Revolusi Demokrasi: Suatu Gagasan Memperbaiki Demokrasi Indonesia1 Oleh: Miftahul Habib Fachrurozi, S. Pd.2 Abstrak Paper ini mencoba menguraikan permasalahan demokrasi di Indonesia sekaligus solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Paper ini sangat penting karena memahami permasalahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus selalu dikaitan dengan Kapitalisme global yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus dapat lepas dari cengkeraman Kapitalisme global agar mampu melaksanakan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia. Paper ini menjadi penting karena menawarkan gagasan revolusi demokrasi untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Penerapan nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia serta hambatan pelaksanaan demokrasi Indonesia menjadi hal yang penting dikaji dalam rangka memperbaiki demokrasi Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah apa nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia? Bagaimana permasalahan pelaksanaan demokrasi Indonesia? Serta bagaimana melaksanakan revolusi demokrasi? Pertanyaan- pertanyaan tersebut yang akan dibahas dalam paper ini. Sumber yang digunakan dalam paper ini diambil dari literatur-literatur primer maupun sekunder yang memiliki kaitan terhadap demokrasi Indonesia. Karya tersebut berisi tentang pemikiran dan pandangan founding father bangsa Indonesia terhadap demokrasi Indonesia. Selain itu terdapat pula karya sejumlah sejarawan serta ilmuwan politik kontemporer yang digunakan dalam paper ini. Nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia harus didasarkan pada kondisi sosio- historis bangsa Indonesia. Nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia bersumber dari nilai kolektif, kesetaraan, dan kemanusiaan. Permasalahan pelaksanaan demokrasi Indonesia disebabkan oleh ketidakmerataan sumber daya politik dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh sistem Kapitalisme global. Revolusi demokrasi harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelaksanaan revolusi demokrasi harus sejalan dengan konsep sosio- demokrasi yang digagas Soekarno. Pelaksanaan konsep sosio-demokrasi merupakan solusi atas permasalahan demokrasi Indonesia pada saat ini. Kata kunci: demokrasi, Indonesia, revolusi demokrasi, kapitalisme, sosio- demokrasi 1 Disampaikan sebagai makalah pendamping dalam Seminar Nasional "Demokrasi di Indonesia Dulu, Kini, dan Esok", tanggal 15 Oktober 2015 di Universitas Negeri Yogyakarta 2 Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY 49
A. Pengantar Sejak presiden Joko Widodo menggemakan istilah "Revolusi Mental", kata revolusi menjadi lebih sering muncul ke permukaan. Meminjam istilah yang digunakan Jokowi, bahwa revolusi diartikan sebagai terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik buruk yang sudah ada sejak era orde baru. Dilihat dari sisi etimologis, revolusi berasal dari kata "to revolve" yang berarti "kembali lagi".3 Revolusi berusaha mengembalikan suatu kondisi yang dirasa sudah tidak ideal agar sesuai dengan nilai ideal yang telah dicita- citakan. Singkatnya, Revolusi merupakan suatu perubahan mendasar dalam ranah mental maupun materiil yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan agar sesuai dengan konstruksi ideal. Revolusi juga tidak selalu berlangsung secara cepat. Revolusi Industri di Eropa misalnya, berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dengan demikian, revolusi bisa saja berlangsung dalam waktu yang lama bergantung pada skala perubahan yang diinginkan. Situasi Indonesia dalam dasawarsa kedua abad 21 ini menjadi semakin rumit. Bangsa ini seolah kesulitan lepas dari cengkeraman Kapitalisme global. Demokratisasi masyarakat pasca reformasi 1998 juga mengalami stagnasi. Reformasi memang berhasil mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Partisipasi aktif rakyat di bidang politik melalui partai politik menjadi hal yang patut dipandang positif. Namun demikian, demokrasi bukanlah tujuan akhir dari reformasi. Demokrasi hanyalah sebuah alat menuju cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.4 Menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat diukur melalui 3 Yudi Latif, Revolusi Pancasila, (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 20. 4 Hal tersebut tercantum dalam alinea IV UUD 1945 yakni; ". . . melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 50
