BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konstruksi Hubungan Hukum Sebagai makhluk sosial tentunya setiap individu akan melakukan hubungan interaksi sosial dengan individu lainnya baik secara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Interaksi sosial itu telah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia sampai meninggal dunia. Timbilnya hubungan interaksi sosial antar individu secara umum ialah karena setiap individu tidak bisa hidup sendiri dan saling ketergantungan antara individu satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi sejak lahir sampai meninggal dunia, maka banyak aktifitas- aktifitas yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik secara jasmani maupun rohani. Konstruksi hubungan hukum dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian yaitu konstruksi hubungan hukum yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui media elektronik dan konstruksi hubungan hukum yang terjadi secara langsung, maka untuk tercapainya hubungan hukum yang harmonis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia mengeluarkan peraturan khsusus yang mengatur syarat-syarat perjanjian yang dilakukan melalui sistem elektronik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 9
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tetang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik : 1. PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak. 2. PMSE merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara : a. Pelaku usaha dengan pelaku usaha b. Pelaku usaha dengan konsumen c. Pembeli dengan pribadi, sesuai dengan peraturan perundang- undangan ; dan d. Instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata (privat recht). Secara keperdataan manusia dikodratkan untuk melakukan hubungan interaksi sosial baik dalam segi formil maupun materil, dalam pembagian hukum perdata terdiri dari hukum sipil dan hukum dagang yang kurang dapat memberikan suatu keutuhan sistem keperdataan, karena pembagian itu hanya berdasar kepada pembagian undang-undang hukum perdata Belanda sebagai akibat dari sejarah pengkodifikasian sampai ada dua kitab undang-undang hukum dalam satu sistem kaidah hukum perdata (Vollmar, 1989:3). Hubugan hukum yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok sering terjadi hubungan timbak balik antara yang satu dengan yang lain, hubungan timbal balik itu muncul karena ada rasa saling membutuhkan baik dari segi materil maupun formil, sehingga mucul perjanjian atau kesepakatan di anatara para 10
pihak yang telah sepakat untuk melakukan suatu perbuatan dalam masyarakat. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata Overeenkomst (Belanda) yang terjemahan dari persetujuan. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja (2006:19), dalam membuat perjanjian kita harus melihat asas perjanjian. Asas-asas umum dalam hukum perjanjian, diantaranya : 1. Asas Personalia Asas Personalia merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturanya dapat kita temukan dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi " Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." 2. Asas Konsensualitas Asas Konsensualitas yang berarti bahwa dalam membuat suatu perjanjian anatar kedua belah pihak telah mengikat secara hukum, sehingga telah melahiirkan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dan mencapai kesepakan, walaupun kesepakatan hanya dicapai secara lisan namun perjanjian tersebut dikatakan sah menurut hukum. Secara umum pada prinsipnya perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah 11
pihak dan telah sepakat untuk saling mengikatkan dirinya dikatakan sah menurut hukum. 3. Asas Kebebasan Berkontrak Asas Kebebasan Berkontrak pada prinsipnya menjelaskan bahwa dalam semua perjanjian dapat dibuat, disepakati dan dijalankan oleh setiap orang yang membuatnya, namun perjanjian yang menggandung prestasi dan kewajiban pada salah satu pihak yang dianggap melanggar ketertiban umum, kesusilaan, serta Undang-Undang yang berlaku, maka perjanjian tersebut dilarang untuk dapat dibuat, disepakati dan dijalankan oleh setiap orang. 4. Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang (pacta servanda) Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". 5. Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Iktikad baik Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : " Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,." Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian lebih jelasnya dituangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : " (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sunt 12
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Subekti (2001:17) Suatu perjanjian dapat dikatakann sah karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan menimbulkan unsur hukum bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Munir Fuady (2014:185) terdapat beberapa syarat untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diantaranya : a) Syarat Umum Sahnya Perjanjian : i. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, iii. Suatu hal tertentu, iv. Suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat Subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat Objektif karena mengenai perjanjianya sendiri sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan. b) Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang mengatur tentang semua jeniis dan bentuk dalam suatu perjanjian dan sebagaimana yang 13
