Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 KOORDINASI FASILITATOR MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI KABUPATEN LUWU UTARA ABDUL KHAIR IHSAN1, ABDUL MAHSYAR2, SAMSIR RAHIM3 1). Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar 2). Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar 3). Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar ABSTRACT This research aims to know how the coordination between the vilagge government and facilitators of community in Rural Infrastructure Development Program in Tarobok Village, Baebunta district of North Luwu. This research was categorized in descriptive qualitative. The data collection interview, and documentation. The result of this research showed that the agreement and the unity in Tarobok Village Baebunta district were still to be done optimally yet, althouht the meeting provided to the public has been pretty good according to the local Village government. Therefore, it is necessary to improve the performance of the head of Village by making an affective working group. techniques were observation, Keywords: coordination, government, public ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah desa dengan fasilitator masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesepakatan dan kesatuan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta saat ini belum terlaksan secara optimal, meskipun pertemuan yang di berikan kepada masyarakat sudah cukup baik menurut pemerintah desa setempat. Oleh karena itu kiranya perlu meningkat kinerja kepala desa dengam membentuk suatu kelompok kerja yang efektif. Kata kunci : koordinasi, pemerintah, masyarakat
2 Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 PENDAHULUAN interaksi secara intens dengan Sistem kebijakan pemerintah masyarakat mendampingi mereka pusat akan pembangunan kawasan akan jalannya seluruh kegiatan pedesaan nasional tertuang dalam penyelenggaraan dan pengembangan Undang Undang Nomor 17 Tahun pembangunan infrastruktur desa. 2005 tentang Rencana Pembangunan Peran yang harus dilakukan Jangka Panjang Nasional Tahun fasilitator pengembangan masyarakat 2005-2025. Selain itu pada Peraturan menurut (Zasrtow dalam Huraira, Presiden Nomor 5 Tahun 2010 2011) adalah sebagai berikut: 1) tentang Rencana Pembangunan Enabler, membantu masyarakat agar Jangka Menengah nasional (RPJMN) dapat mengartikulasikan atau Tahun 2010- 2014 juga memuat akan mengungkapkan kebutuhan- hal ini. RPJMN memuat strategi kebutuhan mereka, menjelaskan dan pembangunan nasional, kebijakan mengembangankan kemampuan umum, program kementerian / mereka agar dapat menanganai lembaga dan lintas kementerian / masalah yang mereka hadapai secara lembaga, kewilayahan dan lintas lebih efektif. 2) Broker, kewilayahan, serta kerangka menghubungkan individu-individu ekonomi makro yang mencakup dan kelompok yang membutuhakan gambaran perekonomian secara pertolongan dengan pelayanan menyeluruh termasuk arah kebijakan masyarakat . fiskal dalam rencana kerja. Fasilitator memiliki peran Pelaksanaan Program penting dalam memunculkan dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan meningkatkan kesadaran masyarakat. tidak terlepas dari adanya peran Fasilitator perlu mengarahkan fasilitator masyarakat yang masyarakat untuk menyadari situasi melakukan pendampingan terhadap kehidupan mereka serta memahami masyarakat. Kedudukan penting penyebab dan alternatif pemecahan dimiliki fasilitator masyarakat situasi tersebut. Selain itu fasilitator sebagai unsur teknis dan operasional memiliki peran pula sebagai di lapangan yang terus melakukan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 3 motivator dan community organizers adalah kepala desa di daerah (Sutarto. 