ketercapaian cita-cita bangsa ini. Sayangnya, bangsa ini justru terlihat semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang telah dirumuskan oleh para founding father. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih jauh dari ideal. Pelaksanaan demokrasi di negeri ini mulai memunculkan rasa kecewa pada masyarakat luas. Revolusi demokrasi merupakan langkah yang harus segera diambil untuk memperbaiki demokrasi sekaligus menyelamatkan bangsa ini. Bagaimana melaksanakan revolusi demokrasi di Indonesia? Berbagai persoalan pelaksanaan demokrasi di Indonesia tentu perlu dikupas secara lebih mendalam agar ditemukan titik pangkal persoalannya. Berbagai macam karya ilmiah maupun opini di surat kabar telah muncul untuk menjawab persoalan ini. Meskipun demikian, fakta tersebut tidak membuat topik ini menjadi tidak menarik untuk dikaji. Karya-karya tersebut perlu didiskusikan lebih lanjut secara terus- menerus. Sintesa dari proses dialektis ini yang nantinya diharapkan memunculkan gagasan baru guna memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia. B. Nilai-Nilai Demokrasi Indonesia: Refleksi Pemikiran Hatta Indonesia merupakan negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau. Lautan Indonesia bukanlah pemisah antar pulau-pulau. Laut merupakan alat penghubung antar pulau-pulau yang ada di Indonesia.5 Visi laut sebagai penghubung inilah kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." 5 Dennys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid I: Batas-batas Pembaratan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 163-164. 51
yang memungkinkan adanya interaksi antar pulau di Indonesia. Laut Indonesia menjadi tempat yang sering dilintasi oleh kapal-kapal dagang dari berbagi pulau dan daerah. Pelaut dan pedagang internasional juga banyak singgah ke berbagai pelabuhan di wilayah Indonesia. Lokasi strategis Indonesia yang terletak diantara dua samudra dan dua benua menjadi alasan utama singgahnya pelaut serta pedagang dari berbagai bangsa tersebut.Kenyataan historis ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah menjadi bagian dari pergaulan internasional. Hal tersebut yang memunculkan sikap untuk menerima perbedaan dan kesederajatan manusia pada bangsa Indonesia. Sikap terbuka serta egaliter bangsa ini merupakan prasyarat utama untuk menjamin berdiri tegaknya negara-bangsa (nation-state) Indonesia. Indonesia merupakan negara multikultur yang memiliki ribuan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa tersebut telah hidup berdampingan sejak berabad-abad yang lampau. Kenyataan sosio-historis ini merupakan sesuatu yang mustahil dielakkan. Negara persatuan dari kebangsaan multikultur ini hanya mampu bertahan jika dilandasi oleh pengelolaan negara yang menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap elemen bangsa.6 Demokrasi merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang menjamin segala syarat tersebut. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didasari atas kedaulatan rakyat. Pemerintahan dalam suatu negara demokrasi berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat merupakan subyek aktif dalam menentukan masa depan bangsa 6 Yudi Latif, Negara Paripurna, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 383. 52
dan negaranya sendiri. Demokrasi Indonesia memiliki kekhususan bila dibandingkan dengan demokrasi yang berlaku di Barat. Demokrasi Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosio-historis rakyat Indonesia. Demokrasi Indonesia menolak corak individualisme yang menjadi ciri utama demokrasi Barat.7 Praktek individualisme akan sulit diterima dalam masyarakat Indonesia yang multikultur. Demokrasi tidak hanya terbatas sebagai suatu sistem pemerintahan tetapi juga sebagai nilai yang harus dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan nilai kehidupan harus berjalan berdampingan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak akan mampu berjalan apabila rakyat tidak menghayati dan mengamalkan nilai substansial dari demokrasi itu sendiri. Kita dapat merefleksikan apa yang pernah ditulis oleh salah satu founding father bangsa ini, Mohammad Hatta