digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PRESPEKTIF EMPAT MAZHAB SKRIPSI Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas syariah jurusan hukum islam Program Studi Hukum Pidana Islam Oleh: Evi Tamala NIM: S20154007 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS SYARIAH OKTOBER 2019
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id MOTTO ّﷲ ُةَنْعَل َلاَأ َنيِمِلاﱠظلا ىَلَع ِ Artinya: "Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim" (QS. Hud: 18). iv
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id PERSEMBAHAN Sebuah karya sederhana ini semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar saya selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu. Diantaranya yaitu kepada: 1. Ibunda Siti Fatima dan Ayahanda Sumarto yang selalu sabar membimbing, merawat dan mendoakanku agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan masyarakat. 2. Keluarga besar ku tercinta, dan adiku tersayang Aziza yang selalu memberikan support serta doa disetiap perjalanan penulis dalam mencapai semua cita-cita. 3. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan intelektual maupun dukungan moril dan spiritual, salam hormat ta'dzim dan terimakasih saya haturkan kepada beliau. 4. Segenap dosen yang pernah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat meningkatkan kualitas, Islam, iman dan taqwa 5. Untuk Suamiku Zainul Wiranto yang selalu memberikan semangat dan setia menemaniku dalam menjalani hidup ini. 6. Organisasi yang menjadi rumah saya dalam memahami proses yang begitu berharga "Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam" HMPS HPI IAIN JEMBER. v
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 7. Semua sahabat seperjuangan, keluarga besar "Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam" HMPS HPI IAIN JEMBER 2017-2018, orang- orang yang telah merubah cara saya berfikir dan trimakasih atas segenap proses yang kita lalui bersama yang tidak mungkin saya luapakan. vi
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelsaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada insan kamil Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Skripsi yang telah selesai dengan judul "HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA KUHP DAN PRESPEKTIF EMPAT MAZHAB". Skripsi ini merupakan upaya dan daya pemikiran untuk menggali khazanah keilmuan yang lebih dalam. Walau dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis membutuhkan kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, maka kami sepatutnya mengucapkan terima kasih dan salam ta'dzim kepada. 1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember 2. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag selaku Warek I IAIN Jember 3. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Jember. 4. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember, Dan Selaku Dosen Pembimbing, beliau yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing baik secara moril maupun spiritual hingga skripsi ini selesai. vii
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 5. Ibunda tercinta Siti Fatima dan Sumarto yang dengan gigih dan jerih payahnya membangunkan segenap jiwa dan raga, mendidik, dan membesarkan penulis dengan baik demi keberhasilan di masa depan agar menjadi orang yang bermanfaat untuk Agama, Bangsa dan Negara. 6. Seluruh Mahasisiwa/i IAIN Jember, Khususnya sahabat-sahabat Program Studi Hukum Pidana Islama Akhirnya, penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Harapan penulis, semoga karya sangat sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Islam dan berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia. Amin Ya Robbal 'Alamin, Jember, 14 Oktober 2019 EVI TAMALA NIM. S20154007 viii
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id ABSTRAK Evi Tamala, 2019. "Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang‐ Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Prespektif Empat Mazhab". Pada prinsipnya, baik negara Islam maupun non Islam menginginkan negara yang aman dan tentram dari segala macam gangguan.Namun tidak menutup kemungkinan bahwa didalam sebuah negara terdapat sekelompok orang atau masyarakat yang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara yang muda tanpa bekerja keras dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti tindak pidana atau jarimah pencurian. pencurian adalah melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Adapun masalah tentang tindak pidana pencurian yang peneliti kaji dalam hal ini adalah hukuman tindak pidana pencurian dalam KUHPidana dan prespektif empat Mazhab. Dan pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dalam KUHP diatur dalam pasal 362 KUHP dan menurut hukum Islam terdapat di firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38. Maka dengan ini peneliti mengambil fokus peneliti ini yaitu: 1). Bagaimana Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana) dan aspek jera. 2). Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif empat Mazhab dan aspek jera. 3). Bagaimana komparasi antara KUHPidana dan empat Mazhab mengenai pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian. Keimpulan dari penulis hukuman bagi tindak pidana pencurian dalam KUHPidana terdapat dalam pasal 362 KUHPidana hukuman bagi tindak pidana pencurian menurut Hukum Islam terdapat pada Al-Qur'an nul karim surat Al- Maidah ayat (38). Adapun pedekatan peneliti yang digunakan dalam peneliti ini adalah peneliti pustaka, Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan pada tahap ini peneliti mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat " trial and error". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas peneliti itu sendiri. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalah penelitian dalam pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dalam KUHPidana dan pendapat empat mazhab untuk memberikan aspek jera pada pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Temuan yang diperoleh dari peneliti ini antara lain menunjukkan bahwa dalam KUHPidana, tindak pidana pencurian diancam dengan penjara lima tahun dan denda, sedangkan hukum Islam bagi tindak pidana pencurian diacam dengan hukuman potong tangan apabilah memenuhi beberapa unsur dan syarat dalam hukum islam bagi pelaku pencurian, juga terdapat perbedaan pandangan dari segi hukuman ini sehingga hukuman dalam KUHPidana tidak berpengaruh untuk memberantas tindak pidana pencurian. Hukuman dalam hukum islam yaitu potong tanggan bisa membuat efek jera dan menjauhkan pelaku dari perbuatan tindak pidana pencurian sepanjang hidupnya. juga Dikarenakan sesunggunya hukuman ada bertujuan untuk membalas dan mencegahnya agar tidak terjadi lagi suatu tindak pidana pencurian tersebut. ix
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id DAFTAR ISI JUDUL PENELITIAN ... i PERSETUJUAN PEBIMBING ... ii PENGESAHAN TIM PENGUJI ... iii MOTTO ... iv PERSEMBAHAN ... v KATA PENGANTAR ... vii ABSTRAK ... ix DAFTAR ISI ... x BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Fokus Kajian ... 6 C. Tujuan Penelitian ... 7 D. Manfaat Penelitian ... 7 E. Definisi Istilah ... 9 F. Metode Penelitian ... 11 G. Sistematika Pembahasan ... 13 BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 15 A. Penelitian Terdahulu ... 15 B. Kajian Teori ... 19 BAB III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN BIOGRAFI EMPAT MAZHAB ... 44 A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ... 44 B. Empat Mazhab ... 45 BAB IV HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)... 58 A. Gequalificeerde Diefstal ... 58 B. Pencurian ringan (lichte Diefstal) ... 67 C. Hukuman Tambahan ... 68 D. Tindak pidana atau pengaduan (Klachtdelict)... 68 x
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id E. Aspek Jera Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ... 70 BAB V HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN PRESPEKTIF EMPAT MADZAB ... 73 A. Hukuman Potong Tangan ... 73 B. Pengganti Kerugian (Dhaman) ... 81 C. Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian ... 82 D. Batas Pemotongan Tangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian ... 83 E. Aspek Jera Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam ... 86 F. Hikmah/Tujuan Hukuman Bagi Pencurian ... 89 BAB VI PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PRESPEKTIF EMPAT MAZHAB ... 91 A. Persamaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam ... 91 B. Perbedaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam ... 103 BAB VII PENUTUP ... 110 A. Kesimpulan ... 110 B. Saran ... 111 DAFTAR PUSTAKA ... 112 LAMPIRAN-LAMPIRAN xi
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang mengagumkan. Semangat perubahan ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara-Bangsa yang bermartabat dalam menyelenggarakan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.1 Sebagai gejala sosial, hukum dimaksud untuk menciptakan dan mengusahakan adanya keseimbangan diantara ragam kepentingan antar anggota masyarakat, sehingga konflik kepentingan antar anggota masyarakat dapat dihindari2 dan tidak ada masalah betapapun murni dan baharunya suatu masyarakat, tindak pidana tetap dilakukan dan berbeda menurut tingkatnya. Karena itu kita perlu meneliti masalah-masalah kriminal dan sebab-sebab yang mempengaruhi, meneliti psikologi dan sifat dasar mereka yang melakukan tindak pidana untuk mencegah meningkatkan rata-rata kriminalitas dimasa yang akan datang.3 Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia ataupun dinegara-negara lain adalah kejahatan pencurian. Kata pencurian adalah terjemaan dari kata Bahasa arab Al-Sariqah, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Abdul Qadir "Awdar berpendapat bahwa pencurian 1 Mokhammad Najih, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang: SEtara Press, 2014),1. 2 Ibid., 2. 3 Abdul Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 285. 1
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 2 sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi- sembunyi, yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.4 Pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Pencurian termasuk salah satu tindak pidana hudud ( tindak pidana yang jenis, jumlah dan ukuranya).5 Pencurian menurut hukum positif adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan sanksi pencurian dalam hukum pidana positif terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berbunyi "Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah.6 Pada prinsipnya, baik negara Islam maupun non Islam menginginkan negara yang aman dan tentram dari segala macam gangguan.Namun tidak menutup kemungkinan bahwa didalam sebuah negara terdapat sekelompok orang atau masyarakat yang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara yang muda tanpa bekerja keras dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti tindak pidana atau jarimah pencurian. 4 Muhammad Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), 111. 5 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syaamil Press & GRafika, 2000), 191. 6Tim citra umbara.KUHP DAN KUHAP(.bandung.Citra Umbara). Hal:112
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 3 Pencurian dalam hukum nasional diacam dengan hukuman penjara. Hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pencurian tidak menjadi Aspek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian tersendiri, karena terpidana sendiri mempertimbangkan mana yang sangat menyenangkan hidup diluar atau didalam penjara itu sama saja atau juga mempertimbangkan mengenai berapa lama akan menjalani saksi pidana jika melakukan pencurian. Hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang kaya yang bisa menyogok atau membayar hakim, jaksa ataupun pengacara agar bisa lepas dari acaman hukuman dari tindak pencurian tersebut dan juga bisa dilakukan oleh masyarakat- masyarakat kecil atau miskin yang males untuk berkeja keras lebih memilih mencuri untuk kebutuhanya karena hukuman penjara bagi mereka masyarakat miskin tidak menjadi aspek jera karena setelah keluar dari penjara akan semakin professional dalam melakukan tindak pidana pencurian karena didalam penjara berkumpul dengan pelaku tindak pidana kejahatan lainya yang lebih professional. Tidak menutup kemungkinan juga masyarakat miskin akan melakukan tindak pidana pencurian setelah keluar dari penjara. Pidana pejara dalam hukum nasional nampaknya tidak berpengaruh dalam memberatas jarimah pada umumnya, lebih khususnya pada jarimah pencurian. Hal ini disebabkan karena sanksi dari tindak pidana pencurian tersebut tidak cukup untuk memberi aspek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian agar menjahui tindak pidana pencurian tersebut. Pidana penjara hanya bisa menjauhkan pelaku tindak pidana pencurian sementara saja selama dalam penjara, tidak menutup kemungkinan setelah keluar dari penjara pelaku
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 4 tindak pidana pencurian itu melakukan kejahatannya lagi. Sedangkan kalau dengan hukuman potong tangan atau hilangnya tangan pelaku tindak pidana pencurian bisa membuat aspek jera dan menjauhkan pelaku dari perbuatan tindak pidana pencurian sepanjang hidupnya. Menurut hukum Islam pencurian (sariqah) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak setau pemiliknya) dari tempat simpananya yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.7 Pencurian dilakukan oleh seorang yang sadar terhadap perbuatanya. Dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan jarima pencurian mendapatkan sanksi potong tangan. Syariat menetapkan pandangan yang lebih realitis dalam menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan aspek jera guna menghentikan kejahatan tersebut sehingga bisa diciptakan rasa perdamaian dimasyarakat.8 Islam ingin membangun ummah yang sehat. Dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat, maka pencurian dianggap sebagai suatu kejahatan dan dosa yang besar9. Pencurian dalam hukum Islam dihukum dengan potong tangan. Allah berfirman di dalam Al- Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut : 3 iΒ z⎯Ï L™!#t"y_ ª!$#uρ "!$# Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& (#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í'$¡¡9$#uρ ä ä−Í'$¡¡9$#uρ ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ ͕tã Artinya : "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 7 Ahmad Azhar Basyir Ikhtisar Fikih Jinayat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 35. 8 Abdul Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 63. 9 Ibid., 64.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 5 kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."10 Pencurian baru diancam dengan hukuman Had jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur adalah pencurian telah baliq, berakal sehat dan ikhtiyar (tidak terpaksa), pencuri benar-benar mengambil harta orang lain yang tidak ada syubhat milik bagi orang tersebut, pencuri mengambil harta dari tempat simpanan yang semestinya, harta yangdicuri memenuhi nisab.11Dengan demikian apabilah pelaku tindak pidana pencurian tidak memenuhi salah satu unsur-unsur pencurian tidak dapat dijatuhi potong tangan. Salah satunya adalah dengan unsur harus memenuhi nisab barang yang dicuri, Harta yang diambil sampai satu nisab. Dengan persyaratan ini, orang yang mengambil harta orang lain kurang dari satu nisab tidak diancam dengan hukuman had, tetapi hukuman ta'zir. ulama berbeda pendapat tentang kadar nisab pencurian.12 Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kadar nisab pencurian yang diancam dengan hukuman had adalah sebanyak seperempat dinar emas. (Jika dihitung dengan gram, satu dinar emas sama dengan 4,45 gram, maka seperempat dinar berarti kurang lebih 1,11 gram emas).13 Berbeda dengan itu, kalangan Hanafiyah berpendapat, hukum potong tangan atas pencurian baru dilakukan bila mana ia mencuri harta orang lain satu dinar atau sepuluh dirham. Bila diukur 10Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62. 11 Azhar Ahmad, Ikhtisar Fikih Jinayat, 35. 