TERBATAS TERBATAS
TERBATAS OPTIMALISASI PENANGANAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM RI-RDTL DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI BAB I PENDAHULUAN 1. Umum Pada sidang MPR bulan Oktober 1999 dikeluarkannya Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/1978 yang berisikan tentang Integrasi Timor Timur. Hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur memilih merdeka menjadi Negara Republik Democrate Timor Leste ( RDTL). Sebagai konsekuensi logis maka pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste harus menentukan batas negara baik untuk wilayah darat, laut dan udara yang mengikuti batas darat maupun batas laut yang ada serta harus disepakati oleh kedua negara. Sebagai dasar penentuan perbatasan darat adalah Traktat 1904 antara Belanda dengan Portugis. Saat Timor Leste masih dibawah Pemerintahan Portugis wilayah terdiri dari ; Oecussi, Timor Timur, Pulau Kambing (Atauro) dan Pulau Yako. Disisi lain selama dalam integrasi, pemerintah Indonesia telah melakukan pembangunan diberbagai sektor di Timor Timur, maka pemisahan Timor-Timur menjadi negara RDTL menimbulkan permasalahan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam khususnya penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, sehingga penentuan batas wilayah antar kedua negara tidak mudah untuk diselesaikan, karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Akibat merdekanya Propinsi Timor Timur menjadi Negara RDTL, maka perjanjian dan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain seperti dengan Australia menyangkut wilayah Timor Timur secara hukum batal dan tidak berlaku lagi. Kerjasama pengelolaan Timor Gap dihapus, perjanjian garis batas maritim Indonesia - Australia di wilayah Selatan P. Timor perlu ditinjau ulang serta ALKI III yang melintasi Selat Ombai dan Selat Wetar perlu dikaji kembali ataupun direvisi. Penegasan batas darat lebih nyata dan jelas apabila dibandingkan dengan penegasan batas laut. Namun demikian penanganan kasus-kasus perbatasan dilaut dan didarat sama kompleksnya. Permasalahan yang ada tersebut bukan hanya mengenai teknis penentuan batas (Delimitasi), tetapi juga pelanggaran pelintas batas, illegal trading dan illegal fishing. / Permasalahan..... TERBATAS
TERBATAS 2 Permasalahan perbatasan maritim RI - RDTL walaupun tidak seberat dan sebanyak permasalahan perbatasan darat, tetap harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga tidak menimbulkan konflik antar negara bertetangga maupun menurunnya rasa kecintaan penduduk perbatasan terhadap NKRI. Guna mendapatkan solusi pemecahan permasalahan yang ada di wilayah perbatasan maritim RI - RDTL sekaligus sebagai upaya antisipasi, maka perlu adanya kajian penanganan wilayah perbatasan maritim RI - RDTL dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. 2. Maksud dan Tujuan Maksud tulisan ini adalah mengkaji penanganan perbatasan maritim antara Indonesia dengan Negara RDTL sebagai bahan evaluasi terhadap penanganan perbatasan yang telah dilakukan. Adapun tujuan disusunnya kajian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan stakeholder yang terkait dalam pengambilan kebijakan guna penanganan perbatasan maritim, agar tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut Ruang lingkup kajian ini adalah membahas kondisi penanganan batas maritim saat ini dan penanganan perbatasan yang diharapkan serta dihadapkan pada permasalahan dan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Adapun tata urut tulisan ini adalah : BAB I. Pendahuluan BAB II. Landasan Pemikiran BAB III. Penanganan Perbatasan Maritim RI - RDTL BAB IV. Perkembangan Lingkungan Strastegis BAB V. Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim Yang Diharapkan BAB VI. Analisa BAB VII. Konsepsi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI - RDTL BAB VIII. Penutup / 4. Pengertian..... TERBATAS
4. TERBATAS 3 Pengertian - Pengertian a. Batas Maritim antar negara adalah garis batas laut (maritim) antara NKRI dengan negara - negara tetangga yang terdiri dari Laut Teritorial (laut wilayah), Zone Tambahan, Zone Ekonomi Eksklusif serta Landas Kontinen. b. Laut Teritorial (Territorial Sea) adalah perairan yang membentang sejauh 12 mil laut kearah laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan (diukur dari titik-titik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi). c. Zona Tambahan (Contiguous Zone) adalah daerah laut yang terbentang tidak lebih dari 24 mil laut diukur dari garis pangkal. d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah Daerah laut yang membentang sejauh 200 mil laut dan yang dihitung dari garis pangkal. Di zona ini negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi , eksploitasi, konservasi dan mengurus sumber kekayaan alam hayati dan non hayati, serta kewenangan mengatur pemeliharaan lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan dan pembangunan anjungan-anjungan serta pulau-pulau buatan di laut. Selain itu negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi. e. Landas Kontinen (Continental Shelf) adalah bagian dasar laut dan tanah dibawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai, melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai kepada ujung luar dari tepian kontinen atau sampai dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur yang tidak melebihi 350 mil laut. f. Strategi adalah cara yang meliputi seni dan pengetahuan yang diterapkan dalam mencapai tujuan. / g. Pertahanan ..... TERBATAS
5. TERBATAS 4 g. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. h. Kesatuan wilayah adalah suatu kondisi dimana wilayah negara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dipisah-pisahkan baik secara geografi, ekonomi, politik, sosial budaya maupun yuridis. Sebagai suatu negara kepulauan, kesatuan wilayah Indonesia meliputi gugusan-gugusan pulau, termasuk bagian pulau, pulau-pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki dan secara historis dianggap demikian. i. Konvensi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. j. Alur laut kepulauan Indonesia adalah suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan diwilayah Indonesia mulai dari tempat masuk rute lintas hingga tempat keluar dimana rangkaiannya ditentukan oleh pihak Indonesia untuk digunakan sebagai lintas kapal dan pesawat udara asing dengan syarat-syarat tertentu. Dasar. a. Skop Sekjen Dephan Nomor : 161 /V/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Otoritas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Ditjen Strahan Dephan. b. Surat Perintah Dirjen Strahan Dephan Nomor : Sprin/568/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Penunjukan sebagai Kepala Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Wilayah Batas Maritim dan Pengelolaan (Analisa) Data Wilayah Pertahanan dan Tata Ruang TA. 2007. / c. Surat ..... TERBATAS
TERBATAS 5 c. Surat Keputusan Ditjen Strahan Dephan Nomor : Skep/02/I/2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Program Kerja dan Anggaran Ditjen Strahan Dephan T.A. 2007. d. Surat Perintah Dirwilhan Dephan Nomor : Sprin/1157/IX/2007 tanggal 3 September 2007, tentang Susunan kelompok kerja penyusunan kajian Penanganan wilayah perbatasan maritim RI - RDTL. / BAB II ..... TERBATAS
TERBATAS BAB II LANDASAN PEMIKIRAN 6. Umum Suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, apabila tidak mempunyai faktor eksistensial yang disebut wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu (a defined territory). Salah satu kondisi obyektif Indonesia sebagai suatu negara kesatuan adalah negara yang secara geografis memiliki wilayah tertentu yang bukan merupakan sebuah benua atau daratan semata, tetapi sebuah negara yang wilayah atau dimensi wilayah nasionalnya merupakan kesatuan dari tiga dimensi wilayah yaitu darat, laut dan udara, sehingga memiliki ciri khusus sebagai satu Negara Kepulauan yang berciri Nusantara. Menurut hukum laut internasional, yang dimaksud dengan Negara Kepulauan adalah sebuah negara yang terdiri dari seluruhnya atau sebagian kepulauan dengan perbandingan luas perairan dan luas daratan 1:1 sampai 1: 9. Disamping itu. yang dimaksud dengan kepulauan adalah kelompok pulau-pulau, termasuk bagian dari pulau, air yang menghubungkan dan yang berada di sekitar pulau-pulau tersebut atau ciri-ciri alam yang lain (natural feature) yang demikian erat terkaitnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan fenomena alam tersebut membentuk satu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang bersifat intrinsik atau karena secara historis memang telah diakui sebagai demikian adanya. Konfigurasi wilayah nasional Indonesia yang sejak tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan kini telah diperkuat oleh pengakuan masyarakat internasional melalui Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 sebagai satu Negara Kepulauan (archipelagic state), dengan batas teritorial yang jelas selebar 12 mil laut dari garis dasar ditambah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selebar 200 mil laut yang mengelilingi seluruh NKRI. Orientasi pembangunan yang tepat adalah yang didasarkan pada kondisi obyektif wilayah negara dan bagi NKRI sebagai suatu Negara Kepulauan yang berciri Nusantara serta memiliki posisi strategis, hal ini akan sangat diperlukan bagi kepentingan politik, ekonomi dan pertahanan keamanan negara. / Agar ..... TERBATAS
TERBATAS 7 Agar penanganan wilayah perbatasan tetap mengacu pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya suatu koridor, landasan yang komprehensif, integral dan terpadu yaitu : Pancasila sebagai Landasan Idiil, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional dan Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional, serta peraturan perundang-undangan terkait. 7. Pancasila sebagai Landasan Idiil Dalam penentuan berbagai kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan agar implementasi tidak menimbulkan keraguan dan konsisten pada tetap utuhnya NKRI, harus dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan Idiil. Sila - sila dalam Pancasila terutama sila ke 3 "Persatuan Indonesia" dan sila ke 5 menyebutkan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" jelas terkandung makna, agar dalam mengelola seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun daerah terpencil dalam hal ini di wilayah perbatasan, harus dapat dirasakan adanya keadilan dan kesejahteraan, sehingga tercapai rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Disisi lain penanganan wilayah perbatasan maritim antar negara perlu menerapkan konsep damai, perang dan pertahanan negara. Bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tersebut, bangsa Indonesia rela mengorbankan jiwa dan raganya. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh, apabila semua usaha penyelesaian damai gagal. Perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa guna mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta tujuan nasional. Pandangan Bangsa Indonesia tentang Pertahanan Negara merupakan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan bangsa dan wilayah, serta terpeliharanya keamanan nasional dan terciptanya tujuan nasional. / 9. UUD ..... TERBATAS
TERBATAS 8 8. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Pengelolaan perbatasan suatu negara akan berhasil, apabila Pengelolaan perbatasan itu dilaksanakan di dalam sebuah Pola dan Rencana Pengelolaan perbatasan yang didasarkan kepada landasan yang tepat, yaitu kondisi obyektif negara yang bersangkutan. Bagi NKRI, kondisi obyektif yang dimaksud adalah kondisi fisik dan non fisik yang dimiliki oleh bangsa. Non fisik berupa semangat perjuangan, cita-cita perjuangan nasional 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945 serta latar belakang sejarah. Landasan fisik dan non fisik tersebut menyangkut terutama sendi-sendi eksistensial negara dan non eksistensial NKRI, tetapi esensial sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat Pola Dasar Pengelolaan perbatasan adalah Kerangka Dasar Pengelolaan perbatasan berlandaskan pada faktor-faktor dasar yang eksistensial sifatnya bagi suatu Negara. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Pola Dasar dilandaskan kepada faktor obyektif yang bersifat eksistensial bagi kelahiran dan pertumbuhan NKRI yang berupa faktor-faktor demografi, geografi, geopolitik, geoekonomi dan geososial yang semua prinsip-prinsipnya tertuang di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yang secara singkat dikategorikan ke dalam falsafah bangsa atau pandangan hidup dan cita-cita nasional. Terkait dengan faktor-faktor tersebut adalah sejarah kelahiran NKRI yang puncaknya adalah pada Proklamasi 17 Agustus 1945, yang sering disebut sebagai historical background lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara. Mengabaikan faktor-faktor tersebut dalam menyusun Pola Dasar dan Rencana Pengelolaan wilayah perbatasan, maka Pengelolaan wilayah perbatasan yang dijalankan tidak mempunyai arah yang jelas dan tujuan yang nyata. Sedangkan Pola Bidang Pengelolaan wilayah perbatasan adalah pola yang diterapkan pada tiap-tiap bidang pembangunan kehidupan masyarakat wilayah perbatasan, sebagai bangsa dan bernegara serta merupakan elaborasi dari Pola Dasar yang difokuskan pada masing-masing bidang, yang prinsip-prinsip dasarnya juga telah ditetapkan di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. / Secara ..... TERBATAS
TERBATAS 9 Secara substansial, tujuan akhir Pengelolaan wilayah perbatasan adalah sesuai visi pengelolaan wilayah perbatasan yaitu : " Menjadikan wilayah perbatasan antar Negara sebagai wilayah yang aman , tertib, menjadi pintu gerbang terdepan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia". Untuk menjaga keutuhan NKRI terutama di wilayah perbatasan dari semua bentuk dan jenis ancaman, baik dari dalam maupun dari luar serta timbulnya gerakan separatis karena ketidakpuasan, sehingga mendorong terjadinya disintegrasi bangsa, maka pola pikir dan pola tindak dalam pengelolaan wilayah perbatasan, harus berlandaskan pada UUD 45 sebagai dasar konstitusionil terutama yang termaktub dalam alinea pembukaan dan batang tubuh pasal-pasal berikut ini : a. Alinea I Pembukaan UUD 1945, mengamanatkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan. b. Alinea IV Pembukaan UUD 1945, mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial. c. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta usaha pembelaan negara. d. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. / 9. Wawasan ..... TERBATAS
TERBATAS 10 9. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional. Ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa dan negara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) secara tidak terpisahkan. Dengan demikian usaha atau perjalanan bangsa Indonesia dalam menentukan identitasnya telah dicapai. Hakekat kesatuan daratan dan lautan, ini sebenarnya telah lama ada dalam kesadaran bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam kata "tanah air", suatu istilah atau ungkapan yang tidak ada pada bangsa lain. Perjuangan Bangsa Indonesia berkaitan dengan wilayah negara khususnya wilayah perairan telah dimulai pada tahun 1957 dan diundangkan pada tahun 1960 (Undang-undang No. 4/Prp tahun 1960), selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi dan Garis Pangkal. Perbedaan konsep Negara Nusantara dengan negara Wawasan Nusantara adalah bahwa konsepsi Nusantara (archipelago concept) merupakan suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan suatu wawasan (konsepsi) kesatuan politik dari pada bangsa dan negara yang didasarkan atas konsepsi kewilayahan tersebut. Dengan lain perkataan kesatuan tanah dan air yang terkandung dalam konsepsi nusantara, merupakan wadah fisik bagi pengembangan wawasan nusantara. Wawasan Nusantara sebagai suatu wawasan kesatuan bangsa dan negara meliputi bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan harus mengacu kepada Wawasan Nusantara, yaitu konsep persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kebangsaan, negara kepulauan dan geopolitik. / a. Konsep ..... TERBATAS
