DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Oleh : Yulita Rosalina 1110048000045 KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1438H/2017M i
ABSTRAK Nama :YULITA ROSALINA NIM : 1110048000045 Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum / Hukum Kelembagaan Negara Judul Skripsi : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013) Penelitian ini berangkat dari latar belakang rendahnya disiplin Aparatur Negara khusunya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga tidak dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya kedisiplinan bagi Aparatur Negara sebagai pelaksana penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik karena tegak atau runtuhnya negara tergantung dari sumber daya manusianya yaitu Aparatur Negara. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemberdayaan disiplin PNS sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat juga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa khususnya dalam hal pelaksanaan peraturan kepegawaian bagi PNS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian lapangan dengan atas dasar kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dimana yang dikaji adalah aturan- aturan yang tertulis dalam perundang-undangan, norma, ataupun kaidah lainnya serta melakukan wawancara responden dan melalui observasi (pengamatan) langsung. terhadap Hasil penelitian menunjukan bahwa masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS sehingga memperburuk citra birokrasi negara Indonesia dan kinerja dari PNS itu sendiri. Upaya-upaya dalam meningkatkan disiplin PNS terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan PNS itu sendiri. Kata Kunci: Kedisiplinan, Pegawai Negeri Sipil, dan Kementerian Agama Jakarta Selatan. Pembimbing: Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum Daftar pustaka: 1975 sampai 2011 v
KATA PENGANTAR ِِميِحَّرلا ِِنم ْحَّرلا ِِالل ِِمْسِب Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti haturkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang peneliti miliki, serta dengan bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang akhirnya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai ungkapan rasa syukur, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat : 1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Para Wakil Dekan. vi
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan saran, kritik, bantuan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 4. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan berlangsung, dan segenap staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan. 5. Orang tua tercinta, H. Aslih Kurniawan, S.H., M.M., M.si. dan Hj. Nurhasanah, S.Pd.I. yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi dan selalu mengirimkan doa serta mencurahkan kasih sayangnya kepada peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Kakak-kakak tersayang, Lukman Hakim., S.H., M.H. dan Zainal Arifin., S.E., serta adik Anindia Putri Lestari yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti. 6. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah khususnya Kelas Ilmu Hukum B dan Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, terima kasih untuk kebersamaannya dalam suka maupun duka selama berada dalam studi Ilmu Hukum. Sahabat-sahabat terbaik sedari MI, MTs, sampai MA yang telah turut menghibur peneliti dalam masa-masa sulit kala studi dan penelitian skripsi ini. vii
7. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikannya (Amin). Peneliti mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata di dalam penelitian ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan penyusunan skripsi selanjutnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta, 20 Juli 2017 Peneliti viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... .... i LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .... ..... ..ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ... ..iii LEMBAR PERNYATAAN ... iv ABSTRAK ... v KATA PENGANTAR ... .vi DAFTAR ISI ... ..ix BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah ... .... ..1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah... ....... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... ..... ..... 7 D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ... ...... 8 E. Metode Penelitian ... ...... 10 F. Metode Penulisan ... ...... .14 G. Sistematika Penulisan ... ...... .... 14 BAB II LANDASAN TEORI A. Disiplin Kerja Pegawai 1. Pengertian Disiplin ... ..... .16 2. Disiplin Kerja ... ..... .27 B. Pengertian dan Sejarah PNS di Indonesia 1. Pengertian PNS ... 19 ix
BAB III BAB IV 2. Sejarah PNS ... .... 22 C. Perihal PNS 1. Dasar Hukum ... 23 2. Hak dan kewajiban ... ..... .24 3. Tugas dan Fungsi ... ...... ...... 26 4. Peraturan Jam Kerja PNS ... ..... ...... .28 D. Teori Birokrasi ... ...... 29 E. Pusat Birokrasi di Indonesia 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ... 33 2. Badan Kepegawaian Negara ... .... 37 GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN A. Profil Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan ... ...40 B. Visi Misi dan Tugas Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan ... ... 43 C. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan ... ...... ..45 PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN A. Kedisiplinan Jam Kerja PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan ... .... .48 B. Upaya Peningkatan Disiplin PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan ... .... ..... .59 x
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... ..... ..72 B. Saran ... ...... 73 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Definisi negara sebagaimana yang dijelaskan Aristoteles adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya hingga menjadi negara, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.1 Untuk mencapai yang demikian itu negara membutuhkan aparatur ataupun pegawai pemerintah guna pelaksanaan fungsi negara tersebut. Fungsi pemerintah beserta aparaturnya terhadap masyarakat adalah melayani (service function) dan mengatur (regulating function). Kedua fungsi tersebut dijalankan untuk dapat mensejahterakan rakyat. Pemerintah berupaya memenuhi dan melayani sendiri kebutuhan- kebutuhan masyarakat, disamping itu pemerintah mengatur segala bidang agar segala sesuatu tertib dan teratur. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan pegawai negeri yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai filsafah dan ideologi negara, Undang-undang Dasar Negara Republik 1 Soehino, S.H, Ilmu Negara, (Yogyakarta : Liberty, 2008, Cet. VIII), h. 25. 1
2 Indonesia 1945, negara dan pemerintah. Kesetiaan dan ketaatan penuh ini berarti bahwa pegawai negeri berada sepenuhnya dibawah pimpinan pemerintah, dan sebagai abdi masyarakat pegawai negeri harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.2 Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap pegawai negeri harus mampu meletakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional.3 Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.4 Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional sangatlah bergantung terhadap kesempurnaan aparatur negara. Kemudian kesempurnaan aparatur negara pada dasarnya bergantung pada kesempurnaan dari Pegawai Negeri itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparatur negara dituntut untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dengan baik. Dengan demikian aparatur 2Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986), h. 18. 3Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta, Pertja, 1987), h. 23. 4Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, h. 23.
negara harus menciptakan image "bersih dan berwibawa" di tengah-tengah iklim persaingan yang mewarnai kehidupan nasional saat ini. Saat ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pekerjaan yang paling diminati para pencari kerja. Hal tersebut bukan hanya adanya jaminan penghasilan hingga masa tua atau pensiun, melainkan juga adanya status sosial baru dalam kalangan pemerintah. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.5 Terkait kondisi kinerja PNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi mengakui, saat ini masih terdapat banyak kekurangan. Beberapa diantaranya, disiplin pegawai rendah, motivasi kurang, budaya dan etos kerja rendah, kualitas pelayanan buruk, tingkat korupsi tinggi, dan produktivitas rendah.6 Berdasarkan hasil observasi mengenai pembangunan menunjukan bahwa hambatan pelaksanaan pembangunan terkadang justru 5Ambar Teguh Sulistiyani, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta, Penerbit Gaya Media, 2004), h. 329. 6 Kompas, 8 Mei 2008, "pemerintah akan naikkan gaji PNS 20 persen", diakses dari 3
muncul dari kalangan Aparatur Negara sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh The Liang Gie adalah sebagai berikut : "Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian- bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu".7 Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur aparatur pemerintah demi menghindari kekuasaan absolut Presiden dan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap pegawainya.8 Cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut adalah melalui Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Di era sekarang ini, sungguh ironis dikarenakan meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Kode Etik PNS maupun mengenai Hak dan Kewajibannya, PNS yang berdaya guna dan efektif masih sangat jauh dari harapan. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat menunjukkan masih adanya berbagai keterbatasan pada aparatur pemerintahan ini. Sering terdengar keluhan masyarakat terutama tentang pelayanan para aparat pemerintahan. Berbagai keluhan akan 7 S. Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian , (Gunung Agung, Jakarta , 1983), h. 42. 8 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Cet. VII (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 131. 4
5 kelambatan pelayanan tersebut tidak saja disebabkan oleh kuantitas maupun kualitas aparatur, tetapi juga dapat disebabkan karena masalah kedisiplinan.9 Ironisnya lagi, ketidakdisiplinan dalam bekerja ini dilakukan oleh hampir semua tingkatan PNS. Mulai dari pegawai rendahan sampai para pejabat, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar dan prinsipil. Sebagai abdi masyarakat dan juga abdi Negara sepertinya sudah terlupakan.10 Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS. Salah satu upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebenarnya Pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tersebut, ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban - kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.11 Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka 9 Badan Kepegawaian Negara, Wacana Pengembangan Kepegawaian, (Jakarta, Badan Kepegawaian Negara, 2002), h.7 10 Kabar Indonesia, "Disiplin PNS Memprihatinkan", artikel diakses pada 16 Februari 2009 dari 11Moh. Mahfud, Hukum Kepegawaian Indonesia, (Yogyakarta, Liberty, 1988), h. 121.
yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.12 Berdasarkan uraian diatas, maka timbulah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kewajibannya yaitu setiap Pegawai Negeri wajib mentaati peraturan jam bekerja dan tata tertib pekerjaan. Peraturan jam bekerja ditetapkan oleh menteri yang diserahi urusan pegawai, sedang tata tertib pekerjaan diatur dengan keputusan menteri yang bersangkutan.13 Namun pada kenyataannya sekarang ini nampak lebih banyak pegawai negeri yang kurang disiplin dalam bekerja. Terutama dalam disiplin waktu kerja seperti halnya keterlambatan hingga mangkir dari kewajibannya untuk bekerja. Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk memilih judul penelitian dalam tugas akhir "DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013)" B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Mengingat luasnya cakupan masalah mengenai kedisiplinan dalam kalangan pegawai negeri, maka peneliti membatasi penelitian ini pada kedisiplinan jam kerja PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta 12M. Suparno, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, (Jakarta, PT. Purel Mundial, 1992), h. 85. 13Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta, Djamban, 1975), h. 152. 6
Selatan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di Kementerian Agama, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja yang diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. 2. Rumusan Masalah Mengacu pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : a. Bagaimana kedisiplinan jam kerja PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan? b. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu: a. Untuk mengetahui kedisiplinan jam kerja PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. 7
2. Manfaat Penelitian Dalam penulisan skripsi ini peneliti membedakan manfaat menjadi dua, yaitu: a. Manfaat Teoritis 1) Untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah, abdi negara, dan abdi masyarakat. 2) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan baik di bidang Hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Kelembagaan Negara pada khususnya. b. Manfaat Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi para elit eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa khususnya dalam hal pelaksanaan peraturan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta bagi masyarakat luas agar berperan serta aktif dalam mengevaluasi kinerja aparatur negara. D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu Tinjauan kajian terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang akan dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti 8
dan yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian. Agysta Shahnaz, dengan judul skripsi "Patologi birokrasi: Pelanggaran hukum terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (studi kasus di lingkungan satuan polisi pamong praja provinsi DKI Jakarta)". Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yang dilakukan pada tahun 2010. Pada skripsi tersebut membahas tentang pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan polisi pamong praja provinsi DKI Jakarta beserta dengan hukumannya. Muhamad Haryono, dengan judul skripsi "Penegakan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan kota Bandung provinsi Jawa Barat". Metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yang dilakukan pada tahun 2012. Pada skripsi tersebut lebih menitikberatkan tentang proses penegakan hukuman berat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin di pemerintahan kota Bandung. Rozali Abdullah, SH. dengan judul buku "Hukum Kepegawaian". Diterbitkan oleh CV Rajawali pada tahun 1986, cetakan pertama. Dalam buku tersebut hanya membahas teori terkait Pegawai Negeri Sipil, seperti fungsi dan peranan serta pengadaan dan pembinaan pegawai negeri sipil, kewajiban dan hak-hak pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. 9
Helman Fachri dan Peri Irawan, dengan judul jurnal "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai di RRI Pontianak". Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin kerja. Dari tinjauan (review) kajian terdahulu yang telah disebutkan diatas, perbedaan terhadap karya peneliti adalah pembahasan dan objek penelitiannya. Dimana pembahasan yang peneliti fokuskan adalah tentang penerapan disiplin jam kerja, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja. E. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.14 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung 14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, cet.III), h.43 10
dari masyarakat.15 Penelitian sosial empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (casus approach) yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus mengenai permasalahan kedisiplinan pegawai negeri sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dengan tetap melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama. 3. Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan penulis yaitu : a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.16 Bahan Hukum primer yaitu bahan yang berisi ketentuan hukum mengikat dan tertulis. Seperti halnya peraturan perundang-undangan maupun 15 Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, Dualisme penelitian hukum normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154 16 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet.IV), h.51. 11
12 peraturan pemerintah yang terkait. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. c. Bahan non-hukum Bahan non-hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non-hukum dapat diperoleh dengan cara wawancara dengan seseorang agar mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam melakukan suatu penelitian. 4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber hukum, maka pengumpulan data yang dilakukan yaitu :
13 a. Studi Pustaka Dimana peneliti melakukan studi terhadap bahan atau literature kepustakaan seperti halnya terhadap peraturan yang terkait. b. Observasi Mengenai hal yang terkait dengan penelitian ini dengan melakukan pemantauan terhadap objek penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. c. Wawancara Pengambilan data di lapangan secara langsung kepada responden dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. 5. Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara langsung, catatan lapangan dan bahan-bahan lain tersebut kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dalam hal ini peneliti mengadakan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari buku- buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, pengamatan langsung terhadap
14 objek penelitian, dan pengambilan data di lapangan dengan wawancara kepada responden. Seluruh data yang diperoleh kemudian di olah dan di analisis secara kualitatif, maka sampailah peneliti menyajikan data tersebut ke dalam bab- bab dan sub-sub bab nya. F. Metode Penulisan Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penelitian penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan, maka peneliti dalam menggunakan teknik penulisan ini berdasarkan buku "PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 2017" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. G. Sistematika Penulisan Untuk lebih mempermudah dan sistematis maka penulis melakukan klasifikasi pada penelitian ini dalam uraian per bab. BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka terdahulu, metode dan teknik penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI Bab ini menerangkan tentang pengertian disiplin pegawai, pengertian dan sejarah PNS di Indonesia, dasar hukum mengenai PNS, hak dan kewajiban PNS, dan tugas dan fungsi PNS, jam kerja PNS, teori birokrasi serta pusat birokrasi di Indonesia. BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta selatan. BAB IV : PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana kedisiplinan PNS dalam hal jam kerja di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. BAB V : PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan oleh penulis yang didapatkan berdasarkan pemaparan pada bab- bab sebelumnya. 15
BAB II LANDASAN TEORI A. Disiplin Kerja Pegawai 1. Pengertian Disiplin Disiplin berasal dari kata Latin discipulus yang berarti siswa atau murid. Di bidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya.1 M. Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.2 Menurut Wirjo Surachmad dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara, menjelaskan pengertian disiplin adalah : "sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku 1Dolet Unaradjan, Manajemen Disiplin, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h.8. 2 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994), h. 153. 16
dalam masyarakat".3 Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut di atas, A.S. Moenir mengemukakan bahwa : "Disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi". 4 Selanjutnya untuk lebih memperjelas arti dan makna disiplin kerja, Alex S. Nitisemitoantara lain mengemukakan, bahwa kedisiplinan lebih dapat diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.5 2. Disiplin Kerja Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi. Ada dua macam disiplin kerja, yaitu: a. Disiplin diri (self discipline) 3 Wirjo Surachmad, Wawasan Kerja Apartur Negara, ( Jakarta, Pustaka Jaya, 1993), h.24. 4A.S. Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, (Jakarta, Gunung Agung, 1983), h. 152. 5Alex S. Nitisemito, Manegemen Sumber Saya Manusia, (Jakarta, Sasmito Bross, 1980), h. 260. 17
Disiplin diri merupakan disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini merupakan manifestasi atau aktualisasi dari tanggung jawab pribadi, yang berarti mengakui dan menerima nilai- nilai yang ada diluar dirinya. Disiplin diri merupakan hasil proses belajar (sosialisasi) dari keluarga dan masyarakat. Penanaman nilai- nilai yang menjunjung disiplin, baik yang ditanamkan oleh orang tua, guru ataupun pimpinan merupakan bekal positif bagi tumbuh dan berkembangnya disiplin diri. b. Disiplin kelompok Kegiatan organisasi bukanlah kegiatan yang bersifat individual semata. Selain disiplin diri masih diperlukan disiplin kelompok. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa di dalam kelompok kerja terdapat standar ukuran prestasi yang telah ditentukan. Disiplin kelompok akan tercapai apabila disiplin diri telah terbentuk dalam diri karyawan. Artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing anggota kelompok dapat memberikan andil yang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Ada kalanya disiplin kelompok juga turut memberikan andil bagi pengembangan disiplin diri. Misalnya, jika hasil kerja kelompok mencapai target yang diinginkan dan karyawan mendapat penghargaan maka disiplin kelompok yang selama ini diterapkan dapat memberikan insight, karyawan menjadi sadar betapa pentingnya disiplin. 18
19 Kaitan antara disiplin diri dan disiplin kelompok dilukiskan seperti dua sisi mata uang, keduanya saling melengkapi dan menunjang. Disiplin diri tidak dapat dikembangkan secara optimal tanpa dukungan disiplin kelompok. Sebaliknya, disiplin kelompok tidak akan bisa ditegakkan tanpa adanya dukungan disiplin pribadi. B. Pengertian dan Sejarah PNS di Indonesia 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pegawai berarti: "orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dsb)", sedangkan "negeri" berarti pegawai pemerintah yang berada di luar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan perundangan- undangan yang telah ditetapkan, dan "negeri sipil" berarti pegawai negeri atau aparatur Negara yang bukan militer.6 A.W. Widjaja berpendapat bahwa, "Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi)". Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, "Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan 6 Kamus Besar Bahasa Indonesia
20 menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan".7 Ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu: a. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.8 Jenis Pegawai Negeri Sipil di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU N0.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri dibagi menjadi: 7Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia , (Jakarta, Gunung Agung, 1984, cet.II ), h .4. 8 Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta, Gunung Agung, 1999, cet.XII), h. 147.
