MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEWASPADAAN NASIONAL, BELA NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL PENTINGNYA CYBER SECURITY BAGI PERTAHANANAN NEGARA MENUJU KEMANDIRIAN INDUSTRI PESAWAT TERBANG TANPA AWAK MEMAKNAI HARI VETERAN NASIONAL TANGGAL 10 AGUSTUS SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN KEPADA LVRI UNHAN, BELA NEGARA DAN PANCASILA 1 EDISI JULI-AGUSTUS 2017 - VOLUME 67/NOMOR 51 INDONESIA
EDISI JULI
AGUSTUS 2017 2
67/51 DEWAN REDAKSI Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu JULI_AGUSTUS 2017 Plt. Sekjen Kemhan Letjen TNI Dr. I Wayan Midhio, M. Phil Pemimpin Umum: Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, S.Sos MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN Pemimpin Redaksi: Kabid Kermainfo Puskompublik Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. Redaksi: KEWASPADAAN NASIONAL, BELA NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL PENTINGNYA CYBER SECURITY BAGI PERTAHANANAN NEGARA Letkol Arm. Joko Riyanto, M.Si. Lettu Cku Lindu Baliyanto MENUJU KEMANDIRIAN INDUSTRI PESAWAT TERBANG TANPA AWAK Desain Grafis: MEMAKNAI HARI VETERAN NASIONAL TANGGAL 10 AGUSTUS SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN KEPADA LVRI UNHAN, BELA NEGARA DAN PANCASILA Pns Imam Rosyadi Pns Mandiri Triyadi Foto: VOLUME 67/ NOMOR 51 1 EDISI JULI-AGUSTUS 2017 - VOLUME 67/NOMOR 51 INDONESIA Fotografer Puskom Publik Kemhan Percetakan & Sirkulasi: Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M. Diterbitkan oleh: Puskom Publik Kemhan Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta Telp. 021-3829151 3
Serambi Redaksi Para pembaca yang budiman, Kami kembali menyapa para pembaca WIRA pada edisi keempat tahun 2017 ini. Dalam Wira Edisi Juli-Agustus 2017 ini, tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan industri pertahanan nasional diantaranya Kewaspadaan Nasional, Bela Negara dan Integrasi Nasional; Pentingnya Cyber Security bagi Pertahanan Negara; Menuju Kemendirian Industri Pesawat Terbang Tanpa Awak; dan Memaknai Hari Veteran Nasional Tanggal 10 Agustus Sebagai Salah Satu Wujud Penghormatan dan Penghargaan Kepada LVRI; serta Unhan, Bela Negara dan Pancasila; juga beberapa Berita Kegiatan Kementerian Pertahanan . Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman 4
Daftar Isi 6 14 KEWASPADAAN NASIONAL, BELA NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL PENTINGNYA CYBER SECURITY BAGI PERTAHANAN NEGARA Ancaman cyber menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi berdasarkan survey yang telah dilakukan. Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. 22 MENUJU KEMANDIRIAN INDUSTRI PESAWAT TERBANG TANPA AWAK Sekilas Berita KONSEP TRIPLE HELIX UNTUK MEMBANGUN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL KEMHAN BERENCANA MERELOKASI INDUSTRI PERTAHANAN KE LAMPUNG 28 MEMAKNAI HARI VETERAN NASIONAL TANGGAL 10 AGUSTUS SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN KEPADA LVRI Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) saat ini telah berkembang dengan sangat pesat dan digunakan dalam berbagai kegiatan. KRI NAGAPASA-403 PENDUKUNG INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA Untuk dapat mengetahui alasan pemerintah menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai hari Veteran Nasional, tentunya ada peristiwa heroik yang berhubungan dengan eksistensi bangsa dan negara Indonesia dimasa lalu yang berpengaruh secara dengan langsung keberadaan Bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. 34 UNHAN, BELA NEGARA DAN PANCASILA Universitas Pertahanan (Unhan) saat ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan bidang Ilmu Pertahanan di "Identitas, Indonesia. Dengan motto Nasionalisme dan Integritas". 5
Artikel KEWASPADAAN NASIONAL BELA NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL Oleh: Letkol Arm Joko Riyanto, M.Si Kasubbid Penerbitan Bid Kermainfo Puskom Publik Kita sadari dalam satu dasawarsa terakhir, ditengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, kita kurang berani untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu atau sejarah bangsa seperti Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas Nasional dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap kita tidak mendukung gerakan reformasi. Kita dicap sebagai orang yang tidak reformis, karena semua hal tersebut merupakan produk di masa orde baru. Perubahan atau reformasi adalah suatu keniscayaan, persoalan muncul ketika reformasi disikapi secara telah menjadikan reformasi berlebihan. Euforia Indonesia menjadi kehilangan kehidupan nasional kompas, sehingga salah arah dan kebablasan mengabaikan berbagai efek ancaman yang menyertai. Demokrasi yang sebenarnya hanyalah suatu sarana dianggap sebagai sebuah tujuan, akhirnya kehidupan nasional seperti tidak lagi mengikuti rambu-rambu dan pedoman serta meninggalkan sikap yang disebut kewaspadaan. Mereka berprasangka bahwa istilah kewaspadaan adalah sekedar propaganda pemerintah untuk kembali mengendalikan perpolitikan nasional, sehingga masyarakat begitu alergi mendengar kata kewaspadaan nasional. Padahal ancaman yang dihadapi tidak lagi hanya yang bersifat fisik, ideologi dan politik saja. Ancaman itu telah menyeluruh pada semua aspek kehidupan yang menyentuh ranah geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan. Ancaman yang dihadapi, tidak lagi ancaman tradisional belaka, tetapi sudah non tradisional, tidak lagi yang simetris semata, tetapi sudah pada tingkat asmetris. kembali mulai berkumandang kerinduan terhadap tonggak sejarah bangsa, kerinduan kepada 4 pilar kebangsaan yang meliputi; Pancasila, UUD 1945, sesanti Bhineka Tunggal Ika dan NKRI yang merupakan inti dari kesadaran terhadap kewaspadaan nasional. Bersyukur, akhir-akhir ini 6
Sumber : Kewaspadaan Nasional dan Persepsi Ancaman terhadap suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat terhadap NKRI. Kewaspadaan potensi ancaman Nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman. Kewaspadaan Nasional yaitu dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kokoh serta didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik didalam maupun di luar negeri. sistem Keamanan Nasional yang mempunyai fungsi sebagai berikut : Kewaspadaan Nasional menyangkut 1. Membina Kepastian Hukum 2. Membina Ketenteraman Masyarakat 2. Membina Ketenteraman Masyarakat Membahas Kewaspadaan Nasional tidak terlepas dari hubungannya dengan paradigma nasional. Paradigma Nasional adalah pola nasional yang digunakan dalam menjalankan sistem kehidupan nasional. Paradigma tersebut meliputi Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara. Dalam Paradigma Nasional ditemukan paham rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan, jiwa dan semangat kebangsaan. Maka kewaspadaan nasional harus berawal kebangsaan, 3. Penegakan Hukum dan Keadilan 4. Membangun Kemampuan Pertahanan 5. Melindungi Rakyat dari Berbagai Bencana (Alam, Kesengajaan, Lalai) Termasuk Perlindungan Hak- Hak Rakyat. 7
Sumber : paparan narasumber pada Bakohumas Kemhan 2017 Persepsi terhadap Ancaman Di era globalisasi sekarang ancaman diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi yang diperkirakan atau sudah nyata dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemhan RI telah merumuskan Buku Putih yang berisi antara lain hakekat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Ancaman (keamanan) tradisional yang datangnya dari luar negeri adalah invasi atau agresi dari negara lain yang kecil kemungkinannya. Oleh karena itu perkiraan ancaman yang lebih memungkinkan adalah ancaman non tradisional (non traditional threat) atau "non military security threat" atau "non conventional security threat" yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan RI. Ancaman yang paling mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah. Disinilah seharusnya kewaspadaan nasional tadi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Tetapi saat ini pemerintah telah membuat formulasi baru yang dapat diterima oleh masyarakat untuk mencegah semua potensi ancaman tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan nasionalisme melalui "Bela Negara". Bela Negara Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tujuan Bela Negara dapat dilihat secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. 8
Keutuhan wilayah, sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya, dimasa ini dibayangi oleh ancaman baik kekuatan dari luar dan pergolakan dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan ini menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan 3 (tiga) tujuan lainnya, yakni (memajukan kesejahteraan umum), tujuan keadaban (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan kedamaian (berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi). Tiap- tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. tujuan kesejahteraan hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata dari musuh. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bela negara memiliki unsur yang mampu menjamin tegak kokohnya negara kesatuan Indonesia. Unsur Dasar Bela Negara: 1. Cinta Tanah Air 2. Kesadaran Berbangsa & bernegara 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara 4. Rela berkorban untuk bangsa & negara 5. Memiliki kemampuan awal bela negara Kesadaran bela negara itu hakekatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, lebih luas dari sekedar waspada, dari yang paling halus Pemerintah Indonesia saat ini menjalankan program pelatihan Bela Negara yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tanggal 22 Oktober 2015, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu 9
meresmikan pembukaan program bela negara. Program tersebut dimaksudkan untuk memperteguh keyakinan berdasarkan 5 unsur tersebut di atas, dan program ini bukanlah sebuah bentuk wajib militer. Pada tanggal 23 Februari 2016, Menhan Ryamizard Ryacudu kembali meresmikan peluncuran Situs web resmi Bela Negara (portal belanegara). Portal tersebut dimaksudkan untuk menjadi sumber penyebaran informasi kepada masyarakat tentang program Bela Negara, dan masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan di portal tersebut. Integrasi Nasional Sesungguhnya lambang negara burung Garuda Pancasila yang mencekeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, adalah sebuah peringatan kepada seluruh bangsa Indonesia. Sebuah peringatan untuk waspada terhadap hal-hal yang dapat menghancurkan lalu kehidupan integrasi nasional. Beberapa saat berbhineka tunggal ika kita sempat terganggu dan hampir kehilangan arahnya untuk upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 45. Ironisnya, kondisi yang 10
warga negara. Ini berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak-hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari diperkosa ataupun dilecehkan. Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah. 2. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Adanya fairness bisa menjadi kunci utama dalam usaha merelialisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komutatif maupun distributif. 3. Dukungan pastisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita. 4. Setiap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk kesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Sikap keterbukaan akan terutama bagi masyarakat yang pluralistik, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerja sama. semakin bermakna kita rasakan bersama itu kita maklumi dengan alasan euforia atau karena adanya tekanan pihak tertentu yang apabila tidak diwaspadai dikhawatirkan akan mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa. Walau demikian, ditengah kekhawatiran akan kondisi itu, sepantasnya kita bersyukur, bahwa nasionalisme anak bangsa ini sejatinya masih dapat diandalkan apabila para penyelenggara negara mampu mengelolanya dengan baik. Ada beberapa hal yang dituntut untuk mewujudkan integrasi nasional yaitu : 1. Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap Harus diakui bahwa integrasi nasional secara utuh/ bulat masih jauh dari jangkauan ideal, maka secara berkala harus ada upaya untuk mengkaji secara kritis kualitas integrasi tersebut, melalui pendekatan normatif, koersif maupun fungsional. Pendekatan integratif normatif adalah integrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang kurang menghargai proses budaya, yang alamiah tetapi lebih bersifat memaksa. koersif mengandung pengertian penggunaan cara kekerasan, cara ideologis serta tekanan-tekanan fisik dan budaya dalam menyatukan bangsa. Pendekatan fungsional adalah pemanfaatan Pendekatan 11
saling ketergantungan golongan, yang ada dalam negara. fungsional antar daerah, Nasionalisme dan peranannya dalam nasional Integrasi Secara singkat dapat disimpulkan prasyarat bagi terwujudnya integrasi bangsa antara lain : 1. Adanya pemahaman dan kesadaran serta tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai dengan Meraoke berlandaskan Pancasila. 2. Adanya pemahaman dan kesadaran serta kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45. 3. Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan diseluruh wilayah Indonesia. Dukungan masyarakat terhadap integrasi nasional akan menguat apabila integrasi nasional tersebut memperbaiki taraf hidup masyarakat sehari-hari betapun kecilnya. Sedangkan penolakan terhadap integrasi nasional akan semakin keras apabila kehidupan berbangsa dan bernegara justru menyengsarakan dan menghina identitas sosial kultural, adat serta kehidupannya. Proses penguatan integrasi nasional (Indonesia) perlu didukung oleh ideologi nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu ideologi yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang mampu menggerakkkan perasaan menjadi bagian dari sesuatu dan berfungsi membangun perasaan bagi satu komunitas nasional. Pada hakekatnya nasionalisme mengandung unsur-unsur wawasan, paham dan semangat kebangsaan. Satu dan lainnya saling berpengaruh dan tergantung. Kesamaan paham akan membawa pengaruh terhadap kesamaan wawasan maupun semangat. Begitu juga sebaliknya antara satu dengan yang lainnya. Kesenjangan antara satu dengan yang lainnya akan berpengaruh terhadap kualitas dari nasionalisme itu sendiri. Kita bangsa Indonesia, memang sudah memiliki paham nasional yang kita sebut dengan Pancasila. Kita juga sudah punya wawasan kebangsaan yang kita sebut dengan wawasan Nusantara. Kitapun seharusnya punya semangat kebangsaan, semangat mencintai dan membela negara Indonesia Tanpa perlu diuraikan secara detail, kita semua tahu dan merasakan tentang kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Kondisi itu menyangkut aspek politik, 12
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Akumulasinya adalah rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan nasional sehubungan dengan potensi ancaman yang dihadapi. Tindakan kekerasan selain terrorisme makin meningkat. Ironisnya justru di era reformasilah kita merasakan kegaduhan dan kebisingan demokrasi. Bahkan Kapolri Jenderal Tito dalam simposium nasional di Balai Kartini, Senin (14/8/2017) mengatakan "Jangan sampai kita salah arah setelah reformasi. Kita lihat kita terapkan demokrasi. Pertanyaannya, apa demokrasi saat ini masih Pancasila atau bukan? Saya melihat bahwa sistem demokrasi saat ini sudah mengarah ke liberal,"). Sebenarnya itu adalah suatu peringatan yang sangat keras dari seorang pimpinan penegakan hukum di negara kita. Karena apabila dibiarkan berlarut maka tidak mungkin akan terjadi pelanggaran hukum yang secara masif. Penutup Pertama, secara umum Kewaspadaan Nasional adalah sikap yang berkaitan dengan kualitas nasionalisme bangsa tentang cegah awal, tangkal awal dan tanggap awal bangsa terhadap berbagai bentuk ancaman, maka seluruh komponen bangsa harus berkomitmen dalam menjalankan kehidupan nasional berdasar 4 pilar kebangsaan dalam bingkai integrasi nasional dan paham kebangsaan. Kedua, penting bagi setiap komponen bangsa dan negara untuk lebih meningkatkan kualitas rasa memiliki dan bela negaranya terhadap NKRI yang menjadikan setiap komponen bangsa dan negara peka terhadap berbagai bentuk ancaman yang potensial maupun manivest membahayakan kelangsungan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Rasa memiliki melalui bela negara dengan selalu bergandengan tangan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan merupakan modal yang paling berharga dalam membangun integrasi nasional. Sebagai penutup, mengalir dari pembahasan diatas, untuk kedepan alternatif kebijakan kehidupan nasional yang dapat dilakukan berkaitan dengan urgensi kewaspadaan nasional dalam mencegah disintegrasi bangsa adalah sebagai berikut : *** 13
