ISSN : 3030-8917 Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol 2 No 1 Tahun 2023. Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571 STUDI KOMPARATIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KASUS PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Abraar Arrahmaan, Andriani Saputri Lukman, Basmah Ahmad Masykur, De Riziq Thayyib, Deden Najmudin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Abstract This research aims to understand the similarities and differences in the regulation of attempted criminal acts of theft according to the Indonesian Criminal Code and Islamic Criminala Law. The type of research used is library research. The method used by researchers is normative juridical research. Then the researcher used 3 (three) research approaches in the form of a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The conclusion is that this analysis aims to explore the basis for the formation of criminal law regulations in Indonesia related to attempted theft. The focus of the research is focused on analyzing the perspective of Islamic criminal law regarding attempted theft and comparing the General Provisions of Criminal Law (KUHP) with Islamic criminal law regarding attempted theft. The document provides a concise overview of theft and how it is classified as a criminal offense. Also discussed are legal regulations regarding attempted theft in the Criminal Code and Islamic criminal law. This analysis concludes that a comparison between the Criminal Code and Islamic criminal law can be a guide for formulating a better Criminal Code, such as removing intentional elements that are difficult to prove or providing sanctions that are appropriate to the actions carried out or efforts in accordance with the wishes of the perpetrator. Keyword: Attempted Crime, Theft, Indonesia Penal Code, Islamic Criminal Law Abstrak Penelitian ini mempunyai tujuan agar memahami persamaan dan perbedaan, pengaturan percobaan tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan peneliti bersifat penelitian yuridis normatif. Kemudian peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Kesimpulannya adalah Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar pembentukan peraturan hukum pidana
di Indonesia terkait dengan upaya pencurian. Fokus penelitian difokuskan pada menganalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap percobaan pencurian dan membandingkan Ketentuan Umum Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum pidana Islam terkait upaya pencurian. Dokumen tersebut memberikan gambaran ringkas tentang pencurian dan cara pengklasifikasikannya sebagai tindak pidana. Juga dibahas mengenai peraturan hukum mengenai percobaan pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Analisis ini menyimpulkan bahwa perbandingan antara KUHP dan hukum pidana Islam dapat menjadi panduan untuk merumuskan KUHP yang lebih baik, seperti menghapus elemen kesengajaan yang sulit dibuktikan atau memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau upaya sesuai dengan keinginan pelaku. Kata Kunci:Percobaan Tindak Pidana, Pencurian,KUHP, Hukum Pidana Islam Pendahuluan 1. Latar Belakang Kejahatan adalah suatu problematika sosial yang tak pernah ada hentinya. Hal ini tanpa kita sadari semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia, seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa dalam hidup manusia. Indonesia merupakan negara hukum. Karena Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dimana setiap perilaku warga negara Indonesia ini, menghendaki agar hukum harus ditegakkan, ditaati dan juga dihormati. Bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat tak heran jika sering terjadi perbuatan jahat yang melanggar aturan perundang-undangan maupun melanggar norma-norma hukum yang ada, maka hal tersebut akan dikenai sanksi yaitu berupa hukuman sebagai upaya jera bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi, dimana salah satu kejahatan tersebut yang terus meningkat dan tiada henti hingga saat ini yaitu tindak pidana percobaan pencurian. Pencurian merupakan suatu perilaku yang melanggar ketetapan- ketetapan pokok dalam masyarakat, yaitu prinsip-prinsip agama dan asas hokum negara. Pencurian terkategorikan sebagai dosa besar yang secara hukum jelas penetapannya yaitu haram untuk dilakukan sehingga dalam hal ini Allah SWT memberikan ketentuan pencurian yang termaktub dalam surah Al-Baqarah [2]: 188 : أْكُكُأ َا وأمكوَات َْأمَت وأمكوَكأمَْ وِا ِْبَاأابِْ ت أْكاألكاَا وَبَاِْ اَاِت وِْبُوكاأات ت أْكُكُأ َوِا بَرأيِقَا وأن م وِمت َْأمَت وِنبُكات وِمأاِ وَل َا ت َ ألبِْ وأمكوأتَت َا وَع أْكمَُ أنَا ࣖ
