MEMBACA KARAKTERISTIK DAN PETA GERAKAN AGRARIA INDONESIA* M Nazir Salim** Abstract: In the beginning of the 21st century, agrarian movements in Indonesia began to rise and found its identity. The implemen- Abstract Abstract Abstract Abstract tation of the Basic Agrarian Law (UUPA) has taken the dreams of the socialist and populist on their struggle for "a country good deed". UUPA firmly revised the Colonial Policy in Indonesian agrarian matters. Unfortunately, UUPA was buried by Suharto and replaced by the Forestry Law 1967 as a way of "new tenuring system" on agrarian resources. Afterward, the New Order conducted centralization and build bases of inequalities for the mastery of Indonesian agrarian structure. As a result, resistance of farmers, students, NGOs, and other groups emerged with a main issue to fight against the repressive policies of the New Order in the Agricultural field. After 1998, regime changes occurred over the history of the reversal of previous events, reclaiming occurred nearly throughout Indonesia. The character of the movement has changed. Farmers, NGOs, student and Scholar-Activist were directly involved in advocacies and movements. History tells that agrarian movements have extended through bureaucracies and politics (penetration policy and legislation) and the struggle in the Constitutional Court. This paper described a map of the New- Order-agrarian-regime reform and the reformation of the emerged movement characteristics by depicted some actors on the field. This paper used a comparison approach between movements during the new order regime and post-reformation era. Key w Key w Key wordsordsordsordsords: movement characteristic, struggle, agrarian movement, New Order, Reformation..... Key w Key w Intisari Intisari Intisari: Awal abad ke-21 gerakan agraria Indonesia mulai bangkit dan menemukan jati dirinya. Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria Intisari Intisari (UUPA) telah membawa cita-cita sosialis-populis yang mencoba membangun mimpi bagi "negara budiman". UUPA mengoreksi secara tegas politik kebijakan kolonial dalam persoalan agraria Indonesia. Namun sayang, UUPA dikubur oleh Soeharto dan diganti dengan UU Kehutanan 1967 sebagai pintu penguasaan baru sumber-sumber agraria. Pasca itu, Orde Baru telah melakukan sentralisasi dan membangun basis-basis ketimpangan penguasaan struktur agraria Indonesia. Akibatnya, gerakan perlawanan petani, mahasiswa, NGO, dan kelompok lain menguat dengan isu sentral melawan kebijakan represif Orde Baru dalam bidang Agraria. Perubahan rezim pasca 1998 terjadi pembalikan sejarah atas peristiwa sebelumnya, reklaiming terjadi hampir di seluruh Indonesia. Karakter gerakan mengalami perubahan, dari petani, NGO, Mahasiswa hingga scholar activis terlibat langsung dalam advokasi dan gerakan. Dalam catatan sejarah, gerakannya agraria meluas, melalui jalur birokrasi dan politik (penetrasi kebijakan dan legislasi), dan perjuangan lewat Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini ingin melihat peta perjuangan agraria Orde Baru dan Reformasi tentang karakteristik gerakan yang muncul dengan memetakan beberapa aktor lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah perbandingan gerakan Orde Baru dan Reformasi. Kata kunci Kata kunci Kata kunci: Karakteristik Gerakan, Perjuangan Agraria Orde Baru dan Reformasi Kata kunci Kata kunci "No one seems to realize that Indonesia is entering a period of social revolution. The signs are there. It can be seen in the farmers who, having had their land stolen from them during the New Order, are now taking it back by force. It can be seen in the protests by farmers outside regional parliament buildings. It can be seen in the attacks on hundreds of police and military posts. In the past, these very same people would have let themselves be robbed of their voices, but now they are fighting back. Whether they realise it or not, they are the vanguard of a social revolution.1 Pramoedya Ananta Toer A. Pendahuluan usaha untuk membangkitkan harapan baru bagi Cerita-cerita yang dibangun dibalik narasi besar tentang gerakan agraria adalah sebuah perjuangan rakyat merebut hak-haknya. Agenda diciptakan, narasi dihadirkan yang berangkat Paper ini merupakan pengembangan dari hasil Penelitian Sistematis 2012. ** Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 1 Dikutip dari Anton Lucas dan Carol Warren, "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia". Indonesia, Edisi 76, 2007.
406 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 dari pengalaman panjang kisah perjuangan rakyat (petani) sebagai respon atas rezim kolonial yang menempatkan petani sebagai musuh- musuhnya. Para petani bergerak melawan akibat politik kebijakan pemerintah kolonial yang tidak berpihak kepada mereka. Petani diciptakan hanya untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pasar di bawah logika kapitalis dan politik ekstrak- si atas lahan-lahan skala luas. Kepentingan pasar dan eksploitasi menjadi isu utama kebijakan kolonial dan pasca kolonial. Ironisnya tidak ada kekuatan politik yang mampu membendung dan merevisi kekeliruan tersebut, bahkan berlanjut secara permanen dari periode ke periode. Sejarah menunjukkan, kebijakan politik agraria kolonial diwariskan dari satu periode ke periode berikut- nya, yang berimplikasi pada kemiskinan dan ketidakadilan agraria nasional. Sistem kolonial menerapkan secara represif aturan-aturan tentang rust en orde, dengan alasan keamanan dan ketertiban pula semua ver- gadering (pertemuan-pertemuan) yang berpo- tensi melakukan protes terhadap kekuasaan kolonial dilarang.2 Nasib yang sama tentu pada perlawanan-perlawanan sporadis yang dimun- culkan oleh para petani dengan mudah dipatah- kan pemerintah kolonial yang berkolaborasi dengan pejabat pribumi. Pada nuansa inilah akumulasi gerakan muncul dan tenggelam ber- sama kekuatan politik kolonial mengamankan kebijakan politik liberalnya terhadap aset-aset yang berbasis pada agraria. Pada periode yang sama, dunia ketiga terutama wilayah pedesaan, petani melakukan perlawanan dan banyak wilayah mengalami pergolakan secara luas. Peta- ni adalah kelompok pertama yang melakukan perlawanan terhadap keberadaan pendatang- pendatang baru yang melakukan penindasan dan eksploitasi. 2 Takashi Shirashi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926. (Jakarta: Grafiti Press, 1997). Dari Amerika Latin hingga Asia, berbagai referensi menunjukkan narasi-narasi perla- wanan mereka dengan berbagai cara, bahkan menggunakan cara-cara yang maju pada zaman- nya. Kita bisa membaca perlawanan dengan baik, seperti Meksiko dengan tokoh terkenalnya Eme- liano Zapat seorang petani berlatar tentara. Dalam narasi oleh Solon Barraclough menun- jukkan betapa heroiknya kisah perjuangan petani-petani Meksiko. Mereka berhasil mendu- duki tanah dan membagikan kepada para petani, dan dengan lantang memimpin revolusi agraria melawan kapitalis yang menguasai aset-aset dan menjadi kaki tangan penguasa.3 Revolusi mereka relatif berhasil dan memiliki side effect bagi negara-negara tetangga untuk melakukan hal yang sama seperti Bolivia, Puerto Rico, Kuba, dan negara tentangga lainnya. Peristiwa ini tidak begitu saja dilewatkan karena ia membuncah, meluas, dan menggelobal menjadi penanda ge- rakan protes dan perjuangan agraria transnasio- nal. Tentu saja, peristiwa yang terjadi di Meksiko pada awal abad ke-204 jika disandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia kalah "menarik" karena awal abad ke-20 Indonesia belum beran- jak dari pergulatan identitas kebangsaan, belum memasuki wacana problem agraria, sekalipun tidak menaf ikan protes dan pemogokan terkait persoalan agraria juga terjadi dimana-mana, khususnya di wilayah perkebunan. Membaca pengalaman Indonesia, ingatan kolektif kita terhadap perjuangan agraria masa kolonial terpusat di Jawa dan Sumatera. Dalam narasi besar Karl Pelzer dan Jan Bremen5 kita bisa 3 Solon l. Barraclough, : "Land Reform In Develop- ing Countries: The Role Of The State And Other Ac- tors". UNRISD Discussion Papers, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva, Switzerland, 1999. 4 Revolusi Meksiko 1916. 5 Karl J. pelzer, Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria. (Jakarta: Sinar Harapan,
melihat pengalaman di Sumatera dan Jawa seca- ra spesifik. Narasi mereka menunjukkan prob- lem dan protes agraria berkembang secara luas. Ujung dari narasi itu menunjukkan kuasa kolo- nial atas sumber-sumber agraria begitu kuat dan menempatkan pribumi pada posisi tawar yang rendah. Berbagai produk hukum yang dimun- culkan tampak untuk melindungi kepentingan kolonial dan berorientasi pada politik ekonomi liberal. Di sana-sini pula akhirnya memunculkan berbagai akumulasi perlawanan secara sporadis6 yang kemudian menjadi modal bagi sebuah pembentukan identitas bangsa pasca revolusi. Petani sebagai kelompok mayoritas adalah entitas yang paling utama dalam menggerakkan massa dalam pembentukan opini sekaligus perlawanan terhadap penguasa kolonial. Pasca kolonial, para founding fathers bersiap membangun sebuah peradaban baru dengan keinginan kuat menata struktur keagrariaan In- donesia. Belajar dari pengalaman-pengalaman negara dunia ketiga lainnya seperti Amerika Latin, upaya penataan struktur agraria menjadi agenda utama, hal itu menjadi prinsip karena tidak ada agenda penting yang mendesak setelah sebuah negara merdeka, kecuali menata struktur keagrariaannya. Dengan berbagai usaha kepanitiaan UUPA (Jogja-Jakarta), akhirnya lahirlah UUPA 1960 yang bercita-cita sosialis-populis, lebih tepat mungkin UU yang sangat pancasilais. Para pemi- kir budiman ini meyakini, hanya dengan menata struktur keagrariaanlah akan lahir sebuah negara Jakarta, 1985), Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. (Jakrta: Sinar Harapan, 1991), Jan Breman, Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Abad ke-20. (Jakarta: Grafiti Press, 1997), Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial, Jakarta: LP3ES, 1986. 6 Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java; A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. (London: Oxford University, 1973). M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 yang adil sebagaimana dicita-citakan bersama. Niat ini sekaligus mengoreksi secara tegas politik kebijakan kolonial dalam persoalan agraria. Tak heran, mengawali hadirnya UUPA negara mene- gaskan terlebih dahulu dengan semangat men- cabut UU kolonial yang mengatur persoalan agraria,7 baru kemudian diberlakukan UUPA secara penuh. Implementasi dan kebijakan UUPA jelas berbasis pada kepentingan masyarakat petani, karena ia menjadi sebuah UU yang sangat sosialis-populis. Namun sayang, UU ini tidak berlaku lama, pasca 1965 UU ini "dikubur" oleh Soeharto dan "menggantinya" dengan UU Kehutanan 1967 sebagai pintu "penguasaan baru" sumber agraria. UU Kehutanan secara khusus mengatur dan menguasai lebih dari 70% wilayah hutan Indonesia sebagai hutan negara atau tanah negara.8 Penetapan itu menimbulkan masalah baru bagi Indonesia pasca kolonial, yakni tum- pang tindih penguasaan (masing-masing sek- tor), perebutan, perampasan, dan ketimpangan struktur agraria yang semakin meluas. Dengan melihat beberapa peta di atas, sejak Orde Baru dan era reformasi tentang karakte- ristik gerakan perjuangan agraria Indonesia, kajian ini akan mencoba fokus pada satu perso- alan besar, yakni gerakan agraria abad ke-21 dili- hat dari karakter-karakter yang tampak atau terli- hat dan dimainkan dalam pentas, atau dikelu- arkan oleh para aktor-aktor di lapangan. Kum- pulan karakter-karakter itu bisa dilihat sebagai model dan bisa dibaca menjadi sebuah penanda 7 Dalam konsideran UUPA 1960 ditegaskan dalam putusannya untuk memberlakukan UU tersebut dengan mencabut: 1. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya. 8 Suraya Afiff, dkk, "Redefining Agrarian Power: Resurgent Agrarian Movements in West Java, Indone- sia". Center for Southeast Asia Studies, UC Berkeley. Anton Lucas dan Carol Warren, op.cit. 407