12 Muhammad Amin Suma, Pidana Islam di Iindonesia Peluang Prospek dan Tantangan, 119. 13 Ibid.,120.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 6 dengan emas, berarti 4,45 gram emas. Alasan mereka berdasarkan Hadits berikut : ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ِﺪْﻬَﻋ ﻰَﻠَﻋ ﱢﻦَﺠِﻤْﻟا ُﻦََﲦ َنﺎَﻛَو ﱢﻦَﺠِﻤْﻟا ِﻦََﲦ ِﰲ ُقِرﺎﱠﺴﻟا ُﻊَﻄْﻘُـﻳ َلﺎَﻗ َﻦَْﳝَأ ْﻦَﻋ َﻢِﻫاَرَد َةَﺮْﺸَﻋ ْوَأ اًرﺎَﻨﻳِد َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ Artinya:"Dari Aiman ia berkata: seorang pencuri dipotong tangannya (mencuri) seharga perisai dan harga perisai pada masa Rasulullah saw. Adalah satu dinar atau 10 dirham. (HR. Al- Nasai). Dalam mempertimbangkan harta yang dicuri itu, ia harus dapat dipindahkan, bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanannya yang biasa dan mencapai nisab. Jika ia tidak mencapai nisab, maka tak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta'zir. Masalah pencurian, syarat-syarat dan unsur-unsur pencurian serta pertanggung jawaban terhadap tindak pidana pencurian dan aspek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian merupakan pembahasan yang menarik untuk dikaji menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan prespektif empat Mazhab. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini penulis mengkhususkan membahas komperasi antara keduanya. B. Fokus Kajian Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 7 terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.14 Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana)? 2. Bagaimana Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif empat Mazhab? 3. Bagaimana komparasi antara KUHPidana dan empat Mazhab mengenai Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan ditujuh dalam melakukan penelitian.15 Berdasarkan dari fokus kajian merupakan rumusan masalah dari penelitian ini maka peneliti mempunyai tujuan terhadap pokok pembahasan yaitu : 1. Untuk mengetahui Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). 2. Untuk mengetahui Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam Prespektif Empat Mazhab. 3. Untuk mengetahui komparasi antara KUHPidana dan empat Mazhab mengenai Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian. 14 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmia, (jember: IAIN Jember Press 2018), 51. 15 Ibid., 51.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 8 D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.16 Baik yang berupa kegunaan bersifat secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi dalam pengembangan keilmuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan prespektif Empat mazhab. 2. Manfaat praktis a. Bagi Peneliti Peneliti berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai hukum pidana Islam tentang pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana Pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Prespektif Empat Mazhab. b. Bagi IAIN Jember Bagi IAIN Jember dapat menambah kepustakaan IAIN Jember khususnya fakultas syariah, Prodi Hukum Pidana Islam dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjudnya. 16 Ibid., 51.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 9 c. Bagi Aparat Penegak Hukum Manfaat praktis bagi aparat hukum dalam suatu kasus tindak pidana pencurian yang sering terjadi di Indonesia. Kemungkinan peneliti disini bisa diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum di Indonesia dalam mengenai tidak pidana pencurian di Indonesia. Sehingga hasil penelitian ini dapat menambah atau mempertimbangkan apparat hukum dalam memberi sanksi terhadap tindak pidana pencurian agar pelaku tindak pidana pencurian jera dan tidak mengulangi lagi prilakunya tersebut. E. Definisi Istilah Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagai mana dimaksud oleh peneliti.17 1. Hukuman Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligu juga untuk melindungi kepentingan individu.18 17 Ibid., 52. 18 Ahmad wardi muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta :Sinar Grafik, 2004), 137
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 10 Pelaku Tindak Pidana 2. Pelaku adalah adalah orang yang pada dirinya, tindakannya dengan akibat-akibatnya terdapat unsur-unsur dalam dan luar dari tindak pidana sebagai terdapat pada uraian pengertian Undang-Undang Tindak Pidana.19 3. Pencurian Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk memiliki. 20 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kodifikasi peninggalan massa pemerintah Hindia Belanda.21 Oleh karena bagian terbesar pasal-pasal KUHpidana Indonesia mencontoh KUHpidana Belanda tahun 1881.22 KUHpidana terdiri dari tiga bagian yang dinamakan buku (Belanda: Boek) yaitu: buku kesatu tentang "ketentuan- ketentuan umum (Algemene Bepalingen)", buku kedua tentang "Kejahatan-Kejahatan (misdrijven)", buku ketiga tentang "Pelanggaran- Pelanggaran (Overtrendingen)".23 5. Empat Mazhab Empat Mazhab adalah mazhab yang dapat bertahan dan berkembang terus sampai sekarang serta banyak diikuti oleh umat Islam di 19 Ibid., 152. 20 Azhar Ahmad, Ikhtisar Fikih Jinayat, 35. 21 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grindo Persada, 2012), 43. 22 Ibid., 43. 23 Ibid., 46
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 11 seluruh dunia, yaitu: Mazhab Hanafi, pendirinya Imam Abu Hanifah, Mazhab Maliki, pendirinya Imam Malik, Mazhab Syafi'i, pendirinya Imam Syafi'i, Mazhab Hambali, pendirinya Imam Ahmad bin Hanbal. 24Munurut Said Ramadhany al-Buthy, Mazhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadits.25 F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisi normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitianya.26 Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan pada tahap ini peneliti mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat " trial and error". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas peneliti itu sendiri. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan 24 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzab, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1997), 74. 25 Ibid., 71. 26 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004).166
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 12 permasalah penelitian27 dalam pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dalam KUHPidana dan pendapat empat mazhab untuk memberikan aspek jera pada pelaku tindak pidana pencurian tersebut. 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan data , maka yang digunakan adalah penelitian dokumentasi yaitu pengumpulan data dan bahan-bahan pemikiran yang bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak.28 Penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridi normatif adalah: a. Merumukan asas-asas hukum, baik dari data soial maupun dari data hukum poitif tertulis. b. Merumukan pengertian-pengertian hukum. c. Pembentukan standar-standar hukum. d. Perumusan kaidah-kaidah hukum. Meskipun ia tidak empiris, akan tetapi kegiatan-kegiatannya tetap merupakan penelitian ilmiah, karena mencakup kegiatan-kegiatan yang 27 Bambang Sungguno, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 114. 28 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmia, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 57
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 13 dilakukan secara sitematis dan dengan mempergunakan serta teknik- teknik tertentu.29 3. Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum menggunakan studi dokumen merupakan langka awal penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.30 Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan- bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.31 Maka dari ini peneliti menggunakan analisa dengan metode deduktif, yaitu dari hukum yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam Perpektif Empat Mazhab mengenai pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian agar memberikan aspek jera pada pelaku tindak pidana pencurian tersebut. G. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 29 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian, 167 30 Amiruddin, Pengantar metode Penelitian Hukum, 68. 31 Ibid. 166.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 14 penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk naratif., bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga Nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir.32 Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bab I: Pendahuluan, dalam hal ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan. 2. Bab II: Kajian Kepustakaan, dalam bab ini penulisan menguraikan penelitian terdahulu dan kajian teori. 3. Bab III: Membahas hasil penelitian, didalamnya membahas tentang penyajian dan analisis. 4. Bab IV: Penutup, didalamnya membahas kesimpulan dan saran. 32 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmia, 53.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan peneliti yang hendak dilakukan.33 Beberapa penelitian tersebut antara lain: Pertama adalah : Skripsi Hamdar Mitasari yang diterbitkan pada tahun 2012, yang berjudul pidana potong tangan pada delik pencurian persektif HAM (Hak Asasi MAnusia), dengan beberapa permasalahan yakni:Pertama ''Bagaimana urgensi pelaksananaan pidana potong tangan'': Kedua " Bagaimana pandangan HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap pidana potong tangan": Ketiga " Bagaimana korelasi antara tindak pidana pencurian dengan sanksi pidana Islam dilihat dari legal draft. Penulis skripsi ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan teologi normatif (syar'i), yuridis normatif, dan historis. Pada kesimpulan skripsi tersebut adalah bahwa pidana potong tangan merupakan sanksi pidana dalam hukum pidana Islam. Seorang pencuri dijatuhi hukuman had potong tangan kecuali jika ada alasan tertentu. DiIndonesia pelaksanaan hukuman bagi pencuri bisa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun sesuai pasal 362 KUHP, sedang pencurian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain hal ini diatur dalam pasal 365.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hak asasi manusia dalam Islam menyatakan pidana potong tangan bagi pencuri dalam 33 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmia, 52. 15
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 16 Syaria'at Islam pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak manusia dari tindak pidana pencurian oleh manusia lain, maka eksistensi hukumannya bukanlah pelanggaran terhadap hak manusia (hak pencuri), sebab dalam pelaksanaan pidana tersebut tidak serta merta melakukan, dengan kata lain pidana potong tangan tidak langsung dilaksanakan tanpa memperhatikan kadar pencurian tersebut. Persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan judul saya adalah : Persamaanya adalah sama-sama membahahas dan memaparkan tentang pertanggung jawaban tindak pidana pencurian yang dihukumi dengan potong tangan. Perbedaanya adalah skripsi ini membahas saksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan pencurian yang dihukumi had yaitu potong tangan menurut presektif HAM (Hak Asasi Manusia) diIndonesia.34 Kedua adalah: Skripsi Surur Roiqoh yang diterbitkan pada tahun 2009,yang berjudul sanksi tindak pidana pencurian dipondok pesantren Al- Kahfi Kebumen Persektif Hukum Pidana Islam. Dengan berbagai rumusan masalah yaitu: Pertama "Apa yang menjadi landasan dasar dari penerapan hukum pidana pencurian di pondok pesantren Al-Kahfi Kabumen":Kedua "Apakah penerapan hukum pidana pencurian di pondok pesantren Al-Kafhi sesuai dengan hukum pidana Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits". Penulis skripsi menggunakan metode penelitian gabungan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan penulis skripsi menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji sanksi tindak pidana pencurian presektif hukum pidana Islam.Dan kesimpulannya dalam skripsi 34Dokumentasi, (05-September 2018 Jam 13:36)
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 17 yang ditulis tersebut adalah penerapan sanksi pidana di pondok pesantren Al- Kafhi kebumen tidak menggunakan had(potong tangan) melainkan menggunakan ta'zir yakni hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian ditentukan oleh pengurus yang berhak mulai dari yang dianggap ringan yakni dengan diperingati untuk berubah serta tidak mengulangi lagi bahkan sampai kepada taraf hukuman yang sangat tinggi yakni dikeluarkan dari pondok atas izin pengasuh. Dalam sekripsi ini ada berbedaan dan juga persamaan dengan judul yang saya ajukan yaitu : Persamaannya dalah sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam. Perbedaanya adalah saksi yang dijatuhkan bukanlah sanksi had tapi sanksi ta'zir.35 Ketiga : Skripsi Nur Siti Maimunah yang diterbitkan pada tahun 2002, yang berjudul Penerapan Sanksi Hukuman Pencurian Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dengan berbagai rumusan masalah yaitu, " Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang penerapan sanksi hukuman dilihat dari subjek, objek dan materi pencurian". Penulis skripsi ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan teologi normatif (Syar'i), yuridis normatif, dan historis. Kesimpulan pada skripsi ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali mengenai sanksi tindak pidana pencurian yaitu potong tangan. Tetapi yang membedakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali adalah kadar harta yang dicuri dan berpindahnyabarang ke tempat yang lainya. Dalam skripsi ini ada perbedaan dan persamaan dengan judul 35Dokumentasi, (22 September 2018 Jam 12:24)
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 18 yang saya ajukan. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban tindak pidana pencurian yang berfokus pada hudud (potong tangan). Perbedaanya adalah dalam judul saya lebih fokus tentang sanksi tindak pidana pencurian menurut pendapat para ulama dan di skripsi ini fokus pada Imam Syafi'i dan Imam Hambali.36 Keempat: Kajian Terdahulu Skripsi Ikhsan Wahidin yang diterbitkan pada tahun 2015, yang berjudul tindak pidana pencurian menurut KUHPidana dengan hukum Islam. Dengan berbagai rumusan masalah yaitu yang pertama: "Bagaimana perbandingan pandangan mengenai tindak pidana pencurian menurut KUHPidana dengan hukum Islam dari segi unsur" kedua:"Bagaimana perbandingan tindak pidana pencurian menurut KUHPidana dan hukum Islam dari segi bentuk hukuman. Penulis skripsi ini menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian dilakukan dikota makasar dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, penelitian kepustakaan. Kesimpulan dalam skripsi yang ditulis tersebut adalah perbandingan pandangan mengenai tindak pidana pencurian menurut KUHPidana dan hukum Islam dari segi unsur yaitu keduanya sama-sama memiliki unsur melawan hukum didalam keduanya dan adapun perbandingan tidak pidana pencurian menurut KUHPidana dan hukum Islam dari segi hukumannya yaitu dalam KUHPidana pasal 362 maka dikenakan hukuman 5 tahun penjara atau denda sedangkan dalam hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu hukuman potong tangan apabilah memenuhi unsur dan syarat dan hukuman ta'zir apabila unsur dan syarat tidak terpenuhi. 36Dokumentasi, September 2018 Jam 13:36) SITI MAIMUNAH.pdf (05