Artikel PENTINGNYA CYBER SECURITY BAGI PERTAHANAN NEGARA Oleh: Firman Hartawan S.Kom Pranata Komputer Pertama Pusdatin Kemhan Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditas yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masyarakat kita sudah berada di sebuah information based society. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat penting bagi sebuah organisasi, seperti perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individu. Begitu pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya lain dapat informasi ke tangan pihak menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat baik berupa hardware maupun software, membawa banyak perubahan di semua lini kehidupan, baik pemerintahan maupun swasta. Dari segi bisnis dan perbankan, pola pikir mulai berubah, dimana konsumen dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang membuat mereka tidak perlu keluar rumah untuk bertransaksi. Bisnis online dan e-banking pun marak dikembangkan karena menjanjikan keuntungan dan pangsa pasar yang lebih besar dan luas. Kementerian maupun Lembaga ini Pemerintahan untuk mendukung penyelesaian tugas mereka. Koordinasi dengan aparat di daerah lebih mudah ketika sistem telah diintegrasikan dengan TIK. TIK telah menjadi penyangga bidang kehidupan modern saat ini. Dapat dikatakan TIK telah menjadi jantung yang mensuplai energi untuk berbagai bidang kehidupan. Negara-negara di dunia sadar penguasaan TIK dapat menjadikan mereka negara yang berpengaruh dimasa yang akan datang, oleh karena itu, banyak negara yang memfokuskan diri untuk mengembangkan teknologi ini dalam rencana pembangunan mereka. lainnya menggunakan teknologi 14
Pada 2017, e-Marketer memperkirakan pengguna internet Indonesia bakal mencapai 112 juta orang. Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 3 miliar orang pada 2015. Tiga tahun setelahnya, pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan. Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga melakukan survey mengenai perilaku dan perkembangan pengguna internet di Indonesia yang menggambarkan mudahnya dalam mengakses internet seperti terlihat pada infografis sebagai berikut: Sumber: APJII 2016 Ancaman Cyber Ancaman cyber menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi berdasarkan survey yang telah dilakukan. Sayang sekali masalah keamanan cyber ini sering kali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua, atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila menggangu kinerja dari sebuah sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan. Menurut Ardi Sutedja K, ketua dan pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) & Indonesia Chief Information Officers Forum (id.CIO), bahwa Indonesia dianggap sebagai negara paling beresiko mengalami serangan cyber seperti terlihat pada infografis berikut. 15
Ancaman dan gangguan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dapat disebut sebagai "Ancaman Cyber" Dan ini dapat dikelompokan dalam beberapa bentuk sesuai dengan modus operandi yang ada, antara lain : 1. Cyber Espionage 2. Cyber Warfare Aktivitas yang terjadi pada perang cyber ini pada umumnya adalah kegiatan hacking dan anti-hacking yang dilakukan secara "resmi" oleh negara. Tujuannya mulai dari mencuri data hingga melumpuhkan sistem yang dimiliki oleh negara musuh. Yaitu tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi (pribadi, sensitive, kepemilikan atau rahasia) dari individu, pesaing, pemerintah dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan Horse dan spyware. 3. Cyber Crime Secara sederhana cyber crime dapat diartikan jenis aktivitas kriminal yang sebagai segala menggunakan telematika sebagai teknologi medianya. Bentuk dari cyber crime ini macam- macam, dari mulai yang "low tech" seperti pencemaran nama baik melalui media sosial sampai yang "high tech" seperti pencurian data kartu kredit dan data nasabah. 2. Cyber Warfare 16
terrorism yaitu perilaku illegal yang tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan otomatis transmisi data. Edwin Lim, Direktur Regional dari perusahaan ternama penyedia keamanan jaringan Fortinet untuk Indonesia dan Malaysia, bahwa beberapa ancaman keamanan cyber yang marak pada tahun 2017, seperti: mengemukakan a. Kecerdasan buatan, dimana para hacker akan membuat malware yang memiliki kecerdasan buatan. Malware memiliki system pembelajaran agar tingkat keberhasilan dalam serangannya terus meningkat dan efektif. Sumber : 4. Cyber Terrorism Menurut National Police Agency of Japan (NPA) cyber terrorism adalah serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur kritis yang berpotensi besar mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi bangsa. Menurut The U.S Departement of Justice menyatakan bahwa cyber illegal terrorism merupakan semua aktifitas yang berkaitan dengan pengetahuan teknologi komputer. Menurut OECD for Economic Co-operation and Development) cyber b. Internet of Things (IoT), Fortinet melihat Internet of Things (IoT) akan menjadi ancaman serius bagi keamanan cyber karena para hacker akan memanfaatkan piranti IoT untuk memangsa korbannya. Apalagi, masyarakat dan para pengguna IoT belum sadar tentang keamanan pada perangkat IoT. (Organitation Sumber : 17
c. Smart City, Para peretas pun juga akan mengincar kerentanan keamanan pada Smart City. Para hacker akan menargetkan pada gedung-gedung atau bangunan yang memiliki sistem serba otomatis. Para hacker akan mengirimkan serangan DDoS untuk melancarkan berbagai serangan seperti mematikan sistem keamanan bangunan. d. Ransomware, Baru-baru ini terdapat ransomware bernama Wannacry dan Petya yang berfokus pada target-target berprofit tinggi, ransomware akan mengincar lahan atau posisi yang ada uangnya. menjatuhkan musuh. Ancaman secara non-fisik ini mengandalkan kemampuan TIK khususnya internet. Berbagai metode penyerangan bermunculan, mulai dari metode pengumpulan informasi strategis secara ilegal melalui media TIK, sabotase, vandalism sampai penyerangan pada jaringan listrik. Dengan semakin berkembangnya TIK dimasa yang akan datang, metode penyeranganpun dipastikan akan semakin beragam, maka diperlukan riset secara berkesinambungan dibidang TIK untuk mengatasi taktik, teknik dan strategi pertahanan di dunia cyber. Pentingnya Pertahanan Cyber kemajuan TIK menimbulkan ancaman baru. Pola ancaman secara konvensional berkembang menjadi multidimensional, dimana ancaman tidak hanya terjadi secara fisik dengan mengirimkan tentara beserta persenjataan yang lengkap, namun saat ini mulai berkembang ke arah non- fisik yang lebih menekankan kemampuan intelektual. Kolaborasi dari kedua ancaman ini sangat efektif untuk Dalam bidang pertahanan, sasaran. Terdapat beberapa infrastruktur kritis nasional yakni infrastruktur pada sektor-sektor energi, transportasi, keuangan dan perbankan, telekomunikasi, pertahanan, penegakan hukum, keamanan dan intelijen, kesehatan, suplai air, tata kelola elektronik (e-Governance), industri kritis, organisasi-orgaisasi sensitif dan luar angkasa. Infrastruktur kritis adalah jenis 18
Berdasarkan laporan resmi dari salah satu industri informatika dunia, pada tahun ini ancaman cyber salah satunya mengarah kepada infrastruktur kritis. Sistem transportasi dan jaringan listrik yang digunakan sebagai contoh di atas adalah sebagian dari infrastruktur kritis nasional yang berhubungan erat dengan cyber space, maka dapat dinyatakan bahwa ancaman terhadap fasilitas-fasilitas, sistem-sistem atau fungsi-fungsi yang dapat menjadikan pemerintahan tidak berfungsi dan berdampak pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari tahun ke tahun akan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas baik metode dan maupun jenis serangannya. e-Govenance, e-banking dan e-commerce memiliki infrastruktur kritis yang sama yakni data center, sebuah fasilitas yang memiliki sarana penyimpanan data para pelanggannya (customer). Data pelanggan ini tidak hanya data para pelanggan dari masyarakat biasa, namun juga para pejabat negara yang payroll-nya dilakukan melalui bank-bank nasional tertentu. Bila data dalam data center tersebut dicuri dengan memanfaatkan cyber space, maka dengan mudah aktor-aktor tak bertanggung jawab akan mampu membuat profil para pejabat tersebut dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, pemerintah telah mengamanahkan pelaksanaan dengan membangun konektivitas di semua strata pemerintahan yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan elektronik ini sejatinya telah lebih dulu dilakukan oleh kalangan swasta khususnya di bidang keuangan dan perbankan serta perdagangan. e-Govenance juga untuk sektor pertahanan dan keamanan. Seandainya dalam kondisi perang, terdapat kekhawatiran bahwa alat utama sistem senjata modern TNI yang berbasiskan sistem komputer tiba-tiba tidak dapat dioperasikan karena cyber attack. Radar-radar pertahanan udara tiba-tiba tidak dapat beroperasi karena infrastruktur konektivitas pertahanan nirkabel antar radar dimatikan secara jarak jauh. Kapal-kapal Demikian Sumber : 19
Sumber: jogjaicon.blogspot.co.id perang tidak dapat beroperasi dikarenakan infrastruktur konektivitas pertahanan nirkabelnya bekerja tidak benar yang disebabkan oleh malware yang dioperasikan dari jarak jauh. Ketika dirgantara dan laut Indonesia terbuka tanpa penjagaan, maka kedaulatan negara di dirgantara dan laut dapat dengan mudah dikuasai dan dikendalikan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa perlindungan pada infrastruktur kritis nasional adalah sangat diperlukan dan urgen untuk segera dilakukan. Pertahanan Cyber Kemhan Strategi pertahanan cyber dalam bidang pertahanan diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan 20
dalam rangka melindungi Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisfohanneg). Kementerian Pertahanan memiliki pusat pertahanan cyber yang memiliki visi untuk menjadi institusi unggulan dan terkemuka dalam hal operasi cyber serta pembelajaran dan penelitian cyber defense. Pusat pertahanan cyber Kementerian Pertahanan memiliki kemampuan antara lain : a. Safeguard atau perlindungan, dalam hal ini adalah kemampuan dalam melindungi aset-aset strategis. b. Defense atau penangkalan, dimana Pusat Pertahanan Cyber Kemhan memiliki kemampuan dalam bertahan dan menangkal serangan dan ancaman cyber. c. Offense atau Penindakan, yaitu kemampuan dalam menghentikan dan menyerang sistem lawan. telah disebutkan sebelumnya tidak akan mungkin dapat dicapai jika tidak berupaya untuk terus mengambangkan aspek-aspek antara lain : Ketiga kemampuan yang a. Manusia atau SDM, menyediakan insfrastruktur dan untuk menciptakan sumber daya manusia kompeten dan professional di bidang cyber defense. suprastruktur pembelajaran b. Proses, mengembangkan dan menerapkan standar tata kelola dan manajemen cyber defense yang efektif dan efisien. bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Untuk itu, diperlukan perumusan dan penerapan kebijakan keamanan kekuatan pertahanan dunia maya (Cyber Defence) Kementerian Pertahanan RI. Hal ini merupakan upaya dan kegiatan untuk memonitor, mencegah, menangkal serta menyerang terhadap ancaman dunia maya (cyber) baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri informasi pembangunan c. Teknologi, membangun dan laboratorium, mengimplementasikan fasilitas, sarana-prasarana, dan sumber daya termutakhir untuk kebutuhan cyber defense. *** 21
Artikel MENUJU KEMANDIRIAN INDUSTRI PESAWAT TERBANG TANPA AWAK Oleh: Letkol Cba R. Wiramanggala Kasibang Idhan Kasubdit Idhan Dittekinhan Kemhan Kemajuan teknologi dibidang pertahanan berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dikalangan sipil. Kedua bidang ini mampu bersinergi dalam satu temuan yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kedua bidang tersebut. Sebagai contoh adalah adanya pesawat terbang tanpa awak. 5. Melakukan perjalanan seperti membawa kargo kecil, kargo besar hingga mengangkut penumpang. transportasi, 6. Menjadi alat penghubung komunikasi permanen ataupun sementara dan juga untuk menyalurkan siaran seperti siaran televisi dan radio. Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) saat ini telah berkembang dengan sangat pesat dan digunakan dalam berbagai kegiatan. Berikut ini beberapa contoh kegiatan dengan menggunakan PTTA. 7. Membawa dan mengirimkan suatu muatan, seperti membawa air untuk memadamkan kebakaran atau membawakan zat kimia untuk merawat tanaman 1. Melakukan penginderaan jauh, seperti memantau jaringan listrik, melakukan pemetaan suatu daerah, melihat keadaan geologi suatu daerah, dan memantau lahan pertanian. jarak 8. Melakukan pengambilan gambar untuk keperluan didaerah perbatasan, pencurian Ikan, Narkoba dan penyebaran Terorisme. 2. Melakukan respons terhadap bencana yang terjadi, pemantauan kerusakan akibat bencana banjir dan melakukan pemantauan kebakaran hutan. seperti melakukan PTTA merupakan satu jenis pesawat penjelajah udara tanpa pilot di dalamnya, yang dikendalikan dari jarak jauh menggunakan Kendaraan Pengendali Jauh disebut Remotely Piloted Vehicle (RPV) dan dapat bermanuver secara otomatis berdasarkan program yang sudah ditanamkan pada sistem komputernya. 3. Melakukan pengawasan hukum, seperti patroli keamanan suatu lokasi, pemantauan keadaan lalu lintas, patroli keadaan pesisir, kelautan, dan perbatasan. Setidaknya terdapat tiga kelas PTTA yaitu Low Altitude Low Endurance (LALE), Medium Altitude Medium Endurance (MALE) dan High Altitude High Endurance (HALE). 4. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada daerah yang sulit dijangkau. 1. Low Altitude Low Endurance (LALE). PTTA jarak pendek dengan ketinggian rendah beroperasi 22
kira-kira 50 km dengan waktu terbang antara 2- 5 jam. 2. Medium Altitude Medium Endurance (MALE) PTTA jarak menengah sampai 200 km dengan waktu terbang 8-10 jam. Beberapa waktu lalu Kemhan telah menguji coba PTTA Rajawali 720 dengan sukses. Pesawat yang dikembangkan Litbang Kementerian Pertahanan (Kemhan) membuat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bangga. Menurut Menhan, kemampuan tersebut tidak kalah dengan PTTA buatan luar negeri. 3. High Altitude High Endurance (HALE). PPTTA enduran (endurance UAV) untuk melakukan operasi jarak jauh dengan waktu terbang yang lama serta ketinggian terbang yang tinggi. Ukurannya besar dan memerlukan landasan yang lebih panjang. Tipe ini mampu mengudara hingga 24 jam non- stop dan dapat mengirim data gambar dan video secara langsung. Pengoperasian PTTA bukan suatu hal yang mudah, sebab persoalannya bukan semata soal mengendalikan PTTA dari konsol di suatu ruangan tertutup, namun juga menyangkut kebiasaan. Dewasa ini dengan perkembangan teknologi segala sesuatunya menggunakan teknologi canggih. "Ini sudah bagus, bisa terbang 200 kilometer atau selama 20 jam. Kalau pakai satelit bisa 500 kilometer. Luar biasa," puji Menhan di lokasi uji coba. Rajawali 720 dirancang dengan misi utama sebagai pesawat pengintai dan dilengkapi kamera yang menghasilkan gambar maupun video. Pesawat ini juga bisa terbang hingga ketinggian mencapai 8.000 meter dan kecepatan mencapai 135km/jam. Menhan mengatakan, pesawat ini akan terus dikembangkan dan dapat digunakan untuk kepentingan sipil serta kepentingan militer. "Di perbatasan itu mau lihat tukang narkoba, curi- curi ikan, penyebaran teroris juga bisa pake ini. Nanti di 23