telah dimuat dalam Pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut : i. Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. ii. Perjanjian menggikat sesuai kepatutan. iii. Perjanjian menggikat sesuai kebiasaan. iv. Perjanjian harus sesuai dengan Undang-Undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa). v. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum. c) Syarat Khusus Formalitas Sahnya Perjanjian Syarat khusus formalitas sahnya perjanjian merupakan syarat khusus yang dimuat dalam bentuk perjanjian yang bersifat khusus dan yang bersifat formalitas saja, untuk syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sebagai berikut : i. Perjanjian harus dibuat secara tertulis misalnya, untuk perjanjian penanggungan, perjanjian hibah dan sebagainya, agar dapat dikatakan sah menurut hukum maka perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis. ii. Perjanjian harus dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli tanah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), dan pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat oleh notaris, agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum. 14
d) Syarat Khusus Substantif Sahnya Perjanjian Syarat khusus substantif sahnya perjanjian merupakan akibat dan tidak terpenuhinya suatu unsur atau lebihnya unsur dalam syarat sahnya pejanjian antara lain : i. Batal demi hukum (nietig null and void), dalam membuat suatu perjanjian jika perjanjian batal demi hukum, maka perjanjian tersebut tidak memiliki unsur objektif sebagaimana dimuat dalam Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah sah menurut hukum. ii. Dapat dibatalkan (vernieetigebaar, voidable), jika dalam perjanjian yang dibuat telah dibatalkan, maka perjanjian tersebut tidak pernah sah menurut hukum, karena tidak terpenuhinya unsur subjektif sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan. iii. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable), merupakan perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan dan perjanjian tersebut tidak batal begitu saja, namun perjanjian tersebut masih memiliki kekuatan hukum tertentu. iv. Dikenakan sanksi administratif, merupakan perjanjian yang tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, namun akan 15
mengakibatkan sanksi administratif bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa : "Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan". B. Konsumen Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 1 poin 1 menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang mengatur dan melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap konsumen. Konsumen ialah setiap orang yang membeli atau memakai barang dan jasa dalam berbisnis maupun sistem perdagangan (Az. Nasution 2007:29), sedangkan menurut Sri Handayani (2012:2) definisi konsumen secara umum adalah seseorang yang membeli barang dan jasa, menggunakan barang dan jasa, setiap orang atau perusahaan yang membeli barang dan menggunakan 16
jasa, serta seseorang atau perusahaan yang menggunakan atau memakai barang dan jasa dalam waktu tertentu. Sri Handayani juga memberikan batasan tentang definisi konsumen yakni : a) Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan jasa dan mendapatkan barang untuk tujuan tertentu, b) Konsumen adalah setiap orang yang membeli barang dan menggunakan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan jasa untuk diperdagangkan kembali, c) Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari secara individu, keluarga maupun masyarakat dan tidak untuk diperdagangkan. Secara umum hak konsumen dibagi menjadi empat bagian yang terdiri dari, hak untuk memilih (the right to be choose), hak untuk mendapatkan informasi (the right informed), hak untuk didengar (the right to be heard), dan hak untuk mendapatkan keamanan (the right do safety) (Tri Siwi kristi 2009:30). Pengaturan mengenai hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya yang dimuat dalam BAB III yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut : a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. 17
b) Hak untuk untuk membeli barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e) Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. h) Hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestiya. i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perkembangan perekonomian dan pembangunan dalam bidang perdagangan nasional serta perindustrian telah banyak menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari- hari. Dengan meningkatnya sistem perdagangan online secara globalisasi dan didukung dengan sarana infomasi dan teknologi elektronik, serta ilmu pengetahuan yang semakin meningkat sehingga memperluas ruang gerak 18
