Pemberdayaan Perempuan demi Partai Politik yang Lebih Kuat Panduan Praktek Terbaik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan
United Nations Development Programme National Democratic Institute for International Affairs Pemberdayaan Perempuan demi Partai Politik yang Lebih Kuat Panduan Praktek Terbaik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan
Perempuan yang Lebih Kuat Pemberdayaan Untuk Partai Politik Panduan Praktek Terbaik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Penulis Utama Julie Ballington Kontributor dan Penulis Studi Kasus Randi Davis Mireya Reith Lincoln Mitchell Carole Njoki Alyson Kozma Elizabeth Powley Copy editor manuela Popovici design suazion, inc. Cover image Uncdf Adam rogers produCtion Graphics service Bureau, inc. Penghargaan UNDP dan NDI bermaksud menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kontribusinya sehingga dokumen ini terwujud. Publikasi ini dibidani oleh Winnie Byanyima, Randi Davis, dan Kristin Haffert dan masukan mereka berharga dalam penyusunan publikasi ini. Studi kasus asli dan naskah ringkasan yang menjadi sumber informasi dokumen ini dikembangkan dan/atau diteliti oleh Lincoln Mitchell, dengan kontribusi dari Mireya Reith, Elizabeth Powley, Carole Njoki, dan Marilyn Achiron. Julie Ballington telah memberikan bimbingan hingga akhir penyusunan publikasi ini. Masukan dan pendapat telah diberikan oleh Suki Beavers, Shari Bryan, Drude Dahlerup, Randi Davis, Kevin Deveaux, Simon Alexis Finley, Geraldine Fraser-Moleketi, Kristin Haffert, Oren Ipp, Linda Maguire, Susan Markham, Mireya Reith, Carmina Sanchis Ruescas, Kristen Sample, Louise Sperl, dan Ken Wollack. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah diwawancara dan meluangkan waktu dan pengetahuan mereka untuk pengembangan studi kasus, dan ke semua anggota staff NDI di tingkat lokal dan regional yang telah memfasilitasi penelitian lapangan. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada staff UNDP dan NDI yang telah membantu dalam finalisasi studi kasus. Oktober 2011 ISBN: 978-0-9848059-0-7 © United Nations Development Programme dan National Democratic Institute. Hak cipta dilindungi. Dilarang memperbanyak keseluruhan atau sebagian dari publikasi ini, menyimpan atau mengirimkan, dalam bentuk atau sarana apapun, baik secara elektronik, mekanis, fotokopi atau jenis lain, tanpa persetujuan United Nations Development Programme. Pendapat, analisa dan rekomendasi dalam dokumen ini bukan merupakan cerminan pendapat dari United Nations Development Programme, atau Dewan Eksekutifnya, atau negara anggotanya. Semua hak terkait dilindungi Undang Undang,
Penguatan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat DAFTAR ISI Pengantar: UNDP Pengantar: NDI Singkatan Ringkasan Eksekutif Pendahuluan i. Organisasi Partai Internal Membentuk Dasar Organisasi Untuk Kesetaraan Gender Isu Utama Strategi yang Digunakan ii. Periode Pra - Pemilihan Rekrutmen dan nominasi Calon Isu Utama Strategi yang Digunakan Pendanaan Parpol dan Kampanye Pemilihan Isu Utama Strategi yang Digunakan iii. Periode Pemilihan Kampanye dan Persiapan Pemilihan Isu Utama Strategi yang Digunakan iv. Periode Pasca Pemilihan Tata Kelola (Governance) yang Peka Gender Isu Utama Strategi yang Digunakan Kesimpulan Catatan Akhir Lampiran Lampiran 1 - Daftar Studi Kasus Lampiran 2 - Negara dengan 30% Perempuan Anggota Parlemen dan Contoh Kuota ii iii iv 1 7 13 13 13 15 19 19 23 26 26 27 31 31 31 32 37 37 37 38 43 45 47 47 50
ii Penguatan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat PENGANTAR UNDP Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan hanya Hak Asasi Manusia, namun juga prasyarat pembangunan yang inklusif, adil, berkelanjutan. Partisipasi perempuan dalam politik adalah jantung hati dari tujuan ini, dan partai politik adalah salah satu lembaga penting untuk meningkatkan dan memperluas partisipasi tersebut. Dengan jumlah kursi parlemen di dunia kurang dari dua puluh persen diduduki perempuan, jelas bahwa partai politik harus berusaha - dan sebaiknya didukung dalam upayanya - untuk mendorong pember- dayaan politik perempuan. Di tataran global, meski 40-50% anggota partai adalah perempuan, hanya 10% dari jabatan pimpinan partai yang dijabat oleh perempuan. Memastikan adanya kesetaraan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan partai penting untuk menjamin kesetaraan gender dalam partai - dan, pada akhirnya, di masyarakat secara keseluruhan. Selama kurun 18 bulan, United Nations Development Programme (UNDP) dan National Democratic Institute (NDI) mengumpulkan 20 studi kasus kegiatan partai dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Dari pengalaman dan contoh lain, UNDP dan NDI telah mengidentifikasi langkah nyata yang dapat diambil parpol dalam meningkatkan peran perempuan dalan ranah politik. Publikasi ini, Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang lebih kuat: Panduan Praktek terbaik untuk Peningkatkan Partisipasi Perempuan adalah buah penelitian Ini, dan menyajikan pilihan dan langkah nyata untuk pembaharuan partai politik. Panduan ini adalah upaya pertama untuk identifikasi dan kategorisasi langkah yang dapat diambil partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai fase dalam siklus pemilihan, termasuk pra dan pasca pemilihan. Panduan ini ditujukan untuk anggota partai politik , terutama para pimpinan, mereka yang bekerja di organisasi masyarakat sipil dan aktivis gender. Panduan ini juga ditujukan untuk mendorong yayasan partai politik dan aliansi global untuk menerima kesetaraan gender sebagai norma dalam anggaran dasar dan pekerjaan mereka. Terakhir, Panduan ini memberikan panduan yang berharga bagi lembaga dan organisasi pembangunan yang memberikan dukungan program kepada partai politik dalam hubungannya dengan partisipasi politik perempuan. Ketika suara perempuan didengar dalam lembaga pemerintahan- dari partai politik hingga instansi pemerintah, sektor swasta masyarakat madani, maka mereka akan dapat ikut serta secara setara dengan laki-laki dalam dialog publik, dan mempengaruhi keputusan yang menentukan masa depan mereka, keluarga, masyarakat, dan negara mereka sendiri. Helen Clark Administrator United Nations Development Programme
Partai politik adalah sarana utama dan langsung bagi perempuan untuk dapat meraih jabatan terpilih dan pimpinan politik, oleh karena itu, struktur, kebijakan, praktek dan nilai partai politik memiliki dampak mendalam terkait tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik negara mereka. Partai yang mempertimbangkan partisipasi politk perempuan secara serius mendapatkan manfaat dari posisi pemilihan yang lebih kuat, akses ke kelompok pemilih baru, hubungan yang lebih kuat dengan konstituen dan dapat membawa wajah dan gagasan baru dan citra yang bersemangat dan berenergi di era di mana pemilih mulai lesu. Beberapa hasilnya cukup dramatis, terkadang sedikit dan terkadang progresif, namun hasil keseluruhan untuk partai politik adalah keuntungan yang diperoleh di setiap kasus. Partai politik untung ketika perempuan tidak hanya ikut serta dalam pemilihan dan kepemimpinan, namun juga mempengaruhi mereka. Upaya setengah hati untuk meningkatkan jumlah perempuan namun tak menawarkan pengaruh kualitas nyata atau wewenang pembuatan keputusan cenderung tidak menghasilkan manfaat yang langsung. Contoh semacam ini misalnya pembentukan divisi perempuan tanpa wewenang, atau pemilihan perempuan dalam daftar calon sebagai formalitas, marjinalisasi pemimpin perempuan begitu mereka terpilih, menempatkan perempuan di daerah pemilihan yang pasti kalah; atau menghapus calon perempuan yang mungkin menang pada saat terakhir. Penguatan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat PENGANTAR NDI Tren universal untuk demokrasi dan governance didasarkan atas keadilan dan kesetaraan antar gender. Menjangkau kelompok yang biasanya kurang terwakili, seperti perempuan, kini merupakan standar minimum fungsi demokrasi partai politik dan lembaga legislatif di mana mereka bekerja. Publikasi ini, Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang lebih Kuat: Praktek Terbaik untuk Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Politik, disusun sedemikian rupa supaya partai politik dan mereka yang bekerja untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dapat menentukan strategi untuk diterapkan di seluruh siklus pemilihan dan berbagai peran dalam partai politik. Partisipasi perempuan sebaiknya didorong tidak hanya dari sisi pencalonan, tapi juga sebagai anggota, pimpinan partai dan pejabat terpilih. Selama 25 tahun, National Democratic Institute telah bekerja dengan lebih dari 720 partai politik dan organisasi di lebih dari 80 negara untuk mewujudkan lingkungan politik yang lebih terbuka di mana laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Kami berharap panduan ini dapat membantu upaya yang ada. Ken Wollack Presiden National Democratic Institute for International Affairs iii
iv Penguatan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Singkatan ANC African national congress, Afrika Selatan BJP Bhatariya Janata Party, India BPFA Beijing Platform for Action CDP Congress for Democracy Party, Burkina Faso CDU Christian Democratic Union, Germany CEDAW Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women CSO Civil Society Organization - OMS Organisasi Masyarakat Sipil CSV the Christian Social People's Party, Luxembourg DAW United Nations Division for the Advancement of Women EMB Electoral Management Body - KPU Komisi Pemilihan Umum EMILY Early Money Is Like Yeast FM lnfarabundo Marti Front for National Liberation, El Salvador IPU Inter-Parliamentary Union IDEA International Institute for Democracy and Electoral Assistance IRI International Republican Institute NDI National Democratic Institute for International Affairs NDP New Democratic Party, Kanada OAS Organization of American States ODIHR Osce's Office for Democratic Institutions and Human rights OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe PAC Citizens' Action Party, Kosta Rika PAN National Action Party, Meksiko PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Indonesia PPC Christian People's Party, Peru PPS Party of Progress and Socialism, Maroko PR Party of the Republic, Brazil PRD Party of the Democratic Revolution, Meksiko PSOE Socialist Workers' Party, Spanyol PUSC Christian-Social Unity Party, Kosta Rika SIW Socialist International Women SRP Sam Rainsy Party, Kamboja UNDP United Nations Development Programme USFP Socialist Union of Popular Forces, Maroko MP Member of Parliament, Anggota Dewan
UNDP Pakistan Penguatan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat RINGKASAN EKSEKUTIF Hak parempuan untuk ikut serta dalam ranah politik telah dijamin dalam beberapa konvensi internasional. Meski demikian, menerjemahkan hak yang abstrak menjadi suatu hal yang nyata memerlukan upaya yang sungguh-sungguh di lapangan. Partai politik adalah kunci partisipasi perempuan dalam politik, karena partailah yang merekrut dan memilih calon untuk pemilihan dan menentukan agenda kebijakan suatu negara. meski demikian, dalam partai politik perempuan cenderung lebih terwakili di tingkat akar rumput atau dalam jabatan pendukung namun kurang terwakili dalam jabatan yang memiliki kekuasaan. Tanpa adanya akses ke jaringan yang berpengaruh, dan dengan sumber daya yang terbatas, terbatasnya teladan dan mentor, terkadang bahkan kurangnya dukungan masyarakat dan keluarga, dapat dipahami bahwa partisipasi perempuan dalam partai politik masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki. 1
2 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Bagaimana perempuan berpartisipasi dalam partai politik dan bagaimana partai mendorong dan memperluas keikut- sertaan perempuan dan mencakupkan isu kesetaraan gender merupakan penentu utama pemberdayaan politik perempuan. Kesemuanya juga merupakan kunci untuk memastikan bahwa isu kesetaraan gender juga dibahas di masyarakat luas. Jika strategi untuk mendorong keterlibatan perempuand alam proses politik diharapkan bisa efektif, strategi ini harus dikaitkan dengan langkah yang dapat diambil partai pada fase tertentu dalam siklus pemilihan - pra pemilihan, pemilihan, dan pasca pemilihan - dan dalam kelembagaan dan pendanaan partai itu sendiri. Strategi paling efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik mengkombinasikan reformasi ke lembaga politik dengan dukungan kepada aktivis partai perempuan di dalam dan di luar struktur partai, calon dan pejabat perempuan yang terpilih. Strategi ini memerlukan kerjasama berbagai pihak dan partai politik dari seluruh spektrum politik. Panduan ini mengidentifikasi intervensi tertentu yang dapat dilakukan partai politik untuk memberdayakan perempuan. Panduan ini disusun berdasar empat fase, mengikuti pendekatan empat fase (garis besar dalam Gambar 1): I. Strategi Mendasar untuk Organisasi Internal Partai II. Strategi dalam Periode Pra Pemilihan III. Strategi dalam Periode Pemilihan Fase Sikl us Pem iliha n IV. Strategi Periode Pasca Pemilihan Tindakan yang dapat diambil oleh partai politik untuk tiap fase telah diringkas. Gambar 1: Ringkasan Peluang Masuk untuk Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik I . Organisasi internal partai Kerangka hukum dan dokumen peraturan cukup peka gender Langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dewan pengurus dan struktur pembuatan keputusan II. Periode pra pemilihan REKRUTMEN CALON Membangun konsensus dengan pimpinan partai untuk meningkatkan pemilihan partisipasi perempuan dalam PENDANAAN DAN KAMPANYE Memberikan ketrampilan untuk menggalang dana modal, berkampanye dan membangun pengakuan nama Pertimbangkan kuota partai sukarela untuk calon perempuan dan diformalkan dalam aturan rekrutmen Membentuk atau berhubungan dengan jaringan penggalangan dana untuk calon perempuan, seperti emily's list dan Wish list Menerapkan aturan kuota calon mis. Biro pemilihan atau pimpinan partai sesuai dengan jadwal pemilihan Membentuk dana internal partai atau memberikan subsidi untuk calon perempuan Menempatkan perempuan dalam daftar yang mungkin menang, atau di daerah pemilihan yang aman Pertimbangkan membatasi pengeluaran untuk calon/ kampanye Identifikasi insentif untuk menarik perempuan dan mendorong mereka untuk ikut partai, seperti peningkatan kapasitas atau advokasi Menyisihkan sebagaian pendaaan partai (termasuk dari sumber publik untuk calon prempuan dan pelatihan Berkoordinasi dengan OMS dan mereka yang khusus menye- diakan dukungan untuk calon perempuan Bentuk kemitraan strategis dan Dapatkan dukungan dari laki-laki Bentuk kemitraan dan kerjasama Dengan lembaga internasional dan OMS
Divisi atau bagian perempuan Strategis dalam partai Dibentuk dengan posisi yang III. Periode Pemilihan PERIODE KAMPANYE Membangun kapasitas perempuan untuk berkampanye dan mema- sangkan calon baru dengan mentor memastikan perempuan menonjol dalam kampanye pemilihan dan akses media memastikan kebijakan partai menjelaskan tentang kesetaraan gender dan menyebarkan kepada pemilih mobilisasi perempuan untuk mendaftar dan memilih, pendidikan pemilih yang sensitif gender kepada laki-laki dan perempuan menjamin keselamatan calon perempuan selama kampanye dan menjaga pendukung partai tetap tenang jika ada potensi kekerasan Memastikan adanya koordinasi Dengan OMS dan organisasi yang memberikan dukungan kepada calon perempuan Sasaran ditentukan untuk Dalam kongres partai Partisipasi perempuan HARI H PEMILIHAN memastikan perempuan terlatih dan ikut serta sebagai wakil partai di tempat pemungutan suara memastikan pemantauan peka gender dan menjamin keselamatan perempuan perempuan dilatih dan terlibat sebagai pemantau pemilihan Perspektif kesetaraan gender Kebijakan Diarusutamakan dalam penyusunan UNDP Pakistan Ringkasan Eksekutif I v. Periode Pasca Pemilihan PEREMPUAN TERPILIH melakukan assessment kesetaraan gender, mengembangkan rencana langkah gender untuk partai peningkatan kapasitas dan penguatan ketrampilan legislatif perempuan terpilih mendorong reformasi politik yang sensitif gender dalam kelembagaan, terutama di parlemen mendorong partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan parai, menjamin gender diarusutamakan dalam kebijakan partai mendorong pembentukan kaukus lintas partai dan mendukung fungsinya Memberikan pemahaman kepada Anggota partai tentang kesetaraan gender dan bekerja dengan laki-laki 3 UNDP Kenya
4 Penguatan Perempuan untuk Partai Politik yang lebih Kuat Organisasi internal partai politik mempengaruhi bagaimana Kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan sosial yang berbeda terwakili di masyarakat. Dokumen dan pernyataan resmi suatu partai politik penting untuk menyediakan kerangka kesetaraan gender - menyediakan visi partai dan juga menentukan aturan untuk mewujudkan visi tersebut. stragi internal organisasi partai mencakup: Dalam Fase pra pemilihan, , rekrutmen dan pencalonan mungkin adalah proses yang paling krusial untuk memastikan perempuan berpartisipasi dalam politik. Kesenjangan gender menjadi signifikan bagi calon pejabat terpilih yang berpindah dari memenuhi syarat menjadi berkeinginan untuk dicalonkan oleh partai. Partai perlu menetapkan aturan yang menjamin keterwakilan perempuan. Ketika komitmen ini tidak tertulis dan Informal, sulit untuk menyusun strategi bagi perempuan untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan yang terdalam, dan semakin sulit untuk meminta pertanggungjawaban partai saat komitmen tidak terealisasi. Jika organisasi internal partai lemah dan aturan rekrutmen tidak jelas, keputusan biasanya dibuat oleh segelintir elit, biasanya terdiri dari sekelompok laki-laki. Mengangkat kesetaraan gender dalam kerangka hukum partai. Hal ini mencakup mengadopsi pernyataan mengenai kesetaraan gender dalam dokumen pendirian partai Adopsi langkah, termasuk kuota internal, untuk memastikan partisipasi perempuan dalam dewan pengurus Menentukan sasaran untuk partisipasi dalam kongres partai. Hal Ini mencakup adanya forum terpisah untuk delegasi perempuan saat kongres berlangsung; Baru-baru ini, kuota pemilihan telah menjadi kebijakan yang populer untuk menarik perempuan dalam politik. Kuota adalah cara untuk menjamin bahwa kelompok pemilih, seperti perempuan, dilibatkan dalam level minimal tertentu dalam lembaga perwakilan, apakah dari sisi jumlah delegasi, calon atau pejabat terpilih. Sebagian 50 negara telah mengadopsi ketentuan mengenai kuota pencalonan, yang memastikan bahwa proporsi calon pejabat terpilih tertentu adalah perempuan. Ratusan partai politik di 30 negara telah secara sukarela mengadopsi kuota mereka sendiri untuk perempuan. Namun kuota pencalonan hanya akan berhasil jika perempuan ditempatkan di posisi dengan peluang yang besar untuk menang dalam daftar calon partai, dan jika kuota mencakup sanksi jika tidak dipenuhi. Membentuk sayap dan divisi khusus perempuan dalam partai, yang diintegrasikan secara resmi dalam struktur partai, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, dan diberikan dana yang memadai; Langkah yang dapat diambil partai politik untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dalam rekrutmen calon mencakup: Memastikan bahwa gender diarusutamakan dalam semua kebijakan partai Ketika mengambil langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan Dan memajukan kesetaraan gender secara umum, pria perlu dilibatkan.