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 19 Dalam skrispsi ini ada berbedaan dan juga persamaan dengan judul yang saya ajukan yaitu persamaanya: sama dalam membahas tentang hukuman bagi tindak pidana pencurian menurut KUHPidana dan Hukum Islam dan perbedaanya adalah tidak membahas tentang tindak pidana pencurian menurut KUHPidana dan hukum Islam dari segi unsur.37 B. Kajian Teori Kajian teori ini tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian. 38 1. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Pidana pencurian adalah suatu tindak pidana kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari padangan pemilik harta yang dicuri atau pihak lain menurut agapan orang yang mencurinya.39 Dasar hukum dari tindak pidana pencurian adalah pasal 362 buku kedua KUHPidana yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, LENGKAP-PIDANA-IKHSAN WAHIDIN.pdf?sequence=1 (22 September 2019 Jam 12:24) 38 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmia, 52. 39 Fauzan Al Anshari, Hukuman bagi Pencuri, (Jakarta Selatan: Khairul Bayan, 2002), 8.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 20 dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". 40 2. Arti pemidanaan tindak pidana pencurian Pemidanaan tindak pidana pencurian Syari'at menetapkan pandangan yang lebih realitis dalam menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan aspek jera guna menghentikan kejahatan sehingga bisa diciptankan rasa perdamaian dimasyarakat.41 Hukuman bagi pencuri ada dua macam yaitu had dan ta'zir. Pencurian baru diancam dengan hukuman had atau potong tangan jika memenuhi beberapa unsur yaitu, tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan.42 Al-Qur'an nul karim surat Al-Maidah ayat (38) telah menetapkan hukuman berikut bagi mereka yang melakukan pencurian. 3 iΒ z⎯Ï L™!#t"y_ "!$# Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& (#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í'$¡¡9$#uρ ä−Í'$¡¡9$#uρ ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ ͕tã ª!$#uρ Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".43 40 Moeljatno, KUHPidana, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 128. 41 Abdul Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, 63. 42 Muhammad Amin Suma, Pidana Islam Diindonesia, 113. 43 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, 62
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 21 Akan tetapi, menurut penjelasan dari Rasulullah, tangan pencuri hanya dipotong jika mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar atau lebih. Jadi, jelaslah bahwa hukuman ini hanya berlaku pada sebagian pencuri, bukan setiap pencuri. Pencurian kurang dari seperempat dinar tidak terkena hukuman potong tangan.44Jika ia tidak mencapai nisab, maka tidak dihukum potong tangan tetapi diganti ta'zir. Dengan demikian, ayat tentang potong tangan harus dihubungkan dengan hadis Nabi. Berikut ini versi lengkap dari hadis tersebut. ُﺪَﻳ ُﻊَﻄْﻘُـﺗ َﻻ ) : ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﻪﱠﻠﻟَا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ : ْﺖَﻟﺎَﻗ ُﻪﱠﻠﻟَا َﻲِﺿَر َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ ٍ ﻢِﻠْﺴُﻤِﻟ ُﻆْﻔﱠﻠﻟاَو .ِﻪْﻴَﻠَﻋ ٌﻖَﻔﱠـﺘُﻣ ( اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ ٍرﺎَﻨﻳِد ِﻊُﺑُر ِﰲ ﱠﻻِإ ٍقِرﺎَﺳ Artinya: Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim.45 (اًدِعاَصَف ِراَنْيِد ِعْبُر ِىف ٍقِراَس ُدَي ُعَطْقُت) ِيِراَخُبلْا ُظْفَلَو Artinya: dan lafazh Buhhari : dipotong tangan pencuri pada seperempat dinar atau lebih".46 ( َﻚِﻟَذ ْﻦِﻣ َﱏ ْدَاَﻮُﻫ ﺎَﻤْﻴِﻓا ْﻮُﻌَﻄْﻘَـﺗَﻻَو ,ِﺮَﻨْـﻳِد ِﻊْﺑُر ِﰲاْﻮُﻌَﻄْﻗِا) َﺪَْﲪِﻻ ٍﺔَﻳاَوِر ِﰲَو Artinya: Dan pada satu riwayat bagi Ahmad: "potonglah pada seperempat dinar, dan jangan kamu potong pada yang kurang dari padanya".47 ِﳎ ْ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻖَﻔﱠـﺘُﻣ (َﻢِﻫاَرَد ُﺔَﺛ ﻼَﺗ ُﻪُﻨََﲦ ﱢﻦَ ِﰲ َﻊَﻄَﻗ ص ﱠ ِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأَﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ 44, M. Nurul Irfan, Fiqih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 104. 45 Hassan,Terjamah Bulughul Marom, (Jember : Pustaka Tamam, 1991). 662. 46 Ibid., 662. 47 Ibid., 662.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 22 Artinya: dari ibnu umar, bahwasanya Nabi SAW. telah potong tangan pada perisai ) yang harganya tiga dirham muttafaq 'alaihi. 48 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHPidana a. Unsur melawan hukum Unsur melawan hukum adakalahnya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian yang terdapat pada pasal 362 KUHPidana49 yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupia."50 Terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).51 b. Unsur tingkah laku Unsur tingkah laku adalah mengenai larangan berbuat. Tingka laku dalam tindak pidana terdiri dari tingka laku aktif atau positif (bandelen), juga dapat disebut perbuatan materiil (materiel feit) dan tingka laku pasif atau negative (nalaten). Tangka laku aktif adalah suatu bentuk tingka laku yang untuk mewujudkannya atau melakukanya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil yang terdapat di pasal 362 KUHPidana52 48 Ibid.,662. 49 Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 82. 50 Andi Hamzah, KUHPidana & KUHAPidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 140. 51 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 82. 52 Ibid., 83.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 23 yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupia."53 Sementara itu, tingka laku pasif berupa tingka laku membiarkan (nalaten), suatu bentuk tangka laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksananakan kewajiban hukumnya. Contohnya perbuatan tidak memberikan pertolongan yang terdapat dalam pasal 531 KUHPidana54 yang berbunyi "Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."55 c. Unsur Kesalahan Unsur kesalahan (scbuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.56 53 Andi Hamzah, KUHPidana & KUHAPidana, 140. 54 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 83 55 Andi Hamzah, KUHPidana & KUHAPidana, 120. 56 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 90
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 24 Unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) dalam tindak tidak perna dicantumkan dalam rumusan.57 pidana pelanggaran Menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segalah sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam UU (Undang-Undang). Misalnya kesengajaan pada pencurian yang terdapat pada pasal 362 KUHPidana58 yang berbunyi " Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupia."59 yaitu pengetahuan atau kesadaran dalam diri pelaku terhadap perbuatan mengambil, barang yang diambil (milik orang lain), maksudnya mengambil, dan kesadaran bahwa perbuatan itu adalah tercelah (melawan hukum).60 d. Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan 57 Ibid., 91. 58 Ibid., 94. 59 Andi Hamzah, KUHPidana & KUHAPidana, 140. 60 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 94.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 25 dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana salah satunya berupa unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana.61 Keadaan yang menyertai mengenai objek tindak pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak pidana, misalnya unsur "milik orang lain" yang melekat pada benda yang menjadi objek pencurian yang terdapat di pasal 362 KUHPidana62 yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."63 e. Unsur syarat Tambahan untuk dapatnya dituntut Pidana. Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.64 Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlakukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak mengadu tersebut. syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Syarat ini ada yang disebutkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, misalnya pada pencurian dalam kalangan keluarga yang terdapat dipasal 362 61 Ibid., 106. 62 Ibid., 107. 63 Andi Hamzah, KUHPidana & KUHAPidana, 140. 64 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 108.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 26 KUHPidana65 yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.66 Jo pasal 367 KUHPidana yang berbunyi "(a) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terdapat pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. (b). Jika dia suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedara atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terdapat orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. (c). Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.67 f. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (recbtbelang) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dari rumusan tindak 65 Ibid.,109 66 Andi Hamzah, KUHPidana & KUHAPidana, 140. 67 Ibid., 143.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 27 pidana. Memang didalam rumusan tindak pidana terkandung dua hal yang saling bertolak belakang, seperti pedang bermata dua. Mata pedang yang satu melindungi kepentingan hukum orang yakni korban, dan mata pedang yang satu menyerang kepentingan hukum orang yakni sipembuat tindak pidana dengan pidana. Contohnya, pada kejahatan terhadap harta beda, misalnya pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHPidana68 yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."69 4. Unsur-unsur Tindak Pidana pencurian menurut hukum Islam Seorang pencuri lelaki ataupun perempuan, sedangkan tindakan pencurian itu dianggap lengkap oleh para Fuqaha bila terdapat unsur-unsur berikut ini : a. Pengambilan secara diam-diam Pengambilan harta secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelekanya. Contohnya, seperti mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya 68 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 112. 69 Andi Hamzah, KUHPidana & KUHAPidana, 140.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 28 dan terjadi kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (ikhitilas). Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu: 1) Pencurian mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpannaya. 2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik. 3) Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.70 b. Barang yang diambil berupa harta Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabilah barang yang dicuri bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau nak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai humuman had. Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebgai berikut : 1) Barang yang dicuri harus berupa Mal Mutaqawwin Pencurian baru dikenai hukuman had apabila barang yang dicuri itu barang yang mutagawwim, yaitu barang yang dianggap 70 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 83.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 29 bernilai menurut syara'. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk mal mutaqawwim, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.71 2) Barang tersebut harus barang yang bergerak. Untuk dikenakanya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkanya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabilah benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan apabilah benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain. 72 3) Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadits tetap memberlakukan hukuman had, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. 71 Ibid., 83. 72 Ibid., 84
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 30 Dasar hukum disyaratkannya tempat simpanan (hirz) ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rafi'ibn Khadij bahwa Rasulullah saw. Bersabda: (ﺔﻌﺑرﻷاو ﺪﲪ أ ﻩاور) ِﺮْﺜَﻛ َﻻَو ٍﺮََﲦ َﰲ َﻊْﻄَﻗَﻻ Artinya: "tidak ada hukuman potong tangan dalam pencuran buah- buahan dan kurma. (Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan empat ahli hadits). 73 ْرَمَث) ( dalam Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan hadits tersebut adalah buah-buahan atau kurma yang masih bergantung dipohonnya sebelum dipetik dan disimpan. Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pencurian dari pohonya tidak dikenai hukuman, karena pohon bukan tempat simpanan bagi buah- buahan. Hirz atau tempat simpanan ada dua macam, yaitu: (a) Hirz bil makan atau hirz binafsih. Hirz bil makan adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah, warung, ٌزرِح) ( gudang, tempat ini disebut tempat simpanan karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan tempat simpanan tanpa memerlukan penjagaan. 73 Ibid., 83
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 31 (b) Hirz bil hafizh atau hirz bigairih. Hirz bil hafizh atau hirz bigairih adalah setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan, halaman, dan tempat parkir. Hukumanya sama seperti dengan lapangan terbuka jika disana tidak ada orang yang menjaganya. Artinya, tempat tersebut baru dianggap sebagai hirz apabilah ada orang yang menjaganya. Contohnya : seseorang yang memarkir kendaraannya dipinggir jalan tanpa penjaga dianggap memarkir bukan pada hirz atau tempat simpanannya. Akan tetapi, apabilah ditempat tersebut terdapat penjaga seperti satpam maka jalan tersebut dianggap sebagai hirz bil hafizh atau hirz bigairih.74 4) Barang tersebut mecapai nisab pencurian. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabilah barangnya yang dicuri mencapai nisab pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ ٍرﺎَﻨْـﻳِد ِﻊُﺑُر ٍﰲ ﱠﻻِإ ٍقِر ﺎﱠﺴﻟا ُﺪَﻳ ُﻊَﻄْﻘُـﺗَا Artinya: "tangan pencuri tidak dipotonga kecuali dalam pencurian seperempat dinar keatas."75 74 Ibid., 84. 75 Ibid., 83.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 32 اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ ِرﺎَﻨْـﻳِد ِﻊْﺑُر ِﰱ ٍقِرﺎَﺳ ُﺪَﻳ ُﻊَﻄْﻘُـﺗ) ِيِرﺎَﺨُﺒﻟْا ُﻆْﻔَﻟ ( َو Artinya: Dan lafazh Buhhari : dipotong tangan pencuri pada seperempat dinar atau lebih".76 َﻚِﻟَذ ْﻦِﻣ َﱏ ْدَاَﻮُﻫ ﺎَﻤْﻴِﻓا ْﻮُﻌَﻄْﻘَـﺗَﻻَو ,ِﺮَﻨْـﻳِد ِﻊْﺑُر ِﰲاْﻮُﻌَﻄْﻗِا) َﺪَْﲪِﻻ ٍﺔَﻳاَوِر ِﰲَو ( Artinya: Dan pada satu riwayat bagi Ahmad: "potonglah pada seperempat dinar, dan jangan kamu potong pada yang kurang dari padanya".77 ِﳎ ْ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻖَﻔﱠـﺘُﻣ (َﻢِﻫاَرَد ُﺔَﺛ َﻼَﺗ ُﻪُﻨََﲦ ﱢﻦَ ِﰲ َﻊَﻄَﻗ ص ﱠ ِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأَﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ Artinya: dari ibnu umar, bahwasanya Nabi SAW. telah potong tangan pada perisai ) yang harganya tiga dirham muttafaq 'alaihi. 78 5) Harta tersebut milik orang lain. Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabilah barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilanya tersebut dilakukan secara diam-diam. Pemilikan pencurian atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukanya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia 76 Hassan, Bulughul Maram, 662. 77 Ibid., 662. 78 Ibid.,662.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 33 tetap dikenai hukuman had, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi. 79 Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat syubha (ketidak jelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya: seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dinggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat subhat dalam hak milik. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: َﻚْﻴِﺑِﻵ َﻚُﻟ ﺎَﻣَو َﺖْﻧَا Artnya: " engkau dan hartamu milik ayahmu"80 6) Adanya niat yang melawan hukum Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhinya apabila pelaku pencurian mengambil suaru barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang 79 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 87. 80 Ibid., 87.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 34 tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum. Disamping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173: ٍدﺎَﻋ َﻻَو ٍغﺎَﺑ َﺮْـﻴَﻏ ﱠﺮُﻄْﺿا ِﻦَﻤَﻓ ٌﻢﻴ ِﺣَرٌرﻮُﻔَﻐَﻬﱠﻠﻟﺎﱠﻧِإ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َْﰒِإ َﻼَﻓ Artinya: "tetapi barang terpaksa (memakannya) sedang ia tidak mengingikannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173).81 siapa dalam keadaan 5. Syarat Tindak Pidana Pencurian Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperlihatkan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan, dalam bukunya Al-Muttaham Fimajlis Al-Qada, mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman jarimah pencurin.82 yaitu: 81 Ibid., 88. 82 M. Nurul Irfan, Fiqih Jinayah , 113.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 35 a. Pelakunya telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut. b. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib Bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar Bin Al- Khaththab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena dia terpaksa melakukannya. c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya. d. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik. e. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan dijalan Allah. pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan, meskipun demikian jarimah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain seperti dicambuk atau di penjara.83 6. Cara Pembuktian Hukuman Tindak Pidana Pencurian pencurian a. Dengan saksi Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki itu bisa 83Ibid.,114.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 36 dikatakan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman.84 b. Dengan pengakuan Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyah pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Akan tetapi menurut pendapat Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.85 c. Dengan sumpah Dikalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi atau tersangka tersebut tidak mau bersumpah mengakui perbuatannya, maka sumpah bisa dikembalikan kepada si penuntut (pemilik barang). Dan jika si penuntut mau disumpah maka si pencuri yang tidak mau disumpah tadi akan dikenai hukuman had. Namun alat bukti yang satu ini tidak begitu kuat untuk dijadikan alat bukti. Sebab sumpah yang dikembalikan untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman sariqah ini sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktiannya.86 7. Teori penjatuhan pidana dalam Hukum Positif 84 Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, 88. 85 Ibid., 89. 86 Ibid.,90.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 37 Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana dalam hukum positif:87 a. Teori Absolut teori pembalasan (Vergeldings theorien) Teori Absolut adalah teoris pembalasan inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidna karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada kejahatan dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.88 Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu: 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) 87 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).31. 88 Adami Chazawi.Pelajaran Hukum Pidana, 157
