MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.05/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 129/PMK.05/2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLMN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG- MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pedoman pengelolaan badan layanan umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa aspek khususnya mengenai pengelolaan kas dan surplus, pemanfaatan aset, pengelolaan piutang, pejabat pengelola dan dewan pengawas, remunerasi, dan tata kelola dan kinerja; bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; berdasarkan pertimbangan Mengingat 1. Pasal 17 ayat Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Undang-Undang Dasar Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomot 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan 2 - Tahun 2012 Noinor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: MENTER! KEUANGAN 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: MENTER! KEUANGAN TENTANG Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14A, ketentuan angka 42, angka 44, angka 46, dan angka 47 diubah, di antara angka 54 dan angka 55 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 54A, serta ketentuan angka 62 dan angka 64 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola yang memberikan pengelolaan 2. 3. keuangan o/ jdih.kemenkeu.go.id
3 - untuk fleksibilitas menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengelolaan ketentuan pengecualian keuangan negara pada umumnya. Pemerintah adalah pemerintah pusat. berupa keleluasaan mencerdaskan kehidupan dari 4. 5. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan. 6. Kementerian adalah kementerian negara/lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung tugas yang jawab atas bidang diemban oleh suatu BLU. Negara/Lembaga 7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah yang pengguna berkedudukan anggaran/barang pengguna anggaran/ barang. Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/ atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan. Instansi Pemerintah sebagai a tau kuasa 8. 9. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU dengan didukung oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Komite Audit. Pengawas, dan 10. Pemimpin BLU adalah Pejabat Pengelola yang jawab umum sebagai penanggung bertugas operasional dan keuangan BLU. 11. Pejabat Keuangan BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLU. 12. Pejabat Teknis BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLU. 13. Sekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang jdih.kemenkeu.go.id
4 - perseorangan yang diangkat untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas. 14. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas. 14A. Sekretariat Dewan yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengawas adalah orang perseorangan dan/ a tau tim yang diangkat untuk membantu Sekretaris Dewan Pengawas dalam penyelenggaraan tugas teknis dan Dewan Pengawas. Pengawas BLU 14. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas. 14A. Sekretariat Dewan yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengawas adalah orang perseorangan dan/ a tau tim yang diangkat untuk membantu Sekretaris Dewan Pengawas dalam penyelenggaraan tugas teknis dan Dewan Pengawas. Pengawas BLU kesekretariatan 15. Pegawai BLU yang selanjutnya disebut Pegawai tenaga adalah pegawai negeri sipil dan/ atau profesional yang sipil nonpegawai mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLU. negeri 16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 17. Rencana Strategis Bisnis BLU yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pemimpin BLU dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Negara/Lembaga. 18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. 19. RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dan Peraturan Presiden rincian anggaran pendapatan dan telah disahkan oleh dengan RKA-K/L mengena1 belanja negara yang Menteri/Pimpinan Lembaga. 20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan BLU yang selanjutnya disebut DIPA Petikan BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun pengguna oleh anggaran per Satker BLU yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker BLU. anggaran/kuasa pengguna 21. Pola Anggaran Fleksibel adalah pola anggaran yang belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. jdih.kemenkeu.go.id
5 - adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA Petikan BLU. 23. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBAyang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L dan format DIPA Petikan BLU. 24. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 22. Persentase Ambang Batas prinsip syariah yang 25. Rekening Operasional BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang seluruh dipergunakan penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada Bank Umum. 26. Rekening Operasional Penerimaan BLU adalah Rekening Operasional BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada Bank Umum. untuk menampung 27. Rekening Operasional Pengeluaran BLU adalah Rekening Operasional BLU yang dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada Bank Umum. 28. Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah rekening lainnya milik BLU yang dapat berbentuk deposito pada Bank Umum dan/atau rekening pada bank idle cash yang kustodian untuk penempatan terkait dengan pengelolaan kas BLU. 29. Rekening Dana Kelolaan BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada Bank Umum, untuk menampung dana yang dapat berasal dari alokasi bagian anggaran bendahara umum negara, salah satunya dana bergulir dan/atau dana yang belum menjadi hak BLU. 30. Beauty Contest adalah metode pemilihan penyedia jasa mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU. lainnya dengan 31. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya perundang-undangan peraturan berdasarkan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. jdih.kemenkeu.go.id
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 6 - Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/ atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Penanggung Utang kepada BLU yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLU menurut apapun peraturan, termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian u tang penanggung u tang. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. Pinjaman BLU yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLU menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLU tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman antara BLU dengan pemberi Pinjaman. Aset BLU adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Lancar BLU adalah Aset BLU yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka. Aset Tetap BLU adalah Aset BLU yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Lainnya BLU adalah Aset BLU selain Aset Lancar BLU, investasi jangka panjang BLU, dan Aset Tetap BLU. perjanjian atau sebab jdih.kemenkeu.go.id
7 - 4 2. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan Aset BLU dan/ atau aset milik pihak lain untuk kegiatan yang terkait atau dalam rangka mendukung pelaksanaan Togas dan Fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian dengan tidak mengubah status kepemilikan. 43. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/ atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan Aset BLU dan/ atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari rangka BLU dan/ atau pihak mengembangkan dan tambah, dan meningkatkan daya guna, nilai manfaat ekonomi dari Aset BLU. lain, dalam kapasitas layanan 44. Mitra Pemanfaatan Aset atau KSM yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLU dalam rangka Pemanfaatan Aset atau KSM. 45. Tugas dan Fungsi BLU adalah kegiatan/ aktivitas oleh Pejabat Pengelola yang dilaksanakan dan/ atau Pegawai pada BLU dalam rangka memberikan dan/ atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja pada BLU yang telah ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga. 46. Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan adalah pendayagunaan atas tanah dan/ atau gedung dan bangunan milik BLU untuk digunakan BLU dan/ atau Mitra, sesuai dengan perjanjian. 47. Pemanfaatan Aset Selain Tanah dan/ atau Bangunan adalah pendayagunaan atas aset selain tanah dan/ atau bangunan yang dikuasai atau dimiliki oleh BLU untuk digunakan BLU dan/ a tau Mitra, sesuai dengan perjanjian. 48. Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk selaku Bendahara Umum Negara menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 49. Dana Kelolaan adalah dana yang dikelola oleh BLU yang bersumber dari bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan investasi Pemerintah. 50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban belanja negara anggaran pendapatan dan berdasarkan surat perintah membayar. 51. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara jdih.kemenkeu.go.id
8 - untuk melaksanakan sebagian bendahara umum negara. fungsi kuasa 52. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh untuk kuasa dari melaksanakan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. yang selanjutnya surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN yang menyatakan bahwa surplus anggaran dan/atau Dana Kelolaan telah disetor dan dibukukan KPPN. 54. Tata Kelola yang Baik pada BLU yang selanjutnya disebut Tata Kelola yang Baik adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan BLU berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, pencapaian dan penyelenggaraan yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan BLU, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis yang Sehat. kewajaran, kegiatan untuk BLU pengguna sebagian anggaran kewenangan 53. Surat Keterangan Telah Dibukukan adalah disingkat SKTB 54A. Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU adalah suatu cara dalam menilai pengelolaan BLU dengan menggunakan basis hasil dan proses pada aspek dan indikator yang selaras dan ekuivalen untuk seluruh BLU berdasarkan prinsip dasar penilaian maturitas yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan utama. 55. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/ a tau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran. jasa 56. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu. 57. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan Pegawai untuk memberikan dan keyakinan memadai atas tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan keuangan, efisien, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. tercapainya keandalan pelaporan seluruh 58. Pengawasan suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BLU, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Intern adalah jdih.kemenkeu.go.id
9 - manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola BLU. 59. Satuan Pengawasan Intern BLU yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLU yang menjalankan fungsi pengawasan intern. 60. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 61. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan. 62. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas setiap bulan. 63. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, yang diterima oleh pimpinan BLU setiap bulan. lnsentif adalah imbalan kerj a berupa uang yang bersifat luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas. 65. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. pendapatan tambahan di Setelah ketentuan ayat (10) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 63. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, yang diterima oleh pimpinan BLU setiap bulan. lnsentif adalah imbalan kerj a berupa uang yang bersifat luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas. 65. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. pendapatan tambahan di Setelah ketentuan ayat (10) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 64. Pasal 4 (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan pemberian layanan um um berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. yang pengelolaannya (2) Kementerian Negara/Lembaga tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLU dan menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja BLU dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan. (3) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara/Lembaga dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara/Lembaga sebagai instansi induk. (4) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. dapat menghasilkan manfaat stabilisasi ekonomi dan fiskal. (5) Layanan BLU untuk diarahkan yang mendukung jdih.kemenkeu.go.id
10 - (6) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. (7) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. (8) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan terpisahkan dari sebagai bagian yang laporan rencana kerja dan anggaran serta Kementerian keuangan Negara/Lembaga. tidak dan kinerja (9) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan Praktik Bisnis yang Sehat. (10) Dalam rangka mewujudkan konsep bisnis yang sehat, BLU harus senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dapat berupa kewenangan merencanakan dan menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. (11) Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan setelah ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terpenuhi apabila Satker menyelenggarakan jenis pelayanan umum berupa: penyediaan barang dan/ atau jasa pelayanan a. umum yang dapat berupa bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya; pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan perekonomian masyarakat atau layanan umum yang dapat berupa badan pengusahaan kawasan, otorita, dan ekonomi terpadu; dan/ a tau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan / a tau pelayanan kepada masyarakat yang dapat berupa lembaga/badan pengelolaan dana investasi, dana bergulir, dan dana abadi pendidikan. b. meningkatkan kawasan pengembangan c. (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. pelayanan umum yang bersifat operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Satker; dan pelayanan pendapatan. b. umum yang menghasilkan (3) Pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jdih.kemenkeu.go.id
11 - dibuktikan dengan dokumen layanan. rencana tarif 4. Setelah ketentuan ayat (2) Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap usulan penetapan penerapan PPK-BLU yang Lembaga oleh Menteri/Pimpinan diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Penilaian oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengujian yang dilakukan oleh Direktur terhadap Perbendaharaan Jenderal substantif, pemenuhan persyaratan dan persyaratan pemenuhan pemenuhan persyaratan administratif; dan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai terhadap dokumen persyaratan administratif. penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. teknis, b. (3) Kewenangan untuk menunjuk tim 5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Penilaian persyaratan administratif yang dilakukan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. terhadap dokumen (la) Dalam hal terdapat perintah perbaikan dokumen persyaratan administratif oleh tim penilai, Satker menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan ditembuskan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga pengusul paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya surat perintah perbaikan dokumen persyaratan administratif. perbaikan (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi: berupa penetapan penerapan PPK-BLU a. pemberian status BLU, dalam hal dokumen persyaratan administratif dan hasil perbaikan dinyatakan telah mendapatkan persetujuan Tim Penilai; atau penolakan, dalam hal dokumen persyaratan administratif tidak mendapatkan persetujuan b. °1 jdih.kemenkeu.go.id
12 - Tim Penilai atau Satker tidak menyampaikan perbaikan persyaratan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (la). (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: informasi mengenai Satker; a. jenis dan bidang pelayanan umum Satker; b. dan hasil penilaian persyaratan administratif. c. (4) Tim penilai menyampaikan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14A Ketentuan mengenai persyaratan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan terhadap Pasal pembentukan BLU yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 14 berlaku mutatis mutandis 7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 Menteri Keuangan dapat mencabut penerapan PPK-BLU berdasarkan: a. hasil monitoring dan evaluasi serta Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan/ atau usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga. b. 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ketentuan ayat (5) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Penerapan PPK-BLU dapat dicabut, apabila berdasarkan: a. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, lagi memenuhi persyaratan BLU substantif, persyaratan teknis, dan/ atau persyaratan administratif; hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, BLU tidak mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan bidang pengelolaan keuangan BLU; dan/ atau tidak b. di jdih.kemenkeu.go.id
13 - hasil Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, BLU dikelompokkan dalam tidak mencapai kriteria buruk dan/ atau ambang batas nilai yang ditentukan. (2) BLU tidak lagi memenuhi persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila pelayanan umum yang diberikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6. c. (3) BLU tidak lagi memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7. tidak (4) BLU persyaratan lagi memenuhi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila tidak mencapai target sesuai kinerja yang dengan persyaratan tercantum administratif yang disampaikan pada saat pengusulan penetapan penerapan PPK-BLU. rencana pencapaian dalam dokumen (5) Dihapus. 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, BLU: a. tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan/ a tau persyaratan administratif; tidak mengikuti perundangan-undangan pengelolaan keuangan BLU; dan/ atau berdasarkan hasil penilaian kinerja BLU dan/ atau hasil Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU dikelompokkan dalam kriteria buruk dan/ a tau tidak mencapai ambang batas nilai yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, b. ketentuan di peraturan bidang c. Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan surat peringatan kepada BLU. (2) BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tenggang waktu paling lama 1 (satu) sebagaimana tahun dimaksud pada ayat (1) diterima untuk melakukan pemenuhan persyaratan substantif, persyaratan administratif, teknis, dan/ atau mengikuti ketentuan peraturan perundangan- undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU, dan/ atau memperbaiki kinerja dan/ atau tata kelola. sejak surat peringatan persyaratan (3) Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana tidak dapat dimaksud pada ayat (2), BLU o/ jdih.kemenkeu.go.id
14. - memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan/ a tau persyaratan administratif, tidak mengikuti ketentuan peraturan perundangan- undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU, dan/ atau tidak menunjukkan peningkatan kinerja dan/ atau Jenderal Perbendaharaan dapat mengusulkan pencabutan penerapan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan melalui tim penilai. tata kelola, Direktur 10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Tim penilai melakukan penilaian terhadap usulan pencabutan penerapan PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (3). (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja yang J enderal Perbendaharaan dan/atau hasil Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU. dilakukan oleh Direktorat (3) Berdasarkan penilai memberikan rekomendasi pencabutan status BLU yang paling sedikit memuat: a. b. c. hasil penilaian, tim informasi mengenai BLU; jenis dan bidang pelayanan umum BLU; dan hasil penilaian. (4) Tim penilai menyampaikan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 11. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal22 (1) Satker yang telah dicabut penerapan PPK-BLU-nya oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b diberikan masa transisi dalam rangka peralihan menjadi Satker yang tidak menerapkan PPK-BLU. (2) Hal-hal yang diselesaikan dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: a. b. pembentukan penanggung jawab likuidasi; status penyelesaian kepegawaian, pelaksanaan dokumen anggaran, dan struktur organisasi Satker pasca pencabutan penerapan PPK-BLU; penyelesaian hak dan kewajiban Satker, termasuk hak dan kewajiban Satker terkait dengan kerja sama dengan pihak ketiga; atas laporan penyusunan penyelesaian hak dan kewajiban sampai terhadap likuidasi c. d. keuangan jdih.kemenkeu.go.id
15 - e. dengan penyajian aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil; dan penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dalam hal berubah status menjadi Satker penerimaan negara bukan pajak. (3) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencabutan penerapan PPK- BLU Satker berkenaan ditetapkan. 12. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) dan ayat (lb), serta ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1) Dalam hal terdapat perubahan jenis pelayanan umum Lembaga mengajukan usulan penetapan kembali sebagai Satker yang menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan, dengan mengikuti ketentuan mengenai pengajuan, penilaian dan penetapan usulan penerapan PPK-BLU, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 12. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) dan ayat (lb), serta ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1) Dalam hal terdapat perubahan jenis pelayanan umum Lembaga mengajukan usulan penetapan kembali sebagai Satker yang menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan, dengan mengikuti ketentuan mengenai pengajuan, penilaian dan penetapan usulan penerapan PPK-BLU, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan jenis dan bidang pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). (lb) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (la), penilaian ulang dapat dilakukan terhadap perubahan jenis pelayanan umum berdasarkan hasil analisis Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (la) Perubahan jenis pelayanan umum (2) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur BLU namun tidak berakibat pada perubahan jenis pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (la), Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Satker yang menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan, dengan yang melampirkan bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai perubahan nomenklatur BLU dan peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai organisasi dan tata kerja BLU. penetapan menteri (3) Dalam hal perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perubahan kode unik bagian anggaran, kode unik unit eselon I, dan/atau kode unik Satker, Satker yang menerapkan PPK-BLU melakukan proses likuidasi administrasi terhadap Satker lama paling sedikit sebagai berikut: a. pembentukan penanggung jawab likuidasi; o/ jdih.kemenkeu.go.id
16 - b. c. d. likuidasi penyelesaian pelaksanaan anggaran; penyelesaian hak dan kewajiban; dan atas keuangan penyusunan penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan penyajian aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil. terhadap dokumen laporan 13. Pasal 28 dihapus. 14. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit investasi dana, dan/ a tau layanan, hasil per kebijakan Pemerintah. (3a) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. kepentingan nasional dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam antargenerasi; hubungan atau perjanjian internasional; perlindungan kesejahteraan masyarakat; peningkatan kegiatan ekonomi nasional; program pembangunan nasional; pengelolaan keuangan negara; dan/ a tau arahan presiden. b. c. d. e. f. g. (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan; tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan; dan/atau tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan. b. c. 15. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37A Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif BLU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 0f jdih.kemenkeu.go.id
17 - 16. Pasal 43 dihapus. 17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal44 (1) BLU menyusun RSB 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Negara/Lembaga surat Menteri/ dan/ atau Pimpinan Lembaga mengenai kebijakan strategis Kementerian Negara/Lembaga untuk periode RSB yang akan disusun. (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. keterkaitan rencana Kementerian Negara/Lembaga kebijakan Negara/Lembaga; visi, misi, program, sasaran strategis; evaluasi pelaksanaan RSB sebelumnya; analisis strategis bisnis BLU; dan RSB yang dirinci S' (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur. dengan strategis dan/ atau Kementerian strategis b. c. d. e. (3) Format RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 1n1. (4) RSB (1) sebagaimana dimaksud pada ayat ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas. (5) Dalam hal BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas, RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. (6) Pemimpin BLU menyampaikan RSB kepada Menteri/Pimpinan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode RSB sebelumnya. Lembaga (7) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Strategis dan/ atau strategis Kementerian Negara/Lembaga yang berdampak pada RSB dan/ atau kondisi yang menyebabkan perlunya penyesuaian target capaian dalam RSB, Pemimpin BLU melakukan revisi RSB dimaksud paling lama 2 (dua) bulan sejak perubahan rencana strategis Kementerian dan/ atau kebijakan strategis Kementerian Negara/Lembaga. (8) Revisi RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas. kebijakan Negara/Lembaga (9) Dalam hal BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas, revisi RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan o/ jdih.kemenkeu.go.id
18 - pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. (10) Pemimpin BLU menyampaikan RSB kepada dan Menteri Menteri/Pimpinan Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling setelah ditandatanganinya RSB yang telah direvisi. Lembaga 5 lama (lima) hari kerj a 18. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta ketentuan ayat (8) Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1). (2) RBA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. b. c. d. e. f. seluruh program dan kegiatan; indikator kinerja utama; target kinerja; kondisi kinerja BLU tahun berjalan; asumsi mikro dan makro; kebutuhan pendapatan; estimasi saldo awal kas dan estimasi saldo akhir kas BLU; perkiraan beban; prakiraan maju (forward estimate); dan ambang batas. dan belanja kemampuan g. h. 1. j. (2a) RBA (1) sebagaimana dimaksud pada ayat ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas. (2b) Dalam hal BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas, RBA ditandatangani oleh Pemimpin BLU oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. dan pejabat yang ditunjuk (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan target yang terukur, dapat dicapai, relevan dengan jelas berdasarkan kemampuan dan potensi BLU yang dijabarkan dalam aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan BLU indikator disertai keberhasilan dan kebutuhan anggarannya. tenggat waktu yang dengan (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurutjenis layanannya; dan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima. b. (5) Basis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan yang keterkaitan direncanakan dan biaya yang dibutuhkan °f antara target kinerja jdih.kemenkeu.go.id
19 - termasuk pemenuhan pendanaannya, efisiensi dalam pencapaian kinerja. biaya serta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU. (6) Perhitungan akuntansi (7) Dalam hal BLU belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (8) Kemampuan Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari: a. penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni); penerimaan negara bukan pajak BLU; dan pendapatan hibah BLU. b. c. (9) Penyusunan target pendapatan (8) ayat pada sebagaimana b dimaksud mempertimbangkan: a. b. c. huruf target volume layanan dan tarif layanan; pengembangan layanan; target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan kondisi-kondisi yang pencapaian target pendapatan. d. memengaruhi 19. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Rencana belanja BLU yang dicantumkan ke dalam RBA mencakup belanja yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni), belanja yang didanai dari pendapatan BLU, termasuk penggunaan saldo awal kas BLU. (2) Dalam hal belanja lebih besar dari pendapatannya, BLU memprioritaskan penggunaan saldo awal kas. 20. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal47 (1) RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu. (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU dan pendapatan hibah BLU. (3) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. (4) Penetapan Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan target jdih.kemenkeu.go.id
20 - dan realisasi pendapatan/belanja serta fluktuasi kegiatan operasional BLU. (5) Persentase Ambang Batas belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA- K/L dan DIPA Petikan BLU. (6) Pencantuman ambang batas dalam RKA-K/L dan DIPA Petikan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas. 21. Di antara Pasal 4 7 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4 7 A dan Pasal 47B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 47A (1) Dalam indikatif, Pemimpin BLU menyampaikan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I yang ditunjuk Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pembina teknis paling lambat pada akhir Desember tahun pelaksanaan RBA. rangka penyusunan pagu 2 (dua) tahun sebelum (2) Dalam hal BLU penyusun RBA menggunakan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), penyampaian RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, layanan, dan/ atau standar biaya tersebut dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab mutlak. tarif Pasal 47B (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal terhadap Perbendaharaan melakukan analisis RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 A. (2) Analisis RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek paling sedikit meliputi: produktivitas meliputi perbandingan antara a. keluaran yang dicapai (output) dengan sumber daya yang digunakan (input), peningkatan target kualitas dan kuantitas pendapatan, sumber daya manusia; efisiensi untuk dibandingkan mengoptimalkan dengan keluaran (output) layanan, proporsi pendapatan belanja operasional operasional, serta proporsi per jenis belanja; inovasi meliputi adanya ide/gagasan untuk meningkatkan dan layanan penunjang, optimalisasi aset, penggunaan teknologi informasi, serta modernisasi BLU; dan layanan, ras10 serta meliputi kebijakan b. belanja dan c. u tama jdih.kemenkeu.go.id
21 - d. keselarasan/kesesuaian meliputi kesesuaian dengan RSB, kesesuaian dengan indikator kinerja (key performance indicators) BLU, dan prioritas pembangunan. (3) Dalam melakukan analisis RBA, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran serta dapat melibatkan Kementerian Negara/Lembaga dan/atau BLU. (4) Hasil analisis RBA memuat paling sedikit meliputi: besaran target penerimaan negara bukan pajak BLU; besaran rencana belanja; dan informasi kesesuaian indikator kinerja (key performance indicators) BLU dengan RSB dan prioritas pembangunan. a. b. c. (5) Hasil analisis RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Negara/Lembaga, dan BLU, serta dijadikan sebagai dasar penyusunan alokasi anggaran BLU termasuk penentuan target penerimaan negara bukan pajak BLU. 22. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 48 dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) Dalam rangka penggabungan ke dalam RKA-K/L, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B disertai Ikhtisar RBA. (2) Dihapus. 23. Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal49 (1) BLU mencantumkan rencana penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas. (2) Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan RBA yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas. dicantumkan dalam Ikhtisar (3) Rencana pendapatan BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendapatan penerimaan negara bukan pajak BLU dan pendapatan hibah BLU. 24. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal50 (1) Rencana belanja BLU yang dicantumkan ke dalam sebagaimana dimaksud dalam Ikhtisar RBA jdih.kemenkeu.go.id
22 - Pasal 49 ayat (1) mencakup semua belanja BLU, termasuk belanja yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni), belanja yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak BLU, belanja yang didanai dari pendapatan hibah BLU, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas. (2) Rencana belanja BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang, dan belanja modal. 25. Ketentuan ayat (4) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 (1) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud (1) mencakup semua dalam Pasal 49 ayat penerimaan pembiayaan BLU dan pengeluaran pembiayaan BLU. (2) Rencana BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penerimaan yang bersumber dari jangka Pinjaman kembali/ panjang, penjualan investasi jangka panjang BLU. penerimaan pembiayaan jangka pendek, Pinjaman dan/ atau penerimaan (3) Rencana BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pengeluaran untuk pembayaran pokok Pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang dan/ atau pemberian Pinjaman. pengeluaran pembiayaan (4) Pengeluaran pembiayaan BLU yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) tahun berjalan dan penerimaan negara bukan pajak BLU, dan pendapatan hibah BLU. (5) Pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah tercantum dalam DIPA anggaran selain DIPA Petikan BLU, pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) tahun telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan tidak dan dicantumkan dalam Ikhtisar RBA. atau lalu dan belanja negara sebelumnya, 26. Pasal 52 dihapus. 27. Pasal 53 dihapus. 28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah dan setelah ketentuan ayat (2) Pasal 54 ditambahkan o/ jdih.kemenkeu.go.id
23 - 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 (1) RBA yang sudah disesuaikan dengan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7B dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam telah disetujui dan Pasal 48 ayat (1) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran yang merupakan bagian dari RKA-K/L. (2) Pengajuan RBA yang sudah disesuaikan dengan hasil analisis dan lkhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganjadwal dalam ketentuan penyusunan RKA- K/L. (3) Dalam menyusun RBA yang merupakan bagian dari RKA-K/L selain mengacu pada RSB juga mengacu pada pagu anggaran K/L tahun RBA dan mempertimbangkan hasil analisis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7B. 29. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54A Pagu anggaran BLU dalam RKA-K/L yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu klasifikasi rincian output, dan jenis belanja. 30. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal55 (1) Pemimpin BLU melakukan penyesuaian atas RBA yang merupakan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menjadi RBA Definitif setelah Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah ditetapkan dengan memperhatikan arah indikator kinerja (key performance indicators) BLU yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. bagian dari (2) Penetapan arah indikator kinerja (key performance indicators) BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit meliputi: a. tema dan fokus anggaran pendapatan dan belanja negara; kebijakan Pemerintah; dan/ atau (kesehatan, layanan dasar pemenuhan pendidikan, dan perumahan), pemberdayaan b. c. o/. jdih.kemenkeu.go.id
24 - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pengentasan kemiskinan. (3) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas, serta disetujui Menteri/Pimpinan Lembaga. (4) Dalam hal BLU tidak memiliki Dewan Pengawas, RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan pejabat yang ditunjuk Menteri/Pimpinan Lembaga, serta disetujui Menteri/Pimpinan Lembaga. (5) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat melimpahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pemimpin BLU menyampaikan RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Jenderal Menteri Keuangan Perbendaharaan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun pelaksanaan RBA. c.q. Direktur (7) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan merupakan aktivitas/kegiatan BLU. dasar dalam 31. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dapat dilakukan revisi dalam hal paling sedikit meliputi: a. terlampauinya bukan pajak BLU; penggunaan saldo awal kas untuk menambah pagu belanja; dan/ atau perubahan target kinerja BLU. target penerimaan negara b. c. (2) Kewenangan pengesahan revisi RBA Definitif (1), yakni sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut: Setiap Definitif a. ditandatangani oleh Pemimpin BLU. rev1s1 RBA harus b. Revisi RBA Definitif untuk: 1. belanja yang melebihi pagu DIPA Petikan BLU batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan/ atau penggunaan saldo awal kas, baik dalam ambang 2. harus ditandatangani oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk Menteri/Pimpinan tidak memiliki Lembaga dalam hal BLU Dewan Pengawas. (3) Pemimpin BLU menyampaikan revisi RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dan Menteri Menteri/Pimpinan Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Lembaga jdih.kemenkeu.go.id
