Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESINYA MENURUT KUHP Meli Hertati Gultom1 Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen meli.gultom@uhn.ac.id 1) Info Artikel Diterima : 16 November 2022 Revisi : 26 November 2022 Terbit : 28 Desember 2022 Key words: Criminal Accountibility, Professional Doctor, Law Professional Doctor Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Dokter professional, Hukum Profesi Dokter Abstract The profession of doctor ia one of the Noble profession, because the task of saving the soul of people who is suffering from a disease, that man performs the task or profession is not always perfect, there can be mistakes and the souls can happen intentionally and or accidentally. Every other profession can generally be asked for criminal accountability when fulfilling elements of error, including the profession of doctors. The purpose of this writing to know the responsibility of the Professional Professional Doctor and Law on the profession of the doctor. This research method is a journightative normative method. The research shows the profession of physicians may be asked for criminal accountability when proven to meet the element of element of error. The error is the most important element in determining the criminal accountability. The property of the physician profession in Indonesian criminal law indirectly can be subject to sanctions as per article contained in the Criminal Code, and the profession of physicians may be held accountability through the Law and Medical Law and if they do malpractice can be reported and examined the Indonesian Medical Discipline Human Discipline. In conclusion, the profession of physicians may be asked for criminal accountability when it fulfills the elements of an error. Abstrak Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang Mulia, karena tugas menyelamatkan jiwa orang yang sedang menderita suatu penyakit, bahwa manusia yang menjalankan tugas atau profesi tersebut tidak selalu sempurna, dapat terjadi kesalahan dan jiwa dapat terjadi dengan sengaja dan atau tidak sengaja. Setiap profesi lain pada umumnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan, termasuk profesi dokter. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tanggung jawab Profesi Dokter dan Hukum Profesi Dokter. Metode penelitian ini adalah metode normatif jurnalistik. Hasil penelitian menunjukkan profesi dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur unsur kesalahan. Kesalahan merupakan unsur terpenting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Harta profesi dokter dalam hukum pidana Indonesia secara tidak langsung dapat dikenai sanksi sesuai terdapat dalam KUHP, dan profesi dokter dapat dimintai pasal yang pertanggungjawaban melalui Undang-Undang dan Hukum Kedokteran dan apabila melakukan malpraktik dapat dilaporkan dan diperiksa. Disiplin Kemanusiaan Disiplin Kedokteran Indonesia. Kesimpulannya, profesi dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan. Corresponding Author : Meli Hertati Gultom1 Email: meli.gultom@uhn.ac.id 1) Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 198
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) PENDAHULUAN Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang mulia, dikarenakan tugasnya menyelamatkan jiwa orang yang sedang menderita suatu penyakit, bahkan masyaakat awam berpendapat bahwa dokter itu tidak mungkin berbuat salah dalam menjalankan tugas atau profesinya, sebab itu masyarakat selalu pasrah pada dokter yang menangani penyakitnya. Selaku manusia biasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dokterpun tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan baik itu kesalahan yang dilakukannya dalam kehidupan sosialnya sebagai anggota masyarakat maupun kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas atau profesinya sehari-hari sebagai insan yang berbudi. Seorang dokter yang melakukan kekeliruan dalam menjalankan profesinya sehingga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif pada pasien, akan menimbulkan tanggung jawab perdata dengan alasan wanprestasi sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata: Penyebab luka atau cacadnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain pengganti biaya-biaya penyembuhan. Menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacad tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan. Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seseorang. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab dokter baru terjadi apabila si pasien menggugatnya untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien tersebut. Namun dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka tanggung jawab dokter tidak lagi hanya terbatas pada tanggung jawab perdata saja tetapi juga meliputi juga tanggung jawab pidana khususnya yang menyangkut dengan kelalaian seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab Pidana dalam hal ini timbul bila telah dapat dibuktikan adanya kealahan atau kelalaian profesional, misalnya kesalahan atau kelalaian professional, misalnya kesalahan atau kelalaian dalam mendiagnosa ataupun kesalahan dalam cara- cara pengobatan ataupun perawatan. Tanggung Jawab Pidana yang perlu dibuktikan sehubungan dengan adanya kealahan professional itu biasanya dihubungkan dengan : 1. Kesalahan 2. Persetujuan dari Pasien yang bersangkutan.1 Seorang dokter dalam melaksanakan tugas dapat melakukan kesalahan beupa unsur kelalaian, kelapaan atau kurang hati-hati (Culpa) sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka bagi pasien. Jadi bukan kesalahan 1 Hanafi Amrani, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, 2015 hal 43 Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 199
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) karena unsur sengaja (dolus), sebab apabila seorang dokter melakukan kealahan tersebut dengan sengaja (dolus), maka perbuatannya akan dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan atau bahkan pembunuhan, jadi bukan lagi sebagai kesalahan dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter. Kealpaan (culpa) apabila dikaitkan dengan tanggung jawab seorang dokter mempunyai arti kesalahan pada umumnya, tetapi di dalam ilmu pengetahuan, culpa mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan sebagai salah satu akibat kurang hati-hatinya sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Menurut tingkatannya, hati-hati itu sendiri dapat digolongkan menjadi : 1. Tingkat yang sangat berhati-hati. 2. Tingkat tidak begitu berhati-hati 3. Tingkat kurang hati-hati 4. Tingkat kurang lagi berhati-hati, sehingga menjadi serampangan.2 Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab hukum di bidang pidana bagi seorang dokter akan timbul setelah dapat dibuktikan terjadinya malpraktek yang dalam hal ini dasar timbulnya tanggung jawab tersebut adalah karena kesalahan yang berupa kelapaan yang sangat berat. Hal ini terjadi di kalangan para dokter, maka kriteria kelapaan disini tentu saja diukur atas dasar bagaimana pada umumnya secara normal para dokter itu bersikap atau bertindak dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dan batsan masalah yang teleh dikemukaakn di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajarai serta membahas tentang sejauh mana Pertanggung Jawaban Pidana Dokter dalam menjalankan tugasnya. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut : 1. Apakah kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya dapat dipertanggungjawabkan menurut Kode Etik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan KUHP? 2. Jenis tindak pidana apa saja yang mungkin dilakukan oleh seorang dokter yang salah dalam menjalankan profesinya? METODOLOGI PENELITIAN Tujuan Penelitian Penelitian ini bersifat normative yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan yaitu dengan data primer yang diperoleh. 2 Edward Omar Sharif Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Jakarta 2016 hal 15 Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 200
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif, normative, logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman kepada teori-teori hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan kepada teori-teori hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan dituliskan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis arttinya, dalam analisis yang dilakukan tidak bertentangan dengan akal sehat serta kepada ilmu pengetahuan. Normatif artinya, dasar yang dipakai untuk menganalisi s data ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan permsalahan. Metode deduktif artinya, darai data yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan Indonesia yang berhubungan dengan permsalahan, ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khsusus yang diperoleh dari penelitian, ditarik suatu kesimpulan umum setelah dikaitkan dengan pertanggung jawaban Pidana dokter dalam pelaksanaan profesinya, serta asas-asas huku, ketertiban umum, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diminta dari seseorang apabila orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana. Demikian juga pertanggungjawaban pidana dalammenjalankan profesinya, harus ada ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar dalam melakukan profesinya. Seorang dokter melakukan kesalahan profesi, apabila ia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak mengabaikan hal-hal yang oleh para dokter pada umumnya dianggap baik dalam situasi yang sama diperiksa, dinilai, diperbuat atau diabaikan. Kesalahan profesi maksudnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis sesuai dengan standard profesi medis, atau tidak melakukan Tindakan medis menurut ukuran tertentu yang di dasarkan pada ilmu pengetahuan medis dan pengalaman yang rata-rata dimiliki seorang dokter menurut situasi dan koneksi dimana tindakan medis dilakukan. Menurut J. Guwandi, yang dapat digolongkan sebagai kesalahan profesi seorang dokter adalah : 1. Malpraktek Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 201
