Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Hari, Tanggal Pukul Sifat Rapat Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI VI DPR RI : : : 2019-2020 IV Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut ITDC dan Bahana : : : : Rabu, 24 Juni 2020 16.03 WIB - 18.53 WIB Terbuka Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 : Mohamad Hekal, MBA, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI : : : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI Pendalaman terkait BUMN Penerima PMN Tahun Anggaran 2020 PIMPINAN: 1. 2. Aria Bima (F-PDIP) 3. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP. (F-PG) 4. Mohamad Hekal, MBA (F-Gerindra) 5. Martin Manurung, S.E., M.A. (F-Nasdem) Faisol Riza, S.S (F-PKB) ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 6. Adisatrya Surya Sulisto 7. Darmadi Durianto 8. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H. 9. 10. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus M.A. 11. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. 12. dr. H. Mufti A. N. Anam I Nyoman Parta, S.H. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 13. Drs. Mukhtarudin 14. Lamhot Sinaga 15. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M. 16. Nusron Wahid
FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 17. Khilmi 18. Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH 19. Andre Rosiade FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM) 20. H. Subardi, S.H., M.H. 21. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M 22. Hj. Percha Leanpuri, B. Bus., M.B.A. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 23. Ir. H. M. Nasim Khan 24. Tommy Kurniawan 25. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si. 26. Siti Mukaromah, S.Ag., M. AP FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 27. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. 28. H. Anton Sukartono Surrato, M.Si. 29. Hj. Melani Leimena Suharli 30. Putu Supadma Rudana, MBA 31. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 32. Amin AK, M.M. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 33. H. Nasril Bahar, S.E. 34. Daeng Muhammad, S.E., M.Si. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 35. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si. 36. Elly Rachmat Yasin 1. Dirut ITDC/Indonesia Tourism Development Corporation, Abdulbar M. Mansoer ,beserta jajaran. 2. Dirut BPUI/ Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Robertus Bilitea beserta jajaran.
JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, MBA) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Salam sejahtera buat kita semua, Syaloom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI; Selamat datang kami ucapkan kepada Yth. Sdr: 1. Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), Sdr. Abdulbar M. Mansoer 2. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Sdr. Robertus Bilitea, bersama 3. Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) / ASKRINDO, Sdr. Andrianto W. Adi 4. Direktur Utama Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Sdr. Randi Anto, beserta para jajarannya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara Fisik dan Virtual Komisi VI DPR RI dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan rapat-rapat pada masa tatanan kehidupan normal (new normal) dan berdasarkan Pasal 254 Ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa semua jenis Rapat DPR dihadiri oleh Anggota kecuali dalam keadaan tertentu yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya bagi Anggota yang hadir secara virtual maka daftar hadir Anggota dapat dilakukan secara elektronik, kehadiran Anggota tercatat dalam list partisipasi aplikasi zoom. Sesuai keputusan Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 17 Juni 2020 tata cara Rapat Komisi atau AKD pada masa new normal yang diikuti Bapak, Ibu Anggota Komisi VI adalah sebagai berikut: 1. Rapat fisik dan virtual agar lebih efisien dan efektif maksimal 4 jam; 2. Rapat dihadiri secara fisik dengan komposisi Anggota Komisi berjumlah maksimal 60% dari Anggota Komisi atau Badan dengan komposisi sesuai dengan jumlah suara fraksi secara proporsional; 3. Rapat dihadiri secara fisik dengan komposisi mitra kerja atau Pemerintah maksimal 30 orang dari kapasitas 49 tempat duduk; 4. Peliputan pelaksanaan Rapat Komisi AKD dilakukan oleh TVR Parlemen, Media Cetak lain dapat mendapatkan sumber berita dari TVR Parlemen; 5. Alur Rapat sebagai berikut: a. Pembukaan; b. Presentasi singkat oleh Kementerian atau Lembaga; c. Pertanyaan Anggota tanggapan Kementerian dan bila diperlukan ada tanggapan balik dan tanggapan akhir dari Mitra; lalu
d. Kesimpulan; dan e. Penutupan. Adapun RDP hari ini dilakukan secara fisik dan virtual dan hasil kesimpulan dalam RDP ini mengikat untuk Komisi VI beserta para mitra yang hadir hari ini. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan, Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI berdasarkan daftar hadir secara fisik dan virtual telah hadir 38 Anggota Komisi VI dari 9 fraksi. Dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka perkenankan rapat ini kami buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum, dapat disetujui? Baik. (RAPAT DIBUKA PUKUL 16.03 WIB) Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan, Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh undangan yang hadir pada RDP pada hari ini. Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Perundangan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan langkah cepat Pandemi Covid-19 yang merupakan salah satu penanganan Pandemi Covid-19, dilanjutkan dengan perubahan postur APBN melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 oleh Pemerintah. Lebih lanjut Pasal 11 Perpu Nomor 1/2020 juga mengatur mengenai Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang kemudian diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional salah satu salah satu pokok pembahasan mengenai kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. instrumen pendukung Sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat (1) menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dengan demikian pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional kepada BUMN melalui Penyertaan Modal Negara perlu menjadi perhatian dan subjek pengawasan Komisi VI DPR RI. Penyertaan Modal Negara yang diberikan kepada BUMN secara teoritis bertujuan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Artinya pemberian PMN diharapkan akan berdampak pada rencana kerja usaha dan kinerja perusahaan di masa mendatang sehingga menghasilkan multiplier effect yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi anggaran tersebut Komisi VI DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN dan pada tanggal 9 Juni 2020 yang membahas mengenai pemberian dukungan dana kepada BUMN berupa PMN, dana talangan, dan Pembayaran utang negara. Dalam Raker tersebut disampaikan bahwa akan ada 4 BUMN yang menerima dukungan dana dalam bentuk PMN sebesar Rp15,5 Triliun ....... salah satu BUMN penerima dukungan adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang mendapatkan dukungan dana sebesar Rp0,5 Triliun yang dialokasikan untuk menyelesaikan proyek KEK Mandalika. Selanjutnya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) mendapatkan dukungan dana sebesar Rp6 Triliun yang dialokasikan untuk perluasan penjaminan kredit kepada UMKM dan KUR di tengah kondisi pandemi. Untuk menjelaskan mengenai PMN tersebut pertama mungkin kita minta kepada Dirut ITDC untuk menyampaikan paparannya. Silahkan.
DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Komisi VI, Yang kami hormati semua rekan-rekan dari Komisi VI DPR RI, Rekan-rekan dari BUMN, Pertama-tama kami ucapkan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, izinkan kami untuk menyampaikan paparan mengenai hal-hal ......(suara terputus-putus) kami mendapatkan kesempatan untuk ber-audiensi ......(suara terputus-putus) ada beberapa poin yang sudah kami siap untuk menjawab kebutuhan data dari Komisi VI yang dibutuhkan atau melakukan fungsi pengawasan dalam ........(suara terputus-putus) pemberian PMN .......(suara terputus-putus) kepada kami ....... Pertama-tama Sedikit introduction Pak sedikit. Perkenalkan perusahaan kami sudah berdiri dari tahun 1972 dan disini proyek pertama kami ada di Bali di Nusa Dua di mana sekarang sudah berdiri sebuah area pariwisata dengan luas 350 hektar dengan 20 hotel, 5.400 kamar, dan fasilitas pendukung lainnya termasuk lapangan golf, rumah sakit, museum, dan pusat niaga. Dalam perjalanannya kami mendapat tugas dari Pemerintah untuk mengembangkan kawasan pariwisata Indonesia yang berikutnya yang bertempat di Lombok, Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat bernama Mandalika. Nah, Mandalika ini sudah ditetapkan salah satu dari ......(suara terputus-putus) dan sebagai proyek strategis Nasional oleh Presiden ...... ......(suara terputus-putus)Jadi awal mula kami menggarap Mandalika adalah dari penugasan dan disini konsepnya adalah sebagai sport and entertainment tourism, kalau di Bali lebih kepada sure and MICE facility kalau di Lombok adalah sport and entertainment tourism. Izin kami lanjutkan. Dari awal kami sebagai BUMN diminta untuk menyiapkan pendanaan untuk menyelesaikan tugas membangun Kawasan Ekonomi Khusus di Mandalika yang terdiri dari tiga komponen yaitu: yang pertama dana internal kami sendiri dari ITDC. Yang kedua adalah dari APBN. Kemudian yang ketiga adalah dana dukungan dari non APBN yaitu salah satunya yang sudah berhasil kami capai adalah pendanaan dari Indonesia Exim Bank (LPEI) sebesar Rp1,18 Triliun. Kemudian juga ada pendanaan dari Asia Infrastructure Investment Bank yang .......(suara terputus-putus) kami totalkan kebutuhan semuanya termasuk kebutuhan untuk tanah.......(suara terputus-putus) seluruh infrastruktur dalam kawasan seluas .....(suara terputus-putus) kami sudah dapat PMN (Penyertaan Modal Negara) dua kali : yang pertama pada tahun 2008 ......(suara terputus-putus) tanah yang diinjeksikan buku kami seluas 1.035 hektar. Kemudian pada tahun 2015 pada saat kami memulai .......(suara terputus-putus) mendapat ....... Jadi kalau ditotal PMN yang didapat oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) di awal-awal ada Rp510 Miliar dalam bentuk lahan dan ...(suara terputus- putus). Kemudian untuk kekurangan kami juga mencari di luar APBN karena kami juga sadar bahwa anggaran pemerintah terbatas dan kami juga diminta untuk mencari sumber-sumber yang tidak memberatkan negara. Di sini kami alhamdulillah berhasil ......(suara terputus- putus) yaitu aset atau investment ......(suara terputus-putus) Pak Menteri BUMN pada waktu .....(suara terputus-putus) pada bulan Desember 2018 sudah efektif, sudah kita .....(suara terputus-putus) ekuivalen dengan Rp3,6 Triliun. Kemudian terakhir kami mendapatkan
pendanaan dari NIA melalui program penugasan khusus ekspor, disini besarnya adalah Rp1,18 Triliun .....(suara terputus-putus) kami tanda tangan ......(suara terputus-putus) pada tahun 2020 ....... Jadi dari kebutuhan total sebesar Rp9,25 Triliun sudah kami dapatkan dari Pemerintah Rp510 Miliar, dari AIIB sebesar Rp3,6 Triliun, dan dari LPEI sebesar Rp1,18 Triliun. Kalau ditotal sumber pendanaan sekitar Rp3,96 Triliun untuk menyelesaikan .....(suara terputus-putus). Disini kami mungkin Pak ......(suara terputus-putus) Baik. Halaman selanjutnya dari kebutuhan sebesar Rp3,96 Triliun, kami mengajukan usulan untuk kebutuhan dana PMN sebesar Rp500 Miliar. Angka ini adalah sebesar 13% dari keseluruhan kebutuhan pendanaan yang sisa. Jadi kami tidak ......(suara terputus-putus) yang bisa men-sustain pembangunan apalagi untuk menanggapi kondisi Covid yang sedang berlaku Pak. Jadi penjelasannya adalah Rp500 Miliar ini kami digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Rp500 Miliar ini akan kami gunakan untuk menguruskan dana dari penjamin maupun dana internal kita dan akan berwujud pekerjaan fisik atau infrastruktur berupa drainase, pekerjaan tanah, pelebaran perkerasan termasuk bahu jalan, perkerasan aspal dan non aspal, dan pekerjaan struktur lain-lainnya di dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Jadi angka yang kami ajukan adalah Rp500 Miliar. Adapun untuk yang ......(suara terputus-putus) ini kami sesuai hitungan internal dapat ENPV (Economic Net Present Value) proyek ini adalah sebesar Rp15,6 Triliun. Jadi dari pendana Rp9,25 Triliun tadi didapat ENPV sebesar Rp15,6 Triliun. Adapun EIRR (Economic Internal Rate of Return) adalah sebesar 24,9% yang mana lebih tinggi dari proyek-proyek properti yang berlaku selama ini sehingga didapat dan Benefit Cost Ratio sebesar 1,8 .....(suara terputus-putus) secara ekonomis .....(suara terputus-putus) bagi kawasan dan bagi masyarakat dalam hal manfaat sosial dan ekonomi yang tinggi. Karena dari 2 pendanaan tadi dari AIIB juga disisihkan .....(suara terputus-putus), LPEI dari .....(suara terputus-putus) disisihkan untuk kebutuhan mengangkat ekonomi kawasan .....(suara terputus-putus) mendapatkan benefit sebesar Rp15,6 Triliun dalam bentuk .....(suara terputus-putus). Halaman berikutnya ......(suara terputus-putus) untuk eksekusi di luar akan kita belanjakan sebesar Rp36,25 Miliar. Kemudian akan eskalasi lagi sehingga kumulatifnya di kuartal 4 akan kita belanjakan Rp55 Miliar sehingga secara kumulatif sampai akhir tahun 2020 akan kita serap sebesar Rp91,89 Miliar. Kemudian di tahun 2021, kami akan belanjakan di kuartal pertama Rp55 Miliar sehingga kumulatif menjadi Rp147 Miliar dan terakhir kuartal ketiga akan habis diserap karena dan kita keluarkan sisanya ...(suara tidak jelas) sekitar Rp352 Miliar sehingga direncanakan pada akhir kuartal 2/2021 PMN sebesar Rp500 Miliar akan kita serap secara penuh. Selanjutnya salah satu yang ditanyakan oleh para Bapak-bapak di Komisi VI kemarin adalah apakah manfaat dari PMN itu sendiri baik bagi KEK Mandalika maupun area penyangga dan pendukung dari KEK Mandalika? Dan disini ditekankan kepada recovery dari efek pandemi Covid-19 dan juga efek jangka panjangnya. Jadi kami sampaikan jika kami mendapatkan PMN ini manfaat pertama yang akan mendapat adalah konstruksi karena Lombok Mandalika adalah sentra pariwisata dan sekarang yang paling cepat atau yang paling terpengaruh dari Covid adalah sektor pariwisata. Di sana banyak sekali villa-villa yang sudah merumahkan pegawai bahkan sudah tutup sebagian dan disini kami yakin bahwa jika pekerjaan fisik atau pekerjaan konstruksi akan kita mulai tahun ini akan ada kenaikan tingkat perputaran ekonomi yang terdiri dari 4 sektor atau 4 jenis: yang pertama, adalah secara konstruksi kami akan menambah 300 tenaga kerja karena dengan proyek bernilai Rp500 Miliar diproyeksikan akan ada 300 penduduk lokal yang dapat menjadi tenaga yang bisa menyelesaikan konstruksi. Kemudian juga akan didapat benefit dari sisi kenaikan konsumen UMKM dari perputaran ekonomi yang ada di dalam proyek ini. Dan terakhir ini juga belum kita
belum terhitung tenaga-tenaga outsource dan jasa pendukung lainnya yang akan mendukung masa konstruksi. Sektor kedua yang akan terangkat dengan kami bisa membelanjakan PMN adalah dari sisi konsumsi food and beverage dari hotel, villa, dan penginapan yang ada di sekitar Mandalika. Yang pertama akan terjadi penyerapan kembali atau potensi penyerapan kembali secara bertahap tenaga kerja yang selama ini sudah di rumahkan ataupun di berhentikan di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, menurut perhitungan kami secara kasar sekitar 800 orang dari 29 hotel yang pada saat ini sudah di rumahkan. Itu yang akan terserap secara langsung karena akan terjadi kenaikan occupancy dan akan terjadi kenaikan kebutuhan F&B untuk mendukung hotel-hotel. Kemudian akan terjadi juga peningkatan occupancy rate dari hotel- hotel yang menurun karena akan banyak sekali tenaga ahli, kemudian project management dan kemungkinan juga dari mitra-mitra kami yang mulai berdatangan lagi sehingga hal ini akan mendorong ekonomi di UMKM terutama di perdagangan bahan-bahan mentah yang dibutuhkan untuk mendukung wisata dan mendukung akomodasi. Selanjutnya untuk sektor UMKM, kami sudah membangun pusat UMKM bernama Bazaar Mandalika. Waktu itu kita menggunakan PMN juga dari PMN tahun 2015 akhir, di sini ada 303 kios yang terdiri dari 140 untuk pedagang kecil, 48 untuk handicraft dan sisanya adalah untuk F&B. Dan disini akan mendapat benefit dari PMN ini karena akan lebih banyak perputaran dan pedagang-pedagang juga bisa mulai berdagang lagi setelah vakum selama 3 bulan. Secara umum kira-kira ada 300 tenaga kerja lagi yang terserap dari pegawai yang menjadi penjaga toko, kemudian kuliner, maupun handicraft yang akan bangkit lagi di sana. Dan terakhir kami akan menyerap tenaga kerja non permanen cukup besar 5.000 personil karena pada akhir tahun 2021, kami akan mengadakan event besar yang mendatangkan 150.000 orang selama 3 hari dan ini membutuhkan tambahan pekerja non permanen sebanyak 5.000 personil dan tambahan juga 2.500 tenaga kerja suporting. Dan disini olahraga yang kita akan usung utama adalah olahraga Otomotif kelas dunia MotoGP dan yang lainnya adalah olahraga-olahraga yang related dengan otomotif dan otomotif seperti : Marathon, air man dan lain-lain yang menggunakan fasilitas Jalan Kawasan. Untuk ...(suara terputus-putus) ini sebelum Covid Pak Bapak-bapak dan Ibu adalah sebesar Rp7,45 Triliun sampai 2045 ini untuk pendapatan daerah NTB. Mungkin perlu di adjust lagi dengan kondisi Covid sekarang, namun pada intinya potensi yang besar sekali yang bisa kita sumbangkan dari Mandalika ......(suara terputus-putus) Lombok Tengah maupun NTB. Dan dari sisi tenaga kerja kira-kira akan diciptakan sekitar 50000 tenaga kerja baru sampai tahun 2045 dengan adanya Mandalika. Untuk pengeluaran dari turis domestik dan internasional di NTB dan KEK Mandalika diperkirakan akan mencapai angka Rp259 Triliun, ini termasuk dari akomodasi, kemudian belanja mereka untuk membawa, kemudian juga UMKM dan turunan dari pariwisata mungkin investasi dari sisi perumahan dan lain-lain fasilitas pendukung lainnya. Kemudian didalam ......(suara terputus-putus). Halaman selanjutnya lebih ke angka-angka. Izin apakah kami perlu sampaikan angka- angkanya atau mungkin bisa disimpulkan karena agak teknis Pak. KETUA RAPAT: Ya di singkat saja summary-nya saja Pak. DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Baik Pak, kami coba singkat.
