RAGAM PERSOALAN TENURIAL DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN TAMAN HUTAN RAYA
Mewujudkan Hak- Buku ini adalah Naskah Akademik Panel 11 Konferensi Tenurial 2017 : Mewujudkan Hak- Buku ini adalah Naskah Akademik Panel 11 Konferensi Tenurial 2017 : hak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah & Pengelolaan Hutan di Indonesia hak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah & Pengelolaan Hutan di Indonesia yang diselengarakan di Jakarta, 25-27 Oktober 2017. yang diselengarakan di Jakarta, 25-27 Oktober 2017. Penerbit Penerbit Hak Cipta Hak Cipta Kutipan Kutipan Penulis Penulis Foto Sampul Foto Sampul Tersedia di Tersedia di : Tropenbos Indonesia, Bogor, Indonesia : Tropenbos Indonesia, Bogor, Indonesia : @2020 Tropenbos Indonesia : @2020 Tropenbos Indonesia : Purwanto E, 2020. Ragam Persoalan Tenurial di Kawasan Hutan : Purwanto E, 2020. Ragam Persoalan Tenurial di Kawasan Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya. Tropenbos Indonesia. Bogor Lindung dan Taman Hutan Raya. Tropenbos Indonesia. Bogor : Dr. Edi Purwanto : Dr. Edi Purwanto : Tropenbos Indonesia : Tropenbos Indonesia : Tropenbos Indonesia : Tropenbos Indonesia Taman Cimanggu, Jl. Akasia I Blok PI/6 Taman Cimanggu, Jl. Akasia I Blok PI/6 Tanah Sareal, Bogor, Indonesia, 16163 Tanah Sareal, Bogor, Indonesia, 16163 Tlp : +62 251 8316156 Tlp : +62 251 8316156 e-mail : e-mail :
RAGAM PERSOALAN TENURIAL DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN TAMAN HUTAN RAYA EDI PURWANTO
Daftar Isi Daftar isi Ringkasan Eksekutif 1. Pendahuluan 2. Melihat Fakta Lapangan: Studi Kasus 2.1. Tahura Nipa-Nipa 2.2. Tahura Bukit Soeharto 2.3. Tahura Sultan Thaha Saifuddin 2.4. Tahura Pocut Meurah Intan 2.5. Hutan Lindung Sungai Wain 2.6. Hutan Lindung Pegunungan Meratus 2.7. Hutan Lindung Gunung Tarak 2.8. Hutan Lundung Sungai Lesan 2.9. Praktik Cerdas: HKm di Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara dan Pengelolaan Konflik di Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis, Provinsi Lampung 3. Ragam Persoalan Tenurial HL dan Tahura 4. Agenda Kedepan Daftar Pustaka iv v 1 4 4 5 6 7 8 9 10 11 13 20 24 26 iv
Ringkasan Eksekutif Permasalahan Hutan Lindung/HL (29,67 juta ha) sangat kritis dan telah lama dalam kondisi open access. Permasalahan yang sama terjadi pada 22 Taman Hutan Raya/ Tahura di berbagai provinsi (0,36 juta ha). Permasalahan pelik ini ironisnya sering luput dari perhatian masyarakat, akademisi dan LSM, serta cenderung kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ kota. Saat ini saja kawasan HL yang tak- berhutan telah mencapai 20 persen atau seluas 5,6 juta ha. Sementara itu tidak ada informasi yang memadai tentang intensitas degradasi Tahura dan implikasi yang ditimbulkannya karena minimnya monitoring dan pelaporan. Panel 11 mencoba untuk memotret permasalahan terkini HL dan Tahura dengan menyuguhkan delapan studi kasus (4 Tahura dan 4 HL) yang dianalisis dengan kerangka fikir yang dimodifikasi dari Wakjira et al 2013, dinamika tenurial dianalisis dari: kebijakan dan tata kelola (policy and governance), akses dan kepemilikan (access and property right), pasar (market) dan (tekanan) penduduk (population). Panel ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan pola-pola kelembagaan lokal dan praktik tenurial yang berkembang di kawasan HL dan Tahura berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun lokal beserta ragam inisiatif kolaborasi yang timbul untuk mengakses sumber daya hutan. Naskah Akademik ini menunjukan bahwa keamanan tenurial yang didukung oleh kelembagaan yang kuat merupakan kondisi pemungkin bagi optimalisasi fungsi kawasan. Hal ini bisa dilihat pada praktik pengelolaan HL dengan skema HKm di HL Kabupaten Tanggamus (KPH Batu Tegi, KPH Kota Agung Utara dan KPHL Pematang Neba) dan HL Rigis, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Walau sesuai analisis spasial yang dilakukan oleh studi ini, pemeliharaan fungsi lindung, khususnya di KPHL Kota Agung Utara masih perlu ditingkatkan, memperhatikan kecenderungan berkurangnya hutan sekunder pada tingkat yang mengkawatirkan. Harmonisasi fungsi ekonomi dan konservasi masih perlu terus dioptimalkan untuk mempertahakan ekosistem hutan primer dan sekunder yang tersisa di negeri ini. Kondisi sebaliknya, keamanaan tenurial yang rendah tidak kondusif bagi terbentuknya kelembagaan lokal sehingga fungsi kawasan terabaikan, hal ini dapat dilihat pada kasus Tahura Sultan Thaha Saefuddin, Tahura Bukit Soeharto, Tahura Posut Meurah Intan dan HL Pegunungan Meratus. Sering berubahnya kebijakan dan kesimpang-siuran data ditengah ancaman pasar berbagai komoditas (lahan untuk pemukiman, batubara, sawit dan cash-crop) berdampak pada ketidakpastian tenurial dan kerusakan peran dan fungsi kawasan. Kasus ini begitu kental di Tahura Bukit Soeharto (batubara), Hutan Lindung Sungai Lesan, Hutan Lindung Gunung Tarak (sawit) dan Hutan Lindung Sungai Wain (pemukiman, pertanian). Absennya negara di tingkat tapak memerlukan perubahan mendasar dan konsistensi yang tinggi. v
1111 Pendahuluan Latar Belakang Hutan lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (UU 41/1999). Bentuk penggunaanya terbatas pada pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemungutan HHBK (PP 34/2002). Sedangkan Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (PP 68/1998). Dalam pembentukan desa harus memenuhi syarat, yaitu: (i) Terdapatnya batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; serta (ii) Memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Selanjutnya dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pembangunan Desa tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Walaupun secara legal pemanfaatan HL (29,67 juta ha, Statistik Kehutanan, 2016), bukan untuk diambil kayunya, namun laju kerusakannya lebih tinggi dibandingkan dengan Hutan Produksi. Laju kerusakan dari tahun 1997- 2002 sebesar 10 % per tahun, sedangkan Hutan Produksi 5 % (Badan Planologi, 2002 dalam Ginoga et. al, 2005). Permasalahan HL sangat kritis, HL yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten dan kini oleh Provinsi (UU 23/2014), pada banyak kasus dalam kondisi 'open access', hanya dieksploitasi tanpa dikelola dengan baik, banyak dirambah dan menjadi sumber kayu illegal, baru disadari keberadaannya saat konflik tenurial dengan kuasa pertambangan. Nasib yang sama juga terjadi pada 22 Tahura di berbagai provinsi (358.251,31 ha, Statistik Kehutanan 2015), yang hanya terdengar beritanya pada saat peresmian, dan setelah itu umumnya tidak terkelola dengan baik sehingga menjadi sasaran perambahan dan obyek jual beli lahan. Berbagai permasalahan pelik di atas sering luput dari perhatian masyarakat, akademisi dan LSM, serta cenderung kurang mendapat perhatian dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Sehingga banyak fihak tidak mengetahui secara mendalam apa yang sesungguhnya terjadi di dua kawasan hutan ini. Saat ini saja kawasan HL yang tak- berhutan (atau non-hutan) 1