"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188). Kesimpulan sederhana dari ayat di atas adalah tentang balasan dari Allah bagi orang yang mencuri, tak memandang jenis kelamin. Artinya baik pelaku pencuri tersebut berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semua akan sama yaitu tetap menerima sanksi hukuman, baik dalam kategori hukuman yang ada di muka bumi karena berhubungan dengan hak adam dan hukuman di akhirat karena telah melanggar ketentuan syariat Allah SWT. Hukuman ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Seseorang dikatakan pencuri apabila ia melakukan pengambilan objek baik berupa benda, barang atau harta yang dilakukan secara ilegal tanpa memedulikan norma dalam aturan yang telah ada.Pencurian merupakan termasuk dalam kategori tindak pidana atau jarimah dalam hal ini juga bisa disebut sebagai delik pencurian. Akan tetapi semua tindakan pidana pastinya memiliki suatu awalan sebelum memasuki ke tahap selanjutnya, Dengan demikian awalan merupakan suatu tahapan dalam kategori percobaan. Oleh sebab itu, maksud dari percobaan dalam konteks ini merupakan tahapan awal sebelum memasuki pada tahap selanjutnya yaitu tindak pidana pencurian. Regulasi hukum yang mengatur percobaan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang sudah terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Ketentuan mengenai percobaan di KUHP Indonesia diuraikan dalam Pasal 53 dan 54. Meskipun demikian, KUHP Indonesia secara mendasar tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan, melainkan hanya menguraikan persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai percobaan. Menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan percobaan tidaklah sebegitu sederhana. Pertanyaannya adalah apakah persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP harus dipenuhi secara keseluruhan, atau sudah jika salah satu dari persyaratan tersebut telah terpenuhi untuk cukup mengkategorikan perbuatan seseorang sebagai percobaan tindak pidana.1 Begitu juga dengan percobaan tindak pidana dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), berbeda dengan KUHP yang diatur dalam bentuk tertulis atau formil, percobaan dalam Hukum Pidana Islam diatur dalam ketentuan tersendiri, Dimana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa negara atau hakim. (Ta'zir). Mengenai ketentuan tindak pidana pencurian Menurut P.A.F Laminating pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur dari pencurian bentuk pokok yaitu pada Pasal 362 KUHP, yang ditambahi dengan unsur-unsur lain maka dari itu ancaman hukumannya lebih berat. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara delik percobaan pencurian yang akan menentukan sanksi
yang tepat bagi pelaku. Semua orang yang diadili dan dihukum harus diperlakukan secara adil (fair) berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Yang artinya dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil, mutlak, dijamin dengan memperlakukan secara sejajar di hadapan hukum (on equal footing). Dengan menggunakan perbandingan dalam hukum pidana, bisa menjadi salah satu panduan dalam penyusunan Rancangan KUHP yang lebih baik dibandingkan dengan warisan hukum Belanda, seperti menghilangkan unsur niat yang sulit dibuktikan atau memberikan sanksi untuk perbuatan yang selesai atau tidak selesai sesuai dengan keinginan pelaku. Karena KUHP dan Hukum Pidana Islam memiliki kerangka hukum yang berbeda, mempelajari Hukum Pidana Islam bisa memberikan wawasan tambahan yang dapat digunakan untuk merumuskan ketentuan yang lebih cocok dan sesuai dalam penyusunan Rancangan KUHP tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan mengenai tindak pidana percobaan pencurian yang ada dalam KUHP Indonesia dan Hukum Pidana Islam. ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan rancangan pembentukan hukum pidana di Indonesia untuk kedepannya terkait dalam delik percobaan pencurian. Oleh karenanya dalam rangka penulisan artikel pokok ini telah diambil untuk dibahas dengan judul "Analisis Perbandingan Percobaan Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dengan KUHP" Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian 2. Fokus Penelitian Berdasarkan penguraian dari latar belakang diatas, maka terbentuklah pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dalam artikel ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap delik percobaan pencurian? 2. Bagaimana perbandingan antara KUHP dan hukum pidana islam terkait delik percobaan pencurian? 3. Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap delik percobaan pencurian. 2. Untuk menganalisis bagaimana perbandingan antara KUHP dan hukum pidana islam terkait delik percobaan pencurian.