1984). tersebut. Koordinasi adalah proses Pelaksanaan Program pengintegrasian tujuan-tujuan dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan (PPIP) melibatkan berbagai unsur yang terpisah (departemen- dan komponen. Keterlibatan departemen atau bidang-bidang berbagai pihak tersebut akan terbagi fungsional) pada suatu organisasi ke dalam berbagai macam peranan untuk mencapai tujuan secara efisien dan fungsi. Selain pihak fasilitator dan efektif (Handoko, 1999). Dalam masyarakat sebagai motor penggerak pelaksanaannya, koordinasi yang diturunkan oleh Pemerintah hendaknya diterapkan dalam Kabupaten melalui Konsultan keseluruhan proses pembangunan Manajemen Kabupaten, keterlibatan sejak dari awal perencanaan, secara langsung Pemerintah Desa pelaksanaan, pengendalian dan setempat merupakan hal yang pengawasan sampai dengan penting. Keterlibatan Pemerintah evaluasinya. Jadi dalam hal ini Desa setempat mulai dari koordinasi meliputi keseluruhan perencanaan langsung pelaksanaan proses manajemen pembangunan. kegiatan hingga ke berbagai tahapan Handayaningrat, (dalam lainnya. Untuk itu di titik inilah Tamim, 2002) menyatakan bahwa: koordinasi sangat urgen dilakukan koordinasi adalah sebagian usaha oleh kedua pihak tersebut. menyatukan kegiatan-kegiatan dari Koordinasi yang dilakukan satuan-satuan kerja (unit-unit) fasilitator masyarakat dengan organisasi sehingga organisasi pemerintah desa setempat dalam bergerak sebagai suatu kesatuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang bulat, guna melaksanakan pada hakikatnya merupakan upaya seluruh tugas organisasi untuk untuk menyerasikan dan mencapai tujuannya. Jasin (1981) menyelaraskan aktivitas-aktivitas menyatakan bahwa fungsi koordinasi pembangunan yang akan ialah mengsinkronisasikan dan dilaksanakan, termasuk dalam hal ini melaraskan kegiatan semua unit
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 4 Volume 2 Nomor 1 departemen organisasi menuju Pembangunan desa disusun dalam tercapainya suatu hasil akhir yang RPJM Desa dan RKP Desa dan sama. Koordinasi menyangkut semua mengacu pada RPJM Daerah dan orang, kelompok, unit organisasi, Sistem Perencanaan Pembangunan sumber daya organisasi dan semua Nasional Indonesia yang tertuang kegiatan yang bekerja sama di dalam dalam Undang Undang Nomor 25 setiap organisasi. Tanpa koordinasi Tahun 2004 meliputi pendekatan terjadi pemborosan waktu, daya top-down dan bottom up menjadi upaya, dan uang yang sangat banyak landasan perencanaan pembangunan untuk menccapai suatu tujuan dari daerah yang didalamnya termasuk suatu organisasi. pembangunan infrastruktur pada Fungsi dari koordinasi desa. Perencanaan pembangunan tersebut akan tercapai bila didukung desa disusun secara partisipatif oleh semua pihak dalam organisasi. dengan melibatkan peran dari Koordinasi yang baik dimulai fasilitator masyarakat dan dengan sikap pegawai - pegawai, pemerintah desa setempat. perencanaan, saling percaya, dan Desa Tarobok Kecamatan integrasi kegiatan tetap dan terus - Baebunta Kabupaten Luwu Utara menerus dari semua anggota termasuk salah satu daerah yang manajemen dan seluruh angkatan sedang dalam pelaksanaan program kerja, semangat kelompok yang baik pembangunan infrastruktur pedesaan dan moral yang tinggi. Dari dari pemerintah setempat. Tetapi penjelasan tersebut, maka peneliti koordinasi yang dilaksanakan oleh berpendapat bahwa fungsi koordinasi fasilitator masyarakat dilakukan adalah untuk mengefisienkan kinerja secara internal maupun eksternal setiap komponen dalam organisasi belum bisa memenuhi kebutuhan guna mencapai hasil yang maksimal masyarakat desa secara menyeluruh dari tujuan organisasi tersebut. tentang pelaksanaan program Menurut Peraturan tersebut. Proses pembelajaran oleh Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 fasilitator masyarakat dalam pasal 63 tentang Perencanaan melakukan hubungan kerja melalui