TERBATAS 11 a. Konsep Persatuan dan Kesatuan. Pengelolaan perbatasan harus berpedoman kepada konsep persatuan dan kesatuan artinya Pengelolaan perbatasan diarahkan untuk menjaga keutuhan wilayah perbatasan untuk tetap dalam bingkai NKRI dan mencegah setiap bentuk dan jenis ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta integritas wilayah NKRI. b. Konsep Bhinneka Tunggal Ika. Pengelolaan perbatasan berorientasi kepada konsep Bhinneka Tunnggal Ika, artinya Pengelolaan perbatasan harus berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya alam yang ada untuk digunakan bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan suku atau wilayah tertentu, sehingga tercapai kesejahteraan untuk seluruh bangsa dan negara. c. Konsep Kebangsaan. Pengelolaan perbatasan harus berpedoman pada konsep kebangsaan artinya, Pengelolaan perbatasan harus melibatkan segenap komponen bangsa dilandasi dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. d. Konsep Negara Kebangsaan. Pengelolaan perbatasan harus berorientasi kepada konsep negara kebangsaan, artinya Pengelolaan perbatasan harus mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah. Hal ini mengingat permasalahan perbatasan yang ada pada suatu wilayah akan dirasakan juga oleh daerah lain sebagai permasalahan bersama dan diselesaikan secara nasional e. Negara Kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan dimana hak- hak dan kewajiban kedaulatan dijamin oleh Hukum Internasional (UNCLOS'82). / Dalam ..... TERBATAS
TERBATAS 12 Dalam Pengelolaan perbatasan harus mempertimbangkan bentuk dan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsekuensi dari negara kepulauan adalah adanya batas maritim dengan negara-negara tetangga. Indonesia memiliki 10 perbatasan maritim dan 3 perbatasan darat dengan negara tetangga. Permasalahan perbatasan maritim tidak hanya permasalahan teknis delimitasi dan delineasi, tetapi juga permasalahan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Untuk itu diperlukan pengelolaan perbatasan secara komprehensif, integral dan terpadu dari beberapa sektor. f. Geopolitik. Pengelolaan perbatasan harus memperhatikan geopolitik, artinya Pengelolaan perbatasan harus mempertimbangkan tiga elemen Geopolitik Indonesia, yaitu : 1) Posisi strategis Indonesia terletak diantara dua Benua yaitu : Asia dan Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Posisi tersebut pada satu sisi menempatkan Indonesia sebagai negara yang memegang peran cukup penting di kawasan regional Asia Tenggara, namun disisi lain sangat rawan terhadap masuknya berbagai kepentingan, sehingga mengandung potensi ancaman laten yang bisa masuk dari berbagai arah lewat laut. Disamping itu, wilayah Indonesia juga digunakan sebagai jalur penghubung terdekat antar negara-negara yang ada di kedua kawasan tersebut, sehingga seharusnya memperoleh beberapa keuntungan strategis baik ekonomi, sosial dan budaya serta khususnya bagi pertahanan negara di laut, apabila peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik. / 2) Geografi ..... TERBATAS
TERBATAS 13 2) Geografi Indonesia berbentuk kepulauan. Dengan konstelasi geografi seperti ini, maka Indonesia terbuka dari berbagai arah dan berbagai bentuk ancaman yang dapat mempengaruhi kondisi pertahanan serta stabilitas keamanan negara. Konstelasi tersebut sekaligus merupakan hambatan atau tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun suatu konsep Pengelolaan perbatasan 3) Perairan yurisdiksi nasional. Luas perairan yang menempati dua pertiga wilayah nasional mengandung sumberdaya alam sangat potensial, sehingga dapat mengundang minat bangsa-bangsa lain untuk memanfaatkan secara illegal, hal ini akan menjadi sumber konflik yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara yang oleh bangsa Indonesia sebagai wawasan atau cakrawala pandang dengan menganggap, bahwa wilayah Indonesia berikut isinya sebagai satu kesatuan utuh, harus dapat dipertahankan termasuk wilayah perbatasan. 10. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional. Pengelolaan perbatasan berpedoman kepada empat azas Ketahanan Nasional yaitu azas kesejahteraan dan keamanan, azas komprehensip integral atau menyeluruh terpadu, azas mawas ke dalam dan keluar serta azas kekeluargaan. a. Azas kesejahteraan dan keamanan, berarti bahwa Pengelolaan perbatasan jangan hanya dilihat dari pendekatan keamanan saja, namun juga dilihat dari aspek kesejahteraan dan keduanya harus ditempatkan secara berdampingan , seimbang, selaras dan serasi. / b. Azas ..... TERBATAS
TERBATAS 14 b. Azas komprehenshif integral, berarti bahwa Pengelolaan perbatasan harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan bangsa, yaitu : geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara komprehensif dan integral. Pengelolaan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah. c. Azas mawas kedalam dan keluar. Mawas kedalam, berarti Pengelolaan perbatasan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas, sehingga dapat mencegah ancaman yang datang dari dalam negeri, sedangkan mawas keluar, pengelolaan perbatasan ditujukan untuk menghadapi semua bentuk dan jenis ancaman yang datang dari luar negeri, serta diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan negara tetangga, sehingga terjalin hubungan bilateral dan multilateral secara harmonis menghindarkan dari perselisihan dan konflik antar negara serta saling menguntungkan d. Azas kekeluargaan, berarti bahwa pengelolaan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen bangsa, oleh karena itu penyelenggaraan harus melibatkan segenap komponen bangsa dengan tidak melihat suku, agama, bahasa dan kebudayaan untuk kepentingan bersama. Ketahanan nasional bangsa Indonesia saat ini bila ditinjau dari aspek Astagatra masih dalam kondisi yang belum stabil, kondisi tersebut apabila tidak diatasi akan dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional, sehingga pada akhirnya dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. / 11. Perundang ..... TERBATAS
11. TERBATAS 15 Perundang-undangan a. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara : 1) Bab III tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara pasal 8 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa komponen cadangan dan komponen pendukung antara lain terdiri dari Warga Negara, SDA, SDB serta Sarana dan Prasarana Nasional. 2) Bab V tentang Pembinaan Kemampuan Pertahanan pasal 20 ayat (1), (2), menyatakan Pembinaan kemampuan pertahanan Negara ditujukan untuk terselenggaranya sistem pertahanan negara Indonesia yang dilakukan dengan mendayagunakan segala sumber daya nasional yang ada. 3) Pelaksanaan pembangunan di daerah juga harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. b. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia Langkah-langkah politis untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia setelah merdeka mulai dinyatakan dalam deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, dimana batas-batas wilayah Indonesia perlu ditegaskan dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar dari pengelolaan wilayah perbatasan. Kecuali untuk mengukuhkan Deklarasi 13 Desember 1957, Undang - undang Nomor 6 Tahun 1996 pengganti Undang-Undang No. 4 Prp. Tahun 1960 pada hakekatnya juga merupakan implementasi dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 amandemen yang berbunyi : "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". / Pertimbangan ..... TERBATAS
TERBATAS 16 Pertimbangan yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 pengganti UU No. 4 Prp Tahun 1960 adalah sebagai berikut : 1) Berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia adalah sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan UU No. 4 Prp. Tahun 1960 telah menetapkan wilayah perairan Republik Indonesia. 2) Bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsepsi hukum negara kepulauan dengan dimuatnya dalam Bab IV Unclos'82. 3) Sebagai landasan hukum untuk mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yuridiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan pada wawasan nusantara. c. Peraturan Pemerintah No. 38 th 1962 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal kepulauan Indonesia. Peraturan Pemerintah ini sangat perlu dikeluarkan menindaklanjuti Undang- undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dimana selain peta skala besar yang memadai digunakan untuk penetapan batas - batas wilayah perairan Indonesia juga diperlukan Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal kepulauan Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan -ketentuan dan dasar hukum laut internasional dalam menentukan Titik Dasar, penarikan garis pangkal serta Daftar Koordinat Titik Dasar Indonesia. Titik terluar pada Garis Air Rendah pantai yang berbatasan dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan yang merupakan titik terluar bersama untuk penarikan garis pangkal ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua negara serta memenuhi ketentuan Hukum Internasional. / Daftar..... TERBATAS
TERBATAS 17 Daftar Koordinat Geografis tersebut merupakan lampiran pada Peraturan Pemerintah ini dan tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini, dengan tujuan agar perubahan atau pembaharuan (updating) data dalam Daftar Koordinat Geografis tersebut dapat dilakukan dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Selain untuk kepentingan pelayanan dan untuk penegakkan hukum di perairan Indonesia, Daftar Koordinat tersebut juga dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menentukan bahwa Daftar Koordinat tersebut harus didepositkan di Sekretarisat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. d. UU Nomor : 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen UU tentang Landas Kontinen merupakan dasar dalam pengelolaan perbatasan maritim selain Undang-Undang lain. Dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa : 1) Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sampai dengan kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. 2) Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut dan atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis silinder yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak, kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya. /3) Penguasaan..... TERBATAS
TERBATAS 18 3) Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta kepemilikannya pada negara. 4) Dalam hal ini landas kontinen Indonesia, termasuk depresi (cekungan) yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain. Penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu perjanjian. e. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia. Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam hayati maupun non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif. Berhubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona ekonomi Eksklusif Indonesia. Rezim hukum internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut Ketiga dan praktek negara dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya dengan adanya kegiatan- kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas. / Disamping..... TERBATAS
TERBATAS 19 Disamping itu Zona Ekonomi Eksklusif juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai dibidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Selain daripada itu Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di Zona Ekonomi Eksklusifnya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Zona Ekonomi Eksklusif. Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati tersebut. Di samping asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan di atas yang terutama ditujukan kepada dunia luar, asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan tersebut, perlu pula dituangkan dalam suatu undang- undang agar terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan dengan demikian tercapai pula kepastian hukum. Oleh karena itu disusunlah Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menetapkan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban- kewajiban Republik Indonesia dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Undang- undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok saja, sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. / e. Undang..... TERBATAS
TERBATAS 20 f. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara Kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Penataan ruang diklasifikasi sistem fungsi utama kawasan, wilayah administratif , kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia, dimana wilayah perbatasan termasuk didalamnya. Sesuai pasal 2 bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas : a. Keterpaduan b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan c. Keberlanjutan d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan e. Keterbukaan f. Kebersamaan dan kemitraan / Perlindungan..... TERBATAS
TERBATAS 21 g. Perlindungan kepentingan umum h. Kepastian hukum dan keadilan i. Akuntabilitas Sesuai Pasal 6 UU RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diselenggarakan dengan memperhatikan : a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. c. Geostrategi, geopolitik dan geoekonomi. g. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang; Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. / Pengelolaan..... TERBATAS
TERBATAS 22 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil baik antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan : a. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. antar Pemerintah Daerah; c. antar sektor; d. antar Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem Laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Dalam pasal 3 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan : a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; / j. Akuntabilitas..... TERBATAS
TERBATAS 23 j. akuntabilitas k. keadilan. Sesuai Pasal 4 tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah : a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologinya secara berkelanjutan; b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberkelanjutan ; d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. / BAB III ..... TERBATAS
TERBATAS BAB III PENANGANAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM RI - RDTL 12. Umum Negara Republic Democratic Timor Leste ( RDTL) adalah negara baru dimana sebelumnya adalah propinsi Timor Timur yang merupakan propinsi ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur menghantarkan Propinsi Timor Timur menjadi negara baru RDTL. Konsekuensi logis adalah bahwa RI dengan RDTL harus menentukan batas wilayah darat, laut dan udara. Sebagai dasar penentuan batas darat antara RI - RDTL adalah Perjanjian antara Belanda dan Portugis tahun 1904 dan Arbitrary. Pembinaan hubungan kerjasama perbatasan antara Republik Indonesia dengan Negara baru Republica Democratic Timor Leste (RDTL) diwujudkan melalui pelaksanaan persidangan Joint Border Committee (JBC) antara RI-RDTL dan ditindaklanjuti dengan persidangan Pertama Joint Border Commite (JBC) Meeting Between the Goverment of the Republica of Indonesia and the Goverment of the Republica Demokcratic Timor Leste (RDTL) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18-19 Desember 2002. Pada persidangan JBC I RI-RDTL tersebut, dicapai kesepakatan oleh kedua pihak untuk membentuk 4 (empat) Technical Sub-Committee (TSC) dan Border Liaison Committee (BLC) , yakni : a. Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR) atau Sub-Komite Teknis Pengaturan Perbatasan dan Demarkasi (dikoordinir oleh Bakorsurtanal dan Ditwilhan-Dephan) b. Technical Sub-Committee on Cross-Border Movenment of Persons and Goods, and Crossings (TSC-CBMPGC) atau Sub-Komite Teknis Perlintasan Orang dan Barang, serta Perlintasan Batas (dikoordinir oleh Deperindag). c. Technical Sub-Committee on police Cooperation (TSC-PC) atau Sub- Komite Teknis kerjasama Kepolisian (dikoordinir oleh Mabes Polri dan Polda NTT) / d.Technical ..... TERBATAS