Metodologi Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Metodologi penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan teori-teori hukum. Pendekatan ini cenderung bersifat deskriptif dan eksplanatif, lebih fokus pada aspek normatif atau aturan hukum yang berlaku. Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel Dalam pendekatan perundang-undangan, kita akan memfokus pada analisis langkah-langkah yang diputuskan oleh KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam kasus percobaan melakukan Tindak Pidana Pencurian. Kita akan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara dua sistem hukum ini dalam menjalankan tindakan yang sama secara spesifik. Dalam pendekatan konseptual, kita akan membahas konsep-konsep utama yang memisahkan KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam kasus percobaan melakukan Tindak Pidana Pencurian. Kita akan menganalisis teori yang mendasari dua sistem hukum ini dan bagaimana teori tersebut diimplementasikan dalam praktik. Dalam pendekatan komparatif, kita akan membandingkan KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam kasus percobaan melakukan Tindak Pidana Pencurian. Kita akan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara dua sistem hukum ini dalam menjalankan tindakan yang sama secara spesifik. Pendekatan komparatif akan membantu kita memahami bagaimana KUHP dan Hukum Pidana Islam menghadapi tantangan yang sama dalam menjalankan tindakan pencurian. Dengan menggunakan ketiga pendekatan penelitian ini, kita akan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam kasus percobaan melakukan Tindak Pidana Pencurian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana KUHP dan Hukum Pidana Islam menghadapi tantangan dalam konteks kasus tersebut dan bagaimana mereka dapat berkongkapan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan adil.
Pembahasan 1. Tinjauan Tentang Percobaan Tindak Pidana Pencurian a. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat serta perbuatannya telah meresahkan kehidupan orang lain. Dimana peristiwa mencuri adalah suatu tindakan yang mengambil harta atau barang kepunyaan orang lain dengan cara diam-diam dan melawan hukum. Seseorang dikatakan pencuri apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa mengambil sesuatu barang atau benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-." b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atau gequalificeerde (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP) 1. Pasal 363 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun a). Pencurian ternak; b). Pencurian pada waktu bencana atau peristiwa, seperti kebakaran, banjir, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya; c). Pencurian pada waktu malam hari di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup; d). Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama- sama; e). Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dengan cara merusak, membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu. 2). Pasal 365 KUHP Bentuk pencurian dengan kekerasan, rumusannya sebagai berikut : a). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang bertujuan untuk mempersiapkan atau memudahkan peristiwa pencurian, dan jika tertangkap tangan agar ada kesempatan bagi dirinya maupun kawannya yang ikut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. b). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara, dinyatakan : a. Jika peristiwa itu dilaksanakan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya atau di jalan umum atau di dalam
kereta api atau trem yang sedang berjalan. b. Jika peristiwa itu dilangsungkan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. c. Jika masuk ke tempat untuk melaksanakan kejahatan (pencurian) dengan cara merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, adanya perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu. c). Jika peristiwa itu menjadikan matinya seseorang, maka orang tersebut dikenakan hukuman penjara paling lama lima belas tahun. d). Diancam dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila peristiwa tersebut menjadikan luka berat atau matinya seseorang dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama serta disertai juga dengan salah satu hal yang telah diterangkan dalam poin a dan poin c. c. Tinjauan Mengenai Delik Percobaan (Pasal 53 KUHP) Dalam ketentuannya, regulasi mengenai percobaan diatur oleh Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: (1) Tindakan percobaan untuk melakukan kejahatan akan dikenai pidana, jika niat untuk melakukannya sudah jelas dari awal pelaksanaan, dan ketidakselesaian pelaksanaan itu tidak hanya disebabkan oleh kehendak sendiri. (2) Hukuman pokok maksimum atas kejahatan, dalam kasus percobaan, akan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang diberikan untuk percobaan adalah penjara dengan durasi maksimal lima belas tahun. (4) Pidana tambahan untuk percobaan setara dengan kejahatan yang berhasil dilakukan. 