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan Aparatur Negara. Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dibagi menjadi; Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.9 2. Sejarah PNS di Indonesia Lahirnya PNS sesungguhnya merupakan bagian dari lahirnya organisasi birokrasi yang dimulai secara sistemik pada era Prusia. Meski sesungguhnya sistem ini sudah diawali di jaman Napoleon Bonaparte ketika ia memperkenalkan salah satu karakter birokrasi, yaitu meritokrasi atau pemberian reward yang tidak didasarkan kepada derajat kebangsawanan maupun kekayaan, namun kepada prestasi yang dicapainya, tidak melihat dari mana latar belakangnya.10 9 Sri Hartini, dkk, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008, cet.IV), h. 36. 10Achmad Subianto, Setelah Pensiun, (Jakarta, RBI Research, 2006, cet.II), h. 26. 21
AE Manihuruk (kepala BAKN 1972-1987) pernah menuturkan bahwa PNS Indonesia pernah mengalami masa-masa yang penuh perubahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 25 September 1945 Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa semua PNS eks pendudukan Jepang (sebelumnya eks pegawai administrasi kolonial Belanda) dengan sendirinya menjadi PNS Republik Indonesia.11 Di bawah pemerintahan yang silih berganti di era politik liberal, bisa dibayangkan bagaimana PNS sulit memberikan karyanya secara optimal, profesional, dan etikal. Di era multipartai setiap partai berusaha menarik PNS sebagai anggotanya, apalagi yang menduduki posisi strategis di pusat maupun daerah dalam rangka merebut pengaruh dan kekuasaan dalam masyarakat. Gayung pun bersambut, karena sebagian PNS pun menyambut tawaran ini, sebab mereka melihat ada peluang dengan menjadi anggota partai tertentu, karier mereka bisa cepat menanjak. Politisi pun berusaha meletakkan anggota-anggotanya untuk menduduki posisi-posisi strategis di birokrasi. Prinsip-prinsip birokrasi dibabat habis. Tidak ada lagi meritokrasi, apalagi profesionalisme.12 Di era Nasakom tidak berbeda dengan era multipartai. Nasakom adalah Eksperimen untuk menggabungkan tiga ideologi besar pada saat itu, yaitu Nasionalis, Agamis, dan Komunis. Di era Nasakom ini 11 Achmad Subianto, Setelah Pensiun, h. 28. 12 Achmad Subianto, Setelah Pensiun, h. 31. 22
kondisinya makin berat bagi PNS karena lingkungan yang berkembang adalah lingkungan teror. Manajemen PNS parah, karena urusan kepegawaian dipolitisir.13 Pemerintahan Orba yang muncul setelah itu mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat kembali netralitas PNS.14 Lalu perubahan besar terjadi di tahun 1998, kebijakan administrasi publik berubah total dengan munculnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. UU No. 22 Tahun 1999 kemudian melahirkan kebijakan baru di bidang kepegawaian negeri, yaitu UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri.15 C. Perihal Pegawai Negeri Sipil 1. Dasar Hukum Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagi berikut : 13 Achmad Subianto, Setelah Pensiun), h.34. 14 Achmad Subianto, Setelah Pensiun, h.35. 15 Achmad Subianto, Setelah Pensiun, h. 36. 23
24 a) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 No 8, Tambahan Lembaran Negara No 3041). b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201). c) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. d) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. e) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas, diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Seorang pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya tentu akan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menjauhi larangan -larangan yang akan menurunkan kredibilitasnya. Sebagai seorang PNS tentu harus menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti yang tercantum pada PP Nomor 53 tahun 2010. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS terdapat 17
(tujuh belas) butir kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PP Nomor 53 tahun 2010 adalah:16 a. Mengucapkan sumpah/janji PNS b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan. c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. d. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan. e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS. g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil. k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik baiknya. n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Hak pegawai negeri diatur dalam beberapa pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu : a. Pasal 7 : Mengatur tentang hak pegawai negeri dalam memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya. b. Pasal 8 : Mengatur tentang hak pegawai negeri untuk cuti. Maksud cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu yang ditentukan. 16 Badan Kepegawaian Negara, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta, Badan Kepegawaian Negara, 2011, cet.I), h. 179. 25
c. Pasal 9 : Mengatur hak setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas berhak memperoleh perawatan. d. Pasal 10 :Mengatur hak setiap pegawai negeri untuk pensiun bagi pegawai negeri yang telah memenuhi syarat. e. Pasal 18 : Mengatur pemberian hak kenaikan pangkat pegawai negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat reguler adalah hak, oleh karena itu apabila seseorang pegawai negeri telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat jabatan dan dapat dinaikkan pangkatnya, kecuali ada alasan-alasan yang menundanya. Hak pegawai negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu : a. Pasal 7 (1), (2) dan (3) yang berisi bahwa Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab. Gaji tersebut harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. b. Pasal 8, 9, 10 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tidak mengalami perubahan. 3. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : "Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan, menyelanggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan." Dari Pasal di atas jelas terlihat bagi kita bahwa fungsi pegawai negeri tersebut adalah : 26
a. Sebagai aparatur Negara b. Sebagai abdi Negara c. Sebagai abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundangan ditaati oleh masyarakat. Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat setiap pegawai negeri harus mampu meletakkan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi Negara seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan idiologi Negara, kepada Negara Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara dan kepada pemerintah.17 Sedangkan tugasnya adalah : a. Menyelenggarakan tugas Pemerintahan b. Menyelenggarakan tugas Pembangunan Di dalam Negara Republik Indonesia, pemerintah terlibat langsung di dalam usaha-usaha pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Keterlibatan pemerintah dalam usaha pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui aparatnya, dalam hal ini pegawai negeri.18 17 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986, cet. I), h. 18. 18 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, h. 21. 27
28 Dan rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok- pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.19 Dalam tugas dan kedudukan, PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menjaga netralitas pegawai negeri yaitu dengan tidak memperbolehkan/dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus dari partai politik. Kedudukan pegawai negeri sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. 4. Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama mempunyai peraturan tersendiri dalam mengatur disiplin jam kerja PNS, yaitu dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013. Ketentuan jam kerja ini terdapat dalam pasal 2 dan 3, sebagai berikut: 19 C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, (Jakarta: Pradnya Pramitha, 1979), h.38
Pasal 2 Hari kerja di lingkungan Kementerian Agama ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari senin sampai dengan hari jumat atau sesuai dengan ketentuan hari kerja pemerintah daerah. Pasal 3 1) Setiap PNS wajib memenuhi jam kerja 7,5 jam per hari. 2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Hari senin sampai dengan hari kamis hadir dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan b. Hari jumat hadir dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00. 3) Dalam hal PNS tidak dapat memenuhi ketentuan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan toleransi sampai pukul 09.00 dengan kewajiban memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4) PNS yang hadir setelah pukul 09.00 tanpa alas an yang sah dinyatakan tidak hadir. 5) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Teori Birokrasi 1. Teori Birokrasi Max Weber Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi formal dimunculkan pertama sekali oleh Max Weber pada tahun 1947, menurutnya birokrasi merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Weber memandang birokrasi sebagai arti umum, luas, serta merupakan tipe birokrasi yang rasional. Weber berpendapat bahwa tidak mungkin kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan, sebab yang mampu kita 29
30 lakukan hanyalah memahami sebagian dari gejala tersebut. Satu hal yang penting ialah memahami mengapa birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi organisasi negara tertentu. Dengan demikian tipe ideal memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita mengabstraksikan aspek- aspek yang amat penting yang membedakan antara kondisi organisasi tertentu dengan lainnya.20 Menurut Weber, atribut birokrasi moderen termasuk kepribadiannya, konsentrasi dari arti administrasi, efek daya peningkatan terhadap perbedaan sosial dan ekonomi dan implementasi sistem kewenangan yang praktis tidak bisa dihancurkan. Birokrasi ala Weber dikenal juga dengan sebutan "Birokrasi Weberian". Birokrasi tersebut dianggap oleh Weber sebagai tidak rasional. Banyak pengangkatan pejabat yang mengacu pada political-will pimpinan Dinasti. Akibatnya banyak pekerjaan negara yang "salah-urus" atau tidak mencapai hasil secara maksimal. Atas dasar "ketidakrasional" itu, Weber kemudian mengembangkan apa yang seharusnya (ideal typhus) melekat disebuah birokrasi. Cita-cita utama dari sistem birokrasi adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Menurut Weber organisasi birokrasi dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya, karena organisasi birokrasi 20Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, cet.I), h.16.
punya struktur yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain21. Organisasi mengoperasikan prinsip-prinsip dasar hirarki kantor dimana ada garis-garis yang jelas dari atasan dan bawahan. Weber menjadikan birokrasi atau aparat administrasi sebagai unsur terpenting bagi perkembangan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian fokus Weber adalah pada struktur normatif dan mekanis untuk mempertahankan struktur tadi. Hal ini merupakan unsur formal yang menjadi ciri khas dari ideal type of bureaucracy Weber.22 2. Teori Birokrasi Hegel Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. 23 Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat- 21 Robert Denhardt, Theories of Public Organization, (Monterey, CA:Brooks/Cole Publishing Company, 1984), h. 26. 22 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, diterjemahkan A. Henderson & T. Parsons. (New York, Oxford Univ. Press, 1947) 23 Moeljarto Tjokrowinoto, Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi, (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1987, cet.VII), hlm. 82. 31
saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Birokrasi Hegelian menekankan birokrasi pada posisi yang netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya. Hegel juga menilai bahwa birokrasi haruslah melayani kepentingan umum karena dalam kenyataannya kebijakan-kebijakan negara seringkali menguntungkan sekelompok orang dalam masyarakat.24 3. Teori Birokrasi Karl Max Birokrasi menurut Karl Marx merupakan suatu kelompok partikular yang sangat spesifik. Birokrasi bukanlah kelas masyarakat, walaupun eksistensinya berkaitan dengan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu. Lebih tepatnya, menurut Karl Marx birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. 25 Berdasarkan konsep pemikiran seperti itu, maka birokrasi itu sendiri pada tingkatan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat 24 Arief Budiman, Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan, Majalah Prisma Edisi 7 Juli 1982, (Jakarta, LP3ES, 1982) 25 Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, (Jakarta, Kencana, 2008, cet.III), h.23. 32 hanya
33 dengan kelas yang dominan dan pada pemerintah. Eksistensi birokrasi sangat tergantung pada kelas dominan dan pada pemerintah. 26 Konsep Marx menunjukkan bahwa keberadaan birokrasi pemerintah memihak pada kekuatan politik yang memerintah.27 E. Pusat Birokrasi PNS di Indonesia 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Keadaan aparatur Negara dari tahun 1950 sampai dengan permulaan tahun 1965 menjurus pada situasi yang tidak kondusif bagi terwujudnya aparatur Negara yang sehat.28 Banyak terjadi tumpang tindih dan kesimpangsiuran antara tugas dan wewenang berbagai badan dan lembaga Negara. Kemudian, melalui sidang umum MPRS ke-4 telah dikeluarkan ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera yang dimaksudkan untuk mengganti Kabinet Dwikora.29 Dari sinilah, tonggak pendayagunaan aparatur Negara yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru mulai dilakukan. Pada mulanya pemerintah membentuk Panitia Pembantu Presiden berdasarkan Instruksi Ketua Presidium Kabinet Ampera Nomor 01/U/IN/8/1966 tentang Pedoman Kerja Kabinet Ampera. Dan untuk melanjutkan dan melakukan 26 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet.VIII), h.23. 27 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, h. 24. 28 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Dasawarsa Reformasi Birokrasi (1999-2009) Peran Pendayagunaan Aparatur Negara, (Jakarta, Biro Humas Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2009, cet.I), h. 3. 29 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Dasawarsa Reformasi Birokrasi (1999-2009) Peran Pendayagunaan Aparatur Negara,h. 4.
34 upaya-upaya strategis guna mewujudkan penertiban dan penyempurnaan administrasi Negara serta aparatur pemerintah, keluarlah Instruksi Presidium Kabinet Nomor 14/U/IN/1967. Selanjutnya, dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 266 Tahun 1967, tanggal 28 Desember 1967, Panitia Pembantu Presidium tersebut kemudian diberi nama "Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah" atau disebut dengan Tim PAAP. Hasil yang ditunjukkan oleh Tim PAAP merupakan pola yang diterapkan dalam pembentukan dan penyusunan organisasi pemerintah sampai sekarang. Melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966.30 Keputusan tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1966. Di bidang kepegawaian, dilakukan pengubahan penggolongan PNS dari Golongan I sampai dengan IV dengan PGPS tahun 1968 yang masih tetap berlaku sampai sekarang. Pada tanggal 21 sampai dengan 27 maret 1968, diselenggarakan Sidang umum MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Ampera dan menetapkan tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan yang disebut "Panca Krida Kabinet Pembangunan". Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Panca Krida Kabinet Pembangunan tersebut, dibentuk Panitia Koordinasi 30 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Dasawarsa Reformasi Birokrasi (1999-2009) Peran Pendayagunaan Aparatur Negara, h.5.
35 Efisiensi Aparatur Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah yang disebut juga "Proyek 13" dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1968 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1968. Ketika pertama kali dibentuk pada Kabinet Pembangunan I melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968, nomenklatur MENPAN merupakan singkatan dari Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara. Dengan pembentukan MENPAN, Tim PAAP dan Sekretariat Proyek 13 dilebur sebagai staff Kantor MENPAN.31 Di samping melaksanakan tugas menjabarkan program-program Repelita I khususnya Krida kelima dan sekaligus menjadi Ketua Sektor Aparatur Pemerintah (Sektor P) dengan fungsi-fungsi yang meliputi Penyusunan Kebijaksanaan, Perencanaan, Pembuatan Program, Koordinasi, Pengendalian, dan Penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur Negara, MENPAN juga menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban). a. Visi dan misi Visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah Mewujudkan Aparatur Negara yang Bersih, Kompeten, dan Melayani. 31 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Dasawarsa Reformasi Birokrasi (1999-2009) Peran Pendayagunaan Aparatur Negara, h.6.
36 Sedangkan misi Kementerian Aparatur Negara adalah Penggerak Utama Reformasi Birokrasi.32 b. Tugas dan fungsi Pembangunan aparatur Negara pada dasarnya mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari penataan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang melekat dalam kelembagaan instansi pemerintah yang harus ditata agar selalu efisien. Pelaksanaan pembangunan bidang aparatur Negara tercermin dalam lingkup kegiatan pendayagunaan aparatur Negara (PAN). Pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan bidang aparatur Negara ialah dengan memperbaiki sistem kelembagaan dan menyempurnakan tata laksana agar lebih efektif, jelas dan transparan, kemudian dilakukan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur professional yang mempunyai kompetensi dan akuntabilitas kinerja pada masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas, berfungsi secara maksimal dan pada akhirnya menghasilkan kinerja pelayanan publik yang prima. Tugas pendayagunaan aparatur Negara (PAN) pada hakikatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban pengawasan dan pengendalian fungsi dan unsur manajemen pemerintahan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh Menteri 32 Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara, Profil Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, (Jakarta, Biro Hukum, Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 2013, cet.III), h.17.
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui upaya kerjasama secara terkoordinasi dengan instansi terkait.33 Kementerian Negara Pendayagunaan Apartur Negara sebagai garda terdepan dalam pendayagunaan aparatur Negara, dari periode ke periode selalu mengembangkan kebijakan perbaikan dan pembaharuan sistem birokrasi pemerintah untuk merespon perkembangan dan perubahan politik pemerintahan Negara. Mengingat lingkup tugasnya yang luas dan strategis serta karakter kegiatannya lintas instansi dan sektor, maka dalam implementasinya perlu ditunjang dengan mekanisme koordinasi yang efektif meliputi seluruh instansi pemerintah untuk menyatukan persepsi dan arah tindak dalam pelaksanaannya.34 2. Badan Kepegawaian Negara Pembinaan Pegawai Negeri dilakukan oleh dua lembaga, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda, yaitu Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang berkedudukan di ibukota pemerintahan di Yogyakarta dan Diensvoor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang berkedudukan di Jakarta. 33Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Dasawarsa Reformasi Birokrasi, (Jakarta, Biro Humas Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2009, cet.I), h.10. 34 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Dasawarsa Reformasi Birokrasi, h.11. 37
38 Pada tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian di Jakarta. Untuk maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta digabungkan menjadi satu, menjadi KUP yang berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 3 November 1972, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 guna menyempurnakan dan mengembangkan kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).35 Ditandai dengan tuntutan reformasi disegala bidang sehingga terjadinya pergantian sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralisasi ke desentralisasi yang dikenal dengan era "otonomi daerah". Pada periode ini, Lembaga pengelola kepegawaian/PNS yang sebelumnya bernama BAKN berganti menjadi BKN (Badan Kepegawaian Negara) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 95 Tahun 1999 dan diperkuat dengan UU No. 43 Tahun 1999.36 35 Badan Kepegawaian Negara, Direktori Kepegawaian Negara, (Jakarta, Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara, 2008, cet.I), h.4. 36 Badan Kepegawaian Negara, Direktori Kepegawaian Negara, h.7.
