JURNAL TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP PENYAKIT KLEPTOMANIA Diajukan oleh : MUHAMMAD WINDU YUDHISTIRA N P M : 100510426 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2015
I. Judul : Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania II. Nama : Muhammad Windu Yudhistira, P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS. III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta IV. Abstract The title of this thesis, namely the crime of theft that done by people with kleptomania disease. Formulation of the problem: "How is criminal responsibility theft committed by people with kleptomania disease.research methods: "Researchers use a method of research using normative law research method is based on Article 44 of the book of the law has criminal law". People who suffer from kleptomania disease can not be convicted, its cause they haven't the ability to take responsibility, its happen because they have disabilities with their psychological progress. In Indonesia checks for people who suffer from mental illness (kleptomania) generally examined and was sentenced ordinary criminal theft. Law enforcement officers for more attention to psychological than criminal, law enforcement officers should encourage cooperation psychiatrist science experts to jointly examine the level of investigation and inquiry. Expert testimony as valid evidence, for consideration of the judge in making the decision and the ruling of considering further action to be put into a mental hospital or rehabilitation center. Keywords: disease, kleptomania, theft, responsibility
BAB I : PENDAHULUAN A. Latr Belakang Masalah Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat.Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania.Pengidap penyakit kleptomania mencuri tidak untuk mengambil keuntungan hanya ingin memperoleh kepuasan tersendir. Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena pencurian kerap terjadi dalam masyarakat.Tetapi dalam hal pencurian adanya pengecualian apabila pencurian dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania.Pengidap penyakit kleptomania melakukan pencurian semata- mata untuk pemenuhan kepuasan pelaku. Kleptomania adalah penyakit jiwa yang penderitanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencuri, pengidap penyakit kleptomania merasa mendapat kepuasan tersendiri apabila keinginan telah tercapai.Pada dasarnya benda- benda yang dicuri oleh penderita kleptomania tidak berharga, seperti mencuri sepatu bekas, kaus kaki bekas, sisir, permen dan benda-benda
lainnya.Tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania itu secara sepontan atau tidak dalam perencanaan.Pengidap penyakit kleptomania bukan karena tidak memiliki uang untuk membeli benda-benda yang dicuri, tetapi tindakan pencurian yang dilakukan atas dasar dorongan dari dalam diri.pengidap penyakit ini mencuri adalah pemuasan diri. Biasanya penyakit ini umum muncul pada masa puber dan ada yang sampai dewasa.Pada beberapa kasus, kleptomania diderita seumur hidup.Kleptomania juga dapat muncul setelah terjadi cidera otak traumatik dan keracunan karbon monoksida.Dalam beberapa kasus, kleptomania diderita seumur hidup, penderita juga mungkin memiliki kelainan jiwa lainnya, seperti kelainan emosi atau personalitydisorder atau disebut juga sebagai perilaku menyimpang karena memiliki kelainan pada jiwanya. Kleptomania adalah penyakit jiwa, orang yang sakit jiwanya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai hal-hal yang menghapuskan. Mencuri yang dilakukan oleh para pengidap kleptomania atau tidak pada dasarnya adalah sama. Akan tetapi penyakit kleptomania juga menyangkut penyakit jiwa. Berdasarkan kedua pasal diatas, terdapat perbedaan yang menimbulkan permasalahan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, dalam hal ini apakah kleptomania dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dan diberi sanksi kepada pelaku. Berdasarkan latar belakang diatas, makapenulis tertarik untuk
melakukan penulisan mengenai TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP PENYAKIT KLEPTOMANIA. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang sebagai mana yang diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah orang yang menderita penyakit kleptomania dapat mempertanggungjawabkan tindakan pencurian yang dilakukan? C. Metodologi Penelitian Jenis peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif.Metode penelitian hukum normatif berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur.Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu.Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai penunjang. Serta di dukung dengan wawancara yang mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang objek yang akan diteliti. BAB II : PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP PENYAKIT KLEPTOMANIA A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian 1. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu strafbaaf feit. Dalam Kitap Undang-undang hukum pidana dikenal dengan
