PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang : a. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum; bahwa berdasarkan evaluasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Nomor Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; b. 12/PUU-XXII/2024, c. d. jdih.kpu.go.id
Mengingat Menetapkan 2 - : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); MEMUTUSKAN: : PERATURAN KOMISI TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. PEMILIHAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis. 2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, jdih.kpu.go.id
3 - Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan. 7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan. 8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilihan. 9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. adalah panitia yang dibentuk 10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan. jdih.kpu.go.id
4 - 12. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilihan. 13. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan. 14. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. 15. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. 16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. atau Kabupaten/Kota adalah ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan partai politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. 17. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi 18. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi. 19. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota. 20. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. jdih.kpu.go.id
5 - 21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. 22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 23. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di tingkat KPU Kabupaten/Kota. dan/atau Provinsi, KPU, KPU 24. Hari adalah hari kalender. Pasal 2 Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel. Pasal 3 Peserta Pemilihan terdiri atas: a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. b. BAB II TAHAPAN PENCALONAN Pasal 4 (1) Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. d. penetapan Pasangan Calon. penelitian persyaratan administrasi calon; dan jdih.kpu.go.id
6 - (2) Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan; b. penyerahan dokumen syarat dukungan; c. d. e. f. status penyerahan dokumen syarat dukungan; verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan; perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan; penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan; verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan; verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan; perbaikan kedua dokumen syarat dukungan; penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan; verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan; verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan; tanggapan atas dukungan; dan g. h. i. j. k. l. m. n. penetapan pemenuhan syarat dukungan. (3) Tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. persiapan pelaksanaan pendaftaran; b. pelaksanaan pendaftaran; dan c. pemeriksaan kesehatan. (4) Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. b. c. penelitian persyaratan administrasi calon; perbaikan persyaratan administrasi calon; dan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon. Pasal 5 (1) Kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. jadwal kegiatan (2) Program dan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud I yang pada ayat merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (1) tercantum dalam Lampiran jdih.kpu.go.id
7 - BAB III PERSYARATAN PENCALONAN DAN CALON Bagian Kesatu Pencalonan Perseorangan Paragraf 1 Persyaratan Pencalonan Perseorangan Pasal 6 (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); c. d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud. e. (lima puluh persen) (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 b. c. jdih.kpu.go.id
8 - d. e. (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. tetap (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud. (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan. (5) Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam daftar pemilih tetap. Pasal 7 Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu: a. berusia 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan; b. penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau penduduk yang telah memiliki hak pilih; berdomisili di daerah Pemilihan; dan tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, panitia pengawas Pemilihan kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. c. d. Pasal 8 Syarat berdomisili di daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikecualikan bagi penduduk yang berada dalam wilayah daerah pemekaran yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan pada daerah pemekaran dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dan belum melakukan perubahan administrasi kependudukan. jdih.kpu.go.id
9 - Pasal 9 (1) KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan minimal dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi. (2) KPU persyaratan jumlah dukungan minimal dan pencalonan berupa persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan di setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota menetapkan Paragraf 2 Dokumen Persyaratan Pencalonan Perseorangan Pasal 10 (1) Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon jika memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). (2) Dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; jumlah dukungan minimal menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK; dan surat dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK- PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. b. c. pernyataan (3) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan ketentuan: a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan atau nama lain, dan kabupaten/kota untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan atau nama lain untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. b. (4) Dalam hal terdapat usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan pendukung sebenarnya, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model yang disertai dengan bukti yang menerangkan pendukung memiliki hak pilih. atau status pekerjaan (5) Ketentuan Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. mengenai formulir jdih.kpu.go.id
10 - (6) Ketentuan Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. mengenai formulir (7) Ketentuan mengenai B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. formulir Model (8) Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. formulir Model Bagian Kedua Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Paragraf 1 Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 11 (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. (3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD. (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon. (5) Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir. jdih.kpu.go.id
11 - (6) Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 12 (1) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. Paragraf 2 Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 13 (1) Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas: a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan: 1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon; 2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon; sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan yang disahkan oleh menteri b. c. d. formulir 3. 4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan jdih.kpu.go.id
12 - e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK. (2) Ketentuan Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (3) Ketentuan mengenai formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. mengenai formulir Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pasal 14 (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; c. d. e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari berdasarkan hasil penyalahgunaan narkotika pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum f. jdih.kpu.go.id
13 - g. h. tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan catatan kepolisian; surat keterangan i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi jawabnya yang merugikan keuangan negara; tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; tanggung k. l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota; n. o. p. q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. s. (3) Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon jdih.kpu.go.id
14 - Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat: a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon; b. c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik. Pasal 15 Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih. Pasal 16 Syarat mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota. Pasal 17 Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon. terpidana Pasal 18 Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h dikecualikan bagi: a. pemakai narkotika karena alasan kesehatan; b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi; dan/atau d. pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berdasarkan penetapan/putusan jdih.kpu.go.id
15 - selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Pasal 19 Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan: a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota wakil bupati/walikota; b. masa jabatan yaitu: dengan 1. 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun; c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara; d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi: 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. 2. 3. e. Bagian Keempat Dokumen Persyaratan Calon Pasal 20 (1) Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK; surat keterangan: 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, tugas badan dan pemerintahan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran pernyataan bersedia b. yang melaksanakan bidang di jdih.kpu.go.id