Untuk proyeksi kami sesuai dengan RJPP atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang selalu kami buat setiap lima tahun. Dan disini yang perlu kita garis bawahi adalah kondisi tanpa PMN dan penambahan PMN untuk menanggapi kondisi pandemik sekarang ini. Secara umum (general) bisa dilihat di baris paling bawah Pak kalau tanpa PMN di akhir 2019 kira-kira saldo kas akhir tahun lalu Pak kami masih punya Rp184 Miliar karena okupansi hotel di Nusa Dua dan di Mandalika masih 78%. Sekarang Pak sejak Maret, akhir Maret itu kita mengalami kondisi yang bagus karena mencapai 80%. Begitu Covid datang dari bulan Maret sampai April sampai Juni kemarin occupancy kita rata-rata di bawah 5% bahkan bulan terakhir 2%. Jadi bisa dibayangkan Pak karena pendapatan kita paling besar adalah dari sewa hotel-hotel yang ada di Nusa Dua yang tadinya 80% okupansi, sekarang 2%. Nah disini secara agregat saldo kas akhir kita akan menjadi minus Rp115,044 miliar di akhir 2020. ini masih proforma Pak ini proyeksi kita ..... (suara terputus-putus) seperti sekarang hanya perbaikan sedikit di akhir tahun kami akan mengalami defisit sebesar 115,044. Yang kami lakukan kepada PNM adalah kita berusaha workout tidak ..... (suara terputus-putus) default atau penundaan. Nah disini di tahun 2021 bisa bernapas lega sedikit dengan catatan Covid sudah reda. Covid reda kita ada cash balance sekitar Rp42 miliar. Nah disini yang menjadi konsen kami ada proyek yang masih on going di Mandalika. Begitu cashflow kami mencapai titik yang tidak bisa di-suspend kami khawatir sekali karena ini kan pendapatan 90% masih dari Nusa Dua. Jadi ini hal yang membuat kami harus melakukan permohonan untuk PMN tahun 2020 ini karena bisa dilihat bahwa di akhir 2020 kami ..... (suara terputus-putus) menjadi minus. Sedangkan jika kami diizinkan untuk mendapatkan PMN sebesar Rp500 Miliar di tahun 2020 kami bisa menyelesaikan proyek dan juga tidak mengganggu cashflow kami karena tadi cashflow kita masuk ke seluruh investasi di Mandalika dan di sini kalau dengan injeksi atau apa namanya PMN saldo akhir di tahun 2020 kami perkirakan sekitar Rp384 Miliar. Kemudian kita akan membelanjakan lagi nanti sehingga tahun depan wajar kalau kita bisa saldo akhir sekitar Rp56 untuk Miliar mempertanggungjawabkan modal ini sehingga menjadi benefit secara ekonomi bagi negara. Secara umum begitu Pak kami sampaikan yang bisa kita lakukan sekarang ini. Jadi pada intinya kami sangat membutuhkan PMN ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena kita 2% dari pendapatan yang kita proyeksikan pekerja kita juga ada 200 sampai 300 karyawan yang tetap kemudian sisanya lepas ini juga akan menjadi concern untuk menjalankan fungsi perusahaan. dan bertambah karena sebagai BUMN kami juga dituntut Selanjutnya untuk proyeksi keuangan, ini lebih teknis Pak mungkin untuk Debt to Equity Ratio saja langsung Pak ya karena kita teknik full Pak kita sebenarnya perusahaan kecil tapi kita bisa mendapatkan dukungan dari bank-bank dan kedua pembiayaan yang saya sampaikan tadi semuanya bersifat sangat lunak sekali. Jadi sebagai contoh ....... dari AIIB ini panjangnya 35 tahun dan kita beruntung karena diberi keringanan untuk membayar di tahun ke-11. Jadi pada waktu kami ambil, kami juga didampingi oleh Kementerian Keuangan karena kami mendapatkan penjaminan sehingga boleh dikatakan bahwa pinjaman pendanaan ini sangat-sangat murah sekali untuk jangka panjang tetapi dalam jangka pendek kami tertekan dengan kondisi Covid ini sehingga sangat mempengaruhi cash flow dan operational expenses kami. Disini kalau boleh disimpulkan Pak secara DER atau Debt to Equity Ratio. Kami akan mencapai batas-batas di atas 2% yang menjadi prudent untuk perusahaan dengan tidak adanya PMN bahkan di tahun 2021 kami sudah 2,5 kali Debt to Equity. Sedangkan jika kami mendapat PMN kami bisa menjaga rasio kami sehingga terjaga di sekitar 2 ya karena nantinya PMN ini adalah untuk memperkuat cashflow dalam jangka panjang, jangka pendek sehingga kita bisa sekaligus menyelesaikan pembiayaan untuk loan-loan yang jangka panjang tadi yang sebesar Rp4,8 Triliun. Jadi pada intinya di bawah dengan adanya PMN tahun 2020 sebesar Rp500 Miliar akan memperbaiki struktur permodalan tingkat leverage dan kondisi arus kas
yang lebih sehat dan utamanya memungkinkan kami untuk tetap menjalankan usaha dan mengembangkan destinasi pariwisata sesuai penugasan yang kami terima. Selanjutnya mungkin kita bisa skip saja Pak Eko karena lebih risk mitigation dan risiko. Saya kira dari kami cukup sekian Pak. Untuk pengantarnya mohon masukan dan pertanyaan bisa kami respon Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang mendapatkan rencana Rp6 Triliun. Silakan Pak Dirut. DIRUT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA/BPUI (ROBERTUS BILITEA): Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang terhormat Mohamad Hekal, Pak Gde Sumarjaya, Pak Martin Manurung, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan yang kami hormati, Terima kasih, Pak. Pertama-tama kami ucapkan ini kali kedua kami berkesempatan diundang oleh ......(suara terputus-putus), yang pertama pada saat ......(suara terputus-putus) ini pada sore hari ini Pak ......(suara terputus-putus) kemudian Pak .......(suara terputus-putus) beliau Direktur Utama Askrindo dan Pak Randi Direktur Utama Jamkrindo. Bapak-bapak bertiga nanti akan bersama-sama saya akan mempresentasikan rencana penggunaan PMN sebesar Rp6 Triliun. terima kasih karena kali Next. Ini hotline-nya next saja. Next. Setelah holding terbentuk pada Bulan Maret kemarin Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah holding ini beranggotakan ada Jasindo, ada Jasa Raharja, ada Jamkrindo, dan ada Askrindo. Di sisi lainnya ada eksisting perusahaan-perusahaan yang dibawah Bahana, ada Bahana Sekuritas .....(suara terputus-putus), Bahana Capital ya dan Bahana Artha Ventura serta kemudian ada GNTU. Kami melihat kombinasi perusahaan-perusahaan yang berada di dalam holding ini satu kombinasi yang bagus karena akan membawa simbiosis bisnis di antara mereka satu sama lainnya. Nah, teman-teman dari asuransi dan penjaminan itu dapat mendapatkan dukungan dari saudara-saudaranya sendiri yang ada di bidang advisory dan capital market. Jadi harapan kami kombinasi ini akan memberikan satu sinergi yang baik sehingga pertumbuhan bisnis cluster poli asuransi dan penjaminan kedepannya ini akan akan bagus. Dalam konteks program PEN yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam ....... Ayat (2) PP 23 itu Jamkrindo dan Askrindo untuk melakukan penjaminan terhadap Kredit KUR dan UMKM yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Nah sekilas kami sampaikan tentang, next. Kami sampaikan tentang latar belakang Jamkrindo, saya kira Bapak
Askrindo yang saya yakini Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat sudah jauh lebih mengenal mereka. Ini dasar penugasan Askrindo dalam penjaminan KUR dan kredit UMKM itu dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 menugaskan Askrindo untuk mendukung berjalannya sistem penjaminan kredit. Kemudian ada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ya untuk menugaskan Askrindo untuk melaksanakan penjaminan kredit usaha rakyat. Kemudian ada juga Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait hal yang sama. Terakhir seperti yang kami sampaikan Askrindo mendapat penugasan untuk melakukan penjaminan kredit yang melalui Undang-Undang Nomor 2/2020 dan PP 23. Pendirian dan permodalan didirikan tanggal 6 April tahun 1971 dengan PP saat ini Dwiwarna ini satu lembar saham dan selebihnya adalah bunga saham Seri B BPUI sejak holding terbentuk. Total aset Rp21,4 Triliun, ekuitasnya Rp11,1 Triliun, pendapatannya per Desember 2019 itu Rp1,9 Triliun. Bidang Usaha Perusahaan, perusahaan-perusahaan asuransi meliputi usaha Asuransi Kredit, Asuransi Kredit Perdagangan, Asuransi Umum ada 35 produk. Nanti bisa di detailkan kalau memang butuh informasi sama Pak Haryanto, ada Surety Bond, ada Kontrak Bank Garansi dan Custom Bond. Next. Disini kami mencoba menggambarkan secara grafik volume penjaminan dan outstanding KUR dari Askrindo yang angka pada tahun 2019 ini pada angka Rp78,9 Triliun volume penjaminannya. Nah outstanding penjaminan itu Rp131,8 Triliun. Peningkatan total volume penjaminan KUR dan outstanding penjaminan KUR Askrindo dengan pertumbuhan volume penjaminan 94%, outstanding penjaminan tadi 92%. Total volume penjaminan KUR dan outstanding penjaminan KUR Askrindo totalnya tadi Rp336 Triliun untuk total volume, total outstandingnya di Rp582 Triliun. Disamping Jamkrindo yang mendapatkan penugasan juga adalah Jamkrindo. Model bisnisnya hampir mirip Penjaminan Kredit tapi Jamkrindo fokusnya pada penjaminan kredit. Dasar penugasannya Penjaminan KUR dan Kredit bagi UMKM tadi sama Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 menugaskan PT Jamkrindo untuk mendukung berjalannya sistem penjaminan kredit bagi UMKM. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 menugaskan PT Jamkrindo untuk melaksanakan penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro plus PP 23 Pasal 18 Ayat (2) dalam bentuk penjaminan dalam kerangka program pemulihan ekonomi nasional. Pendirian permodalan ini ada pendirian Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi tahun 1970 tanggal 1 Juli 1970. Saat ini kembali seperti saya telah kemukakan sama seperti Askrindo, pemegang saham Jamkrindo, Dwiwarna ini 1 lembar selebihnya adalah BPUI sebagai pemegang saham Seri B. Total Aset Rp17,5 Triliun, Ekuitas Rp11,9 Triliun, Pendapatan Rp2,5 Triliun dan Laba Bersih Rp626 Miliar per Desember 2019. Next. Disini di halaman 8 menggambarkan volume penjamin KUR Jamkrindo. Disini tergambar peningkatan total volume penjaminan KUR dan Outstanding penjaminan KUR Jamkrindo dengan pertumbuhan berikut: Volume Penjaminan 93% Outstanding Penjaminan 159%. Total volume penjaminan KUR dan Outstanding penjaminan KUR Askrindo: Total Volumenya itu ada Rp310 Triliun;
Total outstanding-nya ada Rp528 Triliun. Di Volume penjaminan Askrindo KUR untuk penjaminan Askrindo. Total volume penjaminan dari tahun 2007 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan 94% dengan total volume Rp646 Triliun, total outstanding penjaminan KUR itu Rp1.000 Triliun lebih ya. Di halaman 10, ini tergambar misi sosial yang terkandung dibalik program KUR dan UMKM, penjaminan KUR dan UKM ini adalah usaha-usaha dan person-person yang kreditnya dijamin oleh baik oleh Askrindo maupun Jamkrindo ada di Kepulauan Riau, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Palembang ya dengan sektor usahanya beragam ya ada industri konveksi, ada industri pengolahan semacam asesoris, ada pertanian, ada perikanan, dan ada kerajinan ya sangkar burung dan sebagainya. Memang usaha-usaha kecil yang perlu diberi insentif agar bisa bertumbuh. Nah, ini sekedar testimoni dari masyarakat atau yang pengusaha yang pinjamannya dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo ya. Next. Demikian juga ini ada testimoni dari pengusaha kecil yang memang membutuhkan program KUR ya dari bank-bank yang memberikan program KUR. Nah, Kemudian kami mencoba juga menampilkan gambar di sini foto mengenai penerima kredit usaha mikro dan mikro kecil dan menengah yang sama seperti tadi ada yang untuk pembuatan gitar, ada yang koperasi, kemudian ada produsen eksportir rotan atau pun karpet ya halaman 13. Di halaman 14-nya peran Askrindo dan Jamkrindo sebagai lembaga penjamin KUR ya. Disini kami mengutip peningkatan target Pemerintah, relaksasi regulasi, dan sistem informasi telah membawa dampak positif bagi kinerja program KUR serta masyarakat, ini ada 13,25 juta yang menerima Kredit Usaha Rakyat yang coba kami gambarkan di sini dengan total volume sama seperti yang kami sampaikan di depan tadi. Ada tantangan yang sedikit kami highlight di sini, target penjaminan KUR meningkat sehingga penjamin harus memiliki kecukupan modal nanti di belakang kami akan sampaikan mengenai ketentuan OJK mengenai tingkat kecukupan modal yang perlu diperhatikan baik oleh Jamkrindo maupun Askrindo. Disini perlu adanya penambahan modal untuk menjaga gearing ratio tetap terjaga di bawah 20 kali. Next. Distribusi penjaminan KUR berdasarkan sektor usaha di sini tadi kami sampaikan beberapa sektor usaha ada akomodasi, ada persewaan, kemudian ada industri kecil ya, ada perdagangan, ada pertanian dan kehutanan ya dengan total volume penjaminan KUR 2007- 2019 ada Rp646 Triliun. Next. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan, Ini kami tampilkan mengenai persebaran KUR yang diberikan oleh bank-bank penyalur KUR dengan DK Penjaminan dari Askrindo dan Jamkrindo ini bisa di baca saja nanti sebagai dokumen. Next. Jumlah penerima KUR yang dijamin dan penyerapan tenaga kerja tahun 2007 dan 2019 karena salah satu filosofi dari program PEN mencegah terjadinya PHK ya ini Askrindo 18,3 juta penerima KUR ya. F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM): Pimpinan mohon izin Pimpinan. Maaf Pak. Kita ini mendengarkan jenengan kita harus berjuang benaran kita harus sampai begini, mohon maaf Pak. Ini urusan Rp6 Triliun Pak ya, mohon izin saya ini minta maaf Pak ya Ini