agar dapat memahami demokrasi sebagai nilai kehidupan. Tahun 1960 Mohammad Hatta menuliskan sebuah risalah yang berjudul "Demokrasi Kita". Hatta mengungkapkan keprihatinanya terhadap pelaksanaan demokrasi Indonesia melalui tulisanya tersebut. Bagi Hatta, pelaksanaan demokrasi Indonesia telah melenceng dari cita-cita luhur bangsa ini. Hatta mengkritik era Parlementer (1950-1959) sebagai suatu era dimana para penguasa yang memegang jabatan dalam pemerintahan banyak menyalahgunakan kekuasaanya untuk kepentingan golongan sehingga melupakan rakyat. Lebih lanjut, ia juga mengkritik keputusan presiden Soekarno pada tahun 1959 untuk 7 Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 182. 53
mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante yang mengawali era Demokrasi Terpimpin sebagai suatu bentuk kediktatoran. Baik Demokrasi Terpimpin maupun Demokrasi Liberal, bagi Hatta keduanya tidak mencerminkan demokrasi yang sesuai bagi bangsa Indonesia. Hatta kemudian mencoba merumuskan kembali demokrasi Indonesia yang sesuai dengan pengalaman sosio-historis bangsa Indonesia. Demokrasi Indonesia dalam pandangan Hatta merupakan hasil peleburan dari 3 pengaruh yang memunculkan demokrasi Indonesia. Ketiga pengaruh tersebut berasal dari, nilai- nilai demokrasi desa asli Indonesia, nilai-nilai Islam yang mengajarkan kesetaraan, dan nilai-nilai sosialisme Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Peleburan dari nilai-nilai tersebut yang menjadi nilai substansial dari demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dipraktekkan oleh masyarakat Nusantara merupakan stimulus pertama yang membentuk nilai demokrasi Indonesia. Masyarakat asli Nusantara merupakan mereka yang mendiami desa di Jawa, nagari di Minangkabau, marga di Sumatrea Selatan, banjar di Bali, serta beberapa komunitas sejenis dari daerah lain.8 Masyarakat asli Nusantara mengembangkan nilai-nilai koletivisme yang didasari semangat untuk hidup bersama. Mereka juga mengembangkan budaya mufakat dalam pengambilan keputusan. Sekalipun masyarakat ini hidup dalam penindasan feodalisme dari berbagai kerajaan selama berabad-abad, namun semangat kolektivisme tetap hidup dalam masyarakat Nusantara. Salah satu alasannya karena faktor produksi 8 Ibid., hlm. 184. 54 telah
dimiliki oleh masyarakat.9 Hal ini menunjukkan jika masyarakat asli Nusantara berhasil menciptakan pemerataan sumber daya politik maupun ekonomi sekaligus. Stimulus kedua berasal dari nilai-nilai Islam yang mengedepankan prinsip kesamaan derajat sesama umat manusia. Nilai-nilai egaliter ini bersumber dari ajaran tauhid dalam agama Islam yang melarang perendahan martabat manusia.10 Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa kedudukan mereka setara di hadapan Allah. Rasulullah SAW juga telah memberikan teladan kepada umat muslim agar menerapkan kedudukan yang setara dalam suatu pengambilan keputusan.11 Prinsip egaliter dalam Islam ini tidak menyetujui sistem kasta dalam masyarakat. Hal ini kiranya membuat Islam mampu diterima secara luas di Nusantara dan bertahan sebagai agama mayoritas hingga saat ini. Prinsip egaliter ini juga selaras dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang multikultur sehingga hak-hak kaum minoritas tetap terjamin. Stimulus terakhir berasal dari nilai-nilai kemanusiaan yang terinspirasi oleh nilai Sosialisme Barat. Demokrasi modern di Barat berkembang pesat setelah munculnya Declaration of Independence di Amerika Serikat serta keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789.12 Dalam perkembangannya, demokrasi ini hanya 9 Yudi Latif. Op.Cit., hlm. 387. 10 Ibid., hlm. 390. 11 Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Historis, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 164. 12 Khusus Revolusi Perancis, Kerajaan-kerajaan di Nusantara mengalami dampak tidak langsung dari peristiwa tersebut. Gubernur Jenderal Hermann William Daendels (memerintah 1808-1811) merupakan tokoh yang sangat terinspirasi peristiwa tersebut. Daendels kemudian membawa semangat demokratisasi Eropa ke Nusantara dengan berusaha meletakkan dasar negara kolonial modern sekaligus berupaya menghapus feodalisme. Upaya Daendels ini yang kemudian menimbulkan kekacauan dalam tatanan masyarakat Nusantara baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Selengkapnya lihat: 55