telah mencapai 20 persen atau seluas 5.594.800 ha. Sementara itu tidak ada informasi yang memadai tentang intensitas degradasi Tahura dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Panel 11 mencoba untuk memotret permasalahan terkini HL dan Tahura dengan menyuguhkan sejumlah studi kasus yang dianalisis dengan kerangka fikir yang dimodifikasi dari Wakjira et al 2013, dinamika tenurial dianalisis dari: kebijakan dan tata kelola (policy and governance), akses dan kepemilikan (access and property right), pasar (market) dan (tekanan) penduduk (population). Peraturan dan perundangan tentang HL dan Tahura disajikan pada Lampiran 1. Penel ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan pola-pola kelembagaan kawasan HL dan Tahura berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun lokal beserta ragam inisiatif kolaborasi yang timbul untuk mengakses sumber daya hutan. Gambar 1. Pemukiman di Tahura Nipa-Nipa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 2
22 Melihat Fakta Lapangan: Studi kasus 2.1. Tahura Nipa-Nipa Tahura Nipa-Nipa (7.877,5 ha) terletak 03°54'05"- 03°58'00" S dan 122°29'38"- 122°04'25" N, berada di Kota Kendari (2.302,6 ha) dan Kabupaten Konawe (5.574,9 ha). Wilayah Tahura terlihat jelas dari Kota Kendari, wilayah bergunung yang hutannya gundul, degradasi hutan di wilayah ini telah berdampak pada semakin sering dan tingginya debit banjir serta percepatan laju sedimentasi di Teluk Kendari. 2.1.1. Kebijakan dan Tata Kelola Menteri Kehutanan menunjuk kelompok Hutan Gunung Nipa-Nipa (8.146 ha) sebagai Tahura Murhum mealaui SK No.289/Kpts- 11/1995, kemudian namanya diganti menjadi Tahura Nipa-Nipa melalui Perda No.5/2007. Sejak tahun 1987, Pemerintah Provinsi Sultra membentuk UPTD Badan Pengelola Tahura Nipa Nipa, pada tanggal 22 Juni 2016 atas fasilitasi Proyek AgFor, keluar Pergub No.18/2016 tentang Pedoman Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa yang mengatur kerjasama antara UPTD BP Tahura Nipa-Nipa dengan (a) Pemda, (b) Kelompok masyarakat setempat, (c) Perorangan baik dari dalam dan luar negeri, (d) LSM nasional dan internasional, (e) BUMN, BUMD, BUMS dan (f) Perguruan Tinggi/Lembaga Ilmiah. Persyaratan kerjasama dengan Kelompok masyarakat meliputi: (a) Berbatasan langsung, (b) Berinteraksi langsung; (c) Memiliki ketergantungan, (d) Secara ekonomi perlu diberdayakan; (f) Memiliki lembaga dan rencana pengelolaan. 2.1.2. Akses, Kepemilikan dan Pasar Posisi Tahura Nipa-Nipa yang dekat dengan Kota Kendari dengan moda transportasi yang baik membuat produksi pertanian dan perkebunan di wilayah ini memiliki keterhubungan pasar yang tinggi, selain posisinya yang strategis untuk pemukiman bagi masyarakat yang bekerja di Kota Kendari. Kondisi ini membuat Tahura ini mengalami tekanan penduduk yang sangat berat. Masyarakat berkebun mete, kakao, cengkeh, jati, durian, nangka, mangga, jagung dan sayuran, diperkirakan luas wilayah perkebunan masyarakat telah mencapai 745 Ha. Konflik berawal pada tahun 1974 ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program reboisasi dan penghijauan dengan memindahkan masyarakat yang telah menggarap kebun di Hutan Nipa-Nipa, masyarakat saat itu tidak 4
memberikan perlawanan karena takut dituduh PKI. Mulai akhir tahun 1980-an dan semakin marak pada tahun 1998, masyarakat yang tergusur kembali mengolah lahannya. Berbagai NGO (LePMIL, Teras, ICRAF) telah mencoba memfasilitasi penyelesaian konflik melalui pengelolaan kolaboratif seperti pembentukan 17 Kelompok Tani Pelestari Hutan (KTPH) yang mengelola lahan di kawasan Blok Khusus (524,99 ha), pengembangan agroforestri, wacana HKm dan pembentukan Desa Konservasi, sebagai implikasi Pergub 2016 dengan fasilitasi AgFor telah ada MoU antara BP Tahura Nipa-Nipa dengan KTPH Subur Makmur. 2.1.3. Penduduk Setidaknya 1500 Tahura Nipa-Nipa yang ada KK tersebar di 6 Kecamatan dan 12 yang menggantungkan pencahariannya di kelurahan. 2.2. Tahura Bukit Soeharto Tahura Bukit Soeharto (BS, 67,766 ha) terletak antara 0°49'-0°56' LS dan 117°00'- 117°08' BT, berada di dua Kabupaten, yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, terletak di tiga Kecamatan, Loa Janan, Samboja dan Muara Jawa, sedangkan di Kabupaten Penajam, Paser Utara berada di Kecamatan Sepaku Semoi. Tahura BS ini merupakan hulu dari 7 (Sub) DAS yaitu Loa Haur (bermuara ke Sungai Mahakam), Seluang, Tiram, Bangsal, Serayu, Salok Cempedak (bermuara ke Selat Makassar) dan DAS Semoi (bermuara di Teluk Balikpapan). 2.2.1. Kebijakan dan Tata Kelola kawasan Sejak ini tahun kemudian diusulkan sebagai HL (33.760 ha), kemudian tahun 1982 Menteri Pertanian menunjuk kawasan HL dengan luas 27.000 ha, setelah ditata-batas luasannya 23.800 ha. Tahun 1989, dirubah menjadi Hutan Wisata, kemudian luasannya bertambah oleh eks HPH PT ITCI menjadi 64.850 ha, setelah ditata batas menjadi 61.850 ha, dimana saat itu telah ada Kuasa Pertambangan (KP) dan Ijin Usaha Perkebunan seluas 1.204,94 ha di dalam kawasan. Tahun 2004, statusnya dirubah menjadi Tahura melalui SK No.419/ Menhut-II/2004. Terakhir, berdasarkan SK.577/ Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Tahura Bukit Soeharto, luas kawasan menjadi 67.766 hektar. tahun sebagai 1976, Gubernur zona Kaltim menetapkan hidup, telah pelestarian lingkungan dua Didalam kawasan Tahura BS terdapat tiga kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) antara lain, 3.504 ha untuk Hutan Penelitian dan Pengembangan yang dikelola oleh Balai Penelitian Teknologi Perbenihan (BPTP) Samboja melalui SK Menhut No. 290/Kpts- II/1991 tanggal 5 Juni 1991 jo SK Menhut No. 201/Kpts-II/2004 tanggal 10 Juni 2004, seluas 4.320 ha untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan yang dikelola oleh Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan Samarinda melalui SK. Menhut No. 8815/Kpts-II/2002 tanggal 24 September 2002, dan seluas 20.271 ha untuk Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman dikelola oleh Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman melalui SK Menhut No. 160/Menhut-II/2004 tanggal 4 Juni 5
2004. Sampai kini belum dibentuk badan koordnasi yang mengelola ketiga kawasan KHDTK tersebut, masing-masing menetapkan norma dan stadarnya sendiri-sendiri. 2.2.2. Akses, Kepemilikan dan Pasar Tahura BS merupakan kawasan hutan yang kaya sumberdaya alam selain letaknya yang strategis di kiri-kanan jalan poros Balikpapan dan Samarinda (115 km) dengan pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi. Diawali dari ekploitasi hutan alam pada tahun 1970-an, kemudian setelah kayunya habis dirubah menjadi HTI, setelah hutannya rusak dan HTI tidak berhasil, mulai pertengahan 1980-an, kawasan hutan yang diperkirakan memiliki cadangan batubara 150 MT ini menjadi rebutan lebih dari 50 kuasa pertambangan batubara yang melibatkan perizinan di tingkat Pusat dan Kabupaten yang memunculkan kesimpangsiuran batas dan berbagai versi peta kawasan. Selain itu kawasan ini juga mengalami tekanan pembuatan jalan tol, pemasangan tower operator seluler dan tekanan masyarakat yang lapar lahan untuk berkebun lada, sawit, karet dan sayuran. 2.2.3. Penduduk Diperkirakan ada 5.000 KK yang bergantung baik langsung maupun tidak langsung ke kawasan Tahura, diantaranya Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kertanegara. 2.3. Tahura Sultan Thaha Saifuddin Tahura Sultan Thaha Saifuddin (STS, 15.830 Ha) terletak 1°40'44"-2°11'12" LS dan 103°09'09"- 103°14'15" BT. Secara administratif melintasi tiga Kecamatan, yaitu Kec. Muara Bulian, Kec. Bajubang dan Kec. Muara Tembesi, Kab. Batanghari, Prov. Jambi. 2.3.1. Kebijakan dan Tata Kelola Tahura STS sering disebut Hutan Senami ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial sebagai HL sejak tahun 1933 yang bertujuan untuk mengamankan minyak bumi yang berada di kawasan ini. Sejak tahun 1922 sudah dilakukan penambangan minyak bumi di Hutan Senami yaitu Lapangan Minyak Meruo Senami (239 Ha) dan Lapangan Minyak Betung (513 Ha). Di era Orde Baru, SK Menhut No.46/Kpts-II/1987 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) merubah status Hutan Senami menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dimana dua ladang minyak di Betung dan Meruo Senami berada masuk dalam kawasan1. Sejak saat itu mulai dilakukan eksploitasi hutan oleh pemegang ijin HPH maupun Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu/IPHHK. Pada tahun 2001 atas usulan Pemda Jambi, kawasan HPT Senami seluas 15.830 ha, bekas HPH PT. Asialog, melalui SK Menhut No.94/Kpts-II/2001 ditetapkan menjadi Tahura STS. 1 Lapangan Betung 60% terletak didalam Tahura, sedangkan 40% berada diluar, sedangkan Lapangan Meruo Senami 100% berada didalam Tahura. 6