25 - 32. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan RBA tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dan revisi RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 33. Pasal 58 dihapus. 34. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 70 diubah dan ketentuan ayat (4) sampai dengan ayat (8) Pasal 70 dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut: Pasal 70 (1) Belanja BLU terdiri atas: a. b. c. belanja Pegawai; belanja barang; dan belanja modal. (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja Pegawai yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni), sedangkan belanja Pegawai yang didanai dari pendapatan BLU dimasukkan ke dalam belanja barang BLU. (3) Belanja barang dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri dari belanja barang dan belanja modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan yang didanai dari pendapatan BLU. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Dihapus. (7) Dihapus. (8) Dihapus. 35. Pasal 71 dihapus. 36. Ketentuan ayat (3) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72 (1) Pengelolaan kas pada BLU meliputi: a. b. c. pengelolaan penerimaan kas; pengelolaan pengeluaran kas; dan pengelolaan optimalisasi kas. (2) Pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Praktik Bisnis yang Sehat. (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di BLU semaksimal mungkin dilakukan melalui jdih.kemenkeu.go.id
26 - sistem perbankan dan/ atau sistem pembayaran elektronik yang meliputi: a. Cash Management System; b. Kartu Kredit; c. d. Mobile Banking; e. f. Internet Banking; Electronic Money/ e-wallet; Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); dan/ atau lain yang dilakukan melalui g. mekanisme sistem dan/ atau sistem pembayaran elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. perbankan (4) BLU harus menganalisis biaya dan manfaat atas pengelolaan kas pada sistem perbankan dan/ a tau sistem pembayaran elektronik lainnya untuk mengurangi hilangnya potensi pendapatan dari kas. (5) Untuk mendukung keandalan nilai kas dari pengelolaan kas pada BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU mengembangkan sistem dan menyusun rekonsiliasi bank sebagai kebutuhan manajerial dan pelaporan keuangan posisi kas pada tanggal pelaporan. 37. Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 80 (1) BLU melakukan pelimpahan kas secara berkala dari Rekening Operasional Penerimaan BLU ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU dalam rangka belanja untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan belanja terkait dengan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a, berdasarkan perencanaan kebutuhan dana yang akurat atau berdasarkan dokumen pengeluaran kas yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. (2) Perencanaan dana yang akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan kas yang diperlukan untuk segera dilakukan pengeluaran. (3) Pelaksanaan belanja untuk kegiatan operasional yang sumber dananya dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) BLU dapat membentuk kas kecil dalam rangka belanja untuk kegiatan operasional dengan nilai transaksi yang tidak mungkin dan/ atau tidak efisien dilakukan melalui mekanisme perbankan. jdih.kemenkeu.go.id
27 - 38. Ketentuan ayat (3) Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83 (1) BLU harus mengoptimalkan kas pada Rekening Operasional Penerimaan BLU dan/ atau Rekening Dana Kelolaan BLU dengan melakukan investasi jangka pendek. (2) Termasuk dalam pengertian kas yang harus dioptimalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kas yang dimiliki sebagai akibat perbedaan waktu diterimanya kas dengan saat dikeluarkannya kas. (3) Pemimpin BLU menetapkan batas maksimal saldo dalam Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Rekening Dana Kelolaan BLU di luar yang dicadangkan sebagai kas penyangga dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. (4) Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap BLU yang menerapkan 1 (satu) jenis Rekening Operasional BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3). 39. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) (2) Pasal 84 jangka pendek BLU Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan investasi dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga dan/ atau bagi hasil. Investasi sebagaimana jangka pendek BLU dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai perundang- dengan peraturan undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. ketentuan 40. Ketentuan ayat (2) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 85 (1) Untuk memastikan ketersediaan kas pada saat diperlukan, BLU harus mengelola portofolio investasi bauran dengan memperhatikan instrumen investasi. (2) Bauran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas lembaga penyedia instrumen investasi, jatuh tempo, nominal, dan ketentuan penalti. instrumen jdih.kemenkeu.go.id
28 - 41. Ketentuan ayat (1) Pasal 90 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 90 dihapus, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut: Pasal 90 (1) BLU menyajikan data dan informasi pelaksanaan investasi jangka pendek yang dapat diakses secara berkala oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Dihapus. (3) Penyajian data dan informasi laporan pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. tidak 42. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 95 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 95 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut: Pasal 95 (1) Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat. rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLU menetapkan pedoman pengelolaan Piutang BLU. 42. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 95 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 95 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut: Pasal 95 (1) Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat. rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLU menetapkan pedoman pengelolaan Piutang BLU. efisien, transparan, (2) Dalam (3) Pedoman pengelolaan Piutang BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup: a. b. c. d. e. prosedur dan persyaratan pemberian piutang; keringanan piutang; penatausahaan dan akuntansi piutang; tata cara penagihan piutang; dan pelaporan piutang. (3a) Pedoman pengelolaan Piutang BLU sebagaimana dimaksud pada ayat disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai piutang negara dan mengenai penerimaan negara bukan pajak. (2) (4) Dalam rangka pengelolaan piutang dan/atau penyaluran dana, BLU dapat menggunakan sistem layanan informasi keuangan yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan. 43. Ketentuan ayat (2) Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 (1) Pengurusan Piutang BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai, atau optimal. (2) Pengurusan Piutang BLU dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai: jdih.kemenkeu.go.id
29 - a. b. PSBDT oleh PUPN; a tau pernyataan Piutang Negara telah optimal oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, atas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN. 44. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 98 (1) Terhadap Piutang BLU yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN atau pernyataan Piutang Negara telah optimal oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), Pemimpin BLU melakukan penghapusan secara bersyarat dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan. terhadap Piutang BLU (2) Format penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. surat keputusan III yang merupakan bagian (3) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLU dari pembukuan BLU tanpa menghapuskan hak tagih negara. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penghapusan Piutang BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi: a. b. c. daftar nominatif para Penanggung Utang; besaran piutang yang dihapuskan; dan surat pernyataan PSBDT dari PUPN atau pernyataan Piutang Negara telah optimal dari Menteri/Pimpinan Lembaga. 45. Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 105A Pemimpin BLU yang tidak melaksanakan pengelolaan Piutang BLU dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sanksi 46. Ketentuan ayat (5) Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 106 (1) Ruang lingkup pengelolaan Pinjaman dalam 1n1 mengatur mengenai Peraturan Menteri pengelolaan Pinjaman jangka pendek. (2) BLU dapat mengadakan Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan. (3) Pinjaman jangka pendek dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan 0/ jdih.kemenkeu.go.id
30 - dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (mismatch). (4) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional. (5) Kebutuhan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebutuhan pengeluaran yang memberikan manfaat jangka pendek atau jangka panjang dalam hal kewajiban pembayaran telah jatuh tempo. 47. Pasal 115 dihapus. 48. Pasal 116 dihapus. 49. Pasal 117 dihapus. 50. Pasal 118 dihapus. 51. Pasal 119 dihapus. 52. Pasal 120 dihapus. 53. Pasal 121 dihapus. 54. Pasal 122 dihapus. 55. Pasal 123 dihapus. 56. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 125 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (7) Pasal 125 dihapus, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut: Pasal 125 (1) Pengadaan barang/jasa pada BLU dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada umumnya. (2) Pengadaan barang/jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan Pemimpin BLU. (2a) Peraturan Pemimpin BLU mengenai pengadaan barang/jasa pada BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan peraturan lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah mengenai pedoman yang barang/j asa dikecualikan Pemerintah. pengadaan pada barang/jasa pengadaan (3) Pengadaan barang/jasa pada BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari: jasa a. masyarakat; tidak hibah masyarakat atau badan lain; layanan diberikan yang kepada b. terikat yang diperoleh dari jdih.kemenkeu.go.id
31 - c. d. hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/ a tau hasil usaha lainnya; dan/ a tau penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni). (4) Pengadaan barang/jasa pada BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan yang ketentuan ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan Praktik Bisnis yang Sehat. barang/jasa pengadaan pengadaan barang/jasa transparansi, dalam peraturan Pemimpin BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) memperhatikan ketentuan mengenai tata cara anggaran atas pendapatan dan belanja negara. (5) Pengaturan pengadaan, persiapan (6) Ketentuan pengadaan barang/jasa pembayaran beban (7) Dihapus. (8) Pedoman pengadaan barang danjasa sebagaimana harus dimaksud ditinjau/ disempurnakan sesuai kebutuhan. (9) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber terikat dapat dananya berasal dari hibah dilakukan ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud. pada ayat (2) dengan mengikuti 57. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Pasal 132 pengelolaan aset pada BLU dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: kegiatan a. tidak mengganggu pelayanan umum kepada masyarakat; biaya berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama tidak boleh dibebankan pada anggaran (rupiah pendapatan dan belanja negara murni); pemberian b. c. manfaat dari pengelolaan Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan; tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLU kepada pihak lain; dan efektif, efisien, dan saling menguntungkan. d. e. jdih.kemenkeu.go.id
32 - (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme Pemanfaatan Aset atau KSM. pengelolaan aset (3) Biaya yang timbul dalam rangka persiapan atau KSM pelaksanaan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni). 58. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 133 Pemanfaatan Aset dan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) bertujuan untuk: a. meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat; b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU;dan c. meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA. 59. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 134 Pemanfaatan Aset dan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) berupa: a. b. Pemanfaatan Aset terhadap aset pihak lain; dan c. KSM pada BLU dan/ atau pihak lain. Pemanfaatan Aset terhadap Aset BLU; 60. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 135 (1) Pemimpin BLU melakukan Pemanfaatan Aset dan/ atau KSM untuk kegiatan yang terkait atau dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLU. (2) Pemanfaatan Aset dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra. (3) Pemanfaatan Aset dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemimpin BLU dengan Mitra. (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan Pemanfaatan Aset dan/ atau KSM kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pemimpin BLU pembayaran kompensasi dalam hal terdapat keuntungan atas pengalihan Pemanfaatan Aset dan/ atau KSM dimaksud. dan disertai jdih.kemenkeu.go.id
33 - 61. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 136 Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari Pemanfaatan Aset dan/ atau KSM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 62. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 137 Mitra terdiri atas: a. Kementerian Negara/Lembaga/Satker; b. c. d. e. BLU; f. g. h. 1. J. k. pemerintah daerah; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; BLU daerah; perusahaan swasta; yayasan; koperasi; perorangan; dan/ a tau lainnya subjek hukum/badan hukum/entitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 63. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 138 (1) Pemimpin BLU menyusun rencana Pemanfaatan Aset dan/ atau KSM sedikit menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum. yang paling (2) Rencana Pemanfaatan Aset dan/ a tau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 64. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 139 (1) Pemanfaatan Aset terhadap Aset BLU dilakukan terhadap objek Pemanfaatan Aset berupa: a. b. c. tanah; gedung dan bangunan; dan/ atau selain tanah dan/ atau gedung dan bangunan. jdih.kemenkeu.go.id
34 - (2) Aset BLU selain tanah dan/ atau gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk aset tak berwujud. (3) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. b. c. perangkat lunak komputer (software); lisensi dan franchise; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; hak cipta kekayaan intelektual lainnya; d. (copyright), paten, dan hak e. merk dagang; karya seni f. sajarah/budaya;dan aset tak berwujud lainnya. yang mempunyai g. nilai 65. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 140 Pemanfaatan Aset terhadap Aset BLU dilakukan dalam bentuk: a. b. Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan; dan/ atau Pemanfaatan Aset Selain Tanah dan/ atau Bangunan. 66. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 141 Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a dilakukan dalam bentuk: a. Mitra mendayagunakan tanah dan/ atau gedung dan bangunan milik BLU untuk kegiatan yang rangka mendukung terkait pelaksanaan Togas dan Fungsi BLU selamajangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian (sewa); a tau dalam b. Mitra mendirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama BLU untuk kegiatan yang terkait atau dalam rangka mendukung pelaksanaan Togas dan Fungsi BLU selamajangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian (bangun serah guna); dan/ atau c. Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra untuk kegiatan yang rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya kepada BLU terkait atau dalam jdih.kemenkeu.go.id
35 - sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian (bangun guna serah). 67. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 142 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut: Pasal 142 (1) Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan berdasarkan keputusan Pemimpin BLU; jangka waktu Pemanfaatan Aset dapat dilakukan periodesitas berdasarkan pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam; jangka waktu Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam huruf b, paling lama 15 (lima belas) ditandatanganinya tahun perjanjian; dan jangka waktu Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi. b. c. sejak d. (la) Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a dalam rangka kerja sama infrastruktur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dapat dan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi. Jangka waktu Pemanfaatan Aset dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. perjanjian (2) 68. Ketentuan ayat (1) Pasal 143 diubah dan ketentuan ayat (3) Pasal 143 dihapus, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut: Pasal 143 (1) Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tanah dan dalam dimaksud Bangunan Pasal BLU menetapkan kompensasi tetap dan dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra. sebagaimana Pemimpin 142, (2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan memperhitungkan: a. b. c. omzet; keuntungan; atau biaya operasional. (3) Dihapus. jdih.kemenkeu.go.id
36 - 69. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 144 Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan keputusan Pemimpin BLU. 70. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 145 (1) BLU mendapatkan imbalan dari hasil Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud tetap dalam Pasal 144 berupa kompensasi dan/ a tau imbal hasil. (2) Besaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan paling sedikit mempertimbangkan: a. nilai wajar atas tanah milik BLU yang menjadi objek Pemanfaatan Aset; nilai penghapusan bangunan; dan estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan Pemanfaatan Aset (terminal value). b. c. (3) Nilai penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dalam hal terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik BLU yang menjadi objek Pemanfaatan Aset. (4) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada (1) dihitung dengan mempertimbangkan ayat pendapatan dan belanja Pemanfaatan Aset. 71. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 146 (1) (2) (3) (4) J angka waktu pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam dengan 144 memperhitungkan masa manfaat bangunan. Jangka waktu pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Jangka waktu Pemanfaatan Aset dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Jangka waktu pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanj angan. Pasal ditetapkan jdih.kemenkeu.go.id
37 - 72. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 147 jangka waktu (1) Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 berakhir, Mitra dapat memperpanjang kerja sama dalam bentuk Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a. hal (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan setelah: a. Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b dan huruf c dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dengan Mitra yang akan memperpanjang kerja sama; b. rencana Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLU; dan c. naskah perjanjian ditetapkan. 73. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 148 Pemanfaatan Aset Selain Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b dilakukan berdasarkan keputusan Pemimpin BLU. 74. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 149 Pemanfaatan Aset Selain Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. BLU mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/ atau manfaat ekonomi lainnya. b. Mitra dapat mengajukan perpanjangan kerja c. sama. Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan oleh Pemimpin BLU setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian. d. Dalam hal Mitra tidak mengajukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Mitra tidak diperbolehkan menggunakan manfaat dari Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan milik BLU demi kepentingan sendiri, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga. jdih.kemenkeu.go.id