TERBATAS 25 d. Technical Sub-Committee on Border Security (TSC-BS) atau Sub- Komite Teknis Keamanan Perbatasan (dikoordinir oleh Mabes TNI dan Pangdam IX Udayana) e. Border Liaison Committee (BLC) atau committee Perantara Perbatasan (dikoordinir oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para anggotanya terdiri dari Pemerintah Kabupaten Perbatasan NTT dan beberapa instansi teknis di tingkat pusat selaku peninjau) 13. Kondisi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI - RDTL sebelum Kemerdekaan RDTL. Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia sebagai propinsi ke-27 dibentuk tanggal 17 Juli 1976 dan disahkan dengan Ketetapan MPR Nomor IV / 1978 tentang Integrasi Timor Timur. Wilayah ini sebelumya lebih dari 400 tahun berada ditangan penjajahan Portugis. Propinsi Timor Timur terdiri 13 kabupaten yaitu : Kabupaten Ambeno/Oecussi, Ermerra, Likuisa, Dili, Mantuto, Baukau, Lautem, Kovalima, Bobonaro, Ainaro, Aileu, Manufahi dan Kabupaten Vikeke. Propinsi Timor Timur yang luasnya 14.609 km² termasuk satu kabupaten enclave yaitu Kabupaten Ambeno atau Oecussi seluas 778 km². Dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, luas Timor Timur hanya sekitar 0,7 persen. Letak propinsi Timor Timur membujur dari Barat Daya ke Timur Laut sebagai lanjutan dari Pulau Timor secara keseluruhan, pada posisi yaitu 08º 17' - 10º 22' Lintang Selatan dan 123º 25' - 127º 19' Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan P. Alor dan Selat Wetar yang merupakan bagian dari Propinsi Maluku, disebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda, sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Laut Timor, sebelah Barat Daya berbatasan dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selain daratan Pulau Timor, Propinsi ini juga memiliki beberapa pulau kecil. Dua pulau yang cukup besar yaitu : Pulau Atauro ( P. Kambing) luasnya 140 km² dan Pulau Yako luasnya 11 km². / Karena..... TERBATAS
TERBATAS 26 Karena Propinsi Timor Timur masih merupakan bagian dari Indonesia, maka perbatasan maritim saat itu antara propinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang pantai Mota'ain termasuk wilayah enclave Kabupaten Oecussi maupun sebelah Utara dengan Pulau Wetar, merupakan perbatasan antar propinsi. Artinya tidak ada pembatasan, tidak ada aturan mengenai pelintasan barang dan manusia serta pembatasan kegiatan roda ekonomi baik di darat dan di laut. Masyarakat sekitar perbatasan maritim di Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Wetar, Kabupaten Ambeno, Bobonaro dan Kabupaten kovalima berinteraksi secara positif, menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia dalam pembangunan. Nelayan propinsi Timor Timur bebas menangkap ikan diseluruh wilayah Indonesia. Penduduk Timor Timur bebas berinteraksi kepada siapapun dan dimanapun diseluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia melaksanakan program pembangunan di seluruh pelosok daerah Timor Timur dalam berbagai bidang. Bidang Ideologi memberikan penataran P4, penyuluhan dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap NKRI dan kegiatan lainnya. Bidang Politik diantaranya, melaksanakan pendidikan politik baik formal maupun non formal, memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam Pemilu serta jabatan di pemerintahan bagi penduduk Timor Timur. Bidang Ekonomi melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur, pembangunan bandara udara Comoro untuk mendukung jalur penerbangan Garuda dan Merpati Airline yang setiap hari menghubungkan Dili ke berbagai kota di Indonesia bagian Timur. Pembangunan pelabuhan laut Nusantara sebagai dukungan terhadap sarana transportasi laut dengan kapal - kapal Pelni yang secara rutin seminggu sekali dari dan menuju Dili ke berbagai wilayah di Indonesia. Pembangunan jalan dalam mendukung keberadaan transportasi darat dan berbagai pembangunan fisik lainnya, tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang sebelumnya jauh tertinggal dari masyarakat yang tinggal di daerah atau propinsi Indonesia lainnya . Pemberian kredit perahu kepada para nelayan Timor Timur juga salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi nelayan. / Bidang..... TERBATAS
TERBATAS 27 Dibidang Sosial Budaya, melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik yang meliputi : pendidikan, kesehatan, agama serta menggali, memelihara dan melestarikan budaya asli sebagai aset budaya daerah sekaligus sebagai aset budaya nasional. Bidang Hankam merupakan bidang pembangunan yang menjadi prioritas utama, karena sejak pertama kali Deklarasi Bobonaro disampaikan yang menandai integrasinya Timor Timur ke Indonesia, situasi keamanan dan pertahanan di wilayah Timor Timur sangat tidak kondusif. Banyak komponen masyarakat terutama yang tergabung dalam Partai Fretilin melakukan berbagai kekacauan maupun gangguan keamanan yang menyebabkan pembangunan di wilayah Timor Timur terganggu, tidak aman dan tidak kondusif. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi perhatian negara-negara di dunia khususnya organisasi PBB, yang menganggap Indonesia melakukan berbagai pelanggaran hak azasi manusia. Perjuangan Partai Fretilin yang ada di luar negeri melakukan perang diplomatik dan mendiskriditkan segala hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Timor Timur juga telah berhasil membangun opini negatif organisasi internasional. Pembangunan aspek maritim yang telah dilakukan diantaranya adalah membuat Titik Dasar (TD) dan penarikan base line di Selatan Pulau Timor sebagai dasar penarikan perbatasan maritim dengan Australia (Lampiran 1 Peta Perbatasan Maritim sebelum Kemerdekaan). DAFTAR TITIK DASAR DI PULAU TIMOR SEBELUM ADA PERUBAHAN No TD Posisi Lokasi 1. TD 110 08º 26' 44,6" S - 127º 19' 54,5" T P. Yako Timor Timur 2. TD 111 08º 41' 08,4" S - 127º 00' 48,1" T Tg. Soeloro Timor Timur 3. TD 112 08º 57' 04,4" S - 126º 28' 41,0" T Tg. Beaso Timor Timur 4. TD 113 09º 08' 05,4" S - 125º 56' 09,0" T Tg Wekusu Timor Timur 5. TD 114 09º 25' 47,8" S - 125º 12' 30,3" T Tg. Tafaro Timor Timur 6. TD 115 09º 25' 47,8" S - 125º 12' 30,3" T Tg. Wetoh Timor Timur 7. TD 116 09º 53' 40,0" S - 124º 45" 15,0" T Tg. Batu Merah Timor Barat 8. TD 117 10º 07' 25,0" S - 124º 28" 42,3" T Tg. Haikmeo Timor Barat / Dari..... TERBATAS
TERBATAS 28 Dari hasil penetapan titik dasar tersebut dibuat base line dan selanjutnya digunakan untuk menarik batas wilayah landas kontinen di Laut Timor yang overlap dengan landas kontinen milik Australia. Karena pada wilayah landas kontinen tersebut banyak mengandung cadangan minyak bumi, maka hal ini menjadikan permasalahan antara Indonesia dan Australia. Sebagai jalan pemecahan maka dibuat kesepakatan kerjasama dalam mengelola Sumber daya alam diwilayah Timor Gap tersebut. Adapun bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut : a. Wilayah B dimana merupakan landas kontinen milik Indonesia maka dalam pembagian hasil pengolahan Indonesia akan mendapat 80 % dan Australia 20 %. b. Wilayah A wilayah adalah wilayah overlap maka pembagian hasil pengolahan sumber daya alam adalah 50 % unrtuk Indonesia dan 50 % untuk Australia. c. Wilayah C dimana merupakan landas kontinen milik Australia maka dalam pembagian hasil pengolahan Australia akan mendapat 80 % dan Indonesia 20 %. 14. Kondisi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI - RDTL Sesudah Kemerdekaan RDTL Dikeluarkannya Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 pada sidang MPR bulan Oktober 1999 dan mencabut Ketetapan MPR No. IV / 1978 tentang Integrasi Timor Timur adalah akibat dari hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur yang memilih merdeka menjadi Negara Republica Democrate Timor Leste ( RDTL). Luas wilayah Indonesia selanjutnya berkurang. Jumlah pulau di Indonesia 17.506 pulau setelah dikurangi 2 pulau yaitu : Pulau Kambing dan Pulau Yako. Luas daratan berkurang 14.605 km² menjadi 2.012.402 km², luas perairan berkurang 29.490 km² menjadi 5.877.879 km², panjang garis pantai dari berkurang 720 km menjadi 80.570 km. Sebagai konsekuensi logis maka pemerintah Indonesia dan Pemerintah RDTL harus menentukan batas negara wilayah darat, laut dan udara . Sebagai..... TERBATAS
TERBATAS 29 Sebagai dasar hukum penentuan batas darat t yang telah disepakati antara RI dan RDTL adalah : a. Traktat 1904, antara Belanda dan Portugis. b. Arbitrary Award 1914. c. Proces Verbale 18 Desember 1914, tentang demarkasi batas definitif. d. Dokumen Oil Poli 9 Februari 1915, tentang pembangunan marker- marker di Oekusi. e. Dokumen Mota Talas 22 April 1915, tentang pembangunan marker- marker di sektor Timur. Saat Timor Timur masih dibawah Pemerintahan Portugis wilayahnya terdiri dari Oecussi, Timor Timur, Pulau Kambing (Atauro) dan Pulau Yako. Saat ini setelah merdeka, Negara RDTL dan Indonesia mempunyai tiga segmen perbatasan maritim yang harus diselesaikan yaitu : a. Segmen Selatan Pulau Timor yang terletak di wilayah laut Timor b. Segmen Utara Pulau Timor yang terletak di Laut Wetar dan Selat Ombai c. Segmen Tengah yang berada di Selat Ombai (enclave) Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya penentuan batas wilayah sesuai Konvensi Hukum Laut International (Unclos'82) adalah melakukan pengukuran dan pembuatan Titik Dasar (TD) yang baru sebagai pengganti Titik Dasar yang dihapuskan yang ada di wilayah RDTL. Titik Dasar yang dihapuskan adalah TD 110 (P.Yako), TD 111(Tg. Soeloro), TD 112 (Tg. Beaso), TD 113 (Tg. Wekusu), TD 114 (Tg. Tafaro). / Adapun ..... TERBATAS
TERBATAS 30 Adapun Titik Dasar pengganti adalah TITIK DASAR DI P. TIMOR YANG BARU No TD Posisi Lokasi 1 TD 110 08º 14' 20" S - 127º 38' 34" T Tg. Karang P. Leti 2 TD 110A 08º 14' 17" S - 127º 38' 04" T Tg. Kesioh P. Leti 3 TD 111 08º 06' 07" S - 127º 08' 52" T Tutun Yen P. Kisar 4 TD 112 07º 58' 31" S - 126º 27' 59" T Tutun Eden 5 TD 112A 08º 03' 44" S - 125º 44' 06" T P. Lirang 6 TD 113 08º 19' 04" S - 127º 08' 25" T Tg. Loisamo P. Alor 7 TD 113A 08º 21' 26' S - 125º 03' 37" T Tg. Seromo P.Alor 8 TD 113B 08º 23' 58" S - 124º 47' 10" T Tg. Sibera P.Alor 9 TD 114 08º 57' 26" S - 124º 56' 57" T Mota Biku P.Timor 10 TD 114A 09º 27' 37" S - 125º 05' 20" T Mota Talas P. Timor Penetapan koordinat Titik Dasar dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan pemetaan serta dicantumkan dalam peta-peta sesuai persyaratan konvensi PBB tentang hukum laut. Selanjutnya antara Titik Dasar ditarik garis pangkal normal atau garis pangkal kepulauan yang tidak melebihi 125 NM dan tidak memotong laut teritorial negara lain. Dari garis pangkal tersebut, maka ditentukan lebar laut teritorial 12 NM, Zona Tambahan 24 NM, Zone Ekonomi Eksklusif 200 NM dan Landas Kontinen maksimal 350 NM. (Lampiran 2 Peta Rencana Batas Maritim RI - RDTL dan ALKI IIII) Jalur ALKI III yang melewati Selat Ombai dan naik keatas melewati perbatasan maritim RI dan RDTL dimungkinkan akan digeser kearah perairan Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan survei hidrografi untuk penyiapan alur tersebut. Gelar pasukan keamanan perbatasan maritim secara khusus memang belum ada. Akan tetapi pengembangan Lanal Kupang menjadi Lantamal VII dan digelarnya Batalyon Marinir Pangkalan (Yon Marhanlan) di Kupang, karena tuntutan organisasi untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan kedaulatan negara di dan atau lewat laut. TERBATAS
TERBATAS / Disisi ..... 31 Disisi lain untuk mengantisipasi klaim pulau disekitar perbatasan maritim oleh pihak lain seperti Pulau Batek, Pemerintah Indonesia telah menggelar pasukan marinir serta melakukan pembangunan menara suar yang dikerjakan Departemen Perhubungan sebagai tanda kepemilikan wilayah. Gelar pasukan perbatasan yang ada adalah pasukan pengamanan perbatasan darat. Operasi pengamanan perbatasan RI - RDTL yang digelar sejak tahun 1999, saat ini memasuki tahun kedelapan penugasan di wilayah NTT, telah memberikan pengaruh positif terhadap stabilitas keamanan kedua negara yang berdaulat. Keberadaan aparat keamanan di wilayah perbatasan yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI - RDTL telah dapat menjamin keamanan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam rangka memelihara kedaulatan kedua negara yang bekerjasama dengan aparat keamanan RDTL di wilayahnya. Satgas Pamtas RI - RDTL dalam melaksanakan tugasnya selain berpedoman kepada tugas pokok yang sudah diberikan dari Komando atas, memiliki pedoman lain yaitu : a. Kesepakatan Pemerintah RI dan RDTL tentang Koordinat Garis Batas Negara. Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menlu RI Hasan Wirayudha dan Menlu RDTL Jose Ramos Horta pada tanggal 8 April 2005 di Mota'ain perbatasan RI - RDTL, berisikan tentang koordinat garis batas negara yang sudah disepakati dan sebagian sudah dibangun patok/tugu di sepanjang perbatasan. b. Protap Bersama Tentang Mekanisme Kerja dan Koordinasi antar Instansi terkait di Perbatasan RI-RDTL, merupakan suatu prosedur tetap yang dibuat pada bulan Februari 2005, sebagai pedoman Instansi terkait di Kab. Belu dan TTU dalam melaksanakan tugas penanganan permasalahan di perbatasan RI - RDTL, agar terkoordinir dan terpadu serta tidak menyalahi aturan yang berlaku. / c. Kesepakatan ..... TERBATAS
TERBATAS 32 c. Kesepakatan Pemerintah RI dan RDTL tentang Lintas Batas dan Pasar Tradisional yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2003 oleh Menteri Perdagangan RI Rini Suwandi dengan Menteri Luar Negeri RDTL Jose Ramos Horta di Jakarta yang berisikan tentang aturan lintas batas dan Pasar di daerah perbatasan, namun sampai dengan saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. d. Ketetapan Lokal. Adalah ketetapan hasil pertemuan antara pemerintah dari kedua negara yang berisikan tentang aturan Temu Kangen (Family Meeting ) dan kesepakatan tentang ketentuan di daerah yang masih bersengketa (contoh Ketetapan Pemda TTU dengan Distrik Oecussi). e. Ketetapan - Ketetapan Lain. Kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh Satgas Pamtas RI-RDTL dan jajarannya dengan aparat penjaga perbatasan RDTL (UPF), menghasilkan beberapa kesepakatan yang sifatnya teknis di lapangan dalam penanganan setiap permasalahan yang timbul di perbatasan. Satgas Pamtas RI - RDTL terdiri dari Satuan organik Satgas Pamtas dan Satuan BP Satgas Pamtas dari Jajaran Korem 161/WS dengan jumlah personel 670 orang. Jumlah pos perbatasan 39 pos dengan markas komando di Haliwen Atambua. 15. Kondisi ALKI III Di Selat Ombai Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan jalur penerbangan diatasnya yang melewati wilayahnya. Dasar ketentuan - ketentuan dalam alur kepulauan adalah Unclos'82 pasal 53 ayat 1 sampai 12 yang meliputi hak dalam menentukan ALKI dan kewajiban pengguna ALKI. Ketentuan yang dinyatakan pasal 53 ayat 4 - 7adalah : / Ayat ..... TERBATAS
TERBATAS 33 Ayat 4 Alur laut dan rute udara demikian harus melintasi perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan dan mencakup semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute atau alur untuk pelayaran internasional atau penerbangan melalui atau melintasi perairan kepulauan dan didalam rute demikian, sepanjang mengenai kapal, semua alur navigasi normal dengan ketentuan duplikasi rute yang sama kemudahannya melalui tempat masuk dan ke luar yang sama tidak perlu. Ayat 5 Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersangkutan, mulai dari tempat masuk rute lintas hingga tempat ke luar, kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas alur kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari pada 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % jarak antara titik - titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut. Ayat 6 Suatu Negara kepulauan yang menentukan alur laut menurut ketentuan pasal ini, dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas kapal yang aman melalui terusan sempit dalam alur laut demikian. Ayat 7 Suatu Negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, setelah untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya dengan alur laut atau skema pemisah lalu lintas lain. Jalur ALKI yang melewati perairan perbatasan RI - RDTL adalah ALKI III A yang melewati Selat Ombai dan ALKI III B melewati Selat Leti. Dengan merdekanya Timor Timur menjadi negara RDTL, maka jalur ALKI III A dan IIIB yang memotong wilayah maritim negara RDTL akan dirubah. / Untuk ..... TERBATAS