c. d. 16 - 2. 3. 4. 5. 6. gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e; tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara jujur mengemukakan kepada terbuka dan publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, calon sebagai bukti pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g; tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h; tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j; dan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k; syarat tanggungjawabnya calon surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan sebagaimana persyaratan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i; fotokopi: 1. calon ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c; 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang jdih.kpu.go.id
17 - pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l; dan terdaftar, sebagai e. 3. KTP-el dengan NIK; daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani: 1. 2. oleh calon perseorangan; atau calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; f. g. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon. (3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. (4) Surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dikeluarkan oleh peraturan Kepolisian perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan (5) Ketentuan Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (6) Ketentuan mengenai formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. mengenai formulir Pasal 21 Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f harus menyerahkan: a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan terpidana atau mantan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. jdih.kpu.go.id
18 - Pasal 22 Calon dengan status mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f harus menyerahkan: a. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya; surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi teknis dan administratif dengan hubungan secara kementerian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. b. rumah yang menyelenggarakan c. d. Pasal 23 (1) Calon yang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf o harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang tidak dapat ditarik kembali; dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. b. (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. b. Pasal 24 (1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. b. jdih.kpu.go.id
19 - (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. b. Pasal 25 (1) Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada saat: 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. b. Pasal 26 (1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan: a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat: 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; 2. b. c. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: jdih.kpu.go.id
20 - a. b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Pasal 27 (1) Calon yang berstatus sebagai kepala desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau sebutan lain yang tidak dapat ditarik kembali; dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. b. (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. b. Pasal 28 (1) Calon yang menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf s, harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak dapat ditarik kembali; b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. b. Pasal 29 (1) Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c. jdih.kpu.go.id
21 - (2) Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon harus menyertakan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri. (3) Mekanisme penyetaraan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 4 dilampiri: a. surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena alasan kesehatan bagi calon pemakai narkotika karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a; surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b; atau salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c. b. c. Pasal 31 Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon. Pasal 32 (1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon. (2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon. (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan jdih.kpu.go.id
22 - paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Bagian Kelima Pencantuman Gelar Akademik Calon Pasal 33 (1) Calon dapat mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan calon. (2) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang disampaikan pada saat pendaftaran Pasangan Calon. (3) Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan dalam persyaratan calon. peraturan perundang-undangan BAB IV PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN Bagian Kesatu Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasal 34 (1) Pasangan Calon perseorangan mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur menunjuk admin Silon, petugas penghubung di tingkat provinsi, dan petugas penghubung di tingkat kabupaten/kota yang terdapat dukungan. (3) Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota menunjuk admin Silon dan petugas penghubung di tingkat kabupaten/kota. (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disertai dengan surat penunjukan yang ayat ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan. (5) Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas penghubung yang ditunjuk oleh Pasangan Calon perseorangan dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan serta dilampiri dengan surat penunjukan. (6) Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. formulir Model jdih.kpu.go.id
23 - Pasal 35 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara. Pasal 36 (1) Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ke dalam Silon. (2) Selain melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), admin Silon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen identitas Pasangan Calon perseorangan. Pasangan Calon Pasal 37 (1) Admin Silon Pasangan Calon perseorangan mengunduh melalui Silon dokumen sebagai berikut: a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a; dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b. b. (2) Pengunduhan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses penginputan data dan pengunggahan dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c. penyerahan (3) Surat Calon dukungan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi meterai. Pasangan Pasal 38 (1) Penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilakukan hingga akhir masa penyerahan dokumen syarat dukungan. (2) Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan pemeriksaan dukungan ganda melalui Silon sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Bagian Kedua Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasal 39 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan syarat dukungan kegiatan penyerahan dokumen jdih.kpu.go.id
24 - Pasangan Calon perseorangan sebelum masa penyerahan dokumen syarat dukungan. (2) Pengumuman kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Pengumuman kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. persyaratan jumlah dukungan minimal dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat c. dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan dokumen perseorangan yang diserahkan. syarat dukungan Pasangan Calon Pasal 40 (1) Waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. (2) Hari terakhir waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat. Pasal 41 (1) Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (2) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dapat diwakilkan oleh petugas penghubung yang diberi kuasa. Pasal 42 (1) Dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi: a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a yang diserahkan dalam bentuk: 1. naskah digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah fisik; jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yang diserahkan dalam bentuk: 1. naskah digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah fisik; dan surat dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK- b. c. pernyataan jdih.kpu.go.id
25 - PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diserahkan dalam bentuk naskah digital yang diunggah melalui Silon. (2) Naskah fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya sebanyak 1 (satu) rangkap. Pasal 43 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan mekanisme sebagai berikut: a. memeriksa kelengkapan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1); b. memeriksa kesesuaian surat penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b untuk memastikan: 1. keabsahan dokumen; dan 2. naskah fisik dan data merupakan dokumen yang sama; dan Pasangan isian pada Silon c. memastikan Calon perseorangan pada surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c telah memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran Pasangan Calon perseorangan. dukungan (2) Dalam hal calon perseorangan berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan dan kebenaran surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a. (3) Dalam hal calon perseorangan berstatus sebagai aparatur sipil negara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti tertulis laporan pencalonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a. Pasal 44 Apabila pemeriksaan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan hingga seluruh proses diselesaikan. jdih.kpu.go.id