38 - 75. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 150 Pemanfaatan Aset lain terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b dilakukan terhadap objek Pemanfaatan Aset berupa peralatan dan mesin milik Mitra. aset pihak 76. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 151 Pemanfaatan Aset lain terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, dilakukan dengan cara BLU mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLU sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati. aset pihak 77. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 152 lain terhadap Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan berdasarkan keputusan Pemimpin BLU. aset pihak 78. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 153 imbal hasil dari pelaksanaan lain BLU mendapatkan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150. terhadap aset pihak 79. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 156 KSM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilakukan berdasarkan keputusan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, b. BLU. Jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. c. Dalam hal jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah berakhir, KSM dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian. Jangka waktu KSM dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. d. jdih.kemenkeu.go.id
39 - 80. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 BLU mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/ atau manfaat ekonomi lainnya dari pelaksanaan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155. 81. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 158 Pemilihan Mitra dilakukan dengan mekanisme terhadap calon Mitra yang penunjukan mengajukan permohonan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a. langsung 82. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 159 Pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme tender terhadap calon Mitra pada: a. Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b; Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c; Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150; dan d. KSM dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam b. c. terhadap aset pihak lain Pasal 155 huruf b. 83. Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 159A Dalam hal terdapat Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b dan huruf c yang merupakan penugasan Pemerintah, pemilihan Mitra dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. 84. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 160 dihapus, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut: Pasal 160 (1) Pemilihan Mitra terhadap Pemanfaatan Aset selain Tanah dan / a tau Bangunan milik BLU dapat penunjukan dilakukan melalui mekanisme o/ jdih.kemenkeu.go.id
40 - langsung, penz1nan, atau tender terhadap calon Mitra. (2) Dihapus. 85. Di antara Pasal 160 dan Pasal 161 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 160A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 160A Mekanisme pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLU. 86. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 162 (1) Pelaksanaan Pemanfaatan Aset atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian. (2) Naskah perjanjian untuk Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dibuat di hadapan notaris. lanjut mengenai (3) Ketentuan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. lebih 87. Ketentuan ayat (1) Pasal 164 diubah sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut: Pasal 164 (1) Pendapatan a tau bagian pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan aset dengan menggunakan mekanisme Pemanfaatan Aset atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA. (2) Pendapatan atau bagian pendapatan sebagaimana sebagai ayat dimaksud pada penerimaan negara bukan pajak BLU. (1) dicatat 88. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 166 Tanah milik BLU yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b dan huruf c, pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya BLU berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BLU. o/ jdih.kemenkeu.go.id
41 - 89. Di antara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 168A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 168A Permohonan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), Pasal 146 ayat (3), dan Pasal 156 huruf d disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan analisis dan evaluasi terhadap: a. b. c. d. persetujuan Menteri aspek finansial; aspek teknis; aspek hukum; dan aspek sosial. 90. Ketentuan ayat (3) Pasal 171 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 171 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan setelah ketentuan ayat (5) Pasal 171 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai berikut: Pasal 171 (1) Dalam rangka menyusun laporan keuangan, BLU serta melakukan pengumpulan, pencatatan, pengikhtisaran data informasi kejadian keuangan, termasuk data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional. transaksi dan (2) Laporan keuangan BLU merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan. (3) Laporan keuangan unit usaha BLU dikonsolidasikan ke laporan keuangan BLU. (4) Laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opm1 oleh auditor ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4a) Laporan keuangan BLU yang diaudit dan diberi opini oleh auditor ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu laporan keuangan BLU yang memiliki: a. realisasi Nilai Omzet menurut laporan realisasi sedikit puluh miliar anggaran Rp30.000.000.000,00 rupiah); atau tahun terakhir, paling (tiga b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir (tujuh paling sedikit Rp75.000.000.000,00 puluh lima miliar rupiah). (5) Laporan keuangan BLU dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. jdih.kemenkeu.go.id
42 - (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dan laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.: a. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tempat Perbendaharaan kedudukan BLU. sesuai dengan 91. Ketentuan ayat (1) Pasal 172 diubah dan ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 172 berbunyi sebagai berikut: Pasal 172 (1) Pemimpin BLU bertanggung terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA. jawab (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. 92. Setelah ketentuan ayat (2) Pasal 176 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut: Pasal 176 (1) Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana yang dikelola BLU tanpa pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (5) huruf a dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan/ atau optimalisasi kas Pemerintah. (2) Untuk penarikan dana yang dikelola BLU tanpa pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan melakukan penilaian atas pengelolaan surplus anggaran dan/ a tau Dana Kelolaan. (3) Ketentuan penarikan dana yang dikelola oleh BLU tanpa pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap BLU yang penarikan dan pemanfaatan dananya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 93. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 177 Menteri Jenderal c.q. Perbendaharaan melakukan penilaian atas pengelolaan surplus dengan mempertimbangkan: a. b. Keuangan Direktur anggaran BLU pada posisi likuiditas BLU; keberlanjutan layanan BLU; o/ jdih.kemenkeu.go.id
43 - c. d. rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/ atau 1 (satu) tahun berikutnya; dan/ atau hasil temuan aparat pemeriksa atas pengelolaan surplus anggaran. 94. Ketentuan ayat (3) Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 178 (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal atas Perbendaharaan melakukan pengelolaan Dana Kelolaan. penilaian (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara pimpinan pembantu pengguna anggaran bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan investasi Pemerintah. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dan (2) mempertimbangkan: a. b. ayat dilakukan tujuan pengelolaan dana; realisasi Kelolaan; dan/ atau hasil pengelolaan Dana Kelolaan. penyaluran/ perguliran Dana c. aparat temuan pemeriksa atas (4) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat J enderal (1) dilakukan oleh Direktur Kekayaan Negara, hasil penilaian disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 95. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 183 Jenderal c.q. Menteri Perbendaharaan melakukan penilaian atas pengelolaan surplus dengan mempertimbangkan: a. b. c. Keuangan Direktur anggaran pada BLU posisi likuiditas BLU; keberlanjutan layanan BLU; rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/ atau 1 (satu) tahun berikutnya; dan/ atau hasil temuan aparat pemeriksa atas pengelolaan surplus anggaran. d. 96. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 184 Menteri Jenderal c.q. Perbendaharaan melakukan penilaian atas pengelolaan Dana Kelolaan dengan mempertimbangkan: a. b. Keuangan Direktur tujuan pengelolaan dana; realisasi penyaluran/ perguliran Dana Kelolaan; dan/atau o/ jdih.kemenkeu.go.id
44 - c. hasil temuan aparat pemeriksa atas pengelolaan Dana Kelolaan. 97. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 187 Menteri Keuangan dapat memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk melakukan pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum dalam rangka penyimpanan surplus anggaran dan/ atau Dana Kelolaan BLU yang ditarik untuk dikembalikan. 98. Pasal 188 dihapus. 99. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 191 diubah dan setelah ketentuan ayat (2) Pasal 191 ditambahkan 11 (sebelas) ayat, yakni ayat (3) sampai dengan ayat (13) sehingga Pasal 191 berbunyi sebagai berikut: Pasal 191 (1) Menteri Keuangan dapat memerintahkan BLU untuk memindahkan saldo yang berasal dari surplus anggaran kepada BLU yang lain dalam hal untuk: a. meningkatkan layanan BLU; dan/atau b. mempertahankan keberlanjutan layanan BLU. (2) Pemindahan saldo sebagaimana dimaksud pada (1) dapat berupa pemindahan dengan tanpa ayat pengembalian pengembalian. a tau pemindahan (3) Dalam rangka pemindahan saldo yang berasal dari surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), calon BLU penerima pemindahan saldo mengajukan proposal usulan pemindahan saldo kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui Menteri/Pimpinan Perbendaharaan Lembaga. (4) Menteri/Pimpinan tembaga dapat mengajukan calon BLU pemberi yang berasal dari lingkup Kementerian/Lembaga yang sama dengan calon BLU penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Proposal usulan pemindahan saldo yang berasal dari surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. b. c. latar belakang pengajuan usulan; kondisi likuiditas terakhir; Pinjaman yang sedang berjalan (khusus untuk dengan pengembalian); proyeksi arus kas sampai denganjatuh tempo pengembalian (khusus untuk pemindahan saldo dengan pengembalian); pemindahan saldo d. jdih.kemenkeu.go.id
45 - e. f. g. h. estimasi kebutuhan dana; jumlah permohonan pemindahan saldo; jatuh tempo pengembalian (khusus untuk pemindahan saldo dengan pengembalian); dan rencana kegiatan yang akan dibiayai. (6) Menteri Keuangan Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian kelayakan usulan pemindahan saldo berdasarkan proposal usulan pemindahan saldo yang berasal dari surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan paling sedikit mempertimbangkan: kondisi dan kebutuhan likuiditas BLU; a. kesesuaian rencana kegiatan yang akan b. dibiayai dengan RSB; kemampuan keuangan BLU untuk membayar kembali (khusus untuk pemindahan saldo dengan pengembalian); dan batas maksimum kumulatif Pinjaman oleh BLU saldo (khusus untuk pemindahan dengan pengembalian). c.q. Direktur c. d. (7) Menteri Keuangan Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap BLU yang berpotensi untuk menjadi calon BLU pemberi pemindahan saldo yang berasal dari surplus sedikit anggaran mempertimbangkan: a. b. c.q. Direktur dengan paling kecukupan likuiditas; dan keberlanjutan layanannya. (8) Dalam melakukan penilaian proposal usulan pemindahan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Negara/Lembaga, dan/ atau BLU. (9) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi pemindahan saldo BLU kepada Menteri Keuangan. (10) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri mengena1 pemindahan saldo BLU. Keuangan (11) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit memuat: besaran saldo BLU yang dipindahkan; dan a. batas waktu pemindahan saldo BLU dari BLU b. pemberi ke BLU penerima. (12) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU. (13) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling sedikit memuat: besaran saldo BLU yang dipindahkan; a. o/ jdih.kemenkeu.go.id
46 - b. c. batas waktu pemindahan saldo BLU dari BLU pemberi ke BLU penerima; dan jatuh tempo pengembalian saldo BLU. 100. Ketentuan Pasal 192 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 192 Ketentuan mengenai pejabat perbendaharaan, tata cara penyetoran, penarikan, pemindahan, pengembalian, rekening, akuntansi, dan pelaporan pembukaan transaksi penarikan, pemindahan, dan pengembalian surplus anggaran dan/ atau Dana Kelolaan BLU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 101. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 195 diubah sehingga Pasal 195 berbunyi sebagai berikut: Pasal 195 (1) Untuk meningkatkan kepada melakukan masyarakat, pengembangan usaha dengan membentuk unit usaha. pelayanan dapat BLU (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan usaha dan/ atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber- sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU. (3) Pelaksanaan usaha (2) harus sebagaimana dimaksud pada ayat memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan. kegiatan pada unit (4) Analisis aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam RBA dengan paling sedikit memuat proyeksi pendapatan dan belanja unit usaha. (5) Pemimpin BLU menunjuk seorang Pegawai untuk memimpin unit usaha. (6) Pemimpin unit usaha dapat diberikan kewenangan mengelola Rekening Operasional BLU tersendiri untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Praktik Bisnis yang Sehat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. (7) Perekrutan karyawan pada unit usaha harus mendapat persetujuan dari Pemimpin BLU. (8) Unit usaha dapat dikelola sendiri oleh BLU atau dikelola bersama dengan mitra. (9) Dalam hal unit usaha dikelola sendiri oleh BLU, pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan unit usaha merupakan pendapatan dan belanja BLU. jdih.kemenkeu.go.id
47 - (10) Pemimpin unit usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU. (11) Untuk keperluan perizinan berusaha dan/ atau persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, BLU dapat menggunakan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan BLU sebagai dasar hukum pembentukan badan usaha. 102. Ketentuan Pasal 198 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 198 Pejabat Pengelola dilarang: jabatan a. merangkap Pengawas/Pejabat Audit pada BLU lain; sebagai anggota Dewan Pengelola/ anggota Komite b. merangkap jabatan komisaris/ direksi/komite BUMN / perusahaan swasta; sebagai audit anggota pada c. memanfaatkan jabatannya pada BLU untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain; d. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLU, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; e. memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Pejabat Pengelola yang lain maupun dengan anggota Dewan Pengawas; dan f. menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali: untuk proyek bersifat khusus; 1) 2) didasarkan pada kontrak kerja yangjelas; dan 3) merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1). 103. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 199 diubah dan ketentuan ayat (6) Pasal 199 dihapus, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut: Pasal 199 (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; b. mampu mengambil keputusan berdasarkan independen dan objektif untuk penilaian kepentingan BLU; o/ jdih.kemenkeu.go.id
48 - c. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi BLU; dan berkomitmen untuk bekerja penuh waktu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. untuk d. (2) Khusus Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional non-PNS harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut: a. b. bukan anggota atau pengurus partai politik; tidak bukan anggota sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; dan bukan kepala/wakil kepala daerah dan/ atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah. legislatif dan/ atau c. (3) Ketentuan terkait pengangkatan Pejabat Pengelola yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengangkatan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang Lembaga ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan atas mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam bentuk uji oleh dan Menteri/Pimpinan Lembaga. Pejabat Pengelola penilaian hasil kelayakan kepatutan (5) Pejabat Keuangan harus memiliki kompetensi mengenai pengelolaan keuangan BLU yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan keuangan BLU yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menduduki jabatan sebagai Pejabat Keuangan. (6) Dihapus. (7) Pejabat Pengelola dari tenaga profesional non-PNS diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jabatan Pejabat Pengelola dari tenaga profesional non-PNS berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. (8) diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir. (9) Pemberhentian dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut: a. tidak dapat memenuhi dan/ atau kewajibannya; tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; target kinerja b. jdih.kemenkeu.go.id