2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Percobaan Pencurian a. Definisi Percobaan Pencurian dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam Dalam hukum pidana islam, istilah ini disebut jarimat al-shuru'(delik percobaan). Jika dikaitkan dengan tindak pidana seperti pencurian salah satunya, Maka dari itu ungkapan ini disebut delik percobaan pencurian. Percobaan melakukan tindak pidana (delik percobaan) adalah memulai melakukan suatu perbuatan dengan maksud melakukan tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada kaitannya dengan kehendak pelaku. Sedangkan Tindak Pidana Pencurian dalam istilah fiqh jinayah disebut sebagai Sariqah (Jarimah Pencurian). Menurut Muhammad Al-Khatib Al- Syarbini (ulama mazhab Syafi'i) Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah
mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Pencurian ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, mencakup semua jenis pencurian yang seharusnya dikenai hukuman had, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat keraguan. Sebagai contoh, pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Kedua, mencakup pengambilan harta milik orang lain dengan pengetahuan pemiliknya tanpa persetujuannya dan tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya adalah seperti saat seseorang menjambret kalung dari leher seorang wanita. Kemudian, si penjambret melarikan diri, dan pemilik barang melihatnya sambil berteriak meminta bantuan. Adapun dalam percobaan pencurian termasuk kedalam hukuman ta'zir contohnya pelaku pencuri sedang membobol lubang kunci motor, namun akisnya gagal karena ketahuan oleh pemiliknya,sehinnga barang curian gagal diambil pelaku dan tidak memenuhi syarat akhir pencruian. Maka pelaku pencuri dikenakan hukuman ta'zir, seperti: hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa. b. Pendapat Fuqaha' dalam Percobaan Melakukan Jarimah Teori mengenai jarimah "percobaan" tidak dapat ditemukan di kalangan fuqoha'. Bahkan istilah "percobaan" dengan pengertian teknis-yuridis juga tidak dikenal oleh mereka. Yang menjadi fokus pembicaraan adalah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Meskipun begitu, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak membicarakan substansi atau esensi dari situasi tersebut. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan karena dua hal : 1. Percobaan untuk melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman hadd atau qisas, melainkan dikenai hukuman ta'zir. Perhatian fuqaha' lebih difokuskan pada jarimah-jarimah hudud dan qisas, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya telah tetap dan tidak mengalami perubahan. Hukuman untuk jarimah-jarimah tersebut juga sudah ditentukan dengan jelas tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Sebaliknya, untuk jarimah-jarimah ta'zir, sebagian besar diserahkan kepada uli al-amr (penguasa) untuk menetapkannya, terutama dalam hal sanksi hukum. Hakim diberi kewenangan yang luas untuk menjatuhkan hukuman, dengan merujuk pada batas maksimal dan minimal yang ditetapkan. Hukuman ta'zir juga dapat disesuaikan dengan perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, fuqaha' tidak memberikan perhatian dan
pembicaraan khusus terhadap percobaan melakukan jarimah, karena hal tersebut sudah termasuk dalam ranah jarimah ta'zir. 2. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup hukuman ta'zir dalam Syara', aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan. Ini karena hukuman ta'zir diberlakukan untuk setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman hadd atau kaffarah. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap sebagai maksiat oleh Syariat akan dikenai hukuman ta'zir selama tidak ada hukuman hadd atau kaffarah yang dikenakan. Karena hukuman hadd dan kaffarah hanya dikenakan pada jarimah-jarimah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka setiap percobaan (memulai) suatu perbuatan yang dilarang hanya akan dijatuhi hukuman ta'zir. Percobaan itu sendiri dianggap sebagai maksiat, yaitu suatu jarimah yang selesai, meskipun merupakan satu bagian dari bagian-bagian lain yang membentuk jarimah yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Dengan demikian, tidak mengherankan jika suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah secara sendirian, dan ketika digabungkan dengan perbuatan lain, akan membentuk jarimah yang berbeda. Pencuri misalnya apabila telah membobol brankas toko, kemudian tertangkap sebelum sempat mengambilnya, maka perbuatannya itu semata- mata dianggap maksiat (kesalahan) yang bisa dijatuhi hukuman meskipun sebenarnya baru merupakan permulaan dari pelaksanaan jarimah pencurian.Lain halnya jika pencuri berhasil menyelesaikan berbagai perbuatan yang membentuk jarimah pencurian dan berhasil membawa barang curiannya keluar dari toko, maka rangkaian perbuatan tersebut disebut sebagai "pencurian". Dengan selesainya jarimah pencurian, hukuman had yang telah ditetapkan akan dijatuhkan kepadanya. Untuk setiap perbuatan yang membentuk pencurian, tidak boleh dikenakan hukuman ta'zir secara terpisah karena setiap perbuatan tersebut sudah menjadi satu kesatuan, yaitu pencurian. Jadi, sekarang kita mengerti mengapa para fuqaha' tidak membahas secara khusus mengenai percobaan melakukan jarimah. Mereka fokus pada pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Pada kasus pertama, dikenakan hukuman hadd atau qisas, sedangkan pada kasus kedua hanya dikenakan hukuman ta'zir. Meskipun istilah "percobaan" tidak dikenal oleh mereka, konsep yang terkandung dalam istilah tersebut diakui oleh mereka, hanya saja disampaikan dengan istilah lain, yaitu jarimah yang tidak selesai.
c. Pertanggungjawaban Delik Percobaan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dalam hukum pidana islam, pertanggungjawaban pidana (almas'uliyyah al-jinaiyyah) adalah suatu kebebasan seseorang dalam melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan pidana. Salah satu unsur jarimah (tindak pidana) merupakan unsur adab sehingga pertanggungjawaban hukum harus meliputi tiga hal yaitu perilaku yang dilarang, tidak adanya pengekangan dalam perbuatan yang dilakukan, dan menyadari bahwa perilaku itu memiliki akibat tertentu. Dari ketiga unsur tersebut harus berada pada dalam diri pelaku, dan si pelaku jarimah harus mukallaf. Sehingga hal ini memberikan ketentuan yang secara mafhum mukholafah yaitu seseorang yang tidak mukallaf seperti orang gila, maka perbuatan pidananya tidak dapat dikenakan pertangungjawaban, anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun (baligh) atau orang tersebut dipaksa untuk melaksanakan kejahatan yang akan menyebabkan terancamnya jiwa seseorang. Hukum islam mengampuni bagi anak-anak yang berbuat kejahatan yang semestinya dijatuhi hukuman kecuali anak tersebut telah baligh. Dalam hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu: "Dari Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata: Pernah didatangkan kepada Utsman bin Affan seorang anak muda yang telah mencuri, maka Utsman berkata: Periksalah oleh kalian kainnya (celananya), kemudian setelah mereka memeriksanya ternyata anak tersebut belum tumbuh rambut di sekitar (HR. Al-Baihaqi, kemaluannya, maka Utsman Abdurrazzaq dan Sa'ied bin Manshur) tidak memotongnya." Hadist di atas memberikan pengertian bahwa unsur keleluasaan dalam juga mempertanggungjawabkan perbuatannya diperhatikan, karena jika unsur ini berada pada taraf keterpaksaan atau seseorang tidak berada dalam kondisi sadar maka penjatuhan hukuman tidak harus dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukannya dan hal itu tidak dapat dikenai hukuman terkait tindak pidana orang lain. Adanya hukuman berupaya untuk menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. secara hukum islam dikenakan. Mengenai dasar ini, seseorang Adapun hubungannya mengenai unsur tersebut terhadap perbuatan tidak selesai karena taubat, hal tersebut masih dalam kategori Perobaan jarimah. Jarimah yang tidak diselesaikan, terutama jika termasuk dalam kategori jarimah pencurian atau jarimah lainnya, dapat mengakibatkan pembuatnya tidak dihukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Al-Maidah ayat 34, di mana pembuat jarimah hirabah tidak dikenai hukuman atas perbuatannya yang tidak tuntas yang di akhir ayat itu berbunyi "kecuali orang-orang yang tobat sebelum kamu dapat menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwasannya Allah adalah Zat yang banyak memberi ampun dan kasih sayang ."