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 38 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari prasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tidak lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dana tau menghilangkan penderitaan seperti itu (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberi pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.89 b. Teori relative atau tujuan (Doeltheorien) Teori relative atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tat tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan 89 Ibid., 158.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 39 masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan.90 Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 1) Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking) 2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 3) Bersifat membinasakan (onscbadelijk maken) Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu: 1) Teori Pencegahan umum (general prevention) Teori pencegahan umum adalah teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada kejahatan ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk melakukan kejahatan.penjhat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniruh dan melakukan perbuatan yang serupa dengan kejahatan itu. 2) Teori pencegahan khusus Teori pencegahan khusus adalah teori ini lebih maju dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah 90 Ibid., 161.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 40 agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya da tiga macam, yaitu: a) Menakut-nakutinya b) Memperbaikinya c) Membuatnya menjadi tidak berdaya. Maksud menakut-nakuti ialah adalah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tetentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukanya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi mersa takut untuk mengulangi kejahatan yang perna dilakukanya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini harus bersifat memperbaikinya. Sementara ini, orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.91 c. Teori gabungan (Verenigingstheorien) Teori gabungan adalah pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut. 91 Ibid., 162.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 41 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pemvbalasan itu tidak bileh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.92 3) Teori pemidanaan dalam hukum islam Berkaitan dengan teori pemidanaan ini dikenal adanya beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: Retribution (pembalasan), Deterence (pencegahan), dan Reformation (perbaikan). Banyak penulis menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataanya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalsan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataanya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).93 Di dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal harus diperhatikan berkaitan dengan Retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman had, yaitu: kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalnkan jika kejahatan terbukti. Menurut Muhammad Quthb, 92 Ibid., 166. 93 Topo, Hukum Pidana Islam. 185.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 42 kerasnya hukuman itu didasrakan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan. Aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam lebih dalam dan lebih tegas dibandingkan sistem lain. Disini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya untuk hukuman had. Mawardi mendefinisikan Hudud sebagai: "Hukuman- Hukuman pencegahan yang tetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan dari melalaikan apa yang dia perintahkan. Sementara itu Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hukuman had bernilai baik sebagai perbaikan (reformative), pembalasan (retributive), maupun pencegahan (deterrence).94 8. Dasar Hukum Pencurian menurut Hukum Positif Dasar hukum tindak pidana pencurian terdapat dalam pasal 362 buku kedua KUHPidana yang berbunyi "Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah.95 94 Ibid., 186. 95 Tim citra umbara.KUHPidana DAN KUHAPidana,112.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 43 9. Dasar Hukum Pencurian menurut Hukum Islam Dasar hukum menurut Al-Qur'an terdapat difirman Allah QS. al- Maidah (5): 38 telah dijelaskan bahwa dasar hukum jarimahpencurian akan dijatuhi hukuman Had yang telah ditetapkan oleh Allahswt. Sebagaimana firman-Nya : 3 iΒ z⎯Ï L™!#t"y_ ª!$#uρ "!$# Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& (#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í'$¡¡9$#uρ ä−Í'$¡¡9$#uρ ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ ͕tã Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".96 96Imam Taqiyuddin AbuBakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Ahyar Bagian Kedua, (Surabaya: Bina Iman, 1993M). 390.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id BAB III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ISLAM (KUHP) DAN BIOGRAFI EMPAT MAZHAB A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah kodifikasi peninggalan massa pemerintah Hindia Belanda.97 Oleh karena bagian terbesar pasal-pasal KUHpidana Indonesia mencontoh KUHpidana Belanda tahun 1881.98 KUHpidana terdiri dari tiga bagian yang dinamakan buku (Belanda: Boek) yaitu: buku kesatu tentang "ketentuan-ketentuan umum (Algemene Bepalingen)" , buku kedua tentang "Kejahatan-Kejahatan (misdrijven)", buku ketiga tentang "Pelanggaran-Pelanggaran (Overtrendingen)".99 Dalam buku kesatu dimuat pengertian-pengertian dan asas-asas yang pada umumnya menjadi dasar seluruh hukum pidana positif, baik hukum pidana positif dalam KUHPidana sendiri maupun hukum pidana di luar KUHPidana. Buku kesatu ini terdiri dari sembilan bab. Bab IX adalah tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang. Dalam bab IX ini juga dimasukkan aturan penutup , yakni pasal 103. 100 Selain tindak pidana dalam KUHPidana, yakni dalam Buku II dan Buku III, juga ada tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHPidana. Contoh-contoh:101 97 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, 43. 98 Ibid., 43. 99 Ibid., 46 100 Ibid., 46. 44
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 45 1. UU.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. 2. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.102 B. Empat Mazhab 1. Mazhab Abu Hanifah Nama lengkap Abu Hanifah adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosial- politik, yakni dimasa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah adalah pendiri Madzab Hanafi yang terkenal dengan "al-Imam al-A'zham yang berarti Imam terbesar.Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifa. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutatan Abu Hanifah.103 Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Qur'an ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau menggutamakan Ra'yi 101 Ibid., 47. 102 Ibit.,47. 103Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, 95.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 46 dari khabar ahad. Apabilah terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan. Adapun metode istislal Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri "Sesungguhnya saya mengambil Kitab Suci al- Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al- Qur'an, maka saya mengambil Sunnah Rasul SAW. Yang shahih dan tersiar dikalangan orang-orang terpecaya. Apabilah saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpecaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabilah urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".104 Dalam kesempatan lain Abu Hanifah berkata "Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur'an, kalua tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalua juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para Sahabat dan saya pilih mana yang saya angga kuat. Kalau orang melakukan ijtihad, sayapun melakukan ijtihad. Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, "Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawah pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar." Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi". 105 104 Ibid., 98 105 Ibid., 99
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 47 Dari keterangan diatas, Nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum Syara' yang tidak ditetapkan dalalanya secara qath'iy dari al-Qur'an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan mu'amalat ,manusia, adat istiadat 'urf mereka. Beliau berpegang kepada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan qiyas, beliau berpegangan kepada isthsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegangan kepada 'urf.106 Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madina sebagai kota tempat tinggal Rasul SAW. Yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada ditenga kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problem kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum perna terjadi di zaman Nabi, atau zaman Sahabat dan Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yi. Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah (Irak) dengan di Madina (Hijaz). Ulama di Madina banyak memakai Sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah, Sunnah hanya sedikit yang di ketahui 106 Ibid., 99
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 48 disamping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan ra'yi.107 2. Mazhab Syafi'I Imam Syafi'I dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H. (767 M.). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'I Wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi'I adalah Abu Abdil-lah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'I Ibn Saib Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al- Muththalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qushay al-Quraisyiy.108 Pokok-pokok pikiran Imam Syafi'I dalam mengistinbathkan hukum adalah a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al- Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.109 Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'I menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia 107 Ibid., 99 108 Ibid., 120. 109 Ibid., 128
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 49 menggunakan hadits mutawatir. Jika tida ditemukan dalam hadits mutawatir, maka ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu. Maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan mukshashshish dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya al-ijtihad, Imam Syafi'I jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan mukhashshishnya, maka ia mencari apa yang perna dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama Sahabat. Jika ditemukan ada ijma' dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai.110 Imam Syafi'I walaupun berhujjah dengan hadits ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan Hadits Mutawatir, karena hanya al-Qur'an dan hadits mutawatir sajalah yang qath'iy tsubutnya, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat. Imam Syafi'I dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut : Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang ditad dipercaya. 110 Ibid., 128
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 50 1) Perawianya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya. 2) Perawianya dhabith ( kuat ingatanya) 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya. 4) Perawinya itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.111 b. Ijma' Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' ini sesudah al-Quran dan al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah- masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ijma' menurut Imam Syafi'I adalah ijma' ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'I mengakui, bahwa ijma' Sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Disamping itu itu Imam Syafi'I berteori, bahwa tidak mungkin segenap masyarakat Muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.112 Ijma' yang dipakai Imam Syafi'I sebagai dalil hukum itu dalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' Sahabat. 111 Ibid., 129 112 Ibid., 130
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 51 Imam Syafi'I hanya mengambil ijma'sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasanya menerima ijma' sharih, karena kesepakatan iti disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasanya menolak ijma' sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagai mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.113 c. Qiyas Imam Syafi'I menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'I adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asanya.114 3. Imam Malik. Imam Malik adalam Imam yang keduadari Imam-imam empat serangkai dalam islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madina, suatu daerah dinegeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul awal 179 H/798 M di Madina pada masa pemerintahan Abbasiyah dibawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abu "amir Ibn Al-Harits.115 Adapun metode istidlal Imam Malik dalam menetapkan hukum islam adalah berpegangan kepada : 113 Ibid., 130 114 Ibid., 131. 115 Ibid., 102.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 52 a. Al-Qur'an Dalam memegang Al Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash al-Qur'an atau umumannya, meliputi Mafhum al-mukhlafah dan Mafhum al-Aula dengan memeperhatikan 'illatnya.116 b. Sunnah Dalam berpegangan kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukanya dalam berpegang al- Qur'an. Apabilah dalil syar'i menhendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. apabilah terdapat pertentangan antara ma'na zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam Sunnah-sekalipun syahir (jelas)- maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl al- Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada zhahir al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah al-Mutawatirah atau al-Masyhurah).117 c. Fatwa Sahabat Yang dimaksud dengan Fatwa Sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terdapat suatu masalah itu berdasarkan pada al-Nagl. Ini berarti, bahwa yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadits-hadits yang wajib 116 Ibid., 106 117 Ibid., 106
