SURAT EDARAN BERSAMA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 54 Tahun 2020 NOMOR: 10/KPAI/09/2020 NOMOR: 0320/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2020 NOMOR: 28/KPU/2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2020 YANG RAMAH ANAK 1. Latar Belakang a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; c. bahwa kegiatan politik dan kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan di berbagai daerah masih banyak melibatkan anak dengan modus dan model yang beragam; dan d. bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak, perlu ditetapkan Surat Edaran Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak 1 - JDIH KEMENPPPA
Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak; 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi peserta dan penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk tidak melibatkan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam kegiatan politik dan kampanye. b. Tujuan Surat Edaran Bersama ini bertujuan untuk: 1) melindungi hak anak yang telah dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) mencegah dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan 3) menjamin ketersediaan layanan penanganan kasus kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang melibatkan anak atau mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran kampanye. 3. Dasar a. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2 - JDIH KEMENPPPA
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827); e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372). 4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami menghimbau kepada peserta, penyelenggara pemilihan, orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang ramah anak dalam 3 - JDIH KEMENPPPA
masa kampanye, dengan bersama-sama melakukan upaya: a. pencegahan pelibatan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam kegiatan politik dan kampanye dilakukan dengan cara: 1) membuat komitmen terhadap partai/kandidat yang mengikuti konstestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 untuk tidak melibatkan anak dalam kampanye dan kegiatan politik untuk kepentingan kampanye; 2) membuat himbauan kepada masyarakat dan pendukung partai/kandidat yang mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 agar tidak mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye dan kegiatan politik untuk kepentingan kampanye, serta wajib melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran kepada pihak yang berwenang; 3) melaksanakan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan, peserta, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terkait tentang pelarangan pelibatan anak dalam kampanye; 4) membuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) berupa poster, banner, iklan layanan masyarakat, dan tagar melalui media cetak maupun dalam jaringan (daring) agar kampanye yang dilaksanakan oleh peserta dan partai politik yang mengikuti Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 lebih ramah anak; dan 5) penanggung jawab kampanye atau terkait kampanye harus memulangkan anak atau meminta pulang orang dewasa atau orang tua yang membawa anak. b. penyediaan layanan yang cepat dan terintegrasi untuk penanganan kasus kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang melibatkan anak dan mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran kampanye melalui: 1) pembentukan tim penyedia layanan di daerah yang melaksanakan pemilihan yang terdiri dari unsur penyelenggara pemilihan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, dinas 4 - JDIH KEMENPPPA
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kepolisian; 2) penyediaan posko pengaduan yang mudah untuk diakses oleh masyarakat baik secara tatap muka maupun secara daring; 3) mendiseminasikan atau mensosialisasikan adanya posko pengaduan bagi masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak anak dalam masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan 4) penyediaan tempat penitipan anak atau daycare di lokasi kampanye. c. pengawasan terhadap bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Adapun bentuk penyalahgunaan anak sebagai berikut: 1) melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye, menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi money politic lainnya; 2) menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun diindentifikasi telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, termasuk memalsukan status anak sebagai sudah menikah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); 3) memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain; 4) memasang foto, video anak, atau alat peraga kampanye lainnya; 5) menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 6) menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dalam media apapun; 7) menampilkan anak di atas panggung kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam bentuk hiburan; 5 - JDIH KEMENPPPA
8) menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 9) menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 10) mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain; 11) memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara; 12) membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak; 13) melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara, seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat, dan/atau bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya; 14) melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, dan/atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya; 15) memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 16) menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya; dan/atau 17) melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara. 6 - JDIH KEMENPPPA
Demikian Surat Edaran Bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua pihak untuk kepentingan terbaik bagi anak Indonesia dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2020 MENTERI KETUA KOMISI KETUA BADAN KETUA KOMISI PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, PEREMPUAN DAN ANAK INDONESIA, PEMILIHAN UMUM, PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Ttd. Ttd. Ttd. Ttd. I GUSTI AYU BINTANG SUSANTO ABHAN ARIEF BUDIMAN DARMAWATI 7 - JDIH KEMENPPPA