Menggalang dukungan partai untuk kuota pencalonan dan memasukkan kuota dalam anggaran dasar partai; Menyusun panduan untuk rekrutmen calon dalam komite pencalonan partai; Memastikan implementasi dan penempatan perempuan di kursi yang peluang menangnya besar; Bekerja dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan kuota; Membangun aliansi strategis dengan laki-laki untuk membangun dukungan internal partai untuk kebijakan semacam ini; Memperluas pool calon perempuan dan memberikan pelatihan untuk calon; Mendorong hubungan internasional dan berbafi pengalaman antar negara dan kawasan. Perempuan dalam politik sering mengeluhkan kurangnya dana sebagai hambatan utama dalam perjalanan mereka. Perempuan tidak hanya berjuang untuk menggalang dana untuk berkampanye, namun tidak ada dukungan keuangan dari partai politik mereka. Hal ini menyulitkan bagi perempuan untuk mendapatkan "modal awal," dana yang diperlukan untuk berkampanye sebelum terpilih. Langkah yang dapat diambil oleh partai politik dan dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu perempuan menggalang dana untuk kampanye politik mencakup: membentuk ringkasan eksekutif jaringan penggalangan dana, yang sangat penting jika tidak ada dana publik dan calon harus menggalang dana untuk bersaing dalam suatu pemilihan; membentuk dana dalam partai untuk mendukung calon perempuan, memberikan subsidi kepada calon perempuan; membatasi pengeluaran untuk pencalonan dan kampanye; menyediakan dana publik untuk partai politik, terutama jika hal ini diatur untuk mendorong partai politik untuk memberdayakan perempuan, alokasi dana khusus untuk melatih calon perempuan, dan mengkaji bagaimana publik digunakan untuk mendukung calon dan isu perempuan. Selama Periode Pemilihan, calon perlu menyadari teknik berkampanye dan komunikasi yang efektif dengan konstituen mereka. Partai politik dapat membantu mendidik pemilih tentang hak prempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan mengapa semua golongan masyarakat perlu memajukan kesetaraan gender. Tindakan yang dapat diambil partai selama periode ini mencakup: Memberikan pelatihan kepada calon perempuan dalam penggalangan dana, penyusunan pesan hubungan media dan komunikasi dengan pemilih; Melatih dan mempromosikan perempuan dalam jabatan pimpinan (mis. pemenangan pemilihan, kontak pemilih, menjangkau pemilih dan komunikasi); Memastikan perempuan menonjol selama kampanye dengan memberikan liputan media tambahan; Identifikasi dan penyebarluasan posisi partai yang memprioritaskan perempuan, yang dapat menarik suara perempuan ke dalam partai; >> 5
6 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Memantau pemilihan, termasuk dengan merekrut wakil partai perempuan untuk hadir di tempat pemungutan suara, terutama jika tempat pemungutan suara itu dialokasikan untuk perempuan saja; mendukung reformasi kebijakan khusus gender, seperti menghapuskan kekerasan berbasis gender, atau fokus kepada cuti melahirkan atau isu berbasis hak reproduksi, dan dengan mendorong kesetaraan gender di bidang seperti akses keadilan, kesehatan, kebangsaan, buruh, hak tanah, jaminan sosial, dan waris; Memberikan informasi kepada pemilih termasuk pesan khusus tentang pentingnya suara perempuan dan hak perempuan untuk memilih sebagai anggota masyarakat yang setara. Mendukung jaringan lintas partai untuk mendukung perempuan, kaukus parlemen perempuan, karena dapat menyalurkan kepentingan dan kekhawatiran perempuan dan dapat mengarusutamakan gender dalam pembangungan dan pengawasan pemerintah; Bahkan setelah pemilihan selesai, partai politik terus memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Langkah yang dapat diambil partai dalam Fase pasca pemilihan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kepengurusan antara lain: Memastikan bahwa perempuan yang terpilih pada lembaga politik diberikan peran pimpinan dalam kelompok parlemen (mis ketua kelompok) dan komisi partai (mis ketua kelompok tertentu); Melakukan penilaian tentang kesetaraan gender dalam partai, dengan tujuan identifikasi, dan menghapus aturan atau praktek yang dapat, langsung atau tidak langsung, merugikan perempuan Membangun kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil Mendorong reformasi peka gender ke lembaga politik, seperti mengubah waktu sidang parlemen dan kalender parlemen untuk mengakomodasi anggota parlemen yang telah berkeluarga; Menjamin pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan partai, antara lain Tindakan yang disarankan berikut bukanlah terbatas, mereka disajikan sebagai panduan, berdasarkan praktek terbaik, tetapi bukanlah resep. Dalam menentukan langkah untuk mendorong partisipasi politik perempuan dan memajukan kesetaraan gender secara lebih umum, laki-laki perlu dilibatkan. Laki-laki adalah mitra penting untuk perubahan yang nyata. Tujuan meningkatnya jumlah perempuan dalam politik bukanlah jumlah pria dalam politik lebih sedikit, tapi masyarakat yang lebih setara untuk semuanya. Tujuan perempuan dalam politik bukanlah jumlah lelaki dalam politik lebih sedikit, Tapi masyarakat yang lebih setara untuk semuanya.
UNDCF/adam rogers Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat PENDAHULUAN Pemberdayaan Politik Perempuan: Suatu Keharusan Demokrasi Memajukan tata kelola pemerintahan yang demokratis memerlukan lingkungan yang inklusif dan proses politik yang responsif dan mendorong pemberdayaan perempuan. Diterimanya perspektif perempuan dan partisipasi dalam politik adalah prasyarat pembangunan demokrasi dan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Partai politik adalah lembaga paling penting yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Di sebagian besar negara di mana mereka bertanggung jawab untuk rekrutmen dan seleksi calon, dan memutuskan isu yang ditempatkan dalam agenda kebijakan. Bagaimana perempuan berpartisipasi dalam partai politik atau bagaimana partai politik mendorong dan memupuk keterlibatan perempuan- 7
8 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat merupakan penentu utama prospek pemberdayaan politik. Karena partai politik sangat menentukan pemberdayaan perempuan dalam politik, organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi internasional dan penyedia bantuan teknis telah meningkatkan fokus mereka terhadap peran partai politik. Secara global, perempuan masih dikesampingkan dari struktur kepengurusan yang menentukan prioritas politik dan legislatif. Di parlemen dunia, 19% kursi diduduki oleh perempuan - naik 16 persen pada tahun 2005.1 Proporsi menteri perempuan lebih rendah, rata-rata 16 persen.2 Proporsi kepala negara dan pemerintahan perempuan lebih rendah dan turun baru-baru ini 3 pada 5 persen pada tahun 2011. Angka ini tetap rendah meski selama tiga dekade Komunitas internasional telah melobi dan berupaya menghapus diskriminasi dan memberdayakan perempuan. Tahun 2000, PBB mengakui peran penting perempuan dalam pembangunan dengan memasukkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu Millennium Development Goals, namun tak satupun kawasan di dunia yang dapat mencapai 30 persen perempuan dalam posisi pembuatan keputusan. Meski terdapat perkecualian dan praktek terbaik dalam bidang ini, beberapa hambatan masih menghantui partisipasi perempuan secara penuh dan setara sebagai pihak yang bertanding. Stereotipe peran dan bias gender masih meluas, dalam berbagai tingkatan, di semua negara di dunia dan tercermin dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik Di banyak negara perempuan madih dipersulit untuk bersaing langsung dengan laki-laki dan mendapat perhatian dan interaksi publik, dan diberikan peran yang menjauhkan mereka dalam pembuatan keputusan dan ke peran pendukung seperti menjaga anak-anak dan keluarga dan menjadi ibu rumah tangga di ranah privat. Sementara dukungan formal partai politik bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dengan adanya peran dan bias gender yang berlapis dan meluas, dukungan tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam politik dan dalam kehidupan partai politik. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah perempuan tidak- berpengaruh, setidaknya, semakin banyak perempuan di parlemen, parlemen cenderung lebih dapat mengatasi isu perempuan dan mengubah dinamika gender dalam kamar parlemen.4 Proporsi anggota parlemen perempuan memiliki pengaruh besar terhadap perbedebatan politik. Karena keterwakilan perempuan di parlemen yang rendah dan demikian halnya di lembaga pembuatan keputusan lainnya, partai perlu proaktif dalam memastikan bahwa kesetaraan gender juga diperhatikan dalam kepengurusan. Partai menentukan isu yang mendasari debat politik: partai membentuk kebijakan, prioritas pemerintahan, dan oleh karena itu memiliki posisi strategis untuk mengatasi kekhawatiran perempuan. Pada prakteknya, partai politik memiliki catatan beragam dalam mengangkat isu gender dalam proses pemilihan dan tata kelola pemerintahan. Sementara praktek yang baik tidak diformalisasikan dan dido- kumentasikan. Panduan ini membahas kesenjangan yang ada. Proporsi perempuan sebagai anggota parlemen memberikan pengaruh yang besar dalam perdebatan politik
TUJUAN Panduan ini mengidentifikasi peluang dan langkah yang dapat diambil untuk memperkuat peran dan pengaruh perempuan dalam partai politik. Panduan ini memberikan prinsip dasar dan praktek terbaik bagi stakeholders untuk merancang dan melaksanakan proyek. Tidak ada formula khusus, namun ada beberapa opsi reformasi yang dapat diambil dari strategi yang telah diimplementasikan oleh partai politik lain dari seluruh dunia. Peluang yang diidentifikasi diharapkan menjadi panduan bagi partai politik, dan diharapkan dapat memberikan gagasan tindakan dan informasi kepada- penyedia bantuan pembangunan, yayasan partai dan OMS dalam upaya mereka mendukung partai politik. Panduan ini dapat dijadikan acuan bagi semua partai dan stakeholders dalam proses pemilihan, dan penye- butan perseorangan, partai atau organisasi secara khusus bukan merupakan persetujuan langsung atau endorsement oleh penulis atau UNDP atau NDI, namun ditujukan untuk menyoroti contoh strategi yang diberikan kepada para peneliti. Panduan ini menjelaskan mengapa intervensi potensial tertentu penting, namun tidak mendikte bagaimana suatu intervensi harus dilakukan. Karena sasaran pembaca Panduan ini beragam, keputusan mengenai bagaimana strategi menjadi tindakan diserahkan kepada stakeholder. Dukungan program oleh lembaga dukungan pembangunan internasional bentuknya berbeda dari langkah yang akan diambil oleh yayasan partai, atau oleh partai politik itu sendiri. Metodologi Strategi yang disajikan di sini disadur dari 20 studi kasus yang ditugaskan oleh UNDP dan dilaksanakan oleh NDI pada tahun 2009-2010. Terdapat banyak Pendahuluan UNDP Malaysia contoh lain yang masih bisa dimasukkan. Namun, panduan ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan mereka saja. Sebaliknya, Panduan ini dibatasi lingkupnya dari praktek-praktek yang disadur dari studi kasus yang diteliti oleh NDI (untuk daftar studi kasus, baca Lampiran 1). Untuk beberapa hal, contoh di luar lingkup penelitian disajikan untuk menjelaskan poin tertentu Riset utama yang dilakukan oleh NDI menggabungkan penelitian dokumen (desk research) dan 64 wawancara mendalam dengan pimpinan partai politik saat ini dan masa lalu, anggota partai dan anggota organisasi kelompok masyarakat sipil perempuan, selama 18 bulan dari tahun 2009 dan 2010. Mereka diambil dari semua kawasan dan latar partai politik dengan idelogi yang beragam dan konteks yang berbeda, termasuk negara pasca konflik, negara maju dan negara berkembang. Terdapat beberapa contoh dari inisiatif masyarakat sipil yang khusus menentukan reformasi partai politik sebagai sasaran. Tujuan penelitian studi kasus bukan untuk mengkaji inisiatif yang diambil oleh semua partai politik di setiap negara, namun untuk mengkaji dan menawarkan berbagai langkah sebagai bagian dari gambaran besar dukungan untuk partisipasi politik perempuan. Setiap upaya dilakukan untuk mencakup contoh yang beragam dari sisi geografi, ideologi partai, jenis sistem politik dan strategi yang digunakan namun masih terdapat kesenjangan 9
10 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat dokumentasi oleh beberapa partai dari sisi upaya mereka untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kesetaraan gender. Sementara contoh langkah proaktif partai kiri-tengah lebih banyak dari kanan-tengah, maka beberapa langkah di antara partai yang condong ke kanan diangkat di sini. Pengalaman yang diambil dan strategi utama dari studi kasus telah diringkas dan diangkat sebagai temuan utama Panduan ini. Panduan lengkap, yang mencakup semua studi kasus yang ada, akan dicetak dalam volume terpisah. STRUKTUR Secara khusus, temuan disajikan menurut kerangka Siklus pemilihan dan bukan merupakan daftar umum langkah yang dapat ditempuh oleh partai politik, temuan dikelompokkan dalam langkah berdasar fase dan waktu dalam siklus pemilihan. Dalam fase ini, gambaran situasi umum diberikan dan beberapa peluang strategis yang dapat diambil oleh partai politik untuk mendorong pemberdayaan perempuan juga disajikan. Empat komponen utama, berdasar siklus pemilihan, adalah sebagai berikut: I. Strategi untuk Organisasi Internal Partai II. Peluang dalam Periode Pra Pemilihan Fase Siklus Pemili han III. Peluang dalam Periode Pemilihan IV. Peluang dalam Pasca-Periode Pemilihan Pendekatan siklus pemilihan memiliki dua elemen: waktu dan stakeholder. Pertama, penyedia bantuan internasional dan stakeholder nasional dapat menyusun rencana jangka panjang dan melaksanakan program pemilihan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang demokratis. Kedua, pendekatan ini menyentuh serangkaian stakeholder selain para penyelenggara pemilu, sejauh mungkin. Pendekatan ini didasarkan atas gagasan bahwa dukunganpemilihan seharusnya jangka panjang dan dapat mengatasi permasalahan seperti penguatan kapasitas dan reformasi kelembagaan dan hukum secara berkelanjutan, dengan maksud untuk mengurangi bantuan internasional dan meningkatkan kapasitasdan kepemilikan nasional dari waktu ke waktu. Pendekatan menurut fase siklus pemilihan merupakan hal yang penting, dengan bekerja dalam agenda tata kelola pemerintahan demokratis yang lebih luas, terdapat peluang untuk idenfitikasi kebutuhan dan perencanaan yang lebih baik, dibanding jika hanya berkonsentrasi seputar penyelenggaraan pemilihan saja.5 Pendekatan siklus ini sangat bermanfaat dalam identifikasi Strategi penentuan sasaran atau targeting partai politik dan pemberdayaan perempuan. Hingga hari ini, banyak dukungan dipusatkan pada fase pra pemilihan hingga pemilihan, misalnya peningkatan kapasitas untuk calon perempuan, lobi dan advokasi untuk kuota pemilihan, dukungan kampanye dan pengembangan pesan. Intervensi ini penting dan harus diteruskan, namun pendekatan siklus pemilihan mengharuskan intervensi jangka pendek tersebut menjadi bagian pendekatan program yang lebih luas. pendekatan ini mendorong lebih banyak fokus kepada periode pasca pemilihan (fase terpanjang dalam siklus pemilihan) dan peluang implementasi reformasi dan pembangunan kapasitas di antara pemilihan. Di mana siklus pemilihan suatu negara juga memiliki pengaruh dari sisi jenis intervensi yang paling tepat dan relevan untuk masa tertentu. Waktu adalah pertimbangan krusial. Misalnya, jika proses pemilihan calon untuk pemilihan tidak diawasi, dan hanya segelintir perempuan dicalonkan, maka sasaran numerik tidak akan tercapai saat pemilihan. Partai politik mungkin tidak bersedia untuk melakukan reformasi prosedur nominasi calon
Pendahuluan Gambar 2: Siklus Pemilihan 6 PERIODE PRA PEMILIHAN PERIODE PEMILIHAN PERIODE PASCA PEMILIHAN Kalender Pemilihan PERIODE PRA PEMILIHAN PERIODE PEMILIHAN PERIODE ANTAR PEMILIHAN < 3,4 atau 5 tahun - - > PERIODE PRA PEMILIHAN PEMILIHAN Pemilihan Kegiatan Pemilihan Kegiatan selama tahun pemilihan, dan mendorong reformasi yang mungkin lebih berhasil dilakukan di antara pemilihan. Strategi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih sistematis, koordinasi dan bertahap. Periode pra dan pasca pemilihan penting untuk implementasi- reformasi di luar mobilisasi seputar hari H pemilihan. Beberapa intevensi juga dapat dilakukan di beberapa fase. Menarik calon perempuan yang potensial dan mendukung penguatan kapasitas sebaiknya mencakup semua periode dalam siklus pemilihan jika ingin berhasil. MANFAAT BAGI PARTAI Meskipun hubungan antara upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dan kesuksesan dalam pemilihan, belum pernah didokumentasikan, temuan dari studi menunjukkan bahwa partai politik meningkatkan basis dukungan dan lebih baik pada pemilihan setelah melakukan reformasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan. Terdapat beberapa efek samping positif untuk partai politik yang mengimplementasikan reformasi: 11