urusan 6 triliun, rakyat kita sekarang lagi susah nyari duit iya kan, terus jenengan sampaikannya tidak dengan mohon maaf kami lihat tidak serius begitu. Harapan kami perlu daya juang sedikit Pak biar kita-kita ini juga nggak merasa berdosa ketika ini Pak. Matur nuwun Pak ya. DIRUT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA/BPUI (ROBERTUS BILITEA): Iya Pak, terima kasih Pak. Sorry kalau suaranya agak kecil Pak ya, oke ya terima kasih Pak. Ya saya Robertus Bilitea Bapak ya selama ini memang saya di Lembaga Penjamin Simpanan, ya jabatan terakhir saya disana adalah Direktur Hukum LPS. Saya sempat menjabat sebagai Kepala Eksekutif LPS 1 tahun menggantikan Pak Mirza Adityaswara ketika beliau diangkat menjadi Deputi Senior Gubernur BI Pak. Saya baru bergabung juga dengan BPUI, iya baru Pak baru di Komisi VI mohon maaf. Baik, Pak. Saya lanjutkan saya coba agak keras suaranya mohon maaf. Jumlah penerima KUR yang dijamin dan penyerapan tenaga kerja tahun 2007 sampai 2019 ini Askrindo 18,3 juta penerima KUR yang dijamin oleh Askrindo yang dengan total tenaga kerja yang yang apa namanya terserap dalam Kredit Usaha Rakyat ini sekitar 35,7 juta tenaga kerja Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian Jamkrindo 18,5 juta penerima KUR yang dijamin oleh Jamkrindo dengan total tenaga kerja yang terserap di industri yang dijamin oleh Jamkrindo itu 25,5 juta tenaga kerja. Agregat totalnya ini ada 36,9 juta penerima KUR yang dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo dengan total tenaga kerja yang terserap di sana 61,3 juta tenaga kerja. Saya lanjutkan ini model bisnis dari Jamkrindo dan Askrindo. Sederhananya kalau boleh saya sampaikan disini ketika bank menyalurkan kredit kepada para debiturnya khususnya KUR dan UMKM, kreditnya ini dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo. Artinya kalau kreditnya itu tidak mampu dikembalikan oleh debitur maka Jamkrindo dan Askrindo mem- backup banknya dengan membayar kepada Bank ya terhadap Baki debet dari pinjaman yang disalurkan, sederhana seperti itu Pak model-model bisnisnya. Selanjutnya kemudian. DIRUT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA/BPUI (ROBERTUS BILITEA): Dalam program PEN ini perbankan Pak lebih khususnya Pemerintah sebenarnya di Pasal 18 Ayat (2) PP 23 itu spesifik memang disebut untuk program PEN ini Jamkrindo dan Askrindo Bapak. Hanya saja yang perlu dalam pelaksanaan program ini yang perlu mendapatkan perhatian dari Jamkrindo dan Askrindo maupun BPUI sebagai holding adalah ketentuan dari OJK yang mengatur bahwa rasio gearing ratio kemampuan untuk menjamin kreditnya itu harus serendah paling rendah 20, lebih rendah dari 20 kali modalnya Pak gitu. Itu lah yang menyebabkan mengapa kemudian Jamkrindo dan Askrindo perlu mendapat PMN ini ada di halaman 20. Kami lanjutkan. Dampak Covid bagi perekonomian khususnya bagi penerima kredit KUR dan UMKM. Dampak ekonominya UMKM dan sektor informal terdampak paling besar akibat pembatasan sosial saya kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat Komisi VI bisa mendapatkan data-data ini lebih detail dari perbankan. Ada kurang lebih 2000 koperasi dan kurang lebih 165.000 UMKM terdampak yakni sektor makanan minuman, industri kreatif, dan pertanian. Harga pangan menurun akibat rendahnya permintaan dan gangguan distribusi. Pengangguran meningkat artinya juga akan meningkatkan kemiskinan, peningkatan angka pengangguran diperkirakan mencapai di atas 10 juta orang apabila pertumbuhan ekonomi mencapai minus 1%. Kemudian sampai dengan awal Juni 2020, laporan dari beberapa
asosiasi mengenai jumlah pekerja yang di PHK antara lain: industri tekstil itu sekitar 2,1 juta pekerja, industri ritel restoran 900 ribu pekerja, industri transportasi itu 1,4 juta pekerja, industri perhotelan 430 ribu pekerja, industri makanan 1 juta pekerja, Industri Farmasi itu ada 200 pekerja. Disini kami tampilkan UMKM sebagai pilar perekonomian ya dimana UMKM disini menengah itu ada 60.000 unit, kecil itu ada 783.000 unit, mikro ada 63,5 juta unit. Tenaga kerja yang terserap ada di sisi kanannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, untuk menengah 3,8 juta tenaga kerja, kecil itu 5,8 juta tenaga kerja, mikro ada 107,4 juta tenaga kerja. Tidak hanya pada kesehatan, Covid-19 memberikan dampak berat bagi aspek ekonomi dan sosial saya kira ini agregat angka-angka makro ekonomipPertumbuhan GDP minus -0,4%, PHK pengangguran itu +5,23, sedangkan masyarakat miskin itu tumbuh +3,78% dari kutipan dari Ibu Sri Mulyani Ibu Menteri Keuangan. Disini kami mencoba menggambarkan saja korelasi antara penurunan pertumbuhan PDB dan kenaikan NPL karena yang kami jamin ini kredit maka angka-angka NPL ini penting juga kami tampilkan. Semakin tinggi angka NPL maka ini semakin berat tentunya penjaminan yangdiberikan oleh Jamkrindo dan Askrindo. Kalau kita lihat data-data tahun 98 itu angka NPL itu 48,6% ya. Kemudian saat ini kami melihat tekanan terhadap perbankannya cukup besar sehingga angka NPL-nya juga bisa menuju angka yang cukup signifikan. Dalam posisi itulah kami ingin sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya bahwa penjaminan yang diberikan oleh Jamkrindo dan Askrindo kalau tingkat kecukupan modalnya tidak memadai maka mereka akan tergerus karena harus membayar NPL yang terjadi di sektor perbankan khususnya di UMKM dan KUR Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini sedikit proyeksi NPL tahun 2020 simulasi ada sedikit pakai model simulasi ya. Nah ini menggambarkan bahwa NPL secara signifikan memang akan terus pertumbuhan akan tertekan sedemikian rupa sejalan dengan stagnannya pertumbuhan ekonomi. Kemudian kami mencoba menampilkan ada tiga skenario optimis, moderat dan pesimis yang angka-angkanya tentunya kami. F-PG (NUSRON WAHID): Pak interupsi Pak. Coba balik slide yang pertama tadi yang ini Pak. saya belum paham Pak yang Monte Carlo itu Pak, itu gimana? Regresinya itu apa Pak regresinya berapa persen setiap 1% NPL itu berkontribusi terhadap penurunan PDB berapa persen karena nggak terjawab di situ Monte Carlo-nya itu. DIRUT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA/BPUI (ROBERTUS BILITEA): ....... Pak, bantu. Mohon izin Pak. BPUI: Yang kami hormati Bapak Ibu Anggota Dewan, Mungkin saya sedikit menjelaskan. jadi disini yang kami coba cari adalah potensi NPL-nya seberapa besar. Kenapa penting? karena buat perusahaan penjaminan potensi NPL itu menentukan jumlah yang dijaminkan ya kredit yang dijaminkan dan itu korelasinya kepada klaim yang mesti dibayarkan. Oleh karena itu, kami mesti menentukan sebenarnya ya potensi NPL ini seberapa besar karena kita masuk ke dalam zona uncertainty yang kita nggak tahu kan
dengan kondisi pandemic ini dimana bisnis-bisnis berhenti sebenarnya NPL akan seberapa besar. Nah ini yang kami akan... F-PG (NUSRON WAHID): Sebentar Pak saya hanya ingin tanya satu Pak itu Pak. Jelaskan saja itu Pak, itu secara secara di modeling yang Bapak buat itu. BPUI: Betul. F-PG (NUSRON WAHID): Iya kan modeling itu kan jelas korelasi pergerakan pertumbuhan PDB terhadap perubahan NPL. Artinya kan. BPUI: Terbalik Pak mohon maaf, mungkin saya jelaskan. F-PG (NUSRON WAHID): Perubahan NPL terhadap PDB, iya kan? BPUI: Betul. F-PG (NUSRON WAHID): Iya kan. Yang terbalik kan berarti Bapak itu baca disitu kok. BPUI: Iya, saya jelaskan Pak, saya jelaskan Pak. F-PG (NUSRON WAHID): Itu berapa persen itunya? BPUI: Iya karena nanti jawabannya di slide berikutnya Pak, jawabannya di slide berikutnya. Ini adalah kita mau menentukan ya korelasi antara NPL dengan PDB, jadi NPL-nya naik berapa dengan penurunan PDB. Jadi, next-nya, berikutnya. Yang kami lakukan Pak ini adalah korelasinya itu kita tarik dan kita lakukan simulasi 6.000 kali dengan Monte Carlo simulation 6.000 kali dan kita sambung dengan ........ Nah, kita ....... ini Pak ada yang optimistis, ada yang moderat, ada yang pesimistis, sebenarnya disini
ada angkanya, angkanya disini mediannya di 14%. Jadi kesimpulannya Pak kesimpulannya bahwa NPL yang biasanya sekarang itu sebelum Covid itu diangka sekitar 2 sampai 2,5% di pasca Covid kalau tanpa restrukturisasi mediannya itu naik ke 14%, worst case skenario itu di 36% tapi ...... ini kan simulasi ya Pak kita kan bukan cenayang kita nggak tahu exactly tapi kita lakukan regresi 6.000 kali kita lakukan simulasi mendapatkan ...... seperti ini Pak. Jadi artinya adalah potensi kenaikannya cukup signifikan yang dari sekarang sekitar 2 sampai 2,5% potensi kenaikan di mediannya itu kira-kira 14%, yang moderatnya kita pilih sekitar 20%. Nah ini yang akan kita modelkan nantinya ke dalam financial projection juga Pak. F-PG (NUSRON WAHID): ....... terhadap PDB berapa kontribusi penurunannya? BPUI: Bukan Pak, ini kita nggak ngitung PDB-nya. Kita ngitungnya sebenarnya potensi NPL- nya berapa karena PDB-nya justru kita pack PDB-nya sesuai dengan work dari Kementerian Keuangan itu negatif 0,4%. F-PG (NUSRON WAHID): Bukan, judul judulmu itu adalah membuat memproyeksikan korelasi penurunan NPL terhadap PDB menurut simulasi Monte Carlo. BPUI: Betul Pak, jadi bukan PDB-nya yang kita proyeksikan, NPL-nya yang kita proyeksikan. F-PG (NUSRON WAHID): Atau kenapa bisa ada kalimat PDB? ....... Salah ketik atau apa itu? BPUI: Oh nggak, karena ini Pak karena disana itu Pak. F-PG (NUSRON WAHID): Nah kalau anda hanya membuat memperkirakan tentang asumsi penurunan NPL akibat pandemik ini dan nggak ada kaitan dengan PDB, apa poinnya ini ditakutkan? BPUI: Ada kaitannya dengan PDB Pak. F-PG (NUSRON WAHID): Itu ada tulisannya PDB loh.
BPUI: Betul ada kaitannya, makanya. F-PG (NUSRON WAHID): Berapa persen kontribusinya terhadap penurunan PDB? BPUI: Pak, mohon maaf ya. Jadi hubungannya dengan PDB karena yang kita lakukan adalah korelasi antara kalau PDB-nya ini turun berapa persen ya kan, turun berapa iya kan sehingga NPL-nya naik berapa. Jadi yang kita proyeksikan bukan PDB-nya, yang kita proyeksikan adalah NPL-nya gitu Pak. Yang kita proyeksikan sebenarnya NPL-nya karena buat perusahaan penjaminan yang kita perlu tahu adalah ini NPL naik berapa sehingga yang kita jaminkan nambah berapa, gitu Pak. Jadi yang justru hasilnya hasil daripada proyeksi tersebut adalah ....... ini Pak, jadi distribusi normal daripada potensi-potensi kenaikan NPL disini Pak di distribusi normal ini. INTERUPSI F-PG (NUSRON WAHID): Interupsi. Pak Ketua interupsi sedikit ya. Betul secara logika bahwa mengukur NPL tetapi perhitungan terhadap PDB kan diatasnya coba, kan disebut Korelasi pergerakan antara pertumbuhan PDB dan perubahan angka NPL secara historis berarti ada korelasi terhadap PDB. Lantas kalau NPL-nya tadi ada moderat, ada optimistik dengan ada pesimistik ya kemudian bagaimana posisi PDB-nya itu gitu loh karena ini kan akan sangat mempengaruhi terhadap berbagai sektor. Nah kalau tadi bisnisnya adalah NPL itu mempengaruhi terhadap kondisi perusahaan terus korelasi NPL terhadap perusahaan itu apa? Kan tadi dijelaskan ngomongnya begitu ya. jadi semakin tinggi NPL kan semakin berisiko bagi Perusahaan kan gitu, terus ukuran ini untuk apa gitu loh. BPUI: Dari sisi PDB-nya kita ambil yang buat dari Kementerian Keuangan bahwa PDB diprediksikan di negatif 0,4%. sebenarnya PDB-nya yang kita ambil dari Kementerian Keuangan. Dengan PDB seperti itu ya kira-kira ya NPL-nya akan naik berapa. Nah itu lah yang ada hasilnya dari ........ F-PG (NUSRON WAHID): Semestinya mohon maaf ya. Semestinya kalau itu memang diambil dari perhitungan di Kementerian Keuangan rujuk saja bahwa menurut Kementerian Keuangan tidak perlu pakai teori Monte Carlo hubungan PDB dengan NPL, kemudian menghitung seolah-olah ada metode yang scientific tapi ketika di-challenge kemudian tidak ada value-nya untuk apa gitu loh. Jadi mendingan menurut saya kondisi perusahaan ini seperti ini karena dipengaruhi NPL dengan potensi 14%, dari mana 14% itu? ini hasil uji, jadi tidak perlu kita berdebat di posisi scientific karena yang ingin kita ketahui bagaimana posisi perusahaan dengan situasi Covid ini dan kemudian hubungannya nanti dengan PMN yang akan diberikan oleh Pemerintah itu saja. Nggak usah terlalu ini juga terlalu tebal ini Pak materi ini gitu ya, apalagi bahannya baru baru kami terima gitu.