a. Visi dan misi Visi Badan Kepegawaian Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan sejahtera. Sedangkan misi Badan Kepegawaian Negara adalah Menyelenggarakan manajemen PNS berbasis kompetensi untuk mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera.37 b. Tugas dan fungsi BKN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:38 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang kepegawaian 2) Penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil 3) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat Negara dan mantan pejabat Negara 4) Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian Negara dan mutasi kepegawaian antar propinsi dan/atau antar kabupaten/kota 5) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya. 6) Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah 7) Koordinasi kegiatan instansi fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN 37 Badan Kepegawaian Negara, Direktori Kepegawaian Negara, h.8. 38 Badan Kepegawaian Negara, Direktori Kepegawaian Negara, h.8 39
8) Pelancaran kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian 9) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata persandian, keuangan, laksana, perlengkapan dan rumah tangga. kepegawaian, kearsipan, 40
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN A. Profil Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan terletak di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan rekapitulasi keadaan pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, jumlah pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah 127 pegawai, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Kelamin NO Unit Kerja L P 1 Kepala Kantor 1 0 2 Sub Bagian Tata Usaha 30 18 3 Seksi Pendidikan Madrasah 12 5 4 Seksi Pendidikan Agama islam 3 6 5 Seksi Pendidikan Diniyah dan Ponpes 7 4 6 Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 10 6 7 Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 12 12 8 Penyelenggara Syariah 1 0 JUMLAH 76 51 41 Jumlah 1 48 17 9 11 16 24 1 127
42 Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan berjumlah 129 orang. Dengan rincian sebagai berikut, pegawai laki-laki berjumlah 76 orang dan pegawai perempuan berjumlah 51 orang. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tingkat Pendidikan NO UNIT KERJA SD SLTP SLTA DIII S1 S2 S3 JML 1 Kepala Kantor 0 0 0 0 0 1 0 1 2 Sub Bagian Tata Usaha 1 1 7 1 36 2 0 48 3 Seksi Pendidikan Madrasah 0 0 4 0 12 1 0 17 4 Seksi Pendidikan Agama 0 0 2 0 5 1 1 9 Islam 5 Seksi Pend. Diniyah dan 0 0 0 1 10 0 0 11 Ponpes 6 Seksi Penyelenggara Haji dan 0 0 3 0 12 1 0 16 Umroh 7 Seksi Bimbingan Masyarakat 0 0 2 2 18 2 0 24 Islam 8 Penyelenggara Syariah 0 0 0 0 1 0 0 1 JUMLAH 1 1 18 4 94 8 1 127
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan berdasarkan pendidikan (S3, S2, S1, D III, SLTA, SLTP, SD) yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terbanyak adalah pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan strata 1 (S1) yang berjumlah 94 orang, dan yang mencapai tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 orang, S3 sebanyak 1 orang, D III sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 18 orang, SLTP sebanyak 1 orang, dan SD sebanyak 1 orang. Sedangkan jika dilihat berdasarkan golongan pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut: Golongan NO UNIT KERJA I II III IV 1 Kepala Kantor 0 0 0 1 2 Sub Bagian Tata Usaha 2 5 41 0 3 Seksi Pendidikan Madrasah 0 1 15 1 4 Seksi Pendidikan Agama Islam 0 0 8 1 5 Seksi Pendidikan Diniyah dan Ponpes 0 1 10 0 6 Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh 0 2 13 1 7 Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1 0 21 2 8 Penyelenggara Syariah 0 0 1 0 JUMLAH 3 9 109 6 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan yang berada pada golongan 43 JML 1 48 17 9 11 16 24 1 127
I sebanyak 3 orang, golongan II sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 109 orang dan golongan IV sebanyak 6 orang laki-laki. Adapun wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu: 1. Kecamatan Setiabudi 2. Kecamatan Tebet 3. Kecamatan Mampang Prapatan 4. Kecamatan Pasar Minggu 5. Kecamatan Kebayoran Baru 6. Kecamatan Kebayoran Lama 7. Kecamatan Cilandak 8. Kecamatan Pancoran 9. Kecamatan Jagakarsa 10. Kecamatan Pesanggrahan B. Visi Misi dan Tugas Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan 1. Visi dan Misi Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh suatu unit kerja/instansi. Visi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah Terwujudnya masyarakat Jakarta Selatan yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, bermartabat, partisifatif, dan sejahtera lahir batin. Untuk mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mempunyai misi. Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Misi tersebut adalah:1 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, tentang rencana strategis kementerian agama tahun 2010-2014 44
a. Meningkatkan ketaatan umat beragama b. Melestarikan kerukunan hidup umat beragama c. Meningkatkan mutu raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan haji, pengembangan wakaf dan zakat e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 2. Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kebijakan kepala kantor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:3 a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Jakarta Selatan b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, keagamaan. d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, pasal 82, tentang organisasi dan tata kerja kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, pasal 83, tentang organisasi dan tata kerja kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota 45
C. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerjasama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tata penyusunan yang logis dan hubungannya serasi. Jadi dalam struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, susunan organisasi kantor Kemeterian Agama Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1) terdiri atas:4 a. Kepala Kantor dan Wakil Kepala b. Subbag Tata Usaha c. Seksi Pendidikan Madrasah d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren e. Seksi Pendidikan Agama Islam f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah g. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam h. Penyelenggara Syariah i. Kelompok Jabatan Fungsional Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya dan menyusun serta memelihara tata hubungan kerja yang serasi baik intern maupun ekstern. 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, pasal 357 ayat (1), tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama 46 tertib,
47 b. Mengembangkan pelaksanaan tata kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kearah terciptanya perubahan paradigm dari fungsi menguasai kepada fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. c. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya. d. Mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, kebijakan teknis dan rencana strategis satuan organisasi atasannya. e. Penghubung Departemen Agama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dari sub bagian dan seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Setiap sub bagian dan seksi mempunyai tugas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358,5 yaitu: a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama. b. Seksi pendidikan madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK. 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, pasal 358, tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama
48 c. Seksi pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. d. Seksi pendidikan agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK. e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam. g. Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah. h. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN A. Kedisiplinan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Dalam ajaran Islam, banyak ayat al-qur'an dan hadits yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan.
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisā' : 59) Dari ayat di atas terungkap pesan untuk patuh dan taat kepada para pemimpin, dan juga terhadap peraturan-peraturan yang ada. Jika terjadi perselisihan diantara mereka, maka urusannya harus dikembalikan kepada aturan Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, tingkat kepatuhan manusia kepada pemimpinnya tidak bersifat mutlak. Jika perintah yang diberikan pemimpin bertentangan dengan aturan atau perintah Allah dan Rasul-Nya, maka perintah 49
tersebut harus tegas ditolak dan diselesaikan dengan musyawarah. Namun jika aturan dan perintah pemimpin tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya, maka Allah menyatakan ketidaksukaannya terhadap orang-orang yang melewati batas. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif. Dengan kesadaran dari berbagai pihak dalam mematuhi peraturan yang ada dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya, maka mereka diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tidak melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan tercela baik didalam maupun diluar jam kerja.1 Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Tapi melihat kenyataan tidak semua PNS mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan disiplin pegawai. Ketidakdisiplinan PNS merupakan bahan diskusi "empuk" dan akan selalu menjadi sorotan tajam masyarakat. Mengingat bagi mereka, status PNS adalah sosok yang patut dijadikan contoh dan teladan, karena dianggap sebagai kepanjangan 1 Harsono, Perencanaan Kepegawaian, (Bandung : Fokus Media, 2010), h. 6. 50 tinggi
tangan dari pemerintah. Sangat wajar apabila masyarakat memiliki keinginan dan harapan yang lebih terhadap kinerja dan produktivitas PNS.2 Menurut Bapak Karsa Sukarsa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 sejak peraturan tersebut diberlakukan.3 Namun pada Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan masih ditemukan pelanggaran disiplin, salah satunya adalah pelanggaran ketentuan jam kerja. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka (11) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Padahal menurut data yang diperoleh dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, kantor tersebut sudah menerapkan aturan disiplin jam kerja berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013.4 Berikut rekapitulasi absensi pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. 2 Diakses pada 3 Oktober 2010 dari 3 Wawancara pribadi dengan Bapak Kasra Sukarsa, Jakarta, 6 Juni 2016. 4 Wawancara pribadi dengan Bapak Kasra Sukarsa, Jakarta, 6 Juni 2016. 51