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 53 diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasullah SAW.118 d. Khabar Ahad dan Qiyas Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madina, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan mashlahah.119 e. Al-Istihsan Menurut Imam Malik, al-Istihsan adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-Istidlal al-Mursal dari pada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasrakan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat Syara' secara keseluruhan.120 f. Al-Mashlahah al-Mursalah Maslahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung 118 Ibid., 108 119 Ibid., 108 120 Ibid., 109
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 54 oleh nash, dengan demikian, maka mashlahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan Syari'at diturunkan. Tujuan Syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau Sunnah, atau ijma'. Imam Syafi'I dan pengikutnya, antara lain Imam al-Ghazaly menolak adanya mashlahah mursalah sebagai dasar hukum. Menurutnya, menggunakan mashlahah mursalah sebagai dasar hukum, berarti menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan akal atau perasaan. 121 g. Sadd al-Zara'i Imam Malik menggunakan Sad al-Zara'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.122 h. Istishhab Imam Malik menjadikan Istishhab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atau ketentuan hukum yang sudah ada dimasa lampau. jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atau hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya, misalnya: 121 Ibid., 111 122 Ibid., 112
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 55 seseorang yang telah yakin sudah berwudhuk dan dikuatkan lagi, bahwa ia baru saja menyelesaikan sholat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhu'nya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhuknya. Sebaliknya, apabila ada seorang yang belum berwudhuk dan dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan suatu sholat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tetang sudah berwudhuk atau belum? Maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhuk. Inilah yang disebut istishhab.123 4. Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahmad Ibn Hanbal dilahirkan di Bghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasa, tetapi di kala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan disana melahirkan kadunganya. Nama lengkap adalah Ahmad In Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan al-Syaibaniy.124 Adapun metode istidlal imam Ahmad Ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah: 123 Ibid., 1112. 124 Ibid., 137.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 56 a. Nash dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih Apabila beliau telah medapati suatu nash dari al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah nash itu, lain tidak.125 b. Fatwa para Sahabat Nabi SAW Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun hadits shahih, maka ia mengunakan fatwa-fatwa dari para Sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan mereka. Fatwa para Sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambil yang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para Sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka ia pandang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.126 c. Hadits mursal dan hadits dha'if Apabilah Imam Ahmad tidak mendapatkan dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa para Sahabat Nabi yang disepakati atau diselisikan, maka beliau menetapkan hadits mursal dan hadits dha'if. 127 d. Qiyas Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik al-Qur'an dan Sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa Sahabat, maupun hadits 125 Ibid., 142 126 Ibid., 143 127 Ibid., 143
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 57 dha'if dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas.128 128 Ibid., 143.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id BAB IV HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362, Pasal 364, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 365, dan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).129 A. Gequalificeerde Diefstal Istilah gequalificeerde diefstal yang dapat ditejemakan sebagai pencurian khusus dimaksud sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal 362 KUHPidana. Hal ini diatur dalam pasal 363 KUHPidana dan pasal 365 KUHPidana.130 Pasal 363 KUHPidana berbunyi : 1. " Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : a. Pencurian ternak. b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. 129 Dokumentasi, (14 Oktober 2019 Jam 15:32) 130 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003) 19. 58
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 59 c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama. e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (Seragam) palsu. 1) Jika pencurian yang diterapkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.131 Unsur-Unsur dari Pasal 363 KUHPidana 1) Pencurian ternak Pasal 101 KUHPidana berbunyi " perkataan ternak berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan kata lain perkataan : kuda, sapi atau kerbau dan babi. Disatu pihak penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah ternak (vee); di pihak lain, ayam, bebek, dan sebagainya. Dinegara belanda, pasal yang bersangkutan (pasal 311) menyebutkan Diefstal van vee iut de weide (pencurian ternak dari 131 Soenarto Soerodibroto, KUHPidan dan KUHAPidana, 225.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 60 suatu padang rumput pengembalaan), dimana unsur weide itu tegas ditambahkan karena unsur inilah yang justru merupakan alasan memberatkan hukuman. Oleh karena itu Indonesia tidak ada tambahan dari padang rumput pengembalaan, maka alasan memperberatkan hukuman hanya terletak pada hal bahwa terna dianggap kekayaan yang penting. Hal ini memang sesuai dengan istilah jawa rojokoyo bagi ternak, yaitu istilah yang berarti kekayaan besar.132 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya. Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang penjahatmelakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada korban. Untuk berlakunya pasal ini, tidak perlu bahwa yang dicuri itu barang-barang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak dijaga oleh pemiliknya.133 132 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia, 21. 133 Ibid., 22.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 61 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya. Kini, unsur waktu malam digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau perkarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, ditambah dengan unsur adanya sipencuri disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Gabungan unsur-unsur ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat kepada pencurian. Perkara tertutup tidak memerlukan tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi perkarangan, tetapi cukup apabila perkarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada syarat beradanya sipencuri disitu tanpa persetujuan yang berhak. Jadi, harus ada kehendak yang berhak yang jelas-jelas menentang adanya si pencuri disitu. Maka, apabilaada seseorang masuk rumah itu, mungkin orang itu dipersilakan sebagai tamu yang akan diterima. Baru apabilah yang berhak menandakan tidak setuju dengan hadirnya orang itu, dapat dinamakan orang itu ada disitu bertentangan dengan kehendak yang berhak. Sebaliknya, apabila seorang tamu sudah jelas diperbolekan masuk rumah itu, misalnya anaknya sendiri dari yang berhak, namu jika si anak itu masuk di situ pada waktu malam
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 62 tanpa setahu yang berhak, maka dipenuhilah syarat dari tambahanya hukuman ini.134 4) Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang berkerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama menga,bil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada saat bersamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakan kata Gepleegd (dilakukan), bukan kata begaan (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabilah ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari pasal 55 ayat 1nomor 4 KUHPidana dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHPidana tidak berlaku apabilah hanya ada seorang pelaku (dader) dan ada seorang pembantu (medeplichtige) dari pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHPidana. Bekerja sama ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merancang niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal diluar rumah 134 Ibid., 22.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 63 untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.135 5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya. Pembokaran (braak) terjadi apabila, misalnya dibuat lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah. Dan merusak (verbreking) terjadi apabilah, misalnya hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusak. Menurut pasal 99 KUHPidana, arti memanjat diperluas hingga meliputi membuat lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu ("menggangsir" seperti perbuatan seekor gangsir"), dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup (besloten erf). Menurut pasal 100 KUHPidana, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua pekakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. Dengan disebut hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka apabila orang baru melakukan pembokaran atau perusakan atau pemanjatan, dan pada waktu itu diketahui sehingga si pelaku lari, orang itu sudah dapat dipersalahkan melalui percobaan melakukan pencurian (poging tot diefstal) karena perbuatan membongkar dan lain-lain tadi dapat dianggap termasuk tahap 135 Ibid., 23.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 64 menjalankan (uitvoering dari pasal 53 KUHPidana) tindak pidana pencurian khusus (gequalificeerde diefstal) ini, jadi tidak lagi dalam tahap persiapan (voorbereiding) untuk melakukan tindak pidana. Ini perlu dikemukakan karena sebetulnya perbuatan pengambilan barang sebagai perbuatan pokok dari pencurian sama sekali belum mulai dijalankan.136 Pasal 365 KUHPidana berbunyi : 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancama kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermuda pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: a. Jikan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 136 Ibid., 23.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 65 3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.137 Unsur-Unsur dari Pasal 365 KUHPidana a. Pencurian dengan perkosaan (Geweld) Pencurian dengan pemerkosaan (geweld) ini adalah pencurian khusus dari pasal 365 ayat 1 KUHPidana yang telah disebutkan diatas. Unsur istimewa yang sekarang ditambahkan pada pencurian biasa dalah mempergunakan kekerasan atau ancama kekerasan dengan dua macam maksud, yaitu ke-1 maksud untuk mempersiapkan pencurian, dan yang ke- 2 maksud untuk mempermudah pencurian. Dalam maksud ke-1, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului pengambilan barang, misalnya memukul atau menembak atau mengikat penjaga rumah. Dalam maksud ke-2, pengambilan barang dipermuda dengan kekerasan atau ancama kekerasan, misalnya memukul si penghuni rumah atau mengikatnya atau menodong mereka agar mereka diam saja dan tidak 137 Soenarto Soerodibroto, KUHPidana dan KUHAPidana, 227.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 66 bergerak, sementara pencuri lain mengambil barang-barang didalam rumah. Dapat dimengerti bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (Sembilan tahun penjara). Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila (menurut ayat 2 dari pasal 365 KUHPidana) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363 KUHPidana) . Hal yang lain adalah; melakukan pencurian ini dijalan umum atau didalam kereta api yang sedang berjalan. Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa didua tempat tadi sikorban tidak muda mendapatkan pertolongan dari orang lain. Tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian didalam rel kereta api yang sedang berjalan. Maka pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan. Hal yang lain juga adalah bahwa hukuman maksimum ditambah apabilah perbuatanya mengakibatkan orang mendapatkan luka berat dan ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatanya berakibat matinya orang.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 67 Hukuman ditambah lagi menjadi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama dua puluh tahun jika ada bersama-sama terjadi hal-hal tersebut diatas.138 B. Pencurian ringan (lichte Diefstal) Pasal 364 KUHPidana yang berbunyi "perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah". Pasal 364 KUHPidana menamakan pencurian bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau disertai hal-hal tersebut dalam pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, dan lagi apabilah barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumanya hanya maksimum tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah. Praktis, pasal 364 KUHPidana ini tidak berarti lagi karena pencurian seringan ini dapat dikatakan tidak akan dituntut. Disamping itu, pasal ini dulu hanya ada hubungan dengan wewenang pengadilan Landgerecht yang sekarang tidak ada.139 138 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia, 24. 139 Ibid., 26.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 68 C. Hukuman Tambahan Menurut pasal 366 KUHPidana yang berbunyi " dalam hal pemidanaan berdasarkan salah suatu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362,363, sdan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4" yang dimaksud dalam pasal 366 KUHPidana ini adalah para pelaku pencurian- pencurian dari pasal 362,363 dan 365 KUHPidana bisa dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4 KUHPidana, yaitu: Ke-1 : hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu. Ke-2 : hak untuk masuk dinas kemiliteran. Ke-3 : hak untuk memilih atau dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Ke-4 : hak untuk menjadi penasihat atau wali atau wali-pengawas atau pengampu atau pengampu-pengawas atau orang lain dari pada anaknya sendiri.140 D. Tindak pidana atau pengaduan (Klachtdelict) Menurut pasal KUHPidana 367 yang berbunyi " 1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terdapat pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana 140 Ibid., 27.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 69 2. Jika dia suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedara atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terdapat orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 3. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu. Meburut pasal 367 ayat 2 KUHPidana, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian-pencurian dari pasal 362-365 adalah suami atau istri dari si korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedarah semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan kesamping sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian. Apabila suami atau istri itu tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut ayat 1 dari pasal 367 KUHPidana, sama sekali tidak boleh dilakukan penuntutan. Ayat 3 dari pasal 367 KUHPidana menentukan, jika menurut adat- istiadat garis ibu (matriarchaat dari daerah Minangkabau), kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak, maka aturan ayat 2 pasal 367 KUHP tadi berlaku juga untuk orang lain.141 141 Ibid., 26.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 70 E. Aspek Jera Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada juga yang mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui teori mengenai alasan-alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi), yaitu teori Absolut (Vergeldingsbeorie) dan teori Relatif (Doeltbeorie). Menurut teori Absolut (Vergeldingstbeorie), tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraaan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, sedangkan Roeslan Saleh mengatakan sebagai reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Menurut Teori Relatif (Doeltbeorie), tujuan pemidanaan adalah: Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatanya (special preventive) serta masyarakat umum agar mengetahui jika melakukan perbuatan yang sama, akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula general preventive; Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya dan kembal kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna;