kapal angkatan laut juga ada," kata Menhan. untuk memperkuat sistem pertahanan kita, lanjut Menhan. Dalam pengembangan selanjutnya, pesawat ini nanti perlu dilengkapi dengan persenjataan, sehingga, bisa dikirim ke wilayah zona perang jika dibutuhkan. Pesawat yang dirancang untuk memperkuat sistem pertahanan ini merupakan PPTA bersayap tetap (fixed wing UAV) yang dapat terbang lebih dari 24 jam dengan radius jelajah hingga 1.000 km. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu lagi membeli PTTA dari negara lain yang harganya terbilang mahal Selain Rajawali 720, Balitbang Kemhan menguji coba empat PTTA lainnya, di antaranya alap-alap, Wulung, Elang Laut, dan Mission System untuk PTTA. industri strategis dalam negeri yang membidangi PTTA agar memperoleh dukungan dalam pengembangannya serta terjadi persaingan yang sehat menuju terciptanya industri produk yang bisa diandalkan. Beberapa Menhan menekankan untuk mengajak 24
strategis nasional yang membidangi pengembangan PTTA antara lain: 2. PT. Bhinneka Dwi Persada 1. PT. Dirgantara Indonesia Indonesia Adalah perusahaan kedirgantaraan yang terlibat dalam desain, pengembangan, dan pembuatan pesawat komuter regional sipil dan militer. Perusahaan ini sebelumnya bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara dan produknya bernama Wulung. Merupakan perusahaan yang berpengalaman dalam bidang yang memproduksi PTTA. Perusahaan ini menawarkan desain, pembuatan dan kualifikasi yang lengkap. Produknya yaitu Rajawali 330 dan Rajawali 720. 3. PT. Carita Boat Indonesia Adalah perusahaan yang memproduksi kapal dan pesawat. Perusahaan ini telah ditetapkan sebagai Industri Pertahanan oleh Ditjen Pothan Kemhan pada tahun 2016.Produknya yaitu Elang Laut 4. PT. Len Industri (Persero) Membuat Mission Sistem PTTA oleh dalam rangka menyediakan Guidance, Navigation and Control (GNC) yang mana dapat diimplementasikan pada setiap platform PTTA. Saat ini, mission system diinstal di PTTA Wulung. Dengan adanya mission system ini, Wulung dapat melakukan hal-hal di bawah ini: sistem a. Surveillance & Reconnaisance b. Waypoint Following and Return To Home c. Altitude and Speed Control 5. PT. Indo Pacific Communication & Defence (PT. IPCD) Merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak pada pembuatan desain, manufaktur, dan pemasaran PTTA. PT. IPCD beranggotakan Tim Ahli yang berpengalaman di bidangnya dan pernah tergabung dalam berbagai tim kerja PTTA di BPPT dan Kementerian Pertahanan. Saat ini PT. IPCD juga menjalin kerjasama dengan mitra asing dalam mengembangkan PTTA kelas MALE (Medium Altitude Long Endurance) untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ASEAN.Produknya adalah Target Drone 25
6. Bhimasena Research & Technology 8. PT. Uavindo Nusantara Adalah badan riset & teknologi serta manufaktur yang fokus pada industri pertahanan dengan salah satu kegiatannya adalah pembuatan PTTA. Produknya adalah PTTA jenis MAN PACK THROW SERI SWG RI-1 SYSTEM dan PTTA jenis VTOL SERI BHIMASENA VTOL UAV. 7. PT Mandiri Mitra Muhibbah (M-3) Adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis engineering services yang berbasiskan teknologi dirgantara dan teknologi automasi. PT Uavindo Nusantara berdiri sejak Oktober 2000 dengan menjalankan bisnis awal pada bidang teknologi dirgantara, mengembangkan dan membuat produk PTTA. Produk ini mempunyai manfaat yang cukup luas baik untuk kepentingan sipil maupun kepentingan militer. Produknya adalah MR 40 dan Close Range C21SR Mission. Adalah perusahaan yang menawarkan layanan khusus, termasuk perbaikan dan perawatan senjata dan sistem komunikasi untuk Militer Indonesia yang berada di Jakarta. M-3 menjadi salah satu produsen terkemuka Drones dan PTTA sejak tahun 2005 dan telah mengirimkan target drone ke Militer Indonesia. M-3 telah menjadi industri yang memproduksi PTTA Surveillance, target drone dan semua suku cadang, serta memelihara dan memperbaiki sistem radar dan senjata. 9. Lembaga Riset di Indonesia Seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan (Lapan) serta beberapa Antariksa Nasional Universitas riset sudah membuat prototype dengan nama Alap-Alap, sudah laik terbang dan sudah pula digunakan. 26
Menhan berharap Litbang Kemhan/Angkatan dan Industri Pertahanan yang membidangi PTTA melalui Program Pesawat Tanpa Awak agar terus ditingkatkan dan dikembangkan guna keperluan Sipil dan kepentingan Militer. Untuk kepentingan Militer PTTA akan dilengkapi dengan persenjataan, sehingga bisa digunakan di wilayah konflik atau perang jika ini Lembaga Penerbangan dan dibutuhkan. Saat Antariksa Nasional mengembangkan (LAPAN) pesawat ringan generasi kedua yang disebut LSA (LAPAN Surveillance Aircraft). Pesawat ini nantinya akan mampu membawa 2 awak dan digunakan untuk mengumpulkan, verifikasi dan validasi data. Cara kerja yang lebih efisen adalah PTTA model Quadcopter yang dikembangkan Fakultas Teknik UGM, sejenis helikopter yang memiliki 4 baling-baling, sehingga mampu terbang ke segala arah baik vertikal maupun horisontal. Pesawat ini sudah diuji cobakan untuk mengambil gambar pasca erupsi Gunung Merapi. Fasilitas pengambilan gambar di pesawat dibekali sistem pemodelan citra berbasis fotogrametri. Menuju kemandirian industri PTTA bagi Indonesia sebenarnya bukanlah suatu hal yang sulit, tinggal kepercayaan diri serta dukungan pemerintah untuk pengembangannya sehingga dari berbagai kemampuan dan kerjasama dengan industri strategis dalam negeri kita mampu mengembangkan PTTA untuk memperkuat sistem pertahanan dengan menggunakan karya anak bangsa. *** 27
Artikel MEMAKNAI HARI VETERAN NASIONAL TANGGAL 10 AGUSTUS SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN KEPADA LVRI Oleh: Brigjen TNI Herman Djatmiko Direktur Veteran Ditjen Pothan Kemhan Revolusi fisik yang terjadi antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, peperangan dan perjuangan selanjutnya setelah tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan Peristiwa Seroja 17 Juli 1976 dan beberapa aksi lainnta dalam menjaga kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan negara asing, merupakan perwujuda jiwa semangat dan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat dengan pengorbanan jiwa, raga, dan harta benda. Hal tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan cita-cita perjuangan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau ikut melaksanakan perdamaian dunia, negara perlu memberikan penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Tunjangan Veteran Republik Indonesia, Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang di atur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia dan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan pemerintah RI, Peraturan Presiden RI dan Peraturan Menteri. Selain memberikan penghargaan tersebut diatas pemerintah juga menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai hari Veteran Nasional, dengan pertimbangan karena pada tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus 1949 telah terjadi Peristiwa Perang 4 hari Surakarta 28
yang sangat berpengaruh dalam perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini berujung pada Kedaulatan Republik Indonesia 27 Desember 1949. Peristiwa ini sangat pentingnya sehingga Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2014 telah menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional. Permasalahan yang berkaitan dengan Veteran. Dengan telah ditetapkannya tanggal 10 Agustus sebagai hari Veteran Nasional ternyata tidak berarti selesai tanggung jawab kita sebagai generasi yang yang melanjutkan perjuangan dan mengisi perjuangan para Veteran yang telah berjuang untuk bangsa dan negara ini. 2. Sejauh mana bangsa ini menghargai jasa jasa para Veteran? 3. Bagaimana kita memaknai Hari Veteran Nasional sebagai penghormatan dan penghargaan kepada LVRI? Untuk dapat mengetahui alasan pemerintah menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai hari Veteran Nasional, tentunya ada peristiwa heroik yang berhubungan dengan eksistensi bangsa dan negara Indonesia dimasa lalu yang berpengaruh secara langsung dengan keberadaan Bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Peristiwa tersebut adalah peristiwa pertempuran 4 hari di Surakarta atau yang dikenal dengan Serangan Umum Empat Hari berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949. Untuk membahas keveteranan setidaknya ada beberapa pertanyaan pokok yang perlu dijawab yaitu: 1. Sejauh mana masyarakat kita mengetahui kenapa tanggal 10 Agustus ditetapkan Pemerintah sebagai hari Veteran Nasional? Pada tanggal 3 Agustus 1949 pukul 22.00 malam, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Untuk itu maka sebelum tanggal tersebut pihak Brigade V/Panembahan Senopati 29
memaksa Perdana Menteri Drees terpaksa mengakomodasi Indonesia delegasi tuntutan sebagai syarat sebelum mereka bersedia menghadiri Konferensi Meja Bundar. Sumber: Peristiwa perang 4 hari Surakarta ini sangat berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan berhasil Indonesia karena tawar memperkuat politik diplomasi delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag, Hal ini terjadi karena Belanda sadar bila mereka tidak akan mungkin menang secara posisi perjuangan pimpinan Letkol Slamet Riyadi dan Detasemen TP Brigade XVII pimpinan Mayor Achmadi berencana menggunakan kesempatan sebelum gencatan senjata tersebut untuk mendapatkan posisi dan merebut kedudukan musuh di kota Solo agar pihak Belanda tahu bahwa para pejuang masih ada taring dan nyali. militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh para tentara yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti Letkol Slamet Riyadi, sehingga berujung dicapainya Kedaulatan Republik Indonesia 27 Desember 1949. juga disebut Serangan Umum Empat Hari berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil dan menduduki markas-maskas Belanda di Solo dan sekitarnya. Untuk menyusun serangan, para pejuang berkumpul di Desa Wonosido, Kabupaten Sragen, dari situlah ide untuk melakukan serangan umum dikobarkan. Para pejuang yang melakukan serangan bergabung dalam Detasemen II Brigade XVII Surakarta yang dipimpin oleh Mayor Achmadi. Untuk menggempur markas penjajah, serangan dilakukan dari empat penjuru kota Solo. Menjelang pertengahan pertempuran, Slamet Riyadi dengan pasukan Brigade V/Panembahan Senopati turut serta dan menjadi tokoh kunci dalam menentukan jalannya pertempuran. Serangan Umum Surakarta atau jasa dan pengorbanan Veteran Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik ikut melaksanakan perdamaian dunia, pemerintah telah memberikan penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Tunjangan Veteran Republik Indonesia, Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang di atur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Presiden RI dan Peraturan Menteri. Dimana didalamnya mengatur akan hak-hak Veteran RI. Sedangkan untuk penghargaan atas Indonesia dan/atau Belanda mempertahankan kota Solo menggoyahkan keyakinan Parlemen Belanda atas kinerja tentaranya, sehingga Kegagalan Tentara Kerajaan Hak-hak Veteran RI telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI, pada Bab IV pasal 12 disebutkan bahwa Hak hak Veteran RI adalah: 30
4. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Indonesia Perdamaian Republik berhak hak protokoler. mendapatkan Sumber: interaktif.kompas.id 1. Veteran Republik Pejuang Kemerdekaan Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia berhak mendapatkan: 5. Ketentuan mengenai Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan dan uang Duka Veteran diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2016 sebagai perubahan dari PP Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, dibuatkan telah peraturan pelaksanannya melalui sebagai PMK Nomor 229/PMK.05/2016 perubahan dari PMK Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia. a. Tunjangan Veteran; b. Dana Kehormatan; c. Pemakaman di Taman Makam Pahlawan; dan d. Hak-hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2014 . Pada umumnya para Veteran yang berhak mendapat hak-haknya telah menerima hak tersebut, namun bagi yang belum menerima haknya dikarenakan mereka belum memenuhi persyaratan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012, sehingga jalannya penyelesaian hal administrasi keveteranan. Masalah tersebut terkadang belum dipahami oleh para Veteran yang mengusulkan Tanda kehormatan tersebut menghambat 2. Veteran Perdamaian Republik Indonesia berhak mendapatkan: a. Pemakaman di Taman Makam Pahlawan; dan b. Hak-hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2014. 3. Veteran Anumerta Republik Indonesia berhak mendapatkan pemakaman di Taman Makam Pahlawan. Ketentuan mengenai pemakaman diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemakaman Veteran RI. Selain penghargaan akan jasa para Veteran yang dari pemerintah, ada BUMN yang memberikan santunan kepada veteran melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang diberikan langsung melalui DPP LVRI, walaupun masih dalam skala kecil, paling tidak ini bisa menjadi contoh bagi BUMN dan BUMD serta badan usaha yang lainnya untuk juga memberikan atensinya kepada para Veteran. Hal ini dapat mengurangi beban hidup serta memberikan kesejahteraan bagi mereka di masa tuanya sebagai penghargaan atas jerih payah dan pengorbanan mereka kepada bangsa dan negara. Dengan telah ditetapkannya tanggal 10 Agustus sebagai hari Veteran Nasional melalui Keputusan 31
Presiden Nomor 30 tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2014, seharusnya seluruh elemen bangsa dapat mengetahui dan memahami makna serta berperan serta di hari Veteran Nasional. Tetapi pada kenyataannya masih sangat sedikit masyarakat kita yang mengetahui bahwa tanggal 10 Agustus adalah Hari Veteran Nasional bahkan pemerintah pun seolah-olah tidak mengerti dan memahami bahwa tanggal 10 Agustus adalah Hari Veteran Nasional. Hal ini dapat dipahami karena: Oleh karena itu, untuk dapat kita memaknai Hari Veteran Nasional diambil beberapa langkah, diantaranya adalah: 1. Adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang hari Veteran Nasional. Sosialisasi ini dapat didahulukan baik melalui media cetak, media TV atau media sosial, posting jalur-jalur hukum Kementerian/ itu melalui Lembaga. 1. Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2014 tentang Hari Veteran Nasional belum pernah di sosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat tidak banyak yang mengetahui. 2. Penunjukan yang menangani pelaksanaan peringatan Hari Veteran Nasional. Lembaga ini yang akan mengkoordinir kebijakan kegiatan pelaksanaan hari veteran. stake holder/lembaga 2. Belum ada stake holder/lembaga negara jawab untuk menangani yang bertanggung pelaksanaan peringatan Hari Veteran Nasional. 3. Dibuat SOP tentang pelaksanaan peringatan Hari Veteran Nasional. SOP ini sangat penting sehingga dengan pelaksanaan dapat terkoordinir dengan baik dan mencapai sasaran yang ditentukan. 3. Belum ada SOP untuk pelaksanaan peringatan Hari Veteran Nasional. Dengan terwujudnya ke tiga langkah tersebut diatas maka, kita akan dapat mengambil nilai-nilai positif dari 32