26 - Bagian Ketiga Status Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasal 45 (1) Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika: a. dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud b. c. dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a lengkap; surat penyerahan dukungan dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b sesuai; surat dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK- PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan pernyataan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) atau bukti tertulis laporan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) lengkap dan benar. (2) Dalam hal status penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen dalam bentuk naskah fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon: a. d. dokumen tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan; dan b. berita acara penerimaan dukungan. Pasal 46 (1) Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika: a. dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud b. c. dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a tidak lengkap; surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b tidak sesuai; dukungan masing-masing surat pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK- PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan/atau pernyataan d. dokumen surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan/atau bukti laporan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) tidak lengkap dan/atau tidak benar. tertulis (2) Dalam hal status penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen dalam bentuk naskah fisik dan memberikan tanda pengembalian. jdih.kpu.go.id
27 - Pasal 47 (1) Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (3) Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon telah diperbaiki sebagaimana perseorangan dimaksud pada ayat (1) diserahkan sesuai dengan ketentuan waktu penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. yang Pasal 48 (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan fisik sebagaimana dokumen dalam bentuk naskah dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b. (2) Selain mengembalikan dokumen dalam bentuk naskah fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi tanda dan pengembalian. KPU Kabupaten/Kota memberikan Pasal 49 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara rekapitulasi penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan. Bagian Keempat Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Pasal 50 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang statusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan. jdih.kpu.go.id
28 - (3) Dalam melakukan verifikasi administrasi sebagaimana (2), KPU Provinsi dan KPU dimaksud pada ayat Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS. (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon. Pasal 51 (1) Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa: a. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1- KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan dinas kependudukan dan catatan sipil dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon; formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pendukung; status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau memiliki hak pilih; kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan; pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; pemenuhan syarat status pekerjaan; dan surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tidak memenuhi syarat. yang diterbitkan oleh b. c. d. e. f. g. (2) Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya. formulir Model Pasal 52 (1) Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada (1) Pasangan Calon perseorangan. (2) Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan. b. c. jdih.kpu.go.id
29 - (3) Dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terjadi jika terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi: a. NIK; b. c. d. e. f. nama; jenis kelamin; alamat; tempat dan tanggal lahir; dan status perkawinan. (4) Potensi dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan. (5) Potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan. (6) Dalam hal hasil verifikasi kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan: a. dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya menghitung 1 (satu) dukungan; dan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan belum memenuhi syarat. b. Pasal 53 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52. setelah melaksanakan (2) Jika rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan benar memenuhi jumlah dukungan minimal dan persebaran, syarat Pasangan Calon perseorangan dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. (3) Jika rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen syarat dukungan belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran, Pasangan Calon perseorangan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. Pasangan Calon perseorangan (4) Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperbaiki dokumen syarat dukungan, jumlah dukungan minimal, dan persebaran pada masa perbaikan dokumen syarat dukungan. (5) Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: jdih.kpu.go.id
30 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara. (7) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada: a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 54 (1) Keberatan terhadap status dukungan dapat diajukan oleh: a. Pasangan Calon atau petugas penghubung; dan/atau b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, menggunakan Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung. formulir (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada dukungan. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi formulir Model verifikasi administrasi menggunakan KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK. (4) Ketentuan Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. mengenai formulir Bagian Kelima Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Pasal 55 (1) Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan menyampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan: a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan; dokumen syarat dukungan yang diserahkan, berupa: 1. dukungan baru yang belum pernah diserahkan; b. dan/atau 2. dukungan diperbaiki; lama yang dokumennya telah c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari: 1. kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau jdih.kpu.go.id
31 - d. 2. kabupaten/kota yang belum diajukan; sebaran dukungan minimal Pasangan Calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diperbaiki dapat berasal dari: 1. kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; dan/atau 2. kecamatan atau nama lain yang belum diajukan. Bagian Keenam Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Pasal 56 (1) Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada masa perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan. (3) Surat penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat laporan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2), dan bukti tertulis Bagian Ketujuh Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Pasal 57 Verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 58 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu berdasarkan pada: a. hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6); dan b. hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. (2) Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijumlahkan sebagaimana verifikasi administrasi dengan hasil dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Pasangan Calon perseorangan. jdih.kpu.go.id
32 - (3) Jika hasil penjumlahan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud. (4) Jika hasil penjumlahan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud. (5) Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu ke dalam berita acara. (7) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada: a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 59 (1) Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dapat diajukan oleh: a. Pasangan Calon atau petugas penghubung; dan/atau b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, menggunakan Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung. formulir (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada dukungan. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK. Bagian Kedelapan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Pasal 60 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi jumlah dukungan minimal dan persebaran syarat jdih.kpu.go.id
33 - berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu. Pasal 61 (1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu menggunakan lembar kerja verifikasi faktual PPS. (2) PPS harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 62 (1) Verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan untuk membuktikan: a. kebenaran identitas pendukung; dan b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan. (2) Kebenaran identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung. (3) Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan. (4) Kebenaran Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan. dukungan kepada Pasal 63 (1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan metode sensus dengan menemui tempat tinggalnya atau tempat lain. langsung pendukung di (2) Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan: a. meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau b. menggunakan sarana teknologi informasi. (3) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. (4) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung dinyatakan meninggal dunia setelah penyerahan dokumen dukungan jdih.kpu.go.id