Gambar 2. Jual beli lahan dalam kawasan Tahura STS, Kab. Batanghari, Provinsi Jambi 2.3.2. Akses, Kepemilikan dan Pasar Produksi minyak bumi di dalam kawasan THR STS telah berlangsung sejak masa kolonial yang dikelola oleh dua perusahaan minyak bumi milik Belanda dan Amerika Serikat; Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dan NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij (NIAM), dilanjutkan oleh Pertamina sampai kini. Sejak era reformasi, setelah kawasan ditinggalkan oleh pemegang izin HPH (PT. Asialog) terjadi pembukaan lahan Tahura untuk perkebunan sawit dan karet monokultur secara ilegal oleh individu ataupun kelompok serta aktivitas logging kayu yang terus terjadi hingga saat ini. Selain itu juga terdapat praktik jual beli lahan di dalam kawasan THR STS yang kemudian dilegitimasi oleh otoritas Adat dan Desa. Keberadaan unit manajemen sawit (PT AP, PT TLS, PT BSP) disekeliling Tahura telah mendorong masyarakat untuk mengkonversi Tahura menjadi kebun sawit yang didorong oleh pemilik modal yang berkolusi dengan oknum penguasa dan aparat keamanan untuk memodali masyarakat membuka lahan Tahura dan mengoperasikan kebun sawitnya dengan sistem bagi hasil. 2.3.3. Tekanan Penduduk Disekitar Tahura STS terdapat 12 desa yang berada di 3 Kecamatan, ada dua kategori desa, desa transmigran dan desa asli/adat. Beberapa desa diantaranya overlapping dengan kawasan Tahura STS, sekitar 600 KK menggantungkan hidupnya dari kawasan Tahura. 2.4. Tahura Pocut Meurah Intan Secara geografi s Tahura Pocut Meurah Intan (PMI, 6300 ha) terletak antara 05°25'15"- 05°26'30" LU dan 95°38'- 95°47' BT. Wilayah ini terletak di lereng vulkanik Gunung Seulawah yang sangat subur, secara administrasi berada di Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie Nanggroe Aceh Darussalam. 7
B.4.1. Kebijakan dan Tata Kelola Sejak tahun 1930 sudah ditetapkan sebagai hutan penyangga Gunung Berapi Seulawah Agam, tahun 1998 ditetapkan sebagai Tahura Cut Nyak Dhien oleh Menhut. Tahun 2001, luasnya dikurangi menjadi 6.300 ha, dan melalui Perda diganti namanya menjadi Pocut Meurah Intan. 2.4.2. Akses, Kepemilikan, dan Pasar Tahura PMI merupakan wilayah endemik tegakan Pinus Merkusii/Acehrehensis yang sebagaian telah rusak oleh kebakaran pada tahun 2000-2001, sebagian wilayahnya dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun kemiri, kakao, pisang, jagung, umbi-umbian dan tanaman obat. Sampai tahun 2013 ada 134 orang penggarap dengan luasan 406 ha yang tersebar di 63 titik, selain itu juga banyak terjadi transaksi jual beli lahan, bahkan ada 10 KK yang mengantongi sertifikat tanah dari BPN Kabupaten Pidie. 2.4.3. Penduduk Ada dua Desa, yaitu Saree Aceh (677 jiwa) dan Suka Mulia (373 jiwa) yang berada di sekitar Tahura, didominasi oleh suku Aceh yang berprofesi sebagai petani. 2.5. Hutan Lindung Sungai Wain terletak antara 116°47'- Hutan Lindung Sungai Wain 116°55' BT dan 01°02'-01°10' LS. Secara administratif, HLSW terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Kariangau, Timur. Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan (HLSW, 9.782,80 ha) 2.5.1. Kebijakan dan Tata Kelola Tahun 1934, Sultan Kutai menetapkan Kelompok Hutan Sungai Wain (10.025 ha) sebagai hutan yang berfungsi untuk perlindungan tata air. Pada masa Orde Baru, berdasarkan SK Mentan No.24/Kpts/ Um/I/1983 menetapkan hutan seluas 3.925 ha sebagai bagian dari kelompok Hutan Lindung Balikpapan, sedangkan sisanya seluas 6.100 ha ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK). Memperhatikan usulan Gubernur Kaltim, Menteri Kehutanan, melalui SK Menhut No.118/Kpts-VII/1988, menetapkan kedua hutan tersebut sebagai Hutan Lindng Sungai Wain/HLSW (10.025 ha). Tahun 1993, untuk mengeluarkan wilayah yang telah dirambah oleh masyarakat, Dinas Kehutanan Kota Balikpapan mengusulkan perubahan batas HLSW dari 10.025 ha menjadi 9.782,80 ha yang kemudian di-SK-kan oleh Menteri Kehutanan. Di era otonomi daerah, pengelolaan HLSW diserahkan kepada Kota Balikpapan melalui PP No.25/2000 yang kemudian Walikota menyerahkan pengelolaanya ke Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW) melalui Perda 11 tahun 2004, terbentuknya forum ini dipicu oleh kebakaran hutan 1998 dan didorong oleh kepedulian berbagai fihak untuk menyelesaikan perambahan di sisi timur HLSW melalui skema HKm. BP-HLSW terdiri dari perwakilan Pemerintah, LSM, CSO Pemberdayaan Masyarakat, 8
Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Sektor Swasta, dan Pers. BP juga diberi tugas untuk mengelola HL DAS Manggar (4.999 ha) yang di dalamnya terdapat Waduk Manggar (400 ha) yang merupakan sumber air PDAM yang memenuhi kebutuhan 80% penduduk Balikpapan (700.000 jiwa), sebagian besar wilayah DAS Manggar telah dikelola oleh transmigran dari Jawa sejak tahun 1960- an. Tahun 2006, Menhut mengeluarkan SK penunjukan Kebun Raya Balikpapan seluas 290 ha sebagai KHDTK di HLSW. Pada tahun 2011, Menhut menetapkan HKm seluas 1.400 ha untuk dikelola masyarakat. Sebagai implikasi pelaksanaan UU No. 23/2014, mulai tahun 2017 keberadaan BP-HLSW berakhir dan HLSW sementara dikelola oleh KPHL Bongan. 2.5.2. Akses, Kepemilikan dan Pasar Selain memiliki keragaman hayati yang tinggi dengan flagship Beruang Madu (Helarctos Malayanus), HLSW adalah penghasil air 15.000 m3/hari yang digunakan sebagai cooler kilang minyak sejak 50 tahun lalu sampai kini. Keberadaan HLSW semakin terjepit oleh perluasan Kota Balikpapan yaitu perluasan pemukiman dan perkatoran baru, juga perambahan, pembalakan dan perburuan satwa liar. Untuk mempertemukan kepentingan tersebut sejak tahun 2011, seluas 1,400 ha dari kawasan HLSW yang terletak di luar Zona Inti telah dikelola dengan pola HKm oleh berbagai etnis pendatang dari Kelurahan Karang Joang yang terletak dekat Jalan Poros Samarinda- Balikpapan Km 20-24. Selain bertani karet, aren, buah dan sayur- sayuran, semenjak ikut pola HKm mereka juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengamanan hutan, namun skema ini masih menimbulkan pro-kontra diantara pemangku kepentingan HLSW. 2.5.3. Penduduk Sekitar 700 KK di Kelurahan Karang Joang menggantungkan hidup mereka dari HKm selain itu ada 120 KK yang mendapatkan pekerjaan dari kegiatan pengelolaan HLSW dimana setelah HLSL dikelola oleh KPH Bongan nasibnya menjadi tidak menentu. 2.6. Hutan Lindung Pegunungan Meratus Pegunungan Meratus (66.000 ha) terletak antara 115°38'00"-115°52'00" BT dan 2°28'00" hingga 20°54'00" LS yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan dari arah tenggara dan membelok ke arah utara hingga perbatasan Kalimantan Timur (Ka. Paser). Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta hulu dari beberapa DAS (Batangalai, Barabai dan Amandit). Kelerengan terjal dan jenis tanah peka erosi membuat penutupan hutan merupakan pilihan terbaik. Secara administratif HL Pegunungan Meratus masuk dalam wilayah administrasi 8 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, Banjar dan Tapin. 2.6.1. Kebijakan dan Tata Kelola Sejak tahun 1928, telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial sebagai hutan cadangan untuk pengaturan tata air, dimana hal ini bersesuaian dengan TGHK tahun 1984, tahun 1998 9
