pasal 2 ayat 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan : "Segenap anggota untuk menjamin adanya hak-hak dan manfaat baginya yang timbul dari anggotanya, akan memenuhi kewajiban- kewajiban yang ada padanya dengan penuh kesetiaan sesuai dengan piagam ini". Pasal 43 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan : "Semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu keamanan internasional, bersedia untuk dapat dipergunakan Dewan Keamanan, sanggup menyediakan bala tentara, bantuan-bantuan dan fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu-lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan suatu perjanjian atau persetujuan-persetujuan khusus". terpeliharanya perdamaian dan b) Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak Dan Kewajiban Negara : Pasal 13 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak Dan Kewajiban Negara yang menyebutkan : "Setiap negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik". c) Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa : Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 690 tahun 1991 tentang Permintaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke Negara Indonesia Untuk Mengirim Personil Pasukan Tentara Untuk Menjadi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Bila Dimnta. 28
Dengan demikian terlihat bahwa negara Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim personil tentaranya untuk ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian di daerah konflik. Setiap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan meminta negara Indonesia untuk menyediakan pasukan tentaranya untuk ditugaskan menjadi pasukan perdamaian dan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa di daerah konflik akan selalu berlandaskan pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian terlihat bahwa negara Indonesia dituntut untuk melaksanakan kewajiban internasional yaitu seperti yang dituntut dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Dasar-Dasar Hukum Nasional Indonesia : Dasar-dasar hukum nasional yang menjadikan keikutsertaan Tentara Nasional Indonseia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu antara lain sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 : Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi senap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan 29
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesiadan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia". b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia : Pasal 7 ayat 2 sub 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan : "Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri". Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan : "Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional". c. Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menyebutkan : "Kerjasama internasional dibidang pertahanan merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri, sehingga tidak akan mengarah atau suatu Pakta Pertahanan. Kerjasama internasional dibidang pertahanan dilaksanakan baik dalam rangka pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan. Kendatipun demikian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan, penggunaan produk dalam negeri merupakan prioritas. Sedangkan pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam kerjasama internasional dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan serta diplomasi, dan untuk memecahkan masalah keamanan yang perlu untuk ditangani secara bersama. Dalam rangka ikut serta secara aktif mewujudkan perdamaian dunia, pengiriman pasukan perdamaian dilaksanakan hanya atas permintaan dan mandat dari Persatuan Bangsa-Bangsa" Dengan demikian terlihat bahwa negara Indonesia dituntut untuk melaksanakan kewajiban internasional yaitu seperti yang diminta dalam Undang-Undang Dasar 30
Negara Republlik Indonesia 1945. Jadi dengan demikian yang dapat dijadikan dasar hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia dalam mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia untuk ikut menjadi pasukan perdamaian dan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa yaitu Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 13 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak Dan Kewajiban Negara dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 690 Tahun 1991 serta berdasarkan pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 7 ayat 2 sub 6 dan Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. B. Tugas Tentara Nasional Indonesia Yang Ikut Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia Di Berbagai Negara. Seperti yang diuraikan di atas ini yaitu tentang dasar-dasar hukum baik itu ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional dalam mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia menjadi pasukan perdamaian dan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa menunjukkan Tentara Nasional Indonesia siap di dalam mengemban tugas memecahkan masalah keamanan internasional guna mewujudkan perdamaian dunia seperti yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam penugasan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Persikatan Bangsa-Bangsa telah dilakukan di berbagai negara seperti 31
antara lain 24 : 1. Pada tahun 1957 yaitu tepat tanggal 8 Januari 1957 untuk pertama kali negara Indonesia mengirim pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama Kontingen Garuda I ke negara Mesir dalam misi U.N.E.F. (United Nations Emergency Force atau Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berjumlah 559 personil yang diambil dari Resimen Infantri-15 TT (Tentara Teritorium) IV Diponegoro dan Resimen Infantri-18 TT (Tentara Teritorium) V Brawijaya, dan dipimpin oleh Kolonel Infantri Hartoyo (diganti Letnan Kolonel Infantri Suadi Suromihardjo) dan wakilnya Mayr Infantri Soediono Suryantoro yang dibagi menjadi dua wilayah yaitu : a. Satu kompi menuju ke Abu Suweir. b. Satu kompi menuju ke Al Sandhira dan dipindahkan ke Gaza. Dengan tugas yaitu mengawasi penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah pendudukan, sedangkan kelompok komando berada di Rafah, dan pada tanggal 29 September 1957 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. 2. Pada bulan September 1960 negara Indonesia kembali mengirim pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama Kontingen Garuda II atau disingkat dengan sebutan Konga II ke negara Kongo dalam misi U.N.O.C. (United Nations Operation for Congo atau Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Kongo) yang berjumlah 1.074 personil dan dipimpin oleh Kolonel Prijatna (diganti Kolonel Infantri Solochin G.P.) dengan tugas sebagai pasukan penengah dalam perang 24 Mizwar Djamili., op cit, hlm. 21-23., Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia., Sejarah Kontingen Garuda, (Jakarta : Hankam, 2007), hlm. 2-145., Boer Mauna., op cit, hlm. 562-563. 32
saudara di negara Kongo, dan pada tanggal 31 Mei 1961 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. 3. Pada tahun 1962 negara Indonesia diminta kembali mengirim pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama Kontingen Garuda III (Konga III) kembali ke Propinsi Katanga di negara Kongo untuk mengganti Konga II yang telah habis masa tugasnya. Jumlah kekuatan pasukan yang dikirim sebesar 3.457 personil tentara yang diambil dari Batalyon 531 Raiders dan Batalyon Kavaleri Kodam II Bukit Barisan, dan dipimpin oleh Menteri/ Panglima Letjen T.N.I. Ahmad Yani, dan pada tanggal 19 Mei 1963 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. 4. Pada tanggal 23 Januari 1973 negara Indonesia kembali mengirim pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama Kontingen Garuda IV (Konga IV) ke negara Vietnam dalam misi I.C.C.S. (International Commission of Control and Supervision atau Komisi Internasional Untuk Kontrol dan Supervisi) dengan jumlah kekuatan pasukan sebanyak 294 personil Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Brigjen T.V.I. Wiyogo Atmodarminto dengan tugas : a. Mencegah pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata. b. Menjaga status quo. c. Mengawasi wvakuasi pasukan dan peralatan perang. d. Membantu mengawali pertukaran tawanan perang. 5. Pada tahun yang sama negara Indonesia diminta kembali mengirim pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama Kontingen Garuda V (Konga V) kembali ke negara Vietnam dalam 33
misi MISRIGA (Misi Republik Indonesia Garuda) dan dipimpin oleh Brigjen T.N.I. Harsoyo untuk menggantikan Kontingen Garuda IV yang sudah berakhir masa tugasnya. 6. Pada bulan April 1973 negara Indonesia mengirim pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Peace Keeping Force) yang diberi nama Kontingen Garuda VI (Konga VI) ke Timur Tengah dengan jumlah 466 personil Tentara Nasional Indonesia yang diambil dari Batalyon Infantri 512 Brigif Kodam VIII Brawijaya dan dipimpin oleh Kolonel Infantri Rudini dan sebagai komandan Komando Taktis ditunjuk Mayor Basofi Sudirman dengan tugas mengawasi gencatan senjata antara pasukan Israel dengan pasukan Mesir, dan pada tanggal 31 September 1974 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. 7. Pada tanggal 25 April 1974 negara Indonesia diminta kembali untuk mengirim pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama Kontingen Garuda VII (Konga VII) ke Vietnam dengan jumlah 200 personil Tentara Nasional Indonesia dan dipimpin oleh Brigjen T.N.I. S. Sumantri dengan tugas : a. Pengawasan elanggaran gencatan senjata. b. Melakukan pertukaran tawanan perang. Pada tanggal 15 Agustus 1975 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. 8. Pada tahun yang sama yaitu tahun 1974 negara Indonesia kembali diminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia yang diberi nama Kontingen Garuda VIII (Konga VIII) ke Timur Tengah yaitu di daerah Zoan Buffer (Gurun Sinai) guna meredakan 34
pertikaian yang masih berlanjut dan dapat dikatakan makin meningkat, dan dengan demikian Konga VII mendapat tugas : a. Melakukan pengawasan atas pelanggaran gencatan senjata. b. Melakukan pertukaran tawanan perang. Pengiriman pasukan Garuda VIII (Konga VIII) dilakukan secara bergelombang yaitu : i. Pada bulan September 1974 pengiriman pasukan Kontingen Garuda VIII/1 dengan misi U.N.E.F. (United Nations Emergency Force atau Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang jumlah 400 personil tentara dan di bawah pimpinan Kol. Art Sudiman, dan bulan Juli 1975 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. ii. Pada bulan Juli 1975 pengiriman pasukan Kontingen Garuda VIII/2 untuk menggantikan Kontingen Garuda VIII/1 dengan misi yang sama dengan jumlah 450 personil yang dipimpin oleh Kol. Inf. Gunawan Wibisono, dan pada bulan Februari 1976 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. iii. Pada bulan Februari 1975 pengiriman pasukan Kontingen Garuda VIII/3 untuk menggantikan Kontingen Garuda VIII/2 dengan misi yang sama dengan jumlah 450 personil yang dipimpin oleh Kol. Inf. Untung Sridadi, dan pada bulan September 1976 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. iv. Pada bulan September 1976 pengiriman pasukan Kontingen Garuda VIII/4 untuk menggantikan Kontingen Garuda VIII/3 dengan misi yang masih sama dengan jumlah 510 personil yang dipimpin oleh 35
Kol. Inf. suhirno, dan pada bulan Maret 1977 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. v. Pada bulan Maret 1977 pengiriman pasukan Kontingen Garuda VIII/5 untuk menggantikan Kontingen Garuda VIII/4 dengan misi yang sama dengan jumlah 510 personil yang dipimpin oleh Kol. Inf. Susanto Wismoyo, dan pada bulan Nopember 1977 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. vi. Pada bulan Nopember 1977 pengiriman pasukan Kontingen Garuda VIII/6 untuk menggantikan Kontingen Garuda VIII/5 dengan misi yang sama dengan jumlah 510 personil yang dipimpin oleh Kol. Inf. Karma Suparman, dan pada bulan April 1978 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. vii. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 425 dan Nomor 426 tertanggal 19 Maret 1978 tentang Permintaan Melanjutkan Pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian Asal Indonesia Untuk Timur Tengah, dan pada bulan April 1978 pengiriman pasukan Kontingen Garuda VIII/7 untuk menggantikan Kontingen Garuda VIII/6 dengan misi yang sama dengan jumlah 510 personil yang dipimpin oleh Kol. Inf. Sugiarto, dan pada bulan September 1978 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. viii. Pada bulan September 1978 pengiriman pasukan Kontingen Garuda VIII/8 untuk menggantikan Kontingen Garuda VIII/7 dengan misi yang sama dengan jumlah 510 personil yang dipimpin oleh Kol. Inf. 36
R. Atmanto, dan pada bulan Maret 1979 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. ix. Pada bulan Maret 1979 pengiriman pasukan Kontingen Garuda VIII/9 untuk menggantikan Kontingen Garuda VIII/8 dengan misi yang sama dengan jumlah 510 personil yang dipimpin oleh Kol. Inf. R.K. Sembiring Maliala, dan pada bulan Oktober 1979 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. 9. Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 negara Indonesia kembali diminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia yang diberi nama Kontingen Garuda IX (Konga IX) ke Timur Tengah karena terjadi dua peperangan besar yang perlu segera diselesaikan yaitu : a. Perang antara negara Israel dengan negara-negara Arab (Irak, Libanon, Lybia, Mesir, Palestina, Suriah, Yordania) b. Perang antara negara Irak dengan negara Iran. Pengiriman pasukan Garuda IX (Konga IX) ini dilakukan secara bergelombang yaitu : i. Pada tahun 1988 negara Indonesia mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia dengan nama Kontingen Garuda IX/1 dengan misi U.N.I.I.M.O.G. yang dipimpin oleh Letkol. Inf. R.K. Endriartono Sutarto. ii. Pada tahun 1989 negara Indonesia mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia dengan nama Kontingen Garuda IX/2 yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Fachrul Razi dengan misi yang sama 37
untuk menggantikan Kontingen Garuda IX/1 yang telah habis masa tugasnya. iii. Pada tahun 1990 negara Indonesia mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia dengan nama Kontingen Garuda IX/3 yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Jhony Lumintang dengan misi yang sama untuk menggantikan Kontingen Garuda IX/2 yang telah habis masa tugasnya. 10. Pada tahun 1989 negara Indonesia selain mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda IX/2 ke Timur Tengah juga mengirim Kontingen Garuda X (Konga X) sebagai pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa ke negara Namibia dengan misi U.N.T.A.G. (United Nations Transtional Assistance Group atau Kelompok Pembantu Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Masa Transisi) yang dipimpin oleh Kol. Marinir Amin S. 11. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 687 tertanggal 3 April 1992 tentang Pembentukan Dan Tugas- Tugas Yang Dilaksanakan UNIKOM (United Nations Irak Kuwait Observation Mission atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Melakukan Observasi Di Irak Kuwait) yang berisikan permintaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada negara Indonesia untuk menyediakan pasukan untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa 25, dan Surat Perintah Panglima ABRI Nomor Sprin 1024/IV/1992 tentang Pembentukan Kontingen Garuda XI Untuk 25 Pasal 5 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 687 tertanggal 3 April 1992 tentang Perwujudan Perdamaian Irak Kuwait. 38
Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Wilayah Konflik Irak-Kuwait, akibat invasi Irak ke Kuwait pada tanggal 31 Agustus 1990 yang akhirnya melibatkan negara-negara lain untuk membantu negara Kuwait seperti negara Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Belanda, Belgia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Perancis, Philipina untuk mengusir Irak keluar dari Kuwait. Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa asal negara Indonesia akan dikirim secara bertahap yaitu : i. Mengirim pasukan Kontingen Garuda XI/1 dengan misi U.N.I.K.O.M. (United Nations Irak Kuwait Observation Mission atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Melakukan Observasi Di Irak Kuwait) yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Albert Inkiriwang, dan pada tanggal 23 April 1992 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. ii. Mengirim pasukan Kontingen Garuda XI/2 guna menggantikan Kontingen Garuda XI/1 yang habis masa tugasnya dengan misi yang sama dengan jumlah 6 personil perwira dipimpin oleh Mayor. Czi. Toto Punto Jatmiko, dan pada tanggal 23 April 1993 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. Adapun keberhasilan dari Kontingen Garuda XI/2 (Konga XI/2) di dalam tugasnya yaitu mengembalikan personel tentara Amerika Serikat yang ditangkap oleh Polisi Irak di wilayah Kuwait dan membujuk suku Bieloven untuk tidak melaksanakan kegiatan pasar gelap. 39
iii. Pada tanggal 19 April 1993 negara Indonesia mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia dengan nama Kontingen Garuda XI/3 dengan jumlah 6 personil yang dipimpin oleh Mayor Kav. Bambang Sriyono dengan misi yang sama untuk menggantikan Kontingen Garuda XI/2 yang telah habis masa tugasnya, dan pada tanggal 25 April 1994 kontingen ini mengakhiri masa tugasnya. Pada tanggal 10 Oktober 1993 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali meminta negara Indonesia untuk mengirim seorang perwira untuk dijadikan Staf U.N.I.K.O.M. (United Nations Irak Kuwait Observation Mission atau Misi Perserikatan Bangsa- Bangsa Dalam Melakukan Observasi Di Irak Kuwait) dan negara Indonesia menunjuk dan mengirim Letkol Inf. Hasanudin sebagai anggota Staf UNIKOM (United Nations Irak Kuwait Observation Mission atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Melakukan Observasi Di Irak Kuwait), dan berakhir pada tanggal 17 Oktober 1994. iv. Pada tahun 1994 negara kembali mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan misi yang sama dengan nama Kontingen Garuda XI/4 yang dipimpin oleh Mayor Inf. Muh. Mubin guna menggantikan Kontingen Garuda XI/3 yang habis masa tugasnya. v. Pada tahun 1995 kembali negara Indonesia mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian 40
Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama Kontingen Garuda XI/5 dan dipimpin oleh Mayor C.P.L. Mulyono Esa dengan misi yang sama guna menggantikan Kontingen Garuda XI/4 yang telah habis masa tugasnya. 12. Selain mengirim pasukan Kontingen Garuda XI/1, 2 dan 3 ke wilayah perbatasan Irak Kuwait, negara Indonesia pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1993 juga diminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ke negara Kamboja, dan pengiriman pasukan Kontingen Garuda XII ini dilakukan secara bertahap yaitu 26 : i. Tahun 1992 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XII/A dengan misi UNTAC (United Nations Transisional Authority in Cambodia atau Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Masa Transisi Di Negara Kamboja) dengan kekuatan 16 personil tentara yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Erwin Sujono dan 55 personil polisi yang dipimpin oleh Kol. Pol. Drs. S. Tarigan sebagai civil police (polisi sipil) yang bertugas mengajarkan teknik dan ilmu kepolisian kepada polisi negara Kamboja. ii. Masih dalam tahun yang sama negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XII/B dengan misi yang sama dan dipimpin oleh Letkol Inf. Ryamizard Ryacudu sedangkan dari kepolisian dipimpin oleh Kol. Pol. Drs. Rusdihardjo untuk menggantikan pasukan Kontingen Garuda XII/A yang habis masa tugasnya. 26 Baca : Lampiran II. 41
iii. Pada tahun 1993 negara Indonesia kembali mengirim pasukan Kontingen Garuda XII/C dengan misi yang sama dan dipimpin oleh Letkol. Inf. Darmawi Chaidir guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XII/B yang sudah habis masa tugasnya. iv. Masih pada tahun yang sama negara Indonesia kembali mengirim pasukan Kontingen Garuda XII/D dengan misi yang sama dan dipimpin oleh Letkol. Inf. Saptaj Siswaya dan Letkol. Inf Asril Hamzah Tanjung dan wakil dipegang oleh Mayor Inf. Suryo Sukanto dengan jumlah 908 personil yang direkrut dari Yonif 303/SSM- Kostrad dan Korp Marinir T.N.I.-A.L. guna mengantikan pasukan Kontingen Garuda XII/C yang sudah habis masa tugasnya. 13. Masih pada tahun yang sama (1992), negara Indonesia diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama pasukan Kontingen Garuda XII (Kongan XIII) dalam misi U.N.O.SOM. (United Nations Operation Somalia atau Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Somalia) di negara Somalia dan dipimpin oleh Mayor Marinir Wingky S. 14. Pada tahun 1993 sampai tahun 1994, negara Indonesia diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama pasukan Kontingen Garuda XIV (Kongan XIIV) dalam misi U.N.PRO.FOR. (United Nations Protection Force atau Pasukan Penjaga Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke 42
wilayah negara Bosnia-Heerzegovina (pecahan negara Yugoslavia) dalam beberapa tahap yaitu : i. Tahun 1993 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIV/1 dengan misi U.N.PRO.FOR. (United Nations Protection Force atau Pasukan Penjaga Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Eddi Budianto. ii. Tahun 1994 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIV/2 dalam misi yang sama dan dipimpin oleh Letkol. Inf. Tarsis K., guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XIV/1 yang sudah habis masa tugasnya. iii. Masih pada tahun yang sama (1994), negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIV/3 dalam misi yang sama dan masih dipimpin oleh Letkol. Inf.Tarsis K., guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XIV/2 yang sudah habis masa tugasnya. iv. Masih pada tahun yang sama (1994), negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIV/4 dalam misi yang sama dan dipimpin oleh Letkol. Pol. Drs Suhartono., guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XIV/3 yang sudah habis masa tugasnya. v. Masih pada tahun yang sama (1994), negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIV/5 dalam misi yang sama dan dipimpin oleh Letkol. Art.Hazni Harun., guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XIV/4 yang sudah habis masa tugasnya. Karena pertikaian bersenjata di wilayah Bosnia-Heerzegovina terus meningkat akibat adanya perang saudara serta terjadinya genocida 43
(pembunuhan massal akibat perbedaan suku, agama, politik dan golongan) yang mengakibatkan rakyat sangat tambah menderita, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta negara Indonesia untuk kembali mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan misi yang sama, dan negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIV (Kongan XIV) dalam beberapa tahap yaitu : i. Pada tahun 1994 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIV/A dalam misi yang sama dan yang direkrut dari Yonkes/Batalyon Kesehatan yang dipimpin oleh Letkol CKM. Dr. Hariadi yang bertugas sebagai petugas kesehatan. ii. Pada tahun yang sama (1994), negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIV/B dalam misi yang sama dan yang direkrut dari Yonkes/Batalyon Kesehatan yang dipimpin oleh Letkol CKM. Dr. Budi Utoyo yang bertugas sebagai petugas kesehatan serta menggantikan pasukan Kontingen Garuda XIV/A yang sudah habis masa tugasnya. iii. Pada tahun 1995 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIV/C dalam misi yang sama dan yang direkrut dari Yon Zeni / Batalyon Zeni yang dipimpin oleh Letkol CZL. Anwar Ende yang bertugas sebagai petugas pembangunan infrastruktur dan menggantikan pasukan Kontingen Garuda XIV/B yang sudah habis masa tugasnya. 15. Pada tahun 1994 negara Indonesia juga diminta oleh Dewan Keamanan 44
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XV (Konga XV) ke negara Georgia (pecahan negara Uni Soviet) dalam misi U.N.O.M.I.G. (United Nations Observer Mission In Georgia atau Misi Observasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Georgia) dan dipimpin oleh May. Kav. M. Haryanto. 16. Masih pada tahun yang sama (1994) negara Indonesia diminta lagi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XVI (Konga XVI) ke negara Mozambik dalam misi U.N.O.MOZ. (United Nations Observer Of Mozambik atau Observasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Mozambik) yang terdiri dari 15 personil dan dipimpin oleh May. Pol. Kuswandi. 17. Masih pada tahun yang sama (1994) negara Indonesia diminta lagi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XVII (Konga XVII) di negara Philipina yang dipimpin oleh Brigjen. TNI. Asmardi Arbi yang kemudian diganti oleh Brigjen. TNI. Kivian Zein dengan tugas sebagai pasukan pengawas gencatan senjata antara pasukan Philipina dengan pasukan pemberontak M.N.L.F. (Moro National Liberty Force atau Pasukan Nasional Kemerdekaan Moro) yang dipimpin oleh Nur 45
Suari yang menuntut memisahkan diri dari negara Philipina dengan membentuk negara merdeka. Tugas pasukan Kontingen Garuda XVII yaitu tanggal 17 Juni 1994 sampai dengan tanggal 28 Desember 1994. 18. Pada bulan Nopember 1997 negara Indonesia kembali diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia untuk sebagai pasukan penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XVIII ke negara Tajikistan (negara pecahan Uni Soviet) yang beranggotakan 8 perwira dalam misi U.N.M.O.T. (United Nations Mission of Observer in Tajikistan atau Misi Pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tajikistan) dan dipimpin oleh Mayor Can Suyatno. 19. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, negara Indonesia diminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kembali mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XIX (Konga XIX) ke negara Sierra Leone dalam misi U.N.O.M.SI.L. (United Nations Observer Mission in Sierra Leone atau Misi Pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Sierra Leone) yang dilakukan pengiriman secara bertahap yaitu : i. Pada tahun 1999 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen garuda XIX/1 dalam misi U.N.O.M.SI.L. (United Nations Observer Mission in Sierra Leone atau Misi Pengamat Perserikatan Bangsa- Bangsa Di Sierra Leone) yang beranggota 10 perwira yang dipimpin 46
oleh Letkol. K. Dwi Pujianto dan bertugas sebagai misi pengamat (observer mission). ii. Pada tahun 2000 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIX/2 dalam misi yang sama dan beranggota 10 perwira yang dipimpin oleh Letkol. P.S.K. Amarullah dan bertugas sebagai misi pengamat (observer mission) dan juga sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XIX/1 yang sudah habis masa tugasnya. iii. Pada tahun 2000 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIX/3 dalam misi yang sama dan beranggota 10 perwira yang dipimpin oleh Letkol. (P) Dwi Wahyu Aguk dan bertugas sebagai misi pengamat (observer mission) dan juga sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XIX/2 yang sudah habis masa tugasnya. iv. Pada tahun 2002 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XIX/4 dalam misi yang sama dan beranggota 10 perwira yang dipimpin oleh Mayor Czi. Benny Oktaviar, MDA., dan bertugas sebagai misi pengamat (observer mission) dan juga sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XIX/3 yang sudah habis masa tugasnya. 20. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, negara Indonesia kembali diminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda 47
XX (Konga XX) dalam misi M.U.N.O.C. (Mission United Nations in the Democratic Republic of the Congo atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Republik Demokrasi Kongo) ke negara Kongo akibat terjadinya perang saudara yang disebabkan perebutan kekuasaan serta terganggunya negara-negara tetangga akibat masuknya pengungsian warga negara Kongo ke negaranya, dan pengiriman pasukan Kontingen Garuda XX asal negara Indonesia ini dilakukan dengan cara bertahap yaitu : i. Pada tanggal 6 September 2003 mengirim pasukan Kontingen Garuda XX/A dengan jumlah kekuatan 175 personil dari Kompi Zeni, dan dipimpin oleh Mayor CZI. Ahmad Faizal. ii. Pada tahun 2004 mengirim pasukan Kontingen Garuda XX/B guna mengganti pasukan Kontingen Garuda XX/A yang sudah habis masa tugasnya. iii. Pada tanggal 28 September 2005 mengirim pasikan Kontingen Garuda XX/C yang berkekuatan 175 personil dari Kompi Zeni, dan dipimpin oleh Mayor Czi. Demi A. Siahan, serta juga sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XX/B yang sudah habis masa tugasnya. iv. Pada tahun 2006 mengirim pasukan Kontingen Garuda XX/D yang berkekuatan 175 personil dari Kompi Zeni, dan dipimpin oleh Mayor CZI. Jamalulael, serta juga sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XX/C yang masa tugasnya sudah habis. 21. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 negara Indonesia juga diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyediakan 48
pasukan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari tiga angkatan (darat, laut, udara) untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XXI (Konga XXI) ke negara Liberia dalam misi U.N.M.I.L. (United Nations Mission In Liberia atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Liberia) sebagai U.N.M.O. (United Nations Military Observer atau Pasukan Pengamat Militer Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bertugas untuk melakukan pemulihan keamanan, rekonstruksi dan mengembalikan pemerintahan demokratis yang pertama sejak perang sipil (saudara) selama 14 tahun, dengan melalui cara pengirim bertahap yaitu : i. Pada tahun 2003 mengirim pasukan Kontingen Garuda XXI/1 yang dipimpin oleh Letkol (L) Bayu Roostono. ii. Pada tahun 2004 mengirim pasukan Kontingen Garuda XXI/2 yang dipimpin oleh Letkol. (L) Putu Angga guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXI/1 yang masa tugasnya sudah habis. iii. Pada tahun 2005 mengirim pasukan Kontingen Garuda XXI/3 yang dipimpin oleh Letkol. (L) Supriatno guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXI/2 yang masa tugasnya sudah habis. 22. Pada tahun 2006 negara Indonesia diminta untuk kembali menyediakan Tentara Nasional Indonesia menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama pasukan Kontingen Garuda XXII (Konga XXII) ke negara Sudan dengan misi U.N.M.I.S. (United Nations Missions In Sudan atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Sudan), dan yang dipimpin oleh Mayor Inf. Tri Saktiyono. 49
23. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1701 tertanggal 11 Agustus 2006, negara Indonesia kembali diminta untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XXIII (Kongan XXIII) di perbatasn Israel Libanon dalam misi U.N.F.I.L. (United Nations Interim Force In Libanon atau Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libanon) dengan tugas yaitu 27 : a. Patroli perdamaian. b. Memperbaiki bekas-bekas pemboman. c. Pembersihan ranjau. d. Memberikan pengobatan kepada masyarakat setempat. Pasukan Kontingen Garuda XXIII ini dikirim dalam beberapa tahap yaitu : i. Pada bulan Desember 2006 mengirim pasukan Kontingen Garuda XXIII/A yang berkekuatan 850 personil yang dipimpin oleh Kolonel Surawahadi. ii. Berdasarkan permintaan Pemerintah Libanon kepada Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa untuk memperpanjang misi U.N.F.I.L. (United Nations Interim Force In Libanon atau Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libanon), maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi yaitu Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 1773 tertanggal 24 Agustus 2007 tentang 27 Dimas Adityo., Panglima TNI : Tugas "Sampingan" Pasukan Garuda Dapat Respon Positif, (Majalah Tempo, Jakarta, 4 Pebruari 2007), hlm. 19. Lihat : Lampiran III. 50
Memperpanjang Misi U.N.F.I.L. (United Nations Interim Force In Libanon), maka negara Indonesia tahun 2007 akhir, negara Indonesia kembali mengirim pasukan Kontingen Garuda XXIII/B yang dipimpin oleh Letkol Inf. Djoko Sudiono guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXIII/A yang sudah habis masa tugasnya. iii. Pada tahun 2008 kembali negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXIII/C yang dipimpin oeh Letkol Inf. Haryono guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXIII/B yang sudah habis masa tugasnya. iv. Pada tahun 2009 kembali negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXIII/D yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Andi Perdana Kahar guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXIII/C yang sudah habis masa tugasnya. v. Pada tahun 2010 kembali negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXIII/E yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Hendy Antariksa guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXIII/D yang sudah habis masa tugasnya, dan pasukan Kontingen Garuda XXIII/E kembali ke tanah air pada tahun 2011. 24. Pada tahun 2006 negara Indonesia juga diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama pasukan Kontingen Garuda XXIV ke negara Nepal dalam misi U.N.M.I.N. (United Nations Mission In Nepal atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Nepal) yang bertugas 51
sebagai United Nations Militery Observer (Pasukan Pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dikirim secara bertahap yaitu : i. Pada tahun 2007 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXIV/1 dengan kekuatan 5 orang perwira yang dipimpin oleh Kolonel (L) Sondang Dodi Irawan. ii. Pada tahun 2008 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXIV/2 dengan kekuatan yang sama yang dipimpin oleh Mayor (L) Ir. Wahyu Broto guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXIV/1 yang masa tugasnya telah habis. iii. Pada tahun 2009 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXIV/3 dengan kekuatan 4 perwira yang dipimpin oleh Mayor kav. Arief Munandar guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXIV/2 yang sudah habis masa tugasnya. iv. Pada tanggal 28 Agustus 2010 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXIV/4 dengan kekuatan yang sama yang dipimpin oleh Mayor Arm. Aziz Mahmudi guna menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXIV/3 yang masa tugasnya telah habis, dan pasukan Kontingen Garuda XXIV/4 kembali ke negara Indonesia tanggal 15 Januari 2011 karena masa tugasnya telah habis. 25. Karena pertikaian bersenjata diperbatasan antara Israel dan Libanon terus bergolak dan cenderung meningkat, maka pada tanggal 30 Oktober 2008 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali meminta kepada negara Indonesia untuk menyediakan pasukan Tentara Nasional Indonesia ke wilayah negara Libanon Selatan yang langsung berbatasan dengan 52
negara Israel guna melanjutkan misi U.N.I.F.I.L. (United Nations Interim Force In Libanon atau Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libanon) yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XXV (Konga XXV) dengan pengiriman secara bertahap yaitu : i. Negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXV/1 dengan berkekuatan 75 personil Polisi Militer yang dipimpin oleh Letkol. CPM. Ujang Martinez ii. Pada tahun 2009 mengirim pasukan lagi pasukan Kontingen Garuda XXV/2 dengan kekuatan yang sama dan dipimpin oleh Letkol. CPM. Ekoyatma Parnowo. 26. Menyusul keberhasilan pasukan Kontingen Garuda XXIII dan XXV di wilayah perbatasan negara Israel dan Libanon, dan karena situasi di wilayah tersebut masih sering terjadinya tembak menembak dengan senjata berat antara pasukan Israel dengan milisi Hizbulah Libanon, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta kembali pasukan Tentara Nasional Indonesia menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama pasukan Kontingen Garuda XXVI (Konga XXVI) ke wilayah selatan Libanon yang berbatasan dengan negara Israel dalam misi yang sama yaitu U.N.I.F.I.L. (United Nations Interim Force In Libanon atau Pasukan Interim Perserikatan Bangsa- Bangsa di Libanon) dengan pengiriman secara bertahap yaitu : i. Tanggal 31 Oktober 2008 mengirim pasukan Kontingen Garuda XXVI/A dengan jumlah 200 personil yang dipimpin oleh Kolonel Mar Saud P. Tamba Tua yang ditempat pada : 53
a. Satuan F.H.Q.S.U. (Force Head Quarter Support Unit atau Markas Unit Pasukan Bantuan). b. Satuan pendukung pelayanan dan pengamanan. ii. Pada tahun 2009 mengirim pasukan Kontingen Garuda XXVI/B yang dibagi dua pasukan yaitu : a. Pasukan Kontingen Garuda XXVI/B1 ditugaskan pada Satuan F.H.Q.S.U. (Force Head Quarter Support Unit atau Markas Unit Pasukan Bantuan) dipimpin oleh Kolonel Inf. Restu Widiantoro. b. Pasukan Kontingen Garuda XXVI/B2 ditugaskan pada Satuan pendukung pelayanan dan pengamanan dipimpin oleh Letkol. Inf. Fulad. Pasukan Kontingen Garuda XXVI/B sebagai pengganti pasukan Kontingen Garuda XXVI/A yang sudah habis masa tugasnya. iii. Pada tahun 2010 mengirim pasukan Kontingen Garuda XXVI/C yang dibagi dua pasukan dengan tugas yang sama seperti pasukan pendahulunya. Pasukan Kontingen Garuda XXVI/C1 yang dipimpin oleh Kolonel PMB. Yulianta, dan juga sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXVI/B1 yang sudah habis masa tugasnya. Pasukan Kontingen Garuda XXVI/C2 yang dipimpin oleh Mayor Inf. Henri Mahyudi Hamid, selain bertugas sebagai Satuan pendukung pelayanan dan pengamanan juga bertugas sebagai : a. Penjagaan Main Gate, Patroli, Observation Post dan penjagaan Food Platoon. 54
b. Menyiapkan Tim Penanggulangan Huru-Hara (CRC) dengan kemampuan untuk mengendalikan massa. c. Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (QRT) yang dapat digerakan setiap saat. d. Melaksanakan pengawalan terhadap semua asset Force Commander (FC) pada saat perjalanan di daerah operasi, termasuk escort pelaksanaan Tripartite Meeting antara Lebanon Arms Forces (LAF), Israel Defence Force (IDF) dan UNIFIL. e. Sebagai bagian dari unit pertahanan terkoordinasi di wilayah Naqoura UNIFIL Head Quarter. f. Memberikan bantuan perkuatan terhadap unsur-unsur UNIFIL lainnya di luar Naqoura Camp. g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Force Commander. Pasukan Kontingen Garuda XXVI/C2 juga sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXVI/B1 yang sudah habis masa tugasnya. iv. Pada bulan Nopember 2011 mengirim pasukan Kontingen Garuda XXVI/D yang juga dibagi dalam 2 pasukan yaitu : a. Pasukan Kontingen Garuda XXVI/ D1 yang dipimpin oleh Kolonel Adm. Darmawan Bakti sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXVI/C1. b. Pasukan Kontingen Garuda XXVI/D2 yang dipimpin oleh Kapten Inf. Wimoko sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXVI/C2. 55
Pada tanggal 25 Nopember 2012 pasukan Kontingen Garuda XXVI/D1 dan D2 mengakhiri masa tugasnya dan kembali ke negara Indonesia. 27. Pada tahun 2012 situasi di negara Sudan masih terjadi perang saudara khususnya di wilayah Darfur, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang untuk mengeluarkan suatu resolusi yaitu Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2063 tertanggal 31 Juli 2012 kembali untuk meminta negara Indonesia mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama pasukan Kontingen Garuda XXVII (Konga XXVII) ke wilayah Darfur (Sudan), dan pada awal tahun 2013 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXVII yang terdiri dari Batalyon Infantri yang dipimpin oleh Mayor Lek Bayu Hendraji.28 28. Pada tahun 2012 negara Indonesia kembali diminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia ke Libanon yang diber nama pasukan Kontingen Garuda XXVIII dalam misi U.N.I.F.I.L. (United Nations Interim Force In Libanon atau Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libanon) dengan kekuatan 105 personil. 29. Pada tahun yang sama negara Indonesia juga diminta kembali oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Libanon dengan diberi nama pasukan Kontingen Garuda XXIX yang dilakukan secara beberapa 28 Lihat : Lampiran IV. 56
gelombang pengiriman yang semuanya bertugas tentang pertolongan kesehatan bagi rakyat Libanon akibat korban perang antara Israel dengan pejuang Hizbulah Libanon 30. Pda tahun 2010 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta negara Indonesia untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XXX kembali ke Libanon dengan pengiriman secara bergelombang dengan masa tugas 6 bulan yaitu : i. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXX/A. ii. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXX/B sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXX/A. iii. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXX/C yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Nasrul dengan jumlah kekuatan 9 personil sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXX/B. iv. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXX/D sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXX/C. v. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXX/D yang dipimpin oleh Kolonel Inf. Adipati Karna Wijaya sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXX/C vi. .Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXX/E sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXX/D. vii. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXX/F sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXX/E. viii. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXX/G yang dipimpin oleh 57
Letkol. Inf. Lucky Avianto sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXX/F. ix. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXX/H yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Moch. Asmi sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXX/G yang sampai sekarang (Januari 2014) belum selesai bertugas di Libanon. 31. Pada tahun 2011 negara Indonesia diminta untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama pasukan Kontingen Garuda XXXI kembali ke wilayah perbatasan antara negara Israel dengan negara Libanon, dengan pengiriman secara bergelombang dengan masa tugas 6 bulan yaitu : i. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXXI/A. ii. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXXI/B sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXXI/A. iii. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXXI/C yang dipimpin oleh Letkol. Inf. Ilyas dengan jumlah kekuatan 18 personil sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXXI/B. iv. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda XXXI/D yang dipimpin oleh Mayor. Art. Syamsul Bahri dengan jumlah kekuatan 16 personil sebagai pasukan pengganti pasukan Kontingen Garuda XXXI/C. 32. Adanya perang saudara di negara Haiti, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi yaitu Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1908 dan Nomor 1927 Tahun 2010 yang akhirnya menunjuk negara Indonesia untuk 58
menyediakan pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi nama pasukan Kontingen Garuda XXXII (Konga XXXII) ke Haiti dengan misi MINUSTAH (Mission des Nations Unies Pour la Stabilisation en Haiti atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Stabilisasi Di Haiti) yang dilakukan pengiriman secara bertahap yaitu : i. Pada tahun 2011 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXXII/A yang berkekuatan 167 personil yang dipimpin oleh Kolonel Czi. Winarno. ii. Pada tahun 2012 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXXII/B yang berkekuatan 144 personil yang dipimpin oleh Mayor Czi. Arief Novianto yang menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXXII/A yang sudah habis masa tugasnya. iii. Pada tahun 2013 negara Indonesia mengirim pasukan Kontingen Garuda XXXII/C yang berkekuatan 141 personil yang dipimpin oleh Mayor Czi. Alfius Navirinda K yang menggantikan pasukan Kontingen Garuda XXXII/B yang sudah habis masa tugasnya. 33. Pada tanggal 11 Desember 2014, kembali negara Indonesia mengirim pasukan Garuda XXV/G yang berkekuatan 1.169 personil yang dipimpin oleh Letkol CPM. Siagian Donald Beyer Maringin yang akan ditempatkan di daerah konflik seperti dibeberapa negara antara lain di negara Libanon, Kongo dan Sudan. 34. Pada tanggal 31 Agustus 2015 pasukan Garuda XXV/G kembali ke tanah air dan tugas pasukan Garuda XXV/G dilanjutkan oleh pasukan Garuda 59
XXV/H yang dipimpin oleh Letkol CPM. Zulkarnain dan bertugas sampai akhir tahun 2015. 35. Kembali pada bulan Desember 2015 negara Indonesia mengirim pasukan Garuda XXV/I yang dipimpin oleh Letkol CPM. Joni Kuswaryanto untuk menggantikan paukan Garuda XXV/H yang sudah purna tugas. Pasukan Garuda XXV/I bertugas sampai akhir tahun 2017. 36. Pada akhir bulan Desember 2017 negara Indonesia mengirim pasukan Garuda XXV/J yang dipimpin oleh Letkol CPM. Yudha Pramono, SH. untuk menggantikan paukan Garuda XXV/I yang sudah purna tugas. Pasukan Garuda XXV/I bertugas sampai akhir tahun 2018. 37. Pada akhir bulan Desember 2018 negara Indonesia mengirim pasukan Garuda XXV/K yang dipimpin oleh Letkol CPM. sony Yusdarmoko, SH. MSi. untuk menggantikan paukan Garuda XXV/J yang sudah purna tugas. Pasukan Garuda XXV/I bertugas sampai akhir tahun 2019. Dari uraian-uraian seperti tersebut di atas ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia nomor dua paling sering diminta mengirim pasukan perdamaian, pasukan penjaga perdamaian, pasukan pemulihan atau pasukan pengamat militer setelah negara Pakistan, tetapi bila dilihat dari kinerja pasukan Kontingen Garuda lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara Pakistan, karena dapat diterima dengan baik dan bersahabat oleh seluruh warga dari negara yang sedang konflik, dan hal ini menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia yang telah diakui dunia sebagai pasukan yang terbaik dalam meredakan konflik demi menjaga perdamaian dunia.29 29 60
Dengan demikian pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan tugas di berbagai belahan dunia seperti di Bosnia-Herzegovina, Georgia, Haiti, Irak, Iran, Kamboja, Kongo (Provinsi Katanga), Lebanon (Perbatasan Lebanon-Israel, Lebanon Selatan), Kuwait, Liberia, Mesir (Gurun Sinai, Perbatasan Mesir-Israel), Mozambik, Nepal, Philipina, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tajikistan, Vietnam dan sebagian masih bertugas. 61
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Dasar hukum internasional pengiriman pasukan Garuda yaitu Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 13 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak Dan Kewajiban Negara dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 690 Tahun 1991, sedangkan sebagai dasar hukum nasional Indonesia dalam mengirim pasukan tentara Indonesia untuk ikut menjadi pasukan perdamaian dan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu berdasarkan pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 7 ayat 2 sub 6 dan Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. 2. Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan tugas di berbagai belahan dunia seperti di Bosnia-Herzegovina, Georgia, Haiti, Irak, Iran, Kamboja, Kongo (Provinsi Katanga), Lebanon (Perbatasan Lebanon-Israel, Lebanon Selatan), Kuwait, Liberia, Mesir (Gurun Sinai, Perbatasan Mesir-Israel), Mozambik, Nepal, Philipina, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tajikistan, Vietnam dan sebagian masih menjalankan tugas. 62
B. Saran 1. Dasar hukum internasional untuk setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyediakan pasukan tentara yang akan ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah benar, yang menjadi permasalahan yaitu dasar hukum nasional Indonesia yang selalu membuat peraturan baru baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden maupun peraturan menteri setiap akan memberangkatkan pasukan Kontingen Garuda ke luar negeri, maka alangkah baiknya pemerintah membuat satu peraturan saja yaitu tentang Pengiriman Pasukan Perdamaian Dan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengingat seringnya negara Indonesia diminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Sudah benar negara Indonesia mendirikan pusat latihan bagi pasukan yang akan diberangkatkan sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Sentul - Jawa Barat, hanya saja perlu diperhatikan yaitu pemeliharaan fasilitas tersebut dengan sangat baik agar selalu setiap saat dapat digunakan serta perlu pula adanya penjagaan yang sangat ketat untuk akses masuknya, mengingat peralatan yang ada sangat modern dan tempat pusat latihan tersebut dapat dikatakan baru satu- satunya yang ada di kawasan Asia Tenggara. 63
DAFTAR PUSTAKA A. Buku : Boer Mauna., Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung : Alumni, 2000. C.S.T. Kansil., Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984. Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia., Sejarah Kontingen Garuda, Jakarta : Hankam, 2007. Evert Maximiliaan Tentua., Hukum Internasional Dan Perkembangannya, Semarang : I.L.S. Perss, 2012. Marion Harroff Tavel., Kegiatan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Pada Waktu Kekerasan Dalam Negeri, Jakarta : ICRC, 1993. M. Hutauruk., Kenalilah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Jakarta : Erlangga, 1984. Miriam Budiardjo., Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia, 1977. Mizwar Djamili., Mengenal P.B.B. Dan 170 Negara Di Dunia, Jakarta : PT. Kreasi Jaya Utama, 1986. Sayidiman Suryohadiprojo., Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang, Masalah Pertahanan Negara, Jakarta : Intermasa, 1981. Sulaiman Nitiatma., Hukum Internasional Teritorialitas, Semarang Indriajaya, 1995. B. Dokumen : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian Di Lebanon. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. 64 : CV.
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Satuan Tugas Batalyon Infantri Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur-Sudan. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 687 tertanggal 3 April 1992 tentang Perwujudan Perdamaian Irak Kuwait. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. C. Artikel : J. Soedjati Djiwandono., Pembaruan Di Negara-Negara Komunis, Majalah Analisa, Jakarta : C.S.I.S., 1987, Nomor 6. D. Masmedia : tan_Bangsa-Bangsa 65
LAMPIRAN LAMPIRAN I : Pusat Latihan Pasukan Kontingen Garuda Indonesia (Sentul).30 30 66
LAMPIRAN II : Surat Perintah Pangab Nomor : Sprin/1115/V/1992. ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA _________________MARKAS BESAR________________ S U R A T P E R I N T A H Nomor : Sprin/1115/V/1992 D a s a r : 1. Surat Menlu Nomor 080/92/04, tanggal 6 Februari 1992, prihal Keikutsertaan Kontingen Indonesia dalam UNTAC. 2. Surat Pangab Nomor R/143-27/09/11/Set, tanggal 25 Februari 1992, prihal Keikutsertaan Kontingen Indonesia dalam UNTAC. 3. Faksimil KUAI/Dewatapri Nomor RR-72/NY- PTRI/92, tanggal 14 April 1992, tentang Permintaan kepada Sekjen Pemerintah untuk Republik menyumbangkan Kontingen dalam UNTAC. Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia D I P E R I N T A H K A N K e p a d a : Nama Pangkat/NRP Jabatan :) :) Seperti tersebut dalam lapiran :) "A", "Bangsa-Bangsa" dan "C" Surat Perintah ini. U n t u k : 1. Melaksanakan tugas dalam Kontingen Garuda XII, sebagai Staff Officers, Military Police dan Civil Police Pwersonel (tahap III) UNTAC ke Kamboja dengan ketentuan : a. berangkat dari Jakarta tanggal 8 Mei 1992, dengan angkutan pesawat terbang menuju Pnom Penh; b. membawa perbekalan dan peerlengkapan c. perorangan yang dibutuhkan dalam penugasan; lama sesuai penugasan, Perserikatan Bangsa-Bangsa; dengan petunjuk d. biaya perjalanan dinas ditanggung oleh Negara. 67
SURAT PERINTAH PANGAB NOMOR : Sprin/1115/V/1992 Tanggal : 5 Mei 1992 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. S e l e s a i Dikeluarkan di Pada Tanggal : Jakarta : 5 Mei 1992 A.n. PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA KEPALA STAF UMUM SOEDIBYO RAHARJO LAKSAMANA MADYA TNI Tembusan : 1. Menhankam 2. Menlu 3. Pangab (sebagai laporan) 4. Menmud Seskab 5. Kas. Angkatan Dan Kapolri 6. Sekjen Dephankam 7. Kasospol ABRI 8. Wakabais ABRI 9. Asrenum Pangab 10. Para As Kasum ABRI 11. Karo Hublu Setjen Dephankam 12. PTRI di New York 13. Pekas AB Staf Mabes ABRI 68
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PERDAMAIAN DI LEBANON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berperan aktif dalam ikut menciptakan perdamaian dunia melalui pengiriman Kontingen Garuda dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) di berbagai kawasan dunia; b. bahwa atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1701 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Penghentian Pertempuran antara Israel dan Hezbullah, kondisi konflik di Lebanon telah memasuki tahap gencatan senjata menuju pada perdamaian; c. bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Republik Indonesia dapat ikut serta dalam rangka mewujudkan perdamaian di Lebanon, dan hasil pertemuan konsultasi antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Agustus 2006, dipandang perlu mengirimkan Kontingen Garuda untuk misi perdamaian di Lebanon; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 69
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PERDAMAIAN DI LEBANON. PERTAMA : Membentuk Kontingen Garuda untuk bergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dalam rangka melaksanakan misi perdamaian di Lebanon. KEDUA : Kebijakan dalam rangka penyiapan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. KETIGA : Penyiapan kekuatan TNI sebagai Kontingen Garuda sebagaimana dan pemberangkatannya, dilaksanakan oleh Panglima TNI sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. dimaksud dalam Diktum PERTAMA KEEMPAT : Menteri Luar Negeri melakukan : 1. koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkaitan dengan pengiriman Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA; 2. koordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berkaitan dengan Mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. KELIMA : 1. Anggaran operasional Kontingen Garuda dalam misi UNIFIL dibebankan kepada PBB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan berkoordinasi dalam rangka penyiapan anggaran yang diperlukan untuk persiapan dan pemberangkatan Kontingen Garuda termasuk dalam melakukan reimbursment kepada PBB atas biaya operasional Kontingen Garuda di Lebanon. KEENAM : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing. KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 70
LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG SATUAN TUGAS BATALYON INFANTERI TENTARA NASIONAL INDONESIA KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR-SUDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan peran aktif Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia; b. bahwa berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Juli 2012 memutuskan tanggal 31 Bangsa Nomor: 2063 memperpanjang mandat misi pemeliharaan perdamaian African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur di Darfur, dan menata ulang konfigurasi personel berseragam dalam misi pemeliharaan perdamaian yang difokuskan pada wilayah Darfur- Sudan; c. bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor DPKO/OMA/2012/1020 tanggal 2013, No.820 2 03 Agustus 2012 kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Pemerintah Republik Indonesia dapat ikut serta dalam rangka mewujudkan perdamaian di Darfur-Sudan, dipandang perlu Infanteri pada misi mengirimkan Satuan Tugas Batalyon pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur di Darfur-Sudan; bahwa d. Sekretaris Kabinet Nomor: R.52/Seskab/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa Presiden menyetujui permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa tentang pengiriman 1 (satu) Batalyon Infanteri TNI pada misi African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur di Darfur-Sudan dan dapat dilakukan tanpa Peraturan Presiden serta diproses dengan ketentuan yang berlaku; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Satuan Tugas Batalyon Infanteri Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur-Sudan; berdasarkan Surat 71
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3882); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SATUAN TUGAS BATALYON INDONESIA KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR-SUDAN. INFANTERI TENTARA NASIONAL Pasal 1 1) Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan Satuan Tugas Batalyon Infanteri Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda, yang selanjutnya disebut dengan Satgas Yonif TNI, adalah Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk dan ditugaskan dalam African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) di Darfur-Sudan. 2) Satgas Yonif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan: a. atas permintaan Perserikatan Bangsa Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia; b. pemenuhan permintaan Satgas Yonif TNI ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan standar persyaratan Perserikatan Bangsa Bangsa; c. Satgas Yonif TNI dibentuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia melalui: i. ii. proses penyiapan peralatan serta perlengkapan perorangan dan kesatuan seleksi personel Tentara Nasional Indonesia; yang diperlukan Satgas Yonif TNI; dan iii. latihan pra tugas Satgas Yonif TNI. 3) Pembentukan, pengiriman, dan penarikan Satgas Yonif TNI ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. 4) Satgas Yonif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di Darfur-Sudan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 5) Perpanjangan jangka waktu penugasan Satgas Yonif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. 72
Pasal 2 1) Segala biaya yang diperlukan bagi pembentukan dan penugasan Satgas Yonif TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur- Sudan, dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk seleksi personel, penyiapan peralatan, dan latihan pratugas; dan b. Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pengiriman, operasional, perawatan personel dan peralatan, dan penarikan. 2) Biaya perawatan personel dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui proses penggantian biaya (reimbursement). 3) Dalam rangka pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas Yonif TNI, Menteri Pertahanan mengkoordinasikan dan mengajukan kepada Menteri Keuangan berdasarkan pengajuan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Pasal 3 Mekanisme penggantian biaya (reimbursement) Satgas Yonif TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur-Sudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut: a. Perserikatan Bangsa Bangsa menyalurkan penggantian biaya (reimbursement) misi pemeliharaan perdamaian dari Perserikatan Bangsa Bangsa ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia; b. dana yang diterima dari Perserikatan Bangsa Bangsa tersebut dikirim oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melalui bank ke rekening Pusat Keuangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; c. dana reimbursement yang diterima Markas Besar Tentara Nasional Indonesia diserahkan ke rekening kas negara yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak; d. Markas Besar Tentara Nasional laporan penerimaan reimbursement tersebut kepada Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia dengan tembusan Kementerian Pertahanan; Indonesia membuat e. dana reimbursement yang berada di kas negara Kementerian Keuangan dapat diminta kembali dengan mekanisme penyerapan, selanjutnya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertahanan; dan f. dana reimbursement digunakan untuk biaya operasional pasukan, perawatan, dan penggantian alat utama yang dipandang tidak efektif dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian. Pasal 4 1) Panglima Tentara Nasional Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Yonif TNI secara berkala kepada Presiden dengan tembusan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2) Menteri Pertahanan melaporkan dukungan administrasi untuk mendukung pembentukan, pembiayaan, dan penggantian biaya (reimbursement) Satgas Yonif TNI misi pemeliharaan perdamaian kepada Presiden. 73
Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN 74