408 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 gerakan agraria abad ke-21. Jika karakteristik hanya melihat kumpulan-kumpulan masing- masing karakter dan mencari kekhasan dari sebuah pergerakan, sementara pola akan lebih jauh melihat bangunan karakter yang tersistem, termasuk juga struktur yang muncul. Per- tanyaan berikutnya adalah, apakah sebenarnya perjuangan agraria itu? Apakah gerakan agraria bagian dari perjuangan agraria? Jika selama ini narasi besar selalu mengatakan bahwa gerakan agraria identik dengan massa (petani dan bu- ruh), LSM, dan kelompok lainnya, lalu dimana letak orang-orang yang berhasil membangun wacana studi agraria, peneliti, dan penggiat agra- ria lainnya dalam narasi besar itu ditempatkan? Abad ke-21 telah banyak muncul penggiat agraria atau komunitas-komunitas yang peduli pada persoalan agraria, akan tetapi mereka bergerak tidak dengan massa, namun dengan ruang dan caranya masing-masing, sehingga kita menjadi sadar bahwa relasi-relasi pejuang agraria abad 21 menjadi lebih luas dan kaya akan pilihan-pilihan, dan hal itu tidak bisa dilihat pada periode sebelumnya. Pertanyaan besarnya yang muncul, benarkah gerakan agraria abad ke-21 berbeda dengan periode sebelumnya, melihat realitas yang dihasilkan juga tidak terlalu signi- f ikan bagi petani dan kelompok-kelompok yang harus dibela. Sebagai sebuah proses ada banyak perbedaan karena perubahan rezim sangat besar pengaruhnya terhadap startegi dan gerakan, akan tetapi dari sisi hasil kita harus jernih meli- hat, karena faktanya berbagai model itu tidak serta merta memberikan hasil konkrit dan harapan yang maksimal. Salah satu ciri penting gerakan agraria abad 21 terkait perubahan rezim adalah strategi dan pola perjuangan. Jika kita melihat perjuangan agraria periode sebelumnya dibutuhkan simbol (tokoh), massa, dan kekuatan komunitas-komu- nitas serta jaringan antar relasi yang terbagi dalam sel-sel, kini tidak mutlak demikian. Kita sadar hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK) ikut mem- beri warna dan merubah peta politik perjuangan tersebut. Paper ini akan merujuk pada peta per- juangan agraria yang dilihat dari konflik, strategi, dan karakter dalam konteks studi perbandingan. B. Konflik dan Problem Penguasaan Agraria Sepanjang Orde Baru berkuasa, ratusan, mungkin ribuan persoalan agraria vis a vis antara negara dengan rakyatnya (baik masayarakat petani pedesaan maupun kaum urban/perko- taan). Rakyat terbenam bersama kuatnya politik rezim yang menguasai sumber-sumber agraria dengan penuh penindasan. Berbagai persoalan muncul dan dipertontonkan akibat kebijakan yang menelantarkan, membiarkan, dan mengha- silkan ketidakadilan agraria. Dari mulai persoalan Si Ria-Ria hingga Jenggawah, negara tidak hadir untuk menjadi bagian penting dari misi politik negarawan budiman yang telah menghasilkan UUPA, justru semua persoalan menjadi alat poli- tik perjuangan - bisa disebut kolaborasi pengu- asa dan pengusaha - untuk mencapai kepen- tingan kelompok tertentu. Meminjam bahasa Gunawan Wiradi, seringkali cara-cara untuk menguasai sumber agraria, khususnya tanah dilakukan dengan jalan yang tidak menarik, menggusur, membakar, menculik, intimidasi, dan cara kasar lainnya.9 Pada periode ini, tatkala sistem politik begitu kuat, tidak banyak hal yang bisa dilakukan untuk melawan sebuah rezim, yang ada hanyalah cerita-cerita suram dan keka- lahan banyak petani dan aktivis dalam memper- 9 Gunawan Wiradi, Reforma Agraia: Perjalanan yang belum Berakhir. (Jakarta: KPA, SAINT, AKATIGA, 2009). Ada banyak kisah dibalik negara menjadi teror bagi masayarakatnya atas nama pembangunan dan kepntingan umum. Kita masih ingat kisah dibalik pembebasan lahan jalan lingkar Yogyakarta (Ring Road), ada banyak teror, kekerasan, dan fakta-fakta lain yang tak tercover oleh banyak pihak, termasuk lepas dari jangkauan advokasi LSM.
juangkan hak-haknya. Berbabagai gejolak, protes, dan perlawanan mengalami pengerdilan secara sistematis, sehingga semua berakhir di tangan alat-alat kekuasaan negara. Yang banyak dilakukan oleh para petani dan aktivis adalah membangun strategi perjuangan advokasi bukan perebutan kembali hak-hak yang tercabut. Strategi ini dipilih karena jalur itu yang paling memungkinkan bagi aktivis gerakan agraria untuk memperjuangakan nasib para petani dan buruhnya. Akan tetapi jika kita meli- hat lebih jauh, justru era diktator inilah telah lahir basis-basis gerakan secara masif untuk menya- takan musuh bersamanya (rezim penindas). Dan saat situasi berubah, kelompok-kelompok ini dengan mudah terelasi satu sama lain dan menjelma menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan. Ada hal yang menarik untuk dikemukakan menyangkut karakteristik perjuangan agraria pada Orde Baru yang tidak terlalu jauh berbeda dengan era reformasi, yakni pola perjuangan ke- lompok yang berbasis pada komunitas-komu- nitas pedesaan dan kota dengan menitikberatkan pada perjuangan kelompok. Mereka tidak mencoba merelasikan semua unsur kekuatan sebagai daya gerak, tetapi lebih percaya pada komunalisme, dan cenderung meninggalkan relasi-relasi politik-birokrasi, atau anti politik. Hal ini mungkin juga akibat dari birokrasi dan partai politik Orde Baru tidak terlalu bergeming pada persoalan agraria karena stigma buruk yang akan didapat sebagai agen PKI baru - merujuk pengalaman sebelum 1965 - jika berada di bela- kang petani. Model lainnya masih tetap sama dengan apa yang bisa kita saksikan saat ini, pege- rahan massa dalam jumlah besar dan penokohan pada kelompoknya. Pada titik ini kental perbe- daan antara generasi Orde Baru dengan era reformasi, karena era reformasi mencoba me- manfaatkan semua kemungkinan dan kesem- patan akibat perubahan rezim politik nasional. Ketika era reformasi tiba dengan ditandai M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 jatuhnya rezim Suharto yang sudah bertahan lebih dari 30 tahun, terjadi kebangkitan protes agraria secara dramatis diberbagai wilayah. Banyak wilayah yang selama ini tidak menun- jukkan tanda-tanda hidupnya gerakan agraria, begitu era berubah mereka adalah kelompok yang agresif dalam memperjuangkan nasib petani. Dalam catatan Anton Lucas yang cukup detil pasca jatuhnya rezim Suharto, berbagai protes agraria muncul, pendudukan tanah terjadi dimana-mana, pembakaran lahan, dan perusakan lahan-lahan milik "korporat" sebagai bagian dari unjuk protesnya. Sepanjang 1998, ratusan gerakan petani menduduki lahan di Jawa, Sumatera, dan Makassar. Mereka ini ada- lah kelompok yang selama ini mengklaim sebagai pemilik lahan yang direbut oleh negara secara paksa, terutama sejak peristiwa 1965.10 Kelompok ini oleh militer dan negara dinilai sebagai hantu perkebunan (orang-orang PKI),11 sehingga harus disingkirkan. Aksi penguasaan lahan atau kemudian dikenal dengan istilah reklaiming12 ter- jadi disekitar wilayah perkebunan dan kehu- 10 Anton Lucas, op.cit. 11 Syaharuddin dan M. Nazir Salim, "Konflik dan Dinamika Masyarakat "Sekitar" Perkebunan: Kasus Tanah Eks Perkebunan Karangnongko, Ngelgok, Blitar. (UPI Bandung, Prociding International Seminar April 2012). 12 Istilah reklaiming sendiri tidak jelas kapan ia hadir dan siapa pula yang membawa kata itu kedalam isu-isu per- juangan pendudukan dan penguasaan tanah. Dalam catatan Rakhma Mary dan Noer Fauzi Rahman, pada bulan Juni- Juli 1998, untuk merespon gerakan pasca jatuhnya Suharto, para aktivis LBH yang difasilitasi oleh YLBHI melakukan pertemuan di hotel Mega Matra, Jakarta untuk menyikapi situasi politik dalam persoalan pertanahan. Pertemuan itu melahirkan kata penting dalam dunia pergerakan yang kemu- dian menjadi model perjuangan petani, yakni reclaiming. Istilah itu menjadi kesepakatan bersama untuk menyebut pengambilalihan kembali tanah-tanah rakyat yang dahulu dirampas oleh negara. Lihat Rakhma Mary dan Noer Fauzi, "Bantuan Hukum Struktural di Jawa Tengah" dalam Ver- bonden Voor Honden en Inlanders dan Lahirlah LBH. Ca- tatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan. (Jakarta: YLBHI, 2012). Tahun 2001 Boedi Wijanarko dan Herlambang Perdana menerbitkan buku yang berjudul Reklaiming dan 409
410 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 tanan baik di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Wilayah ini dianggap simbol keangkuhan negara dalam mempertontonkan kekuasaannya pada msa Orde Baru, sehingga menjadi target dan sasaran utama. Dalam narasi Suraya Af if dkk, pasca 1998 di Jawa Barat dengan komando SPP juga berhasil melakukan banyak pendudukan dan penguasa- an tanah-tanah perkebunan, tanah terlantar, dan tanah kehutanan.13 Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Makassar, dan hampir semua wila- yah di Jawa Timur.14 Kajian Dianto Bachriadi terhadap gerakan SPP dan STAMB juga menun- jukkan pola yang sama terhadap aksi-aksi para petani. Reklaming menjadi penanda gerakan agraria pasca jatuhnya rezim Orde Baru.15 Jawa Timur merupakan wilayah yang unik, karena hampir semua kabupaten di wilayah ini hingga Kedaulatan Rakyat, ia tidak pernah mengulas dari mana kata itu, akan tetapi reklaiming lebih pada persoalan usaha kem- bali melakukan hal yang sama yang dulu pernah dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai pembenarnya. Buku ini menjadi pegangan para aktivis untuk melakukan gerakan di bawah, dan buku ini benar-benar menjadi petunjuk bagai- mana melakukan reklaiming. Secara detil dan teknis-teknis dalam melakukan reklaiming dibahas dengan menarik terma- suk tahapan-tahapannya, selengkapnya lihat Boedi Wija- narko dan Herlambang, Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat. (Jakarta: YLBHI-Raca Institute, 2001). 13 Suraya Afiff, dkk, op.cit, lihat juga Gutomo Bayu Aji, Tanah untuk Penggarap Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-lahan Perkebunan dan Kehu- tanan. (Bogor: Pustaka Latin, 2005) 14 Lihat peta persebaran membuncahnya konflik agraria 1998, misanya Afrizal, Sosiologi Konflik Agraria: Protes- protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. (Padang: Andalas University Press, 2006), Sholih Mu'adi, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (suatu studi litigasi dalam situasi transisional)". (Semarang: Disertasi Universitas Dipone- goro, 2008). 15 Dianto Bachriadi, "Between Discourse and Ac- tion: Agrarian Reform and Rural Social Movement in In- donesia Post 1965". (Australia: Disertasi Flinders Uni- versity, 2010). kini memiliki problem agraria. Catatan KPA bebe- rapa tahun terakhir menempatkan wilayah ini sebagai wilayah yang konflik agrarianya paling tinggi dibanding provinsi lainnya. Di Indonesia Timur, khususnya Makassar, kasus perkebunan Takalar menunjukkan pola yang sama, penguasa- an lahan para petani secara tidak adil oleh negara lewat perusahaan perkebunannya. Petani menja- di pihak-pihak yang terus dikalahkan oleh keku- asaan dan pada gilirannya benar-benar tidak berdaya menghadapi sebuah rezim. Pasca 1998 mereka berhasil menunjukkan perlawanannya dengan cara-cara konvensional, pendudukan dan penguasaan lahan-lahan yang dahulu dianggap milik mereka. Cara-cara ini diperluas dalam khasanah gerakan agraria, diantaranya adalah keterlibatan perempuan dalam perju- angan agraria secara penuh, bahkan perempuan raltif lebih berani dibanding kelompok lainnya. Beberapa kasus ibu-ibu protes terhadap peng- gusuran dan penertiban rumah tinggal dengan membuka baju adalah bagian dari catatan sejarah gerakan agraria Indonesia, sekalipun secara orga- nisatoris perempuan termasuk kelompok yang belum dominan dalam wacana gerakan agraria. Banyak referensi menyebutkan akar konflik agraria Indonesia adalah ketimpangan pengua- saan sumber-sumber agraria. Disisi lain teraku- mulasinya modal pada sedikit orang sebagai bagian dari kuatnya korporasi antar relasi yang menghasilkan penumpukan sumber-sumber agraria pada kelompok tertentu yang dominan.16 Kesimpulan itu diperoleh dari terkuaknya ber- bagai realitas yang muncul di lapangan, ketim- pangan tidak saja menuai hasil konflik tetapi mencabut para petani dari akar kehidupannya. Petani tidak lagi berdaya untuk bertahan apalagi 16 Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, Enam Deka- de Ketimpangan. (Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA, 2011). Noer Fauzi Rahman, "Karakterisasi Konflik Agraria". Pa- per disampaikan pada Kursus Agraria di STPN, Juni 2012.
melawan, yang tersisa adalah usaha-usaha untuk menahan sementara dari kematian total dalam segala hal. Fakta menunjukkan, 70 persen petani di negeri ini hanya menguasai 13 persen dari total lahan pertanian, sementara 30 persen sisanya justru menguasai 87 persen lahan yang ada.17 Ketimpangan itulah yang disinyalir banyak pihak sebagai sumber persoalan, sehingga tuntutan yang selalu didengungkan adalah reforma agra- ria, perubahan pola dan struktur penguasaan sumber-sumber agraria. Sekalipun reforma agraria tidak menjamin peredaan konflik agraria, akan tetapi setidaknya, menurut banyak penggiat studi agraria, hal itu akan menjadi pereda, mini- mal untuk sementara. Beberapa kasus konflik agraria merebak di berbagai daerah, bahkan sejak otonomi daerah terus mengalami peningkatan. Di Riau misalnya, perluasan perkebunan yang cukup besar ber- dampak langsung terhadap manusia dan ekolo- ginya. Munculnya izin pembukaan lahan untuk kelapa sawit menimbulkan persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan. Keberadaan perusa- haan raksasa seperti Indah Kiat Pulp and Paper dan Riau Andalan Pulp and Paper telah "meng- habiskan" seluruh hutan kayu di wilayah Riau. Konsesi ini tidak selesai begitu saja, karena setelah habis kayunya, kelompok-kelompok mereka pula yang mendapatkan hak untuk pengelolaannya, baik Hutan tanaman Industri (HTI) atau pembukaan perkebunan sekala luas. Kelompok-kelompok ini secara ekstrim kemu- dian menguasai lahan-lahan tersebut untuk mengembangkan berbagai tanaman kebutuhan ekspor dan lainnya.18 Dalam catatan misalnya, Riau adalah wilayah dengan luas lahan sawit 17 Elisa Kartini E. Samon dan Syahroni, Tanah untuk Kehidupan: Perjuangan Reforma Agraria di Suka Maju, Tanjung Jabung Timur, Jambi. (Jakarta: Petani Press & FSPI, 2007). M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 terbesar di Indonesia, disusul Sumut, Sumbar, Jambi, dan Kalimantan.19 Negara dengan kewe- nangan dan kekuasaannya dalam mengelola Sumber daya alam membiarkan persoalan itu muncul dan membiarkan pula munculnya berbagai konflik antara satu pihak dengan pihak lain.20 Pembiaran secara permanen inilah yang secara terus menerus mengintrodusir menjadi dendam sejarah. Di Jambi juga merupakan wilayah yang sacara 18 Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, dkk. Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat. (Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch, 2006), hlm. 22. Minyak sawit hingga kini menjadi bahan dasar andalan bagi beberapa produk di Eropa dan dunia, seperti untuk minyak goreng, es krim, margarin, lemak, juga untuk bahan deterjen, shampo, lipstik, krim, lilin, semir, dan pelumas. Bahkan buah sawit juga bisa digunakan untuk plastik, tekstil, emulsi, bahan peledak, dan obat-obatan. Penggunaan secara masif ini menempatkan 7 dari 10 produk di supermarket eropa terbuat dari bahan kelapa sawit. Realitas ini menempatkan sawit benar-benar menjadi primadonabahan baku kebutuhan dasar manusia, dan Indonesia adalah ladang yang sangat menjanjikan untuk memproduksinya. 19 Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, dkk. op. cit., hlm. 26. Data Ditjen perkebunan RI hingga 2010 luasan perkebunan sawit seluruh Indonesia sekitar 7.8 juta hektar, namun angka lain menunjukkan sekitar 8.2 juta hektar, lihat " Sinarmas Agro Penguasa Lahan Sawit Terbesar di Indonesia", terbesar-di-indonesia.html. Dari sisi penguasaan lahan, PT Salim Plantations, Indofood Group dan IndoAgri menguasai lahan sawit terbesar di Indonesia sebesar 1.155.745 hektare, namun dari sisi produksi, Sinarmas Group masih mendominasi produksi CPO sebanyak 15.000 ton per hari dengan total luas lahan kebun sawit 320 ribu hektare, kedua adalah Wilmar International Group yang memproduksi 7.500 ton per hari dengan luas lahan 210 ribu hektare, disusul kemudian PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang memproduksi 6.675 ton per hari, kemudian PT Astra Agro Lestari Tbk yang memproduksi 6.000 ton per hari dengan luas lahan 192 ribu hektare. Sinar Mas Group juga sudah menguasai lahan 1 juta hektare di Papua yang belum digarap. 20 Lihat Afrizal, Sosiologi Konflik... Op.cit. 411
412 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 empiris memiliki lahan perkebunan sawit begitu luas. Sama dengan Riau, problem utamanya adalah pembukaan lahan perkebunan skala luas untuk sawit dan mulai tergantikannya tanaman karet bagi penduduk lokal. Konsekuensi berikut- nya adalah terkonsentrasinya kantong-kantong kemiskinan di sekitar lahan perkebunan, sehing- ga meningkatkan ketegangan-ketegangan sosial ekonomi bagi warga. Wilayah-wilayah yang sela- ma ini di klaim sebagai milik adat tidak diakui oleh pemerintah dan janji pengusaha dengan program inti plasma minimal 20% tidak berjalan sebagaimana seharusnya, padahal sebagian ma- syarakat sudah terlanjur menyerahkan lahannya untuk perusahaan. Kasus yang terjadi di Tanjung Jabung Timur misalnya antara petani dengan PT Kaswari Unggul, janji kepada masyarakat dengan model pengelolaan kemitraan yang mirip dengan Inti Plasma juga tidak ditunaikan sesuai kesepakatan, bahkan perusahaan dianggap men- caplok lahan milik masyarakat. Kondisi ini yang menyebabkan mereka terus melakukan perla- wanan sebagaimana keyakinannya akan hak mereka.21 Di Sumatera Utara, konflik-konflik model se- perti ini pernah diinventarisir oleh Walhi Sumut. Menurut Walhi, mengutip data Badan Perta- nahan Nasional Sumatera Utara menunjukkan, pasca 1998 ada sekitar 554 konflik tanah, dari jumlah itu 97 persen atau 537 kasus diantaranya adalah konflik tanah antara masyarakat pemilik tanah ulayat dengan pihak perkebunan. Data ini hanya mengkonfirmasi bahwa konflik di daerah sedemikian masif dan sewaktu-waktu bisa men- jadi bom waktu.22 Di Sumatera Selatan dan Lampung hal yang sama juga terjadi, kasus perebutan lahan yang 21 Elisa Kartini E. Samon dan Syahroni, op.cit. 22 Sebenarnya situasi ini mayoritas disadari oleh elite negeri ini, akan tetapi tampaknya ada ketidak seimbangan posisi jika persoalan agraria diselesaikan oleh negara, beberapa elite mengkonfirmasi biarkan diselesaikan dengan melibatkan 22 desa yang tergabung dalam Gerakan Petani Penegak Bersatu (GPPB) terjadi dengan PTPN VII. Upaya menarik kembali lahan mereka sudah terjadi sejak reformasi bergulir, namun hingga kini masih menemukan jalan buntu. Segala upaya sudah mereka lakukan, dan PTPN sebagai perusahaan negara selalu meng- klaim apa yang mereka kerjakan adalah "benar", walaupun kesaksian menunjukkan bahwa warga sangat beralasan menuntut balik tanahnya yang dirampas.23 Di Lampung konflik agraria juga banyak terjadi, sebuah pengakuan jujur dari penguasa lokal, awal 2012 Pemerintah Provinsi Lampung mengakui kewalahan mengatasi ma- raknya konflik agraria. Konflik agraria akhir- akhir ini terus marak dan terjadi baik di wilayah perkebunan maupun kawasan hutan. Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said mengata- kan, setiap tahun di lampung muncul 30-40 ka- sus tanah. Pada tahun 2011, Lampung menangani 30 kasus, namun yang bisa diselesaikan hanya 8 kasus, sementara berikutnya muncul lagi kasus, dan jumlahnya terus meningkat. Pemerintah Lampung sendiri dengan sadar mengakui bahwa banyak kasus-kasus konflik agraria terjadi akibat lahan pertanian yang tidak tersedia bagi petani, mereka hanya kumpulan petani gurem yang dari tahun ke tahun tidak menngalami perubahan.24 cara mereka masing-masing. SBY selaku presiden dengan sangat sadar situasi ini dan meyakini butuh penyelesaian, akan tetapi tampaknya ada jarak dalam hal pemehaman dan keyakinan yang dibangun oleh masing-masing sektor yang terlibat dalam konflik agraria. Lihat "SBY Akan Bentuk Tim Terpadu untuk Cegah 'Bom Waktu' Kasus Agraria", "SBY Perintahkan Tim Terpadu untuk Cegah Bom Waktu Kasus Agraria Segera Dibentuk", diakses pada tgl 26 Juli 2012. 23 "Kronologi Bentrok 22 Desa dengan Aparat polisi, Brimob dan Penangkapan 12 warga oleh Brimob, pada Konflik Agraria Antara PTPN VII dengan Petani Ogan Ilir". Diakses pada tanggal 26 Juli 2012. 24 "Konflik Agraria Marak di Lampung",
