PEMETAAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM FUNGSI TUGAS UTAMA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS 1B BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang di ambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan responsibel. Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya. B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan. Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah: 1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan. 2. Menciptakan budaya pelayanan public yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi- situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja; 3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan public dan kerugian Negara. 4. Menegakkan integritas. 5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan. D. Pengertian
Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain. Hubungan Afiliasi adlah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya. karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pagawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.
BAB II PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN A. Prinsip Dasar Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut: 1. Mengutamakan kepentingan umum; 2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan; 3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan; 4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan Identifikasi Bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, antara lain: 1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait; 2. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi; 3. Penggunaan seharusnya informasi yang dirahasiakan kepentinganpribadi/golongan; 2. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi; 3. Penggunaan seharusnya informasi yang dirahasiakan kepentinganpribadi/golongan; karena jabatan 4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainya; 5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; 6. Penyalahgunaan jabatan; 7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang. Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, antara lain: 1. Putusan/Penetapan yang dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; Pengadilan berpihak akibat pengaruh/hubungan 2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; 3. Pemberian izin yang diskriminatif; 4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat; 5. Pemilihan rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional; 6. Komersialisasi pelayanan public; 7. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan; 8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; 10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; 11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur. Identifkasi Sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, antara lain dapat berasal dari: 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakanyang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; 2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profedional, indepanden dan akuntabel; 3. Hubungan afiliasi (pribadi,golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya; 4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi bemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya; dan 5. Kelemahan system organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B yang disebabkan karena struktur dan budaya orgnisasi yang ada. C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B dilarang; 1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan; 2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA; 3. Memegang jabatan public lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; 5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya; 6. Mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B;
7. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; 8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta malakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B; 9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama. D. Penanganan Benturan Kepentingan 1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. 2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya pejabat/pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B harus mendasarkan diri kepada: a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku; b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil; c. Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas; d. Prinsip-prinsip pelayanan prima; e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi. 3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannnya. 4. Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (Whistle Blowing System). 5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut: a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi; b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan; c. Membatasi akses informasi; d. Mutasi; e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab; f. Pengunduran diri dari jabatan. Langkah Tindak Lanjut Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing. 5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut: a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi; b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan; c. Membatasi akses informasi; d. Mutasi; e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab; f. Pengunduran diri dari jabatan. Langkah Tindak Lanjut Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing. itu,
F. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B. Ketua, Drs. H. Nana Supiana, MH NIP. 19650304.199203.1.004