Jika para Fuqaha sudah menyepakati penghapusan hukuman atas jarimah hirabah karena tobat dan penyesalan yang diungkapkan sebelum tertangkap, mereka masih berbeda pendapat mengenai dampak tobat dan penyesalan tersebut pada jarimah selain hirabah. Pendapat dari beberapa Fuqaha dari mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa tobat dapat menghapuskan hukuman, dengan alasan bahwa Al-Qur'an menyebutkan penghapusan hukuman hirabah karena tobat, dan hirabah dianggap sebagai jarimah paling berbahaya dibandingkan jarimah sariqah. Mereka berpendapat bahwa jika tobat bisa menghapuskan hukuman hirabah, maka hal ini berlaku lebih-lebih lagi untuk jarimah pencurian. Namun, penghapusan hukuman ini diberikan dengan syarat bahwa jarimah tersebut menyangkut hak Allah, seperti perzinahan dan minum-minuman keras, bukan jarimah yang melibatkan hak perorangan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Beberapa Fuqaha menambahkan syarat lain, yaitu bahwa tobat harus disertai dengan perilaku yang baik, dan syarat ini mungkin memerlukan waktu tertentu untuk membuktikan ketulusan dari taubat. Namun, ada juga Fuqaha yang berpendapat bahwa syarat ini tidak perlu, dan yang cukup hanya dengan tobat. Berdasarkan pandangan tersebut, hukuman dapat dihapuskan bagi seseorang yang mengurungkan perbuatan jarimahnya karena tobat, asalkan jarimah tersebut berkaitan dengan hak masyarakat. Namun, untuk jarimah yang melibatkan hak perorangan, meskipun diurungkan karena tobat, hukuman tidak akan dihapus. d. Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam Terkait Percobaan Pencurian Dengan perbandingan Dalam hukum pidana islam dan KUHP, belum ada pengertian khusus terkait tentang delik percobaan pencurian. Akan tetapi, jika terjadi suatu peristiwa terkait adanya delik percobaan pencurian, maka harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang ada pada tindak pidana pencurian. Jika telah memenuhi unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, maka pelaku bisa dikenai dengan had yang sesuai dengan hukum pidana islam. Dengan hal ini, perlu diketahui tentang syarat-syarat pelaku yang dikenai dengan hukuman, sebagai berikut: 1. Mukallaf (orang yang berakal sehat dan baligh); 2. Tindakan mencuri itu atas kemauannya sendiri bedasarkan dengan niat; 3. Suatu barang yang dicuri itu bukanlah barang syubhat. Hak syubhat merupakan gambaran kepemilikan yang semu seperti dalam kasus pencurian yang dilakukan ayah kepada harta anaknya. Ketentuan ini berdasarkan sabda
Rasulullah yaitu; "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu!". Dalam hadist ini status kepemilikan harta tidak dianggap secara nyata adanya sehingga disebut syubhat. Dan berdasarkan hadist ini maka tidak terdapat istilah pencurian yang dilakukan oleh sebaliknya yaitu anak mencuri harta ayahnya serta ketentuan ini juga berlaku bagi garis nasab kebawahnya, sehingga dapat dipahami bahwa pencurian dengan model ini tidak dapat dikenakan had karena gugur berdasarkan persyaratan hak syubhat. Rasulullah SAW telah memberi putusan dengan denda dua kali lipat pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada diatas pohon dan pencurian domba yang masih berada dalam kandangnya. Rasulullah SAW telah membebaskan hukum potong tangan kepada pencurinya. Pencuri yang tanpa membawa pulang, sedangkan pencuri memakan buah membutuhkan buah tersebut maka pencuri itu tidak dikenai hukuman apapun. Akan tetapi, bagi pencuri yang membawa pulang buah dan kurma tersebut maka dikenai tanggungan buah dan kurma dua kali lipat dari apa yang dia curi dan dikenai hukuman ta'zir. Lalu, bagi pencuri yang mengambil buah dan kurma dari tempat pengeringan tanaman atau makanan, maka pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan jika buah yang dia curi mencapai satu nisab. tersebut Menggagas dan menyusun rencana tidak dianggap sebagai dosa yang dikenai hukuman, karena menurut norma dalam hukum Islam, seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan pikiran atau niat yang terpendam dalam dirinya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah, sebagai berikut: "Tuhan azza wajalla memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata. Seseorang hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkannya dan perbuatan yang dilakukannya" (HR. Muslim). Peraturan tersebut telah ada dalam Syari'at Islam sejak awal tanpa pengecualian. Namun, dalam hukum pidana positif, aturan tersebut baru diakui pada akhir abad kedelapan belas Masehi, setelah Revolusi Perancis. Sebelum periode tersebut, niat dan pemikiran dapat dikenai hukuman jika dapat dibuktikan. Dalam hukum pidana positif juga terdapat pengecualian terhadap aturan tersebut. Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam Terkait Percobaan Pencurian Persamaan Perbedaan Yang di Bandingkan KUHP Hukum Pidana Islam KUHP Hukum Pidana Islam