perjuangan para Veteran dalam memperjuangkan dan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara kita yang kita cintai bersama. Bila langkah langkah tersebut diatas dapat terwujud maka akan lebih mudah bagi kita untuk dapat memaknai peristiwa yang menjadi landasan ditetapkannya tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional untuk lebih menjiwai Jiwa semangat dan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat dengan pengorbanan jiwa, raga, dan harta benda telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan cita-cita perjuangan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari ulasan tersebut di atas sangat jelas bahwa Peristiwa Perang 4 hari Surakarta ini sangat berpengaruh Indonesia karena dalam perjuangan kemerdekaan berhasil memperkuat posisi tawar politik perjuangan diplomasi delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag, Peristiwa ini sangat penting dan mendorong pengakuan Republik Indonesia yang diakui oleh semua negara di dunia.Hal ini tidak terlepas dari aksi heroik para pejuang yang jasa-jasanya perlu terus dikenang dan dihargai. Untuk selalu dapat mengenangnya maka salah satu cara dengan peringatan wajib hari veteran. Namun karena sampai saat ini belum ada institusi yang menjadi leading sectornya maka diperlukan peraturan pelaksanaan peringatan Hari Veteran Nasional. *** 33
Artikel UNHAN, BELA NEGARA & PANCASILA Oleh: Letkol Inf Drs.Sabar Simatupang, M.Si Akademisi Universitas Pertahanan dan Alumnus Magister KSKN UI Pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun ini, Pemerintahan Jokowi-JK kembali menekankan pentingnya program kebijakan Bela Negara untuk disosialisasikan secara dini kepada setiap warga negara Indonesia (Rapat Kabinet Terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Juli 2017). Dalam rapat ini Presiden mengingatkan bahwa ancaman terhadap Pancasila dan kedaulatan bangsa saat ini sudah berkembang multidimensi, tidak lagi hanya ancaman fisik, tetapi juga nonfisik, meliputi ancaman ideologis, politik, ekonomi, sampai sosial budaya. Sebagaimana diketahui, semangat bela negara ini sebenarnya telah diawali Pemerintahan Jokowi-JK sejak akhir tahun 2014 pada saat dicanangkannya Gerakan Nasional Bela Negara oleh Presiden Jokowi tanggal 19 Desember 2014 sebagai HUT Bela Negara. Selanjutnya melalui Kementerian Pertahanan, Menhan Jenderal TNI Purn. Ryamizard Ryacudu menginisiasi program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) sejak tahun 2015 dengan merumuskan kebijakan "100 juta Kader Bela Negara". Lewat program ini Kemhan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, telah melaksanakan pendidikan/pelatihan bela negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Meskipun program kebijakan Menhan ini sempat mengundang kritikan dan penolakan di sebagian aktifis LSM dan akademisi, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkannya. Ironis memang di tengah maraknya terjadi trend reradikalisasi, neoliberalisasi, reinterpretasi komunisme, dekadensi moral dan rasa kebangsaan di sebagian generasi muda, muncul keprihatian akan pentingnya Kesadaran Bela Negara ini. Bahkan Presiden Jokowi sempat menyampaikan kritik menarik bahwa "situasi yang mendalam 34
kebangsaan dalam beberapa bulan terakhir diwarnai berbagai hal yang mencederai nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan" (Pidato Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura pada 22 Februari 2017). Menyadari adanya keprihatinan kebangsaan ini, maka relevansinya ke depan menjadi penting karena pelaksanaannya perlu digelorakan terus, bukan saja oleh Kemhan melainkan oleh setiap komponen bangsa. Kalau pada akhir-akhir ini yang menjadi korban keprihatinan ini sudah menyasar kelompok terdidik (mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi), maka keprihatinan ini semakin mencemaskan pemerintah dan masyarakat. Pertanyaan strategisnya adalah bagaimana pihak perguruan tinggi mengambil sikap untuk mengantisipasi dan mengatasi keprihatinan ini ke depan? PKBN tersebut sebagai model program pembelajaran terintegrasi yang dapat diterapkan di internal Unhan. tahun ajaran 2016 kegiatan pembekalan Mulai mahasiswa baru dan pembelajaran PKBN sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada setiap Semester I diarahkan untuk menciptakan "Kader Intelektual Bela Negara". Ancaman Ideologis Semenjak lengsernya Presiden Suharto pada tahun 1998 (berarti berakhirnya pemerintahan Orde Baru), tampak muncul suatu ironi kecenderungan yang kontra produktif dengan ide awal gagasan Reformasi Total pemerintahan baru. Pemerintahan Orde Baru yang tadinya dianggap gagal mempertahankan eksistensi ideologi negara dan kesejahteraan masyarakat, akhirnya semua kebijakan politiknya (termasuk PKBN) ditolak oleh penggagas Orde Reformasi. Universitas Pertahanan yang pada tanggal 11 Maret 2017 lalu telah memperingati Dies Natalis yang ke-8 tahun (saat ini dipimpin oleh Letjen TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil sebagai Rektor yang ke-4), juga berupaya kritis secara akademis mencanangkan urgensi Ironisnya setelah 18 tahun Orde Reformasi sudah berjalan, faktanya pembaharuan (reformasi) politik dan hukum bukannya menunjukkan tendensi positif dalam 35
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Malahan sebaliknya muncul tendensi negatif yang menunjukkan terjadinya dekadensi moral (sosial budaya), ideologis, politik dan hukum di kalangan masyarakat luas (tataran infrastruktur), khususnya generasi muda. Hal ini bisa diamati dengan semakin masifnya pelibatan generasi muda di berbagai kasus narkoba, korupsi, terorisme, kriminalitas, dan tindak pidana kekerasan lainnya. Sementara di tataran suprastruktur pemerintah, terjadi praktek politik dan budaya demokrasi yang semakin memprihatinkan. Dalam bahasa Presiden Jokowi disebutkan bahwa "demokrasi kita sudah kebablasan dan praktek demokrasi kita membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim menyimpang dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penyimpangan praktek itu terwujud antara lain dalam bentuk politisasi masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Menurut hemat penulis, perlu dikaji kembali ancaman- ancaman ideologis apa saja yang dianggap mengemuka saat ini terhadap keberadaan Pancasila. Bila kita memetakan secara ideologis kecenderungan pola pikir dan sikap masyarakat saat ini, maka ada beberapa ancaman yang semakin intensif terjadi. Pertama, ancaman reradikalisasi nilai-nilai dasar keagamaan di kalangan generasi muda khususnya (lihat berbagai hasil penelitian yang mahasiswa dilakukan LIPI, UI, Balitbang Diklat Kemenag). Fenomena ini sebenarnya mulai terjadi sekitar dekade 90-an sebagai sikap yang anti kemapanan terhadap kegiatan keagamaan mahasiswa yang sudah ada di intra kampus. Aktifitas kemahasiswaan ini justru terlihat marak di kampus PT-PT negeri dan banyak diminati serta semakin merebak setelah pemerintahan Orde Baru. 36
jelas sangat dikuatirkan dapat memengaruhi sikap dan perilaku generasi muda terutama anak-anak dan remaja (tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas). Indikasi fenomena dan keterpengaruhan ini antara lain dapat dilihat dari berbagai fakta keterlibatan beberapa mantan aktifis keagamaan kampus dan ormas tertentu menjadi pelaku teror, simpatisan dan relawan pengikut ISIS (misalnya kasus tertangkapnya mahasiswa Indonesia di beberapa negara di Timur Tengah). Munculnya sikap intoleran pada sebagian pemuda/mahasiswa yang disebabkan pemahaman yang radikal/ekstrim, berimplikasi kepada semakin memudarnya kesadaran ideologis terhadap Pancasila. Fenomena ini saja dalam bentuk pemahaman pengaruh nilai-nilai Marxisme/Komunisme dengan gaya dan bentuk baru, yang menyelinap pada alam pemikiran dan perilaku generasi muda (khususnya mahasiswa) tanpa disadari. Ke empat, menguatnya nilai-nilai primordialisme (SARA) yang dipolitisasi oleh kalangan elite-elite politik dan masyarakat akan berbahaya dapat memengaruhi alam pikiran dan perilaku generasi muda. Apabila kecenderungan ini tidak dapat dikendalikan (mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen), maka secara akumulatif akan terjadinya disintegrasi bangsa dan kehancuran negara di masa yang akan datang. rentan bagi Ke dua, ancaman neo-liberalisme sebagai anti tesa bagi deideologisasi Pancasila di kalangan masyarakat. Pesatnya kemajuan Ilpengtek (modernisasi), selain dapat berdampak positif, dikuatirkan berimplikasi negatif bagi kalangan generasi muda. Indikasi maraknya dekadensi (kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba, moral pornografi) sebagai akibat (side efect) dari kemajuan teknologi informatika di kalangan beberapa oknum pemimpin politik saat ini, ternyata secara psikologis dapat berakibat fatal bagi alam pikir dan sikap generasi muda. Tantangan ideologisnya adalah penafsiran sistemik terhadap praktek kepemerintahan dan kemasyarakatan dikuatirkan semakin melenceng dari jiwa/roh Pancasila. Bahkan yang paling menguatirkan adalah bilamana upaya sebagian kelompok masyarakat yang terus mewacanakan "amandemen UUD 1945" tidak lagi berpijak pada dasar negara Pancasila. Sebagai calon pemimpin generasi muda bangsa di masa depan, kalangan mahasiswa dikuatirkan akan terjebak dalam pengaruh ideologi neo-liberalisme tersebut. Ke tiga, meskipun hal ini dianggap "debatable" di kalangan penolak rezim Suharto, sadar tidak sadar kecenderungan kembalinya pengaruh faham (reideologisasi) Komunisime bisa saja terjadi pada situasi kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai alternatif bagi efek negatif dari dampak penguruh Neo-liberalisme, kemunculan pengaruh tempat di kelompok faham masyarakat tertentu. Fenomena penyebarannya bisa tersebut mendapat Ke lima, walaupun ancaman Fasisme/Totalitarianisme dan Otoritarianisme saat ini belum menimbulkan kondisi nyata pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tetapi tantangannya bisa terjadi pada perilaku di kalangan beberapa oknum pemimpin politik negeri ini. Dialektika pemahaman ideologis menyangkut hal ini tentunya secara akademis perlu dikaji kembali, agar generasi muda tidak terjebak pada sikap pragmatisme dan otoritarianisme kekuasaan. (Lihat saja misalnya kecenderungan sikap politik beberapa oknum politisi muda/pejabat daerah yang selalu ingin berkuasa, vulgar, curang dengan segala cara dan jalan pintas, semena-mena terhadap rakyat kecil dan out of control). Fasisme pada dasarnya mendambakan negara yang kuat dengan pemusatan kekuasaan yang tunggal dan orientasi otoriterisme yang menyalahgunakan kekuatan militer. Model Aplikasi Akademis Konsepsi Bela Negara yang dianut oleh Indonesia secara mendasar mengacu kepada konstitusi NKRI (UUD 1945). Dalam konstitusi ini disebutkan bahwa semangat dan upaya Bela Negara merupakan hal yang vital (hak dan kewajiban) bagi semua warga negara Indonesia (Pasal 27 ayat 3 UUD 1945). Konsepsi Bela Negara ini secara substansial mengandung 5 (lima) nilai dasar, yaitu Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Yakin Pancasila sebagai Ideoologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, dan Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara. 37
ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan bidang Ilmu Pertahanan di Indonesia. Dengan motto "Identitas, Nasionalisme dan Integritas", Unhan sedang berusaha memosisikan eksistensinya sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan calon pemimpin bangsa (baik dari personel TNI maupun sipil) sebagai "Kader Intelektual Bela Negara". Untuk saat ini Unhan baru menyelenggarakan program pendidikan beasiswa pada tingkat Magister (S2) bidang Ilmu Pertahanan. Pada tahun 2016 yang lalu Unhan sebagai PTN telah mendapat Akreditasi A dari BAN-PT. Universitas Pertahanan (Unhan) saat Relevan dengan perkembangan ancaman yang berdimensi ideologis di atas, yang pada kenyataannya semakin masif dan sistemik pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat (utamanya generasi muda) saat ini, Unhan menganggap perlunya upaya revitalisasi konsepsi PKBN ini melalui model aplikasi akademis. Untuk tidak terjebak pada kendala yuridis formal (aturan hukum bagi pelaksanaan program PKBN) yang masih "nyangkut" di DPR selama ini dan sikap resistensi sebagian aktifis LSM, maka pilihan simpatik yang dilakukan Kemhan dan Unhan adalah penawaran konsep program PKBN (terutama urgensi materi Pancasila) agar dapat diterapkan secara terintegrasi, berjenjang dan proporsional di setiap perguruan tinggi. bagaimana menindaklanjuti penerapan program PKBN ini oleh pemerintah melalui keputusan Presiden dan harus didukung oleh sikap yang arif dari DPR. Seyogianya sebelum diambil keputusan tersebut, diperlukan adanya pembahasan berlanjut dan terprogram di antara Kemhan bersama Kemenristek Dikti untuk menyempurnakan program kurikulum PKBN ini secara serius dan dapat diimplementasikan dengan nyata. Program ini hendaknya bersifat edukatif (tidak doktriner dan militeristis), disusun sesuai dengan tingkat pendidikan yang dilaksanakan pada setiap PT dan relevan dengan ancaman yang sedang kita hadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Tantangan berikutnya adalah *** 38
Sekilas Berita KONSEP TRIPLE HELIX UNTUK MEMBANGUN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL Perguruan tinggi dan industri pertahanan bekerja sama melakukan penelitian, pengembangan, dan rekayasa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan. Dengan demikian, inovasi dan teknologi terus berkembang. Sementara pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan tersebut melalui kebijakan yang diterbitkan. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dalam Peluncuran dan bedah buku Kebijakan KKIP yang berlangsung di kantor Kemhan Jakarta, Rabu, 23/8/2017 mengatakan, industri pertahanan tidak akan maju jika tidak ada dukungan dari pemerintah dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan industri penelitian, bekerjasama melakukan pertahanan pengembangan dan rekayasa yang dibutuhkan untuk memajukan kemampuan dan keterampilan dalam hal inovasi teknologi. Sementara itu pemerintah melalui kebijakannya mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Sinergitas untuk membangun industri pertahanan nasional penting untuk dilakukan antara Pendidikan Tinggi, Pemerintah dan Industri Pertahanan, yang dikenal dengan konsep Triple Helix. Menurut Menhan, sinergitas dengan pendidikan tinggi yang telah terjalin selama ini telah membuahkan hasil seperti pesawat tanpa awak (drone) dan kapal selam tanpa awak. Dalam upaya untuk mengembangkan dan memajukan industri pertahanan agar bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri serta dapat ikut berperan dalam rantai pasok global atau global supply chain produk-produk pertahanan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) meluncurkan buku Kebijakan KKIP. Peluncuran dan bedah buku ini merupakan salah satu bentuk implementasi fungsi KKIP dalam merumuskan kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan, buku ini merupakan pedoman atau tuntutan bagi stakeholder dalam memajukan industri pertahanan sehingga diharapkan pada saatnya nanti Indonesia dapat menjadi salah satu negara eksportir dalam produk-produk pertahanan. Cita-cita tersebut tidak dapat terwujud jika tidak adanya sinergi diantara seluruh pemangku kebijakan dan semangat bersama dalam membangun industri pertahanan nasional. *** 39
Sekilas Berita KEMHAN BERENCANA MERELOKASI INDUSTRI PERTAHANAN KE LAMPUNG Kementerian Pertahanan berencana akan merelokasi tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan PT PAL Indonesia ke wilayah Provinsi Lampung. Ryacudu bersama Direktur Utama PT DI Budi Santoso, Dirut PT Pindad Abraham Mose, Dirut PT PAL Indonesia Budiman Saleh ke Kabupaten Tanggamus, Lampung wilayah yang dipertimbangkan oleh Kemhan untuk nantinya menjadi tempat relokasi, pada hari Kamis 24 Agustus 2017. Pertimbangan pemindahan industri pertahanan ke luar Pulau Jawa karena saat ini Pulau Jawa sudah sangat padat penduduk sehingga tidak lagi memungkinkan sebagai sebuah tempat pembuatan produk-produk alat pertahanan. Menhan mengatakan "Kenapa dibuat disini (Lampung), karena di Pulau Jawa sudah penuh tidak cocok lagi untuk membuat pabrik peralatan perang, karena bukan sekedar dibuat tapi dicoba", jelasnya. Kabupaten Tanggamus menjadi salah satu pilihan tempat yang cocok untuk relokasi industri pertahanan, itu diharapkan semua masyarakat dapat untuk mendukung agar rencana dpat terwujud. Dengan bantuan dukungan dan kerja sama yang baik untuk membangun industri pertananan maka secara otomatis juga membantu pembangunan Lampung. Menurutnya, kalau melihat dari beberapa negara seperti di Inggris dan Korea Selatan yang pernah dilihat secara langsung, industri pertahanannya terletak jauh dari pusat kota. "Saya lihat di Korea Selatan maupun di Inggris dan negara lain, industri pertahanannya berada jauh dari kota besar", ungkap Menhan. Dalam mewakili masyarakat Kabupaten Tanggamus, Wakil Bupati Samsul Hadi meyambut positif tentang rencana pembangunan industri pertahanan oleh Kemhan, melalui rencana Kemhan tersebut nantinya diharapkan dapat membantu mewujudkan Kabupaten Tanggamus menjadi kawasan industri maritim. industri pertahanan tersebut ditindaklajuti dengan peninjauan melalui udara oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Rencana pemindahan perusahaan *** 40