49 - C. melanggar ketentuan peraturan perundang- rangkap undangan jabatan; tersangka atau telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLU dan/ atau keuangan negara; termasuk larangan d. e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan; dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; g. mengundurkan diri; h. f. tidak lagi berdasarkan undangan; dan/ a tau alasan Menteri/Pimpinan kepentingan dan tujuan BLU. memenuhi peraturan persyaratan perundang- lainnya yang dinilai tepat oleh demi 1. Lembaga 104. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 200 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 200 berbunyi sebagai berikut: Pasal 200 (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat terdiri atas PNS dan/ atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Jumlah dan komposisi Pegawai dari tenaga profesional non-PNS ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (2) (2a) Persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana (2) mempertimbangkan dimaksud pada ayat kondisi keuangan dan kesesuaian dengan RSB BLU. (3) Syarat pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perundang- ketentuan undangan di bidang kepegawaian. peraturan (4) Syarat pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur oleh Pemimpin BLU. 105. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 205 diubah dan setelah ketentuan ayat (2) Pasal 205 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 205 berbunyi sebagai berikut: Pasal205 (1) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet atau Nilai Aset. (2) Syarat minimum Nilai Omzet atau Nilai Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni: realisasi Nilai Omzet menurut laporan a. realisasi anggaran tahun terakhir, paling o/ jdih.kemenkeu.go.id
50 - sedikit Rp30.000.000.000,00 miliar rupiah); atau (tiga puluh b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). (3) Dalam sebagaimana dimaksud terpenuhi, ayat Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan. hal syarat mm1mum (2) pada 106. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 206 diubah sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut: Pasal 206 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet atau Nilai Aset. (2) Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLU yang memiliki: a. (3) laporan realisasi Nilai Omzet menurut realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah); atau b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh dengan lima miliar Rp200.000.000.000,00 ratus miliar rupiah). rupiah) sampai (dua (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang untuk BLU yang memiliki: realisasi Nilai Omzet menurut laporan a. realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah); atau b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 107. Di antara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 208 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 208 berbunyi sebagai berikut: Pasal208 (1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas: a. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga; 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan b. o/ jdih.kemenkeu.go.id
51 - 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli. (2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang c. berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas: a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/ Lembaga; 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli. (2a) Dalam hal BLU melaksanakan mandat layanan yang berasal lebih dari 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga, komposisi keanggotaan Dewan Pengawas dapat dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) dengan persetujuan Menteri Keuangan. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan/ menetapkan pihak lain sebagai anggota Dewan Pengawas Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a. b. c. mewakili unsur (4) Menteri dapat mengusulkan/menetapkan pihak lain sebagai anggota Dewan Pengawas mewakili unsur Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b. Keuangan (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki kapasitas untuk menjadi anggota Dewan Pengawas berdasarkan pengalaman dan keahlian. 108. Ketentuan ayat (4) dan ayat (9) Pasal 209 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 209 (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 jabatan berikutnya. (satu) kali masa (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan c. d. e. f. rasa tanggung jawab; dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; bukan anggota atau pengurus partai politik; bukan calon anggota anggota legislatif; bukan calon kepala/wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah; legislatif dan/ a tau o/ jdih.kemenkeu.go.id
52 - g. h. 1. J. k. bukan Pegawai pada BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Pengelola pada BLU; sedang menjadi tidak terdakwa dalam proses peradilan; sedang menjadi tidak dengan keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap; cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/Dewan Pengawas yang sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik lurus maupun garis ke menurut garis samping dengan Pejabat Pengelola maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya. tersangka atau terpidana pengadilan sesuai yang dinyatakan bersalah (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang suatu penyakit yang dapat menderita sebagai menghambat pelaksanaan Dewan Pengawas); dan tugas b. memiliki pengetahuan dan/ atau kompetensi di bidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU. (6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat f dikecualikan dalam hal Menteri/Pimpinan Lembaga dapat memberikan penjelasan/keterangan urgensi pengangkatan anggota Dewan Pengawas dimaksud. (4) huruf (7) Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas. (8) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana (5) dibuktikan dengan dengan dimaksud pada ayat dokumen yang persyaratan khusus berkenaan. sah dan relevan (9) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang terpisahkan dari merupakan bagian Peraturan Menteri ini. tidak jdih.kemenkeu.go.id
53 - 109. Ketentuan Pasal 217 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 217 Dalam menjalankan berkewajiban untuk: a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis; b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola dan telah tugas, Dewan Pengawas kemampuannya upaya pencapaian target kinerja BLU diterapkan secara efektif dan berkelanjutan; c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA; d. membuat/ memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas; e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola mengenai, tetapi tidak terbatas pada RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola; f. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/ atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan telah kepada dan Menteri Lembaga Pengawas yang Menteri/Pimpinan Keuangan; dilakukan h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah ditindaklanjuti; dan intern, auditor 1. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. 110. Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 218 Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas berwenang untuk: a. memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur; b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja; c. mendapatkan hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU; laporan o/ jdih.kemenkeu.go.id
54 - d. mengetahui kebijakan dan oleh dijalankan pelaksanaan kegiatan BLU; Pejabat tindakan yang dalam Pengelola e. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU; f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit, dan/ atau anggota Sekretariat Dewan Pengawas; g. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI; h. menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas; berkomunikasi secara langsung dengan SPI; 1. J. meminta Pejabat Pengelola untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas; k. meminta audit secara khusus kepada aparat dan Menteri/Pimpinan pengawasan melaporkannya Lembaga dan Menteri Keuangan; 1. menunjuk kantor akuntan publik; dan m. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. intern Pemerintah kepada 111. Ketentuan Pasal 222 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 222 berbunyi sebagai berikut: Pasal 222 (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada: a. Menteri/Pimpinan Lembaga; b. Menteri Keuangan; dan c. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. b. laporan periodik; dan laporan khusus. (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. (4) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/ atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dihapus. 112. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 223 diubah dan ketentuan ayat (4) Pasal 223 dihapus, sehingga Pasal 223 berbunyi sebagai berikut: Pasal 223 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan indikator indicators) Dewan kinerja Pengawas dengan mempertimbangkan usulan dari (key performance jdih.kemenkeu.go.id
55 - (2) Dewan Pengawas yang bersangkutan dan masukan dari Menteri Keuangan. Indikator kinerja (key performance indicators) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas sesuai perundang- dengan undangan. ketentuan peraturan (3) Dewan Pengawas menyampaikan laporan realisasi indicators) indikator kinerja (key performance kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan. (4) Dihapus. 113. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 231 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) dan ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 231 diubah, sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut: Pasal 231 (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang terdiri dari ketua dan anggota. (la) Komite Audit dapat dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum realisasi Nilai Omzet menurut tahun terakhir, lebih besar dari Rpl 75.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah). laporan realisasi anggaran (2) Ketua Komite Audit dipilih dari salah satu anggota Dewan Pengawas berdasarkan kesepakatan para dengan anggota Pengawas integritas, mempertimbangkan kepemimpinan, pemahaman fungsi Komite Audit, dan diutamakan berasal dari unsur tenaga ahli. Dewan (3) Anggota Komite Audit berasal dari anggota Dewan Kementerian pejabat/pegawai Pengawas, Keuangan a tau pejabat/ pegawai Kementerian Negara/Lembaga, dan profesional/tenaga ahli. (4) Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan Dewan diberhentikan Pengawas. dengan Keputusan (5) Khusus untuk anggota Komite Audit yang berasal dari pejabat/pegawai Kementerian Keuangan atau pejabat/pegawai Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan dan Keputusan Dewan sebagaimana Pemimpin BLU dimaksud pada menetapkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dari pejabat/pegawai Kementerian Keuangan a tau pejabat/ pegawai dan/ a tau Kementerian profesional/ tenaga keperluan pembayaran remunerasi dan hak-hak lainnya. (6) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas berhenti dengan sendirinya profesional/tenaga ahli, Pengawas (4), ayat Negara/ Lembaga ahli untuk o/ jdih.kemenkeu.go.id
56 - apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir. (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas, maka ketua Komite Audit wajib diganti sementara oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling (tiga puluh) hari sampai dengan lambat 30 diangkatnya Dewan Pengawas definitif. (8) Pembentukan sebagaimana Komite Audit dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada BLU yang telah memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BLU. 114. Ketentuan ayat (1) Pasal 232 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 232 (1) Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang termasuk ketua dengan komposisi keanggotaan terdiri a tas: a. 1 (satu) orang berasal dari unsur Dewan Pengawas sebagai ketua Komite Audit; b. 1 dari Kementerian unsur Keuangan atau pejabat/pegawai Kementerian Negara/Lembaga; dan (satu) orang berasal pejabat/pegawai c. 1 (satu) orang berasal dari unsur profesional/ tenaga ahli. (2) Komite Audit bekerja secara kolektif dalam tugasnya membantu Dewan melaksanakan Pengawas. (3) Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. 115. Ketentuan ayat (2) Pasal 245 diubah dan setelah ketentuan ayat (2) Pasal 245 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 245 berbunyi sebagai berikut: Pasal 245 (1) Ketentuan terkait pembentukan dan keanggotaan Dewan Pengawas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikecualikan dari ketentuan pembentukan dan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan Pasal 208. (2) Untuk tugas kesekretariatan pada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas. mendukung pelaksanaan (3) Sekretariat Dewan Pengawas dapat dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum realisasi Nilai Omzet menurut laporan realisasi anggaran dari tahun terakhir, lebih besar jdih.kemenkeu.go.id
57 - Rpl 75.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah). (4) Sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang yang dapat berasal dari Pegawai, pejabat/ pegawai Kementerian Negara/Lembaga, pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, dan/ atau profesional/tenaga ahli. (5) Masa anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling lama 5 tahun sesuai dengan masa keanggotaan Dewan Pengawas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. jabatan (lima) 116. Ketentuan Pasal 246 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal246 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit, dan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLU, dan dimuat dalam RBA yang bersangkutan. 117. Ketentuan Pasal 269 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal269 Dalam hal BLU tidak memiliki Dewan Pengawas, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) dan Pasal 260 ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, serta persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2), dilakukan oleh pejabat Menteri/Pimpinan Lembaga. oleh yang ditunjuk 118. Di antara ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 270 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan di antara ketentuan ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat ( 1 0a) sehingga Pasal 270 berbunyi sebagai berikut: Pasal 270 (1) Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilakukan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemeriksaan ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171. (3) Dalam hal pemeriksaan ekstern terhadap laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kantor akuntan publik, pemilihan kantor akuntan publik mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id
(4) (4a) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10a) ( 11) 58 - Dewan Pengawas melakukan penunjukan kantor akuntan ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLU. Dalam hal penunjukan kantor akuntan publik dilaksanakan melalui pengadaan langsung dengan permintaan penawaran atau tender, proses pemilihan dapat dilakukan oleh unit yang bertanggungjawab terhadap layanan pengadaan barang dan tidak menghilangkan kewajiban Dewan Pengawas untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik. Dalam hal terdapat Komite Audit, penunjukan kantor akuntan publik oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Komite Audit. Dalam hal BLU belum memiliki Dewan Pengawas, proses penunjukkan calon kantor akuntan publik dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Berdasarkan keputusan penunjukan kantor akuntan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLU menetapkan penunjukan kantor akuntan publik untuk keperluan pembayaran dan hak-hak lainnya. Penetapan kantor akuntan publik paling lambat dilakukan tanggal 30 September sebelum tahun pelaporan berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan BLU oleh kantor akuntan publik harus memperhatikan jadwal pemeriksaan keuangan Pemerintah pusat/laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Output pemeriksaan keuangan oleh kantor akuntan publik, yaitu: a. Laporan hasil pemeriksaan atas keuangan BLU yang memuat opini; publik dengan sesuai jasa pada BLU dengan publik oleh Dewan laporan laporan b. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem c. Pengendalian Intern; dan Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh kantor akuntan publik kepada Pemimpin BLU, Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri/Pimpinan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah batas akhir penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga audited. SPI melakukan pelaksanaan rekomendasi kantor akuntan publik oleh BLU dan melaporkannya kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas. Lembaga, pemantauan jdih.kemenkeu.go.id
59 - 119. Ketentuan ayat (2) Pasal 271 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 271 (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas. (3) Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Pengawas, hanya menerima remunerasi yang berasal dari tugasnya sebagai Dewan Pengawas. (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan/atau penerimaan negara bukan pajak BLU dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU. 120. Setelah ketentuan ayat (3) Pasal 273 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 273 berbunyi sebagai berikut: Pasal 273 (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut: a. Gaji; b. Honorarium; c. Tunjangan Tetap; d. e. f. g. (2) Selain Insentif; bonus atas prestasi; pesangon; dan/ a tau pensmn. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen remuneras1 dapat berupa: a. b. c. d. komponen remunerasi remunerasi bulan ketiga belas; tunjangan Hari Raya; uang lembur; dan uang makan. (3) Komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam mengenai Keputusan Menteri penetapan remunerasi kepada masing-masing BLU. Keuangan (4) Dalam hal Honorarium dan Insentif anggota Komite Audit dan/ a tau anggota Sekretariat Dewan Pengawas belum ditetapkan dalam Keputusan penetapan Menteri Lembaga remunerasi, mengajukan usulan Honorarium dan Insentif anggota Komite Audit anggota Sekretariat Dewan Pengawas untuk secara kolektif ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Keuangan mengenai Menteri/ Pimpinan dan/ atau jdih.kemenkeu.go.id
60 - 121. Ketentuan Pasal 274 ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 274 berbunyi sebagai berikut: Pasal 274 (1) Pembayaran remurierasi di BLU berdasarkan capaian kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Dihapus. (3) Pembayaran remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai didasarkan pada perhitungan capaian kinerja atas kontrak kinerja masing-masing Pejabat dan Pegawai dengan atasannya yang dihasilkan kinerja sistem memperhatikan keterkaitan dengan kontrak kinerja Pemimpin BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dari penilaian (4) Dihapus. (5) Pemimpin BLU mengembangkan dan mengelola sistem penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 122. Ketentuan ayat (2) Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 275 (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a diberikan dengan memperhitungkan nilaijabatan yang dituangkan dalam grading/level jabatan. (2) Nilaijabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses analisis dan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode yang disusun Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 123. Ketentuan ayat (1) Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 277 (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Honorarium Pengawas ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLU; ketua Dewan b. Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji Pemimpin BLU; c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Gaji Pemimpin BLU; d. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLU; dan o/ jdih.kemenkeu.go.id