Percobaan Pencurian Subyek Hukum Unsur- unsur Pidana Perbuatan Pidana Bentuk Sanksi Pidana
Mengambil harta/baran g milik orang lain dengan usaha disengaja
Mengambil suatu benda atau harta dengan niat disertai usaha dan melanggar syara'
Manusia (Orang yang sudah dewasa dan anak- anak) Diatur secara khusus dalam KUHP karena terpisah dari tindak pidana percobaan pencurian biasa
maksimum hukuman pokok atas suatu kejahatan dikurangi sepertiganya Mukallaf (Orang yang berakal sehat dan baligh) Tidak diatur secara khusus karena keadaannya sama dengan tindak pidana pencurian Biasa tetapi tidak sampai pada fase pelaksanaa n (akhir)
ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa negara atau hakim. (Ta'zir)
Dari tabel perbandingan yang telah peneliti buat, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya persamaan maupun perbedaan baik dalam segi subyek hukum, unsur-unsur pidana, perbuatan pidana serta bentuk sanksi pidana tentang tindak delik percobaan pencurian dengan pemberatan dalam KUHP dan hukum pidana islam. Terkait dengan persamaannya adalah hanya pada perbuatan pidana saja dalam KUHP dan hukum pidana islam. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada subyek hukum, unsurunsur pidana dan bentuk sanksi pidananya dalam KUHP dan hukum pidana islam terkait delik pencurian hewan ternak dengan pemberatan. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Perbandingan Percobaan Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dengan KUHP" membahas tentang perbandingan tindak pidana percobaan pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam dan KUHP. Analisis tersebut bertujuan untuk menganalisis dasar terbentuknya peraturan hukum pidana di Indonesia mengenai percobaan pencurian. Fokus penelitian adalah menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap percobaan pencurian dan membandingkan KUHP dan hukum pidana Islam mengenai percobaan pencurian. Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat tentang pencurian dan pengkategoriannya sebagai tindak pidana. Dibahas pula mengenai peraturan hukum percobaan pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Analisis tersebut menyimpulkan bahwa perbandingan antara KUHP dan hukum pidana Islam dapat memberikan pedoman dalam merumuskan KUHP yang lebih baik, seperti menghilangkan unsur kesengajaan yang sulit dibuktikan atau memberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan atau dilakukan percobaan sesuai keinginan pelaku. DAFTAR PUSTAKA Al Anshari, Fauzan dan Abdurrahman Madjrie. Hukuman Bagi Pencuri. Jakarta Selatan : Khairul Bayan, 2022. Ariman, Rasyid dan M. Fahmi Raghib. Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008. Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2018.
Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2020. Bassar, Sudrajat. Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Bandung: Remadja Karya, 1986. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Depok: PT RajaGrafindo, 2020. Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang : Bayumedia, 2022. Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Syaamil Quran, 2020. Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok : PRENADAMEDIA Group, 2019. Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. Hukum Pidana Islam. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013 Ishaq. Hukum Pidana. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022. Ismatullah, Dedi. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013. Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2018. Khoiri, Nur. Metodologi Penelitian Pendidikan. Semarang : SEAP, 2018.