Sekilas Berita KRI NAGAPASA - 403 PENDUKUNG INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA KRI Nagapasa - 403 merupakan salah satu dari tiga kapal selam yang dibangun di galangan DSME, dengan catatan dua unit diselesaikan di DSME dan satu kapal lainnya diselesaikan di PT.PAL. Pengadaan kapal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri sehingga mampu memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antar matra dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan masuknya kapal selam KRI Nagapasa - 403 ke jajaran TNI AL menjadi momentum penting bagi pembangunan kekuatan pertahanan negara di laut menuju minimum essential force dan mendukung terciptanya stabilitas keamanan kawasan dan dapat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, "Tidak akan pernah terjadi sebuah pertahanan negara yang kuat tanpa ditopang oleh alutsista yang kuat". peresmian kapal selam KRI Nagapasa - 403 sekaligus mengukuhkan komandan dan pengawak KRI Nagapasa - 403 Letkol Laut (P) Hari Setyawan, di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co.,Ltd (DSME), Okpo, Korea Selatan. Penamaan Nagapasa pada kapal selam TNI AL yang diambil dari anak panah Indrajit yang dahsyat, diyakini akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melindungi kehormatan serta keselamatan bangsa dan menegakkan hukum di perairan Indonesia. Menhan menekankan agar kapal selam ini dapat dirawat dengan penuh tanggung jawab dengan memahami betul pengoperasian kapal secara tepat dan TNI AL juga diminta mengadakan latihan terus menerus, bertahap dan berlanjut guna meningkatkan profesionalisme pengawak KRI Nagapasa - 403. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard sambutannya pada Ryacudu, Rabu(2/8), dalam *** 41
Sekilas Berita SEJUMLAH TARGET HARUS DISELESAIKAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM CAPAI KEMANDIRIAN ALUTSISTA 2019 rangkaian kunjungannya ke beberapa industri pertahanan di kesempatan pertama, Sekjen beserta rombongan mengunjungi industri pertahanan Bhimasena yaitu perusahaan di bidang Research and Development yang memproduksi kendaraan-kendaraan militer dilanjutkan ke PT Pindad, terkait sejumlah target yang harus diselesaikan PT Pindad di masa yang akan datang termasuk progres pencapaian PT Pindad dalam produksi medium tank yang bekerjasama dengan NFSS Turki yang disesuaikan dengan kebutuhan TNI di daerah operasi. Dalam Sekjen berharap tahun 2019, Indonesia sudah mandiri di bidang industri pertahanan, khususnya serta dalam mendukung alutsista Kemhan/TNI sejumlah kementerian di Indonesia bahkan dunia, untuk target lainnya, PT Pindad mendapat tantangan untuk mengembangkan inovasi sejumlah produk seperti tank amphibi, roket dan senapan under water untuk pasukan khusus bawah air. Sekjen Kemhan berharap kedepan PT Pindad dapat menguasai pasar nasional bahkan dunia, untuk itu core business PT Pindad harus lebih ditingkatkan. Pada hari yang sama rombongan Sekjen Kemhan melanjutkan kunker ke PT CMI (Compact Microwave Indonesia), industri pertahanan korporasi berbasis teknologi, Sekjen berharap kepada PT CMI sebagai perusahaan industri pertahanan yang bergerak dibidang alat komunikasi untuk tidak bergantung ke luar negeri serta dapat menguasai pasar nasional dan dunia. Sekjen mengatakan, "kita patut berbangga bahwa selama ini PT CMI menggunakan komponen, SDM, tenaga ahli dan permodalan yang berasal dari dalam negeri". Oleh karenanya sebagai bangsa Indonesia kita harus mendukung sepenuhnya PT CMI agar tercapai kemandirian alutsista sesuai dengan semangat Presiden RI dan Menhan RI dalam kemandirian alutsista tahun 2019. *** 42
MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN NATIONAL AWARENESS, STATE DEFENSE AND NATIONAL INTEGRATION THE IMPORTANCE OF CYBER SECURITY FOR NATIONAL DEFENSE HEADED FOR INDEPENDENCE IN UNMANNED AIRCRAFT INDUSTRY UNDERSTANDING OF CELEBRATION 10 AUGUST - NATIONAL VETERAN DAY - TO HONOUR AND TO RESPECT THE VETERAN LEGIUN OF REPUBLIC OF INDONESIA INDONESIA DEFENSE UNIVERSITY, STATE DEFENSE & PANCASILA 1 EDITION OF JULY-AUGUST 2017 - VOLUME 67/NOMOR 51 ENGLISH
EDITION OF JULY
AUGUST 2017 2
67/57 EDITORIAL BOARD Advisors: Minister of Defense General (Ret.) Ryamizard Ryacudu JULY-AUGUST 2017 Act. Secretary General of MoD Lt. Gen Dr. I Wayan Midhio, M. Phil Editor in Chief: Head of Public Communication Center of MoD Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN Managing Editor: Chief of Communication Center Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. Information Cooperation of Public NATIONAL AWARENESS, STATE DEFENSE AND NATIONAL INTEGRATION Editors: THE IMPORTANCE OF CYBER SECURITY FOR NATIONAL DEFENSE Ltc. Joko Riyanto, M.Si. 1st Lt. Lindu Baliyanto. HEADED FOR INDEPENDENCE IN UNMANNED AIRCRAFT INDUSTRY UNDERSTANDING OF CELEBRATION 10 AUGUST - NATIONAL VETERAN DAY - TO HONOUR AND TO RESPECT THE VETERAN LEGIUN OF REPUBLIC OF INDONESIA INDONESIA DEFENSE UNIVERSITY, STATE DEFENSE & PANCASILA Graphic Design: Imam Rosyadi Mandiri Triyadi VOLUME 67/ NOMOR 51 1 Photo: EDITION OF JULY-AUGUST 2017 - VOLUME 67/NOMOR 51 ENGLISH Photografers of Public Communication Center of MoD Circulation: Nadia Maretti,M.M. Published by: Public Communication Center of MoD, Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Telp. 021-3829151 3
Editorial Dear kind readers, We warmly greet you through this fourth edition of WIRA in 2017. Wira edition of July-August 2017 brings materials related to the defense and National Defense Industry such as National Awareness, State Defense and National Integration; The Importance of Cyber Security for National Defense; Headed For Independence In Unmanned Aircraft Industry; and Interpreting of Celebration 10 August - National Veteran Day - To Honour And To Respect The Veteran Legiun Of Republic Of Indonesia; then Indonesia Defense University, State Defense & Pancasila. To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan. go.id. WIRA magazine can also be accessed online in go.id. 4
Contents 6 14 NATIONAL AWARENESS, STATE DEFENSE AND NATIONAL INTEGRATION THE SECURITY DEFENSE IMPORTANCE OF CYBER NATIONAL FOR Cyber threats have become an important aspect to be considered in line with development of technology and information based on surveys that have been done. National Awareness is preparedness quality possessed by Indonesian to early detect, anticipate, and prevent various forms and characteristics of potential threats towards NKRI 22 34 28 HEADED FOR INDEPENDENCE IN UNMANNED AIRCRAFT INDUSTRY INDONESIA DEFENSE UNIVERSITY, STATE DEFENSE & PANCASILA Indonesia Defense University (IDU) is currently the only state university that administer Defense Science Indonesia. education program With "Identity, Nationalism, and Integrity". in the motto of INTERPRETING OF CELEBRATION 10 AUGUST - NATIONAL VETERAN DAY - TO HONOUR AND TO RESPECT THE VETERAN LEGIUN OF REPUBLIC OF INDONESIA In order to know the reason of why government has set 10 August as National Veterans Day, there are some heroic events linked to the existence of Indonesia state and nation in the past that directly affect existence of our beloved Indonesia. Unmanned Aircraft or Unmanned Aerial Vehicle has currently grown very rapidly and is used in various activities 5
Article NATIONAL AWARENESS, STATE DEFENSE AND NATIONAL INTEGRATION By: Lt. Col Joko Riyanto, M.Si Head of Subsection of Publishing at Kermainfo of Public Communicatin Center We have realized that during the last decade - in the midst of reformation and democratization movement in Indonesia - we lessened our discussion on history of nation such as Pancasila, the 1945 Constitution, Unitary State of Republic of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, National Insight, National Stability, and other issues. It was opinionated that if not doing so: we might be labeled as not supporting reformation movement, a non-reformers, or more in favor to New Order's products. and ethics, as well as referring to national awareness. However, some people suspect that the term of national awareness is simply government's propaganda to regain control of national political arena. It has made some people so allergic to those words. However, the threats faced are no longer limited to physical, ideological and political aspects, but affects many dimensions in realm of geography, demography, natural resources, ideology, politics, economy, culture and defense. Today's threats are not referred only to traditional threats, but also non-traditional threats with asymmetric level. Changes or reformation is inevitability, however problems might arise due to overreacted reformation. Reformation euphoria has made Indonesia's national life misdirected and lost its directions, as well as too far ignoring effects of possibly accompanying threats. Democracy is actually a mean to perceive national goals, but it should also follows national guideline We should be grateful that rethinking on our national milestones - our 4 national pillars: Pancasila, 1945 Constitution, Bhinneka Tunggal Ika, and NKRI - that forms the core of our national awareness has begun to reverberate lately. 6
Source : National Awareness and Perceptions of Threats is preparedness quality possessed by Indonesian to early detect, anticipate, and prevent various forms and characteristics of potential threats towards NKRI. National Awareness can also be interpreted as a nationalism aspect that has been built on citizen's care and responsibility attitudes to survival of society, nation and state from any possible threats. National Awareness as well as supported with continuous monitoring on various implications on any situations and conditions developed within and outside the country. National Awareness is related with National Security System. It has following functions: 1. Fostering Legal Certainty 2. Fostering Peace and Public Order National Awareness discussion is inseparable from national paradigm. National Paradigm is national patterns that run national life system. That paradigm includes Pancasila, 1945 Constitution, National Resilience, and Wawasan Nusantara. In National Paradigm, we can find understanding, spirit and insights on nationalism. Thus, national awareness must be started from strong ideology and nationalism belief 3. Law Enforcement and Justice 4. Building Defense Capabilities 5. Protecting People from Various Disasters (Natural, Deliberate, or Deficient Disasters) including Protection of Rights of the People. 7
Source : paparan narasumber pada Bakohumas Kemhan 2017 Perceptions on Threats State Defense In globalization era, threat is defined as condition, action, potency that is predicted or really can endanger survival of state and nation. Indonesia's MoD has formulated white paper that mentioned the threats faced. Traditional threats come from abroad, such as invasion or aggression from other countries, and it is less likely. Hence, potential threats come from non- traditional or non-conventional security threats in the form of any action that might threaten sovereignty and unity of NKRI. The most potential threat from abroad is the organized crime committed by non-state actors to gain profit by manipulating domestic conditions and limitations of government apparatus. In that case, national awareness should be needed to anticipate those threats. Nowadays, some efforts have been done through new formulation called "State Defense" that can be participated by society to prevent any potential threats. State Defense is citizen's attitude and behavior based on the love for NKRI that based on Pancasila and 1945 Constitution to ensure and to realize viability of nation and country as a whole. The purpose of State Defense can be seen more clearly and deeply through defense perspective. Territory and resources, independence are always being overshadowed by threats from external and internal forces. If this threat becomes a real one and Indonesia is not ready to face it, everything can go back to zero. In order to anticipate it, our nation has stated national objectives, specifically "to protect Indonesia nation and entire area." That statement becomes the basis of defense objectives. In addition to that, it does not stand alone, but compliment other national objectives such as welfare objective (increasing public welfare), civilization integrity, sovereignty 8
objectives (smartening the nation) and peace objective (actively participating for world peace and put efforts towards just and fair world). Every citizen has the right and obligation to participate in state defense and its conditions shall be governed by law. 3. Believe in Pancasila as state ideology 4. Willing to sacrifice for state and nation 5. Have ability to defend the state State defense awareness is a willingness to service and to sacrifice oneself to defend the state. The country's state defense spectrum is very wide. It is more than actions during alert condition, from the subtlest to the harshest; it starts from good relation with other fellow citizens to jointly ward off real threat of enemy, including how to behave and to do the best for state and nation. State Defense has elements that ensure the unity of Indonesia. Indonesia Government currently runs State Defense training program that open to all levels of society. On 22 October 2015, Minister of Defense - Ryamizard Ryacudu has inaugurated state defense program. The program is intended to strengthen citizen's capabilities based on five elements mentioned above. However, this program is not a form of conscription. Basic Elements of State Defense are 1. Love for the country On 23 February 2016, Minister of Defense - Ryamizard Ryacudu once again inaugurated the launch of State Defense Official Portal. That portal was intended to be a source of information on State Defense program, in which community is able to give suggestions and feedback. 2. Awareness of nation and state 9
National Integration Garuda Pancasila - the state symbol that depicts an eagle that grip a ribbon inscribed with Bhinneka Tunggal Ika - Unity in Diversity statement, is a warning to all Indonesian to wary things that might destroy national integration. Recently, our unity in diversity has been disturbed and we almost lost our direction to achieve our national goals mandated in preamble of 1945 Constitution. Ironically, that condition was due to euphoria as well as pressures from certain parties. If we do not aware of that condition, it might lead to national disintegration. Nevertheless, beside of that condition, we should be grateful that our nationalism is reliable and can be trusted only if state organizers are able to manage it well. There are several things that are required to realize national integration, namely: 1. Equal rights for all and every citizens. National integration might only be fully achieved as long 10
