2 halaman ini sengaja dikosongkan
Ringkasan Eksekutif Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar Arah strategis dalam SNLKI 2021 - 2025 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan beberapa program strategis SNLKI 2013 dan SNLKI (Revisit 2017), hasil SNLIK 76,19%. Meskipun tergolong masih rendah, angka tersebut tahun 2019, rekomendasi dari berbagai pihak, kebutuhan meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2016, yaitu indeks untuk meningkatkan kegiatan literasi keuangan yang literasi keuangan sebesar 29,7% dan indeks inklusi keuangan berkualitas, studi literatur mengenai perkembangan konsep, sebesar 67,8%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia evaluasi kegiatan literasi keuangan yang telah dan sedang secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berjalan, serta implementasi literasi keuangan di negara lain. berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi Visi SNLKI 2021 - 2025 yaitu "Mewujudkan Masyarakat keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam Indonesia yang Memiliki Indeks Literasi Keuangan yang rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, Tinggi (Well Literate) sehingga Dapat Memanfaatkan Produk perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. dan Layanan Jasa Keuangan yang Sesuai untuk Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan". Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen tinggi dalam mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi Visi dimaksud dijabarkan dalam tiga misi, yaitu: keuangan nasional. Hal ini tercermin pada pilar 2 Kerangka Struktural Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021 - 2025 yaitu Pengembangan Ekosistem Jasa 1) Memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan indeks literasi keuangan; Keuangan terdapat program 'Memperluas Akses Keuangan 2) Membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam dan Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat'. Pilar 2 pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan; tersebut selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan dan arah strategis peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dituangkan dalam Strategi Nasional Literasi 3) Memperluas akses dan ketersediaan produk dan dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. layanan jasa keuangan yang inklusif. 3
4 Untuk kesinambungan, arah strategi dalam SNLKI 2021 Akses Keuangan guna memberikan kemudahan bagi - 2025 disusun berdasarkan 3 pilar program strategis masyarakat dalam mengakses lembaga, produk dan/atau SNLKI (Revisit 2017) yaitu Cakap Keuangan, Sikap dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Perilaku Keuangan yang Bijak, serta Akses Keuangan. dan kemampuan. Ketiga program strategis yang menjadi dasar dari SNLKI ini disusun atas beberapa hal. Pertama, konsep dasar Program strategis dimaksud diperluas menjadi beberapa literasi keuangan bukan hanya didasarkan pada tiga aspek program inisiatif serta core action. Penjabaran program literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan strategis menjadi program inisiatif dan core action keyakinan, melainkan meliputi pula aspek sikap dan dimaksudkan untuk mempermudah dan mempertajam perilaku. Kedua, dalam kenyataannya, literasi keuangan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sangat berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga masing-masing program strategis. Melalui penetapan perlu adanya keselarasan dan kesinambungan antara program inisiatif dan core action, diharapkan kegiatan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Ketiga, pencapaian strategi literasi dan inklusi keuangan lebih yang akan dilakukan menjadi lebih fokus dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing efisien dilakukan secara bersama-sama sehingga tujuan program strategis. pencapaian literasi keuangan untuk memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dapat dilakukan Program inisiatif yang termuat dalam SNLKI ini dengan lebih optimal. menitikberatkan pada digitalisasi edukasi keuangan, intensifikasi literasi dan akselerasi produk keuangan Program strategis Cakap Keuangan bertujuan untuk syariah, pengembangan strategi pelaksanaan kegiatan meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat edukasi dan literasi keuangan sesuai dengan target mengenai Lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. prioritas dan berdasarkan risk based perlindungan Kecakapan keuangan terbentuk dari beberapa komponen konsumen, pengenalan produk keuangan generik serta yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan. aliansi strategis dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Masyarakat yang cakap keuangan perlu memiliki Dalam rangka mengimplementasikan program inisiatif, pengetahuan yang luas mengenai lembaga serta produk terdapat penguatan pada beberapa area core action, dan/atau layanan jasa keuangan termasuk manfaat, antara lain pengembangan infrastruktur literasi dan fitur, risiko, hak, kewajiban, cara memperoleh, denda, edukasi keuangan digital Massive Open Online Course dan biaya. Selanjutnya, program strategis Sikap dan (MOOC) melalui pengembangan Learning Management Perilaku Keuangan Bijak bertujuan untuk membangun System (LMS), aliansi strategis melalui pemuka agama masyarakat yang memiliki ketahanan keuangan yang kuat dan duta literasi keuangan dan duta outreach, penyediaan dalam menghadapi berbagai kondisi keuangan termasuk dashboard/tools sebagai alat bantu dalam membuat guncangan keuangan. Sikap keuangan yang bijak diawali keputusan keuangan, pengembangan pusat data literasi dengan adanya tujuan keuangan yang dimiliki oleh keuangan, penyusunan modul literasi dan edukasi seseorang. Tujuan keuangan tersebut merupakan prasyarat keuangan berdasarkan 3 level yaitu Basic, Intermediate seseorang dapat merencanakan dan mengelola keuangan dan Advanced serta berdasarkan data pengaduan dengan baik dalam jangka pendek maupun panjang. konsumen. Kecakapan keuangan yang disertai dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga, produk dan/atau layanan Untuk memastikan efektivitas pencapaian arah program strategis, SNLKI 2021 - 2025 didukung oleh tiga enabler jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan yaitu memperkuat perencanaan strategis dan monitoring kemampuan. Oleh sebab itu, diperlukan program strategis bisnis proses literasi dan edukasi keuangan, memperkuat
Gambar 1 Kerangka Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021-2025 VISI Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Memiliki Indeks Literasi Keuangan yang Tinggi (Well Literate) sehingga Dapat Memanfaatkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang Sesuai untuk Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan". MISI Memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan indeks literasi keuangan; Membangun dan meningkatkan Memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang inklusif. Memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang inklusif. Program Strategis Cakap keuangan Sikap dan perilaku keuangan bijak Akses keuangan Mengembangkan strategi pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi keuangan sesuai dengan usia Mengembangkan infrastruktur literasi dan edukasi keuangan digital (Massive Open Online Course) Memperkuat literasi keuangan syariah Mendorong literasi dan edukasi berbasis risk based perlindungan konsumen Mengembangkan tools untuk memperkuat sikap dan perilaku keuangan bijak Memperkuat perilaku keuangan yang bijak melalui kegiatan outreach dan pengembangan agen duta literasi keuangan Mendorong produk generik inklusi keuangan Memperkuat alignment program strategis literasi dan inklusi keuangan antar lembaga Mendorong akselerasi produk inklusi keuangan syariah Memperkuat strategi edukasi melalui pemuka agama Intensifikasi	affirmative	action Memperkuat dan monitoring bisnis proses literasi dan edukasi keuangan Memperkuat hubungan kelembagaan Campaign dan penguatan infrastruktur literasi edukasi keuangan Enabler Memperkuat perencanaan strategis dan monitoring bisnis proses literasi dan edukasi keuangan Memperkuat hubungan kelembagaan Mengintensifkan campaign dan memperkuat Infrastruktur literasi edukasi keuangan 5
6 Gambar 2 Roadmap Program Strategis SNLKI 2021 - 2025 Roadmap Program Strategis SNLKI 2021 - 2025 Pengembangan LMS Pengembangan Kurikulum • Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Meningkatkan Literasi Keuangan Pasar Modal Melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLIK) Intensifikasi Kurikulum • Pelaksanaan Affirmative Action Literasi dan Edukasi Keuangan 3T dan Disabilitas Intensifikasi Penggunaan LMS Melalui Aliansi Strategis Antar Lembaga Memperluas Cakupan Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan serta Akses Keuangan Masyarakat Khususnya Produk Generik Inklusi Keuangan Enhancement Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Digital (Aplikasi Dashboard dan Tools Berbasis Smartphone) dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan SNLKI 2021 Program Multiyears Koordinasi dengan Lembaga dan Kementerian terkait dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan Pemeliharaan aplikasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Penyusunan dan pengkinian heatmap dalam rangka penentuan wilayah dan sasaran prioritas Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan edukasi dan literasi keuangan Pelaksanaan workshop SIPEDULI dalam rangka meningkatkan partisipasi PUJK dalam melaksanakan kegiatan literasi keuangan • Pelaksanaan siklus pendekatan penguatan infrastruktur edukasi dan literasi keuangan hubungan kelembagaan, serta mengintensifkan campaign yang dianggap sebagai prioritas dan dilaksanakan oleh dan memperkuat infrastruktur literasi edukasi keuangan. berbagai pihak dapat berjalan secara terarah. SNLKI 2021 - 2025 dilengkapi dengan roadmap atau Roadmap Program Strategis SNLKI 2021 - 2025 memuat peta jalan. Roadmap atau peta jalan diharapkan mampu program strategis tahunan dan program strategis multiyears. menjelaskan alur pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui roadmap dimaksud, maka Program strategis tahunan adalah program yang telah disusun pada setiap tahun dan menjadi prioritas utama seluruh instrumen yang ada pada program strategis SNLKI pada tahun tersebut. Pelaksanaan program strategis 2021 - 2025 akan diintegrasikan dan diimplementasikan tahunan disusun berdasarkan empat parameter antara secara terstruktur sehingga pelaksanaan program strategis lain urgensi, multiplier effect, ketersediaan infrastruktur,