F-PG (NUSRON WAHID): Sudah jangan-jangan juga Direksi ndak paham model yang dibuat itu, kaitanya itu. KETUA RAPAT: Jadi mungkin disimpulkan saja Pak. Dengan PDB yang dipatok oleh Kementerian Keuangan 0,4 sehingga NPL-nya berapa dan itu. BPUI: Kalau boleh saya simpulkan ya Pak. Jadi NPL-nya berapa kita tidak tahu pastinya akan tetapi makanya kita simulasikan sehingga kita dapat dengan beberapa skenario. Jadi skenario yang kita dapatkan itu NPL-nya di 14, di 20 dan 36%. Itu lah butuhnya simulasi karena walaupun dengan PDB yang diberikan Kemenkeu, potensi-potensi NPL-nya itu bisa macam-macam. Oleh karena itu, karena kami kalau dengan modeling ini, jadi kita ada tiga skenario di 14, di 20, sampai 36%. KETUA RAPAT: Oke. Silakan Pak dilanjut. DIRUT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA/BPUI (ROBERTUS BILITEA): Terima kasih Bapak Pimpinan akan kami catat. Sebenarnya kita ingin mencari kira-kira berapa pertumbuhan NPL tadi Pak itu poinnya ya, iya betul Pak, betul Pak Nusron. Ya, baik Pak kami lanjutkan. Dampak Covid terhadap perusahaan penjaminan ada kenaikan klaim- klaim ya, pelaku UMKM tidak dapat mengangsur ke bank ya karena usahanya tidak berjalan tadi yang NPL. Terus penurunan pendapatan subrograsi karena akibat dari tidak gagal bayarnya debitur maka kemudian perusahaan penjamin membayar ke bank dan kemudian perusahaan penjaminan bersama-sama dengan bank itu menagih kepada si debitur. Nah terhadap pendapatan subrograsi ini juga berdampak menurun karena ada kondisi social distancing. Kemudian penurunan pendapatan iuran jasa penjaminan, pihak bank berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru karena khawatir usaha tidak berjalan, volume penjaminan tahun 2020 diperkirakan menurun sehingga pendapatan IJP juga akan menurun. Kemudian penurunan pendapatan hasil investasi. Disini kinerja pasar modal Indonesia menurun yang ditunjukkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan itu menurun sebesar 24% dibandingkan tahun 2019 sehingga pendapatan investasi dari Jamkrindo dan Askrindo itu akan juga hasilnya menurun. Kami lanjutkan ini indikasi awal kenaikan klaim untuk Askrindo ada 19,5% untuk KUR dan non KUR ini ada sebesar 11,4%, Jamkrindo ada indikasi kenaikan 26,1% dan untuk non KUR sebesar 4,9%. Berikutnya mengenai rencana penggunaan PMN. Mungkin kalau kita lihat di halaman 32 ya tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat ya, kelihatannya kalau angka KUR yang disalurkan itu sebesar Rp115 Triliun maka akan berdampak pada gearing ratio-nya Jamkrindo jadi 20,1 sehingga dia butuh PMN untuk menurunkan angka gearing ratio ini ya sehingga tidak melampaui ketentuan yang di atur oleh OJK sebagaimana yang kami kemukakan di depan. Disini digambarkan simulasi angka-angka yang akan coba di hitung ya. Kemudian untuk Askrindo di halaman 34 ya. Saat ini kami
bersama-sama dengan Pak Andrianto lagi menghitung tingkat kecukupan modal dari Askrindo sehingga dalam waktu dekat akan muncul angka-angka yang lebih lebih yang yang relevan tapi kami alokasikan juga untuk memperkuat PMN untuk Askrindo dalam ikut serta dalam program PEN ini sehingga gearing ratio-nya bisa tetap terjaga di bawah 20%. Proyek di halaman 36 untuk ....... proyeksi penjaminam KUR 2020 sampai 2024 ya penjaminan KUR Askrindo dan Jamkrindo selama 5 tahun mendatang sampai dengan 2024 itu diperkirakan akan meningkat sebesar 17,4% menjadi Rp325 Triliun. Distribusi penjaminan KUR berdasarkan sektor usaha, saya kira kami sudah sampaikan ini hanya angka persentasinya. Kemudian ini sama juga persebaran dari KUR yang diberikan. Kemudian disini kami sampaikan proyeksi juga penerima KUR yang dijamin dan penyerapan tenaga kerjanya kami coba sampaikan disini di Askrindo bisa 62,7 juta KUR dijamin oleh Askrindo dari tahun 2020 sampai 2024, sedangkan Jamkrindo 132,9 juta tenaga kerja terserap ya oleh UMKM dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo. Manfaat PMN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Yang pertama Bank dapat menyalurkan kredit baru. Kemudian Askrindo dan Jamkrindo dapat meningkatkan kapasitas penjaminannya. Kemudian yang ketiga Askrindo dan Jamkrindo di proyeksi dapat memberikan dividen. Diharapkan NPL tetap terjaga atau menurun ya UMKM dapat tetap berjalan dan tidak ada dampak PHK yang paling penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian untuk pembangunan ekonominya peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan KUR 69,2 juta sampai tahun 2024 sehingga dapat menyerap tenaga kerja sebesar 132,9 juta tenaga kerja, ujung akhirnya ada peningkatan dari penerimaan pajak. Ini kami sesuai dengan arahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat kemarin, resiko-resiko yang perlu diantisipasi ya. Resiko peningkatan NPL ya pandemi masih berlangsung Bapak-bapak dan Ibu-ibu sehingga pemulihan ekonomi membutuhkan waktu. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pantro dari BPUI ya kita belum tahu ya bagaimana keadaan ekonomi ke depan gitu ya sepanjang Covid-19 ini masih masih ada gitu ya. Dalam kondisi pandemi penyaluran KUR Bank itu menurun potensi NPL perbankan ini challenging ya akan bisa berpotensi naik kalau situasinya tidak berubah ya. Resiko operasional, peningkatan klaim penjaminan karena potensi angsuran tidak dapat terpenuhi. Yang kedua penurunan pendapatan imbal jasa penjaminan karena volume turun. Kemudian yang ketiga penurunan pendapatan subrogasi karena tantangan dalam proses penagihan. Di risiko kepatuhan yang tadi kita uraikan gearing ratio Jamkrindo dan Askrindo ini bisa terlampau tapi kita upayakan supaya tetap di bawah 20 kali. Risiko investasi ya pasar modal yang saat ini kurang kondusif sehingga turunnya pendapatan dari sektor investasi yang dilakukan oleh Jamkrindo dan Askrindo. Ini langkah mitigasi risiko yang sudah disiapkan : bekerjasama dan fokus untuk dikerjakan dengan bank untuk fokus pada restrukturisasi pada pembiayaan yang dijamin, menjaga likuiditas penagihan piutang IJP KUR secara intensif, kemudian penempatan investasi secara konservatif tadi kami sampaikan cluster ....... ini ada-ada kelompok pasar modalnya dan ada kelompok aset manajemennya sehingga bisa dikelola dengan baik. Kemudian fokus pada penjaminan proyek-proyek Pemerintah dan sinergi dengan BUMN terkait dengan dalam program PEN dalam rangka penanganan antisipasi ekonomi akibat Covid-19. Juga yang tidak kalah pentingnya program ini nanti akan dijalankan berbasis teknologi informasi teman-teman Askrindo dan Jamkrindo bermutasi sekarang ini sudah berbasis teknologi informasi host to host dengan bank pemberi atau penyalur KUR. Di sini kesimpulannya yang kami tampilkan, Penambahan Penyertaan Modal Negara yang diusulkan oleh BPUI sebesar Rp6 Triliun: 1. Sektor UMKM memberikan peranan dan kontribusi strategis dalam sistem perekonomian Indonesia khususnya dalam penyediaan lapangan kerja. Salah satu program Pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM adalah meningkatkan
akses pembiayaan UMKM kepada perbankan melalui pola penjaminan KUR sehingga UMKM mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar; 2. PT Askrindo dan PT Jamkrindo diharapkan dapat memenuhi target penjaminan dari Pemerintah, tahun 2020 angka kurang lebih Rp190 Triliun untuk penjaminan KUR dan terus akan meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2024 menjadi Rp325 Triliun; 3. Diperlukan penguatan permodalan lembaga penjamin KUR ya untuk meningkatkan kapasitas penjaminan KUR sama seperti yang kami sampaikan agar tidak lebih dari 20 kali gearing ratio-nya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat yang dapat kami sampaikan mengenai rencana penggunaan PMN sebesar Rp6 Triliun. Mohon maaf kalau suara di depan ini agak kecil. Bagaimana Bu? Oh nggak, memang suaranya saya ....... KETUA RAPAT: Kalau Anggota DPR nggak usah 6 periode sudah berisik gitu kan. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ini nah ada Pak Kyai Achmad Baidowi, oh sudah diwakilkan lagi oke baik. Pak Herman Khaeron dulu deh kalau gitu. F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, Selamat sore, Pimpinan Anggota dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, Saya tanya dulu ke Dirut ITDC ini ada tulisannya terbatas dan sangat rahasia, ini terbatas dan sangat rahasia itu dari dokumen ini, saya tanya dulu. DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Ini memang agak standar Pak Kalau kami lakukan paparan kepada tempat tertutup seperti ini kami template Pak kita tersebut karena sebenarnya informasi bisa didapat di website Pak semuanya. F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI): Oh iya, berarti itu tidak rahasia dan bebas ya. DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Iya Pak.
F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI): Kalau itu kan bisa saja pengguna Palu dengan rapat tertutup gitu, karena itu saya ....... itu dia. Baik, terima kasih. Pertama tentu kalau saya membaca secara utuh apa yang disampaikan oleh Pak Dirut sepertinya memang tidak ada hal yang baru dari rencana kerja awal. Namun memang persoalan Covid inilah yang kemudian menghambat terhadap rencana kerja yang pernah disampaikan di Komisi VI. Oleh karenanya, saya melihat apa yang menjadi persoalan hari ini semuanya sama. Jadi kalau kemudian titik berat dari pemaparan ini adalah lebih kepada bagaimana mengakses, mendapatkan, dan mendapatkan suntikan terkait dengan PMN, dalam pandangan saya prediksi marketnya seperti apa? Tadi kan secara normatif saja dan kualitatif mengatakan sekarang para mitra kerja sudah mulai datang kembali, new normal. Menurut saya ada baiknya tadi disampaikan oleh Bahana ....... (suara terputus-putus) Monte Carlo, menghitung probabilitas udang dulu dengan Monte Carlo methode gitu ya dan memang siklusnya dia diuji terus gitu ya. Nah sehingga tadi begitu Monte Carlo saya ingat dulu wah ini S1 saya ini dulu ya gitu ya, makanya sedikit men-challenge Pak nggak apa-apa gitu ya jangan terlalu serius juga Bapak ini santai gitu. ........: Terima kasih Pak, siap. F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI): Nah, oleh karena itu saya minta secara kuantitatif, prospektifnya apa sih gitu loh dan apakah memang akan ada event MotoGP ......(suara terputus-putus) sejalan. Jadi saya kira karena ini termasuk terbatas dan rahasia saya minta ......(suara terputus-putus) karena terbatas dan rahasia ya belum ada di dokumen ini. Jadi nanti mohon buatkan tabel secara angka dan kemudian di situ ...... disuntik dengan Rp500 Miliar dengan setengah triliun ini gitu ya biar agak gede ngomongnya kalau setengah triliun gede kalau Rp500 Miliar kecil Pak, setengah triliun gitu kemudian berapa sih opportunity-nya dan kemudian dalam jangka waktu berapa lama ini juga bisa berkontribusi terhadap dividen. Itu saja Pak satu tertulis ya karena termasuk terbatas dan rahasia. KETUA RAPAT: Sorry Pak. Boleh saya ini sedikit Pak Herman. Jadi mungkin setengah triliun itu masuknya ke ....... (suara terputus-putus) perhitungannya ......(suara terputus-putus) yang masuk ke hitungan Nusa Dua ini sebetulnya nggak ada urusannya dengan ini gitu. F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.): Nggak ada urusan, jadi memang khusus untuk yang penggunaan setengah triliun gitu ya setengah triliun sehingga kalau tadi berbicara tentang Nusa Dua dan lain sebagainya, menurut saya tidak ada korelasi langsung menurut metode Monte Carlo ya, supaya nggak serius Pak, tenang. Boleh tadi saya bertanya ini Pak Dirut ini, oh Menteri, nggak saya ke Bahana Pak ke Bahana tadi saya tanya itu lagi pidato, nggak lagi wirid, untung di protes sama bos gue ini.
Pertama memang kalau kesulitan menurut saya hampir sama, tapi ini juga agak gegabah ya tadi menyatakan bahwa ada potensi NPL mohon ditampilkan coba tadi. Ini menurut saya bahaya juga karena memang betul ini adalah merupakan hasil simulasi di Bahana tetapi ini bisa menjadi efek buruk terhadap lembaga perbankan lainnya yang dijaminkan di grup Bahana gitu ya karena apa kalau ini kemudian dijadikan rujukan saya sampai hari ini saja tidak pernah mendapatkan informasi dari Bank-bank Himbara sebetulnya berapa persen sih terjadinya NPL itu? Karena apa? ini juga termasuk kerahasiaan. Justru tadi terbalik tulisan terbatas dan sangat rahasia semestinya ada di Bahana disini gitu loh ini terbalik gitu ya. Nah oleh karena itu mohon saya kira juga ini harus ada pembatasan ya sehingga ada kecermatan kita di dalam melakukan presentasi apalagi sifatnya terbuka. Kalau tertutup tinggal mengatakan kepada Pimpinan bisa tertutup gitu karena NPL ini sangat sensitif terhadap publik gitu ya. Nah kalau kemudian bahwa ini jadi pemicu ini bahaya juga ......(suara terputus- putus bahwa ada potensi loose yang disebabkan oleh karena penjaminan terhadap NPL ini meningkat. Tapi ada potensi yang lebih besar terjadinya krisis terhadap pembiayaan lainnya terhadap lembaga perbankan lainnya. Ini mohon ya menurut saya harus hati-hati betul, potensi sistemik dan masif saya tambahkan masif. Yang kedua ini saya ingin sampaikan pada pemaparan menteri kemarin untuk tahun 2021 ada tambahan yang begitu besar ke Bahana. Saya tidak ingin menyebutkan dulu dan disitu ada di masukkan Jiwasraya. Saya tanya apakah Jiwasraya juga masuk bagian dari Bahana? .....(suara terputus-putus) kok di dalam bagan chart Jiwasraya tidak masuk? Apakah ini strategi korporasi atau strategi hidden agenda atau apa gitu ya? Sehingga Bapak juga di-setting ngomongnya nggak usah jelas-jelas gini saja biar nah itu maksud saya itu bisa saja gitu ya. Nah oleh karena itu point kedua ini mohon penjelasan ya dan saya minta tertulis saja Pak ya hal-hal yang sensitif seperti ini saya minta secara tertulis. Kalau itu memang sudah menjadi keputusan bersama, angkanya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya silahkan, tapi kalau masih asumsi, kemudian hasil simulasi, hasil probabilitas dan lain sebagainya, menurut saya ini juga jangan serta merta nanti kalau menjadi konsumsi publik kasihan juga negara ini gitu ya. Kalau sudah negara ini susah, perusahaan susah pada akhirnya rakyat yang susah gitu ya pada akhirnya rakyat yang susah oleh karenanya kita harus juga bisa menjaga. Yang terakhir terkait dengan Jamkrindo ini kan yang tahun ini kan untuk Jamkrindo semua Pak ya, betul ya? Kalau tadi saya, meskipun Bapak tidak menyebutkan bahwa angka ini adalah untuk Jamkrindo semua nggak tapi kalau dari presentasi yang pelan-pelan itu kalau dinikmati ketemu tuh oh iya angka yang dialokasikan ini memang untuk Jamkrindo semua dan tentu apakah tingkat kesehatan jika kemudian ini disuntikkan semua ke Jamkrindo dengan pertumbuhan, dengan potensi pertumbuhan triwulan 2, saya tidak tahu nanti triwulan 3 berapa pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS antara minus 4,5 sampai 7%, apakah ini punya prospek di akhir tahun ya sehingga pada waktu ini nanti masuk ke Jamkrindo tentu bisa memperbaiki terhadap parameter yang telah ditetapkan oleh OJK. Nah kalau kemudian potensinya bahwa sampai akhir tahun dengan tingkat pertumbuhan dengan PDB yang tergerus ..... ini juga akan menekan terhadap posisi keuangan Jamkrindo dan merah menurut standar OJK, harusnya ada second trap ada second strategi, bagaimana harus ada penambahan misalkan supaya tetap bisa menjaga kesehatan keuangan Jamkrindo secara khusus, secara umum menjadi kesehatan di Bahana. Saya kira itu dan saya minta tertulis saja Pak. Jadi tidak perlu dijawab disini. Saya minta tertulis supaya saya juga punya dokumen yang nanti bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan Bapak Nusron Wahid. F-PG (NUSRON WAHID): Terima kasih Pak Pimpinan. Yang pertama kepada ITDC kebutuhannya sekitar Rp9,25 Triliun, baru ada Rp3,96 Triliun tambah lima ratus ini kalau disetujui dan diluncurkan tahun ini Pak ya? Kekurangannya 3,9 mau didapatkan dari mana Pak rencana? Sudah Pak itu saja, kekurangannya dapat dari mana itu? apa nunggu PMN tahun depan lagi atau bagaimana begitu. Untuk Bahana Pak, harapannya, karena memang kalau pariwisata itu kita oke supaya Lombok ini penyumbang devisa banyak. Selain penyumbang pariwisata Lombok juga penyumbang remitansi TKI yang cukup besar Pak, iya kan 5 tahun urusin TKI Pak jadi ini harus disampaikan juga. Ke Bahana saya ingin koreksi dulu slide 19 slide 19 nggak tahu ini salah ketik atau saya salah paham atau saya salah keuangan yang saya yang bodoh tentang model bisnis penjaminan model bisnis penjaminan ini slide 19 ini apakah contoh atau pola ini yang dibuat ini? Mohon dijawab Pak contoh atau polanya memang seperti ini? BPUI: Model bisnisnya Bapak. Jadi yang kalau boleh yang tadi saya coba jelaskan Jamkrindo Askrindo ini menjamin kredit yang disalurkan oleh Bank kepada debitur, kalau kreditnya gagal bayar Jamkrindo Askrindo yang akan bayar ke Bank-nya. F-PG (NUSRON WAHID): Oke. Mohon dikoreksi Pak yang untuk usaha berjalan selama 3 tahun Pak. Mungkin salah ketik atau gimana itu. Itu menurut Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 20 kalau nggak salah karena saya dulu menjadi salah satu anggota komite itu kalau nggak salah sudah direlaksasi menjadi calon penerima atau debitur itu usaha berjalannya cukup 6 bulan, tidak 3 tahun. Makanya saya tanya ini contoh atau model? Bapak Dirut mengatakan model, begitu saya tanya ini contoh, itu yang benar yang mana gitu loh ...... makanya saya bilang ini di koreksi saja supaya nanti kita nggak bias. Oke yang pokok kedua, saya ingin tanya Pak rencananya duit Rp6 T itu dibagi rata ya, Jamkrindo Rp3 T, Askrindo Rp3 T gitu. BPUI: Nanti kami akan hitung Pak Nusron secara detail kebutuhannya Askrindo berapa, kebutuhan Jamkrindo berapa untuk memenuhi kapasitas gearing ratio-nya gitu. Ada Pak untuk Jamkrindonya sudah kami hitung tapi yang untuk Askrindonya kami lagi.
