DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK MASA KINI MELALUI ESKALASI KUALITAS SATU DATA INDONESIA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Rizky Amalia Putri Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia E-mail: amalia.putri@mhs.unsoed.ac.id ABSTRAK Eksalasi kualitas satu data Indonesia merupakan salah satu jalan yang pada posisinya tidak hanya untuk merespon perubahan akibat perkembangan teknologi namun juga sebagai sarana merubah dan memajukan tata kelola negara dan pemerintahannya. Tujuan penulisan ini adalah melihat perkembangan eskalasi satu data Indonesia yang dilakukan dengan menelusuri pustaka relevan yang ada. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa eskalasi satu data Indonesia tidak hanya mampu memberikan perubahan pada tradisi riset untuk mendukung kebijakan publik berbasis riset namun juga mampu meningkatkan praktik baik di dalam pemerintahan seperti peningkatan inovasi publik, tata kelola kolaboratif serta rekonsiliasi kekuasaan politik dan pengetahuan. Kata Kunci: kebijakan publik, big data, satu data Indonesia. ABSTRACT Escalating the quality of one data Indonesian is one of the ways in which it is positioned not only to respond to changes due to technological developments but also as a means of changing and advancing the governance of the Indonesian state and government. The purpose of this paper is to see the development of the escalation of one Indonesian data which is carried out by browsing the relevant existing literature. The search results show that the escalation of one Indonesian data is not only able to bring about a change in the research tradition to change and support research-based public policies but is also able to improve other good practices in government such as increasing public innovation, collaborative governance, and reconciliation of political power and knowlegde power. Keywords: public policy, big data, one data indonesia. PENDAHULUAN dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah', namun sebenarnya yang menjadi fokus adalah apa yang dikerjakan Pemerintah karena bersifat aktif (Nugroho, 2020:8). Dengan berfokus kepada tindakan yang bersifat aktif, maka secara otomatis akan kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kebijakan publik yang responsif, dalam artian kebijakan yang berbasis bukti, menjawab masalah masyarakat, mendengar arahan publik atau partisipasi publik, menjawab tantangan-tantangan globalisasi serta Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022 | 23 Di dalam penyelenggaraan negara, kebijakan publik merupakan instrumen penting yang tidak hanya sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa namun mengurai masalah dan kepentingan publik pada rentang waktu yang ada. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah (lembaga yang berwenang), baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Meskipun kebijakan publik adalah 'apa yang dipilih untuk berbicara pula tentang
mampu memprediksi (futuristic). tantangan masa depan Sayangnya dalam beberapa dekade berlalu, pembentukan kebijakan publik Indonesia belum mampu berkembang pada ideal dan semakin mengalami permasalahan yang cukup serius. Indikasinya adalah masih banyak produk kebijakan yang kontraproduktif dengan keinginan publik sehingga harus mendapatkan pembatalan, baik oleh pemerintah pusat maupun mahkamah konstitusi (MK) (Purwanto et al., 2015:1). Hal inipun ditegaskan lebih lanjut oleh Nike dkk (2021) riset menunjukkan bahwa berbagai Indonesia pada pengambilan kebijakan di umumnya masih belum berdasarkan hasil riset kebijakan. Dalam perkembangan secara nyata, kebijakan pemerintah terkadang menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat (Apriansyah, 2016). tatanan hasil sebagai pembentuk Opini, kepentingan sempit dan wawasan jangka lebih banyak mendominasi proses pendek (Dwiyanto, 2019:358). pembuatan kebijakan dalam (2021), Effendi Menurut pengalamannya mengikuti penyusunan kebijakan publik menunjukkan belum ada kemajuan dalam lembaga penyusunan kebijakan publik baik selama masa legislatif maupun pemerintahan transisi maupun era reformasi. Apabila melihat kondisi saat ini (sebagaimana yang oleh Sofian Effendi) maka digambarkan sebenarnya penyusunan kebijakan publik yang diharapkan untuk mengarah pada bukti dan data memang tidak mengalami kemajuan sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana dalam diskusi "Demand and Use of Evidence: Insights from the Inside", Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pada umumnya, litbang di berbagai kementerian hanya pengetahuan berfungsi Sofian eksekutif (knowledge producer/knowledge creator) dan tidak menggunakan pengetahuan untuk perumusan kebijakan (Ovier, 2016). Dengan kondisi demikian, maka tidak jarang ditemukan kebijakan publik tipe 3 (tiga) (membantu karena ada kepentingan tertentu diluar yang seharusnya), tidak tepat sasaran, diskriminasi1 atau tidak jelas. Dalam menyelesaikan dinamika pembentukan proses kebijakan publik tersebut belum berpihak kepada kepentingan publik, maka sudah saatnya diatasi dan dikendalikan melalui riset kebijakan publik yang baik dan matang. Dalam mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan langkah baru salah satunya adalah dengan membangun data atau big data yang jelas dan relevan secara konsisten agar mampu merumuskan permasalahan publik yang dan mampu meningkatkan sesungguhnya pelayanan publik. Dalam tahapannya, Indonesia sendiri sebenarnya telah menggaungkan kebijakan tentang data dalam mendukung riset kebijakan publik berbasis bukti dan pengumpulan data yang lebih terarah. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia menjadi momen dan komitmen penting dimana keberadaannya tidak hanya untuk mengisi kekosongan regulasi yang berkaitan dengan big data secara khusus namun juga sebagai respons atas kemajuan dan tuntutan era digital saat ini. Pada perkembangannya, komitmen ini pun terus digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahan Presiden pada 2 Juni 2020 tentang pentingnya satu data.2 Pada posisinya, arahan yang diberikan tentu menjadi arahan besar bagi instansi- instansi pemerintah yang ada untuk bersama-sama membangun data yang relevan dan tidak tumpang tindih. Dengan data yang benar maka para aktor publik akan mampu saling menyesuaikan diri dan memfokuskan diri untuk mencari solusi yang sesungguhnya. Para aktor publik akan mampu untuk memproduksi 1 Salah satu penelitian yang dapat membuktikan pernyataan tersebut dapat dilihat dalam tulisan yang disampaikan oleh Salahudin dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa sejak 2009 terdapat 421 kebijakan diskriminasi, dimana 333 diantaranya terhadap perempuan. Dalam kajian lebih lanjut menurut Setara Institutre dalam rentan waktu dari September 2018 hingga Februari 2019, terdapat 32 produk hukum daerah (21 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 11 di Jawa Barat) yang mendiskriminasi 24 | Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022 kelompok minoritas yang teridentifikasi, berdasarkan gender, etnisitas, kepercayaan, dan orientasi seksual. tentang Hak Masyarakat (2020) 2 Pada arahan tersebut Presiden menyampaikan "Saya ingin menekankan pentingnya satu data dalam proses pengambilan kebijakan yang tepat dan juga dalam membangun kepercayaan atas data yang dikeluarkan Pemerintah, baik oleh masyarakat maupun dunia internasional."
untuk mengendalikan konflik kepentingan yang terjadi dan cenderung menciptakan pemerintah yang kolaboratif. Komitmen tentu diharapkan membuat negara dan birokrasinya mampu meningkatkan praktek kolaborasi baik dengan konsep tripel-helix ataupun penta-helix pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Dengan demikian, tidak ada lagi konflik tumpang tindih aktor publik akibat perbedaan data dan perbedaan target sasaran. tersebut Dari penjabaran sederhana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara nyata memang telah ada kesadaran serta upaya lebih lanjut dalam diri pemerintah untuk memperkuat kebijakan publik berbasis bukti melalui eskalasi Satu Data Indonesia. Dengan adanya komitmen untuk disiplin menata kembali data oleh para pemangku kepentingan, maka kita tidak hanya berada pada upaya pengumpulan dan pengarsipan data yang mutakhir, namun memberikan harapan pula pada kemajuan praktek kolaborasi antar para pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan kualitas kebijakan dan manajemen publik. Namun pertanyaan menariknya adalah apakah eskalasi satu data Indonesia akan mampu untuk melakukan penataan ulang kebijakan publik pada masa kini dan masa yang akan datang? dan apakah eskalasi Indonesia dapat menjadi momen satu data kekuasaan politik dan rekonsiliasi antara kekuasaan sehingga mampu menghadirkan pemerintah yang kolaboratif? Pada rangkaiannya, maka perlu dilakukan upaya analisis serta kajian lebih lanjut sehingga mampu menjawab tantangan dan melihat garis besar lainnya. pengetahuan langkah pemerintah untuk melaksanakan sesuatu kepada masyarakat inilah yang akan dijawab dan diselesaikan melalui kebijakan publik yang sah. Para ahli sendiri menjabarkan lebih lanjut mengenai kebijakan publik itu berdasarkan sudut pandang masing-masing. Menurut Thomas R. Dye adalah whatever (1978), kebijakan publik goverments choose to do or no to (keputusan untuk memilih atau tidak memilih sesuatu). James E. Anderson (1979) sendiri menjelaskan bahwa kebijakan adalah A purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern (kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu). Sementara Carl 2004:3) Friendrich menjelaskan bahwa kebijakan sebagai suatu tujuan yang tindakan yang mengarah pada diusulkan oleh atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu. (dikutip dari Wahab, seseorang, kelompok Pada posisinya, kebijakan publik sebagai sebuah keputusan pemerintah untuk melakukan suatu aksi bukanlah satu hal yang muncul begitu terdapat siklus kebijakan yang saja. Namun membantu sebagai arah serta sistematika yang membuat kebijakan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Secara sederhana, siklus kebijakan publik tersebut dapat dipahami dengan bagan yang disampaikan oleh William N. Dunn (1994:17) sebagai berikut: tersebut KAJIAN PUSTAKA Kegiatan Pemerintahan merupakan kegiatan administrasi publik yang bertujuan untuk mengatur dan memenuhi urusan serta kepentingan publik. Apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan Pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik yang menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (public services), maupun yang berkenaan dengan mengejar ketertinggalan masyarakat lewat program-program pembangunan (Keban, 2019:19). Pada posisinya, Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022 | 25
barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat (Karyana, 2021:139). Pada akhirnya, praktek kolaborasi inilah yang mulai dikembangkan oleh para ahli dan dikenal sebagai collaborative governance atau tata kelola pemerintah kolaboratif. Gambar 8. Proses Kebijakan Publik Sumber: William N. Dunn (1994:17) Pada bagan tersebut kita dapat melihat bahwa pembentukan publik memiliki siklus yang dimulai dengan adanya proses perumusan masalah dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan publik. Pada posisinya, semua proses kebijakan publik tersebut sangatlah penting namun perumusan masalah sangat penting dalam menjadi awal yang pembentukan. Hal ini karena jika perumusan masalah kebijakan sejak awal sudah tidak tepat dan sudah salah dari awal maka dapat dipastikan solusi yang akan didapatkan pastilah salah, kalaupun ada yang saja (Indiahono, 2017:58). tepat hanyalah faktor kebetulan Collaborative governance dijelaskan sebagai struktur dan proses manajemen serta pembuatan keputusan kebijakan publik dengan melibatkan orang-orang yang secara konstruktif berasal dari berbagai level pemerintahan dan/atau masyarakat, instansi-instansi publik, swasta, serta masyarakat sipil dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau mencapai tujuan publik yang tidak dapat terselesaikan oleh satu pihak saja ( Balogh (2011) dalam Purwanto et al., 2015). Menurut Ansell dan Grash (dalam Arrozaaq, 2016), collaborrative governance sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Lebih lanjut dalam collaborative governance terdapat 6 (enam) karakteristik (Ansell & Gash, 2007) yaitu: 1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik. tatanannya harus disadari bahwa pembentukan kebijakan publik merupakan jalan yang panjang, sehingga pemerintah tidak bisa lagi berkeyakinan untuk tetap menjadi aktor tunggal mengingat adanya berbagai keterbatasan sumber daya. Keyakinan seperti ini selain keliru secara mendasar juga semakin tidak realistis karena di masa mendatang tuntutan atas kualitas layanan publik akan begitu kompleks dan semakin cepat berubah 2021:225). Dalam prosesnya maka pemerintah secara nyata perlu mengembangkan kerangka kolaborasi. Kolaborasi dipahami sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan Pada (Kumorotomo, entitas yang 2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik. langsung dalam secara terlibat pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merajuk pada aktor- aktor publik. 3. Peserta 4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama. 5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus. 6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik. Dengan kesadaran yang dimiliki maka dapat mengurai collaborrative governance 26 | Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022
berbagai permasalahan kebijakan dan manajemen publik sesuai dengan kepentingan yang ada melalui komunikasi dan menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat terjadi mengingat collaborrative governance untuk merupakan dengan sebab berkonfrontasi collaborrative menciptakan governance "kepemilikan bersama" terhadap masalah tersebut (Arrozaaq, 2016). Pada posisinya, collaborrative governance yang dilaksanakan secara konsisten tidak hanya berpengaruh pada pembentukan kebijakan publik yang harus berkolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Anderson (1979) namun mampu pula secara khusus untuk mengatur ulang manajemen publik yang meliputi relasi dengan masyarakatnya, antara mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau dengan aktor lainnya (seperti swasta, lembaga internasional), mengatur ulang sentralisasi dan desentralisasi, mengatur dan memperbaiki kultur pelayanan publik yang berdimensi secara maksimal, dan terakhir penyelesaian konflik baik pemerintah dengan masyarakat ataupun konflik antar pemerintah. instrumen yang tepat masalah, pemerintah dan etika akuntabilitas collaborative governance sendiri sudah diadopsi sebagai tata kelola pemerintahan yang mampu menyelesaikan berbagai masalah publik pada sektor-sektor yang ada, termasuk di Indonesia khususnya pada sektor pariwisata beberapa tahun ini. Namun membentuk dan membangun collaborrative governance secara konsisten tidaklah semudah yang dibayangkan. Para peneliti dan ahli menjelaskan bahwa terdapat berbagai hambatan yang sangat berpotensi dalam melaksanakan collaborrative governance. Faktor- tersebut seperti kurangnya faktor pengambat komitmen dan kepercayaan para pihak, tingkat partisipasi para pihak, kepemimpinan, pemahaman dan pengetahuan yang tidak selaras, legitimasi internal, sumber daya maupun kebijakan yang ada. Dalam prosesnya, collaborrative governance dapat terwujud ketika, (1) stakeholders agree to "come to the table"; (2) Stakeholders recognize other (3) stakeholders as legitimate the stakeholders have a Pada beberapa negara, interlocutors; to commitment collaborative process itself; (4) stakeholders develop a sense of "Joint owneship" of