diartikan suasana atau situasi yang sedang berlangsung ("KBBI" 2016) dengan kata lain (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Keadaan Darurat Negara Definisi "Darurat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan sukar memerlukan penanggulangan segera. ("KBBI" 2016) sedangkan kata "keadaan" dapat keadaan darurat negara dapat diartikan situasi yang membahayakan, sukar, dan sangat menanggulangginya. Secara konstitutif, Ketentuan darurat negara temuat dalam Pasal 22 yang mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat (Ni"matul Huda 2003) namun lebih lanjut, Suhariyanto menjelaskan bahwa Selain pasal 22 tersebut, di Indonesia, konsep keadaan bahaya dan darurat secara legalistik juga termuat sebagai klausul konstitusional terkait Darurat dalam Pasal 12 UUD 1945. (Suhariyanto 2021) Pasal 12 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang." Klausul ini memberikan kewenangan bagi Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya atau state of emergency sebagai kepala negara. (Suhariyanto 2021) Dalam Konstitusi, Pasal 12 menegaskan bahwa "Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 22 menegaskan bahwa "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang". Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) kategori dari adanya genting sehingga memerlukan respons dan penanganan yang cepat dan tepat dalam
keadaan yang tidak biasanya (luar biasa) dari negara atau keadaan darurat negara (state of emergency) yakni Pertama, keadaan bahaya, dan Kedua, hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua kategori tersebut mempunyai makna yang sama sebagai keadaan darurat negara (state of emergency), namun keduanya mempunyai perbedaan pada penekanannya yakni istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (faktor eksternal) sedangkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya (faktor internal). (Nuh 2011) Secara definisi, Keadaan darurat juga dapat dimaknai sebagai keadaan luar biasa berbeda dari keadaan pada umumnya. Sehingga keadaan darurat dapat menjadi dasar bagi Penguasa untuk menerbitkan kebijakan diluar dari ketentuan yang berlaku. Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent bahkan mengaitkan keadaan darurat dengan Hak Azasi Manusia (HAM) bahkan Demokrasi. (Criddle and Fox-Decent 2012). Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent menyebutkan bahwa; "At the heart of international human rights law (IHRL) lies a practical challenge intertwined with a theoretical problem. The practical challenge is that many of the most grave and systematic human rights abuses occur during public emergencies, when states employ extraordinary powers to address threats to public order" Carl Schmitt menyebutkan dalam keadaan darurat "All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success". Kebutuhan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat lazim dikenal dalam kondisi-kondisi, seperti perang, krisis ekonomi, mogok massal, epidemi penyakit dan juga bencana alam.(Suhariyanto 2021). Lebih kompleksnya, Scmitt juga menjelaskan bahwa "Schmitt wants to liberate the sovereign from the paralysis of checks and balances in order to guarantee the existence (and identity) of the state through the power of the sovereign to dictate both what the emergency is and how it should be dealt with" (Bishai 2020) 2. Dekrit Presiden Secara definisi, Dekrit merupakan suatu keputusan pemerintah yang berisi keputusan dan pengumuman, baik yang ditujukan kepada warga negara atau masyarakat dalam suatu negara maupun kepada seluruh masyarakat dunia. Kata "dekrit" berasal dari bahasa Latin yaitu "decretum", dalam bahasa Perancis "dêcret",dalam bahasa Jerman
Peraturan Perundangan Republik Indonesia.(Risdiarto 2018) juga mencatat bahwa pada tahun 2001 juga pernah dikeluarkan Dekrit Presiden oleh DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Tidak hanya pada pemerintahan dan kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno, sejarah melihat kenyataan gagalnya Konstituante.(Harahap 2009) Moh. Kusnardi dan Harmaily berlandaskan hukum darurat negara (Staatsnoodrecht). (Ni"matul Huda 2001) secara merupakan dasar berlakunya kembali UUD 1945, Dekrit tersebut diterbitkan Negara Proklamasi.(Risdiarto 2018) Dekrit Presiden di Indonesia adalah kebijakan subtansial, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi: (Yusa 2016) hukum yang diterbitkan atas penafsiran tunggal Presiden sebagai kepala Negara dengan b. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; yang tidak konstitusional" yang (pernah) ditempuh pemerintahan Ir. Soekarno setelah c. Pembentukan MPRS dan DPAS Indonesia Menuju Perubahan Ke-5 (2009) menyebutkan bahwa Dekrit adalah "suatu cara situasi darurat negara. Krisna Harahap, dalam buku berjudul Konstitusi Republik dasar kedaruratan. Dalam kilas balik sejarah hukum di Indonesia, Dekrit Presiden adalah salah satu dari peristiwa hukum darurat di Indonesia yang diterbitkan dalam kondisi atau Ibrahim, menyebutkan dasar hukum Dekrit 5 Juli adalah staatsnoodrecht. Hal ini sama seperti yang tertuang dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum Juli 1959 oleh Presiden Soekarno (Neysa Changnata 2015) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 "Dekrit", dalam bahasa Inggris "decree", dan dalam bahasa Belanda "decreet". Di zaman Romawi perkataan "decretum" mengandung arti sebagai suatu keputusan yang diambil di luar kebiasaan atau sebagai keputusan yang luar biasa dari kaisar atau para pejabat tinggi (praetor). Menurut Modern American Encyclopedia perkataan "decretum" diartikan sebagai suatu ketetapan dari penguasa mengenai suatu hal yang sedang jadi persoalan dan harus mendapat penyelesaian secara luar biasa karena keadaan tertentu. (Risdiarto 2018) Menurut Prof Mr. Muh Yamin, dekrit adalah "Hukum Darurat Ketatanegaraan" yang dilakukan secara terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dengan pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Orde Baru. Dalam Praktiknya, di Indonesia pernah diterbitkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 a. Pembubaran Konstituante;
Pembekuan MPR / DPR-RI, Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun mengeluarkan Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang pada pokoknya berisi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Presiden Abdurrahman Wahid saat serta Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru.(Mustaín ramli 2017) Dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan K. H. Abdurrahman Wahid berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz. Maklumat Presiden Gus Dur tertanggal 22 Juli 2001 pada hakikatnya adalah dekrit sebagaimana dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Kedua dekrit itu dikeluarkan berdasar teori hukum darurat negara (staatsnoodrecht). Lebih spesifik, keduanya berlandaskan teori hukum darurat negara yang bersifat subyektif dan tidak tertulis (subjectieve staatsnoodrecht atau ongeschreven staatsnoodrecht). Artinya, klasifikasi negara dalam keadaan darurat yang menjadi syarat keluarnya dekrit, ditetapkan menurut pendapat subyektif presiden pribadi selaku kepala negara, tanpa berdasar ketentuan hukum perundang-undangan. Karena itu, dekrit adalah produk hukum yang istimewa dan merupakan penyimpangan mendasar dari fungsi presiden yang melaksanakan hukum (eksekutif), menjadi fungsi presiden selaku pembuat hukum (legislatif). Asas hukum yang mendasari penyimpangan itu adalah: masa (situasi) yang tidak normal, harus dihadapi dengan hukum yang tidak normal pula (abnormale recht voor abnormale tijd). (Asshiddiqie 2006) Indikator bahwa dekrit semata-mata dikeluarkan karena negara dalam kondisi benar-benar genting adalah bila dekrit itu memenuhi dua syarat utama. Namun pemenuhan syarat tersebut sangat bias pada tataran implementatif. Kedua syarat tersebut yaitu: Pertama, merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan negara dalam keadaan bahaya (absolutely necessary in the interest of the nation) dan Kedua, harus memenuhi keseimbangan (evenwichtstheorie) antara bahaya yang datang dengan tindakan dan isi dekrit yang dikeluarkan. (Risdiarto 2018) Yang paling memenuhi
kedua indikator itu adalah bila negara dalam keadaan bahaya karena perang atau darurat negara karena bencana alam. Kedua kondisi itulah yang sebaiknya merupakan kriteria perlunya dikeluarkan dekrit. Di luar kedua kondisi itu, sifat alamiah kekuasaan cenderung mengontaminasi niat baik dekrit untuk penyelamatan negara, menjadi penyelamatan kekuasaan penguasa belaka.(Risdiarto 2018) Dekrit menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra tidak memiliki kedudukan dan dasar dalam konstitusi Indonesia, dari segi sosiologis maupun politis. Oleh sebab itu, Presiden diminta tidak mengeluarkan dekrit. Contoh konkretnya saja pada saat Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden, namun tidak direspon oleh MPR/DPR dan TNI apalagi rakyat pada saat itu. Berbeda kondisi dengan dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang mengeluarkan dekrit untuk menyelamatkan bangsa terkait kisruh kabinet dan kembalinya Indonesia kepada UUD 1945. (Risdiarto 2018) 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perppu merupakan bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Presiden (sebagai kepala eksekutif) berdasarkan kewenangan pasal 22 UUD 1945 jo. Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/ 2000, yaitu dalam ihwal kepentingan yang memaksa, yang kalau ditetapkan dalam bentuk Undang-undang akan membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang genting itu harus segera dapat diatasi sehingga kepada Presiden diberi hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang, dengan syarat bahwa Presiden harus meminta perse- tujuan DPR dalam sidang berikutnya. Kalau DPR menyetujui- nya, maka Perpu itu dijadikan Undang-undang. Sebaliknya kalau DPR menolaknya, maka Presiden harus mencabut Perpu tersebut. (Yusa 2016) Definisi Perpu menurut Maria Farida Indrati Soeprapto adalah suatu peraturan pemerintah yang bertindak sebagai Undang-Undang atau dengan kata lain Peraturan Pemerintah yang diberi kewe- nangan sama dengan Undang-Undang. Jadi di sini, Perpu tersebut sebenarnya Genus dan Peraturan Pemerintah sehingga dalam praktik Peraturan Pemerintah ada 2 jenis, yakni: Pertama, Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang. Dan Kedua, Peraturan Pemerintah yang dibuat
oleh presiden untuk menggantikan Undang-Undang guna mengatasi keadaan yang mendesak. (Soeprapto 1998) Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) sebagai sumber hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menentukan, "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya". Sedangkan, Pasal 22 menentukan: 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presi- den berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetu- juan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Secara Historis-Legalistik, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (selanjutnya disingkat: RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (selanjutnya disingkat: UUDS) 1950, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang disebut dengan istilah "undang-undang darurat". Kecuali terhadap sebutannya yang berlainan, tidak ada perbedaan yang prinsipil antara Perppu menurut UUD 1945 dan undang-undang darurat menurut Konstitusi RIS dan UUDS 1950 (Asshiddiqie 2006). Pada dasarnya Hakikat lahirnya Perppu adalah untuk antisipasi keadaan yang "genting dan memaksa". Jadi ada unsur paksaan keadaan untuk segera diantisipasi tetapi masih dalam koridor hukum yakni melalui Perppu, dan Perppu tersebut harus segera dibahas dipersidangan berikutnya untuk disetujui atau tidak menjadi undang- undang. Jika Perppu tidak disetujui dalam persidangan DPR maka Perppu tersebut harus dicabut. (Ni"matul Huda 2005) Dari penegasan Pasal 22 UUD NRI 1945 dapat diketahui bahwa ada dua institusi lembaga negara yang diberi amanah dalam konteks pemberlakuan hukum darurat negara, yakni Presiden untuk mengeluarkan Perppu dan DPR untuk memberikan persetujuan atau menolak pemberlakuan Perppu tersebut. Dengan demikian, ketika Perppu sudah disahkan oleh Presiden dan mengikat masyarakat, maka DPR harus mengkajinya apakah Perppu tersebut layak disahkan menjadi UU atau tidak (ditolak) (N. Huda 2013). Secara konseptual, Unsur "kegentingan yang memaksa" harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: Ada krisis (crisis), dan Kemendesakan (emergency). Suatu keadaan krisis apabila
terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (a grave and sudden disturbunse). Kemendesakan (emergency), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (reasonableness) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan (N. Huda 2013) Menurut Jimly Asshiddiqie, syarat materiil untuk penetapan Perppu itu ada tiga, yaitu: Pertama, Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau reasonable necessity; Kedua, Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat kegentingan waktu; dan Ketiga, Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.(Jimmly Asshiddiqie 2007), Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dengan sendirinya Presiden selaku dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengatur hal- hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya. Materi apa saja yang dapat dan perlu dimuat dalam Perppu tentunya tergantung kebutuhan yang dihadapi dalam praktik (the actual legal necessity). Bahkan, ketentuan tertentu yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam undang-undang dasar dapat saja ditentukan lain dalam Perppu tersebut sepanjang hal itu dimaksudkan untuk mengatasi keadaan darurat guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.(Jimmly Asshiddiqie 2007) Sebagai peraturan darurat, Perppu mengandung pembatasan-pembatasan yaitu, Pertama: Perppu hanya dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam praktik hal ikhwal kegentingan yang memaksa sering diartikan secara luas. Tidak hanya terbatas pada keadaan yang mengandung suatu kegentingan atau ancaman, tetapi termasuk juga kebutuhan yang dipandang mendesak. Siapakah yang menentukan kegentingan yang memaksa itu? Karena kewenangan menetapkan Perppu ada pada Presiden, Presidenlah yang secara hukum menentukan kegentingan yang memaksa. (N. Huda 2013). Dan
Kedua, Perppu hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Presiden - paling lambat dalam masa sidang DPR berikutnya- harus mengajukan Perppu ke DPR untuk memperolah persetujuan. Apabila disetujui DPR, Perppu berubah menjadi UU. Kalau tidak disetujui, Perppu tersebut harus segera dicabut. Pembatasan jangka waktu dan persetujuan DPR mengandung berbagai makna, yaitu: (N. Huda 2013) 1. Kewenangan membuat Perppu memberikan kekuasaan luar biasa kepada Presiden. Kekuasaan luar biasa ini harus dikendalikan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan Perppu sebagai sarana. 2. Materi muatan Perppu merupakan materi muatan UU. Karena itu, harus diajukan kepada DPR agar mendapatkan persetujuan untuk menjadi UU. 3. Perppu mencerminkan suatu keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan pembenaran untuk misalnya menyimpangi prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum atau prinsip negara berkonstitusi. Dengan pengajuan Perppu secepat mungkin kepada DPR berarti secepat mungkin pula pengembalian pada keadaan normal yang menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum atau negara berkonstitusi. Secara interpretasi, kapan dan dalam keadaan seperti seperti apa kondisi yang disebut sebagai "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" telah terpenuhi sehingga Presiden menjadi berhak menetapkan Perppu. Menurut Jimly Asshiddiqie, rumusan tersebut pada dasarnya dapat disebut termasuk kategori "objective wording" seperti yang dimaksud oleh Cora Hoexter. Artinya, hak Presiden dimaksud tidak meniadakan hak DPR untuk mengontrol penetapan Perppu itu. Jika kelak DPR menyatakan persetujuannya, maka, Perppu dapat diakui keabsahannya dan berlaku sebagai undang-undang. Jika peraturan itu (Perppu) ditolak oleh DPR, peraturan itu (Perppu) selanjutnya harus dicabut sebagaimana
mestinya. Dengan perkataan lain, penentuan keadaan darurat itu sendiri tidak semata-mata tergantung kepada kehendak subjektif Presiden, melainkan tergantung pula kepada kehendak para wakil rakyat di DPR. Oleh karena itu, perumusan seperti demikian dinamakan oleh Hoexter sebagai "objective wording".(Jimmly Asshiddiqie 2007) 4. Demokrasi Jean-Aimé A. Raveloson mendefinisikan bahwa demokrasi (Becker and Raveloson 2008) adalah: "The word "democracy" is a term that comes from Greek and it is made up with two other words demos People and kratein to govern, to rule. "Democracy" can then be literally translated by the following terms: Government of the People or Government of the Majority. Democracy, as a State form, is to be distinguished from monarchy, aristocracy and dictatorship. You may have already heard about the most common definition of democracy: "the government of the people, by the people and for the people" . Definisi lainnya tentang demokrasi juga datang dari Howard Cincotta (Howard Cincotta 2017), yaitu: Democracy is the institutionalization of freedom. In the end, people living in a democratic society must serve as the ultimate guardians of their own freedom and must forge their own path toward the ideals set forth in the preamble to the United Nations Universal Declaration of Human Rights: Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. Secara definisi, terdapat sejumlah tafsir tentang arti dan makna demokrasi oleh berbagai kalangan, menurut Abraham Linclon konsep fundamental demokrasi dapat dimaknai adalah "suatu kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat", dalam penjelasan Pabotinggi (Yuniarto 2018) paradigma yang dimiliki pemerintahan adalah otosentrisitas
yakni rakyatlah yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Atau dalam istilah lain bahwa suara rakyat sama halnya dengan suara Tuhan. Definisi lain juga dijelaskan oleh Miriam Budiardjo, (Miriam Budiardjo 2008) yang mengemukakan bahwa Demokrasi adalah system pelimpahan dan/atau perwakilan kekuasaan untuk membuat keputusan yang dilakukan oleh rakyat dalam pemilihan umum kepada eksekutif maupun legislatif. Demokrasi ialah konsep pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat serta dijalankan untuk kehendak dan kepentingan rakyat (Irawan 2006) Dari definisi tersebut, ringkasnya Demokrasi adalah konsep yang mengedepankan kepentingan rakyat dengan segala kebebasan dan hak memilih dan dipilih. Senada dengan hal tersebut, Phillipe C.Schmitter menjelaskan bahwa Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dengan penguasa wajib mempertanggung jawabkan apa saja tindakannya kepada setiap warga negara, penguasa dapat bertindak secara langsung setelah melalui hasil kompetisi (hasil pemilu) dan kerjasama dengan wakil-wakil rakyat (legislative)(P. C. Schmitter and Lynn Karl, n.d.) Selaras dengan penjelasan di atas, Oxford English Dictionary juga mendefinisikan Demokrasi yaitu kekuasaan rakyat, bentuk pemerintahan berada pada kedaulatan rakyat secara holistik, dan dijalankan langsung oleh rakyat atau oleh pejabat/ perwakilan yang dipilih oleh rakyat (Ladiqi and Suarde Wekke 2018) Dari semua penjelasan tersebut dapat diringkas bahwa, Demokrasi pada pokoknya berarti sistem yang menempatkan hak dan kehendak rakyat di atas segalanya, kedaulatan berada ditangan rakyat. Dan semua tujuan berdemokrasi tersebut dapat terwujud dengan memberi ruang luas bagi rakyat untuk memilih penguasa dan wakil-wakilnya untuk mengurus negara. Terkait penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa konsep demokrasi erat kaitannya dengan hak-hak dan kedaulatan berada di tangan rakyat melalui kepemimpinan yang dipilih oleh rakyat (pemilu), hal ini juga mengindikasikan bahwa demokrasi identik dengan kebebasan, mulai dari kebebasan memilih, menentukan pendapat, hingga kebebasan berekspresi. Robert A Dahl bahkan menjelaskan bahwa Demokrasi menegaskan sejumlah kesempatan untuk rakyat agar dapat partisipatif, kesamaan secara politik, hingga pengendalian terhadap kebijakan(Ladiqi and Suarde Wekke 2018) Senada dengan hal tersebut, jelas bahwa Henry B Mayo juga menerangkan diantara nilai penting
dan fundamental dari demokrasi adalah adanya pergantian rutin kekuasaan (pemilihan umun) hingga penghormatan terhadap kebebasan sipil.(Miriam Budiardjo 2008) Robert A. Dahl mendefinisikan Demokrasi dengan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik, yaitu : (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam definisinya ini Dahl tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakukan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.(Sunarso 2018) Lyman Tower Sargent memberikan definisi terhadap demokrasi yang berada dalam nuansa yang sama. Sargent mengatakan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak di antara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas. Kriteria demokrasi yang lebih menyeluruh diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo, Carter dan Herz mengkonseptualisasikan dermokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dijalankannya prinsip-prinsip berikut. (1) Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. (2) Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan, (3) Persamaan di dalam hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk pada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik. (4) Adanya
pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif. (5) Diberinya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa. (6) Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu. (7) Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasi dan diskusi daripada koersi dan represi (Sunarso 2018) B. Landasan Teori 1. Teori Darurat negara Teori hukum darurat negara (staatsnoodrecht). Adalah Konsepsi dan/ atau Paham yang dikembangkan dan diuraikan oleh Mr. Van Dullmen terutama setelah Perang Dunia II selesai. Teori ini menjelaskan bagaimana dalam keadaan bahaya (staatsnoodrecht) hak-hak asasi manusia dapat dihargai secara patut sebagaimana layaknya. (Mustaín ramli 2017) Dalam arti lain, bahwa teori darurat Negara menekankan bahwa boleh dilakukan pengubahan terkait peraturan dari tingkat yang paling tinggi hingga terendah jika dalam situasi darurat namun tidak dihapuskan seluruhnya melainkan dalam waktu singkat dan sementara dan bukan untuk selamanya. Secara teoritis, Hukum darurat negara dibedakan atas dua yaitu: Pertama, Hukum darurat Negara yang obyektif/kontitusional (objectief staatsnoodrecht), ialah hukum yang mengatur kemungkinan penguasa untuk mengambil tindakan dalam keadaan darurat. Adapun tindakan yang diambil tersebut berdasarkan atas peraturan yang sudah ada sebelumnya. Obyektif berarti syarat suatu keadaan bahaya telah ditentukan terlebih dahulu baik tindakan serta akibatnya. Kedua, Hukum darurat negara subyektif/inkonstitusional (subjectief staatsnoodrecht), ialah tindakan penguasa tidak didasarkan atas peraturan yang sudah ada tetapi didasarkan atas penilaian penguasa sendiri. Contohnya dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (Yusa 2016)
Secara konseptual, Ilmu hukum tata darurat negara memiliki objek kajian, yakni negara yang berada dalam keadaaan darurat atau "State of Emergancy". Istilah dari berbagai negara mengenai keadaan yang dimaksud dengan keadaan darurat yang terkait dengan pengertian keadaan darurat tersebut. Semuanya menunjuk kepada pengertian yang hampir sama, yaitu keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal. Beberapa istilah-istilah yang dipakai adalah: State of emergency, State of civil emergency, Stage of siege (etat d"siege), State of war, State of internal war, State of exception (etat d"exception, regime d"exception) (Jimmly Asshiddiqie 2007) Menurut Herman Sihombing dilihat dari corak, bentuk, dan sumbernya, maka HTN Darurat itu dapat digolongkan atau ditempatkan ke dalam91: a) HTN Darurat Objektif (Objective Staatsnoodrecht) b) HTN Darurat Subjektif (Subjective Staatsnoodrecht). c) HTN Darurat Tertulis (Geschreven Staatnoodrecht) d) HTN Darutat Tidak Tertulis (Ongeshreven Staatsnoodrecht). (Sihombing 1996) Beni Prasad mengatakan sebagai berikut : "when face to face with dire adversity, government could do anything. The justification of it all is that abnormal times have an ethics of their own, appaddharma as it is called. It must be clearly understood, that in days of distress, all the ordinary rules of morality and custom are suspended" (Matompo 2014) (Dalam keadaan yang bersifat darurat, pemerintah dianggap dapat melakukan tindakan apa saja. Pembenaran mengenai hal ini didasarkan atas pengertian bahwa suatu keadaan yang tidak normal mempunyai sistem norma hukum dan etikanya tersendiri, atau keadaan yang disebut Appaddharma yang berarti keadaan krisis yang sangat mengerikan. Dalam keadaan kacau tersebut, semua aturan moralitas yang biasa berlaku dalam keadaan normal dapat ditunda berlakunya). (Matompo 2014) Menurut Alexander N. Domrin, ada berbagai macam alasan untuk menyatakan keadaan darurat dalam undang-undang dari negara-negara didunia seperti yang dilakukan oleh para sarjana hukum Jerman,A Hamann dan Hans-Ernst Folzmembagi semua keadaan darurat ke dalam enam atau tujuh kategori. A Hamann mengidentifikasikan
keadaan darurat sebagai berikut (Alexander N. Domrin, 2006 : 1) 1. Invasi asing; 2. Tindakan publik yang bertujuan subversi rezim konstitusional; 3. Pelanggaran serius mengancam ketertiban umum dan keamanan; 4. Bencana, 5. Pemogokan dan kerusuhan di bidang penting dari perekonomian; 6. Gangguan penting dalam pelayanan publik dan 7. Kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan Hans-Ernst Folz dalam bukunya, A State of Emergency and Emergency Legislation (Staatsnotstand und Notstandsrecht), yang diterbitkan di Jerman pada tahun 1961, mengusulkan daftar yang lebih rumit alasan yang memungkinkan pemberlakuan keadaan darurat harus meliputi : 1. Adanya bahaya eksternal yang mengancam negara (tindakan bahaya dari militer atau invasi militer, atau adanya koordinasi kegiatan subversif dalam negeri dari wilayah suatu negara asing; 2. Adanya kerusuhan domestik yang berbeda jenis, pemberontakan, kerusuhan, dan pemberontakan, "konstitusional keharusan" disebabkan oleh terganggunya fungsi normal dari organ konstitusional atau konflik (di negara federal) antara pusat dan subjek federasi; 3. Gangguan fungsi normal dari otoritas pemerintah disebabkan oleh pemogokan dalam pelayanan sipil; 4. Penolakan untuk membayar pajak (strike pajak); 5. Kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan dan 6. Kerusuhan buruh, dan bencana nasional. 2. Teori Demokrasi W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.(Purnama 2007). Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas
itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat. (Purnama 2007) Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwtwnschap, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintahan oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak termasuk dlaam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut "autocratie" atau "oligarchie" yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang mengangap dirinya sendiri mencangkup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat. (Ni"matul Huda dan M. Imam Nasef 2017) Menurut M. Durverger didalam bukunya "Les Regimes Politiques" artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. (Ni"matul Huda 2014) Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan diriya demokrasi tetapi hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme, perbedaan kedua aliran yag sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaanya suatu negara hokum (Rechsstaat), yang tunduk pada rule of law. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencuta-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (machsataat) dan yang bersifat totaliter. (Ni"matul Huda 2014) Berdasarkan pengertian-pengertian demokrasi diatas, dapat dikemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat, baik menurut pengertian formal maupun pengertian materil. kemudian demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelengaraanya, ada yang dilaksanakan secara langsung (direct democracy) dan ada pula yang dilaksanakan secara tidak langsung (indirect democracy). Demokrasi dalam pengertian formal adalah demokrasi yang tampak menurut formnya (bentuknya). Pemerintahan dalam pengertian yang demikian pada dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara negara-negara yang melaksanakanya, hanya saja dapat dijumpai berbagai variasi. (Purnama 2007)
Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelengaraan pemerintahan yang secara langsung (direct democracy) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (as government of the people, by the people and for the people). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negara-negara kota (city state) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.(Purnama 2007) Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencangkup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah Panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut Demokrasi. (Naafisah 2013) Pada dasarnya, Demokratisasi disuatu system pemerintahan memerlukan proses yang tidaklah mudah. Pada saat perubahan terjadi, selalu ada orang yang tidak ingin melakukan perubahan terus menerus, atau ada manusia yang tidak mampu menyesuaikan diri. Dalam kontes demokratisasi, peran individu yang mampu menerima perubahan itu sangat penting. Untuk itulah, individu harus punya tanggung jawab. Apalagi globalisasi yang terus mendorong perubahan yagn tidak bisa ditahan oleh Negara manapun. Demokratisasi biasanya terjadi ketika ekspektasi terhadap demokrasi muncul dari dalam Negara sendiri, karna warga negaranya melihat system politik yang lebih baik, seperti yang berjalan dinegara demokrasi lain yang telah mapan, akan bisa juga dicapai oleh Negara tersebut. Dengan kata lain, pengaruh internasional datang sebagai sebuah inpirasi yang kuat bagi warga Negara di dalam Negara itu (Suhartini 2019) C. Kerangka Berfikir
Konsep Ideal Produk Darurat Negara Teori darurat Negara Isu Hukum Pengaruh Darurat Negara Terhadap Perkembangan Demokratisasi Keterangan Penelitian ini dirancang dan dikhususkan untuk meneliti pengaruh yang dimunculkan akibat produk hukum darurat negara terhadap demokratisasi. dua teori yang digunakan ialah teori darurat negara dan teori demokrasi. isu hukum ini muncul atas pertimbangan bahwa secara teoritis darurat negara, yang dalam rumusan dullemen bahwa, terdapat empat syarat hukum tata darurat negara yang sah, dan ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara akumulatif. pertama, harus menjadi nyata bahwa kepentingan negara yang tertinggi menjadi taruhan, eksistensi negara bergantung pada dilakukannya tindakan darurat tersebut, kedua, tindakan itu sangat diperlukan dan tak bisa diganti tindakan lain, ketiga, tindakan tersebut bersifat sementara (berlaku sekali atau dalam waktu pendek untuk sekadar menormalkan kembali), dan keempat, ketika tindakan diambil, parlemen tak dapat bersidang secara nyata. namun juga dalam keadaan Teori Demokrasi
darurat ada prinsip "proporsionalitas dan immediacy"yang dapat memberikan standard of reasonableness dalam mengambil langkah-langkah saat keadaan Darurat negara. (Tom Hickman 2010) Proporsionalitas dalam prinsip ini adalah, pengambilan tindakan dan/atau kebijakan oleh penguasa, tidak boleh melebihi kewajaran, atau sesuai dengan keadaan yang membutuhkan. Sedangkan immediacy dalam prinsip ini adalah adanya waktu yang mendesak untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (Sluiter 2009) serta dalam keadaan darurat juga ada prinsip Intangibility, yang mengharuskan setiap langkah kebijakan Pemerintah dalam penanganan keadaan darurat tidak boleh mengurangi hak- hak dasar manusia yang bersifat khusus dan harus dilindungi dalam keadaan apapun. (Shankar 2018). Teori demokrasi juga dimaksudkan untuk menganalisis variable penting Demokrasi yang akan melimitasi dan proteksi Produk Darurat Negara sehingga tidak melanggar Hak-hak warga negara. Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara mendalam untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian tentang: Konsep Ideal Produk Darurat Negara dan Pengaruh serta Pengaruh Produk darurat negara terhadap perkembangan Demokrasi.