keluar Kepres No.11/1998 yang meneguhkan HL Meratus (66.000 ha) sebagai daerah tangkapan air KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) Batu Licin di Kabupaten Kotabaru, sayangnya, sebagian kawasan HL ini kemudian dirubah menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk pengganti areal kerja HPH PT Kodeco Timber seluas 57.000 ha dan Inhutani II seluas 9.000 ha (SK No.741/Kpts-II/1999) yang saat itu arealnya digunakan untuk KAPET. Kondisi ini menimbulkan pro-kontra dan tarik menarik kepentingan antara pemerintah Pusat dan Daerah, hingga kini status kawasan HL Gunung Meratus masih dalam perdebatan, ada wacana untuk mempertahankan sebagai HL atau menjadi Taman Nasional. 2.6.2. Akses, Kepemilikan dan Pasar Jauh sebelum ditetapkan sebagai HL oleh pemerintah kolonial Belanda sudah menjadi ruang hidup masyarakat adat Dayak Kiyu Meratus sebagai petani ladang dan pekebun, gesekan oleh tumpang tindih penguasan mulai terjadi setelah hadirnya HPH PT Kodeco. Selain potensi hutannya, kawasan ini memiliki sumberdaya mineral yang menarik investor. Kini setidaknya telah ditemukan lebih dari 300 Kuasa Pertambangan batubara dimana sebagian kecil saja yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. 2.6.3. Penduduk Diperkirakan ada 6.000 KK masyarakat Dayak Kiyu Meratus yang hidup mengelompok dan terbagi dalam kesatuan hukum adat terkecil yang disebut dengan 'balai adat'. Ada kecenderungan penurunan populasi karena banyak yang 'turun balai', melepaskan diri dari komunitas balai menjadi manusia 'modern' dengan membuat rumah sendiri, sebagian menyingkir untuk menghindari konflik dengan masyarakat pendatang. 2.7. Hutan Lindung Gunung Tarak Hutan Lindung Gunung Tarak (HLGT) terletak diantara 1°16'33,37" LS-1°27'33,4" LS dan 110°16'46,35" BT-110°24'24,26" BT, secara administratif terletak di Kecamatan Matan Hilir Utara dan Kecamatan Naga Tayab, Kabupaten Ketapang. Hutan ini terletak di sekitar Taman Nasional Gunung Palung dan berfungsi sebagai kawasan penyangga dari TN Gunung Palung. 2.7.1. Kebijakan dan Tata Kelola HLGT ditunjuk sebgai kawasan HL tahun 1984 dan sampai kini masih belum ini dalam kondisi open ditetapkan, access, memperhatikan lembaga KPH belum berfungsi optimal hingga kini. setelah berlakunya UU 23/2014, HL 2.7.2. Akses, Kepemilikan dan Pasar Terdapat dua dusun di dalam kawasan HL, yaitu Dusun Cali dan Pangkalan Jihing, keduanya masuk Desa Pangkalan Teluk, Dusun Cali adalah dusun tua yang sudah ada jauh sebelum hutan ini ditetapkan sebagai HL, sedangkan Dusun Pangkalan Jihing adalah dusun baru yang terbentuk sekitar tahun 1990-an, terletak di pinggir Sungai yang keluar 10
Gambar 3. Pemukiman di HL Gunung Tarak, Ketapang, Kalimantan Barat. dari HL. Sebagian penduduk Dusun Cali pindah ke Pangkalan Jihing pada saat terjadi pembalakan kayu di hulu Sungai, mereka bekerja mendaratkan kayu yang dihanyutkan ke sungai tersebut, saat ini sebagian besar dari penduduk di dua dusun tersebut bekerja di PT Sawit Mitra Abadi, unit manajemen sawit yang merupakan bagian dari Group Genting. 2.7.3. Penduduk ini, berdasarkan Diperkirakan ada 50 KK yang berdomisili di dua dusun pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh Tropenbos Indonesia pada Bulan Juli 2017, wilayah dusun mereka hampir meliputi seluruh HL Gunung Tarak. 2.8. Hutan Lindung Sungai Lesan (HLSL) Secara geografis HLSL terletak di antara 117°3'58" BT-117°11'15" BT dan 1°32'21" LU- 1°40'17" LU yang berada di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan ini secara administratif berbatasan dengan: Kampung transmigrasi Sidobangen (sebelah Utara), Kampung Lesan Dayak dan Muara Lesan (Sebelah Timur), Kampung Merapun (sebelah Selatan), dan HPH PT. Mardhika Insan Mulia dan PT. Karya Lestari (sebelah Barat). Sekitar 87% areal HLSL memiliki kelas kemiringan lereng lebih dari 40% dan berada pada ketinggian 40 hingga 430 m dpl. 2.8.1. Kebijakan dan Tata Kelola Pada tahun1980-an di Kelay Hulu, beroperasi HPH PT. Alas Helau yang memiliki ijin konsesi seluas lebih dari 250.000 ha. Tahun 1998 dilakukan TGHK dimana sebagian kawasan Hutan Sungai Lesan yakni seluas ±4.462 ha dialihkan menjadi areal HTI milik PT Belantara Pusaka (No.20/KPTS-11/98). Tahun1998 terjadi penarikan ijin pengelolaan hutan oleh 11
PT Alas Helau, dan selanjutnya areal konsesi tersebut dijual kepada 5 perusahaan di bidang perkebunan dan kehutanan yaitu PT Karya Lestari, PT Mahardhika Insan Mulya, PT Wanabhakti Persada, PT Amindo, dan PT Aditya yang mulai beroperasi sejak tahun 2001. The Nature Conservancy (TNC) pada tahun 2001 mulai mengembangkan program di Kabupaten Berau, dimana salah satu kegiatannya adalah melakukan survei populasi Orangutan. Hasil survey di kawasan Hutan Sungai Lesan ditemukan banyak sarang Orangutan, hal ini mendorong usulan penetapan sebagai Kawasan Lindung yang disampaikan kepada DPRD dan Bupati Berau. Proses terus berjalan yang pada gilirann diterbitkannya Perda Kab. Berau No.3/2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau tahun 2001-2011 yang di dalamnya memasukkan Hutan Sungai Lesan sebagai salah satu kawasan hutan lindung di Kab. Berau. Tahun 2005 Gubernur Prov. Kalimantan Timur mengusulkan ke Kemenhut kawasan hutan Lesan sebagai Hutan Lindung. Tahun 2007 Bupati Berau mengeluarkan Peraturan yang menetapkan kawasan sungai lesan sebagai kawasan lindung dan dikuatkan dengan SK Kemenhut No 554 tahun 2013 tentang kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur dan SK Kemenhut 942 Tahun 2013 tentang kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Propinsi Kalimantan Timur, Seiring berjalannya waktu, akhirnya terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.3924/ Menhut-VII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Muara Lesan seluas 13.565,58 ha di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: (a) Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 10.240,82 ha dan (b) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 3.324,76 ha. Kawasan HLSL tersebut berada di wilayah kerja KPHP Berau Barat. Sebagai wadah koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, maka melalui fasilitasi TNC telah dibentuk Badan Pengelola HLSL (BP-Lesan). Selain TNC, berbagai organisasi non pemerintah pun telah bekerja di dalam dan sekitar HLSL seperti Menapak, Yakobi, Worl Education, dan OWT yang saat ini masih bekerja melalui pendanaan TFCA Kalimantan Siklus I. Dalam perjalananannya BP-Lesan kurang berjalan optimal, oleh karenanya melalui fasilitasi OWT telah dibentuk Forum HLSL yang melibatkan para pemangku kepentingan HLSL di tingkat tapak. 2.8.2. Akses, Kepemilikan dan Pasar HLSL telah menjadi sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Sejak tahun1930- an masyarakat adat Lesan Dayak telah tinggal di areal tersebut yang ditunjukkan oleh dengan adanya beberapa peninggalan kuburan nenek moyang. Selain itu HLSL merupakan habitat penting Orangutan/Pongo pygmaeus dengan polulasi ±150 (TNC 2006) hingga ±176 ekor (Alkema 2015). Selain itu menjadi habitat berbagai satwa penting seperti Bangau Storm (Ciconia stormi), macan dahan (Neofelis nebulosi), beruang madu (Helarctos malayanus), dll. Bahkan saat, Centre for Orangutan Protection (COP) melalui fasilitasi OWT dan KPH Berau Barat telah menjadikan HLSL sebagai lokasi pelepasliaran Orangutan. Berbagai potensi unik ekosistem HLSL telah mengundang minat Operation Wallacea Ltd untuk melakukan penelitian keanekaragaman hayati di kawasan HLSL. Melalui 12