34 - yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat. Pasal 64 (1) Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang memiliki kesamaan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, terbukti sebagai 1 (satu) orang yang sama, dan menyatakan kebenaran dukungannya kepada Pasangan (satu) dukungan dinyatakan Calon perseorangan, 1 memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. (2) Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar sebagai pendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon pada satu tingkat Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c menyatakan kebenaran dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan pada 1 (satu) tingkat Pemilihan, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat bagi Pasangan Calon perseorangan yang didukung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung. Pasal 65 (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam lembar kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) tidak sesuai dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. (2) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. (3) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia syarat dukungan, sebelum penyerahan dokumen dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. (4) Dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. (5) Dalam hal pendukung berdasarkan verifikasi administrasi (satu) memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan dan sudah meninggal dunia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. lebih dari 1 Pasal 66 PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual kesatu, pendukung: a. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada b. c. Pasangan Calon; telah meninggal dunia; atau tidak dapat ditemui. Pasal 67 (1) PPS menyampaikan hasil verifikasi faktual kesatu kepada PPK. jdih.kpu.go.id
35 - (2) PPK melakukan dukungan penginputan berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengunggah dokumen hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam Silon. status (3) Dalam melakukan penginputan status dukungan dan penginputan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota. Pasal 68 (1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah pelaksanaan verifikasi faktual kesatu. (2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk Pemilihan. Pasal 69 (1) Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat diajukan oleh: a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau panitia pengawas Pemilihan kecamatan, b. menggunakan Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung. formulir (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, PPK melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 68. faktual kesatu (3) PPK mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK. Pasal 70 (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ke dalam berita acara. (2) PPK menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. b. KPU Kabupaten/Kota; Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan panitia pengawas Pemilihan kecamatan. c. Pasal 71 (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2). jdih.kpu.go.id
36 - (2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan/atau Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta Pemilihan walikota dan wakil walikota; dan b. menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. (3) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal. (4) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kurang dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal. (5) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran. (6) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran. (7) Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. jdih.kpu.go.id
37 - Pasal 72 (1) Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat diajukan oleh: a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau b. Bawaslu Kabupaten/Kota, Model menggunakan KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung. formulir (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. rekapitulasi hasil verifikasi (3) KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Model menggunakan KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK. formulir Pasal 73 (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ke dalam berita acara. (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. b. KPU Provinsi; Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan Bawaslu Kabupaten/Kota. c. Pasal 74 terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu pada Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2). (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno (1) dilakukan dengan cara: a. menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur. (3) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal. jdih.kpu.go.id
38 - (4) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kurang dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal. (5) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran. (6) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran. (7) Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang dinyatakan seluruh kabupaten/kota memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur. memenuhi syarat dari Pasal 75 (1) Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat diajukan oleh: a. Pasangan Calon perseorangan penghubung; dan/atau atau petugas b. Bawaslu Provinsi, menggunakan Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung. formulir (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. (3) KPU Provinsi mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kesatu menggunakan Model formulir KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK. Pasal 76 (1) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ke dalam berita acara. jdih.kpu.go.id
39 - (2) KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan b. Bawaslu Provinsi. Bagian Kesembilan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Pasal 77 (1) Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan. (2) Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan: a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran; dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun; sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari: 1. kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau 2. kabupaten/kota yang belum diajukan; sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diperbaiki dapat berasal dari: 1. kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; b. c. d. dan/atau 2. kecamatan atau nama lain yang belum diajukan. Bagian Kesepuluh Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Pasal 78 (1) Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan kedua dokumen syarat dukungan. (2) Ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan. (3) Surat penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat jdih.kpu.go.id
40 - (3) tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kesebelas Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Pasal 79 Verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 80 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan kedua setelah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79. (2) Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud. (3) Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud. Pasal 81 (1) Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dapat diajukan oleh: a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, menggunakan Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung. formulir (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kedua menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK. jdih.kpu.go.id
41 - Bagian Keduabelas Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan Pasal 82 Ketentuan mengenai verifikasi faktual kesatu oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 67 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 83 Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh PPK. Pasal 84 Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota kecuali ketentuan Pasal 71 ayat (3) sampai dengan ayat (7). Pasal 85 Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Provinsi kecuali ketentuan Pasal 74 ayat (3) sampai dengan ayat (7). Pasal 86 (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada: a. verifikasi rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71; dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84. hasil faktual b. hasil verifikasi faktual kesatu kedua (2) Rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual dilakukan dengan cara menjumlahkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Pasal 87 (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada: a. rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74; dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85. hasil verifikasi faktual b. hasil verifikasi faktual kesatu kedua (2) Rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual dilakukan dengan cara menjumlahkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada jdih.kpu.go.id
42 - ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur. Pasal 88 (1) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal. (2) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) kurang dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal. (3) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan yang rekapitulasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran. dinyatakan memenuhi verifikasi syarat faktual (4) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan yang rekapitulasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran. dinyatakan memenuhi verifikasi syarat faktual (5) Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon. Bagian Ketigabelas Tanggapan atas Dukungan Pasal 89 (1) Masyarakat yang terdaftar sebagai pendukung dapat memberikan tanggapan terhadap keberadaannya sebagai pendukung Pasangan Calon perseorangan. (2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan. (3) Ketentuan Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. mengenai formulir jdih.kpu.go.id
