PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Oleh William H. Sianipar Universitas Darma Agung, Medan E-mail : ABSTRACT The application of the principle of good faith in the rental agreement can be seen to the extent to which each party carries out its contractual obligations, thus the extent to which the parties carry out their obligations, the extent to which their actions are in good faith. One side that must be understood is that the application of the principle of good faith is not only imposed on the debtor but also on the creditor as the party who carries out the rights and obligations in the binding agreement. good faith based on article 1338 of the Civil Code, second, how is the general arrangement of the principle of good faith, third how are the criteria that violate the principle of good faith in the lease agreement. This study uses a normative juridical method, namely the data sources are obtained from books, laws, papers and literature related to research. the lessor. The lease agreement should be made in writing with the principle of good faith. The importance of a written lease agreement is to remind the parties to fulfill the agreed agreement. an agreement made orally will make it difficult in terms of proof if a problem occurs. Keywords: Good Faith Principle, Agreement, Lease ABSTRAK Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa dapat dilihat sejauh mana masing-masing pihak melaksanakan kewajiban kontratualnya, dengan demikian sejauh mana para pihak menjalankan kewajibannya maka sejauh itu pula tindakannya yang beritikad baik. Satu sisi yang harus dipahami adalah penerapan asas itikad baik ini tidak hanya dibebankan kepada pihak debitur saja namun juga pada pihak kreditur sebagai pihak yang mengemban hak dan kewajiban dalam perjanjian yang mengikat.Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana penerapan asas itikad baik berdasarkan pasal 1338 Kitab undang-undang Hukum perdata, kedua, bagaimana pengaturan umum asas itikad baik, ketiga bagaimana criteria yang melanggar asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sumber data diperoleh dari buku-buku, undang-undang, makalah dan literature yang terkait dengan penelitian.Dalam perjanjian sewa menyewa adapun subyek dan obyek, adapun subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan \adanya pihak yang menyewakan. Perjanjian sewa menyewa hendaknya dibuat secarat tertulis dengan asas itikad baik.. Pentingnya perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis salah satunya ialah untuk mengingatkan para pihak dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati. perjanjian yang dibuat secara lisan akan menyulitkan dalam hal pembuktian bila terjadi masalah. Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Perjanjian, Sewa Menyewa JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 405-414 405
1. PENDAHULUAN kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan yang relatif sangat tinggi. Kebutuhan barang dan tempat usaha. Kegiatan usaha dagang masyarkat ada yang memerlukan tempat dan sebagainya namun, adanya hal tersebut untuk memenuhi kebutuhanya mau tidak mau para pelaku usaha dagang harus melakukan sewa menyewa yang diinginkan. Di dalam KUHPerdata telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUHPerdata. Dimana dalam pasal 1313 KUHPerdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa suatu ini, hubungan antar dua orang tesebut yang itu dinamakan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya terikat. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Zaman sekarang timbullah perikatan. Perjanjian Sewa menyewa menurut KUH Perdata pasal 1338 asas itikad baik merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan gedung pihak lain membayar dengan harga yang . disepakati dengan waktu suatu Sedangkan perbuatan hukum yang minimal dilakukan oleh dua pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk membayar sesuatu, berhak sedangkan menguasai suatu benda atau gedung dalam tertentu adalah perjanjian lainnya pihak waktu yang perjanjian sewa menyewa tersebut. telah ditentukan dalam Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan lebih dengan mana satu orang atau mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih Untuk dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian itu sah atau tidak, maka perlu melihat kepada aturan mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dapat bahwa sahnya perjanjian sebagai dikatakan diperlukan empat syarat, yaitu: untuk 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Dalam melaksanakan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Dalam melaksanakan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Dalam melaksanakan suatu perjanjian kali melalaikan apa yang telah diperjanjikan meski pun telah dituangkan dalam suatu dalam perjanjian terdapat pelaksaannya seringkali penyimpanganpenyimpangan isi perjaniian atau yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah dimana salah telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau ketiadaan kata pelaksanaan janji. Contoh dari wanprestasi tersebut misalnya adanya keterlambatan pembayaran sewa yang telah mereka sepakati antara dua orang atau dua pihak. menyewa hendaknya dibuat secarat tertulis dengan asas itikad baik. Perjanjian yang dibuat secara tertulis akan memudahkan suatu transaksi atau dalam hal sewa menyewa membuat para pihak menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Pentingnya perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis salah satunya ialah untuk mengingatkan para pihak dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati. perjanjian yang dibuat secara lisan akan menyulitkan dalam hal pembuktian bila terjadi masalah karena para pihak tertulis dari satu pihak lain dengan Perjanjian sewa 406 PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA William H. Sianipar 1)