Agar implementasi program strategis lebih terarah dan fokus, dengan memperhatikan evaluasi terhadap sasaran prioritas sebelumnya, maka dalam SNLKI 2021 - 2025 ditetapkan 10 sasaran prioritas... dan sustainability. Pelaksanaan program strategis tahunan workshop SiPEDULI dalam rangka meningkatkan juga dijabarkan secara lebih detail melalui program inisiatif, partisipasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam core action, indikator, pelaksana, dan target (outcome) yang melaksanakan kegiatan literasi keuangan. diharapkan. Agar implementasi program strategis lebih terarah dan Program strategis multiyears adalah program yang akan fokus, dengan memperhatikan evaluasi terhadap sasaran dijalankan secara berkesinambungan sepanjang berlakunya prioritas sebelumnya, maka dalam SNLKI 2021 - 2025 SNLKI 2021 - 2025 yang berfokus pada penguatan koordinasi ditetapkan 10 sasaran prioritas yang mencakup Pelajar, dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka Mahasiswa, dan Pemuda/i; Profesi; Karyawan; Petani dan meningkatkan literasi keuangan, pemeliharaan aplikasi Nelayan; Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon PMI; dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, penyusunan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Penyandang dan pengkinian heatmap dalam rangka penentuan wilayah Disabilitas; Masyarakat Daerah Terdepan, Terluar, dan sasaran prioritas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi keuangan, serta pelaksanaan Tertinggal (3T); Perempuan/ Ibu Rumah Tangga; dan Komunitas. 7
8 Kata Pengantar Dalam beberapa dekade terakhir, sektor jasa keuangan telah berkembang pesat dan yang memperkuat kompetensi keuangan konsumen, ketahanan, dan kesejahteraan keuangan secara keseluruhan menjadi penting dalam mewujudkan kerangka perlindungan konsumen keuangan yang kuat. memberikan peluang lebih besar kepada individu untuk mengakses produk dan/atau layanan keuangan. Namun, pada saat yang sama, sektor jasa keuangan menjadi lebih kompleks, terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 yang mendorong adanya inovasi layanan keuangan digital telah menimbulkan tantangan dan risiko baru. Oleh sebab itu, kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk/layanan keuangan dan risiko terkait, kebijakan Sebagai pedoman bagi OJK dan Lembaga Jasa Keuangan dalam melakukan kegiatan edukasi keuang an untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Revisit 2017 telah mencapai tingkat literasi keuangan sebesar 38,03% dan tingkat inklusi keuangan sebesar 76,19%. Hal ini berarti bahwa tingkat inklusi keuangan telah melebihi target yang ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Namun, kesenjangan antara tingkat literasi dengan tingkat inklusi keuangan dapat dikatakan masih relatif tinggi. Hal ini berarti masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Menurut G20, Literasi Keuangan adalah keterampilan penting untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat rentan dan kurang terlayani, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta untuk mendukung kesejahteraan, inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen. G20 juga menyatakan bahwa transformasi digital berpotensi dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat pemulih an, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama di era pandemi Covid-19. G20 mendukung hal tersebut dalam G20 Menu of Policy Options - Digital Transformation and Productivity Recovery yang berisi berbagai macam pilihan kebijakan, best practices, promosi inklusi, dan peran utama kerja sama internasional dalam memanfaatkan peluang digitalisasi yang didukung melalui analisis yang dilakukan oleh OECD dan IMF. Tirta Segara Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun strategi nasional baru mengenai literasi keuangan. SNLKI 2021 - 2025 disusun sebagai bentuk tindak lanjut atas SNLKI sebelumnya dengan mengacu pada rekomendasi OECD tahun 2020 mengenai strategi nasional literasi keuangan. Menurut OECD, strategi nasional literasi keuangan wajib melibatkan seluruh stakeholder terkait, bersinergi dengan regulasi terkait, memuat pedoman bagi pelaksanaan program literasi, memiliki sasaran serta tujuan prioritas, dan melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan strategi yang tertuang dalam sebuah roadmap. Roadmap SNLKI 2021 - 2025 memuat program strategi keuangan yang akan dijalankan secara berkesinambungan. Dalam roadmap tersebut telah disusun program strategis tahunan dan multiyears dengan sasaran prioritas yang mengacu pada best practices organisasi internasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat baik secara konvensional maupun syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan yang ditargetkan sebesar 90% sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada tanggal 28 Januari 2020. Jakarta, Desember 2021
Daftar Isi Ringkasan Eksekutif - 3 Kata Pengantar - 8 Daftar Isi - 9 Daftar Gambar - 10 Daftar Tabel - 11 Daftar Grafik - 11 Bab 01 Pendahuluan - 13 1.1 Kondisi Indonesia Saat ini - 18 1.2 Pentingnya Literasi Keuangan - 21 1.3 Hubungan Tingkat Literasi Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi - 24 1.4 Hubungan Tingkat Literasi Keuangan dengan Perlindungan Konsumen - 27 1.5 Isu-isu Terkait Literasi Keuangan secara Global - 29 Bab 02 Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia - 33 2.1 Indeks Literasi Keuangan - 35 2.2 Sikap dan Perilaku Keuangan - 41 2.3 Indeks Inklusi Keuangan - 42 2.4 Pengetahuan Masyarakat mengenai Sektor Jasa Keuangan - 45 2.5 Ketahanan Keuangan - 51 2.6 Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Perluasan Akses Keuangan - 52 2.7 Preferensi Masyarakat terhadap Produk dan Layanan Jasa Keuangan - 54 2.8 Delivery Channel Produk dan Layanan Jasa Keuangan - 55 Bab 03 Literasi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan Syariah -57 3.1 Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia -59 3.2 Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah - 61 3.3 Industri Jasa Keuangan Syariah - 64 3.4 Preferensi Masyarakat terhadap Produk dan Layanan Jasa Keuangan Syariah - 65 Bab 04 Literasi Keuangan Digital - 67 4.1 Penggunaan Teknologi Informasi oleh Masyarakat Indonesia - 69 4.1.1 Penetrasi Internet di Indonesia - 69 4.1.2 Perilaku Pengguna Internet - 71 4.2 Layanan Keuangan Digital - 75 Bab 05 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan - 77 5.1 Evaluasi Upaya Pelaksanaan Kegiatan Literasi Keuangan yang Dilaksanakan oleh OJK - 79 5.1.1 Penguatan Infrastruktur Edukasi Keuangan - 79 5.1.2 Digitalisasi Edukasi Keuangan - 81 5.1.3 Edukasi Keuangan Komunitas dan Edukasi Masif - 81 5.1.4 Edukasi Keuangan dalam Mendukung Program Pemerintah - 82 5.1.5 Edukasi Keuangan dalam Rangka Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dan Pasar Modal - 82 5.1.6 Penguatan Infrastruktur SDM melalui Training of Trainers (ToT) - 83 5.2 Evaluasi Upaya Pelaksanaan Kegiatan Literasi Keuangan yang Dilaksanakan oleh PUJK - 83 5.2.1 Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan - 84 9
10 Daftar Isi 5.2.2 Evaluasi Persebaran Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan - 87 5.2.3 Sasaran Kegiatan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan - 88 5.3 Evaluasi Literasi Keuangan Berdasarkan Survei Internasional - 90 5.3.1 OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy - 90 5.3.2 The 2020 TIAA Institute-GFLEC Personal Finance Index - 91 5.3.3 The Standard & Poor's Rating Services Global Financial Literacy Survey - 92 Bab 06 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025 - 93 6.1 Tujuan SNLKI 2021- 2025 - 96 6.2 Analisa SWOT Kondisi Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia - 96 6.3 Visi dan Misi SNLKI 2021 - 2025 - 100 6.4 Prinsip Dasar - 101 6.5 Sasaran - 102 6.6 Program Strategis - 108 6.7 Enabler - 111 6.8 Roadmap - 113 6.9 Aliansi Strategis - 124 6.10 Tindak Lanjut SNLKI 2021- 2025 - 128 Daftar Gambar Gambar 1 Gambar 2 Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 6.1 Gambar 6.2 Gambar 6.3 Kerangka Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021-2025 - 5 Roadmap Program Strategis SNLKI 2021 - 2025 - 6 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020 - 18 Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2020 - 19 Hubungan Inklusi Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat - 25 Indeks Literasi Keuangan Berdasarkan Provinsi - 37 Indeks Inklusi Keuangan Berdasarkan Provinsi - 43 Sasaran Prioritas SNLKI 2021 - 2025 - 102 Roadmap Program Strategis SNLKI 2021 - 2025 - 113 Alur Implementasi SNLKI 2021 - 2025 oleh PUJK - 128