61 - e. Honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 7% (tujuh persen) dari Gaji Pemimpin BLU. (2) Gaji Pemimpin BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gaji yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU. 124. Ketentuan ayat (1) Pasal 279 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 279 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diberikan kepada: a. Pejabat Pengelola clan Pegawai, dengan clan memperhitungkan rentang lnsentif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; clan kinerja capaian besaran (range) b. Dewan Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pemimpin BLU. Pengawas, Sekretaris Pengawas (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. capaian yang ditetapkan berdasarkan target kinerja clan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; clan capaian kinerja Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pegawai yang ditetapkan indikator berdasarkan target kinerja dan kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja dengan atasan langsungnya. kinerja Pemimpin BLU b. (3) (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan (rupiah murni) dalam hal belanja negara diamanatkan peraturan oleh perundang-undangan. ketentuan 125. Ketentuan ayat (2) Pasal 280 diubah dan ketentuan ayat (3) Pasal 280 dihapus, sehingga Pasal 280 berbunyi sebagai berikut: Pasal 280 capaian (1) Dalam Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2), Pemimpin BLU dapat hal kinerja o/ jdih.kemenkeu.go.id
62 - memberikan capaian kinerja. Insentif kinerja atas kelebihan (2) Khusus untuk Pemimpin BLU, pemberian Insentif kinerja kelebihan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan atas usulan Pemimpin BLU. atas capaian (3) Dihapus. 126. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 282 diubah dan setelah ketentuan ayat (2) Pasal 282 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 282 berbunyi sebagai berikut: Pasal282 (1) Besaran Insentif bagi Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan capaian kinerja masmg-masmg. . . (2) Besaran Insentif bagi Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. (1) Insentif ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU; Insentif anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari Insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU; Insentif Pengawas ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU; Insentif anggota Komite Audit ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU; dan Insentif anggota Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 7% (tujuh persen) dari Insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU. b. Sekretaris c. Dewan d. e. (3) Dalam hal ketentuan Insentif Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas pada Keputusan Menteri Keuangan belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan Insentif ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas untuk secara kolektif ditetapkan dalam Keputusan Menteri. jdih.kemenkeu.go.id
63 - 127. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 283 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal283 (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf e merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, dan Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas atas prestasi kerja BLU yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLU memenuhi syarat-syarat tertentu. (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU. (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan keberlanjutan layanan dan upaya peningkatan layanan. (4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila BLU memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: a. telah menerapkan remunerasi sesuai dengan ketentuan remunerasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; hasil capaian kontrak kinerja Pemimpin BLU tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) sesuai dengan hasil perhitungan yang ditetapkan Jenderal Perbendaharaan; hasil penilaian tata kelola pada BLU tahun dasar pemberian bonus atas prestasi paling rendah dikategorikan "Baik" sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; opini audit terhadap laporan keuangan BLU tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian, berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh pemeriksa ekstern; b. oleh Direktur c. d. e. Realisasi target penerimaan negara bukan pajak BLU tahun dasar perhitungan bonus realisasi tercapai, atas penerimaan negara bukan pajak BLU berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disahkan oleh BUN tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut; persentase realisasi belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU terhadap realisasi belanja keseluruhan BLU paling rendah 80% (delapan puluh persen) prestasi dan f. o/ jdih.kemenkeu.go.id
64 - g. pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi, terdapat penugasan khusus yang mengakibatkan perubahan proporsi belanja; dan terdapat dasar surplus perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran. kecuali dalam hal pada tahun (5) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan antara pendapatan BLU yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU dengan belanja penerimaan negara bukan pajak BLU. selisih lebih (6) Tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu: a. b. hibah; dan pendapatan yang bersumber dari optimalisasi kas untuk BLU bidang layanan pengelola dana kecuali atas pengelolaan dana abadi. (7) Besaran bonus yang diterima kepada masing- masing penerima paling tinggi sebesar persentase tertentu dari remunerasi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan remunerasi dari komponen: a. Gaji dan Insentif kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai; dan b. Honorarium dan Insentif kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas. dan 128. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 286 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal286 (1) Dalam hal Pemerintah memberikan Gaji bulan ketiga belas, BLU dapat memberikan remunerasi bulan ketiga belas kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLU. (2) Remunerasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dibayarkan paling tinggi 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketiga belas kemampuan keuangan BLU. dengan memperhatikan (3) Remunerasi ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan/ atau penerimaan negara bukan pajak BLU untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS; dan jdih.kemenkeu.go.id
65 - b. penerimaan negara bukan pajak BLU untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-PNS, serta Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas. dan 129. Ketentuan Pasal 287 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 287 (1) Dalam hal Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya, BLU memberikan tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLU. (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan/ atau penerimaan negara bukan pajak BLU untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS; dan b. penerimaan negara bukan pajak BLU untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-PNS, serta Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas. (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai yang sedang menjalani tanggungan negara atau yang cuti di diperbantukan di luar instansi Pemerintah. luar 130. Ketentuan ayat (1) Pasal 288 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal288 (1) Pemberian tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai dilaksanakan pada BLU yang telah memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan. terdapat kondisi dalam anggota Komite Audit, (2) Dalam hal tertentu yang perundang- ditetapkan tunjangan Hari Raya undangan, pemberian sebagaimana (1) memperhatikan kebijakan pemberian tunjangan Hari Raya yang dilakukan oleh Pemerintah. peraturan dimaksud pada ayat jdih.kemenkeu.go.id
66 - 131. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal289 (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Hari Raya yang dijadikan sebagai dasar pembayaran. (2) Dalam hal pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan terdapat 2 (dua) Hari Raya yang sama, tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan lebih dari 1 (satu) kali yang dijadikan sebagai dasar pembayaran. (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. Gaji dan Insentif kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai; dan b. Honorarium dan Insentif kepada Dewan Pengawas, Pengawas, Sekretaris Dewan anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas. (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar remunerasi 1 (satu) bulan pada bulan sebelum bulan Hari Raya dengan capaian indikator kinerja (key performance (seratus persen). indicators) 100% (5) Dalam hal remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, selisih kekurangan tunjangan Hari Raya tetap dapat dibayarkan pada tahun yang sama. 132. Ketentuan Pasal 291 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 291 (1) Dalam hal Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai menerima remunerasi lebih dari 1 (satu) BLU, tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya paling besar. (2) Dalam hal Pejabat Pengelola, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai memiliki jabatan rangkap pada BLU, tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya paling besar. (3) Dalam hal Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai telah menerima lebih dari satu tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang yang dikembalikan kepada BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o/ jdih.kemenkeu.go.id
67 - 133. Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal292 Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 yang dibayarkan dari penerimaan negara bukan pajak BLU merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai. 134. Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 293 Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai dilakukan secara pertanggungjawaban dengan pembayaran remunerasi bulanan. terpisah 135. Ketentuan ayat (1) Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 294 (1) Ketentuan teknis tunjangan Hari Raya pelaksanaan pemberian kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLU dengan berpedoman pada Peraturan Menteri lnl. lebih lanjut mengenai (2) Keputusan Pemimpin BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. mekanisme pembayaran tunjangan Hari b. Raya; besaran remunerasi yang dijadikan dasar pembayaran tunjangan Hari Raya; dan c. waktu pembayaran tunjangan Hari Raya. 136. Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 295 Dalam hal BLU belum memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan, pemberian tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai yang berasal dari PNS mengikuti ketentuan pemberian tunjangan Hari Raya dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya kepada PNS, prajurit o/ jdih.kemenkeu.go.id
68 - Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. 137. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 301 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (5) Pasal 301 dihapus, sehingga Pasal 301 berbunyi sebagai berikut: Pasal 301 (1) Berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299. tim terhadap usulan (2) Pertimbangan/rekomendasi dari penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil kajian dan penilaian terhadap usulan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299. (3) Persetujuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan. terhadap usulan (3a) Dalam rangka menjaga tata kelola implementasi Jenderal remunerasi tindak Perbendaharaan menyampaikan surat lanjut atas penetapan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemimpin BLU dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. BLU, Direktur (4) Penetapan remuneras1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa penetapan kolektif. terhadap usulan (5) Dihapus. (6) Penolakan remunerasi sebagaimana ( 1), ayat disampaikan melalui surat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. terhadap usulan pada dimaksud 138. Ketentuan Pasal 303 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 303 BLU mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagai peserta pada badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kemenkeu.go.id
69 - 139. Ketentuan Pasal 304 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 304 Remunerasi yang dibayarkan dari penerimaan negara bukan pajak BLU merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai. 140. Ketentuan Pasal 305 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 305 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian remunerasi Pengelola, Dewan Pejabat Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai, ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLU dengan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (3) dan surat tindak lanjut atas penetapan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (3a). kepada berpedoman 141. Ketentuan ayat (2) Pasal 306 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 306 (1) Untuk penerapan ketentuan mengenai remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri 1m, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi kepada BLU. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Menteri Keuangan untuk meninjau kembali Keputusan penetapan Menteri remunerasi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas pada masing-masing BLU. Keuangan mengenai 142. Pasal 307 dihapus. 143. Ketentuan ayat (3) Pasal 310 dihapus dan ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 310 diubah, sehingga Pasal 310 berbunyi sebagai berikut: Pasal 310 (1) BLU wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri m1, ketentuan peraturan o/ jdih.kemenkeu.go.id
70 - perundang-undangan terkait, dan Praktik Bisnis yang Sehat dengan mengutamakan efisiensi dan produktivitas. (2) Tata Kelola yang Baik sebagaimana pada ayat (1) transparansi, akuntabilitas, dan mengikuti prinsip pertanggungjawaban, kewajaran. kemandirian, (3) Dihapus. (4) Pemimpin BLU membuat pedoman teknis, standar operasional prosedur, dan pedoman kerja Dewan Pengawas dan pimpinan BLU (board manuaij sebagai bagian dari dokumen tata kelola BLU pada Peraturan Menteri m1, berpedoman ketentuan perundang-undangan peraturan terkait, dan Praktik Bisnis yang Sehat. (5) Pedoman kerja Dewan Pengawas dan pimpinan BLU (board manuaij sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ pimpinan BLU dan Dewan Pengawas serta proses hubungan antara kedua organ dimaksud. (6) Pemimpin BLU menunjuk Pejabat Keuangan jawab penerapan dan sebagai penanggung pemantauan Tata Kelola yang Baik. 144. Di antara Pasal 310 dan Pasal 311 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 310A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 310A (1) Kinerja BLU meliputi kinerja aspek keuangan dan layanan dengan menggunakan basis hasil dan proses pada aspek dan indikator yang selaras dan ekuivalen untuk seluruh BLU. (2) BLU menyusun kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap tahun. kontrak (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas. kinerja (4) Pedoman penyusunan kontrak kinerja dan penetapan persetujuan capaian kinerja Pemimpin BLU diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 145. Ketentuan ayat (1) Pasal 311 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (la), ayat (lb), dan ayat (le), serta ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 311 dihapus sehingga Pasal 311 berbunyi sebagai berikut: Pasal 311 (1) BLU wajib melakukan penilaian sendiri (self- assessment) dan menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dan kinerja BLU setiap tahun. o/ jdih.kemenkeu.go.id
71 - (la) Khusus untuk BLU tertentu, Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU dilakukan oleh penilai (assessorj independen setiap dua tahun sekali. ( 1 b) BLU tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (la), yaitu: a. BLU yang mengelola dana bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan investasi Pemerintah atau bagian anggaran bendahara umum negara lainnya; b. BLU yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dana; dan c. BLU selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang ditetapkan oleh Direktur J enderal Perbendaharaan. (le) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (la) mulai dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Dihapus. (3) Dihapus. 146. Ketentuan ayat (1) Pasal 312 diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 312 berbunyi sebagai berikut: Pasal 312 (1) BLU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan kinerja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) Dihapus. 147. Ketentuan Pasal 313 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 313 Penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola dan kinerja kepada Menteri Keuangan ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan tempat kedudukan BLU. 148. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) Pasal 314 dihapus dan ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 314 diubah, sehingga Pasal 314 berbunyi sebagai berikut: Pasal 314 (1) Dihapus. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dewan Pengawas melakukan penunjukan penilai (assessorj independen sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLU. o/ jdih.kemenkeu.go.id
72 - (5) Dalam hal BLU belum memiliki Dewan Pengawas, proses penunjukkan penilai (assessor) independen dilakukan ditunjuk pejabat Menteri/Pimpinan Lembaga. oleh yang (6) Berdasarkan keputusan penunjukan penilai independen oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pemimpin BLU menetapkan (assessor) independen untuk keperluan pembayaran dan hak-hak lainnya. ayat penunjukan (4), penilai (7) Penilaian sendiri (self-assessment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat tidak dilakukan dalam periode Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU yang dilakukan oleh penilai (assessor) independen ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (la). (1) (8) Tata cara penyusunan laporan dan Penilaian Tata Kelola BLU dan Kinerja BLU diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (9) Dihapus. 149. Ketentuan Pasal 315 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 315 (1) Untuk melakukan Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU, Menteri Keuangan c.q. Direktur J enderal Perbendaharaan melakukan penilaian kembali/ evaluasi terhadap hasil penilaian atas penerapan kinerja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311. tata kelola dan (2) Untuk melakukan penilaian evaluasi terhadap hasil Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat meminta BLU untuk menunjuk penilai (assessor) independen. penunjukan atau (3) Mekanisme penilai (assessor) independen mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). (4) Biaya penunjukan atas (assessor) independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada BLU bersangkutan. penilai (5) Berdasarkan hasil Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 atau hasil penilaian kembali/ evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat meminta BLU untuk menyampaikan (action plan) yang memuat tindak rencana langkah-langkah wajib dilaksanakan oleh BLU dengan target waktu tertentu. perbaikan yang (6) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat meminta BLU untuk melakukan penyesuaian rencana o/ jdih.kemenkeu.go.id