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 5 koordinasi belum berjalan dengan direncanakan sesuai dengan tujuan baik terutama koordinasi dengan suatu bangsa. Ismawan (Paton 2005) organisasi masyarakat yang berada di menerangkan bahwa pembangunan Desa Tarobok Kecamatan Baebunta. desa mempunyai beberapa implikasi Pembangunan yang penting. Pertama, adanya penekanan dilaksanakan baik secara nasional pada kemampuan menyeluruh maupun daerah harus dapat masyarakat desa yang berarti adalah menjangkau dan dapat dinikmati mengembangkan kemandirian. oleh seluruh rakyat. Hal ini Kedua, peningkatan pendapatan dilakukan sebagai wujud sebagai akibat dari hasil-hasil perlindungan terhadap seluruh rakyat pembangunan tersebut. Dalam Indonesia maka pemerintah rangka menciptakan kemandirian diharapkan mampu mendistribusikan tersebut yang terpenting adalah pembangunan dan hasil-hasilnya menumbuh kembangkan kemauan secara merata kepada seluruh daerah dan keikutsertaan masyarakat dalam dan seluruh lapisan masyarakat. pembangunan desa baik Siagian (2000) menjelaskan melaksanakan secara langsung dalam bahwa pembangunan adalah bentuk swadaya murni maupun rangkaian usaha mewujudkan swadaya gotong royong. pertumbuhan dan perubahan secara Sehubungan dengan hal terencana dan sadar yang ditempuh diatas dapat disimpulkan bahwa oleh suatu negara bangsa menuju pengertian pembangunan desa adalah modernitas dalam rangka pembinaan suatu usaha yang dilakukan secara bangsa (nation-building). sadar, terencana guna menciptakan Pembangunan adalah suatu perubahan-perubahan dan rangkaian kegiatan dalam melakukan pertumbuhan dalam segala bidang suatu perubahan menuju keadaan yang dilaksanakan dalam suatu yang lebih baik dari sebelumnya ke masyarakat hukum tertentu dan arah kemajuan secara sustainabel adanya partisipasi masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam bentuk swadaya dan gotong manusia, pemerataan yang royong masyarakat pada setiap
6 Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 pembangunan yang diinginkan. Luwu Utara. Alasan pemilihan lokasi Dalam hal pembangunan fisik atau ini didasarkan karena Desa Tarobok infrastruktur, Effendi (2002) sedang mengalami pembangunan menyebutkan bahwa pentingnya infrastruktur tetapi mengalami Infrastruktur sebagai penunjang masalah kurangnya koordinasi yang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan fasilitator dengan memadai yang berupa ketersediaan organisasi masyarakat. fasilitas pelayanan publik baik Jenis penelitian ini adalah prasarana jalan, air bersih, listrik, penelitian deskriptif kualitatif yaitu jembatan, sarana pendidikan, sarana suatu metode penelitian yang kesehatan, rumah ibadah, dilakukan dengan tujuan utama transportasi, irigasi, teknologi dan untuk membuat gambaran tentang komunikasi bertujuan agar suatu kegiatan secara objektif. masyarakat dapat bergerak lebih Moleong (2006) menyatakan bahwa dinamis dan mempermudah kegiatan deskriptif adalah data yang ekonomi. dikumpulkan berupa kata kata, Infrastruktur merujuk pada gambar dan bukan angka-angka, dari sistem fisik yang menyediakan pendapat ini dijelaskan penelitian transportasi, pengairan, drainase, deskriptif untuk mendapatkan data bangunan-bangunan gedung dan mungkin berasal dari naskah, fasilitas publik yang lain yang wawancara, catatan lapangan, foto, dibutuhkan untuk memenuhi video tape, dokumen pribadi, catatan kebutuhan dasar manusia dalam atau memo dan dokumen resmi lingkup sosial dan ekonomi (Grigg lainya. dalam Kodoatie, 2005). Informan penelitian yakni, Kepala Desa Tarobok, Badan METODE PENELITIAN Permusyawaratan Desa, Fasilitator Penelitian ini direncanakan Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat. akan berlangsung selama 2 bulan dan Teknik analisis data, data reduksi, berlokasi di Desa Tarobok data penyajian, kesimpulan dan Kecamatan Baebunta Kabupaten pemeriksaan data. Keabsahan data,
