Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin Vol. 1. No. 1., Mei 2023 Hal. 68-75 Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan Dede Asiah1 1STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: ABSTRACT The problem that still occurs in Indonesian educational institutions is the problem of equal distribution of education and educational funding that has not been maximized in its realization. This study aims to describe the responsibilities of the government, the private sector, and parents in order to support the availability of education funds. This research is included in qualitative research with data characteristics in the form of words, not in the form of numbers. Sources of data/information in this study come from research results and online articles. Based on this study, it can be concluded that financing plays a very important role in the world of education by involving the role of the government, private sector and the community. The government is tasked with preparing a basic education budget of at least 20% of the APBN and APBD. Private parties can take a role in providing scholarships and grants for educational facilities. The role of the community in supporting education financing, the most important of which is being a tax-abiding citizen. Keywords : The Role of Private Government, Society, Education Financing ABSTRAK Permasalahan yang masih terjadi di lembaga pendidikan indonesia adalah problem pemerataan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang belum maksimal dalam realisasinya. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk tanggung jawab pemerintah, pihak swasta, dan orang tua dalam rangka mendukung ketersediaan dana pendidikan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan karakteristik data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Sumber data/informasi di dalam penelitian ini berasal dari hasil-hasil penelitian dan artikel online. Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berperan sangat penting dalam dunia pendidikan dengan melibatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah bertugas menyiapkan anggaran pokok pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD. Pihak swasta dapat mengambil peran dalam pemberian beasiswa dan hibah untuk fasilitas pendidikan. Adapun peran masyarakat untuk mendukung pembiayaan pendidikan yang paling penting adalah menjadi warga negara yang taat pajak. Kata Kunci : Peran Pemerintah Swasta, Masyarakat, Pembiayaan Pendidikan Corresponding Author : Dede Asiah, STITNU Al-Farabi Pagandaran, Jl. Raya Cigugur KM. 3, Kompleks Pesantren Babakan Jamanis, Kel. Karang Benda Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, e-mail: 68 | P a g e DOI: doi in this article is not assigned yet
Dede Asiah Vol. 1. No. 1. Mei, 2023 PENDAHULUAN Pendidikan merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini mengindikasikan bahwa sumber daya manusia Indonesia akan berkualitas tinggi apabila sistem pendidikan yang diterapkan memiliki kualitas yang baik. Negara-negara maju umumnya dikenal memiliki sistem pendidikan yang sudah mapan (Purwadi, 2022). Biaya pendidikan yang diinvestasikan oleh pemerintah negara-negara itu pun tidak sedikit (Mauliana, 2017). Fasilitas dan sarana/prasarana yang disediakan oleh pemerintah juga sangat memadai. Oleh sebab itu, untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang handal, pendidikan menuntut adanya investasi yang serius yaitu pendanaan pendidikan yang memadai. Permasalahan yang masih terjadi di lembaga pendidikan indonesia adalah problem pemerataan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang belum maksimal dalam realisasinya (Arsyad, 2018). Hal tersebut berdampak pada keberlangsungan proses pendidikan. Padahal, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang vital dalam penyelenggaraan Pendidikan, baik di sekolah maupun di madarasah. Hampir tidak ada kegiatan pendidikan yang tidak memerlukan biaya. Tanpa biaya, segala proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Bahkan, minimnya dana yang tersedia dapat menimbulkan kegagalan dalam mencapai tujuan penting dari pendidikan (Ramadhani, 2020). Adanya stigma biaya gratis untuk sekolah negeri saat ini menyebabkan anggapan yang keliru di kalangan masyarakat. Sekolah gratis dipandang