73 - tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/ a tau melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapan tata kelola dan kinerja BLU. 150. Pasal 316 dihapus. 151. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIA dan BAB VIB, serta di antara Pasal 316 dan Pasal 31 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 316A, Pasal 316B, dan Pasal 316C, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 316A Perjanjian kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang masih menggunakan nomenklatur KSO sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Pasal 316B telah ditetapkan Keanggotaan Komite Audit yang tetap ini, sebelum berlakunya Peraturan Menteri berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komite Audit telah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Pengawas. BAB VIB KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 316C Penyampaian data, laporan, dan/ atau dokumen kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam proses pengelolaan BLU dilakukan melalui sistem informasi yang Jenderal Perbendaharaan. informasi, usulan, dibangun oleh Direktorat 152. Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 152. Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1n1 mulai berlaku pada tanggal jdih.kemenkeu.go.id
74 - Agar pengundangan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan Peraturan Menteri m1 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1300 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. inistrasi Kementerian 011001 jdih.kemenkeu.go.id
75 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.05/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM 129/PMK.05/2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Format RSB RENCANA STRATEGIS BISNIS BADAN LAYANAN UMUM ....... . TAHUN ANGGARAN XXXX s.d. XXXS RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN (maksimal 4 halaman) a. Resume rencana strategis Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Surat Menteri/Pimpinan Lembaga strategis Kementerian Negara/Lembaga Menuangkan Visi Kementerian Negara/Lembaga dan Eselon I tentang kebijakan Misi Kementerian Negara/Lembaga yang diamaI1ahkan ke BLU atau yang terkait tugas dan fungsi BLU Arah kebijakan Kementerian Negara/Lembaga atau nasional b. Visi dan Misi BLU Penuangan visi BLU dan misi yang akan dilakukan dan penjabaran keterkaitan dengan visi dan misi atau arah kebijakan Kementerian Negara/Lembaga Togas dan Fungsi BLU. c. Target RSB Menjelaskan tujuan yang akan dicapai BLU dari penyusunan RSB BAB II ANALISIS DAN STRATEGI (maksimal 8 halaman) a. b. c. Evaluasi Kinerja BLU Evaluasi capaian RSB periode sebelumnya dan hambatan (untuk BLU baru mengacu kinerja RSB 5 (lima) tahun sebelumnya) atau pelaksanaan tugas dan fungsi sebelumnya. Analisis SWOT/BSC/FISHBONE BLU melakukan analisis atas kondisi internal dan eksternal, hambatan, tantangan dan peluang. Inisiatif Strategis Strategi bisnis (sasaran strategis) yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis. BAB III RENCANA STRATEGIS BISNIS 5 (LIMA) TAHUN (maksimal 6 halaman) Memuat: a. b. c. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis antara lain yang berkaitan dengan Layanan, Keuangan, SDM, Sarana dan Prasarana, Inovasi, dan Investasi. Setiap kegiatan harus mencantumkan indikator/target capaian. Disusun dengan format sebagai berikut: Program Kementerian Negara/Lembaga Strategi bisnis BLU Kegiatan dan indikator Rincian Rencana Strategis Bisnis Selama 5 Tahun Program: ....... Tahun ke- No. Sasaran Strategi Bisnis 1. 1 Kegiatan dan Indikator 2 Kegiatan dan Indikator 3 Kegiatan dan Indikator 4 Kegiatan dan Indikator 5 Kegiatan dan Indikator jdih.kemenkeu.go.id
76 - BAB IV PENUTUP (maksimal 2 halaman) Simpulan dan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian LAMPIRAN Catatan Maksimaljumlah halaman untuk RSB Bab I s.d. Bab IV sebanyak 20 halaman, dan hal-hal lain sebagai pendukung data dimasukkan sebagai lampiran. B. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN C. PENDAPATAN DAN BELANJA D. PENGELOLAAN KAS 1. SUMBER PENERIMAAN BLU a. Pendapatan dari jasa layanan merupakan pendapatan yang diperoleh dari layanan yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLU. b. Hasil investasi merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pengelolaan kas, bunga, dan/ a tau imbal hasil investasi. c. Hibah berupa hibah yang diterima dari masyarakat dan/atau d. badan lainnya dari dalam negeri atau luar negeri. Pinjaman merupakan Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana BLU. e. Anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) merupakan alokasi dana melalui bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau bagian anggaran bendahara umum negara. Sumber penerimaan lainnya yang sah merupakan penerimaan yang diperoleh dari Pemanfaatan Aset, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU serta penerimaan selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. f. 2. INVESTASI JANGKA PENDEK a. Kebijakan investasi jangka pendek paling sedikit memuat: 1) 2) 3) batas maksimum proporsi kas BLU yang dapat ditempatkan pada satu pihak; sistem pelaporan pengawasan pengelolaan investasi jangka pendek; dan pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek untuk dan pertanggungjawabannya. dan pelaksanaan setiap level manaJemen b. Rencana investasi jangka pendek tahunan paling sedikit memuat: 1) 2) 3) data histori saldo kas; proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLU; dan sasaran investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (yield's benchmark) dengan rata-rata bunga/imbal hasil deposito over the counter bank BUMN. tingkat hasil c. Penyajian data dan informasi pelaksanaan investasi jangka pendek memuat seluruh instrumen investasi jangka pendek dan rekening-rekening bank yang dimiliki. o/ jdih.kemenkeu.go.id
77 - Format: LAPORAN PENGELOLAAN REKENING DAN INVESTASI JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM ... (1) untuk Triwulan ... (2) Tahun ... (3) No (4) A 1 2 3 B 1 2 3 C 1 2 3 D 1 2 3 E 1 2 3 F 1 2 3 NamaBank Nomor Rekening Nama Rekening Saldo per .... (akhir triwulan) Bunga/ Imbal Hasil (Rate) (%) (6) Rekening Operasional Penerimaan BLU Bank ... Bank ... dst ... JUMLAHA Rekening Ooerasional Pemeluaran BLU Bank ... Bank ... dst ... JUMLAH B Rekening Dana Kelolaan BLU Bank ... Bank ... dst ... JUMLAH C Rekening Pen,elolaan Kas BLU (Deposito Bank ... Bank ... dst ... JUMLAH D Rekening Pen,eluaran dan Rekening Pengeluaran Pembantu (RM APBNl Bank ... Bank ... dst ... JUMLAH E Total Saldo Rekening dan Kas Tunai Kas Tunai Giro Bank Deposito JUMLAH TOTAL DANA (Fl+F2+F3) (5) (7) (8) (9) x.xx x.xx x.xx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx,xxx.xxx xxx.xxx.xxx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Pendapatan Bunga/Imbal Hasil Triwulan Ini (10) Khusus Deposito/Investasi Jangka Pendek Tenor (bulan) (12) Khusus Deposito/Investasi Jangka Pendek Tenor (bulan) (12) xxx.xxx.xxx BLU ... (13) (14) ... (15) PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI (1) Diisi dengan nama BLU. (2) Diisi dengan triwulan pelaporan. (3) Diisi dengan tahun anggaran pelaporan. (4) Diisi dengan nomor urut. (5) Diisi dengan nama bank. (6) Diisi dengan nomor rekening. (7) Diisi dengan nama rekening. (8) Diisi dengan saldo (akhir triwulan). (9) Diisi dengan bunga/imbal hasil (rate). (10) Diisi dengan jumlah pendapatan bunga/imbal hasil yang diperoleh pada triwulan berkenaan. (11) Diisi dengan tanggal penempatan khusus deposito/ investasi jangka pendek. (12) Diisi dengan tenor deposito / investasi jangka pendek. (13) Diisi dengan nama BLU. (14) Diisi dengan tanda tangan Pemimpin BLU. (15) Diisi dengan nama Pemimpin BLU. jdih.kemenkeu.go.id
E. 78 - PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG 1. PENGELOLAAN PIUTANG a. Pemimpin BLU melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU dengan menerbitkan surat keputusan oenghapusan yang disusun sesuai format sebagai berikut: KEPUTUSAN ... 1 NOMOR ... 2 TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM ... 3 ATAS NAMA ... 4 ···················· 5 Menimbang Mengingat bahwa piutang negara atas nama .... 6, telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga dan telah dinyatakan sebagai PSBDT/Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) sesuai ketentuan mengenai penghapusan piutang negara; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... / PMK.05/2020, piutang Badan Layanan Umum .... 7 atas nama .... 8 telah memenuhi ketentuan untuk dihapuskan secara bersyarat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan ... 9 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang Badan Layanan Umum ... 10 Atas Nama ... 11 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); a. b. c. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 2004 1 Tahun tentang 3. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 15 Tahun 4. Undang-Undang Nomor tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); 2004 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tahun 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); sebagaimana 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); sebagaimana 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.05/2020 Memperhati- kan tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; Persetujuan Dewan Pengawas .... 12/Pejabat yang ditunjuk .... 13 Nomor .... tanggal .... tentang .... 14 o/ jdih.kemenkeu.go.id
79 - MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEPUTUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM .... 16 ATAS NAMA .... 17. Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang Badan Layanan Umum .... 18 atas nama Penanggung Hutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan .... 19 ini. : Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang Badan Layanan Umum .... 20 sebagaimana dimaksud dalam Diktum SATU tidak menghapuskan hak tagih Negara terhadap Piutang Negara atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara. Keputusan .... 21 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan .... 22 ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 2. Menteri Keuangan; 3. 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga .... 24; 6. 7. Direktur .... 15 TENTANG PENGHAPUSAN ... 23 (Menteri/Pimpinan Lembaga); Inspektur Jenderal Kementerian Negara/Lembaga .... 25; Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Ditetapkan di ... 26 pada tanggal ... 27 ···························· 28 KEPUTUSAN ... 29 NOMOR ... TANGGAL ... 30 TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM ... 31 ATAS NAMA ... 32 DAFTAR PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM ... 33 YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT No. Nama Penanggung Utang Nilai yang Dihapuskan . ... 34 (Rp) Surat Pernyataan PSBDT Nomor Tanggal KPKNL (1) 1. (2) ... (Nama) ... (No. Identitas) .... Kantor/ Alamat .... 35 dst... (3) 00,00 (5) (6) (7) KPKNL 36 Jumlah ... 37 o/ jdih.kemenkeu.go.id
80 - PETUNJUK PENGISIAN: (1) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (2) Diisi nomor surat keputusan berkenaan (3) Diisi nama BLU berkenaan (4) Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang dkk ( ..... jumlah Penanggung Utang) (5) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (6) Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang, dkk. ( .... jumlah Penanggung Utang) (7) Diisi nama BLU berkenaan (8) Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang,dkk. ( .... jumlah Penamggung Utang) (9) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (10) Diisi nama BLU berkenaan (11) Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang, dkk. ( .... jumlah Penanggung Utang) (12) Diisi nama BLU berkenaan Catatan: Diisi sepanjang nilai penghapusan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang. (13) Diisi namajabatan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan menghapuskan piutang secara bersyarat (dalam hal BLU berkenaan belum mempunyai Dewan Pengawas). Catatan: Diisi sepanjang nilai penghapusan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang. (14) Diisi nomor, tanggal, dan perihal surat persetujuan dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan menghapuskan piutang secara bersyarat (dalam hal BLU berkenaan belum mempunyai Dewan Pengawas). Catatan: Diisi sepanjang nilai penghapusan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang. (15) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (16) Diisi nama BLU berkenaan (17) Qiisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang, dkk. ( .... jumlah Penanggung Utang) (18) Diisi nama BLU berkenaan (19) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (20) Diisi nama BLU berkenaan (21) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (22) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (23) Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU berkenaan (24) Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU berkenaan (25) Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU berkenaan (26) Diisi nama kota tempat BLU berkedudukan (27) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (28) Diisi nama pejabat Pemimpin BLU yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat (29) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (30) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat dari Pemimpin BLU (31) Diisi nama BLU berkenaan (32) Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang, dkk. ( .... jumlah Penanggung Utang) (33) Diisi nama BLU berkenaan jdih.kemenkeu.go.id
81 - (34) Diisi nilai uang piutang yang dihapuskan secara bersyarat (35) Diisi nama, nomor identitas, dan kantor/alamat Penanggung Utang (36) Diisi KPKNL setempat yang membawahi pengurusan piutang berkenaan (37) Diisi nama jabatan Pemimpin BLU yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat (38) Diisi nama pejabat Pemimpin BLU yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat 2. PENGELOLAAN UTANG F. INVESTASI G. PENGELOLAAN BARANG a. Analisis dan evaluasi aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum. 1) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/ atau kegiatan terkait objek Pemanfaatan Aset dan/ atau KSM. 2) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan termasuk proyeksi timbul dari pelaksanaan pendapatan dan biaya yang Pemanfaatan Aset dan/atau KSM. 3) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/ atau rekam jejak Mitra. 4) Analisis dan evaluasi dari aspek sosial termasuk dampak taraf hidup masyarakat sekitar, terhadap peningkatan penciptaan lapangan kerja, dll. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) sanksi; 11) force majeur, dan 12) penyelesaian perselisihan. Penjelasan: Kewajiban para pihak paling sedikit meliputi kewajiban Mitra menyerahkan objek Pemanfaatan Aset atau KSM berupa Aset BLU dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga, kepada Pemimpin BLU. Dalam hal Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan dalam bentuk BGS/BSG, kewajiban para pihak paling sedikit meliputi kewajiban Mitra menyerahkan objek Pemanfaatan Aset berupa bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dengan ketentuan sebagai berikut: a) diserahkan dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak- hak pihak ketiga; dan jdih.kemenkeu.go.id
82 - b) disertai dengan laporan hasil pemeriksaan terhadap bangunan dan berita acara serah bangunan. teknis terima H. PENYELESAIAN KERUGIAN I. AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN J. AKUNTABILITAS KINERJA K. SURPLUS DAN DEFISIT Penerbitan SKTB oleh KPPN: 1) Pemimpin BLU menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN mitra kerja atas setoran surplus anggaran dan/ atau Dana Kelolaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyetoran. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilampiri dengan fotokopi bukti penerimaan negara. 2) 3) Berdasarkan permintaan SKTB, KPPN mitra setoran telah dibukukan penerbitan penelitian untuk memastikan kerja melakukan surplus anggaran dan/ atau Dana Kelolaan oleh KPPN. 4) Dalam hal setoran surplus anggaran dan/ atau Dana Kelolaan telah dibukukan, KPPN mitra kerja menerbitkan SKTB untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin BLU. Penerbitan SKTB dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permintaan SKTB diterima secara lengkap. SKTB dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut: a) ke-1 disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembinaan Pengelolaan lembar Perbendaharaan Keuangan Badan Layanan Umum; lembar ke-2 disampaikan kepada BLU; lembar ke-3 disampaikan kepada KPPN Khusus Penerimaan; dan lembar ke-4 sebagai pertinggal. b) c) 4) Dalam hal setoran surplus anggaran dan/ atau Dana Kelolaan telah dibukukan, KPPN mitra kerja menerbitkan SKTB untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin BLU. Penerbitan SKTB dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permintaan SKTB diterima secara lengkap. SKTB dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut: a) ke-1 disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembinaan Pengelolaan lembar Perbendaharaan Keuangan Badan Layanan Umum; lembar ke-2 disampaikan kepada BLU; lembar ke-3 disampaikan kepada KPPN Khusus Penerimaan; dan lembar ke-4 sebagai pertinggal. b) c) 5) d) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Ba · ementerian I MAS SOE NIP 19690 jdih.kemenkeu.go.id
83 - LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM 202/PMK.05/2022 129/PMK.05/2020 TENTANG TATA KELOLA A. KELEMBAGAAN, PEJABAT PENGELOLA, DAN KEPEGAWAIAN 1. KELEMBAGAAN 2. PEJABAT PENGELOLA 3. KEPEGAWAIAN B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. PEMBINA BLU 2. DEWAN PENGAWAS a. Surat pernyataan calon anggota Dewan Pengawas disusun sesuai format. SURAT PERNYATAAN Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan/Pekerjaan : ························· (1) (2) : ························· Dalam rangka pengusulan serta pemenuhan persyaratan sebagai ini kami anggota Dewan Pengawas... menyatakan dengan sebenamya, bahwa: 1. (3), dengan kami cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah: a. b. menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat; dinyatakan pailit; c. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. kami bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas anggota Dewan Pengawas; kami tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; kami tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; kami bersedia dicalonkan menjadi anggota Dewan Pengawas; kami bukan anggota atau pengurus partai politik, dan/atau calon anggota dan/ atau anggota legislatif; kami bukan calon kepala/wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah; kami tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Pengawas;*) kami bukan merupakan Pegawai bersangkutan atau menjabat sebagai Pejabat Pengelola pada BLU;*) dan tidak sedang 10. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Pejabat Pengelola maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya. jdih.kemenkeu.go.id