TERBATAS 34 Untuk ALKI III A Selat Ombai akan digeser kearah Barat kemungkinan pada posisi dari titik IIIA-10 kearah IIIA-9a menuju IIIA-9 seterusnya ke IIIA-8a dan ke Utara sesuai dengan alur yang ada. Jalur ALKI IIIB bergeser ke Timur dari IIIB-1a menuju Selatan ke IIIB-2a. 16. Permasalahan Perbatasan Maritim RI - RDTL Permasalahan perbatasan maritim hingga saat ini belum menonjol dibandingkan dengan permasalahan batas darat. Permasalahan delimitasi perbatasan maritim RI - RDTL secara teknis belum ada. Hal ini karena delimitasi perbatasan maritim hingga saat ini belum dibahas, kedua negara telah sepakat akan membahas setelah penegasan batas darat selesai. Permasalahan yang timbul saat ini cenderung berasal dari aspek sosial ekonomi. Belum jelasnya batas wilayah laut masing-masing negara menyebabkan penangkapan ikan baik oleh nelayan RI maupun nelayan RDTL masih sering memasuki wilayah laut negara yang berbatasan. Belum adanya Pos Lintas Batas Laut Terpadu antara RI-RDTL menyebabkan kegiatan pelintasan lewat laut warga negara RDTL dari Oeccusi ke Timor Leste atau sebaliknya otomatis melalui perairan Indonesia dan akan sulit dideteksi. Kondisi demikian juga terjadi untuk bidang perdagangan, sehingga sering terjadi ilegal trading, maupun illegal trafficing antara warga negara Indonesia dan warga negara RDTL. Pos perbatasan yang ada saat ini antara RI - RDTL adalah untuk pos lintas batas lewat darat. Ada 7 pos lintas batas lewat darat yaitu : Pos Imigrasi Oipoli, Pos Imigrasi Napan, Pos Imigrasi Metamauk, Pos Imigrasi Wini, Pos Imigrasi Turican, Pos imigrasi Builalo/Laksamaras dan Pos Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS) terpadu di Motaain. Dari 7 pos imigrasi yang ada, Pos Lintas perbatasan Motaain yang terletak paling Utara Kabupaten Belu adalah pos terpadu CIQS yang paling memenuhi syarat dan paling ramai dengan pelintas batas diatas 100 orang perhari, karena pos perbatasan ini berdekatan dengan Ibukota Kabupaten Belu di Atambua. / Pos ..... TERBATAS
TERBATAS 35 Pos Imigrasi Motamasin/Metamauk adalah pos perbatasan yang paling selatan berada di wilayah Kabupaten Belu dengan tingkat pelintas batas dibawah 10 orang perhari. Selama bulan Januari s/d Juli 2007 terdapat 72 warga negara RDTL ditangkap karena memasuki wilayah RI dengan cara illegal, 57 orang dari bulan Januari s/d April 2007 telah dideportasi oleh Kantor Imigrasi Atambua. Pelintas batas legal menggunakan paspor resmi yang dikeluarkan oleh masing-masing negara. Rencana penggunaan Kartu Pelintas Batas hingga saat ini belum bisa diberlakukan, karena masih dalam pembahasan. Pelintasan batas yang dilakukan oleh penduduk, merupakan pelintasan tradisional, dimana penduduk NTT dan penduduk RDTL mempunyai hubungan kekerabatan suku. Disamping itu selama kurang lebih 24 tahun, Timor Timur merupakan bagian dari wilayah lndonesia, hal ini menyebabkan hubungan kekerabatan antar suku semakin kuat serta kepemilikan tanah warga Timor Timur di wilayah NTT semakin banyak demikian juga sebaliknya. Pelintas batas pada wilayah ini selain dari warga negara Indonesia, RDTL juga berasal dari Malaysia, Philiphina, Korea, Perancis yang notabene mereka kebanyakan adalah tentara penjaga perdamaian yang belanja ke Atambua NTT. Untuk mengantisipasi meningkatnya perdagangan dan pelintas batas dari RDTL dimasa datang maka Pos Lintas Batas Terpadu tidak hanya dibangun di Pulau Timor saja namun perlu juga dibangun di Pulau Alor dan Pulau Wetar. Permasalahan Pulau Batek yang pernah muncul sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, karena P. Batek tersebut sebenarnya adalah termasuk bagian dari wilayah NKRI yang merupakan salah satu wilayah warisan kolonial Belanda, walaupun pernah menjadi pembicaraan khususnya pada tanggal 4 Pebruari 2004 dalam pertemuan empat mata antara Menlu RI dengan Menlu RDTL di Denpasar Bali pada kesempatan Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorisme, dimana salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah klaim Timor Leste atas Pulau Batek, yang intinya : - / Menlu ..... TERBATAS
TERBATAS 36 Menlu RDTL Ramos Horta menyampaikan klaim atas Pulau Batek ingin dikaitkan dengan perundingan penetapan batas maritim RI-RDTL disebelah Selatan RDTL, yang berkaitan dengan Australia dikemudian hari. Dalam artian RDTL akan meninggalkan klaimnya atas Pulau Batek, apabila Indonesia fleksibel dengan menggeser garis lateral batas laut disekitar Timor Gap. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mendirikan Menara suar serta penjagaan oleh pasukan Marinir (Lampiran 3 P. Batek ). Lantamal VII Kupang dimana wilayah kerjanya meliputi seluruh perbatasan maritim RI - RDTL, belum bisa optimal untuk melakukan pengawasan dan pengamanan. Di wilayah perbatasan dengan Oeccusi belum ada Pos TNI AL. Keberadaan Posal Atapupu mencakup wilayah perbatasan Motaain belum bisa bekerja secara optimal, karena keterbatasan personil serta sarana dan prasarana. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan penegakan illegal fishing, illegal trading dan illegal trafficing lewat laut tidak dapat dilakukan. Hingga saat ini Lantamal VII/ Kupang hanya terdiri dari 4 Posal yang berada berbatasan dengan RDTL yaitu ; Posal di Pulau Alor, Posal Liran (di Pulau Wetar), Posal Pulau Kisar dan Posal di Pulau Leti. Demikian juga mengenagai jumlah personil pengawakannya masih jauh dari DSP (Daftar Susunan Personil) yang seharusnya. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman dimasa datang diharapkan ada kebijakan untuk menambah jumlah Posal maupun jumlah personil. Berdasarkan Rencana Strategis TNI AL akan dibagun Lanal di Motaain Warga Indonesia Baru (WIB). Keberadaan Warga Indonesia Baru di daerah Kab. Belu masih cukup banyak, mereka bermukim di beberapa tempat, sebagian sudah membaur dengan masyarakat lokal dan sebagian lagi sudah menempati lokasi Reseatlemen yang sudah disediakan oleh pemerintah serta masih ada yang tinggal di camp-camp pengungsian. Jumlah WIB sampai dengan bulan Juni 2007 adalah 8.468 KK ( 24.433 Jiwa ). / Disisi..... TERBATAS
TERBATAS 37 Disisi lain kondisi tingkat kesejahteraan penduduk perbatasan masih sangat rendah, minim sekali adanya sarana dan prasarana yang dapat untuk meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan kelancaran roda perekonomian. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan disegala bidang di wilayah perbatasan terasa masih kecil. Perbatasan darat antara RI - RDTL mempunyai total panjang 270 km yang terbagi dalam 152 km untuk batas timur (Motaain - Dilumil) dan 118 km untuk wilayah Enclave (Oecussi) . Beberapa tugu perbatasan telah dibangun dari sejak tahun 2004, tugu pertama dibangun di Motaain (Lampiran 4 Tugu perbatasan Darat) Permasalahan perbatasan darat lebih komplek, baik dari aspek teknis deliniasi atau penegasan batas maupun dari aspek sosial. Memperhatikan dinamika permasalah di perbatasan kedua negara yang senantiasa berkembang dan mencermati kerterbatasan masing-masing pihak, kedua negara tetap melakukan komunikasi dan memberikan perhatian terhadap sejumlah permasalahan yang menonjol sampai sekarang serta berupaya memberikan prioritas penanganan . Mengalir dari uraian diatas, maka permasalahan penanganan wilayah perbatasan maritim RI - RDTL dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penetapan batas wilayah maritim. Belum adanya penetapan batas wilayah maritim yang tegas dan jelas serta disepakati oleh kedua negara, sehingga pelaksanaan penegakkan kedaulatan dan hukum menjadi tidak optimal. 2. Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang baru. Belum adanya penetapan ALKI yang baru di Selat Ombai dan Selat Leti menyebabkan penindakan kalau terjadi pelanggaran ALKI III Selat Ombai dan di Selat Leti oleh kapal-kapal asing baik kapal perang maupun kapal niaga, menjadi akan rancu. /3. Sarana..... TERBATAS
TERBATAS 38 3. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dasar yang dapat meningkatkan pengawasan pertahanan dan keamanan serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar perbatasan maritim seperti ; Posal, Pos lintas batas laut dan dermaga masih belum memadai sesuai yang dibutuhkan. 4. Sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat pertahanan dan kemanana dirasa masih kurang. Masih banyak instansi pertahanan dan kemanan seperti TNI AL dan jajarannya kosong tidak sesuai DSP. Selain itu kualitas penduduk perbatasan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat, sehingga masalah pertahanan negara menjadi terabaikan. / BAB IV ..... TERBATAS
TERBATAS BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS 17. Umum. Kecenderungan perkembangan yang menonjol akhir-akhir ini adalah terjadi multipolaritas dan regionalisasi terbuka dalam tatanan interaksi global. Dalam tatanan tersebut telah terjadi pergeseran kepentingan dari kepentingan politik dan security ke kepentingan politik dan kesejahteraan, dari dimensi geo-politik ke dimensi geo-ekonomi, sehingga mendorong pergeseran ke skala prioritas, setiap negara yang berupaya merperkokoh pertahanan, mulai berpaling untuk menjalin kemitraan di segala bidang, khususnya dalam memelihara perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan. Kecenderungan perkembangan lingkungan strategis telah membawa nuansa baru perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam di kawasan Asia Tenggara maupun di dalam negeri. Meskipun kepentingan Hankam tidak dapat diabaikan sama sekali, namun perhatian negara lebih memfokuskan kepada pemecahan masalah kesejahteraan pada umumnya. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya nasional secara maksimal untuk kepentingan hankamneg, akan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategi tersebut. Interaksi antara kawasan masih tetap diwarnai oleh ketidakpastian, namun semangat pelibatan kemitraan antar negara baik regional semakin mendominasi hubungan antar negara sekawasan, sehingga tumbuh rasa saling percaya untuk mengembangkan berbagai forum kerjasama. 18. Lingkungan Global a. Berakhirnya perang dingin, ternyata diwarnai konflik regional dibeberapa belahan bumi dan cenderung semakin meluas. Disisi lain, ada beberapa negara yang masih mengembangkan kekuatan militernya secara berlebihan. Hal tersebut dapat berakibat semakin kompleknya setiap upaya untuk menjamin terpeliharanya stabilitas keamanan regional maupun global. b. Amerika.... TERBATAS
19. TERBATAS 40 b. Amerika serikat sebagai pemenang dari kancah perang dingin dan menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia, cenderung semakin assetif. Ada kecenderungan AS memanfaatkan PBB sebagai sarana untuk legitimasi kekuasaan dan kehendaknya demi kepentingan nasionalnya . c. Globalisasi ekonomi yang berkembang saat ini, telah diimbangi oleh regionalisasi ekonomi yang bersifat diskriminatif dan blok perdagangan yang cenderung tertutup. Hal tersebut menimbulkan ketidak seimbangan perdagangan yang merugikan banyak negara, terutama negara-negara berkembang. d. Kemajuan IPTEK terutama dibidang transportasi, komunikasi dan informasi memiliki arti strategis dalam meningkatkan pergaulan antar bangsa dan membuat dunia semakin transparan. Namun demikian penyerbarluasan informasi yang didominasi oleh negara barat, menyebabkan terjadinya pergeseran sistim nilai tradisional terutama di masyarakat berkembang. e. Tumbuh berkembangnya lembaga swadaya masyarakat atau NGO (Non Govermental Organization) didalam negeri maupun luar negeri, bentuk dan bidang pekerjaannya menampilkan pola hubungan global yang melampaui batas negara. Dalam gerakannya NGO tampil sebagai Badan- Badan resmi, namun juga NGO bersifat pressure group yang dapat mempengaruhi proses penentuan kebijakan badan-badan resmi. Lingkungan Regional a. Kehadiran Amerika dikawasan Pasifik sebagai kawasan masa depan, tetapi dipertahankan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional dan kepentingan sekutunya. Akibat kebijakan tersebut, telah disepakati penggunaan fasilitas pemeliharaan kapal-kapal diberbagai negara Pasifik bagi kebutuhan armada Amerika Serikat, dalam keadaan tertentu dapat digunakan sebagai tempat pangkalan ajunya dengan alasan keamanan. / b.Kemajuan..... TERBATAS
20. TERBATAS 41 b. Kemajuan pesat diraih RRC melalui modernisasi ekonomi berbasis sistem politik sosialis Cina, dapat memberi semangat dan angin baru bagi perkembangan paham sosialis kiri diberbagai negara. Kemajuan dan makin terbukanya RRC terhadap dunia luar, dapat membangkitkan rasa persaudaraan dikalangan etnis Cina perantauan yang mengarah kepada keterikatan dengan tanah leluhurnya. c. Secara umum stabilitas regional Asia Tenggara relatif terkendali, sehingga negara-negara dikawasan ini mampu meningkatkan pembangunan ekonominya masing-masing. Dilain pihak sengketa kepulauan Spratly diklaim oleh 6 negara (RRC, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Philipina dan Brunei) merupakan potensi konflik dikawasan Laut Cina Selatan yang sewaktu-waktu dapat meningkat menjadi konflik bersenjata, bahkan tidak mustahil dapat menjadi perang terbatas terutama bila ada salah satu pihak yang tidak dapat menahan diri. Potensi konflik ini semakin meningkat dengan adanya peningkatan perkuatan militer oleh sebagian negara yang mengklaimnya. Keadaan ini dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan, sekaligus membuka peluang masuknya campur tangan kekuatan luar. Konflik bersenjata yang terjadi akan dapat merambat ke negara sekitar, termasuk kewilayah Indonesia. Lingkungan Nasional a. Aspek Politis 1) Kehidupan ideologi politik berdasarkan Pancasila cukup mantap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara walaupun masih nampak upaya sementara pihak untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Disamping itu dalam era globalisasi ini telah muncul fenomena baru sebagai dampak persinggungan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal. / 2) Masih..... TERBATAS
b. TERBATAS 42 2) Masih diperlukan waktu terciptanya keseimbangan peran antar supra struktur dan infra struktur politik didalam penentuan kebijakan nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara konstitusional. Disisi lain tuntutan keterbukaan dalam rangka demokrasi Pancasila, perlu diwaspadai agar tidak tersusupi oleh aspirasi dan paham lain. Semakin meningkatnya tuntutan akan keterbukaan dan harapan masyarakat terhadap keadilan, merupakan cermin berkembangnya dinamika masyarakat kearah positif. 3) Terjadinya suasana yang kurang sehat dalam kehidupan berpolitik dan berbagai kemerosotan dalam kehidupan berbangsa, selain diakibatkan oleh kesenjangan sosial politik, juga disebabkan karena begitu mudahnya elemen-elemen masyarakat baik terorganisir maupun tidak, mendiskriditkan atau melakukan kekerasan terhadap pihak lain. 4) Kemajuan pembangunan telah mampu meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat bangsa Indonesia. Disisi lain, kemajuan tersebut juga membawa pengaruh terhadap tatalaku, tata nilai dan pola kehidupan masyarakat. Dampak negatif tersebut dapat mendorong timbulnya berbagai tindak kejahatan dan gangguan kamtibmas yang penangananya memerlukan upaya yang memadai. Aspek Ekonomi 1) Perekonomian Indonesia masih diwarnai ekonomi biaya tinggi, produktivitas serta efisiensi yang rendah. Menghadapi era perdagangan bebas, masih diperlukan upaya deregulasi dan debirokrasi secara konsepsional yang berkelanjutan didukung penertiban terhadap korupsi dan kolusi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2) Semakin..... TERBATAS