the process. Pada dasarnya setiap upaya kolaboratif akan berlangsung baik dan berkelanjutan jika terjadi pertukaran exchange) (Kumorotomo, 2021:231). Salah satu bentuk pertukaran ini adalah pertukaran dan keterbukaan akan akses data dan informasi antar aktor yang ada. Informasi harus dapat dipertukarkan secara bebas diantara semua lembaga yang terlibat meskipun informasi tidak memberi keuntungan langsung kepada penyedia (Kumorotomo, 2021:231). Dengan adanya perkembangan teknologi yang dilakukan semakin pembangunan big data secara besar-besaran, konsisten dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan yang ada dalam mendukung praktek kolaboratif beserta pertukaran data dan informasi tersebut,. relasional (relasional canggih maka perlu Pada masa kini, pembangunan big data merupakan keharusan yang tidak hanya sekadar mengubah aktivitas konvensional menjadi serba digital yang lebih mutakhir akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang tidak bisa dihindari namun lebih dari itu. Pada perkembangannya, istilah Big Data mulai muncul setelah Tahun 2005 diperkenalkan oleh O'Reilly Media (Islah, 2018), apabila ditelusuri keberadaan data namun sebenarnya sudah ada dan sudah digunakan sejak jaman dulu. Secara sederhana, big data dimaknai sebagai sekumpulan data yang berisi berbagai informasi dalam skala besar yang menjadi samudera informasi (Kusumasari, 2021:269). Big data dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang mengarah pada keputusan yang lebih baik dan langkah strategis institusi (Kusumasari, 2021:270). sebuah yang Sejauh ini penggunaan big data di Indonesia didominasi oleh tiga bidang usaha yaitu perusahaan telekomunikasi, perbankan, dan produsen barang-barang konsumsi ringan dan murah seperti minuman dan makanan kemasan (consumer goods) (Sirait, 2016). Namun dalam perkembangannya, keberadaan big data sendiri juga memberikan berbagai manfaat yang luar biasa pada suatu negara dan pemerintahan didalamnya, keputusan khususnya dalam pengambilan Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022 | 27
kebijakan publik. Menurut Kusumasari (2021), data memiliki peranan yang sangat krusial dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan pengelolaan big data secara konsisten maka pemerintah akan mampu mendapatkan data baru berbasis digital yang mampu mengatasi permasalahan klasik yang dihadapi seperti kelangkaan atau keterbatasan data, baik dari sisi ketersediaan, kebaruan maupun validitasnya. Dalam tulisan Dwiyanto (2020) tentang Big Data dan Analisis Kebijakan Publik menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antar keduanya dimana big data sangat penting dalam proses formulasi atau analisis kebijakan publik. Dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan big data yang baik maka suatu negara akan memperoleh data secara maksimal yang mampu mengendalikan alur politik negara dan berfokus secara nyata kepada kepentingan publik. Dengan pengelolaan big data maka akan melahirkan beberapa keuntungan yang juga membantu para analisis kebijakan yang meliputi (Indiahono, 2020:31), (1) Data besar dan beragam; (2) Kemudahan mengklasifikasi data; dan (3) Cepat untuk diakses, dan direspon oleh sistem politik. Namun walaupun Big data mampu memberikan manfaat yang luar biasa, terdapat pula berbagai analisis khususnya kebijakan, diantaranya, kesulitan memverifikasi data, kesulitan mengenali masalah publik dan terakhir kesulitan mempengaruhi opini publik. risiko dalam terjadi menjadi kecil dan tidak signifikan. tentu mampu memberikan jalan baru yang tidak hanya berkaitan dengan proses pemerintah digital, tetapi juga semakin meningkatnya peran negara dan pemerintah dalam tata kelola data yang berkualitas yang mengarah pada tatanan keputusan strategis dan mewujudkan data driven policy. Hal ini penting mengingat Amankwah-Amoah (2009) tulisannya mengidentifikasi 4 (empat) dalam kuadran yang dapat menggambarkan kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data oleh suatu negara, yang meliputi kuadran pertama yaitu strategic data users, kuadran kedua yaitu data specialist, kuadran ketiga yaitu data wasters, dan terakhir kuadran keempat data dropout. Pembangunan data secara konsisten Dalam merespon kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah membentuk Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Secara nyata, keberadaan pengaturan tersebut merupakan respons terhadap kondisi saat ini yang sulit mendapatkan database yang akurat dan mudah dicari. Pada posisinya SDI hadir sebagai respons untuk mengatur data yang memiliki versi yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi proses formulasi kebijakan publik yang tumpang tindih dan evaluasi kebijakan yang tidak akurat. Dengan adanya SDI maka data dan metadata akan memiliki dihadirkan standarisasi dengan prinsip satu data yang meliputi baku, satu interoperabiltas, dan kode referensi/data induk, sehingga perbedaan data yang selama ini sering yang standar data, satu metadata Gambar 9. Kuadran Pengumpulan Data-Analisis Data Sumber: Amankwah-Amoah (2009) METODE Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis, mengkaji serta mengembangkan tulisan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode tersebut berfokus pada peristiwa yang berlangsung saat ini yang didukung dengan fakta dan teori-teori yang ada sebagai bahan utama pendukungnya. Metode penelitian kualitatif yang merupakan menggunakan data non-numerik dan pada umumnya dilaksanakan melalui pengumpulan serta analisis data yang bersifat naratif. Penggunaan penelitian kualitatif pada dasarnya didorong atas alasan untuk dapat memahami lebih lanjut suatu suatu metode penelitian 28 | Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022
