Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama Kerina Maulidya Putri1, Ichsan Anwary2, Diana Haiti3 Karyawan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jl.S.Parman No.16 Kalimantan Selatan, Indonesia Email Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat Jl. Brigjen Hasan basri, Banjramasin ichsan.anwary@ulm.ac.id Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat Jl. Brigjen Hasan basri, Banjramasin diana.haiti@ulm.ac.id Submitted : 17-04-2022 Reviewed:25-04-2022 Accepted:28-04-2022 Abstract: The purpose of this research is to analyze the criteria for the precautionary principle of a notary as a public official in carrying out his duties, especially in terms of reading and signing the deed as well as analyzing the form of responsibility for a notary who in making the deed does not meet the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m of the Law. -Act Notary Position. In this case, this research uses normative legal research, this research is analytical prescriptive, namely research that is natural in nature with a method that aims to study one or several symptoms by analyzing them and by conducting an in-depth examination of these facts to then seek a solution. problems posed by this fact. First Research Results: The criteria for the precautionary principle of a notary as a public official in carrying out his duties in reading and signing the deed are the introduction of the identity of the appearer, verifying the data of the subject and object of the appearer, giving grace in the process of making the deed, acting carefully, carefully and thoroughly The notary is obliged to check word for word contained in the deed to minimize errors in writing the deed, fulfill the formal and material requirements of making a notary deed based on the Law on Notary Positions, Reading, Signing and affixing a thumbprint. If the notary implements the precautionary principle by complying with the regulations contained in the law, the notary will get protection, legal protection is given to those who obey the rules of the law. Second: The responsibility of a notary who commits an unlawful act in the civil sector, the sanctions are in the form of reimbursement of costs, compensation, and interest as a result that will be received by the notary against the demands of the parties if the deed in question only has the power of proof as an underhand deed or the deed becomes void. for the sake of law. The responsibility of a notary who commits an unlawful act in the field of administration, the sanctions are in the form of an oral warning, a written warning, temporary dismissal, honorable discharge, to dishonorable discharge. Meanwhile, accountability in the context of 157
a notary professional code of ethics is in the form of giving a warning, warning, temporary dismissal (schorsing), dismissal (onzetting) and dishonorable discharge from association membership. And, criminally responsible, the Notary Position Act does not regulate criminal sanctions for Notaries who violate the Notary Position Act. If such a thing happens, the Notary is subject to a general crime. Keywords: Notary; Prudential Principle; Accountability Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta serta menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban bagi notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang- Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat preskriprif analitis yaitu penelitian yang bersifat secara alamiah dengan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejalan dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Hasil Penelitian Pertama: Kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta ialah pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, memenuhi syarat formiil dan syarat materiil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris, Pembacaan, Penandatanganan dan pembubuhan cap jempol. Apabila notaris melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi, mentaati peraturan yang ada di dalam undang-undang, maka notaris akan mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum diberikan kepada mereka yang mentaati aturan-aturan undang-undang. Kedua: Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, sanksinya berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hokum. Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang administrasi, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan pertanggungjawaban dalam konteks kode etik profesi notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dan, pertanggungjawaban secara pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar Undang- Undang Jabatan Notaris. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum. Kata Kunci: Notaris; Prinsip Kehati-Hatian; Pertanggungjawaban 158
I. PENDAHULUAN Salah satu jabatan di bidang hukum yang terkait dengan pelayanan publik dan sekaligus pembuatan alat bukti berupa akta autentik ialah notaris. Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, sehingga dapat dimaknai bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik atau mempunyai kekuatan pem- buktian yang sempurna. Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian ke- wenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki atau dinyatakan dalam suatu akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta autentik yang di- hasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak.1 Dalam hal ini alasan pentingnya notaris dalam menciptakan kepatutan tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan lainnya dalam melakukan hubungan hukum untuk membuat perjanjian memiliki keseimbangan kedudukan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah dalam memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Notaris yang diberikan hak dan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat menjadi arbitrase atas kepentingan dari pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Kenyataan ini menjadi alasan penting bagaimana notaris melakukan reduksi terhadap prinsip kebebasan berkontrak.2 Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta meru- pakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Un- dang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris", pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuh- 1 Rahmida Erliyani and Siti Rosyidah Hamdan, Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary (Yogyakarta: Dialektika, 2020). 2 Herry Susanto, Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak (Yogyakarta: UII Press, 2010). 159