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) 2. Kelalaian medik3 Malpraktek adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, stigmatis.Dalam arti luas malpraktek juga mencakup kelalaian, tetapi jug amencakup Tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar undang-undang. Dengan demikian, bahwa dalam arti luas malpraktek dapat dibedakan antara perbuatan yang dilakukan : a. dengan sengaja, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Malpraktek dalam arti sempit, misalnya dengan sengaja melakukan abortus tanpa indikasi medis, melakukan euthanasia, memberikan surat keterangan yang isinya tidak benar; b. tidak dengan sengaja, atau kelalaian, misalnya menelantarkan pasien dan tidak memeriksanya sehingga pasien meninggal. Seorang dokter dapat dikatakan malpraktek apabila ada Tindakan atau sikap dokter yang : a. bertentangan dengan etik atau moral, b. bertentangan dengan hukum c. bertentangan dengan standard profesi medik, d. kekurangan pengetahuan atau ketinggalaan ilmu pada bidangnya yang berlaku umum.4 Dari hasil wawancara dengan dr. Alpin Hoza di P. Siantar, menyatakan bahwa seorang dokter dapat dikatakan malpraktek apabila dokter tersebut melakukan Tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, dan keputusan mengenai ada tidaknya malpraktek tersebut ditentukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.5 Kelalaian sebagai terjemahan dari negligence dalam artui umum bukanlah suatu ekjahatan. Namun apabila kelalaian tersebut sudah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan benda atau jiwa orang lain, maka sifat kelalian tersebut menjadi serius. Jika sampai merugikan atau mencelakakan orang lain, apalagi jika akibatnya sampai merengut nyawa orang , maka oleh hukum tingkat kelalaian tersebut diklarifikasi sebagai kelalaian berat. Menurut Jonkers sebagaimana dikutip oleh J. Guwandi, unsur-unsur kelalian dalam arti pidana adalah : a. bertentangan dengan hukum b. akibatnya sebenarnya dapat dibayangkan c. akibatnya sebenarnya dapat dihindarkan 3 J. Guwandi, Kelalaian Medik, Balai Penerbit FK. UI , Jakarta, 2021, hal.9 4 Ibid.,hal 16 5 Hasil wawancara dengan Bapak Alpin Hoza selaku Kepala Rumah Sakit Vita Insani di P. Siantar, Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 202
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) d. perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.6 Perbedaan yang sangat jelas antara malpraktek dan kelalaian medik dapat dilihat dari motif Tindakan yang dilakukan, yaitu : a. pada malpraktek (sempit), tindakannya dilakukan dengan sadar, dan tujuan Tindakan memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, b. sedangkan pada kelalaian, tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang timbul disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi diluar kehendaknya.7 Dalam memahami hakikat kesalahan dalam menjalankan profesi atau malpraktek, harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban dalam menjalankan profesi. Untuk memperoleh gambaran tentang kesalahan dalam menjalankan profesi medis atau medical malpractice yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagai berikut : (1) Terhadap tenaga ksehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakana disiplin (2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Dalam hukum pidana terdapat ebberapa hal yang sangat relevan berhubungan dengan profesi kedokteran, hubungan mana dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan KUHP yaitu: 1. Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263,267 KUHP) 2. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan 3. Melakukan kelalaian sehingga menyebabkan matinya orang lain dan luka-luka (Pasal 359,360 dan 361 KUHP) 4. Melakukan pengguguran kandungan tanpa indikasi medis (Pasal 299, 348,349, dan 350 KUHP). 5. Membocorkan rahasia yang wajib disimpan karena jabatan (Pasal 322 KUHP) 6. Euthanasia (Pasal 344 KUHP) Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan : Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (Kewajiban) atau sesuatau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai 6 J. Guwandi, Op. Cit.,hal. 15 7 Ibid, hal 16-17 Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 203