Daftar Tabel Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 5.1 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 6.3 Tabel 6.4 Tabel 6.5 Tabel 6.6 Tabel 6.7 Peran Industri Jasa Keuangan - 21 Data 5 Jenis Produk per Sektor Keuangan yang Paling Sering Diadukan (per tanggal 1 Januari 2013 s.d 30 September 2021) - 28 Produk/Layanan Jasa Keuangan yang Paling Diketahui - 40 Tujuan Keuangan - 41 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Perbankan - 46 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Asuransi - 47 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Lembaga Pembiayaan - 47 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Dana Pensiun - 48 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Pergadaian - 48 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Pasar Modal - 48 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Lembaga Keuangan Mikro - 49 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk LJK Formal Lainnya - 49 Jangka Waktu Ketahanan Keuangan - 51 Korelasi Literasi dan Inklusi Keuangan - 52 Islamic	Finance	Development	Indicator (IFDI) 2020 - 59 Persentase Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan - 64 Pengetahuan dan Penggunaan Masyarakat terhadap Produk dan Layanan Jasa Keuangan Syariah Tahun 2019 - 65 Hasil Survei Literasi Keuangan OECD - 90 Daerah Tertinggal Indonesia Tahun 2020 - 2024 - 105 Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan) - 106 Program Strategis Cakap Keuangan - 108 Program Strategis Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak - 109 Program Strategis Akses Keuangan - 110 Detail Program Strategis Tahun 2021 - 2025 - 114 Pemetaan Aliansi Strategis - 124 Daftar Grafik Grafik 1.1 Grafik 1.2 Grafik 1.3 Grafik 1.4 Tren Layanan Konsumen OJK (akumulatif) per tanggal 1 Januari 2013 s.d 30 September 2021 - 27 Grafik 1.5 Data Layanan Konsumen OJK Berdasarkan Jumlah Layanan per Sektor (akumulatif per tanggal 1 Januari 2013 s.d 30 Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin Indonesia - 18 Komposisi Penduduk Berdasarkan Generasi dan Peningkatan Penduduk Usia Produktif (%) - 19 Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku - 20 September 2021) - 27 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2013-2019 - 35 Indeks Literasi Keuangan berdasarkan Gender - 35 Indeks Literasi Keuangan berdasarkan Strata Wilayah - 36 Persentase Literasi Keuangan berdasarkan Jenis Pekerjaan - 38 Persentase Literasi Keuangan berdasarkan Usia - 38 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1971-2020 - 39 Persentase Literasi Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan - 39 Persentase Literasi Keuangan Berdasarkan Socio-Economic	Status (SES) - 39 Persentase Literasi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan - 40 Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4 Grafik 2.5 Grafik 2.6 Grafik 2.7 Grafik 2.8 Grafik 2.9 Grafik 2.10	Upaya	Mencapai	Tujuan	Keuangan	-	41 Grafik 2.11 Kemampuan Keuangan Dibanding Orang Dewasa Lainnya - 42 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2013-2019 - 42 Grafik 2.12 Indeks Inklusi Keuangan Sektoral Tahun 2019 - 42 Grafik 2.13 11
12 Daftar Grafik Grafik 2.14 Pengetahuan Masyarakat mengenai Lembaga Jasa Keuangan - 45 Grafik 2.15 Kemampuan Menghitung - 50 Grafik 2.16 Keyakinan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) - 50 Grafik 2.17 Cara yang dilakukan untuk Memenuhi Kebutuhan di Hari Tua - 51 Grafik 2.18 Keyakinan terhadap Kemampuan Pengelolaan Keuangan setelah Masa Pensiun/Hari Tua - 52 Grafik 2.19 Grafik 2.20 Preferensi Produk dan Layanan Jasa Keuangan - 54 Grafik 2.21 Pengetahuan dan Penggunaan Delivery Channel - 55 Grafik 2.22 Pengguna Delivery Channel Transaksi Keuangan berdasarkan Gender - 55 Grafik 2.23 Pengguna Delivery Channel Transaksi Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan - 56 Grafik 2.24 Pengguna Delivery Channel Transaksi Keuangan Berdasarkan Pengeluaran - 56 Grafik 3.1 Market Share Keuangan Syariah - 60 Grafik 3.2 Grafik 3.3 Grafik 3.4 Grafik 3.5 Grafik 3.6 Grafik 4.1 Grafik 4.2 Grafik 4.3 Grafik 4.4 Grafik 4.5 Grafik 4.6 Grafik 4.7 Grafik 4.8 Grafik 4.9 Grafik 4.10 Rata-Rata Durasi Waktu yang Digunakan dalam Mengakses Internet - 73 Grafik 4.11 Biaya untuk Terhubung dengan Internet dalam Satu Bulan - 74 Indeks Literasi Digital Masyarakat Indonesia - 74 Grafik 4.12 Persentase Kepatuhan PUJK dalam Menyampaikan Laporan Realisasi Literasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 - 84 Grafik 5.1 Persentase Kepatuhan PUJK dalam Menyampaikan Laporan Realisasi Literasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 per Sektor Grafik 5.2 Jasa Keuangan - 84 Jumlah Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 - 85 Jumlah Materi per Sektor Jasa Keuangan pada Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 - 85 Jumlah Literasi dan Edukasi Keuangan Konvensional dan Syariah Tahun 2018 - 2020 - 86 Persebaran Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 - 87 Sasaran Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 - 89 Persentase Pertanyaan Indeks P-Fin Dijawab Benar - 91 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Provinsi - 53 Indeks Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah - 61 Indeks Literasi Keuangan Syariah Tahun 2019 di Berbagai Provinsi - 62 Indeks Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah Tahun 2019 - 62 Indeks Inklusi Keuangan Syariah Tahun 2019 di Berbagai Provinsi - 63 Pengetahuan Masyarakat mengenai Karakteristik Produk dan Layanan Jasa Keuangan Syariah Tahun 2019 - 66 Penetrasi Internet di Indonesia - 69 Kontribusi Penetrasi Internet per Wilayah dari Total Penetrasi - 69 Kontribusi Penetrasi Internet per Wilayah dari Total Populasi - 70 Penetrasi Internet Berdasarkan Usia - 70 Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Generasi - 71 Tujuan Penggunaan Internet - 72 Keamanan Bertransaksi - 72 Informasi di Internet - 73 Perangkat yang Setiap Hari Digunakan untuk Terhubung dengan Internet - 73 Grafik 5.3 Grafik 5.4 Grafik 5.5 Grafik 5.6 Grafik 5.7 Grafik 5.8
Bab 01 Pendahuluan
14 Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
Pendahuluan Pandemi Covid-19 telah membuat aktivitas ekonomi hampir terhenti karena sejumlah negara memberlakukan pembatasan sosial secara ketat untuk menghentikan penyebaran virus. Seiring dengan meningkatnya jumlah korban jiwa akibat terinfeksi Covid-19, kontraksi ekonomi yang dialami dunia dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa dihindari. Berdasarkan data World Bank Global Outlook tahun 2020, lebih dari 90% perekonomian global mengalami kontraksi PDB per kapita. Beberapa lembaga internasional antara lain seperti IMF dan OECD juga memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 di angka minus 4,4% dan minus 4,2%. Beberapa lembaga internasional antara lain seperti IMF dan OECD juga memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonomi global Pembatasan mobilitas yang dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran virus telah memberikan dampak pada perekonomian yang tumbuh melambat bahkan terkontraksi serta membuat tingkat pengangguran meningkat. Berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh berbagai negara G20 dan non G20 menunjukkan bahwa masyarakat khususnya sektor rumah tangga sedang dihadapkan pada tantangan terkait ketahanan keuangan dimana banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat dari dampak pandemi Covid 19. International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah pengangguran global pada tahun 2022 mencapai 205 juta orang. Tekanan akibat pandemi Covid-19 juga tergambarkan pada hasil Consumer Financial Literacy Survey yang diadakan oleh National Foundation for Credit Counselling (NFCC) bekerja sama dengan Harris Poll tahun 2020 bahwa pengurangan pendapatan dan kondisi keuangan yang tidak terduga mengakibatkan 58% rumah tangga mengalami kesulitan dalam membayar utang. International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah pengangguran global pada tahun 2022 mencapai Laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF, UNDP, Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) dan SMERU Research terkait "Analysis of The Social and Economic Impacts of Covid-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia" menyatakan bahwa sebesar 74,3% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga perkotaan yang mengalami penurunan pendapatan tercatat sebesar 78,3%, angka tersebut lebih besar jika dibandingkan rumah tangga perdesaan sebesar 69,5%. Selain itu, penurunan pendapatan juga lebih banyak dirasakan oleh mereka yang memiliki anak dengan proporsi rumah tangga sebesar 75,3%. Penurunan pendapatan rumah tangga pada seluruh kelompok yang dilihat berdasarkan pengeluaran rumah tangga cenderung menunjukkan persentase rata-rata penurunan yang sama sekitar 42% - 45%. Kondisi ini membuat banyak rumah tangga menghadapi tekanan secara ekonomi dan semakin rentan terhadap kemiskinan. rumah tangga mengalami penurunan pendapatan 78,3% Perkotaan 69,5% Perdesaan Penurunan pendapatan bukan hanya satu-satunya tantangan yang dihadapi, namun terdapat 28,7% rumah tangga yang juga mengalami peningkatan pengeluaran karena adanya peningkatan biaya belanja kebutuhan pokok. 15