43 - Pasal 90 (1) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat. (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat terkait Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi. (4) Dalam hal hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti kebenarannya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota verifikasi kebenaran mengurangi dukungan hasil tanggapan masyarakat. Bagian Keempatbelas Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasal 91 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan yang memenuhi Pasangan Calon persyaratan dukungan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. perseorangan sebaran (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87. BAB V PENDAFTARAN PASANGAN CALON Bagian Kesatu Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Pasal 92 (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. kabupaten/kota mengajukan (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menunjuk admin Silon dan petugas penghubung. (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat penunjukan. (4) Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh surat petugas penghubung dengan menyerahkan permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK jdih.kpu.go.id
44 - yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau tingkat Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kabupaten/kota dan Pasangan Calon serta dilampiri dengan surat penunjukan. mengenai (5) Ketentuan MODEL sebagaimana PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. formulir Pasal 93 (1) Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan dokumen penginputan persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon. data dan pengunggahan (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan Pasal 31. (3) Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon. dokumen persyaratan Pasal 94 Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran: a. KPU menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan gelap narkotika, penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, prekursor; dan b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor untuk: 1. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan dinas yang menyelenggarakan 2. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon. Bagian Kedua Pelaksanaan Pendaftaran Pasal 95 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal pendaftaran Pasangan Calon informasi dan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka. jdih.kpu.go.id
45 - (2) Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 syat (6); b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1); dan c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon. (3) Pengumuman jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. informasi dan Pasal 96 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon. (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. (3) Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. Pasal 97 (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi. (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada KPU Kabupaten/Kota. (3) Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. (4) Pimpinan atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Partai Politik Tingkat Provinsi (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau Pimpinan Kabupaten/Kota pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul. Partai Politik Tingkat Provinsi (6) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir secara jdih.kpu.go.id
46 - informasi langsung atau melalui sarana video panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran. teknologi video atau melalui konferensi Pasal 98 (1) Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon tidak dihadiri oleh Pimpinan atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Partai Politik Tingkat Provinsi (2) Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat, pendaftaran harus disertai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon. (3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. (4) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, penentuan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 99 (1) Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas: a. pemenuhan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). b. (2) Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyertakan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33. jdih.kpu.go.id
47 - Pasal 100 (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran. (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti. (3) Calon telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan KPU KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran. dan/atau Pasangan Calon yang kepada Provinsi dan (4) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur. Pasal 101 (1) Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon jika memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. Pasal 102 (1) Dalam melakukan pendaftaran, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 harus memenuhi persyaratan pencalonan. (2) Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen: a. surat pencalonan dan kesepakatan Pasangan Calon formulir Model perseorangan menggunakan B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK, yang menyatakan: 1. sepakat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon perseorangan; sepakat mengikuti proses Pemilihan; dan 2. 3. 4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon perseorangan telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan jdih.kpu.go.id
48 - yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (3) Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon perseorangan menyertakan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33. (4) Ketentuan Model sebagaimana B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. mengenai formulir Pasal 103 Calon perseorangan dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang telah menandatangani kesepakatan dan telah mendaftar ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran. Pasal 104 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa: a. kehadiran: 1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau b. c. d. 2. Pasangan Calon perseorangan; pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1). kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3). persyaratan pencalonan Pasal 105 Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 melewati waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan dokumen persyaratan hingga seluruh proses diselesaikan. Pasal 106 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104. Pasal 107 (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terpenuhi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung. tanda (2) Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan jdih.kpu.go.id
49 - KPU Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon. Pasal 108 (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum terpenuhi, KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian. (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran. Pasal 109 (1) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon, tetapi Partai Politik Peserta Pemilu pengusul lainnya masih memenuhi syarat pencalonan maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melanjutkan pencalonan. (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Pemeriksaan Kesehatan Pasal 110 (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2). (2) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka 2 melakukan pemeriksaan kesehatan dari rohani, penyalahgunaan narkotika terhadap Pasangan Calon. (3) Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon. jasmani, dan bebas (4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon: a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan b. rohani; dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika. (5) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) (6) Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final. jdih.kpu.go.id
50 - Pasal 111 Setelah menerima kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (6), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung. BAB VI PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON Bagian Kesatu Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasal 112 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33. persyaratan administrasi (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon. persyaratan administrasi (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon. persyaratan administrasi Pasal 113 (1) Dalam hal terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. terdapat keraguan (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi. Pasal 114 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) ke dalam berita acara. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai. Pasal 115 (1) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. (2) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat jdih.kpu.go.id
51 - menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. Bagian Kedua Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pasal 116 (1) Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon. (2) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan. (3) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2). Pasal 117 (1) Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon. (2) Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 107 ayat (2) tidak termasuk dalam penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pasal 118 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti. (2) Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon. Pasal 119 (1) Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. (2) Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) jdih.kpu.go.id
52 - menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. BAB VII PENETAPAN PASANGAN CALON Pasal 120 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1). (2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 121 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka. (2) Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3). (3) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh: a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan b. Pasangan Calon perseorangan. (4) Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 122 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. jdih.kpu.go.id
