Pusat Kajian AKN | 1
KATA SAMBUTAN Sekretaris Jenderal DPR RI Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. surat No. telah menyampaikan 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT). BPK RI Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya dan Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta; serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Kinerja dan DTT pada Kementerian/Lembaga menurut tema dan fokus pemeriksaan BPK, yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi mulai dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI. Untuk menjalankan amanat konstitusi Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR Pusat Kajian AKN | i
RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ii | Pusat Kajian AKN
KATA PENGANTAR Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan Pusat Kajian Akuntabilitas rahmat-Nya Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku "Telaahan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018". IV Berdasarkan Buku telaahan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara. Telaahan terhadap Mitra Kerja Komisi IV, meliputi: 1) 1 (Satu) pemeriksaan atas laporan keuangan dan 1 (satu) pemeriksaan kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 2) 1 (Satu) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Kementerian Pertanian 3) 1 (Satu) PDTT dan 1 (Satu) pemeriksaan kinerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Grant Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dan Pemeriksaan Kinerja atas produktivitas produksi perikanan yang didukung Bantuan Kapal Perikanan. Pada Kementerian Pertanian, temuan/permasalahan yang ditelaah adalah mengenai kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan belanja yang berasal dari pinjaman International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Pusat Kajian AKN | iii
Sedangkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penelaahan dilakukan terhadap temuan/permasalahan terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan pengendalian pencemaran di DAS Citarum. Pada akhirnya kami berharap telaahan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya. Jakarta, Mei 2019 Helmizar NIP. 196407191991031001 iv | Pusat Kajian AKN
DAFTAR ISI Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI ... Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara ... Daftar Isi ... Daftar Tabel ... Kementerian Kelautan dan Perikanan... Pemeriksaan Laporan Keuangan atas GEF Grant No TF015470 Tahun 2017 pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya. (No. 43.A/LHP/XVII/11/2018) ... Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. (No. 46/LHP/XVII/12/2018) ... Kementerian Pertanian ... PDTT atas belanja bantuan pemerintah dan belanja yang berasal dari pinjaman International Bank for Reconstruction and Developement pada Kementerian Pertanian TA 2016-2018 di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua serta Instansi Terkait Lainnya (No. 6/LHP/XVII/02/2019) ... Pusat Kajian AKN | v i iii v vii 2 2 4 14 14
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ... PDTT atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Barat dan Sumatera (No.7/LHP/XVII/02/2019) ... Selatan Kalimantan Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat (No. 05/LHP/XVII/02/2019) ... vi | Pusat Kajian AKN 24 24 33
DAFTAR TABEL Tabel 1. Rincian Bantuan Kapal Penangkap Ikan pada 34 Provinsi 5 Tabel 2. Anggaran dan Realisasi SMARTD TA 2016 s.d. Sem. I 2018 ... 14 Tabel 3. Rincian Jenis Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit ... 25 Tabel 4. Daftar perusahaan dengan kawasan kebun sawit yang tidak sah ... 27 Tabel 5. Daftar perusahaan dengan kawasan kebun sawit yang tidak sah ... 33 Pusat Kajian AKN | vii
TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI IV Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV. Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI memperhatikan isu-isu kontemporer Mitra Kerja Komisi IV seperti isu lingkungan hidup pada Sungai Citarum, isu pengelolaan Kelapa Sawit Indonesia, dan isu pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi salah satu kontributor opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) selama TA 2016 dan 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPK RI melakukan dua pemeriksaan yaitu pemeriksaan laporan keuangan atas program Grant Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP- CTI). Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas peningkatan produksi perikanan tangkap yang telah disokong oleh Bantuan Kapal Perikanan selama TA 2015 s.d. 2018 (Semester I). Kementerian Pertanian terdapat Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Belanja Bantuan Pemerintah dan Belanja yang berasal dari for Reconstruction and Development (IBRD). pinjaman International Bank Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pengadaan, penyaluran, kuantitas, kualitas, spesifikasi, serta pemanfaatan belanja bantuan pemerintah dan belanja dari pinjaman IBRD dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit dan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum. Kedua pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang erat kaitannya dengan isu nasional kontemporer dan dapat menjadi bahan bagi Anggota DPR pada AKD terkait untuk mengawal terselesaikannya rekomendasi atas 2 pemeriksaan BPK tersebut. Hasil pemeriksaan BPK RI dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV, lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut: Pusat Kajian AKN | 1
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Berdasarkan IHPS II 2018 Pemeriksaan Laporan Keuangan atas GEF Grant No TF015470 Tahun 2017 pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya (No. 43.A/LHP/XVII/11/2018) Menurut opini BPK RI atas Laporan Keuangan berupa interim financial report GEF Grant No. TF015470 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Selain itu posisi keuangan manajemen COREMAP-CTI Project tanggal 31 Desember 2017sesuai dengan World Bank Disbursement Guidelines for Projects. Namun demikian masih terdapat permasalahan pada penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan sebagai berikut: Sistem Pengendalian Intern 1. Belum terdapat amandemen perjanjian atas Grant Agreement No. TF015470 sebagai konsekuensi dari Partial Cancellation yang diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Temuan 1. Hal. 2) Terkait dengan temuan ini diketahui beberapa hal sebagai berikut: a. World Bank telah menerbitkan restructuring paper atas proyek COREMAP CTI, namun amandemen Agreement GEF Grant No. TF015470 belum dilakukan; b. Tidak terdapat perubahan rincian pekerjaan pada amandemen kontrak konsultan sebagai konsekuensi partial cancellation dimana terjadi perubahan masa kerja dan nilai pekerjaan konsultan; dan c. Terdapat pengembalian dana proyek COREMAP-CTI 2014-2015, namun tidak diketahui berapa rincian refund yang berasal dari GEF Grant No. TF015470 ke Rekening Khusus dari Loan No.8336-ID. Permasalahan ini disebabkan karena Direktur Jenderal PRL belum tuntas berkoordinasi dan menyiapkan amandemen GEF Grant No TF015470. Sehingga mengakibatkan pekerjaan konsultan procurement (PMC) menjadi tidak efektif atas proyek COREMAP-CTI Tahun 2017 dan nilai GEF Grant 2 | Pusat Kajian AKN
Agreement No.TF015470 tidak dapat disajikan sesuai seharusnya. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Direktur Jenderal PRL agar menuntaskan koordinasi dan menyiapkan rumusan dan substansi atas amandemen GEF Grant Agreement No. TF15470. 2. Penganggaran Belanja Jasa Konsultan Individu masih belum memadai (Temuan 2. Hal. 4) Terkait dengan temuan ini terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: a. Tidak tercantum dalam DIPA GEF Grant No.015470 Tahun 2017 dan Rincian Kertas Kerja Satker LIPI TA 2017 yang ditunjukkan dengan terdapat pekerjaan jasa konsultan individu pendampingan teknis lembaga sertifikasi profesi Pusat Penelitian Oseanografi Program COREMAP-CTI yang tidak termasuk jenis konsultan pada belanja jasa konsultan. b. Perbedaan pembebanan dengan kontrak yang ditunjukkan dengan terdapat kesalahan redaksional pada kontrak yang seharusnya pendanaan berasal dari grant tertulis berasal dari loan. Sedangkan tahun 2018 pendanaan beralih menjadi Loan karena grant sudah tidak dapat digunakan lagi. c. Tidak terdapat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana untuk dokumen pelelangan, PPK hanya menggunakan HPS tahun 2016 Permasalahan ini disebabkan Kepala Satker P2O LIPI tidak melakukan pengendalian belanja barang. Selain itu, PPK dan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Sehingga mengakibatkan penganggaran Belanja Jasa Konsultan kurang memadai. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Direktur Jenderal PRL agar memerintahkan KPA, PPK, dan Bendahara Pengeluaran supaya lebih optimal dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 1. Kelebihan pembayaran atas belanja operasional kantor dan transportasi sebesar Rp10.480.737,00 (Temuan 1. Hal. 2) Kelebihan pembayaran terdiri dari Pekerjaan Technical Consultant Coremap- CTI pada PT Sucofindo Advisory Utama sebesar Rp4.280.737,00 berupa kelebihan pembayaran pada perjalanan dinas dan kelebihan pembayaran atas pembelian bahan bakar. Selain itu terdapat kelebihan pembayaran pada Pusat Kajian AKN | 3
pekerjaan Project Management Consultant for Project Management Office Coremap-CTI pada PT Tetira sebesar Rp6.200.000,00. Permasalahan ini disebabkan Kepala Satuan Kerja tidak melakukan pengendalian atas realisasi belanja barang. Selain itu, PPK dan Bendahara Pengeluaran tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Kondisi ini mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja operasional kantor dan transportasi sebesar Rp10.480.737,00. Atas permasalahan ini Satker telah melakukan penyetoran ke Kas Negara atas seluruh kelebihan pembayaran. 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium pada COREMAP-CTI belum dipungut sebesar total Rp185.271.757,00 (Temuan 2. Hal. 4) Atas dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat pembayaran honor narasumber, moderator, tenaga ahli, panitia serta pelaksana kegiatan yang belum dipungut PPh 21 sebesar Rp185.271.757,00 yang terdiri atas kekurangan pembayaran pajak konsultan manajemen teknik sebesar Rp167.879.257,00 dan kekurangan pembayaran pajak konsultan perorangan sebesar Rp17.392.500,00. Permasalahan ini antara lain disebabkan KPA kurang optimal melakukan pengawasan dan PPK serta Bendahara Pengeluaran kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga mengakibatkan PPh 21 atas Program COREMAP-CTI Tahun 2017 terlambat diterima Kas Negara sebesar Rp185.271.757,00. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Direktur Jenderal PRL agar memberikan teguran kepada KPA satker-satker terkait dan memerintahkan KPA menarik dan menyetorkan kekurangan PPh Pasal 21 ke Kas Negara. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Berdasarkan IHPS II 2018 Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku (No. 46/LHP/XVII/12/2018) Tahun 2015 sd 2018 arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui berbagai program salah satunya adalah 4 | Pusat Kajian AKN