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 7 Triangulasi sumber, triangulasi dapat memberikan keputusan bagi teknik, triangulasi waktu. masyarakat yang dilayani maupun melayani. HASIL DAN PEMBAHASAN Selain itu kesatuan bisa Kesepakatan dan kesatuan dilakukan dimanapun tanpa adanya merupakan suatu proses jadwal yang ditentukan sehingga penyampaian dan penerimaan tidak memerlukan adanya pengertian informasi atau pesan dari seorang ke aturan pembangunan yang harus di orang lain. Sejalan dengan sepakati sebelumnya dan tidak ada perkembangan organisasi, batasan-batasan baik itu pangkat, perusahaan maupun lembaga jabatan antara kepala desa tarobok pemerintah, kesepakatan dalam degan masyarakat biasa. kesepakatan kesatuan terutama perkembangan dan kesatuan dalam merupakan dalam mengiringi kesepakata dalam saling pengertian dalam kesatuan untuk membangun menggunakan suatu program pembanguna perdesaan yang efektik. pembangunan di Desa Tarobok yang Dalam interaksi sehari-hari untuk paling sering di gunakan dalam komunikasi merupakan suatu hal kehidupan masyarakat baik itu secara yang harus dilakuakan karena tanpa formal maupun informal. Dengan adanya kesepakatan dalam kesatuan melakuakan kesatuan untuk menjalin hubungan antara sesama manusia kesepakatan yang baik di lakukan maupun masyarakat biasa atau toko- oleh pihak pemerintah di Desa toko masyarakat bisa dikatakan Tarobok maka masyarakat akan mustahil terjadi. Seperti pada merasa senang dan dapat komunikasi untuk membangun menciptakan hubungan antara pembangunan dapat kesepakatan penyedia jasa (Kepala Desa) dengan dalam kesatuan dan pengertian untuk yang menerima pelayanan melakukan pelayanan terhadap (masyarakat). masyarakat sangatlah penting dilakuakan oleh para aparatur kesepakatan dan kesatuan pemerintah di desa tarobok sehingga yang dilakukan oleh pihak
8 Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 pemerintah di desa tarobok belum kesepakatan penting merata kepada masyarakat. Itu dilakukan untuk menjalin interaksi terlihat karena masih adanya sosial. Selain itu kesatuan bisa pemerintah yang membeda-bedakan dilakukan dimanapun tanpa adanya antara kepala desa tarobok dan jadwal yang ditentukan sehingga pemerintah yang mempunyai tidak memerlukan adanya pengertian hubungan emosional dengan aturan pembangunan yang harus di masyarakat biasa yang tidak sepakati sebelumnya dan tidak ada mempunyai Kepala Desa di batasan-batasan baik itu pangkat, lingkungan setempat. jabatan antara kepala desa tarobok Pengertian program degan masyarakat biasa. pembangunan merupakan sesuatu Kesepakatan dan kesatuan yang paling mudah dilakukan dalam dalam merupakan saling pengertian menerapkan program pembangunan dalam menggunakan suatu program dan hampir pada setiap pembangunan di Desa Tarobok yang pembangunan tidak ada hambatan paling sering di gunakan dalam menyertainya, hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat baik itu secara kebanyakan kesepakatan untuk formal maupun informal. Dengan menyampaikan program melakuakan kesatuan untuk menjalin pembangunan hanya menyampaikan kesepakatan yang baik di lakukan informasi tanpa adanya perdebatan oleh pihak pemerintah di Desa mendalam selain itu komunikasi pun Tarobok maka masyarakat akan bisa dilakukan dengan forman merasa senang dan dapat maupun dengan informal. Oleh menciptakan hubungan antara karena itu, maju mundurnya suatu penyedia jasa (Kepala Desa) dengan organisasi salah satunya ditentukan yang menerima pelayanan bagaimana cara program (masyarakat). Hal ini sejalan dengan pembangunan yang baik oleh seluru penjelasan yang diberikan BPD desa yang bekerja dalam melakukan (Badan Permusyawaratan Desa) yang suatu organisasi. mengatakan tidak hanya orang-orang