dalam melakukan sistem perdagangan (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2004:37). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada perumusannya mengarah bahwa kenyataan dalam sistem perdagangan dan pembangunan secara nasional tergolong dalam sistem perlindungan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen dalam rangka untuk membangun keharmonisan, kepercayaan, serta kepastian hukum. Hukum dibuat untuk menjamin kepastian dan keadilan serta dapat memberikan keamanan bagi setiap orang dalam masyarakat untuk tercapainya tujuan hidup bermasyarakat secara adil dan damai, salah satu contoh aspek yang sangat membangun guna untuk mempertahankan kestabilan perekonomian masyarakat adalah dengan mencipttakan sistem perekonomian secara sehat yang sering kali tergantung pada sistem perdagangan yang sehat, sehingga dalam sistem perekonomian yang diciptakan dan dijalankan harus terdapat seperangkat aturan, kaidah dan norma hukum yang diterapkan guna tercapainya sistem perdagangan yang sehat (Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu 2007:26). Secara sederhana hubungan antara pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa, dan konsumen sebagai pemakai barang dan jasa secara pribadi ataupun keluarga merupakan hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak, hubungan tersebut terjadi mulai dari pada saat kedua belah pihak 19
telah sepakat untuk melakukan suatu perikatan dalam sistem perdagangan. Dalam sistem perdagangan pelaku usaha sangat membutuhkan dorongan dan dukungan dari konsumen sebagai pelanggan, sedangkan konsumen sangat membutuhkan penyediaan barang dan jasa dari pelaku usaha untuk kelangsungan hidupnya (Penyunting Husni Syawali dan neni SriImaniyati 2000:36). C. Pelaku Usaha Pelaku usaha adalah setiap orang yang mendirikan suatu perusahaan dalam bidang perdagangan barang dan jasa baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, pada saat perusahaan didirikan dan menjalankan kegiatan perdagangannya di Indonesia secara individu maupun kelompok dalam suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak dalam rangka untuk menjalankan kegiatan perdagangan barang dan jasa. Secara umum pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan yang menyediakan barang dan jasa dan diperdagangkan baik secara konvensional maupun online, secara sederhana pelaku usaha dapat dikelompokan sebagai berikut : a) Orang perorangan, merupakan setiap individu yang menjalankan kegiatan usahanya secara sendiri. b) Badan usaha, merupakan kumpulan dari orang perorangan yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut : 20
I. Badan hukum, merupakan badan usaha berbentuk hukum yang telah didaftaran jenis usahanya pada notaris, guna untuk mendapatkan akta pendirian yang telah disahkan oleh mentri hukum dan HAM, contohnya Perseroan Terbatas (PT), II. Bukan badan hukum, merupakan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum yang tidak mendaftarkan jenis usahanya pada notaris dan tidak memiliki akta pendirian yang telah disahkan oleh mentri hukum dan HAM, contohnya seperti firma. ). Sebagaimana dimuat dan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak-hak dari pelaku usaha, yaitu sebagai berikut : 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen. 21
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha antara lain: 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan danpemeliharaan; 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidakdiskriminatif; 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkanberdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barangdan/atau jasa tertentu memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yangdibuat dan/atau yang diperdagangkan; 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibatpenggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yangdiperdagangkan; serta 22
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/ataujasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Hak dan kewajiban dari pelaku usaha sangat berperan penting dalam kegiatan bisnis ataupun sistem perdagangan yang dijalankan oleh pelaku usaha, karena atas dasar hak dan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana yang dimuat dan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen agar pelaku usaha dapat membela diri dihadapan hukum, jika konsumen yang tidak beritikat baik dalam kegiatan bisnis ataupun sistem perdagangan yang dijalankan oleh pelaku usaha. D. Transaksi E-Commerce E-Commerce berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata yaitu, elektronic dan commerce, dalam bahasa etimologi electronic diterjemahkan sebagai ilmu muatan listrik, alat electronik, dan semua hal yang berhungungan dengan elektronik dan teknologi, sedangkan commerce merupakan perniagaan dan perdagangan. (John M.Echols dan Hassan Shadily, 2003:209 & 129). E-commerce (Electronic Commerce) merupakan konsep yang baru dan biasa digunakan sebagai proses atau transasksi dalam sistem perdagangan barang dan jasa yang dilakukan secara online atau melalui sarana internet, dari berbagai prespektif dan penjelasan mengenai e-coomerce dapat dikelompokan prespektif sebagai berikut, (Amelia, 2014:10) : 23