program perikanan tangkap. Tujuan program ini adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap. Prioritas dari seluruh kegiatan tersebut adalah: a. kapal penangkap ikan (1.080 unit); b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan (2.900 unit); c. asuransi nelayan (500.000 orang); d. pembangunan pelabuhan perikanan (lima lokasi); dan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (empat SKPT). Bantuan kapal penangkap ikan diberikan dalam bentuk kapal berukuran <5 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT dan 30 GT. Selama 2015-2018, bantuan kapal perikanan telah diberikan pada 34 Provinsi dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.Rincian Bantuan Kapal Penangkap Ikan pada 34 Provinsi No Provinsi 1 Aceh 2 Sumatera Barat 3 Sumatera Utara 4 Riau 5 Kepulauan Riau 6 7 Bangka Belitung 8 Bengkulu 9 Sumatera Selatan 10 Lampung 11 Banten 12 DKI Jakarta 13 14 15 Yogyakarta 16 Jawa Timur 17 Kalimantan Barat 18 Kalimantan Selatan Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Tahun 2015 7 2 2 2 11 1 1 2 3 0 2 0 7 0 0 3 0 0 Tahun 2016 27 10 10 0 10 45 4 24 2 46 9 0 45 12 3 136 0 5 Tahun 2017 40 18 11 12 2 0 15 35 11 67 40 5 24 17 0 2 7 0 Pusat Kajian AKN | 5 Tahun 2018 0 5 19 0 5 40 0 16 10 0 0 3 175 7 0 22 0 0 Total 74 35 42 14 28 86 20 77 26 113 51 8 251 36 3 163 7 5
19 Kalimantan Tengah 20 Kalimantan Timur 21 Kalimantan Utara 22 Sulawesi Barat 23 Sulawesi Tenggara 24 Sulawesi Selatan 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Utara 27 Gorontalo 28 Maluku 29 Maluku Utara 30 NTBarat 31 Bali 32 NTTimur 33 Papua 34 Papua Barat Jumlah 2 0 2 2 13 11 10 10 9 15 15 6 1 7 9 0 155 16 21 11 0 83 27 33 26 25 3 12 8 0 55 42 0 750 0 0 4 8 48 17 24 70 34 114 45 31 6 19 16 12 754 0 8 0 4 108 0 49 4 10 45 17 18 0 0 0 0 565 18 29 17 14 252 55 116 110 78 177 89 63 7 81 67 12 2.224 Sumber: LHP Kinerja Bantuan Kapal Perikanan pada KKP BPK RI melakukan pemeriksaan kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap didasari bahwa perlunya menilai efektivitas program bantuan kapal perikanan yang diberikan kepada nelayan, dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dimana data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 25% penduduk miskin adalah masyarakat pesisir dimana pekerjaan utamanya sebagai nelayan. Oleh karena itu peran Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dioptimalkan untuk dapat mendorong tercapainya hal tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan program bantuan kapal dan prasarana lainnya, BPK RI mengungkap empat permasalahan pokok yaitu: Pertama, Memorandum of Understanding antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan belum dapat menjamin percepatan proses penerbitan dokumen kapal perikanan pada umumnya dan kapal bantuan pada khususnya. Kedua, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap belum menetapkan target, indikator penilaian, dan mekanisme pengukuran atas keberhasilan penyelenggaraan Program Bantuan Kapal Perikanan dan API. ikan sebanyak 956 unit yang pemanfaatannya tidak optimal dapat menghambat pencapaian tujuan peningkatan produktivitas dan pendapatan Nelayan. Keempat, Monitoring Ketiga, Bantuan kapal penangkap 6 | Pusat Kajian AKN
dan evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015 sd 2018 belum efektif. Permasalahan-permasalahan pokok di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Memorandum of Understanding antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan belum dapat menjamin percepatan proses penerbitan dokumen kapal perikanan pada umumnya dan kapal bantuan pada khususnya (Temuan 1.a. Hal. 27). Berdasarkan hasil analisis dokumen dan konfirmasi kepada pihak DJPT terkait pengurusan dokumen kapal TA 2015, 2016 dan 2017 diketahui hal-hal sebagai berikut: Tingkat penyelesaian pengurusan dokumen kapal untuk kapal bantuan TA 2015 tidak terpantau oleh pihak DJPT karena pengadaannya dilakukan atau melalui mekanisme Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota. (TP) Provinsi Hasil uji petik terhadap 782 unit bantuan kapal perikanan di sembilan provinsi dari 1.448 unit (bantuan kapal TA 2016 dan 2017) diketahui bahwa 148 unit kapal belum selesai proses perizinannya. Direktorat KAPI tidak mengetahui secara pasti pemanfaatan riil kapal bantuan yang belum dilengkapi dokumen kapal. Untuk kelancaran penerbitan dokumen dan perizinan kapal, KKP dan Kemenhub telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang salah satu ruang lingkupnya adalah percepatan pelaksanaan hasil pengukuran ulang kapal penangkap ikan. Penelusuran pelaksanaan MoU dantara KKP dan Kemenhub diketahui hal-hal sebagai berikut: MoU tersebut hanya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dimaksudkan untuk mempercepat proses pengukuran ulang kapal beserta percepatan perizinannya. Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam MoU mengatur bahwa PKS sebagai tindak lanjut MoU dapat dibuat oleh para Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya MoU. Namun terdapat PKS yang baru ditandatangani pada 27 Juli 2017 atau terlambat selama lima bulan. Pusat Kajian AKN | 7
Pihak Ditjen Hubla tidak dapat menjelaskan perihal PKS dalam kaitannya dengan proses percepatan penerbitan dokumen kapal bantuan. Terdapat kendala pengurusan dokumen kapal seperti penerbitan surat ukur kapal bantuan harus mendapat persetujuan Kantor Pusat Kemenhub dan penerbitan grosse akta memerlukan pemeriksaan kelayakan dari marine inspector Kemenhub. Permasalahan ini disebabkan Dirjen PT KKP belum optimal dalam berkoordinasi dengan Dirjen Hubla Kemenhub terkait MoU mengenai dokumen kapal perikanan dan Dirjen PT KKP belum menetapkan unit kerja yang bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi mengenai penerbitan dokumen kapal bantuan. Permasalahan ini mengakibatkan penerima bantuan tidak dapat segera memanfaatkan kapal bantuan dan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal bantuan berpotensi tidak dilengkapi dokumen yang sesuai ketentuan. BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menindaklanjuti MoU antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan dengan cara menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menetapkan unit kerja yang bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi penerbitan dokumen kapal. 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap belum menetapkan target, indikator penilaian, dan mekanisme pengukuran atas keberhasilan penyelenggaraan Program Bantuan Kapal Perikanan dan API (Temuan 1.f. Hal. 51) Hasil penelaahan terhadap realisasi penyaluran bantuan dibandingkan dengan indikator capaian keberhasilan bantuan kapal dan API TA 2017 dan TA 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut: Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, realisasi penyaluran bantuan kapal dan API yang diadakan pada TA 2017 masing-masing sebanyak 468 paket kapal dan 4.170 paket API. Apabila diukur dengan indikator yang ditetapkan pada juknis tanggal 21 Agustus 2017 yaitu "tersalurkannya bantuan yang tepat sasaran (994 paket kapal perikanan dan 5.630 paket API), capaian program pemberian bantuan kapal TA 2017 sebesar 62,03% dan capaian program pemberian bantuan API TA 2017 sebesar 62,94%.. Selain itu diketahui bahwa tarif 8 | Pusat Kajian AKN
UMR TA 2017di 34 provinsi memiliki nilai tengah sebesar Rp2.551.094,50 per bulan. Apabila dibandingkan dengan indikator capaian keberhasilan yang ditetapkan dalam Juknis BSPI tanggal 21 Agustus 2017, maka Target output berupa produksi hasil tangkapan sebanyak 128.000 ton hanya tercapai 79.403 ton dan target outcome berupa proyeksi pendapatan nelayan senilai Rp3.761.905,00/bulan tidak realistis karena mencapai 147,62% dari nilai tengah besaran UMR di 34 Provinsi yang ditetapkan Pemerintah. Juknis BSPI TA 2018 menetapkan indikator capaian keberhasilan yang bersifat kualitatif yaitu "bantuan kapal dan API dibangun/diadakan sesuai jumlah dan waktu yang ditargetkan serta disalurkan tepat sasaran". Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa KKP belum memiliki dan menetapkan hal-hal terkait penilaian keberhasilan penyelenggaraan program bantuan kapal perikanan dan API yaitu indikator keberhasilan peningkatan produktivitas penangkapan target dan mekanisme pengukuran peningkatan kapasitas usaha koperasi, serta target dan mekanisme pengukuran realisasi peningkatan pendapatan nelayan. ikan, Permasalahan ini antara lain disebabkan Dirjen PT belum memiliki mekanisme dalam menetapkan indikator output yang logis dan terukur untuk menilai keberhasilan peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan dan pendapatan nelayan. Permasalahan ini mengakibatkan KKP tidak mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pemberian bantuan kapal perikanan dan KKP tidak memiliki data realisasi capaian keberhasilan penyelenggaraan program pemberian bantuan kapal perikanan dan API yang akurat. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar menetapkan target, indikator penilaian, dan mekanisme pengukuran output untuk menilai keberhasilan peningkatan produktivitas penangkapan ikan, pengukuran outcome untuk menilai kapasitas koperasi dan menilai peningkatan pendapatan nelayan. Pusat Kajian AKN | 9