c. TERBATAS 43 2) Semakin menipisnya sumber daya alam yang tak terbaharui, pada gilirannya dapat mengakibatkan Indonesia menjadi negara pengimpor sumberdaya alam, yang berimplikasi menimbulkan ketergantungan kepada luar negeri. Pada akhirnya situasi tersebut menimbulkan kerawanan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemampuan dan kekuatan Pertahanan. Aspek Sosial Budaya 1) Hubungan antar umat beragama masih perlu dibina dan ditingkatkan, hal ini disebabkan masih terdapat kelompok masyarakat yang mengartikan agama secara sempit. 2) Semakin besarnya kelompok menengah dan lulusan dari berbagai pendidikan luar negeri, telah menyebabkan munculnya aspirasi yang dipengaruhi cara dan pemikiran Barat. Disisi lain meningkatnya industrialisasi telah menyebabkan perubahan nilai dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dengan kelompok sosial budaya yang komplek. Kerawanan tersebut nampak dieksploitasi oleh berbagai pihak anti pemerintah RI menjadi gejolak dan kerusuhan sosial, sementara pemerintah terus berupaya meningkatkan kondisi HAM dan demokrasi. 3) Pertumbuhan sebagai keberhasilan pembangunan selama belum diikuti pemerataan, akan menimbulkan kesenjangan. Pengangguran belum dapat diatasi secara tuntas, karena jumlah angkatan kerja belum seimbang dengan tersedianya lapangan kerja serta masih terbatasnya jumlah tenaga terampil yang selanjutnya mendorong timbulnya kejahatan. 4) Berbagai bentuk gangguan Kamtibmas seperti pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum, perkelahian pelajar dan kenakalan remaja cenderung meningkat . / Disamping..... TERBATAS
TERBATAS 44 Disamping itu, kegiatan sindikat internasional dalam perdagangan obat bius ataupun kejahatan ekonomi lainnya meningkat dengan kualitas yang cenderung semakin canggih. Sementara itu kemampuan personil dan peralatan aparat keamanan masih sangat terbatas. d. Aspek Hankam 1) Sishankamrata dan Tanas belum dihayati secara luas, masih ada upaya kelompok separatis tertentu atau golongan ekstrim yang memperjuangkan tujuan politiknya dengan segala cara yang mengganggu stabilitas nasional. Disamping itu meningkatnya gangguan kamtibmas akibat pengaruh globalisasi, seperti kriminal yang terorganisir, white collar crime, sadisme dan sejenisnya perlu mendapat perhatian. 2) Masalah Sara masih merupakan problem laten dalam masyarakat Indonesia, mengingat masyarakat yang heterogen, khususnya yang berlatar belakang suku dan agama. Oleh karena itu kerukunan hidup beragama perlu dibina setiap saat. Untuk masa datang pertentangan yang terjadi di masyarakat yang menjurus kepada Sara diperkirakan akan meningkat. Dapat disimpulkan kondisi nasional yang menyebabkan pengelolaan perbatasan RI - RDTL memerlukan penanganan khusus adalah : a. Keinginan sebagian NGO luar untuk mengadili terhadap pelanggar HAM di Timor Timur yang dilakukan oleh beberapa pemimpin aparat keamanan Indonesia melalui mahkamah internasional. b. Sengketa tentang P. Sipadan dan P. Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional. c. Terorisme dan gerakan kelompok radikal yang dilakukan oleh warga negara asing ataupun oleh warga negara Inonesia. d. Isu separatisme yang terjadi Papua. / d. Aksi..... TERBATAS
TERBATAS 45 d. Aksi kekerasan dan konflik komunal. Konflik-konflik komunal di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh akar konflik yang bersifat ethnoreligius sebagaimana yang terjadi di sejumlah wilayah trouble spot di Indonesia seperti di Aceh, Maluku (Ambon), Maluku Utara, Papua (Abepura, Wamena, Timika Wasior), Poso, Sampit, Sambas dan Polewali Mamasa. 21. Peluang dan Kendala Dengan memperhatikan uraian perkembangan lingkungan strategis yang telah diuraikan di atas, didapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pengelolaan perbatasan maritim guna mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, peluang-peluang tersebut adalah: a. Kekayaan sumber daya alam. Pada umumnya daerah perbatasan memiliki kandungan sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat serta merupakan modal dasar dan peluang untuk percepatan pembangunan daerah masing-masing. b. Kedudukan sebagai Outlet dengan negara tetangga. Potensi daerah perbatasan lainnya yang dapat dijadikan peluang bagi percepatan pembangunan daerah adalah letaknya yang memungkinkan hubungan langsung dengan negara tetangga, yang merupakan pasar potensial dan dapat dimanfaatkan konsumen untuk produk lokal maupun nasional. c. Menjadi penggerak ekonomi wilayah. Dengan potensi sumber daya alam dan letak geografis di atas, maka kegiatan apapun yang dilakukan di daerah perbatasan, akan mencerminkan keseluruhan kepentingan bagian wilayah lainnya, yang selanjutnya akan dapat menciptakan keterkaitan fungsional yang lebih luas, antara negara tetangga dengan bagian wilayah lain di tanah air. / Disisi ..... TERBATAS
TERBATAS 46 Disisi lain terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pembangunan daerah perbatasan antar negara, antara lain: a. Sumber Daya Manusia, yang ditunjukkan antara lain oleh rendahnya jumlah dan kualitas kesejahteraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang, berimplikasi pada kegiatan pelintas batas ilegal. b. Sumber daya buatan (prasarana), yang tingkat pelayanannya masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan air bersih, serta fasilitas lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan pasar, sehingga penduduk daerah perbatasan masih cenderung untuk berorientasi kepada negara tetangga yang tingkat aksesbilitas fisik dan informasinya relatif lebih tinggi. c. Penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, yang ditunjukkan antara lain oleh terjadinya konflik ataupun tumpang tindih pemanfaatan ruang (lahan) baik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung, maupun antar kawasan budidaya seperti antara kegiatan pertambangan dan kehutanan yang berkaitan dengan ekonomi daerah dan masyarakat. d. Penegasan status daerah perbatasan, yang berupa penetapan wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, persetujuan lintas batas kedua negara (terutama berkaitan dengan larangan untuk mengelola dan mengembangkan kawasan penyangga sepanjang garis perbatasan); e. Keterbatasan sumber pendanaan, dimana pembangunan daerah perbatasan kurang diberikan prioritas dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga semakin memperlebar tingkat kesenjangan antar daerah. f. Terbatasnya kelembagaan dan aparat yang ditugaskan di daerah perbatasan dengan fasilitas yang kurang mencukupi, sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat setempat relatif kurang memadai. / BAB V ..... TERBATAS
TERBATAS BAB V PENANGANAN PERBATASAN MARITIM RI-RDTL YANG DIHARAPKAN 22. Umum Penyelesaian persoalan penegasan dan penetapan batas antar Negara harus dilakukan secara terintegrasi dan kerjasama yang sungguh-sungguh. Pemerintah perlu mempunyai kebijakan untuk memprogramkan penyelesaian permasalahan perbatasan antar negara secara tuntas, oleh karena itu perlu diprogramkan langkah bersama dalam penyelesaian penegasan dan penetapan batas antar Negara, sehingga terdapat program penyelesaian masalah batas yang jelas, dukungan dana serta lama waktu yang diperlukan Prinsip - prinsip penanganan perbatasan agar dapat optimal demi tetap tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia adalah : a. Prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban penanganan perbatasan bukan hanya dalam birokrasi, tetapi lebih dari itu masyarakat harus mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan. Masyarakat juga harus tahu sampai dimana penanganan wilayah perbatasan dilakukan. Arah pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu diketahui, agar partisipasi dari masyarakat dapat bersama-sama membangun wilayah perbatasan. b. Prinsip transparansi Prinsip transparansi lebih ditujukan pada pengelolaan anggaran pemerintah terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Pengelolaan anggaran harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. c. Prinsip berkelanjutan dan pelestarian Setiap pembangunan di kawasan perbatasan harus memperhatikan kelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup, kemandirian masyarakat dan sumberdaya masyarakat setempat. / Dengan ..... TERBATAS
TERBATAS 48 Dengan demikian semua hasil pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik, dapat dijaga dan dipertahankan bahkan dikembangkan oleh masyarakat, apabila peran pemerintah semakin berkurang dalam segala aspek pembangunan di kawasan perbatasan. d. Prinsip penghargaan nilai-nilai kearifan lokal Penghargaan nilai-nilai kearifan lokal dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam segala aspek pembangunan dikawasan perbatasan. Dalam aspek perencanaan pembangunan kawasan perbatasan perlu memperhatikan kearifan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat yang diikutsertakan dalam pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tidak mengalami kendala dan memperoleh hasil yang memuaskan. Berdasarkan kondisi wilayah perbatasan yang relatif tertinggal dan terisolir, maka pengembangan dan pengelolaan perbatasan mempunyai visi yaitu : "Menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai kawasan yang aman dan tertib menjadi pintu gerbang Negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia". Didalam pernyataan visi tersebut yang dimaksud dengan : a. Aman, berarti terciptanya kondisi keamanan yang dapat dikendalikan dan kondusif bagi kegiatan usaha serta bebas dari kegiatan illegal. b. Tertib, berarti seluruh aktivitas ekonomi, sosial dan budaya diperbatasan dan sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan. c. Pintu gerbang Negara, berarti kawasan perbatasan sebagai halaman depan Negara harus dijaga keamanan, kebersihan dan ketertibannya . d. Pusat pertumbuhan, berarti kawasan perbatasan dapat dikembangkan sebagai kawasan ekonomi dan perdagangan bekerjasama dengan pihak investor dalam maupun luar negeri. / e. Berkelanjutan ..... TERBATAS
TERBATAS 49 e. Berkelanjutan, berarti bahwa seluruh proses pembangunan dikawasan perbatasan harus memperhatikan pengelolaan aspek sumber daya alam, seperti hutan lindung, terumbu karang dan laut secara seimbang serta memperhatikan daya dukung alam. f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berarti dengan berkembangnya kawasan perbatasan, masyarakat lokal di perbatasan dan di daerah sekitarnya, dapat memperoleh kesempatan melaksanakan kegiatan ekonomi, sehingga pendapatan dan kesejahteraan meningkat. g. Terpeliharanya NKRI, berarti seluruh kegiatan pengembangan kawasan perbatasan baik darat maupun laut, tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan serta menjaga terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai visi diatas, maka pengembangan wilayah perbatasan harus mempunyai misi yang harus dilakukan adalah : a. Memacu peningkatan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat perbatasan yang sinergis dengan perekonomian wilayah Negara tetangga dan wilayah lainnya. b. Meningkatkan efektifitas pembangunan wilayah perbatasan melalui asas desentralisasi dan pemberdayaan lembaga sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. c. Mengembangkan sumber daya manusia setempat sebagai modal pendorong dan memperoleh manfaat pembangunan wilayah perbatasan. d. Menata membuka isolasi dan keterbelakangan wilayah perbatasan fisik maupun informasi dengan melengkapi struktur dan infrastruktur yang memadai. e. Mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat setempat, pendapatan daerah dan nasional secara berkelanjutan. f. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antar pemerintah dan pemerintah daerah, antar negara, maupun antar pelaku bisnis (investor). / 23. Kondisi ..... TERBATAS
TERBATAS 50 23. Kondisi Perbatasan Maritim RI - RDTL Yang Diharapkan Indonesia dan RDTL telah sepakat untuk membentuk kerjasama dalam menangani permasalahan perbatasan yang dikenal dengan JBC (Joint Border Committee), 4 sub committee dan Border Laison Committee (BLC) yaitu : a. Technical Sub-Committee on Border, Demarcation and Regulation (TSC-BDR) atau Sub-Komite Teknis Pengaturan Perbatasan dan Demarkasi dikoordinir oleh Bakosurtanal dan Ditwilhan Dephan. Dalam hal ini masih terfokus untuk permasalahan deliniasi perbatasan darat. Delimitasi perbatasan laut baru akan dibahas dan dirundingkan, jika permasalahan penegasan perbatasan darat telah selesai. Hal itu telah sesuai dengan hasil pertemuan JBC Pertama b. Technical Sub-Committee on Cross-Border Movement of Persons Goods and Crossings (TSC-CBMPGC) atau Sub-Komite Teknis Perlintasan Orang dan Barang serta Perlintasan Batas dikoordinir oleh Deperdag. c. Technical Sub-Committee on police Cooperation (TSC-PC) atau Sub- Komite Teknis kerjasama Kepolisian dikoordinir oleh Mabes Polri dan Polda NTT. d. Technical Sub-Commmittee on Border Security (TSC-BS) atau Sub- Komite Teknis Keamanan Perbatasan dikoordinir oleh Mabes TNI dan Pangdam IX Udayana. e. Border Liaison Committee (BLC) atau Komite Penghubung Perbatasan dikoordinir oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para anggotanya terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berbatasan dan beberapa instansi teknis di tingkat pusat selaku peninjau. / Beberapa ..... TERBATAS
TERBATAS 51 Beberapa hal yang diharapkan dalam penanganan perbatasan maritim RI - RDTL dapat menjaga keutuhan, persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah : a. Adanya persiapan semua bahan materi untuk perundingan perbatasan maritim nantinya, termasuk terselesaikannya survey hidro - oseanografi penetapan Titik Dasar yang baru serta memungkinkan dan yang menguntungkan RI. b. Adanya kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait perbatasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam perundingan perbatasan maritim. c. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan teritorial masyarakat maritim sekitar perbatasan dan dapat mewujudkan pembangunan sarana, prasarana seperti ; dermaga, transportasi dan sarana bantu navigasi untuk meningkatkan taraf ekonomi serta sebagai wujud kepemilikan wilayah. d. Dapat diwujudkannya pendirian Pos Lintas Batas Laut Terpadu di, Pulau Alor dan Pulau Wetar serta Posal atau Lanal di Motaain guna memantau mobilitas pelintasan penduduk dan perdagangan dari RDTL (Oecussi) ke RDTL (Dili) dan dari RDTL ke RI atau sebaliknya. e. Dapat memberikan corong laut atau jalur lintas laut yang menghubungkan antara laut wilayah RDTL di Oecussi dengan RDTL di Dili bagi warga negara RDTL yang tinggal di wilayah tersebut, sehingga pelintas batas lewat laut di sebelah Utara P. Timor tidak semaunya menggunakan laut wilayah RI di NTT sebagai jalur lintas damai dan mudah dipantau, namun perlu membuat kajian yang mendalam, sebelum memberikan/memfasilitasi corong laut dimaksud. f. Mampu mengadakan patroli laut secara rutin dan berkesinambungan disekitar perbatasan untuk mencegah terjadinya illegal fishing, illegal trading dan illegal trafficking. g. Dapat menempatkan Pasukan Marinir sebagai pasukan pengaman perbatasan pada pulau-pulau sekitar perbatasan maritim RI - RDTL seperti di P. Batek, P. Liran dan lainnya. / h. Mampu ..... TERBATAS