memberi keuntungan bagi kaum borjuis dan menindas kaum proletar. Pertentangan ini kemudian menginspirasi filsuf terkemuka Jerman, Karl Marx untuk memunculkan filsafat yang menekankan pada perjuangan kaum proletar untuk bebas dari cengkraman kaum borjuis. Inilah titik awal kemunculan Sosialisme Eropa yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan.13 Nilai kemanusiaan ini menolak segala praktek penindasan ataupun penghisapan yang dilakukan oleh sesama umat manusia. Nilai-nilai ini sangat sesuai dengan kenyataan historis bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan selama beberapa abad. Nilai-nilai kemanusiaan ini yang dijadikan sebagai pijakan universal dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Indonesia, bagi Hatta merupakan hasil sintesa dari pengalaman sosio-historis masyarakat Nusantara. Sesuai dengan sifat laut yang serba menyerap pengaruh yang datang dari luar dirinya, Hatta secara cermat mampu menyerap sisi positif dari pengaruh masyarakat asli Nusantara, nilai-nilai Islam serta Sosialisme Barat untuk merumuskan demokrasi Indonesia. Meskipun demikian, rumusan Hatta ini masih berada dalam ranah mental-kultural dan belum sempat terealisasikan. Realisasi pemikiran Hatta kedalam ranah konkret inilah yang menjadi tanggung jawab kita semua. C. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dalam Lintas Sejarah: Sebuah Paradoks Peter Carey, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855), (Jakarta: Kompas, 2015), hlm. 81-91. 13 Yudi Latif. Op.Cit., hlm. 396. 56
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang disepakati oleh founding father bangsa Indonesia. Soekarno dengan tegas menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya dalam sidang pertama BPUKI tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengusulkan "mufakat dan demokrasi" sebagai prinsip penyelenggaraan negara Indonesia. Usulan Soekarno tersebut mendapat persetujuan dari anggota sidang. Prinsip "mufakat dan demokrasi" ini akhirnya disahkan pada sidang kedua BPUPKI tanggal 22 Juni 1945.14 Prinsip demokrasi yang disepakati ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia yang dijabarkan oleh Hatta sebelumnya. Prinsip demokrasi Indonesia ini mengalami pasang surut dalam penerapannya. Pemerintah Indonesia sempat menerapkan sistem demokrasi parlementer pada tahun 1945-1959. Pada era ini, kabinet silih berganti memegang pucuk pimpinan pemerintahan. Instabilitas politik ini menimbulkan kekecewaan dimana-mana. Salah satu peristiwa penting yang menjadi ekspresi kekecewaan rakyat terhadap sistem demokrasi pada masa ini adalah Peristiwa 17 Oktober 1952.15 Sekalipun pada era ini pemerintah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1955, namun era parlementer ini gagal dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Wakil rakyat yang duduk di parlemen lebih memilih untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan rakyat. Soekarno yang geram akan peristiwa tersebut akhirnya mengeluarkan dekrit 14 Ibid., hlm. 420-424. 15 Peristiwa ini dipicu oleh kekecewaan rakyat terhadap ketidakstabilan politik. Rakyat yang digerakkan militer mengepung Istana Presiden untuk menuntut pembubaran Parlemen. Soekarno menolak tuntutan massa tersebut dan berhasil meredam massa. Buntut dari peristiwa tersebut adalah dipecatnya Jenderal Nasution dari jabatan KASAD karena diduga menjadi otak dari mobilisasi massa tersebut. M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), hlm. 369. 57
Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran parlemen.16 Dekrit tersebut menjadi penanda berakhirnya era parlementer sekaligus menjadi awal dimulainya era demokrasi terpimpin. Pelaksanaan demokrasi terpimpin didominasi oleh gagasan dan kepribadian Soekarno. Bagi Soekarno, Demokrasi terpimpin merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Demokrasi saja bisa menyeleweng menjadi liberalisme, sementara terpimpin saja bisa menyeleweng ke diktatur fasis.17 Sistem demokrasi terpimpin yang pada awalnya dianggap lebih baik dari sistem parlementer ternyata berubah menjadi sistem pemerintahan yang cenderung otoriter. Parlemen serta Konstituante hasil pemilihan umum 1955 dibubarkan, beberapa partai dan organisasi yang dianggap tidak