kan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta. Pada prakteknya dalam menjalankan jabatan, notaris terkendala oleh persoalan-persoalan yang sifatnya teknis, contohnya dalam satu paket akad kredit di perbankan terdapat beberapa macam akta-akta yang harus dibacakan dan ditandatangani pada saat yang bersamaan yang jum- lahnya sangat banyak, sehingga menjadi kendala di dalam pembacaan akta.3 Selain dari persoalan-persoalan teknis di atas pada kenyataannya terdapat notaris yang den- gan sengaja tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya tetapi dalam redaksi aktanya ditulis Notaris telah membacakannya sendiri, Notaris mengatakan dalam redaksi aktanya bahwa para penghadap telah menghadap padanya padahal pihak-pihak hanya menghadap pada staff kary- awan notaris, tidak bertatap muka dengan penghadapnya tetapi ditulis menghadap langsung kepadanya, akta hanya dibacakan oleh staff karyawan notaris padahal di akta tertulis dibacakan oleh notaris sendiri. Para penghadap dikatakan menandatangani akta di hadapannya sementara kenyataannya para penghadap tidak menandatanganinya di hadapan Notaris tersebut. Perilaku seorang Notaris yang demikian itu jelas merupakan perbuatan criminal karena tidak sekedar melanggar sump- ahnya tetapi dengan sengaja membuat akta palsu.4 Penyimpangan lain yang dilakukan oleh seorang notaris, yaitu tidak melakukan pembacaan akta yang kemudian tidak ditandatangani secara bersamaan dengan para pihak maupun saksi- saksi. Notaris tidak membacakan akta kepada para pihak sebelum dilakukan penandatanganan, dan pada saat pengesahan akta tersebut tidak pula dihadiri oleh saksi-saksi yang dinyatakan dalam akta. Hal tersebut bertentangan dengan isi akta notaris yang menyatakan bahwa "setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilak- sanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk saksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotari- atan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Tantangan untuk menjalani jabatan secara baik dan profesional dirasakan semakin penting, karena kedudukan sebagai notaris berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan atau jasa. Tidak ada alasan apapun juga bagi notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengand- ung arti, bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta oten- tik harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3 Wawancara dengan Raden Sukoco selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus Notaris di Kabupaten Banjar, 4 Februari 2022. 4 Tan Thong Kie, Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007). 160
II. METODE PENELITIAN Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian5. Penelitian hukum normatif adalah terletak pada pemecahan problem atau masalah hukum, yang menghasilkan pendapat hukum6 merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (library research).7 Penulis memilih tipe penelitian hukum doktrinal (Doctrinal Research), yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bah- kan memperkirakan perkembangan mendatang. Peter Mahmud mengemukakan macam pen- dekatan, yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yaitu yaitu : Pendekatan perundang-un- dangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.8 Penelitian ini bersifat preskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas, Bahan hukum primer, bahan hukun sekunder dan bahan hukum tersier: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23); 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491); 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris; 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan No- taris; 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Katagori Daerah; 8) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris; Pada umumnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka,9 dan tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang di analisis, baik 5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004). 6 Muhammad Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). 7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 8 Marzuki. 9 Rahmida Erliyani, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020). 161
menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.10 III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1.1 Kriteria Prinsip Kehati-Hatian Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Tugasnya Terutama Dalam Hal Pembacaan Akta A. Filosofi Akta Notaris Wajib di Bacakan di Hadapan Penghadap Notaris dalam menjalankan tugasnya diharuskan untuk bekerja secara baik dan profe- sional agar notaris dapat menghasilkan produk berupa akta otentik yang dapat memberi- kan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penghadap yang membutuhkan. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya pada hari-hari yang akan datang.11 Sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, notaris telah diberi wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan notaris dan menyampaikan kehenda- knya dan dapat dituangkan ke dalam bentuk suatu akta otentik, dan akta yang dibuatnya itu memiliki keabsahan akta dan kekuatan akta yang sempurna. Selain diberikan beberapa wewenang, notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Un- dang Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban notaris termuat di dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat penandatanganan akta. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa "Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi". Hal ini berarti notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan akta terlebih dahulu kepada para pihak sebelum akta itu ditandatan- gani di hadapan penghadap, saksi, dan notaris. Kewajiban pembacaan akta dipertegas kembali di dalam pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata "segera setelah akta dibacakan" di dalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani. Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan karena pembacaan akta kepada para pihak ini bertujuan untuk: a. Menyampaikan kebenaran isi akta kepada para pihak Pembacaan akta oleh notaris bertujuan agar para pihak telah benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran ini akta ketika mereka menandatanganinya, 10 Erliyani. 11 Kie, Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris. 162