3. Bantuan kapal penangkap ikan sebanyak 956 unit yang pemanfaatannya tidak optimal dapat menghambat pencapaian tujuan peningkatan produktivitas dan pendapatan Nelayan (Temuan 2.b. Hal. 60) Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik di sembilan provinsi, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: a. Kapal penangkap ikan sebanyak 885 unit belum didukung dengan dokumen perizinan yang mempengaruhi terlambatnya perizinan diantaranya berkaitan dengan proses penerbitan surat ukur dan pengesahan dokumen ukur. Keterlambatan surat ukur mempengaruhi dokumen lain seperti akta pendaftaran kapal, surat tanda kebangsaan kapal, dan lain-lain. Selain itu dinas terkait tidak membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas bantuan kapal perikanan sehingga permasalahan tidak dapat segera diketahui dan dimitigasi tepat waktu. b. Kapal penangkap ikan tidak dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan. Sebanyak 13 unit kapal pengadaan TA 2015 s.d. 2017 tidak dapat dioperasikan karena rusak. Secara terperinci diketahui sebanyak 6 unit kapal di Provinsi Bengkulu mengalami rusak berat di bagian body kapal, 1 unit kapal di Provinsi Lampung mengalami rusak ringan di bagian body kapal, 3 unit kapal di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan mesin, dan 3 unit kapal di Provinsi Jawa Timur mengalami kerusakan di bagian body dan mesin. c. Kapal penangkap ikan tidak dioperasikan oleh penerima bantuan karena kendala aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Keuangan. Sebanyak 3 unit kapal di Provinsi Jawa Timur tidak dimanfaatkan karena biaya operasional yang tidak sebanding dengan hasil. Selain itu 1 kapal di Provinsi Sulawesi Utara belum dioperasionalkan karena tidak memiliki Nahkoda yang memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasionalkan kapal tersebut. d. Kapal penangkap ikan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi perairan. Sebanyak 117 unit kapal tidak sesuai dengan kondisi perairan yaitu pada Provinsi Jawa Barat sebanyak 92 unit kapal, Provinsi Lampung sebanyak 7 unit kapal, dan Provinsi Bengkulu sebanyak 18 unit kapal. e. Kapal penangkap ikan belum optimal dimanfaatkan karena faktor lainnya. Sebanyak 48 unit kapal belum optimal dimanfaatkan karena faktor lainnya 10 | Pusat Kajian AKN
seperti keterlambatan penyerahan alat penangkapan ikan pada kapal 3 GT, belum lengkapnya perlengkapan kapal seperti radio, GPS, dan lain-lain, serta status kapal tidak aktif berdasarkan data sistem informasi perizinan penangkapan ikan. f. Kapal penangkap ikan dimanfaatkan oleh pihak diluar penerima bantuan sebanyak 6 kapal. Sebanyak 956 unit kapal tidak dimanfaatkan secara optimal karena berbagai sebab seperti tidak didukungnya kapal dengan perizinan (885 unit), kapal tidak dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan (13 unit), kapal tidak dioperasikan karena kendala SDM serta keuangan (4 unit), kapal belum optimal dimanfaatkan karena faktor lainnya (48 unit), dan kapal dimanfaatkan pihak diluar penerima bantuan (6 kapal). Perhitungan BPK RI atas produktivitas 571 kapal penangkap ikan yang belum dimanfaatkan dengan potensi produktivitas minimal sebesar 4.220,25 ton per tahun yang tidak tercapai. Permasalahan ini disebabkan Dirjen PT KKP belum optimal dalam berkoordinasi dengan Dirjen Hubla Kemenhub mengenai pengukuran ulang kapal perikanan dan monitoring evaluasi pemanfaatan kapal tidak efektif. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan penerima bantuan kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan dari produktivitas kapal minimal sebesar 4.220,25 ton per tahun. BPK RI merekomendasikan Menteri KKP agar memerintahkan Dirjen PT untuk berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mendorong implementasi MoU percepatan pengukuran ulang kapal perikanan dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan kapal bantuan. 4. Monitoring dan evaluasi atas program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tahun 2015 sd 2018 belum efektif (Temuan 3.a. Hal. 96) Hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan monev menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian dari KKP dengan penjelasan sebagai berikut: a. Unit Kerja/Tim yang melaksanakan Monev atas program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya belum memadai. Tim BPK RI hanya menerima laporan hasil monev terpadu tahun 2015 dan 2016, namun hingga akhir pemeriksaan laporan monev 2017 dan 2018 belum Pusat Kajian AKN | 11
diterima. ada Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi yang membentuk tim/unit kerja melalui SK atau surat penugasan tertentu untuk melakukan monev atas program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya yang diberikan oleh KKP; Selain itu diketahui bahwa belum b. KKP telah memiliki instrumen sebagai dasar/acuan pelaksanaan monev, tetapi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan monev yang efektif. Mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan masih bersifat umum yang meliputi kelembagaan, waktu, mekanisme (pembagian tugas), hasil monev, dan tindak lanjut monev. Belum terdapat langkah-langkah teknis yang menjelaskan tentang tata cara/prosedur pelaksanaan monev terpadu yang jelas dan terinci; c. KKP telah melaksanakan monev atas program pemberian bantuan kapal dan prasarana lainnya, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman. Monev yang dilakukan belum mencakup evaluasi atas kelayakan dan kontinuitas usaha, serta manfaat dn dampak bagi masyarakat dan stakeholder bisnis perikanan di lokasi penerima bantuan; d. KKP telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan monev tetapi belum memadai. Terjadi perubahan pola alokasi anggaran mulai tahun 2016 s.d 2018 karena adanya penghematan yang berdampak pada perubahan pola kerja tim monev terpadu berupa terbatasnya monev yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk uji petik; e. Monev yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat mendeteksi permasalahan disebabkan keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan anggaran pelaksanaan monev dan kurangnya peran aktif penerima bantuan dan pemerintah daerah; f. Monev yang dilaksanakan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tindakan perbaikan. Diketahui bahwa selama periode tahun 2015 s.d 2018, masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa monev yang selama ini dilaksanakan oleh KKP belum mampu memberikan kontribusi terhadap tindakan perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya. Permasalahan ini antara lain disebabkan Sekjen KKP belum menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan monev terpadu KKP yang detil dan 12 | Pusat Kajian AKN
spesifik untuk mendukung program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya sehingga mengakibatkan permasalahan penghambat program bantuan kapal tidak dapat teridentifikasi, solusi permasalahan yang tidak dapat diimplementasikan, dan tujuan program pemberian kapal tidak dapat terukur. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar memerintahkan Sekjen KKP, Dirjen PT, dan Dirjen PDSPKP supaya membuat kajian skema monev dan membuat analisa alokasi kebutuhan sumber daya. Khusus untuk Sekjen KKP, BPK RI merekomendasikan agar Sekjen KKP menetapkan petunjuk teknis kegiatan monev terpadu. Selain itu BPK RI juga merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memerintahkan Dirjen PT dan Dirjen PDSPKP untuk menyusun database monitoring, memberikan peringatan pada daerah yang tidak menyampaikan laporan pemanfaatan, dan menjadikan hasil monitoring ketaatan sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan. Pusat Kajian AKN | 13
KEMENTERIAN PERTANIAN Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018 PDTT atas belanja bantuan pemerintah dan belanja yang berasal dari pinjaman International Bank for Reconstruction and Developement pada Kementerian Pertanian TA 2016-2018 di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua serta Instansi Terkait Lainnya (No. 6/LHP/XVII/02/2019) Selama kurun waktu 2012 - 2017, kegiatan SMARTD (belanja pinjaman IBRD) mengalokasikan anggaran sebesar US$100 juta dengan porsi Loan dan Rupiah Murni Pendamping (RMP), masing-masing 80% dan 20%. Penandatangan Loan Agreement (Loan No. 8188-ID) dilakukan pada tanggal 12 September 2012, sedangkan Declaration of Effectiveness dilakukan oleh Bank Dunia pada tanggal 25 Oktober 2012. Alokasi anggaran SMARTD tahun 2012-2017 terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: Komponen A (Pengembangan dan Manajemen SDM), Komponen B (Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas), dan Komponen C (Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan). Di samping itu, terdapat Komponen D (Manajemen Keproyekan, dan Monitoring dan Evaluasi) yang berperan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan komponen-komponen utama tersebut. Secara terperinci mengenai anggaran dan realisasi SMARTD selama 2016-2018 (semester 1) sebagai berikut: Tabel 2. Anggaran dan Realisasi SMARTD TA 2016 s.d. Sem. I 2018 (Dalam Ribuan Rupiah) TA 2016 TA 2017 TA 2018 (s.d. Juni) No Komponen Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 A 44.985.459 40.256.520 43.084.275 41.469.744 56.206.094 30.794.195 2 B 221.130.712 208.169.459 127.710.246 116.006.701 139.420.146 32.058.651 3 C 53.500.368 41.841.349 71.296.424 69.225.619 105.905.430 46.738.996 4 D 11.631.830 6.765.793 8.159.055 5.320.119 16.468.330 1.956.007 Total 331.248.369 297.033.121 250.250.000 232.022.183 318.000.000 111.547.849 Total Anggaran 2016-2018 899.498.369 Total Realisasi 2016-2018 640.603.153 Sumber: PDTT Bantuan IBRD Pada Kementerian Pertanian 14 | Pusat Kajian AKN
Tujuan utama kegiatan SMARTD adalah meningkatkan kapasitas dan keragaan institusi lingkup Badan Litbang Pertanian dalam mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi-teknologi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan produsen dan sistem pangan-pertanian (agri-food system). Indikator pencapaian utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: 1) Tingkat adopsi petani terhadap hasil penelitian Badan Litbang Pertanian; 2) Jumlah teknologi yang dikembangkan/diperbaiki yang didiseminasikan ke pengguna; 3) Jumlah publikasi yang peer reviewed journals secara internasional dari hasil- hasil litbang pertanian yang dikembangkan oleh sistem Badan Litbang Pertanian; 4) Persentase dana eksternal dalam anggaran penelitian Badan Litbang Pertanian. Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas belanja bantuan pemerintah dan belanja yang berasal dari pinjaman International Bank for Reconstruction and Developement pada Kementerian Pertanian TA 2016-2018, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan dengan uraian sebagai berikut: 1. Realisasi asuransi usaha tani padi dan ternak sapi senilai Rp253.642.693.056,00 belum sepenuhnya dikelola berdasarkan analisis risiko dalam rangka keberlangsungan usaha tani dan diantaranya pembayaran premi belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp6.441.242.800,00 (Temuan 1. Hal. 17) Permasalahan asuransi pertanian yang meliputi: a. Peserta tidak memenuhi syarat. Permasalahan ini terjadi pada perbedaan luas lahan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) antara data Daftar Peserta Definitif senilai data Rp1.900.000.000,00 untuk AUTP dan Rp195.000.000,00 untuk AUTS dan petani serta Dinas Pertanian tidak menerima salinan polis dan tanda terima pembayaran premi senilai Rp28.000.000,00. (DPD) dengan tagihan Jasindo b. Pembayaran bantuan premi ini ditunjukkan pada peserta yang tidak terdaftar dalam Daftar Peserta Definitif senilai Rp16.000.000,00 untuk AUTP dan Rp149.000.000,00 untuk AUTS; senilai Rp2.770.000.000,00 (lahan>2 hektar); dan peserta AUTP tidak pernah melakukan pendaftaran senilai Rp131.000.000,00. tidak sah. Permasalahan peserta tidak memenuhi kriteria Pusat Kajian AKN | 15
