Siaran Pers HASIL KAJIAN PENDALAMAN KEUANGAN DI INDONESIA: SEKTOR KEUANGAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI LEBIH BAIK JAKARTA - Pendalaman keuangan merupakan istilah yang muncul sebagai penegas bahwa pembangunan berkualitas pada sektor keuangan tidak hanya fokus pada aspek kedalaman, tetapi juga pada keterjangkauan dan efisiensi penyedia jasa keuangan. Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda antar waktu dan antar negara, kebutuhan akan sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian tidak tersanggahkan. Pendalaman keuangan tidak hanya cukup dengan meningkatkan ukurannya, tetapi juga perlu mengutamakan kualitas yang memungkinkan sektor keuangan menjalankan fungsinya, baik sebagai motor maupun penopang pertumbuhan ekonomi, tanpa memunculkan dampak negatif yang tidak terantisipasi dan teratasi. "Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting dan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan, sehingga upaya pendalaman keuangan menjadi sangat penting baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Namun, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena kondisi sektor jasa keuangan kita masih terbilang dangkal yang berpengaruh terhadap perekonomian kita. Inklusivitas Indonesia juga masih terbilang cukup rendah, dimana masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal," jelas Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Leonard VH Tampubolon pada acara Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia, Senin, (28/01), di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Seminar ini diselenggarakan untuk mempresentasikan hasil kajian yang menjadi dasar pijakan penyusunan RPJMN 2020- 2024 di bidang jasa keuangan. Bekerjasama dengan akademisi Universitas Katolik Parahyangan, kajian ini fokus memotret kondisi sektor jasa keuangan nasional, termasuk peluang dan tantangannya ke depan. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani menjelaskan pendalaman keuangan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur strategis nasional. "Pembiayaan untuk pembangunan sangatlah diperlukan bagi Indonesia saat ini guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif," jelas beliau. Sejalan dengan Deputi, Cholifihani mengatakan isu pendalaman keuangan merupakan topik penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan di Indonesia masih dangkal. Hal ini dapat dilihat dari indikator rasio jumlah uang beredar (M2) per Produk. Domestik Bruto (PDB), aset dana pensiun per PDB, aset perusahaan asuransi per PDB, maupun kredit domestik sektor privat per PDB di Indonesia yang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Terdapat dua temuan pokok kajian yang disampaikan dalam seminar tersebut. Pertama, kondisi sektor jasa keuangan dan kemampuan sektor riil untuk tumbuh di setiap provinsi berbeda-beda. Untuk itu, setiap provinsi memerlukan kebijakan yang berbeda-beda pula. Secara agregat dengan menggunakan data time-series nasional, keterkaitan antara sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi bersifat demand-following, yaitu situasi pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan terhadap sektor jasa keuangan untuk memfasilitasi alokasi sumber daya keuangan. Artinya, pertumbuhan sektor jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dari sektor riil. Namun, jika ditelisik lebih lanjut dari 33 provinsi objek penelitian dapat dipilah menjadi empat situasi: demand-following, supply-leading, dua arah, dan tidak ada hubungan. Pola demand-following yang ditemukan untuk agregat nasional, ditemukan juga di 12 provinsi. Sedangkan pola supply leading ditemukan di sembilan provinsi. Sisanya, di delapan provinsi ditemukan hubungan dua arah, dan di empat provinsi tidak ditemukan hubungan di antara indikator sektor jasa keuangan dengan pertumbuhan PDRB. Kedua, temuan pokok lainnya adalah pendalaman keuangan masih sangat diperlukan dan masih dimungkinkan untuk dilakukan, baik untuk institusi keuangan bank dan non-bank, maupun pasar keuangan. Pendalaman keuangan masih dan sangat diperlukan untuk menumbuhkan perekonomian baik dari aspek kedalaman, akses, maupun efisiensi. Untuk meningkatkan aspek kedalaman institusi keuangan khususnya perbankan, perlu dibangun kapasitas yang lebih tinggi dalam menghimpun dana masyarakat. Sementara sebagai upaya meredam gejolak pertumbuhan sektor riil dan membangun komplementaritas antar penyedia jasa keuangan, dibutuhkan pembangunan institusi keuangan non-bank,
khususnya industri asuransi dan dana pensiun. Pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan dengan memperluas instrumen dan intensitas penerbitan aset keuangan, meningkatkan kualitas platform digital untuk perdagangan, dan meningkatkan emiten serta basis investor. Dari sisi inklusivitas, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi digital dan branchless banking untuk memperluas keterjangkauan dan meningkatkan literasi keuangan. Akan tetapi, mengingat situasi provinsi yang sangat berbeda, diperlukan kebijakan pendalaman keuangan yang berbeda untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi provinsi yang membangun ketahanan ekonomi nasional. Dampak positif pendalaman keuangan bagi pertumbuhan ekonomi akan muncul jika pembangunan sektor keuangan dilakukan dengan arah dan kecepatan yang tepat, sehingga pembangunan keuangan tidak berakhir dengan peningkatan kesenjangan dan fluktuasi tidak terkendali. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dihasilkan beberapa arah kebijakan di dalam kajian ini yang difokuskan pada pendalaman sektor jasa keuangan di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Jakarta, 28 Januari 2019 Parulian Silalahi Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Untuk informasi lebih lanjut: Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telepon: (021) 31936207, 3905650; Faksimile: (021) 31901154 Email: humas@bappenas.go.id