sehingga dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak men- getahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta. b. Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak Pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Apa- bila salah satu pihak merasa klausulayang tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta pihak lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isis akta, para pihak dapat dengan bebas menentuksn untuk menyetujui atau tidak isi akta tersebut. c. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama den- gan apa yang didengar pada saat pembacaan akta. d. Pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut para pihak telah mengetahui klausula- klausula dalam akta, disamping itu klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak. Jika salah satu penghadap merasa klausula yang dicantumkan tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka para pihak dapat meminta pengha- dap lainnya guna mengganti isi klausula tersebut ataupun para pihak dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut jika tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi menyetujui dari akta tersebut. e. Agar ada jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta. Seperti yang terdapat didalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata "segera setelah dibacakan" didalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para Pihak sebelum akta itu ditandatangani. Pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, pembacaan ini merupakan bagian dari verlijden atau peresmian akta (pemba- caan dan penandatanganan). Pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap, berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, diantaranya notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesala- han yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, para penghadap men- dapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta, 163
pembacaan akta memberikan kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik- detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tandatangan penghadap, saksi dan notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari." Pada pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap dimaksudkan juga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, berdasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dalam pembuatan akta. Pemberian penyuluhan hukum disini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau nasehat hukum kepada penghadap, memberikan penjelasan agar tindakan hukum hyang hendak dituliskan atau dituangkan dalam akta notaris tidak melanggar peraturan perun- dang undangan sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagaimana akta otentik. Pembe- rian penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi penghadap, masyarakat, dan notaris. Selain itu notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakan dalam men- jalankan jabatannya, terdapat pengecualian untuk tidak melakukan pembacaan akta tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan No- taris bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutupan serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Kewajiban notaris membacakan akta atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada pada bagian akhir akta. Tujuannya agar masing-masing pihak dalam pembuatan akta tersebut mengetahui apakah pada waktu pembuatan akta tersebut dibacakan atau tidak. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa akta tersebut dalam pembuktian, oleh karena sudah dibacakan, maka masing-masing para penghadap dianggap sudah tahu isi akta tersebut. Tanggung jawab notaris sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, demikian sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Nuzuarlita Permata Sari Harahap bahwa pembacaan akta di hadapan para penghadap memiliki arti dan tujuan pembacaan akta notaris, merupakan kewajiban di- mana pembacaan akta dilakukan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Pembacaan ini tidak diwajibkan kepada notaris, apabila penghadap telah membaca sendiri dan mendapat penjelasan dari notaris serta mengetahui isi akta tersebut, dengan persyaratan khusus bahwa pada setiap hala- man minuta itu wajib dibubuhkan paraf para penghadap dan saksi-saksi serta notaris. Pembacaan yang dilakukan oleh notaris maupun yang dibacakan sendiri oleh penghadap, bertujuan untuk agar para penghadap yang menandatangani akta mengerti aka nisi akta tersebut sehingga akta notaris benar-benar dibuat sesuai kehendak mereka yang menan- 164
datangani. 12 Oleh karena itu, pembacaan akta oleh notaris wajib dilakukan apabila para penghadap yang menghendaki untuk tidak dibacakan karena mereka telah membaca sendiri, menge- tahui dan memahami isinya serta dinyatakan dalam penutup akta dan diparaf pada setiap halaman minuta akta oleh penghadap, saksi, dan notaris. B. Kriteria Prinsip Kehati-Hatian Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Melak- sanakan Tugasnya Dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan yang kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.13 Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan notaris untuk selalu berhati-hati dalam men- jalankan jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan pe- rundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pasal-pasalnya tidak secara khusus menye- butkan prinsip kehati-hatian namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Notaris dipandang sebagai seorang figur yang keterangan-keterangannya dapat dian- dalkan, dapat dipercaya, yang tandatangan serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta otentik yang dibuatnya.14 Untuk mencegah notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pemba- caan dan penandatanganan akta menurut penulis ialah antara lain: 1. Pengenalan terhadap identitas penghadap Penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap dimu- lai dari memberikan penyuluhan hukum dan edukasi hukum kepada para pengha- dap. Menuangkan keinginan para penghadap dalam akta autentik, dalam pembua- tan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua persyaratan harus dipenuhi oleh para penghadap, kemudian harus diteliti, diperiksa, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait. Memeriksa langsung secara on- 12Nuzuarlita Permata Sari Harahap, Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya (Medan: Pustaka Press, 2011). 13Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014). 14 Suhartati, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa," Petitum 8, no. 2 (2020): 187, 165