REKAPITULASI ABSENSI KINERJA PEGAWAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN UNIT KERJA : Eselon IV & III HARI Karsa SukarsaNIP.19630717 199504 1 001222213100.00%2Drs.H. Maksudi AlamsyahNIP.19581215 198503 1 00222221100.00%3Drs. H.Ahmad Baihaqi, Ms, MsiNIP. 19650610 199303 1 0012222100.00%4Drs. H. Hamidullah AR, M.SiNIP. 19620709 199001 1 0012222213100.00%5Drs.H. Sambas, M.PdNIP. 19690908 199603 1 002222224100.00%6H. Nasrudin, LcNIP. 19730305 200312 1 0012222313100.00%7Dra.Hj. Khadijah MANIP.19610603 199603 2 00222221349100.00%8H. Fatullah, S.AgNIP. 19701202 200604 1 0142222100.00%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% UNIT KERJA : Sekretariat Urusan Kepegawaian HARI S.IPNIP.19691231 200212 1 01022211495.45%2Hj.Ashyar RohmaniyatiNIP. 19631124 198903 2 00222192186.36%3Fitri Wardhani, STNIP.19830905 200801 2 01622211195.45%4Marman, S. KomNIP.19730307 200604 1 0012222100.00%5Harry Susanto, SENIP. 19771021 200901 1 0072222100.00%6Lili Fatma Hidayati, SENIP. 19750112 200901 2 00322221100.00%7Elga El Yunita, SH.INIP. 19850704 200901 2 00922211195.45%8Desi Rosmalina, SHNIP. 19761202 200912 2 0042221195.45%9H. Mamat, SHNIP. 19630706 199103 1 003222247100.00%10Sarmilih, SENIP. 19760806 201101 1 0112222100.00%11Sinta Dewi SejatiNIP. 19820601 200901 2 0122222100.00%12Mariatul QibtiaNIP. 19850827 200901 2 010222112195.45%13Sidik RaharjaNIP. 19750414 200901 1 0112221195.45%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% 52
UNIT KERJA : Sekretariat Urusan Keuangan HARI Erwindho, MMNIP. 19811017 200312 1 00122226100.00%2Farkhan Wadji, SENIP.19770404 200312 1 004222213100.00%3TasbiahNIP. 19600412 198103 2 0012222100.00%4Abdul Yazid, S.PdNIP.19740828 199403 1 001222111295.45%5Subhan , S.KomNIP. 19730612 200604 1 02522221100.00%6Tri Bowo, SENIP. 19771201 200901 1009222211100.00%7Ahadian Ahmad, SENIP. 19810405 200912 1 006222111395.45%8Shinta Sari Wibowo, SENIP. 19851022 200901 2 0052222100.00%9Astri Shinta Pramadewi, SENIP. 19850119 200901 2 00922211195.45%10Indina Fadjriah, SENIP. 19841218 200912 2 00622226100.00%11Erik Julian Davitra, SENIP.19820717 200901 1 01022211795.45%12Harumantyo Widigdo,S. SosNIP. 19830808 200901 1 0122222100.00%13Anggi Laksono Sidianto, S. IpNIP. 19820525 200901 1 01322193286.36%14Ratri Putri Dwi P, SENIP.19880331 201101 2 012222021190.91%15MarlianaNIP. 19860326 200501 2 001222217100.00%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% UNIT KERJA : Sekretariat Urusan Informasi & Humas HARI Firdaus, S.KomNIP. 19741217 200112 1 00322221100.00%2Rahmi Siregar, S.SosNIP. 19791216 200912 2 0022222100.00%3Anugrah Arief PurnamaNIP. 19800927 200312 1 0012222614100.00%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% 53
UNIT KERJA : Sekretariat Urusan Umum HARI SHNIP.19700405 199203 1 00322202190.91%2H. Nurhadi Yusuf, S.SosNIP.19580719 198203 1 006222255100.00%3Radius Candra, SENIP. 19721125 200312 1 001221813181.82%4Eva Rosalina, S.SosNIP.19801001 200901 2 0102221195.45%5Wiwit Aryani Subekti, SENIP. 19771218 200901 2 0022221195.45%6Yanti Agus Mulyanti, SENIP. 19800803 200912 2 0032222100.00%7Edu Edward NazarNIP. 19791215 200901 1 0012222219100.00%8Miftahurrozak, A.MdNIP. 19770228 200604 1 008221661372.73%9Alex AzwarNIP. 19730403 200901 1 0072222100.00%10Ade SuhendraNIP. 19750627 200901 1 011222211100.00%11Aditya Bima Sacti, SE, MM.NIP. 19751024 200801 1 0142212107754.55%12Bukhori, SE.NIP. 19740901 200604 1 013221714177.27%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% UNIT KERJA : Sekretariat Urusan KUB HARI Anam, S.Sos.INIP. 19770525 200312 1 0042221111095.45%2RuchyatNIP. 19690926 199003 1 001222112195.45%3Muhammad AgusNIP. 19750806 200910 1 002222111595.45%4Victor Halomoan Habeahan, S.AgNIP. 19750302 200212 1 003221933886.36%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% 54
UNIT KERJA : Seksi Pendidikan Madrasah HARI S.PdiNIP.19590424 198203 1 004222217100.00%2Syarifudin,S.Pd.NIP. 19631230 199303 1 00222221100.00%3Ngatuwasno, S.Sos.NIP. 19680915 199703 1 002222213100.00%4Agus TamrinNIP. 19630903 199103 1 0012222100.00%5Abdul Rahman, S.Sos.NIP.19800822 200312 1 0032222100.00%6Uswatun Hasanah, S.PdNIP.19711006 200604 2 00122221100.00%7Juariyah SupraptiNIP.19681004 198803 2 00222211295.45%8Hani Febria Handayani,SHNIP. 19830220 200312 2 0012222113100.00%9H. Feriyanto, SENIP. 19680622 1989031 002222217100.00%10Dimas Purwanto, S.PdNIP. 19800921 200604 1 02022226100.00%11Ajeng WinduriNIP. 19670828 199003 2 002222211100.00%12Ahmad Mujibur Rahman, S.KomNIP. 19800602 200604 1 01622211295.45%13Rochmadi, SENIP. 19810509 200901 1 008222231100.00%14Fikri Fauzi, SENIP. 19860703 201101 1 0052222226100.00%15Achmad Bram ZulkarnainNIP. 19831016 200901 1 008222218100.00%16RodiawatiNIP. 19750530 200501 2 00322229100.00%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% UNIT KERJA : Seksi Pendidikan Agama Islam HARI Imron Rosyadi, MANIP. 19770309 200501 1 003222218100.00%2ZubaidahNIP. 19620702 198802 2 00122222100.00%3Sofy Maylina, S.PdINIP.19810527 200212 2 00222223100.00%4Arief Syaefudin, SENIP.1977073 200212 1 00322221100.00%5Izzul Azizah, S.AgNIP.19761023 200212 2 0022222100.00%6SuratniNIP.19710520 199403 2 0022222100.00%7Eti Kusumawati, SSNIP. 19810122 200312 2 00322211195.45%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% 55
UNIT KERJA : Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren HARI Jasmarti,SHNIP.19580808 199403 2 002221552168.18%2Suwarni, SHNIP.19781210 200312 2 003222021690.91%3Sestiawari, S. KomNIP. 19840920 201101 2 024222021390.91%4Aries Tuti Ningsih, SENIP. 19780418 200901 2 004221932586.36%5Ahmad Tsauban, S. AgNIP. 19770815 201101 1 00222223100.00%6Ade Dharma Kurniawan, SENIP. 19790917 201101 1 00822222100.00%7Mauris Yazdi Sandiah, SHNIP.19830620 201101 1 00822101218945.45%8Romy Yuswana, SENIP. 19791029 201101 1 0042215521768.18%9Fauzi RozziNIP. 19770825 200910 1 002222113195.45%10M. Yusuf, S.PdNIP.19670522 200604 1 003221813181.82%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% UNIT KERJA : Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh HARI SHNIP. 19630609 198997 1 0012222100.00%2Hj.Siti Lutfiah, S.Pd.NIP. 19580611 198803 2 001222111995.45%3Sri Purwaningsih, SHNIP. 19630327 199403 2 002222111995.45%4H. TB. Muhaimin, S.PdNIP. 19611112 198303 1 0062222100.00%5Drs. Ahmad KasirNIP.19650205 199403 1 0042222220100.00%6Ahmad Sulaiman, S AgNIP.19760615 200212 1 00522202390.91%7Riza Fadhly, S.KomNIP. 19751022 200312 1 002221651172.73%8Vitri Sarastuti, SHNIP. 19790429 200312 2 002222220100.00%9Fadilah, SE.INIP. 19800315 200604 2 0232222100.00%10Ithrin Harameini, S.PsiNIP. 19871102 200903 1 00222175177.27%11SukaryadiNIP. 19580313 199002 1 0012222100.00%12Ahmad FikriNIP. 19810616 200910 1 00122222100.00%13Sonia MelindaNIP. 19840524 20091 2 006222111595.45%14Cecep MahyudinNIP. 19730604 200910 1 0012222100.00%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% 56
UNIT KERJA : Seksi Bimbingan Masyarakat Islam HARI Siti Asiah, S.Pd.INIP.19610518 198203 2 0012221111295.45%2Dra. Nuraida AzhariNIP.19621010 199203 2 002221911112986.36%3Emma Fatmayani Sari,S.AgNIP. 19720703 200112 2 002222021290.91%4Fahrur Rozi, S.Sos.NIP.19741103 199403 1 00122211595.45%5Drs. BahrudinNIP.19581013 199403 1 001222211100.00%6Sri Budiarti,S.SosNIP. 19660926 198903 2 00222221114100.00%7Andayani,SENIP.19761213 200312 2 00122222119100.00%8M. Yunus Hasyim,S.AgNIP. 19770620 200604 1 01122221100.00%9Rohimah RahmawatiNIP.19660924 198803 2 00222221100.00%10Siti Latifah, AmdNIP. 19770215 200212 2 003221921111586.36%11DarmawanNIP. 19580114 199003 1 0012222121100.00%12Khoirunnisa, SENIP. 19860220 201101 2 013222227100.00%13Mira Anggraeni P, S.IkNIP. 19821119 200901 2 00522221215100.00%14Drs. Burhanuddin, MMNIP. 19660404 199903 1 00322221100.00%15Firda Widyasari, STNIP. 19801212 201101 2 01322221100.00%16Koko Salaka, SHNIP. 19780124 200901 1 00522202111690.91%17Syukrillah, Y u s u f, S.PdNIP. 19650316 198603 1 00322211395.45%19Hj. Harningsih, S.SosNIP.19620806 198403 2 00322225100.00%20Rizhy Firmansyah, LcNIP. 19820830 200901 1 00822222100.00%21Hj. Elly Karim, S.Pd.INIP. 19650820 198903 2 002221931986.36%22Ahmad Zarkasih, SENIP.19840722 200912 1 00322202490.91%23NamanNIP. 19720710 200701 1 03522228100.00%24Prihandoko, A.MdNIP. 19751116 200501 1 006221931086.36%NONAMA / NIPJUMLAHKETERANGAN% Ket erangan: S = Sakit I = Izin DL = Dinas Luar DT = Datang Terlambat C TK PC = Cuti = Tanpa Keterangan = Pulang Cepat 57
Jika di lihat dari tabel di atas, pelanggaran disiplin jam kerja di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan masih saja terjadi. Masih banyak pegawai yang tidak mematuhi Pasal 3 PMA Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, yaitu masih banyak ditemukannya pegawai yang tidak masuk keterangan, datang terlambat, dan pulang cepat. Padahal di dalam pasal tersebut sudah sangat jelas diberitahukan jam berapa pegawai harus datang dan pulang, serta sanksi yang akan didapatkan jika pegawai tidak masuk tanpa keterangan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, 5 ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kedisiplinan pegawai, khususnya dalam masalah jam kerja ini. Hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan kedisiplinan pegawai diantaranya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya keterlambatan masuk kerja dan alasan jarak tempuh rumah yang terbilang jauh, cuaca yang tidak bersahabat, Pegawai Negeri yang menggunakan jasa angkutan kota (angkot). Mereka juga berpendapat peraturan jam kerja yang sudah diterapkan terlalu pagi, padahal ketentuan jam kerja sudah diatur dalam ketetapan peraturan yang berlaku di kantor tersebut. Kurangnya disiplin pegawai dalam hal ini memicu sering terjadinya pelanggaran jam kerja. Hal tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya aspek moril dan kesadaran dalam diri 5 Wawancara pribadi dengan Bapak Kasra Sukarsa, Jakarta, 6 Juni 2016. 58 tanpa
pegawai. Mereka tidak menyadari bahwa PNS adalah abdi Negara dan masyarakat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat umum. Hal-hal tersebut di atas merupakan hambatan yang ada dalam melaksanakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Jika dipahami terhadap informasi yang telah dihimpun tersebut di atas, dapat dikatakan hanya alasan- alasan klasik dan sederhana, tetapi jika hal itu dibiarkan saja, maka bisa dibayangkan akan terjadi hal-hal yang lebih dari sekadar itu, namun hal tersebut dapat dikembalikan kepada kesadaran masing-masing Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja PNS bisa menjadi akar penyebab pelayanan publik yang kurang berkualitas. Hal ini juga akan berdampak pada munculnya perilaku PNS yang bisa menyimpang seperti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), sehingga dapat berakibat kepada kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, kedisiplinan harus ditingkatkan. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor tersebut. Berikut peneliti jabarkan mengenai upaya-upaya tersebut. 59
60 B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur Negara, serta dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).6 Apabila sebuah instansi masih melakukan pelanggaran disiplin, dirasa perlu untuk melakukan perbaikan agar kita tidak terus berada dalam keterpurukan dan ketertinggalan. Allah SWT telah menjanjikan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut yang merubahnya, karena itulah diperlukan sebuah reformasi ke arah yang lebih baik.
"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Ar-Ra`d : 11) Dari ayat di atas jelaslah bahwa dalam perubahan nasib suatu kaum ada dua aktor yang berada di balik keduanya, yaitu manusia dan Allah SWT. 6 Reformasi Birokrasi, diakses dari
Pada ayat tersebut diterangkan bahwa dalam melakukan perubahan (reformasi) tidak cukup dilakukan oleh satu atau dua orang saja, namun secara jelas Allah SWT menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan kumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dan jelas untuk mewujudkan perubahan tersebut. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah meningkatkan disiplin pegawai. Disiplin yang dimaksud mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, besarnya rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, dan sanggup menjalankan serta tidak mengelak untuk menerima sanksi dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh apabila melanggar tugas dan wewenang. Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS, di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Pembinaan dalam peningkatan disiplin pegawai Di dalam sistem pembinaan PNS dikenal dua sistem pembinaan, yaitu sistem karir dan sistem prestasi kerja. Menurut pasal 12 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ditegaskan bahwa: Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil guna dan berdayaguna, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui 61
pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami dan diketahui bahwa substansi dari sistem pembinaan PNS tersebut adalah terdapatnya persyaratan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan, serta mendukung terhadap pencapaian tugas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut pula, terdapat keterkaitan arah antara pembinaan dengan prestasi yang diharapkan dari pegawai. Dengan perkataan lain, bahwa sistem pembinaan PNS menganut sistem perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang objektif terhadap kompetisi PNS. Oleh sebab itu, unsur pembinaan terhadap PNS haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atas dasar segi-segi yang terkait dengan prestasi kerja. Pembinaan PNS dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan Negara atau cita-cita bangsa Indonesia. 7 Dengan pendapat tersebut dapat dimengerti, bahwa betapa 7 Nawawi, Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), h.110 62
63 pentingnya kegiatan pembinaan PNS diselenggarakan yang pada intinya tujuan pendayagunaan kepegawaian Negara, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas PNS antara lain untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan terus berupaya melakukan pembinaan kepada pegawai melalui berbagai macam kegiatan untuk memotivasi pegawai dalam upaya peningkatan disiplin dan kinerja pegawai. Pembinaan yang dilakukan berkaitan dengan pembinaan etika dan disiplin sesuai dengan pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS agar visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dapat terlaksana dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam upaya peningkatan disiplin pegawai, kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah membuat program pembinaan terhadap pegawai yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dan Kepala Seksi masing- masing unit. Dalam kegiatan pembinaan ini, Kepala Kantor dan pimpinan unit memberikan pengarahan kepada pegawai pelaksana mengenai kedisiplinan dan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dapat disimpulkan pada dasarnya kegiatan pembinaan yang diarahkan pada pembinaan etika dan disiplin tersebut bertujuan untuk meningkatkan moral/etika, disiplin, kinerja, dan pengembangan karir pegawai.
64 2. Apel setiap senin pagi Kementerian Agama merupakan salah satu dari sekian banyak instansi di Indonesia yang mewajibkan apel pagi setiap harinya, seperti di wilayah dan di daerah. Pelaksanaan apel pagi bagi PNS merupakan persiapan dalam mengawali tugasnya. Dengan menyisihkan 20-30 menit sebelum bekerja untuk melaksanakan apel adalah bukti kesiapan PNS dan lembaga dimana PNS tersebut untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Manfaat apel pagi sesungguhnya sangatlah besar, waktu apel dapat dipakai untuk menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan kedinasan. Pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dilaksanakan apel rutin setiap hari senin pada pukul 08.00 - 08.30 pagi. Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor dan pimpinan unit memberikan pengarahan kepada pegawai pelaksana mengenai kedisiplinan dan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apel pagi di hari senin merupakan rutinitas yang harus diikuti oleh semua PNS dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, karena apel merupakan bagian dari kewajiban bagi setiap PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka apel adalah kewajiban bagi PNS karena pelaksanaan apel sebagai fungsi pengawasan / pengendalian dan sarana menyampaikan informasi.
65 Apel juga menjadi kebutuhan bagi PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, yaitu untuk menyiapkan diri secara fisik, kedisiplinan, dan kesiapan / kekompakan yang baik untuk diri sendiri dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, apel pagi setiap hari senin merupakan kegiatan secara rutin dan teratur bukan sekedar memenuhi kewajiban belaka, tetapi upaya untuk membentuk sikap disiplin PNS dan sekaligus memotivasi kinerja pegawai di lingkungan Kantor. Dalam hal pelaksanaan apel pagi setiap hari senin, bertindak sebagai Pembina apel tidak hanya Kepala Kantor saja, melainkan bergantian dengan Pimpinan setiap unit dengan jadwal yang telah disepakati. Ternyata apel pagi di hari senin bukan hanya sekedar berkumpul, berbaris rapi, hormat, laporan dan tata urutan protokoler lain seperti pada umumnya, namun juga dapat digunakan sebagai media positif untuk membangun dan mencapai visi dan misi yang telah dilakukan secara rutin dan konsisten. Kegiatan ini dirasakan cukup efektif, terbukti adanya peningkatan disiplin pegawai tidak hanya terkait jam masuk dan pulang kerja saja tetapi juga disiplin dalam penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Menerapkan Absensi Finger Scan (Sidik Jari) Menurut pasal 3 angka 11 PP Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan, setiap pegawai negeri sipil wajib masuk dan mentaati ketentuan jam kerja. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Untuk mengetahui kinerja pegawai maka perlu dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pegawai. Ketidakhadiran seorang pegawai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja, sehingga instansi atau lembaga tidak dapat mencapai tujuan secara optimal. Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, maka upaya pengendalian dan pengawasan disiplin kerja pegawai perlu dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten. Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian adalah melihat tingkat kehadiran pegawai melalui absensi. Pencatatan absensi pegawai 66
67 merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM atau Human Resources Management). Informasi yang mendalam dan terperinci mengenai kehadiran seorang pegawai dapat menentukan prestasi kerja seseorang, gaji/upah, produktivitas, dan kemajuan instansi/lembaga secara umum. Sistem pelaporan absensi manual yang selama ini dilakukan cenderung manipulasi dan tidak menyampaikan laporan kehadiran pegawai dengan apa adanya. Hal ini menjadikan penghambat bagi organisasi untuk memantau kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan waktu kedatangan dan jam pulang pegawai setiap hari. Salah satu penerapan teknologi guna mencapai tujuan meningkatkan efektifitas kerja adalah dengan meningkatkan kedisiplinan kerja yaitu dengan menggunakan mesin absensi sidik jari (finger scan), dengan mesin tersebut otomatis tidak akan dapat dimanipulasi. Sejak September 2012 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mulai menggunakan finger scan. Hal ini dilakukan dengan harapan akan meningkatkan tingkat kedisiplinan para Pegawai, dan untuk menghindari kecurangan Pegawai apabila menggunakan absensi manual dimana mereka masih menitipkan absen pada temannya. Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan kementerian agama, pelaksanaan absensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta selatan diadakan dua kali yaitu pagi hari yang diadakan jam 07.30 WIB dan pada waktu siang
hari yang dilakukan pada jam 13.00 WIB. Dengan diadakan absensi satu hari 2 ( dua ) kali ini diharapkan para pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik dan selalu siap ditempat, dengan itu pula kedisiplinan pegawai akan terwujud. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa setelah adanya absensi finger scan ini disiplin jam kerja para PNS di kantor tersebut semakin meningkat. Menurutnya, Banyak isu-isu yang beredar yang mengatakan bahwa PNS itu kerjanya santai, hanya datang dan absen saja. Tidak bisa dielakkan juga bahwa banyak PNS yang menitip absen pada PNS lain. Dan yang harus dilakukan PNS-PNS sekarang adalah, hilangkan isu-isu negatif itu. 4. Mengeluarkan surat edaran tentang disiplin PNS Pengabdian seorang PNS adalah tugas dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Pengabdian tersebut harus lahir dari hati nurani agar dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai PNS. Lantas yang tak kalah pentingnya, jangan sampai ada PNS yang tidak mengetahui peraturan kepegawaian yang berlaku. Untuk menghindari ketidaktahuan PNS terhadap peraturan disiplin, maka dikeluarkannya surat edaran tentang Disiplin PNS untuk seluruh pegawai. Peraturan tersebut harus diketahui dan dipahami oleh seluruh PNS sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. 68
Di Kantor kementerian Agama Kota Jakarta Selatan selalu dikeluarkan surat edaran tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Surat tersebut diedarkan setiap ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Surat edaran ini diedarkan disaat apel senin pagi ataupun disaat pembinaan lainnya. Tolak ukur dalam penegakkan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dengan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu, unsur pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai terhadap aturan-aturan disiplin juga sangat penting, karena dengan mengetahui aturan tersebut dapat memudahkan pegawai dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan sudah mengetahui aturan disiplin, walaupun tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut, namun secara garis besar sudah menunjukkan bahwa pegawai di dinas ini sudah memahami aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 5. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh pimpinan langsung kepada bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara afektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 69
perundang-undangan yang berlaku. 8 Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan merupakan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahan dengan maksud agar pimpinan mengetahui kegiatan nyata dari setiap aspek pelaksanaan tugas dan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan, pimpinan segera mengambil langkah-langkah perbaikan.9 Untuk mengantisipasi dan meminimalisir tindakan indisipliner yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka upaya peningkatan disiplin, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan melakukan pengawasan terhadap pegawainya melalui pengawasan langsung (pengawasan melekat) dari pimpinan. Fakta yang ditemukan di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah intensitas pengawasan langsung oleh pimpinan cukup baik. Pimpinan sering melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksana. Pimpinan bertindak nyata dan efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Pimpinan aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti pimpinan selalu ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 8 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat. 9 Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.14 70
Pengawasan melekat ini terbukti di saat penulis hadir pada waktu apel senin pagi. Sebelum apel di mulai, pimpinan sudah berada di Kantor tersebut untuk mengontrol jam datang para pegawai. Hal ini ditujukan agar para pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari atasannya. 71
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan. Peraturan Pemerintah ini sangat membantu dalam peningkatan kinerja yang efektif dan efisien walaupun dalam penerapannya masih ada beberapa pegawai yang melanggar peraturan pemerintah ini. Para PNS di Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan masih ada yang melanggar disiplin jam kerja, padahal ketentuan jam kerja ini sudah terperinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013. Faktor yang mendasari pelanggaran disiplin ini adalah masih rendahnya kesadaran dari PNS itu sendiri. 2. Kantor Kementerian Agama kota Jakarta selatan telah melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan kedisiplinan PNS, antara lain: Pertama, melakukan pembinaan bagi para PNS. Pembinaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan pembinaan etika dan disiplin sesuai dengan pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS agar visi misi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dapat terlaksana dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Kedua, melakukan apel senin pagi. Rutinitas ini tidak pernah dilewatkan di kantor ini karna sangat membawa manfaat. Ketiga, mengeluarkan surat edaran tentang disiplin PNS agar peraturan tersebut diketahui dan dipahami oleh seluruh PNS dan 72
73 untuk menghindari ketidaktahuan PNS terhadap peraturan disiplin pegawai tersebut. Keempat, menerapkan absensi finger scan (sidik jari). Absensi finger scan ini sangat membawa manfaat di kantor ini karena tidak ada lagi PNS yang menitip absen seperti ketika masih menggunakan absensi tulis/manual. Kelima, pengawasan melekat yang dilakukan langsung oleh kepala kantor. B. Saran 1. Penerapan disiplin di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan sudah cukup baik, tetapi masih harus ditingkatkan lagi agar tujuan dari pemerintah untuk mereformasi birokrasi menjadi lebih baik. 2. Melakukan Pembinaan Khusus. Pembinaan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Pegawai bahkan pembentukan mental dari pegawai, sebab dengan melakukan pembinaan khusus ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. 3. Disiplin itu terwujud tidak hanya bersifat insidentil semata, artinya ketika adanya teguran, peringatan bahkan kecaman dari atasan barulah sikap disiplin itu diperhatikan, melainkan harus ditanamkan sebagai simbol patriotisme yang diharapkan nantinya akan berdampak signifikan terhadap kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini.
DAFTAR PUSTAKA Buku Al-Qur'anul karim Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Abdullah, Rozali. Hukum Kepegawaian. Jakarta: CV. Rajawali, 1986. Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pratama, 1996. Budiman, Arief. Bentuk Negara dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, Majalah Prisma edisi 7 Juli 1982. Jakarta: LP3ES, 1982. Djatmika, Sastra dan Marsono. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Djamban, 1975. Handayaningrat, Soewarno. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung, 1999. Harsono. Perencanaan Kepegawaian. Bandung: Fokus Media, 2010. Kansil, C.S.T. Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979. Kusnardi, Moh dan Saragih, Bintan R. Ilmu Negara, Cet. VII. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008. Mahfud, Moh. Hukum Kepegawaian Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1988. Moenir, S. Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian. Jakarta: Gunung Agung, 1983. Musanef. Managemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung, 1984. Nainggolan. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Pertja, 1987. Negara, Badan Kepegawaian. Wacana Pengembangan Kepegawaian. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2002. Negara, Badan Kepegawaian. Direktori Kepegawaian Negara. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2008. Negara, Badan Kepegawaian. Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2011.
Nitisemito, Alex S. Manegemen Sumber Saya Manusia. Jakarta: Sasmito Bross, 1980. Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994). Subianto, Achmad. Setelah Pensiun. Jakarta: RBI Research, 2006. Sulistiyani, Ambar Teguh. Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gaya Media, 2004. Suparno, M. Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa. Jakarta: PT. Purel Mundial, 1992. Surachmad, Wirjo. Wawasan Kerja Apartur Negara. Jakarta: Pustaka Jaya, 1993. Soehino. Ilmu Negara, cet.VIII. Yogyakarta: Liberty, 2008. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum,cet.III. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986. Tjokrowinoto, Moeljarto. Politik Pembangunan: sebuah analisis konsep arah dan strategi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1987. Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Thoha, Miftah. Birokrasi Pemerintah di Era Reformasi. Jakarta: Kencana, 2008. Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Unaradjan, Dolet. Manajemen Disiplin. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, cet.IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Weber, Max. The Theory of Social and Economic Organization, diterjemahkan A. Henderson & T. Parsons. New York: Oxford Univ Press, 1947. Wicaksono, Kristian Widya. Administrasi dan birokrasi pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
Peraturan Perundang-Undangan dan internet Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA Narasumber : Karsa Sukarsa Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Hari/Tanggal : Senin, 6 Juni 2016 Tempat : Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Jalan Buncit Raya Nomor 2, Pejaten Barat, Pasar Minggu 1. Apakah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan sudah menerapkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010? Jawab: Ya, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 sejak peraturan tersebut diberlakukan. 2. Pelanggaran disiplin apa sajakah yang masih sering terjadi di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan? Jawab: Pelanggaran yang masih terjadi sampai sekarang adalah masalah jam kerja, masih ada beberapa PNS yang masih tidak disiplin dalam masalah jam kerja ini, terutama pada saat jam masuk kantor masih ada yang datang terlambat. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
sudah menerapkan aturan disiplin jam kerja berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut: Hari kerja mulai hari senin sampai dengan jum'at Jam efektif kerja dalam satu hari adalah selama 7,5 jam. Jam efektif kerja hari senin sampai hari kamis dari pukul 07.30 s/d pukul 16.00. Jam istirahat dari pukul 12.00 s/d pukul 13.00. Jam efektif kerja hari jum'at dari pukul 07.30 s/d pukul 16.30. Jam istirahat dari pukul 11.30 s/d pukul 13.00. Tapi yang terjadi di kantor ini masih ada PNS yang datang pukul 07.45 bahkan ada yang pukul 08.00 WIB. 3. Faktor apa saja menjadi hambatan dalam melaksanakan kedisiplinan pegawai, khususnya dalam masalah jam kerja ini? Jawab: Faktor yang mendasari pelanggaran disiplin di kantor ini adalah faktor intern, yaitu dari dalam pribadi PNS itu sendiri. Masih rendahnya tingkat kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas, misalnya keterlambatan masuk kerja dan alasan jarak tempuh rumah yang terbilang jauh, cuaca yang tidak bersahabat, dan para pegawai yang menggunakan jasa angkutan kota (angkot). Biasanya para pegawai berpendapat bahwa peraturan jam kerja yang sudah diterapkan terlalu pagi, padahal ketentuan jam kerja sudah diatur dalam ketetapan perarturan yang berlaku di kantor ini.
4. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai negeri sipil di kantor kementerian agama kota Jakarta selatan? Jawab: upaya-upaya yang sudah dilakukan di kantor ini antara lain: Pertama, Melakukan pembinaan bagi para PNS. Pembinaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan pembinaan etika dan disiplin sesuai dengan pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS agar visi misi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dapat terlaksana dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Diantaranya adalah pembinaan disiplin yang dilakukan oleh kepala kantor dan kepala seksi masing-masing unit. Dalam kegiatan pembinaan ini diharapkan mampu meningkatkan disiplin para PNS. Kedua, Melakukan apel senin pagi. Rutinitas ini tidak pernah dilewatkan di kantor ini karna sangat membawa manfaat, apel ini bukan hanya saja melakukan baris berbaris tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk membentuk sikap disiplin PNS dan sekaligus memotivasi kinerja pegawai dilingkungan Kantor. Dalam apel ini juga biasanya dijadikan sarana untuk mengeluarkan surat edaran tentang disiplin PNS agar peraturan tersebut diketahui dan dipahami oleh seluruh PNS dan untuk menghindari ketidaktahuan PNS terhadap peraturan disiplin pegawai tersebut. Ketiga, Menerapkan absensi finger scan (sidik jari). Absensi ini sudah diterapkan sejak September 2012. Absensi finger scan ini sangat membawa manfaat di kantor ini karena tidak ada lagi PNS yang menitip
absen seperti ketika masih menggunakan absensi tulis/manual. Sejak adanya absensi finger scan ini disiplin jam kerja para PNS di kantor ini meningkat. 5. Apakah bapak melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan para PNS? Jawab: Ya, pengawasan yang sudah saya lakukan ini adalah pengawasan melekat, ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan PNS. Saya sendiri melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahan, karena jika seorang pimpinan bersikap acuh terhadap para pegawainya ditakutkan para pegawai tidak merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dari atasannya.