K a b u p a t e n S u m e d a n g KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya penyusunan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 telah selesai disusun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 60 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyajian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 merupakan ringkasan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan kepada Kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui pengembangan kapasitas daerah dan agar diketahui oleh masyarakat. Akhir kata semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini bermanfaat dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sumedang, 29 Maret 2023 BUPATI SUMEDANG, Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM. Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 1
K a b u p a t e n S u m e d a n g RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Ketentuan ini merupakan amanat dari Pasal 23 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RLPPD Kabupaten Sumedang disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022. Dengan terselesaikannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah Subhan Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka Mewujudkan "KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025". I. GAMBARAN UMUM DAERAH A. BATAS ADMINISTRASI DAERAH Kabupaten Sumedang terletak antara 06º34'46,18"-7º00'56,25" Lintang Selatan dan 107º01'45,63"-108º12'59,04" Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 270 desa dan 7 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 2
K a b u p a t e n S u m e d a n g permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut : a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 1.187.620 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2022 No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 WADO 22.942 22.041 44.983 2 JATINUNGGAL 23.466 23.020 46.486 3 DARMARAJA 18.944 18.653 37.597 4 CIBUGEL 12.844 12.330 25.174 5 CISITU 15.664 15.426 31.090 6 SITURAJA 21.732 21.403 43.135 7 CONGGEANG 14.578 14.831 29.409 8 PASEH 19.386 19.345 38.731 9 SURIAN 6.014 5.995 12.009 10 BUAHDUA 16.579 16.898 33.477 11 TANJUNGSARI 43.791 43.140 86.931 12 SUKASARI 17.465 16.916 34.381 13 PAMULIHAN 32.341 31.841 64.182 14 CIMANGGUNG 46.077 44.474 90.551 Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 3
K a b u p a t e n S u m e d a n g No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 15 JATINANGOR 47.045 45.693 92.738 16 RANCAKALONG 21.089 20.835 41.924 17 SUMEDANG SELATAN 41.322 40.801 82.123 18 SUMEDANG UTARA 51.023 50.246 101.269 19 GANEAS 13.332 13.020 26.352 20 TANJUNGKERTA 17.874 17.411 35.285 21 TANJUNGMEDAR 13.434 13.522 26.956 22 CIMALAKA 31.983 31.414 63.397 23 CISARUA 10.755 10.594 21.349 24 TOMO 11.711 11.912 23.623 25 UJUNGJAYA 15.752 16.028 31.780 26 JATIGEDE 11.209 11.479 22.688 Jumlah 598.352 589.268 1.187.620 Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang PDB semester II 2022 Tema Arah Kebijakan RKPD tahun 2022 Kabupaten Sumedang Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagai berikut Tabel 2.1.2 Perubahan Tema Tahun 2022 No Tema Pembangunan Tahunan (Awal) 1 Tema/Fokus Tahun 2022 : Mengoptimalkan Ekonomi Kemandirian Daerah Pertumbuhan untuk Mewujudkan Perubahan Tema Pembangunan Tahunan Tema/Fokus Tahun 2022 : Akselerasi Simpati Sumedang Melalui Inovasi dan Kolaborasi Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023 Berikut tabel Rincian fokus arah kebijakan tahun 2022 sebagai berikut : Tabel 2.1.3 Fokus Arah Kebijakan Tahun 2022 No Fokus Arah Kebijakan Tahun 2022 1. Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksebilitas Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 4
K a b u p a t e n S u m e d a n g aktivitas perekonomian masyarakat 2. Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi 3. Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Meningkatkan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal 5. Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan event visit wonderful Indonesia No Fokus Arah Kebijakan Tahun 2022 6. Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan 7. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam 8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 9. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik 10. Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam 11. Meningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan 12. Mengurangi Resiko Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim 13. Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima 14. Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah 15. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional 16. Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat 17. Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja 18. Membangun Sumedang Preneurship berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda 19. Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023 II. CAPAIAN KINERJA MAKRO Capaian Kinerja Makro IPM Kabupaten Sumedang dalam 4 tahun terakhir 2022 mampu kembali meningkat cukup tinggi (0,89 poin) hingga mencapai (72,69 poin) dari tahun 2021 sebesar (71,80 poin), dan masih mampu meningkat meskipun dihadapkan pada pandemi Covid-19. Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 5