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, maka kalua mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.8 Bagi dokter, pasal ini diajukan secara khusus karena keterangannya dapat mempengaruhi nasib seorang manusia atau bahkan banyak manusia. Seorang dokter yang memberikan surat keterangan berbadan sehat bagi seorang calon penerbang pesawat umum, padahal orang tersebut menderita penyakit atau gangguan maka hal tersebut akan berbahaya bagi tugasnya dan masyarakat umum (penumpang). Pasal 267 KUHP menentukan : (1) Tabib yang dnegan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. (2) Kalau keterangan itu diberikan dengan maksud supaya emmasukkan seseorang kedalam Rumah Sakit ingatan atau supaya ditahan disana, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan. Menurut Pasal 267 KUHP, yang dihukum ialah seorang tabib (dokter) yang dengan sengaja memberikan surat keterangan (bukan keterangan lisan) palsu tentang ada atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacad. Ancaman hukumannya ditambah apabila surat keterangan palsu itu dipakai guna memalsukan atau menahan orang dalam Rumah sakit jiwa. Jika seorang dokter melakukan suatu Tindakan yang mengakibatkan luka pada seorang pasien, apakah Tindakan dokter tersebut dapat dikatakan melanggar pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Terhadap masalah ini terdapat dua teori : 1. Menyatakan bahwa seorang pasien telah memberikan izin kepada dokter untuk melakukan perawatan, makai zin ini merupakan suatu dasar pengecualian hukuman sehingga Pasal 351 KUHP tidak dapat diterapkan. 2. Menyatakan bahwa Tindakan dokter yang mengakibatkan rasa sakit/luka pada pasien tidak termasuk penganiayaan karena tujuan dokter tersebut adalah merupakan sesuatu yang terpaksa dilakukan untuk mencapai tujuan kesembuhan pasien. Dalam teori kedua ini dokter tidak memenuhi unsur culpa Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 204
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) walaupun dalam Pasal 351 KUHP disebut unsur sengaja, karena kesengajaan ini ditujukan pada kesembuhan si pasien.9 Pasal 359, 360, dan 361 KUHP mengatur tentang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan luka-luka berat dan matinya orang lain. Secara umum pelanggaran terhadap Pasal 359,360, dan 361 KUHP yang dilakukan oleh dokter lebih dikenal dengan istilah malpraktek. Malpraktek yang dalam Bahasa Belanda disebut Kunstfout (seni salah) adalahn merupakan Tindakan medis yang dilakukan tidak dengan sengaja, akan tetapi terdapat unsur kelalaian yang tdak patut dilakukan oleh seorang ahli dalam dunia medis, Tindakan mana mengakibatkan ssuatu yang fatal, seperti mati, cacat atau luka. Di dalam beberapa pasal KUHP, khususnya dalam Bab XIX buku II tentang kejahatan terhadadp jiwa manusia, yakni Pasal 346-349 KUHP, tergambar bahwa perbuatan kejahatan yang dapat dipidana dan dengan jelas pula dinyatakan dalam pasal tersebut tentang siapa-siapa pembuatnya. Untuk perbuatan tersebut lazim dipakai istilah abortus atau lengkapnya abortus provocatus yang mengandung arti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar anak yang masih berada dalam kandungan si ibu dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam. Dalam pengertian medis, abortus adalah gugur kandungan ataupun keguguran, dan keguguran berarti berakhirnya suatu kehamilan, tetapi di dalam KUP tidak terdapat perkataan abortus, yang tercantum dalam KUHP adalah "...gugur atau mati kandungannya......." Seperti terdapat dalam Pasal 346 KUHP yang menentukan: Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selam-lamanya empat tahun. Larangan untuk melakukan abortus provocatus tidaklah mutlak sifatnya. Suatu pengecualian dibenarkan yaitu berupa abortus therapeuticus, dimana hal ini merupakan satu-satunya jalan untuk menolong jiwa si ibu dari bahaya maut yang mengancam nyawanya. Sedangkan terhadap alasan lain yang didasarkan atas indikasi sosial seperti misalnya pertimbangan sosial dan ekonomi belum diterima oleh yurisprudensi. Tentang membocorkan rahasia yang wajib disimpan karena jabatan (Pasal 322 KUHP). Seseorang dapat dikatakan membocorkan rahasia yang wajib disimpan karena jabatan (melanggar Pasal 322 KUHP) adalah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Yang diberitahukan (dibuka) itu haruslah suatu rahasia. 9 Fred Ameln, Op. Cit, hal 24 Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 205
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) 2. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui bahwa ia wajib menympan rahasia itu. 3. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang maupun yang dahulu pernah ia jabat, dan 4. Membuka rahasia itu dilakukan dengan sengaja.10 Pada umunnya kewajiban seorang pejabat untuk merahasiakan hal-hal yang diketahuinya adalah karena tanggung jawabnya mengharuskan demikian. Kebocoran rahasia jabatan dapat mengakibatkan gangguan stabilitas atau kerugian di pihak lain, dan dapat dituntut lewat Pengadilan. Meskipun demikian, rahasia jabatan bukan sesuatu hal yang mutlak. Pada umumnya para dokter harus menyimpan segala sesuatu yang diperolehnya dalam melakukan jabatannya. Namun demikian terdapat beberapa keadaan dimana pemegang rahasia kedokteran dapat membuka rahasia kedokteran tanpa terkena sanksi hukum. Misalnya dokter di Indonesia diwajibkan melepaskan rahasia jabatan kedokteran antara lain dalam hal pemberitahuan tentang kelahiran, kematian, penyakit menular