c. Pelaporan tidak lengkap dan tidak berjenjang. Permasalahan ditunjukkan pada luas kerusakan lahan yang mengakibatkan gagal panen dan luas klaim lahan (Ditjen PSP) senilai Rp2.396.000.000,00; dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tidak melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan AUTP dan AUTS senilai Rp11.163.000.000,00. Terkait permasalahan-permasalahan tersebut diatas diketahui beberapa hal sebagai berikut: a. Program asuransi pertanian mengacu pada Paket Kebijakan Ekonomi III tahun 2015 dengan tujuan mengurangi kerugian petani dan petani dapat menjadi bankable terhadap kredit pertanian. Namun demikian, pedoman AUTP dan AUTS keduanya tidak memasukkan tujuan pertumbuhan kredit pertanian, sehingga tujuan asuransi pertanian yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi III tahun 2015 tidak dapat dinilai pencapaiannya; b. Belum ada laporan luas kerusakan lahan dan luas klaim lahan sampai ke tingkat desa; c. Bantuan premi AUTP belum seluruhnya dialokasikan untuk lahan rawan terkena puso senilai Rp97.321.680.000,00 dan terdapat lahan rawan puso belum senilai Rp140.008.320.000,00; terlindungi AUTP senilai bantuan premi d. Kementerian Pertanian tidak merencanakan AUTS berdasarkan sebaran populasi dan penurunan populasi sapi. Sebaran target AUTS per provinsi selama tahun 2016-2018 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp19.200.000.000,00 setiap tahunnya. Padahal pada 2015-2016 penurunan populasi sapi potong terjadi di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Banten, dan Maluku; e. Nilai klaim PT Jasindo melebihi luas lahan terkena puso yang ditunjukkan pada analisis perbandingan antara data Statistik Iklim, OPT dan Dampak Perubahan Iklim 2014-2017 dan luas lahan yang dilaporkan menerima pembayaran klaim dari Jasindo; dan f. Belum ada evaluasi pemberian asuransi terhadap penanaman kembali atas lahan puso senilai Rp44.394.492.280,00. Laporan hasil pelaksanaan program AUTP/AUTS juga tidak memuat luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim. Data yang dimuat hanya mencakup total klaim yang dibayarkan oleh PT Jasindo yaitu sebesar Rp245.250.047.907,00 atas lahan seluas 40.875 ha atau setara 16 | Pusat Kajian AKN
bantuan premi Rp5.886.001.150,00. Tanpa data tersebut, Kementerian Pertanian tidak dapat memonitor luas lahan yang mengalami kerusakan dan pengajuan klaim yang disetujui, belum disetujui ataupun ditolak. terkait belum memperhatikan data perubahan lahan/sapi dan tim AUTP/AUTS dan Pemda belum mengevaluasi AUTS secara berkala. Permasalahan mengakibatkan Bantuan dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp6.441.242.880,00. Permasalahan ini terjadi karena Dirjen-Dirjen premi AUTP/AUTS belum sepenuhnya Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen terkait untuk melengkapi data petanggungjawaban AUTP/AUTS; memverifikasi kesesuaian premi dengan bukti; dan mengimplementasikan perencanaan hingga pertanggungjawaban secara online. 2. Belanja SMARTD belum sepenuhnya sesuai ketentuan senilai Rp611.016.984,00,00 senilai Rp111.735.000,00 dan terdapat hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan senilai Rp7.372.409.000,00 (Temuan 2. Hal. 28) Pemeriksaan di daerah sampel yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut: Kurang volume pekerjaan, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, penggunaan harga timpang pada addendum, dan kurang pengenaan denda keterlambatan senilai total Rp464.013.084,00. Pengeluaran perjalanan dinas belum sepenuhnya sesuai ketentuan senilai Rp147.003.900,00. laboratorium/perkantoran sebagian belum belum sepenuhnya efektif Peralatan dan fasilitas dimanfaatkan senilai Rp7.372.409.000,00. laboratorium Pengadaan peralatan belum efektif sebesar Rp111.735.000,00. Selain permasalahan di beberapa daerah, terdapat beberapa permasalahan di satker pusat terkait program SMARTD secara menyeluruh yaitu: Tidak disusunnya laporan pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan tidak langkah-langkah dapat diidentifikasinya hambatan kegiatan penyelesaiannya; serta Pusat Kajian AKN | 17
Pelaksanaan kegiatan SMARTD tidak diaudit internal; Sebagian kegiatan belum dilakukan monitoring dan evaluasi (monev); dan Pertemuan dan koordinasi Komite Pengarah belum efektif dalam merumuskan kebijakan implementasi SMARTD. ini disebabkan belum efektifnya koordinasi komite pengarah, belum adanya pengendalian kegiatan berkala oleh Direktur SMARTD, dan PPK belum menguji kesesuaian bukti tagih dengan syarat kontrak. Permasalahan ini mengakibatkan pengadaan alat belum efektif senilai Rp7.484.144.000,00 dan Belanja SMARTD belum sepenuhnya sesuai ketentuan senilai Rp611.016.984,00. Permasalahan Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menginstruksikan Kepala Balitbangtan untuk memerintahkan satker yang bersangkutan menarik denda atas kekurangan volume, memerintahkan satker terkait untuk memanfaatkan pengadaan alat laboratorium, dan melaksanakan monev atas kegiatan. 3. Pembangunan Taman Teknologi Pertanian belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal (Temuan 3. Hal. 31) Hasil pemeriksaan tahun 2018 menunjukkan adanya permasalahan Taman Teknologi Pertanian (TTP) seperti kurang volume pekerjaan, pekerjaan belum sesuai spesifikasi, pembangunan TTP di lahan perorangan dan kawasan hutan, belum lengkapnya aspek aksesibilitas TTP, belum adanya dukungan APBD untuk keberlangsungan TTP, dan sarpras dan aset TTP yang belum dimanfaatkan. Nilai atas permasalahan ini mencapai Rp199.103.649.312,00. Pemeriksaan lebih lanjut atas permasalahan ini mengungkapkan: Perencanaan kegiatan TTP belum dilakukan melalui koordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, baik di pusat dan daerah, perguruan tinggi dan swasta, khususnya Pemda; Laporan akhir kegiatan belum menyajikan informasi sesuai dengan kondisi riil dan lengkap; dan Kementerian Pertanian tidak mengukur indikator keberhasilan kegiatan TTP yang meliputi aspek penggunaan input, proses, output, outcome, benefit, dan dampak yang timbul akibat kegiatan TTP. Permasalahan ini disebabkan belum optimalnya tim monev Balitbangtan dalam mengendalikan kegiatan TTP dan belum optimalnya koordinasi Kepala 18 | Pusat Kajian AKN
Balitbangtan dengan Pemda untuk komitmen dukungan APBD dalam pemanfaatan TTP. Permasalahan ini mengakibatkan belum optimalnya sebesar pemanfaatan Rp29.673.054,00. belanja TTP dan kelebihan pembayaran agar memerintahkan kepada Kepala Balitbangtan untuk berkoordinasi dengan Pemda untuk optimalisasi pemanfaatan TTP dan menginstruksikan tim monev segera melaksanakan pengendalian kegiatan TTP. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian 4. Bantuan uang irigasi belum seluruhnya dipertanggungjawabkan secara memadai senilai Rp1.463.744.950.628,00 (Temuan 7. Hal. 47) Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan beberapa permasalahan, seperti belum adanya laporan realisasi kegiatan; dana bantuan yang belum digunakan untuk pembangunan irigasi; dan pertanggungjawaban dana belum diukur dengan volume realisasi fisik senilai Rp836.598.216.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan permasalahan sebagai berikut: a. Pertanggungjawaban bantuan senilai Rp1.463.744.950.628,00 belum mencantumkan volume terbangun atau panjang realisasi fisik irigasi. Selain itu kegiatan senilai Rp414.195.481.730,00 belum dapat diidentifikasi telah diterima oleh calon penerima karena Kementerian Pertanian tidak telah memiliki alternatif dokumentasi direalisasikannya program kegiatan irigasi; dan lainnya yang menunjukkan b. Kementerian Pertanian belum dapat menyajikan keterkaitan antara pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi realisasi bantuan senilai Rp1.878.660.852.358,00 dengan pencapaian tujuan program irigasi. Permasalahan ini disebabkan belum optimalnya Dirjen PSP dalam melakukan koordinasi dan monitoring serta belum optimalnya pengendalian kegiatan program pengelolaan air irigasi. Permasalahan ini mengakibatkan pembangunan irigasi belum dilaksanakan senilai Rp100.000.000,00 dan belum seluruhnya realisasi fisik dapat diidentifikasi. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian memerintahkan Dirjen PSP agar menghimpun pertanggungjawaban 2016-2018 untuk diverifikasi, mengevaluasi pencapaian indikator keberhasilan, dan mengimplementasikan kegiatan perencanaan hingga pertanggungjawaban secara online. Pusat Kajian AKN | 19
5. Penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan saprodi hortikultura belum memadai senilai Rp1.806.815.990.114,00 (Temuan 8. Hal. 52) Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan permasalahan penetapan HPS melebihi ketentuan, kurang volume salur, dan belum terhimpunnya laporan pertanggungjawaban. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengendalian kegiatan secara menyeluruh menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian belum menghimpun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan peningkatan produksi sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura khususnya untuk senilai kegiatan yang juga tidak Rp1.806.815.990.114,00. Selain menghimpun laporan kegiatan dari seluruh satker pelaksana sehingga indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pedoman kegiatan tidak dapat diukur pencapaiannya. tidak dilakukan pengujian mendalam yaitu itu, Kementerian Pertanian Permasalahan ini disebabkan belum cermatnya dinas-dinas terkait dalam menyusun HPS (Dinas PTHP Prov. Kalbar dan Dinas TPH Kab. Kerinci), Kepala Dinas PTHP Prov. Kalbar belum mengelola kegiatan dengan baik, dan Dirjen Hortikultura belum optimal mengendalikan kegiatan. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.639.797.197,00 pada TA 2017 di Kalbar dan kurang efektif senilai Rp442.095.356,00 belum dapat diidentifikasinya realisasi penyaluran saprodi senilai Rp8.939.531.380,00 serta senilai penyaluran belum Rp1.806.815.990.114,00. sepenuhnya didukung laporan kegiatan Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Hortikultura untuk: a) memverifikasi dan validasi kelebihan pembayaran di Dinas PTHP Prov. Kalbar; b) memverifikasi dan validasi BAST dan laporan pertanggungjawaban; c) mengevaluasi pencapaian tujuan berdasarkan indikator yang diatur dalam pedoman terkait; dan d) mengimplementasikan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan secara online. 6. Bantuan benih Pajale belum efektif senilai Rp1.013.905.450.841,00 laporan pertanggungjawabkan senilai dan belum dilengkapi Rp7.622.270.327.199,00 (Temuan 9. Hal. 56) Hasil pemeriksaan atas pengendalian kegiatan menunjukkan permasalahan sebagai berikut: 20 | Pusat Kajian AKN