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 9 tertentu saja yang hadir di rapat dilakukan oleh pihak pemerintah mengenai pembahasan program kepala desa tarobok dengan (PPIP) karena ini mengenai Desa masyarakat belum terlaksana secara bersama. Yaitu Desa Tarobok oleh optimal. Hal itu dapat dilihat dengan sebab itu rapat ini terbuka untuk cara pemerintah di desa tarobok masyarakat Desa Tarobok. dalam memberikan suatu pengertian belum Kesepakatan dan kesatuan tercapai karna program mengenai koordinasi fasilitator dalam menggunakan pembangunan, pemerintah di desa tarobok belum karena hanya orang-orang yang begitu baik, terkadang itu ada terlihat karena dari pegawai dikenal yang mendapatkan informasi atau pesan. Padahal informasi pemerintah yang acuh tak acuh mengenai prosedur pengurusan itu dalam melakukan pembangunan penting untuk mengetahui dan terkait pemerintah pemberian informasikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat belm sehingga masyarakat juga bisa tahu tercapai. bahwa apa-apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian tidak ada Program ini sangat tepat lagi alasan pemerintah di desa sasaran dan sangat membantuh tarobok untuk tidak melakukan lagi masyarakat Desa Tarobok, apa lagi dari pelayanan yang berbelit-belit telah di dukung sepenuhnya oleh atau menyulitkan suatu program masyarakat dan juga tidak pemerinta dalam melakukan memerlukan kritik atau hambatan pembangunan infrastruktur karna partisipasi oleh masyarakat, perdesaan. yang sanagat mendukung dan komunikasi yang kurang fasilitator Pertemuan berkala adalah masyarakat dan pemerintah Desa. keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam melaksanakan suatu Dengan melihat dapat kegiatan yang dapat bermanfaat baik disimpulkan, bahwah kesepakatan secara individu maupun dalam dan kesatuan atau pengertian yang organisasi, sehingga pertemuan
10 Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 dalam organisasi sangat penting jawab di dalamnya sehingga kegiatan karena secara potensial dapat itu bisa terlaksana dengan lancar. meningkatkan kualitas kerja, kinerja pada pegawai dan meningkatkan Komunikasi adalah salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan produktivitas, serta organisasi itu oleh seseorang kepada orang lain bisa maju. Pertemuan berkala untuk memecahkan masalah yang merupakan keterlibatan mental atau kerja sama dan seseorang dalam terjadi di desa tarobok. suatu perencanaan serta dalam Efektif adalah suatu pekerjan pelaksanaan suatu kegiatan. yang dapat diselesaikan tepat waktu, Pertemuan seperti ini merupakan sesuai dengan rencana yang telah tanda permulaan tumbuhnya ditetapkan. Efisien adalah masyarakat yang mampu perbandingan yang terbaik antara berkembang secara mandiri baik input dan output, antara daya usaha secaraindividu maupun dalam dan hasil usaha, atau antara perkelompok melakukan program pengeluaran dan pendapatan. pembangunan di desa tarobok. Berkenaan dengan Keefektifan dan Keterlibatan atau kerja sama adalah keefisienan standar Waktu Kerja. langka awal dari terciptanya Jadi pekerjaan itu melihat masyarakat yang berdaya untuk bisa suvisionalnya melihat tingkat skala berkembang secara mandiri, prioritas jadi kalu pertama mengenai sehingga hal ini perlu jam kerja, karena itu jam kerja diselenggarakan secara menyeluruh adalah jam kerja yang disadari dan dan berkesinambungan untuk ditetapkan secara nasional, kalau kita kelangsungan mengenai program melihat yang dianggap cukup efektif perencanaan pembangunan. Tetapi dan efesien untuk menyelesaikan disini bukan hanya pemerintah di pekerjaan. desa tarobok yang dimaksud akan Konsep kesatuan tindakan tetapi bagaimana masyarakat juga adalah inti dari pada koordinasi. dapat berpikir dalam rangka proses Kesatuan dari pada usaha, berarti pembangunan dan ikut bertanggung