16 Peningkatan biaya internet dan telepon genggam turut memberikan kontribusi pada peningkatan pengeluaran dimana biaya tersebut lebih banyak dihabiskan oleh mereka yang memiliki anak dari pada mereka yang tidak memiliki anak dengan proporsi rumah tangga masing-masing sebesar 65% dan 28,9%. Selain itu, 47,3% responden harus berganti pekerjaan ke sektor informal yang sebelumnya telah bekerja pada sektor formal. Tantangan yang dihadapi oleh sektor rumah tangga membuat mereka harus melakukan sejumlah upaya untuk bertahan hidup diantaranya 27,3% responden menggadaikan kepemilikan barang-barang dan 25,3% responden harus meminjam uang dari keluarga atau teman. Hasil survei UN Women yang berjudul "Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" tahun 2020 juga menyebutkan bahwa persentase perempuan yang mengalami penurunan pendapatan yaitu 82%, lebih tinggi jika dibandingkan laki-laki. Dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh sektor rumah tangga dan kaum perempuan tetapi juga pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil survei United Nation Development Program (UNDP) bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) terkait dampak Covid-19 terhadap rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat terpengaruh pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan 77% responden mengalami penurunan pendapatan dimana hampir 35% responden UMKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi di kisaran 40%-60%. ...krisis p p perc e ter m n d e m i Covid-19 telah m a n t ransform u k s ektor jasa ke asi d t e s m i b u a g a i t w n g a l d a . d m p a k p o s i t i s e m u a a s p e if b k kehidupa erupa
U M K M % 0 6 - % 0 4 UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat terpengaruh pandemi Covid-19. Hasil survei menunjukkan 77% responden mengalami penurunan pendapatan, 35% diantaranya mengalami penurunan pendapatan di kisaran 40%-60%. Di sisi lain, krisis pandemi Covid-19 telah membawa dampak positif berupa percepatan transformasi digital di semua aspek kehidupan termasuk sektor jasa keuangan. Pembatasan yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia telah membuat masyarakat semakin mampu beradaptasi dengan berbagai teknologi digital termasuk dalam sistem pembayaran dan berbagai layanan keuangan yang tersedia secara online. Digitalisasi telah memberikan kemudahan kepada berbagai pihak khususnya pada sektor rumah tangga untuk dapat melakukan pembayaran atau akses layanan keuangan secara online. Namun, perkembangan teknologi digital tetap memiliki risiko antara lain terjadinya kejahatan siber dan penipuan keuangan secara online yang semakin meningkat di masa pandemi. Faktor keamanan menjadi isu penting dalam melakukan transaksi keuangan secara digital. Untuk itu perlindungan data pribadi konsumen merupakan prioritas utama yang harus dijaga, baik oleh konsumen maupun lembaga jasa keuangan agar konsumen dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital secara efektif dan aman. Literasi keuangan digital akan membantu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat ke sektor jasa keuangan secara cepat dan mudah. Dalam jangka panjang diperkirakan semua transaksi keuangan akan beralih ke teknologi digital dan menuju cashless transactions. Oleh karena itu, hal tersebut harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni. Dampak pandemi Covid 19 yang terkonfirmasi dari berbagai survei di atas semakin menegaskan bahwa literasi keuangan menjadi life skill yang harus dimiliki oleh setiap individu saat ini. Konsep dasar keuangan atau literasi keuangan yang baik sangat diperlukan untuk membuat keputusan pengelolaan keuangan yang baik. Masyarakat yang well literate lebih mudah memahami hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan serta memiliki informasi untuk menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Di samping itu, masyarakat yang well literate cenderung memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mendukung kesejahteraan keuangan mereka. Dengan demikian, masyarakat yang well literate dan financially inclusive pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi. Financial Literacy Around The World Report yang menginterpretasikan hasil The S&P Global FinLit Survey (2014) menunjukkan bahwa di negara- negara berpendapatan rendah cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dan tingkat literasi keuangan yang rendah pada kelompok perempuan, orang berpendapatan rendah dan orang berpendidikan rendah. 17
18 Pentingnya literasi keuangan juga tergambarkan dari hasil riset terkait Financial Fitness Index (2021) yang menunjukkan bahwa skor indeks kesehatan keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah hanya sebesar 37,72 dari skor maksimal 100. Skor tersebut dihitung berdasarkan empat area yaitu keuangan dasar (financial basic), keamanan keuangan (financial safety), pertumbuhan keuangan (financial growth), dan kebebasan keuangan (financial freedom). Dari keempat area tersebut, financial basic masyarakat Indonesia menunjukkan skor tertinggi dan masuk dalam kategori cukup baik. Namun, jika dilihat dari area financial safety masih sangat rendah dengan indikator meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan finansial keluarga; menabung secara rutin; memiliki dana untuk bertahan hidup jika kehilangan pekerjaan; memiliki dana untuk mengatasi krisis; dan mampu membayar biaya pengobatan tanpa menganggu rencana finansial; dan memastikan keuangan keluarga terurus jika meninggal dunia. Skor yang paling rendah ditunjukkan pada area financial freedom dengan indikator pemasukan pasif secara rutin serta financial growth dengan indikator investasi dan perencanaan dana pensiun. 1.1 Kondisi Indonesia Saat Ini Sejak Indonesia menyelenggara- kan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020 tahun 2020 jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2010 - 2020, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000 - 2010 yang sebesar 1,4% . Tercatat pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. 270,20 juta jiwa Grafik 1.1 Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin Indonesia Juta jiwa Meskipun jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah namun jumlah penduduk miskin mayoritas dari tahun ke tahun mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2014, 2015 dan 2020 mengalami sedikit kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia telah mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Peningkatan kesejahteraan tersebut mendorong peningkatan kebutuhan produk dan jasa keuangan mayarakat Indonesia. 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 245,4 238,5 242 31 30 29,1 2010 2011 2012 Jumlah Penduduk 248,8 28,1 2013 252,2 28,3 2014 258,7 255,5 28,6 28 2015 2016 Penduduk Miskin 261,9 27,8 2017 265 25,9 2018 268,1 270,2 25,1 26,42 2019 2020 120 90 60 30 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
21,68% 6,15% 7,36% 7,13% 56,10% 5,54% Gambar 1.2 Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,10% penduduk Indonesia. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 58,56 juta orang, yaitu sebesar 21,68%. Sementara Pulau Sulawesi mempunyai sebaran sebesar 7,36% dan Pulau Kalimantan mempunyai sebaran sebesar 6,15%, sedangkan wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua masing-masing sebesar 5,54% dan 3,17%. Grafik 1.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Generasi dan Peningkatan Penduduk Usia Produktif (%) 11,56 1,87 21,88 10,88 27,94 25,87 Dari hasil Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z (27,94%) dan Milenial (25,87%). Seluruh Gen X dan Milenial merupakan kelompok usia produktif pada tahun 2020. Beberapa tahun kedepan, seluruh Gen Z akan berada ada kelompok usia produktif sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dominasi generasi muda juga menjadi bonus tersendiri bagi demografi Indonesia sekaligus peluang serta tantangan dalam melakukan transformasi digital baik dalam literasi keuangan maupun dalam penyediaan produk dan layanan sektor jasa keuangan. Gen X Millenial Gen Z Post Gen Z Preboomer Baby boomer : 58,65 juta jiwa : 69,38 juta jiwa : 74,93 juta jiwa : 29,17 juta jiwa : 5,03 juta jiwa : 31,01 juta jiwa 65,03 66,09 70,72 59,58 53,39 55,84 Berdasarkan Youth Finsight Survey pada tahun 2018 menyebutkan bahwa milenial memiliki potensi besar dalam layanan keuangan digital dimana 95% memiliki smartphone dan 49% telah menggunakan internet banking. Data Boston Consulting Group (BCG) memprediksi populasi MAC (Middle-Class and Affluent Customer) Indonesia di tahun 2020 adalah sebesar 141 juta orang atau 64% dari 1971 1980 1990 2000 2010 2020 19