TERBATAS 52 h. Mampu melengkapi fasilitas sarana dan prasarana pengamanan perbatasan maritim sesuai dengan kondisi geografi setempat. i. Mampu mewujudkan pemindahan jalur ALKI III baik melalui Selat Ombai maupun Selat Leti, sehingga tidak melewati wilayah maritim RDTL. j. Mampu meningkatkan hubungan kerjasama antar Paspamtas dengan UPF dan UNDSS (United Nation Departement Safety and Security) untuk memantau dan mewujudkan wilayah perbatasan dalam keadaan aman serta menangani masalah wilayah perbatasan dengan damai. k. Mampu mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan unsur Polri, Pemda, Media Massa dan Ormas/LSM (Nasional/Internasional) serta KBRI Dili juga melakukan koordinasi pengamanan daerah terpadu (Sinkronkan dan Sinergikan pola operasi/kegiatan, pertukaran informasi dan penggunaan sarana komunikasi dengan Polri, Koramil, Kecamatan dan masyarakat setempat) untuk kekompakan sesama aparat di wilayah perbatasan. l. Pemerintah pusat dan daerah dapat lebih meningkatkan perhatian kepada penduduk sekitar perbatasan dengan melakukan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk sekitar perbatasan maritim RI - RDTL. 24. Indikator Keberhasilan Penanganan Perbatasan Maritim Penanganan perbatasan maritim antara RI - RDTL dapat dikatakan berhasil dan mengenai sasaran apabila : a. Dapat diselesaikannya penetapan batas maritim RI - RDTL dengan tidak adanya Garis Batas maritim yang mengurangi hak wilayah RI yang seharusnya dimiliki serta semua delimitasi diselesaikan berdasarkan perjanjian internasional yang equitable. b. Tidak adanya ancaman potensial dan ancaman faktual baik berupa illegal fishing, illegal trading maupun illegal traficking yang dilakukan oleh bangsa lain maupun bangsa sendiri. Menjadikan wilayah perbatasan dengan situasi keamanan yang kondusif, sehingga masyarakat perbatasan dapat menjalankan kegiatan ekonomi di laut dengan aman dan optimal. / c. Penanganan ..... TERBATAS
TERBATAS 53 c. Penanganan perbatasan maritim berhasil, bila pengembangan dan pengelolaan dapat menumbuh kembangkan potensi komponen pertahanan negara baik komponen utama, cadangan, maupun pendukung serta dapat menumbuh kembangkan potensi ekonomi masyarakat sekelilingnya. d. Penanganan perbatasan maritim berhasil, bila pemanfaatan laut untuk kepentingan pertahanan maupun kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat tidak menimbulkan konflik hubungan antar berbagai elemen masyarakat setempat mupun dengan bangsa lain, namun sebaliknya sebagai acuan membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa. e. Penanganan perbatasan maritim berhasil, bila permasalahan perbatasan maritim antar negara dapat diselesaikan dengan damai, tidak sampai menimbulkan konflik antar negara, bahkan hubungan antar kedua negara semakin erat dan saling menghormati kedaulatan negara masing- masing. f. Penanganan perbatasan maritim berhasil, apabila tingkat kesejahteraan penduduk sekitar perbatasan maritim meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin meningkat, tidak ada lagi kelaparan dan pengangguran. 25. Implikasi Terhadap Pertahanan dan Keamanan Pertahanan merupakan aspek penting dalam upaya menegakkan kedaulatan dan menjaga integritas wilayah secara fisik, terutama bagi kepentingan kontrol wilayah perbatasan darat, laut dan udara. Oleh karena itu, dimilikinya kekuatan pertahanan yang handal, apalagi dalam kondisi melebihi kekuatan pertahanan negara-negara tetangga dapat menjadi kekuatan tangkal yang sangat efektif, - / oleh .... TERBATAS
TERBATAS 54 oleh karenanya pembangunan kekuatan pertahanan sangat mendesak untuk dilakukan. Bagi Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan potensi kekayaan alam yang sangat besar dan memiliki pluriformitas sangat ragam, mutlak memerlukan keberadaan kekuatan pertahanan yang memadai dan handal. Unsur-unsur kekuatan pertahanan setidaknya terdiri dari "doktrin pertahanan, postur TNI, prasarana pertahanan, kesadaran bela negara serta dukungan rakyat", Dari semua unsur kekuatan pertahanan tersebut yang paling utama adalah unsur "Kesadaran bela negara yang tinggi", kesadaran bela negara ini merupakan landasan bagi upaya pertahanan dalam multi aspek, untuk itu kesadaran bela negara yang tinggi perlu dimiliki oleh semua komponen bangsa yang berkarya atau berkiprah dalam segala aspek atau sektor kehidupan masyarakat. Dalam konteks wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, upaya penanaman kesadaran tersebut menjadi lebih penting lagi, mengingat kawasan ini merupakan halaman depan dari peta Indonesia. Karenanya sangat diperlukan upaya pembinaan yang serius terhadap masyarakat di kawasan ini, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari kekuatan pertahanan yang sangat dibutuhkan untuk penegakan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dilihat dari letaknya, maka wilayah NKRI mempunyai posisi strategis dan sekaligus juga rawan terhadap banyak kepentingan negara lain, seperti perbatasan maritim RI - RDTL, sehingga dengan melihat dari letaknya saja sudah mengharuskan negara ini mempunyai kekuatan penangkal yang handal, mampu menangkal gejolak yang terjadi disekitarnya, mampu beradaptasi atau penyesuaian diri secara cepat serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi Wilayah di sekitarnya. Implikasi penanganan perbatasan maritim RI - RDTL dalam pertahanan keamanan sudah jelas, yaitu bahwa batas-batas wilayah antara kedua negara sudah harus ada, ditetapkan dan disepakati oleh kedua negara. Dengan demikian, gelar kekuatan dan dislokasi pasukan dapat terprogramkan sesuai keadaan dan fokus sesuai dengan persepsi akan ancaman yang ada atau mungkin akan timbul. / Lantamal..... TERBATAS
TERBATAS 55 Lantamal VII Kupang dengan gelar kekuatanya yang ada dan yang akan datang, diharapkan akan mampu menangkal segala gangguan dan ancaman, baik ancaman faktual seperti pengambilan kekayaan alam laut secara ilegal maupun ancaman potensial yaitu segala kegiatan yang dapat memecah kedaulatan NKRI melalui wilayah perairan NTT. Pertahanan dan keamanan perbatasan maritim sangat erat kaitannya dengan kondisi pertahanan dan keamanan perbatasan darat . Untuk itu kerjasama antara Aparat pertahanan dan kemanan maritim dengan Pasukan pengamanan perbatasan (Paspamtas) sangat perlu dilakukan. Paspamtas ini merupakan pasukan yang secara umum bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan perbatasan. Paspamtas RI - RDTL yang tersebar dalam 39 pos perbatasan darat sebagai penjaga pertahanan dan keamanan Negara akan mampu : a. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam bentuk apapun khususnya di sepanjang perbatasan darat RI - RDTL yang sedikit banyak akan dapat mendukung penegakan kedaulatan dan hukum dilaut. b. Mencegah kegiatan penyelundupan bahan - bahan pokok serta BBM yang disubsidi oleh Pemerintah RI dan barang - barang lainnya yang dilarang sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik yang dilaksanakan di dan atau lewat laut. c. Memperjelas dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengamanan perbatasan dengan UPF untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. d. Mendukung pelaksanaan sosialisasi Patok-patok Batas Antar Negara khususnya yang ada dipantai terhadap masyarakat di wilayah perbatasan dan mengawasi daerah yang masih bermasalah (status quo). e. Membantu instansi terkait (TNI AL, Polri, Bea Cukai dan Imigrasi) dalam penegakan kedaulatan hukum di wilayah perbatasan RI - RDTL (khususnya dilaut). f. Membantu membina dan meningkatkan kemanunggalan TNI dan Rakyat di wilayah perbatasan, sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan terhadap Satgas. /7) Membantu..... TERBATAS
TERBATAS 56 g. Membantu pelaksanaan Binter terbatas di wilayah perbatasan untuk memelihara keutuhan NKRI. h. Dengan adanya batas laut yang tegas dan jelas akan mempermudah pengawasan dan pencegahan wilayah perbatasan agar tidak digunakan oleh Eks Milisi Tim - tim sebagai salah satu jalur perlawanan. i. Mempertegas Binsat dalam rangka pembinaan kemampuan satuan. j. Menjadikan lebih jelas tugas - tugas lain yang diberikan oleh Dankolakops Pamtas Darat RI - RDTL. Selain berdasarkan perintah komando diatasnya Paspamtas mampu melaksanakan kegiatan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada yaitu : a. Koordinasi pengamanan daerah terpadu (Sinkronkan dan Sinergikan pola operasi/kegiatan, pertukaran informasi dan penggunaan sarana komunikasi dengan Polri, Koramil, Kecamatan dan masyarakat setempat) untuk kekompakan sesama aparat di wilayah perbatasan. b. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan UPF untuk memantau dan mewujudkan wilayah perbatasan di RDTL dalam keadaan aman serta menangani masalah wilayah perbatasan dengan damai dan terkoordinasi dengan baik. c. Mengembangkan kemampuan intelijen untuk memantau wilayah RDTL dan wilayah Kab. Belu/TTU dengan memfokuskan pada wilayah perbatasan kedua negara. d. Memfokuskan daerah pengawasan sebagai berikut : 1) Daerah atau perairan yang menjadi sengketa 2) Pos Lintas Batas baik untuk darat dan laut. 3) Poros jalan utama ke wilayah perbatasan. 4) Jalan tikus 5) Jalur penyelundupan baik yang dilaksanakan di dan atau lewat laut. 6) Daerah pemukiman/kebun penduduk baik di darat mupun di pulau-pulau. / e. Memelihara..... TERBATAS
TERBATAS 57 e. Memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan tokoh-tokoh WIB dan tokoh-tokoh daerah dengan mensosialisasikan agar masyarakat tidak ke wilayah GBN (Garis Batas Negara) atau ke RDTL serta tidak terlibat pertikaian di RDTL dengan alasan dan dalam bentuk apapun. f. Memelihara, meningkatkan disiplin dan penguasaan pada prosedur tugas dengan tidak melanggar GBN, tidak melakukan tindakan penganiayaan yang melanggar HAM, tidak salah prosedur, dll. g. Memelihara, meningkatkan moril, disiplin prajurit dan pengamanan Jatmuhandak serta alkap militer lainnya. h. Memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan media massa, keuskupan dan LSM. i. Pengendalian dan pengawasan kegiatan personel PBB dan Organisasi Internasional di wilayah perbatasan RI dengan berkoordinasi dengan UNDSS (United Nation Departement Safety and Security). j. Menyelenggarakan Kodal dan kegiatan pengawasan fungsi staf yang tidak terputus dengan menyiapkan Poskotis. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi concern setiap pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara sebagai halaman depan telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem kesejahteraan dan keamanannya. Hal ini menjadi isue strategis, karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara tetangga (neighbourhood countries). / Penanganan..... TERBATAS
TERBATAS 58 Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno, 2001) . Apabila pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan program penanganan wilayah perbatasan dengan baik benar dan tepat sasaran, maka dampak langsung yang dirasakan oleh penduduk sekitar perbatasan maritim adalah adanya peningkatan kesejahteraan moril maupun materiil dan bebas dari rasa khawatir terhadap gangguan, ancaman keamanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. / BAB VI ..... TERBATAS
TERBATAS BAB VI ANALISA 26. Umum Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu serta masih adanya konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal) yang belum dapat dihindari. Persepsi dengan masih adanya anggapan bahwa penanganan kawasan perbatasan hanya menjadi milik pemerintah (pusat) saja, sudah seharusnya diluruskan, diperbaiki dan ditata kembali, terkait dengan berjalannya era otonomi daerah, meskipun kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional. Nilai strategis kawasan perbatasan ditentukan antara lain oleh kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan, yaitu : a. Mempunyai potensi sumberdaya yang berdampak pada ekonomi dan pemanfaatan ruang wilayah secara signifikan. b. Mempunyai keterkaitan kuat dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun regional (antar negara). c. Mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan keamanan nasional. Nilai strategis kawasan perbatasan tersebut menuntut perhatian khusus dalam penataan ruang kawasan. Dalam penataan ruang nasional, kawasan perbatasan merupakan salah satu kawasan yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan dengan mempertimbangkan: a. Perlunya dilakukan pemantapan kawasan berfungsi lindung (Taman Nasional, Suaka Alam dan Hutan Lindung) maupun kawasan budidaya (termasuk kawasan fungsional seperti KAPET, Kawasan Andalan dan lainnya). b. Perlunya dikembangkan keterkaitan sistem prasarana dan sarana transportasi hingga mencapai jalur perbatasan (lintas batas). c. Perlunya dikembangkan pusat-pusat pemukiman potensial baik sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun sosial. / d. Perlunya..... TERBATAS
TERBATAS 60 d. Perlunya dikembangkan prasarana-prasarana pendukung lainnya seperti irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat setempat. Kompleksitas penanganan kawasan perbatasan ini perlu didukung dengan: a. Komitmen politik yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintahan dan pada stakeholders. b. Master plan yang komprehensif. c. Alokasi pembiayaan yang khusus sebagai stimulan dan atau perekat berbagai sumberdana yang ada. Dengan demikian penanganan pembangunan di wilayah perbatasan dapat lebih holistik (baik perbatasan laut maupun darat) dan dilandasi konsep penataan ruang wilayah perbatasan (strategi pengembangan wilayah) dengan didukung data base potensi lokal dan wilayah sekitarnya termasuk pasar di negara tetangga yang akurat, sehingga perumusan program pembangunan pada kawasan perbatasan ini dapat mengangkat kualitas kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal diwilayah perbatasan dan kemajuan wilayah, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Keterlibatan multi stakeholders dalam pengembangan wilayah perbatasan ini menjadi hal yang menarik dan sekaligus kompleks. Kekompleksitasan ini diharapkan dapat dipadu secara sinergis dalam bentuk strategi kebijakan dan konsepsi penanganan yang tepat. 27. Penegasan Batas Maritim Perbatasan maritim RI - RDTL terdiri dari tiga segmen yaitu : disebelah Selatan P. Timor yang terletak di Laut Timor hanya memerlukan 1 Titik Dasar (TD 14 A) yang akan digunakan untuk menarik garis batas maritim RI-RDTL di Laut Timor dan tidak ada pulau didepannya, sehingga dimungkinkan penentuan batas maritim tidak banyak hambatan. Perbatasan di Utara P. Timor yang berada di Laut Wetar dan Selat Ombai, Titik Dasar yang telah dibuat dan dimungkinkan digunakan untuk penarikan batas maritim RI-RDTL berjumlah 10 buah (TD 110, 110A, 111, 112, 112A, 113, 113A, 113B, 114 dan TD 114A). / Pada..... TERBATAS
TERBATAS 61 Pada segmen ini kemungkinan penarikan garis batas maritim akan sulit dan mengalami banyak hambatan, karena adanya P. Kambing (P. Atauro) milik RDTL yang berada di Selat Ombai dan terletak dekat diantara P. Alor dan P. Liran, sehingga kesulitan dalam menarik garis pangkal baik untuk RI maupun RDTL. Selain itu, kemungkinan lain adalah adanya klaim P. Batek oleh RDTL, maka Pemerintah Indonesia melakukan penempatan Pasukan Marinir dan pembangunan menara suar di P. Batek sangatlah tepat. Segmen Tengah Oecussi RDTL yang merupakan enclave di wilayah NTT merupakan segmen yang riskan dengan masih adanya perbedaan pendapat, karena tidak ada dasar hukumnya mengenai lebar laut yang dimiliki. 27. Pelintas Batas Ketiadaan pos perbatasan laut terpadu di Mota Talas, Oipoli, P. Alor dan P. Wetar menyebabkan pelintasan penduduk, perdagangan lewat laut tidak dapat dikontrol. Hal ini tentu saja akan membahayakan keamanan dan pertahanan, karena kemungkinan adanya penyelundupan senjata, kegiatan spionase akan lebih mudah dilakukan. Dari segi ekonomi tentu saja akan merugikan negara, karena tidak adanya pajak bea cukai yang masuk negara. Pemberian corong laut (jalur laut) dari Oecussi menuju Dili dan sebaliknya akan dapat menghindarkan penggunaan secara bebas laut wilayah Indonesia di NTT oleh warga negara RDTL. Wilayah Laut Timor, Laut Wetar, Selat Ombai merupakan wilayah dengan kekayaan perikanan melimpah, sehingga sering terjadi illegal fishing yang dilakukan oleh bangsa asing. Pembahasan transportasi darat dari Oecussi ke Dilli masih belum dicapai kesepakatan, nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 26 Februari 2002 di Nusa Dua Bali, hanya menyepakati untuk mengatur masalah transportasi komersial antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur menyangkut lintas perbatasan antara Oecussi dengan Timor Leste dan mengatur lintas batas secara tradisional tanpa menggunakan paspor dan visa. / 28. Ekonomi ..... TERBATAS