1) Dari perspektif komunikasi, e-commerce merupakan sarana internet yang digunakan dalam melakukan komunikasi atau interaksi secara online. 2) Dari perspektif bisnis, e-commerce merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bisnis perdagangan barang dan jasa yang dilakukan secara online. 3) Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan sarana yang digunakan oleh individu, perusahaan, dan management dalam rangka mengakses suatu informasi dalam pelayanan transaksi e-commerce. 4) Dari perspektif lainnya, e-commerce merupakan sarana informasi dan teknologi elektronik yang digunakan dan sebagai sarana pendukung dalam kegiatan bisnis serta sistem perdagangan online . Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, Teori E-Commerce (2008:17) berpendapat bahwa dalam melakukan komunikasi, bisnis, dan transasksi secara online, tanpa adanya internet perdagangan barang dan jasa tidak dapat dilaksanakan secara online. Secara umum peran dan fungsi internet dalam transaksi e-commerce adalah sebagai berikut : 1) Sarana komunikasi dalam kegiatan bisnis dan sistem perdagangan online, dan 24
2) Halaman webside dan aplikasi suatu perusahaan yang menjalankan bisnis atau perdagangan online dapat diketahui oleh semua orang, 3) Sebagai sarana perdagangan barang dan jasa yang dengan mudah diakses oleh konsumen Pelayanan jasa adalah setiap orang yang menjalankan kegiatan bisnis dan sistem perdagangan serta suatu perbuatan pelaku usaha guna untuk menarik minat konsumen terkait dengan kegiatan bisnis dan sistem perdagangan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan setiap orang. Secara umum pelayanan jasa merupakan suatu perbuatan pelaku usaha terhadap konsumen yang dapat menghasilkan kepuasan bagi pemakai layanan jasa dalam bisnis dan sistem perdagangan yang dijalankan oleh penyedia layanan jasa (Idri Shaffat 2006:217). E. Landasan Teori Kehadiran internet adalah suatu sistem yang dilakukan secara online , dan membawa danpak pada pola hidup manusia sekarang ini, secara sederhana internet dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang saat ini tidak dapat dilepas pisahkan dengan pola hidup manusia, sehingga dapat pula dikatakan bahwa internet dan sistem informasi teknologi elektronik telah mempersempit sistem transaksi yang dilakukan secara langsung (H.Sutarman 2007:27). 25
Pada saat ini dengan adanya internet membuat seseorang dengan mudah melakukan aktivitas dalam bertransaksi secara tidak langsung seperti halnya dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian secara online. Informasi dan teknologi elektronik serta internet telah merubah pola hidup masyarakat dan perilaku manusia secara global, pada umumnya informasi dan teknologi elektronik telah menjadi sarana utama dalam melakukan sistem transaksi, sehingga menimbulkan perubahan sosial dan pola hidup masyarakat (Ahmad M. Ramli, 2010:1). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: I. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; II. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; III. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atassuatu barang dan/atau jasa; IV. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; V. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Kegiatan bisnis dan sistem perdagangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang guna untuk keperluan hidupnya, setiap orang tentunya dalam menjalankan aktivitas saling membutuhkan barang dan jasa 26
untuk kelangsungan perekonomian sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi saat ini sebagian masyarakat menggunakan internet sebagai media untuk bertransaksi secara online baik dalam aplikasi online maupun diluar aplikasi online. Hukum merupakan aturan, kaidah, dan norma, bukan hanya sekedar sebuah nama tanpa makna. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat dan disahkan dalam sistem Perundang-Undangan, serta dipakai sebagai landasan hukum bagi orang perorangan maupun suatu lembaga (Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang 2008 : 34). Secara sederhana hukum merupakan suatu tujuan yang harus dicapai, karena hukum terus menerus mengalami perubahan dan mendapatkan dorongan pertumbuhan, serta mengalami pertumbuhan yang dinamikal secara terus menerus (Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, 2001: 13) oleh karena itu, untuk membantu menjelaskan dan menemukan keterkaitan hukum dan masyarakat diperlukan pendekatan interdisipliner. Sedangkan ilmu hukum memiliki arti tersendiri yaitu ilmu hukum merupakan realitas kodrati yang sudah ada dan tertanam pada setiap orang dalam hati nurani manusia terhadap segala bentuk perilaku atau tingkah laku seseorang dalam masyarakat, secara umum ilmu hukum merupakan ilmu ilmiah yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan manusia yang pada prinsipnya tanpa penerapan ilmu hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan yang tidak bermoral, kecuali atas dasar ilmu hukum. 27