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 71 Membinasakan (menjatuhkan hukuman mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Padangan diatas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dalam perkembanganya, ternyata tidak semua sarjana menyetujui maksud diadakanya pidana seperti itu. (sebagai suatu nestapa) karena muncul pendapat bahwa disamping pidana ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, pemidanaan juga bertujuan agar pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya. Alasan yang paling menonjol terhadap upaya perubahan tersebut adalah dengan memerhatikan sisi kemanusiaan, yang memandang bahwa sekalipun tersangka telah melakukan kesalahan ia tetap berkedudukan sebagai manusia utuh yang harus tetap diperlakukan sama dengan manusia lainya, dan dilindungi hak asasi manusianya. Oleh karena itu, pidana penjara saat ini sedang mengalami "masa krisis" karena termasuk jenis pidana yang kurang disukai. Banyak kritik kejam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya, maupun dilihat dari akibat-akibat lainya menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Banyak kritik yang diarahkan pada bentuk pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan (yang ditujukan untuk membuat jera pelaku)
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 72 sehingga berkembanglah bentuk pemidanaan lain yang dianggap lebih manusiawi, yaitu penjatuhan pidana berupa denda atau pemberi ganti kerugian kepada korban. Pemberian ganti kerugian pada awalnya merupakan konsep keperdataan, seperti halnya dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian untuk membayar ganti rugi. Dalam perkembanganya konsep ini diterapkan pula dalam hukum pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan pada korban tindak pidana akan selalu disertai dengan kerugian, baik mental, fisik, maupun material sehingga sangat wajar apabila korbanpun menuntut ganti kerugian pada pelaku guna memulihkan derita dialaminya. Dengan memerhatikan beberapa teori klasik tentang tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk "kepentingan" pelaku. Dengan kata lain, tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan, agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatanya. 142 142 Didik M.Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 20.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id BAB V HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN PRESPEKTIF EMPAT MAZHAB Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencurian dapat dikenai dua macam hukuman yaitu: A. Hukuman Potong Tangan Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketenuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38: 3 iΒ z⎯Ï L™!#t"y_ ª!$#uρ "!$# Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& (#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í'$¡¡9$#uρ ä−Í'$¡¡9$#uρ ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ ͕tã Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".143 Mengenai pencurian yang wajib dikenai had akibat meakukan pencurian, para ulama sepakat bahwa syaratnya adalah mukalaf (akil Baliq), baik sebagai orang merdeka maupun sebagai budak, baik laki-laki maupun perempuan, juga baik muslim maupun kafir dzimmi. 144 Adapun mengenai barang yang dicuri, terdapat beberapa syarat yang diperdebatkan. Diantara syarat yang paling mashur ialah nishab (batas banyaknya harta curian yang menyebabkan wajibnya potong tangan).145 143Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Ahyar Bagian Kedua, 390. 144 Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid, 938. 145 Ibid., 939. 73
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 74 1. Jumhur ulamak yang mensyaratkan nishab untuk wajibnya pemotongan tangan, berbeda pendapat mengenai nishab tersebut.hanya saja, perbedaan pendapat yang masyur mengenai itu adalah yang disandarkan pada dalil- dalil yang kuat, yaitu:146 a. Malik menyatakan bahwa ukuran nishab barang-barang curian selain emas dan perak iu didasarkan pada dirham-dirham, bukan seperempat dinar (1,11 gram emas, di rupiahkanRp. 375.000), yakni apabila ukuran tiga dirham (1,48 gram emas di rupiahkan Rp.450.000) itu tidak sebanding dengan ukuran seperempat dinar (1,11 gram emas, di rupiahkan Rp. 375.000), karena berbedanya sharf (nilai tukar), misalnya pada suatu waktu seperempat dinar (1,11 gram emas, di rupiahkan Rp. 375.000), itu sebanding dengan dua setenga dirham.147 b. Syafi'I berpendapat seperempat dinar (1,11 gram emas) yang sama dengan tiga dirham (1,48 gram emas, dirupiahkan Rp.450.000) atau lebih dari pada itu, barulah mengakibatkan pemotongan tangan.tentuan ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan Aisyah, bahwa telah berkata Rasulullah s.a.w. : pemotongn (tangan dilakukan) pada seperempt dinar (1,11 gram emas) atau lebih. 148 c. Hanafi berpendapat sepuluh dirham (4,45 gram emas dirupiahkan Rp.1.450.000).149 146 Ibid., 939. 147 Ibid., 940. 148 Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 427. 149 Ibid., 429.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 75 1) Para ulamak berbeda pendapat mengenai jumlah nishab yang menyebabkan wajibnya pemotongan tangan apabilah sekelompok orang melakukan pencurian yaitu apabilah masing-masing dari mereka dibawah ukuran nishab. Hal ini karena para ulama mengeluarkan ukuran nishab itu dari bagian bersama, misalnya bagian itu berupa kantong atau peti yang mencapai nishab. a) Menurut Malik, kelompok pencuri itu harus dipotong tangannya. Pendapat ini disepakati oleh Syafi'I, Ahmad, dan Abu Tsaur. b) Adapun menurut pendapat Abu Hanifa, tidak ada hukuman potong tangan kecuali jika bagian yang diambil oleh masing- masing dari mereka mencapai nishab.150 2) Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu ditentukannya ukuran barang curian itu: a) Menurut Malik, ukuranya ditentukan pada hari pencurian itu dilaksanakan. b) Menurut Abu Hanifa, ukuranya ditentukan pada hari ditetapkannya hukum potong tangan.151 2. Adapun syarat yang kedua diwajibkannya hukuman potong tangan ini adalah adanya penjagaan barang oleh pemiliknya. Hirz adalah upaya 150 Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid, 941. 151 Ibid., 942.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 76 penjagaan terhadap harta kekayaan, misalnya penguncian, pembuatan tembok (pagar penjagaan), dan sebagainya. 152 Adapun mengenai penjagaan harta, para ulama yang mewajibkannya sepakat dalam beberapa perkara. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam perkara-perkara yang lain. 153 a. Mereka berbeda pendapat tentang pencurian dirumah milik bersama: 1) Menurut Malik dan sebagian besar ulama yang mensyaratkan penjagaan harta, tangan pencuri tersebut harus dipotong apabila dikeluarkan dari rumah itu. 2) Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, tidak ada hukuman potong tangan atas pemcurian itu kecuali apabila dikeluarkan dari rumah itu.154 b. Persoalan lainya adalah perbedaan-perbedaan pendapat mengenai Qabr (pemendaman barang), apakah perbuatan ini termasuk hirz (penjagaan harta) atau bukan, sehingga wajib dikenakan hukuman potong tangan atas pencurian 1) Menurut Malik, Syafi'I dan Jemaah ulama, Qabr tersebut adalah hirz, dan orang yang mencurinya dikenakan hukuman potong tangan. Pendapat ini disepakati oleh Umar bin Abdul Aziz. 2) Menurut Abu Hanifa, pencurian tersebut tidak dikenakan hukuman potong tangan. Pendapat ini dinyatakan Sufyan Ats Tsauri dan diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit.155 152 Ibid.,942. 153 Ibid., 943. 154 Ibid., 943.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 77 Menurut Malik, penjagaan harta itu secara umum merupakan upaya pemeliharaan harta dari pencurian, sehingga mengikat binatang- binatang ternak pun termasuk kedalamya. Begitu pula dengan bejana- bejana dan pakaian. Hal ini karena manusia cenderung melakukan penjagaan terhadap segala yang dipakai olehnya atau segala yang ada disekitarnya. Apabila seseorang yang tidur erbantalkan suatu barang, bisa dikatakan telah melakukan penjagaan terhadap barang tersebut, sedangkan barang yang diambil oleh seseorang dari orang yang terjaga (tidak tidur), termasuk tindakan perampasan. Menurut Malik, orang yang mencuri perhiasan atau yang lainya yang dipakai oleh anak kecil, tidak mendapat hukuman potong tangan, kecuali apabila anak itu dijaga oleh seseorang. Adapun orang yang mencuri barang dari Kabah, tidak mendapat hukuman potong tangan. Begitu pula dengan orang yang mencuri barang dari masjid. Akan tetapi, dalam madzab maliki dikatakan bahwa seseorang yang mencuri suatu barang dari Kabah dan masjid-mesjid pada malam hari, mendapatkan hukuman potong tangan. Para ulama yang menyepakati penjagaan barang sebagai syarat poong tangan, sepakat bahwa setiap orang yang mengeluarkan barang dari penjagaanya untuk dicuri, wajib dikenakan hukuman potong tangan, baik dia berada di dalam tempat penjagaan harta maupun diluanya. Apabilah penyebutan seseorang itu meragukan, terdapat 155 Ibid., 943.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 78 perbedaan pendapat, seperti perbedaan pendapat dikalangan madzab Maliki mengenai dua orang pencuri yang satu berada didalam rumah, yang satu lagi berada diluarnya, lalu pencuri yang adadidalam rumah menyodorkan barang curianya ke lubang, misalnya jendela dan sebagainya, untuk diambil oleh pencuri yang ada diluar rumah itu. Perbedaan pendapat tersebut ialah : 1) Dikatakan bahwa pencuri yang berada diluar rumah wajib dikenakan hukuman potong tangan. 2) Dikatakan bahwa keduanya tidak dikenakan hukuman potong tangan. 3) Dikatakan bahwa pencuri yang berada didalam rumah wajib dikenakan hukuman potong tangan. Perbedaan pendapat tersebut mengacu pada berlaku tidaknya sebutan mengeluarkan barang dari tempat penjagaan bagi pencurian. Orang yang meleparkan barang curian dari tempat penjagaanya, kemudian mengambilnya di luar, maka dia dikenai hukuman potong tangan. Malik tidak berkomentar apabilah orang itu mengambilnya setelah melemparkannya dan sebelum keluar dari tempat penjagaan tersebut. Menurut pendapat para ulamak, setiap barang yang dimiliki dapat dijial dan diambil alat tukarnya, apabila dicuri, oarng yang mencurinya wajib dikenakan hukuman potong tangan, kecuali barang-
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 79 barang basah yang dapat dimakan, dan barang-barang yang pada mulanya mubah (boleh diambil orang lain).156 Mengenai hal ini jumhur ulamak berbeda pendapat bahwa hukuman potong tangan itu berlaku bagi orang yang mencuri barang tersebut. Adapun menurut pendapat Abu Hanifah, hukuman potong tangan tidak berlaku pada pencurian makanan dan barang yang pada mulanya boleh diambil oleh orang lain, seperti binatang buruan, kayu bakar, dan rumput. Abu Hanifa dalam hal melarang potong tangan untuk pencurian makanan yang basah adalah sabda Nabi Saw., "Tidak ada hukuman potong tangan pad pencurian buah-buahan ataupun mayang kurma." 157 c. Para ulama berbeda pendapat mengenai pencurian terhadap mushaf Al- Qur'an, yaitu: 1) Menurut Malik dan Syafi'I, tangan pencuri itu harus dipotong 2) Menurut Abu Hanifah, tangan pencuri itu tidak dipotong. Pendapat ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa mushaf Al- Qur'an itu tidak boleh diperjual belikan karena setiap orang memiliki ha katas mushaf itu dan mushaf itu bukan harta kekayaan. d. Sehubung dengan masalah diatas, para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang menculik budak yang masih kecil dan budak yang berasal dari bangsa Arab, serta belum memahami pembicaraan 156 Ibid., 944. 157 Ibid., 945.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 80 orang lain. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menculik budak tersebut mendapatkan hukuman potong tangan. Adapun mengenai budak yang diculik itu sudah besar dan sudah memahami pembicaraan orang lain, para ulama berbeda pendapat: 1) Menurut Malik, penculik tersebut harus dipotong tangan. 2) Menurut Abu Hanifa, penculik tersebut tidak dipotong tanganya.158 e. Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang diculik anak kecil merdeka: Malik berpendapat bahwa penculik tersebut harus dipotong tangannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa penculik tersebut tidak dipotong tangannya.159 f. Persoalan lainnya adalah apabila slah seorang dari suami istri mencuri harta milik salah satu. Menurut Malik, apabilah masing-masing dari mereka itu memiliki barangnya sendiri-sendiri ditempat barang yang dicuri itu, hukum potong tangan itu wajib dikenakan kepada pihak yang mencuri harta dari pihak yang satunya lagi. Menurut Syafi'I yang lebih hati-hati adalah tidak ada hukuman potong tangan bagi salah seorang diantara suami istri tersebut karena syubhatnya pencampuran dan syubhatnya harta itu. 160 158 Ibid., 945. 159 Ibid., 946. 160 Ibid. 946.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 81 g. Persoalan lainya adalah apabilah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para kerabat: Menurut madzab Malik, bapak tidak mendapat hukum potong tangan karena mencuri harta anaknya karena Nabi saw, bersabda: َﻚْﻴِﺑِﻵ َﻚُﻟ ﺎَﻣَو َﺖْﻧَا Artnya: " engkau dan hartamu milik ayahmu" Dia harus dipotong tanganya apabilah mencuri harta milik kerabat-kerabat selain anak. Menurut Syafi'I kerabat pada garis keturunan yang lebih atas dan yang lebih bawah, yaitu bapak, kakek, anak, dan cucu. Menurut Abu Hanifa, Dzu Rahim (kerabat) yang haram dinikahi tidak mendapat hukum potong tangan.161 h. Permasalahan lainya adalah perbedaan pendapat mengenai seseorang yang mencuri harta dari ghanimah (harta rampasan perang) atau dari baitul mal. Menurut Malik, pencuri tersebut harus dipotong tangannya. B. Pengganti Kerugian (Dhaman) Menurut Imam Abu Hanifiah dan murid-murinya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pecurian apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai pengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan pengganti kerugian tidak dapat 161 Ibid., 946.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 82 dilaksnakan sekaligus bersama-sama. Alasanya adalah bahwa Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebut-yebut pengganti kerugian. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan pengganti kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) yang kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbangan dari hak Allah (masyarakat) sedangakan pengganti kerugian dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak adadan pencuri adalah orang yang mampu maka ia wajib untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicui, disamping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.162 C. Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tanganya. Apabilah ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenakan hukuman potong kaki kirinya. Apabilah ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. 162 Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, 90.