beban pembuktian dalam hukum perdata dibebankan pada kebenaran formil dan sangat jelas bahwa perjanjian secara lisan. Berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti berkewajiban untuk lebih mencermati dan menelaah bagaimana perdata sewa menyewa berasaskan mengenai itikad baik. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan judul skripsi,"Penerapan Asas Itikad Baik Sewa-Menyewa Perjanjian Dalam Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kuhperdata" tinjauan hukum penelitian dengan 2. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Perjanjian Menyewa 1. Pengertian Perjanjian Menyewa Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam babVII Buku III KUH Perdata yang berjudul "Tentang Sewa-Menyewa" yang meliputi pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa: " Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, tertentu dan dengan selama waktu pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayaranya. ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu: 1. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para sewa- pihak dalam perjanjian menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu. adalah pihak yang JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 405-414 2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa Barang adalah harta kekayaan yang berupa baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa atas pemakaian benda sewa. Dalam sewa-menyewa perjanjian tidak harus pembayaran berupa uang juga mengunakan barang ataupun jasa (pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewahanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian. 3. Ada kenikmatan yang diserahkan Kenikmatan dalam hal ini adalah dapat menggunakan penyewa disewa barang serta dari menikmati barang yang pihak tersebut. menyewakan akan memperoleh kontra uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensuil, yang berarti perjanjian tersebut sah dan mengikat sudah tercapai kata sepakat diantara para unsur pihak pokok sewa-menyewa yaitu perjanjian barang dan harga. prestasi tentang apabila berupa yang hasil Bagi lisan maupun subtansi atau 2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa Barang adalah harta kekayaan yang berupa baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa atas pemakaian benda sewa. Dalam sewa-menyewa perjanjian tidak harus pembayaran berupa uang juga mengunakan barang ataupun jasa (pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewahanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian. 3. Ada kenikmatan yang diserahkan Kenikmatan dalam hal ini adalah dapat menggunakan penyewa disewa barang serta dari menikmati barang yang pihak tersebut. menyewakan akan memperoleh kontra uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensuil, yang berarti perjanjian tersebut sah dan mengikat sudah tercapai kata sepakat diantara para unsur pihak pokok sewa-menyewa yaitu perjanjian barang dan harga. prestasi tentang apabila berupa yang hasil Bagi lisan maupun subtansi atau benda material, sebagai imbalan sewa tetapi dapat 407
2. Wanprestasi Perkataan wanprestasi berasal daribahasa Belanda berarti "prestasi buruk". Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan tidak tepatpada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya maka disini dapat dilihat bahwa seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi, apabila ia dalam pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai dan "terlambat" dari jadwal yang telah ditentukan atau dalam tidak menurut melaksanakan prestasi sepatutnya, jadi dapat dikatakan bahwa wanprestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan, ingkar janji.Sedangkan prestasi adalah lawan kata dari wanprestasi adalah hal-hal yang dilaksanakan oleh suatu pihak dalam perjanjian. M. Yahya Harahap dalam bukunya segi-segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah: "Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan tidak tepatpada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya maka disini dapat dilihat bahwa seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi, apabila ia dalam pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai dan "terlambat" dari jadwal yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya, jadi dapat dikatakan bahwa wanprestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan, ia dikatakan ingkar janji. ia dikatakan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Makalah, Artikel, Internet; Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Tanah, ensiklopedia. dalam Pendekatan penelitian hukum ini adalah : Pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan (conceptual konseptual approach) Analisa yang digunakan lebih banyak kepada pola pikir (paragdigma) yang diteliti dengan pendekatan teori-teori yang dipakai.Begitu isu hukum ditetapkan, perlu untuk mencari bahan-bahan hukum yang relavan terhadap isu yang dihadapi. yang digunakan dilakukan penelusuran 4. 