20 total populasi Indonesia saat ini. Selain itu, berdasarkan hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) di Indonesia tahun 2018 menggambarkan bahwa sebanyak 52% pelajar peserta survei PISA di Indonesia pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan telepon genggam. Hasil survei ini menunjukkan bahwa pelajar di Indonesia sudah sangat terbiasa dengan keuangan digital dan oleh karena itu edukasi keuangan yang dilakukan sudah harus mengedepankan pendekatan berbasis digital mulai dari e-learning, pemanfaatan media sosial, dan platform digital serupa lainnya. Grafik 1.3 Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku PDB (triliun) 18.000 16.000 14.000 12.000 9.546,1 10.569,7 11.526,3 12.401,7 10.000 6.864,1 7.831,7 8.615,7 8.000 6.000 4.000 28,8 32,4 35,1 38,4 41,9 45,1 47,9 2.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PDB PDB Per Kapita PDB per Kapita (Juta/orang) 15.833,9 14.838,3 13.589,8 120 90 51,9 56 59,1 60 30 2017 2018 2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Jumlah penduduk dan profil demografi Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan dalam mengembangkan bauran strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya peran penduduk adalah subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan. Sementara sebagai objek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Jumlah penduduk yang semakin besar perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai sehingga dapat menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi. Aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi penentu kualitas pembangunan. Indonesia setiap tahunnya. Dengan demikian, potensi masyarakat Indonesia yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan ke depannya diperkirakan akan semakin besar. Peningkatan PDB per kapita tersebut dapat mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan dan mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan yang lebih beragam dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Pertumbuhan PDB Indonesia tidak terlepas dari peran penting dan kontribusi sektor jasa keuangan Indonesia melalui peran intermediasi keuangan. Sektor keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kapasitas perekonomian mengalami peningkatan dibanding dengan periode sebelumnya. Sementara peningkatan kapasitas ekonomi terjadi jika terdapat investasi baru ke dalam perekonomian. Peningkatan kontribusi dan ketahanan stabilitas sektor jasa keuangan menjadi kunci pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peran penting dan kontribusi sektor jasa keuangan Indonesia melalui peran intermediasi keuangan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk Indonesia diikuti dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita masyarakat Salah satu peran industri jasa keuangan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi diantaranya melalui penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp5.640,9 triliun di tahun 2020. Di sisi lain, peran pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan juga menunjukkan peningkatan, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp6.968,94 triliun di tahun yang sama, atau naik sebesar 10,63% bila dibandingkan tahun 2019. Selain itu juga
Tabel 1.1 Peran Industri Jasa Keuangan (Triliun Rupiah) Penyaluran Kredit Perbankan Kapitalisasi Pasar Saham Premi Bruto Asuransi Piutang Pembiayaan Investasi Dana Pensiun 2013 3.585,8 4.219,0 193,1 348,0 157,6 2016 4.709,5 5.753,6 212,9 387,5 228,8 2020 5.640,9 6.968,9 362,0 386,3 295,04 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020 berkembang produk-produk baru seperti Equity Crowdfunding (ECF) atau Securities Crowdfunding (SCF) memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dan bisnis yang masih terkendala pengembangannya karena kesulitan dalam mengakses modal usaha. Oleh sebab itu, SCF menjadi harapan baru untuk perkembangan UMKM dan bisnis di Indonesia. Selain sebagai sumber pendanaan kepada bisnis dan UMKM, SCF juga merupakan salah satu instrumen investasi dengan potensi keuntungan yang menjanjikan. SCF menawarkan jenis efek yang beragam seperti saham, obligasi, dan sukuk sehingga investor dapat menyesuaikan dengan profil risiko mereka. Dengan SCF, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform online. Investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut yang dibagikan secara periodik. Di sisi lain, peran sektor dana pensiun dan asuransi yang juga mengalami peningkatan menjadi Rp295,04 triliun dan Rp362,01 triliun di tahun 2020 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai memiliki kesadaran dalam menggunakan produk keuangan untuk proteksi dan investasi untuk hari tua. 1.2 Pentingnya Literasi Keuangan T erdapat dinamika mengenai konsep literasi keuangan di berbagai negara, oleh karena itu pengertian literasi keuangan di dalam SNLKI 2013 perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan oleh OJK baik dalam SNLKI (Revisit 2017) maupun regulasi yang mengatur mengenai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Penyempurnaan pengertian literasi keuangan dilakukan dengan penambahan aspek sikap dan perilaku keuangan di samping pengetahuan, keterampilan dan keyakinan terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Secara lengkap pengertian dimaksud menjadi: "Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan" Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (financial well-being) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. 21
22 Reserve Bank of India dalam National Strategy for Financial Education 2020-2025 mendefinisikan literasi keuangan sebagai kombinasi dari awareness, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku terkait keuangan yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan keuangan individu. Edukasi keuangan di sisi lain didefinisikan sebagai proses dimana konsumen/investor keuangan meningkatkan pemahaman terkait produk keuangan, konsep dan risiko melalui informasi, instruksi dan/atau saran yang objektif, mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri untuk menjadi lebih sadar akan risiko keuangan, untuk membuat pilihan berdasarkan informasi untuk mengetahui cara pengambilan tindakan yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Monetary Authority of Singapore (MAS) dalam Quantitative Research on Financial Literacy Levels in Singapore (2005) menyebutkan literasi keuangan sebagai kemampuan individu untuk membuat penilaian yang tepat dan mengambil keputusan yang efektif dalam mengelola keuangannya. Dalam mengukur literasi keuangan terdapat 3 (tiga) tingkatan: a. Tier I - Basic Money Management (penganggaran, pengeluaran, tabungan, pinjaman dan kredit); b. Tier II - Perencanaan keuangan/perencanaan pensiun; dan c. Tier III - Pengetahuan investasi. Australian Securities and Investments (ASIC) dalam National Financial Literacy Strategy (Annual Highlight Reports 2016 - 2017) memberikan definisi literasi keuangan sebagai kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat, berdasarkan situasi untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. US Financial Literacy and Education Commission dalam US National Strategy for Financial Literacy 2020 menggambarkan literasi keuangan sebagai keterampilan, pengetahuan dan alat yang menjadi bekal bagi individu untuk membuat keputusan dan tindakan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan mereka. The President Advisory Council on Financial Literacy (PACFL, 2008) menyebutkan literasi keuangan sebagai kemampuan dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Menurut Remund (2010) literasi keuangan dibagi menjadi 5 kategori:
Pengetahuan konsep keuangan; Kemampuan dalam mengomunikasikan konsep keuangan; Kecakapan dalam mengelola keuangan pribadi; Keterampilan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat; dan Keyakinan dalam merencanakan kebutuhan keuangan di masa depan secara efektif.
Berdasarkan beberapa literatur dimaksud, definisi literasi keuangan masih sejalan dengan yang tercantum dalam SNLKI (Revisit 2017) maupun regulasi yang mengatur mengenai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Perkembangan sektor dan jasa keuangan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Levine, 2005). Meningkatnya variasi produk dan layanan jasa keuangan serta ketidakstabilan ekonomi global menyebabkan peningkatan kompleksitas keputusan keuangan dan juga menyebabkan masyarakat dihadapkan pada tantangan di bidang ekonomi dan keuangan. Literasi keuangan membantu perkembangan ekonomi dalam hal menghadapi kompleksitas dan ketidakstabilan ekonomi. Financial well-being dan literasi keuangan merupakan dua faktor yang penting untuk menentukan kualitas hidup individu. Namun penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat di dunia, khususnya di negara berkembang masih kurang dan hal Literasi keuangan menjadikan konsumen tersebut menjadi hambatan karena tidak mampu menghadapi kompleksitas keuangan dan tidak mampu mengambil keputusan terbaik sesuai kebutuhan karena tidak memiliki informasi yang memadai (Vitt, et al, 2000). Tren terkini di bidang sektor dan jasa keuangan semakin menegaskan pentingnya literasi keuangan karena kurangnya pengetahuan keuangan lebih berhati-hati dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan serta semakin aware terhadap ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. akan mengarahkan pada pilihan dan keputusan keuangan yang buruk yang pada akhirnya dapat mengakibatkan konsekuensi keuangan dan kondisi perekonomian yang tidak diinginkan (Refera, et al, 2016). Miler et al (2009) menyebutkan bahwa literasi keuangan menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Konsumen dengan pengetahuan dan keterampilan keuangan tersebut akan memilih produk dan jasa keuangan sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan akan merangsang aktivitas ekonomi yang selanjutnya dapat membantu perkembangan ekonomi nasional. Shankari, et al (2014) juga menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat yang tinggi dapat mendorong persaingan antar Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk lebih berinovasi dan meningkatkan efisiensi produk dan layanan jasa keuangan. Hal tersebut menjadi suatu kontribusi pada pengembangan sistem keuangan dan keberlanjutan ekonomi. Shankari, et al juga menambahkan bahwa literasi keuangan dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengaturan sistem keuangan, karena literasi keuangan dapat mengurangi asimetri informasi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen yang pada akhirnya dapat mengurangi fraud dan kegagalan pasar keuangan. Masok (2011) menunjukkan bahwa literasi keuangan menjadikan konsumen lebih berhati- hati dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan serta semakin aware terhadap ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. 23
