PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA Hieronymus Purwanta This study aims to explore the root of Pancasila as national ideology of Indonesia. Two research questions arised: 1) what kind of cultural root of Pancasila in the life of Indonesian people; 2) what kind of processes of Indonesian leaders in formulating Pancasila. Method used was documentary study, both primary and secondary documents. The results show that many parts of Pancasila have to be culture of Indonesian. On the other hand, reconstruction of formulating Pancasila has to be deviated by political power of interest group. Nugroho Notosusanto as the New Order historian wanted to de-Soekarno- ization through heroificated Muhammad Yamin as Pancasila discoverer. Key words: Pancasila, Soekarno, BPUPKI, history, penyimpangan sejarah Sejarah Terbentuknya Pancasila Soekarno, sebagai tokoh sentral pada kelahiran Pancasila 1 Juni 1945, menyatakan bahwa dirinya bukan "pencipta", tetapi "penggali": Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia (Soekarno dalam Latif, 2011: 21). Pernyataan itu ingin menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila, bukan ciptaan Soekarno, tetapi sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Apabila sudah ada dalam kehidupan masyarakat, mengapa Soekarno menggunakan kata "penggali" dan bukan "pengambil"? Alasannya karena untuk mengambil intisari berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat, Soekarno melakukan dialog reflektif-kritis, yaitu mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Marilah kita lihat satu persatu sila- sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. a. Ketuhanan Indonesia adalah masyarakat religius. Sejak zaman Pra Tulisan, masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya Hyang Gaib. Bangunan Megalithicum yang ditemukan di berbagai tempat menunjukkan bahwa masyarakat Pra Tulisan melakukan upacara yang ditujukan untuk Hyang Gaib. Kepercayaan yang ditemukembangkan oleh 124
125 masyarakat itu dewasa ini dikenal sebagai agama lokal atau aliran kepercayaan. Seperti apakah gambaran masyarakat Indonesia tentang Hyang Gaib? Dalam kitab Shangyang Siksakanda ng Karesian, kitab suci agama Sunda Wiwitan, menamakan Hyang Gaib itu sebagai Batara dan menggambarkannya sebagai berikut: Sakala batara jagat basa ngretakeun bumi niskala. Basana: Brahma, Wisnu, Isora, Mahadewa, Siwah. bakti ka Batara! Basana: Indra, Yama, Baruna, Kowera, Besawarma, bakti ka Batara! Basana: Kusika, Garga, Mestri, Purusa, Pata(n)jala, bakti ka Batara: Sing para dewata kabeh pada bakti ka Batara Seda Niskala. Pahi manggihkeun si tuhu lawan preityaksa. Ini na parmanggihkeuneun dina sakala, tangtu batara di bwana pakeun pageuh jadi manik sakurungan, pakeuneun teja sabumi. Hulun bakti di tohaan, ewe bakti di laki, anak bakti di bapa, sisya bakti di guru, mantri bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata. Terjemahan: Suara panguasa alam waktu menyempurnakan mayapada. Ujarnya: Brahma, Wisnu, isora, Mahadewa, Siwa baktilah kepada Batara! Ujarnya: Indra. Yama, Baruna, Kowara, Besawarma, baktilah kepada Batara! Ujarnya: Kusika, Garga, Mestri, Purusa, Patanjala, baktilah kepada Batara! Maka para dewata semua berbakti kepada Batara Seda Niskala Semua menemukan "Yang Hak" dan "Yang Wujud". Ini yang harus ditemukan dalam sabda, ketentuan Batara di dunia agar teguh menjadi "Permata di dalam sangkar", untuk cahaya seluruh dunia, Hamba tunduk kepada majikan, istri tunduk kepada suami, anak tunduk kepada bapak, siswa tunduk kepada guru, mantri tunduk kepada mangkubumi, mangkubumi tunduk kepada raja, raja tunduk kepada dewata. Ketika masyarakat Indonesia berkenalan dengan bangsa-bangsa lain, kebertuhanan menjadi semakin kaya. Berbagai kepercayaan kepada Hyang Gaib yang ditemukembangkan bangsa-bangsa lain semakin menyemarakkan kehidupan masyarakat Indonesia. Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Katolik hadir dan menjadi bagian dari kehidupan kebertuhanan masyarakat Indonesia. Perjumpaan dan persahabatan dengan berbagai kepercayaan bangsa lain itu mengakibatkan terjadinya proses inkulturasi yang unik. Hindu Bali, Islam Nusantara, Kristen Batak, Katolik Kebatinan dan sebagainya merupakan istilah-istilah yang mengindikasikan terjadinya
126 persahabatan dan percampuran antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan kebertuhanan bangsa lain. Bagaimana pemikiran Soekarno ketika berhadapan dan berdialog dengan kebertuhanan masyarakat Indonesia yang begitu kaya itu? Negara Indonesia dalam pandangan Soekarno harus berdiri di atas semua kebertuhanan yang dihidupi masyarakat. Indonesia harus menjadi negara yang melindungi semua kebertuhanan masyarakat secara adil. Pandangan itu menjadi dasar bagi Soekarno untuk memunculkan sila "Ketuhanan yang berkeadaban". Dengan sila itu, beliau menghendaki negara tidak mencampuri urusan ajaran kebertuhanan masing-masing aliran dan agama. Negara hanya mengharuskan perilaku penganut atau umat dari aliran dan agama yang ada untuk menjunjung tinggi keadaban. b. Kemanusiaan Kita tentu sering mendengar orang mengucapkan "ikut berbela sungkawa", "ikut prihatin" atau sebaliknya "ikut berbahagia". Ungkapan khas itu menunjukkan bahwa orang Indonesia tidak hanya menyaksikan peristiwa yang dialami oleh orang lain, baik kedukaan maupun kegembiraan. Akan tetapi, secara turun temurun diajarkan untuk berusaha menyelami perasaan orang lain melalui penempatan seandainya peristiwa itu dialami sendiri. Sikap dan perilaku seperti itu dalam bahasa sekarang dikenal sebagai empati. Sikap empati yang berkembang dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa orang lain adalah saudara, sehingga diperlakukan dengan penuh kehangatan kasih sayang. Pandangan itu antara lain diwujudkan pada panggilan kepada tetangga dengan sebutan Om, Pak, Pakde, Bude, Tante dan sebagainya. Bahkan pendangan itu kemudian dikristalisasikan dalam pepatah "tetangga adalah saudara terdekat". Menempatkan orang lain sebagai saudara melahirkan sikap untuk selalu melindungi dan menghormati. Di pihak lain, pandangan itu mendorong terjadinya kerjasama dengan orang lain, baik antar suku maupun dengan bangsa lain. Dalam sejarah pelayaran sama sekali tidak pernah terdengar berita maupun catatan bangsa lain yang mengungkapkan bahwa bangsa kita membuat masalah di negeri orang. Sebaliknya, mereka mencatat bangsa kita sebagai bangsa yang berbudi tinggi. Di
Australia, banyak cerita rakyat Aborigin yang mengisahkan tentang kedatangan dan kebaikan bangsa Indonesia. Pada suku Yirrkala kenangan itu diabadikan dalam bentuk legenda yang diberi judul Baijini/Baiini. Hal yang sama juga terjadi pada suku Dhalwangu, Madarrpa dan Manggalili dalam mengenang para pelaut Macassan (Makasar) Bahkan di India, kebaikan bangsa Indonesia diabadikan dalam epos Ramayana dengan sebutan Javadwipa. Sikap untuk selalu melindungi dan menghormati orang lain dengan tanpa mempertimbangkan asal usul etnis maupun bangsa, dalam pandangan Soekarno, perlu dikembangkan oleh negara Indonesia. Pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyebutnya sebagai internasionalisme: Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, yang mengatakan"Deutschland uber Alles", tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, "bangsa Aria", yang dianggapnya tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan "internasionalime". Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain. c. Persatuan Masyarakat Indonesia, secara sosiologis, merupakan masyarakat komunal, yaitu menempatkan kepentingan bersama sebagai yang tertinggi. Ungkapan "makan tidak makan asal kumpul" menunjukkan dengan jelas bahwa nilai kekeluargaan atau kebersamaan (kumpul) didudukkan lebih tinggi daripada nilai ekonomi (makan). Nilai kekeluargaan ditinggikan di semua suku di Indonesia. Di berbagai suku, tingginya kekerabatan diwujudkan dalam bentuk marga dengan mengatur tata tanggungjawab setiap individu terhadap saudara semarga. Kuatnya persatuan 127