kondisi yang sedang terjadi Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya, hasil laporan kajian pemerintah maupun informasi valid yang dirilis yang disampaikan dan dapat diakses baik melalui halaman resmi pemerintah itu sendiri maupun berita-berita yang dirilis oleh media massa. Dalam proses untuk memperoleh informasi lebih dalam, penulis menggunakan pula pencarian dan penelusuran webinar yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan publik Indonesia, big data, dan satu data Indonesia untuk mengetahui perkembangan terkini dari masing-masing topik tersebut. Data-data yang ada diolah dan ditelusuri tersebut lebih lanjut sebagai bahan deskripsi dan pisau analisis sehingga menghasilkan kajian yang menjelaskan fenomena yang ada. oleh Pemerintah Indonesia HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam mendorong kegiatan negara dan pemerintahannya di era digital ini maka tidak hanya sekadar mengganti visi dan misi administrasi publiknya atau mengganti pelayanan publik berbasis IT saja namun memfasilitas perubahan tersebut dengan memperkuat setiap unsur yang ada melalui kebijakan-kebijakan yang relevan dan mendukung dan tentang menata manajemen pengelolaan dari masing-masing organisasi publik yang ada serta memperkuat swasta dan kolaborasi para pihak masyarakat. Secara nyata, mau tidak mau administrasi tidak lagi pada tataran administration of public atau administration for public namun berada pada administration by publik yang merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi lebih pemberdayaan masyarakat, kepada mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat pemerintah memberi kesempatan untuk tersebut. lebih jauh seperti karena diperoleh dari proses pengamatan dan pengambilan kesimpulan kerangkanya menghasilkan sebuah pandangan dan pendapat yang berbeda-beda dari para ahli yang terlibat di dalamnya. Hal ini pun berlaku dalam tatanan pembentukan kebijakan publik yang pada posisinya ideal belum mampu mencapai pada kondisi sebagaimana yang diterangkan dalam teori mengingat banyaknya tarik-menarik kepentingan dan area abu-abu yang sulit diurai. Namun walaupun demikian, kebijakan publik yang ideal dan unggul, dalam artian tertuju pada kepentingan publik, dapat didorong para arah tersebut. Salah satunya dengan mendorong pemerintahan digital dan pelaksanaan eskalasi kualitas satu data Indonesia sebagai proses pembangunan big data secara berkelanjutan oleh pemangku kepentingan yang ada. yang dalam tulisan Amankwah- Amoah data tentang analysis/information yang digambarkan dengan 4 (empat) kuadran. Kita bisa melihat secara sementara tentang posisi kita yang masih berada pada kuadran 3 (tiga). Dimana yang dimaksud kuadran 3 ini adalah negara yang memiliki kemampuan mengumpulkan data tetapi memiliki kemampuan yang rendah dalam mengolah data menjadi informasi dan belum mampu berdampak secara signifikan pada proses pengambilan kebijakan. Kuadran ini disebut sebagai pembuang data. Dan faktanya, inilah yang masih terjadi di Indonesia. Apabila melihat dari (2009) kuadran Hal ini terjadi akibat adanya ego sektoral dari setiap lembaga pemerintah yang memunculkan berbagai data namun hanya sekadar data. Belum mampu menghubungkan data antar pusat dan daerah untuk mencari solusi dan sering kali tindih. Setiap memunculkan konflik instansi yang menghadirkan data, sering kali bergerak sendiri dalam merespon tuntutan publik. Pada akhirnya, kondisi ini menyebabkan tidak hanya memperpanjang pita pelayanan urusan publik, tetapi juga menghadirkan sebuah program tanpa adanya kolaborasi dengan aktor publik lainnya. tumpang Secara nyata dapat dipahami dan disadari bahwa segala teori yang disampaikan merupakan simplifikasi atau penyederhanaan dunia nyata yang Sebagai contoh, penanganan kemiskinan. Pada faktanya tidak hanya satu atau dua lembaga yang Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022 | 29
merilis data dan membentuk program sebagai respons penanganan. Seperti pada masa orde baru, dimana dalam penanganan kemiskinan banyak yang departemen menanganinya. Mulai dari Bappenas, BKKBN, Departemen Sosial, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini pun masih berlangsung hingga saat ini. Dengan banyaknya pihak yang ikut serta, maka tidak heran apabila publik nanti akan terus menyaksikan acara pengguntingan pita di masa depan tanpa benar-benar menyelesaikan masalah yang ada. dan non-departemen Pada perkembangan masa kini, pengambilan tidak hanya keputusan melalui big data berkembang pada negara-negara besar seperti Amerika serikat ataupun Inggris, Indonesia pun turut serta dalam mengambil manfaat big data pada masa kini. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menetapkan 5 (lima) Langkah Percepatan Digital dalam mendukung keberadaan big data beserta (Cloud pengaturan yang ada yang meliputi Computing Indonesia, 2020): (1) Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan layanan infrastruktur digital dan penyediaan internet; (2) Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, industri pendidikan, kesehatan, perdagangan, maupun penyiaran; (3) Percepat integrasi data nasional; (4) Siapkan kebutuhan SDM talenta digital; (5) dan yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. Eskalasi pengelolaan dan pemanfaatan satu data Indonesia merupakan salah satu tanda bahwa sektor publik telah mulai membangun big data secara konsisten untuk pembentukan kebijakan publik yang berbasis pada bukti. Hal ini menjadi penting mengingat pada era modern saat ini, data merupakan bagian terpenting dalam membentuk keputusan dan manajemen strategis karena sifatnya yang rill dan mampu menggambarkan situasi pada rentang waktu secara cepat. Dengan adanya Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun ini maka pemerintah secara sadar sudah mampu memperbesar perannya yang tentu bukan mengarah pada profit seperti sektor privat melainkan memperbesar benefit kepada masyarakat Indonesia. Dengan adanya riset kebijakan berbasis data, maka hal-hal seperti tarik- menarik kepentingan para penguasa berdasarkan asumsi, dinamika dan dominasi politik, janji politik presiden maupun diskriminasi dalam proses formulasi kebijakan mampu dikendalikan karena semuanya dikembalikan kepada fakta dan data yang disajikan. Dalam prosesnya, walaupun eskalasi satu data Indonesia belum mampu dilaksanakan secara maksimal karena adanya berbagai permasalahan 3 dalam tahapan awal pembenahan dan pengelolaan, secara akan berkelanjutan, eskalasi tersebut dapat menjadi jalan untuk mengubah dan membentuk tradisi riset yang ada menuju pada tatanan yang ideal. Pada posisinya hal ini juga menjadi jalan untuk memperbesar lingkaran pengaruh berbagai publikasi jurnal ilmiah yang telah dikembangkan oleh para peneliti dengan pembentukan kebijakan publik secara langsung. Menurut Dwiyanto (2019:342), dalam bukunya terdapat 3 (tiga) permasalahan dalam tradisi riset kita, pertama, jarang sekali peneliti melakukan review terhadap penelitian sebelumnya sehingga kurang memahami kekayaan informasi yang tersedia dan mengalami kesulitan dalam kebiasaan mencari merumuskan cukup berbasis pada studi tunggal yang dilakukannya. untuk mengelola Akibatnya, pengetahuan dan temuan yang relevan amat rendah. Hasil risetnya sering terisolasi dari riset dan temuan tetapi apabila terus dibangun kebaruan; ada kebijakan kedua, rekomendasi kebutuhan ketidakjelasaan unit pengelola data, dan keterbatasan SDM pengelola data. Hal ini disampaikan oleh Ilham Akbar Habibie (Ketua Tim Pelaksana Wantiknas) (presentasi: Optimalisasi Big Data, AI dan Analitik dalam Pengambilan Kebijakan) dalam forum webinar Government 4.0 Week: Big Data & Analytics dalam Pengambilan Kebijakan yang diselenggarakan oleh (Cloud Computing Indonesia, 2020). 3 Permasalahan ini meliputi data yang belum berkualitas (belum memenuhi standar dan tidak memiliki metadata), sistem database sektoral yang belum terasi, kemampuan memenuhi kebutuhan data intervensi sektoral yang belum terpenuhi oleh penyedia data, belum seragamnya kode referensi atau data terintegrasi, induk, data yang sulit diakses dan 30 | Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022 tidak
yang tersedia, dan yang terakhir, metodologi yang digunakan dalam riset sering ketinggalan dan tidak memadai untuk menghasilkan informasi kebijakan yang validitas internal dan portabilitasnya tinggi. Pada posisinya, keberadaan big data sendiri harus mampu bergerak untuk menjadi jalan keluar atas permasalahan publik yang ada dan menuju pada tatanan inovasi publik yang lebih baik dan maju. Secara sederhana apabila ditelusuri lebih lanjut, salah satu penghambat atau yang sangat mempengaruhi hadirnya inovasi dalam sektor publik adalah kurangnya pengembangan riset-riset tertentu yang berkaitan tentang inovasi terhadap aktivitas administrasi masa kini baik yang langsung berkaitan dengan produk-produk atau barang publik maupun inovasi internal untuk organisasi publik yang bersangkutan. Inovasi pada dasarnya tidak hanya sekadar mencari hal baru dan lalu diterapkan namun lebih dari itu, dimana inovasi merupakan hasil berpikir secara sistematis dengan mengurai permasalahan-permasalahan yang terjadi secara nyata. Hal ini menjadi penting mengingat banyak sekali inovasi yang diputuskan pemerintah yang terlihat tanpa kreatifitas, hanya sekadar mengikuti tanpa melihat yang permasalahan utamanya. alur ada Big data dalam kebijakan publik masa kini bukan lagi sekadar penyajian data (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021). Pada tatanannya, big data yang dihadirkan tidak hanya menjadi analisis deskripsi yang menjawab pertanyaan "apa yang terjadi" namun harus bergerak pula pada analisis analisis preskriptif yang menjawab pertanyaan "apa yang harus kita lakukan". Gambar 10. Gartner's Analytic Value Escalator Sumber: Gartner, 2012. tersebut maka diharapkan diikuti pula dengan peningkatan kemampuan dan kualitas SDM yang tidak hanya mampu melakukan pengumpulan data secara mutakhir namun juga menganalisis