Gambar 4. Ekowisata di HL Sungai Lesan, Kab. Berau, Kalimantan Timur. dukungan KPH Berau Barat dan Dinas Pariwisata Kab. Berau, Operation Wallacea Ltd, berencana akan mengembangkan HLSL sebagai kawasan ekowisata ilmiah (scientific ecotourism) yang laut di Pulau Derawan bagi pelajar, mahasiswa, dan peneliti baik asing maupun domestik dimana pelaksanaannya akan dimulai pada tahun 2019. Hal ini akan memberikan peluang peningkatan mata pencaharian masyarakat di sekitar HLSL berbasis pada ekowisata. terintegrasi dengan kawasan wisata 2.8.3. Penduduk Berdasakan data Kecamatan dalam Angka tahun 2015 diperkirakan sekitar 549 KK atau 1733 jiwa dari 4 kampung di sekitar HLSL (Kampung Muara Lesan, Lesan Dayak, Sidobangen, dan Merapun) secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada keberadaan kawasan HLSL. B.9. Praktik cerdas : HKm di Hutan Lindung register 39 Kota Agung Utara dan Pengelolaan Konflik di Hutan Lindung register 45B Bukit rigis, Provinsi Lampung Kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara dan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis merupakan kawasan hutan yang ditetapkan bersamaan dengan terbitnya SK. Menhutbun No.256/KPTS-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wiyah Provinsi Lampung seluas 1.004.735 ha. SK tersebut menetapkan luas dan fungsi kawasan hutan di Provinsi lampung hingga kabupaten/kota. Luas areal Hutan Lindung yang termasuk dalam Surat Keputusan tersebut seluas 317.615 ha, dimana Kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara, di wilayah Kecamatan Sumberjaya hingga ke selatan ke Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus (Luas total 49.994 ha), sedangkan Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis, seluruhnya berada di dalam Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat (Luas total 8.295 ha). 13
HKm di HL Kabupaten Tanggamus terletak di KPH Batu Tegi, KPH Kotaagung Utara, dan KPH Pematang Nebak2, KPHL Batu Tegi ( 60.394 ha), KPHL Model Kota Agung (±58.162 ha) ditetapkan dengan SK Menhut No.379/ Menhut-II/2011, Utara sedangkan KPHL Pematang Neba (±32.700 ha) ditetapkan pada tahun 2016. Secara biofi sik hutan lindung di Provinsi Lampung merupakan diantara kawasan hutan yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan. Dari hasil analisis spasial, luas hutan primer dan sekunder yang semula 62.922 Ha yang ada pada Tahun 1990 telah berubah seluas 14.881 Ha menjadi tutupan lain, yaitu belukar 5.804 Ha, tanah terbuka 182 Ha dan pertanian lahan kering 8.825 Ha. Perubahan biofi sik pada ke tiga KPHL selama hampir 2 dekade (2000-2016) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5. Kehilangan tutupan lahan yang cukup tinggi selama 3 tahun berturut-turut (2008 -2012), laju kehilangan tutupan pohon mulai berkurang selama 3 tahun (2012-2015) tetapi pada tahun 2015- 2016 kehilangan tutupan pohon mengalami peningkatan kembali. Gambar 5. Pengurangan Tutupan Hutan di 3 KPHL di Kab. Tanggamus, Lampung Kehilangan tutupan hutan di wilayah KPHL Batu Tegi dan KPHL Pematang Neba di awak tahun 200-an banyak terjadi di wilayah yang didominasi oleh pertanian lahan kering, pada tahun 2013-2016 kehilangan tutupan pohon mulai terjadi pada hutan sekunder dengan luasan dan sebaran yang masih terbatas. Berbeda dengan KPHL Kota Agung Utara dimana kehilangan tutupan pohon pada hutan sekunder cukup mengkawatirkan sehingga perlu diwaspadai. Pertanyaan penting yang perlu disampaikan, mampukah budidadaya kopi pola agroforestri bisa mempertahankan hutan sekunder ? Komoditas kopi yang tidak tahan naungan mestinya hanya dikembangkan di kawasan hutan yang sudah terlanjur terbuka sehingga tidak mengurangi tutupan hutan sekunder yang tersisia. 2 Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Lampung sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.68/ Menhut-II/2010 seluas ± 518.913 ha yang terdiri dari Sembilan (9) unit KPHL (± 277.690 ha) dan 7 KPHP (± 241.223 ha). 14
Gambar 6. HKm Gapoktan Wirakarya Sejahtera dengan komoditas Pala, Cengkeh, Kopi dan Pisang di HL Register 39 Gunung Tanggamus, KPHL Batu Tegi, Provinsi Lampung 2.9.1. Kebijakan dan Tata Kelola Penetapan kawasan hutan di Provinsi Lampung didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1991 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di di Provinsi Lampung melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri seluas 1.237.200 ha (37,47%) dari total luas provinsi. Luas kawasan hutan negara kembali berubah setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.416/ Kpts-II/1999 yaitu menjadi 1.144.512 ha (34,66%) dari luas daratan Lampung. Pada tahun 1999, kembali dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/ Kpts-II/2000 sehingga luas kawasan hutan negara di Propinsi Lampung kembali berubah menjadi 1.004.735 ha atau seluas 30,43% dari total luas Propinsi Lampung (Indrawirawan et al, tanpa tahun). HKm di Lampung mulai dilaksanakan sejak keluarnya SK Menhutbun No.677/Kpts-/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. IzinHKmpertamadiberikan kepada dua kelompok masyarakat di kawasan hutan Register 19 Gunung Betung pada tahun 2000, yang kemudian diikuti oleh kabupaten lain di Lampung. 2.9.2. Akses, Kepemilikan dan Pasar Konsorsium Kota Agung Utara (KORUT) merupakan sebuah aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) lokal di Kabupaten Tanggamus yang bergerak di bidang konservasi dan lingkungan hidup. KORUT beranggotakan 3 lembaga yaitu Pantera Raffl esia Tanggamus Lampung (PRATALA), Sangga Buana dan KPHL Kota Agung Utara. KORUT Sejak tahun 2012 telah memfasilitasi pengembangkan program HKm untuk menguatkan fungsi hutan Register 39 Kota Agung Utara sebagai kawasan penyangga TN Bukit 15