53 - Pasal 123 (1) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga penyiaran publik. (4) Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 124 (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga imbalan pada proses pencalonan terbukti memberi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, maka penetapan sebagai calon, Pasangan Calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota dibatalkan. (2) Pembatalan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain. Pasangan Calon peserta BAB VIII PENGGANTIAN CALON Pasal 125 (1) Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal: a. b. berhalangan tetap; dan/atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan: a. meninggal dunia; atau b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. (3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan. (4) Dalam hal setelah verifikasi faktual kesatu pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendukung dapat menarik jdih.kpu.go.id
54 - tanggapan atas dukungannya melalui mekanisme dukungan tanpa memengaruhi rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu. (5) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan. (6) Dalam hal tidak diajukan penggantian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan. (7) Calon atau Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur. Pasal 126 (1) Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat tahapan pendaftaran melakukan penggantian pada Pasangan Calon dalam hal: a. berhalangan tetap; b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. c. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan: a. meninggal dunia; atau b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. (3) Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima. (4) Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada saat penelitian dokumen persyaratan calon, dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima. (5) Dalam hal tidak diajukan penggantian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), calon yang tidak berhalangan tetap, tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, atau dinyatakan memenuhi syarat hukum kesehatan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan; jdih.kpu.go.id
55 - (6) Calon atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sejak pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur. Pasal 127 Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan dengan: a. tidak mengubah kedudukan Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; b. mengubah kedudukan Calon Gubernur, Calon Bupati, atau Calon Walikota menjadi Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Walikota; atau c. mengubah kedudukan Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Walikota menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, atau Calon Walikota. Pasal 128 (1) Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a dan Pasal 126 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat. (2) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dan Pasal 126 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pasal 129 (1) Pasangan Calon pengganti yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e. (2) Dalam hal terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain. Pasal 130 (1) Ketentuan pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai Pasal 109 berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan penggantian calon. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 berlaku mutatis calon mutandis pengganti. pemeriksaan kesehatan terhadap pemeriksaan kesehatan (3) Ketentuan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan administrasi calon pengganti. jdih.kpu.go.id
56 - Pasal 131 (1) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon perseorangan atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti. (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan sebagaimana (1) tidak dapat mengalihkan dimaksud pada ayat pengusulannya kepada Pasangan Calon lain. tidak memenuhi syarat Pasal 132 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126 kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 133 (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan tamat belajar dimaksud ijazah atau surat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126. sampai dengan adanya tanda BAB IX PERPANJANGAN PENDAFTARAN Pasal 134 (1) Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon. (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 3 (tiga) Hari. Pasal 135 Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan jdih.kpu.go.id
57 - KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan: a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) maka komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah; apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran. b. c. syarat dukungan Pasal 136 Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat; (satu) Pasangan Calon yang terdapat mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau tidak Gabungan mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan lebih dari 1 b. c. Partai Politik Peserta Pemilu d. Partai Politik Peserta Pemilu jdih.kpu.go.id
58 - e. dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi yang pembatalan mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon. sebagai peserta Pemilihan BAB X TANGGAPAN MASYARAKAT Pasal 137 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai: a. b. Pasangan Calon; nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; dan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118. c. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat. (3) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik. (5) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan. (6) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana (5) dituangkan menggunakan dimaksud pada ayat formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK. BAB XI PEMILIHAN DI DAERAH KHUSUS Pasal 138 (1) Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. (2) Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang. Pasal 139 (1) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikecualikan bagi kursi jdih.kpu.go.id
59 - anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Pasal 140 (1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. (2) KPU Provinsi menyampaikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. (3) Pemberian pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 141 Partai politik lokal Peserta Pemilu di Provinsi Aceh dapat mengusulkan Pasangan Calon di wilayah Provinsi Aceh. Pasal 142 Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus dan/atau istimewa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dapat disesuaikan dengan kebutuhan. BAB XII PEDOMAN TEKNIS Pasal 143 Pedoman teknis pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ditetapkan dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini. jdih.kpu.go.id
60 - BAB XIII SISTEM INFORMASI PENCALONAN Pasal 144 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon perseorangan menggunakan Silon dalam melakukan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Pasal 145 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menggunakan Silon dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. (2) Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ditetapkan oleh KPU. Pasal 146 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 147 Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang sedang dilaksanakan atau telah dilaksanakan dinyatakan sah. Pasal 148 Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); 2. jdih.kpu.go.id
61 - 3. 4. 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi tentang Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 149 Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567); b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1251); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan c. e. jdih.kpu.go.id
62 - f. g. tentang Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi tentang Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi tentang Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi tentang Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi tentang Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385); i. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 150 Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id
63 - orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. setiap Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 345 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NO PROGRAM/KEGIATAN AWAL JADWAL AKHIR 1. PEMENUHAN PERSYARATAN PASANGAN CALON DUKUNGAN PERSEORANGAN a. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan Minggu, 5 Mei 2024 Selasa, 7 Mei 2024 b. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Rabu, 8 Mei 2024 Minggu, 12 Mei 2024 c. Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota dan Senin, 13 Mei 2024 Minggu, 2 Juni 2024 d. Tanggapan atas dukungan e. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Perbaikan Penyerahan dan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota f. dan Senin, 13 Mei 2024 Jumat, 31 Mei 2024 Senin, 3 Juni 2024 Jumat, 26 Juli 2024 Minggu, 2 Juni 2024 Jumat, 7 Juni 2024 g. Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Selasa, 8 Juni 2024 Selasa, 18 Juni 2024 h. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU dan Kabupaten/Kota Penyampaian KPU Kabupaten/Kota ke PPS i. dari Minggu, 16 Juni 2024 Rabu, 19 Juni 2024 Selasa, 18 Juni 2024 Kamis, 20 Juni 2024 j. Verifikasi Faktual Kesatu Jumat, 21 Juni 2024 Kamis, 4 Juli 2024 jdih.kpu.go.id