a. Kementerian Pertanian belum dapat menyajikan rincian penerima bantuan per provinsi senilai Rp1.763.804.088.943,00 selama tahun 2016-2018; b. Menteri Pertanian belum melakukan penilaian berkala atas varietas yang telah dilepas. Permasalahan ini terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Toba Samosir dimana terjadi gagal panen dan hasil yang tidak memuaskan; c. Kementerian Pertanian belum menghimpun laporan produksi benih dari produsen benih bina. Hal ini ditunjukkan dengan tidak dimilikinya informasi tentang jenis, varietas, volume produksi, dan stok benih secara bulanan selama tahun 2016-2018; d. Kegiatan penyaluran bantuan benih Pajale senilai Rp7.622.270.327.199,00 belum seluruhnya dilengkapi laporan pertanggungjawaban secara berjenjang sampai ke pusat. Laporan kegiatan tidak memuat informasi yang menunjukkan keterkaitan antara penyaluran bantuan benih dengan pencapaian sasaran dan realisasi tanam, panen, produktivitas, dan produksi bulanan; dan e. Produksi padi dan kedelai perlu diverifikasi kembali berdasarkan data luas lahan dengan kondisi terkini dan akurat. Hasil analisis antara data penyaluran bantuan benih padi dengan data produksi padi tahun 2016- 2017 yang dihasilkan pada 81% luas lahan sawah terbantu menunjukkan tidak berkontribusi pada bahwa penyaluran bantuan benih padi peningkatan produksi tahun 2016-2017, dan bahkan terjadi penurunan produksi padi sebesar 5,08% pada tahun 2015-2017.Kondisi ini juga terjadi pada produksi kedelai. Permasalahan ini disebabkan belum optimalnya koordinasi dan monitoring kegiatan dan belum optimalnya pengujian kesesuaian bukti dengan barang/jasa lain senilai mengakibatkan belum Rp19.779.418.584,00 dan belum efektifnya bantuan benih Pajale senilai Rp1.013.905.450.841,00. yang diserahterimakan. Permasalahan antara ini kualitas benih Pajale terjaminnya Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan (TP) untuk diverifikasi, menghimpun dan mengevaluasi pertanggungjawaban keberhasilan 2016-2018 untuk kegiatan perluasan lahan, Pusat Kajian AKN | 21
mengimplementasikan kegiatan perencanaan hingga pertanggungjawaban secara online. 7. Bantuan Alsintan belum laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatannya belum optimal senilai Rp6.253.139.876.173 (Temuan 10. Hal. 62) Hasil pemeriksaan program mengungkapkan permasalahan signifikan seluruhnya dilengkapi sebagai berikut: Kementerian Pertanian tidak dapat menyajikan data rincian populasi senilai Alsintan Rp4.349.042.455.321,00; yang dialokasikan ke penerima bantuan Penetapan lokasi untuk kegiatan alsintan belum mempertimbangkan kondisi lokal spesifik yang secara teknis memenuhi persyaratan untuk operasional Alsintan serta tidak mempertimbangkan tingkat kejenuhan; Kementerian Pertanian belum dapat mengidentifikasi pemanfaatan Alsintan; Kementerian Pertanian belum menyusun checklist pengendalian internal kegiatan bantuan Alsintan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alsintan; Penyaluran bantuan Alsintan senilai Rp6.253.139.876.173,75 belum dipertanggungjawabkan; dan Biaya pengiriman senilai Rp522.710.775.713,94 belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti pendukung. Permasalahan ini disebabkan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Dirjen Tanaman Pangan dan Pemda belum optimal dalam melakukan monitoring, bukti pertanggungjawaban yang harus ditandatangani KPA sehingga memperlambat penyelesaian, serta belum optimalnya pengujian kesesuaian bukti dengan barang/jasa yang diserahterimakan. Kondisi ini antara lain mengakibatkan bantuan alsintan belum didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp6.253.139.876.173,75 dan pengiriman bantuan senilai bukti Alsintan Rp522.710.775.713,94. belum didukung pertanggungjawaban Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen PSP dan Dirjen TP untuk: a) Menghimpun pertanggungjawaban 2016-2018 untuk diverifikasi; 22 | Pusat Kajian AKN
b) Mengoptimalkan pemanfaatan bantuan Alsintan; c) Mengevaluasi pencapaian indikator keberhasilan produksi padi dan jagung; d) Mengimplementasikan kegiatan perencanaan hingga pertanggungjawaban secara online; dan e) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara. 8. Bantuan perluasan lahan belum seluruhnya dilengkapi laporan senilai pertanggungjawaban Rp2.189.021.760.000,00 (Temuan 11. Hal. 67) Pemeriksaan atas program ini menemukan permasalahan signifikan pemanfaatannya dan sebagai berikut: a. Program perluasan sawah belum dapat diketahui penambahan luas baku lahan sawah yang dicetak. Hal ini ditunjukkan adanya hasil perluasan sawah seluas 35.533 ha yang realisasi dan pertanggungjawaban kegiatannya pada tahun 2016. Hal serupa juga terjadi pada perluasan lahan tahun 2017 seluas 61.102,86 ha dan tahun 2018 seluas 223 ha (per 2 Agustus 2018) bahwa Kementerian Pertanian tidak melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas kontribusi program perluasan lahan terhadap peningkatan luas baku lahan; dan b. Saprodi dukungan perluasan sawah tidak dapat diidentifikasi realisasi penyalurannya senilai Rp8.995.560.000,00 dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sawah tercetak seluas 11.765 ha. tidak dapat diidentifikasi Permasalahan ini disebabkan Direktur Jenderal PSP belum optimal mengarahkan kegiatan perluasan lahan, belum optimalnya pengendalian kegiatan oleh tim pembina, dan belum optimalnya mekanisme reviu kegiatan. Kondisi lain mengakibatkan penyaluran saprodi senilai Rp8.995.560.000,00 belum seluruhnya dipertanggungjawabkan dan realisasi bantuan belum seluruhnya dilengkapi laporan pertanggungjawaban senilai Rp2.189.021.760.000,00. ini antara Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen PSP untuk mengumpulkan pertanggungjawaban 2016- 2018 untuk diverifikasi, mengevaluasi kegiatan perluasan lahan, dan mengimplementasikan kegiatan perencanaan hingga pertanggungjawaban secara online. Pusat Kajian AKN | 23
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan IHPS II 2018 PDTT atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, (No. Riau, 7/LHP/XVII/02/2019) Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui mekanisme izin pelepasan kawasan hutan. Sejak 1987 s.d. September 2018, jumlah izin pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan kebun kelapa sawit sebanyak 518 izin dengan luas 5.418.412,99 ha. Pelepasan kawasan hutan tersebut ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Menteri LHK dan/atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan. Selain mekanisme izin, pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan dilakukan secara tidak sah. Berdasarkan citra satelit oleh Kementerian LHK, terdapat pemanfaatan secara tidak sah untuk perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan antara lain pada Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Berbak Sembilang, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Adanya pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan sawit tersebut menjadi salah satu alasan hambatan perdagangan produksi kelapa sawit di Eropa. Berdasarkan dokumen laporan Parlemen Uni Eropa berjudul on Palm Oil and Deforestation of Rainforest, Uni Eropa menerapkan hambatan dagang produk olahan kelapa sawit Indonesia antara lain karena pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan deforestasi, kebakaran hutan dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Kebutuhan akan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya luas perkebunan sawit Indonesia sebesar 244,13 persen dalam 18 tahun terakhir, yaitu dari luasan 4.158.077 ha pada 2000 menjadi 14.309.256 ha pada tahun 2018. 24 | Pusat Kajian AKN
Terkait jenis-jenis perizinan perkebunan kelapa sawit dirinci pada tabel berikut: Tabel 3. Rincian Jenis Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit No 1 Jenis Izin Izin Lokasi Penerbit Izin Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri ATR Deskripsi Izin untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal Durasi 3 tahun 2 Izin Lingkungan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri LHK 3 Izin Usaha Perkebunan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri LHK 4 Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Menteri LHK/Kepala BKPM 5 Hak Guna Usaha (HGU) Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Wilayah Izin untuk melakukan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL Ada 3 jenis izin: Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P), dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terintegrasi, serta Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) untuk usaha perkebunan kurang dari 25 ha. Pemegang izin lokasi dan IUP tapi areanya berada di dalam kawasan hutan produksi konversi, dapat mengajukan pelepasan kawasan hutan. HGU diajukan oleh individu berstatus Warga Negara Selama usaha berlangsung sepanjang tidak ada perubahan Selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan Pemegang izin pelepasan harus melakukan tata batas dalam waktu 1 tahun 35 tahun dan dapat diperpanjang Pusat Kajian AKN | 25
BPN dan Menteri ATR Indonesia (WNI) dengan luasan lahan 5-25 hektar, sedangkan badan hukum dengan luasan lahan lebih dari 25 hektar. paling lama 25 tahun Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait pengelolaan Sawit tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, dana pungutan ekspor kelapa sawit adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas kelapa sawit. Selama 2015 s.d. September 2017 telah terkumpul dana PNBP pungutan ekspor kelapa sawit sebesar Rp28.980.794.586.556,00. Dana pungutan ini dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional, BPK RI mengungkap beberapa temuan dan permasalahan dengan rincian sebagai berikut: 1. Kebun Kelapa Sawit seluas 2.749.453 Ha berada dalam kawasan hutan secara tidak sah (Temuan 1. Hal. 17) Berdasarkan penafsiran citra satelit resolusi tinggi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) pada 6 provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat diketahui bahwa pada 2018 terdapat kebun sawit di kawasan hutan seluas 2.749.453 Ha. Perkebunan sawit tersebut berada di kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Konversi. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen secara uji petik, berikut rincian perusahaan yang kebun sawitnya berada di dalam kawasan hutan secara tidak sah: 26 | Pusat Kajian AKN
Tabel 4. Daftar perusahaan dengan kawasan kebun sawit yang tidak sah No Perusahaan 1 PT Inti Indosawit Subur Riau Provinsi 2 PT Peputra Supra Jaya 3 PT Mitra Ogan Riau Sumatera Selatan 4 PT Menteng Kencana Kalimantan Tengah Mas 5 PT Bumi Sawit Kencana Kalimantan Tengah Kawasan Hutan Hutan Konservasi (TN- Tesso Nillo) Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Hutan Produksi Terbatas 6 PT Medco Papua Hijau Papua Barat Selaras 7 KPHL Unit VII Labuhan Batu 8 KPHL Unit XXII Toba Samosir Labuhan Batu Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Terbatas Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas 9 KPHL Unit XXIII Tapanuli Selatan Padang Lawas Utara Sumatera Utara Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas 10 PT Surya Cipta Perkasa Kalimantan Tengah 11 PT Karya Luhur Sejati Kalimantan Tengah 12 PT Berkah Alam Kalimantan Tengah Fajarmas 13 PT Bahaur Era Sawit Kalimantan Tengah Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Kawasan Suaka Alam Hutan Lindung dan Hutan Produksi Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Kawasan Suaka Alam Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Kawasan Suaka Alam Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait pengelolaan Sawit Permasalahan ini disebabkan Kementerian LHK belum menetapkan kebijakan mekanisme pelaksanaan wewenang pemantauan kebun sawit ilegal dan belum adanya putusan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian tentang penyelesaian kebun sawit di dalam kawasan hutan. Pusat Kajian AKN | 27
Permasalahan ini mengakibatkan kawasan hutan seluas 2.749.453 Ha tidak dapat menjalani fungsinya sebagai kawasan produksi kayu, kawasan perlindungan penyangga tata air, dan kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar mengidentifikasi kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan dan menetapkan mekanisme penyelesaian penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit ilegal. 2. Pemegang izin pelepasan kawasan hutan yang telah memenuhi High Conservation Value Forest (HCVF) dan kewajiban membangun kebun 20% masyarakat tidak diketahui (Temuan 2. Hal. 23) HCVF adalah areal bernilai konservasi tinggi yang wajib dipelihara keberadaanya. Selain itu pemegang izin juga diwajibkan membangun kebun bagi masyarakat sebesar 20 persen dari areal kebun yang diusahakan. Hasil pemeriksaan atas dokumentasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit menunjukkan seluruh SK pelepasan tidak mencantumkan lokasi HCVF dan hanya sebagian SK pelepasan yang mencantumkan luas kewajiban HCVF. Selain itu, hasil pemeriksaan fisik atas pemenuhan HCVF menunjukkan pemegang izin pelepasan belum melakukan kewajiban HCVF, sedangkan hasil pemeriksaan fisik atas kewajiban membangun 20 persen kebun untuk masyarakat menunjukkan bahwa perusahaan belum dapat menyajikan data lokasi kebun masyarakat. Permasalahan ini disebabkan belum adanya pengaturan tata cara HCVF dan belum adanya mekanisme pengawasan pembangunan kebun untuk masyarakat sebesar 20 persen. Permasalahan ini mengakibatkan tujuan pemenuhan HCVF untuk memerangi isu deforestasi tidak tercapai dan tujuan pemberdayaan masyarakat dalam kemitraan pembangunan lahan seluas sekitar 338.487,31 Ha tidak tercapai. Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar: a. Mengidentifikasi pemenuhan HCVF; b. Menetapkan kebijakan atas pemegang izin kawasan hutan yang HCVFnya tidak terpenuhi; c. Menetapkan mekanisme pengawasan dan pemantauan HCVF; 28 | Pusat Kajian AKN
d. Menetapkan mekanisme pengawasan dan pemantauan kebun masyarakat; dan e. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Daerah terkait pemantauan kewajiban pembangunan kebun sebesar 20% untuk masyarakat. 3. Sebanyak 2.115 atau 83,66% perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Perkebunan belum besertifikasi ISPO dan belum dikenakan sanksi sesuai ketentuan (Temuan 4. Hal. 30) Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ditujukan untuk penyelenggaraan sistem perkebunan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Data Sekretariat ISPO Direktorat Jenderal Perkebunan diketahui bahwa dari 2.528 perusahaan kelapa sawit seluruh Indonesia, baru 413 perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISPO atau sebesar 16,38%. Kendala perusahaan dalam memenuhi ISPO antara lain adalah belum memiliki HGU dan belum memenuhi kewajiban pembangunan 20% kebun masyarakat. Lebih lanjut pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada Komisi ISPO menunjukkan bahwa sebanyak 13 perusahaan belum mengajukan permohonan resertifikasi ISPO ke Komisi ISPO dan Pejabat pemberi izin usaha perkebunan dan Menteri Pertanian belum memberlakukan sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan ISPO. Permasalahan ini disebabkan dinas yang membidangi perkebunan pada daerah belum menetapkan kelas usaha perkebunan sebagai syarat sertifikasi ISPO dan belum ada mekanisme pencabutan IUP oleh kepala daerah termasuk kewenangan sanksi oleh Sekretariat ISPO. Permasalahan ini mengakibatkan risiko tidak terjaminnya pengelolaan kelapa sawit sesuai prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menetapkan mekanisme sertifikasi ISPO, penerbitan izin, serta pemberian sanksi termasuk menetapkan hubungan kewenangan antara instansi pusat dan daerah serta pihak terkait lainnya. Pusat Kajian AKN | 29
4. Akumulasi dana peremajaan dan dana pra peremajaan sawit rakyat belum dikelola secara optimal (Temuan 5. Hal. 35) Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada BPDPKS, Direktorat diketahui beberapa Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian permasalahan sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Perkebunan hanya dapat merealisasikan kegiatan pra peremajaan sebesar 13,68% dari dana yang tersedia. Hasil pemeriksaan atas dokumentasi kegiatan pra peremajaan di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kegiatan pra peremajaan tanaman tidak dilakukan setahun sebelum usulan peremajaan dilakukan, namun dilakukan bersamaan dengan persiapan administrasi, persiapan teknis peremajaan, persiapan kelembagaan dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan belum melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman pada ketiga provinsi secara optimal. Pada pelaksanaanya terdapat 15 permasalahan operasional di daerah antara lain keterlambatan pencairan dana peremajaan yang menyebabkan motivasi pekebun rendah, kurangnya pemahaman bank mitra dalam proses pencairan dana, dan lain-lain. b. Data perkebunan rakyat hanya dapat dihimpun sebesar 0,14%. Data Ditjen Perkebunan mengungkapkan bahwa baru 9 dari 34 provinsi yang telah melaksanakan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dengan luas 23.151,68 ha dari total luas kebun rakyat sebesar 16.125.714 atau 0,14%. Selain itu konfirmasi kepada satker yang membidangi pertanian di enam provinsi dan 13 kabupaten diketahui bahwa terdapat 10 kabupaten yang belum melaksanakan penerbitan STDB. c. Proses pencairan dana peremajaan kelapa sawit di BPDPKS membutuhkan waktu 2-10 bulan. d. Dana peremajaan tahun 2015-2018 sebesar Rp330.254.440.908,00 belum dipergunakan pekebun dan sebesar Rp1.650.000.000,00 diantaranya tidak dapat diidentifikasi penggunaannya, serta belum diterapkan kebijakan tentang batas waktu pertanggungjawaban dana: dana peremajaan 2015 s.d. 2018 adalah sebesar Rp429.542.872.595,00 namun baru direalisasikan sebesar Rp99.288.431.687,00. sebesar Rp330.254.440.908,00. Selain itu masih terdapat dana peremajaan sebesar Rp1.650.000.000,00 yang tidak dipergunakan di Rokan Hilir karena 28 petani penerima mengundurkan diri dari program peremajaan sawit. sehingga masih tersisa 30 | Pusat Kajian AKN
Permasalahan ini disebabkan belum adanya kebijakan tertulis tentang dana peremajaan yang belum digunakan dan batas waktu pertanggungjawaban atas dana tersebut sehingga mengakibatkan dana sebesar Rp330.254.440.908,00 di rekening petani yang belum dipergunakan dapat menimbulkan peluang penyalahgunaan dana perkebunan kelapa sawit. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Dirjen Perkebunan untuk berkoordinasi dengan BPDPKS dalam rangka: a. Menetapkan kebijakan pengelolaan akumulasi dana peremajaan; b. Menetapkan kebijakan pengelolaan dana peremajaan yang belum digunakan untuk kegiatan peremajaan sawit; c. Menghimpun data kepemilikan kebun rakyat serta mengintegrasikan dengan sistem pengelolaan dana peremajaan sawit; dan d. Mengevaluasi dan mengimplementasikan mekanisme penyaluran dana peremajaan. 5. Tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di enam provinsi sampel (Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Papua Barat) belum sesuai dengan ketentuan (Temuan 6. Hal. 46) Hasil pemeriksaan daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari berbagai sumber diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: a. Inventarisasi data izin usaha perkebunan belum tertib. Terdapat 553 dari 2.528 perusahaan yang tidak teridentifikasi IUPnya, 202 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak teridentifikasi izin lokasinya (Provinsi Riau dan Kalimantan Barat), terdapat 481 perusahaan yang tidak teridentifikasi HGUnya (Provinsi Kalimantan Barat dan Riau), dan terdapat 331 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat belum melaksanakan kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP. b. Sinkronisasi Data IUP perusahaan perkebunan antara Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota belum optimal. BPK RI mengungkapkan 25 perbedaan luas lahan pada IUP di daerah yang menjadi sampel pemeriksaan. Pusat Kajian AKN | 31
c. Penambahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit perusahaan swasta di Kabupaten/Kota tidak melalui prosedur yang berlaku. Terdapat perusahaan yang melakukan perubahan luas lahan namun belum melakukan perpanjangan revisi izin lokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Manokwari. d. Penghimpunan data pekebun, peta lokasi IUP, dan verifikasi izin lokasi dan IUP oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota belum optimal. Data belum dapat diidentifikasi secara mutakhir, masih terdapat perusahaan yang tidak memperoleh IUP, dan belum adanya verifikasi dinas terkait atas izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Manokwari e. Pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan usaha perkebunan yang diadakan dinas provinsi/kabupaten/kota belum memadai. Masih terdapat perusahaan yang belum memiliki AMDAL dan masih terdapat perusahaan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan kepada dinas terkait. f. Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau belum memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban yang belum terpenuhi antara lain belum dilaksanakannya kewajiban pada RKL dan RPL, belum adanya pelatihan regu pemadam kebakaran, dan masih kurangnya sarana seperti papan informasi pada areal kebun. Permasalahan ini antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi/pemahaman kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait tata cara perizinan usaha perkebunan kelapa sawit sehingga mengakibatkan risiko meluasnya pengelolaan kelapa sawit secara ilegal. Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Direktur Jenderal Perkebunan untuk menghimpun data perizinan usaha kelapa sawit dan mengintegrasikannya dalam satu peta dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha perkebunan sesuai ketentuan serta menetapkan mekanisme monitoring dan penerapan sanksi berdasarkan hasil evaluasi tersebut. 32 | Pusat Kajian AKN
Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Berdasarkan IHPS II 2018 Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat (No. 05/LHP/XVII/02/2019) Kerusakan lingkungan di Indonesia telah menjadi keprihatinan banyak pihak baik dalam negeri maupun internasional. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya bencana alam, seperti bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang semakin meningkat. Rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem diduga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam yang terkait dengan air (water related disaster) tersebut. DAS Citarum yang merupakan salah satu sungai strategis nasional termasuk DAS yang saat ini kondisinya kritis karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kerusakan DAS Citarum ini mengakibatkan kerugian besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sungai Citarum berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat karena air sungai ini bermanfaat untuk lahan pertanian, budidaya perikanan, dan sumber energi listrik sebesar 1.900 MW untuk Pulau Jawa dan Bali. Wilayah DAS Citarum secara geografis terletak pada 106° 57' 50.869" - 107° 56' 58,669" BT dan 5° 54' 53,468" - 7° 14' 38,517" LS dengan luas area ± 690.571,57 hektar (berdasarkan SK. 511/Menhut-V/2011). Secara luas DAS dan Administratif, sungai Citarum mencakup 10 kabupaten/kota sebagai berikut: Tabel 5. Daftar perusahaan dengan kawasan kebun sawit yang tidak sah No 1 2 3 Kab/Kota Bandung Bandung Barat Bekasi Citarum Hilir (Ha) 3.704,81 49.419,44 Citarum Hulu (Ha) 134.383,22 62.837,63 - Citarum Tengah (Ha) 413,68 62.774,92 - Total (Ha) 134.796,89 129.317,36 49.419,44 Pusat Kajian AKN | 33
4 5 6 7 8 9 10 Bogor Cianjur Karawang Kota Bandung Kota Cimahi Purwakarta Sumedang Total 44.975,39 10.138,46 97.761,40 - - 67.343,80 - 273.343,31 7,86 - 17.243,90 4.445,46 366,47 13.701,49 232.986,03 8,71 117.722,84 - - - 3.322,09 - 184.242,24 44.984,11 127.869,15 97.761,40 17.243,90 4.445,46 71.032,36 13.701,49 690.571,57 Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang pencemaran DAS Citarum Sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional, untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA pemerintah melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air, antara lain sebagai berikut: a. Konservasi Sumber Daya Air. Kegiatan konservasi sumber daya air mencakup kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. b. Pola PSDA berbasis wilayah sungai. Diperlukan suatu kerangka dasar PSDA terpadu antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan SDA, yaitu berupa Pola PSDA yang berbasis wilayah sungai. c. Pendayagunaan Sumber Daya Air. Pemerintah telah menugaskan Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan tugas pendayagunaan Sumber Daya Air di Wilayah DAS Citarum. Tugas pendayagunaan Sumber Daya Air antara lain meliputi pengoperasian jaringan irigasi primer pada DI Jatiluhur dan DI Selatan Jatiluhur serta pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air. d. Pengendalian Daya Rusak Air. Upaya mencegah kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air. Pengendalian daya rusak air meliputi upaya pencegahan sebelum terjadi bencana, penanggulangan pada saat terjadi bencana, dan pemulihan akibat bencana. e. Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Merupakan kegiatan yang bertujuan memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Kegiatan terkait rehabilitasi hutan meliputi pengurangan luas lahan kritis, pembangunan embung di DAS prioritas, dan melakukan penanaman tanaman hutan kota seluas 5.000 Ha. Terkait lahan kritis di 34 | Pusat Kajian AKN
DAS Citarum, diketahui bahwa pada 2018 lahan kritis DAS Citarum adalah seluas 442.415,65 Ha f. Pengendalian Pencemaran Air. Isu utama atas kondisi Sungai Citarum saat ini adalah terjadinya pencemaran air sungai yang menurunkan kualitas air Sungai Citarum karena pembuangan sampah dan limbah domestik serta limbah industri. Dalam hasil pemeriksaan BPK ini, terdapat 5 jenis limbah yang diidentifikasi mencemari DAS Citarum yaitu limbah domestik, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah Non- point source. Limbah non-point source adalah sumber pencemar yang masuk ke dalam lingkungan yang sumbernya tersebar (diffuse) atau bukan titik yang bukan berasal dari sumber tunggal teridentifikasi. Umumnya limbah ini berasal dari air larian berbagai jenis lahan. Pengelolaan DAS Citarum harus dilakukan terpadu agar upaya pengelolaan sumberdaya yang menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak, tidak semata-mata oleh pelaksana langsung di lapangan tetapi oleh pihak-pihak yang berperan dari tahapan perencanaan, monitoring sampai dengan evaluasinya. Masyarakat merupakan unsur utama terkait pengelolaan DAS Citarum. Selain masyarakat terdapat beberapa pihak yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum sebagai berikut: a. Kementerian LHK. Peran Kementerian LHK dalam mengelola DAS Citarum melalui satker-satkernya antara lain adalah pengelolaan kualitas rumah air, pengendalian pencemaran tangga/domestik, pengawasan dan penegakan hukum, serta pengendalian DAS dan hutan lindung. air, pengelolaan limbah b. Kementerian PUPR. Terdapat dua direktorat jenderal yang terkait dengan pengelolaan DAS Citarum yaitu Ditjen Cipta Karya (CK) dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA). Ditjen CK bertugas mengelola air limbah dan drainase lingkungan. Sementara itu Ditjen SDA bertugas mengelola sumber daya air. c. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. DAS Citarum merupakan salah satu DAS terbesar di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan pengelolaan DAS Citarum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan beberapa OPD yang diberikan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pusat Kajian AKN | 35
pada DAS Citarum yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Kehutanan. d. Pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Citarum. DAS Citarum mencakup 10 Kabupaten/Kota. Namun dalam pemeriksaan Kinerja BPK mengenai Efektivitas Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018, uji petik tidak dilakukan pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Secara spesifik, OPD yang berperan dalam pengelolaan DAS Citarum adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pengelola Peternakan, Pertanian, dan Perikanan. e. Organisasi Non Pemerintah. Terkait pengelolaan waduk pada DAS Citarum yaitu Jatiluhur, Saguling, dan Cirata. Pengelolaan waduk-waduk ini diserahkan kepada BUMN yaitu PT Indonesia Power, Badan Pengelola Waduk Cirata (PT PJB) dan Perum Jasa Tirta II. f. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Citarum. Tim ini merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan mengemban tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Citarum. Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan yang diuraikan sebagai berikut: 1. Kegiatan pengendalian pencemaran air di DAS Citarum belum didasarkan pada perencanaan yang komprehensif dan terpadu (Temuan 4.1.1. Hal. 38) Berdasarkan pemeriksaan atas Program Citarum Harum, diketahui bahwa program Citarum Harum ditetapkan pada Februari 2018 setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan ini Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 telah ditetapkan. Kondisi mengakibatkan belum adanya kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang membuat perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk program Citarum Harum dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya. 36 | Pusat Kajian AKN
Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada bulan Desember tahun 2018 belum terdapat perencanaan terpadu dan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan di DAS Citarum. Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum, para pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaannya masing-masing sehingga tidak dapat diukur kinerja keberhasilan kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan. Hasil konfirmasi dengan Satgas Citarum Harum diketahui bahwa perencanaan yang telah dilakukan baru sebatas kegiatan pembersihan, sosialisasi, dan pembibitan tanpa dilengkapi dengan sasaran yang akan dicapai dan indikator keberhasilan karena belum didukung dengan sumber daya yang memadai. Konfirmasi kepada Pihak Pemprov Jawa Barat menunjukkan bahwa telah dibuat Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Tahun 2018 s.d. 2023 namun dokumen tersebut belum mengakomodir pihak kelompok masyarakat dan merinci pihak swasta dan BUMN yang terlibat. Konfirmasi kepada Pihak Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang diketahui bahwa pelaksana kebijakan daerah belum dilibatkan dalam struktur organisasi Citarum Harum. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada suatu perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Citarum Harum. Permasalahan ini disebabkan belum optimalnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam perencaan pengendalian pencemaran DAS Citarum serta Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan Satgas Citarum yang belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum belum terarah dan keberhasilan program Citarum Harum belum dapat diukur secara pasti. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum serta berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Citarum sebagai pelaksana program Citarum Harum. Pusat Kajian AKN | 37