12 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Persepsi publik dapat diubah dan minat partai dapat meningkat dengan tingkat dukungan yang berbeda memiliki hubungan baik dengan OMS. Hubungan ini mungkin bermanfaat bagi calon perempuan, namun dapat menjadi cerminan positif partai karena perempuan berkampanye dengan membangun Memimpin pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan basis dukungan dan menarik anggota ke partai hubungan dengan akar rumput dan konstituen. Akhirnya, dalam menentukan strategi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dapat Meningkatkan proporsi calon perempuan untuk jabatan terpilih dapat meningkatkan arus dana publik ke partai. Jika insentif dalam undang undang keuangan publik mengaitkan alokasi dana ke partai dengan proporsi nominasi calon perempuan, partai politik mendapatkan keuntungan secara keuangan. Reformasi ini juga dapat menarik dukungan partai serupa, partai dari negara lain dan komunitas internasional untuk melaksanakan inisiatif baru, seperti program pelatihan dan mentoring. mendorong demokrasi dan keterbukaan partai. Strategi tersebut dapat juga berujung pada masuknya kelompok yang termarjinalisasi dan kurang terwakili. Panduan ini diharapkan merangkup lingkup strategi yang luas dan beragam yang dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Panduan ini menyadari bahwa, terdapat banyak praktek inovatif yang diuji dan diterapkan oleh partai politik yang mendukung reformasi. Panduan ini juga mengakui bahwa upaya yang dilakukan di satu partai politik mungkin tidak cocok di partai lain. Calon perempuan, dibandingkan dengan laki-laki lebih banyak memiliki latar belakang masyarakat sipil, oleh karena itu Konteks nasional harus dipertimbangkan saat mengembangkan strategi, termasuk sifat dari sistem kepartaian, sistem pemilihan yang digunakan dan pertimbangan sosio budaya lain. Memimpin dalam hal pemberdayaan perempuan dapat membawa basis dukungan baru Dan menarik anggota baru ke dalam partai
uNCdF/adam rogers I Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat ORGANISASI INTERNAL PARTAI MEMBENTUK DASAR ORGANISASI UNTUK KESETARAAN GENDER Isu Utama Bagaimana partai politik beroperasi dan berfungsi ditentukan oleh peraturan proses dan budaya eksternal dan internal. Peraturan eksternal mencakup konstitusi dan undang undang terkait sistem pemilihan, pendanaan partai dan organisasi partai. Proses internal bergantung pada dasar ideologi partai, pengaruh sejarah, tingkat regulasi dan birokrasi internal, tingkat pemusatan terhadap tokoh, tingkat pengaruh pimpinan partai, dan tingkat desentralisasi. Tingkat demokrasi internal partai ditentukan melalui praktek seperti proses informasi dan konsultasi internal, serta aturan dan struktur (formal atau informal) internal untuk organisasi dan 13
14 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Strategi pelaksanaan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan sering membuahkan demokrasi dan keterbukaan yang lebih baik di dalam partai politik. pembuatan keputusan dalam partai dan keterbukaan fungsi partai di semua tingkatan.7 Dari organisasi partai, pertimbangan tambahan adalah apakah partai cukup inklusif terhadap beberapa kelompok yang kurang terwakili, terutama dalam rekrutmen calon, dan bagaimana partai menjangkau dan melibatkan perempuan dalam organisasi internalnya. Hanya sedikit perempuan yang duduk di jabatan pembuatan keputusan di partai politik, dan sering mendominasi jabatan dan kegiatan pendukung partai di tingkat akar rumput atau mendukung pimpinan partai pria. Jabatan kekuasaan partai politik bisa jadi informal, terpusat, dan didukung oleh hubungan dan jaringan pengaruh yang terjalin kuat dan terkadang tidak dapat diakses oleh pendatang baru, terutama perempuan. Tanpa adanya akses kepada pengetahuan dan memori kelembagaan pada jaringan tersebut, dan dengan sumber daya terbatas, teladan dan mentor yang terbatas, bahkan dengan keterbatasan dukungan keluarga dan masyarakat, dapat dipahami bahwa partisipasi perempuan dalam partai politik masih lebih rendah dari perempuan. Implementasi strategi untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam partai politik dapat berujung pada demokrasi dan keterbukaan internal. Dengan mengembangkan strategi untuk inklusi perempuan, partisipasi anggota partai dalam pembuatan keputusan dapat menjadi lebih formal, misalnya melalui pemilihan posisi pimpinan atau rekrutmen calon untuk pemilihan mendatang. Banyak partai juga bekerja aktif untuk meningkatkan peran kelompok yang termarjinalisasi dan kurang terwakili.8 Strategi untuk meningkatkan partisipasi dilaksanakan oleh partai beragam mulai dari reformasi hukum, misalnya adopsi calon yang diharuskan oleh undang-undang, hingga reformasi internal sukarela, seperti pembentukan divisi perempuan sebagai bagian dari struktur partai yang menjamin kehadiran perempuan dalam proses pembuatan keputusan. perempuan uNCdF/adam rogers Jabatan kekuasaan di partai politik bisa jadi informal, terpusat, dan didukung oleh hubungan dan jaringan pengaruh yang kuat yang tidak dapat diakses oleh pendatang baru, terutama perempuan.
Strategi paling berarti menggabungkan reformasi lembaga politik dengan langkah yang melibatkan dukungan ke aktivis, calon dan pejabat terpilih perempuan. Agar efektif, strategi memerlukan kerjasama berbagai aktor dan partai politik dari serangkaian spektrum politik. Bagian ini membahas strategi yang dapat dilaksanakan oleh partai politik agar lebih inklusif terhadap perempuan dan membahas perhatian kesetaraan gender dalam operasional internal. Strategi yang Digunakan Strategi berikut - diperoleh dari pengalaman yang diambil dan contoh terbaik melalui studi kasus dan penelitian lain - terutama dirancang untuk memberikan panduan kepada partai politik tentang langkah yang dapat diambil untuk kesetaraan gender dalam organisasi- internal partai. Strategi berikut juga memberikan gagasan untuk langkah dan menginformasikan arahan program untuk penyedia bantuan pembangunan, yayasan partai, dan OMS dalam upaya mendukung partai politik. (a) menyebutkan kesetaraan gender dalam peraturan internal partai Fungsi dan operasional partai politik didasarkan atas peraturan hukum, seperti anggaran dasar atau peraturan partai politik, dan biasanya aturan internal partai. Fungsi internal partai politik berdapat pada bagaimana kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan sosial yang berbeda di masyarakat terwakili di palemen.9 Seperti kerangka hukum konstitusi dan undang-undang, dokumen dan pernyataan resmi partai politik penting untuk tersedianya kerangka kerja kesetaraan gender - mereka memberikan visi partai dan menerapkan aturan untuk mewujudkannya. Adopsi pernyataan tentang kesetaraan gender dalam dokumen pendirian partai merupakan langkah pertama dalam menyediakan kerangka kerja agar i . Organisasi Internal Partai Pasal 6 dari Anggaran Dasar African National Congress (Afrika Selatan) menyatakan bahwa: Dengan tujuan agar perempuan terwakili secara penuh dalam semua struktur pembuatan keputusan, partai akan melaksanakan program diskriminasi positif termasuk kuota minimal 50 persen perempuan harus ada di setiap struktur terpilih. partai inklusif dan responsif. Beberapa partai politik men- cantumkan klausa kesetaraan gender dalam pernyataan visi dan anggaran dasarnya. Misalnya, di El SAlvador, pernyataan misi dan kode etika untuk Farabundo Marti Front for National Liberation (FMLN) mencakup klausul kesetaraan gender untuk perempuan. Di samping penyebutan kesetaraan gender dalam anggaran dasar, peraturan, Citizens' Action Party (PAC) di Kosta Rika membentuk Kantor Kejaksaan untuk Kesetaraan Gender, yang ditugaskan untuk memantau, melaporkan dan memberikan saran mengenai bagaimana regulasi diimplementasikan.10 (b) adopsi langkah untuk partisipasi perempuan dalam struktur pembuatan keputusan Terkait dengan dicantumkannya pernyataan tentang kesetaraan gender adalah adopsi langkah untuk memastikan partisipasi perempuan dalam dewan kepengurusan dan struktur pembuatan keputusan dalam partai. Tingkat keterwakilan perempuan dalam struktur tersebut memberikan gambaran mengenai sejauh mana partai berkomitmen terhadap kesetaraan gender. Secara global, perempuan kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan dalam partai politik, meskipun biasanya 40 hingga 50 persen anggota partai adalah perempuan. Proporsi perempuan dalam jabatan kepemimpinan partai diperkirakan sekitar 10 persen, meskipun angka ini meningkat di partai-partai 15
16 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat yang telah mengadopsi aturan yang menjamin partisipasi- perempuan dalam struktur pembuatan keputusan internal.11 Partisipasi perempuan dalam dewan kepengurusan penting untuk beberapa alasan, terutama untuk memastikan pandangan perempuan ikut membentuk kebijakan, prioritas, strategi dan platform partai. Banyak partai yang sudah mulai mengadopsi langkah langkah tersebut. Beberapa contoh di antaranya: Partai Buruh Australia dan Partai Sam Rainsy Kamboja telah mengadopsi kuota internal yang menjamin partisipasi perempuan di sebagian atau semua dewan kepengurusan mereka. Maroko: Socialist Union of Popular Forces (USFP) memiliki kuota internal untuk cabang partai, yang membantu mendorong inklusi perempuan di semua tingkatan partai. Meksiko: Party of the Democratic Revolution (PRD) adalah salah satu partai pertama yang menerapkan kuota 20 persen tahun 1990, yang naik hingga 30 percent. National Action >> Party (PAN) kemudian mengikuti, mengadopsi kuota internal partai untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam komisi dan dewan kepengurusan. India: Komite Eksekutif Nasional Partai Bhatariya Janata Party (BJP) merevisi anggaran dasar pada tahun 2008 untuk mengalokasikan 33 persen posisi jabatan kepemimpinan untuk perempuan dan menjadikan ketua divisi perempuan sebagai bagian dari komite pusat pemenangan pemilihan . Jerman: Christian Democratic Union (CDU) mengadopsi kuota 33 persen untuk pengurus partai tahun 1996. Jika kuota tidak terpenuhi, pemilihan internal harus diulangi.12 Afrika Selatan: Pasal 6 Anggaran Dasar African National Congress (ANC) 13 menyatakan bahwa, dengan tujuan keterwakilan perempuan seluruhnya dalam struktur pembuatan keputusan, partai akan mengimplementasikan program diskriminasi positif termasuk kuota setidaknya 50 persen perempuan pada semua struktur yang terpilih. uNdp/salmaN saeed
Selain jabatan kepengurusan, partai politik dapat memastikan bahwa perempuan diangkat dalam komisi utama- satuan tugas, dan kelompok kerja partai. Di beberapa contoh tertentu, ketua divisi perempuan menjadi anggota komisi eksekutif atau struktur lain yang terkait dengan sumber daya partai, kesiapan pemilihan dan seleksi calon. Memastikan partisipasi perempuan dalam struktur internal merupakan inti dari upaya memajukan kesetaraan gender dalam partai politik. Meski demikian, penting untuk diperhatikan bahwa langkah seperti kuota sebaiknya juga diikuti dengan inisiatif lain, termasuk penguatan kapasitas jangka panjang dan pengembangan ketrampilan, dengan tujuan memastikan bahwa perempuan mampu menduduki posisi pimpinan tanpa mekanisme kuota. Partai politik perlu melihat proses lain untuk melibatkan perempuan yang memiliki kualifikasi dan motivasi tinggi dalam jabatan kepemimpinan, dan memberi pemahaman kepada anggota mengenai pentingnya ruang yang mendukung dan terbuka untuk perempuan di dalam keanggotaan, kepengurusan dan struktur internal .14 (c) menentukan target partisiapsi dalam kongres partai Di banyak partai politik, kongres tahunan partai adalah wahana penentuan kebijakan dan keputusan utama untuk partai. Di hampir semua partai politik yang ada, kongres memberikan peluang bagi delegasi untuk membangun hubungan politik dan keuangan yang diperlukan untuk keberhasilan karir politik. Partai politik oleh karena itu menentukan target untuk memas- tikan bahwa proporsi delegasi yang datang adalah perempuan. Misalnya, di Amerika Serikat Partai Demokrat telah mengadopsi ketentuan untuk partisipasi delegasi perempuan dalam konvensi nominasi partai di tingkat nasional. Akibat lobi internal oleh anggota partai perempuan dan dukungan dari pimpinan partai, Piagam partai mengharuskan bahwa delegasi konvensi untuk pencalonan terdiri dari jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, penyelenggaraan forum terpisah untuk delegasi perempuan bertemu dalam konvensi menyediakan peluang networking yang berharga. Di Australia, Organisasi Perempuan Partai Buruh menyelenggarakan konvensi sendiri dengan i . Organisasi Internal Partai Setiap tahun menyediakan peluang untuk berdiskusi mengenai kebijakan, lobi isu tertentu, dan membangun jaringan. Di El Salvador, Sekretariat Perempuan FMLN menyelenggarakan kongres khusus pimpinan perempuan, menggabungkan pengurus dan anggota partai untuk menyusun strategi dan kebijakan untuk kesetaraan gender. Penting diperhatikan bahwa keputusan digunakan oleh partai sebagai panduan untuk masalah kebijakan. (d) mendirikan divisi dan bagian perempuan dalam partai Pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Bagian atau divisi prempuan memungkinkan perempuan untuk Bertemu, berdiskusi dan membahas, mencari solusi masalah Bersama yang dapat menjadi upaya yang didorong di dalam partai. Divisi perempuan biasanya menjalankan sebagian atau semua dari kegiatan berikut ini: berkontribusi pada pengembangan kebijakan, mendorong kepentingan perempuan dalam platform kebijakan dan memberikan saran kepada pimpinan partai tentang isu gender; berkontribusi kepada, atau mengawasi pelaksanaan. kebijakan kesetaraan gender, termasuk implementasi kuota dalam proses rekrutmen calon; mengkoordinasikan kegiatan anggota perempuan di dalam partai; menjalankan fungsi sosialisasi dan mobilisasi, terutama untuk menjangkau pemilih perempuan semasa pemilihan dan memperluas basis partai; memberikan dukungan dan pelatihan kepada anggota dewan yang baru terpilih dan pejabat baru; berkontribusi pada pembentukan hubungan kekuasaan di dalam partai dan memberikan pemahaman dan pelatihan kepada anggota partai tentang kesetaraan gender; menjangkau anggota partai yang pria. 17
18 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat agenda sendiri. Divisi perempuan merupakan bagian internal yang bertujuan memperkuat keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam partai dan proses politik secara umum.15 Divisi perempuan perlu diintegrasikan dalam struktur partai, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, dan jika diperlukan, pendanaan untuk biaya operasional. Terdapat beberapa contoh di mana divisi perempuan yang kuat merupakan mekanisme efektif untuk menekan partai untuk melaksanakan reformasi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam urusan partai yang levelnya tinggi, untuk melaksanakan kuota partai, merancang program pelatihan dan menawarkan dukungan bagi calon perempuan. Meski demikian, divisi ini harus berhati-hati agar isu gender tidak menjadi 'pemecah' dalam divisi perempuan, dan jangan sampai divisi ini disisihkan dalam partai. Salah satu cara untuk men- cegahnya adalah untuk memastikan Sekretaris atau Ketua divisi perempuan memiliki kursi dan suara dalam dewan kepengurusan partai. Beberapa contoh di antaranya: Australia: Ketentuan dalam Partai Buruh mengatur peran, komposisi dan wewenang Organisasi Perempuan Partai Buruh, untuk cabang federal dan tiap negara bagian.16 Kamboja: Divisi perempuan Partai Sam Rainsy Party (SRP) berusaha memperjuangkan perempuan dalam partai, melobi untuk pene- rapan kuota internal untuk dewan kepengurusan, memberikan pelatihan untuk calon perempuan, dan melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dan sosialisasi kepada pemilih. Meksiko: National Action Party (PAN) telah mengubah divisi perempuan dari organisasi sosial menjadi basis yang efektif untuk mendorong perempuan dalam posisi kepemimpinan. Misalnya, selama pemilihan, Sekretariat Nasional PAN untuk Promosi Politik Perempuan telah melobi pimpinan partai lokal dan nasional untuk melibatkan >> perempuan sebagai calon dalam pemilihan. Partai juga memastikan bahwa draf dokumen kebijakan partai dikirimkan ke Divisi Perempuan partai untuk memastikan adanya review dari sisi perspektif gender sebelum finalisasi dilakukan. Maroko: sebagian besar partai politik besar telah mendirikan divisi perempuan atau struktur serupa lain yang membahas isu perempuan dan kebutuhan anggota partai perempuan. Misalnya, Party of Progress and Socialism (PPS) mendirikan dewan kesetaraan untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan keputusan partai. Serbia: Divisi Prempuan G17 Plus diakui dalam anggaran dasar sebagai struktur resmi partai. Divisi ini menyuarakan langkah untuk mening- katkan pencalonan perempuan dan melobi pimpinan partai untuk memastikan bahwa calon perempuan ditempatkan di urutan calon yang cukup tinggi. Selain itu, divisi perempuan secara aktif menggalang dana untuk pelatihan dan lokakarya untuk calon dan aktivis perempuan, dan berupaya untuk memberdayakan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal. (e) menjamin perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kebijakan Seperti yang disebutkan di atas, salah satu fungsi divisi perempuan adalah bekerja dalam pengembangan kebijakan dalam partai. Partai politik harus memastikan bahwa kebijakan dan prioritas mereka merespon kebutuhan laki-laki dan perempuan, tidak hanya dari sisi reformasi kebijakan secara khusus, namun juga me- mastikan bahwa gender diarusutamakan ke dalam semua kebijakan partai. Hal ini dapat dicapai melalui komite kebijakan yang membahas pengarusutamaan gender dan menyetujui semua kebijakan jika sudah patuh, atau melalui penguatan kapasitas untuk anggota partai. Hal ini didiskusikan dalam bagian mengenai tata kelola (Governance) dalam periode pasca pemilihan.