Seiring dengan perkembangan ilmu hukum yang secara khusus telah tercapainya pandangan ilmu hukum secara fungsional yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan bisnis dan sistem perdagangan, dalam skala politik dan sosial. Ilmu hukum bukan saja merupakan ilmu mendasar melainkan ilmu yang diterapkan sesuai dengan perkembangan ilmu hukum yang selalu mempertimbangkan kejahatan-kejahatan yang sering terjadi pada kegiatan bisnis dan sistem perdagangan secara menyeluruh, sehingga dalam proses transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan unsur kerugian dan adanya kepastian hukum dalam suatu kegiatan bisnis ataupun sistem perdagangan (Sudjono Dirjosisworo 1983: 26). Prinsipnya teori hukum adalah teori ilmu hukum atau dengan kata lain ilmu hukum merupakan obyek dari teori hukum, maka secara umum teori hukum dikatakan sebagai teori ilmu hukum. Pada umumnya teori hukum memiliki hubungan keterkaitan dengan hukum, yang bukan merupakan hukum pada suatu waktu dan hukum pada suatu tempat tertentu seperti halnya ilmu hukum. Teori hukum digunakan sebagai landasan teori untuk menyelesaikan permasalhan hukum tertentu, contohnya seperti adanya kata sepakat dan pertanggungjawaban terhadap segala resiko dalam suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan maka teori yang dapat dipakai dalam tesis ini adalah teori kebenaran. Teori kebenaran merupakan teori yang tergolong dalam metode- metode untuk memperoleh penggetahuan. Secara umum teori kebenaran dapat 28
digolongkan bagi penganut spetisme yang menjelaskan bahwa tidak ada batasan mengenai kebenaran, sedangkan penganut dogmatisme berpegang pada pendiriannya yang menjelaskan bahwa batasan dalam teori kebenaran dogmatisme dapat dipercaya secara mutlak, penganut idealisme dan penganut realisme lebih mempercayai bahwa teori kebenaran memiliki pendirian yang netral, walaupun tidak selalu merupakan ukuran penutup atau terakhir, namun dalam teori ini mempunyai pandangan bahwa teori kebenaran dapat dipercaya serta dapat dipegang kebenarannya walaupun bersifat belum pasti, secara sederhana teori kebenaran dapat dikelompokan menjadi tiga bagian yang terdiri dari teori kebenaran koherensi, teori kebenaran korespondensi, dan teori kebenaran pragmatic (Louis O. Kattsoff 1996: 180). 1) Teori Kebenaran Koherensi Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang dibangun oleh para pemikir ilmu hukum yang secara rasionalis seperti, Bradley, Hegel, Spinoza, dan Leibniz. Teori kebenaran koherensi yaitu teori yang merupakan dasar dari pada pendirian dalam berargumentasi, secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam mengeluarkan argumentasi dengan konsisten maka kesimpulan yang diberikan adalah benar, namun sebaliknya dalam mengeluarkan argumentasi dengan tidak konsisten maka kesimpulan yang diberikan adalah salah. Dalam sebuah teori kebenaran koherensi yang dapat ditegakan dalam ilmu hukum adalah kebenaran yang argumentasinya bersifat konsisten atau 29
dengan kata lain argumentasi yang dikemukakan secara benar. Secara sederhana dalam teori ini proses berpikir dan bernalar oleh setiap orang harus bersifat konsisten atau secara baik dan benar. Kebenaran koherensi dapat ditinjau dari pengetahuan-pengetahuan tentang hukum yang sudah ada dan dianggap benar, serta argumentasinya konsisten. Landasan dari teori koherensi ini juga dapat dipakai sebagai landasan ilmu hukum dalam menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru yang bersifat konsisten dan secara sistematis. Pada dasarnya teori kebenaran koherensi merupakan suatu kepastian yang bertolak dari segi putusan atau dari segi proposisi (zekerheid), (Ibrahim Johnny, 2005 : 115-116) 2) Teori kebenaran korespondensi Teori kebenaran korespondensi merupakan teori kebenaran yang paling tua, seperti dikemukakan Hornie dalam bukunya "Studies in Philosophy: The Corecpondence Theory as an old one". Secara umum teori kebenaran korespondensi merupakan teori yang didasarkan dengan teori pengetahuan dan dikemukakan oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa semua hal yang diketahui adalah segala bentuk kenyataan atau sering disebut subyek (Ibrahim Johnny, 2005 : 117) 3) Teori kebenaran pragmatic Teori kebenaran pragmatic menjelaskan bahwa sebuah keadaan atau proses yang menunjukan pada pola pikir seseorang tentang obyek tertentu dan bersifat tidak memihak atau bersifat netral, serta tidak 30
bersifat secara beruntut yang bersifat masuk akal dan koherensi diantara berbagai pendapat dan gagasan yang mendukung cara berpikir seseorang, namun dalam proses berpikir harus sesuai dan pada tahapan penutup atau terakhir serta dapat menghasilkan kenyataan dalam kehidupan manusia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, (Soejono Soemargono, 1983a: 1) F. Batasan Konsep 1. Konstruksi hubungan hukum adalah susunan peraturan dan hubungan kata dalam aturan atau norma, arti dari satu kata yang ditemukan oleh makna konstruksi dalam suatu kalimat atau kelompok kata 2. Konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau consument (Belanda) yang merupakan orang perorangan yang membeli dan memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (Kelik Wediono, 2014:8) 3. Pelaku Usaha adalah orang perorangan dan atau badan usaha yang dimanah membuat usaha baik secara sendiri atau secara kelempok yang dimuat merupakan badan hukum atau juga bukan badan hukum. 4. E-commerce (Electronic Commerce) adalah proses kegiatan bisnis atau sistem perdagangan barang dan jasa yang dilakukan secara online atau sering disebut transaksi e-commerce 31