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 11 bahwa pemimpin harus mengatur sebabkan faktor alam (b) Kurang sedemikian rupa usaha-usaha dari pahamnya masyarakat tentang pada tiap kegiatan individu sehingga program (PPIP) yaitu terdapat terdapat adanya keserasian di dalam kesalah pahaman antara pemerintah mencapai hasil. Komunikasi tidak Desa dan masyarakat (c) Adanya dapat dipisahkan dari koordinasi, LSM yang nakal yaitu oknum- karena komunikasi, sejumlah unit oknum yang ingin memperkaya dalam organisasi akan dapat sendiri. dikoordinasikan berdasarkan rentang Dalam penyelenggaraan PPIP dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. tugas perangkat desa adalah sebagai berikut: (a) Mengkoordinasikan Komunikasi mengandung arti penyelenggaraan PPIP di wilayah komunikasi yang bertujuan merubah kerjanya (b) Menyelenggarakan tingkah laku manusia. Seperti yang Musyawarah Desa Persiapan dikatakan Kepala Desa Tarobok. (sosialisasidan pembentukan OMS, Faktor Pendukung yaitu: (a) KD) dan memfasilitasi musyawarah RAD (rancangan anggaran dasar) desa selanjutnya; Menjamin dan yaitu suatu tatacara atau pembahasan memfasilitasi keterlibatan parplksanaan program (PPIP) (b) perempuan/minoritasdan kaum Buku Kas atau Dana yaitu suatu miskin dalam setiap tahapan uang yang digunakan di gunakan kegiatan; (c) Memantau penerapan program (PPIP) (c) Saran dan prinsip-prinsip PPIP; (d) Membantu Prasarana yaitu orang yang bekerja terbentuknya OMS, KPP dan KD dan tempat yang akan dilakukannya melalui forummusyawarah tingkat sebuah kegiatan program desa; (e) Membantu kelancaran pembangunan infrastruktur pedesaan proses penyusunan UPD dan (PPIP). RKM; (f) Mengetahui dan Faktor Penghambat yaitu: (a) menyetujui hasil perencanaan dan Adanya bencana alam yaitu masalah hasilpelaksanaan kegiatan; (g) yang terjadi secara tiba-tiba dan di
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 12 Volume 2 Nomor 1 Melaksanakan pengendalian masyarakat maka lebih jelasnya pelaksanaan kegiatan PPIP. dapat dilihat Apa bila masyarakat Komunikasi adalah salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan yang datang mengadu ke kantor terkait dengan masalah yang oleh seseorang kepada orang lain dihadapinya, maka kami sebagai untuk memecahkan masalah yang pemerintah wajib untuk memberikan terjadi di desa tarobok. komunikasi sangat diperlukan dalam sebuah arahan dan solusi yang bernilai positif, serta dengan sapaan yang lembaga/insttitusi pemerintah hanya saat bertemu sehingga maupun swasta, karena sal;ah satu bentuk yang dapat menghilangkan masyarakat dapat merasa senang dan masalahnya bisa terobati sedikit seperti dalam hambatan untuk saling demi sedikit. menghormati antara pegawai dengan Hanya ini pemerintah masyarakat, pegawai dengan diasumsikan sebagai koordinasi pimpinan yang bersifat formal fasilitator dan masyarakat sebagai maupun informal, kemudian menghormati kepada siapa saja yang mengurangi salah pengertian serta membutuhkannya, bukan hanya dapat terhindar dari konflik.. kepada masyarakat saja tetapi Adanya komunikasi dan pegawai juga yang mempunyai dapat mendorong para pegawai masalah baik dalam situasi kerja maupun dalam kehidupan sehari- untuk bekerja mendapatkan sama kepuasan untuk dan harinya. Dengan itu, dapat dilihat masyarakat merasa senang karena dari hasil wawancara dengan salah diperhatikan oleh aparat pemerintah satu tokoh masyarakat yang apabila menghadapi suatu mengatakan Orang yang bekerj a di permasalahan yang kemudian kantor desa, saya rasa orang yang diberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Berkenan dengan berpendidikan atau terpelajar semua, tentunya dapat memberikan solusi seperti apa tindakan pegawai ketika dan pemaham kepada kami saling menghormati kepada mengenai masalah yang dihadapi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 13 oleh masyarakat yang datang yang saya gunakan semua masalah mengadu serta saya kira tidak bisa terselesaikan tanpa ada salah membeda-bedakan antara masyaraka satu pihak yang merasa kecewa di yang satu dengan masyarakat lain dalam mengambil keputusan. yang saling menghormati, dapat Efektif adalah suatu pekerjan disimpulkan bahwa pemerintah di yang dapat diselesaikan tepat waktu, desa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisien adalah dengan tidak mendiskriminasikan perbandingan yang terbaik antara atau tidak masyarakat membeda-bedakan