WaldoN uNdp/CassaNdra II Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat PERIODE PRA PEMILIHAN REKRUTMEN DAN NOMINASI CALON Isu Utama Proses rekrutmen dan nominasi calon adalah hal terpenting bagi partai politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Partai merupakan tautan vital untuk mencapai partisipasi yang berkualitas dan inklusif, karena partailah yang mengendalikan nominasi calon untuk jabatan terpilih. Terdapat perbedaan di antara partai politik terkait cara nominasi calon, jumlah perempuan yang dipilih, penempatan perempuan dalam urutan daftar calon, dan proporsi perempuan yang berhasil terpilih dalam jabatannya. Terdapat juga keragaman dari sisi tingkat partisipasi dan lingkup desentralisasi. 19
20 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai yang Lebih Kuat Gambar 3: Tahapan Rekrutmen Calon Memenuhi Syarat Setidaknya proporsi perempuan 50% dari semua yang memenuhi syarat Peminat Lebih sedikit perempuan yang berminat dibanding laki-laki Nominasi Lebih sedikit perempuan yang dinominasikan oleh partai politik 81% Laki-laki 19% Perempuan 44,000 Anggota Parlemen di tingkat Global Seleksi calon untuk pemilihan dapat dipahami dari sisi tahapannya. Secara umum, di setiap negara ada pool mereka yang memenuhi syarat (warga negara yang meme- nuhi syarat legal dan formal untuk menjadi anggota dewan), namun hanya sekelompok kecil yang mengajukan diri sebagai orang yang berminat - yang disebut sebagai 'peminat.' Ada banyak faktor yang mempengaruhi evaluasi seorang peminat sebelum menentukan untuk berkampanye dalam pemilihan, termasuk , waktu yang diperlukan komitmen keuangan, peluang menang, ambisi pribadi, dukungan keluarga dan masyarakat, dan komitmen, akses ke jaringan politik dan pendanaan, renumerasi, status dan wewenang politik.17 Saat berpindah dari memenuhi syarat menjadi peminat kemudian dicalonkan partai terdapat kesenjangan gender yang cukup besar dan perempuan mulai berguguran. Tahap di mana pengurus partai menyaring 'peminat' adalah tahap yang paling krusial untuk menarik perempuan. Partai menghadapi tekanan internal eksternal yang memperngaruhi keputusan nominasi calon. Tekanan eksternal yang dihadapi partai mencakup bagaimana pemilih akan melihat dan mengevaluasi mereka, sehingga calon manapun harus diyakini dapat me- maksimalkan jumlah suara untuk partai. 18 Calon yang dipersepsikan sebagai mereka yang mungkin merugikan (biasanya perempuan ) tidak akan dicalonkan partai. Secara internal, track record peminat, aktivisme dalam partai, dan akses ke pendanaan merupakan pertimbangan penting. Mereka yang tengah menjabat (incumbent), dengan nama yang dikenal, atau yang menonjol di masyarakat karena profesi atau hubungan keluarganya memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh dukungan dari partai.19 Pemilihan calon berbeda dari partai ke partai dan dapat dibedakan menurut fitur tertentu, termasuk misalnya, tingkat desentralisasi proses seleksi. Aturan dan norma partai akan mempengaruhi cara suatu partai dalam melaksanakan proses yang sesungguhnya dalam hal
ii. Periode Pra Pemilihan nominasi. Untuk perempuan, sistem berbasis birokrasi yang telah menetapkan aturan yang menjamin keter- wakilan adalah menguntungkan. Ketika aturan tidak tertulis, sulit untuk menyusun dan melaksanakan strategi dan menerobos masuk lingkaran kekuasaaan, tidak ada pertanggung jawaban jika aturan tidak dilak- sanakan. Dengan organisasi internal yang lemah, kurangnya demokrasi internal, aturan yang kurang jelas dari sisi rekrutmen, keputusan hanya dibuat oleh elit, biasanya laki-laki. Perempuan dibiarkan di luar dan dikecualikan dari jaringan "laki-laki". Sistem patronase ini sangat tertutup dan menghabmat pencalonan perempuan.20 Idealnya, proses nominasi harus formal dan terbuka, yang memungkinkan adanya keadilan dalam keterwakilan. Oleh karena hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam proses pemilihan dan dalam memenangkan pencalonan oleh partai, beberapa langkah harus ditempuh dan di banyak kasus dilaksanakan oleh partai politik. Langkah tersebut dimulai dari pengembangan insentif untuk menarik perempuan ke dalam partai (seperti ketentuan pendanaan kampanye) atau menyediakan pelatihan atau pengembangan ketrampilan untuk calon perempuan, penentuan target dalam partai bahwa sebagian calon adalah perempuan Langkah-langkah ini dapat dicantumkan dalam undang undang, namun seringkali partai politik secara sukarela mengadopsi langkah-langkah tersebut. Kuota untuk calon perempuan Di antara beberapa strategi yang ada pada Panduan ini Bentuk kuota pemilihan - apakah sifatnya sukarela oleh partai politik atau diharuskan dalam undang undang pemilihan dipertimbangkan di semua kasus. Kesamaan ini bukanlah disengaja, karena penelitian ini dimaksudkan menunjukkan contoh langkah khusus di luar kuota pemilihan untuk menangkap berbagai pendekatan yang digunakan oleh partai di seluruh dunia untuk mendukung perempuan. Meski demikian, langkah yang luas dan khusus diterapkan dalam kuota pemilihan, digunakan bersama dengan tindakah lain. used on their own or in conjunction with other actions. Dengan demikian, frekuensi kuota dalam studi kasus mendukung penelitian yang ada bahwa kuota masih menjadi cara yang paling menentukan, efisien, dan lebih disukai untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik dan ke dalam ranah politik pada umumnya Kuota calon dalam pemilihan telah menjadi alat kebijakan yang penting untuk meningkatkan akses perempuan ke lembaga pembuatan keputusan. Jika diterapkan dengan benar, UNDP/Salman Saeed Jika organisasi lemah, demokrasi internal kurang, Atau aturan tentang rekrutmen tidak jelas, keputusan biasanya dibuat oleh Segelintir elit, biasanya terdiri dari laki-laki. 21
22 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat perempuan lebih berpeluang masuk ke lembaga pembuatan keputusan dibanding bergantung pada niat baik pimpinan atau komite pencalonan partai. Penerapan kuota sangat dipengaruhi panduan dan rekomendasi dari organisasi internal. Seperti yang diuraikan dalam Beijing Platform for Action (BPFA), kuota adalah cara menjamin kelompok pemilih tertentu, seperti perempuan, dilibatkan melalui tingkat minimal dalam lembaga perwakilan, apakah sebagai delegasi, calon, atau pejabat terpilih. Penting untuk dicatat bahwa undang undang kuota biasanya disusun secara netral gender, sebagai minimum yang menjelaskan presentase keterwakilan gender, atau persentase minimum yang mewakili kedua gender. Meski demikian, karena perempuan selalu menjadi gender yang kurang terwakili, kuota pemilihan sering disebut sebagai kuota perempuan. Hal ini tidak berarti bahwa kuota hanya menguntungkan perempuan, atau perempuan diuntungkan secara timpang; namun sebagai sarana untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam keterwakilan. Jenis Kuota Terdapat dua jenis kuota pemilihan, bergantung lokasinya dalam proses rekrutmen: Kuota calon dan kursi yang dicadangkan. Kuota calon bisa bersifat Sukarela: diadopsi secara sukarela oleh partai politik dan dicerminkan dalam aturan nominasi calon atau anggaran dasar partai. Wajib: anggaran dasar, undang undang pemilihan atau peraturan partai menentukan sasaran minimum untuk keterwakilan perempuan sebagai calon. uNdp/marIe FreCHoN Kuota calon bertujuan mempengaruhi jumlah calon, memastikan bahwa proporsi tertentu dari calon yang diajukan adalah perempuan. Kuota ini dapat diatur secara wajib, di mana undang undang menentukan persentase calon perempuan, atau sifat kuotanya sukarela, di mana partai politik secara sukarela mengadopsi target calon perempuan yang diajukan untuk dapat mengikuti pemilihan.21 Kursi yang dicadangkan berarti bahwa kursi di lembaga legislatif atau parlemen dalam jumlah tertentu diisi perempuan. Kuota calon Kini sekitar 50 negara mengadopsi kuota pencalonan untuk perempuan, sebagian telah diundangkan sejak awal 1990-an. Jika kuota diatur menurut undang undang, partai politik biasanya harus memperbaharui prosedur pencalonan partai agar patuh terhadap hukum. Selain kuota yang diatur, ratusan partai politik di lebih dari 30 negara telah secara sukarela mengadopsi kebijakan mereka sendiri dalam hal kuota untuk perempuan. Dalam kasus tersebut, partai menentukan sasaran atau proporsi calon yang
dipertimbangkan untuk diisi oleh prempuan (untuk contoh baca Lampiran 2).22 Beberapa contoh partai yang secara sukarela- mengadopsi kuota untuk memastikan proporsi calon masuk ke dalam daftar partai mencakup Burkina Faso: Congress for Democracy Party (CDP) mengadopsi 25 persen Kuota internal untuk perempuan dalam daftar calon Untuk pemilihan legislatif tahun 2007. Luxembourg: Christian Social People's Party (CSV) menargetkan 33 persen calon perempuan dalam daftar calon.23 Maroko: Socialist Union of Popular Forces (USFP) mengadopsi kuota 20 persen Keterwakilan perempuan dalam daftar Calon untuk pemilihan. Afrika Selatan: Proses Daftar ANC untuk Pemilu 2003 menentukan sepertiga dari daftar adalah perempuan. Kuota ini dinaikkan menjadi 50 persen untuk pemilu tahun 2009 Spanyol: Socialist Party mengadopsi kebijakan bahwa setidaknya 40 persen dari semua calon adalah perempuan Australia, Kanada, dan Inggris: Partai politik telah mendorong perempuan untuk dicalonkan di kursi yang 'aman' sebagai langkah untuk meningkatkan jumlah perempuan terpilih. ii. Periode Pra Pemilihan Penerapan Kriteria utama agar kuota berjalan efektif adalah penempatan dan penerapan. Dalam kesempatan pertama perempuan hanya akan diuntungkan dari kuota jika berada dalam posisi yang menguntungkan dalam daftar partai, bukan di bawah dengan peluang kecil terpilih. Kedua kuota wajib menurut undang undang lebih efektif jika mencantumkan sanksi jika tidak terpenuhi. Kuota yang indikatif, baik yang sifatnya sukarela maupun wajib menurut undang undang, mengandung target yang sulit ditegakkan, karena undang undang tidak menyatakan cara mencapai target, dan partai politik mengabaikan jika tidak ada mekanisme pengawasan. Di sisi lain, kuota wajib tidak hanya menentukan target, tapi juga cara implementasinya, melalui mandat penempatan. Peraturan atau anggaran dasar partai dapat menerapkan langkah supaya perempuan ditempatkan di posisi yang menang dalam daftar calon, setidaknya urutan kedua atau ketiga, dan daftar calon tidak akan diterima oleh komisi penyelenggara pemilihan atau komite nominasi partai jika tidak memenuhi.24 Strategi yang Digunakan Strategi berikut - diperoleh dari studi kasus dan penelitian - dirancang untuk memberikan panduan kepada partai politik tentang tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi kesenjangan gender dalam proses rekrutmen calon. Selain itu, strategi ini dapat memberikan gagasan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh penyedia bantuan pembangunan, yayasan partai, dan OMS yang bekerja bersama dan memberikan dukungan kepada partai politik. (a) menggalang dukungan partai politik untuk kuota pencalonan dan formalisasi dalam anggaran dasar partai Anggaran dasar dan rumah tangga partai mencerminkan prinsip dan kebijakan resmi partai politik. Adopsi prinsip kesetaraan gender dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai penting bagi partai dan untuk menerapkan kebijakan yang diperlukan 23
24 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat untuk mewujudkan visi, seperti kuota. Beberapa partai di El Salvador, India, dan Maroko telah mencantumkan pernyataan dan ketentuan mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pernyataan visi dan anggaran rumah tangganya (b) menentukan panduan rekrutment calon dalam komisi pencalonan partai Aturan rekrutmen calon berbeda antar partai. Meski demikian, bagaimanapun prosesnya, proses haruslah jelas dan terbuka dan mengandung ketentuan yang menjamin partisipasi parempuan.. Jika aturan tidak tertulis dan keputusan ada di tangan segelintir pimpinan partai, sulit bagi perempuan untuk bertanding secara seimbang dengan laki-laki karena mereka biasanya tidak masuk jaringan lelaki. Membuka proses supaya lebih partisipatif dapat mengurangi tendensi bagi pimpinan untuk memilih sendiri calon mereka tanpa kriteria yang jelas. Aturan harus menjelaskan target yang akan dicapai. Misalnya di Partai Liberal Kanada memiliki komite rekrutmen yang memastikan adanya keragaman dalam rekrutmen calon dan memastikan bahwa aturan mengenai calon perempuan diikuti. Di Kroasia, Social Democratic Party menetapkan kuota 40 persen untuk "gender yang kurang terwakili" untuk Semua daftar calon pemilihan legislatif nasional dan daerah. Disebutkannya "gender yang kurang terwakili" adalah untuk menghindari adanya keberatan dari mereka yang merasa bahwa sistem kuota sifatnya diskriminatif, dan hanya mempertimbangkan terpilihnya perempuan. (c) memastikan implementasi dan urutan dengan peluang menang yang cukup besar Kuota pencalonan yang paling efektif adalah kuota yang menempatkan perempuan di urutan yang mungkin menang, dengan mekanisme untuk memastikan adanya implementasi. Beberapa partai menentukan proporsi calon perempuan, dan menentukan but urutan dalam daftar calon partai. Misalnya, dalam beberapa tahun Partai Social Democratic Party di Swedia telah menyusun daftar 'zebra' atau risleting calon laki-laki diselingin dengan perempuan. Di Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan perempuan di urutan teratas di daerah pemilihan tertentu untuk memastikan mereka Terpilih pada tahun 2009. Di Kosta Rika, partai Christian-Social Unity Party (PUSC) menetapkan daftar calon selang seling.25 Cara paling efektif untuk melaksanakan kuota adalah memberdayakan komite eksekutif partai dan komite partai dan menolak daftar atau proses rekrutmen yang tidak mengikuti aturan kuota. Misalnya, penegakan kuota perempuan 35 persen Di partai El Salvador FMLN ada Sekretariat Perempuan yang memeriksa. Di Kanada, Komite Pusat Partai Liberal akan memastikan jika sepertiga daftar calon bukan perempuan mereka berhak mengganti daftar dengan menempatkan calon mereka sendiri. Di Partai Buruh Australia setidaknya 40 persen perempuan harus memperebutkan kursi dengan peluang menang yang besar uNCdF/adam rogers
di parlemen federal dan negara bagian; jika daftar calon tidak mencakup cukup perempuan, Komite Administratif Pusat dan Negara bagian dapat mengulang pemilihan pendahuluan atau pra seleksi. Jika kuota diatur dalam undang undang, harus ada mekanisme memastikan komisi pemilihan umum mengawasi pelaksanaan kuota, dan memiliki wewenang dan jalan untuk memastikan undang undang diterapkan. Di beberapa negara Amerika Latin dan kawasan lain, komisi pemilihan umum dapat menolak registrasi daftar calon oleh partai hingga daftar tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang (d) bekerja dengan OMS untuk mengawasi ketaatan Selain komisi pemilihan umum dan komite eksekutif partai, OMS memainkan peran penting di beberapa negara dengan mengawasi ketaatan partai terhadap kuota. OMS memainkan peran penting dalam memberi tekanan kepada partai politik untuk melaksanakan janji partai dan meminta pertanggungjawaban pimpinan. Misalnya Forum Kepemimpinan Perempuan, OMS multipartisan di Armenia, mengembangkan strategi menggabungkan pertemuan dan negosiasi dengan pimpinan partai dan konferensi pers untuk menekan partai agar melaksanakan janji kuota mereka. Di Meksiko, anggota perempuan dari partai PAN membentuk aliansi strategis dengan partai lain dan OMS untuk mendorong implementasi kuota gender. (e) Membentuk aliansi strategis dengan pria Di beberapa partai, lelaki juga memperjuangkan isu seperti kuota calon dan pencadangan kursi dan mereka memainkan peran krusial dalam membangun dukungan internal partai. Jika partisipasi perempuan dapat dipahami pimpinan partai sebagai hal yang bermanfaat bagi seluruh partai, tidak hanya perempuan, lelaki harus dilibatkan untuk mendorong reformasi. Di partai ii. Periode Pra Pemilihan Buruh Australia, Partai Liberal di Kanada, dan Partai Sosialis di Spanyol, perempuan bekerja dengan pimpinan partai lelaki yang mendorong reformasi kuota. Di Meksiko, anggota perempuan PAN juga bekerja untuk mendidik dan melobi rekan mereka yang lelaki untuk mendorong reformasi kuota dan mendapat dukungan pimpinan partai. Dukungan ini penting untuk memastikan undang undang disetujui parlemen. Pendekatan ganda bekerja dengan lelaki dan perempuan di dalam partai, dan bekerja dengan OMS dari luar, dapat membawa hasil yang gemilang. (f) memperluas pool calon perempuan dan pelatihan untuk calon Sebagian pimpinan partai berargumentasi bahwa jumlah calon perempuan yang berminat dan terlatih sedikit, dengan keyakinan dan pengalaman untuk memenangkan pemilihan, sehingga partai tidak dapat memenuhi target kuotanya. Hal ini sangat terasa di negara pasca konflik di mana perempuan biasanya diasingkan dari proses transisi kecuali partai politik secara aktif merekrut anggota perempuan dalam kepengurusan. Selain implementasi kuota pencalonan, penting agar mekanisme pendukung lain untuk mendorong partisipasi politik perempuan juga didorong. Di beberapa negara di mana kuota belum diterapkan langkah tersebut lebih penting. Strategi untuk memperluas pool calon perempuan dan meningkatkan kemampuan politik mereka melalui pelatihan dan dukungan kegiatan sosialisasi di Kamboja atau bantuan teknis dan arahan strategis di Maroko, di mana koalisi OMS perempuan dan aktivis partai mendapatkan dukungan dari lembaga internasional dalam kampanye untuk mendorong kuota. Di Kanada, Partai Liberal menunjuk Direktur Pencarian Kandidat Perempuan untuk merekrut calon perempuan ke partai. Di Indonesia, Departemen Pemberdayaan Perempuan PDIP bekerja dengan 25