sejalan dengan gagasan Soekarno dibubarkan.18 Akibatnya, lembaga politik yang ada pada masa tersebut gagal melaksanakan fungsi politiknya. Sistem ini akhirnya mengalami kejatuhan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kegagalan Soekarno mengelola konflik politik antara PKI dan Angkatan Darat menjadi sebab utama kejatuhan dirinya. Rakyat kembali dikecewakan oleh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Soeharto kemudian menjabat sebagai presiden yang sekaligus menandai kelahiran Orde Baru (1966-1998). Orde Baru muncul dengan gagasan Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dilaksanakan pada masa ini secara formal didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi pelaksanaan aturan ini justru melenceng dari yang diharapkan. Orde Baru justru menjelma menjadi sebuah 16 Ibid., hlm. 402. 17 Djawatan Penerangan Republik Indonesia, Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi, (Surabaya: Pertjetakan Negara, 1963), hlm. 566. 18 M.C. Ricklefs. Op.Cit., hlm. 407-417. 58
negara pretorian.19 Militer menjelma menjadi kekuasaan mutlak selama era Orde Baru. Demokrasi yang dilaksanakan pada masa ini hanya berfungsi sebagai formalitas belaka. Pemilu yang diselenggarakan penuh dengan manipulasi dan kecurangan. Hak-hak politik rakyat dipasung dan kebebasan berpendapat menjadi hal yang sulit ditemukan. Mekanisme politik tersebut yang membuat proses politik tidak berlangsung demokratis. Segala tindak represif ini mencapai antiklimaksnya pada tahun 1997-1998 saat krisis ekonomi melanda beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. Melemahnya perekonomian Indonesia secara drastis menjadi dalih utama untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya sekaligus menandai berakhirnya era Orde Baru. Gelombang demokratisasi menjadi hal yang tidak terelakkan lagi. Reformasi 1998 menjadi antiklimaks pemerintahan Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi Indonesia di era reformasi juga tidak luput dari sejumlah hambatan. Hambatan utama pelaksanaan demokrasi pada saat ini adalah sistem Kapitalisme yang dianut oleh Indonesia. Kapitalisme menciptakan ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi.20 Sejalan dengan hal tersebut, ketidaksetaraan dalam akses politik juga terjadi pada masyarakat. Sumber daya politik tidak dapat didistribusikan secara merata dalam sistem Kapitalisme. Akses 19 Menurut David Jenkins model negara Pretorian lebih tepat digunakan untuk menjelaskan penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru ketimbang model negara Patrimonial. Istilah Pretorian diambil dari Garda Pretoria kerajaan Romawi yang bertugas melindungi kaisar namun justru berbalik melancarkan kudeta dan membunuh kaisar. Model negara Pretorian dicirikan oleh kekuasaan mutlak militer pada segala aspek pemerintahan yang didasari tindakan represif terhadap masyarakat. Soeharto sendiri merupakan pucuk pimpinan tertinggi militer pada masa Orde Baru. David Jenkins, Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 23. 20 William Liddle, Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2012), hlm. 4. 59
terhadap pemerintahan kini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya yang memiliki modal. Kebijakan yang muncul dalam sistem ini seringkali tidak mengindahkan kepentingan rakyat banyak karena terfokus pada kepentingan para pemilik modal. Singkatnya, penyelenggaran pemerintahan selama ini hanya didasarkanpada kepentingan segelintir golongan elit. Pola kekuasaan ini yang oleh Richard Robinson dan Vedi Hadiz disebut sebagai oligarki kompleks. Oligarki kompleks merupakan suatu sistem pemerintahan yang seluruh kekuasaan politiknya dipegang oleh segelintir elit untuk kepentingan golongan elit itu sendiri.21 Golongan elit tersebut terdiri dari pejabat negara, keluarga pejabat, serta para konglomerat bisnis. Sistem oligarki kompleks ini berkembang sejak era Orde Baru. Ketika Orde Baru runtuh, sistem ini tidak serta merta ikut hilang begitu saja. Sistem ini mampu bertransformasi untuk mempertahankan hegemoni yang telah lama terbentuk. Desentralisasi pemerintahan ternyata masih belum cukup ampuh untuk menghapus oligarki tersebut. Terbukti, para pemegang kekuasaan saat ini baik di pusat maupun daerah merupakan representasi dari golongan elit tersebut. Sistem oligarki kompleks ini memperkuat jurang ketidaksetaraan dalam masyarakat yang inheren dalam masyarakat kapitalis. Hak-hak ekonomi dan politik rakyat banyak yang tidak terpenuhi. Golongan elit telah merampas hak-hak rakyat tersebut. Kebijakan yang pro-rakyat semakin sulit terealisasikan. Demokrasi sebagai sistem seolah tidak mampu memberikan tempat bagi rakyat untuk merealisasikan keinginan mereka. Secara substantif, ketidaksetaraan ini jelas sangat berlawanan dengan prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan 21 Ibid., hlm. 14. 60
kesetaraan. Paradoks inilah yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Pemerintah serta masyarakat luas harus bertanggung jawab untuk menghapus paradoks tersebut. Pemerintah sejauh ini masih gagal mengambil tindakan maupun membuat regulasi yang menjamin kesetaraan dalam masyarakat. Ironisnya para pemangku kebijakan merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu yang demokratis. Demokrasi seolah tidak dapat lepas dari misrepresentasi. Kegagalan wakil rakyat memperjuangkan kepentingan rakyat mengakibatkan banyak kepentingan rakyat tidak terakomodir. Misrepresentasi demokrasi telah melahirkan kekecewaan pada rakyat Indonesia. Persoalan tersebut harus segera dicari solusinya untuk menghapus kekecewaan rakyat sekaligus memperbaiki demokrasi Indonesia. Jalan yang saya tawarkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah revolusi demokrasi. D. Melaksanakan Revolusi Demokrasi Dari mana revolusi itu dimulai? Siapa pula aktor yang akan melaksanakan revolusi tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Sederet pertanyaan tersebut yang mungkin akan hadir dalam pikiran kita saat muncul wacana revolusi demokrasi. Satu hal yang pasti adalah revolusi tersebut harus dimulai sejak saat ini. Pelaksanaan demokrasi Indonesia tidak boleh lepas dari konteks sosio- historis bangsa Indonesia. Demokrasi yang berkembang di Indonesia merupakan hasil peleburan nilai-nilai positif yang diserap dan diolah secara kreatif sehingga memunculkan demokrasi Indonesia. Sekalipun pada perkembangannya terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, 61
hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berhenti berusaha merealisasikan demokrasi Indonesia dalam bentuk nyata. Kapitalisme global melahirkan kesenjangan ekonomi-politik dan hegemoni segelintir elit terhadap masyarakat. Hal tersebut menjadi realita yang harus dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Demokrasi Indonesia sejatinya menentang keras hal tersebut. Demokrasi Indonesia mengidealkan sinergi antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Soekarno menyebut perpaduan keduanya dengan istilah sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi merupakan demokrasi yang menekankan kemerataan dalam bidang politik dan juga ekonomi.22 Hal ini yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi Barat yang mengagungkan kebebasan individu diatas segalanya. Kebebasan individu mutlak inilah yang menjadi titik pangkal kemunculan penindasan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Sosio-demokrasi inilah yang harus diwujudkan dalam masyarakat Indonesia saat ini. Rakyat pada saat ini memang memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Pemilu yang dilaksakan juga relatif berjalan lebih demokratis bila dibandingkan era sebelumnya, tetapi hal tersebut tidaklah cukup. Rakyat tidak hanya diberikan kebebasan atas hak politik tetapi juga hak ekonomi. Rakyat harus menikmati kesetaraan dalam bidang ekonomi. Tanpa hal tersebut, demokrasi politik tidak akan berarti banyak. Sesungguhnya dasar negara dan konstitusi kita telah menjamin hal tersebut. Meskipun demikian hal tersebut ternyata belum mampu diwujudkan kedalam ranah praktis kehidupan rakyat Indonesia. 22 Soekarno, "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi", dalam Dibawah Bendera Revolusi Jilid I, (Jakarta, 1965), hlm. 175. 62