3. Community participation support in country organizational process. The democracy principle has been formulated as sovereignty of people, by people, and for people. It needs to be revived to shove emergence of social commitment to work together to realize national objectives. 4. Any kind of openness that broaden perspective and learning opportunities in order to develop national potential and power. Openness attitude will be more meaningful in pluralistic society, especially in order to foster mutual understanding, mutual respect, dialogue and cooperation. We must acknowledge that national integration is still far from ideal. There should be some ways to critically examine quality of integration through normative, coercive and functional approaches. The normative integrative approach is integration efforts undertaken by government that lack of natural and cultural process, but it is more compelling. The coercive approach implies the use of violence, ideological ways, as well as physical and cultural pressures in uniting the nations. Functional approach is utilization of functional interdependence between any regions and groups existing within the state. In short, the prerequisites for realization of integration of nation, among others, are: 1. There are understanding, awareness, and determination to be united as Indonesia nation within NKRI - from Sabang to Merauke - based on Pancasila. as there is a guarantee of respects towards basic rights and dignity of all citizens without being denied or abused in whatsoever ways. It means that without such assurance, national integration will be weak. 2. There is an understanding, awareness, and agreement on national goals and objectives set forth in Preamble of 1945 Constitution. 2. Guarantee of justice for all and it should apply both vertically and horizontally. Fairness is the main key in realizing social justice, both in commutative and distributive justice. 3. There is a realization of prosperity and security in justice for all throughout Indonesia. Community support on national integration will be strengthened only if national integration improves 11
people's living standards. On the other hand, the rejection will be harder if nation and state life is miserable and there are insults towards cultural identity, customs, and wellbeing. of nationalism itself. We, Indonesian, has already had a national understanding that we call Pancasila. We also have insights that we call as Wawasan Nusantara. We should also have spirit of nationalism, spirit of love and state defense towards Indonesia Nationalism and its role in national integration The process of strengthening Indonesia national integration needs to be supported by nationalism ideology. Nationalism is an ideology that has power or influence that can move, or change the feeling of being part of something and has function to build national community feelings. In essence, nationalism insight, understanding and contains elements of spirit of nationalism. Those elements are influential and dependent between each other. Similarity of understanding will have an effect on similarity of insight and spirit. The gap between elements will affect quality Without further detailed description, we all know and feel about our current national condition. It is linked with political, economic, socio-cultural, defense and security aspects. The accumulation is a sense of security and comfort in national living in relation to potential threats encountered. In this case, violence acts other than terrorism have been increasing. Ironically, this democracy turbulence was felt during reform era. Even National Police Chief - General Tito - said in national symposium at Balai Kartini, on Monday 14 August 2017, "Do not let us go at wrong way after reformation. We can see that we are still 12
applying democracy. The question is, whether we still use Pancasila democracy or not? I see that the current democratic system has becomes more liberal now." It is actually a very harsh warning from a law enforcement leader in our country, because if it is allowed to go on and on, then we will face a massive lawlessness. Ending In conclusion, based on the above discussion, there are several alternatives for national policies related to urgency of national awareness to prevent national disintegration in the future. They are as follows: committed in carrying out national life based on four pillars of nationalism for national integration within nationalism framework. important for every national component to further improve quality of ownership and state defense to Republic of Indonesia. Hence, it makes all national components become more sensitive to various forms of potential threats and manifestation of them that might endanger continuity of the Unitary Republic of Indonesia from Sabang to Merauke. The sense of ownership passing state defense with always be hand in hand with efforts to improve welfare and justice - therefore, it will make the most valuable capital in building national integration. Secondly, it is First, in general, National Awareness is an attitude related to quality of nationalism on early prevention, early tacking and early response to various national threats. Hence, all national components should be *** 13
Article THE IMPORTANCE OF CYBER SECURITY FOR NATIONAL DEFENSE Source: By: Firman Hartawan S.Kom Staff at Information and Data Centre of Ministry of Defense important commodity. Some people even say that our society has already been an information-based society. The ability to access and to provide information quickly and accurately becomes very important for organization, such as companies, universities, government agencies, and individuals. Often, valuable information can only be accessed limitedly due to its importance aspects. Such information, if it is on the hand of wrong people might cause harm to the owner of information. Nowadays, information is a very do not need to leave the house to transact. Online business and e-banking have also been developed due to promising advantages with larger and wider market share. Ministries and other Government Agencies are also using technology to support their tasks completion. Hence, coordination with local authorities becomes easier with integrated system using ICT. ICT has become a buffer in today's modern life. One can say that ICT has become the core that supplies energy to many areas of life. Countries in the world have been aware that ICT control can make them influential country in the future, therefore many countries have been focusing on developing this technology in their development plans. Rapid technology development, both in hardware and software, has brought many changes in various way of life. It has affected both government and private sectors. In terms of business and banking, the mindset has begun to change - in which consumers have been pampered with various facilities that make them For 2017, e-marketer estimated Indonesian Internet users would reach to 112 million people. Overall, the number of Internet users worldwide has reached 3 billion people by 2015. Three years afterward, by 2018, an estimated 3.6 billion people on earth will access the Internet at least once every month. 14
Internet Users in Indonesia - the sixth in the world Association of Internet Service Providers Indonesia had conducted a survey on behavior and development of Internet users in Indonesia. The ease on accessing Internet can be seen on following the info-graphics. Source: APJII 2016 15
Cyber Threats 1. Cyber Espionage Cyber threats have become an important aspect to be considered in line with development of technology and information based on surveys that have been done. Unfortunately, cyber security issues often do not get enough attention from owners and managers of information systems. Security issues might be on the second, or even the last one in the list of important things to be dealt at. If it disrupts system performance, security is often being reduced or eliminated. Acts or practices of obtaining secret without consent competitors, government and enemies for personal, economic, political or military of information (personal, sensitive, proprietary, or confidential) using cracking techniques and Malicious software includes Trojan Horse and spyware methods to gain personal, economic, political, or military interests. from individuals, According to Ardi Sutedja K., chairman and founder of Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) & Indonesia Chief Information Officers Forum (id.CIO), Indonesia are considered as country with the highest risk of cyber attacks. It can be seen in the following info-graphics. 2. Cyber Warfare Activities during cyber war; it is usually in the form of hacking and anti-hacking activities conducted "officially" by the state. The goal is stealing data up to crippling the system owned by enemies. Threats and disturbances that are closely linked to the use of computer-based technologies and telecommunications networks can be referred to as "Cyber Threats" and these can be grouped into several forms according to the existing modus operandi, among others: 3. Cyber Crime It simply can be interpreted as any kind of criminal activity that uses telematics technology as the medium. There are various forms, ranging from 16
infrastructure that has big potencies to disrupt national social and economic activities. According to US Department of Justice, cyber terrorism covers related all technology to knowledge. According to OECD for (Organization Economic Co-operation and Development), cyber terrorism is unethical or unlawful illegal behavior related to automatic data transmission processing. illegal activities computer Source : 'low tech' such as defamation through social media to 'high tech' such as credit card data and customer data stealing. Edwin Lim, Regional Director of Fortinet - a leading network security company in Indonesia and Malaysia, points out several cyber security threats in 2017, such as: 4. Cyber Terrorism According to National Police Agency of Japan (NPA), cyber terrorism is an electronic attack through computer network of critical 1. Artificial intelligence - the hackers will create malwares that have artificial intelligence. Those malwares have a learning system to increase successful and effective rate of attacks. Source: 17
2. Internet of Things (IoT) - Fortinet sees Internet of Things (IoT) will pose as a serious threat to cyber security because hackers will take advantage of IoT tools to prey on its victims. Moreover, IoT community and users are not yet aware of security of IoT devices. 3. Smart City - the hackers will also target security vulnerabilities on Smart City system. The hackers will target buildings that have automated system. The hackers will send DDoS attacks to launch various attacks such as shutting down the building's security system. only occur physically by sending troops with complete weaponry, but more towards non-physical direction that emphasizes intellectual ability. Collaboration of both threats is very effective to bring down the enemy. Non-physical threats rely on ICT ability especially Internet capability. Various attack methods have sprung up, ranging from illegal methods by gathering strategic information through ICT media, sabotage, vandalism to assault on power lines. With future ICT development, methods of attack will certainly be more diverse. Hence, it needs continuous ICT research to gain understand tactics, techniques and defense strategies in cyber world. 4. Ransomware - recently, Wannacry and Petya ransomwares that focuses on high-profit targets have been spread out. Ransomwares target land or position on which money attached on them. In defense field, ICT advance has raised new threats. Conventional threat patterns have evolved to become more multidimensional, where threats not The Importance of Cyber Defense Critical infrastructures are the targets. There are several types of critical national infrastructure, such as energy, transportation, finance and banking sectors, telecommunications, defense, law enforcement, security and intelligence, health, water supply, electronic governance, critical industries, as well as sensitive 18
organization and outer space infrastructures. According to official reports from one of the world's informatics industries, nowadays cyber threats have pinned point more into critical infrastructure. Transportation system and power network, for example, are some critical national infrastructures that are closely related with cyber space. It can be stated that threats to facilities, systems or functions that might stall governance work and have huge impacts on aspects of life of nation and state, from year to year, will be increased in terms of quantity and quality of both methods and type of attacks. For example, the government has mandated implementation of e-Governance by building connectivity across all strata of government to improve services to community. This electronic service has actually been done by private sector, especially in finance and banking as well as trade fields. Features such as e-Governance, e-banking and e-commerce have the same critical infrastructure - data center - facility on which customer data is stored. This customer data is not only ordinary customer data, but also state officials whose payroll is made through certain national banks. When data in data center is stolen by illegal utilization of cyber space, then irresponsible actors might create fake profiles and use those fake officials accounts for irresponsible things. Similarly, in defense and security sector, there is a concern on modern main weaponry system of TNI suddenly cannot be operated due to cyber attack during war. Air defense radar might become abruptly unable to be operated due to remote shut down. Warships might not be operated due to remotely operated malwares that affect wireless defense connectivity infrastructures. If Indonesian aero and sea space are being left unattended, irresponsible actors can also easily control Indonesian sovereignty. From those examples, we can see that protection of critical national infrastructure is urgent and should be done as soon as possible. Source : 19
Source: jogjaicon.blogspot.co.id MoD Cyber Defense Cyber defense strategy in defense field is organized through efforts to build and to foster national capability and capacities to tackle any threats. Therefore, formulation and implementation of Cyber Defense and information security policy development conducted by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia is necessary. This should cover efforts and activities to monitor, to prevent, to deter and to attack against cyber threat from domestic and abroad in order to protect State Defense Information System. The Ministry of Defense has a cyber defense center that has vision to become a leading upfront institution in cyber operations and cyber defense research. The cyber defense center of MoD has following capabilities: a. Safeguard or protect, i.e. the ability to protect strategic assets, b. Defense or deterrence, i.e. the ability to survive and counter cyber attacks and threats. 20
c. Offense or the ability to stop and attack the opponent's system. b. Process - to develop and to implement effective and efficient cyber defense governance and management standards, and The three capabilities previously mentioned cannot be achieved if there is no development of several aspects, such as: c. Technology - to build and to implement latest and facilities, laboratories, resources for cyber defense needs. infrastructures a. Human or human resources - to provide learning infrastructures and superstructures to create competent and professional human resources in cyber defense field, *** 21