K a b u p a t e n S u m e d a n g Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang sebelum pandemi Covid-19 sudah mencapai 1 digit dengan rata-rata persentase penurunan sekitar 7% dari capaian tahun sebelumnya. Dampak pandemi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali bertambah selama 2020-2021, dan pada 2022 kembali dapat diturunkan dari 10,71% pada tahun 2021 menjadi 10,14% atau mampu menurun 0,57% pada tahun 2022. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 2022 walaupun masih siatuasi pandemi covid-19 yang menyebabkan kelesuan dunia usaha sehingga pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan hingga PHK masih terjadi. Kondisi yang lebih baik terjadi di 2022 dimana TPT mengalami penurunan, baik di tingkat nasional, Jawa Barat, maupun Kab. Sumedang. Namun, dilihat pertumbuhan TPT Sumedang mampu turun lebih bai k dibandingkan Jawa Barat, meski masih lebih rendah dari penurunan di level nasional Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2021 sebesar 9,18 persen menurun ke 7,72 pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dipandang penting untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Sumedang selama masa pandemi covid 19 mengalami penurunan, namun dengan berjalannya waktu dengan situasi pandemi covid 19 berstatus melandai kondisi ekonomi Kabupaten Sumedang secara perlahan mengalami peningkatan kearah positif hal tersebut dapat kita lihat dari data BPS Kabupaten Sumedang bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 3.17% menjadi sebesar 5,03 % pada tahun 2022. Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 6
K a b u p a t e n S u m e d a n g Pendapatan Per kapita pada tahun 2021 mencapai 32.130 pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 34,464 atau dengan selisih kenaikan sebesar 2.334 . Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan regional Jawa Barat. Di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19, gini ratio Kab. Sumedang berada di 0,344. Sementara ketika terjadi awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang meningkat menjadi 0,384, dan pada tahun 2021 ketimpangan kembali menurun ke 0,359 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali ke angka 0,394. Tabel 3.1 Target dan Realisasi Capaian Makro Perbandingan Tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Sumedang INDIKATOR REALISASI CAPAIAN MAKRO NO SATUAN KINERJA TAHUN 2021 TAHUN 2022 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 71,80 72,69 2 Angka Kemiskinan Persen 10,71 10,14 3 Angka Pengangguran Persen 9,18 7,72 4 5 Laju Ekonomi Pendapatan Kapita Pertumbuhan Per 6 Ketimpangan Pendapatan Persen Rebu Rupiah Poin 3,17 32.130 0,359 5,03 34.464 0,394 III. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib, yang meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 7
K a b u p a t e n S u m e d a n g Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial. Capaian Kinerja Urusan Pelayanan dasar Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut : 1. URUSAN PENDIDIKAN NO INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) CAPAIAN KINERJA 1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang 92,0395 berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang 97,462 berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang 90,269 berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 53,468 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 2. URUSAN KESEHATAN NO INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) CAPAIAN KINERJA 1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi 3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 0,06 100 100 4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 5. Persentase bayi baru kesehatan bayi baru lahir lahir mendapatkan pelayanan 100 100 6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100 7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan 71,57 pelayanan kesehatan sesuai standar 8. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining 97,02 kesehatan sesuai standard 9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas 84,28 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 10. Persentase penderita hipertensi pelayanan kesehatan sesuai standar yang mendapatkan 11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan 98,45 11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan 98,45 kesehatan sesuai standard Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 8
K a b u p a t e n S u m e d a n g 12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 98,20 kesehatan jiwa sesuai standard NO INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) CAPAIAN KINERJA 13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC 100 sesuai standard 14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan 100 pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NO INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) CAPAIAN KINERJA 1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota 85,64 2. Rasio luas kawasan p mukiman sepanjang pantai er rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota 1 3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 68,62 4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah bukan tangga di seluruh kabupaten/kota 75,93 5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan 67,98 pengolahan air limbah domestik 6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 100 7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 8. Rasio sertifikat kompetensi 7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 8. Rasio sertifikat kompetensi 86,54 9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 100 9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 100 tanpa kecelakaan konstruksi Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2022 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN NO INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) CAPAIAN KINERJA 1. Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak 100 huni bagi korban bencana kabupaten/kota 2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi 100 Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 9