line dokumen ke sistem instansi pemerintahan terkait. seperti contohnya dalam hal memeriksa Kartu Tanda Penduduk melalui sistem online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menanyakan dan mencocokan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Para penghadap sudah memenuhi semua syarat formiil maka itu cukup menjadi dasar notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang di- inginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang men- jadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap, maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap, demi tercapainya prinsip kehati- hatian notaris dalam mengenal para penghadap. 2. Memverifikasi data subjek dan objek penghadap Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.Memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap yaitu dengan cara notaris lebih kritis dalam melihat data para pihak, salah satunya mengenai usia para pihak, selain itu notaris harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen objek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertipikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertipikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu dan apakah memang benar sertipikat dan doku- men-dokumen terkait tersebut adalah milik penghadap. 3. Tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik Agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cer- mat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris. Akta otentik, seperti kita ketahui isi akta otentik merupakan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga dapat me- minimalisir suatu sengketa, sebab hal tersebutlah notaris membutuhkan waktu dalam mengerjakan suatu akta sehingga tidak menimbulkan kesalahan pada penulisan akta dalam hal ini salah satunya yang dimaksud komparisi akta. Jika ada dalam komparisi akta maka kekuatan akta menjadi tidak otentisitas karena bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang. 4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta kata-kata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan banyak penafsiran. Untuk memenuhi unsur tersebut notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir ke- 166
salahan dalam penulisan akta, karena pada asasnya apa yang tertuang di dalam akta otentik haruslah benar, agar kekuatan akta otentik sebagai alat bukti dapat dipertah- ankan. Notaris dalam hal pembuatan akta otentik tidak boleh memihak pada salah satu masyarakat atau para pihak pengguna jasa dalam pembuatan akta otentik. 5. Memenuhi syarat Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formiil dan syarat materiil dari pembua- tan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan menge- nai syarat formiil dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6. Pembacaan, Penandatanganan dan pembubuhan cap jempol Saat penandatanganan akta, notaris terlebih dahulu menjelaskan apa isi akta terse- but, apabila sudah dibacakan, dan para penghadap sudah mengerti serta memahami akta tersebut maka para penghadap menandatangani akta otentik yang sudah dibuat serta membubuhkan sidik jari pada lembar tersendiri, tetapi satu kesatuan atas akta otentik tersebut. Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Me- miliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika notaris tidak memahami per- buatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil risiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri. Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris, maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika 1.2 Bentuk Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Dalam Pembuatan Aktanya Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sub- jek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Syarat per- buatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hu- kum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana. 167
Perbuatan melawan hukum dalam ranah bidang perdata diatur dalam buku III Pasal 1352 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum berasal dari undang-undang, bukan ka- rena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum murni merupakan akibat pelanggaran perbuatan manusia yang sudah ditentukan sendiri oleh undang-undang. Notaris melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya me- nerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan mela- wan hukum karena kelalaian. Menurut Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yanuar Prayoga, berdasarkan pengalaman dan pengama- tannya sebagai polisi, Yanuar melihat ada 7 (tujuh) contoh kelalaian notaris yang sering berujung ke kepolisian yaitu:15 1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta pa- dahal ia tahu para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya mel- aporkan notaris. 2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu. 3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta no- taris yang diterbitkan dianggap akta palsu. 5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda. "Ini sering terjadi, nomor, tanggal, dan judul sama, tetapi di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua penghadap. 6. tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Perbuatan melawan hukum Notaris dalam bidang Administrasi dan kode etik ja- batan Notaris antara lain sebagai berikut: 1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwaki- lan. 2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor. 3. Berada di luar wilayah kerja yang telah ditentukan. 4. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a. Iklan. 15 FITRI N. HERIANI, "7 Hal Yang Sering Menyeret Notaris Ke Pusaran Kasus," 2016, 168