24 1.3 Hubungan Tingkat Literasi Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan kegiatan di bidang perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat bertambah yang menunjukkan adanya proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Hasyim 2016: 14). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian (Kira, 2013). Berdasarkan data BPS tahun 2019, PDB per kapita selama periode 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Namun, hasil SNLIK tahun 2019 menunjukkan tingkat pengetahuan keuangan (literasi keuangan) masyarakat sebesar 38,03%, artinya baru sekitar sepertiga penduduk Indonesia yang teredukasi dengan baik (well literate) soal Ketahanan keuangan memberikan pengaruh terhadap keuangan. Di sisi lain tingkat inklusi keuangan sebesar kesiapan masyarakat menghadapi situasi yang tidak terduga 76,19%, dan masih didominasi oleh penggunaan produk dan khususnya di tengah pandemi. Riset Asian Development jasa keuangan sektor perbankan. Peningkatan pendapatan Bank (ADB) Institute berjudul Building Financial Resilience masyarakat belum diikuti oleh pola pengelolaan keuangan Through Financial and Digital Literacy in South Asia and yang baik. Menurut data BPS, selama 11 tahun sejak 2003, Sub Saharian Africa mengatakan bahwa untuk membangun keinginan masyarakat untuk menabung akibat peningkatan ketahanan keuangan dimulai dengan literasi keuangan pendapatan (marginal propensity to save) cenderung yang baik. Literasi keuangan seseorang akan memberikan menurun, sebaliknya dalam periode yang sama keinginan pengaruh terhadap perilaku keuangan dan inklusi keuangan masyarakat untuk konsumsi (marginal propensity to yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan consume) cenderung meningkat. keuangan dalam menghadapi guncangan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kinerja ekonomi global dan Indonesia. Kondisi yang penuh ketidakpastian Berdasarkan hasil riset dari Asian Development Bank ini turut menguji ketahanan keuangan (financial resilience) (ADB) Institute yang membandingkan korelasi antara GDP berbagai sektor. Ketahanan keuangan merupakan kemampuan untuk mengatasi dampak guncangan ekonomi. perkapita dengan beberapa indikator financial development di beberapa negara Asia Pasifik dan dipublikasikan tahun
2015 dengan judul 'Financial Education in Asia: Assessment bisnis dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan and Recommendations' dapat disimpulkan bahwa terdapat ekonomi. Oleh karena itu, riset ini menegaskan bahwa literasi hubungan yang positif antara pendapatan per kapita keuangan memiliki korelasi yang positif dengan GDP Perkapita dengan pertumbuhan ekonomi. Di beberapa negara Asia dan pertumbuhan ekonomi keuangan. seperti Jepang, Korea, Australia dan Selandia Baru terlihat bahwa dengan GDP Perkapita yang tinggi selalu diiringi Manfaat literasi keuangan dari sisi makro ekonomi juga sangat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi. penting karena tingkat literasi keuangan masyarakat memiliki Tingginya tingkat literasi keuangan diyakini juga mampu korelasi positif dengan pemanfaatan produk dan layanan jasa meningkatkan kesejahteraan karena dengan bertambahnya keuangan yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan tingkat literasi keuangan maka masyarakat dapat membuat ekonomi secara keseluruhan. keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi Berdasarkan Sethi dan Ascharya (2018), literasi dan inklusi lebih optimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Keterampilan keuangan dapat membantu keuangan memiliki dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (meningkatnya standar hidup seseorang untuk memahami dunia ekonomi dan membantu dan penurunan tingkat kemiskinan) yang digambarkan dalam mengambil keputusan keuangan, mempromosikan melalui bagan berikut: Inklusi Keuangan Akses ke Kredit yang Terjangkau Akses ke Produk Deposito dan Asuransi yang Menarik Penyelenggaraan Kegiatan Produksi di Daerah Perdesaan Aliran Tabungan ke Pasar Keuangan Lebih Banyak Output dan Pekerjaan Alokasi ke Investasi Produtif Peningkatan Standar Hidup Peningkatan Indikator Pembangunan Manusia Pengurangan Tingkat Kemiskinan PERTUMBUHAN EKONOMI Gambar 1.3 Hubungan Inklusi Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat 25
26 Menurut Sethi dan Ascharya (2018), kebijakan literasi Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat keuangan akan mendorong demand-side partisipasi memberikan kontribusi kepada stabilitas sistem keuangan masyarakat dalam menggunakan fasilitas produk dan dan mengurangi kerentanan dalam sistem keuangan dan layanan jasa keuangan. Kebijakan inklusi keuangan kemudahan memperoleh modal yang pada akhirnya akan berupa peningkatan kapasitas, akses, distribusi, dan berdampak positif pada pertumbuhan usaha-usaha keluarga diversifikasi segmentasi produk akan menyebabkan miskin yang mandiri. Pinjaman dalam bentuk kredit kecil dan peningkatan supply-side partisipasi masyarakat dalam mikro merupakan upaya yang tepat dalam menangani dan menggunakan fasilitas dan layanan produk dan jasa mengentaskan kemiskinan, mengingat kunci pemberdayaan keuangan. keluarga miskin adalah menjadikannya sebagai wirausaha yang tangguh. Melalui kredit usaha kecil dan mikro, Secara umum, pendekatan strategi nasional mencakup diharapkan akan lahir dan berkembang pengusaha- 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang pengusaha kecil di berbagai lapisan masyarakat, dengan sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan demikian masyarakat akan memiliki kesempatan untuk dapat mengakses sumber ekonomi sehingga pemerataan konsumen. kesejahteraan yang berkeadilan dapat dicapai.
1.4 Hubungan Tingkat Literasi Keuangan dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan data statistik layanan konsumen OJK secara akumulatif (data per inklusi keuangan masyarakat dan awareness masyarakat terkait produk dan layanan jasa keuangan, maka semakin tinggi pertanyaan dan permintaan informasi terkait produk dan layanan jasa keuangan tersebut. 1 Januari 2013 s.d 30 September 2021) menunjukkan bahwa tren layanan konsumen OJK baik Grafik 1.4 Tren Layanan Konsumen OJK (akumulatif) per tanggal 1 Januari 2013 s.d 30 September 2021 pertanyaan, informasi maupun 400.000 pengaduan cenderung meningkat 350.000 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut menjadi 300.000 250.000 342.339 temuan menarik mengingat indeks 245.111 literasi dan inklusi keuangan 200.000 masyarakat Indonesia meningkat 150.000 117.200 dari tahun 2013, 2016 hingga 100.000 86.198 tahun 2019. 50.000 31.216 22.792 20.562 25.747 235 Grafik 1.4 menunjukkan bahwa
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 semakin tinggi tingkat literasi dan Apabila dilihat per sektor industri, berdasarkan Grafik 1.5, permintaan layanan konsumen tertinggi berasal dari sektor Lain- lain (48,50%), Perbankan (23,26%) dan IKNB Fintech (13,49%) dan permintaan layanan konsumen terendah terkait sektor IKNB Dana Pensiun (0,20%), IKNB - Lainnya (0,51%) dan Pasar Modal (2,06%) . Kondisi ini berbanding lurus dengan tingkat literasi keuangan Indonesia dimana tingkat literasi keuangan sektor Perbankan adalah yang tertinggi sedangkan tingkat literasi keuangan sektor Pasar Modal adalah yang terendah. Tren tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dasar terkait literasi keuangan belum cukup untuk menjadi modal dalam Grafik 1.5. Data Layanan Konsumen OJK Berdasarkan Jumlah Layanan per Sektor (akumulatif per tanggal 1 Januari 2013 s.d 30 September 2021) mengakses produk dan layanan jasa keuangan, mengingat saat ini produk dan layanan jasa keuangan semakin kompleks dan canggih. Oleh karena itu, diperlukan adanya levelling materi edukasi, dari level basic, intermediate dan advance dalam upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat mengingat semakin kompleks dan N/A (Lain-lain) 355.831 48,50% Pasar Modal 15.147 2,06% Perbankan 170.626 23,26% IKNB- Asuransi 33.502 4,57% IKNB- Lembaga Pembiayaan 54.483 7,43% IKNB- Fintech 98.946 13,49% canggihnya produk dan layanan jasa keuangan. IKNB Lainnya 3.739 0,51% IKNB- Dana Pensiun 1.443 0,20% 27
28 Tabel 1.2 Data 5 Jenis Produk per Sektor Keuangan yang Paling Sering Diadukan (per tanggal 1 Januari 2013 s.d 30 September 2021) No. Perbankan IKNB - Asuransi Sektor IKNB - Pembiayaan Pasar Modal Fintech 1 Kartu Kredit Asuransi Berjangka (Term Life) Pembiayaan konsumen Saham konvensional Penerima pinjaman dana 2 Kredit Konsumsi Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life) Kredit kendaraan bermotor Reksa dana konvensional - saham Pemberian pinjaman dana 3 Kredit Modal Kerja Asuransi Unit-Link Kredit konsumsi Reksa dana Kredit tanpa agunan 4 Tabungan Asuransi Jiwa Kredit Penerima pinjaman dana Transaksi efek Pembiayaan konsumen 5 Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen Asuransi Kesehatan Sewa guna usaha Obligasi Kredit konsumsi Tabel 1.2 menunjukkan 5 jenis produk yang paling sering diadukan per sektor (per tanggal 1 Januari 2013 s.d 30 September 2021). Data pengaduan dimaksud menjadi salah satu acuan dalam penyusunan materi edukasi keuangan. Materi edukasi keuangan didesain tidak hanya berisi teori namun juga berisi kasus-kasus yang sering menimbulkan perselisihan antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) saat membeli atau menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