K a b u p a t e n S u m e d a n g masyarakat kabupaten/kota terdampak relokasi program pemerintah NO INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) CAPAIAN KINERJA 3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di 2,737 kab/ kota yang ditangani oleh pemerintah 4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, 1,66 4.84 Sarana dan Utilitas Umum) Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2022 5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT 5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT UMUM DAN NO INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan CAPAIAN KINERJA 100 3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi 100 3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi 100 rawan bencana 4. Jumlah warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana layanan 100 5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 87600 penyelamatan dan evakuasi korban bencana 6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 73,864 kebakaran Sumber : Satpolpp Damkar dan BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 6. URUSAN SOSIAL NO INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 100 1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 100 Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 10
K a b u p a t e n S u m e d a n g IV. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA A. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2022 Terhadap LPPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021, masih menunggu hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri. B. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. C. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022, capaian penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari target pendapatan daerah sebesar Rp. 2.976.931.534.658,00 terealisasi sebesar Rp. 2.742.302.348.926,26 atau 92,12%, dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 3.180.852.190,00 terealisasi sebesar Rp. 2.508.111.059.375,00 atau 78,85%. Dari jumlah pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 2.742.302.348.926,26 diperhitungakan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.508.111.059.375,00 dan realisasi pembiayaan Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 11
K a b u p a t e n S u m e d a n g daerah sebesar Rp. 108.604.646.639,61, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah sebesar Rp. 220.009.696.280,90. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2022 dapat melakukan efesiensi anggaran. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Kode Rekenin g Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 4. PENDAPATAN DAERAH 2.976.931.534.658, 00 2.742.302.348.926,2 6 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 531.458.638.880,00 457.051.458.858,26 4.1.01. Pajak Daerah 237.977.066.250,00 210.992.206.126,00 4.1.02. Retribusi Daerah 16.129.543.526,00 7.732.139.319,00 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 12.638.338.095,00 12.643.497.231,00 4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah 264.713.691.009,00 225.683.616.182,26 4.2. PENDAPATAN TRANSFER 2.445.472.895.778, 00 2.283.176.104.768,0 0 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.106.844.724.840,0 0 1.983.393.241.645,00 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 338.628.170.938,00 299.782.863.123,00 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN 0 2.074.785.300,00 DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 0 2.074.785.300,00 5. BELANJA DAERAH 3.180.852.190.097, 00 2.508.111.059.375,0 0 5.1. BELANJA OPERASI 2.174.405.964.869, 00 1.788.874.414.235,0 0 5.1.01. Belanja Pegawai 1.236.237.935.089,0 0 1.103.250.173.080,00 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 852.462.461.630,00 631.057.827.851,00 5.1.03. Belanja Bunga Kode Rekenin g Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 5.1.04. Belanja Subsidi 180.000.000,00 5.1.05. Belanja Hibah 78.151.107.250,00 48.500.706.104,00 Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 % 92,12 86,00 88,66 47,94 100,04 85,26 93,36 94,14 88,53 78,85 82,27 89,24 74,03 % 62,06 12
K a b u p a t e n S u m e d a n g 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 7.374.460.900,00 6.065.707.200,00 82,25 5.2. BELANJA MODAL 559.478.453.307,00 331.035.305.347,00 59,17 5.2.01. Belanja Modal Tanah 27.617.607.139,00 10.904.022.000,00 39,48 5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 205.796.306.905,00 131.493.289.117,00 63,89 5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134.848.591.707,00 97.342.388.261,00 72,19 5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas 168.281.110.039,00 78.410.364.356,00 46,59 5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 22.339.837.517,00 12.595.648.613,00 56,38 5.2.06. Belanja Modal Aset Lainnya 595.000.000,00 289.593.000,00 48,67 5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 56.399.750.921,00 2.797.269.220,00 4,96 5.3.01. Belanja Tidak Terduga 56.399.750.921,00 2.797.269.220,00 4,96 5.4. BELANJA TRANSFER 390.568.021.000,00 385.404.070.573,00 98,68 5.4.01. Belanja Bagi Hasil 29.487.295.000,00 27.796.484.611,00 94,27 5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 361.080.726.000,00 357.607.585.962,00 99,04 SURPLUS/(DEFISIT) (203.920.655.439,0 0) 234.191.289.551,26 (114,84) V. INOVASI DAERAH 1. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dan Updating Data/Informasi Tata Ruang (Sistem Informasi Perencanaan Berbasis GIS) Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan salah satunya adalah pengelolaan data berupa kuantitas dan kualitas ketersediaan data yang masih kurang memadai menyebabkan lemahnya Pengendalian dan evaluasi sebagai quality control perencanaan pembangunan serta belum optimalnya pengolahan dan analisis data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan tidak lepas akan kebutuhan terhadap data dan informasi, data yang diperlukan tentunya data yang baik yaitu yang memenuhi kriteria : a. Objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 13
K a b u p a t e n S u m e d a n g b. Representatif, artinya mewakili (persoalan yang ada) sesuatu yang lebih luas. c. Mempunyai (Tingkat) Kesalahan Baku Yang Kecil. d. Up To Date, data harus masih baru atau tidak kadaluwarsa. e. Relevan, data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persolan yang akan dipecahkan. Permasalahan yang terjadi saat ini dalam pengelolaan data adalah sebagai berikut : a. Data tidak bisa memberikan informasi yang meyakinkan/tidak valid. b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data yang besar Dengan demikian perlu adanya inovasi dalam rangka pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yaitu dengan membuat perencanaan pembangunan yang berbasis sistem informasi geografis, hal ini agar data tematik terintegrasi dengan ruang wilayah Kabupaten Sumedang. Manfaat dari inovasi ini dalam perencanaan pembangunan adalah : 1) Optimalnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan; 2) Optimalnya Sistem Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 3) Memudahkan proses evaluasi sehingga hasil evaluasi capaian target kinerja dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan daerah; 4) Memudahkan proses pengambilan keputusan bagi pimpian; 5) Jelasnya calon penerima dan calon lokasi yang menjadi sasaran pembangunan sesuai kebutuhan; 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 14
K a b u p a t e n S u m e d a n g menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Dalam artian sederhana sistem informasi geografis adalah sebagai gabungan kartografi, analisis statistik dan teknologi sistem basis data (database). SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi, obyek dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. 2. Conversational Government Conversational Government adalah salah satu platform digital yang mengintegrasikan layanan-layanan masyarakat ke dalam aplikasi percakapan yang telah tersedia dan sering digunakan oleh masyarakat. Melalui aplikasi perpesanan yang terpasang pada smartphone masyarakat dapat berinteraksi langsung untuk memperoleh informasi dan memperoleh layanan dari chatbot. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang tengah merancang sebuah Bot Pelayanan Masyarakat Desa melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada nomor 081120000999 yang diintegrasikan dengan super aplikasi e-office desa dan tanda tangan digital dari Badan Sertifikasi Elektronik. Pelayanan melalui Chatbot tersebut diantaranya : 1. Surat Pengantar Catatan Kepolisian 2. Surat Keterangan Domisili 3. Surat Keterangan Usaha 4. Surat Keterangan Tidak Mampu 5. Surat Keterangan Belum Menikah 6. Surat Keterangan Belum Menikah 7. Surat Keterangan Usaha 8. Surat Keterangan Tidak Mampu 9. Sukat Keterangan Tidak Mampu (ybs) 10. Surat Keterangan KTP Kadaluarsa Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 15
K a b u p a t e n S u m e d a n g 11. Surat Keterangan Beda Nama 12. Surat Keterangan Ahli Waris 13. Surat Keterangan Kehilangan 14. Surat Keterangan Kebakaran 15. Surat Keterangan Tanah / Bangunan 16. Surat Keterangan Serba Guna 17. Surat Keterangan Penghasilan 18. Surat Keterangan Berada di Luar Kota 19. Surat Keterangan Janda / Duda Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa Penerapan SAKIP Desa, 270 Desa di Kabupaten Sumedang kini sudah berorientasi hasil, sehingga Angka Kemiskinan pada 2022 kembali dapat diturunkan dari 10,71% pada tahun 2021 menjadi 10,14% atau dengan selisih penurunan sebasar 0,57% pada tahun 2022, serta hasil Survei indek Kepuasan Publik semakin meningkat (88,19 poin). Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sumedang tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan (Desa Mandiri : 81; Desa Maju : 141; Desa Berkembang: 42; Desa Tertinggal : 0). Keberlanjutan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang dapat dijamin karena desain program ini dikembangkan secara TERSTRUKTUR (melibatkan peran aktif lintas jenjang pemerintahan, yakni SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Desa), SISTEMIK (dilakukan melalui pendekatan sistem "performance management"), MASIF (dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memobilisasi berbagai potensi daerah), INTEGRATIF (desain SAKIP Desa ditransformasi ke platform digital dan diintegrasikan dengan Super App e-Office Desa). Sebagai landasan yuridis, agar SAKIP Desa terjamin keberlanjutannya, telah diterbitkan 2 (dua) regulasi kunci, yakni : Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020. D. PENUTUP Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 16
K a b u p a t e n S u m e d a n g Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 merupakan memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2022. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Hasil pembangunan di Kabupaten Sumedang pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Sumedang, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang lainnya. Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website : Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan dapat menyampaikan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Demikian RLPPD ini kami sampaikan, semoga Allah Subhana Wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin Ya Allah. Sumedang, 29 Maret 2023 BUPATI SUMEDANG, Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM. Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 17
K a b u p a t e n S u m e d a n g Ringkasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 18