b. Ucapan selamat. c. Ucapan belasungkawa d. Ucapan terima kasih e. Kegiatan pemasaran f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. 5. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. 6. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain. 7. Notaris tidak membacakan akta. Pada kasus notaris NB diketahui notaris tidak membacakan akta dihadapan para penghadap. Mencermati permasalahan pada kasus NB ini, perlu diperhatikan syarat formil pembuatan akta antara lain: a. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu dihadapan notaris; b. Dihadiri oleh para pihak c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada notaris; d. Dihadiri oleh dua orang saksi; e. Menyebut identitas notaris, penghadap dan para saksi; f. Menyebut tempat, hari, tanggal, bulan, tahun dibuatnya akta; g. Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi; h. Ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan notaris; i. Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada penutup akta; dan j. Mengenai kedudukan notaris di daerah kabupaten atau kota. Apabila salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibat- kan akta Notaris yang bersangkutan cacat formil, akibatnya akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya, dan hanya menjadi akta di bawah tangan. Tan Thong Kie menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu "telah dibacakan oleh saya, notaris", padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apa- lagi banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris itu "telah berhadapan dengan para pengha- dap" perlu diragukan pula.16 Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatan- gani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan ja- batannya yang mulia itu. Seharusnya Notaris yang tidak membacakan akta diberikan sanksi yang bisa mengakibatkan efek jera, karena apabila hanya diberikan teguran lisan ataupun tertulis, kemungkinan akan mengulangi lagi.17 16 Kie, Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris. 17 Kie. 169
8. Para Pihak Tidak tanda tangan di hadapan notaris. Praktek notaris yang para pihaknya tidak menandatangani akta di hadapan notar- is sebenarnya tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi bahkan bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beriktikad baik dan sengaja ingin membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana dan dapat diajukan ke pengadilan, namun dalam kenyataannya sulit dilakukan karena pada umumnya orang yang membutuh- kan jasa Notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut. Terdapat contoh peristiwa hukum notaris Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan, berdasarkan laporan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten kemudian membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Dengan Surat Keputusan Nomor W29/T.Pem/Not.01/2010 Majelis Pengawas Wilayah No- taris Provinsi Banten tanggal 11 Januari 2010 perihal Pembentukan Majelis Pemer- iksa Wilayah Notaris Provinsi Banten; dan dalam sidangnya pada tanggal 26 Janu- ari 2010, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris tersebut dan berkas laporan dari kuasa hukumnya, ditemukan fakta-fakta bahwa notaris tersebut telah membuat akta kuasa menjual di mana para pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris. Mengacu pada Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Ja- batan Notaris, seharusnya notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Oleh karena itu perbuatan notaris tersebut telah mengakibatkan kerugian pada orang berupa per- alihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.18 Secara umum adanya tanda tangan dari para penghadap diperlukan dalam suatu akta notaris. Hal ini menandakan para penghadap tersebut telah menyetujui apa yang terdapat atau yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yaitu para peng- hadap itu sendiri. Membubuhi tanda tangan harus mempunyai arti sebagai melihat (membaca) dan menyetujui apa yang ditulis. Dalam melaksanakan tugas jabatan, notaris harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ten- tang Jabatan Notaris yang merupakan pengganti Notaris Reglement Stb. 1860 nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) mengandung muatan hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil menyangkut ketentuan tentang kedudukan dan fungsi No- taris, seperti pada Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, demikian pula dengan pengawasan terhadap notaris dan apa yang dibuatnya. Hukum formil tidak kurang pentingnya, misalnya sebagai alat pembuktian yang otentik harus dipenuhi semua ketentuan yang diperlukan agar suatu akta notaris mempunyai bentuk yang sah. Guna melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris secara formil seharusnya: a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya diperlihat- 18Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya," Mimbar Hukum 27, no. 1 (2015), 170
kan kepada Notaris. b. Menanyakan dan mencermati kehendak para pihak, c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan para pihak. d. Memberikan saran dan membuatkan minuta untuk memenuhi keinginan para pi- hak tersebut. e. Memenuhi segala teknik adiministratif pembuatan akta seperti pembacaan, pen- andatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk Minuta; f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris; dan g. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan No- taris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga harus melihat identitas penghadap, apakah ia mewakili diri sendiri pribadi, atau mewakili badan atau institusi tertentu. 9. Pindah alamat kantor tetapi tidak melapor. 10. Membuat salinan tetapi tidak sesuai dengan minuta. 11. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. 12. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen - dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. 13. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. 14. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. 15. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor no- taris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. 16. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. 17. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat ekslusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemung- kinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. 18. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perun- dangundangan yang berlaku. 19. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelangga- ran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran- 171