1.5 Isu-isu Terkait Literasi Keuangan secara Global Upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat telah menjadi isu yang signifikan di berbagai belahan dunia. Kondisi ini menyebabkan berbagai negara menyiapkan berbagai kebijakan dan program yang terstruktur dalam upaya peningkatan literasi keuangan masing-masing melalui penyusunan cetak biru strategi nasional literasi keuangan. Di tahun 2015 saja, data Organisation for Economic Co-operation and Development International Network for Financial Education (OECD/INFE) menunjukkan sebanyak 59 negara/otoritas pemerintah telah mengimplementasikan strategi nasional literasi keuangan. Angka ini tentu telah semakin bertambah, baik dari negara yang akhirnya menyusul menerbitkan strategi nasional atau kembali mengeluarkan edisi terkini dari strategi nasional pertama yang telah dikeluarkan sebelumnya, termasuk Indonesia. Malaysia menerbitkan National Financial Literacy Strategy 2019-2023 pada bulan Juli tahun 2019. Strategi ini diluncurkan dengan merujuk pada hasil survei yang diselenggarakan oleh Bank Negara Malaysia yaitu Financial Capability and Inclusion Demand Survey di tahun 2018 yang memperlihatkan masih banyaknya ruang untuk perbaikan dalam hal peningkatan literasi keuangan. Pendekatan yang dipilih dalam menjalankan strategi nasional ini antara lain adalah melalui peningkatan kerja sama antara publik dan swasta, komunikasi dan outreach yang efektif, mendorong perubahan perilaku, dan meningkatkan akses ke produk dan layanan keuangan. Untuk mencapai tujuan ini, Malaysia juga telah menyusun roadmap selama 5 (lima) tahun yang terdiri dari 5 Strategic Priorities dan masing-masing rencana aksi, yaitu: • Mengenalkan nilai-nilai sejak dini (Nurture Values from Young) Meningkatkan akses terhadap informasi dan sumber- sumber manajemen keuangan Hong Kong melalui Financial Literacy Strategy 2019 yang diterbitkan pada awal tahun 2019 telah menerbitkan rancangan strategi nasional untuk literasi keuangan sebagai tindak lanjut dari the Hong Kong Strategy for Financial Literacy tahun 2015 yang merupakan strategi nasional untuk literasi keuangan pertama negara tersebut. Tujuan dari strategi nasional ini adalah untuk membangun lingkungan yang kondusif untuk peningkatan kualitas pendidikan keuangan dengan keterlibatan berbagai pemegang kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat pendidikan keuangan. Sasaran dari strategi ini adalah lima kelompok masyarakat yang terdiri dari anak sekolah, pemuda, penduduk usia kerja, penduduk usia lanjut, dan kelompok rentan seperti penduduk berpendapatan rendah, etnis minoritas, imigran, tenaga kerja luar negeri, dan kelompok disabilitas. Lima target yang diharapkan dari strategi ini yaitu mapan secara finansial untuk mencapai tujuan keuangan pribadi, menabung lebih banyak untuk dana pensiun, pengelolaan keuangan, ketahanan keuangan, dan kemampuan memilih produk keuangan yang tepat. Menanamkan perilaku dan praktik terkait literasi keuangan kepada kelompok masyarakat sesuai segmennya (parallel structure) Mempopulerkan perencanaan keuangan jangka panjang dan masa pensiun Membangun dan mempertahankan kesejahteraan (building and safeguarding wealth) 29
30 Spanyol, negara di benua Eropa ini termasuk negara yang telah mengimplementasikan strategi literasi keuangan lebih awal yakni sejak tahun 2008. Di tahun 2018, The National Securities Market Commission (CNMV) dan Bank of Spain selaku otoritas pasar modal dan bank sentral Spanyol kembali menerbitkan strategi nasional edisi ketiganya yang disebut dengan Financial Education Plan 2018-2021. Strategi ini merupakan lanjutan dari Financial Education Plan 2008-2012 dan Financial Education Plan 2013- 2017. Tujuan strategi nasional literasi keuangan Spanyol terbaru ini yaitu untuk membantu masyarakat Spanyol menentukan keputusan keuangan yang sejalan dengan karakteristik pribadi dan keluarga, kebutuhan dan ekspektasi, serta mewujudkan manajemen risiko yang semakin baik. Sama halnya dengan strategi di tahun-tahun sebelumnya, strategi literasi ini juga ditujukan untuk seluruh masyarakat Spanyol yang berasal dari berbagai kalangan seperti siswa menengah, mahasiswa, wiraswasta, pengawai NGO, pegawai di sektor keuangan, pensiunan, hingga masyarakat yang berada pada risiko social exclusion. Secara umum, strategi yang dilakukan oleh Spanyol dalam edisi terbaru ini meliputi adaptasi kanal komunikasi dan konten edukasi keuangan untuk mencapai segmen terentan dalam populasi, diseminasi pendidikan keuangan, transformasi digital dalam perencanaan pendidikan keuangan, dan intensifikasi partisipasi publik dan swasta dalam mempromosikan pendidikan keuangan. Dari kawasan benua Afrika, Zambia merupakan salah satu negara yang baru saja menerbitkan strategi nasional literasi keuangan kedua mereka. The National Strategy on Financial Education for Zambia 2019-2024 merupakan fase kedua dari strategi nasional dan disusun berdasarkan hasil implementasi dari fase pertama. Strategi nasional ini memiliki tujuan untuk mendukung tercapainya target kecakapan keuangan bagi masyarakat Zambia pada tahun 2030. Program edukasi keuangan pada fase kedua ini diprioritaskan bagi kelompok anak-anak, pemuda, dewasa, dan segala usia, dimana rencana aksi atau program kegiatan edukasi keuangan bagi setiap kelompok telah disusun secara rinci di dalam strategi. Selain itu, yang cukup menarik adalah struktur koordinasi yang runut turut diatur di dalam strategi nasional ini. Setiap rencana aksi yang disusun disertai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program edukasi keuangan (yang terdiri berbagai kementerian dan lembaga terkait). Mandat literasi keuangan dipimpin oleh Kementerian Keuangan selaku penyusun strategi nasional, namun dalam praktik pelaksanaannya, kementerian dan lembaga terkait lain memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan program- program di strategi nasional ini.
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Kanada telah memulai strategi nasional literasi keuangan pertama tahun 2015-2019 yaitu "Implementing the National Strategy for Financial Literacy - Count Me In, Canada". Strategi ini diluncurkan setelah diselenggarakan the Canadian Financial Capability Survey (CFCS) di tahun 2014. Visi strategi nasional literasi keuangan Kanada 2015- 2019 yaitu memperkuat kesejahteraan keuangan seluruh masyarakat Kanada. Visi ini dicapai dengan tiga tujuan dasar meliputi mendorong masyarakat untuk mengelola uang dan utang dengan bijak, merencanakan keuangan dan menabung untuk masa depan, serta menghindari dan melindungi masyarakat dari fraud dan penyalahgunaan keuangan. Mobilisasi dan mendorong partisipasi publik, swasta, dan sektor non-profit menjadi penting dalam konteks ini untuk memperkuat literasi keuangan kepada masyarakat Kanada dan memberdayakan mereka melalui tujuan tersebut. Sasaran dari strategi nasional literasi keuangan di Kanada meliputi penduduk usia dewasa, penduduk usia muda, penduduk usia tua, penduduk asli Kanada, penduduk berpendapatan rendah, dan penduduk pendatang. Pendekatan menarik dari strategi yang diluncurkan oleh Kanada adalah setiap program dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen seperti Small Change App untuk penduduk berpendapatan rendah, Money Matters untuk penduduk asli Kanada, dan Talk With Our Kids About Money Day (TWOKAM) untuk penduduk usia muda. Australia, menuangkan kebijakan literasi keuangan dalam National Financial Literacy Strategy (NSFL) 2014-2017 yang meliputi 5 strategic priorities sebagai berikut: Mengembangkan kurikulum Pendidikan terkait edukasi keuangan; Meningkatkan penggunaan sumber, alat, dan informasi yang imparsial dalam melaksanakan literasi keuangan; Memberikan bantuan dan dukungan program layanan jasa keuangan kepada kelompok-kelompok menengah ke bawah (disadvantaged and/or vulnerable individuals); Memperkuat koordinasi dan partnership yang efektif; dan Meningkatkan riset, pengukuran, dan evaluasi tingkat literasi keuangan. 31
32 Lebih lanjut, beberapa negara telah meluncurkan program/kebijakan literasi keuangan bagi kelompok berkebutuhan khusus, antara lain: Amerika, melalui National Center on Leadership Australia, melalui National Disability Insurance for the Employment and Economic Advancement of People with Disabilities (LEAD) mengemas edukasi keuangan dalam bentuk publikasi berkala di situs web yang didukung dengan fitur aksesibilitas bagi kelompok difabel tertentu (misalnya video yang selalu dilengkapi dengan transkrip untuk kelompok tuna netra maupun gambar dan video dengan subtitle bagi kelompok tuna rungu). Selain itu National Disability Institute (NDI) juga mengembangkan program "Financial Empowerment" yang bertujuan untuk membuat kelompok masyarakat difabel mampu menciptakan keputusan keuangan dengan berkualitas (informed) yang mendorong kondisi kestabilan keuangan (financial stability) dan kesejahteraan keuangan (financial well-being) bagi mereka. Agency (NDIA) menyediakan asistensi dan informasi terkait dengan perencanaan keuangan masa depan bagi disabilitas. Australian and New Zealand Banking Group juga meluncurkan program MoneyMinded yang merupakan program edukasi keuangan berisikan topik-topik seperti keterampilan untuk melakukan penganggaran, menyiapkan tabungan, dan memanfaatkan pendanaan-pendanaan yang produktif. Selain itu, kelompok lansia Autism Spectrum Australia juga memiliki program yang bernama "Launchpad" yang merupakan portal situs web edukasi keuangan bagi kelompok masyarakat Australia yang mengidap penyakit autisme.
Bab 02 Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia 33
34 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 38,03% yang berarti dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well literate.