TERBATAS 62 29. Ekonomi Kondisi fisik geografi daerah perbatasan yang terdiri dari 20 % dataran dan 80 % perbukitan dengan batu karang yang tandus dan pantai yang curam, menyebabkan perekonomian penduduk sangat memprihatinkan. Lahan pertanian beririgrasi hanya 3 %, lahan non pertanian 97 % yang mayoritas 51 % terdiri ladang. Sedangkan usaha pertanian yang dominan 98 % adalah pertanian dan 2 % adalah peternakan. Dari data diatas menunjukkan bahwa pertanian adalah topangan hidup sehari-hari yang utama hanya didukung lahan pertanian yang sangat sempit. Disisi lain perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pembangunan disektor ekonomi sangat kecil. Koperasi baru didirikan dengan jumlah 16 % dari jumlah desa yang ada . Pembangunan sarana dan prasarana pertanian memang memerlukan biaya besar, akibatnya daerah perbatasan pada umumnya seperti daerah terisolir, kecuali di sekitar Atambua Kabupaten Belu. 30. Demografi Jumlah penduduk di perbatasan mencapai 2.700 jiwa dengan jumlah rumah tangga 600 kepala keluarga dimana 96 % adalah petani. Kepadatan rata-rata 1jiwa /ha. Dari data diatas sebetulnya dapat dikatakan bahwa kepadatan penduduk sangat jarang, berarti masih terdapat lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk. Namun karena kondisi lahan yang betul ekstrem dan tandus sehingga menjadi salah satu penyebab kondisi penduduk jauh dari sejahtera. Keberadaan warga Indonesia Baru yaitu penduduk Timor Timur yang pro integrasi sehingga rela meninggalkan kampung halamannya di RDTL dan menjadi WNI sangatlah memprihatinkan, hal ini terbukti dengan keberadaan mereka yang masih tinggal ditenda atau gubuk-gubuk sepanjang jalan di Atambua. Relokasi yang direncanakan oleh pemerintah bagi mereka hingga saat ini belum tuntas. Dibutuhkan biaya besar untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya kondisi mereka masih dalam kondisi jauh dari sejahtera. / 30. Hankam ..... TERBATAS
TERBATAS 63 31. Hankam Wilayah perbatasan maritim RI - RDTL berada pada wilayah kerja Lantamal VII Kupang yang merupakan lantamal dari perkembangan sebelumnya Lanal Kupang. Walaupun sudah meningkat menjadi Lantamal namun sebetulnya kondisi personil, sarana dan prasarana jauh dari memadai. Hingga saat ini wilayah perbatasan maritim yang dianggap rawan dan strategis baru memiliki beberapa Pos TNI AL. Sarana patroli laut yang ada baru FPB (Fast Patroli Boat) yang sangat terbatas kemampuan operasionalnya, sedangkan dukungan KRI dari Armatim yang berpangkalan di Surabaya bersifat temporal. Keterpaduan dalam pengawasan pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara oleh TNI sangat perlu dilakukan. Gelar Paspamtas darat berjumlah 570 personil berasal dari Batalyon Infantri 742/SWJ tersebar di 39 pos perbatasan darat mempunyai peranan penting menjaga situasi kondisi pertahan dan kemanan. RDTL merupakan negara baru merdeka yang masih memiliki berbagai persoalan sehingga sering terjadi konflik internal antar komponen bangsanya, memungkinkan daerah perbatasan dijadikan tempat berlindung bahkan sebagai medan konlik. Dukungan tambahan sarana prasarana, anggaran dan personil akan memungkinan pengawasan perbatasan semakin optimal. Koops TNI AU II telah menempatkan Gelar Satuan Radar 521 berupa radar CGI (Control Ground Intersept) yang mampu mendeteksi pesawat asing dan memandu pesawat tempur TNI AU yang ditempatkan di Kupang. Keberadaan Sat Radar ini juga sangat membantu dalam penangkalan ancaman kedaulautan di perbatasan maritim. Permasalahan hankam yang ada saat ini didominasi oleh pelintas batas ilegal. Kondisi tersebut memang sulit untuk dihindari mengingat adanya hubungan suku dan kekeluargaan yang erat antar penduduk perbatasan di Indonesia dan di RDTL. Namun demikian pelanggaran tetap diproses sesuai dengan hukum yang ada, yang ditangani oleh Kantor Imigrasi. Illegal trading banyak berupa penyelundupan barang dagangan dari Indonesia ke RDTL. Aparat yang menangani adalah Kantor bea cukai dan polisi. / Illegal ..... TERBATAS
TERBATAS 64 Illegal fishing yang ditangkap oleh TNI AL di perairan Indonesia sekitar wilayah perairan perbatasan maritim RI - RDTL selalu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada aparat yang berwenang. Permasalahan penembakan 2 warga Indonesia oleh Polisi RDTL di Turiscan tahun 2006, karena dugaan pelanggaran batas dan pencurian jagung di ladang milik warga RDTL telah diselesaikan secara diplomatik. Namun berdasarkan laporan penduduk dan aparat yang berwenang, menyatakan bahwa apabila warga RDTL yang melanggar wilayah Indonesia akan ditangani sesuai hukum, tetapi apabila warga Indonesia yang melanggar wilayah RDTL, pihak aparat keamanan RDTL memperlakukan dengan kekerasan. Dugaan unsur dendam kepada warga negara Indonesia masih meyelimuti aparat keamanan RDTL. Hal ini menjadi dasar pembinaan dan sosialisasi masalah perbatasan maritim kepada nelayan Indonesia agar jangan sampai terjadi hal yang serupa. / BAB VII ..... TERBATAS
TERBATAS BAB VII KONSEPSI PENANGANAN PERBATASAN 32. U mum Kawasan perbatasan negara mempunyai dua bentuk fisik yaitu berupa kawasan darat dan kawasan laut. Strategi penanganan kedua bentuk kawasan perbatasan tersebut dituangkan dalam langkah-langkah strategis yang mengacu pada prinsip-prinsip (kebijakan) yang bersifat makro, namun konsepsi penanganan kawasan perbatasan untuk darat dengan laut akan berbeda, mengingat isue permasalahan dan dampak yang ditimbulkan memperlihatkan karakteristik yang berbeda. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa yang telah merdeka, masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan maritim RI-RDTL bertekad mendukung terwujudnya cita-cita dan pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupannya, masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan maritim RI-RDTL tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang terus berkembang, baik dalam lingkungan Global, Regional maupun Nasional serta senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah yang harus dapat diatasi, sehingga dapat membangun masa depannya, baik berkaitan dengan bidang Geografi, Demografi, SKA, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya maupun Pertahanan dan Keamanan. Dipandang perlu untuk menyusun suatu konsepsi tentang bagaimana menyusun strategi penanganan perbatasan maritim, khususnya wilayah perbatasan RI - RDTL yang terus dibangun dengan berbagai kebijaksanaan, strategi dan upaya yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang, sehingga secara bertahap diharapkan ada kemajuan. Hal ini mengingat, walaupun telah ada wacana dan komitmen pemerintah untuk mempercepat jalannya pembangunan, namun hasil nyata dilapangan belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat perbatasan, adalah dikarenakan oleh keadaan - /geografi..... TERBATAS
TERBATAS 66 geografi, sarana dan prasarana infrastruktur dasar, persebaran penduduk, kualitas sumber daya manusia serta masih lemahnya implementasi peraturan perundang- undangan dan masih lemahnya bidang pertahanan keamanan. 33. Kebijakan. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan dirumuskan dengan kesamaan visi dan misi bahwa wilayah perbatasan adalah merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga daerah dan masyarakatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal menerima pelayanan dari Pemerintah dalam arti luas, melalui upaya pemerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan mencakup dua aspek pembangunan, yaitu aspek kesejahteraan (prosperity) dan aspek keamanan (security), yang mempunyai tiga tujuan yaitu : a. Mendukung upaya memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. b. Mendukung upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi wilayah yang ada. c. Mendukung pemantapan keamanan dalam rangka pembinaan serta peningkatan ketahanan wilayah menuju terciptanya ketahanan nasional. Dalam rangka mendukung optimalisasi penanganan wilayah perbatasan maritim dihadapkan pada permasalahan, peluang serta kendala yang ada, maka kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : "Optimalisasi penanganan perbatasan maritim RI - RDTL melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar wilayah perbatasan serta penerapan Iptek dengan memanfaatkan potensi wilayah guna menjaga keutuhan NKRI dari segala ancaman". / 34. Strategi..... TERBATAS
TERBATAS 67 " 34. Strategi Penanganan Kawasan Perbatasan Maritim Wilayah perbatasan maritim pada dasarnya termasuk dalam kategori daerah rawan yang bersifat strategis. Adanya kesenjangan sosial ekonomi, sosial budaya dan stabilitas keamanan antara Indonesia dengan Negara RDTL akan mudah menimbulkan kerawanan dan selanjutnya dapat menjadi ancaman terhadap berbagai aspek kepentingan nasional, terlebih bila dikaitkan dengan adanya potensi sumber daya alam yang besar di kawasan perbatasan maritim dan sekitarnya. Dalam rangka mencapai tujuan dari kebijakan di atas diperlukan strategi- strategi sebagai berikut : a. Strategi I Pembangunan sarana dan prasarana dasar perbatasan untuk meningkatkan pengawasan pelintas batas. b. Strategi II Meningkatkan Iptek dan sumber daya manusia bidang pertahanan keamanan untuk penjagaan kedaulatan maritim sekitar perbatasan. c. Strategi III. Meningkatkan potensi wilayah untuk mendukung pengakuan kedaulatan NKRI serta meningkatkan taraf ekonomi penduduk. 35. Upaya Upaya untuk aplikasi strategi tersebut memerlukan keterpaduan baik menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan komprehensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat serta pihak swasta. Oleh karena itu upaya penanganan kawasan perbatasan maritim RI - RDTL adalah : a. Upaya dari strategi I . Pembangunan sarana dan prasarana dasar perbatasan untuk meningkatkan pengawasan pelintas batas adalah : / 1) Menciptakan..... TERBATAS
TERBATAS 68 1) Menciptakan keterpaduan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana perbatasan seperti; dermaga, pos lintas batas laut terpadu, sarana bantu navigasi serta sarana prasarana perhubungan lainnya. 2) Kerjasama antara instansi terkait CQIS (Custom, Quarantine, Imigration dan Security) dalam usaha peningkatan pengawasan pelintas batas. 3) Melaksanakan penjagaan melalui penempatan pasukan Marinir di Pulau Batek dan pulau lainya yang berbatasan. b. Upaya dari strategi II . Meningkatkan Iptek dan sumber daya manusia bidang pertahanan dan keamanan untuk penjagaan kedaulatan maritim sekitar perbatasan adalah : 1) Kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan seminar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pertahanan dan keamanan. 2) Melaksanakan latihan bersama antara instansi TNI AL, POLRI, Paspamtas, Bea Cukai, Imigrasi dan DKP dalam usaha peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan maritim. 3) Mengadakan peningkatan tehnologi peralatan patroli maritim seperti; kapal, radar, senjata dan komputerize. 4) Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan (LIPI, BPPT dan Badiklat lainnya) untuk penelitian dan pengembangan ilmu dan tehnologi pertahanan dan keamanan maritim. c. Strategi III Meningkatkan potensi wilayah untuk mendukung pengakuan kedaulatan NKRI adalah : 1) Kerjasama dengan lembaga survei dan pemetaan dan lembaga pendidikan lainya untuk menggali potensi maritim lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk perbatasan maritim. /2) Menciptakan..... TERBATAS
TERBATAS 69 2) Menciptakan kerjasama peluang dan dan promosi investasi kepada swasta untuk pembangunan bidang maritim yang didukung oleh komitmen kelembagaan dan masyarakat. 3) Melaksanakan kegiatan pembangunan di Pulau Batek dan pulau-pulau lainnya yang berbatasan sebagai pengakuan kedaulatan NKRI. 4) Melaksanakan kerjasama berbagai bidang antara daerah perbatasan dengan negara tetangga untuk meningkatkan ekonomi serta meningkatkan keamanan sekitar perbatasan maritim. / BAB VIII..... TERBATAS
TERBATAS BAB VIII PENUTUP 36. Kesimpulan. a. Penegasan batas maritim RI - RDTL belum akan dibahas sampai dengan permasalahan penegasan batas darat RI - RDTL selesai. b. Penempatan pasukan Marinir, pembangunan sarana navigasi dan sarana lain ditunjukkan untuk menunjukkan wilayah kepemilikan NKRI, khususnya Pulau Batek sedangkan pulau-pulau lain adalah perlu namun tidak wajib, karena perlu adanya pertimbangan-pertimbangan lain dan kajian mendalam terlebih dahulu. c. Aparat pertahanan dan keamanan belum bisa optimal dalam tugasnya karena keterbatasan sarana, prasarana, anggaran, sumberdaya manusia dan Iptek. d. Kurangnya keberadaan Pos lintas batas laut mengakibatkan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelintas batas tradisional yang dilakukan di dan atau lewat laut baik orang maupun barang tidak bisa dilaksanakan secara optimal. e. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan maritim sangat diperlukan segera untuk membuka keterisoliran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan kehidupan penduduk sekitar perbatasan khususnya masyarakat pesisir yang akhirnya dapat digunakan sebagai kekuatan cadangan dan pendukung komponen pertahanan yang selalu siap dalam menghadapi berbagai bentuk dan jenis ancaman dan gangguan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. /35. Saran..... TERBATAS
TERBATAS 71 37. Saran. a. Disarankan pemerintah perlu mendorong dan mendukung, segera penyelesaian batas darat RI - RDTL sehingga penyelesaian batas maritim RI - RDTL dapat juga diselesaikan atau bila mungkin kedua-duanya berjalan secara paralel, dengan demikian kepastian hukum secara internasional batas maritim kedua negara terwujud.. b. Guna meningkatkan pengawasan pelintas batas baik orang maupun barang yang dilakukan di dan atau lewat laut, perlu dibangun Pos lintas batas laut terpadu di daerah yang paling dekat dengan garis perbatasan.. c. Guna meningkatkan pengawasan dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan wilayah maritim sekitar perbatasan agar dapat dipantau secara terus menerus, perlu dibangun Satuan Radar yang berada di Motaain. d. Guna mengatasi kendala keterbatasan anggaran dalam pembangunan sarana pertahanan negara, disarankan agar pemerintah bekerja sama dengan pihak lain/swasta melalui peningkatan ekonomi daerah e. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh komponen bangsa terhadap kepentingan bela negara dan pertahanan negara disarankan untuk meningkatkan sosialiasi tentang pentingnya pertahanan negara dalam pembangunan nasional terutama dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Jakarta, Desember 2007 DIREKTUR WILAYAH PERTAHANAN T.H. SOESETYO LAKSAMANA PERTAMA TNI TERBATAS
TERBATAS DAFTAR PUSTAKA 1. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 2007. Data Titik Dasar Disekitar P. Timor, Bakosurtanal 2. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 2005. Laporan Survei Bersama Deliniasi dan Demarkasi Batas Negara RI - RDTL., Bakosurtanal 3. Bappeda Propinsi NTT. 2006 , Rencana Tata Ruang Wilayah NTT Tahun 2006 - 2020 , Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Timur 4. Departemen Perhubungan Distrik Navigasi Klas II. Data dan Foto Suar Wilayah Kerja Disnav Kupang, Dinas Navigasi Kupang 5. Jawatan Hidro-Oseanografi TNI AL 2006. Batas Maritim Indonesia. Janhidros 6. Komando Resort Militer 161/WS, 200. Naskah Peran TNI - Korem 161/ WS Sebagai Kekuatan Utama & Masyarakat Sebagai Kekuatan Pendukung Dalam Sishanta Daerah Perbatasan. Korem 161/ WS Kupang . 7. Departemen Dalam Negeri. 2005. Laporan Kantor Imigrasi Atambua. 2007. Daftar Warga Negara Asing yang di Deportasi. Kantor Imigrasi 8. Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang, 2007, ADO (Analisa Daerah Operasi) Lantamal VII Kupang. Lantamal VII Kupang 9. Pussurta ABRI. 1989. Agreed Minutes RI - Australia Zone Cooperation. Pussurta ABRI. 10. Departemen Dalam Negeri, 2005, Rancangan Peraturan Presiden RI tentang rencana Induk Pengembangan wilayah perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia, Depdagri /11. Mabes TNI AL...... TERBATAS