pelanggaran terhadap: a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Isi sumpah jabatan Notaris. c. d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ika- tan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. B. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan pro- fesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terha- dap notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbua- tan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formil dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, materi- il memenuhi pengujian dengan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Aspek batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh notaris diberikan berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang notaris dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut: 1. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan ka- rena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain. 2. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hu- kum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan mela- wan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.19 3. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik notaris dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertang- gungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menyasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat 19 Lanny Kusumawati, Tanggung Jawab Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2006). 172
reparatoir atau korektif artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh notaris lain. Regresif berarti segala sesuatu- nya dikembalikan kepada suatu keadaan ketika sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu, disamping dijatuhi sanksi adminstratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara komulatif) yang bersifat comdemnatoir (punitif) atau menghukum, dalam kaitan ini Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.20 Selain itu, notaris juga masih harus menghadapi ancaman sanksi berupa sanksi etika jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan notaris, dan bahkan da- pat dijatuhi sanksi pidana. Namun demikian, sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatannya, dan tunduk pada ketentuan pidana umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Un- dang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris. Suatu delik atau pebuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur objektif (unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pi- dana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian) dan unsur subjektif toereken- ingsvatbaarheid dan kesalahan (schuld).21 Batasan-batasan pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris adalah berupa ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan- batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelang- garan yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris. Bentuk pertangggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan mela- wan hukum dalam pembuatan akta otentik adalah seorang Notaris dapat dikenakan per- tanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau 20 Kusumawati. 21 Liliana Tedjosapatro, Mal Praktek Notaris Dan Hukum Pidana (Semarang: CV.Agung, 1991). 173
ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi tegu- ran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris. Pertanggungjawaban ter- hadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal-hal tersebut berdasarkan temuan-temuan dalam yuris- prudensi mengenai pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. IV. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta ialah pengenalan terhadap identitas pengha- dap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, memenuhi syarat formiil dan syarat materiil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pembacaan, Penandatanganan dan pembubuhan cap jempol. Apabila notaris melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi, mentaati peraturan yang ada di dalam undang-undang, maka notaris akan mendapatkan perlindun- gan, perlindungan hukum diberikan kepada mereka yang mentaati aturan-aturan undang- undang. 2. Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang per- data, sanksinya berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat yang akan diteri- ma Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi ho- kum. Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang administrasi, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan pertanggungjawaban dalam konteks kode etik profesi notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pem- berhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dan, pertanggungjawa- ban secara pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum. B. Saran Saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu : 1. Pembacaan akta merupakan kewajiban bagi notaris, notaris diberikan kewenangan oleh ne- 174
gara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik dan sudah se- harusnya notaris mengikuti segala peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar di kemudian hari para penghadap/para pihak tidak menggugat akta notaris ke Pengadilan Umum dan/atau tidak adanya para pihak/penghadap mengajukan laporan ke Ma- jelis Pengawas Notaris atas kerugian akta yang dibuat notaris. 2. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak terkait perbuatan notaris yang tidak membacakan akta, para pihak sebelum menandatangani akta yang telah dibuat notaris ada perlunya berkonsultasi dengan notaris mengenai apakah kelengkapan akta sudah sesuai den- gan peraturan yang ada. Dan jika akta tidak dibacakan oleh notaris lebih baik membaca sendiri akta yang telah dibuat oleh notaris, agar mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para penghadap yang telah datang ke notaris. REFERENSI Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: PT. Refika Aditama, 2014. Erliyani, Rahmida. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020. Erliyani, Rahmida, and Siti Rosyidah Hamdan. Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary. Yogyakarta: Dialektika, 2020. Harahap, Nuzuarlita Permata Sari. Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya. Medan: Pustaka Press, 2011. HERIANI, FITRI N. "7 Hal Yang Sering Menyeret Notaris Ke Pusaran Kasus." HukumOnline. com, 2016. Kie, Tan Thong. Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007. Kusumawati, Lanny. Tanggung Jawab Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2006. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004. Muhjad, Muhammad Hadin, and Nunuk Nuswardani. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012. Purwaningsih, Endang. "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya." Mimbar Hukum 27, no. 1 (2015). article/view/15907. Suhartati. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa." Petitum 8, no. 2 (2020): 187. view/819. Susanto, Herry. Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak. Yogyakarta: UII Press, 2010. Tedjosapatro, Liliana. Mal Praktek Notaris Dan Hukum Pidana. Semarang: CV.Agung, 1991. Wawancara dengan Raden Sukoco selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus Notaris di Kabupaten Banjar, 4 Februari 2022 175