2. Peran antarsektor dalam pengelolaan DAS Citarum belum terkoordinasi dengan baik (Temuan 4.2.1. Hal. 72) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan DAS Citarum diketahui para pemangku kepentingan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Pembentukan forum koordinasi pengelolaan DAS. Forum ini merupakan wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS dengan keanggotaan Gubernur beserta OPD di Provinsi Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat, para pakar, dan lain-lain. Pemeriksaan atas kegiatan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS menunjukkan bahwa sejak 2016 s.d. 2018 Badan Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung tidak mengalokasikan anggaran forum koordinasi pengelolaan DAS karena belum menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana kerja lima tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. b. Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah Sungai Citarum. TKPSDA beranggotakan 48 orang (24 orang unsur pemerintah dan 24 orang lainnya mewakili organisasi Non Pemerintah) yang mempunyai tugas dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya air. Hasil pemeriksaan TKPSDA menunjukkan bahwa TKPSDA tidak melakukan pemantauan secara berkala/rutin terhadap pelaksanaan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum. c. Penetapan gerakan Citarum bersih, sehat, indah, dan lestari (Bestari). Pelaksanaan gerakan Citarum Bestari dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan non struktural (rehabilitasi lahan), pendekatan struktural (pengendalian pencemaran), dan pendekatan kultural (penguatan karakter masyarakat). Berdasarkan konfirmasi kepada Bappeda Jawa Barat diketahui bahwa anggaran Gerakan Citarum Bestari yang bersumber dari luar APBD belum dikompilasi. Selain itu laporan yang berasal dari APBD Jawa Barat masih bersifat parsial sesuai kegiatan OPD. d. Program percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum (Citarum Harum). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan Tim Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum diketahui bahwa Sekretariat Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum belum terbentuk. 38 | Pusat Kajian AKN
Pengelolaan DAS Citarum telah dilakukan melibatkan segala unsur baik pusat maupun daerah. Namun kegiatan ini belum menyelesaikan permasalahan di DAS Citarum karena peran antar sektor belum terkoordinasi dengan baik dan masih bersifat sektoral. Permasalahan ini disebabkan pengendalian DAS Citarum masih bersifat sektoral sehingga mengakibatkan pengendalian DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan belum terlaksana secara optimal. BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jawa Barat dalam mensinergikan berkoordinasi dengan Gubernur program/kegiatan dari berbagai sektor untuk mendukung pelaksanaan Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. 3. Aktivitas pengendalian pencemaran air belum memadai untuk menjamin kualitas air berada pada rentang kelas air yang telah ditetapkan (Temuan 4.3.1. Hal. 80) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada lima Kabupaten/Kota di Wilayah DAS Citarum, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi, menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Upaya pengendalian pencemaran air limbah domestik belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas air sungai DAS Citarum. Selain menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengendalian pencemaran air juga menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian LHK dan PUPR baik selaku regulator maupun dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran melalui berbagai program dan kegiatan. Kementerian LHK telah melakukan kajian pemetaan sumber pencemar limbah domestik dan lokasi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik DAS Citarum, namun sampai dengan saat ini hasil kajian tersebut belum disosialisasikan atau dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Provinsi Jawa Barat telah melakukan limbah domestik di DAS Citarum Pusat Kajian AKN | 39
pembangunan sarana prasarana seperti pembangunan IPAL Komunal, MCK, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan jaringan perpipaan air limbah terpusat. Namun demikian atas upaya yang dilakukan Kementerian LHK dan Kementerian PUPR, kualitas air Sungai Citarum hingga saat ini masih menunjukkan kondisi tercemar. Berdasarkan perhitungan status mutu air limbah yang dilakukan pada 4 titik sepanjang DAS Citarum diketahui bahwa status air masih tercemar ringan hingga berat. b. Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Karawang belum limbah. Berdasarkan data dari Satker menyusun master plan air Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa rencana induk (master plan) bidang air limbah tersebut belum seluruhnya dimiliki oleh Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah DAS Citarum. Pemerintah Kabupaten yang belum menyusun master plan air limbah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Karawang. c. Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kurang menyentuh sumber limbah domestik yang terindikasi sebagai pencemar terbesar. Terkait hal ini, diketahui bahwa pada tahun 2017 diketahui bahwa belum seluruh masyarakat pada Kabupaten/Kota di DAS Citarum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak berupa jamban sehat. Dari 8 sampel kabupaten/kota, Kab. Karawang merupakan kabupaten dengan persentase akses sanitasi layak terrendah sebesar 44,71 persen. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota pada DAS Citarum juga tidak mempunyai program kegiatan yang langsung menyentuh sumber limbah domestik. d. Pemerintah Kabupaten/Kota pada DAS Citarum belum seluruhnya membuat Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pada sembilan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat, diketahui hanya Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi yang telah memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik. e. Pemerintah kabupaten/kota pada DAS Citarum belum memiliki database yang memadai tentang sarana prasarana pengelola limbah domestik. Uji petik pada Kota Bandung menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung tidak 40 | Pusat Kajian AKN
memiliki database sarana dan prasarana sanitasi yang telah dibangun sebelum tahun 2014 sehingga belum bisa menyajikan data IPAL Komunal/MCK yang telah ada di Kota Bandung secara valid. Selain itu diketahui bahwa Kab.Bekasi, Sumedang, Karawang, Bandung Barat, dan Purwakarta tidak memiliki database memadai terkait sarana pengolahan air limbah. f. Sarana prasarana IPAL dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada dan pemeliharaannya tidak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hasil kajian atas pemantauan dan analisis kinerja IPAL Limbah Domestik di DAS Citarum tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian LHK bekerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, menunjukkan terdapat beberapa sarana prasarana pengelola limbah domestik yang tidak berfungsi dengan baik seperti IPAL Bojongsoang (Kabupaten Bandung), IPAL Soreang (Kabupaten Bandung), IPLT Cibeet (Kabupaten Bandung), IPLT Jalupang dan Leuwisisir (Kabupaten Karawang), IPAL Komunal Mekarjati (Kabupaten Karawang), IPLT Kabupaten Sumedang, dan IPAL Kota Cimahi. empat Kabupaten/Kota tidak berfungsi optimal Permasalahan ini antara lain disebabkan belum optimalnya pengelolaan sarana pengelolaan air limbah domestik dan pemerintah daerah belum melakukan inventarisasi sarana prasarana air limbah domestik di daerahnya. Permasalahan ini mengakibatkan limbah cair domestik yang masuk ke Sungai Citarum melebihi Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Citarum. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Menteri LHK untuk menginstruksikan Dirjen PPKL berkoordinasi dengan Dirjen Cipta Karya dan Kepala Dinas pada daerah-daerah terkait untuk membangun dan memelihara sarana pengolahan air limbah. Selain itu BPK juga merekomendasikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menginstruksikan Dirjen Cipta Karya untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah di DAS Citarum dalam rangka inventarisasi sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik. Pusat Kajian AKN | 41
4. Upaya pengendalian pencemaran air di DAS Citarum belum dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan (Temuan 4.4.1. Hal. 186) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas terkait pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan pengendalian pencemaran di DAS Citarum, diketahui hal- hal berikut: a. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pengendalian pencemaran yang termuat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum. Belum terdapat mekanisme khusus mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari pihak di luar BBWS Citarum. Pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan BBWS yang sudah termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas program Gerakan Citarum Bestari (GCB). Belum terdapat mekanisme khusus untuk pemantauan dan evaluasi atas kemajuan kegiatan pada GCB. Selain itu, laporan akhir dan laporan tahunan perkembangan kegiatan GCB juga belum tersedia sehingga kemajuan kegiatan setiap tahunnya tidak termonitor serta hasil akhir dari program GCB tidak dapat diketahui. c. Pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Citarum belum memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum di wilayahnya masing-masing. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang. d. Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum belum optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian pencemaran di DAS Citarum. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sebatas penyampaian laporan harian informal (melalui media sosial) berupa perkembangan kegiatan dari pada Dansektor kepada Asisten Teritorial Kodam Siliwangi yang diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 42 | Pusat Kajian AKN
Permasalahan ini disebabkan Pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Citarum belum mengintegrasikan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum pada GCB dan Citarum Harum serta Kemenko Maritim dan Gubernur Jawa Barat belum memiliki mekanisme pemantauan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Gubernur Jawa Barat untuk menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu atas kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum. Pusat Kajian AKN | 43