data-data yang ada secara komprehensif. Tidak hanya mendorong kemajuan IT tetapi meningkatkan pula sumber daya manusia yang ada untuk tidak gagap dengan 4C yang meliputi creativity, communications skills dan collaborative. Dengan kesadaran yang dibangun dan beriringan tersebut maka diharapkan akan menjadi sarana untuk menciptakan kolaborasi antar para pemangku kepentingan dan menghilangkan konflik tumpang tindih. Hal ini menjadi jalan utama khususnya bagi para policy making dan regulator making yang sering kali dihadapkan pada konflik harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan kebijakan publik. Adanya perkembangan critical thinking, Pada posisinya, eskalasi satu data menjadi jalan dalam meningkatkan tradisi riset dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif sehingga mampu menjadi momen pelaksanaan rekonsiliasi antara kekuasaan politik dan kekuasaan pengetahuan. Namun dibalik itu semua terdapat pula beberapa hambatan dan tantangan yang harus diperhatikan lebih lanjut. Dalam penelitian (Purba et al., 2021) disampaikan bahwa pengaturan Perpres 39/2019 pada posisinya seperti memberikan keterbatasan dan hanya berfokus pada data yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri sehingga menyebabkan peran para pemangku kepentingan lainnya seperti sektor private dan universitas tidak dapat berkontribusi dan ikut serta. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres 39/2019, bahwa Program Satu Data Indonesia dimaksudkan sebagai pertukaran dan integrasi informasi antar sektor pemerintah. Di sini, pemerintah adalah aktor sentral dalam proses produksi, pengolahan, dan regulasi data sehingga data yang masuk dalam portal Satu Data Indonesia bersifat terbatas karena hanya bersumber dari satu pihak, yaitu hanya antar instansi pemerintah (Purba et al., 2021). Dengan uraian tersebut, maka sangat berpotensi terjadinya Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022 | 31
ketidakseimbangan tidak maksimalnya dan partisipasi para pemangku kepentingan lainnya dalam secara pembangunan proses berkelanjutan. Selain hal data tersebut konsep collaborative governance di Indonesia sendiri sebenarnya belum dasarnya mampu memenuhi asumsi-asumsi khususnya tentang sinergitas dan pentahelix sebagaimana mestinya karena pada kenyataanya memang sinergitas belum mampu dihadirkan mengingat masyarakat masih pada posisi yang lemah (baik secara sosial maupun ekonomi), kalau pun ada masyarakat yang sudah memiliki posisi yang sama baik dalam penguasaan dan literasinya, pasti tidak lagi membicarakan publik tetapi sudah mengarah kepada kepentingan swasta atau pemerintah. Tantangan tersebut semakin menjadi kompleks karena pandemi Covid-19 memberikan keterbatasan kepada ruang publik untuk berkumpul dan berkoordinasi. Ditinjau dari kondisi saat ini, partisipasi aktif warga negara menjadi salah satu yang sulit untuk dilaksanakan mengingat kondisi pandemi yang belum berakhir yang secara nyata mungkin akan mampu meningkatkan penularan dan jumlah penderita covid-19. Tidak hanya tentang hal tersebut, perhatian masyarakat pun sebenarnya telah teralihkan untuk berfokus pada tentang kesejahteraan dan kesehatan saja karena situasi yang semakin sulit (prioritas utamanya adalah menyelamatkan dirinya masing-masing). fokus tersebut berdampak langsung kepada menurunnya kepedulian tentang kehidupan negara dan pengawasan kepada aktor publik yang ada. Dalam tatanan lebih lanjut tantangan partisipasi publik menjadi sangat mempengaruhi terhadap tantangan lainnya dan memberikan efek domino secara langsung karena aktor publik kurang mendapatkan feedback. Hal tersebut akan langsung berpengaruh pada proses kinerja dan manajemen yang ada, karena proses evaluasi dari masyarakat tidak dilaksanakan dengan maksimal. Dengan adanya situasi tersebut maka akan meningkatkan kemungkinan penyelewengan atau pengabaian atas wewenang yang ada. Dengan adanya hal tersebut maka pimpinan akan membentuk keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Pada akhirnya, Prioritas dan secara tentu saja partisipasi masyarakat yang tidak maksimal menghadirkan dominasi kekuasaan elit politik dalam kehidupan negara sehingga menghadirkan pemerintahan yang dominan dan tidak beretika. Secara nyata, tantangan dan hambatan tersebut akan selalu hadir dalam perkembangan yang ada dan akan semakin kompleks sehingga perlu adanya uraian lebih lanjut. Kesadaran dan pembangunan data yang sedang berjalan ini diharapkan dapat menjadi momentum yang baik pada perkembangan serta perbaikan bangsa dan mampu menjadi sarana nyata untuk menuju pada kuadran pertama, yaitu sebagaimana yang pengguna data (2009). dijelaskan Dimana negara sudah benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data pada sehingga mampu mengurai level permasalahan publik secara benar dan menggali hal strategis secara cepat pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. strategis oleh Amankwah-Amoah tertinggi KESIMPULAN Belajar dari kondisi dunia yang terus-menerus mengalami perubahan yang luar biasa dalam setiap sektor kehidupan maka setiap negara secara langsung akan dituntut untuk terus melakukan pembaharuan dalam segala aktivitas negara dan pemerintahannya. Secara khusus dalam tingkat negara, terjadi