dan tentang orang sakit jiwa. Pasal 344 KUHP menentukan: barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sedniri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama- lamanya dua belas tahun. Dalam hal menghilangkan jiwa orang ini dalam hubungannya dengan profesi dokter adalah yang dikenal dengan euthanasia.Istilah Euthanasia berasal dari Bahasa Latin, yaitu eu dan Thanatos, eu artinya tanpa derita dan Thanatos artinya mati. Suatu komisi dari Belanda, merumuskan pengertian Euthanasia ini sebagai berikut : Euthanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk memperpanjang hidup demi kepentingan si pasien oleh seorang dokter atau bawahan yang bertanggung jawab padanya.11 Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), kata Euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yakni : 1. Berpindah kea lam baka dengan tenang dan aman tanpa penderita, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir. 2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikannya obat penenang. 3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dengan keluarganya.12 10 Ibid, hal 26 11Karyadi, P.Y. Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia, Yogyakarta Penerbit Media Pressindo: 2001; hal. 53-87 Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 206
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) Namun sampai saat ini persoalan Euthanasia baru merupakan persoalan akademis belaka, dimana hingga sekarang belum terdapat perkara euthanasia yang sampai ke pengadilan, maka ada lima syarat yang harus diperhatikan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meniadakan pidana. Adapun kelima persyaratan yang dapat meniadakan hukuman bagi dokter yang melakukan euthanasia tersebut adalah: a. Persoalan di sini menyangkut orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. b. Penderitaannya demikian hebatnya sehingga perasaan sakit tidak dapat ditahan lagi. c. Pasien sendiri telah mengajukan permintaan dengan sangat untuk mengakhiri hidupnya. d. Pasien sudah dalam perrioda akhir hidupnya. e. Pelakunya adalah dokter yang mengobatinya.13 Berdasarkan ketentuan Pasal 344 KUHP dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan tersebut dilakukan dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. KUHP menganggap bahwa jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga dibadningkan dengan milik manusia yang lainnya. Oleh sebabitu,seperti apapun bentuknya sepanjang perbuatan tersebut mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia, hal ini dianggap suatu kejahatan yang besar oleh negara, keselamatan jiwa dari warga negara selalu dilindungi oleh negara. Dengan demikian Tindakan menghilangkan jiwa orang yang disebut dengan euthanasia yang dilakukan oleh seorang dokter dapat didakwa dengan Pasal 344 KUHP. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Menurut sifatnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan Pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan denganatau menghambat terlaksananya tata hukum dalam masyarakat. Tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana, dan tidak semua perbuatan pidana yang merugikan masyarakat atau individu diberi sanksi dan pidana. Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan yang bertentangan dengan hak asasi manusia tersebut dapat merugikan individu, masyarakat maupun negara. Menurut Ruslan saleh, bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut ada hubungan yang erat. Tidak mungkin ada perbuatan Pidan ajika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) 13 J. Guwandi, Op. Cit.,hal, 22 Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 207
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) Penentuan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas tersebut dinamakan asas legaliteit. Perbuatan Pidana biasa disebut dengan "Kejahatan"demikian juga perbuatan-perbuatan jelek lainnya yang tidak ditentukan oleh peraturan perundnag-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana juga disebut dengan kejahatan, sehingga istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana. Pengertian kejahatan dalam hukum pidana merupakan pusat perhatian. Batas-batas kejahatan pada umumnya tidaklah sama dengan kejahatan dalam arti hukum pidana, dan selanjutnya kejahatan dalam arti hukum pidana tersebut batas-batasnya juga tidak sana dengan perbuatan pidana. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang pada pokoknya diatur dalam Buku II KUHP dan dalam atauran-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Perbuatan pidana lebih luas dari kejahatan yang disebut dalam Buku II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP dimaksud, karena juga meliputi pelanggaran-pelanggaran, yaitu perbuatan pidana yang dalam KUHP diatur dalam Buku III, dan di luar KUHP dinyatakan dalam tiap-tiap perbuatan pidana yang dalam KUHP diatur dalam Buku III, dan di luar KUHP dinyatakan dalam tiap-tiap peraturan tersebut sebagai pelanggaran. Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-laranagan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkan telah melanggar larangan tersebut. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana, yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak ada perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana atau undang-undang yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan atas perbuatan itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan juga disertai dengan delik. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut kemudian juga dipidana, tergantung kepada apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut mempunyai Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 208
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) kesalahan, maka tentu dia akan dipidana, tetapi apabila dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela oleh masyarakat dipertanggungjawabkan pada si pemnuatnya.Dengan demikian bahwa hal pidana atau tidaknya si pembuat kesalahan bukanlah tergantung pada ada tidaknya perbuatan pidana, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalua tidak melakukan perbuatan pidana,melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalua tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbautan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai keselahan apabila waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum. Selanjutnya apabila perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, maka tidak ada gunanya mempertanggungjawabkan terddakwa atas perbuatannya. Untuk itu haruslah terlebih dahulu ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan pidana,dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum. Selanjutnya apabila perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, maka tidak ada gunanya mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya. Untuk itu haruslah terlebih dahulu ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan yang di duga harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Syarat adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa adalah : a. melakukan perbuatan pidana b. mampu bertanggung jawab, c. dengan kesengajaan atau kealpaan, dan d. tidak adanya alasan pemaaf.14 Menurut Pasal 44 KUHP, bahwa : 14 Ibid. hal. 79 Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 209
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) Apabila yang melakukan perbuatan pidan aitu tidak dapat dipertanggung jawabkan diesebabkan karena pertumbuhan yang cacad atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dapat dipidana. Menurut KUHP, hal tidak mampu bertanggung jawab tersebut adalah karena sebab-sebab tertentu. Anak yang belum cukup umur yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia seseungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda.Dia tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kelapaan, sebab satu unsur kesalahan tidak ada padanya, sehingga dia dipandang tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan asas, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena jiwanya cacad dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan dalam Rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan (Pasal 44 ayat (2) KUHP). Menurt Ruslan Saleh, bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu : a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya. b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat. c. Mampu untuk menntukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan15 Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Menjalankan Profesinya. Kaidah etika professional dalam dunia kedokteran mempunyai dua tujuan yang senantiasa berimbang yaitu mengutamakan keselamatan dan kepentingan penderita, dan melindungi kelompok profesi dokter itu sendiri. Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab terhadap Tindakan atau perbuatannya. Tanggung jawab hukum dokter dapat dibedakan antara tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya, yaitu kode etik, dan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi bidang administrative dan hukum pidana. Dokter selalu diharapkan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, karena tanggung jawab dokter sedemikian luasnya maka dokter juga harus mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesi dokter. Demikian juga dokter harus mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan profesinya. 15 Ibid, hal. 80 Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 210
