QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING ISSN: 2086-3357 (p); 2540-9182 (e) Vol. 16, No. 2 (2022), hal. 105-120, doi: 10.20414/qawwam.v16i2.5348 Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer Zulaifi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Abstract : The purpose of the article is to reveal how much wealth should be spent to pay dowry by using the theory of mashlahah and its relevance to translating the value of dowry in the time of the Prophet which is relevant in the contemporary era. Dowry is something that is obligatory according to the majority of scholars, so that in marriage it is obligatory for a husband to give a dowry to his wife. Mahar is not a symbol of buying and selling, but as a respect for women and a symbol of love. Explicitly the amount of dowry is not mentioned in the texts, so that the scholars of the four madhhabs agree that there is no upper limit. Qualitative research is in the form of a literature review, using a comparative analysis method to compare the thoughts of the four madhhab scholars regarding the concept of dowry. The results show that there are differences of opinion on the lowest dowry value, as the Hanafi school of thought sets a minimum limit of 10 dirhams which is equivalent to IDR 417,000. The Malik school stipulates 3 dirhams which are equivalent to IDR 125,000. The Shafi'i and Hambali schools do not set a lower limit. However, there are some people who misunderstand the concept of dowry and get out of existence, such as giving dowry in the form of flip-flops, cooking oil and so on. Keywords: contextual, relevant, dowry, and contemporary Abstrak: Tujuan artikel untuk mengungkap seberapa banyak harta yang sepatutnya dikeluarkan untuk membayar mahar dengan menggunakan teori mashlahah dan relevansi untuk menerjemahkan nilai mahar di zaman rasulallah yang relevan di era kontemporer. Mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib menurut mayoritas ulama, sehingga dalam pernikahan diwajibkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Mahar bukan terhadap perempuan dan lambang cinta kasih sayang. Secara eksplisit mahar tidak disebutkan rincian jumlahnya pada nash, sehingga sepakat ulama empat mazhab tidak ada batas tertingginya. Penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka, dengan metode analisis komparatif untuk membandingkan pemikiran ulama empat mazhab mengenai konsep mahar. Hasil Menunjukkan bahwa perbedaan pendapat nilai terendah mahar, seperti mazhab Hanafi menetapkan 10 dirham batas terendah yang setara dengan Rp 417.000. Mazhab Malik menetapkan 3 dirham yang setara Rp 125.000. Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak menetapkan batas terendahnya. Namun ada sebagian orang yang salah faham dengan konsep mahar dan keluar dari eksistensinya, seperti memberikan mahar berupa sendal jepit, minyak goreng dan sebagainya. Kata kunci: kontekstual, relevan, mahar dan kontemporer. lambang jual-beli, tetapi sebagai penghormatan 105 Qawwam Vol. 16, No. 2 (2022)
Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer A. Pendahuluan Mahar merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh pria kepada wanita yang akan menjadi istrinya atau pemberian yang wajib dari suami kepada istrinya. Karena pernikahan itu merupakan suatu pristiwa yang Sakral dan istimewa dialami oleh sepasang insan dalam hidupnya. Namun sebagaimana yang kita saksikan pada sekelompok masyarakat tentang mahar mulai diperbincangkan, mengenai pemahaman yang masih keliru pada sebagian masyarakat dengan konsep mahar yang ditetapkan dan diberlakukan oleh syariat Islam. Fenomena yang pernah terjadi pada sebagian daerah, ada masyarakat yang memberikan maharnya dengan kuantitas yang tidak pantas, bahkan timbul anggapan ada unsur peremehan pada syariat Islam, seakan berkesan bermain-main dalam pelak- sanaannya, padahal pemberian mahar itu adalah suatu yang urgen dalam pernikahan, sehingga menimbulkan problematika terkait pemberian mahar tersebut. Karena sebagai mana yang disaksikan pada sebagian masyarakat mengenai mahar yang diberikan itu terlalu remeh. Seperti sandal jepit, segelas air, uang senilai Rp 1000 dan sebagainya (Khalid, 2020) Terkadang ada juga yang maharnya terlalu melambung tinggi, sehingga menjadi permasalahan bagi pihak tertentu. Seperti uang Rp 500.000.000, tanah ratusan hektar dan sebagainya (Uyun, 2019). Jadi diantara keadaan yang banyak dikeluhkan oleh sebagian masyarakat dan khususnya oleh para laki-laki sebelum berlangsungnya akad pernika- han adalah persoalan mahar. Dikarenakan tingginya permintaan mahar dari pihak calon pengantin wanita, sehingga pernikahan seringkali tertunda dan bahkan batal untuk dilaksanakan. Bahkan ada juga yang kuantitas maharnya ditentukan oleh tingginya derajat dan pendidikan dari wanita yang akan dinikahi. Semakin tinggi pendidikan wanita yang akan dinikahinya, maka semakin tinggi pula permintaan mahar dari pihak wanita kepada pihak laki-laki yang akan menikahinya (Multazam, 2020). Sehingga banyak dampak negatif yang muncul dari problem ini seperti terjadinya perzinahan, pelecehan seksual, membujang sampai mati dan penyakit moral lainnya yang timbul di masyarakat. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Maka untuk itu, perlu kiranya untuk melakukan peninjauan secara diskursif mengenai tentang permasalahan dari mahar yang ahir-ahir ini mulai viral dikalangan masyarakat setempat. Mengenai tentang mahar, sebagaimana yang diteliti oleh Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati. Mencoba mengulas dari fenomena mahar dengan penelitian yang mengarahkan pembahasannya pada aspek yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat adat kecamatan Kluet Timur dan tinjauan fiqh terhadap praktek pembatasan 106
jumlah mahar yang telah ditetapkan masyarakat adat kecamatan Kluet Timur (Gani and Hayati, 2017). Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan Apriyanti, M.Ag, yang lebih mengacu pada sejarah dan beriorentasikan ingin mengungkapkan asal muasal mahar dalam pernikahan. Dengan mengambil sampel dari bangsa arab jahiliyah, Yunani kuno dan sebagainya. Sedangkan tulisan ini lebih kepada nilai hukum dari mahar tersebut, dengan persfektif ulama mazhab yang empat. Sekalipun metode penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian normatif yang mengacu pada study pustaka, namun letak perbedaannya adalah tinjauan dari kitab yang ditelaah (Apriyanti, 2017). Pada tulisan ini akan mencoba mengeluarkan bagaimana konsep dan makna mahar yang sesungguhnya, sebagaimana yang diinginkan oleh syariat islam melalui penjelasan para ulama empat mazhab, serta ditinjau dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Sehingga nantinya bisa mendapatakan konsep mahar yang relevan untuk diterapkan pada lapisan masyarakat, dan juga untuk menghindarkan kerancuan yang timbul pada masyarakat dalam penetapan nilai mahar. Karena sudah menemukan acuan yang bisa dipercaya dan dijadikan sebagai pegangan yang normatif. Kalau kita menelisik hukum Islam yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama- sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya (Al-Musayyar, 2008). Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pembe- rian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah (Djubaidah, 2010). Memang di dalam Al Qur'an dan As Sunah tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik dari nilai yang selayaknya di jadikan mahar itu adalah uang. Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat) (Mardani, 2011). Islam menilai mahar itu bersifat simbolis yaitu peranan kaum pria yang berfungsi sebagai keamanan dan ekonomi keluarganya. Jadi, mahar bukanlah suatu tujuan yang tidak harus diutamakan (Al 'Ati, 1984). Namun dalam ayat Alquran ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 20: 107 Qawwam Vol. 16, No. 2 (2022)
Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer ﭼ ﭣ ﭢ ﭡ ﭠ ﭟ ﭞﭝ ﭜ ﭛ ﭚ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭕ ﭔ ﭓ ﭒ ﭑ Artinya: Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthar, maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu kamu mengambil secara kebo- hongan dan dosa yang nyata. Kata Qinthar pada ayat ini diartikan dengan setumpuk gunung emas atau segudang emas. Jadi mahar dengan ukuran qinthar itu tidak bisa diukur dengan suatu besaran. Namun lebih bisa dipahami dengan keadaan yang membuat hati puas dan lega dalam menerima mahar yang diberikan dari seorang suami (Ghozali, 2003). Demikian juga dalam hadis Nabi yang menceritakan ada seorang perempuan yang dinikahi dengan mahar berupa sepasang sandal jepit. Sebagaimana berikut ini: َة َرا َنْب ِالله َدْبَع ُتْع ِمَس :َلاَق ،ِالله ِدْيَبُع ِنْب ِم ِصاَع ْنَع ،ُةَبْعُش اَنَثَّدَح َرَأ :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُس َر َلاَقَف ، ِنْيَلْعَن ىَلَع ْتَج َّو َزَت َف :َلاَق ،ْمَعَن : ْتَلاَق ؟ ِنْيَلْع Artinya: Diceritakan dari Syu'bah, dari 'Aashim bin 'Ubaidillah, dia berkata: aku ِبَأ ْنَع ،َةَعي َزَف يِنَب ْن ِم ًةَأ َرْما َّنَأ ،ِهي .