Article HEADED FOR INDEPENDENCE IN UNMANNED AIRCRAFT INDUSTRY By: Lt. Col R. Wiramanggala Head of Section of Development of Defense Industry Directorate of Defense Industry and Technology at Dit Gen Defense Potential Ministry of Defense Advances in defense technology go hand in hand with technology developments among civilians. Only if both fields are directed to a synergy in utilization, activities, supports, and implementation, then the collaboration can be fruitful. The realization of that collaboration is in unmanned aircraft development. 7. Transportation purposes, such as carrying water to extinguish fire or carrying chemicals to treat plants. 8. Filming border areas especially in looking for illegal fishing, drugs and terrorism distribution. Unmanned Aircraft or Unmanned Aerial Vehicle has currently grown very rapidly and is used in various activities. Here are some examples of activities using Unmanned Aircrafts. Unmanned aircraft is a non-pilot, remote-controlled aircraft that use Remotely Piloted Vehicle (RPV) and able to perform automatic maneuver based on embedded programs in its computer system. 1. Perform remote sensing, such as monitoring power grid, area mapping, investigating area geological state, and monitoring agricultural land. There are at least three classes of Unmanned Aircraft such as Low Altitude Low Endurance (LALE), Medium Altitude Medium Endurance (MALE), and High Altitude High Endurance (HALE). 2. Respond to disasters, such as monitoring flood damage and forest fires. 3. Conduct legal surveillance, such as site security patrol, traffic conditions monitoring, as well as coastal, marine, and border patrols. 1. Low Altitude Low Endurance (LALE). Short distance unmanned aircraft for low altitude operation of approximately 50 km with 2- 5 hours flying time. 4. Search and rescue in difficult to be reached areas. 2. Medium Altitude Medium Endurance (MALE). Unmanned aircraft for medium range operation of up to 200 km with 8-10 hours flying time. 5. Transportation purposes, such as carrying small cargo, large cargo, and passengers. 6. Permanent or communications temporary intermediary, such as to channel broadcasts such as television and radio broadcasts. 3. High Altitude High Endurance (HALE). Endurance unmanned aircraft able to perform long distance operations with long flight times and highflying altitudes. These aircrafts are large and require longer runway. This type of Unmanned Aircraft 22
is able to air of up to 24 hours non-stop and can send image data and video directly. Operation of unmanned aircraft is not easy to generalize. Basically, the problem is not only on console in a closed room, but it is also about customs of unmanned aircraft itself. In today's technological developments, everything uses advanced technology. is designed with mission as a reconnaissance aircraft. It is equipped with a camera that produces images and video. This aircraft can also fly up to 8.000 meters height with up to 135km/hour speed. Minister of Defense said that the plane would be continuously developed for civilian and military purposes. Rajawali 720 Recently, MoD has tested Rajawali 720 Unmanned Aircraft successfully. The aircraft developed by Ministry of Defense has made Minister of Defense - Ryamizard Ryacudu proud. According to Minister of Defense, its ability is not lower than foreign-made unmanned aircrafts. "This product is good, it can fly 200 kilometers or up to 20 hours. If you use the satellite, it can cover 500 kilometers. Excellent!" said Minister of Defense at the test site. "It can be used for surveillance in border area - to find out drug dealers, illegal fishing, terrorist spread. We will put some of them on navy ships as well," said Minister of Defense. In its subsequent development, this aircraft will be equipped with weaponry, so it can be sent to war zone if needed. The unmanned aircraft designed to strengthen defense system is a fixed wing UAV that can fly more than 24 hours with roaming radius capacity of up to 1,000 km. 23
"Therefore, Indonesia no longer needs to buy expensive unmanned aircraft from other countries to strengthen our defense system," continued Minister of Defense. regional civil and military commuter aircrafts. This company was formerly called Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Its unmanned aircraft product is Wulung. Besides Rajawali 720, Research and Development Agency of Ministry of Defense has tested four other unmanned aircrafts, including Alap-alap, Wulung, Elang Laut, and Mission System for unmanned aircrafts. Minister of Defense emphasized his invitation to domestic strategic industries to develop more unmanned aircrafts to create healthy competition in development and in producing reliable products. Some national strategic industries that have unmanned aircrafts on their product lines are: 1. PT Dirgantara Indonesia Indonesian aerospace company in design, development, and manufacture of involved 2. PT Bhinneka Dwi Persada This company has some experience in producing unmanned aircrafts. The company offers a complete design, full manufacturing and qualification. Its products are Rajawali 330 and Rajawali 720. 3. PT Carita Boat Indonesia This company produces ships and aircrafts. Directorate General of Defense Potency of Ministry of Defense has designated this company as Defense Industry in 2016. Its product is Elang Laut. 24
4. PT Len Industri (Persero) Creating System Mission for unmanned aircrafts, in order to provide Guidance, Navigation and Control (GNC) system that can be implemented on all unmanned aircraft platforms. Currently, this mission system is installed in Wulung unmanned aircraft - with this mission system, Wulung can do things, such as: unmanned aircrafts. PT IPCD has experienced Expert Team and has joined in various working team of unmanned aircraft in BPPT and Ministry of Defense. Currently PT IPCD also cooperates with foreign partners in developing unmanned aircraft under MALE (Medium Altitude Long Endurance) class to meet domestic needs and ASEAN markets. The current product is Target Drone. 1. Surveillance & Reconnaissance 6. Bhimasena Research & Technology 2. Waypoint Following and Return To Home 3. Altitude and Speed Control 5. PT Indo Pacific Communication & Defense (PT IPCD) It offers research and technology as well as manufacturing that focuses on defense industry - among other thing is manufacturing unmanned aircraft. Its products are MAN PACK THROW SERIES SWG RI-1 SYSTEM type and VTOL SERIES BHIMASENA VTOL UAV type. This national private company has expertise in design, manufacturing, and marketing of 25
7. PT Mandiri Mitra Muhibbah (M-3) This company offers special services, including weapons and communication systems repair and maintenance for Indonesian Military. It is located in Jakarta. M-3 has become one of leading manufacturers of Drones and unmanned aircraft since 2005, and produced drone targets to Indonesian Military. M-3 is an industry that produces unmanned aircraft for Surveillance, drone targets and spare parts. It also maintains and improves radar as well as weapon systems. 8. PT Uavindo Nusantara PT Uavindo Nusantara has been in business since October 2000. Its business is on aeronautic technology, as well as developing and creating unmanned aircraft products. Its products - such as MR 40 and Close Range C21SR Mission - have wide benefits for both civil and military interest. 9. Research Institution in Indonesia Implementation Technology Research and Agency, National Aerospace and Aeronautics Institution, as well as several research universities have created prototypes such as Alap-Alap. It is already flight-worthy and it has already been in use. This company is in engineering services business based on aeronautic and automation technology. Minister of Defense hopes that Research and 26
Development of MoD/Services as well as Defense Industries in charge of Unmanned Aircraft Program will continue to improve and to develop better products for Civil and Military interests. Unmanned Aircraft for Military will be equipped with necessary Armament, so it can be used in conflict areas or during War. At the moment, National Aerospace and Aeronautics Institution is developing a second-generation light aircraft called LSA (LAPAN Surveillance Aircraft). This aircraft will be able to carry 2 crews and can be used to collect, to verify, and to validate data. A more efficient way of work is Quadcopter model developed by Faculty of Engineering Gajah Mada University - a helicopter that has 4 propellers, so it can fly in all directions vertically and horizontally. This aircraft has been tested for taking pictures of Mount Merapi post- eruption. Shooting facility on the plane is equipped with photogrammetry image modeling system. Indonesia independence in Unmanned Aircraft industry is not a difficult thing. It only needs confidence and government support for its development. With various capabilities and cooperation with domestic strategic industries, we certainly are able to develop Unmanned aircrafts to strengthen our defense system by using expertise of our own people. *** 27
Article INTERPRETING OF CELEBRATION 10 AUGUST - NATIONAL VETERAN DAY - TO HONOUR AND TO RESPECT THE VETERAN LEGIUN OF REPUBLIC OF INDONESIA By: B. G. TNI Herman Djatmiko Director of Veteran Dit Gen of Defense Potetial Ministry of Defense Physical revolution that took place between 17 August 1945 and 27 December 1949, War and subsequent struggles after 27 December 1949, up to Seroja Incident on 17 July 1976, as well as several preservation attempts on sovereignty and the Unitary State of Republic of Indonesia, have been won based on spirits and values of all people. They have been striven for by sacrificing their body, soul, and possessions. Those struggles have made Indonesia could realized its ideals and objectives to form the Unitary State of the Republic of Indonesia, as an independent, united, sovereign, just, and prosperous country, as well as participating in implementing world order based on independence, eternal peace, and social justice based on Pancasila and 1945 Constitution. For services and sacrifices of those who have been fought, defended and uphold sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and/or participated in implementation of world peace, the country then gives its respect and honor in the form of Republic Indonesia Veterans' Medal of Honor, Allowance, Honorary Fund that has been regulated in Law Number 15 Year 2012 on the Veterans of the Republic of Indonesia and all of its regulations such as Government of the Republic of Indonesia Regulations, Presidential Regulations and Ministerial Regulations. Besides giving the above awards and rewards, the government also set 10 August as National Veterans Day. The date was chosen by taking into 28
consideration the 4-days Surakarta War on 7 to 10 August 1949 that was very influential in the struggle to proclaim Indonesian independence. That event was led to Sovereignty of the Republic of Indonesia on 27 December 1949. Due to its importance, the Government through Presidential Decree Number 30 Year 2014 dated 10 August 2014 has set 10 August as National Veterans Day. Problems Related to the Veterans 1. To what extent did our society know why Government has established 10 August as National Veterans Day? 2. To what extent did the nation appreciate services of the Veterans? 3. How do we interpret National Veterans Day as a tribute and respect to Indonesian Veteran Legion? Having established August 10 as National Veterans Day does not mean that our responsibility as generation that continues the struggle and fills in what have been fought of by the Veterans who have fought for this nation and country has been finished. In order to discuss Veteran issues, there are some In order to know the reason of why government has set 10 August as National Veterans Day, there are some heroic events linked to the existence of Indonesia state and nation in the past that directly affect existence of our beloved Indonesia. The incident was the 4-day battle in Surakarta or what has been known as Four Days General Attacks on 7-10 August 1949. basic questions that need to be answered, such as: 29
The failure of Royal Dutch Army to defend the city of Solo has shaken confidence of Dutch Parliament over its troops performance. It was then had forced Prime Minister Drees to accommodate demands of Indonesian delegation as a condition before they were willing to attend the Round Table Conference. Sumber: That 4-days Surakarta War was very influential in the struggle for Indonesian independence because it has succeeded in strengthening political bargaining position of diplomatic struggle of the Republic of Indonesia at the Round Table On 3 August 1949 at 10 PM, Commander-in-Chief - General Soedirman - ordered a cease-fire that began on 11 August 1949 for Java area and 15 August 1949 for Sumatra area. For that reason, before the date, Brigade V/Panembahan Senopati led by Lieutenant Colonel Slamet Riyadi and Detachment of TP Brigade XVII led by Major Achmadi had planned to use the opportunity before that ceasefire to gain a position and seize enemy's position in Solo City. The purpose is to make the Dutch knew that the fighters were still existed bravely and furiously. Conference in The Hague. It was the time that the Dutch has realized that they would not be able to win militarily. The City of Solo was the strongest defense city at that time, but it was successfully controlled by troops whose equipment were so left behind yet it was supported by people and led by reliable leader such as Lieutenant Colonel Slamet Riyadi. It was the cornerstone of the achievement of the Sovereignty of the Republic of Indonesia on 27 December 1949. Surakarta General Attacks or Four Days General Attack that took place on 7-10 August 1949 had been done in guerrilla way, and conducted by collaboration of troops, fighters, and students. The students then have been known as student soldiers. They have succeeded to occupy Dutch headquarters in Solo and surrounding areas. In order to arrange the attack, the fighters gathered in Wonosido Village in Sragen Regency. Hence, from that area, the general attacks had been spread of. Those who carried out the attack had been joined in Detachment II of Surakarta Brigade XVII led by Major Achmadi. In order to attack the Dutch headquarters, the attacks were carried out from four corners of the city of Solo. In the middle of the battle, Slamet Riyadi with his Brigade V/Panembahan Senopati troops participated and became the key figure in determining the course of battle. To give appreciation to services and sacrifices of the Veterans who have fought, uphold, and defended the sovereignty of the Unitary State of Republic of Indonesia and/or participated in the implementation of world peace, the government then gives award and honor in the form of Veterans Medal of Honor, Veterans' Allowances, and Veterans' Honorary Fund as stipulated in Law Number 15 Year 2012 on the Veterans of the Republic of Indonesia as well as its regulations expressed in Government Regulations, Presidential Regulations, and Ministerial Regulations. Those regulations are on the rights of the Veterans of the Republic of Indonesia. The Rights of Veterans have been regulated in Law Number 15 Year 2012 on the Veterans of the Republic of Indonesia, in Chapter IV Article 12 that stated The Rights of Veterans of the Republic of Indonesia: 30