Barisan Selatan dan Daerah Tangkapan Air Waduk Batu Tegi. Program ini mendapat dukungan pendanaan dari Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera. Saat ini KORUT telah mendampingi 28 Gapoktan yang terdiri dari 264 Kelompok Tani dan 16.468 KK anggota kelompok serta 3 Kelompok Wanita Tani Hutan dengan komoditas kopi, kakao, pala, lada, petai, durian, jengkol, manggis, dan jasa lingkungan. Pada wilayah dampingan KORUT, terdapat 25 Gapoktan HKm dengan komoditi utama tanaman Kopi Robusta dengan total luasan 39.212,71 Ha. Jika diasumsikan luas areal komoditi kopi dikalikan dengan rata-rata produksi per ha, maka 39.212,71 x 800 Kg = 30.841.000 kg. Jika diasumsikan harga kopi per kg adalah Rp20.000 maka total pendapatan seluruh Gapoktan yang menanam kopi saja pada wilayah dampingan KORUT adalah Rp616.820.000.000/tahun, angka tersebut belum termasuk komoditas lainnya. HKm merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang berbasis pada keterlibatan masyarakat setempat untuk ikut serta dalam keseluruhan proses pengelolaan hutan. Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan. Selain itu, pembentukan organisasi pengelola hutan kemasyarakatan juga dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah/ tenaga lapang kehutanan maupun dari lembaga pendamping independen melakukan monitoring dan pendampingan terhadap keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan kelompok-kelompok hutan kemasyarakatan. Secara umum Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) merupakan perkumpulan orang-orang yang tinggal di sekitar hutan yang menyatakan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan ikut serta melestarikan hutan dengan prinsip-prinsip kerja dari oleh dan untuk anggota. 2.9.3. HKm: Melegalkan kondisi aktual untuk keadilan tenurial Sejak 100 tahun lalu, hampir seluruh wilayah Sumberjaya merupakan hutan belantara, yang pertama kali menempati wilayah tersebut adalah Suku Semendo dari Utara. Menurut hukum tak tertulis (customary law/hukum adat), suku pertama yang menempati wilayah tersebut ditetapkan sebagai pemilik tanah. Sebelum pertengahan Abad ke-19, Sistem Marga ditengarai sebagai basis kebijakan dan landasan tata kelola lahan di Lampung. Saat Belanda mengumumkan kampanye perdamaian pada pertengahan abad ke- 19, Sistem Marga menjadi ilegal dan diganti dengan 'Sistem Kepala Daerah' (Verbist dan Pasya 2004). Implikasi dari Sistem Kepala Daerah adalah Klaim tanah suku Lampung yang diakui hanya sejauh 6 km dari desa dan 3 km dari pemukiman sementara, sedangkan tanah di luar rentang tersebut ditetapkan sebagai tanah negara yang secara efektif mengurangi kekuasaan sistem Marga. Perubahan tersebut hanya berjalan 12 tahun, sistem Kepala Daerah telah dianggap gagal sehingga pemerintah kolonial mengembalikan sistem Marga dengan beberapa perubahan. Pada tahun 1928, pemerintahan Belanda menetapkan Status Komunitas Penduduk Asli (inlandsche gemeente) sebagai Marga Lampung, kemudian menyusun kembali batas teritorial untuk tiap Marga. Pemerintah Belanda sangat tertarik pada penggunaan struktur dan institusi tradisional untuk pengumpulan pajak. 16
Pasca kemerdekaan, pemerintah meniadakan sistem Marga dan melakukan nasionalisasi seluruh tanah marga yang dianggap tidak definitif tanpa dibudidayakan. Hal tersebut menimbulkan dualisme sistem penguasaan dan kepemilikan tanah terutama tentang keberadaan tanah adat terhadap tanah 'negara' yang berlangsung hingga tahun 1960. Masyarakat Marga diperbolehkan memiliki hak ulayat (usufruct right) atas tanah, tetapi tanah tersebut tidak selalu terdaftar/ didaftarkan secara resmi oleh pemerintah. Peralihan penguasaan dari Marga ke Negara menyebabkan penduduk Marga di Lampung kehilangan sebagian besar hak tanahnya yang pernah disusun oleh Pemerintah Belanda. Pada era orde baru, kebijakan penunjukan kawasan hutan dimulai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada periode 1980an yang kemudian dijadikan basis untuk pemberian izin pengusahaan hutan dan kemudian mendorong proses padu serasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada tahun 1991, pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi, yang sekaligus berfungsi sebagai Kesatuan Perencanaan Pengusahaan Hutan Produksi diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.200/Kpts/1991. Pada era reformasi, ditandai oleh kebijakan desentralisasi yang melahirkan paradigma baru dalam pembangunan kehutanan nasional yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hal ini menjadi titik tolak masyarakat sekitar hutan tidak hanya sebagai penerima dampak tapi juga diberikan kewenangan dan akses untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola hutan. Proses pelibatan masyarakat ini dituangkan dalam kebijakan hutan kemasyarakatan yang dimulai sejak awal dekade 1990-an. Konsep dan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) ini telah mengalami perkembangan dari model partisipasi rakyat dalam kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan (1995), kemudian model pemberian izin pemanfaatan hutan kepada kelompok- kelompok masyarakat setempat (1999) dan akhirnya menjadi model pengelolaan hutan desa oleh masyarakat setempat secara mandiri atau model pengelolaan hutan bersama masyarakat desa di kawasan hutan negara yang dikuasakan kepada swasta atau badan otoritas lainnya (Pasya dan Fay 2001). Apa yang dilakukan oleh lembaga pendamping seperti KORUT di Kabupaten Tanggamus, maupun WATALA di Kabupaten Lampung Barat dalam skema HKm ini sebenarnya adalah sebuah upaya 'melegalkan kondisi aktual'. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa sistem Marga sebagai pola kelola pemilikan telah eksis bahkan sebelum pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan berdasarkan wilayah registrasi. Skema HKm mampu menengahi gap antara persepsi negara dengan masyarakat lokal dengan memberikan jaminan kepastian atas lahan garapannya. Kelompok petani dapat memperoleh ijin untuk mengelola kawasan hutan selama 25 tahun, dengan 5 tahun masa percobaan berdasarkan dua kondisi, yaitu: (a) melakukan perlindungan terhadap hutan yang tersisa dan (b) menanam pohon di kebun kopi mereka. Dinas Kehutanan dan SDA Lampung Barat berkolaborasi dengan ICRAF, WATALA telah menyusun Kriteria dan Indikator Evaluasi HKm secara partisipasif untuk memberikan kepastian hukum bagi kelompok tani HKm di Kabupaten Lampung Barat (Pasya 2017). Sementara pelaksanaan HKm di Kabupaten Tanggamus, Dinas Kehutanan berkolaborasi dengan KORUT dan Forum Komunikasi HKm Tanggamus. Upaya ini merupakan sebuah contoh praktik cerdas menuju keadilan tenurial ! 17
33 Ragam Persoalan Tenurial HL dan Tahura Akar masalah dan implikasinya terhadap tenurial untuk beberapa kasus disarikan Pada Tabel 1. Mengacu pada Schlager dan Ostrom (1992) dan Ostrom (2000) tentang bundle of rights didapatkan bahwa rejim hak yang terkait akses, pemanfaatan dan kontrol atas HL dan Tahura tidak berubah sepanjang sejarah, yaitu tetap sebagai state property. Namun secara de facto HL dan Tahura tidak hanya dikuasai oleh negara, tetapi juga masyarakat dan korporasi, kondisi legal seperti ini oleh Kartodihardjo (2016) disebut sebagai legal tidak legitimate. Tabel 1. Akar masalah tenurial dan implikasinya Kawasan HL dan Tahura Akar Permasalahan Tata Kelola Implikasi Tenurial Dampak Tahura Nipa- Nipa Program Reboisasi Hutan yang menyingkirkan keberadaan masyarakat lokal Wacana HKm dan pembentukan desa konservasi oleh berbagai stakeholder yang di inisiasi oleh LSM Dualisme penguasaan yang secara de jure di miliki negara, namun secara de facto dikuasai oleh masyarakat setempat. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat, serta degradasi kawasan hutan konservasi. Tahura Bukit Soeharto Tarik ulur kepentingan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kerusakan hutan dan Kerusakan lingkungan Tahura Sultan Thaha Saifuddin Tumpang tindih batas kawasan dengan Desa penyangga kawasan Perubahan fungsi dari Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, hingga menjadi Tahura Penguasaan dan pemilikan oleh oknum dari berbagai latar belakang di dalam kawasan Tahura Perubahan landskap tahura menjadi perkebunan yang didominasi oleh sawit dan karet. Tahura Pocut Meurah Intan Kebakaran Lahan, pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat dan pembangunan markas Brimob di dalam Tahura Perubahan luas kawasan dari 6.300 ha menjadi 6.220 ha Munculnya sertifikat penguasaan atas tanah yang dikeluarkan Badan Pertahanan nasional (BPN) Kabupaten Pidie Perubahan tegakan hutan pinus menjadi perkebunan pisang, dll 20