yang lain yang input dan output, antara daya usaha dan hasil usaha, atau antara membutuhkan penghormatan dan ini pengeluaran dan pendapatan. Dan adalah salah satu langkah pemerintah bagaiman melihat keefektivan dan di desa untuk bisa memberikan keefesianan waktu kerja para kepuasan kepada masyarakat terkait pegawai Desa Tarobok Kecamatan dengan saling menghormati, sehingga dapat diperlukan oleh Baebunta Kabupaten luwu Utara sebagai kepala desa harus Konsep kesatuan tindakan memberikan yang terbaik kepada adalah inti dari pada koordinasi. masyarakat yang saya pimpin, setiap Kesatuan dari pada usaha, berarti masyarakat yang datang ke kantor bahwa pemimpin harus mengatur mengadu, kami selalu menerima dan sedemikian rupa usaha-usaha dari melayaninya sesuai dengan pada tiap kegiatan individu sehingga kemampuan dengan apa yang terdapat adanya keserasian di dalam dibutuhkan masyarakat, biasanya mencapai hasil. kami memediasi atau Komunikasi tidak dapat mempertemukan kedua belah pihak dipisahkan dari koordinasi, karena kemudian kami petik benang komunikasi, sejumlah unit dalam marahnya atau menengaih untuk organisasi akan dapat memecahkan masalah tersebut dan dikoordinasikan berdasarkan rentang alhamdulillah dengan cara seperti ini
14 Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1 dimana sebagian besar ditentukan kepada masyarakat terkait dengan oleh adanya komunikasi. prosedur, padahal sangat penting Komunikasi mengandung arti mengenai saling menghormati komunikasi yang bertujuan merubah sesama masyarakat. (3) Satandar tingkah laku manusia Waktu yang telah ditetapkan secara KESIMPULAN nasional sudah cukup efektif dan Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di kemukaan efisien pekerjaan. untuk menyelesaikan pada bab sebelumnya dengan judul DAFTAR PUSTAKA Koordinasi Fasilitator Masyarakat Dengan pemerintah Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Maka penulisan dapat Effendi, 2002. Daerah Pembangunan Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. T, Hani. 2002. Daerah Pembangunan Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. T, Hani. 2002. Daerah Pembangunan Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. T, Hani. Bachtiar. 1999. Yogyakarta: menarik kesimpulan bahwa (1) Kesepakatan dan kesatuan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta saat ini belum terlaksan secara optimal, meskipun pertemuan yang di berikan kepada masyarakat sudah cukup baik Huraira, 2011. dan Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Stretegi Model dan Berbasisi Pembangunan Bandung: Kerakyatan. Humaniora. Abu. menurut pemerintah Desa, tetapi menurut masyarakat masih dianggap Jasin. 1981. Manajemen Modern, Prinsip dan Praktek. Jakarta: PDIN - LIPI kurang oleh karena itu perlu ditingkatkan. (2) Seperti bagaimana cara saling menghormati yang baik Kodoatie, Robert, J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. kepada masyarakat saat memberikan bimbingan yang baik, karena kurangnya informasi yang dilakukan Moleong, Lexy, J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. oleh pemerintah Desa Tarobok
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Patton, Adri. 2005. Pemimpin Informal, Budaya Lokal Dan Pembangunan Daerah. Malang: Agritek Yayasan Nasional Pembangunan Malang. Siagian, Sondang P. 2000. Peranan Staf Dalam Manajemen, Jakarta: PT. Gunung Agung. Sutarto. 1984. Dasar - Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Tamim, Djoenaedi. 2002. Beberapa dihadapi Masalah Administrasi bidang dalam pemerintah Penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan dan Instansi Pembangunan di Pemerintah. Jakarta: STIA- LAN. yang Undang-Undang 17 Tahun2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Yahun 2005-2025. Nomor Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tentang Otonomi 2004 Daerah. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Volume 2 Nomor 1 15