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 83 1. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai ta'zir dan dipenjarakan. 2. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka potong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaobat. Pendapat jumhur ini didasakan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, nabi bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi bencuri: ْنِإ ﱠُﰒ ,ُﻩَﺪَﻳ اْﻮُﻌَﻄْﻗ ﺎَﻓ َقَﺮَﺳ ْنِإ ﱠُﰒ,ُﻪَﻠْﺟِر اْﻮُﻌَﻄْﻗ ﺎَﻓ َقَﺮَﺳ ْنِإ ﱠُﰒ ُﻩَﺪَﻳ اْﻮُﻌَﻄْﻗﺎَﻓ َق َﺮَﺳ ْنِإ ُﻪَﻠْﺟِر اْﻮُﻌَﻄْﻗﺎَﻓ َقَﺮَﺳ Artinya: "jika ia mencuri potonglah tangan ( yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tanganya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).163 D. Batas Pemotongan Tangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Adapun batas pemotongan menurut ulama yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telakap tangan dan jari.164 Abu Ja'far mengatakan bahwa batas potong tangan ialah mata siku ( ) berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan batas 163 Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, 91. 164 Ibid., 91.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 84 tangan dalam bertayammum juga. Muhammad ibn Ali membantah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ja'far dan mengatakan bahwa pendapat itu menyalahi Sunnah Rasulullah saw. Batas potong tangan dalam pencurian ialah jari-jemari dan telapak tangan sampai ke bahu masih menyatu dengan tubuh ( ) si pelaku (al-'Amiliy, 1991: 490). Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut: Artinya: "Hadis diriwayatkan dari Ibn 'Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda:"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh anggota utama badan yaitu dahi, dua tangan, dua lutut, dua kaki dan dua ujung jari-jari kaki, dan tidak apa-apa untuk melipat lengan baju dan tidak apa-apa pula apabila rambut menutupi dahi" (al-Samarqandiy, 2000: 316). Hadis ini menjelaskan bahwa terdapat tujuh anggota badan yang bersujud kepada Allah swt. dalam shalat yaitu dahi, dua tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki. Apabila dipotong tangan pencuri, baik pada pergelangan tangan maupun pada mata siku, maka tidak ada lagi bagian telapak tangannya (seperti yang dimaksudkan dalam hadis) untuk bersujud kepada Allah swt. Selain itu, Allah swt menyatakan dalam surat al-Jinn ayat 18 sebagai berikut: Artinya: Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah. Ayat ini dijadikan dasar bahwa anggota tubuh yang tujuh bersujud kepada Allah dan tidak menyeru Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh karena
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 85 itu, Allah swt. tidak akan menyuruh umat-Nya untuk memotong anggota- anggota badan yang menyeru kepada-Nya. Pada riwayat kedua disebutkan bahwa Ali memotong tangan pencuri sampai ke pergelangan tangan ( ) dan memotong kaki pencuri sampai ke pergelangan kaki ( ) nya (Qal'ajiy, 1996: 333). Pada riwayat ini dinyatakan bahwa Ali memotong tangan dan kaki pencuri kemudian mengobatinya sampai sembuh (Hazm, t.th: 354-355), berdasarkan pada perintah Rasulullah saw. seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini: Artinya: "Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw didatangkan kepadanya seorang pencuri yang telah mencuri sebuah baju jubah. Orang-orang yang membawa (si pencuri) berkata kepada Rasulullah saw: Wahai Rasulullah sesungguhnya orang ini telah mencuri, Rasulullah saw berkata:"Aku tidak menyangka ia seorang pencuri!" Si pencuri menjawab: Benar aku telah mencuri wahai Rasulullah, maka Rasulullah saw bersabda:"Kamu semua pergilah dengan si pencuri ini, kemudian potonglah tangannya, setelah itu obatilah!" (al-Baihaqqiy, 1994: 471). Pada hadis ini Rasulullah memerintahkan untuk mengobati tangan si pencuri yang telah dipotong dengan ungkapan . Cara ini ialah salah satu cara tradisional untuk menghentikan pendarahan dengan menggunakan api. Sekiranya pendarahan tidak dihentikan, maka akan memberikan mudarat lain kepada si pencuri, bahkan pendarahan terus-menerus akan mematikannya. Sedangkan tujuan hukuman hadd pada kasus ini salah satunya ialah untuk mendidik serta menjerakan dan tidak untuk mematikan si pelaku.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 86 Pada riwayat yang ketiga Ibn Hazm mengatakan bahwa Ali memotong tangan pencuri sampai ke pergelangan tangannya dan memotong satu ujung ruas jari budak yang mencuri.165 E. Aspek Jera Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at islah ialah pencegahan (ar-rad-u waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahdzib) Pencegahan ialah menahan perbuatan agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya. Disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman adakalahnya berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban, maka arti pencegahan pada keadaan pertama ialah larangan memperbuat dan arti pencegahan pada keadaan kedua ialah agar pembuat menghentikan peninggalannya terhadap kewajiban, di mana ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut, seperti halnya terhadap (5 September 2019 Jam 13:36)
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 87 orang yang meninggalkan salat atau meninggalkan zakat atau orang yang tidak mau memberikan makan kepada anaknya yang masih dibawah umur. Boleh jadi dalam keadaan kedua tersebut hukuman yang jatuhkan lebih berat dari pada dalam keadaan pertama, karena tujuan penjatuhan hukuman pada peninggalan kewajiban ialah memaksa pembuat untuk mengerjakan kewajiban. Karena itu bisa sebentar-sebentar dijatuhi hukuman sehingga ia mau memperbuat kewajibannya. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang di perlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaanya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman ta'zir, menurut perbedaan pembuatnya, sebab di anara pembuat-pembuat ada yang cukup dengan diberi peringatan dan ada yang cukup dijilid. Bahkan di antaranya ada yang perlu dimasukkan dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas sebelumnya. Batas masa hukumannya hanya ditentukan oleh taubat dan kebaikan dari pembuat sendiri. Boleh jadi dalam melakukan pencegahan terhadap jarimah tidak ada tindakan lain kecuali harus menjatuhkan hukuman mati, yaitu terhadap orang yang membiasakan memperbuat jarimah dan sebagainya, dan demikian maka pembuat mendapat balasanya yang setimpal, dan masyarakat pun akan terhindar dari keburukan-keburukan sebagai akibat perbuatannya.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 88 Selain mencegah dan menakut-nakuti, Syari'at Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran yang demikian keadaanya tertu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum memperbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Baik ia dapat ditangkap oleh penguasa negara, kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat. Kesadran semacam inilah yang selalu menjadi idaman-idaman sarjana-sarjana hukum positif dan para penguasa pula. Di samping segi kebaikan pribadi pembuat, Syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormat dan mencintai antara sesame anggotannya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Karena sesuatu jarimah pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa kasing saying terhadap korbannya, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 89 terhadap perbuatan/pembuat yang telang melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberi rasa derita yang harus dialami oleh pembuat, sebagai alat penyuci dirinya, dan dengan demikian maka terwujud rasa keadilan. Tujuan -tujuan tersebut kita dapati denga jelas dari kata-kata para fuqaha dan dari jiwa aturan-aturan Syari'at Islam beserta nas-nasnya. 166 F. Hikmah/Tujuan Hukuman Bagi Pencurian Mengambil hak orang lain berarti merugikan sepihak. Ketentuan potong tangan bagi para pencuri, menunjukkan bahwa pencuri yang dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri yang profesional, bukan pencuri iseng, atau bukan karena terpaksaan. Sanksi potong tangan atas hukuman bagi pencuri bertujuan antara lain sebagai berikut : 1. Tindakab preventif yaitu menakut-nakuti, agar tidak terjadi pencurian, mengingat hukuman yang berat. 2. Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga ia tidak melakukan lagi. 3. Menumbuhkan kesadarab kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain. 4. Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat. 5. Tidak berlaku hukum tangan terhadap pencurian yang melakukan tindak pidana pada musim paceklik, memberikan arahan agar para orang kaya melihat kondisi masyarakat, sehingga tidak hanya mementingkan diri 166 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, 255.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 90 sendiri dengan demikian kecemburuan sosial, yaitu penumpukan harta pada orang-orang tertentu dapat dihindari.167 167 Zainuddin , Hukum Pidana Islam, 67.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id BAB VI PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PRESPEKTIF EMPAT MAZHAB A. Persamaan 1. Unsur Melawan Hukum a. Unsur Melawan Hukum Menurut KUHPidana Unsur melawan hukum adakalahnya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian yang terdapat pada pasal 362 KUHPidana168 yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."169 Terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).170 b. Unsur Melawan Hukum Menurut Hukum Islam Pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhinya apabila pelaku pencurian mengambil suaru barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang 168 Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana, 82. 169 Andi Hamzah, KUHPidana & KUHAPidana, 140. 170 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 82. 91
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 92 tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum. Disamping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173: ِﻪْﻴَﻠَﻋ َْﰒِإ َﻼَﻓ ٍدﺎَﻋ َﻻَو ٍغﺎَﺑ َﺮْـﻴَﻏ ﱠﺮُﻄْﺿا ِﻦَﻤَﻓ ٌﻢﻴ ِﺣَرٌرﻮُﻔَﻐَﻬﱠﻠﻟﺎﱠﻧِإ Artinya: "tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak mengingikannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173).171 2. Teori Tindak Pidana Pencurian a. Teori Pembalasan 1) Teori Pembalasan Menurut KUHPidana Teori Absolut adalah teori pembalasan inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidna karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah 171 Hassan. Bulughul Maram, 88.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 93 dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada kejahatan dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.172 Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu: a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan). b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari prasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tidak lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dana tau menghilangkan 172 Adami Chazawi.Pelajaran Hukum Pidana, 157
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 94 penderitaan seperti itu (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberi pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.173 2) Teori Pembalasan Menurut Hukum Islam Berkaitan dengan teori pemidanaan ini dikenal adanya beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: Retribution (pembalasan), Deterence (pencegahan), dan Reformation (perbaikan). Banyak penulis menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataanya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalsan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataanya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).174 3) Teori Pencegahan a) Teori Pencegahan Menurut KUHPidana Teori pencegahan umum adalah teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang 173 Ibid., 158. 174 Topo, Hukum Pidana Islam. 185.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 95 dijatuhkan pada kejahatan ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk melakukan kejahatan.penjhat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniruh dan melakukan perbuatan yang serupa dengan kejahatan itu.175 b) Teori Pencegahan Menurut Hukum Islam Aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam lebih dalam dan lebih tegas dibandingkan sistem lain. Disini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya untuk hukuman had. Mawardi mendefinisikan Hudud sebagai: "Hukuman-Hukuman pencegahan yang tetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan dari melalaikan apa yang dia perintahkan. Sementara itu Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hukuman had bernilai baik sebagai perbaikan (reformative), pembalasan (retributive), maupun pencegahan (deterrence).176 3. Tujuan Hukuman a. Tujuan Hukuman Menurut KUHPidana Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada juga yang mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui teori mengenai alasan-alasan 175 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana,162. 176 Topo, Hukum Pidana Islam,186.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 96 yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi), yaitu teori Absolut (Vergeldingsbeorie) dan teori Relatif (Doeltbeorie). Menurut teori Absolut (Vergeldingstbeorie), tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraaan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, sedangkan Roeslan Saleh mengatakan sebagai reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Menurut Teori Relatif (Doeltbeorie), tujuan pemidanaan adalah: Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatanya (special preventive) serta masyarakat umum agar mengetahui jika melakukan perbuatan yang sama, akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula general preventive; Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya dan kembal kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna; Membinasakan (menjatuhkan hukuman mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Padangan diatas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi (bijzonderesanctierecbt) sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 97 hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dalam perkembanganya, ternyata tidak semua sarjana menyetujui maksud diadakanya pidana seperti itu. (sebagai suatu nestapa) karena muncul pendapat bahwa disamping pidana ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, pemidanaan juga bertujuan agar pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya. Alasan yang paling menonjol terhadap upaya perubahan tersebut adalah dengan memerhatikan sisi kemanusiaan, yang memandang bahwa sekalipun tersangka telah melakukan kesalahan ia tetap berkedudukan sebagai manusia utuh yang harus tetap diperlakukan sama dengan manusia lainya, dan dilindungi hak asasi manusianya. Oleh karena itu, pidana penjara saat ini sedang mengalami "masa krisis" karena termasuk jenis pidana yang kurang disukai. Banyak kritik kejam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya, maupun dilihat dari akibat-akibat lainya menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Banyak kritik yang diarahkan pada bentuk pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan (yang ditujukan untuk membuat jera pelaku) sehingga berkembanglah bentuk pemidanaan lain yang dianggap lebih