TERBATAS 73 11. Mabes TNI AL, Gagasan Tentang Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (SPMI)Sebagai Strategi Pertahanan Negara Kepulauan, Mabes TNI AL 12. Mabes TNI AL, Sistem Pertahanan Laut Nusantara, Mabes TNI AL 13. Nurbaya Siti, DR., Ir., MSc., 2001, Pengelolaan Perbatasan Negara. 14. Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, TERBATAS
TERBATAS Ini BAB VII alternatif lho ...... BAB VII KONSEPSI PENANGANAN PERBATASAN Kawasan perbatasan negara mempunyai dua bentuk fisik yaitu berupa kawasan darat dan kawasan laut. Strategi penanganan kedua bentuk kawasan perbatasan tersebut dituangkan dalam langkah-langkah strategis yang mengacu pada prinsip-prinsip (kebijakan) yang bersifat makro, namun konsepsi penanganan kawasan perbatasan untuk darat dengan laut akan berbeda, mengingat isue permasalahan dan dampak yang ditimbulkan memperlihatkan karakteristik yang berbeda. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa yang telah merdeka, masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan maritim RI-RDTL bertekad mendukung terwujudnya cita-cita dan pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupannya, masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan maritim RI-RDTL tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang terus berkembang, baik dalam lingkungan Global, Regional maupun Nasional serta senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah yang harus dapat diatasi, sehingga dapat membangun masa depannya, baik berkaitan dengan bidang Geografi, Demografi, SKA, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya maupun Pertahanan dan Keamanan. Dipandang perlu untuk menyusun suatu konsepsi tentang bagaimana menyusun strategi penanganan perbatasan maritim, khususnya wilayah perbatasan RI - RDTL yang terus dibangun dengan berbagai kebijaksanaan, strategi dan upaya yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang, sehingga secara bertahap diharapkan ada kemajuan. Hal ini mengingat, walaupun telah ada wacana dan komitmen pemerintah untuk mempercepat jalannya pembangunan, namun hasil nyata dilapangan belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Disisi lain, keterbatasan kemampuan TERBATAS
TERBATAS pemerintah dalam memberdayakan masyarakat perbatasan, adalah dikarenakan oleh keadaan geografi, sarana dan prasarana infrastruktur dasar, persebaran penduduk, kualitas sumber daya manusia serta masih lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan dan masih lemahnya bidang pertahanan keamanan. 32. Kebijakan..... 66 32. Kebijakan. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan dirumuskan dengan kesamaan visi dan misi bahwa wilayah perbatasan adalah merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga daerah dan masyarakatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal menerima pelayanan dari Pemerintah dalam arti luas, melalui upaya pemerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan mencakup dua aspek pembangunan, yaitu aspek kesejahteraan (prosperity) dan aspek keamanan (security), mempunyai tiga tujuan yaitu : d. Mendukung upaya memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. e. Mendukung upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi wilayah yang ada. f. Mendukung pemantapan keamanan dalam rangka pembinaan serta peningkatan ketahanan wilayah menuju terciptanya ketahanan nasional. Dalam rangka mendukung optimalisasi penanganan wilayah perbatasan maritim dihadapkan pada permasalahan, peluang serta kendala yang ada, maka kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : "Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan maritim RI - RDTL melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar secara optimal dengan memanfaatkan potensi wilayah, penerapan Iptek serta mewujudkan sabuk pengamanan (security belt) di sepanjang wilayah perbatasan sebagai penangkal terhadap kemungkinan terjadinya ancaman langsung bagi kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat". TERBATAS
TERBATAS / 33. Strategi..... 67 " 33. Strategi Penanganan Kawasan Perbatasan Maritim Wilayah perbatasan maritim pada dasarnya termasuk dalam kategori daerah rawan yang bersifat strategis. Adanya kesenjangan sosial ekonomi, sosial budaya dan stabilitas keamanan antara Indonesia dengan Negara RDTL akan mudah menimbulkan kerawanan dan selanjutnya dapat menjadi ancaman terhadap berbagai aspek kepentingan nasional, terlebih bila dikaitkan dengan adanya potensi sumber daya alam yang besar di kawasan perbatasan maritim dan sekitarnya. Startegi kebijakan dilakukan agar arah penanganan perbatasan maritim sejalan dengan tujuan pembangunan daerah perbatasan secara umum, yaitu : a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan. c. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain (stabilitas dalam negeri). Dalam rangka mencapai tujuan dari kebijakan di atas diperlukan strategi- strategi sebagai berikut : a. Strategi I Memperbaiki Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat, agar Mampu Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat b. Strategi II Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Pengelolaan Potensi Wilayah. c. Strategi III. Mengatur kembali peraturan perundang-undangan melalui inventarisasi, koordinasi, penyempurnaan, dan pembuatan regulasi, sosialisasi, implementasi, pengawasan, dan penindakan untuk penegakkan hukum. d. Strategi IV. Menerapkan IPTEK melalui, edukasi, dan trainning, inventarisasi, regulasi, sosialisasi, dan implementasi agar pembangunan yang TERBATAS
TERBATAS dilaksanakan tepat guna, berkualitas dan berdaya guna baik untuk kesejahteraan maupun pertahanan negara. /e. Strategi IV. ..... 68 e. Strategi V Memantapkan Keamanan dalam rangka Pembinaan serta Peningkatan Ketahanan Wilayah Menuju Terciptanya Ketahanan Nasional 34. Upaya Upaya untuk aplikasi strategi tersebut memerlukan keterpaduan baik menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan komprehensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat serta pihak swasta. Oleh karena itu upaya penanganan kawasan perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah perbatasan secara optimal didasarkan pada penataan ruang kawasan perbatasan. a. Upaya dari stategi I . Memperbaiki Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat, agar Mampu Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat perbatasan maritim memerlukan keterpaduan kerja antara departemen terkait bidang ekonomi, pendidikan, pekerjaan umum dan sumber daya alam untuk : 1) Menciptakan keterkaitan fungsional antar kluster sosial ekonomi (kluster penduduk setempat dan kluster binaan pengelolaan sumberdaya alam), sehingga terwujud pembangunan kesatuan wilayah ekonomi yang sinkron antar wilayah, berdasarkan potensi dan kekayaan sumberdaya wilayah . 2). Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta membuka keterisolasian kawasan secara komprehensif dilandasi dengan pengaturan sistem produksi, sistem pemasaran dan sistem pelayanan jasa . TERBATAS
TERBATAS /3). Meningkatkan...... 69 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan, kesehatan dan ketrampilan) yang merata antar wilayah, guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang memadai dengan mempertahankan nilai sosial budaya setempat yang tangguh terhadap pengaruh budaya asing. 4) Menciptakan peluang dan promosi investasi pembangunan kawasan, didukung komitmen kelembagaan dan pendanaan yang memadai berdasarkan kekayaan sumberdaya alam setempat serta partisipasi swasta dan masyarakat. b. Upaya strategi II Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Pengelolaan Potensi Wilayah melalui upaya: 1) Kerjasama dan koordinasi antar pelaku dalam pengelolaan sumberdaya alam, pengisian dan pemerataan penduduk, peningkatan sarana dan prasarana wilayah (perhubungan, komunikasi, listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan dan pasar) yaitu Departemen Energi Sumber Daya Mineral, Departemen Transmigrasi dan Departemen pekerjaan umum dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi wilayah perbatasan. 2) Departemen dan badan terkait survei pemetaan antara lain Janhidros TNI AL, Dispotrud TNI AU, Bakosurtanal, DKP dan BBPT melakukan pembangunan basis data yang memadai melalui survei dan pemetaan sumberdaya alam guna mendukung peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi wilayah. c. Upaya Strategi III. Mengatur kembali peraturan perundang-undangan melalui inventarisasi, koordinasi, penyempurnaan dan pembuatan regulasi, sosialisasi, implementasi, pengawasan dan penindakan untuk penegakkan hukum, melalui upaya : TERBATAS
TERBATAS / 1) Pemerintah..... 70 1) Pemerintah melalui Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Markas Besar TNI, Depertemen Hukum dan HAM serta Institusi lain yang terkait mengiventarisasi kembali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan daerah, RUTRW, pertanahan, pengelolaan hutan, pengelolaan pertanian, dan perkebunan, pertambangan serta pertahanan negara. 2) Depertemen Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Pemerintah Daerah dengan melibatkan Institusi lain yang terkait menyempurnakan, mengganti peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai, serta membuat peraturan perundang-undangan yang baru untuk peraturan perundang-undangan yang belum ada, dalam hal ini perlu diwaspadai adanya tumpang tindih kewenangan, bunyi pasal yang rancu sehingga dapat menimbulkan persepsi lain. 3) Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Institusi lain yang terkait dan berwenang, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui jalan formal maupun non formal. 4) Pemerintah melalui aparatnya sesuai dengan lingkup kewenangannya mengawasi serta mengontrol pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pemerintah yang berwenang, menindak dengan tegas dengan tidak pandang bulu terhadap para pelaku pelanggaran. d. Upaya Strategi IV. Menerapkan Iptek melalui edukasi dan trainning, inventarisasi, regulasi, sosialisasi dan implementasi agar pembangunan yang dilaksanakan tepat guna, berkualitas dan berdaya guna baik untuk kesejahteraan maupun pertahanan negara, melalui upaya : TERBATAS
TERBATAS / 4) Pemerintah..... 71 1) Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Pendidikan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen terkait dengan melibatkan Perguruan Tinggi, melakukan koordinasi dan bekerja sama dalam pembangunan dengan menggunakan Iptek tepat guna. 2) Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan melibatkan Institusi terkait lainnya dan Perguruan Tinggi melakukan penelitian dan pengkajian, selanjutnya hasil penelitian dan pengkajian diserahkan kepada pihak yang berwenang dan terkait untuk dipelajari dan diputuskan guna ditindak lanjuti atau tidak. e. Upaya dari Strategi V Memantapkan Keamanan dalam rangka Pembinaan serta Peningkatan Ketahanan Wilayah Menuju Terciptanya Ketahanan Nasional 1) Departemen terkait bidang perbatasan antara lain Dephan, Deplu, Depdagri, Janhidros TNI AL, Bakosurtanal, Polri dan Deperindag merumuskan konsep dan kesepakatan untuk penyelesaian masalah perbatasan terkait dengan aspek hankam dan politis antara lain : penetapan garis perbatasan negara, pembangunan pos lintas batas, eksploitasi sumberdaya alam (darat dan laut), pemanfaatan kawasan penyangga dan pembentukan sabuk pengamanan (security belt). 2) Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Polri, Departemen Kehutanan, dan institusi-institusi lain yang terkait baik pemerintah maupun swasta, mendorong terciptanya kepastian hukum dalam operasionalisasi pembangunan wilayah perbatasan sebagai barometer keberhasilan dan menjamin kelanjutan pembangunan nasional. TERBATAS
TERBATAS /3) Dephan...... 72 3) Dephan, Depdagri, Deplu, Departemen Komunikasi dan Informatika, Menko Polhukam dan Mabes TNI Melakukan sosialisasi sistem politik nasional dalam berbagai media dan mendorong tersedianya mitra aparat hankam dalam pembinaan teritorial setempat 4) Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI dan institusi pemerintah lainnya yang terkait, membangun pangkalan-pangkalan Angkatan Laut dan Udara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan geografi wilayah . 5) Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI mengadakan Alut Sista sesuai ancaman yang akan dihadapi, sesuai keadaan geografi wilayahdan sesuai kebutuhan. Mengalir dari uraian diatas upaya disusun untuk : a. Mengantisipasi isue-isue negatif kawasan perbatasan maritim yang berkembang. b. Meminimalisasi permasalahan/konflik yang ada. c. Merespon tantangan yang ada, sehingga menjadi faktor penguat sendi-sendi pengembangan wilayah. d. Mengatasi kendala dan hambatan yang ada, sehingga menjadi pendorong pengembangan wilayah. e. Mengoptimalkan peluang pengembangan wilayah yang ada / BAB VIII...... TERBATAS
TERBATAS BAB VIII PENUTUP 34. Kesimpulan. a. Penegasan batas maritim RI - RDTL belum akan dibahas sampai dengan permasalahan penegasan batas darat RI - RDTL selesai. b. Penempatan pasukan Marinir, pembangunan sarana navigasi dan sarana lain ditunjukkan untuk menunjukkan wilayah kepemilikan NKRI, Khususnya Pulau Batek sedangkan pulau-pulau lain adalah perlu namun tidak wajib, karena perlu adanya pertimbangan-pertimbangan lain dan kajian mendalam terlebih dahulu. c. Illegal fishing dan illegal trading yang terjadi di dan lewat laut baik oleh nelayan lokal maupun nelayan asing disebabkan karena kurang intensifnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan dilaut. d. Kurangnya keberadaan Pos lintas batas laut mengakibatkan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelintas batas tradisional yang dilakukan di dan atau lewat laut baik orang maupun barang tidak bisa dilaksanakan secara optimal. e. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan maritim sangat diperlukan segera untuk membuka keterisoliran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan kehidupan penduduk sekitar perbatasan khususnya masyarakat pesisir yang akhirnya dapat digunakan sebagai kekuatan cadangan dan pendukung komponen pertahanan yang selalu siap dalam menghadapi berbagai bentuk dan jenis ancaman dan gangguan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. /35. Saran..... TERBATAS
TERBATAS 71 35. Saran. a. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh komponen bangsa terhadap kepentingan bela negara dan pertahanan negara disarankan untuk meningkatkan sosialiasi tentang pentingnya pertahanan negara dalam pembangunan nasional terutama dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. b. Guna mengatasi kendala keterbatasan anggaran dalam pembangunan sarana pertahanan negara, disarankan agar pemerintah bekerja sama dengan pihak lain/swasta melalui peningkatan ekonomi daerah. c. Guna meningkatkan pengawasan pelintas batasbaik orang maupun barang yang dilakukan di dan atau lewat laut, perlu dibangun Pos lintas batas laut terpadu di daerah yang paling dekat dengan garis perbatasan. d. Guna meningkatkan pengawasan dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan wilayah maritim sekitar perbatasan agar dapat dipantau secara terus menerus, perlu dibangun Satuan Radar yang berada di Motaain dan Motamasin. e. Disarankan pemerintah perlu mendorong dan mendukung, segera penyelesaian batas darat RI - RDTL sehingga penyelesaian batas maritim RI - RDTL dapat juga diselesaikan atau bila mungkin kedua-duanya berjalan secara paralel, dengan demikian kepastian hukum secara internasional batas maritim kedua negara terwujud. Jakarta, Nopember 2007 DIREKTUR WILAYAH PERTAHANAN T.H. SOESETYO LAKSAMANA PERTAMA TNI TERBATAS
TERBATAS TERBATAS