26 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat. divisi pelatihan untuk to mengembangkan dan melaksanakan program untuk calon perempuan dalam meningkatkan keahliannya. Partai Republik Brasil menyelenggarakan reli untuk kesadaran gender di beberapa negara bagian untuk mendorong perempuan dalam partai politik mengidentifikasi perempuan yang mau menjadi calon lokal. Sesi pelatihan ditawarkan kepada perempuan tentang doktrin, prestasi, tujuan partai.26 Partai politik dapat mendukung jaringan calon atau perempuan yang pernah mengikuti pemilihan menang atau tidak. Partai dapat menggalang dukungan untuk menjalin hubungan dengan konstituensi dan mendukung calon perempuan. Di Ghana, sekelompok partai politik mengelola database perempuan yang pernah bersaing namun dipertahankan di kegiatan dan posisi partai agar mereka tetap tertarik di masa mendatang. 27 (g) mendorong pertukaran pengalaman multilateral Di banyak negara transisi, mereka menghargai hubungan strategis dengan aktor internasional Kebijakan Perempuan Sosialis Internasional, 2010: SIW [divisi perempuan sosialis internasional] mendorong"anggota partai ... Untuk mengambil langkah agar kesetaraan tercapai (50/50) lelaki dan perempuan dalam pembuatan Keputusan, dengan kuota setidaknya 30% untuk lelaki dan perempuan di badan pembuatan keputusan, seperti pimpinan partai, dan menentukan waktu untuk mencapai 50/50 agar pandangan perempuan dalam politik terwakili dan mencapai pembangunan yang adil, berkelanjutan da nseimbang."28 partai melihat ke Eropa Barat atau Amerika utara mencari pengalaman mereka dan mengikuti kelompok partai Internasional (kelompok partai- internasional). Bagi partai tertentu, misalnya kupta menyatakan bahwa partai semakin terbuka dan inklusif. Partai yang ingin berafiliasi dengan Socialist International, misalnya, didorong untuk mengadopsi langkan untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan. Pendanaan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Isu Utama Survey terhadap 300 anggota dewan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) menemukan bahwa Salah satu faktor yang menghambat perempuan Masuk ke politik adalah terbatasnya dana untuk membiayai kampanye.29 Tidak hanya mereka berusaha menggalang dana untuk kampanye yang mahal, tapi mereka tidak atau sedikit menerima bantuan keuangan dari partainya. Terdapat dua tahap di mana Dana berdampak langsung pada calon perempuan: (1) memenangkan nominasi oleh partai direkrut oleh partai (2) mendanai kampanye. Tantangan pendanaan juga dihadapi laki-laki, tetapi lebih dirasakan perempuan karena beberapa alasan. Status ekonomi perempuan biasanya lebih rendah dari lelaki. Peran perempuan telah terbagi, secara tradisional lelaki adalah kepala keluarga, oleh karena itu mereka terbiasa untuk mencari uang untuk mereka sendiri. Jika perempuan dalam ranah privat tidak terbiasa mencari uang untuk diri sendiri. Saat mereka mencari uang, biasanya mereka membelanjakan untuk kebutuhan keluarga terlebih dahulu.
Dua cara di mana uang dapat berpengaruh pada perempuan dalam politik: (1) menggalang dana untuk nominasi dan agar Dicalonkan oleh partai (2) menggalang dana untuk kampanye Laki-laki dapat berkampanye lebih efektif di luar struktur partai karena mereka terhubung dengan jaringan bisnis dan profesional yang dapat memberikan dukungan keuangan dan keahlian. Argumen jaringan juga berlaku untuk jaringan lelaki Di dalam partai, karena pimpinan didominasi oleh pria, dan perempuan diasingkan dari lingkaran ini..30 Tidak adanya perempuan Di jaringan ini menghambat kampanye yang efektif, terutama jika bersaing melawan pria yang menjadi incumbent. Perkecualian hal ini adalah mereka yang menjadi istri, anak, saudara politisi yang terkenal yang karena hubungan pribadinya memiliki akses ke modal dan koneksi keluarga.31 Banyak negara berkembang yang kesulitan dalam membayar deposit untuk calon yang menghambat perempuan dalam proses pemilihan. Kelangkaan Ini sangat dirasakan oleh partai baru yang belum masuk di parlemen, karena mereka tidak mendapat dana publik. Perempuan harus membayar biaya transportasi dan materi kampanye mereka sendiri, yang mungkin sangat menyulitkan di daerah pedesaan di mana biaya transportasi untuk menjangkau pemilih sangatlah tinggi.32 Dana yang diperlukan berfluktuasi Sepanjang siklus pemilihan. Yang terpenting ii. Periode Pra Pemilihan perempuan mendapatkan dana awal agar dapat dinominasikan partai. Dana awal adalah biaya awal untuk kampanye pencalonan, mendapatkan exposure dan pengakuan nama, membentuk dan mengorganisir tim kampanye, dan memenangkan nominasi partai. Sebagian dari dana awal akan datang dari kandidat itu sendiri, dan pembiayaan Ini merupakan hambatan utama bagi perempuan. Setelah memenangkan nominasi, dukungan partai meningkat dan perempuan dapat lebih sering tampil untuk menarik tambahan pendanaan.33 Strategi yang Digunakan Strategi berikut terutama didesain untuk memberikan panduan kepada partai politik terkait tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi kesulitan perempuan dalam menggalang dana. Selain itu, strategi tersebut memberikan gagasan bagi donor, yayasan partai, dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama dengan, dan mendukung partai politik. (a) membentuk jaringan penggalang dana Jaringan dan organisasi penggalangan dana perempuan Signifikan artinya bagi perempuan yang berpolitk Kajian dari Australia, Kanada, Kamboja, Inggris, dan Amerika Serikat uNCdF/adam rogers 27
28 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat yang menggambarkan bahwa kelompok penggalang dana sangat berpengaruh untuk menggalang dan memobilisasi dana. Jaringan penggalangan dana ini dapat menyediakan modal awal untuk tahap awal nominasi partai. Selain itu, ini adalah dana penting jika tidak ada dana publik dan calon harus mencari dana sendiri agar bisa bertanding dalam pemilihan. The understanding that women need early money in the campaign process to win party nomination was the inspiration behind the founding of EMILY's List in the Amerika Serikat. Early Money is Like Yeast (EMILY's) List is a funding network that enhances access to funding for progressive Democratic women in American politics. As women were not getting the necessary seed money for their campaigns to be taken seriously as competitive candidates against men, EMILY's List has provided access to early money, as "early money makes the dough (i.e. campaign funds) rise." This network has inspired similar initiatives in other countries, including the Republican Party's Wish List. These networks bundle together individual contri- butions and distribute funds to their preferred candidates. (b) establish internal party fund to support women candidates Some political parties have established targeted funds to assist women candidates with campaign costs. In Kanada, the Liberal Party established the Judy LaMarsh Fund, which is a party mechanism for money to be raised and spent on women candidates to help them get elected to parliament. The Liberal Party has direct control over how the money is spent and which women candidates are prioritized in receiving funds. The Fund must work within Kanada's party finance regula- tions, and it raises money primarily through fundraising events, direct mailings, and the Internet. The Fund has contributed greatly to increasing the number of women elected in the party's caucus. subsidies For women Candidates may inCLude: n reimbursement of childcare expenses n travel costs for campaigning n Allocation of clothing allowance n Provision of campaign expenses such as printed materials (c) provide subsidies to women candidates Active campaigning demands a level of funding, time, and flexibility which few people, particularly women with families, can afford. In many families, women assume primary parenting responsibilities, which are often extremely difficult to combine with long hours of campaigning. In Kanada, the Liberal Party has sought to address these challenges by providing subsidies to women candidates for campaign-related expenses. At the national level, a financial assistance program allows women and minority candidates to be reimbursed for up to CAD$500 for child care expenses incurred in seeking a nomination, and CAD$500 for travel costs in geographically large ridings.34 An additional CAD$500 is provided for costs incurred in seeking a nomina- tion in constituencies where an incumbent retires. In cAmBodiA, the Sam Rainsy Party provides women candidates with some basic items, including clothing appropriate to wear while campaigning and a bicycle for moving around. An additional option is for political parties to offer women candidates assistance with membership dues and candidate nomination fees, which can be prohibitively high for some women. (d) Limit nomination and campaign expenditure Even where women are able to raise the funds needed for a campaign, they may not be able to raise sufficient
levels of funding to be successful and to compete directly with men. In several countries, winning the party nomi- nation is an increasingly costly exercise, and the need to run two expensive campaigns (to win the party nomina- tion and to fund the election campaign) in one election cycle makes fundraising a daunting undertaking. Too often, the candidate who raises the most money wins the party nomination. This has been a particular challenge in the Amerika Serikat and other candidate-centered electoral systems such as niGeriA, where the effects of money on representation are enormous. This has particularly disadvantaged under-represented groups in gaining access to politics. Setting limits on money spent in nomination contests and limiting the campaigning period have been proposed as remedies to provide a lebih setara untuk kelompok yang kurang terwakili.35 (e) dana publik untuk partai poliitk Dana publik adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk menyetarakan tataran persaingan pada Periode Pemilihan, biasanya untuk partai yang duduk di parlemen. Dana publik diberikan biasanya tanpa kewajiban untuk penerima, namun dapat diatur sedemikian rupa agar ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Meksiko: Pasal 78 undang undang pemilihan mencakup "aturan dua persen" yang mengharuskan dua persen dana publik untuk partai politik digunakan untuk peningkatkan kapasitas perempuan sebagai calon dan politisi. Burkina Faso: Undang Undang 2009 menentukan kuota calon dan memberikan insentif keuangan untuk partai yang calon perempuannya terpilih. Dana publik naik 50 persen untuk partai jika 30 persen calon yang terpilih adalah perempuan.36 >> ii. Periode Pra Pemilihan Perancis: Amandemen 1999 menguatkan prinsip kesetaraan dalam konstitusi di antaranya, 50 persen calon harus perempuan. Jika perempuan tidak dicalonkan untuk parlemen kamar bawah, maka partai dikenakan sanksi denda jika daftar calon kurang mewakili 50 persen untuk lelaki dan perempuan. Partai juga kehilangan dana publik jika selisih calon laki-laki dan perempuan lebih dari 2 persen jumlah total calon yang ada di dalam daftar .37 Beberapa usulan juga diterapkan di Irlandia dan Ghana. Di Irlandia, Skema Umum RUU Pendanaan Politik yang Diamandemen unuk tahun 2011 mengusulkan dana partai dikurangi separuh jika kurang dari 30 persen calon yang mewakili pemilu nasional adalah perempuan.38 Di Ghana, sekelompok partai politik meningkatkan dukungan untuk Dana Perempuan untuk mendukung perempuan yang mencalonkan diri di pemilihan parlemen dan presiden. Dalam pernyataan dari pertemuan multi partai tahun 2011, beberapa parpol mengusulkan alokasi 10 persen dana publik untuk partai politik yang ditujukan khusus untuk perempuan, sehingga mengurangi biaya untuk kontestan perempuan.39 Dana publik dan calon perempuan: Perancis: dana publik dikurangi 50 persen jika calon perempuan kurang memenuhi kuota Burkina Faso: partai mendapatkan tambahan dana 30 persen dari calon perempuan yang terpilih Meksiko: dua persen dana publik harus digunakan untuk pemberdayaan perempuan 29
30 pemberdayaan perempuan untuk partai politik yang lebih kuat Cara lain untuk menyediakan dana publik secara tidak langsung adalah akses ke media privat dan publik. Ini merupakan komponen penting kampanye partai, karena menjalin hubungan antara calon dan pemilih. Waktu media yang bebas biaya merupakan subsidi yang sifatnya in kind, diterapkan di Timor Leste as sebagai salah satu cara meningkatkan partisipasi: mereka yang menempatkan perempuan dalam urutan calon yang tinggi mendapatkan tambahan waktu media. (f) alokasi dana khusus untuk pelatihan perempuan Agar perempuan bisa maju di dunia politik, mereka harus menyadari sejarah kesenjangan dalam pengalaman politik yang ada. Penjelasan biasanya diberikan oleh partai politik untuk menjustifikasi mengapa perempuan tidak dicalonkan atau dilibatkan dan biasanya itu dikaitkan dengan ketrampilan perempuan untuk berhasil di politik. Partai dapat mengatasi hal ini dengan mengadakan program pelatihan khusus perempuan, yaitu praktek yang lazim di Amerika Selatan: El Savador, aktivis perempuan dari berbagai partai bergabung untuk membentuk institut multi partai yang mem berikan pelatihan kepada perempuan. Karena pelatihan merupakan tantangan utama bagi partai, perempuan yang telah dilatih dapat memberikan pelatihan bagi yang lain. >> untuk anggota partai lain sehingga mereka lebih dihargai oleh partai mereka Meksiko PAN berusaha meningkatkan kemampuan lelaki dan perempuan di bidang politik melalui lokakarya, seminar, forum yang ditujukan untuk calon perempuan. Topiknya beragam tergantung kebutuhan, namun mencakup motivasi, kerja tim, dan masalah yang menjadi perhatian perempuan. Pelatihan disediakan untuk perempuan yang tertarik berkampanye atau menjadi kontributor kampanye untuk meningkatkan partisipasi mereka. .40 (g) menerapkan praktek anggaran yang responsif gender Partai juga dapat merefleksikan bagaimana dana digunakan dalam kaitannya dengan perempuan, melalui analisa pengeluaran partai dan manfaatnya kepada akvtivis laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sumber daya digunakan untuk struktur partai khusus perempuan. Analisa pengeluaran kampanye dari perspektif gender juga merupakan kegiatan yang penting. Partai dapat menerapkan praktek penganggaran yang sensitif gender, seperti di Serbia di mana partai ikut serta dalam komisi kesetaraan gender di tingkat lokal, yang memastikan bahwa perempuan mendapat manfaat dari dana publik