ُه َزاَجَأ ِب َر ِنْب َع ِر ِما َنِب ِكِلاَم َو ِك ِسْفَن ْن ِتي ِض ِم mendengar Abdullah bin 'Aamir bin Rabi'ah dari bapaknya, bahwasanya ada prempuan dari bani Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal jepit. Kemudian rasulallah saw. bersabda kepada itu prempuan: apakah engkau rela dengan bagianmu dari sepasang sandal jepit? Dia menjawab: aku rela. Kemudian rasulallah membolehkannya. (HR. Tirmidzi) (Tirmidzi, 1998). Akibat tidak ada keterangan yang jelas tentang ukuran suatu mahar, sehingga para fuqaha telah sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi, namun mereka berselisih pendapat tentang batas atau ukuran terendah dari suatu mahar (Rusyd, 2016) sebagaimana penjabaran pendapat mereka dibawah ini: a. Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham yaitu setara dengan 10 x 2,975 perak murni (Rusyd, 2013). b. Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang dijadikan barometer atau ukuran paling rendah adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yamg sama sekali tidak mengandung campuran apapun (Az-Zuhaili, 2011). c. Mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang sama, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dari mahar. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan ﭽ 108
jumlah harta yang sedikit ataupun banyak. Kategori mahar itu adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan atau sesuatu yang memiliki nilai jika diekuivalenkan (Az- Zuhaili, 2011). Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar, maka fuqaha' telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya (Rusyd, 1990). Hal ini karena mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun pemberian (nihlah), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan. Namun dalam batas minimalnya terdapat berbeda pendapat dikalangan ulama. Sehingga timbul pertanyaan, Bagaimana konsep dan makna Mahar yang sebenarnya menurut pemikiran ulama empat mazhab? Dan apa yang menyebabkan perbedaan pendapat mereka? Serta Bagaimana relevansi mahar menurut konsep yang ditawarkan oleh ulama empat mazhab di era kontemporer? Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka (library research) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteks- nya (Soewadji, 2012). Begitu juga metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan konsep-konsep yang ditetapkan oleh para ulama empat mazhab, kemudian diiterpretasi- kan dalam konteks kekinian sehingga bisa dikatakan relevan dengan era kontemporer. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Barney G.Galaser dan Anselm L. Strouss, tentang analisis komperatif, yaitu dengan melalui beberapa tahap diantaranya (Soewadji, 2012): 1. Tahap membandingkan konsep yang dapat diterapkan pada tiap kategori. 2. Tahap memadukan kategori dan konsep-konsep yang dibahas. 3. Tahap membatasi lingkup konsep yang dipadukan. 4. Tahap interpretasi konsep dengan konteks. Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pemikiran ulama empat mazhab, tentang konsep yang ditetapkan dalam nilai mahar yang akan diberikan saat pernikahan. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini mampu memberikan jawaban- jawaban yang memuaskan sesuai dengan yang diharapan dalam karya tulis ilmiah ini. 109 Qawwam Vol. 16, No. 2 (2022)
Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer B. Landasan Teori 1. Teori Mashlahah dalam maqasid al syari'ah Istilah yang tepat dalam menyatakan konsep maqashid al syari'ah tersebut adalah kemaslahatan atau al maslahah, karena penetapan hukum dalam syariat Islam bersumber dan bermuara pada maslahat, yaitu demi mewujudkan kebaikan yang bersifat umum dan menyeluruh sekaligus menghindarkan keburukan dari umat atau dengan kata lain menarik manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian, menjadi jelas tujuan dan perinsip yang mendasar dari bangunan paradigma syariat hukum Islam adalah mashlahah. Ungkapan mashlahah yang lebih operasional atau dikenal oleh kebanyakan orang dengan sebutan "keadilan sosial". Teori mashlahah ini juga ada kemiripan dengan istilah yang dibawakan oleh Masdar F. Mas'udi, dimana mashlahah itu disebut sebagai teori cita keadilan sosial dalam hukum Islam dikarenakan mengutamakan keadilan dan perbaikan (Zuhdi, 2013). Mashlahah juga bisa dimakni dengan mendatangkan manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka menjaga keotentikan maksud atau tujuan syara' (hukum Islam) yang sebenarnya. Ada lima tujuan syara' yang patut dipelihara dan dijaga, diantaranya adalah memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang pada intinya untuk memelihara kelima pokok dari tujuan syara' di atas, maka tindakannya itu dikatakan mashlahah. Dan bisa disimpulkan