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 98 manusiawi, yaitu penjatuhan pidana berupa denda atau pemberi ganti kerugian kepada korban. Pemberian ganti kerugian pada awalnya merupakan konsep keperdataan, seperti halnya dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian untuk membayar ganti rugi. Dalam perkembanganya konsep ini diterapkan pula dalam hukum pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan pada korban tindak pidana akan selalu disertai dengan kerugian, baik mental, fisik, maupun material sehingga sangat wajar apabila korbanpun menuntut ganti kerugian pada pelaku guna memulihkan derita dialaminya. Dengan memerhatikan beberapa teori klasik tentang tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk "kepentingan" pelaku. Dengan kata lain, tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan, agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatanya. 177 b. Tujuan Hukuman Hukum Islam Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at islah ialah pencegahan (ar-rad-u waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahdzib) Pencegahan ialah menahan perbuatan agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus-menerus 177 Didik M.Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, 20.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 99 memperbuatnya. Disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman adakalahnya berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban, maka arti pencegahan pada keadaan pertama ialah larangan memperbuat dan arti pencegahan pada keadaan kedua ialah agar pembuat menghentikan peninggalannya terhadap kewajiban, di mana ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut, seperti halnya terhadap orang yang meninggalkan salat atau meninggalkan zakat atau orang yang tidak mau memberikan makan kepada anaknya yang masih dibawah umur. Boleh jadi dalam keadaan kedua tersebut hukuman yang jatuhkan lebih berat dari pada dalam keadaan pertama, karena tujuan penjatuhan hukuman pada peninggalan kewajiban ialah memaksa pembuat untuk mengerjakan kewajiban. Karena itu bisa sebentar- sebentar dijatuhi hukuman sehingga ia mau memperbuat kewajibannya.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 100 Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang di perlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaanya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman ta'zir, menurut perbedaan pembuatnya, sebab di anara pembuat-pembuat ada yang cukup dengan diberi peringatan dan ada yang cukup dijilid. Bahkan di antaranya ada yang perlu dimasukkan dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas sebelumnya. Batas masa hukumannya hanya ditentukan oleh taubat dan kebaikan dari pembuat sendiri. Boleh jadi dalam melakukan pencegahan terhadap jarimah tidak ada tindakan lain kecuali harus menjatuhkan hukuman mati, yaitu terhadap orang yang membiasakan memperbuat jarimah dan sebagainya, dan demikian maka pembuat mendapat balasanya yang setimpal, dan masyarakat pun akan terhindar dari keburukan-keburukan sebagai akibat perbuatannya. Selain mencegah dan menakut-nakuti, Syari'at Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 101 yang demikian keadaanya tertu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum memperbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Baik ia dapat ditangkap oleh penguasa negara, kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat. Kesadran semacam inilah yang selalu menjadi idaman-idaman sarjana- sarjana hukum positif dan para penguasa pula. Di samping segi kebaikan pribadi pembuat, Syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormat dan mencintai antara sesame anggotannya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Karena sesuatu jarimah pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa kasing saying terhadap korbannya, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan/pembuat yang telang melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberi rasa derita yang harus dialami oleh pembuat, sebagai alat penyuci dirinya, dan dengan demikian maka terwujud rasa keadilan. Tujuan -tujuan tersebut kita dapati denga jelas
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 102 dari kata-kata para fuqaha dan dari jiwa aturan-aturan Syari'at Islam beserta nas-nasnya. 178 c. Hikmah/Tujuan Hukuman bagi pencurian Mengambil hak orang lain berarti merugikan sepihak. Ketentuan potong tangan bagi para pencuri, menunjukkan bahwa pencuri yang dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri yang profesional, bukan pencuri iseng, atau bukan karena terpaksaan. Sanksi potong tangan atas hukuman bagi pencuri bertujuan antara lain sebagai berikut : 1) Tindakan preventif yaitu menakut-nakuti, agar tidak terjadi pencurian, mengingat hukuman yang berat. 2) Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga ia tidak melakukan lagi. 3) Menumbuhkan kesadarab kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain. 4) Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat. 5) Tidak berlaku hukum tangan terhadap pencurian yang melakukan tindak pidana pada musim paceklik, memberikan arahan agar para orang kaya melihat kondisi masyarakat, sehingga tidak hanya mementingkan diri sendiri dengan demikian kecemburuan sosial, 178 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, 255.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 103 yaitu penumpukan harta pada orang-orang tertentu dapat dihindari.179 B. Perbedaan 1. Sumber Hukum a. Sumber Hukum Menurut KUHPidana Dasar hukum tindak pidana pencurian terdapat dalam pasal 362 buku kedua KUHPidana yang berbunyi "Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah.180 b. Sumber Hukum Menurut Hukum Islam Dasar hukum menurut Al-Qur'an terdapat difirman Allah QS. al-Maidah (5): 38 telah dijelaskan bahwa dasar hukum jarimahpencurian akan dijatuhi hukuman Had yang telah ditetapkan oleh Allahswt. Sebagaimana firman-Nya : iΒ z⎯Ï L™!#t"y_ Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& (#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í'$¡¡9$#uρ ä−Í'$¡¡9$#uρ ä ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ ͕tã 3 ª!$#uρ "!$# Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".181 179 Zainuddin , Hukum Pidana Islam, 67. 180 Tim citra umbara.KUHP DAN KUHAP,112. 181Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Ahyar Bagian Kedua, 390.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 104 2. Jenis Hukuman a. Jenis Hukuman Menurut KUHPidana 1) Hukuman penjara Hukuman penjara adalah meletakkan terhukum pada salah satu rumah penjara umum, hukuman penjara sementara mengenal batas terendah dan batas tertinggi. Batas terenda adalah satu hari dan batas tertinggi adalah limabelas tahun. Batas tinggi ini dapat diperpanjang menjadi dua puluh tahun dalam keadaan tertentu.182 b. Jenis Hukuman Menurut Hukum Islam 1) Pengganti kerugian (Dhaman) Menurut Imam Abu Hanifiah dan murid-murinya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pecurian apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai pengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan pengganti kerugian tidak dapat dilaksnakan sekaligus bersama-sama. Alasanya adalah bahwa Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut pengganti kerugian. 182 Ahmad Hanafi, Asas-asas hukum pidana Islam, 321.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 105 Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan pengganti kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) yang kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbangan dari hak Allah (masyarakat) sedangakan pengganti kerugian dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.183 2) Hukuman potong tangan Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketenuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38: iΒ z⎯Ï L™!#t"y_ "!$# Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& (#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í'$¡¡9$#uρ ä−Í'$¡¡9$#uρ ä ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ ͕tã 3 ª!$#uρ Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".184 3. Keringanan Hukuman a. Keringan menurut KUHPidana Pasal 362 KUHPidana "Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 183 Ahmad wardi, hukum pidana Islam,90. 184Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Ahyar Bagian Kedua, 90.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 106 pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah.185 b. Keringanan menurut Hukum Islam Tidak berlaku hukum tangan terhadap pencurian yang melakukan tindak pidana pada musim paceklik, memberikan arahan agar para orang kaya melihat kondisi masyarakat, sehingga tidak hanya mementingkan diri sendiri dengan demikian kecemburuan sosial, yaitu penumpukan harta pada orang-orang tertentu dapat dihindari.186 Menurut madzab Malik, bapak tidak mendapat hukum potong tangan karena mencuri harta anaknya karena Nabi saw, bersabda: َﻚْﻴِﺑِﻵ َﻚُﻟ ﺎَﻣَو َﺖْﻧَا Artinya: " engkau dan hartamu milik ayahmu Menurut pendapat Abu Hanifah, hukuman potong tangan tidak berlaku pada pencurian makanan dan barang yang pada mulanya boleh diambil oleh orang lain, seperti binatang buruan, kayu bakar, dan rumput.187 4. Pemberat Hukuman a. Pemberat Hukuman Menurut KUHPidana Pasal 363 KUHPidana berbunyi : " Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : Pencurian ternak. 185Tim citra umbara.KUHPidana DAN KUHAPidana,112 186 Zainuddin , Hukum Pidana Islam, 67. 187 Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid, 945.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 107 1) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. 2) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 3) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 4) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (Seragam) palsu. 5) Jika pencurian yang diterapkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.188 Pasal 365 KUHPidana berbunyi : 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancama kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermuda pencurian, atau dalam hal 188 Soenarto Soerodibroto, KUHPidana dan KUHAPidana, 225.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 108 tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: a) Jikan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. c) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. e) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.189 b. Pemberat Hukum Islam 189 Ibid., 227.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 109 Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak adadan pencuri adalah orang yang mampu maka ia wajib untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri disamping ia dikenai hukuman potong tangan.190 190 Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, 90.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id BAB VII PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diatas, setelah penyusun mengadakan penelitian sepenuhnya tentang pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dalam KUHPidana dan prespektif empat mazhab dan menyelesaikannya maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa; 1. Pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dalam KUHPidana terdapat dalam pasal 362 KUHPidana yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupia". Dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian dalam teorinya yaitu, teori absolut (pembalasan), teori relatif (menjerahkan). unsur tindak pidana pencurian terdapat unsur melawan hukum, unsur tingka laku, unsur kesalahan, unsur keadaan yang menyertai, Unsur syarat Tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. 2. Pertanggung jawaban tindak pidana pencurian menurut Hukum Islam terdapat pada Al-Qur'an nul karim surat Al-Maidah ayat (38) telah menetapkan hukuman berikut bagi mereka yang melakukan pencurian. 110
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 111 3 iΒ z⎯Ï L™!#t"y_ ª!$#uρ "!$# Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& (#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í'$¡¡9$#uρ ä−Í'$¡¡9$#uρ ä ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ ͕tã Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Bertujuan untuk pencegahan (ar-rad-u waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahdzib), B. Saran Permasalahan -permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya menunjukkan suatu karekteriasi yang berbeda. Dengan demikian dalam menetapkan produk hukum tentunya harus mempertimbangkan budaya atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan ketetapan hukum yang sesuai dengan tujuan penerapan hukuman dan memberikan aspek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya. Seperti hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian harus lebih tegas dan lebih bertujuan untuk memberikan aspek jera kepada pelaku tersebut.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 112 DAFTAR PUSTAKA A. Sumber Buku Amiruddin. 2004, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. _________. 2005, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Ali, Zainuddin. 2007, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Anshari Al-Fauzan. 2002, Hukuman bagi Pencuri, Jakarta Selatan: Khairul Bayan. Al-Husaini, Imam Taqiyuddin AbuBakar Bin Muhammad . 1993M, Kifayatul Ahyar Bagian Kedua, Surabaya: Bina Iman. Basyir, Azhar Ahmad.2000, Ikhtisar Fikih Jinayat, Yogyakarta: UII Press. Chazawi, Adami. 2007, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Doi, Rahman Abdul. 2002. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1992, Tindak Pidana dalam Syariat Islam Jakarta: PT Rineka Cipta. Hassan. 1991, Terjamah Bulughul Marom, Jember : Pustaka Tamam. . Hamzah. Andi, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta. Haliman. 1971, Hukum Pidana Syariat Islam, Jakarta: Bulan Bintang. Irfan, -M. Nurul. 2013, Fiqih Jinayah, Jakarta: Amzah. Maramis, Frans. 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grindo Persada. Muslich, Wardi Ahmad . 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Marzuki, Mahmud Peter.2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group. Mansur, M.Arief Didik. 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 113 Najih, Mokhammad. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Setara Press. Nasution, S. 1996, Metode Research Penelitian Ilmia, Jakarta: Bumi Aksara. Prodjodikoro, Wiryono. 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama. Suma, Amin Muhammad. 2001. Pidana Islam di Indonesia, Pejaten Barat: Pustaka Firdaus. Santoso, Topo. 2000, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Asy Syaamil Press & GRafika. Sungguno, Bambang. 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Tim penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmia, Jember: IAIN Jember Press. Yanggo, Tahido Huzaemah. 1997, Pengantar Perbandingan Madzab, Jakarta: Logo Wacana Ilmu. B. Sumber internet M Dipo Syaputra Lubis, " Jurnal, Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam", (14 Oktober 2019 Jam 15:32) Hamdar Mitasari, " Skripsi, Pidana Potong Tangan pada Delik Pecurian Perspektif HAM", (05-September 2018 Jam 13:36) Surur Roiqoh," Skripsi, Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Al- Kahfi Kebumen Prespektif Hukum Pidana Islam", suka.ac.id/3562/ (22 September 2018 Jam 12:24) Nur Siti Maimunah," Skripsi, Penerapan Sanksi Hukuman Pencurian Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah", NUR SITI MAIMUNAH.pdf (05 September 2018 Jam 13:36) Ikhsan Wahidin," Skripsi, Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dengan Hukum 123456789/18004/SKRIPSILENGKAP-PIDANA-IKHSAN WAHIDIN .pdf?sequence= 1 (22 September 2019 Jam 12:24) Islam", Salman,"Jurnal, kedudukan lafaz dalam kajian usul dan pengaruhnya terhadap hukuman potong tangan ,
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id 114 hukuman-potong-tangan (5 September 2019 Jam 13:36) C. Sumber Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id - digilib.iain-jember.ac.id BIODATA PENELITI Nama : Evi tamala NIM : S20154007 Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 08 Mei 1997 Alamat : Dusun Tetelan, RT/RW 003/022, Desa Kandangtepus, Kec.Senduro Kab. Lumajang. Fakultas : Syariah Jurusan : Hukum Islam Prodi : Hukum Pidana Islam Nomer HP : 083-857-751-779 Riwayat Pendidikan Formal : a. SDN 05 Kandang Tepus, selama 6 Tahun, Dari 2003-2009 b. SMPN 03 Senduro, selama 3 Tahun. Dari 2009-2012 c. MAN Lumajang, selama 3 Tahun. Dari 2012-2015 d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, selama 4 Tahun 2015-2019 Pengalaman Organisasi: a. Skretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS HPI), di Fakultas Syarian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember,