Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022 PIDANA MATI DALAM HUKUM NASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA Rafi Fauzan Abdillah, Ratu Alam Sekar Arum, Nina Lathifa Azalia, dan Ryan Adam Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Abstrak Dalam khazanah peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, telah diatur mengenai pidana mati dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana mati sendiri pada akhirnya menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Lebih dari itu, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim yang banyak, pidana mati dalam hukum Indonesia jelas beririsan dengan hukum Islam yang juga berkembang di masyarakat. Akan tetapi, kita juga perlu mengetahui bagaimana hak asasi manusia (HAM) memandang pidana mati di Indonesia. Terdapat perspektif yang kontradiktif dari pegiat hukum dengan pegiat HAM. Menarik untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan HAM memandang bagaimana pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Dalam mengetahui perspektif tersebut, maka dapat digunakan metode riset kepustakaan tentang kaitan pidana mati dengan hukum Islam dan hak asasi manusia. Kata Kunci: Pidana mati, Hukum Pidana, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia Abstract In the world of Indonesian legislation, death penalty is regulated in article 10 of Indonesian Penal Code (KUHP). With that, death penalty is accustomed as a part of positive penal law in Indonesia. Moreover, with a large population of Muslims, death penalty in Indonesian Penal Code is indeed intersect with Islamic/Sharia law, which has grown in Indonesian society. However, we also need to involve how human rights view regarding death penalty in Indonesia. There is always a different perspective on how Islamic/sharia law and human rights view death penalty in Indonesia. In order to identify these different perspectives, we can use a library research to find the connection between death penalty, Islamic/Sharia law and human rights. Keywords: Death penalty, Penal code, Islamic/Sharia Law, Human Rights A. Pendahuluan Hukum Pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Asas hukum pidana terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (Undang - Undang dalam arti luas) disebut juga Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 3 Edisi 2 October 2022 54
Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022 sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang - undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Aturan - aturan tersebut bersifat mengatur dan memaksa, agar masyarakat mematuhi aturan serta mengetahui sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah suatu perbuatan kejahatan (preventif) dan mendidik atau memperbaiki atau sosialisasi bagi orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).1 Negara Indonesia ini merupakan negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Ada beberapa orang yang tidak dapat memiliki kuasa hukum atau mempertanggungjawnya dalam proses hukum, seperti orang gila. Selain itu terdapat berbagai macam delik pidana: [1] delik kejahatan, [2] delik pelanggaran, [3] delik formil, [4] delik materiil, [5] delik umum, [6] delik khusus atau tindak pidana khusus, [7] delik biasa, [8] delik dolus, [9] delik kulpa, [10] delik berkualifikasi, [11] delik sederhana, [12] delik komisionis, [13] delik omisionis, [14] delik berdiri sendiri (Zelfstanding Delict), dan [15] delik berlanjut (Voortgezettelijke Handeling). Hukum islam merupakan hukum yang wajib ditegakan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluru rakyat baik di Indonesia maupun dunia. Jadi setiap muslim wajib atau menaati di dalam kehidupannya berjalan sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sudah ada sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melarangnya atau menghilangkannya. Jika dikaitkan pidana mati memiliki banyak pro kontra di negara Indonesia, tidak seperti negara arab yang dapat melakukan hukuman atas kesalahan perbuatannya. Karena dilihat tidak memiliki hak kemanusiaan atau tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukanya seberat apapun itu, kecuali orang tersebut tidak mengakui kesalahan (pembunuhan tanpa adanya hati nurani). 1 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama. Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 3 Edisi 2 October 2022 55
Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022 B. Pembahasan 1. Pandangan Hukum Islam terhadap Hukum Pidana Mati Penerapan hukuman mati pada tataran realitasnya selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik dikalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan, maupun masyarakat sendiri.2 Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak dan urgen diterapkan dalam tindak pidana atau kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara Agama Islam mengenal yang dinamakan qisos. Yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Qishos diterapkan terhadap pelaku pembunuhan dasar berlakunya qishash ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 178. Diyat adalah benda atau sesuatu ganti rugi yang dibayarkan kepada ahli waris korban dalam hukum Islam hukuman mati dapat diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban apabila sebelumnya ahli waris korban telah memaafkan pelaku kejahatan pembunuhan atas apa yang dilakukannya. Syarat berlakunya qishos : Perilaku seorang mukallaf yaitu sudah cukup umur dan berakal Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja Unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi Pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada dua kasus pertama pelaku zina yang sudah kawin atau muhson sangsinya dirajam yakni dilempari batu sampai mati sanksi tersebut telah ditegaskan di dalam Alquran dan as-sunnah, kedua adalah pelaku pembunuhan berencana, seorang yang membunuh orang Islam harus di qisas dibunuh juga jika ahli ahli waris yang terbunuh memaafkannya maka pelaku tidak di qisas tetapi harus membayar diyat yang besar yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga. 2 Hanafi, 2019, "Konsep Pidana Mati Dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional," VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3, No. 2, Hlm. 61. Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 3 Edisi 2 October 2022 56
Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022 Pidana mati diatur oleh hukum Islam dan hukum positif dinamakan unsur formil, melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan, dalam hukum positif dikenal dengan unsur materiil dan hendaknya pelaku pidana kejahatan itu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hukum positif disebut dengan unsur materiil. sedangkan menurut hukum positif adalah kejahatan yang dilakukan kepada keamanan negara, pembunuhan yang dilakukan dengan berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam pasal 365 ayat (4) dan pasal 368 ayat (2) KUHP, pembajakan dilaut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam seperti tersebut dalam pasal 444 KUHP, Undang- undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 (LN No.78) tentang senjata api, Undang-undang No 11 PNPS 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan, dan Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang narkotika. Pandangan HAM dalam Penjatuhan Hukum Mati Hak asasi manusia dalam proses pembinaan kepada masyarakat atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbangnya posisi negara dengan masyarakat hukuman mati menurut perspektif universal declaration of human rights dilarang hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 yang berbunyi setiap orang mempunyai hak atas penghidupan kemerdekaan dan keselamatan seseorang.3 Kemudian dikuatkan lagi oleh perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil dan politik tahun 1989 tentang penghapusan hukum mati. Negara Indonesia akhir-akhir ini mulai mengadopsi pemikiran yang berkembang di dunia tentang HAM dan mengadopsi HAM PBB masuk dalam konstitusi dan juga dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sekaligus pembentukan komisi nasional hak asasi manusia. Instrumen internasional mendukung keberadaan hidup yang tercantum di dalam deklarasi HAM yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 3Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19, No. 1, Hlm. 4 Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 3 Edisi 2 October 2022 57
Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022 2. Hubungan Hukum Islam dan HAM dengan Pidana Mati dalam Hukum Nasional Hubungan Hukum Islam dengan pidana mati dalam hukum nasional hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam terdapat pada persamaan dan dan perbedaan keduanya. Persamaan Pertama, terletak pada tujuan pemidanaannya antara pidana mati menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam merupakan upaya yang terakhir dilakukan apabila upaya yang lain untuk menangani kejahatan tidak berhasil. Kedua, adanya pelaksanaan pidana mati. Menurut pidana Indonesia pengawasannya dilakukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah, sedangkan menurut hukum Islam pengawasan dilakukan oleh penguasa setempat. Ketiga, pidana mati merupakan pidana pokok menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Keempat, pidana mati masih diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.sedangakan perbedaannya hukum pidana mati didalam hukum nasional lebih mengarah pada penjeraan sedangkan menurut hukum islam hukuman mati lebih mengarah pada pencegahan. Hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam juga terdapat dalam peraturan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah mengeluarkan Fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati sebagaimana penetapan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia/nasional.4 C. Penutup Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara- cara pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati, Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964, beserta terdapat juga pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan utuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali dari hak-hak asasi manusia. Namun di dalam pelaksanaannya lebih kepada tanggungjawab negara melindungi warga negaranya setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya. Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan balasan besrta efek jera bagi pelaku kejahata, dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna 4 Muhammadiah, 2019, "Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Komunike Vol/ 11, No. 1, Hlm. 180-81. Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 3 Edisi 2 October 2022 58
Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022 melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat dan untuk kemaslahatan umat manusia. Mendasari uraian pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Masalah hukuman mati, terdapat berbagai pandangan dari pemikiran para ahli hukum. Perspektif para aktifis hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai pelanggaran HAM, karena termasuk hukum yang kejam, melanggar hak hidup manusia, sebagaimana diatur dalam DUHAM PBB dan kovenan tentang hak-hak sipil dan politik. Kedua, Hukuman mati dalam pandangan HAM yang ada dalam UUD NRI 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berusaha mengadopsi piagam HAM PBB untuk menghapuskan hukuman mati; tetapi masih tetap memperlakukan hukuman mati pada beberapa kasus kejahatan luar biasa (ordinary crime). Ketiga, dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang- undangan di Indonesia, ancaman pidana mati masih tetap dipertahankan, walaupun mendapat kritikan dari para aktifis HAM. Oleh karena itu, dalam Rancangan KUHP yang baru ada semacam kompromi (penal policy), dengan menjadikan hukuman mati bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana altematif yang diperlakukan hanya bagi kejahatan luar biasa. Sinkronisasi atau hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam terdapat pada persamaan dan perbedaan yang paling pokok diantara keduanya, yaitu Persamaannya terletak pada tujuan pemidanaannya antara pidana mati menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam merupakan upaya yang terakhir dilakukan apabila upaya yang lain untuk menangani kejahatan tidak berhasil. terletak pada sumber dan sistem yang digunakan (pidana mati dalam hukum pidana Indonesia bersumber pada KUHP dan UU yang bersangkutan, sedangkan pidana mati dalam hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits). Hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam terdapat juga dalam peraturan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah mengeluarkan Fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dalam hal ini menhilangkna nyawa orang lain baik itu dalam bentuk narkotika maupun pembunuhan secara langsung, sebagaimana penetapan pidana mati diterapkan bagi pelaku narkotika ataupun pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia/nasional.Namun yang terpenting di dalam ajaran islam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan. Apabila dalam pelaksanaan pidana mati tersebut dilaksanakan dengan cara yang baik-baik. Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 3 Edisi 2 October 2022 59
Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022 D. Daftar Pustaka Arief, Amelia. 2019. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19. No. 1. Hanafi. 2019. "Konsep Pidana Mati Dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional." VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3. No. 2. Muhammadiah. 2019. "Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Komunike Vol. 11. No. 1. Prodjodikoro, Wirjono. 2008. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama. Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 3 Edisi 2 October 2022 60