Hutan Lindung Sungai Wain Tarik ulur kepentingan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Hilangnya payung hukum kepada BP-HLSW akibat Undang-Undang No.23/2014 yang berlaku efektif pada awal 2017 Daya jangkau atas kontrol hutan yang semakin menjauh dan berada dibawah Pemerintah Provinsi Kewenangan pengelolaan beralih ke Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XXX Balikpapan Hutan Lindung Pegunungan Meratus Penetapan kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus sebagai daerah tangkapan air (catchment area) yang berfungsi untuk mendukung KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) Perubahan sebagian kawasan lindung Pegunungan Meratus menjadi HPT PT. Kadeco Timber Tumpang tindih penguasaan lahan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat adat Dayak Kiyu Meratus Konflik antara masyarakat yang merasa aksesnya terhadap kawasan hutan menjadi tertutup akibat pembatasan- pembatasan yang dilakukan oleh PT. Kodeco Timber Dari berbagai studi kasus di atas telihat bahwa HL dan Tahura memiliki kondisi sosio- historis dan pengaturan tata kelola yang berbeda- beda disetiap wilayah dan rentang periode rejim politik. Terlihat bahwa sebelum hutan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan umumnya sudah menjadi wilayah kelola masyarakat, penetapan sebagai kawasan hutan dan perubahan tenurial setelah itu umumnya berujung pada eksklusi masyarakat lokal, periksa Tabel 2, kecuali diantara beberapa contoh yang cukup baik misalnya di Tahura Nipa-Nipa, HL Sungai Wain dan HKm di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat yang dibangun oleh masyarakat dengan dukungan CSO dan pemerintah. Tabel 2. Dinamika tenurial Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya Karakter Kolonial Rezim Politik Orde Lama Orde Baru Reformasi-Kini Property rights State property State property State property State property Alokasi fungsi HL atau HK HL atau HK HL, HP, HK HL, HK Tekanan pasar Sedang Pertambangan Sedang-rendah Pertambangan Sedang-Tinggi Pertambangan HTI, HPH, HL, HP, Trans Tinggi Pertambangan HTI, HPH, HL, HK, Trans, Perkebunan, Pemukiman, Infras- truktur Pihak kuat Pemerintah Korporasi Pemeritah Korporasi Pemerintah Korporasi Pemerintah Korporasi Pihak kalah Masyarakat lokal, pendatang Masyarakat lokal, pendatang Masyarakat lokal, pendatang Masyarakat lokal, pendatang 21
Terlihat bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan multi- pihak sebagaimana ilustrasi di atas terbukti mampu menekan tingkat kerusakan hutan akibat perbedaan persepsi dan kepentingan. Sebaliknya, ketiadaan kelembagaan kolaboratif paling mencolok ditunjukan pada Tahura STS. Lemahnya kontrol Pemerintah Daerah menyebabkan kawasan hutan konservasi ini secara de facto menjadi open access. Keadaan tersebut menjadi faktor penarik yang menyebabkan banyak aktor sosial dari berbagai latar belakang dan mekanisme akses kemudian mengambil keuntungan. Untuk kasus Tahura BS, meskipun telah ada 'kerjasama' antara Pemerintah Pusat, Dishut, Unit Pelaksana Teknis Pusat (Balitek dan Balai Pelatihan Kehutanan) dan Unmul, namun tidak hadirnya komponen CSO membuat perbedaan kepentingan ekonomi (pasar) antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak terkontrol, ditambah dengan tiadanya kelembagaaan yang mengikat pengelolaan di tiga KHDTK berdampak pada amburadul-nya penata kelolaan hutan. tenurial (tenurial security), kelembagaan dan fungsi Hubungan antara keamanan konservasi/lindung di Tahura dan Hutan Lindung disajikan pada Gambar 7 dan Gambar 8. 3,5 3 3 2,5 2 Keamanan Tenurial 2 2 2 1,5 Kelembagaan Lokal Fungsi Konservasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 T.Ni pa-nipa T. Soeharto T. Sultan TS T. Pocut MI Gambar 7. Hubungan keamanan tenurial, kelembagaan dan fungsi konservasi di 4 Studi Kasus Tahura. Keterangan: 3 (baik), 2 (sedang) dan 1 (kurang) 3,5 3 3 3 2,5 2 2 2 Keamanan Tenurial 1,5 Institusi Lok al Fungsi Lindung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 HL. Sungai Wain HL. Peg. Meratus HL. G. Tar ak HL. S. Lesan Gambar 8. Hubungan keamanan tenurial, kelembagaan dan fungsi konservasi di 4 Studi Kasus Hutan Lindung. Keterangan: 3 (baik), 2 (sedang) dan 1 (kurang) 22
Tabel 3. Pengaturan tenurial Hutan Lindung dan Tahura Unsur Tenurial HL dan Tahura Hutan Lindung Tahura Kewenangan Pengaturan ruang Blok perlindungan Blok pemanfaatan dan khusus Blok khusus/lainnya Arrangement kelembagaan pengelolaan kawasan Pusat-Provinsi • Blok perlindungan • Blok pemanfaatan • Blok khusus (antara lain: blok tradisional, blok rehabilitasi, blok religi, kebudayaan dan sejarah dan/atau blok khusus Tidak boleh diakses • Akses terbatas • Pemungutan HHBK • KHDTK • Pada jasa lingkungan, izin diberikan oleh Menteri terkait dimana permohonan/ rekomendasi teknis diterbitkan oleh pengelola di tingkat tapak. Blok khusus: Hak akses terbatas dengan kemitraan (MoU) • KPHL • Berada pada tingkat provinsi Daerah-Kabupaten • Blok perlindungan • Blok pemanfaatan • Blok lainnya (antara lain blok tradisional, blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan sejarah, blok khusus dan atau blok koleksi Tidak boleh diakses Hak akses terbatas dengan ijin Pada jasa lingkungan, izin diberikan oleh Menteri terkait dimana permohonan/ rekomendasi teknis diterbitkan oleh pengelola di tingkat tapak. Blok khusus: Hak akses terbatas dengan kemitraan (MoU) • KPHK • Kabupaten dan Provinsi (lintas kabupaten) 23
44 Agenda Kedepan Kerusakan kawasan HL dan Tahura merupakan permasalahan nasional yang sangat pelik, namun demikian penyelesaiannya harus didekati secara lokal, karena keunikan masalah di setiap wilayah. Mengacu praktik cerdas menuju keadilan tenurial di Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan Sub-Bab 2.9 di atas, secara teoritis pengalihan kekuasaan dalam pengelolaan sumberdaya alam (khususnya hutan) kepada kelompok masyarakat pengguna dikenal dengan istilah devolusi. Secara konseptual, devolusi dapat diartikan sebagai transfer hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan dari badan-badan pemerintah kepada kelompok pengguna di tingkat lokal. Menurut Knox dan Meinzen-Dick (2001) dalam Adiwibowo et al (2013) terdapat dua bentuk devolusi sumberdaya hutan menurut jangkauan kontrol para penggunanya. Pertama adalah community based resource management (CBRM) dimana dalam kasus ini pemerintah mengundurkan diri dan menyerahkan kewenangannya kepada pengguna lokal, dan kedua adalah co-management dimana pemerintah tidak melepas kewenangannya secara penuh, namun hanya memperluas kontrol dan peran partisipatif kepada kelompok pengguna lokal. Mengapa hal tersebut menjadi begitu penting? Alasan pertama berdasarkan berbagai hasil penelitian, common property regimes (CPR)/ community based resource management (CBRM), sumberdaya yang dikelola secara komunal menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada sumberdaya yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena masyarakat umumnya memiliki pengetahuan, lebih dekat untuk melakukan monitoring dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumberdaya hutan. Alasan kedua adalah bahwa melalui devolusi pemerintah dapat berbagi beban pembiayaan pengelolaan hutan sehingga beban pemerintah dapat lebih ringan. Dengan demikian, dalam setiap pengelolaan hutan di kawasan HL dan Tahura perlu dibentuk forum multi-pihak yang tidak hanya terdiri dari sektor pemerintahan saja, namun juga CSO yang dapat bekerja sama dalam upaya melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakatnya. Upaya devolusi pada rejim politik saat ini memberikan peluang dan kesempatan yang cukup besar dibandingan dengan rejim sebelumnya. Momentum Putusan MK No.35/PUU-X/2013, P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial, Permen LHK No.P.39/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani dan Perpres No.88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan bisa menjadi alat dalam perluasan ruang kelola baik melalui perombakan/perbaikan aset dan akses sumber kekayaan hutan kepada masyarakat. telah memiliki pengetahuan mengelola Masyarakat hutannya, walaupun modal sosialnya telah banyak hancur oleh dorongan pasar yang tempatan umumnya memang 24