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) Manurut dr. Alphin Hoza,, dokter di RS. Tiara P. Siantar, bahwa pertanggung jawaban dokter yang perta sekali adalah terhadap kode etik profesi, apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik profesi baru kemudian dapat diajukan ke Pengadilan. Penguasaan ilmu dan ketrampilan saja tidaklah cukup, mungkin saja terjadi seorang dokter yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi di bidang ilmunya,benar benar menggunkan ilmunya demi menolang pasien serta tidak dipengaruhi pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi yang sebesar- besarnya. Dokter dapat juga dituntut dan diajukan ke pengadilan oleh pasiennya yang meras tidak puas atas upaya medis yang dilakukan dokter tersebut. Walupun akhirnya dokter tersebut mungkin tidak terbukti melakukan Tindakan yang merugikan pasien, bahkan sebaliknya dokter dapat menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baiknya. Namun suatu Tindakan yang bersifat preventif tentu saja lebih baik dari pada Tindakan yang bersifat represif. Tanggung jawab dokter dimaksudkan sebagai "keterkaitan" dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum timbul karena adanya kesalahan atau Tindakan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang Kesehatan dan KUHP. Dalam pertanggung jawaban karena kesalahan ini, pihak yang dirugikan (pasien) harus membuktikan adanya kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis, namun karena Tindakan yang dilakukan dokter hanya menyangkut kewajiban untuk berupaya, maka sulit untuk membuktikan kesalahan dan sikap kurang berhati-hati. Kewajiban berupaya itu didasarkan pada suatu standar profesi medis yang ditentukan oleh kelompok profesi itu sendiri dan penilaian terhadap penyimpangannya hanya dapat dilakukan oleh mereka. Jadi pasien dalam hal ini tidak mempunyai cukup informasi untuk membuktikannya. Karenanya, kelompok profesi itu harus memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan tugasnya demi kehormatan profesi itu sendiri. Seorang dokter yang melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, terlebih dahulu dapat menuntut haknya untuk membuktikan tindakannya sesuai dengan standar profesi medis. Namun, apabila ternyata ia tidak berhasil membuktikannya, kesalahan tersebut harus dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu untuk mengganti kerugian atau dituntut berdasarkan hukum pidana. Menurut dr. Alpin Hoza di P. Siantar bahwa seorang dokter dapat ditentukan bersalah apabila ia telah melanggar kode etik profesi yang diputuskan oleh MKEK. Pelanggaran suatu kode etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya, sehingga terhadap kasus pelanggaran umumnya hanya dilakukan Tindakan koreksi berupa teguran dan bimbingan. Secara maksimal Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 211
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) hanyalah memberikan saran kepada dpeartemen Kesehatan untuk melakukan tindakana administrative sebagai suatu Langkah pencegahan terhadap kemungkinan pengulangan pelanggaran yang sama di kemudian hari atau pencegahan akan kemungkinan semakin besarnya intensitas pelanggaran tersebut. Suatu pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang tidak etis, sebab menurut pandangan etis seseorang harus mematuhi hukum yang berlaku. Tetapi suatu pelanggaran Kode Etik Kedokteran tidak selalu merupakan pelanggaran hukum, namun demikian, palanggaran etika mempunyai tingkatan yang berbeda-beda seperti pelanggaran hukum. Tanggung jawab seorang dokter menurut hukum kedokteran maksudnya adalah tanggung jawab dokter yag di dasarkan pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), dimana pelanggaran terhadap KEKI ini dapat di kenakan sanksi yaitu berupa sansksi administrasi, misalnya di beri peringatan atau teguran, apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka akkan diberi perinagatan yang lebih keras, dan selanjutnya mengusulkan kepada organisasi profesi ( dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia) untuk menarik rekomendasi praktek yang bersangkutan. Di Indonesia telah ada Lembaga yang menangani masalah pelanggaran KEKI ini, yaitu : 1. Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK) 2. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yakni suatu badan khusus dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Semua Pelanggaran etik kedokteran yang dilakukan oleh dokter di Indonesia akan di selesaikan oleh salah satu atau dengan Kerjasama kedua Lembaga tersebut. Pelanggaran suatu kode etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya. Ketiadaan sanksi formal inilah yang memungkinkan pelanggaran kode etik berjalan terus tanpa adanya kuasa untuk menghentikannya. Juga dengan tidak adanya sanksi formal ini, maka sering penderita/masyarakat merasa tidak puas dengan cara penanganan organisasi profesi terhadap pengaduan/keluhan mereka tentang seorang dokter yang dianggap telah melanggar kode etik kedokteran. Dalam hal seorang dokter yang diminta pertanggung jawaban dari segi hukum pidana, maka untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut haruslah didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Pasal-pasal KUHP yang paling berhubungan dengan profesi dokter adalah Pasal 359,360 dan Pasal 361 KUHP. Ketiga Pasal ini meliputi suatu bab khusus yang mengatur perihal kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh siapapun juga (termasuk dokter), yang menyebabkan matinya atau lukanya orang lain. Pasal 359 KUHP dikenakan kalua pasien meninggal dunia, dan Pasal 360 KUHP dikenakan kalua pasiennya hanya luka-luka atau Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 212