1. HASIL DAN PEMBAHASAN Perjanjian Perjanjian Baku Standar dan Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. perjanjian 3. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (yuridis normatif) Jenis Data yang didapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dari kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya di sediakan dalam perpustakaan atau milik pribadi. Bahan Hukum Primer, yaitu hukum normatif 2. Kecakapan untuk melakukan Perbuatan Hukum. Asas cakap hukum melakukan adalah setiap orang yang sudah sehat pikirannya. dewasa dan Ketentuan sudah dewasa, ada pendapat, menurut beberapa KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. perbuatan 3. Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. dalam 4. Adanya Kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian 408 PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA William H. Sianipar 1)
yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan sebab yang palsu atau suatu terlarang, mempunyai kekuatan hukum. tidak Perjanjian Standar dikenal dengan istilah dalam bahasa inggris yakni standart Indonesia contract. Dalam perjanjian standar dikenal juga dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian Standar merupakan bagian dari pada perjanjian dibawah tangan dan merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian standar adalah yang bentuknya telah ditetapkan oleh satu pihak, sedangkan pihak yang lain hanya menandatangani tanda persetujuan. standar berkembang cepat dalam dunia bisnis, karena dianggap efesien dan efektif. bahasa sebagai Perjanjian 2. Konsep Asas Itikad Baik dalam Perjanjian dan Pengaturannya di Perdata Hukum (KUHPerdata) Indonesia Secara sederhana yang dimaksud dengan itikad baik dalam suatu perjanjian adalah suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan sehingga jujur dan bersih, pelaksanaannya nantti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang tersebut. terikat merumuskan itikad baik dengan pengertian bahwa itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya tidak jujur menyembunyikan sesuatu yang buruk di kemudian akan menimbulkan kesulitan. Subekti membedakan pengertian itikad baik ini dalam 2 (dua) pengertian, yaitu, dalam perjanjian dan hari a) Dalam pembuatan perjanjian (formation of contract). ini diidentifikasikan Itikad baik sebagai kejujuran salah satu pihak dalam pembuatan perjanjian konteks konteks b) Dalam pelaksanaan of perjanjian contract). Itikad baik dipahami sebagai (performance suatu kepatutan yang JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 405-414 diartikan sebagai suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus sesuai dengan dihormati kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup. sepenuhnya, 3. Itikad Baik Penerapan Asas Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Perjanjian dasarnya, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu lisan dan tulisan. Perjanjian lisan hanya cukup dengan adanya kesepakatan para pihak sedangkan dalam bentuk tulisan adalah bentuk perikatan yang dibuat secara tanda tertulis kemudian membubuhkan tangan sebagai kata kesepakatan antara dua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa memuat ketentuan sebagai berikut: sewa menyewa perjanjian bentuk yang pihak menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat b) Pokok a) Para yang pekerjaan diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah yang diperjanjikan barang/jasa c) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran e) Persyaratan d) Nilai atau harga dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci f) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang 409
pasti penyerahannya serta syarat-syarat g) Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau mengenai ketentuan kelayakan h) Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak memenuhi tidak kewajibannya i) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak j) Ketentuan mengenai keadaan memaksa k) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan l) Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja m) Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan n) Ketentuan mengenai 4. penyelesaian perselisihan. Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia Salah khusus sebagaimana disebutkan di muka adalah asas itikad baik. Asas ini adalah asas hukum khusus karena merupakan asas hukum yang hanya berlaku dibidang hukum perdata saja. Kebanyakan ahli hukum mendasarkan kajian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang mengatur bahwa: "Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik." Namun demikian, ayatini sebenarnya bukan satu-satunya ketentuan dalam BW yang mengatur mengenai itikad baik. Di sebenarnya memahami itikad baik dalam berbagai bentuk; tidak hanya itikad baik yang dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tersebut ini sesungguhnya berasal dari hukum romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut asas Bonafides. BW mempergunakan (dua) itikad baik dalam 2 istilah satu hukum asas itu, BW samping saja. Asas itikad baik pengertian. Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subyektif itu disebut kejujuran. Pengertian itikad baik dalam artian subyektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 BW dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit). Itikad baik dala, arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. 5. Kriteria Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa- Menyewa Pada dasarnya perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan itikad baik, namun dalam kenyataannya tidak sering kali melaksanakan perjanjian, walaupun mereka telah diberikan somasi (tiga) kali berturut-turut. sebanyak 3 Karena lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang lainnya dengan terpaksa memutuskan perjanjian itu secara sepihak. Pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Artinya pihak kreditur berlakunya perjanjian yang dibuat debitur walaupun jangka waktunya belum berakhir. Ini tidak melasanakan disebabkan debitur sebagaimana mestiya. Pembatalan suatu kontrak adalah satu bagian yang paling penting untuk dituntut dalam oleh gugatannya, tuntutan pengambilan biaya, ganti rugi dan bunga. Pembatalan suatu kontrak dalam hal ini ditegaskan harus pengertiannya. pembatalan tersebut dimaksudkan terhadap seluruh keberadaan dari kontrak tersebut sehingga seakan-akan kontrak tersebut tidak pernah ada dari awal, ataukah penghentian (pembatalan) seluruh konsekuensi hukum tersebut dari kedepannya sebagai akibat dari telah terjadinya tindakan wan prestasi. Pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan pihak yang satu kepada pihak lainnya bukanlah kumulatif, tetapi apabila salah satu pihak substansi satu pihak salah menghentikan (penggugat) kreditur selain dari dahulu Apakah terlebih pelaksanaan kontrak 410 PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA William H. Sianipar 1)
salah satu alasan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak lainnya (debitur) maka sudah dianggap cukup oleh pihak lainnya pula (kreditur) untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak. Pelaksanaan kewajiban para pihak pada prinsipnya adalah suatu pelaksanaan dalam penerapan asas itikad baik. Inti utama dari itikad baik adalah adanya pelaksanaan kewajiban kontraktual, sehingga apabila para pihak melaksanakan kewajiban kontratualnya maka para pihak telah melaksanakan asas itikad baik tersebut secara objektif, yaitu kontraktual. itikad baik dalam Penerapan perjanjian sewa-menyewa dapat dilihat sejauh mana masing-masing pihak melaksanakan kewajiban kontratualnya, dengan demikian sejauh mana para pihak menjalankan kewajibannya maka sejauh itu pula tindakannya yang beritikad baik. Satu sisi yang harus dipahami adalah penerapan asas itikad baik ini tidak hanya dibebankan kepada pihak debitur saja namun juga pada pihak kreditur sebagai pihak yang mengemban hak dan kewajiban dalam perjanjian yang mengikat. 1. Akibat Wanprestasi Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut: asas 1. Perikatan tetap ada. 2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). 3. Beban untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. tidak Oleh karena dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. resiko beralih itu, debitur 4. Jika perikatan lahir dari perjanjian dapat balik, timbal membebaskan dari kewajibannya memberikan kontra dengan menggunakan prestasi pasal 1266 KUH Perdata. Akibat dilakukan yang wanprestasi kreditur diri JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 405-414 dapat menimbulkan debitur, kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu: a) Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata) disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata) b) Pembatalan perjanjian c) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata d) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR). 2. Berakhirnya Perjanjian Menyewa Sewa Berakhirnya perjanjian secara tidak diatur, melainkan dalam tegas KUHPerdata menyebutkan hanya mengenai hapusnya perikatan pada Pasal 1381 KUHPerdata. Walaupun demikian, tentang hapusnya ketentuan-ketentuan juga merupakan tersebut perikatan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena pada umumnya perjanjian lahir karena adanya perikatan. Berdasarkan hapusnya pasal perikatan karena sebagai berikut : a. Pembayaran b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan hendak produk yang dibayarkan suatu tempat 1381 KUHPerdata itu di c. Pembayaran untang d. Kompensasi e. Percampuran utang f. Pembebasan utang g. Musnahnya terutang barang yang h. Kebatalan atau pembatalan i. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan j. Lewat waktu. Menurut Lukamn Santozo Az, perjanjian dapat terhapus atau berakhir disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 411