sangat kuat, bahkan terlalu kuat. Saat ini hampir tidak ada kekuatan yang mampu menahan perluasan lahan sawit di hutan- hutan yang dikelola oleh masyarakat, sehingga setelah aset dan akses didistribusikan kepada masyarakat, satu tahap yang penting adalah memberikan perangkat nilai guna dan nilai tambah kepada masyarakat terhadap hutan yang dikelola. Nilai guna berhubungan pada bagaimana masyarakat dikuatkan dalam tata-kelola dan guna hutan. Pengetahuan tentang wilayah perlindungan, budidaya/produksi dan reproduksi (nilai guna skala rumah tangga) yang dimiliki oleh masyarakat harus dijamin oleh negara. Bentuk jaminannya adalah memberikan penguatan kapasitas kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa melakukan budidaya seluasnya sesuai dengan kondisi lingkungannya, seperti bagaimana di wilayah lindung, bagaimana di wilayah budidaya. Penguatan ini harus dilakukan bersamaan dengan penguatan kelembagaan desa dalam penata kelolaan sumberdaya alam. Tahapan berikutnya adalah upaya meningkatkan nilai tambah, yaitu membuka akses dan perlindungan pasar. Tentu pemerintah tidak mampu bekerja sendiri, melainkan harus mendapat dukungan dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Jika kedua hal tersebut bisa difasilitasi oleh negara dan para pemangku kepentingan hutan, imajinasi konstitusi bahwa kekayaan sumberdaya alam yang melimpah bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat akan terwujud ! Tabel 4. Tenurial Hutan Lindung dan Tahura sesuai Perpres No. 88/2017 Hutan Lindung Luas Kawasan Hutan Lindung Ruang kelola masyarakat telah ada sebelum HL ditetapkan Ruang kelola masyarakat baru terbangun setelah HL ditetapkan <30% dari luasan DAS >30% dari luasan DAS Pemukiman diresetlemen Budi- daya lahan: PS Pemukiman dikeluarkan dari deliniasi Batas HL Budidaya lahan: <20 tahun, Perhutanan Sosial >20 tahun, TORA Pemukiman disetlement arus resetlement Budidaya Lahan: PS Resetlemen Budidaya lahan, Perhutanan Sosial Taman Hutan Raya Deliniasi ulang batas kawasan Tahura Resetlemen 25
DAFTAR PUSTAKA Adiwibowo S, Shohibuddin M, Kartodihardjo H. 2013. Kontestasi Devolusi: Ekologi Politik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Di dalam Kartodihardjo H (ed.). Kembali Ke Jalan Lurus; Kritik Pengunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Yogyakarta (ID): Forci Development. Bromley DW. 1992. The commons, property, and common-property regimes. Di dalam Bromley DW (ed). Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy. San Fransisco (US): Institute for Contemporary Studies. Dephut. 2008. Statistik Kehutanan Indonesia 2008. Jakarta (ID): Departemen Kehutanan. Ibnoe Hadjare. 2014. Wajah Bopeng Meurah Intan. Artikel ini dimuat di Majalah The Atjeh (grup edisi Januari 2014. Indrawirawan D, Riza F, Pasya G, Rozi, Ismaison, Hariwibowo R. Tanpa Tahun. Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Propinsi Lampung (Studi Pendahuluan). WATALA, World Agroforestry Center SE Asia Regional Office, Ford Foundation, DFID. KLHK. 2015. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK. 2016. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komnas HAM. 2016. Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta (ID): Komnas HAM. Propinsi Lampung. Buletin Kampung. Watala. Bandar Lampung. Pasya G, Fay C. 2001. Sistem Pendukung Negosiasi (SPN) Suatu Pendekatan Untuk Pemecahan Masalah Konflik di Kawasan Hutan; Hikmah (Lesson Learn) dari proses pengembangan SPN di Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Prosiding Seminar. Pasya G. 2017. Penanganan Konflik Lingkungan: Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Lampung. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Purwanto E, Koesoetjahjo I. 2017. Pembelajaran Dari Hutan Lindung Sungai Wain. Bogor (ID): Tropenbos Indonesia. Rahmat S. 2002. Peluang dan tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakat di Propinsi Lampung. Buletin Kampung. Watala. Bandar Lampung Schlager E, Ostrom E. 1992. Property-rights regimes and natural resources: A conceptual analysis. Land Economics. 68(3):249-262. Suharjito D. 2009. Devolusi pengelolaan hutan di Indonesia: Perbandingan Indonesia dan Philipina. Jurnal Manajemen Hutan. 26
Suryadi, Aipassa, Ruchaemi, Matius. 2017. Studi Tata Guna Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Jurnal. DOI: dx.doi.org/10.20886/jped.2017.3.1.43- 48. Syahruji A. 2009. Masyarakat Adat Dayak Kiyu Meratus, Kalimantan Selatan; Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Dayak Kiyu. Di dalam Kleden EO, Chidley L, Indradi Y (ed.) Hutan Untuk Masa Depan; Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan Dunia. Jakarta (ID); AMAN dan DTE. Wakjira DT, Fischer A, Pinard MA. 2013. Governance change and institutional adaptation: A case study from Harenna Forest, Ethiopia. Environmental Management. 51:912-925. DOI: 10.1007/ s00267-013-0017-9. Widayati A, Sirait JR, Khasanah N, Dewi S. 2014. Pengelolaan Lanskap Secara Kolaboratif di Sekitar Tahura Nipa-Nipa, Sulawesi Tenggara. Bogor (ID): ICRAF. Yunanto A. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pengelolaan Hutan Lindung Dari Sudut Pandang Elit Desa (Studi Kasus Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis, Kabupaten Lampung Barat) [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, IPB.
Tentang Penulis Edi Purwanto adalah Direktur Tropenbos International Indo- nesia Program (TBI) dan Operation Wallacea Trust (OWT). Alumni Fakultas Kehutanan, IPB (1986), Master Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), ITC, Enschede, Belanda (1990), Doktor Hidrololgy DAS, Vrije Universiteit, Amsterdam (1999). Edi banyak menulis di media masa dan buku, diantaranya 'Deforestasi dan Perubahan Lingkungan Tata Air di Indo- nesia: Resiko, Implikasi, dan Mitos' (BIGRAF, 2000), 'Misteri Keragaman Hayati di Hutan Lambusango' (OWT, 2007), 'Nasionalisme Lingkungan: Pesan Konservasi dari Lambu- sango' (OWT, 2012); 'Anti- encroachment Strategy for the Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Towards New Paradigms' (UNESCO & TBI, 2016), 'Managing Indonesia's Remaining Forests' (TBI, 2016), 'Tantangan Perhutanan So- sial di Indonesia' (TBI, 2017), 'Pembelajaran Dari Hutan Lindung Sungai Wain' (TBI, 2017). 28
Tropenbos Indonesia Tropenbos Indonesia Taman Cimanggu, Jl. Akasia I Blok PI/6 Taman Cimanggu, Jl. Akasia I Blok PI/6 Tanah Sareal, Bogor, Indonesia, 16163 Tanah Sareal, Bogor, Indonesia, 16163 Tlp : +62 251 8316156 Tlp : +62 251 8316156 e-mail : e-mail :