128 menjadikan seakan-akan tidak ada lagi kepentingan individu, karena semua kepentingannya ditempatkan sebagai kepentingan marga. Di Nusa Tenggara, urusan belis (mas kawin) dianggap sangat tidak sopan apabila hanya menjadi urusan dua keluarga inti yang akan menikahkan anak mereka. Orang tua gadis tidak diperkenankan menentukan sendiri besaran belis yang harus diberikan oleh orang tua laki-laki yang melamar. Secara turun temurun penentuan besaran belis dilakukan oleh keluarga besar atau marga. Soekarno memandang bahwa nilai kekerabatan yang berkembang di Indonesia sangat baik dan secara turun temurun telah menjadi identitas sosial. Meski demikian, ada yang perlu ditambahkan untuk menjadi sempurna, yaitu kekeluargaan yang tidak terbatas pada tingkat kesukuan (etnosentrisme) maupun kedaerahan (regionalisme). Nilai kekeluargaan itu harus dikembangkan lintas etnis dan daerah, yaitu ke tingkat bangsa. Soekarno menyatakan "Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat". d. Kerakyatan Sila kerakyatan, dalam formulasi asli yang disusun oleh Soekarno adalah musyawarah/demokrasi. Dengan berlandas pada formulasi asli, terlihat bahwa beliau hendak mengkaitkan antara praktek musyawarah yang telah turun temurun dalam masyarakat Indonesia dengan konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Jiwa dari permusyawarahan adalah mencari keputusan terbaik bagi semua pihak yang terkait atau yang dewasa ini dikenal sebagai win-win solution. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan pemikiran beliau sebagai berikut: Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara In-donesia ialah permusyawaratan perwakilan... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan... Dalam perwakilan nanti ada perjoangan sehebat-
hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjoangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjoangan selamanya ada... Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara islam dan saudara-saudara kristen bekerjalah sehebat- hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan- peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang kristen, itu adil, - fair play!. e. Kesejahteraan/Keadilan Sosial Prinsip bahwa pemerintah harus melindungi warganya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ungkapan dunia pedalangan akan adanya "negeri ingkang apanjang-apunjung, pasir wukir loh jinawi, gemah ripah, karta tur raharja" (negara yang tersohor karena kewibawaannya yang besar, luas wilayahnya ditandai oleh pegunungan sebagai latar belakangnya, sedang di depannya terdapat sawah yang sangat luas, sungai yang selalu mengalir, dan pantainya terdapat pelabuhan yang besar) menunjukkan secara etis pemerintah bertanggungjawab untuk mewujudkan. Agar dapat mewujudkan negara impian itu, dalam penelitian G. Moedjanto (1986) tentang konsep kekuasaan Mataram (Kotagede, Yogyakarta), seorang raja dituntut untuk gung binathara bau dhendha nyakrawati, berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta (agung bagai Tuhan, pemelihara hukum dan penguasa dunia, berbudi luhur mulia, bersifat adil terhadap semua yang hidup dan penuh kasih). Impian untuk membangun negara yang menyejahterakan warganya juga mengalir dalam darah Soekarno. Dalam pidatonya, beliau menyatakan: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democracy. Tetapi tidakkah di Eropah justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan- badan perwakilan rakyat yang diadakan disana itu, sekedar menurut resepnya Franche Revolutie. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan democratie disana itu hanyalah politie-kedemocratie saja; semata-mata tidak ada 129
sociale rechtvaardigheid, -- tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali... Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ecomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimakksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Pluralisme dan Multikulturalisme Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman. Coba kita lihat suku-suku yang tinggal di wilayah RI: ada Jawa, Melayu, Batak, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, Banjar, Bali, Sasak, Makasar, Cirebon, Tionghoa, Gorontalo, Aceh, Toraja, dan sebagainya. Dari segi keberagaman kepercayaan, ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai Aliran kepercayaan. Dari segi kebudayaan, setiap suku mengembangkan budaya dan adat istiadat masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan "keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia" dalam masyarakat yang penuh keberagaman? Adilkah apabila kebudayaan Jawa yang mayoritas dipaksakan untuk diikuti oleh semua suku lainnya? Adilkah apabila nilai dan norma agama Islam yang mayoritas dipaksakan untuk diikuti oleh semua pemeluk agama/kepercayaan lainnya? Tidak adil bukan? Keadilan hanya dapat terwujud apabila kita semua bersedia mengakui keberagaman dan menjaga agar setiap suku, kepercayaan, tradisi dan kebudayaan dapat mengembangkan dirinya. Sikap bersedia mengakui dan menjaga keberagaman itulah yang disebut Pluralisme. Sikap itu telah lama ada di Indonesia dan sampai sekarang masih sangat diperlukan, seperti yang tercantum dalam semboyan negara kita, yaitu bhineka tunggal ika. Dewasa ini pluralisme telah berkembang menjadi multikulturalisme. Perkembangan itu didasari pandangan bahwa tidak cukup apabila sikap kita hanya mengakui dan menjaga keberagaman yang ada. Akan lebih baik apabila masing-masing pihak yang berbeda juga memahami kebaikan dan keunggulan dari pihak lain, tanpa 130
kehilangan identitasnya. Inilah yang disebut multikulturalisme. Sebagai contoh, umat Katolik memahami kebaikan dan keunggulan umat Protestan, tanpa harus kehilangan kekatolikannya. Pemahaman itu hanya dapat terjadi apabila terjadi interaksi dan dialog antar pihak yang terkait. Oleh karena itu, interaksi dan dialog antar pihak yang berbeda perlu didorong dan dikembangkan. Proses Perumusan Pancasila 1. Perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI Apabila kita searching di internet dengan kata kunci "perumusan Pancasila", maka akan muncul perumusan Pancasila versi BPUPKI sebanyak dua buah, versi Panitia 9 satu buah dan versi pembukaan Undang Undang Dasar 1945 satu buah. Mengapa muncul banyak versi? Apakah semuanya sah? Untuk memahami fenomena munculnya banyak versi rumusan Pancasila, marilah kita telusuri jejak historisnya. Diantara kedua versi Pancasila, yang paling kontroversial adalah dua rumusan hasil sidang BPUPKI. Salah satu penyebab kontroversi adalah tulisan Nugroho Notosusanto, seorang sejarawan militer, dalam buku teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA Kurikulum 1975 sebagai berikut: Pada sidang 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan lima "Asas dan Dasar Negeri Kebangsaan Republik Indonesia" yaitu: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat. Tiga hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mengucapkan pidato mengenai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang juga terdiri atas 5 asas yakni: 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kontroversi berkembang tentang: siapa sebenarnya perumus Pancasila? Apabila kita mengikuti tulisan Nugroho Notosusanto, berarti Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dengan Ir. Soekarno sebagai tokoh perumus, tetapi lahir pada tanggal 29 Mei 131
1945 dengan Mr. Muhammad Yamin sebagai perumus. Mengapa selama ini kita memperingati hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni? Tulisan kontroversial Nugroho Notosusanto menyulut perdebatan di tengah masyarakat. Misalnya, muncul reaksi politis dalam bentuk "Deklarasi Pancasila" yang dikeluarkan oleh Lembaga Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1981. Deklarasi Pancasila ditandatangani oleh 17 orang, antara lain Manai Sophian, Usep Ranawidjaja, Jusuf Hasyim, H.M Sanusi, Slamet Branata, Hugeng dan HR Dharsono. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945 dan Soekarno adalah satu-satunya orang yang mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara Dari pendapat yang berkembang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pro Yamin dan Pro Soekarno. Kelompok Pro Yamin yang dimotori oleh Nugroho Notosusanto dan didukung oleh pemerintah Orde Baru saat itu, mendasarkan pandangannya pada satu buku sumber, yaitu Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I karangan Muhammad Yamin. Di dalam buku itu dimuat berbagai pidato atau paparan pandangan yang muncul pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Sebaliknya pandangan Pro Soekarno disuarakan oleh berbagai kalangan, baik akademisi dan saksi atau pelaku sejarah yang masih hidup. Dari kalangan akademisi, kritik paling keras muncul antara lain dari G. Moedjanto (IKIP Sanata Dharma sekarang Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta) dan Ruben Nalenan (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta). G. Moedjanto, sebagai seorang sejarawan antara lain mengkritisi teks pidato Muhammad Yamin yang termuat dalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 dan dijadikan satu-satunya sumber bagi kelompok pro Yamin. Beliau menemukan kejanggalan, yaitu kalimat pada alinea terakhir pidato Yamin yang berbunyi: "Dua hari yang lampau tuan Ketua memberi kesempatan kepada kita sekalian juga boleh mengeluarkan perasaan". Apabila pidato itu benar diucapkan Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, berarti kata "Dua hari yang lampau" adalah tanggal 27 Mei 1945. Dari sudut pandang ini, dokumen itu jelas palsu, karena BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai melakukan sidang pada keesokan harinya. Temuan G. Moedjanto itu sangat penting, karena mampu membuktikan dengan sangat kuat bahwa naskah itu bukan pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. 132
Kajian G. Moedjanto sesuai dengan keterangan panitia 5, yaitu panitia yang dibentuk untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang semangat yang berkembang di kalangan anggota BPUPKI saat perumusan Pancasila berlangsung. Panitia 5 terdiri dari tokoh-tokoh pelaku sejarah yang masih hidup, yaitu: 1. Dr. H., Mohammad Hatta 2. Professor Mr. H. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo 3. Mr. Alex Andries Maramis 4. Professor Mr. Sunario 5. Professor Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo Dalam rapatnya tanggal 10 Januari 1975 di rumah Muhammad Hatta, salah satu perbincangan yang muncul adalah tentang isi pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Hatta antara menjelaskan: Tidak benar; Bung Yamin agak licik; sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam sidang panitia kecil. Bung Karnolah satu-satunya yang tegas-tegas mengusulkan filosofishe grondslag untuk negara yang akan dibentuk; yaitu lima sila yang disebut Pancasila; hanya urutannya sila Ketuhanan ada di bawah... Rumusan yang berupa tulisan tangan beliau dulu pernah dipinjam Pak Yamin tetapi tidak pernah dikembalikan lagi. 2. Perumusan Pancasila hasil Panitia 9 Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, menjadikan BPUPKI telah berhasil memiliki rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum sidang BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk Panitia Kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Soekarno. Tugas Panitia Kecil adalah mengumpulkan usul dan pandangan para anggota BPUPKI yang akan dimasukkan dalam agenda sidang ke dua, tanggal 10 - 17 Juli 1945. Atas inisiatif Soekarno sebagai ketua Panitia Kecil, Soekarno membentuk Panitia 9 yang beranggotakan: 1. Ir. Soekarno (ketua) 2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) 3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) 4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota) 5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota) 6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota) 7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota) 133
8. Haji Agus Salim (anggota) 9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Selain mendalami masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada rapat tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah proklamasi sebagai berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan ini kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulalan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemelukꞏpemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari alinea ke dua rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta itu, dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dibandingkan dengan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Pancasila telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Perubahan pertama adalah tata urutan sila-silanya. Sila ketuhanan yang ditempatkan oleh Soekarno 134
pada urutan terakhir diubah menjadi sila pertama, sedang sila nasionalisme atau persatuan bergeser menjadi urutan ke tiga. Perubahan yang mengundang kontroversi sampai sekarang adalah tentang sila ketuhanan, dari Ketuhanan yang berkeadaban menjadi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perdebatan mulai terjadi dalam sidang BPUPKI ke dua yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Juli 1945. Ada tiga tokoh yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kata "dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yaitu Johanes Latuharhary, Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat. Latuharhary sebagai wakil daerah Maluku menyatakan keberatan karena kalimat tersebut akan mendatangkan akibat besar sekali bagi umat agama-agama lain. Di pihak lain, Hoesein Djajadiningrat memandang bahwa kalimat itu akan membuka ruang bagi terjadinya fanatisme, karena seolah-olah memaksa orang-orang Islam untuk menjalankan syariat Islam. Wongsonegoro berusaha menekankan pandangannya pada prinsip kesederajadan bagi semua warga negara tanpa mempertimbangkan agama yang dianut. Oleh karena itu, dia mengusulkan jika kalimat itu tidak diubah, perlu ditambah dengan kata "dan bagi pemeluk agama-agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing". Perdebatan tentang kata "dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" tidak berhenti pada pembahasan tentang pembukaan UUD, tetapi juga muncul ketika dilakukan pencermatan tentang pasal dan ayat batang tubuhnya. Otto Iskandardinata mengusulkan agar pasal 29 dibagi menjadi dua ayat, isi ayat 1 diambil dari kalimat Pembukaan UUD, sedang ayat ke dua adalah 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing'. Wongsonegoro mengusulkan agar ditambahkan kata 'kepercayaannya', menjadi 'menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing'. Kedua usulan itu diterima oleh Soekarno sebagai pimpinan sidang. Akan tetapi, Ki Bagus Hadikoosoemo meminta untuk penghapusan kata "bagi pemeluk-pemeluknya". Pandangan itu didukung oleh Abdul Fatah. Dia mengusulkan agar ayat 2 pasal 29 berbunyi "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing- masing". Alasannya adalah agar kaum muslim tidak berpindah agama. Kedua pandangan itu ditolak, sehingga sampai sidang BPUPKI yang ke dua ditutup, kata 135
"dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" masih tetap bertahan. 3. Perumusan Pancasila hasil penetapan PPKI Untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sebanyak 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan mengesahkan berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghilangan/penghapusan kata "dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tokoh sentral pada penghilangan 7 kata dan menggantinya dengan kata "Yang Maha Esa" adalah Muhammad Hatta yang pada saat itu menjadi pimpinan PPKI bersama Soekarno dan Radjiman Wedyodiningrat. Pagi-pagi tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam agar bersedia menerima usulannya demi menjaga persatuan bangsa. Teuku Mohammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Adapun tokoh Islam lainnya, yaitu Wachid Hasjim tidak dapat hadir memenuhi undangan Hatta. Penerimaan para tokoh Islam itu menjadikan rumusan Pancasila mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan pada sidang PPKI. Simpulan Dari kajian yang telah dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa banyak diantara sila-sila Pancasila digali dengan refleksi kritis oleh Soekarno. Refleksi kritis dilakukan untuk memperoleh unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang mampu untuk menopang Negara Indonesia selamanya. Untuk unsur yang tidak ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti demokrasi, Soekarno mengambilnya dari kebudayaan asing, guna menjadikan bangsa Indonesia mampu berkembang menjadi masyarakat adil dan makmur. 136
Pada bagian formulasi Pancasila yang terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama, terjadi penyimpangan dalam penyusunan sejarahnya. Nugroho Notosusanto berusaha memperkecil peran Soekarno melalui menokohkan Muhammad Yamin sebagai orang yang ditempatkan sebagai pengusul pertama. Sumber: Aritonang, Jan S., 2004, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Kasenda, Peter, 2004, Bung Karno Panglima Revolusi. Yogyakarta: Galang Press. Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Moedjanto, G., 1986, The Concept of Power in Javanese Culture.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Notosusanto, Nugroho dan Yusmar Basri, ed., 1981, Sejarah Nasional Indonesia Untuk SMA. Jilid 3. Buku paket. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Panitia Lima, 1980, Uraian Pancasila. Jakarta: Mutiara. Sutrisno, Slamet, 2003, Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah. Yogyakarta: Media Pressindo. Yamin, Muhamad, 1960, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945. Jakarta: Prapanca Internet Shangyang Siksakanda ng Karesian. Diunduh dari Legenda Baijini. Diunduh dari 137