F-PG (NUSRON WAHID): Tapi kalau dari simulasi Bapak tadi asumsinya Rp3 T - Rp3 T tadi dari simulasi Bapak. Oke, misalnya kita buat asumsi yang sudah Bapak tulis ya Pak ya karena Bapak orang latar belakang hukum mantan. F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.): Pak Nusron bisa saya sedikit ya. Itu dulu pengajuannya Bapak memang Rp6 T atau belum mengajukan dapat angka Rp6 T. BPUI: Kami ajukan waktu itu ajukan Rp6 T cuma dalam perjalanannya untuk Askrindo ini kan belum selesai auditnya Pak begitu. Tadi kami lihat bahwa probabilitas memang akan masuk ke angka plus minus 33 .....(suara terputus-putus)... F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.): Waktu itu sudah mengajukan business plan? BPUI: Hitung-hitungannya Pak. F-PG (NUSRON WAHID): Oke Pak ya terima kasih. Karena asumsinya Bapak Rp3 T - Rp3 T sampaikan solusi yang Bapak susun berdasarkan slide saja dulu Pak ya pakai asumsi dulu Pak. Saya mencoba untuk berstanding satu sikap, saya nggak berani bersikap dan memutuskan untuk mengambil keputusan politik karena saya nggak mau melanggar undang-undang. Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Pasal 59 tentang Ketentuan Peralihan bahwa semua perusahaan yang melakukan usaha penjaminan harus adalah perusahaan penjaminan. Sementara kalau menggunakan asumsi ini Askrindo belum PT masih PT Asuransi umum, dia tidak bukan-bukan perusahaan penjaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 dan menurut ketentuan peralihan itu juga dikasih kesempatan toleransi selama 3 tahun dari tahun 2016 dan ini sudah masuk tahun 2020 berarti harusnya peralihan itu sudah selesai. Jadi kalau tahun ini kita masih kasih kesempatan kepada Askrindo memberikan penjaminan lagi berarti kita sama-sama melanggar undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Bapak mengajak kita sama-sama melanggar undang-undang. Dan itu menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 ketentuan pidananya penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp100 Miliar. Ini undang-undang dan saya tidak mau masuk penjara Pak naudzubillah mindzalik. Karena itu saya minta mendingan persoalan ini selesaikan dulu di internal Pemerintah even nanti PT Askrindo mengajukan izin bikin anak perusahaan atau izin perusahaan penjaminan kepada OJK atau yang kedua semua PMN atau usahanya dilakukan oleh Askrindo dialihkan sama Jamkrindo untuk sementara karena ini amanat undang-undang. Dan saya yakin jargonnya Kemeneg BUMN hari ini adalah akhlak aku tampil macam-macam harmonis ....... salah satunya adalah loyal dan loyalitas kita pertama selain kepada Presiden adalah loyal kepada undang-undang. Karena itu, mohon masalah ini di clear-kan dulu supaya kita tidak terjebak melanggar undang-undang dengan ada yang ada ini. Saya sudah baca
undang-undangnya Pak, Pasal 59 Pak karena semua usaha penjaminan sejak 3 tahun sejak Undang-undang ini disahkan harus perusahaan penjaminan, Askrindo bukan perusahaan penjaminan, asuransi kredit, iya bukan penjaminan. Dan disini sudah dikasih kesempatan untuk mengubah, belum ada kesempatan berubah, kecuali kalau saya belum mendapatkan informasi baru bahwa PT Askrindo punya anak perusahaan yang khusus bergerak dibidang penjaminan. Itu nanti bisa dijawab oleh dia terserah tapi yang jelas kalau memang itu belum clear kita kembalikan dulu sama Pemerintah saya mengusulkan, karena apa? Saya nggak mau melanggar aturan, apalagi Pak Robertus Bilitea ini mantan Kepala apa bagian hukum Direktur hukum di LPS yang hari-harinya bergelut dengan hukum. Saya kira itu. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Baik terima kasih Pak Nusron. Kita lanjut Pak Mufti. F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM): Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak minta halaman 22 Pak, iya 22, iya. Saya ingin tanya ke panjenengan Pak, dari duit ini mohon maaf kondisi kita ini sebenarnya negara kita ini nggak cukup gak punya duit kita mau ngasih anu panjenengan ini kan bangsa kita ini kan sebenarnya nggak cukup iya kan. Cuma kita ingin tanya karena ini kan nanti uang ini untuk dilakukan diberikan untuk menjamin kredit rakyat kita agar bagaimana ekonomi di daerah kan bergerak kan begitu salah satunya Pak. Dari duit Rp6 Triliun ini Pak, saya tanya ke panjenengan Rp6 Triliun ini kira-kira bisa menurunkan angka pengangguran berapa Pak? Semua sudah punya datanya itu Pak di halaman ini kan panjenengan ada tulis ini untuk sebagai salah satu menjaga dampak Covid di apa di sektor ini Pak ya apa namanya penyerapan tenaga kerja dan dampak perusahaan- perusahaan yang terdampak atas Covid ini Pak. Berapa Pak yang terdampak kira-kira berapa pengangguran yang perusahaan dari sekian itu kan ada data berapa di situ. Sektor industri yang terdapak ada 2,1 juta, terus di bidang ritel 900.000, dan banyak lainnya sebagainya panjenengan ...... situ. Dari angka itu sebenarnya dari Rp6 Triliun itu apa sudah terpenuhi untuk menyelesaikan itu semua Pak? karena ketika industri itu terdampak pasti tentu akan banyak pengangguran meningkat, ketika pengangguran meningkat tentu kemiskinan juga meningkat. Kami ingin tahu dari Rp6 Triliun yang akan kita kasihkan itu akan kita berikan sampeyan saat mengajukan kredit pasti saya haqul yakin jenengan sudah punya datanya, tolong disampaikan di forum ini sekarang Pak. Ada Pak? Oke nanti sambil lalu di ini ya Pak saya minta terakhir ya, saya nggak mau tahu ini nanti minta dijawab disini sebagai penutup begitu karena kita pengen memastikan Rp6 Triliun dana yang kita berikan itu bisa betul-betul berdampak terhadap ekonomi rakyat dan menurunkan kemiskinan dari dampak Covid ini. Kemudian yang kedua untuk pengembangan pariwisata Indonesia. Bapak tadi menyampaikan ini tentu kita perlu strategi yang inovatif dari panjenengan di tengah pandemi yang luar biasa ini Pak. Yang pertama kami lihat tadi Bapak begitu apa ya artinya begitu mengandalkan GP Moto GP Pak ya sampeyan tahu bahwa tren MotoGP MotoGP ini penurunannya drastis Pak, tahun 2019 kira-kira 2,8 juta penonton dari seluruh dunia Pak dan menurun itu menurun dari tahun 2018 kira-kira 21.000 itu belum ada dampak Covid Apalagi
setelah adanya Covid ini Pak. Nah bagaimana siasat Bapak ke depan ini kan salah satunya ITDC ini digenjot dikejar untuk bisa apa namanya segera menggelar event itu Pak, harapannya kan begitu untuk bisa menyamai Chang di mana Pak di Thailand Pak ya ya di Thailand dimana ya di Thailand ya di Chang ya. Tapi tentu kita juga nggak bisa saya kalau kita lihat apa-apa yang dipresentasikan panjenengan tadi kita susah untuk bisa menyamai itu begitu. Nah, kami ingin tanya bagaimana strategi sampeyan untuk menghadapi itu nanti bahkan secara infrastruktur kita lihat juga belum siap, apalagi di tengah pandemi gini kita juga pesimis penontonnya nanti pasti juga nggak banyak itu ada begitu. Yang kedua kita lihat juga ada dampak di ada kendala di sana yang kita lihat di media sosial dan sebagainya atas sengketa lahan yang ada Pak yang ini tentu akan menghambat kinerja dari apa pengembangan pariwisata Indonesia ini dalam mengembangkan di Mandalika itu Pak. Nah artinya apa? Artinya kesiapan untuk menggelar MotoGP MotoGP di 2021 ini kita menyangsikan itu bisa terealisasi dengan tepat. Maka ketika ini sampeyan nggak yakin ini bisa selesai tahun 2021 ya mungkin segera merevisi jadwalnya itu Pak ke MotoGP untuk bisa diundur agar bisa mungkin di season terakhir di akhir tahun 2021 agar ini nggak sia-sia juga dengan adanya proyek ini begitu Pak. Terus yang kedua kita heran ditengah kita ini kan sudah masuki 4.0 di sini tapi dari presentasi panjenengan tadi, ndak ini sekedar masukan, saya tidak lihat inovasi di bidang digitalisasi terhadap pariwisata ini. Saya lihat tadi sampeyan bangun Jalan, bangun jembatan, bangun irigasi, ini sebenarnya korelasinya dengan dunia pariwisata sekarang juga tidak terlalu banyak dunia sekarang sudah berubah ke digitalisasi bukan terkait ini Pak ya bukan terkait medsos, bukan terkait marketing melalui media sosial. Tapi bagaimana smart tourism sebagaimana di banyak negara-negara maju sekarang sudah mulai terkoneksi dengan satu apa satu aplikasi yang justru memudahkan orang untuk mengakses pariwisata. Nah yang termasuk di Lombok ini kalau kita lihat juga kita dalamin lagi turis terbanyak di sana dari mana Pak, dari Australia kalau nggak salah, dari Jerman, Australia, Jerman, terus satu lagi 3 besar ya China. Nah dengan dampak pandemi ini yang China bahkan tutup, Australia tidak mau apa tidak membuka akses ini, saya pikir kita tidak ada peluang jenengan ke depan untuk bisa ini bisa tumbuh dan berkembang gitu, maka kami tunggu inovasi dari sampeyan perlu ada anggaran di sini di sektor pengembangan teknologi tadi Pak untuk bagaimana ini menarik pariwisata lebih banyak dari situ. Itu sedikit dari kami. Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Subardi. F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.): Baik, terima kasih. Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Langsung sampaikan satu kepada PT Bahana. Saya ingin tahu yang apa sasarannya adalah KUR dan non KUR ya ini soal penjaminan ini. Kalau KUR jelas ya KUR tuh jelas sumbernya dari bank-bank yang mendapatkan tugas dari Pemerintah. Nah sekarang yang non
KUR itu apa apakah apa namanya bank umum yang bebas atau apakah Bank Pemerintah atau juga termasuk kayak bank garansi gitu ya ada seperti Bond atau Bank garansi ya termasuk itu juga nggak, sehingga kita tahu persis seperti apa nih. Kemudian yang berikutnya kalau nggak salah waktu rapat yang dulu itu Bahana itu kan juga ada penugasan atau pun apa ya kaitannya dengan Jasa apa Jiwasraya berkaitan dengan akuisisi Jiwasraya ini ada kaitannya nggak ini PMN ini untuk menyelesaikan Jiwasraya. Apakah ada kaitanya dengan ini kan 6 ya? Apakah ada kaitannya dengan dikaitkan dengan itu tidak? Mohon ada penjelasan nanti ya karena di awal rapat yang terdahulu itu kalau nggak salah Bahana yang diberi tugas oleh Kementerian BUMN. Saya rasa begitu, itu yang kaitannya dengan PT Bahana. Kemudian yang apa PT yang pariwisata itu ITDC ya. ITDC itu dari berdiri sampai hari ini 2 kawasan itu Pak yang dibangun ya, ada nggak ingin ada suatu kawasan atau inovasi untuk pengembangan di ada juga ya? Ada. Nah yang pertama adalah dari dua kawasan tersebut sejauh mana apa ya evaluasi atau pun hasil pemanfaatan dan sebagainya. Tadi mungkin secara garis besar sudah disampaikan tapi dari sisi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sejauhmana dan dampak positifnya seperti apalah khususnya dari pada khususnya dari khusus PT ITDC itu seperti apa perkembangan dari sisi bisnisnya ya. Nah kemudian yang menyimpang dari PMN ini saya melihat kalau itu mengenai kawasan saya dari Jogja Pak. Di Jogja itu khususnya di pantai Kabupaten Gunung Kidul itu ada pantai panjangnya itu adalah 85 kilo, kawasan tersebut di sekitarnya sudah banyak yang para investor lokalan lah ya sudah pada beli-beli tapi sepotong-sepotong. Nah alangkah baiknya kalau itu semua diintegrasikan ada pihak ketiga atau pihak kedua jual investor besar yang masuk itu menjadi inovasi menjadi inovator agar membangun sebuah kawasan ada mereka berpikiran dalam ngomong-ngomong itu dibikin kayak umpamanya kalau di Bali itu ada ada yang namanya Nusa Dua, ada yang nama Kuta, Kuta untuk umum, Nusa Dua ya anu apa namanya eksklusif lah gitu ya. Nah itu mereka sudah bikin semua. Nah kalau ITDC masuk dengan pemikiran-pemikiran dengan konsep-konsep alangkah baiknya itu integrasi dengan para investor lokal itu akankah lebih bagus tuh karena panjangnya adalah 85 Km dan view-nya jauh lebih bagus daripada view alami lah daripada yang yang lain sebenarnya itu. Dan juga sekarang apalagi ada Bandara itu dengan di JS Jalur Selatannya itu hanya dapat ditempuh dengan lebih cepat daripada ke Jogja. Apakah itu sudah pernah menjadi incaran daripada ITDC atau belum? Saya nggak tahu. Apalagi kalau di Jogja kan ada yang namanya Borobudur bagian daripada 10 destinasi wisata yang masuk pada Borobudur termasuk Jogja. Nah kalau itu dikembangkan objek yang Borobudur sebenarnya lebih lebih menarik kalau ada Candi Prambanan, Candi Prambanan sekitarnya itu juga ada yang namanya Boko, ada ya Candi Ijo, ada yang namanya apa Gunung Api Purba ada namanya Breksi itu di integrasikan semua akan tadi pengembangan kawasan, memanfaatkan potensi lokal dan sebagainya. Apakah sudah ada pemikiran-pemikiran kearah sana. jauh lebih baik apa yang dipaparkan Itu saja. Terima kasih. Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Lanjut Pak Nasril.
........: Nggak kiri sekalian. F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati, Saudara Dirut Bahana dan Dirut Bahana holding ya ITDC yang kami hormati, Pak Dirut saya minta lampiran copy-an daripada penunjukkan holding Pak, ini baru ya Pak, baru satu minggu? DIRUT: Sejak Bulan Maret Bapak nanti kami sampaikan ini. F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.): Karena kemarin kita beberapa kali Rapat disini akan memasukkan Jiwasraya apa sudah masuk atau belum kita tidak tahu, sudah Pak belum? DIRUT: Jiwasraya tidak masuk dalam holding Bapak. Nanti saya sampaikan PP-nya nanti saya akan. F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.): Saya hanya minta persoalan KUR saja Pak. Apa yang dikatakan non KUR ya dan bagaimana posisi NPL 3 tahun terakhir ya Pak? 3 tahun terakhir NPL daripada KUR dan non KUR. Yang kedua kami minta info data ya dari perbankan yang menyalurkan KUR ya mau ini sifatnya rahasia tapi saya pikir melalui Pimpinan saya pikir tidak ada yang perlu ditutup-tutupi karena kekecewaan kami ya terhadap bank pelaksana KUR dimana bank pelaksana KUR itu tidak sesuai dengan apa yang termaktub di pada Peraturan Menko. Menko Perekonomian menyatakan bahwa setiap jaminan yang melalui Askrindo dan Jamkrindo itu kan tidak perlu memakai collateral. Nah ini tidak kita jumpa di lapangan semua ...... collateral, kita tanya kepada Menteri, kita tanya kepada Bank Himbara tergantung daripada bank pelaksana. Nah kita ingin tahu ya data daripada Askrindo Jamkrindo itu berapa jumlah persentase ya Pak, pertama persentasi ini kan akadnya itu antara jaminan yang diberikan sebagai penjamin itu kan per orang Pak per orang atau global yang dijaminkan mereka? DIRUT: Yang KUR dihitung Global Pak, kalau KUR Pak.
F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.): Global artinya pengalokasiannya katakanlah Rp20 Triliun kita jaminkan Rp20 Triliun, tidak orang per orang? DIRUT: Tidak per orang per orang Pak kalau KUR, ada hitung-hitungannya nanti imbal jasa penjaminannya berapa gitu Pak. F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.): Oh berarti Bapak tidak mengetahui dong data KUR itu? DIRUT: Data KUR-nya tentunya Askrindo, Jamkrindo pasti tahu Pak itu. F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.): Iya, artinya Jamkrindo dan Askrindo tahu nggak itu, artinya berapa UMKM yang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat itu yang 5 juta ke 20 juta, 50 ke 100 ya. .......: Mohon maaf Pak di presentasi ada disampaikan jumlah debitur yang ada yang dapat, termasuk... F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.): Kami mau file-nya Pak karena kami juga nasabah apa konstituen kami juga marah dengan kita. Ketika kita melakukan penyerapan aspirasi tentang bagaimana menggairahkan ya ekonomi rakyat dan mereka minta permodalan kita arahkan kan KUR lantas kita bawa bank yang bersangkutan berhadapan dengan konstituen kita itu semuanya tipu-tipuan, 100 yang mengajukan satu yang diterima. Nah ini kami minta data karena setiap kita reses ya kita tetap melakukan sosialisasi KUR di tengah-tengah masyarakat ternyata kita dikejar-kejar masyarakat bahwa ya itu yang ternyata. Ternyata faktanya yang menerima pinjaman 5 sampai 20 juta ketika tahun berjalan Januari itu di Bulan November sudah habis Pak, yang tertinggal itu Rp500 Juta ke atas ya Rp500 juta keatas memang tergolong pada Usaha Kecil Menengah, tetapi kan yang membutuhkan Rp20 Jutaan ini sampai Rp50 juta kan sangat banyak ini rata- rata Bank penyalur itu mengatakan habis slotnya. Nah kami ingin kroscek dengan Bapak kami minta data 3 tahun terakhir tak sanggup Bapak memfotokopikannya soft copy juga tidak ada masalah yang penting kita tahu bahwa manfaat KUR ini benar-benar untuk persoalan kelanjutan dari pada usaha kecil dan menengah apalagi mikro. Nah ini kami minta untuk khusus data. Dan yang kedua bahwa terhadap saya mendukung apa yang disampaikan oleh Saudara Nusron Wahid tadi sangat menjadi persoalan mendasar ya ketika DPR nanti akan memutuskan ya terhadap Askrindo apakah sudah termasuk lembaga penjamin atau tidak, ini jangan menjadi kita melanggar aturan, saya pikir ini perlu disegerakan.
Dan terakhir tentunya kepada ITDC ya. Pak Dirut kalau untuk Mandalika ini yang kedua atau yang ketiga Pak? minta PMN. DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Dulu kami pernah minta untuk jumlah yang cukup besar tapi hanya diberikan dua ratus lima belas, ya jadi kami mencari pendanaan di luar Pak di non APBN. F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.): Iya. Nah kalau untuk 500 Bapak sudah paparkan. Kalau tidak ada PMN apa jawaban dari pada ITDC? Apakah menyambut ya MotoGP ini bisa berlangsung apa tidak ya atau terhadap perkembangan pariwisata di Lombok bagaimana? itu saja Pak ya. Artinya ini kan after ini ya after PMN ya, kalau tidak ada PMN bagaimana kan gitu kan ini kita kan berandai- andai. Itu saja Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Bu Evita silakan Bu. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya bingung ini Pak ini ya dari Askrindo dulu deh sama Bahana. Ini kan hanya memberikan jaminan ya Pak ya, tapi kok gede banget ya uangnya untuk PMN ya memberikan jaminan saja kepada UMKM kan. Bapak kan sudah di sini sudah terlihat kedepannya nih Bapak target Bapak untuk KUR-nya penjaminan KUR, saat ini kalau saya lihat di sini Pak ya ini mungkin ada salah ketik atau gimana ya Pak ya halaman 8 Pak yang sebelah kanan itu kan status saat ini ya Pak, itu mungkin bukan Askrindo ya Jamkrindo ya di sini Pak halaman 8 salah ini kan salah ketik kan? Makanya saya bingung tadi kok jadi Askrindo gitu, kita bicara Jamkrindo copy paste deh ini. Tapi apa namanya Askrindo Jamkrindo ini hampir sama ya Pak ya ininya sama banget ini total value-nya sama, total outstanding-nya itu. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah Bapak ini kan ada collateral menjamin tetap pakai collateral kan Pak, ini Bapak bicara UMKM nih sekarang, berapa nasabah Bapak tadi total ininya sekarang nasabah 64 juta ya kalau nggak salah 64 juta ini total nasabah yang hampir sama dengan tadi ini kita bicara Madani ini tadi pagi, ini ada kaitannya nggak nih Pak, Madani dengan Bapak ini ada kaitanya nggak? DIRUT: Madani sendiri Bu yang PMN.
F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Nah tunggu dulu, kan sama nih nasabahnya ini bukan nasabah yang sama kan dia juga 64 juta Bapak juga 64 juta berarti kan yang fokus kepada UMKM ini banyak sekali Pak ya kan Bahana juga ya kan UMKM juga. Nah ini yang saya dari tadi juga bicara nih data, database-nya ini gimana nih jangan-jangan ini ditumpang tindih apa segala macam Pak. Ini yang mesti dari Bapak ini mendapatkan data nasabah ini seperti apa. Kemudian kontra sekali ya Bapak katakan dulu NPL Bapak itu cuma 2 sampai 2,5% dengan NPL (Non Performing Loan) tapi setelah Covid itu 14% Pak ya kan? Ini gimana nih itung-itungan Bapak, Pak. Saya bingung karena ini jomplang sekali ininya apa namanya angkanya gitu. Kemudian Pak, saya mau tahu juga yang sekarang kita bicara UMKM. Kalau Koperasi itu dimana Pak keberadaannya? Apakah Bapak juga memberi jaminan kepada koperasi Pak? Apa hanya UMKM saja Askrindo sama Jamkrindo ini Pak? Karena apa namanya jaminan kepada koperasi kepada LPDB iya kan ya. Nah ini seperti apa Pak ininya apa namanya korelasinya kenapa nggak kenapa mesti pakai collateral Pak. Misalnya nih satu perusahaan dapat kontrak dari Pemerintah kayak BRI Pak. BRI itu kan kalau dapat kontrak Pemerintah itu dengan kontrak itu jadi collateral-nya Pak kalau kita pinjam kredit loan di BRI kontrak dengan Pemerintah itu bisa menjadi collateral kita. Kenapa kalau misalnya dengan PT Bahana ini Askrindo dan Jamkrindo ketika kita kontrak dengan Pemerintah kita nggak usah kasih collateral. Jadi kontrak dengan Pemerintah itu bisa menjadi jaminan. Itu mungkin bisa dipikirkan juga skema dari hanya dengan Pemerintah loh kalau BRI kalau kontrak kita swasta to swasta dia nggak nggak ini kan, dengan Pemerintah itu bisa menjadi jaminan mereka. Kemudian halaman ITDC. ITDC ini kalau saya lihat sebenarnya ya Rp500 M ya. Saya juga bingung kok mintanya cuma Rp 500 M gitu kan kenapa? Karena ini sebenarnya yang Bapak minta ini, ini nggak ada kaitanya dengan Covid kalau saya lihat. Ini kan drymix, tanah, yang Rp500 M ini loh peruntukannya Pak. Kan Bapak ini kan belum jadi sebenarnya jadi supply and demand itu kan sebenarnya belum ada Bapak itu belum terdampak gitu loh dengan Covid ini. Tapi setelah saya lihat untuk apa yang Rp500 M ini rupanya itu untuk infrastruktur yang di yang di apa yang akan dibangun. Saya rasa memang persiapan terhadap wilayah pariwisata ini penting jadi ketika pandemic ini selesai kita sudah langsung go gitu jadi nggak nggak usah lagi, saya dukung ya untuk ini untuk persiapan infrastruktur ini. Cuma di halaman ini Pak di halaman, Bapak nggak pakai halaman sih ini bikin presentasi susah jadinya. Manfaat PMN, di manfaat PMN ini manfaat jangka panjang ini kan Bapak sebutkan nih. Ini angkanya ini dari mana Bapak dapatnya Pak? Ya kan itung-itungan ini dari mana Bapak dapat karena ini menjadi dasar kita loh nanti kita akan tuntut kesini loh, performance Bapak bisa mencapai apa yang Bapak sebutkan di sini. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih. F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. / WAKIL KETUA): Terima kasih Bu Evita. Kita lanjut ke sebelah sana ya Pak Awi. Ini tulisannya bagus banget. F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.): Siap, terima kasih Pimpinan. Tadi waktunya diambil duluan oleh Pak Herman. Terima kasih.
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Pimpinan Komisi VI yang kami hormati, Para teman-teman dari Bahana dan juga ITDC, Kalau tadi Pak Herman meminta jawaban tertulis, saya kalau bisa dijawab hari ini juga gitu. Pertama terkait dengan Bahana. Tadi meskipun sudah ada penjelasan dari Direksi kaitanya pertanyaan dari teman-teman kaitannya dengan Jiwasraya yang tidak masuk distruktur bagan di sini gitu. Padahal dalam setiap rapat sejak pertama kali kasus Jiwasraya itu mencuat dengan ide Kementerian BUMN yang berbentuk holding, salah satunya holding yang bidang keuangan, penjaminan, selalu disebut-sebut Jiwasraya menjadi bagian dari holding-nya Bahana. Bahkan termasuk tadi sudah disampaikan tahun depan akan ada dana PMN kepada Bahana sekian puluh triliun Rp20 Triliun yang peruntukannya lebih banyak ke Jiwasraya. Namun dalam bagan yang disampaikan di sini malah tidak masuk gitu. Saya kurang tahu apakah memang dilepas dari Bahana atau seperti apa nanti di-update kepada kami Pak supaya nanti pengambilan-pengambilan keputusan di Komisi VI khususnya terkait Jiwasraya yang di konsep awalnya itu masuk bagian dari Bahana ini bisa clear gitu. Yang berikutnya ini perlu perhatian juga karena yang namanya bermain di bisnis jasa keuangan baik perbankan maupun asuransi itu selalu rentan apalagi ketika nanti menghadapi krisis lah mudah-mudahan tidak ada krisis tapi kan kita hanya bisa berdoa gitu, kita tidak bisa juga menentukan toh. Sementara dalam beberapa kasus banyak lah nggak perlu kami contohkan sangat banyak sekali ada semacam kekhawatiran dari kita dari kami khususnya terkait dengan dana PMN yang Rp6 Triliun sekian itu jangan sampai menguap begitu saja ketika nanti ada krisis menempa bisnis jasa keuangan. Tolong yakinkan kami itu supaya proteksinya seperti apa dan tidak hilang begitu saja uang negara. Yang berikutnya di bawah holding ini saya lihat ada Asuransi Jasindo. Kita tahu 2019 ada masalah persoalan premi kasus premi fiktif itu di Jasindo dan sudah banyak menyeret pelaku disitu dan tidak hanya Jasindo ada beberapa bahkan yang terbaru lah kayak Asuransi Jiwasraya lah gitu. Nah ini harus harus serius ini Bahana ini, jangan sampai Bahana menjadi holding terus ketimpaan masalah-masalah anak perusahaannya nanti ngurusin yang bermasalah-bermasalah tersebut kemudian ikut juga bermasalah. Itu jangan sampai terjadi dan itu cukup lah yang terakhir kemarin di Jiwasraya tidak ada yang lain-lain gitu harus proteksinya harus benar-benar ini Pak. Yang berikutnya terkait ITDC kalau dikatakan PMN 500 setengah Triliun biar bahasanya ketemu angka triliun untuk meningkatkan kinerja kaitannya dengan apa persiapan Mandalika dan Labuan Bajo misalkan kepada kebutuhannya sangat besar itu Rp8 Triliun gitu. Kalau nggak salah ini dulu ITDC juga mengupayakan pinjaman ya dari beberapa orang lain lah seperti Asian Infratructure Investment Bank dan beberapa lah, bagaimana nasib dana itu sekarang gitu? Dan kami juga mengingatkan bahwa yang dibidik khususnya di Mandalika yang salah satunya membuat sirkuit Mandalika MotoGP. Itu kalau mendengarkan presentasi sebelum masa Covid itu indah sekali indah sekali gitu seolah-olah bakal sukses terus. Tetapi kita tahu tahun ini saja MotoGP kalau nggak salah 7 (tujuh) seri sudah ditunda dan itu pasti berpengaruh, pasti berpengaruh pada animo masyarakat, saya juga nggak tahu sampai kapan Covid ini akan berakhir dan juga tentu persiapan dan pelaksanaan juga di Mandalika jangan sampai ekspektasi yang cukup tinggi ternyata nanti meleset. Apalagi di kawasan Mandalika yang kita tahu dan sampai sekarang di kawasan Lombok Pulau Lombok secara umum ini
kaitannya juga dengan struktur alam, bencana ya yang kemarin sempat gempa besar itu ini juga jadi kekhawatiran. Tiap saat bahkan sampai saat ini berdasarkan informasi dari teman- teman di lapangan khususnya di Lombok Tengah yaitu gempa yang masih terus terjadi gitu. Ini juga mitigasinya ini perlu juga kami mendapatkan penjelasan dalam kesempatan ini. Yang terakhir masih dari terkait dengan ITDC terkait dengan memberdayakan pelaku UMKM khususnya dalam berbagai proyek event, event-event wisata seperti MotoGP itu kan di event wisata kelas elite lah. Nah bagaimana di konsepnya kedepan untuk melibatkan UMKM. Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. / WAKIL KETUA): Wa'alaikumsalam. Kita lanjut ke sayap kiri, Pak Amin. F-PKS (AMIN AK, M.M.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya singkat saja Pak. Untuk Pak Robertus, pertama ini minta nanti jawabannya tertulis saja Pak sayap kiri ini sayap kiri biar cepat saja baca dimana tadi memang awam Pak artinya, volume penjaminan dengan outstanding penjaminan ya kok outstanding-nya justru terlebih besar gitu Pak ya bukan volume penjaminanya yang lebih besar. Terus yang kedua, tadi sudah disinggung sama Bu Evita ini. Ini kan penjamin ya kalau Jamkrindo murni penjamin kredit, kalau Askrindo kan ada asuransinya dananya kan cukup besar triliunan. Nah kalau untuk Askrindo kan pasti diusahakan di dengan berbagai apa ya akan menghasilkan. Tapi sebagai lembaga yang hanya bisnisnya sebagai penjamin kredit itu dana-dana yang ada di Jamkrindo apa di operator namanya diusahakannya itu dalam bentuk apa gitu. Kemudian yang ketiga tadi juga sudah disinggung ya sedikit oleh mas Awi. Terus terang saja Pak kita tuh mengkhawatirkan ya, ya karena banyaknya kasus Pak yang beruntun dari yang sudah masuk ranah hukum dengan yang masih ya aku ibarat api dalam sekam atau bara dalam sekam itu gitu banyak dan itu ya dana yang tersangkut di dalamnya bukan juga miliaran dan juga bukan triliunan bahkan sampai dua digit triliunan itu ya nggak usah kita sebutkan ini kita semua juga sudah tahu. Tentu kita juga bertanya kepada Bapak bagaimana menjamin bahwa ini aman ya dan kasus-kasus seperti ini tidak terulang khususnya dari save control-nya, internal control-nya gitu di proses-proses dalamnya kita nggak mengandalkan pengawasan dari luarnya nanti ya memang peran eksternal auditor atau pengawas eksternal itu kayak OJK itu juga dibutuhkan, tapi yang lebih pentingkan bagaimana proses sistem dijalanin benar-benar menjamin tidak akan terjadi lagi kejadian-kejadian seperti yang sedang kita alami ini dan sedang proses penyelesaian karena ini benar-benar sangat membebani keuangan negara Pak. Saya kira itu Pimpinan yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. / WAKIL KETUA): Baik. Ke kanan lagi Pak Andre. F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Satu menit saja. Terima kasih Pimpinan. Pak jajaran Direksi Bahana dan juga ITDC Saya singkat saja Pak. Pertama Bahana dulu ya tadi semua teman-teman sudah bicara saya hanya minta tolong itu Pak Dirut dirapikan yang disampaikan oleh suhu saya Gus Nusron tadi jangan sampai kita masuk got semua gara-gara yang belum selesai, itu satu Pak. Apalagi jujur saja Pak ya kalau presentasi seperti disampaikan Pak Nasril Bahar tadi Bapak ini kan akan menjadi holding-nya Jiwasraya ya apalagi kalau PMN Bapak yang sekarang ini kecil Pak Rp6 Triliun, Bapak akan dapat PMN lebih besar lagi malah diajuan 2021, tapi saya nggak mau nyebut lah. Nah ya ajuan dari pihak Kementerian BUMN nah pasti itu untuk Jiwasraya. Nah untuk itu Bapak tolong rapikan PR-PR yang masih menjadi catatan Pak ya jangan sampai nanti Bapak menjadi holding Jiwasraya dapat PMN yang besar malah muncul masalah-masalah lain Pak ya, itu penting Pak tolong itu dibereskan. Itu satu. Yang kedua ITDC saya mau singkat saja tolong pastikan Rp500 Miliar yang Bapak minta ya itu benar-benar bermanfaat benar-benar bisa terpakai sekarang. Tapi terus terang mohon maaf Pak, saya perasaan saya MotoGP 2021 itu tidak mungkin ada di Indonesia dengan situasi Covid-19. Jadi Bapak tolong nanti laporkan kami secara konkret secara jujur, kira-kira kapan sih MotorGP ini bisa kita realisasikan di Lombok nantinya? Yang jujur apakah 2022, 2023 ? Tentu pasti sebelum Pak Jokowi turun jadi Presiden pastinya ya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. / WAKIL KETUA): Baik, mantap singkat. Sekarang saya serahkan ke para Direksi untuk menanggapi. Tapi mungkin yang ditanggapi yang masih ada di sini saja Pak. Kalau yang tidak itu nanti Bapak tertulis saja karena Bapak tanggapi orangnya nggak ada lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. DIRUT: Terima kasih Pak Pimpinan.
Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan Komisi VI, terkait konsennya Pak Nusron ya mengenai Undang-Undang Penjaminan. Mungkin kami akan sampaikan jawaban nanti lebih detail mengenai itu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa penugasan ini diberikan oleh Pemerintah ya diberikan kepada perusahaan penjaminan dan perusahaan lainnya Bapak ya. Tapi nanti kami akan akan kembali lagi karena ini memang penting menurut kami, kami akan kembali lagi ke Pak Nusron untuk menjelaskan secara lebih informatif gitu Bapak-bapak. Itu yang mengenai terkait dengan Undang-Undang Penjaminan tadi Bapak sampaikan ya terutama penugasan kepada Askrindo ya karena ada undang-undang mengenai Undang-Undang Penjaminan KUR ini konsennya Pak Nusron, saya kira relevan ya. Tapi sepanjang yang kami ketahui bahwa penugasan terhadap Askrindo ini diberikan oleh oleh Pemerintah itu diberikan kepada perusahaan penjaminan dan perusahaan lainnya begitu. Yang pertama F-PG (NUSRON WAHID): Sebentar Pak, mohon izin Pak Pimpinan ya Pak Martin. Kegiatan yang dilakukan penjaminan kredit kepada ini dalam Kredit Usaha Rakyat ini, ini masuk wilayah kegiatan penjaminan atau asuransi? itu dulu Pak kita clear-kan Pak. Kalau masalah penugasan ini dari Pemerintah kepada Jamkrindo sama kepada ini ya kita nanti akan ngomong kepada Menteri Keuangan sama kepada Meneg BUMN bahwa ini menyalahi undang-undang kalau masalah ini. Ini saya tidak ini ya tidak ada masalah apa-apa dengan Askrindo, mohon maaf saya tidak ada konsen apa-apa, konsen kita hanya yang menjadi ini undang-undang Republik Indonesia ini bukan kata Nusron Wahid, kata undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, Pemerintah ini itu Pemerintah Republik Indonesia, kita semua ini di sumpah untuk menjalankan perintah Undang-undang. Nah kalau kemudian di dalam menjalankan bisnis ini yang sudah dikasih 3 tahun ini ternyata memang tidak bisa perlu ada jalan keluar. Saya menyusulkan ada tiga tadi jalan keluar Pak : yang pertama, Askrindo segera membuat anak perusahaan dibidang penjaminan. Yang kedua, untuk sementara dilimpahkan sama PT Jamkrindo karena yang sudah punya license tentang penjaminan. Yang ketiga, bisa di sharing kepada perusahaan penjaminan yang lain yaitu Jamkrida-jamkrida supaya dia gearing ratio-nya Jamkrida juga lebih meningkat. Saya kita itu Pak konsen kami saja. Tolong ini dipastikan dulu legal standing-nya Askrindo dalam rangka menjalankan penjaminan ini asuransi kredit lah itu bagian dari penjaminan atau tidak kasarannya begitu karena Jasindo nanti anak perusahaan Bapak juga melakukan jaminan kredit surety bond juga dan ini amanat undang-undang. Terima kasih. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Pimpinan izin. Tolong di jawab saja deh Pak memang Askrindo ini kan ada di sini kan? Tolong deh punya nggak sih sebenarnya itu apa namanya jaminan kredit itu? DIRUT: Izinnya kami sudah ada Pak, jadi nomor izinnya itu sudah dikeluarkan di Nomor Induk Berusaha dimana kami disitu termasuk di penjaminan Nomor Induk Berusaha 21 Oktober 2019 Pak nomornya ada nanti bisa saya share kepada Bapak, baik. Dan mengenai kami dengan perbankan perjanjiannya agak berbeda kami nggak punya perjanjian dengan para debitur Pak, kami hanya berjanjinya sama bank-nya. Jadi antara kami
dengan bank, kami istilah dalam penugasannya penjaminan tapi yang kami lakukan sebenarnya adalah asuransi Pak kepada si perbankan itu. Jadi nasabah satu-satu itu bukan nasabahnya kami, perjanjiannya dua pihak. F-PG (NUSRON WAHID): Kalau ada klaim berarti klaim global, bukan klaim satu-satu? DIRUT: Tapi datanya saya minta satu satu. F-PG (NUSRON WAHID): Sama saja dong Pak kalau begitu Pak. DIRUT: Ya jadi kalau itu memang kami mohon izin nanti akan kami jawab lebih ini tapi kontraknya memang kami dengan bank. F-PG (NUSRON WAHID): Loh nggak, kalau begitu mohon maaf Pak, itu akal-akalan saja. Bagaimana kalau kontraknya itu global kita hanya kontrak sama bank tapi yang dijamin adalah nasabah satu- satu. Klaimnya itu klaim global atau dihitung global atau dihitung satu? DIRUT: Klaimnya yang hanya yang NPL saja Pak. F-PG (NUSRON WAHID): Loh makanya kalau gitu kan berarti tapi ini kan satu-satu Pak. DIRUT: Iya satu-satu. F-PG (NUSRON WAHID): Iya kan kalau gitu, kalau gitu kontraknya kalau hanya itu asuransi itu dengan bank dengan nasabah dari mana ceritanya? DIRUT: Kami dengan bank mengeluarkan polis per polis per satu. F-PG (NUSRON WAHID):
Iya kan sama mas, intinya kan yang dijamin itu nasabah, yang dijamin kan bukan bank. Bisnis bank terhadap nasabah bukan bank-nya yang dijamin, iya kan, yang dijamin bukan Bank-nya kan? ini ini ini jadi debat hukum ini. Lebih baik ini mohon maaf selesaikan dulu di internal Pemerintah kalau perlu dengan OJK, kalau perlu itu dengan dengan MA kalau perlu. Ini kalau ada yang usil mohon maaf kemudian membawa urusan ini, ini yang anu ke ranah hukum repot semua Pak, ini masalah ini. Tolong ini Pak, tolong saya konsen saya ini Pak. F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. / WAKIL KETUA): Oke, lanjut saja Pak nanti bisa dijelaskan lagi. DIRUT: Terima kasih Pak Nusron nanti kami catat ini ya. Tadi seperti disampaikan kami akan jawab ya tertulis yang detail tentang konsenya Pak Nusron terkait hal ini. Kemudian yang kedua tadi Bapak-bapak Anggota Dewan menanyakan juga tentang soal Jiwasraya tadi di sini. Sebagaimana kami tampilkan di PP 20, PP Pendirian, PP pengholdingan BPUI sebagai asuransi dan penjaminan, Jiwasraya tidak masuk dalam dalam holding asuransi ya. Ada Pak ada rencana penyehatan atau penyelamatan pemegang polis mungkin tepatnya Pak yang saat ini sedang digodok oleh Jiwasraya bersama-sama dengan Kementerian BUMN Pak karena pemegang polisnya sedemikian banyak ya jumlahnya banyak bagaimana para pemegang polis ini bisa diselamatkan dari persoalannya Jiwasraya Pak ya kalau Jiwasraya katakanlah tidak mampu membayar. Dalam skema penyelamatan pemegang polis ini Bahana itu ditempatkan sebagai salah satu opsi ya tapi belum ini Pak satu waktu mungkin kami akan datang lebih detail kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tapi saya bisa sampaikan bahwa Bahana akan dipakai sebagai salah satu opsi untuk menampung para pemegang polis yang berasal dari Jiwasraya. Karenanya kalau dia menampung pemegang polisi sudah direstrukturisasi Bahananya perlu ada PMN untuk Jiwasraya. Kami berharap sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu dengan skema ini ya bisa sedikit sedapat mungkin mengurangi beban PMN karena nantinya perusahaan yang akan dibentuk ya saya tidak berani ngomong sebenarnya di sini karena ini untuk PN, iya betul Pak Andre ikut detail saya kira. Perusahaan yang akan dibentuk itu nanti mencoba juga membangun akan membangun bisnis yang benar-benar bagus sehingga secara jangka panjang bisa men-sustain kewajiban ini Pak, tapi pasti kami akan akan akan presentasikan nanti di hadapan Bapak- bapak dan Ibu-ibu di Komisi VI Pak. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Izin Pak Pimpinan. Jadi menurut yang Rp6 T ini, ini untuk existing client yang ada kan, ada kaitan dengan Jiwasraya nggak? DIRUT: Nggak ada. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):
Jadi cuma yang ini kan. Kedepan ada rencana kesitu. DIRUT: Yang Rp6 T ini untuk memperkuat sebenarnya kapasitas penjaminannya Jamkrindo dan Askrindo Bu, ini yang untuk Jiwasraya. Tadi ada pertanyaan juga dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan mengenai berapa kira-kira penyerapan tenaga kerja di sini. Angka penurunannya Pak angka penurunannya kami ini angka agregat makro ekonomi Pak tapi setidak-tidaknya ya kalau program penjaminan ini bisa dijalankan dan kemudian debitur-debitur itu bisa dibantu ya oleh perbankan yang kreditnya dijamin oleh oleh Jamkrindo dan Askrindo itu akan bisa menyerap tenaga kerja sampai dengan tahun 2024 itu sekitar 132 juta Bu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini yang harapan yang yang di ini sebenarnya harapan yang yang dikedepankan dari program penjaminan yang diberikan oleh Jamkrindo dan Askrindo ini yang kedua. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Bapak Pimpinan. Plafonnya berapa ya Pak, plafon yang jaminan yang dijamin ini? pinjaman yang dijamin oleh paling tinggi berapa? DIRUT: Ada variasinya Bu, UMKM itu dibawah Rp500 juta. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Paling tinggi? DIRUT: Yang paling tinggi KUR Rp500 juta. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): ....... sementara usaha menengah itu kan kalau kita bicara UMKM itu kan sampai Rp10 M. .......: Kan ada KUR, ada yang UMKM yang non KUR. Kalau yang KUR di Rp500.000.000,- kalau non KUR itu sampai Rp10 M, iya. Ada yang ini makanya Ibu juga tadi bertanya mengenai hal ini ya. Sebenarnya penjaminan itu kan nggak langsung punya hubungan dengan nasabah, itu tergantung policy dari masing-masing bank itu di bank Bu. Jadi di bank itulah yang menentukan collateral-nya berapa. Ada yang pakai tapi ada juga yang nggak pakai Bu, oh karena kan kita menjaminkan kreditnya dari Bank Bu. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Kita kan kredit ke bank itu kan nggak harus lewat Bahana, Jamkrindo atau Askrindo, kita kan bisa langsung ke bank langsung. Ini tapi kan kita ke bank langsung kan kita pakai
collateral kan begitu. tapi yang pertanyaan saya justru Bapak ini kan untuk UMKM. UMKM ini kan collateral-nya nggak ada tentu ada plus-nya dong. Kalau orang pakai penjaminannya di sini ya kan dengan tujuanya itu supaya bank itu tidak meminta collateral yang besar kan begitu Pak menurut saya nih, kalau nggak ngapain kita lewat sini kita langsung saja ke. Kalau saya UMKM nih berat bagi saya pinjam ke bank karena mereka minta collateral, tapi kalau ke Bapak mungkin collateral-nya 20%, 30%, itu lho maksud saya Pak pengen tahu saja. F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A/WAKIL KETUA.): Itu nasabah, kreditur bisa langsung ke Bapak? DIRUT: Nggak Pak, nggak. F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A/WAKIL KETUA): Nggak kan. Yang dijamin oleh yang dijamin oleh mereka ini adalah pinjaman yang ada di Bank itu, kita tetap ngajuin ke Bank nggak bisa ngajuin ke mereka. DIRUT: Kami bukan lembaga pembiayaan. F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A/WAKIL KETUA): Iya gitu Bu. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Kita ke bank ingin menjaminkan, kan kita sebenarnya kalau ke bank kan jaminan collateral kita juga bisa, sebenarnya nggak perlu lewat Bapak gitu loh ya kan. Nah ini tapi kan kalau misalnya Bapak yang jamin kan bank itu nggak minta collateral lagi sama kita karena jaminan itu ada di Bapak gitu, iya kan. DIRUT: Saya jelaskan sedikit. Jamkrindo dan Askrindo itu menjamin kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur itu sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah dan sesuai dengan kegiatan usaha mereka. Jamkrindo dan Askrindo ini tidak dapat memberikan pinjaman langsung kepada kepada debitur, Bu atau usaha-usaha yang membutuhkan pinjaman dia hanya berposisi sebagai penjaminan. Kami akan mendapat imbal jasa penjaminan namanya Bu. Jadi ada hitung-hitungannya. F-PG (NUSRON WAHID): Pak mohon izin Pak ya. Mohon izin saya. Ini kan dulu sejarahnya begini. Dulu Askrindo sama Jamkrindo itu proses nagih IJP- nya atau klaimnya kalau Askrindo ke KPA yang itu ke Kemkeu ke Ditjen Anggaran dulu awal muasalnya. Yang kemudian itung-itungannya lama sering molor dan sebagainya dispute.
Kemudian diubah perubahan ini kalau nggak salah tahun 2017 tarifnya tidak ditentukan Pemerintah tapi bussines to bussines dengan bank karena itu dibuat lah model bisnis ini oleh bank. Tapi tetap saja Pak, kami berpendapat yang dijamin atau yang diasuransikan itu kredit nasabah, nggak mungkin ada kredit kalau nggak ada nasabah, si penerima manfaatnya ini adalah nasabah penerima manfaat ini karena itu kalau dibangun klausula kontrak oleh Askrindo tadi ini kontraknya kami hanya menjamin bank, nggak mungkin. Karena apa yang dijaminkan, gedung bank, duitnya bank, atau apa? yang dijaminkan adalah kredit bank kepada nasabah, penerimanya nasabah. Karena itu ini klausulanya adalah penjaminan tadi saya tetap ......., ini bukan klausula asuransi, ini klausulanya adalah penjaminan ini karena itu ini agak panjang ini cerita ini. DIRUT: Iya terima kasih. Pak Nusron betul bahwa kami jamin seperti yang kami jelaskan itu adalah kredit ya yang diberikan oleh bank kepada nasabah gitu. Iya, baik terima kasih Pak Andre, terima kasih. Kami lanjutkan, tadi ada pertanyaan dari Pak Subardi ya dalam PMN Rp6 Triliun ini apa yang dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo. Yang mereka jaminkan di PP 23-nya itu KUR- nya Pak, KUR sama ada tadi non KUR (UMKM) ya. Jadi spesifik mereka tidak masuk ke Bank guarantee dan sebagainya untuk program yang kali ini. Terima kasih Bapak. Terkait dengan Pak Nasril ya memang, oh nggak beliau nggak ada ya. KETUA RAPAT: Ya dijawab tertulis saja Pak, jawabin yang ada saja dulu. DIRUT: Terkait dengan Bu Hesti, apakah nasabahnya PMN itu akan sama dengan yang dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo ya? Kemungkinan besar tidak Bu karena PMN itu menyalurkan kredit atau pinjaman kepada nasabah-nasabahnya sendiri ya. Sementara Jamkrindo dan Askrindo ini memberikan penjaminan kepada kredit yang disalurkan oleh bank- bank yang memberikan kredit Bu. Jadi kemungkinan bahwa ini double harusnya tidak gitu untuk Bu Hesti. Kami mencatat yang tadi Pak Awi nanti tertulis saja mengenai Jasindo dan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan ke depannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ke Bapak-bapak dan Ibu, kalau ada yang kurang mungkin bisa diingatkan saja sehingga kami bisa... KETUA RAPAT: Baik. Tanya Bu kalau ini mumpung kita lagi nunggu Pak. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Pak, nggak tahu saya disini kan disebutkan begini nih Pak ya dia ini kan fungsinya sebagai collateral substitution institution yaitu Lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak, namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan berarti kan benar. Jadi kalau lewat dia kalau kita ke bank langsung kita akan diminta collateral kita tapi kalau lewat Bapak, collateral kita nggak cukup
kita bisa karena saya UMKM saya bisa pinjam uang dari Bank KUR tersebut Pak ya kan Pak ya? Tadi Bapak kenapa sih bengong-bengong. DIRUT: Saya jelaskan lagi. Sesuai dengan akta pendiriannya Bu, Jamkrindo dan Askrindo itu hanya berposisi sebagai penjamin terhadap kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Mereka tidak diberi wewenang atau mandat untuk memberikan pembiayaan langsung kepada debitur Bu, gitu. Bahwa apakah posisi Askrindo dan Jamkrindo ini bisa menutup ya cerita bahwa ada debitur yang tidak mempunyai kecukupan collateral tapi perlu dibantu oleh bank bisa saja mungkin Bu begitu. KETUA RAPAT: Biar dijawab sama Direksi salah satu itu Pak coba. Karena saya pernah mengurus begini buat ini memang ada, harusnya bank-nya juga mengawinkan kita dengan salah satu daripada mereka ini misalnya kita mengajukan kredit jaminan kita tidak cukup, kalau kita dapat persetujuan dari mereka nanti baru banknya bisa memberikan kredit. Nah mungkin lebih jelasnya salah satu deh dari Pak Direksi ini menjawab. DIREKSI: Jadi kalau untuk KUR Pak ya mekanisme kami untuk KUR pertamanya itu memang bank memberi kredit dulu kepada Ibu, nasabah Ibu, bisa diminta jaminan, bisa nggak. Sesudah mereka memberikan kredit lalu mereka akan pergi ke saya untuk memitigasi sebagian risiko kredit tersebu. Jadi perjanjian saya dengan Bank itu sesudah kreditnya diberikan. Jadi datanya ada nama debitur, perjanjian kredit, berapa limitnya dan seterusnya, lalu dengan demikian nanti kalau terjadi kegagalan kredit saya akan mengganti dari plafon itu 70% kepada bank-nya, kira-kira mekanismenya seperti itu Pak. KETUA RAPAT: Tapi Bapak bisa menggantikan kewajiban mereka untuk menyediakan collateral tidak? Nah itu pertanyaannya. DIREKSI: Itu tergantung dari kebijakan perbankannya. Kalau mereka menganggap 70:30 saja jamin 70 sehingga jaminannya menjadi hanya 30 ya itu bisa mereka lakukan Pak karena resiko mereka kan di bank hanya 30, risiko Ibu saya 70, kira-kira demikian Ibu. Kalau dalam KUR ya dalam KUR nasabah saya adalah bank-nya, iya. ........: Jadi begini Bu, di dalam KUR itu ada 3, ada dua skema intervensi negara. Pertama skema penjaminannya dilakukan oleh perusahaan penjamin Ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas modal supaya kapasitas penjaminannya dari 10 menjadi 20 atau dari 20 menjadi 30, dan mendapat lagi subsidi dalam bentuk apa? pertama subsidi bunga, kedua subsidi IJP yang dibayarkan kepada mereka. Mereka kan penjaminan ini harusnya dibayar ini.
oleh nasabah harusnya, tapi karena nasabahnya ini UMKM kemudian dibayarkan oleh negara, itulah subsidi, ini keberpihakan negara begitu Bu. Terima kasih Bu. KETUA RAPAT: Iya, jadi nanti Ibu boleh kuliah langsung dengan mereka sekarang kita gantian Pak Dul Bahri untuk memberikan jawaban. DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Baik. Singkat dari awal tadi Pak Khaeron sudah keluar ruangan, tapi kurang lebih Pak Nusron tadi pertanyaannya tentang karena kita sudah mendapatkan pendanaan ini juga menjawab Pak Baidowi tadi bahwa kita sudah aktif Pak pendanaan sebesar Rp3,6 Triliun ekuivalen itu sudah kita buktikan, kita sudah kita manfaatkan dan 1,2 juga dari LPEI. Intinya sisanya 3.96 ya kami karena sebisa mungkin tidak memberatkan negara Pak karena kita sudah mendapat pembiayaan kepercayaan dari lembaga dunia yang selevel World Bank yang nanti kalau kita kurang kita akan coba minta lagi Pak, cuma kenapa nggak sekarang? karena memang kita belum ke sana jadi pembangunan ini kan bertahap. Kalau sampai ke timur sampai arah itu kita akan maju lagi untuk pembiayaan. Tentu saja kita lebih prefer dengan PMN karena dengan PMN ini tidak memberatkan struktur kartu base kita Pak untuk DER dan lain-lain Pak. Tapi semuanya tergantung ketersediaan dana dari Pemerintah ya kalau sekarang kita cukup dengan dana 500 tadi. Nah ini mungkin loncat ke pertanyaan Bu Evita juga. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Jadi sebelum itu, Pak berarti tahun ini Bapak menerimanya 800 dong sudah ya PMN? DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Kami mendapat info hanya di approve untuk 500, tapi kami mengajukan 850 iya ....... 250 di tahun 2015 Bu, belum Bu, nggak Bu iya. Jadi yang kami ajukan itu adalah yang kami di approve oleh Kementerian BUMN hanya 500 dan itu tadi loncat ke Bu Evita, Kenapa ini kaitan dengan Covid Bu karena sebenarnya in normal condition kita itu tidak kita masih bisa memanfaatkan dana kita sebagian untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban untuk membangun. Nah karena kondisi Covid ini yang tadi saya sampaikan kita akan menjadi minus Rp93 Miliar dibutuhkan satu percepatan dan juga untuk kondisi yang di lapangan yang sudah minus disana Bu sudah collapse sudah banyak sekali pengangguran di Lombok sehingga kemarin pertimbangan dari Pemerintah melalui Kementerian BUMN dengan kami diberi ini karena kalau di krisis di Amerika juga di present 1930 yang pertama bangkit kalau saat Presiden Roosevelt memberikan new deal dimana uang itu dipakai untuk membangun infrastruktur. Nah ini yang pintu masuk kami dari sini, dengan 500 ini kita akselerasi yang harusnya tahun depan sehingga masyarakat yang sekarang dari hotel itu Bu mungkin occupancy 2% Ibu tahu sendiri yang pertama hilang adalah frontliner, kemudian baru backliner. Nah ini yang kita coba alihkan menjadi pekerja-pekerja konstruksi karena memang mereka bukan high skill worker sehingga kaitan Covid ke situ Bu sebenarnya, jadi.
F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Izin Pak Ketua. Jadi Rp500 M ini sebenarnya untuk membuka lapangan pekerjaan gampangnya. DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Iya betul Bu. Kemudian saya lanjutkan jadi nantinya Pak Nusron kita cari yang base capital instructure. Kedua ke Pak Dokter Mufti ya ada tiga pertanyaan tadi. Yang pertama tentang Covid efeknya ke MotoGP, saya ini juga pertanyaan Bang Andre tadi juga dan juga Pak Awi ya, disini ada dokter Pak maaf, oh betul ya dokter ya. Baik, saya baca disini Pak dokter Mufti. Jadi yang pertama MotoGP ini kan kita kontraknya multi year dari awal kita teken dengan asumsi kita harus deliver at the end of 2021 itu sudah given Pak, bahwa Covid ini merubah seperti yang terjadi tahun ini Sepang di batalkan. Nah ini untuk kebaikan dua belah pihak Dorna juga nggak berani bawa pembalapnya Malaysia juga tidak mau membayar untuk sesuatu yang sepi. Jadi kalau ..... disitu whatever happen kita harus bangun Pak karena by kontrak kita kontrak trully di situ. Bahwa nanti akan ditunda dan lain-lain itu mungkin karena Covid ini kan kita nggak pernah tahu kapan selesai ya tapi ya kita harus menjaga. Betul Bu, kita harus which is have to continue Pak Mufti. Kemudian yang kedua mengenai lahan memang kalau di berita dari lahan yang diserahkan oleh BPN waktu itu ke kita Pak Robertus juga tahu dulu ya ada beberapa lahan yang harus kita bebaskan karena dulu belum bebas. Nah disini kita pelan-pelan dengan uang sendiri kita coba bebaskan dan sekarang kita ada terobosan kita pakai Undang-Undang Nomor 2 yang mana adalah untuk pembebasan dengan skema kepentingan umum itu kita pakai konsinyasi jadi bukan negosiasi. Nah ini sudah kita dapatkan penloknya itu Pak yang akan digunakan untuk menyelesaikan itu. Memang butuh waktu Pak karena kita menyangkut rakyat dan mereka kebutuhannya masing-masing Pak, ada yang bawa lawyer. Nah dengan terobosan ini Pak kita tinggal titipkan ke Pengadilan Negeri nanti yang bebaskan kan BPN. Nah ini kita siapkan pertengahan tahun ini sampai tahun depan karena memang konstruksi sekarang adalah kita sedang menggunakan dana dari LPEI tadi dengan kontraktor WIKA untuk bangun dasar dulu waktu kita visit disana kita lihat kan jalannya sudah dibangun, Bulan Agustus ini akan mulai lapisan atas dan aspal, masih on track untuk selesai Juni tahun depan dengan dana pinjaman LPEI dan AIIB. Kemudian. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Pertanyaan saya justru dampak Covid ini ya ini kan ada yang sudah Pak hotel-hotel sudah sewa lahan nih, ada berdampak pembatalan kontrak atau bagaimana? DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Ada Bu terus terang Bu. Banyak yang menunda jadi ini menjadi kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan akomodasi ya karena mereka pasti orang saja nggak bisa ke sini apalagi investasi ya mereka menunda, tapi kita masih punya plan B, plan C menggunakan homestay
yang dibangun oleh PUPERA 700 unit kemudian juga glamping Bu, jadi kita hotel yang temporer. Jadi cukup Bu karena sebenarnya MotoGP tadi kan dari ...... ini bukan kawasan bukan kawanan elit Pak mereka sebenarnya backpacker jadi mereka biasa tidur di glamping, di homestay, di AirBnB, jadi bukan kita tidak perlu semuanya Hotel bintang 5. Jadi saya lanjutkan jadi dari sisi lahan kita on track juga. Terakhir mengenai digitalisasi, kita setuju sekali Pak Dokter bahwa kita butuh terobosan seperti di UK. Kalau kita kesana langsung dikasih London pass itu bisa kemana- mana dipakai untuk bayar nggak perlu daftar kemana-mana, di Indonesia belum ada, Hongkong juga namanya Octopus kita landing di Bandara langsung dikasih. Sebenarnya kita sudah mendapat tugas dari Menteri sebelumnya untuk men-develop ini Pak. Tapi memang ini membutuhkan konsensus nasional untuk menjadi program nasional add program karena kalau kita bikin nanti saingan dengan Traveloka, dengan Pegi-Pegi dan lain-lain terlalu fragmented. Yang dibutuhkan nanti sebenarnya bukan di kita, kita sudah membuat Pak sudah live tapi hanya kalangan tersendiri untuk BUMN-BUMN tertentu kalau Kementerian Pariwisata menganggap ini penting itu bisa menjadi nasional nah itu bisa terjadi Pak. Seperti Turki juga sudah bikin tapi belum exploring ya untuk kalangan kecil kita bisa tiket, hotel, atraksi, akomodasi dan lain-lain. Kemudian Pak Bardi tadi. Kebetulan saya dari Jogja Pak aslinya ya. Jadi memang kita terbatas Pak untuk membangun karena seperti kita ketahui semua sebenarnya kita termasuk BUMN yang bukan besar karena aset kita hanya Rp3 Triliun kemudian untuk membangun suatu kawasan kan membutuhkan uang yang triliunan. Nah untuk Jogja Pak yang kita tawarkan kerjasama knowhow Pak jadi kita dengan kemarin sudah datang dari Sekda Jogja Pak yang salah satu menantu Pak Sultan menawarkan kerjasama di Pantai Selatan yang tadi Pak Bardi sampaikan. nantinya di Pantai Samas Pak tapi kita disitu tidak invest Pak karena uang kita hanya cukup untuk mendirikan Nusa Dua dan Labuan Bajo. Jadi yang kita tawarkan knowhow-nya nanti Pak Sultan menggunakan BPD atau yang datang Pak Kanjeng yang menantu nomor 3 dan Pak Sekda, nggih. Tapi intinya Pak kalau memang itu masuk secara hitungan dan atraksi kita siap Pak, betul Pak, itu yang kita lakukan Pak tapi memang masih dalam proses Pak karena ya itu namanya destination management Pak kita memang punya seperti itudi situ. Jadi masih on going Pak Bardi. Lanjutnya Pak Nasril, tidak di dalam ruangan. Bu Evita, tadi manfaat itu Bu jadi tidak langsung tapi indirect effect dari ini memang langsung dirasakan Bu dan kami bersyukur kalau memang tahun ini bisa turun ya jadi mereka butuh sekali sekarang ini sangat butuh sekali. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Kenapa melihat proyeknya Mandalika kok hanya Rp500 M gitu, iya kan kecil sekali gitu. Rupanya saya baca-baca lagi hanya pembangunan drymix, irigasi tanah, oh cuma gitu- gitu saja gitu. DIRUT INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION/ITDC (ABDULBAR M. MANSOER) : Iya untuk mempercepat penduduk supaya recover Bu. Kemudian Bang Awi tadi pinjaman sudah efektif Pak. Kemudian mengenai bencana alam kita kebetulan memang tidak kena bencana karena dulu waktu di saat ini memang dihitung itu paling tidak berbahaya. Yang kena itu adalah Gunung Rinjani ke utara dan di sini kita juga dibantu oleh PNPB kemarin penanggulangan bencana dipasang alat-alat deteksi
secara gratis secara free dan itu yang paling canggih Bu di tempat kita dan memang daerah kita yang di antara tempat lain di Lombok itu paling aman. Kemudian UMKM Pak nanti akan dilibatkan karena di MotoGP ini ada tiga kegiatan ekonomi tiket, makanan, dan merchandise. Merchandise ini pasti dari lokal kalau kita ke Sepang beli kaos sama topi itu bisa ratusan ribu. Nah ini yang akan diserahkan kepada UMKM. Nah terakhir Bang Andre, kalau pastinya Pak kita baru tahu jadwal Agustus tahun ini, Dorna akan bilang bahwa ITDC atau MotoGP di Mandalika itu kurang lebih Oktober tahun depan. Nah kita perkirakan Oktober itu seharusnya tidak separah sekarang karena pasti ada terobosan dari vaksin atau pun cara kita menghandel yang new normal ya, we hope for the best tapi yang jelas tanggung jawab kita. Iya akhir tahun depan Pak. Iya, persiapannya dari tahun ini selesai Juni Pak dengan dana itu. Iya Pak, nggak Pak nggak pernah, memang 21 dari awal 21 iya siap akhir tahun Pak, tapi kalau memang pada waktunya ternyata Covid masih ada ya kita kembali ke Sepang kita kembali ke Dorna gitu Pak. Kira-kira itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kita lakukan adalah persiapan semuanya dengan dukungan dari Pemerintah. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih atas jawaban dari BPUI dan dari ITDC. Kita menuju ke draft kesimpulan pada hari ini kita tidak ada ambil keputusan apa-apa karena keputusan nanti diambilnya dengan Bapak Menteri setelah kita Rapat internal. Baik, Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tentang Penyertaan Modal Negara tahun 2020 Rabu 23 Juni 2020. 1. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan diganti pakai kalimat yang tadi itu menerima penjelasan, menerima penjelasan penambahan Penyertaan Modal Negara tahun 2020 dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp500.000.000.000,- untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp6.000.000.000.000,- untuk meningkatkan kapasitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat melalui penguatan modal pada PT Askrindo dan PT Jamkrindo dalam rangka pemulihan pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19 sesuai dengan penugasan dari Pemerintah. Ini sudah setuju Pak ya? F-PG (NUSRON WAHID): Ketua. Itu Jamkrindo sudah PT Pak ya atau masih Perum Pak? KETUA RAPAT: Sudah PT. Dia berubah jadi PT pas Bapak lagi di Komisi lain Pak.
F-PG (NUSRON WAHID): Sejak diakuisisi sama BPUI jadi PT. KETUA RAPAT: Baik 1 bisa diterima ya? (RAPAT:SETUJU) 2. Komisi VI DPR RI akan membahas penambahan Penyertaan Modal Negara tahun 2020 kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) pada Rapat Pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN. Dapat di setujui ya? (RAPAT:SETUJU) 3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI. Nanti pertanyaannya akan diserahkan oleh Sekretariat Komisi. (RAPAT:SETUJU) F-PG (NUSRON WAHID): Pak kesimpulan lain tambahan Pak. Tambahan kesimpulan ini tentang concern kami tadi Pak itu mohon dimasukkan dalam kesimpulan Pak yang intinya angka Rp6 Triliun-nya untuk penjaminan KUR kami Setuju, saya pasti setuju, wong saya ini studi saya, sekolah saya, disertasi tentang KUR dan penjaminan pasti saya setuju. Cuma khusus umpamanya apakah ditempatkan di Askrindo ini saya membutuhkan kajian hukum terlebih dahulu sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, itu saja Pak. KETUA RAPAT: Baik. Kalau begitu karena ini, jangan dirubah itu urutannya tadi sudah diketok semua taruh catatan, bikin catatan khusus kalimatnya Pak mainkan. F-PG (NUSRON WAHID): Khusus mengenai keberadaan usaha penjaminan yang dilakukan oleh PT Askrindo, Komisi VI, PT Astrindo iya kan, meminta legall standing terlebih dahulu atau posisi hukumnya terlebih dahulu sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 57, 58, 59, dan pasal 60, sampai 62, Pasal 57 sampai 62 ketentuan peralihan. Yang kira-kira bunyinya adalah perusahaan yang sudah melakukan usaha penjaminan sebelum undang-
undang ini diberlakukan dikasih kesempatan untuk berusaha sebagaimana mestinya paling lambat 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 15 Januari Tahun 2016 harusnya sudah jatuh tempo tanggal 15 Januari Tahun 2019. Sekarang ini kita posisi di Bulan Juli tahun 2020, sehingga kalau diminta untuk menyetujui lagi penambahan usaha PT Askrindo untuk kepentingan penjaminan kredit saya pribadi, saya kurang setuju karena menyalahi Undang-Undang Nomor 1 menurut saya, menurut Undang- undang, nggak tahu kalau ada tafsir lain tentang undang-undang itu karena di Indonesia itu Undang-undang penuh dengan tafsir. Sekian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Ini bukan berarti mengambil keputusan hari ini dan kalau bisa ini juga cukup cukup penting apa yang disampaikan Gus Nusron ini. Jadi mohon secepatnya dibuat itu disampaikan kepada kita maupun kepada kementerian ya sebab nanti hal ini akan kita ungkit lagi dengan mereka. Dan kalau bilamana perlu mungkin Bapak akan kita panggil lagi khusus ini sebelum kita mencapai kesimpulan akhir gitu kan. Baik. Mungkin dengan itu kami pertama-tama atas nama Pimpinan Komisi VI mengucapkan terima kasih kepada Anggota Teman-teman Komisi VI dan juga kepada mitra yang sudah turut hadir pada rapat RDP pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup kami beri kesempatan kepada gantian ini BPUI saja untuk kasih closing statement mewakili Pak Bari sekalian ya Pak ya. Monggo Pak. DIRUT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (ROBERTUS BILITEA): Terima kasih, Bapak Pimpinan. Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan Komisi VI DPR RI, Ya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas arahan-arahan yang sudah diberikan termasuk catatan-catatan yang sudah diberikan atas rencana penggunaan PMN Rp6 Triliun yang akan dimanfaatkan oleh BPUI bagi Jamkrindo dan Askrindo, termasuk juga arahan-arahan kepada ITDC dalam hal ini. Yang kedua kami mohon maaf kalau ada kalau suara kami pelan tadi karena ini baru pertama kali Bapak kami ikut dalam rapat seperti ini. Jadi perlu ada apa namanya penyesuaian juga ya mudah-mudahan kedepannya nanti kita sudah makin terbiasa dan makin bisa lebih lugas dalam memberikan penjelasannya. Yang ketiga kami akan secepatnya menindaklanjuti tadi beberapa jawaban tertulis yang perlu kami sampaikan dengan beberapa catatan hukum tadi yang diberikan oleh khususnya Pak Nusron. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami pada sore hari ini. Selamat sore Bapak-bapak.
KETUA RAPAT: Selamat sore. Terima kasih. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan, Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan kepada Dirut PT Pengembangan Pariwisata Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah mengikuti RDP pada hari ini. Dan dengan ini rapat kami tutup. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 18.53 WIB) Jakarta, 24 Juni 2020 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD. DEWI RESMINI, S.E., M.SI. NIP. 197104071992032001