menyebabkan adanya perubahan cara kerja dan interaksi pemerintah terhadap masyarakat. Dalam tatanannya, perkembangan teknologi yang luar biasa seperti hadirnya big data telah mengubah pemerintah untuk melepaskan gaya kerja kerja konvensional menjadi serba digital yang lebih modern dan cepat. Namun, keberhasilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan big data khususnya melalui eskalasi satu data Indonesia pada masa kini tidak serta merta mampu memberikan dampak yang signifikan pada sektor publik. perubahan-perubahan yang perubahan dan Pada posisinya eskalasi satu data Indonesia perlu juga memperhatikan perubahan-perubahan dasar seperti peningkatan sumber daya manusia, antar partisipasi dan penguatan kolaborasi pemangku kepentingan yang ada. Adanya perubahan dasar tersebut maka secara perlahan- 32 | Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022
lahan negara akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dimana akan menghadirkan pula antara era kekuasaan politik dengan kekuasaan pengetahuan. Dengan demikian, maka akan tercipta tatanan kebijakan dan manajemen publik yang lebih baik. rekonsiliasi Indiahono, D. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis (Ed.2Revisi). Gava Media. Indiahono, D. (2020). Big Data dan Analisis Kebijakan Publik. In Adminsinistrasi Publik New Normal (hal. 25-49). SIP Publishing. DAFTAR PUSTAKA Amankwah-Amoah, J. (2009). Safety or no safety in numbers? Governments, big data and public Industrial Managemeny & Data Systems, 9(115). Anderson, J. E. (1979). Public Policy Making. Holt, policy formulation. Rinehart and Winston. (2018). Peluang Dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data Untuk Mengintegrasikan Publik 130-138. Pemerintah. Karyana, A. (2021). Koordinasi, Komunikasi, Kerja Sama, Kolaborasi, In Pengantar Manajemen Publik (Cet.1, hal. 131-144). Khalifah Mediatama. Islah, K. Pelayanan 5(1), Jejaing. Apriansyah, N. (2016). Peran Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 187-196. bijakan.2016.V10.187-196 Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative (Studi Tentang Kolaborasi Governance Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan dan Manajemen Publik, 1-13. 3, Keban, Y. T. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu (Edisi Revi). Gava Media. Kumorotomo, W. (2021). Menciptakan Pemerintahan Yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel: Tantangan Manajemen Publik di Indonesia. In Tinjauan Studi Manajemen dan Kebijakan Publik di Indonesia: Menegaskan Identitas dan Meneguhkan Relevansi (Cet.1, hal. 217-242). Gadjah Mada University Press. Cloud Computing Indonesia. (2020). Webinar Government 4.0 Week: Big Data & Analytics dalam Kebijakan. N7RLW4&t=4840s Pengambilan Dunn, W. N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction. Pearson Education. Dwiyanto, A. (2019). Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah: Catatan Kritis Seorang Akademisi (Cet.2). Gadjah Mada University Press. Dye, T. R. (1978). Understanding Public Policy. Kusumasari, B. (2021). Big Data dalam Studi Kebijakan Publik: Metode dan Pendekatan dalam Pengambilan Keputusan. In Tinjauan Studi Manajemen dan Kebijakan Publik di Identitas dan Indonesia: Menegaskan Meneguhkan Relevansi (cET.1, hal. 263- 292). Gadjah Mada University Press. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). Evidence Based Policy: Tantangan & Strategi Pengembangan Prakteknya di Indonesia Kumurotomo). ONKFXo&t=3666s (Prof Prentice - Hall, Inc. Effendi, S. (2021). Publikasi Ilmiah dan Kebijakan Kompas.id. Publik. Gartner's analytic value escalator [Image]. Gartner; Available 2012. from: 229@N07/8267855748/ Nike Mutiara Fauziah, Faflurrahman, R. M. (2021). Dinamika Kebijakan City Branding Kota Magelang: Antara Preferensi Politik dan Evidence Based Policy. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 18(1), 59-73. Nugroho, R. (2020). Model Model Perumusan Kebijakan Publik (Cet.1). Yayasan Rumah Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022 | 33
Reformasi Kebijakan. 3d1e2bf3553b29028043/MEWU Ovier, A. (2016). Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Data dan Pengetahuan. Berita Satu. dan-pengetahuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, (2019). Purba, A. P., Nurrachman, A., & Adhyaksa, R. P. (2021). Mewujudkan Satu Data Indonesia 2.0 Melalui Penguatan Kelola Pemerintahan Secara Kolaboratif Dalam Rangka Menghadapi Global Megatrends 2030. July. Nurrachman- _SATU_DATA_INDONESIA_20_MELAL UI_PENGUATAN_TATA_KELOLA_PEM ERINTAHAN_SECARA_KOLABORATIF _DALAM_RANGKA_MENGHADAPI_G Purwanto, E. A., Pramusinto, A., Kumorotomo, W., Mugasejati, N. P., Widaningrum, A., & Apriliyanti, I. D. (2015). Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan (Cet.1). Gadjah Mada University Press. Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat dalam Perundang- Pembentukan Indonesia, Undangan. Jurnal Legislasi 17(2). iew/530/pdf Peraturan Sirait, E. (2016). Implementasi Teknologi Big Data Di Lembaga Pemerintahan Indonesia. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, 6(2), 113- 136. 01 Wahab, S. A. (2004). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. 34 | Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022