UNDP/Marie Frechon III Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat PERIODE PEMILIHAN Kampanye dan Persiapan Pemilihan Isu Utama Partai politik dan calon adalah stakeholder utama dalam pemilihan, mereka bersaing untuk bisa terpilih, melaksanakan kampanye pemilihan, dan menggalang suara. Kerangka hukum dan administrasi pemilihan, ditambah dengan lingkungan politik dan budaya, berdampak pada hasil pemilihan41 Selama periode pemilihan, kegiatan partai politik diarahkan menuju penyelenggaraan kampanye, mendukung calon, dan menjangkau pemilih. Selain itu, partai dapat berpartisipasi dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan, termasuk proses tabulasi dan penghitungan. 31
32 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Kampanye pemilihan merupakan jantung hati peluang partai untuk menang. Aturan kampanye berbeda antar negara, demikian halnya strategi kampanye partai. Stategi ini ditentukan dari kerangka legislatif, norma sosial dan budaya, konteks ekonomi, tingkat pembangunan dan jenis sistem politik. Kampanye pemilihan nasional bisa jadi sangat mahal, dan di beberapa negara jumlah dana yang diperoleh berdampak pada keberhasilan kampanye. Meski demikian, seringkali calon perempuan berjuang untuk mendapatkan tingkat sumber daya yang sama dengan lelaki untuk memperoleh akses media. Calon perempuan biasanya tidak tampil saat kampanye, sementara pimpinan partai dan incumbent (biasanya laki-laki) mendominasi propaganda partai, waktu media, dan poster kampanye. Negara yang dapat memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan kapasitas calon perempuan selama periode kampanye. Partai sebaiknya memastikan materi dan pesan kampanye mereka diarahkan ke pemilih perempuan, menyuarakan posisi partai terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Strategi yang Digunakan Strategi berikut terutama didesain untuk memberikan panduan kepada partai politik terkait langkah yang dapat diambil untuk mendukung kampanye dan selama Periode Pemilihan. Selain itu, strategi tersebut dapat menjadi gagasan langkah bagi lembaga bantuan pembangunan yayasan partai dan OMS yang bekerja dengan mereka dan mendukung partai politik Dalam survey 300 anggota parlemen oleh IPU separuh responden menyebutkan penguatan kapasitas terkait teknik kampanye, komunikasi dan menjangkau konstituen sebagai hal terpenting dalam mendukung 42 pencalonan mereka. Sebagian mencatat manfaat pelatihan yang diselenggarkan oleh partai serupa di negara lain. Terdapat beberapa hal yang dapat di- lakukan partai untuk mendukung pengembangan ketrampilan kampanye perempuan dan meningkatkan keterlibatan perempuan selama kampanye. OMS perempuan, yayasan partai, dan and organisasi bantuan pembangunan terlibat dalam pembekalan dan pelatihan perempuan untuk berkampanye. Oleh karena itu partai dapat mencari dukungan strategis dan beraliansi dengan OMS perempuan dan lembaga internasional, di banyak (a) memberikan pelatihan dan mentor bagi calon perempuan Memperkuat keahlian kampanye untuk calon perempuan Dan memberikan peluang pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan peluang perempuan agar terpilih. Pelatihan tersebut bisa berupa penggalangan dana, pengembangan pesan, bekerja dengan media, membangun kontak pemilih dan program penjangkauan, menyusun rencana kampanye, dan menyusun rencana komunikasi. Misalnya.43 OMS dan lembaga bantuan internasional dapat menjadi rekan dalam program yang berfokus pada penguatan ketrampilan kampanye perempuan. Selain itu, perempuan yang ingin maju dalam dunia politik dapat mengambil manfaat dari perempuan yang telah ikut serta dalam kampanye pemilihan. Perempuan yang berkeinginan maju dalam dunia politik akan Menerima manfaat dari program mentoring yang memasangkan calon yang pertama kali dicalonkan dengan perempuan yang berpengalaman mengikuti kampanye pemilihan
Di Australia, Partai Buruh, melalui EMILY's List nya sendiri, membentuk program mentoring di mana calon baru dipasangkan dengan politisi yang lebih berpengalaman untuk tujuan ini. Di Inggris, Lembaga Partai Konservatif, Women2Win, yang memiliki website dengan nama yang sama, telah memainkan peran aktif dalam rekrutmen anggota perempuan baru dan menyediakan pelatihan, mentoring dan dukungan yang diperlukan agar berhasil dalam partainya. (b) memastikan perempuan menonjol semasa kampanye Aktivis dan calon perempuan memiliki ketrampilan dan sifat yang bermanfaat untuk partai politik namun jarang diakui dan kurang dimanfaatkan semasa kampanye. Perempuan biasanya absen saat kampanye berlangsung, dan prioritas diberikan kepada pimpinan partai dan incumbent yang sudah dikenal. Partai politik dapat meningkatkan pengakuan dan pengenalan calon perempuan dengan aktif melibatkan mereka dalam kampanye partai, termasuk di iklan televisi atau poster kampanye, atau dengan menunjuk perempuan sebagai juru bicara. Anggota partai perempuan di beberapa negara telah memanfaatkan teknologi baru secara kreatif their untuk memajukan pencalonan mereka dengan social media seperti website pribadi dan peman- faatan Facebook dan Twitter.44 Kampanye sosialisasi publik yang proaktif dapat menghilangkan bias budaya dan sosial - terutama yang diperparah melalui media - dan menggambarkan manfaat partisipasi politik perempuan kepada masyarakat secara umum. Insentif dapat diberikan kepada partai politik untuk meningkatkan munculnya perempuan di muka umum, seperti waktu media gratis atau tambahan dari partai untuk mempromosikan calon perempuan. Di Timor-Leste, seperti di atas, partai diberikan waktu media gratis jika mereka mencalonkan perempuan dan memastikan perempuan ditampilkan selama kampanye. Di Amerika Serikat, Partai Demokrat iii. Periode Pemilihan UNDP Angola mendorong calon untuk menyertakan citra perempuan dalam iklan kampanye televisi mereka. Partai politik juga harus menjamin bahwa calon perempuan mendapat akses untuk dukungan kampanye - staff keamanan, tempat dan akses pendanaan - yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk menang. (c) mengidentifikasi dan menyebarluaskan posisi partai terkait isu yang menjadi prioritas perempuan. Platform merupakan komponen utama kedewasaan partai; mereka membantu partai membedakan diri dari isu mereka, bukan identitas atau ketokohan. Mengidentifikasi prioritas kebijakan perempuan dapat dijadikan strategi untuk memenangkan dukungan suara perempuan dan berdampat terhadap hasil pemilihan untuk partai. Misalnya, anggota parlemen yang berada di garis depan upaya untuk memerangi kekerasan berbasis gender, mereka cenderung memprioritaskan cuti sebagai orang tua dan perawatan anak, mereka cukup penting dalam memastikan undang undang kesetaraan gender dan reformasi pemilihan dapat meningkatkan akses perempuan- ke parlemen dan masuk menjadi agenda legislatif.45 Masuknya perhatian perempuan ke dalam platform partai dapat membantu calon perempuan karena dapat membawa pokok bahasan bagi perempuan untuk menjangkau pemilih perempuan. Partai yang dapat mengidentifikasi isu kebijakan dapat memposisikan diri lebih baik dari sisi kekhawatiran konstituen perempuan dan dengan mudah dapat menarik suara perempuan ke calon mereka. 33
34 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Kanada: Partai Liberal mengembangkan dan membagikan Buku Pink, yang mengidentifikasi dan menjelaskan posisi partai terkait isu yang menjadi prioritas bagi perempuan. India: anggota partai BJP perempuan menarik pemilih perempuan dalam jumlah signifikan ke partai melalui kebijakan tabungan 10,000 rupees untuk semua anak perempuan yang lahir di negara bagian Madir Pradesh, untuk pendidikan mereka saat mereka menginjak 18 tahun. Peru: Dalam kampanye pra-pemilihan, Christian People's Party (PPC) memulai kampanye meningkatkan bagian Perempuan dan Kesempatan yang Sama dalam Rencana Pemerintahannya, dan dalam prosesnya juga mempublikasikan platformnya. Bekerja sama dan dengan pendanaan dari International Republican Institute (IRI), PPC mencari input masyarakat melalui dengar pendapat dan pertemuan dengan organisasi sasaran46 FreCHoN UNDP/marIe (d) pemantauan pemilu dan ketentuan keamanan yang sensitif gender Partai politik memiliki tanggung jawab penting menjadi pengawas selama Pemilihan dengan memantau proses pemilihan dan memeriksa jika ada kejanggalan. Pembelian suara, intimidasi pemilih, pemalsuan kertas suara dan buruknya penyelenggaraan membahayakan integritas pemilihan. Keamanan yang kurang baik mengganggu pemilih dan calon perempuan dibanding laki-laki, terutama di daerah di mana kekerasan berbasis gender terjadi yang mungkin meluas pada pemilihan di negara pasca konflik.47 Oleh karena itu partai politik harus berhati-hati, dan mungkin harus menugaskan wakil dan pemantau partai selama proses pendaftaran dan pemilihan untuk memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi. Partai juga sebaiknya menjamin keselamatan pemantau selama penghitungan dan transportasi kotak suara.48 Penting bagi partai untuk memastikan bahwa perspektif gender dalam praktek pemantauan dilaksanakan, seperti memastikan bahwa checklist yang dilengkapi pemantau mencakup pertanyaan terkait tekanan keluarga dalam memilih, kekerasan dan intimidasi, atau pelanggaran lain yang berdampak pada kebebasan perempuan dalam berpartispasi di pemilihan49. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk merekrut dan melatih pemantau dari partai, dan dapat secara aktif merekrut perempuan sebagai pengawas. Hal ini Daftar Periksa (Check List) yang digunakan pemantau sebaiknya mencakup pertanyaan berbasis gender, seperti: Apakah ada isu di daerah kerja Anda yang tampaknya mempengaruhi partisipasi perempuan baik sebagai pemilih atau calon, positif atau negatif?
sangat penting di tempat pemungutan suara untuk perempuan saja. Kehadiran lelaki dalam TPS tersebut mungkin dilarang, atau mengintimidasi pemilih perempuan. Kehadiran pemantau juga dapat membawa manfaat lain, tidak hanya untuk memastikan keselamatan perempuan saat mereka memilih dengan kehadiran mereka, namun mereka juga dapat menjaga pendukung partai mereka, agar tidak terlibat dalam intimidasi pemilih atau dapat melaporkan jika insiden terjadi (e) informasi pemilih yang peka gender Partai politik memiliki kepentingan untuk memberikan pendidikan pemilih untuk memastikan pendukung mereka terdaftar, dan dapat memberikan suara pada hari H pemilihan. Partai politik menginvestasikan dana dan waktu untuk kampanye informasi pemilih, dan dapat secara aktif mengarahkan pesan langsung ke perempuan dan memastikan mereka mengetahui prosesnya. informasi pemilih sebaiknya Kampanye menjelaskan kepada perempuan tentang pentingnya suara mereka sebagai suatu masyarakat dan hak pilih mereka setara di masyarakat. Di Afrika Selatan misalnya Liga Perempuan African National Congress memulai Kampanye Pemilihan 60 Hari Non-Stop selama pemilihan umum nasional tahun 2009, iii. Periode Pemilihan yang berupaya memobilisasi perempuan dan hak pilih mereka untuk konsolidasi demokrasi.50 Perempuan sebaiknya menjadi bagian dari manajemen, perencanaan dan implementasi kampanye informasi pemilih. Penyelenggaraan kampanye dan seminar pendidikan memerlukan tidak hanya penyesuaian pesan dan isinya dengan latar t belakang sosial budaya, tingkat pendidikan, dan situasi politik di setiap negara, namun pemilihan dan pengaturan logistik yang hati-hati. Memastikan bahwa lingkungan belajar aman dan perempuan tidak merasa terintimidasi adalah penting, dan jika perlu, pelatihan khusus untuk perempuan dapat dipertimbangkan. Di masyarakat yang tradisional, perempuan harus dipisahkan dari laki-laki dan terdapat batasan gerak dan pendidikan untuk perempuan.51 Semua tim pendidikan pemilih harus melibatkan perempuan, jika perlu semuanya perempuan.52 Kampanye pendidikan pemilih untuk masyarakat umum harus mengandung pesan yang sensitif gender yang menekankan kerahasiaan untuk mencegah tekanan keluarga dan menggarisbawahi pentingnya partisipasi perempuan untuk konsolidasi demokrasi. Pesan juga sebaiknya mendorong laki-laki untuk memilih calon perempuan. 35
uNdp BrazIl IV Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat PERIODE PASCA PEMILIHAN TATA KELOLA (GOVERNANCE) PEKA GENDER Isu Utama Memajukan tata kelola yang demokratis memerlukan lingkungan yang inklusif dan proses politik yang responsif dan pemberdayaan perempuan. Diterimanya perspektif perempuan dan partisipasi mereka dalam politik adalah prasyarat pembangunan demokrasi dan berkontribusi pada tata kelola yang baik. Meski demikian, secara global, perempuan kurang terwakili dalam badan pembuatan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah perempuan di parlemen berpengaruh, setidaknya, semakin , banyak perempuan di parlemen, partai semakin cenderung mengangkat isu perempuan dan mengubah dinamika gender di kamar parlemen.53 Proporsi anggota parlemen perempuan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perdebatan politik.. 37
38 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Partai dapat memperoleh manfaat Dari analisa sistematis terhadap Kebutuhan dan peluang untuk Anggota Perempuan. Tanpa kehadiran perempuan di parlemen dan badan legislatif lainnya, partai perlu proaktif dalam memastikan bahwa kesetaraan gender diwakili dalam kepengurusan. Partai cukup berpengaruh dalam menentukan isu yang dibahas: mereka membentuk kebijakan, prioritas tata kelola- pemerintahan dan oleh karena itu memiliki letak strategis untuk mengatasi kekhawatiran perempuan. Pada prakteknya, partai politik memiliki sejarah yang beragam dari sisi kepengurusan. Contoh dalam bagian ini memberikan gambaran langkah yang diambil partai politik untuk mengangkat isu kesetaraan gender pasca pemilihan. Strategi yang Digunakan Strategi berikut disusun untuk memberikan arahan kepada partai politik mengenai tindakan yang diambil untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada pasca pemilihan. Selain itu, strategi ini memberi gagasan tentang langkah yang dapat diambil lembaga bantuan pembangunan, yayasan partai, dan OMS yang bekerja sama dan mendukung partai politik (a) melakukan assessment kesetaraan gender Periode pasca pemilihan sangat penting bagi partai untuk melakukan assessment kesetaraan gender. Biasanya partai politik bergantung pada contoh anekdot saat menyusun strategi pemberdayaan perempuan- padahal dapat melakukan kajian internal. Partai dapat diuntungkan dari analisa sistematis terhadap kebutuhan dan peluang anggota perempuan, berdasar data dari survey, diskusi kelompok fokus (FGD) dan Riset opini dan hasil pemilihan. Selain itu, pembahasan kesetaraan gender dalam partai politik dapat mencakup aturan terkait fungsi partai, kebijakan dan komitmen, serta posisi yang diduduki oleh perempuan di dalam partai. Hal ini dapat difasilitasi melalui pembaharuan arsip di mana data dibagi berdasarkan jenis kelamin. Setelah pemilihan, partai dapat menuai manfaat dari assessment atas kinerja mereka sendiri dan perhatian yang sudah diluangkan untuk isu gender semasa kampanye. Partai sendiri dapat menilai apakah praktek atau aturan tertentu merugikan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama pemilihan, seperti pendanaan untuk calon atau aturan rekrutmen. Sebaliknya, tindakan atau rencana strategis dapat dikembangkan dan disesuaikan pada temuan assessment tersebut. Kebijakan partai baru dapat diadopsi atau reformasi dilakukan kapan saja, tapi terdapat keuntungan strategis dari upaya yang dilakukan pada periode pasca pemilihan. Misalnya di Kanada, New Democratic Party (NDP) telah menyelesaikan audit keragaman di salah satu propinsinya setelah pemilihan, di mana anggota kelompok pemilih yang kurang terwakili dapat mengembangkan rencana tindak (action plan) untuk mencalonkan lebih banyak perempuan di daerah pemilihan dengan peluang menang yang cukup besar. Di Kirgistan, analisa gender pernyataan partai politik dan assessment situasi perempuan dalam politik di tingkat nasional dan lokal dilakukan oleh lembaga bantuan internasional dan organisasi masyarakat sipil. (b) memberikan pelatihan kepada pejabat baru terpilih Untuk sebagian besar pejabat yang baru terpilih, kerja parlemen adalah pengalaman baru. Sementara sekretariat parlemen sering memberikan pelatihan pengenalan kepada anggota baru, partai politik sering memberikan pelatihan mereka sendiri untuk anggota dewan baru tentang fungsi partai dalam setting parlemen. Pelathian ini dapat memberikan pengembangan ketrampilan umum dan dapat ditargetkan pada anggota perempuan untuk menavigasikan aturan dan prosedur yang ada.