84 - Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan di sini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. ············(4), ····················(5) Meterai Rpl0.000,- ... <tanda tangan> ... (6) ... <Nama>... (7) ) dalam hal yang bersangkutan masih menjabat sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS (1) Diisi dengan nama calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan. (2) Diisi denganjabatan/pekerjaan calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan. (3) Diisi dengan nama BLU. (4) Diisi dengan nama kota tempat penandatanganan surat pernyataan. (5) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan. (6) Diisi dengan tanda tangan calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan. (7) Diisi dengan nama calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan. b. Surat usulan anggota Dewan Pengawas disusun sesuai format. Format: LOGO (1) Nomor Sifat Lampiran : ... (4) : ... (6) : ... (7) ... (5) Yth. Menteri Keuangan Jln. Dr Wahidin Raya Nomor 1, Gd. Djuanda I, Lt. 3 Jakarta Pusat Bersama ini kami mengajukan usulan calon anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum ... (8) yang telah memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas dan lulus proses pengujian pemenuhan persyaratan, yakni sebagai berikut: 1... sebagai calon anggota dari unsur Kementerian Negara/Lembaga (9) ... ; dan ... sebagai calon anggota dari unsur tenaga ahli (10). 2. Adapun informasi kompetensi calon anggota Dewan Pengawas dimaksud tercantum dalam daftar riwayat hidup sebagaimana terlampir. Selanjutnya, dalam hal Saudara setuju terhadap usulan calon anggota Dewan Pengawas tersebut di atas, kami akan menetapkan Dewan Pengawas yang telah disetujui dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan usulan Dewan Pengawas. Demikian disampaikan, agar maklum . Meterai Rpl0.000,- ... , ... (11) Menteri/Pimpinan Lembaga ························ ( 12) jdih.kemenkeu.go.id
85 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Diisi dengan logo Kementerian Negara/Lembaga. Diisi dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga. Diisi dengan alamat Kementerian Negara/Lembaga. Diisi dengan nomor Surat Usulan. Diisi dengan Tanggal Bulan dan Tahun Surat Usulan. Diisi dengan Sifat Surat Usulan. Diisi dengan jumlah Lampiran yang dilampirkan dalam Surat Usulan. Diisi dengan nama Satker BLU. Diisi dengan 1 (satu) atau 2 (dua) nama calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga. (10) Diisi dengan nama calon anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli. (11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Usulan. (12) Diisi dengan nama Menteri/Pimpinan Lembaga. c. Rapat Dewan Pengawas 1) 2) Setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung a tau pendapat berbeda (dissenting opinion), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas, apabila ada. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas tersebut. 3) Risalah asli dari setiap rapat Dewan Pengawas harus disimpan oleh BLU yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola. Jumlah rapat Dewan Pengawas dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan periodik Dewan Pengawas. 4) d. Rapat Komite Audit 1) Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan yang dapat teknologi cara penggunaan dengan dilakukan telekonferensi. 2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota. 3) Keputusan rapat Komite Audit wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 4) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 5) Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. 6) 7) Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Pengawas. 8) Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Komite Audit. o/ jdih.kemenkeu.go.id
3. 86 - SISTEM PENGENDALIAN INTERN b. Sistem Pengendalian Intern meliputi: 1) Lingkungan pengendalian Pemimpin BLU menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dengan disiplin dan terstruktur melalui: a) b) penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi manusia; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur orgamsas1 yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. sumber daya c) d) e) fj 2) Penilaian risiko Pemimpin BLU melakukan penilaian risiko melalui: a) b) identifikasi risiko; dan analisis risiko. 3) Aktivitas pengendalian Pemimpin BLU menyelenggarakan aktivitas pengendalian berupa tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan BLU pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BLU, melalui: a) b) reviu kinerja BLU; pengendalian atas perekrutan dan pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan pencatatannya; akuntabilitas pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern dan transaksi. c) d) e) fj g) h) i) akses sumber atas daya dan j) sumber terhadap dan daya k) 4) Sistem informasi dan komunikasi Pemimpin BLU menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi dalam proses penyajian informasi mengenai kegiatan operasional, keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui: a) penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan terus pembaharuan menerus. b) sistem informasi secara Pemimpin BLU harus menyediakan informasi intern yang cukup dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. Pemimpin BLU harus memberikan akses kepada auditor ekstern, auditor intern, pembina BLU, dan Komite Audit jdih.kemenkeu.go.id
87 - 5) terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BLU untuk melaksanakan tugasnya. Pemimpin BLU bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecuali dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan BLU, auditor ekstern, auditor intern, pembina BLU, dan Komite Audit, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya. Pimpinan BLU menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Pimpinan BLU harus menjaga dan mengevaluasi kualitas teknologi fungsi informasi di BLU. Pemantauan pengendalian intern Pemimpin BLU melakukan pemantauan pengendalian intern melalui proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Intern pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BLU termasuk fungsi Pengawasan Intern, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. disyaratkan tata kelola c. Rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern memuat: informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang disarankan sebelumnya dan dampak dari tindak lanjut dimaksud; ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan; objek pengawasan; teknik pengawasan yang akan digunakan; alokasi sumber daya; dan jadwal. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Piagam Pengawasan Intern yang paling sedikit memuat: 1) 2) 3) wewenang SPI; 4) struktur dan kedudukan SPI; tugas dan tanggung jawab SPI; kode etik SPI yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi pengawasan intern yang ada di Indonesia atau kode etik pengawasan intern yang lazim berlaku secara internasional; persyaratan auditor intern SPI; pertanggungjawaban SPI; dan larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern SPI dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU. 2) 3) 4) 5) 6) Piagam Pengawasan Intern yang paling sedikit memuat: 1) 2) 3) wewenang SPI; 4) struktur dan kedudukan SPI; tugas dan tanggung jawab SPI; kode etik SPI yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi pengawasan intern yang ada di Indonesia atau kode etik pengawasan intern yang lazim berlaku secara internasional; persyaratan auditor intern SPI; pertanggungjawaban SPI; dan larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern SPI dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU. 5) 6) 7) 4. AUDITOR EKSTERN a. kantor Pemilihan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) akuntan publik sedikit paling kantor akuntan publik yang dapat mengikuti proses pemilihan merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan; kantor akuntan publik dan auditor yang akan ditugaskan memiliki kualifikasi dan perijinan sesuai ketentuan sedang peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi; kantor akuntan publik dan auditor memiliki pemahaman terhadap dan akuntansi berpengalaman melakukan audit terhadap klien minimal setara dengan BLU yang akan diperiksa, diutamakan klien pada bidang yang sama; 2) tidak 3) standar pemerintahan jdih.kemenkeu.go.id
88 - 4) 5) 6) pemilihan kantor akuntan publik memperhatikan prinsip best value for money, yaitu kombinasi yang paling menguntungkan dan layanan diwujudkan paling sedikit kesinambungan meliputi pemilihan kantor akuntan publik yang sesuai dengan skala bisnis dan kompleksitas transaksi keuangan BLU; kantor akuntan publik dan auditor memiliki komitmen dalam menjaga rahasia data/ informasi BLU dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan rekomendasi dan mengevaluasi pengendalian intern BLU selama proses audit; dan kantor akuntan publik dan auditor bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pihak yang berkepentingan di BLU. dari biaya/imbal Jasa b. Pencalonan kantor akuntan publik disertai pernyataan kesanggupan: 1) untuk bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Kementerian/Lembaga; dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Menteri Keuangan. 2) C. REMUNERASI 1. MEKANISME PERHITUNGAN BESARAN BONUS a. Penilaian No Kriteria Capaian Bobot Nilai 1. 2. 3. 4. Telah menerapkan remunerasi sesuai paling dengan ketentuan Untuk yang kurang remunerasi telah oleh menerapkan dengan nilai ditetapkan Menteri Keuan an Hasil kontrak BLU Pemimpin tahun dasar perhitungan bonus rendah paling (seratus 110% sepuluh persen) sesuai dengan hasil perhitungan yang oleh ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengalami dan peningkatan dari tahun sebelumn a. Hasil penilaian tata kelola pada BLU dasar tahun bonus pemberian paling rendah dikategorikan "Baik" dengan yang oleh Jenderal Perbendaharaan. Realisasi penerimaan negara = rata-rata neninekatan Capaian bukan pajak BLU 105% berdasarkan 110% realisasi laporan 115% anggaran yang disahkan oleh BUN tahun dasar perhitungan bonus yang mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut. Persentase realisasi yang dari ... % lulus, threshold 80%. ... % capaian kinerja = realisasi canaian Caoaian 100% 110% Realisasi X= 110% 110 < X 5. 115% 115 < X 5. 120% 120% 130% 120 < X5. 125% X > 125% 140% ...% Realisasi Baik Sangat Baik Canaian 100% 120% sesuai pedoman ditetapkan Direktur ... % Realisasi 0 < X< 5% 5 < X < 10% 10 5.X < 15% 155.X < 20% 205.X < 25% X> 25% 120% 125% 130% 10 30 20 10 = capaian x bobot = capaian x bobot = capaian x bobot = capaian x bobot 5. ... % belanja = realisasi ca aian 15 = capaian x bobot bersumber enerimaan Realisasi X= 80% Ca aian 100% o/ jdih.kemenkeu.go.id
2. 89 - 6. negara pajak terhadap belanja keseluruhan BLU paling rendah 80% (delapan puluh persen) pada tahun dasar perhitungan bonus. Terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dengan mempertimbang- kan kewajaran. bukan BLU realisasi dibagikan 80 <X_:; 85% 85 < X_:; 90% 90 < X.:; 95% X> 95% .. ,% Realisasi Terdapat surplus untuk bagi bonus lx Remunerasi Terdapat surplus untuk bagi bonus 2x Remunerasi Terdapat surplus untuk bagi bonus 3x Remunerasi ll0% 120% 130% 140% Ca aian 100% 120% 140% 15 = capaian x bobot TOTAL NILAI 100 b. Maksimal Besaran No 1. 2. 3. 4. 5. Total Nilai (X) 100 < X < 105 105 < X < 110 ll0<X< 115 115 < X < 120 120 < X Besaran Bonus (Paling Tinggi) 1 x Remunerasi 1,5 x Remunerasi 2 x Remunerasi 2,5 x Remunerasi 3 x Remunerasi PENETAPAN REMUNERASI SECARA UMUM nakan sistematika: SISTEMATIKA DOKUMEN USULAN REMUNERASI BLU I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menggambarkan kondisi umum dan latar belakang pengusulan remunerasi atau perubahan remunerasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya peningkatan kinerja layanan dan/ a tau keuangan, kenaikan pengupahan pada industri yang sejenis, perubahan kebijakan Pemerintah atau hal-hal yang berpengaruh terhadap besaran remunerasi saat ini. B. Maksud dan Tujuan Menyajikan maksud, tujuan, alasan, dan urgensi pengusulan remunerasi atau perubahan remunerasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. C. Dasar Hukum Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan usulan remunerasi dan kelembagaan BLU. II. DATA UMUM BLU A. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Kerja Organisasi Visi, misi, tujuan dan budaya kerja organisasi berdasarkan pada RSB. B. Tugas dan Fungsi Organisasi C. Tugas dan Fungsi BLU berdasarkan peraturan tentang pendirian/pembentukan BLU. Tugas dan Fungsi BLU dijabarkan secara ringkas termasuk ruang lingkup tanggung jawab dan risiko. Struktur Organisasi Struktur organisasi menggambarkan organ-organ baik struktural maupun nonstruktural dalam organisasi. D. Data Kepegawaian dan Rencana Pengembangan Pegawai Data kepegawa.ian BLU pada saat usulan remunerasi, terdiri dari PNS dan tenaga profesional non-PNS yang dijabarkan menurut kelompok sebagai berikut: a. kelompokjabatan struktural/fungsional sesuai karakteristik BLU; b. kelompok pendidikan; dan c. kelompok lainnya. Selain itu, pada bagian ini perlu disampaikan rencana pengembangan Pegawai 3 (tiga) tahun kedepan sesuai dengan kebutuhan. Rencana pengembangan Pegawai dimaksud diperlukan untuk pemetaan beban remunerasi pada BLU. E. Data Keuangan 1. Data keuangan meliputi data pendapatan dan belanja yang bersumber dari RM mau un enerimaan ne ara bukan pajak. Data keuan an yan bersumber jdih.kemenkeu.go.id
90 - dari RM menyajikan informasi pagu dalam DIPA clan realisasi per akun belanja (belanja pegawai, belanja barang, clan belanja modal) sedangkan data keuangan yang bersumber clan penerimaan negara bukan pajak menyajikan informasi target pendapatan, realisasi pendapatan, clan realisasi belanja serta saldo akhir tahun. 2. Data keuangan disajikan dalam periode 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengusulan, proyeksi keuangan tahun berjalan, clan 2 (dua) tahun sejak tahun pengusulan. Proyeksi keuangan memuat pendapatan clan belanja. 3. Data keuangan disajikan dalam bentuk tabel clan grafik. F. Kinerja Layanan/Operasional 1. Kinerja layanan/operasional sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang paling sedikit mempertimbangkan indikator layanan, mutu, clan manfaat bagi masyarakat. 2. Kinerja layanan/operasional disajikan dalam periode 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengusulan remunerasi. 3. Data layanan/operasional disajikan dalam bentuk tabel clan/ atau grafik. III. SISTEM REMUNERASI A. Remunerasi yang Berjalan 1. BLU yang belum mendapatkan penetapan remunerasi dari Menteri sumber-sumber Keuangan, harus mampu menjelaskan mengenai pendapatan yang diterima (take home pay) Pejabat Pengelola clan Pegawai. 2. BLU yang telah memiliki penetapan remunerasi dari Menteri Keuangan, harus dapat menjelaskan implementasinya. B. Remunerasi yang diusulkan Remunerasi yang Diusulkan Remunerasi yang diusulkan oleh BLU menyajikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komponen remunerasi seperti Gaji, Honorarium, Tunjangan Tetap, Insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. 2. Metodologi clan penahapan penyusunan sistem remunerasi, antara lain menyajikan parameter clan proses analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pembentukan struktur clan skala grading. Corporate grade/ struktur grading jabatan, yang menyajikan uraian jabatan struktural dan/atau fungsional. Corporate grade/struktur grading jabatan diperoleh berdasarkan hasil proses analisis clan tabulasi evaluasi jabatan dengan menggunakan metodologi tertentu. Contoh penvaiian corporate qrade: Nilai Jabatan/ Job Value Fungsional Struktural Grading Jika uraianjabatan disajikan dalam bentuk cluster/kelompokjabatan, maka harus disertai penjelasan/definisi operasional kelompok jabatan serta nama-nama jabatannya. Perhitungan besaran remunerasi, dilakukan dengan memperhatikan antara lain tingkat tanggung jawab clan tuntutan profesionalisme, kinerja, serta kemampuan keuangan. Perhitungan besaran remunerasi dilakukan untuk semua komponen/struktur remunerasi yang diusulkan seperti Gaji, Honorarium, Tunjangan Tetap, lnsentif, bonus atas prestasi, pesangon, clan/ atau pensiun. Contoh penyajian )erhitungan besaran remunerasi: Jabatan/ Grading Gaji/Honorarium Insentif 2. Metodologi clan penahapan penyusunan sistem remunerasi, antara lain menyajikan parameter clan proses analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pembentukan struktur clan skala grading. Corporate grade/ struktur grading jabatan, yang menyajikan uraian jabatan struktural dan/atau fungsional. Corporate grade/struktur grading jabatan diperoleh berdasarkan hasil proses analisis clan tabulasi evaluasi jabatan dengan menggunakan metodologi tertentu. Contoh penvaiian corporate qrade: Nilai Jabatan/ Job Value Fungsional Struktural Grading Jika uraianjabatan disajikan dalam bentuk cluster/kelompokjabatan, maka harus disertai penjelasan/definisi operasional kelompok jabatan serta nama-nama jabatannya. Perhitungan besaran remunerasi, dilakukan dengan memperhatikan antara lain tingkat tanggung jawab clan tuntutan profesionalisme, kinerja, serta kemampuan keuangan. Perhitungan besaran remunerasi dilakukan untuk semua komponen/struktur remunerasi yang diusulkan seperti Gaji, Honorarium, Tunjangan Tetap, lnsentif, bonus atas prestasi, pesangon, clan/ atau pensiun. Contoh penyajian )erhitungan besaran remunerasi: Jabatan/ Grading Gaji/Honorarium Insentif 3. 4. Jumlah Perhitungan kebutuhan remunerasi, dilakukan untuk mengetahui kebutuhan remunerasi dalam satu tahun, termasuk memperhitungkan kebutuhan remunerasi ketiga belas, dengan menggunakan asumsi, misalnya: a. asumsi kinerja Pegawai 100% (seratus persen); jumlah Pegawai pada saat usulan; clan b. c. satu Pegawai dalam satu jabatan. Contoh perhitungan kebutuhan remunerasi: Jabatan Jumlah Pegawai Gaji/ Honorarium Insentif Kebutuhan 100% 1 (satu) bulan Remunerasi ke-13 ( ... %)) Kebutuhan I (satu) tahun 6. Benchmarking besaran remunerasi, dilakukan khususnya pada level Pemimpin BLU dengan industri sejenis, clan memperhatikan skala/ kompleksitasnya. C. Mekanisme Pembayaran Menyajikan tata cara pembayaran remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, clan anggota/Sekretaris Dewan Pengawas pada BLU bersangkutan. jdih.kemenkeu.go.id
91 - IV. ANALISIS REMUNERASI Bagian ini menyajikan analisis remunerasi, dan lebih ditekankan analisis secara mendalam terhadap remunerasi Pemimpin BLU dengan melihat 4 (empat) aspek, yaitu: A. Proporsionalitas, menyajikan data keuangan (aset dan pendapatan), dan sumber daya manusia yang dikelola BLU, serta jenis layanan BLU. B. Kesetaraan, dengan memperhatikan industri penyedia layanan sejenis, dengan skala dan kompleksitas yang mendekati sama. C. Kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari analisis dan evaluasi jabatan, dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan; dan D. Kinerja, yaitu menyajikan hasil penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga, dan/atau hasil penilaian kinerja dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. V. PENUTUP VI. LAMPIRAN D. Dihapus . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Kepal u.b. trasi Kementerian o/ jdih.kemenkeu.go.id