bahwa yang disebut dengan mashlahah itu adalah suatu tindakan yang dibenarkan oleh hukum karena mengandung kebaikan dan manfaat bagi segenap manusia atau pada dirinya sendiri terhadap jasmani, akal, jiwa, harta dan kehormatan yang dimiliki dengan tujuan untuk menjaga maqhâsid al syari'ah. Mashlahah atau maslahah mursalah (kesejahteraan umum) sering didefinisi- kan oleh ulama ushul fiqh sebagai mashlahah yang tidak disyari'atkan oleh Tuhan untuk mewujudkan maslahah itu sendiri, serta tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan dan pembatalanya, seperti sahabat untuk menciptakan penjara atau mencetak uang (Khallaf, 1978). Menurut Ahmed An Naim, konsep maslahah ini sangat mirip dengan ide tentang kebijakan umum (public policy) atau kebijakan hukum (the policy of the law) dalam tradisi Barat (An- Naim, 1994). Konsep mashlahah ini kemudian dijadikan dasar bagi para fuqaha untuk merumuskan konsep maqâshid alsyari'ah yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Berbeda dengan pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam yang menitik beratkan kepada pendalamn sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu dari teks-teks suci, maka dalam pendekatan melalui maqâshid al-syari'ah kajian lebih 110
dititik beratkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah swt. Pendekatan ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa ayat-ayat hukum dalam Al Qur'an sangat terbatas jumlahnya, sementara permasalahan masyarakat senantiasa muncul. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul ini, harus diiringi dengan kemajuan dalam pengetahuan serta pemahaman yang mencakup keseluruhan dari permasalahan tersebut. Berdasarkan pemahaman Syatiby terhadap teks-teks pada nash, ia mencoba untuk menyimpulkan bahwa maqashid al syari'ah dalam arti kemaslahatan dapat ditemukan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatanya, maka ia dapat dianalisis melalui maqashid al- syari'ah yang dapat dilihat dari ruh syari'ah dan tujuan umum dari pewahyuan agama Islam. Menurut Syatiby, hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah mewujudkan dan memelihara unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsure pokok tersebut, Syatbi membagi tingkat maqashid atau tujuan syari'ah kepada al-haruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah (Al-Syatibi, 2002). Maka dengan demikian, mashlahah yang dijadikan sebagai metode istinbath hukum mampu memberikan ruang gerak yang lebih menyeluruh dalam penetapan hukum Islam pada permasalahan kontemporer (Muhyidin and Supeno, 2019). Trend atau penampilan yang baru dalam kajian Islam dan hukum Islam dilakukan saat ini dengan jalan melakukan pembentukan tradisi yang berupa transformasi dari turats (kebiasaan) ke taqlid (mengikuti) apa adanya sampai pada tajdid (pembaharuan) karena adanya perubahan pemahaman disebabkan adanya perbedaan waktu, perbedaan tempat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi cara pikir manusia dalam menjawab persoalan kehidupannya, khususnya dalam bidang hukum (Maswanto, 2019). Para mujtahid harus bisa menangkap perubahan yang terus menerus terjadi dan mengkalaborasikannya dengan maqashid al-syari'ah. Karena apabila berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti yang disebutkan di atas. Ia harus paham nash (teks) maupun paham kehidupan (waqa'iq), ia wajib memahami "normatif ideologis" dan "empiris historis" Sebagai timbangan untuk menyesuaikannya (Maswanto, 2019). Hal yang demikian pernah dilakukan oleh Umar bin Khaththab dalam membagi ghanimah di wilayah Sawad di Iraq. Dalam pembagian harta rampasan, hak-hak generasi yang akan datang harus dipikirkan, berbeda pada zaman Nabi bahwa harta rampasan dibagikan hanya kepada tentara saja. Kemudian dilakukan reformasi oleh Umar bahwa harta rampasan itu dibagikan juga kepada penduduk setempat. Karena Umar memahami betul makna dari ayat al-Qur'an " jangan meninggalkan anak cucu 111 Qawwam Vol. 16, No. 2 (2022)
Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer yang lemah ekonominya"sehingga umar juga memperhatikan penduduknya yang pada saat itu merasakan kesempitan hidup (Maswanto, 2019). Apa yang dilakukan oleh Umar di atas merupakan nafas Islam, yaitu memberikan keadilan yang merata. Keadilan sebagai manhaj atau metodologi untuk memecahkan suatu permasalahan hukum yang sebelumnya secara tekstual tidak lazim dan legalitasnya tidak ada, tetapi oleh Umar melakukannya untuk menggali keadilan substantif dan kontekstual. Baginya bahwa Al Qur'an itu bukan hanya "kitab hukum", melainkan sebagai alat untuk "hudan li nas" (petunjuk bagi manusia), dan al-Qur'annya menghendaki agar manusia hidup dalam bimbingannya, yang bersifat etis sesuai dengan etika Al Qur'an itu sendiri yang memberikan ragam keadilan dan kebaikan yang penuh kebijakan, atau disebut dengan "maslahat". Untuk menggali ruh, jiwa Al Qur'an tidak cukup hanya memahami teks ayat saja, tetapi sampai pada latar belakang historis dati ayat itu, sehingga dapat ditangkap "maqashid al-syari'ah" yang benar-benar dikehendaki oleh Allah SWT (Khisni, 2014). Dari sini dapat ditangkap bahwa di dalam al-Qur'an terdapat nilai yang disebut sebagai "ideal moral" sebagai manhaj. Para ulama menggali nilai al-Qur'an itu dijadikan kaidah hukum Islam yang berlaku universal sebagai qawa'id fiqiyah yang disebut al-qawa'id al-khamsah. 2. Teori Relevansi Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang bermakna bersangkut paut, yang memiliki hubungan, yang selaras dengan suatu hal ataupun keadaan (Apartando, 1994). Menurut kamus besar bahasa Indonesia relevansi artinya suatu hubungan, berkaitan (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi ada dua macamnya, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Pertma, relevansi internal adalah apabila ada kesesuaian atau konsistensi antara beberapa komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen penyusun yang dibutuhkan. Kedua, relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat (Sukmadinata, 2007). Dengan demikian dapat difahami bahwa relevansi adalah suatu hubungan dan kesusaian dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Pada penelitian ini, kerelevansian yang dijadikan sandaran adalah era saat ini yaitu abad yang ke 21, atau lebih tepatnya tahun 2022 dan seterusnya. Peneliti akan mencoba membawakan nilai mahar yang ditetapkan oleh ulama empat mazhab, kemudian mencari titik kesesuaian pendapat mereka dengan konteks sosial yang ada pada zaman saat ini, sehingga konsep mahar bisa lebih jelas difahami dan diterapkan. Pada penelitian ini juga yang dijadikan 112
timbangan kerelevanannya yaitu ukuran yang sudah disepakati oleh orang-orang seperti emas, perak dan sebagainya. Jadi relevansi yang ingin diraih adalah hubungan atau keterkaitan nilai mahar yang ada pada zaman dahulu dengan zaman yang sekarang. Dan peneliti akan mencoba menganalisis tentang nilai mahar yang ada dizaman terdahulu, kemudian dikontekstualkan dengan perkembangan ekonomi masyarakat zaman sekarang sehingga bisa relevan untuk diterapkan di era kontemporer. C. Pembahasan 1. Konsep Mahar Dari penjelasan tentang makna mahar menurut para ulama empat mazhab bisa dirangkumkan pendapat mereka sebagaimana berikut: a. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwasanya mahar itu merupakan harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul. b. Ulama Malikiyah berpendapat mengenai mahar, bahwasanya ia sesuatu yang diberikan kepada istri baik berupa harta atau yang lainnya sebagai ganti atau imbalan dari istimta' (bersenang-senang) dengannya atau akibat menggaulinya. c. Ulama Syafi'iyah berpendapat mengenai mahar adalah sesuatu yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istrinya, baik berupa harta ataupun jasa yang disebabkan adanya akad nikah atau watha' (menggaulinya) atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa). d. Ulama Hanabilah berpendapat mengenai mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat (menggauli seorang tanpa ada kesadaran atau pengetahuan) dan watha' yang dipaksakan seperti diperkosa (Az-Zuhaili, 2011). Dari definisi yang dijelaskan di atas tampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta atau materi saja, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membatasi mahar hanya pada harta saja, melainkan mereka membolehkan dan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa'at, mengajarkan al-Qur'an dan lain- nya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al- Qur'an tentang kisah Nabi Musa as. yang menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinannya dengan seorang perempuan (Syarifuddin, 2004; 2009), yang Allah firmankan dalam surat al-Qashash ayat 27: 113 Qawwam Vol. 16, No. 2 (2022)
Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer ﭼ ﯨﯨ ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯣﯢ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯜ ﯛ ﯚ ﯙ ﯘ ﯗ ﯖ ﭽ Artinya: "Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikah- kan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu". Jadi ada dua pendapat yang bisa dijadikan pegangan tentang konsep mahar, pertama yang membatasi mahar hanya pada materi semata sebagaimana pendapat mazhab Hanafi, dan kedua pendapat jumhur ulama, yang menetapkan konsep mahar yang lebih luas, karena tidak dibatasi hanya pada materi melainkan mahar berupa jasa juga diperbolehkan dalam pembayarannya ketika pernikahan dilaksanakan. 2. Perbedaan pendapat ulama empat mazhab mengenai penetapan nilai mahar. Dengan keumuman dalil yang terdapat dalam nash, baik al Qur'an maupun al Hadis. Sehingga menimbulkan pengertian mahar yang masih kontropersi dikalangan ulama. Secara umum Bahwasanya yang dikatakan dengan mahar itu ialah sesuatu yang jelas wujudnya baik berupa barang atau tidak, jelas jenisnya, sifatnya, dan sesuatu yang halal, berharga lagi bermanfaat (Ghozali, 2003). Akibat tidak ada keterangan yang jelas tentang ukuran suatu mahar, sehingga para fuqaha telah sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi, namun mereka berselisih pendapat tentang batas atau ukuran terendah dari suatu mahar (Rusyd, 2016), sebagaimana penjabaran pendapat mereka dibawah ini: a. Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, standar ukuran mahar ini diqiyaskan oleh mereka dengan ukuran had pencurian, yaitu batas minimal barang curian yang dicuri sehingga boleh dia dipotong tangannya. Menurut ulama Hanafiyah, pencurian dalam jumlah satu dinar yang setara dengan 4,25 gram emas atau sepuluh dirham yang setara dengan 10 x 2,975 gram perak murni (Anon., 2022), sebagai ekualitas prempuan dalam menerima mahar- nya (Az-Zuhaili, 2011). Tetapi dasar yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dalam mengqiyaskan batas minimal mahar, yaitu dasar hukuman potong tangan dalam kasus pencurian. Karena bagi mereka kedua hukum ini sama-sama memberikan kewenangan dan penglegalan untuk memperolah manfaat dari anggota tubuh dengan imbalan harta, sebagaimana potong tangan karena melakukan pencurian terhadap harta yang sudah mencapai satu nisab yaitu 10 dirham, sedangkan menggauli dengan imbalan berupa mahar. Namun dalam pengqiyasan ini perbedaannya 114
sangat nampak sekali, dan qiyas seperti ini juga dinyatakan lemah oleh mayoritas ulama, dikarenakan hukuman potong tangan yang dimaksud sangatlah berbeda dengan menggauli (Rusyd, 2013). b. Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang dijadikan barometer atau ukuran paling rendah adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yamg sama sekali tidak mengandung campuran apapun. Atau pemberian mahar bisa juga dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang ekuivalen dengan nilai harganya, yaitu yang berupa barang, hewan atau binatang ternak, dan bangunan atau sepetak tanah yang didapatkan atau dibeli dengan cara yang sah, dan terdapat manfaat menurut ketetapan syara'. Artinya boleh dimanfaatkan, bukan seperti alat-alat hiburan dan sesuatu yang sia-sia seperti kecapi, seruling, serangga dan sebagainya. Serta maharnya itu juga bisa diserahkan kepada istri, yang ukurannya, jenisnya, dan bentuknya jelas (Az- Zuhaili, 2011). c. Mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang sama, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dari mahar. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan jumlah harta yang sedikit ataupun banyak. Kategori mahar itu adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan atau sesuatu yang memiliki nilai jika diekuivalenkan. Dan sesuatu yang tidak memilki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak bisa diukur untuk mencapai pada batasan yang tidak bisa dinilai. Begitu juga dimakruhkan jika seorang tidak menentukan maharnya di saat melaksanakan akad, karena hal ini dapat menimbulkan persengketaan dikemudian hari jika belum ditetapkan ukuran, jenis, macam dan bentuknya. Oleh karena itu, untuk keluar dari khilaf ulama maka disunnahkan bagi seorang suami saat memeberikan maharnya agar tidak kurang dari sepuluh dirham, sehingga terbebas dari perselisihan orang yang menetapkan mahar lebih sedikit daripada yang demikian itu (Az-Zuhaili, 2011). Jadi yang menjadi faktor penyebab silang pendapat para ulama pada penentuan mahar ini ada dua faktor utama yang paling nampak: Pertama, ketidak jelasan apakah fungsi akad nikah sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli, atau sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab dari satu aspek, berkat adanya mahar seorang lelaki dapat memiliki manfaat-manfaat pada seorang wanita untuk selamanya, sehingga dengan begitu ini mirip dengan kompensasi. Dan dari aspek yang lain, adanya larangan mengadakan persetujuan untuk menafikan mahar atau maskawin, sehingga dengan begitu ini mirip dengan ibadah. 115 Qawwam Vol. 16, No. 2 (2022)
Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menuntut adanya pembatasan maskawin dengan pengertian sebuah hadits yang tidak menuntut adanya pembatasan. Qiyas yang menuntut adanya pembatasan ialah, seperti yang telah dikemukakan bahwa pernikahan itu ibadah, dan setiap ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Sementara hadits yang pengertiannya tidak menuntut adanya pembatasan mahar ialah hadits Sahal bin Sa'idi yang telah disepakati keshahihannya yang telah penulis uraikan sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallahualaihi wa sallam, "carilah, walau hanya cincin besi". Hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal maskawin. Tentang qiyas yang dijadikan pedoman oleh para ulama yang mengharuskan adanya pembatasan maskawin, tidak dapat diterima. Karena kalau dilihat dari dua aspek maka akan memunculkan penegasan mengenai mahar tersebut. Pertama, sesungguhnya maskawin adalah suatu bentuk ibadah. Kedua, ibadah itu memiliki ketentuan. Kedua hal inilah yang menjadi bahan perselisihan cukup tajam di antara para ulama. Karena dalam syariat ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan. Bahkan yang diwajibkan itu pula hanya melakukannya minimal yang dapat memenuhi nama ibadah tersebut (Rusyd, 2016). 3. Konsep Mahar yang Relevan dengan Pemikiran Ulama Empat Mazhab Mahar sebagai salah satu hak perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing- masing hukum agamanya. Sedangkan mahar sebagai salah satu bidang perkawinan menjadi kekuasaan absolut pengadilan agama. Adapun hukum pembayaran mahar sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termaktub dalam pasal 30 dan 34 sebagai berikut: Pasal 30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua pihak. Pasal 34 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan bukan merupakan rukun dalam perkawinan. 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan jumlah perkwinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan (Damiz, 2016). 116
Dari pasal 30 bisa difahami bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar yang telah disepkati oleh kedua belah pihak, baik mempelai pria ataupun wanita dalam jumlah, jenis, dan bentuknya. Karena Muslim Indonesia rata-rata menganut mazhab Syafi'i yang dimana tidak ada batasanya, maka agar lebih adil para ulama Indonesia sepakat dengan adanya perjanjian mahar antara kedua mempelai, agar lebih adil dan sesuai dengan adat istiadat di Indonesia. Begitu juga pada pasal 34 bisa difahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami. Dan mahar bukan merupakan rukun perkawinan sehingga ketika tidak membayar mahar pada saat akad masih sah meskipun harus membayar setelah akad. Dan juga mahar bisa di hutang. Hal ini juga sesuai dengan keterangan dari mazhab syafi'i dimana mahar boleh di hutang. Mengenai pembayaran mahar apabila dilihat kerelevanannya dengan masyara- kat di Indonesia, maka pendapat mazhab Syafi'ilah lebih sesuai dibanding pendapat mazhab Malik, dengan alasan bahwa produk hukum dari mazhab Syafi'i sesuai kultur dan keadaan masyarakat di Indonesia yang rata-rata kelas menengah kebawah. Hal ini juga didukung oleh organisasi islam yang terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama dimana golongan ini mengikuti mazhab Syafi'i. Karena pendapat mazhab Syafi'i ini bertujuan untuk mempermudah mempelai pria dalam pembayaran mahar dan tidak mempersulit suatu proses pernikahan. Apabila di Komparasikan dengan pendapat mazhab yang lain maka mazhab Syafi'i yang lebih relevan karena hal itu juga tetap bisa menghargai kedudukan seseorang perempuan berdasarkan kemampuan mempelai prianya. D. KESIMPULAN Mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib dari seorang suami kepada istrinya. Adapun konsep mahar yang ditetapkan oleh ulama empat mazhab, seperti ulama Hanafiyah menetapkan mahar dengan adanya akad atau dukhul. Kemudian Ulama Malikiyah menetapkan mahar sebagai ganti atau imbalan dari istimta' (bersenang-senang) dengannya atau akibat menggaulinya. Ulama Syafi'iyah berpendapat pemberian mahar disebabkan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa). Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa mahar itu adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat (menggauli seorang tanpa ada kesadaran atau pengetahuan) dan watha' yang dipaksakan seperti diperkosa. Ulama empat mazhab telah bersepakat tentang tidak adanya batas maksimal atau 117 Qawwam Vol. 16, No. 2 (2022)
Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer tertinggi dari pada mahar, sedangkan mereka berbeda pendapat tentang batas terendah dari mahar. Ulama Hanafiyah menetapkan batas terendah mahar adalah 10 dirham, yang disandarkan pada hadis Jabir tentang ukuran mahar yang tidak boleh kurang dari 10 dirham dan diikuti oleh sahabat yang lain seperti Umar, Ali dan Abdullah bin Umar. Kalau menurut ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa batas terendah dari mahar itu adalah 3 dirham atau seperempat dinar, yang disandarkan pada pengqiyasan had potong tangan dan maslahah untuk menghormati wanita. Sedangkang ulama Syafi'iyah tidak memberikan batas terendah dari mahar, yang terpenting bernilai dan berharga maka boleh dijadikan mahar. Begitu juga dengan ulama Hanabilah yang tidak menetapkan batas terendah mahar. Tujuannya untuk memberikan kemudahan dan tidak memberatkan dalam menjalankan syariat, karena itu merupakan tujuan utama dari syariat, serta tidak ada hadis yang shahih untuk dijadikan dalil dalam penetapan batas mahar. Perkembangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat pada dekade ini masih terbilnag prasejahtera, karena masih ada pada sektor prekonomian yang butuh pengembangan yang lebih dinamis. Begitu juga tingkat kemiskinan yang masih belum bisa diatasi dengan praktis. Konsep mahar yang relevan dengan perkembangan prekonomian pada dekade akhir ini adalah konsep mahar yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, karena banyak faktor yang mendukungnya. Diantaranya adalah prinsip yang sesuai dengan KHI di Indonesia dan masyarakat yang mayoritas menganut mazhab syafi'i serta perekonomian masyarakat yang masih prasejahtera. REFERENSI Al 'Ati, H.A., 1984. Keluarga Islam. Surabaya: Bina Ilmu. Al-Musayyar, S.A., 2008. Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga. Jakarta: Erlangga. Al-Syatibi, A.I., 2002. Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr. An-Naim, A.A., 1994. Dekonstruksi Syari'ah, terj. Yogyakarta: LKiS. Anon. 2022. Perbedaan Dinar dan Dirham, Alat Transaksi atau Investasi? Redaksi OCBC at: NISP. Available [online] Apartando, P., 1994. Kamus populer. Surabaya: PT. Arkola. Apriyanti, A., 2017. Historiografi Mahar dalam Pernikahan. An Nisa'a, [online] 12(2), pp.163- 178. Available at: Az-Zuhaili, W., 2011. Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. Damiz, H., 2016. Konsep Mahar Dalam Prespektif Dan Perundang-Undangan. Jurnal Yudisial, 6(1), p.27. Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Djubaidah, N., 2010. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika. 118
Gani, B.A. and Hayati, A.H.A., 2017. Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, [online] at: pp.174-204. 1(1), Available Ghozali, A.R., 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. Khalid, I., 2020. Cerita Dibalik Mahar Nikah Sandal Jepit dan Segelas Air di Bully Warganet. at: cerita-dibalik-mahar- Kompas. [online] Available Khallaf, A.W., 1978. Ilmu Ushul Al-Fiqh. Kairo: Dar Al-Qalam. Khisni, A., 2014. Hukum Islam. Mardani, M., 2011. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu. Maswanto, A.R., 2019. Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 5(2), pp.173-198. Muhyidin, M. and Supeno, I., 2019. Pergeseran Orientasi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer (Pembaharuan Pemahaman Hukum Islam Dari Legal-Eksoterik Menuju Substantif-Esoterik). Diponegoro Private Law Review, 4(1). Multazam, 2020. Tinjauan hukum islam terhadap ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah (studi kasus di desa pemenang barat kec. Pemenang kab. Lombok utara). UIN Mataram. Rusyd, I., 1990. Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II. Semarang: As-Syifa'. Rusyd, I., 2013. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Jakarta: Ak Barmedia. Rusyd, I., 2016. Bidayatul Mujtahid, penerjemah Al Mas'udah, jilid 2. Jakarta: Pustaka Al Kausar. Soewadji, J., 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media. Sukmadinata, N.S., 2007. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosda Karya. Syarifuddin, A., 2004. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Putra Grafika. Syarifuddin, A., 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Tirmidzi, T., 1998. Jami'ul Kabir, Jilid 2. Beirut: Dar Al Garibul Islam. Uyun, Y.H., 2019. Dapat Mahar Rp 500 Juta, 1 Hektar Lahan dan Mobil. Tribunnews. [online] Available at: Dapat-Mahar- Zuhdi, M.H., 2013. Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. Istinbath, 12(1). 119 Qawwam Vol. 16, No. 2 (2022)
Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer 120