(c) mendorong reformasi peka gender ke parlemen Sebagai kelompok di parlemen, partai dapat mengubah budaya di parlemen. Saat perempuan memasuki parlemen, mereka cenderung memasuki ranah yang sejalan dengan masalah gender, misalnya lingkungan politik di mana budaya lembaga dan prosedur operasional mungkin bias terhadap mereka. Melaksanakan kajian iklim politik diperlukan untuk memastikan kondisi di mana perempuan bekerja cukup kondusif bagi partisipasi mereka. Dengan mempertimbangkan isu seperti waktu sidang di parlemen, lokasi fasilitas untuk anggota dewan perempuan, dan ketentuan cuti untuk orang tua dapat membawa reformasi positif untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Menghilangkan hambatan terhadap partisipasi perempuan cukup krusial untuk membentuk parlemen yang ramah gender dan menyuarakan kepentingan laki-laki dan perempuan.54 Di Afrika Selatan, anggota kaukus partai perempuan African National Congress menyuarakan perlunya reformasi kelembagaan parlemen saat mereka dilantik tahun 1994. Mereka meminta jadwal sidang dicocokkan dengan jadwal sekolah supaya anggota dewan dapat meluangkan reses atau menggunakan waktu untuk konstituen saat libur sekolah. Mereka juga mendorong supaya pembahasan selesai lebih awal pada malam hari untuk mengakomodasi anggota dewan yang sudah berkeluarga, atau ada fasilitas penitipan anak.55 . Di Afrika Selatan, anggota perempuan mendorong perubahan kalender parlemen dan waktu sidang untuk mengakomodasi anggota dewan yang sudah berkeluarga dan meningkatkan kepekaan gender parlemen. i v. Periode Pasca Pemilihan rabermanoro UNDO/erick (d) memastikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan partai Survey terhadap 300 anggota parlemen oleh IPU menunjukkan bahwa kebijakan partai politk adalah penentu prioritas dan agenda legislatif. Badan pembuatan keputusan partai politik, seperti komite eksekutif, sangat berpengaruh, meski demikian perempuan masih kurang terwakili dalam kelompok ini. Kenyataannya, tidak semua partai politik mendorong kesetaraan gender atau menegakkan pernyataan mereka dan melaksanakannya dengan menempatkan perempuan dalam jabatan pembuatan keputusan tertinggi. Dukungan dari partai yang berkuasa merupakan faktor penting dalam penerapan dan pelaksanaan undang undang terkait gender.56 Partai politik dapat mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan kebijakan dalam dua cara: (a) mendorong kebijakan reformasi gender secara spesifik, Seperti pemberantasan kekerasan berbasis gender, cuti orang tua Atau isu berbasis hak reproduksi; (b) memastikan bahwa perspektif gender diarus-utamakan Ke semua debat kebijakan dan prioritas partai, termasuk peningkatan kesetaraan gender di bidang seperti akses ke keadilan, kesehatan, kewarganegaraan, hak atas tanah, keamanan dan waris.57 Parlemen dapat juga memastikan bahwa komitmen internasional, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) diterjemahkan menjadi hukum positif nasional dan menjadi dasar langkah pemerintah. 39
40 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Kapasitas anggota partai perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, sebaiknya dikembangkan untuk melakukan analisa dari perspektif gender. Pengembangan kebijakan, kajian legislasi dan alokasi sumber daya harus dilihat dari dampak terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat mencakup upaya mendukung kapasitas komisi khusus yang menangani kesetaraan gender untuk melakukan analisa anggaran berdasar gender dan memiliki akses terhadap data. Langkah organisasi yang terkait adalah memastikan resolusi dan rekomendasi dari divisi perempuan, komisi kebijakan internal, atau kaukus parlemen perempuan menginformasikan pengembangan kebijakan dalam partai politik. Spanyol: Socialist Workers' Party (PSOE) menjadi sponsor diundangkannya UU kesetaraan gender dan berupaya mengarusutamakan gender ke proses pembuatan kebijakan. Sejak 2004, PSOE telah mendorong beberapa undang undang, termasuk reformasi pertanian, perlindungan terhadap tanggungan, dan kuota calon berdasar undang undang. Maroko:USFP telah menyorot isu seperti undang undang kewarganegaraan dan undang undang kesetaraan gender di parlemen Rwanda: Reformasi legislatif berpusat pada undang undang tentang warisan dan suksesi (1999), perlindungan anak (2001), kekerasan berdasar gender (2009). Perempuan juga berpengaruh dalam memastikan bahwa undang undang lain peka akan gender dan ramah anak, termasuk undang undang kewarganegaraan, klasifikasi kejahatan genosida dan perlindungan saksi. Terkadang, anggota dewan memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengkaji isu kesetaraan gender karen disiplin partai. Biasanya, kebijakan partai Pengarusutamaan gender memastikan bahwa pengembangan kebijakan, kajian legislasi dan alokasi sumber daya harus didasarkan informasi dampaknya terhadap pria dan wanita menentukan kelompok partai di parlemen dan suaranya pada isu tertentu. Oleh karena itu tuntutan kepada anggota dewan sebaiknya realistis, di mana identitas partai sangat kuat, ruang untuk anggota parlemen dalam bertindak di luar garis kebijakan partai mungkin terbatas. 58 Hal ini memperkuat pentingnya memastikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan partai. (e) memastikan akses perempuan terhadap peluang dan retensi Jumlah perempuan di parlemen naik dan turun selama masa jabatan parlemen. Anggota dewan perempuan mungkin mengundurkan diri atau menjabat sebagai menteri dan oleh karena itu harus meninggalkan parlemen. Dalam situasi ini (di mana pemilihan antar waktu tidak dilakukan) partai politik dapat memastikan bahwa perempuan menggantikan perempuan jika kursi kosong. Partai juga dapat memastikan bahwa kursi kosong akan diisi perempuan untuk meningkatkan proporsi anggota perempuan. Partai politik juga dapat mempertimbangkan cara di mana perempuan dapat mempertahankan kursinya di pemilihan berikutnya. Biasanya ada tingkat turnover yang lebih tinggi di antara anggota perempuan dibandingkan laki-laki, dan menanyakan kepada perempuan tentang insentif atau dukungan yang diperlukan dapat membalikkan trend ini. Di GHAnA, misalnya, beberapa partai politik menyatakan bahwa mereka berupaya mempertahankan kursi anggota dewan perempuan dalam pemilihan berikutnya, dan memastikan bahwa perempuan menggantikan perempuan jika ada kursi yang kosong.59
(f) dukungan jaringan lintas partai yang terdiri dari perempuan dan kaukus perempuan di parlemen Perempuan di seluruh dunia menyadari bahwa sebagai minoritas di parlemen, ada keuntungan strategis dari koalisi dan aliansi untuk membentuk perubahan kebijakan. Kaukus perempuan menjadi forum efektif yang menyatukan perempuan dari berbagai partai untuk menyalurkan ke- pentingan dan kekhawatiran, dan mengarusutamakan gender dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pemerintah.60 Secara konkret, kegiatan kaukus dapat memberikan dukungan kapasitas kepada anggota dewan perempuan, dengan analisa RUU, dengan pendapat dengan OMS, menyelenggarakan lokakarya untuk isu tertentu, menentukan posisi bersama tentang isu yang didorong oleh anggota perempuan kepada pimpinan partai mereka, dan mengawasi tindakan pemerintah terkait pengarus- utamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Dukungan partai untuk kaukus perempuan dapat membawa hasil positif: Meksiko: UU kota berhasil karena perempuan dari partai politik utama bekerja sama di dalam dan luar kongres untuk menekan kolega pria mereka untuk mendukung kuota n Armenia: Koalisi multi partai berhasil menyakinkan partai besar untuk menyetujui kuota di parlemen; anggota partai perempuan mengambil pesan yang disusun bersama dan menyesuaikannya untuk upaya advokasi internal di dalam partai masing-masing. El Salvador: Anggota Dewan Dewan Salvador berupaya memperkuat Asosiasi dan Mantan Anggota Perempuan >> i v. Periode Pasca Pemilihan suara politik perempuan baik di dalam maupun luar parlemen. Asosiasi ini menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya tentang ketrampilan- organisasi yang dapat membantu perempuan lebih efektif dalam kerja politiknya. Asosiasi Kirgistan: Hukum Perempuan, yang menyatukan anggota dewan, pakar gender, dan aktivis perempuan, dari organisasi non masyarakat, sangat berpengaruh dalam memper kuat kaukus perempuan termasuk di bidang seperti pengembangan kapasitas untuk melakukan analisa rancangan undang undang.61 untuk Inisiatif (g) Bangun kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil Pembentukan koalisi antara perempuan politik dan masyarakat sipil bisa menjadi efektif dalam mendorong kebijakan. Pada banyak contoh, terutama jika partai berusaha mendorong amandemen konstitusi atau legislasi yang meningkatkan pemberdayaan perempuan, aktivis dalam partai politik telah bekerja erat dengan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai tujuan mereka di contoh lain, organisasi masyarakat sipil dan UNDP Bangladesh 41
42 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat yang secara strategis menargetkan aktivis partai perempuan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan yang diinginkan dalam kedua skenario, OMS dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dan menyuarakan tuntutan masyarakat. Maroko: Baik OMS domestik maupun internasional telah bekerja sama untuk menyatukan perempuan dari beberapa partai politik, membangun momentum untuk mendirikan kaukus perempuan, dan menentukan strategi mengenai bagaimana mendukung undang-undang yang mengatur kuota. Peru: Membangun gelombang kuota gender baru di Amerika Latin, koalisi organisasi perempuan dapat bekerja dengan perempuan dalam partai untuk memperjuangkan undang undang kuota pencalonan. Slovenia: Koalisi lintas partai yang terdiri dari pemimpin dan tokoh perempuan secara sukses menggolkan revisi konstitusi untuk mencantumkan jaminan sementara untuk keterwakilan perempuan dalam politik yaitu kuota 40 persen di semua daftar calon dalam pemilihan Parlemen Eropa untuk tahun 2004.62 (h) memberikan pemahaman kepada anggota partai dan bermitra bersama laki-laki Melembagakan kesetaraan gender berarti peraturan dan prosedur yang ditetapkan partai dilaksanakan oleh anggota partai, terutama anggota kaukus dalam parlemen. Ambisi partai, seperti penentuan target khusus dan komitmen kebijakan yang diartikulasikan tidak berarti banyak jika tidak diiringi dengan dukungan dan persetujuan dari anggota partai, laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki adalah mayoritas di parlemen dan mendominasi struktur kepengurusan partai, mereka adalah mitra penting untuk mewujudkan perubahan. Hal ini membutuhkan proses pelatihan internal untuk memberikan pemahaman kepada anggota terutama lelaki tentang kesetaraan gender. Pelatihan orientasi, biasanya diberikan kepada anggota parlemen baru, sebaiknya mencakup ketentuan tentang kesetaraan gender. Dukungan dan visi pimpinan partai sangat penting dalam hal ini. Di Spanyol, pimpinan PSOE Zapatero menyatakan diri sebagai feminis dan dengan demikian terdapat perubahan citra feminisme dalam politik Spanyol. Hal ini telah berdampak meluas sehingga perempuan diperlakukan sama dengan laki-laki di dalam partai, dan pendapat mereka dipertimbangkan setara dengan mitra mereka yang laki-laki.
uNdp KeNya Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat KESIMPULAN Diterimanya perspektif perempuan dan partisipasi perempuan dalam politik merupakan prasyarat untuk pembangunan demokrasi dan berkontribusi untuk penguatan good governance, dan partai politik merupakan saran utama untuk partisipasi mereka. Hal ini dapat membawa manfaat secara politis dan keuangan untuk partai untuk mendorong inisiatif pemberdayaan perempuan di seluruh siklus pemilihan. Dengan reformasi yang secara terbuka dan resmi untuk mendukung partisipasi perempuan, partai politik dapat mengubah opini publik, menggalang basis dukungan baru, menarik anggota baru, menarik arus pendanaan publik ke partai, dan meningkatkan citra mereka di negara lain, antara lain merupakan keuntungan politis dan praktis Dukungan partai politik resmi diperlukan untuk mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam politik. Bias gender meluas di semua 43
44 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang lebih Kuat negara di dunia dan tercermin dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Di banyak negara perempuan masih dipersulit untuk bersaing langsung dengan laki-laki dan dari interaksi dan penampilan publik, dan diberikan peran yang menjauhkan mereka dari pembuatan keputusan. Bias tersebut memperparah dan melangsungkan status ekonomi perempuan yang lemah dan kemiskinan di seluruh dunia, yang merupakan hambatan langsung dan penting yang membuat partisipasi perempuan lebih rendah pada tahap siklus pemilihan. Misalnya, hanya sedikit perempuan yang menguasi sumber daya, oleh karena itu tidak dapat mendanai kampanye mereka sendiri dan dicalonkan atau bersaing dalam pemilihan. Akses terhadap sumber daya juga terbatas dibanding laki-laki untuk mendukung kampanye, seperti dana eksternal, produk pengetahuan, jaringan pengaruh, teladan, dan mentor yang berpengalaman. Dalam partai politik, bias tersebut dicerminkan dalam terbatasnya jumlah perempuan dalam jabatan pimpinan dan pembuatan keputusan. Bahkan, terlalu banyak perempuan terwakili di kegiatan pendukung partai politik di tingkat akar rumput atau pendukung pimpinan partai yang pria. Jabatan dengan kekuasaan di partai politik sering sifatnya informal, ter- pusat, dan didukung oleh hubungan dan jaringan pengaruh yang tidak dapat diakses oleh pendatang baru, dan terutama perempuan. Tanpa akses ke pengetahuan dan memori lembaga yang ada pada jaringan tersebut, dan dengan sumber daya terbatas, segelintir teladan dan mentor, terkadang dukungan keluarga dan masyarakat yang terbatas, dapat dipahami bahwa partisipasi perempuan dalam partai politik masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Berbagai tantangan yang dihadapi perempuan yang ingin terjun ke politik dan bergabung dengan partai politik diatasi melalui berbagai langkah di berbagai tahapan dan peluang di siklus pemilihan. Panduan ini menggambarkan bagaimana sasaran strategi ini dapat mendorong lebih banyak perempuan duduk di jabatan kepemimpinan dan memastikan mereka mempertahankan jabatannya. Berbagai strategi di sini mulai dari perubahan skala besar dalam sistem politik ke reformasi internal partai politik dan penguatan kapasitas untuk perempuan. Beberapa contoh telah menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik seiring dengan inisitif untuk memastikan agar platform partai responsif dari sisi gender. Strategi yang paling berarti meng- gabungkan reformasi ke lembaga politik dan ketentuan untuk mendukung aktivis, calon, dan pejabat terpilih perempuan untuk mengatasi tantangan sosio ekonomi dan kapasitas yang dihadapi oleh perempuan. Partai politik di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa tidak ada awal mula yang lebih baik dari yang lain asalkan ada komitmen terhadap kesetaraan gender. Partai yang berhasil cukup kreatif dalam pendekatan mereka untuk memberdayakan perempuan dan menyesuaikan pendekatan tersebut sesuai sejarah dan konteks. Meskipun ada keragaman strategi dan pendekatan, meski demikian, penting untuk dicatat bahwa langkah yang ditempuh seperti kuota telah berulang kali terbukti efektif dalam memajukan perempuan agar dapat menduduki jabatan kekuasaan. Panduan ini bertujuan memberikan daftar potensi strategi yang singkat dan mudah diakses, yang disusun berdasar tahapan dalam siklus pemilihan, bersama dengan contoh praktis dari studi kasus. Diharapkan bahwa anggota partai politik, terutama pimpinan partai, organisasi masyarakat sipil dan aktivis kesetaraan gender termotivasi untuk mengambil langkah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Panduan ini juga diharapkan bermanfaat bagi stakeholder yang mencai panduan mengenai cara memajukan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.