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) cidera lain. Ancaman hukuman paling tinggi menurut Pasal 359 KUHP adalah 5 tahun , dan ini berarti bahwa dokter yang lalai tersebut dapat di tahan oleh polisi sebelum dituntut oleh jaksa selaku penuntut umum. Sebagai dasar penerapan ketiga pasal di atas dalam kasus-kasus malpraktis, maka diperlukan 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu : 1. Tenaga Kesehatan (dokter) telah melakukan suatu kesalahan profesi medis. 2. Tindakan tersebut dilakukan dengan sangat tidak hati-hati 3. Adanya suatu akibat yang fatal atau serius.16 Pada unsur pertama bahwa kesalahan profesi medis maksudnya adalah suatu Tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran. Pada unsur kedua bahwa tindakan medis itu dilakukan dengan sangat kurang hati-hati. Sedangkan pada unsur ketiga bahwa tindakan medis itu dilakukan telah mengakibatkan hal-hal fatal atau serius (mati atau luka). Jika seorang dokter karena perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, menyebabkan kematian pasiennya sendiri padahal itu tidak dimaksudkan olehnya, melainkan disebabkan karena ia tidak berjaga-jaga, sedangkan ia harus mengerti bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan malapetaka, maka dalam halini dokter dapat dituntut hukuman paling tinggi 5 tahun berdasakan Pasal 359 KUHP. Kesalahan dokter yang dikualifikasi alapa itu terletak pada tidak atau kurangnya berhati-hati ataupun kurang memperhatikan atau memperdulikan hal-hal yang mungkin terjadi pada pasien, sehingga kealpaannya itu menimbulkan suatu kejadian yang sesungguhnya tidak dikehendaki sama sekali oleh dokter. Kurang berhati-hati atau gegabah dalam merawat si pasien kadang-kadang memberi kesan yang ada pada dokter itu, sutau watak yang menunjukkan bahwa dia kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kepentingan pasien. Jadi disini jelas dokte yang di kwalifikasi "alpa" itu tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. KESIMPULAN Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban apabila telah melakukan kesalahan/kelalaian medis, yang dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu malpraktek dan kelalaian medis. Penilaian kesalahan tersebut dilakukan berdasarkan kode etik profesi, yaitu KKI. Menurut UU Kesehatan, apabila seorang dokter melakukan kesalahan/kelalaian akan dihukum dengan tindakan berupa pencabutan izin prakteknya serta hukuman penjara selama 5 tahun. 16 Sudikno Mertokusumo R.M, Mengenal Hukum, Ghalian Indonesia, Jakarta 2002, halaman 37 Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 213
Visi Sosial dan Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN : 2723-1275 Volume: 03 No 02 Desember 2022 (198-214) Apabila kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya sampai kepada pelanggaran terhadap KUHP, maka dokter tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut KUHP. Seorang dokter yang melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya sebagai dokter dapat diminta pertanggung jawaban menurut KUHP. Pasal-pasal KUHP yang mungkin dilanggar oleh dokter adalah Pasal 263 dan 267 KUHP tentang membuat surat keterangan palsu, Pasal 351 KUHP tentang penganiaaan, Pasal 359 s/d 361 KUHP, Pasal 299, 348 s/d 350 KHP tentang melakukan pengguguan kandungan tanpa indikasi medis. Pasal 322 KUHP tentang membocorkan rahasia jabatan dan Pasal 344 KUHP tentang euthanasia. DAFTAR PUSTAKA Komalawati, V. (1989)., Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Abdullah, Mustofa., Achmad, B., 1983, Intisari Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Gunawan, Memahami Etika Kedokteran, Kanisius, Yogyakarta, Ameln., Fred., 1991. Perjanjian Medik Dokter, Beberapa Aspek Yuridis dan Etis, Universitas Indonesia, Jakarta Gondohutomo, H. Amino., 1986. Catatan Kecil Tentang Hak Pasien, Medan. Guwandi, J, 1990., Kelalaian Medik, Balai Penerbit FK Universitas Indonesia, Jakarta Koeswadji, Hadiati., H., 1998., Hukum Kedokteran Di Dunia Internasional, Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta. Komalawati, Veronica, 1989., Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 1986., Mengenal Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Saleh, Ruslan, 1993., Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara baru, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1983., Aspek hukum Dan Etika Kedokteran di Indonesia, Penerbit Grafiti Press, Cet.I, Jakarta. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), 1983., Direktorat Jendefral Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP 214