Sejenak mungkin kita perlu melihat data-data lima tahun terakhir yang dirilis oleh lembaga yang berkonsentrasi pada persoalan agraria seperti Perkumpulan HuMA, Konsorsium Pembaruan Agraria, ScaleUp, dan AMAN (Alian- si Masyarakat Adat Nusantara) pada kasus tanah adat. Data yang dikonf irmasi pertahun itu menampilkan wajah asli konflik agraria di In- donesia yang terus bergulir, menyebar, dan meluas.25 Empat lembaga itu mencatat setiap daerah muncul konflik yang menyebar dan me- luas sesuai dengan karakteristik pembangunan- nya wilayahnya, misal Sumatera didominasi dengan konflik perkebunan dan kehutanan, Kalimantan dengan tambang, perkebunan, dan kehutanan, Jawa didominasi dengan pengem- bangan wilayah (properti), perkebunan, dan pembebasan lahan untuk kepentingan perluasan pembangunan kota, sementara AMAN mencatat ratusan konflik tanah adat diseluruh Indonesia. Dari data base lembaga di atas, pada setiap laporan akhir tahun angka-angka konflik agraria hampir selalu menunjukkan kenaikan yang signif ikan, setidaknya model konflik dan keke- rasannya bermutasi menjadi jauh lebih ekstrim. Dari sekedar pengusiran dan intimidasi, bergeser menuju ke penculikan dan penyiksaan, bahkan pembunuhan kepada pihak-pihak yang dianggap "musuh oleh korporasi". Penumpukan persoalan pada tahun-tahun sebelumnya belum mampu diselesaikan, kemudian muncul persoalan baru lagi. Hal itu senada dengan lajunya peningkatan pembukaan lahan-lahan baru untuk proyek- proyek skala luas, baik perkebunan, pertam- bangan, properti, infrastruktur, dan proyek lainnya. Pada konteks inilah apa yang disebut oleh Gunawan Wiradi dengan menyitir penda- 25 Baca dokumen dan laporan setiap akhir tahun empat lembaga di atas yang tersimpan dengan baik di, M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 pat Demetrios Christodoulou tentang "Agrarian Reform is the offspring of Agrarian Conflict" me- nemukan relevansi dan pembenarnya.26 Menurut Christodoulou, pengalaman dibe- berapa negara, konflik agraria cenderung diabai- kan, dan pengabaian itu akan berakumulasi sacara liar dan menjadi fenomena sosial. Dalam bahasa teoretisi sosial Lewis A. Coser, konflik atau perselisihan yang menyangkut sumber-sumber kekayaan alam yang persediaannya terbatas akan menghasilkan soliditas bagi kelompok-kelompok tertentu yang merubah relasi dan sistem sosial. Masing-masing beradaptasi dengan konflik dan memainkan perannya.27 Relevansi ini membun- cah dan ketegangan-ketegangan konflik agraria menjadi nafas perjuangan agraria masyarakat. Inter koneksi dan bangunan relasi akan menun- jukkan kekuatan bagi masyarakat yang menga- lami konflik menuju perjuangan hak dan kepen- tingan kolektif. Dalam konteks lain, konflik menjadi bagian integral dengan formasi dan model perjuangan agraria, ia tidak bisa dibaca sebagai konflik an sih, tetapi juga proyek ikutan dari hasil sebuah konflik, yakni gerakan bersama "lawan". C. Karakteristik Gerakan Agraria (Orde Baru) Titik awal perjuangan agraria pada Orde Baru terletak pada perlawanan atas kepentingan pembangunan dan investasi negara. Semua pihak menyadari bahwa Orde Baru mengandal- kan kekuatan investasi asing dan lokal untuk membangun Indonesia. Sejarah awal persoalan muncul ketika klaim dan penggusuran mulai memakan korban. Dalam sejarah perjuangan 26 Gunawan Wiradi, op.cit, hlm. 43. 27 Lewis A. Coser, "Social Conflict and the Theory of Social Change", The British Journal of Sociology, Vol. 8, No. 3. (Sep., 1957), pp. 197-207, The Functional of Social Conflict, (New York, Free Press, 1956). 413
414 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 agraria, kita tidak bisa melewatkan begitu saja kasus yang begitu fenomenal, yakni kasus Siria Ria (Sumatera Utara), kisah "perampasan" lahan antara petani dengan Pemda dan Dinas Kehu- tanan. Kasus Siria Ria dilihat dari kaca mata perjuangan agraria sangat fenomenal karena diperjuangkan oleh mayoritas petani perempuan dan sukses mengembalikan tanah leluhur mereka. Awal mula kasus ini terjadi pada tahun 1972, tanah petani yang dijadikan kebun kopi yang merupakan warisan nenek moyang mereka sudah ratusan tahun tiba-tiba ditanami pohon pinus oleh Dinas Kehutanan. Kehutanan ber- alasan tidak menanami tanah petani, hanya menanami lahan yang tidak dikerjakan oleh petani, namun lahan yang ditanami cukup luas, 117 hektar. Penduduk memprotes lewat surat dan mengirim utusan ke Dinas Kehutanan dan Bupati Tapanuli Utara. Bupati kemudian menyelesaikan- nya secara musyawarah, dan penanaman diba- talkan. Lahan yang sudah ditanami kemudian dipindahkan oleh warga secara gotong royong selama 15 hari sebagai bagian dari kesepakatan pembatalan penanaman oleh Dinas Kehutanan. Beberapa tahun kemudian, 1977 ketegangan muncul kembali. Petugas kehutanan datang, menggali lubang dan menanami kembali lahan tersebut. Petani merasa perlu kembali memper- juangkan tanahnya, ditempuh lewat jalur penga- dilan, dan mereka sepakat patungan menyewa pengacara. Perjuangan ditingkat pengadilan kemudian disampaikan oleh pengacara dan men- dapat kemenangan, keputusannya tanah terse- but tetap menjadi milik warga. Sepontan petani senang dan merasa tidak rugi mengeluarkan uang 1.25 juta untuk mengurus tanah tersebut. Akan tetapi tak lama setelah itu camat mereka datang membacakan keputusan yang lain bunyinya, intinya warga sepakat menyerahkan lahan tersebut kepada Dinas Kehutanan untuk direboisasi. Mendengar putusan itu mereka marah dan mencari pengacara yang mereka sewa, namun jejaknya sudah tidak bisa ditemu- kan, mereka baru sadar kalau mereka ditipu oleh pengacara. "Apa kami ini sudah gila, membayar pengacara satu juta lebih hanya untuk menye- rahkan kebun kopi kami pada Dinas Kehu- tanan"?28 Pasca keputusan tersebut, tahun 1979 protes terus terjadi, demonstrasi di kantor camat terus diadakan, bahkan mereka merusak kantor camat. Diantara petani banyak yang ditangkap, bahkan banyak pula yang melarikan diri. Yang menarik, ketika petani sudah ditiarapkan dan tak ada lagi perlawanan yang memadai untuk memperjuang- kan tanah mereka, ibu-ibu mengambil alih peran dominan laki-laki dalam merebut tanah. Setiap ada petugas kehutanan datang, maka ibu-ibu petani kopi menguber-menguber mereka. Tentu menarik karena kalau kaum perempuan berge- rak jauh lebih sulit menghalaunya dibanding kaum lelaki, demikian pengakuan warga dalam tuturannya kepada Majalah Tempo: Tiap petugas Kehutanan yang masuk ke areal diuber beramai-ramai, terutama oleh ibu-ibu. Keadaan tegang. Hingga ketika Jamedan dan Boni Siregar ditahan, gerakan protes muncul: Lebih 200 ibu atau mang menyerbu kantor camat. Mereka juga memprotes ke beberapa instansi di Tarutung yang jaraknya dari Siria-ria sampai 65 km, berjalan kaki. Di sebagian daerah Tapanuli Utara ini kaum wanita memang lebih berperanan menggarap sawah ladang ketimbang pria yang lebih banyak melewatkan waktu di kedai, main gitar atau catur sambil menikmati parmitu (tuak). Jangan mengharap bisa bertemu para ibu di rumah jika mengunjungi Siria-ria di siang hari. "Kami yang lebih merasa perlu dengan kebun kopi itu daripada suami kami," tukas Naensar boru Lumbangaol.29 Tanah, bagi petani adalah persoalan hidup mati. Kisah Siria Ria ini menginspirasi beberapa kasus besar berikutnya. Bahkan saat kisah Siria 28 Tempo, 25 Agustus 1979. 29 Tempo, 25 Agustus 1979.
Ria belum selesai, kemudian muncul kasus besar di Jawa Timur, yakni kasus Jenggawah di Jember. Jenggawah memang jauh lebih besar dibanding dengan Siria Ria, akan tetapi pola dan model perlawanannya tidak mengalami perubahan, protes dan lawan kepada pengusaha dan negara yang bersekutu. Kasus Jenggawah dimulai saat ada perintah dari aparat desa untuk menyerahkan girik, persil, tanda pajak, pethok D, dengan janji akan didis- tribusikan ulang tanah perkapling kepada warga. Kepolosan warga tani dengan begitu saja menye- rahkan apa yang diminta, dan mereka baru sadar setelah mengetahui bahwa ada edaran Gubernur Jawa Timur tentang pengkaplingan tanah, dan setiap KK akan mendapat 0.300 hektar. Tentu saja mereka menolak karena dengan tanah sekecil itu petani tidak akan bisa bertahan sekedar untuk subsiten. Petani merasa ditipu saat me- nanda tangani penyerahan pethok D diseleweng- kan sebagai bentuk menyerahan hak kepada PTP XXVII. Peristiwa ini awal penyulut kasus yang kemudian terjadi protes, pembakaran gedung PTP, dan keributan massal lainnya.30 Negara dengan segala kekuasaannya vis a vis kepada rakyat, dan tak akan terhindarkan kon- flik sebagai bagian dari kebijakan tersebut. Kasus Jenggawah jelas mewarisi apa yang pernah terjadi pada kasus Deli dimana raja berkolaborasi dengan pemerintah dan pengusaha mengambil tanah rakyat. Dan hal itu akan memicu konflik berkepanjangan karena kebijakan telah diambil dan pembiaran sebagai bagian dari kebijakan tersebut. Mungkin inilah yang disebut oleh Tani Li dalam bukunya The Will to Improve, keku- asaan merencanakan pembangunan dengan disain yang telah ditetapkan, dan tidak "mung- kin" kekuasaan akan merevisi apa yang sudah 30 Jos Hafid, Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah. (Jakarta: Pustaka Latin, 2001). M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 diagendakan sesuai kepentingannya.31 Jadi negara budiman yang dibayangkan aleh pendiri republik jauh dari apa yang dihadirkan saat ini karena berubah menjadi pelaku-pelaku negara pemburu rente.32 Setelah dua peristiwa penting di atas, laju pertumbuhan dan pembangunan Indonesia mengalami puncak kejayaan pada tahun 1980- an. Dibidang pertanian terjadi swasembada beras, pertumbuhan ekonomi di atas 7%, pem- bangunan infrastruktur mengalami peningkatan pesat, perluasan investasi perkebunan, pembu- kaan lahan baru untuk berbagai kepentingan, dan pembanguna gedung-gedung mercusuar menandai simbol kesuksesan Suharto, semua prestasi itu ada dimana-mana. Bersamaan dengan itu pula mulai merebak berbagai kasus agraria di Indonesia yang melibatkan ribuan petani. Diawali dari kasus Waduk Kedung Ombo tahun 1985, yang menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, Boyolali, Sragen, dan Grobogan. Sebanyak 5.268 keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk tersebut. Dengan alasan pembangunan dan kesejahteraan, kucuran Bank Dunia 156 juta dolar dengan mu- dah menggusur rakyatnya sendiri. Narasi berikutnya yang dipertontonkan pada rakyat adalah kasus perampasan tanah di Tapos dan Cimacam, Jawa Barat pada tahun 1990. Pem- bukaan lahan peternakan ini telah merampas tanah warga dengan pertimbangan dan alasan apapun. Dari timur Indonesia kita masih ingat 31 Tania Murray Li, The Will to Improve: Perencanan, Kekuasaan, da Pembangunan di Indonesia. (Jakarta: Marjin Kiri, 2012). Yang menarik juga, menurut Tania Li, proyek yang dilakukan oleh Orde Baru benar-benar meniru klau tidak mau disebut mengikuti model dan teknik pemerintah kolonial. Hal itu terwujud dalam bentuk seperti pemindahan penduduk dan transmigrasi demi melanjutkan kepentingan "pembangunan" yang dikehendaki oleh penguasa. 32 Noe Fauzi Rachman, Land Refom, op.cit., hlm. 127- 130. 415
416 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 dengan kasus LB Dingit tokoh dayak pedalaman Kutai pada tahun 1992 yang memperjuangankan tanah leluhur atau tanah ulayat mereka atas kebijakan negara mentrasmigrasikan warga ke lahan masyarakat secara sepihak. Proyek HTI- Trans ditolak karena LB Dingit bersama warga ingin menyelamatkan tanah warisan leluhur untuk menjaga kelestarian alamnya. "Hutan dan tanah adat adalah pendukung dan harapan untuk hidup dan kehidupan di muka bumi ini, oleh karena itu kami sebagai masyarakat adat akan selalu mempertahankan kelestarian hutan sampai tulang-tulang kami memutih, sampai tetes darah kami habis". Perjuangan LB Dingit dalam mempertahankan tanahnya mendapat sambutan banyak pihak, bahkan mendapatkan hadiah Goldman Environmental Prize dari Goldmand Environmental Foundation pada tahun 1997.33 Beragkat dari titik tolak di atas, tampak bahwa gerakan perjuangan agraria pada Orde Baru memiliki kekuatan pada militansi dan kekuatan jaringan lokal. Jaringan yang terbentuk adalah jaringan antara wilayah yang satu sama lain me- nunjukkan empati yang sama. Merujuk dengan apa yang diargumentasikan oleh Dianto Bach- riadi, era 1970-1998 relatif memiliki isu utama yang mirip yakni perlawanan terhadap tindakan kekerasan negara kepada petani dan buruh dalam menangani persoalan agraria. Munculnya komunitas-komunitas pembela korban nyaris memberi amunisi yang relatif kuat bagi perju- angan agraria khususnya petani di pedesaan. Pada periode ini mayoritas basis perjuangan agraria ada di pedesaan dengan menampilkan tokoh-tokoh lokal dari kalangan petani. Semen- tara support organisasi relatif luas, dari mulai NGO, mahasiswa, solidaritas mahasiswa dan kelompok-kelompok lainnya sampai organisasi petani lokal. Khusus organisasi petani, apapun 33 Suara pembaruan, 21 April 1997. namanya, ia mampu membangun jaringan, mampu mengkoneksikan antarwilayah satu dengan lainnya.34 Sementara dari sisi isu yang diperjuangakan fokus pada perlawanan atas penggusuran-penggusuran, menuntut pengaku- an hak, kampanye land reform, penggantian kerugian yang layak atas penggusuran, dan mela- wan semua jenis penindasar negara dalam perso- alan agraria. Mayoritas pergerakan perlawanan ini muncul secara spontan, terutama di desa.35 Tabel pemetaan di bawah yang disusun oleh Bachriadi mencoba memetakan gerakan agraria sejak awal Orde Baru hingga akhir berkuasanya Orde Baru. Dari tahun 1970an sampai 1998, tam- pak tidak banyak perubahan yang terjadi dalam persoalan isu, strategi, dan tokoh atau pelaku/ aktor-aktor yang memainkan peran. Tabel 1. Dinamika Perubahan dalam Pro Reforma Agraria dan Gerakan Sosial Pedesaan Indonesia, 1970an - 1990an Periode 1970-perte- ngahan 1980 Pertengahan 80-awal 19 1990 Basis Desa Perkotaan Desa Perkotaan Supporting Organisation Gerakan protes yang muncul secara spontan di tingkat lokal akibat tindakan represif LSM Gerakan protes yang muncul secara spontan di tingkat lokal akibat tindakan represif - Solidaritas kelompok mahasiswa - Kolaborasi Mahasiswa LSM Isu Utama Melawan tindakan2 penggusuran Pengakuan Hak atas Tanah
Pembangunan pedesaan - Wacana land reform - Melawan tindakan2 penggusuran Pengakuan Hak atas Tanah Kompensasi yang adil - Aksi solidritas untukk korban penggusuran Perlawanan pembangunan Orde Baru dan politik represif Strategi Utama Protes2 kepada pemerintah dan parlemen daerah Pengembangan basis2 komunitas Protes2 kepada pemerintah dan parlemen daerah - Tindkan claim atas tanah (reklaiming) Protes langsung (local- nasioal ke pemerintah dan parlemen) - Bantuan hukum (advokasi) Kepemimpinan Tokoh tani lokal LSM-Scholar-activis Petani lokal Mahasiswa dan aktivis LSM LSM Hak atas tanah dan HAM Mobilisasi korban penggusuran dan protes2 secara luas 1990an Desa Perkotaan Organisasi petani lokal (desa dan antar desa) Kolaborasi Mahasiswa LSM - Organisasi petani tingkat kab, prov. Koalisi nasional (agrarian reform) Melawan tindakan2 penggusuran Pengakuan Hak atas Tanah Kompensasi yang adil - Aksi solidritas untukk korban penggusuran Perlawanan pembangunan Orde Baru dan politik represif Hak atas tanah dan HAM Protes2 kepada pemerintah dan parlemen daerah - Claim atas tanah (reklaiming) Protes langsung (local- nasioal ke pemerintah dan parlemen) - Bantuan hukum (advokasi) Mobilisasi korban Petani lokal - Kombinasi tokoh lokal, kader politik ex Mahasiswa dan LSM Mahasiswa, ex mahasiswa, LSM, scholar activis Sumber: Dianto Bachriadi, "Between Discourse and Action: Agrarian Reform and Rural Social Movement in Indonesia Post 1965". Australia: Disertasi Flinders University, 2010, hlm. 376-378, diolah oleh penulis. 34 Serikat-serikta petani muncul di banyak daerah pada periode Orde Baru, baik yang memiliki jaringan nasional seperti SPI maupun yang bersifat lokal. Lihat Saturnino M. Borras Jr, La Via Campesina: An Evolving Transna- tional Social Movement, (Genta Pergeraka, 2005). 35 Dianto Bachriadi, op.cit, hlm. 376.
Bagaimana strategi mereka melawan negara dalam memperjuangkan hak-hak agrarianya? Protes, unjuk rasa dengan memobilisasi para korban, forum-forum seminar menyangkut pemahaman hak-hak atas tanah bagi warga (pendidikan politik), local group discussion, le- gal-paralegal action, dan advokasi. Aksi-aksi protes secara spontan sebagai respon dari sebuah kasus masih menjadi strategi utama yang dila- kukan oleh petani dan aktivis, sementara peman- faatan jaringan media, kampus, peneliti masih merupakan suatu yang langka, disisi lain kampus memang tidak menjadikan studi agraria sebagi bagian yang dianggap penting. Dan menarik juga birokrasi dan partai politik tidak menjadi mitra- nya, mereka dinilai bukan bagian dari kelompok yang berpihak pada petani. Hal ini menjadi kesa- daran bersama bahwa partai politik masa Orde Baru tidak berani tampil menjadi pembela petani karrna katakutan akan stigmatisasi sebagai kelompok kiri. Akan tetapi tesis itu bisa saja dengan mudah terbantahkan karena era refor- masi partai politik juga tidak mengalami peruba- han, tidak menjadikan persoalan agraria sebagai program dan kebijakan partai, persoalan agraria bukan isu yang menarik bagi partai plitik.36 Arti- nya stigmatisasi hanya persoalan apologi atas ketidakberpihakan mereka pada para petani. Mengutip pendapat Noer Fauzi Rahman dalam disertasinya yang juga mengutip pendapat Sam Moyo dan Paris Yeros, karakterisasi gerakan sosial dan perjuangan agraria merujuk apa yang terjadi di Amerika Latin. Model di Amerika Latin juga terjadi di Afrika dan Asia. Kalau muncul pembeda yang tegas terletak pada kepemilikan lahan. Petani Asia seperti Jepang, Korea, Taiwan adalah kelompok yang memiliki tanah cukup 36 Lihat AD/ART partai politik yang muncul pada periode pasca Orde Baru, baik PDI-P, PAN, PKS, dan partai lainnya tidak muncul secara tegas keberpihakan pada isu agraria di Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Mereka. M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 luas, sementara petani Indonesia mayoritas tidak memiliki lahan. Di luar itu karakteristiknya bisa disebut sangat berdekatan, misalnya basis sosial- nya yang campuran antara pedesaan dan kota, petani kecil dan proletar, dipimpin oleh intlektual dari kalangan petani. Aksi-aksi mereka langsung pada apa yang menjadi kasusunya (tanah) dengan membawa ke ruang publik. Sementara dari sisi strategi mereka adalah kelompok "anti politik dan negara", sekalipun berusaha untuk berafiliasi dengan partai politik. Namun mereka lebih mudah beraliansi kepada organisasi tani, NGO dan gerakan-gerakan sosial lainnya. Dan terakhir yang paling menonjol adalah ideologi yang digu- nakan kental pada pemaduan aliran Marxian.37 Karakteristik di atas mungkin bisa untuk memeriksa apa yang terjadi di Indonesia, khu- susnya Jawa. Ada banyak kemiripan bagimana para petani membangun relasi secara spontan lewat pelibatan publik dalam memperjuangkan hak, protes, maupun menuntut keadilan agraria bagi kelompoknya. Jika kita memeriksa beberapa hal, hanya sedikit petani Indonesia bergerak penuh dengan sadar berjuang secara ideologis, akan tatapi justru pada ruang itulah ia kental memainkan atau dimainkan ideologi bawah sadarnya oleh kepentingan bersama maupun kepentingan kelompok tertentu, lewat perasaan senasib sepenanggungan sekaligus korban ketidakberpihakan. D. Pasca 1998, Meluaskan Strategi: Karakteristik yang Berubah Era Reformasi dianggap cukup heroik dalam pentas sejarah perjuangan agraria Indonesia. 37 Noer Fauzi Rachman, "The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia", University of California, Berkeley, 2011, hlm. 8-9. Periksa sumber langusngnya, Sam Moyo dan Paris Yeros (Ed.), Reclaiming the Land The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America, (London: Zed Books, 2005), hlm 44-45. 417
418 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 Perubahan rezim membuka ruang-ruang baru bagi aktivitas organisasi sosial dan komunitas- komunitas penggiat studi agraria. Gerakan- gerakan petani tak bertanah, petani miskin tere- lasi dengan gerakan-gerakan masyarakat di per- kotaan, kelas menengah, dan kelompok-kelom- pok yang memperjuangkan nasib mereka. Sedikit menengok sebelum peristiwa 1998, kerangka dasar perjuangan rakyat Indonesia sebenarnya sudah terlihat dengan jelas akibat tindakan-tindakan negara yang mengeliminir kehendak rakyat. Sebuah pertanda kejatuhan rezim sudah dekat akibat politik dan kebijakan yang ditempuh tidak berpihak pada petani. Pada tahun 1992, 3.8 juta hektar perkebunan dipegang oleh 1.206 perusahaan asing dan domestik dengan rata-rata kepemilikan sekitar 3 ribu hektar. Jauh jika dibandingkan dengan rata-rata keluarga petani yang hanya memegang tanah kurang dari 0.8 hektar. Masih jauh lebih ekstrim jika dibanding dengan peningkatan atau teraku- mulasinya tanah perkebunan dibidang sawit. Antara 1982-1999 total 4 juta hutan Indonesia telah dikonversi menjadi perkebunan (sawit), ironisnya, tanah-tanah ini terakumulasi pada kelompok-kelompok pengusaha yang sangat sedikit jumlahnya, seperti keluarga Salim, kelu- arga Sinar Mas Group, dan perusahaan-perusa- haan asing.38 Meurut Anton Lucan dan Carol Warren, sejak 1993-1998, tercatat Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan 48 izin lokasi untuk proyek- proyek pembangunan seluas 3 juta hektar. Seba- gian besar (96 persen) digunakan untuk perke- bunan. Dalam catatan itu juga, pada tahun 1998, 62 persen tanah yang izin lokasinya diterbitkan telah diakuisisi oleh pengembang, akan tetapi hanya sedikit (26 persen) yang benar-benar dikembangkan/digunakan, sisanya menjadi 38 Anton Lucas dan Carol Warren, op.cit., hlm. 97-98. lahan terlantar. Dalam konteks ini, tampaknya Lucas dan Warren menengarai bau tak nyaman atas kebijakan besar-besaran yang dikeluarkan oleh BPN dengan mengeluarkan izin lokasi yang besar itu, sebab pada akhirnya tanah itu tidak digunakan oleh pemegang haknya, namun dite- lantarkan. Bahkan, belakangan mereka meng- agunkan hak konsesinya (HGU) ke Bank, namun setelah mendapatkan uang yang cukup besar mereka menelantarkan lahan tersebut. Kelemahan aturan dalam penerbitan HGU disinyalir sebagai bentuk permainan sistem birok- rasi dan pengusaha dalam mendapatkan tujuan- nya. Setelah diawali dengan protes-protes yang cukup masif atas kebijakan dan perlakuan terhadap petani dan berbagai elemen, tindakan masyarakat segera mengalami perubahan. Di Jawa dan Sumatera, pemberitaan berkenaan dengan protes berbagai kelompok menjadi isu dan santapan publik setiap hari, sehingga menyebar dengan mudah berbagai tindakan rakyat. Eksesnya dengan cepat pula "wabah" itu menyebar dan memberikan inspirasi bagi para petani dan masyarakat tak bertanah. Rekaman Anton dan Warren di beberapa tempat menun- jukkan angka yang luar biasa, misalnya di Jawa Timur, pendudukan perkebunan, lapangan golf, dan tanah-tanah terlantar begitu cepat dilakukan oleh rakyat. Catatan LBH Jatim, ada sekitar 50 tindakan rakyat di berbagai lokasi di Situbondo yang selama ini disengketakan. Kopi dan kakao dirusak oleh masa dan ditanami kembali oleh massa dengan tanaman jagung dan kedelai. Di Jenggawah, perjuangan yang selama puluhan tahun belum berhasil dengan segera mereka melakukan pendudukan di beberapa tempat, di Sumatera Utara ribuan petani menuntut dikem- balikan tanah mereka yang dikuasai PTPN. Tindakan rakyat bukan sekedar menduduki dan merusak lahan, tetapi juga mengambil tanaman dan hasilnya. Dalam situasi saat itu, tidak ada
hukum yang bisa bekerja untuk mengontrol "perlakuan masyarakat", tidak ada keberanian aparat lokal untuk mengambil tindakan, dan mereka lebih memilih membiarkan atau mem- benarkan tindakannya. Apa yang dilakukan petani di beberapa daerah jelas mendapat simpati dari media, sekalipun sebagian media melaporkan tindakan tersebut dengan "kriminal" masyarakat, tujuannya lebih pada menunjukkan kepada publik bahwa apa yang dilakukan Orde Baru selama ini memberi- kan dampak yang begitu luas bagi ekonomi dan perilaku masyarakat. Tindakan sepontan itu sege- ra saja mendapat raihan simpati dan ditiru oleh kelompkk-kelompok petani lainnya. Kejadian yang menimpa beberapa daerah atau persisnya gerakan-gerakan petani di daerah yang sengit, membuat pejabat kadang-kadang dipaksa masyarakat untuk mencabut keputusan yang tidak populer yang dihasilkan sebelumnya. Di Surabaya, seribu warga memaksa kepala desa untuk mencabut penjualan 12,6 hektar lahan ko- munal ke pengembang dan menuntut kepala desa meminta maaf atas tindakannya karena dianggap berbohong yang menjual suara warga, warga dianggap menyetujui tindakan menjual tanah padahal hal itu tidak pernah dikomuni- kasikan.39 Di Cimacan, petani berhasil menegosiasikan ulang penggantian hak yang selama ini tidak dihargai. Tanah Tapos40 yang diambil oleh keang- kuhan negara lebih kurang seluas 753 hektar bisa diduduki kembali oleh petani, namun hanya sekitar 36 hektar. Kejadian serupa di banyak daerah pada pasca 1998 merupakan efek domino dari sebuah pergerakan yang dimotori oleh 39 Anton Lucas dan Carol Warren, op.cit., hlm. 91. 40 Lihat lebih rinci kasus Tapos dan Cimacan dalam Dianto Bachriadi dan Anton Lucas. Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001). M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 mahasiswa diberbagai kota-kota besar. Petani merasakan efek langsung atas peristiwa itu dan kalim-klaim ulang atau lebih tepatnya reklaiming atas tanah yang dijarah oleh negara pada Orde Baru kembali dilakukan. Hampir semua wilayah terjadi pendudukan dan reklaiming, juga terjadi di Lombok dan Bali yang relatif lebih "sepi". Catatan Anton dan Warren memang tidak bisa menunjukkan reklaiming itu apakah berhasil atau tidak setelah sekian tahun reformasi berja- lan, karena memang belum ada data yang me- nunjukkan status kepemilikan reklaiming antara 1998-2004 dan periode sekarang setelah zaman "normal". Hingga hari ini pun belum ada data yang cukup komprehensif untuk melihat keber- hasilan reklaiming 1998, apakah peristiwa 1998 itu hanya letupan-letupan atau benar-benar memberikan manfaat serius bagi banyak petani di daerah. Jika melihat data-data yang terpisah, tampaknya gerakan 1998 yang sudah rapi pada akar rumput untuk melakukan berbagai upaya merebut kembali tanah-tanah yang dulu diram- pas, kemudian menemukan jalan buntu karena tidak berhasil melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sebagaimana diharapkan oleh rakyat, yakni status hak kepemilikan (sertipikasi). Seperti pada kasus di Kalibakar, Malang petani sudah merasa tidak memiliki lagi cara untuk melanjutkan gera- kan mereka, setelah berhasil melakukan klaim justru berhenti pada langkah itu. Apa yang di- inginkan oleh warga meningkatkan status hak kepemilikan tidak pernah berhasil dilakukan, walau sebagian wilayah lain tak bisa dipungkiri juga mengalami kesuksesan.41 Dekade pertama abad 21 terjadi model-model perlawanan yang bermutasi menuju gerakan- gerakan kolaboratif. Satu sisi, konsentrasi gera- kan massa masih efektif sebagai daya tekan dan 41 Mustain, Petani VS Negara. Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. (Yogyakarta: Arruzmedia, 2007). 419
420 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 daya lawan pada kekuasaan, akan tetapi pola-pola ini hanya dilakukan oleh orgnaisasi-organisasi petani yang basis massanya aktif dan besar, sementara komunitas-komunitas kecil mencoba cara-cara baru. Menarik juga untuk melihat ba- gaimana yang terjadi di Pulau Padang, Meranti Riau. Secara khusus hal ini menjadi perhatian penulis dalam melihat karakter perjuangan mereka. Pola-pola yang tampak masih sama, protes, pembakaran, pendudukan lahan, dan pengerahan massa sebanyak mungkin untuk menekan negara agar berempati dan berpihak pada mereka. Yang baru dari pola-pola mereka adalah aksi diam, jahir mulut, dan ancaman bakar diri di depan istana negara. Aksi diam dan jahit mulut barangkali masih bisa kita kelompok- kan pada aksi-kasi petani di Sumatera Utara yang mengubur diri di tanah dan telanjang dada bagi ibu-ibu, akan tetapi ancaman bakar diri meru- pakan pola baru yang tidak banyak referensi yang bisa kita rujuk.42 Kalau kita melihat sejarah gerakan petani Pu- lau Padang yang mereka adalah mayoritas orang Jawa keturunan dan Melayu setempat, kita tidak memiliki referensi bagaimana orang Melayu dan Jawa keturunan melakukan hal yang ekstrim. Di Jawa mungkin memilik basis yang kuat tentang aksi ekstrim para pejuang agraria, karena penga- laman panjang periode kolonial, termasuk aksi bumi hangus dan bunuh diri, tetapi itu berlaku pada aksi-aksi ideologis, bukan aksi-aksi pada tataran praksis memperjuangkan nasib diri dan kelompoknya. Saya mencoba memeriksa bebera- 42 M. Nazir Salim, "Menjarah" Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013, lihat juga kebijakan konsesi tanah dalam skala luas di Riau yang berdampak serius terhadap masya- rakat dan ekologi, M. Nazir Salim, dkk. "Politik dan Kebi- jakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau", dalam Ahmad Nashih Luthfi (ed.), Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2013). pa referensi tentang "mitos pribumi malas" yang mendiskusikan karakter-karakter budaya Indo- nesia, termasuk suku Melayu. Ada bayak referen- si yang bisa kita rujuk bagaimana bentangan luas pulau Sumatera yang diduduki ras Melayu ada- lah kelompok yang tidak memiliki etos dan elan yang cukup tinggi, mereka bahkan secara statis- tik masih kalah jauh dibanding suku Jawa dalam hal-hal tindakan ekstrim. Akan tetapi tentang aksi jahit mulut dan ancaman bakar diri sudah sangat mengejutkan bagi warga Melayu Suma- tera (Riau). Dalam berbagai diskusi dengan banyak pihak di Meranti yang kebetulan kami lakukan pasca lebaran 2012, ada ungkapan keheranan yang luar biasa bagi mereka. Bahkan 3 dari 6 orang yang mengancam bakar diri dikenal sebagai orang yang "biasa" dan tidak memiliki sejarah panjang sebagai aktivis petani sekaligus pembela petani. Dalam catatan Ma'ruf Syafii,43 dalam dialog pan- jang dengan DPRD setempat sejak tahun 2010, kelompok tani ini tampak hanya menuntut akses terhadap hutan dan tanahnya tidak diganggu oleh pihak-pihak lain, karena ancaman RAPP menguasai lahan Pulau Padang. Tindakan RAPP memang menyulut aksi protes bagi masyarakat Merbau dan sekitarnya, karena penetapan areal hutan yang "ngawur", akan tetapi respon publik dan petani juga menimbulkan beberapa per- tanyaan. Bahkan tuduhan beberapa "pembalak liar", pelaku-pelaku ilegal loging di Pulau Padang dibalik aksi para petani juga santer di sana. Akan tetapi kita tidak sedang menilai sebuah aksi perlawanan para petani, kita ingin melihat perso- alan dinamika di dalam gerakan itu dan model- model baru yang muncul. Menurut Wewen yang lama melakukan advokasi gerakan petani Pulau 43 Diskusi dengan Ma'ruf Syafii, Anggota DPRD dari Fraksi PKB Kab. Kepulauan Meranti, Selatpanjang, Riau 22, Agustus 2012.
Padang, gerakan petani Pulau Padang sebenar- nya menarik, strategis, visioner, dan berani dalam mengambil sikap dalam kondisi apapun. Semua tuduhan miring dan f itnah kepada aktivis petani mampu dimentahkan dan mereka tetap fokus pada cara-cara yang ektrim demi mempertahan- kan sejengkal tanah dari kezaliman korporasi. Sekalipun kemampuan bertahan petani sangat terbatas, khususnya amunisi yang mereka mili- ki.44 Salah satu yang terpenting dibalik gerakan tani Pulau Padang adalah Serikat Tani Riau (STR) yang dengan gigih mempertahankan, melawan, dan terus bergerak memperjuangkan sejengkal tanah anggotanya. Fenomena Pulau Padang menajadi perhatian serius banyak pihak karena mutasi gerakan sangat ekstrem dan jika ancaman itu benar, maka mereka bisa melakukan bakar diri dengan mu- dah di Meranti dengan tetap terpublikasi secara luas, akan tetapi apa yang terjadi beberapa bulan lalu, masih pada tahap "perang awal dalam rang- ka menaikkan daya tawar". Hanya saja tetap men- jadi catatan menarik karena para pelaku yang akan membakar diri juga sudah sampai di Jakarta, namun berhasil "digagalkan" oleh aparat ke- amanan.45 Fenomena sebelumnya juga terjadi pada kasus aktivis Kontras (Sondang) yang mem- bakar diri, akan tetapi pada dunia agraria ancaman tersebut merupakan hal yang sangat baru, bahkan banyak menimbulkan keterkejutan berbagai pihak. Perubahan rezim politik membawa peruba- han pada model-model gerakan agraria. Hadir- nya Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kon- stelasi baru bagi aktivis yang berbasis pada ko- munitas-komunitas perkotaan. Gerakan mereka tidak melibatkan massa secara luas tetapi justru 44 Wawancara dengan Wewen, 11-12 Juli 2013, di Pekanbaru, Riau. 45 "Tragedi Pulau Padang, dari Lukit hingga Tebet Dalam", laporan infestigatif, M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 penetrasinya bisa disebut cukup signifikan. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang behasil digagalkan oleh kelompok aktivis ini, baik beberapa pasal tertentu maupun pembatalan secara keseluruhan. Dampak kegiatan ini cukup penting karena kemenangan gerakan model ini meruntuhkan dominasi dan kekuasaan tiga kekuatan sekaligus: pemerintah, parlemen, dan korporasi yang diuntungkan. Sepanjang 2003- 2013, sedikitnya ada 4 UU yang diujimaterilkan ke MK dengan status dikabulkan, baik sebagian maupun beberapa bagian dari aturan tersebut. Dari 4 UU tersebut, UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara paling sering diperkarakan, dan berhasil. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,46 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas. Undang- undang ini diajukan oleh perorangan, NGO, dan komunitas-komunitas penggiat agraria.47 Tabel berikut yang kembali diambil dari Disertasi Dian- to bachriadi cukup memberikan gambaran pe- metaan geraka agraria pada pasca 1998, dan salah satu ciri terpenting yang hadir dalam membaca karateristik pergerakaannya adalah menguatnya aksi para legal, scholar activis, dan wacana intlek- tual publik yang terlibat secara serius pada isu- isu utama agraria, termasuk perjuangan lewat Mahkamah Konstitusi. 46 Uji materi tentang UU ini mendapatkan kemenangan yang sangat signifikan pada pertengahan 2012, ketika MK memutuskan mengembalikan hutan adat ke masyarakat yang sebelumnya dikuasai oleh Departemen Kehutanan. Dengan dibatalkannya pasal tersebut, sebagaimana keputusan MK No. 35/2012, maka hutan adat saat ini dikeluarkan dari kekuasaan departemen Kehutanan, meskipun hingga kini belum ada aturan yang mengatur bagaimana cara menge- luarkan tanah adat dari hutan negara serta mendaftarkannya. 47 Tentang beberapa hasil uji materi di MK atas UU terkait agraria, lihat Dian Aries Mujiburohman, "Dinamika Perjuangan Agraria Kontemporer di Indonesia (Studi Perjuangan Agraria di Mahkamah Konstitusi)", Yogyakarta: PPPM-STPN, Laporan Penelitian, 2012. 421
422 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 Tabel 2. Dinamika Perubahan dalam Pro Reforma Agraria dan Gerakan Sosial Pedesaan Indonesia, Pasca 1998 Periode Basis Supporting Organisation Isu Utama Strategi Utama Kepemimpinan Pasca 1998 Desa Organisasi petani lokal (desa dan antar desa) Perbaikan infrastruktur fasilias pertanian Protes2 kepada pemerintah dan parlemen daerah - Claim atas tanah (reklaiming) - Mengontrol Petani lokal - Kombinasi tokoh lokal, kader politik ex Mahasiswa dan LSM pemerintahan desa setempat Keterlibatan dalam pemilu lokal (kabupaten) Perkotaan Kolaborasi Mahasiswa LSM - Organisasi petani tingkat kab dan antar kab. kebiajakn neoliberal dalam bidang pertanian - Akses terhadap sumber daya alam sbg hak dasar manusia Protes langsung (local- nasioal ke pemerintah pusat/DPR) Bantuan hukum (advokasi) Mahasiswa, ex mahasiswa, LSM, scholar activis Koalisi nasional untuk gerakan petani Resolusi konflik agraria - Kedaulatan pangan - Hak-hak petani - Menuntut perubahan kebijakan agraria nasional Reforma Agraria sbg cara penyelesaian problem ketimpangan agraria - Ekologi dan lingkungan Mobilisasi petani untuk menekan dan merubah kebijakan tingkat kab- pusat dan internasional - Kampanye dan advokasi tingkat nasional dan internasional Mempengaruhi wacana [ttg isu2 agraria] - Menggugat produk2 parlemen (ke MK) Sumber: Dianto Bachriadi, "Between Discourse op.cit., hlm. 376-378, diolah oleh penulis. Perjuangan model di atas relatif efektif dan berhasil dalam melawan kekuasaan rezim yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan petani, ekologi, dan masa depan bangsanya. Setidaknya, apa yang selama ini menjadi persoalan bagi pribadi-pribadi meyagkut aturan yang dikeluar- kan oleh negara, bisa diperjuangkan lewat sebuah lembaga yang tidak perlu biaya besar dan massa dalam jumlah yang besar pula. Artinya siapa saja bisa menyumbangkan pikiran dan kepedulian- nya terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, kerana pengujian UU di MK melibatkan sedikit orang tetapi banyak pemikiran. Dunia kampus kembali menjadi salah satu poin penting dalam memberikan kesaksian dan keahliannya untuk membantu pihak-pihak yang dirugikan. Beberapa tahun terakhir, kekuatan kelompok studi pemerhati persoalan agraria juga menjadi wacana menarik bagi beberapa kalangan yang selama ini relatif tidak mempedulikan. Ingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LiBBRA) seba- gai penggagas wacana "melek agraria" yang ber- basis di STPN patut dilihat sebagai bagian dari proses perjuangan dengan cara lain. Dengan formasi birokrasi, LSM, dan scholar-activis, LiBBRA menggagas ide kolaboratif dalam perju- angan agraria dengan menitikberatkan pada tiga kaki. Studi-studi terfokus model ini menunjuk- kan cara baru dalam mengenalkan persoalan agraria secara luas, minimal dunia birokrasi yang selama ini tidak tersentuh coba dikenalkan dan didekatkan, meskipun tak mudah karena ideolo- gi birokarasi sangat kental dan berat untuk men- cair. Inilah mungkin sebuah siasat baru dalam gerakan agraria abad ke-20, yang mencoba ma- suk kesemua lini. Kampus memiliki cara sendiri bagaimana mereka memainkan peran lewat jalur intelektual organik dan individualnya, aktivis memiliki pola baku sebagaimana selama ini dikembangkan, petani dan organisasi petani tetap menunjukkan cara konsevatifnya sebagai- mana selama ini melakukan penekanan-pene- kanan pada birokrasi, begitu juga scholar-activis memainkan peran dengan penelitian dan pengu- atan wacana. Pada akhirnya tetap ada banyak ke- pentingan yang bermain, akan tetapi, pola baru sei- ring perubahan rezim dan kebijakan politik nega- ra merubah karakteristik perjuangan agrarianya. Kita juga menyaksikan bagaimana komuni- tas-komunitas yang saling terkoneksi ini me- mainkan isu dan meperjuangkan kpentingan- kepentingan masyarakat secara luas. Pada kasus RUU pengadaan tanah, tampak pada awalnya semua aktivis yang peduli pada persoalan tersebut baik dari kalangan kampus maupun NGO, me- nolak dengan tegas. Akan tetapi seiring perja- lanan kekuatan negara menghegemoni ide-ide dan kebijakannya, banyak pihak menyadari bah- wa penolakan secara "membabi buta" tidak akan memberikan hasil apapun. Pada periode yang lalu kita mafhum, anti politik dan negosiasi dengan negara begitu terasa, akan tetapi pada kasus itu jelas aktivis banyak melakukan lobi dan menekan birokrasi dengan cara lain. Apa hasil- nya, jelas bagi mereka hal itu tetap tidak maksi- mal dan menolak RUU Pengadaan Tanah, akan tetapi hasil memainkan wacana dan penolakan menunjukkan hasil konkrit pula, setidaknya ada perubahan antara RUU Pengadaan Tanah dengan UU Pengadaan Tanah jauh berbeda.
Pengalaman ini terjadi karena ada dua pilihan konkrit bagi penggiat agraria antara menolak atau kompromi, dan pilihan bagi komunitas yang tidak memiliki basis massa akan jauh ebih efektif kompromi dengan penuh pengawalan. Kita menyaksikan slogan populis KPA dengan meno- lak UU Pengadaan Tanah, akan tetapi toch pada akhirnya UU itu keluar dan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh KPA. Artiya memang pilihan- pilihan strategi itu akan menentukan hasil-hasil yang akan dituju dan sesmua memiliki konse- kuensi sendiri.48 Dari sisi sel-sel dan jaringan, gerakan model baru tidak hanya memanfaatkan semua celah, akan tetapi juga meluaskan secara global yakni Gerakan yang tidak hanya pada tingkat lokal dan nasional, tetapi transnasional. Keberhasilan memantik isu yang diusung oleh organisasi pada level internasional menjadi senjata untuk mere- but hati banyak pihak. Tentu baru organisasi tani (La Via Campesina) yang selama ini aktif dalam memainkan isu-isu secara luas, akan tetapi hal itu juga memberi pengaruh yang cukup, karena keterlibatan banyak negara akan memberi ruang dan daya tawar yang jauh lebih kuat bagi pengu- atan oraginasi-organisasi lokalnya.49 Di luar dari semua itu otokritik yang diajukan oleh Dianto Bachriadi atas gerakan Indonesia yang memiliki banyak friksi di dalamnya akibat berbagai kepen- tingan menjadi catatan menarik juga untuk dilihat lebih jauh. Namun, dinamika itu tetap dilihat sebagai kewajaran karena hal itu menan- dakan dinamika dan atmosf ir gerakan akan naik dan turun sesuai pergerakan dan perubahan rezim yang berkuasa.50 48 Idham Arsyad, "Sesat Pikir RUU Pengadaan Ta- nah", Kompas, 18 Maret 2011. 49 Sarurnino Borras. La Via Campesina. Potret Gera- kan Tani Transnasional. (Jakarta: Garis Pergerakan, 2005). 50 Dianto Bachriadi, Pengantar Buku, "Menemukan Via Campesina di Indonesia: Gerakan Tani yang berderak dari aksi-aksi protes lokal hingga terlibat dalam gerakan M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 E. Kesimpulan Membaca karakteristik gerakan agraria Indo- nesia cukup menarik, setidaknya bisa ditarik kesimpulan pada dua hal mendasar. Pertama karakteristik gerakan yang dilakukan oleh masyarakat (petani, LSM, Mahasiswa) pada periode Orde Baru, Kedua, perluasan perge- rakan pada periode yang dilakukan oleh kelom- pok yang sama dengan perubahan-perubahan formasi. Secara signif ikan, perubahan pelaku tidak terlalu banyak, akan tetapi, perubahan isu- strategi dan karakternya disesuaikan perubahan rezim kekuasaan yang sedang berlangsung. Pada konteks inilah perjuangan agraria Indonesia mengalami perluasan isu, model, dan strategi yang dijalankan. Pasca 1965, setelah didahului keberhasilan In- donesia membangun sebuah mimpi negara budiman dengan lahirnya UUPA sebagai alat pengelolaan agraria secara adil, justru dikebiri oleh rezim penguasa. Titik awal ini yang saya sebut Orde Baru telah melakukan sentralisasi dan membangun basis-basis ketimpangan penguasaan struktur agraria Indonesia. Akibat dari semua itu, gerakan perlawanan petani, mahasiswa, NGO, dan kelompok lain menguat dengan isu sentral "lawan" berbagai kebijakan represif Orde Baru dalam bidang Agraria. Dalam sejarah perlawanan yang tercatat dalam gerakan agraria Orde Baru, ciri yang paling menonjol adalah perlawanan atas tindakan-tindakan peng- gusuran atas nama pembangunan, penuntutan hak atas tanah, dan kompensasi yang adil atas tindakan penggusuran oleh negara. Sementara strategi perjuangan yang digunakan yang pal- ing menonjol adalah protes-protes, baik lokal maupun nasional, baik secara langsung maupun menggunakan bantuan advokasi oleh NGO. transnasional", dalam Sarurnino Borras. La Via Campe- sina. Potret Gerakan Tani Transnasional. (Jakarta: Garis Pergerakan, 2005). 423
424 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 Semua itu tokoh utama dari gerakan ini tetap petani lokal, LSM, mahasiswa, dan aktivis dari berbagai level. Ujung dari gerakan ini masih jauh dari yang diharapkan, karena kekuatan orde Baru bukan justru melamah, namun semakin menguat, sehingga ada banyak upaya, banyak pula kegagalannya. Pada periode Orde Baru, sebenarnya mutasi gerakan mengalami beberapa perubahan, na- mun karena kekuasaan rezim tidak mengalami perubahan, maka tidak banyak perubahan secara mendasar dalam peta gerakan, apapun strategi yang digunakan negara tetap berhasil mengha- dangnya. Represifnya periode ini membuat ge- rakan-gerakan cukup mudah dipatahkan, na- mun kemunculannya tak bisa dihalangi pula. Periode yang cukup signifikan yang menun- jukkan karakternya adalah periode reformasi. Disamping perubahan rezim, pada periode "lost" ini (1998) terjadi banyak pembalikan sejarah atas peristiwa sebelumnya. Reklaiming tanah terjadi hampir di seluruh Indonesia, bahkan disertai kekerasan. Akan tetapi, sejauh mana keberhasilan gerakan reklaiming itu, hingga hari tidak bisa dibuktikan bahkan jika dilihat secara detail gerakan 1998 banyak mengalami kegagalan, karena banyak petani kembali kehilangan tanah yang berhasil dikuasai, termasuk gagal menaik- kan status menjadi hak milik. Gerakan pasca 1998 kembali menata dengan sedikit lebih terencana, termasuk para pelaku pergerakan dari petani hingga scholar activis yang terlibat langsung dalam advokasi maupun pembelaan-pembelaan. Dalam catatan sejarah tak bisa dipungkiri gerakan penguatan kelem- bagaan dan perjuangan lewat politik parlemen lokal dan daerah mengalami sedikit kemajuan, begitu juga upaya-upaya strategi hukum lewat MK menjadi ruang baru yang menarik. Aktivis yang tidak langsung turun lapangan mencoba menggunakan celah ini dengan dukungan kam- pus sebagai strategi perjuangannya, termasuk bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai NGO dan komunitas melakukan penet- rasi langsung dalam dunia birokrasi, legislasi di parlemen dan eksekutif, dan lobi antar wilayah bahkan transnasional. Akan tetapi, dari semua catatan itu, terbukti tantangan gerakan agraria Indonesia justru semakin rumit dan luas. Per- soalan yang dihadapi jauh lebih besar, karena isunya semakin meluas, akumulasi lahan yang berbasis pada kebijakan negara dengan membu- ka ruang secara luas terhadap investasi berdam- pak langsung pada akases atan tanah bagi masya- rakat. Sementara dampak ikutan lainnya adalah meluasnya eksploitasi sumber daya alam dibidang lain tak terbendung sejalan dengan akumulasi kapital korporasi asing dan dalam negeri. Disisi lain, konflik agraria dan penindasan ala Orde Baru masih terus terjadi berlangsung. Koreksi- koreksi yang dilakukan oleh berbagai elemen perjuangan agraria belum mampu membendung semua realitas yang dihadapi saat ini, sebab musuh permanennya tetap belum bergeser, ketimpangan penguasaan lahan yang menyebab- kan konflik struktural. Referensi Afrizal, Sosiologi Konflik Agraria: Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Padang: Andalas University Press, 2006. Anton Lucas dan Carol Warren, "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia". Indonesia, Edisi 76, 2007. Boedi Wijanarko dan Herlambang Perdana, Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: YLBHI-Raca Institute, 2001. Dian Aries Mujiburohman, "Dinamika Per- juangan Agraria Kontemporer di Indone- sia (Studi Perjuangan Agraria di Mahkamah Konstitusi)", Yogyakarta: PPPM-STPN, Laporan Penelitian, 2012.
Dianto Bachriadi, "Between Discourse and Ac- tion: Agrarian Reform and Rural Social Movement in Indonesia Post 1965". Austra- lia: Disertasi Flinders University, 2010. Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, Enam Dekade Ketimpangan. Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA, 2011. Dianto Bachriadi dan Anton Lucas. Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001. Elisa Kartini E. Samon dan Syahroni, Tanah untuk Kehidupan: Perjuangan Reforma Agraria di Suka Maju, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Jakarta: Petani Press & FSPI, 2007. Gunawan Wiradi, Reforma Agraia: Perjalanan yang belum Berakhir. Jakarta: KPA, SAINT, AKATIGA, 2009. Gutomo Bayu Aji, Tanah untuk Penggarap Pengalaman Serikat Petani Pasundan Meng- garap Lahan-lahan Perkebunan dan Kehu- tanan. Bogor: Pustaka Latin, 2005 Idham Arsyad, "Sesat Pikir RUU Pengadaan Tanah", Kompas, 18 Maret 2011. Jan Breman, Menjinakkan Sang Kuli: Politik Ko- lonial Pada Abad ke-20. Jakarta: Graf iti Press, 1997, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial, Jakarta: LP3ES, 1986. Jos Hafid, Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jeng- gawah. Jakarta: Pustaka Latin, 2001. "Kronologi Bentrok 22 Desa dengan Aparat polisi, Brimob dan Penangkapan 12 warga oleh Brimob, pada Konflik Agraria Antara PTPN Ilir". VII dengan Petani Ogan Diakses pada tanggal 26 Juli 2012. "Konf lik Agraria Marak di Lampung", Karl J. pelzer, Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria. Jakarta: Sinar Harapan, Jakarta, 1985 ____, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. Jakrta: Sinar Harapan, 1991 Lewis A. Coser, "Social Conflict and the Theory M. Nazir Salim: Merembes dan Meluas .....: 405-426 of Social Change", The British Journal of Sociology, Vol. 8, No. 3. (Sep., 1957), pp. 197- 207, The Functional of Social Conflict, New York, Free Press, 1956. Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, dkk. Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat. Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch, 2006. M. Nazir Salim, "Menjarah" Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013. M. Nazir Salim, M. Yusuf, Sukayadi, "Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau", dalam Ahmad Nashih Luthf i (ed.), Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2013). Mustain, Petani VS Negara. Gerakan Sosial Peta- ni Melawan Hegemoni Negara. Yogyakarta: Arruzmedia, 2007. Noer Fauzi Rahman, "Karakterisasi Konflik Agraria". Paper disampaikan pada Kursus Agraria di STPN, Juni 2012. Noe Fauzi Rachman, Landr Refom dari Masa ke Masa, Tanah Air Beta, 2012. ____, "The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia", University of California, Berkeley, 2011. Rakhma Mary dan Noer Fauzi, "Bantuan Hukum Struktural di Jawa Tengah" dalam Verbonden Voor Honden en Inlanders dan Lahirlah LBH. Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan. Jakarta: YLBHI, 2012. Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Ru- ral Java; A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. London: Oxford University, 1973. Syaharuddin dan M. Nazir Salim, "Konflik dan Dinamika Masyarakat "Sekitar" Perkebunan: Kasus Tanah Eks Perkebunan Karangnong- ko, Ngelgok, Blitar. (UPI Bandung, Proci- ding International Seminar, April 2012). "Sinarmas Agro Penguasa Lahan Sawit Terbesar di Indonesia", berita-agroindustri-indonesia/764- 425
426 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014 terbesar-di-indonesia.html. "SBY Akan Bentuk Tim Terpadu untuk Cegah 'Bom Waktu' Kasus Agraria", "SBY Perintah- kan Tim Terpadu untuk Cegah Bom Waktu Segera Dibentuk", Kasus Agraria diakses pada tgl 26 Juli 2012. Suara pembaruan, 21 April 1997. Sam Moyo dan Paris Yeros (Ed.), Reclaiming the Land The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America, London: Zed Books, 2005. Saturnino Borras. La Via Campesina. Potret Gerakan Tani Transnasional. Jakarta: Garis Pergerakan, 2005. Sholih Mu'adi, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)". Semarang: Disertasi Univer- sitas Diponegoro, 2008. Solon l. Barraclough, : "Land Reform In Devel- oping Countries: The Role Of The State And Other Actors". UNRISD Discussion Papers, United Nations Research Institute for So- cial Development (UNRISD), Geneva, Swit- zerland, 1999. Suraya Afiff, dkk, "Redef ining Agrarian Power: Resurgent Agrarian Movements in West Java, Indonesia". Center for Southeast Asia Studies, UC Berkeley. "Tahun Perampasan Tanah dan Kekerasan ter- hadap Rakyat", Laporan Akhir Tahun Kon- sorsium Pembaharuan Agraria Tahun 2011. Takashi Shirashi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926. Jakarta: Graf iti Press, 1997. Tempo, 25 Agustus 1979. Tempo, 25 Agustus 1979. Tania Murray Li, The Will to Improve: Perenca- nan, Kekuasaan, da Pembangunan di Indo- nesia. Jakrta: Marjin Kiri, 2012. "Tragedi Pulau Padang, dari Lukit hingga Tebet Dalam", laporan infestigatif, com. UUPA No. 5, 1960.