CATATAN AKHIR 1. Inter-Parliamentary Union, Women in Parliaments: World and Regional Averages, diperoleh dari wmn-e/world-arc.htm, 2011. 2. Inter-Parliamentary Union, Beijing Goals Still Unmet: Press Release, diperoleh dari htm, 3 Maret 2010. 3. United Nations Protocol and Liaison Service, Kepala Negara dan Pemerintahan, Daftar Terbuka, 9 Agustus 2011. 4. Ballington, Julie, Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments, Inter-Parliamentary Union, Jenewa, Swiss, 2008. 5. ACE, The Electoral Cycle Approach, diperoleh dari 6. Adapted from Maguire, Linda, Electoral Cycle Approach: Session III, dipresentasikan pada Temu Praktek Global UNDP Untuk Dukungan Siklus Pemilihan, Gaborone, Botswana, 2 Maret 2011. 7. ACE, Roles and Definition of Political Parties, ACE Electoral Knowledge Network, diperoleh dari 8. ACE, Guiding Principles of Parties and Candidates, ACE Electoral Knowledge Network, diperoleh dari 9. ACE, Internal Functioning of Political Parties, ACE Electoral Knowledge Network, diperoleh dari ace-en/topics/pc/pc20?toc. 10. Llanos, Beatriz, & Kristen Sample, From Words to Action: Best Practices for Women's Participation in Latin American Political Parties, IDEA, diperoleh dari 2009. 11. Sacchet, Teresa, Political Parties: When Do They Work for Women?, dari Pertemuan kelompok Pakar Kesetaraan Partisipasi Perempuan dan Lelaki dalam Proses Pembuatan Keputusan, terutama untuk Partisipasi dan Kepemimpinan Politik, United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), Division for the Advancement of Women (DAW), Economic Commission for Africa (ECA), Addis Ababa, Ethiopia, diperoleh dari EP.10_rev.pdf, 2005. 12. Anggaran Dasar CDU, Pasal 15, baca International IDEA, IPU, & Stockholm University, Global Database of Electoral Quotas for Women, diperoleh dari systemParty.cfm catatan akhir 13. African National Congress Constitution, diperoleh dari 14. Llanos & Sample, 2009, op. cit., hal. 32. 15. iKNOW Politics, Consolidated Response on Establishing Women's Party Sections, diperoleh dari politics.org/node/3527, 2007. 16. Ibid. 17. Matland, Richard E., & Kathleen A. Montgomery (2003), 'Recruiting Women to National Legislatures: A General Framework with Applications to Post-Communist Democracies,' dalam Richard E. Matland & Kathleen A. Montgomery (eds.), Women's Access to Political Power in Post-Communist Europe, Oxford University Press, Oxford, hal. 21, 2003, dan Ballington, Julie, & Richard Matland, 'Enhancing Women's Participation in Electoral Processes in Post-conflict Countries,'dari Temu Pakar OSAGI & DPA New York City, AS, 2004. 18. Matland, Richard, 'Enhancing Women's Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems,' dalam International IDEA, Women in Parliament: Beyond Numbers, IDEA: Stockholm, Swedia, 1998, hal. 70. 19. Ballington & Matland, 2004, op. cit. 20. Ballington, Julie, 'Strengthening Internal Political Party Democracy: Candidate Recruitment from a Gender Perspective,' dari How to Strengthen Internal Party Democracy? World Movement for Democracy, Durban, Afrika Selatan, 2004. 21. Ballington, Julie, 'Implementing Affirmative Action: Global Trends,' IDS Bulletin Special Issue: Quotas: Add Women and Stir? Volume 41, Issue 5, September 2010, hal. 11-16. 22. International IDEA, IPU, & Stockholm University, Global Database of Electoral Quotas for Women, diperoleh dari quotaproject.org. 23. Ibid. 24. Ballington, 2010, op. cit. 25. International IDEA, IPU, & Stockholm University, Global Database of Electoral Quotas for Women, diperoleh dari 26. Llanos & Sample, 2009, op. cit. 27. Ghana Web, Parties Issue Recommendations in Favour of Women in Governance, diperoleh dari com, 14 Februari 2011. 45
46 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat 28. Socialist International Women, Policies on Gender Equality - the Driving Force for Social and Economic Development, dapat diperoleh di 2010. 29. Ballington, Julie, Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments, Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland, 2008, hal. 18. 30. Ballington & Matland, 2004, op. cit. 31. International IDEA, Funding of Political Parties and Election Campaigns, Stockholm, Swedia2003, hal. 83. 32. Ballington & Matland, 2004, op. cit. 33. Luchsinger, Gretchen, & Ruth Meena, Electoral Financing to Advance Women's Political Participation: A Guide for UNDP Support, UNDP, New York, AS2007, hal1. 34. Munroe, Susan, 'Riding,' Kanada Guide, diperoleh dari g/riding.htm. 35. Ballington, 2003, op. cit., hal. 163. 36. National Democratic Institute, Women Gain Political Ground in Burkina Faso, available at node/15464, 19 Mei 2009. 37. Ballington, Julie, 'Gender Equality in Political Party Funding,' dipresentasikan pada Lokakarya Is Financing an Obstacle to the Political Participation of Women? Forum Antar Amerika tentang Partai Politik, OAS, Washington DC, AS, 16 Desember 2003. 38. RUU masih dibahas saat Publikasi ini disusun. Baca Menteri Hogan mempublikasikan Skema Umum Pemilihan (Amandemen) (Pendanaan Politik) Bill 2011, Merrion Street, Juni 2011, tersedia pada 39. Ghana Web, 2011, op. cit. Usulan disampaikan pada lokakarya Women's Manual Towards Increased Women's Parliamentary Representation, diselenggarakan di Accra, Ghana, Februari 2011. 40. Llanos & Sample, 2009, op. cit., hal 35. 41. ACE, Roles and Definition of Political Parties. 42. Ballington, 2008, op. cit. 43. iKNOW Politics, 'Consolidated Response on Working With Women Candidates and Women Voters During Elections,' Tersedia di 2008. 44. Wawancara dengan calon dan politisi perempuan berbicara mengenai pengalaman pribadi mereka tersedia di International Knowledge Network of Women in Politics, diperoleh dari dan wawancara. 45. IPU, Survey on Equality in Politics: Summary Overview, IPU, Geneva, Switzerland, 2008. 46. Llanos & Sample, 2009, op. cit. 47. United Nations DPKO/DFS, Joint Guidelines on Enhancing the Role of Women in Post-Conflict Electoral Processes, DPKO/DFS, New York, AS, 2007, hal.31. 48. ACE, 'Parties as Election Monitors,' ACE Electoral Knowledge Network, dapat diperoleh di 49. OSCE/ODIHR, Panduan Pemantauan Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan, OSCE/ODIHR, Warsawa, Polandia, 2004, hal. 40. 50. ANC Women's League, ANCWL outreach empowerment programme in full swing, dapat diperoleh di za/wl/show.php?id=8194, 28 April 2011. 51. United Nations DPKO/DFS, Joint Guidelines on Enhancing the Role of Women in Post-Conflict Electoral Processes, DPKO/DFS, New York, AS, 2007, hal. 28. 52. Ibid. 53. Ballington, 2008, op. cit. 54. Ibid. 55. Ibid. 56. Ibid. 57. Hijab, Nadia, Quick Entry Points to Women's Empowerment and Gender Equality in Democratic Governance Clusters, UNDP, New York, AS, 2007, hal. 20. 58. Ballington, 2008, op. cit., hal. 50. 59. Ghana Web, op. cit. 60. Ballington, 2008, op. cit. 61. Baca untuk informasi lebih lanjut. 62. Lokar, Sonja, 'A Short History of Quotas in Slovenia,' Dipresentasikan pada Konferensi Implementasi Kuota: Pengalaman Eropa, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)/Central Eastern European (CEE) Network for Gender Issues, Budapest, Hungaria, 22-23 Oktober 2004.
UNDP Georgia Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang lebih Kuat Lampiran Lampiran 1 - Daftar Studi Kasus Berikut adalah daftar 20 contoh studi kasus yang diteliti oleh UNDP (dan dilaksanakan oleh NDI pada tahun 2009-2010) yang menjelaskan sebagian besar contoh yang ada di Panduan ini. Untuk beberapa contoh, kasus berada di luar lingkup penelitian yang dipresentasikan untuk menggambarkan poin tertentu. 47
48 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Negara Armenia Judul Pembangunan Koalisi untuk Mendorong Pelaksanaan Kuota Australia Kuota Internal Partai dan Jaringan Penggalangan Dana untuk mendorong Perempuan dalam Politik Burkina Faso Kuota Partai Politik Sukarela Dan Wajib menurut Hukum Kamboja Divisi Organisasi Perempuan untuk Meningkatkan Peran Perempuan Internal Partai dan Jabatan Terpilih Kanada Mendorong Calon Perempuan melalui Jaringan Penggalangan Dana dan Aturan Pencalonan Diversifikasi Rekrutmen Calon dan Subsidi untuk Dana Kampanye subsidies for campaign expenses Kroasia Dukungan Divisi Perempuan untuk Kuota Calon dan Penguatan Kapasitas Dan Pelatihan El Salvador Strategi untuk Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Politik Pasca Pembebasan India (boks) Kuota, Pencadangan kursi dan Partai Politik Indonesia (boks) Meksiko Rekrutmen calon dan kuota partai politik Mendukung Keterwakilan Perempuan Melalui Kuota dan Dana Publik Untuk Pelatihan Maroko Aktivisme lintas sektor untuk Mendorong kuota pencalonan partai Peru (boks) Koalisi organisasi perempuan dengan sasaran pimpinan partai untuk mendorong kuota Rwanda Menggunakan Konstitusi untuk Mendorong Peran Perempuan Pasca Konflik Serbia (boks) Mobilisasi Sayap Perempuan untuk Perubahan Politik Contoh Forum Kepemimpinan Perempuan (organisasi masyarakat sipil) Partai Buruh Australia Congress for Democracy and Progress (CDP) Sam Rainsy Party (SRP) Partai Liberal New Democratic Party (NDP) (boks) Social Democratic Party (SDP) Farabundo Marti Front for National Liberation (FMLN) Asosiasi Perempuan Salvador Untuk Anggota Parlemen dan Eks Anggota Parlemen (ASPARLEXAL) Umum Bharatiya Janata Party (BJP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) National Action Party (PAN) Union of Popular Forces (USFP) Umum Rwandan Patriotic Front G17 Plus Kata Kunci Mobilisasi Perempuan Kuota Wajib Kuota partai internal Jaringan penggalangan dana Kuota Sukarela Partai Kuota Wajib Mekanisme Pendanaan Mobilisasi Perempuan Dukungan kampanye Untuk calon perempuan Jaringan pendanaan Aturan nominasi calon Platform parta Pencalonan Pengeluaran Kampanye Mobilisasi Perempuan Sayap/Divisi Perempuan Kuota Partai Internal Organisasi Internal Partai Kuota Sukarela Kaukus Perempuan Kursi dicadangkan di parlemen Rekrutmen Calon Mobilisasi Perempuan Pendanaan Calon Kuota Partai Internal Kuota Calon Mobilisasi Perempuan Kebijakan Partai Kuota Kuota Wajib dan Sukarela Mobilisasi Perempuan Mobilisasi Perempuan Sayap/Divisi Perempuan
Negara Afrika Selatan Afrika bagian Selatan (boks) Spanyol Timor Timur (boks) Inggris Amerika Serikat Judul Transformasi Agenda dari Gerakan Pembebasan ke Ranah Politik Pengalaman regional memanfaatkan periode transisi dan melembagakan praktek kesetaraan gender dalam partai Bermitra dengan Laki Laki untuk Transformasi Lingkungan Politik untuk Perempuan Menciptakan insentif untuk Mendorong rekrutmen calon perempuan Mencalonkan Perempuan di Posisi Dengan Peluang Menang Jaringan Penggalangan Dana dan Kebijakan Kesetaraan Gender untuk Kongres Partai Contoh African National Congress Mozambik (Liberation Front of Mozambik, FRELIMO) Namibia Mauritius Partai Sosialis (PSOE) UNTAET Partai Konservatif Partai Demokrat Lampiran Kata kunci Mobilisasi Perempuan Kuota sukarela partai -- Bermitra dengan Laki Laki Kuota Internal Mobilisasi Perempuan Kuota Airtime Media Pencalonan Reformasi Kebijakan Partai Mobilisasi Perempuan Jaringan Pendanaan Organisasi Partai 49
50 Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat Lampiran 2 - Negara dengan 30% Anggota Parlemen Perempuan Dan Contoh Kuota (dalam kamar parlemen yang lebih rendah) Negara Rwanda Andorra Swedia Afrika Selatan Kuba Islandia Finlandia Norwegia Belgia Belanda Mozambik Angola Kosta Rika Argentina Denmark Spanyol Tanzania Uganda Selandia Baru Nepal Jerman Ekuador Burundi Belarus Macedonia % perempuan 56.3 53.6 45.0 44.5 43.2 42.9 42.5 39.6 39.3 39.3 39.2 38.6 38.6 38.5 38.0 36.6 36.0 34.9 33.6 33.2 32.8 32.3 32.1 31.8 30.9 Kuota Kursi dicadangkan: 30% perempuan Kuota pencalonan sukarela partai N/A Kuota pencalonan sukarela partai Kuota pencalonan sukarela partai N/A Kuota pencalonan sukarela partai N/A Kuota pencalonan sukarela partai Ketentuan kuota pencalonan perempuan dalam daftar calon Kuota pencalonan sukarela partai Kuota pencalonan sukarela partai Ketentuan kuota 30% perempuan dan laki-laki dalam daftar calon Ketentuan kuota 40% perempuan dan laki-laki dalam daftar calon Ketentuan kuota pencalonan perempuan dalam daftar calon N/A Kuota 40% pencalonan perempuan & laki-laki dalam daftar calon Kursi dicadangkan: 30% perempuan Kursi dicadangkan untuk perempuan (dan kelompok lain) Kuota pencalonan sukarela partai Ketentuan kuota 33% pencalonan perempuan dalam daftar calon Kuota pencalonan sukarela partai Ketentuan kuota pencalonan perempuan dalam daftar calon Ketentuan kuota 30% pencalonan perempuan dalam daftar calon N/A Ketentuan kuota: setiap urutan ketiga dalam daftar calon harus ada wakil gender yang kurang terwakili Ketentuan kuota 33% pencalonan perempuan dalam daftar calon Guyana N/A=Not applicable, tidak tersedia Sumber: Tabel diperoleh dari Quota Project: Database Global untuk Kuota Perempuan Tersedia di diakses September 16, 2011; dan Inter-Parliamentary Union Agustus 2011. 30.0
Menjamin Kesetaraan Partisipasi Perempuan Dalam Struktur Pembuatan Keputusan Partai adalah Hal Penting untuk Menjamin Kesetaraan Gender dalam Partai, dan Pada Akhirnya, Kesetaraan dalam Masyarakat. United Nations Development Programme Bureau for development Policy One United World Plaza New York, NY, 10017 USA tel. +1 212 906 6305 Informasi lebih lanjut: National Democratic Institute for International Affairs 455 Massachusetts Ave, NW, 8th floor Washington, DC 20001-2621 tel. +1 202 728 5500 Informasi lebih lanjut: