BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN A. Pengertian Perkawinan Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.14 Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah )حاكُنا(yang arti bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).15 Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus),juga untuk arti akad nikah.16 Menurut istilah hukum Islam , perkawinan menurut syara" untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".17 Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. 14 Departemen Pendidikan nasional, op.cit., h. 639 15 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010, h. 7 16 Wahbah Al-zuhaili, Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr,1989, h. 29 17Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya. h. 5 15 15
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip dalam buku Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjiankarya Muttaqien Dadan, berpendapat: "Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mumpunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting".18 Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 apabila dirincikan sebagai berikut: a) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. b) Ikatan batin ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. c) Ikatan batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, separti membasuh untuk wudhu dan takbiratul 18 Muttaqien Dadan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Insania Cita Pres, Yogyakarta, 2006, h. 59 16
17 ihram untuk shalat.19 atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.20Atau menurut Islam , calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam . Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.21 b. Rukun Perkawinan Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu tediri atas.22 a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW: ِأس( ٌمِطاَب آَُحاَكَُِف آَِِٛنَٔ ٌِْرِإ ِشَْٛغِب ْجَحَكََ ٍةَأَشْيا اًََُٚأ )ءاغُهن لاا تغًخنا Artinya: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahanya batal. 19 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9 20 Wahbah Al-zuhaili, op.cit., h. 36 21Ibid. 22 Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 64-48
c) Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW: ٍلْذَع َٖذِْاَش َٔ ٍِّٙنَِٕب َّلاِا َحاَكَِ َلا Artinya: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.23 d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul.24 Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu: a) Sighat b) Calon Suami c) Calon Isteri d) Wali 23 Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Darutquthni, Kitab "an-nikah," jilid III, h, 225-226, nomor 22 24 Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Amzah, Jakarta, 2009, h. 60 18
e) Mahar.25 Imam Syafi"i berkata bahwa rukun itu ada lima macam: a) Calon pengantin laki-laki b) Calon pengantin perempuan c) Wali d) Dua orang saksi e) Sighat akad nikah Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).26Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu: a) Sighat (ijab dan qobul) b) Calon pengantin laki-laki c) Calon pengantin perempuan d) Wali dari calon pengantin perempuan Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini: Rukun Perkawinan: 25 Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., Fiqh Munakahat, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 105-106 26Ibid. 19
20 a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan b) Adanya wali c) Adanya dua orang saksi d) Dilakukan dengan sighat tertentu. Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi"i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagaian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi"i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin)tidak terdapat di dalam rukun nikah. c. Syarat Sahnya Perkawinan Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.27 Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut: 27 Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, op.cit., h. 100
1. Syarat-syarat kedua mempelai a) Syarat-syarat pengantin pria. Syari"at Islam menentukan beberapa syaratyang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: 1) Calon suami beragama Islam 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki 3) Orangnya diketahui dan tertentu 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri. 5) Calon mepelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya. 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. 7) Tidak sedang melakukan ihram 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.28 b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan: 1) Beragama Islam atau ahli kitab 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci) 3) Wanita itu tentu orangnya 4) Halal bagi calon suami 28 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50 21
5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam "iddah. 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh. 2. Syarat-syarat Wali Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah.Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut: a. Beragama Islam b. Laki-laki c. Baligh d. Berakal e. Tidak dalam keadaan dipaksa f. Tidak sedang ihram haji 3. Syarat-syarat Saksi Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki- laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut: 22
a. Berakal, bukan orang gila b. Baligh, bukan anak-anak c. Merdeka, bukan budak d. Islam e. Kedua orang saksi itu mendengar.29 4. Syarat-syarat Ijab Kabul Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinanya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakanrukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut: a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis. b. Tidak boleh ada jarak yang lama anatara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad, c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata zawwajtuka atau ankahtuka, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang 29 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, op.cit., h. 64 23
bersambungan dengan sigah ijab, ucapanya bisa dengan kata- kata tazawwajtu atau nakahtu.30 Adapun beberapa hukum yang berkenan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yatu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut , maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.31 Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang- undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawina menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam: Pasal 6 (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai unur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 30 Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., op.cit., h. 125-126 31 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Dar At-Tauji wa An- Nashr Al-Islamiyah, 1999, h. 106 24
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka isin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluaraga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 25
Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pri maupun pihak wanita. (3) Ketentua-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini denga tidak mengurang yang dikmaksud dalam pasal 6 ayat (6). Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jeld rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu: 1) Calon suami 2) Calon isteri 3) Wali nikah 4) Dua orang saksi 5) Ijab dan kabul.32 Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan 32 Didiek Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 50 26
dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti. C. Prinsip-prinsip Perkawinan Undang-undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar atau prinsip dari suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dan mengandung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagaia berikut: 1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.33 Perkawinan adalah sunnah Nabi, pada hakikatnya melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama, dalam Firman Allah SWT (QS. Annur: 32) إَُُٕكَٚ ٌِْإ ْىُكِئاَيِإَٔ ْىُكِداَبِع ٍِْي ٍَِٛحِناَصنأَ ْىُكُِْي َٗياََٚؤْنا إُحِكََْأَٔ ٌىِٛهَع ٌعِعأَ َُّهنأَ ِِّهْضَف ٍِْي َُّهنا ُىُِِْٓغُٚ َءاَشَمُف 33Abdul Rahman Ghozali. op.cit., h. 32 27
28 Artinya: dan nikahkanlah orang-orang yang masih layak membujang diantara kamu, dan (menikah) dari hamba-hamba sahyamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.34 juga orang-orang yang 2. Kerelaan dan Persetujuan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melangsukan sebuah perkawian ialah "Ikhtiyar" (tidak dipaksa) yang ditandai dengan sebuah kata kerelaan calon istri dan calon suamiatau persetujuan mereka berdua. Untuk sebuah kesempurnaan diperlukanKhithbah atau peminangan adalah suatu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, agar semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.. 3. Perkawinan untuk Selamanya. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya, bukan untuk suatu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan: a. Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, seperti ucapan wali: "Aku nikahkan engkau dengan 34 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2010, h. 494
anak saya Maimunah dengan mahar Mushaf Al-Qur"an untuk selama 3 bulan atau 1 tahun", dan sebagainya. b. Nikah Mut"ah. Nikah mut"ah hukumnya haram. Nikah mut"ah disebut juga "Ziwaj Muwaqqat" atau "Ziwaj Munqathi", artinya nikah yang ditentukan untuk suatu waktu tertentu dengan maksud untuk dapat bersenang-senang melepaskan keperluan syahwatnya. Perkawinan mut"ah pernah dibolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu peperangan Autas, dan pembukaan kota Mekah, di mana pada waktu itu tentara Islam telah lama pisah dengan keluarga, agar mereka tidak melakukan perbuatan terlarang, maka diizinkan oleh Nabi melakukan nikah Mut"ah. Kemudian Nabi melarang untuk selama-lamanya. c. Nikah Muhallil. Nikah Muhallil adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya. Oleh suami kedua, wanita itu dikumpuli dan dicerainya agar dapat kawin lagi dengan suami pertama. Jadi dalam nikah muhallil itu ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya. Hukum perkawinan itu haram dan akibatnya tidak sah. d. Nikah Syighar. Nikah Syighar adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar mahar. 29
30 4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan FirmanAllah dalam surat an-Nisa" ayat 34: ٍضْعَت ىَهَع ْىُهَضّْعَت ُهَهنا َمَضَّف اًَِت ِءاَسُِنا ىَهَع ٌَىُياَىَق ُلاَجِرنا ِةْيَغْهِن ٌخاَظِفاَح ٌخاَتَِاَق ُخاَحِناَصناَف ْىِهِناَىْيَأ ٍِْي اىُقَفََْأ اًَِتَو ٍَُهوُرُجْهاَو ٍَُهىُظِعَف ٍَُهَزىُشَُ ٌَىُفاَخَت يِتاَهناَو ُهَهنا َظِفَح اًَِت اًهيِثَس ٍَِهْيَهَع اىُغْثَت اَهَف ْىُكَُْعَطَأ ٌِْإَف ٍَُهىُتِرْضاَو ِعِجاَضًَّْنا يِف اًريِثَك اًيِهَع ٌَاَك َهَهنا ٌَِإ Artinya:"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagaian mereka (laki-laki ) atas sebagaian yang lain(perempuan ) dan karena mereka (laki-laki)telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah ) dan menjaga diri saat(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). [191]. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,[192] hendekalah kamu beri nasehati kepada mereka dan tinggalkan lah mereka di tempat tidur (pisah ranjang ) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari Alasan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".35 Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah 35 Departemen Agama RI, op.cit., h. 108
31 sewajarnyalah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga. Disamping itu, pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Maka kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Udang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. Adapaun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebtkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut: a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. b. Dalam Undang-Udang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya denagn pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam
surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. d. Undang-Udang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai istri itu harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebuh rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang- 32 itu
Udang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam . f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip- prinsip perkawinan dalam Islam adalah: a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama b. Kerelaan dan persetujuan c. Perkawinan untuk selamanya d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga 33 dan
Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Udang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. D. Tujuan Perkawinan Ada beberapa tujuan disyariatkanya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah 1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.36 Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa آَُِْي َكَهَخَٔ ٍةَذِحأَ ٍظْفََ ٍِْي ْىُكَمَهَخ ِ٘زَنا ُىُكَبَس إُمَحا ُطاَُنا آََُٚأ اَٚ ٌَُٕنَءاَغَح ِ٘زَنا ََّهنا إُمَحأَ ًءاَغََِٔ اًشِٛثَك اًناَجِس آًَُُِْي َثَّبَٔ آََجَْٔص اًبِٛلَس ْىُكَْٛهَع ٌَاَك ََّهنا ٌَِإ َواَحْسَؤْنأَ ِِّب Artinya "Wahai manusia!. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah ) menciptakan pasanganya (hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta (172) dan (peliaharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".37 Keinginan untuk mrlanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bai makhluk hidup yang diciptakan Allah . Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan 36 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, op.cit., 46 37 Departemen Agama RI, op.cit., h. 99 34
35 hidupnya untuk menyalurkan nafsu syaheat tersebut, untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan. 2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayan, hal ini terlihat dari Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21: َمَعَجَٔ آََْٛنِإ إُُُكْغَخِن اًجأَْصَأ ْىُكِغُفََْأ ٍِْي ْىُكَن َكَهَخ ٌَْأ ِِّحاَٚآ ٍِْئَ ٌَُٔشَكَفَخَٚ ٍوَْٕمِن ٍثاَٚآَن َكِنَر ِٙف ٌَِإ ًتًَْحَسَٔ ًةَدََٕي ْىُكََُْٛب Artinya "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah )bagi kaum yang berfikir".38 Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang. c. Memenuhi pangilan agama, memelihara diri dan kejahatan dan kerusakan. 38Ibid., h. 572
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun1974 pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (ruamh tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.39 Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami isteri perlu saling membantu dan melngkapi agar masing-masing dapat mengmbangkan keperibadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sederhana namun memiliki makana yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan term dan al-Qur'an yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (KHI pasal 3). Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 39 Undang-undang Perkawinan, op.cit., h. 5 36
a. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya. b. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata "kekal". c. Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suam dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. E. Perkawinan Usia Muda Persyaratan perkawinan pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Pasal 6 tersebut menitik beratkan pada izin silang orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua atau pengantinya. Ketentuan itu bertujuan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan menyesuaikan hak asasi manusia sebagaiman secara eksplisit diterangkan dalam penjelasan atas pasal Undang- undang RI No. 1 tahun 1974, perkawinan harus disetuji oleh kedua belah 37
pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan.40 Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan pada usia muda .Perkawinan usia muda dalam hal ini dapat diartikan perkawinan dalam usia yang masih muda yaitu sangat diawal waktu tertentu, dalam artian keadaaan kehidupanya yang belum mapan secara finansial. Jadi Undang-undang ini menyeimbangkan hak-hak orang tua dan hak- hak anak. Orang tua yang akan mengawinkan anaknya harus meminta izin kepadanya terlebih dahulu baik laki-laki maupun perempuan, calon mempelai yang berusia kurang dari 21 tahun harus meminta izin: (1) Orang tua (2) Wali (3) Orang yang memelihara (4) Keluarga (5) Orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas. (6) Jika semua tidak ada maka izin dapat diperoleh dari Pengadilan Agama setempat.41 Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan kuat dan baik, serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu 40 Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., op.cit., h. 80 41Ibid., 38
menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. 39