sebagai tidak adanya kewajiban orang tua dalam pendanaan kegiatan yang ada di sekolah. Ada orang tua yang enggan untuk terlibat dalam rangka mendukung kebijakan sekolah berkaitan dengan anggaran (Dinas Pendidikan Sulbar, 2023). Padahal, kegiatan di sekolah bukan hanya belajar mengajar, melainkan terdapat ekstrakurikuler sebagai salah satu wadah bagi para siswa untuk berkreatifitas. Hal ini lah yang sering menjadi persoalan bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah karena berbenturan dengan ketersediaan dana. Ini artinya, pandangan "sekolah gratis" di sekolah negeri perlu diluruskan agar orang tua menyadari dari awal bahwa ada dana-dana yang harus dibayarkan untuk mendukung program sekolah di luar kelas. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk tanggung jawab pemerintah, pihak swasta, dan orang tua dalam rangka mendukung ketersediaan dana pendidikan. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan pokok: bagaimana urgensi dari pembiayaan pendidikan dalam rangka menciptakan iklim pendidikan yang berkualitas; bagaimana tanggung jawab pemerintah, swasta, dan orang tua dalam mendukung ketersediaan dana pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa wacana keilmuan terkait dengan problem yang dihadapi oleh negara Indonesia yaitu keterbatasan dana pendidikan. METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan karakteristik data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan cara memaparkan aspek-aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab pendanaan pendidikan. Dalam metode ini dimaksudkan untuk mampu mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan data-data informasi tentang pembiayaan pendidikan. Informasi didapatkan melalui studi kepustakaan (Sugiyono, 2012). Sumber data/informasi berasal dari hasil-hasil penelitian dan artikel online. Keseluruhan data disusun secara sistematis sehingga menjawab rumusan masalah yang diangkat. 69 | P a g e Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin DOI: doi in this article is not assigned yet
Dede Asiah Vol. 1. No. 1. Mei, 2023 HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pentingnya Biaya Pendidikan dan Sumber-Sumbernya Pendidikan merupakan salah satu indikator dari suatu kemajuan bangsa. Sebagaimana di tegaskan oleh United Nations Development programs (UNDP) tentang indeks pembangunan manusia yang menjelaskan ada tiga hal dalam mengukur tingkat kemajuan ilmu pengetahuan yang terus menerus berkembang. Dalam hal ini bahwa pendidikan dalam masyarakat terus berkembang mengikuti sejarah manusia yang tidak ada ujungnya karena semakin berkembangnya pendidikan, semakin meningkat juga kualitas kehidupan kehidupan manusia. bangsa yaitu tingkat kesehatan, ekonomi, dan pendidikan (Akbar, 2016). Pendidikan telah hadir sejak lahirnya peradaban manusia sebagai salah satu aspek untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan yang terus menerus berkembang. Pendidikan dalam masyarakat sealalu mengikuti perkembangan sejarah manusia ynag tidak memiliki ujung karena semakin berkembangnya pendidikan, semakin meningkat juga kualitas kehidupan manusia. Pendidikan merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan merupakan awal untuk berkembangnya pola berpikir manusia dan merupakan salah satu hak yang harus dilindungi (Sujatmoko, 2010). Berawal dari pendidikan manusia membentuk karakter yang berdampak pada masa yang akan datang karena dapat memepengaruhi perkembangan kehidupan dalam seluruh aspek kepribadian dan kehidupan manusia. makna pendidikan tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 1 tentang yang berbunyi "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembanagkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan ysng diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara". Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya terkait dengan pendidikan yang ditempuh melalui sekolah (K, 2018). Hampir tidak ada sekolah yang mampu menjalankan kegiatan tanpa adanya biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan yang dijalankan oleh suatu sekolah atau lembaga pendidikan lainnya akan terhambat bahkan tidak akan berjalan sebagai mana mestinya, karena faktor biaya sangatlah berperan penting dalam proses tatanan pendidikan. Dalam pembiayaan pendidikan ada beberapa kategori di antaranya: " 1. Biaya langsung dan biaya tidak langsung Biaya langsung merupakan biaya yang di keluarkan secara langsung untuk penunjang penyelanggaraan pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung sebagai penunjang pendidikan. 2. Biaya pribadi dan biaya sosial Biaya pribadi adalah biay ayng dikeluarkan oleh setiap orang atau pribadi dalam keluarga untuk mendapatkan pendidikan atau di kenal juga dengan pengeluaran rumah tangga. Sedangkan biaya sosiala adalah biaya yng dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan dengan cara melalui sekolah maupun membayar pajak yang biaya tersebut dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk melakukan pendanaan dalam sector pendidikan. 3. Biaya dalam bentuk uang dan biaya buakan uang Biaya dalam bentuk uang adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam bentuk uang (cash), sedangkan biaya bukan uang adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam bentuk barang ataupun tenaga" (P, 2013). 70 | P a g e Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin DOI: doi in this article is not assigned yet
Dede Asiah Vol. 1. No. 1. Mei, 2023 Biaya pendidikan tersebut bersumber pada biaya yang didapatkan dari peserta didik (mikro) ataupun pemerintah/nasional (makro). Biaya pendidikan yang didapatkan dari peserta didik (mikro) ini berbentuk sumbangan pembinaan pendidikan yang biasanya dibayarkan oleh peserta didik melalui sekolah ataupun dari masyarakat melalui sekolah ataupun dari masyarakat melalui badan pembantu pembinaan pendidikan (BP3) (Tho'in, 2017). Dana biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah/nasional bersumber dari: 1. Hasil pendapatan Negara yang didapatkan dari pajak 2. Pendapatan Negara yang diperoleh dari non pajak seperti hasil dari pemanpaatan sumber daya alam yang dikelola oleh Negara baik dari kategori "gas" ataupun "non-migas". 3. Keuntungan yang didapatkan Negara dari sektor ekspor. 4. Keuntungan yang didapatkan Negara dari usaha-usaha yang dimiliki Negara (BUMN). 5. Bantuan yang di terima Negara dalam bentuk hibah (grant). 6. Pinjaman luar negri (loan) dari lembaga-lembga internasional, baik melalui kerjasama secara multilateral maupun bilateral. 7. Pendapatan Negara lainnya yang tercantum dalam APBN. Sebagian besar dana dalam RAPBD provinsi dan kabupaten/kota di peroleh dari pusat yang disalurkan dalam bentuk paket yang disebut dana alokasi khusus (DAK), tanggung jawab pengalokasian anggaran disektor pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam menetapkan biaya pendidikan yang diperlukan, harus disusun perencanaan pembiayaan pendidikan. Maka suatu proyeksi biaya pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan dalam kaitannya dengan pembiayaan pendidikan di tingkat Negara, yaitu dengan membuat alternatif proyeksi biaya pendidikan harus berdasarkan pada asumsi-asumsi; 1. Kecepatan rasio pertumbuhan 2. Jumlah imigrasi ke negara 3. Tipe program pendidikan untuk target populasi dengan perbedaan kebutuhan 4. Perbedaan biaya untuk tipe yang berbeda program pendidikan 5. Jumlah siswa yang akan mungkin pindah dari sekolah 6. Perbedaan biaya yang dibutuhkan berdasarkan pada jarang atau padatnya penduduk 7. Tingkat kualitas pendidikan 8. Kekuatan memperoleh uang Sebagaimana telah di jelaskan di atas bahwa pembiayaan pada sebuah sekolah atau lembaga pendidikan terpusat pada penyaluran keuangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya untuk pendidikan. Distribusi atau penyaluran tersebut mencakup dua kategori yaitu; bagaimana uang itu diperoleh dan bagaimana dibelanjakan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Aspek penting lain yang perlu dikaji adalah peraturan perundang-undangan pendidikan, perkembangan historis pemerintah pusat, kecenderungan termasuk masa yanga akan datang. Oleh karena itu, dalam penetapan biaya pendidikan perlu didukung dengan data dan informasi mengenai siapa yang harus dididik, berapa jumlah yang harus dididik, tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai, program pendidikan apa yang akan dilakukan sebagai suatu usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Komponen pengeluaran dalam membiayai pendidikan meliputi: peningkatan KBM, peningkatan pembinaan kegiatan siswa, pembinaan tenaga kependidikan, rumah tangga 71 | P a g e Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin DOI: doi in this article is not assigned yet
Dede Asiah Vol. 1. No. 1. Mei, 2023 sekolah, pengadaan alat-alat belajar, kesejahteraan, pengadaan bahan pelajaran, perawatan, sarana dan prasarana kelas, pengadaan alat-alat belajar dan sarana sekolah. Pembiayaan pendidikan berperan penting dalam dunia pendidikan, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak akan berjalan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Pada dasarnya tujuan pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang di harapkan. Adapun sumber dana pembiayaan pendidikan diantaranya; 1. Pemerintah, yang meliputi bantuan oprasional sekolah (BOS) 2. Usaha mandiri sekolah, yang berupa kegiatan: pengelolaan kantin sekolah, koprasi sekolah 3. Orang tua siswa, yang merupakan sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan bangunan gedung sekolah; dan 4. Iuran (SPP) Dalam dunia pendidikan yang bernaung di bawah lembaga yayasan, pembiayaan pendidikan ini sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya program sekolah, pengadaan sarana dan prasaran, gaji guru, gaji pegawai, keperluan untuk menunjang tercapainya visi dan misi sekolah dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang tidak segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan pembiayaan atau uang. B. Tanggung Jawab Pemerintah, Swasta, Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan Pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang harus didapatkan dan diupayakan oleh siapa pun. Negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Negara menyediakan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4, sudah jelas dinyatakan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendidikan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sebelum adanya Otonomi daerah, pemda hanya membiayai SD. Pembiayaan SMP dan SMA dilakukan melalui kanwil depdiknas (ditingkat propinsi) dan kandepdiknas (ditingkat kabupaten/kota). Tetapi setelah adanya otonomi daerah, yang mana terjadi perubahan kewenangan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Seluruh pengelolaan sekolah dari SD sampai SMA menjadi tanggung jawab pemda. Sedangkan pendidikan madrasah dikelola Kementerian Agama yang terdiri dari MI, MTs dan MA. Pengelolaan anggarannya masih tetap terpusat di Kementrian Agama RI; berbeda dengan pendidikan yang dikelola oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan yang tidak termasuk instansi vertikal yang biaya pendidikannya diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung Tanggung jawab pemerintah menyediakan anggaran pendidikan pada pasal 31 ayat (4) UUD RI 1945 72 | P a g e Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin DOI: doi in this article is not assigned yet
Dede Asiah Vol. 1. No. 1. Mei, 2023 a. Sebelum Amandemen Pasal (1) tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran - Pasal (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran system nasional yang diatur dengan undang-unadang. b. Hasil Amandemen Pasal 31 (4) "pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Penuntasan program wajib belajar bagi peserta didik merupakan program prioritas pemerintah yang selama ini menjadi salah satu rencana kerja pemerintah yaitu bantuan oprasional sekolah (BOS) yang telah dimulai sejak tahun 2007. BOS adalah program kebijakan pemerintah sebagai bukti bahwa pemerintah sangat peduli dengan nasib anak-anak generasi yang akan datang. Perencanaan program biaya sekolah harus komprehensif dan melibatkan pembuat keputusan yang kritis menyangkut bidang pokok; 1. Program pendidikan yang di danai. 2. System pajak yang digunakan untuk membiayai program tersebut. 3. System alokasi dana Negara untuk wilayah atau daerah persekolahan. Adapun tanggung jawab pihak swasta dalam pembiayaan pendidikan adalah dengan memberikan beasiswa kepada putra putri bangsa yang berprestasi. Lembaga-lembaga yang saat ini sudah memberikan beasiswa pendidikan di Indonesia terbilang cukup banyak. Banyak perusahaan yang sudah mengalokasikan dana untuk kepentingan beasiswa. Misalnya beasiswa dari perusahaan bank, market place, perusahaan rokok, perusahaan otomotif, dan lainnya (Anggit, 2023). Lembaga lain yang ikut serta dalam memajukan pendidikan melalui pemberian beasiswa adalah BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah. Namun, biaya yang disalurkan untuk beasiswa bukan berasal dari APBN, melainkan dari zakat yang terkumpul dari masyarakat. Artinya, masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam program beasiswa BAZNAS juga dapat secara intens membayar zakat dan sumbangan-sumbangan suka rela lainnya seperti infak dan sedekah kepada BAZNAS (Rahadhyan, 2023). Selain beasiswa, pihak swasta dapat memberikan hibah berupa sarana/prasarana pendidikan dan biaya pembangunan fasilitas belajar. Terakhir, tanggung jawab masyarakat dalam pembiayaan pendidikan setidak-tidaknya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mendukung program sekolah yang terkait dengan anggaran sejauh bukan termasuk pungutan liar. Kedua, Untuk sekolah swasta, pihak orang tua sudah semestinya menunaikan kewajibannya terkait dengan biaya yang harus disetorkan kepada pihak sekolah. Ketiga, seluruh masyarakat di Indonesia mesti menaati pembayaran pajak. Hal ini karena pendapatan negara juga berasal dari pajak. Pajak ini lah yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, termasuk sektor pendidikan (Laucitsandra, 2021). Keempat, menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang putus sekolah atau bagi siswa yang tidak mampu namun memiliki semangat untuk mengenyam pendidikan. KESIMPULAN Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berperan sangat penting dalam dunia pendidikan seperti untuk peningkatan kualitas program belajar mengajar, ekstrakurikuler, peningkatan pembinaan kegiatan siswa, pembinaan tenaga kependidikan, rumah tangga sekolah, pengadaan alat-alat belajar, kesejahteraan, pengadaan bahan pelajaran, 73 | P a g e Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin DOI: doi in this article is not assigned yet
Dede Asiah Vol. 1. No. 1. Mei, 2023 perawatan, sarana dan prasarana kelas, dan pengadaan alat-alat belajar dan sarana sekolah. Kita dapat mengatakan bahwa tanpa biaya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak akan berjalan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mendukung tersedianya dana pendidikan, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat mutlak diperlukan. Pemerintah bertugas menyiapkan anggaran pokok pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD. Pihak swasta dapat mengambil peran dalam pemberian beasiswa dan hibah untuk fasilitas pendidikan. Adapun peran masyarakat untuk mendukung pembiayaan pendidikan yang paling penting adalah menjadi warga negara yang taat pajak. 74 | P a g e Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin DOI: doi in this article is not assigned yet
Dede Asiah Vol. 1. No. 1. Mei, 2023 DAFTAR PUSTAKA Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara) |. JAKPP (Jurnal 47-64. Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 2(1), Anggit, P. (2023). 10 Program Beasiswa dari Perusahaan Swasta yang Wajib Kamu Tahu. Arsyad, J. (2018). OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan, 3(2), Article 2. Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications, Inc. Dinas Pendidikan Sulbar. (2023, January 9). Peran Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan. pembiayaan.html K, R. F. (2018). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2(1), Article 1. Laucitsandra. (2021, April 10). Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia. Indonesia Mauliana, V. A. (2017, October 25). Ini Fakta Kelam di Balik Biaya Pendidikan Gratis di 4 Negara Maju. P, F. W. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 19(4), Article 4. Purwadi, M. (2022, April 28). Ini Negara-negara dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Lengkap. Cek | Daftarnya Halaman Rahadhyan, A. (2023, March 4). Mahasiswa Dapat Bantuan Beasiswa Dari BAZNAS Kota Cimahi - Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. baznas-kota-cimahi Ramadhani, N. (2020, November 28). 4 Permasalahan Pendidikan di Indonesia yang Masih Ada Sampai Saat Ini. Akseleran Blog. pendidikan-di-indonesia/ Sugiyono, S. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Konstitusi, 7(1), Article 1. Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 9(2), Article 2. 75 | P a g e Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin DOI: doi in this article is not assigned yet