istilah delik. Menurut Moeljatno lebih dikenal dengan istilah perbuatan pidana.Istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana".Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undanagan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi "tindak " tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.1 Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuataan, (yaitu suatu keadaan atau kejadiaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.2 1 Moeljatno, 2008Asas-asas hukum pidana,Rineka Cipta. hlm 55 2 Ibid. hlm 54 juga
2. Unsur- unsure Tindak Pidana Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) Pengertian Kesengajaan (dolus) b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging. c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacbte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: a. Sifat melanggar hukum atau wederrecbtelijkeid; b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan c. Kausalitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 3. Tindak Pidana Pencurian dan jenis-jenis pencurian a. Pengertian pencurian
Pengertian Pencurian adalah sutu tindakan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut dengan melawan hukum dengan maksud dimiliki. Seperti yang diatur dalam Pasal 362. Dalam pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu 1) Unsur-unsur objektif a) Unsur perbuatan mengambil (wegnemen). b) Unsur benda. c) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. 2) Unsur-unsur subjektif a) Maksud untuk memiliki. b) Melawan hukum. b. Jenis-jenis pencurian 1) Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHP 2) Pencurian dengan pemberatan 3) Pencurian Ringan 4) Pencurian dengan kekerasan B. Tinjauan Umum Tentang Psikiatri dan Kleptomania 1. Pengertian Psikiatri Psikiatri adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan jiwa serta pengaruhnya timbal balik terdapat fungsi-fungsi fisiologis organo-biologis tubuh manusia.Sebagai suatu cabang ilmu kedokteran, ilmu psikiatri tidaklah berdiri sendiri, melainkan selalu
berkolaborasi dan segala aspeknya selalu berkaitan dengan cabang- cabang ilmu kedokteran lainnya, misalnya dengan cabang ilmu saraf (Neurologi) dan ilmu penyakit dalam (Internal Medicine). 2. Pengertian tentang Kleptomania Kleptomania (bahasa Yunani: , kleptein, "mencuri", "mania") adalah penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri3. Kleptomania merupakan suatu gangguan psychis (gangguan kejiwaan) yang disebabkan oleh pengalaman dan perilaku masa kecil yang mendalam dan banyak faktor yang membuat kebiasaan itu semakin tumbuh berkembang. 3. Sifat dan Latar belakang Kleptomania Kleptomania merupakan suatu gangguan kejiwaan yang disebabkan perilaku masa kecil dan pengalaman yang mendalam dan banyak factor lainnya, faktor tersebut membuat menjadi kebiasaan tumbuh dalam tubuh dan berkembang atau disebut dengan gangguan kejiwaan yang bersifat Epilepsi yang merupakan suatu penyakit gangguan kejiwaan yang dapat tampak nyata bahkan tidak mudah diketahui, karena timbul sewaktu-waktu. 4. Penetapan pelaku pencurian yang pengidap penyakit kleptomania Orang pengidap penyakit kleptomania tidak selalu terlihat dari tingkah lakunya.Setiap perkara peradilan pidana tidak selalu dapat diselesaikan atau dibuktikan dengan berdasarkan pada hasil pemeriksaan secara
fisik. Penyelesaian perkara tidak hanya dilakukan atau mengacu pada ilmu hukum saja, tetapi juga diperlukan ilmu-ilmu lainnya sebagai dukungan atau sebagai bantu ilmu seperti logika, psikologi, kriminalistik dan kriminologi. Ilmu-ilmu pengetahuan tersebut berperan penting dalam penemuan hukum, hal tersebut membantu mendapatkan keputusan yang tepat mengenal persoalan hukum yang dihadapi.Penyelesaian peradilan pidana terkadang juga dibutuhkan bantuan dari ahli dalam ilmu pengetahuan untuk membantu mengungkap perkara pidana4. C. Pertanggungjawaban Pidana bagi Tindak Pidana pencurian yang Dilakukan oleh Pengidap Penyakit Kleptomania 1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana System pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan pelaku tindak pidana karena melakukan kesalahan.Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah diatur.ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reun nisi 4 Skripsi, Jessy Fransiska Purba. 2010. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Pelaku Mengidap Penyakit Kleptomania.Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hlm. 36
mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis yang juga di Indonesia berlaku.Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan5. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: "Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat"6. 2. Kemampuan Bertanggungjawab bagi Pelaku Pencurian yang Dilakukan oleh Pengidap Penyakit Kleptomania Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal, yang sehat.Kemampuan bertanggungjawab tidak ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang arti kemampuan bertanggungjawab.Pasal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab ialah Pasal 44 ayat (1) KUHP. Dari hasil wawancara dengan hakim Candra Nurendra Adiyana, S.H.,KH,M.Hum. di Pengadilan Negeri Sleman, hakim yang diwawancarai berargumentasi bahwa pembuktian terhadap pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap penyakit kleptomania dapat diketahui sejak tingkat penyidikan. Penyidik dapat melakukan 5 Moeljatno, Loc.Cit. hlm 165 6Roeslan Saleh. 1982. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 10
pemeriksaan jiwa terhadap pelaku.Apabila pelaku terbukti mengidap penyakit kleptomania (penyakit jiwa) maka pelaku dapat di lepaskan.Apabila terungkap dalam persidangan.Maka, hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memeriksakan pelaku ke ahli kejiwaan. Hasil tertulis dilihat dan didatangkan ahli jiwa yang memeriksa didalam persidangan untu melakukan pemeriksaan terkait keterangan yang ada (surat pemeriksaan). 3. Analisis Kasus Pencurian yang Pelakunya Mengidap Penyakit Kleptomania di Indonesia dalam memeriksa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap penyakit kleptomania sangat jarang sekali, pada umumnya tindak pidana pencurian di periksa dan dijatuhi putusan pidana pencurian biasa. BAB III : PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Orang yang mengidap penyakit kleptomania tidak dapat di pidana, bukan perbuatannya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana tapi disebabkan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, karena dalam pertumbuhannya jiwanya terganggu. Pasal yang berhubungan dengan
kemampuan bertanggung jawab ialah Pasal 44 KUHP.Pasal menerangkan orang yang cacat jiwanya tidak dapat di pidana karena alasan pemaaf, dalam hal ini termasuk orang yang mengidap penyakit kleptomania.Dimana, orang yang mengidap kleptomania dikatakan cacat jiwanya karena dalam melakukan tindak pidana pencurian tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya. B. Saran Aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan psikis dari pelaku tindak pidana, seharusnya aparat penegak hukum mengajak kerja sama ahli ilmu psikiater untuk bersama-sama memeriksa dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan dan nantinya hasil dari pemeriksaan tersebut dapat menjadikan pertibangan akan dilimpahkan atau tidak ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Jika terbukti mengidap penyakit jiwa dan tetap dilimpahkan ke pengadilan maka hasil pemeriksaan tersebut dapat diberikan di persidangan sebagai alat bukti yang sah, sebagai pertimbangan hakim dalam membuat putusan dan dalam amar putusan mempertimbangkan tindakan selanjutnya untuk dimasukkan kedalam rumahsakit jiwa atau pusat rehabilitasi. DAFTAR PUSTAKA Buku Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada Jakarta. ini
Eddy O.S. Hiariej ,2014, prinsip-prinsip hukum pidana, cahaya atma pustaka, Yogyakarta Lamintang, S.H.,1984 Dasar-dasar hukum pidana Indonesia.sinar baru bandung. Moeljatno, 2009 Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta. Jakarta Moeljatno, 2008 Asas-asas hukum pidana,Rineka Cipta. Jakarta Prodjodikoro, Wirjono, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Prasetyo,Teguh, 2010, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Roeslan Saleh. 1982. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta Perundang-Undangan: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jurnal Nungky Gabriel, 2007, Jurnal Psikologi kleptomania, Garut Skripsi Jessy Fransiska Purba.2010. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Pelaku Mengidap Penyakit Kleptomania.Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Moh.Iflah.2002. Kleptomania dan Pertanggungjawaban Pidana Pencurian (Studi Perbandingan Antara Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana
Positif).Perbandingan dan Hukum Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Webssite: 24/03/2015 kleptomania