Indonesia and Veterans of Peace of Republic of Indonesia are entitled to the rights of protocol. Source: interaktif.kompas.id 5) The concerning Veterans' Benefits, Honorary Funds, and Veterans Grief Funds are stipulated in Government Regulation Number 23 Year 2016 as an amendment to Government Regulation Number 67 Year 2014 on the Implementation of Law Number 15 Year 2012 on Veterans of the Republic of Indonesia. Furthermore, the enforcement provisions 1) Veterans of Freedom Fighters of the Republic of Indonesia and Veterans of the Defenders of the Republic of Indonesia are entitled to: a) Veterans' Benefit Payment; regulations have been issued through PMK Number 229/PMK.05/2016 as amendment of PMK No. 30/PMK.05/2015 on Veterans Benefit Payment Procedures, Veterans' Honorary Fund, and Veteran Grief Funds. b) Honorary Fund; c) Funeral in Heroes Memorial Park; and d) Certain rights that stipulated by Presidential Regulation Number 79 Year 2014. In general, Veterans who are entitled to receive their rights have been received the rights, but some of them have not received their rights due to being incompletely fulfilling the requirements enacted by Law No. 15 of 2012, thus impeding the course of completion of the administration. Those problems are often not being understood by Veterans who propose Medal of Honor. 2) Peace Veterans of the Republic of Indonesia are entitled to: a) Funeral in Heroes Memorial Park; and b) Certain rights that stipulated by Presidential Regulation Number 79 Year 2014. 3) The Posthumous Veterans of the Republic of Indonesia are entitled to funeral in Heroes Memorial Park. Minister of Defense Regulation No. 37 of 2014 on the guideline to conduct funeral of Veterans of Republic of Indonesia regulates the provisions on funerals. In addition to Government's appreciation to Veterans' services, there are also state-owned enterprises that provide compensation to veterans through their Corporate Social Responsibility funds provided directly through Central Leader Board of Indonesia Veteran Legion. Even though it is only at a small scale, at least those could be example for other National Owned Enterprises and Local Government Owned Enterprise as well as other enterprises that might give some provision to the Veterans. Those extra funds are certainly can reduce burden of life as well as giving some provision for them in their old age for their efforts and sacrifices to nation and state. 4) Veterans of Freedom Fighters of Republic of 31
With enactment of 10 August as National Veterans Day through Presidential Decree Number 30 Year 2014 dated on 10 August 2014, all national elements should be able to understand and to comprehend, hence participating in National Veterans Day. However, in its reality, there are still only a limited number of people who know that 10 August is National Veterans Day. This is understandable because: 3) There is no SOP yet for National Veterans Day commemoration. Therefore, to be able to comprehend National Veterans Day, there have been taken several steps, including: 1) Since the enactment of Presidential Decree No. 30 Year 2014 dated on 10 August 2014 on National Veterans Day, it has never been massively socialized to the entire community that led to public ignorance. 2) There are no stakeholders/state agencies that are responsible for handling National Veterans Day commemoration. 1) Socialization to all levels of society on National Veterans Day. This socialization should be given precedence either through print media, TV media, or social media, posting it through legal channels of Ministries/Institutions. 2) Appointment of stakeholders/institutions that can handle National Veterans Day commemoration. This institution will coordinate policy on Veterans Day Commemoration. 3) SOPs should be created for National Veterans 32
Day commemoration. This SOP is very important so that the implementation can be well coordinated and therefore achieve specified targets. Realization of those three steps mentioned above makes us be able to gain positive values of struggle of the Veterans in fighting for and upholding independence and sovereignty of our beloved state and nation. If the steps mentioned above can be realized, it will be easier for us to be able to interpret the foundation of 10 August as National Veterans Day. Hence, we can be able to further comprehend spirit and noble values that make people are willing to sacrifice their body, soul, and property for the ideals of the Unitary State of the Republic of Indonesia that is independent, united, sovereign, just and prosper based on Pancasila and the 1945 Constitution. The above review make it clear that the 4-days Surakarta War is very influential in the struggle successfully independence for strengthening political bargain position of diplomatic struggle of the Republic of Indonesia at Round Table Conference (HCM), The Hague. That event was very important and has made Republic of Indonesia gained its recognition as sovereign country. Hence, it was inseparable from heroic actions of the fighters whose services should be continuously being remembered and appreciated. Indonesian for Mandatory commemoration is one way to make us always being able to remember it. However, since there is no institution that is responsible as the leading sector, regulation on National Veterans Day commemoration is necessary. *** 33
Article INDONESIA DEFENSE UNIVERSITY, STATE DEFENSE & PANCASILA By: Lt. Col Drs.Sabar Simatupang, M.Si Academic of Defense University and Alumnus Magister KSKN UI In 72nd anniversary of Indonesia Independence in Limited Cabinet Meeting led by President Joko Widodo on 26 July 2017, Jokowi-JK Government re-emphasized once more the importance of State Defense program. It should be socialized as early as possible to all Indonesia citizens. In that meeting, the President reminded that threats to Pancasila and sovereignty have been developed into multi-dimension forms. They are no longer in the form of physical threats, but also nonphysical form covering ideological, political, economic and socio-cultural threats. National Defense Movement on 19 December 2014, since then, the date has become a commemoration of State Defense Movement. Furthermore, through Ministry of Defense, Ministry of Defense General TNI Ret. Ryamizard Ryacudu initiated State Defense Awareness Program in 2015 by formulating policy "to make 100 million State Defense Cadre." With this program, Ministry of Defense has cooperated with related ministries/institutions, and has conducted state defense education/training in every district/city throughout Indonesia. Jokowi-JK Government has actually initiated the spirit of state defense at the end of 2014. It was at the same time when President Jokowi declared Although this Ministry of Defense's policy program has invited criticism and rejection from some NGOs and academic activists, the government has committed to 34
continue it. It is ironic that in the midst of rampant trends of radicalization, neo-liberalization, reinterpretation of communism, moral decadence and a sense of nationality in younger generation, there is a deep concern on importance of State Defense Awareness. Even President Jokowi expressed interesting criticism - "the national situation in the last few months has been colored by various things that injure Pancasila values and Indonesian diversity" (The address during inaugural of Hanura Party's Central Leadership Board on 22 February 2017). On 11 March 2017, Indonesia Defense University (currently led by Lt. Gen. Dr. I Wayan Midhio, M.Phil as the 4th Rector) has commemorated its 8th Anniversary. Critically, Indonesia Defense University proclaims urgency of State Defense Program as an integrated model that can be implemented academically in Indonesia Defense University. From 2016 academic year, new students have received briefings and have State Defense learning program activities as General Compulsory Subject in the first Semester. That program is intended to create "State Defense Intellectual Cadre." In recognizing these national concerns, the future relevance is important. The implementation should continually be reinforced, not only by MoD but also by all national components. Recently, the educated groups (from basic to university level) have become the victims of radicalism trend, and it has been increasingly worrisome for government and society. The strategic question is how university takes position to anticipate and address these concerns in the future? Ideological Threats Since the fall of President Suharto in 1998 (the end of New Order era), ironically there has been a counter-productive tendency on Total Reform of the new government. The New Order government was supposedly failed to defend existence of state ideology and people welfare, hence initiators of Reform Order had reject all of New Order political policies including State Defense Program. 35
Ironically, after 18 years of Reform Order, political and legal reform did not show a positive tendency in state and society life. On the contrary, there is a negative tendency that shows the existence of moral decadency (socio-cultural), ideological, political and legal in wider society (infrastructure level), and it is especially affected young generation. This can be observed by increasingly massive involvement of young people in various drugs, corruption, terrorism, crime, and other violent crimes cases. On the other hand, at the level of government superstructure, increasingly there has been an apprehensive political and cultural practice of democracy. President Jokowi mentioned that "our democracy has been excessive and in practices we were giving opportunities to extreme political articulation that might be deviated from Pancasila ideology. This deviation practice, for example is manifested in the form of politicization of tribal, religious, racial, and intergroup issues." According to my opinion, we should review types of ideological threats that have been emerged that might disturb the existence of Pancasila. If we map ideological tendency of today's society mindset and attitudes, some increasingly intensive threats has been occurred. First, radicalization of basic religious values threat among younger generation, especially students (see various research conducted by LIPI, UI, Research and Development Agency of Education and Training of Ministry of Religious Affairs). This phenomenon actually began to occur around 1990's as anti-establishment attitude to existing intra- campus religious student activities. This student activity 36
has actually been seen rampant on state universities and very much in demand and increasingly spread on after New Order era. This phenomenon is very worrying as it might affect attitudes and behavior of young people, especially children and adolescents (primary and high schools level). The indications of this phenomenon and disengagement can be seen among other things from the facts that there are involvement of some religious activists of certain campuses and organizations then become perpetrators of terrorists, sympathizers and volunteers of ISIS followers (for example, several Indonesian students were caught in some Middle East countries). The emergence of intolerance in some youth/students group has been caused by radical/ extreme understanding, and has had some implications for waning of Pancasila ideological awareness. Secondly, neo-liberalism threat as an antithesis for Pancasila ideology among people. Rapid progress of science and technology (modernization) can have positive impact, yet it also might have negative impacts for younger generation. Indications of the rise of moral decadence (corruption, drug abuse, pornography cases) as a result (side effect) of advances in informatics technology among some political leaders today turned out psychologically can be fatal to mindset and attitude of the younger generation. liberalism effect. Its spread phenomenon might be in the form of understanding Marxism/Communism influence with new styles and shapes, that might be sneak in the mindset and behavior of young people (especially students) who are not realize it. Fourth, the strengthening of primordialism values that has been politicized by political elites and society will be harmful and it might affect mindset and behavior of young generation. If this tendency cannot be controlled (given the very heterogeneous conditions of society), accumulatively it might endanger national integration and lead to state destruction in the future. Fifth, even tough Fascism/Totalitarianism and Authoritarianism threats have not yet created real destruction in state and society life, it might give a challenge if we look at some unscrupulous political leaders of this country. The dialectic of ideological understanding on this must be academically reexamined, so the younger generation will not be caught up in pragmatism and authoritarianism of power attitude. (For example, the tendency of political attitudes of some young politicians/local officials who always wanted to rule, vulgar, cheating by all means and using shortcuts, arbitrary against the little people and out of control). Fascism basically yearns for a strong state with a single concentration of power and an authoritarian orientation that abuses military power. The ideological challenge is systemic interpretation on governance and social practices. It is feared to be more and more deviated from the soul/spirit of Pancasila. The most worrying attitudes are some community groups' efforts that continually put on efforts for "the amendments of 1945 Constitution" and refuse Pancasila as state ideology. As the nation's future leaders, there are some concerns that students might be trapped in neo-liberalism ideology. Thirdly, although this is still considered "debatable" among anti Suharto regime, there is a tendency of re- emergence of Communist (re-ideology). It has been influenced by inequality and injustice situations in society. It has become an alternative that has been accepted by several groups as an impact of Neo- Academic Application Model The state defense conception adopted by Indonesia is fundamentally referring to 1945 Constitution. It is stated that the spirit and efforts of State Defense are vital (rights and obligations) to all Indonesian citizens (Article 27 paragraph 3 of 1945 Constitution). The State Defense conception has substantially 5 (five) basic values, namely love the motherland, aware of state and nation, belief in Pancasila as state ideology, and willingness to sacrifice for nation and State, as well as has initial capacity in state defense. Indonesia Defense University (IDU) is currently the only state university that administer Defense Science education program in Indonesia. With the 37
motto of "Identity, Nationalism, and Integrity", IDU is trying to position itself as higher-level education that produces future leaders (both military and civilian) as "Intellectual State Defense Cadre". Currently, IDU is conducted scholarship-based education program at Master Degree in Defense Science. In 2016, IDU as state university has received an A Accreditation from National Accreditation Body for Higher Level Education. Relevant to development of ideological dimensions of threats, it is in fact has given more massive and systemic influence to the society (especially younger generation) today. Hence, IDU considers there is a need for revitalization of state defense concept through academic application model. In order not to get caught in formal juridical obstacles (the rule of law for implementation of state defense program) which is still "stuck" in House of Representatives and there is still some resistance by some NGO activists, sympathy option made by MoD and IDU is state defense program conceptual model (especially for the urgent Pancasila material) that should be applied in an integrated, tiered and proportional manner in every higher education institutions. The next challenge is how to follow up state defense implementation program by government through Presidential decree and it must be supported by a wise attitude from House of Representatives. Hence, before the decision is taken, it is necessary to have continuous and programmed discussion between MoD and Ministry of Research, Technology, and Higher Education to perfect state defense curriculum program to be seriously and really be implemented. This program should be educational (not doctrinal and militaristic), structured according to level of education conducted at each university and relevant to the threats we are facing today and in the future. *** 38