412 a. Pembayaran, yaitu pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela. Artinya, ada paksaan dan eksekusi. tidak b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan. untuk pembayaran Cara menolong si berhutang dalam hal si berpiutang tidak suka pembayran. menerima hendak Barang itu diantarkan dibayarkan atau pada untuk diperingatkan mengambil barang itu dari suatu tempat. Jika ia tetap menolaknya, maka barang itu disimpan di suatu tempat atau tanggungan si berpiutang. c. Pembaharuan hutang, yaitu perbuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan sambil lama, suatu perikatan meletekan seorang baru. Misalnya, penjual barang membebaskan si pembeli dari pembayaran tetapi harga si diharuskan pembeli menandatangani suatu perjanjian pinjaman uang yang jumlahnya sama dengan harga barang tersebut. yang si berpiutang barang, d. Kompensasi atau timbal balik. perhintungan yang seseorang Jika berhutang, mempunyai suatu piutang pada si berpiutang, sehingga dua orang itu sama- sama berhak menagih piutang satu kepada yang lainnya, maka piutang antara kedua dapat tersebut orang diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama (Pasal 1426 KUHPerdata). 5. SIMPULAN Simpulan 1. Penerapan asas itikad baik berdasarkan pasal 1338 Kitab Hukum Undang-undang Perdatadilihat sejauh mana pihak masing-masing kewajiban melaksanakan kontratualnya, dengan demikian sejauh mana para pihak menjalankan kewajibannya maka sejauh itu pula tindakannya yang beritikad baik. Satu sisi yang adalah dipahami harus penerapan asas itikad baik ini tidak dibebankan kepada pihak debitur saja juga pada pihak namun kreditur sebagai pihak yang mengemban dan kewajiban dalam perjanjian yang mengikat. hanya hak adat 2. Pengaturan umum asas itikad baik terdapat dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan hukum agraria dan ketentuan umum Indonesia. Dijelaskan dalam ketentuan- tersebut hal-hal ketentuan mengenai apa saja yang menjadi dasar pokok asas setiap itikad baik dalam sebagai adanya perjanjian dasar adanya untuk pembuatan perjanjian antara yang melakukan pihak perjanjian. 3. Kriteria yang melanggar asas itikad baik dalam perjanjian sewa yang kerap kali terjadi adalah ketika salah satu pihak lalai dalam melaksanakan prestasinya maka pihak yang terpaksa lainnya dengan memutuskan perjanjian itu secara sepihak. Pemutusan sepihak secara perjanjian merupakan salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA William H. Sianipar 1)
yang dibuat oleh para pihak. kreditur Artinya pihak menghentikan berlakunya perjanjian yang dibuat debitu walaupun jangka waktunya Ini belum disebabkan tidak sebagaimana melasanakan mestinya. berkahir. debitur Saran 1. Dengan penerapan asas itikad baik yang ada dalam Undang- undang, maka diharapkan dalam melakukan perjanjian di dasari dengan ikatan perjanjian secara hukum, bilamana terjadi suatu permasalahan antara kedua belah pihak ataupun terjadinya wanprestasi makaaa salah satu pihak dapat dituntut sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. 2. Adanya pengaturan umum tentang asas itikad baik, dapat kita jadikan sebagai dasar akan segala hal yang akan kita lakukan maupun yang terjadi adanya dalam masyarakat, menjadi aturan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga setiap melakukan pihak perjanjian memiliki itikad baik sebagai dalam pedoman melakukan perjanjian. tersebut penting yang 3. Dihimbau agar tidak ada lagi pelanggaran asas itikad baik perihal sewa menyewa yang terjadi antara kedua belah pihak, dalam arti melakukan perjanjian sewa menyewa berdasarkan asas itikad baik sudah diatur dalam yang undang-undang dalam tercapainya kedamaian antara melakukan pihak perjanjian. Dan diharapkan adanya perlindungan hukum yang JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 405-414 bagi debitur bilamana debitur belum itu tidak sepenuhnya mampu melaksanakan perjanjian yang dibuat. atau 6. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Achmad, Ali. 2006. Hukum Pertanahan Pemberian Hak atas Tanah Negara Sertifikat Permasalahan. Jakarta: Prestasi Pustaka. dari Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Asser, Rutten. Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Maknanya Bersangkutan. bagi Bandung: Ciitra Aditya Bakti yang Harahap, Yahya. 1996. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni Harsono, Boedi. 1999. Sejarah Isi dan Jakarta: Pembentukan UUPA, Pelaksanaannya. Djambatan Khairandy, Ridwan. 2004. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Pasca Sarjana UI Marhainis. Hukum Perdata Materil. Jakarta: 2004 Rahman, Hasanuddin. Seni Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti 2003. Sukarni. 2007. Kontrak elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha. Jakarta: Pustaka Sutra Subekti, R. 2005. Hukum Perjanjian. Bali: Internasa Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Internasa Satrio.1992. Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti Simanjuntak, Ricardo. 2011. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Publishing 413
Projodikoro, Wijono. 2003. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Bale Wery, PL. 1990. Perkembangan Hukum Itikad Baik. Jakarta: Percetakan Negara RI Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Internet Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata (di akses 10 Agustus 2020) Perjanjian Sewa Menyewa ( diakses 16 Agustus 2020) Penerpan Asas Itikad Baik (diakses 13 Agustus 2020) 414 PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA William H. Sianipar 1)