Sosio-demokrasi ini hanya bisa terwujud apabila ada partisipasi aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bagaimanapun merupakan alat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Seluruh rakyat harus menggunakan alat tersebut secara gotong-royong hingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur tersebut. Rakyat harus terlibat secara aktif dalam bidang politik dan ekonomi tanpa ada kesenjangan didalamnya. Nilai-nilai kolektif, kesetaraan, serta kemanusiaan yang diuraikan Hatta sebagai paradigma mental- kultural demokrasi Indonesia harus dihayati dan dilaksanakan secara penuh dalam proses ini. Singkatnya, mewujudkan sosio-demokrasi sama artinya dengan melaksanakan revolusi demokrasi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan revolusi demokrasi. Langkah pertama dengan mewujudkan kaum intelektual sebagai agen perubahan. Kaum intelektual, meminjam istilah Edward Said merupakan individu yang dikaruniai bakat untuk merepresentasikan, mengekspresikan, dan mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap, filosofi dan pendapatnya kepada publik.23 Kaum intelektual harus terlibat aktif dalam ranah politik ataupun kultural dalam memajukan bangsa.24 Hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah bangsa Indonesia ketika para pribumi terpelajar menjadi pelopor kebangkitan nasional. Singkatnya, kaum intelektual memiliki tanggung jawab historis untuk memperbaiki kondisi bangsa yang karut-marut. Pada masa kini, kaum intelektual harus mampu mengubah struktur sosial yang secara terselubung menindas hak- 23 Definisi ini menekankan jika kaum intelektual dilihat dari segi tanggung jawab sosialnya dan bukan tingkat pendidikannya, selengkapnya lihat: Edward Said, Peran Intelektual, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm. 8. 24 Yudi Latif, Intelegnsia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), hlm. 273. 63
hak politik dan ekonomi rakyat. Dengan demikian, kaum intelektual harus dapat menunjukkan perannya sebagai agen perubahan untuk mengakomodir kepentingan rakyat banyak. Ide-ide kerakyatan harus diperjuangkan secara serius sehingga hak-hak sosial, ekonomi, serta politik rakyat dapat terpenuhi. Langkah kedua adalah mendorong negara agar mampu menciptakan regulasi yang melindungi hak-hak ekonomi rakyat. Kapitalisme global telah membuat para pemilik modal memonopoli sumber daya ekonomi yang tersedia. Sistem ini yang kemudian melahirkan eksploitasi dalam masyarakat. Eksploitasi ini membuat bagitu banyak rakyat jatuh miskin. Negara harus hadir dan menyelesaikan persoalan ini. Regulasi terhadap pengelolaan ekonomi harus dibuat agar rakyat tidak semakin hidup sengsara dalam sistem ekonomi Kapitalis. Negara harus menerapkan menyelenggarakan perekonomian yang berjiwa kooperasi. Perekonomian yang berjiwa kooperasi dicirikan pelaksanaan roda perekonomian yang melibatkan rakyat secara aktif sejak proses produksi hingga hasil akhir.25 Negara harus menjamin rakyat memiliki hak yang setara untuk mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. Negara juga harus menjamin pemanfaatan sumber daya alam digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945. Hal ini hanya dapat terwujud apabila pemerintah baik eksekutif maupun legislatif peka terhadap permasalahan rakyat dan memiliki keberanian untuk memperjuangkan hal tersebut. Negara harus mampu mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak tunduk kepada kepentingan para pemilik modal. Jika hal ini terwujud, kesejahteraan rakyat dapat tercipta dan hak-hak ekonomi rakyat dapat terpenuhi. 25 Yudi Latif. Negara Paripurna. Op.Cit., hlm. 589. 64
Langkah terakhir adalah menjadikan rakyat sebagai subyek demokrasi penuh. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan rakyat dalam keputusan-keputusan strategis negara. Salah satu contohnya ialah dengan melakukan referendum untuk memutuskan kenaikan harga BBM. Keterlibatan langsung rakyat melalui referendum ini penting karena pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambilnya didukung penuh oleh rakyat. Apabila hasil referendum ternyatan rakyat menolak kenaikan harga BBM, maka pemerintah harus mencari opsi kebijakan lain. Hal tersebut juga berlaku dalam kebijakan strategis lain. Langkah ini secara praktis akan meminimalisir kepentingan golongan elit terhadap kebijakan strategis negara karena harus berhadapan langsung dengan suara rakyat. Dengan demikian rakyat benar-benar terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan negara karena segala kebijakan pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Kedaulatan rakyat dapat terwujud melalui langkah ini. Revolusi demokrasi merupakan jalan yang bisa ditempuh untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia tentu sudah mulai jenuh dan kecewa melihat pelaksanaan demokrasi yang didominasi oleh golongan elit sehingga membutuhkan perubahan. Disisi lain melaksanakan demokrasi revolusi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita perlu belajar kembali menggali nilai-nilai demokrasi Indonesia. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai kolektivisme, kesamaan derajat, serta kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus dihayati dan diamalkan untuk melaksanakan dan mewujudkan sosio-demokrasi. Pada akhirnya untuk menjawab pertanyaan saya diatas, saya berkeyakinan bahwa revolusi bisa dimulai dari mana saja dan aktor utama revolusi merupakan rakyat 65
yang memiliki kesadaran serta keberanian untuk mengubah karut-marut demokrasi Indonesia. Kita harus mampu menjadi aktor revolusi tersebut. E. Penutup Demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan hal terpenting dalam demokrasi. Demokrasi harus mampu memberi perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang anggota masyarakat tersebut. Demokrasi selalu mengidealkan kesetaraan seluruh anggota masyarakat. Hal inilah yang kiranya menjadi alasan utama founding father bangsa Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara Indonesia yang multikultur. Konsep demokrasi Indonesia dirumuskan secara apik dalam sila keempat dasar negara Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Sejarah mencatat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia selalu gagal merealisasikan cita-cita luhur sila keempat Pancasila tersebut. Indonesia pernah terjebak pada sistem demokrasi liberal antara tahun 1945-1959. Era selanjutnya ditandai dengan pemerintahan semi otoriter selama era Orde Lama (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998). Pengalaman pahit pelaksanaan demokrasi tersebut kiranya menjadi stimulus bagi golongan reformis kala melancarkan aksi Reformasi tahun 1998. Sayangnya reformasi 1998 masih belum mampu mewujudkan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Dominasi Kapitalisme global dan hegemoni golongan elit dalam bidang politik-ekonomi menjadi hambatan utama realisasi demokrasi Indonesia yang ideal. 66
Demokrasi telah melahirkan kekecewaan. Rakyat mulai jenuh terhadap segala sistem yang tidak peka terhadap kepentingan mereka. Dari sinilah revolusi dilahirkan. Revolusi demokrasi merupakan hal yang harus segera dilaksanakan di negeri ini. Secara sederhana, revolusi demokrasi sama artinya dengan melaksanakan demokrasi di bidang politik dan bidang ekonomi, sesuai dengan yang konsep sosio-demokrasi Soekarno. Melaksanakan revolusi demokrasi berarti menerapkan sosio-demokrasi. Ada tiga langkah yang bisa diambil, pertama mendorong keterlibatan aktif kaum intelektual sebagai agen perubahan, kedua negara harus mampu menciptakan regulasi yang melindungi hak-hak ekonomi rakyat, dan ketiga menjadikan rakyat sebagai subyek demokrasi penuh. Ketiga langkah tersebut harus segera diwujudkan agar cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh founding father bangsa ini dapat terwujud. Daftar Pustaka Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Historis, (Bandung: Mizan, 2015) Carey, Peter., Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855), (Jakarta: Kompas, 2015). Djawatan Penerangan Republik Indonesia, Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi, (Surabaya: Pertjetakan Negara, 1963). Jenkins, David., Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010). Liddle, R. William., Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2012). Lombard, Dennys., Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid I: Batas-batas Pembaratan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern, ((Yogyakarta: UGM Press, 2012). Said, Edward., Peran Intelektual, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014). 67
Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I, (Jakarta, 1965). Yudi Latif, Negara Paripurna, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). _______, Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012). ________, Revolusi Pancasila. (Jakarta: Mizan, 2015). Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, (Jakarta: Kompas, 2010). 68