NO PROGRAM/KEGIATAN k. Rekapitulasi Hasil Verifikasi tingkat Faktual Kesatu Kecamatan di AWAL Jumat, 5 Juli 2024 JADWAL AKHIR Senin, 8 Juli 2024 l. Rekapitulasi Hasil Verifikasi tingkat Faktual Kesatu Kabupaten/Kota di Sabtu, 6 Juli 2024 Jumat, 12 Juli 2024 m. Rekapitulasi Hasil Verifikasi tingkat Faktual Kesatu Provinsi di Sabtu, 6 Juli 2024 Jumat, 12 Juli 2024 n. Perbaikan Penyerahan dan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota dan Sabtu, 13 Juli 2024 Rabu, 17 Juli 2024 o. Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Kedua Dukungan Dokumen Kamis, 18 Juli 2024 Minggu, 28 Juli 2024 p. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota dan Jumat, 26 Juli 2024 Minggu, 28 Juli 2024 q. Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU dan Kabupaten/Kota KPU Penyampaian Kabupaten/Kota ke PPS r. Verifikasi Faktual Kedua dari s. Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan t. Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten/Kota Senin, 29 Juli 2024 Rabu, 31 Juli 2024 Minggu, 11 Agustus 2024 Senin, 12 Agustus 2024 Selasa, 30 Juli 2024 Sabtu, 10 Agustus 2024 Rabu, 14 Agustus 2024 Minggu, 18 Agustus 2024 u. Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Provinsi Senin, 12 Agustus 2024 Minggu, 18 Agustus 2024 v. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Senin, 19 Agustus 2024 Senin, 19 Agustus 2024 2. PENGUMUMAN PASANGAN CALON 2. PENGUMUMAN PASANGAN CALON Sabtu, 24 Agustus 2024 Senin, 26 Agustus 2024 3. PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON a. Pendaftaran Pasangan Calon Selasa, 27 Agustus 2024 Kamis, 29 Agustus 2024 jdih.kpu.go.id
NO PROGRAM/KEGIATAN b. Pemeriksaan Kesehatan c. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon d. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Penyerahan e. Perbaikan Persyaratan Perbaikan Administrasi dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Calon dan/atau dan f. Calon JADWAL AWAL Selasa, 27 Agustus 2024 Kamis, 29 Agustus 2024 Kamis, 5 September 2024 AKHIR Senin, 2 September 2024 Rabu, 4 September 2024 Jumat, 6 September 2024 Jumat, 6 September 2024 Minggu, 8 September 2024 Jumat, 6 September 2024 Sabtu, 14 September 2024 g. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasli Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Tanggapan dan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon h. Masukan Jumat, 13 September 2024 Minggu, 15 September 2024 Sabtu, 14 September 2024 Rabu, 18 September 2024 i. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon Minggu, 15 September 2024 Sabtu, 21 September 2024 4. PENETAPAN PASANGAN CALON a. Penetapan Pasangan Calon b. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Minggu, 22 September 2024 Senin, 23 September 2024 Minggu, 22 September 2024 Senin, 23 September 2024 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK ..., ... Perihal : Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... di - ... Kami yang bertanda tangan di bawah ini: A. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) Nama Calon NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal Domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... B. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) Nama Calon NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal Domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... mengajukan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... jdih.kpu.go.id
Selain itu, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: a. data yang diinput dan dokumen yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan adalah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. untuk memenuhi persyaratan dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ..., kami menyerahkan dukungan sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian Surat Penyerahan Syarat Dukungan ini dibuat dan diajukan. Calon Gubernur/Bupati/ Walikota*) Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) METERAI ... ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN III PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... TAHAP PENYERAHAN AWAL/ PERBAIKAN KESATU/ PERBAIKAN KEDUA*) Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan tahap penyerahan awal/ perbaikan kesatu/perbaikan kedua*) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ..., atas nama: 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): ... 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): ... dengan rincian data Jumlah Pendukung mulai tingkat Kecamatan sebagai berikut: Wilayah Jumlah Pendukung 1. Kabupaten/Kota ... 1. Kecamatan ... 2. Kecamatan ... 2. Kabupaten/Kota ... 1) Kecamatan ... 2) Kecamatan ... dst Berdasarkan tabel 1. Kabupaten/Kota ... 1. Kecamatan ... 2. Kecamatan ... 2. Kabupaten/Kota ... 1) Kecamatan ... 2) Kecamatan ... dst Berdasarkan tabel jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pada tahap penyerahan awal/perbaikan kesatu/perbaikan kedua*) yaitu: Jumlah Dukungan ... pendukung kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari*) dukungan minimal sebanyak ... yang telah ditetapkan/kekurangan dukungan setelah verifikasi administrasi sebanyak ... /2 (dua) kali kekurangan dukungan setelah verifikasi faktual kesatu sebanyak ... orang *) Adapun sebaran dukungan pasangan calon perseorangan pada tahap penyerahan awal/perbaikan kesatu/perbaikan kedua*) yaitu: Jumlah Sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan*) tersebar di kurang dari/sama dengan/lebih dari*) minimal sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan*) yang telah ditetapkan/kekurangan sebaran sebanyak ... kabupaten/kota atau kecamatan*) jdih.kpu.go.id
Demikian rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Calon Gubernur/Bupati/ Walikota*) Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) METERAI ... ... Keterangan : *) Coret yang tidak perlu. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN IV PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG DAN WAKIL GUBERNUR PENCALONAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN "Fotokopi KTP-el Pendukung ditempel di sini" SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) Kelurahan/Desa*) Kecamatan : ... : ... Kabupaten/Kota*) Provinsi : ... : ... Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 1. Nama : ... 2. NIK : ... 3. Jenis Kelamin : ... 4. Alamat : ... 5. RT/RW (apabila ada) : ... 6. Tempat Lahir : ... 7. Tanggal Lahir : ... 8. Pekerjaan : ... 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*) 10. Nomor kontak : ... 11. Email teleconference : ... dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ..., atas nama: 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): ... 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): ... jdih.kpu.go.id
Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil *). Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya bersedia saya mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. mengingkari pernyataan dukungan ini, secara hukum ..., ... Yang Membuat Pernyataan, (...) Keterangan: *) Pilih salah satu. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN V PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL MODEL SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ... : ... NIK Tempat/Tgl. Lahir Umur Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*) Alamat : .../ ... : ... tahun ... bulan : ... RT: .../RW: ... Kel. ... Kec. ... Kab./Kota: ... Provinsi: ... Pekerjaan Saat ini : ... Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin*) pada saat calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih. tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam KTP-el. Surat pernyataan ini disertai dengan bukti sebagai berikut: 1. ... ... ... ... ... ... .... 2. ... ... ... ... ... ... .... 3. ... ... ... .... ... ... ... .... jdih.kpu.go.id
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ..., ... Yang membuat pernyataan, ... Keterangan: *) Coret yang tidak perlu KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN VI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU *) DENGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai .../Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu*) yang meliputi: 1. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah ) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ... kursi/suara *); 2. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah ) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ... kursi/suara *); 3. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah ) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ... kursi/suara *); 4. dst dengan total perolehan kursi/suara sah*) Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu *) sebanyak ... kursi/suara sah*) yang telah memenuhi syarat minimal ... kursi/suara sah*) sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ... serta Pasangan Calon atas nama: 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan : ... : ... : ... : ... : ... : ... 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan : ... : ... : ... : ... : ... : ... jdih.kpu.go.id
bersama-sama menyatakan: 1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ...; tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah didaftarkan; tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*); dan Wakil sepakat mengikuti Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ...; 2. 3. 4. proses Pemilihan Gubernur 5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. pendaftaran Pasangan Calon Gubernur ..., ... DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain*)/ Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *) Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... Yang Mengajukan Pasangan Calon *) Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) dst jdih.kpu.go.id
Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota*) METERAI ... ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN VII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK [KOP PARTAI] KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI ... NOMOR : ... TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) [KONSIDERANS DAN SISTEMATIKA SESUAI AD/ART PARTAI] MEMUTUSKAN: Memberikan persetujuan kepada: 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): Nama : ... NIK : ... Tempat/Tanggal Lahir: ... Umur : ... Jenis Kelamin : ... Pekerjaan : ... 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): Nama : ... NIK : ... Tempat/Tanggal Lahir: ... Umur : ... Jenis Kelamin : ... Pekerjaan : ... jdih.kpu.go.id
untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon WaliKota dan Wakil Walikota*) ... pada Pemilihan Tahun 2024. ..., ... Dewan Pimpinan Pusat Partai ... Ketua Umum atau sebutan lain*), Sekretaris Jenderal atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN VIII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*) Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama b. NIK c. d. Pekerjaan e. f. menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya: : ... : ... : ... : ... Jenis kelamin Tempat dan tanggal : .../ ... tahun ... lahir/umur Alamat tempat tinggal : ... A. UMUM 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih; tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; 4. 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; jdih.kpu.go.id
2 6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota; 7. 8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain; 9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan 10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. B. KHUSUS**) bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Nasional Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD jdih.kpu.go.id
3 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya, ..., ... Yang membuat pernyataan, Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) Meterai ... Mengetahui***) DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *)/ Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *) Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... Yang Mengajukan Pasangan Calon *) Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) Keterangan: *) Coret yang tidak perlu. **) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi ***) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, ttd. HASYIM ASY'ARI Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN IX PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*) DALAM PEMILIHAN TAHUN ............. Pas Foto Berwarna 4 x 6 1. Nama lengkap ... 2. Nama lengkap dan gelar : 2. Nama lengkap dan gelar : ... 3. Nomor Induk Kependudukan: ... 4. Tempat/tanggal lahir/Umur : ... 5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *) 6. Agama : ... 7. Alamat Tempat Tinggal : ... (sesuai KTP) RT/sebutan lain : ... RW/sebutan lain : ... Kelurahan/Desa*) : ... Kecamatan/Distrik: ... Kabupaten/Kota : ... Provinsi : ... 8. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *) a. Nama Istri/Suami *) : ... b. Jumlah anak : ... 9. Pendidikan Terakhir : ... 10. Pekerjaan : ... 11. NPWP : ... 12. Riwayat pendidikan **) : jdih.kpu.go.id
2 - No Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun Mulai Tahun Selesai Gelar (jika ada) 1 2 dst 13. Riwayat Kursus/Diklat: No Nama Kursus/Diklat Lembaga Penyelenggara No. Sertifikat Tahun Mulai Tahun Selesai 1 2 dst 14. Riwayat organisasi: No Nama Organisasi Jabatan Tahun Mulai Tahun Selesai 1 2 dst 15. Riwayat pekerjaan: No Nama Perusahaan/Lembaga Jabatan Tahun Mulai Tahun Selesai 1 2 dst 16. Tanda penghargaan: No Nama Penghargaan Lembaga Pemberi Penghargaan Tahun 1 2 dst 17. Publikasi: Judul Penerbit Tahun Terbit 18. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi pengajuan diri sebagai bakal calon) jdih.kpu.go.id
3 - 19. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang ingin dicapai ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur/Bupati Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) dan Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..., ... Yang menyatakan, Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) Meterai ( ...) Mengetahui,**) DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *)/ Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *) Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... Yang Mengajukan Pasangan Calon *) Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Meterai Cap (...) (...) jdih.kpu.go.id
4 - Keterangan: *) Coret yang tidak perlu. **) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN X PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL MODEL ..., ... Lampiran Perihal : ... : Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota*) Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... di - ... Kami yang bertandatangan di bawah ini: A. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal Domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... B. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal Domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam rangka persiapan penyerahan persyaratan dukungan jdih.kpu.go.id
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) melalui akun: Nama NIK Alamat Surat Elektronik Nomor Telp/HP : ... : ... : ... : ... Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Calon Gubernur/ Bupati/Walikota*) Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) ... ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN PADA PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... ... Pada hari ini, ... , tanggal ... bulan ... .... tahun Independen telah rapat ... , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan melaksanakan ... . Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... ... Adapun kejadian khusus/petugas penghubung/pasangan calon atas nama ... . mengajukan keberatan*) sebagai berikut: ... KETUA/ANGGOTA KPU PROVINSI/ KPU KABUPATEN/KOTA/PPK*) ... . PETUGAS PENGHUBUNG/ PASANGAN CALON **) (... ... ) (... ... ) Keterangan: 1. *) Coret yang tidak perlu. 2. **) Apabila MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK hanya ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau PPK*) sedangkan apabila Calon, MODEL terdapat KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK ditandatangani ersama oleh petugas penghubung/pasangan calon dan Ketua atau Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau PPK*). hanya terjadi kejadian khusus, petugas keberatan penghubung/Pasangan Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN DAN WAKIL GUBERNUR GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... , ... Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... di - ... Saya yang bertanda tangan di bawah ini: : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Status Perkawinan Pekerjaan Alamat No. Telp/HP Alamat Surat Elektronik A. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait dokumen dukungan Pasangan Calon bahwa saya BUKAN PENDUKUNG Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... atas nama ... dan ... B. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait Pasangan Calon/ Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... atas nama ... dengan uraian sebagai berikut: ... ... ... ... ... C. Masukan dan tanggapan ini dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: 1. KTP-el 2... 3... 4... jdih.kpu.go.id
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Pemberi Tanggapan, (...) Keterangan: 1. *) Coret yang tidak perlu 2. A diisi untuk tanggapan pendukung pasangan calon perseorangan 3. B diisi untuk tanggapan terhadap pasangan calon/calon KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XIII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK [KOP PARPOL/GABUNGAN PARPOL] ..., ... Lampiran Perihal : ... : Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... di - ... Kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIK Pekerjaan Partai Politik Jabatan Nomor KTA Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... 2. Nama NIK Pekerjaan Partai Politik Jabatan Nomor KTA Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... 3. Nama NIK Pekerjaan Partai Politik Jabatan Nomor KTA Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... dst. jdih.kpu.go.id
merupakan Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul atas Pasangan Calon atas nama: A. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal Domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... B. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal Domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) tersebut di atas dengan akun utama: Nama NIK Alamat Surat Elektronik Nomor Telp./HP : ... : ... : ... : ... Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Partai ... Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*), Cap (...) (...) jdih.kpu.go.id
Ketua atau sebutan lain*), (...) Ketua atau sebutan lain*), (...) Calon Gubernur/ Bupati/Walikota*) ... Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan, Nur Syarifah Partai ... Sekretaris atau sebutan lain*), Cap (...) Partai ... Sekretaris atau sebutan lain*), Cap (...) Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XIV PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PERSEORANGAN-KWK MODEL B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) ... Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami: 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan : ... : ... : ... : ... : ... : ... 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan : ... : ... : ... : ... : ... : ... dengan total pemenuhan dukungan sejumlah ... orang dan sebaran sejumlah ... kabupaten/kota atau kecamatan*) dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ... bersama-sama menyatakan: 1. sepakat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ...; 2. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*); 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ...; 4. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ jdih.kpu.go.id
Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..., ... Calon Gubernur/Bupati/ Walikota*) Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) METERAI ... ... Keterangan : *) Pilih salah satu. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id