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia 2.1 Indeks Literasi Keuangan Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, OJK melaksanakan survei nasional yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dimulai dari tahun 2013, 2016, dan yang paling baru 2019. Survei nasional ini memberikan gambaran mengenai kondisi literasi keuangan masyarakat Indonesia. Secara umum, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, artinya terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang well literate dari tahun ke tahun. Well literate merupakan kondisi dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Grafik 2.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2013-2019 100% 90% 80% 70% 60% 50% 38,03 40% 30% 21,80 29,70 20% 10% 0% 2013 2016 2019 Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 38,03% yang berarti dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well literate. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari survei sebelumnya yakni 29,7% di tahun 2016 dan 21,8% di tahun 2013. Meskipun menunjukkan peningkatan, di sisi lain data ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang belum well literate. Bila merujuk pada data indeks literasi keuangan tahun 2019 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk, terdapat sekitar 62 orang yang belum memiliki pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan jasa keuangan formal. Grafik 2.2. Indeks Literasi Keuangan berdasarkan Gender 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 33,20 39,94 20% 25,50 36,13 10% 0% 2016 2019 Laki-laki Perempuan Gap Apabila ditinjau dari klasifikasi profil responden, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, misalnya dari segi gender/jenis kelamin terdapat peningkatan indeks literasi keuangan laki-laki dari 33,2% (2016) menjadi 39,94% (2019), begitu pula perempuan dari 25,5% (2016) menjadi 36,13% (2019). Hasil ini juga menunjukkan bahwa di tahun 2019, gap tingkat literasi antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil dengan selisih sebesar 3,81% dibanding tahun 2016 sebesar 7,70%. Meskipun demikian, masih terdapat ruang peningkatan bagi indeks literasi keuangan perempuan mengingat berdasarkan Sensus Penduduk 2020, populasi perempuan di Indonesia sebesar 49,42% hampir mendekati populasi laki-laki yakni 50,58%. 35
36 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Grafik 2.3 Indeks Literasi Keuangan berdasarkan Strata Wilayah 23,90% 34,54% 33,20% 2016 2019 2016 2019 Perdesaan Perkotaan Pada SNLIK tahun 2019, pengukuran indeks literasi keuangan dilakukan berdasarkan strata wilayah perdesaan dan perkotaan. Di setiap provinsi dipilih masing-masing 1 (satu) kota untuk merepresentasikan perkotaan dan 1 (satu) kabupaten untuk merepresentasikan wilayah perdesaan (kecuali provinsi DKI Jakarta). Hasilnya, indeks literasi keuangan berdasarkan strata wilayah perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2019, namun indeks literasi keuangan perdesaan tahun 2019 berada di bawah indeks literasi nasional (38,03%). Berdasarkan data indeks literasi keuangan berdasarkan provinsi, terlihat bahwa terdapat ketimpangan yang cukup tinggi antara indeks literasi keuangan di setiap provinsi, dimana provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta (59,16%) dan yang paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur (27,82%). Terdapat 13 provinsi yang memiliki indeks literasi keuangan di atas indeks literasi nasional (38,03%) diantaranya Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, sedangkan 21 provinsi lainnya berada di bawah indeks literasi keuangan nasional. 41,41%
i s n v o r P n a k r a s a d r e B n a g n a u e K i i s a r e t i L s k e d n 1 2 r a b m a G . T A R A B A U P A P % 7 8 8 2 , t i s o p m o K % 7 8 8 2 , l a n o i s n e v n o K % 5 1 3 , h a i r a y S U K U L A M A R A T U % 3 5 7 3 , t i s o p m o K % 3 5 7 3 , l a n o i s n e v n o K % 5 0 1 , h a i r a y S O L A T N O R O G % 3 2 1 3 , t i s o p m o K % 1 7 0 3 , l a n o i s n e v n o K % 5 0 1 , h a i r a y S I S E W A L U S % 5 8 8 3 , t i s o p m o K A R A T U % 5 8 8 3 , l a n o i s n e v n o K % 7 5 1 , h a i r a y S N A T N A M L A K I R U M T I % 3 6 9 3 , t i s o p m o K % 7 3 9 3 , : l a n o i s n e v n o K % 4 8 1 , h a i r a y S I S E W A L U S T A R A B % 1 9 4 3 , t i s o p m o K % 1 9 4 3 , l a n o i s n e v n o K % 1 3 1 , h a i r a y S N A T N A M L A K I U A R N A U A L U P E K I A R A T U % 7 6 5 4 , t i s o p m o K % 3 4 5 3 , t i s o p m o K % 3 4 5 3 , l a n o i s n e v n o K % 6 3 4 4 , : l a n o i s n e v n o K % 2 8 6 , h a i r a y S % 9 7 0 , h a i r a y S N A T N A M L A K I T A R A B % 8 4 6 3 , : t i s o p m o K % 2 2 6 3 , l a n o i s n e v n o K % 9 1 9 , h a i r a y S I A R A T U A R E T A M U S % 6 9 7 3 , t i s o p m o K % 6 9 7 3 , : l a n o i s n e v n o K % 8 2 7 1 , h a i r a y S U A R I % 9 1 3 4 , : t i s o p m o K % 5 1 2 4 , l a n o i s n e v n o K % 9 9 1 2 , h a i r a y S B M A J H E C A % 6 3 4 4 , t i s o p m o K % 4 0 3 4 , l a n o i s n e v n o K % 1 2 0 2 , h a i r a y S T A R A B A R E T A M U S % 5 5 4 3 , t i s o p m o K % 3 0 4 3 , l a n o i s n e v n o K % 8 2 7 1 , h a i r a y S % 7 1 5 3 , t i s o p m o K % 2 1 4 3 , l a n o i s n e v n o K % 7 7 5 , h a i r a y S U L U K G N E B A K G N A B % 2 1 4 3 , t i s o p m o K I S E W A L U S H A G N E T % 3 6 9 3 , t i s o p m o K G N U T L E B I % 0 7 5 3 , t i s o p m o K % 0 7 5 3 , l a n o i s n e v n o K % 7 7 5 , h a i r a y S % 6 8 3 3 , A R E T A M U S : l a n o i s n e v n o K % 5 3 7 , h a i r a y S A U P A P % 3 1 9 2 , : t i s o p m o K % 1 6 8 2 , l a n o i s n e v n o K % 2 7 4 , h a i r a y S U K U L A M % 8 4 6 3 , t i s o p m o K % 8 4 6 3 , : l a n o i s n e v n o K % 5 2 5 , h a i r a y S % 5 8 8 3 , l a n o i s n e v n o K % 9 8 2 , h a i r a y S I S E W A L U S A R A G G N E T % 5 7 6 3 , t i s o p m o K % 5 7 6 3 , l a n o i s n e v n o K I S E W A L U S N A T A L E S % 5 0 1 , h a i r a y S % 6 4 2 3 , t i s o p m o K % 6 4 2 3 , : l a n o i s n e v n o K % 5 8 7 , h a i r a y S A S U N A R A G G N E T R U M T I N A T N A M L A K I N A T N A M L A K % 2 2 6 3 N A T A L E S I % 1 0 7 3 , % 7 7 5 : , l a n o i s n e v n o K H A G N E T , : t i s o p m o K : h a i r a y S A T R A K A J I K D % 6 1 9 5 , t i s o p m o K % 4 6 8 5 , l a n o i s n e v n o K % 3 0 4 3 , h a i r a y S % 2 2 6 3 , t i s o p m o K % 2 2 6 3 , l a n o i s n e v n o K % 2 8 6 , h a i r a y S A S U N A R A G G N E T T A R A B % 5 6 4 3 , t i s o p m o K R U M T A W A J I % 5 9 8 4 , t i s o p m o K % 5 9 8 4 , l a n o i s n e v n o K % 7 2 8 2 , h a i r a y S H A G N E T A W A J % 8 3 7 4 , t i s o p m o K % 8 3 7 4 , l a n o i s n e v n o K % 8 7 1 1 , h a i r a y S T A R A B A W A J % 3 4 7 3 , t i s o p m o K % 3 4 7 3 , l a n o i s n e v n o K % 6 0 8 1 , : h a i r a y S N A T A L E S % 5 0 0 4 , t i s o p m o % 9 7 9 3 , : l a n o i s n e v n o K % 7 9 5 1 , h a i r a y S G N U P M A L % 7 9 0 3 , t i s o p m o K % 1 7 0 3 , l a n o i s n e v n o K % 0 1 2 , : h a i r a y S % 2 8 7 2 , t i s o p m o K % 2 8 7 2 , l a n o i s n e v n o K % 1 3 1 , h a i r a y S % 5 6 4 3 , l a n o i s n e v n o K % 5 0 2 2 , h a i r a y S I L A B % 6 0 8 3 , t i s o p m o K % 6 0 8 3 , l a n o i s n e v n o K A T R A K A Y G O Y . I . D % 3 5 8 5 , t i s o p m o K % 7 2 8 5 , l a n o i s n e v n o K N E T N A B % 7 2 9 3 , t i s o p m o K % 8 4 8 3 , l a n o i s n e v n o K % 8 7 1 1 , h a i r a y S % 5 0 1 , h a i r a y S % 0 6 2 1 , h a i r a y S g g n T i h a d n e R i g g n T i h a d n e R i g g n T i h a d n e R g g n T i h a d n e R i g g n T i h a d n e R i g g n T i h a d n e R Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 37
38 Untuk memetakan tingkat literasi keuangan berdasarkan tingkat pekerjaan, dilakukan perhitungan persentase literasi keuangan yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah responden well literate dengan jumlah total responden untuk setiap jenis pekerjaan. Hasilnya menunjukkan peningkatan persentase literasi keuangan untuk seluruh klasifikasi jenis pekerjaan dari tahun 2016 ke 2019, dimana peningkatan tertinggi terdapat pada pensiunan (meningkat 19,16%) dan peningkatan terendah terjadi pada klasifikasi tidak bekerja (meningkat 5,68%). Adapun klasifikasi petani/nelayan belum dilakukan perhitungan pada SNLIK tahun 2016. Grafik 2.4 Persentase Literasi Keuangan berdasarkan Jenis Pekerjaan 100% 90% 80% 70% 60% 54,02 54,46 50% 40% 43,60 39.90 30% 27,70 31,69 30,46 35,30 28,48 20% 23,40 15,30 20,75 22,80 10% 0% 0 Pengusaha/ Wiraswasta Pegawai dan Profesional Pelajar/ Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Pensiunan Petani/ Nelayan Tidak Bekerja 2016 2019 Persentase literasi keuangan berdasarkan klasifikasi Grafik 2.5 Persentase Literasi Keuangan berdasarkan Usia usia pada SNLIK tahun 2019 menunjukkan pola yang sama dengan SNLIK tahun 2016, dimana kelompok usia 26 - 35 tahun memiliki persentase literasi 15-17 Tahun 5,20% 15,92% keuangan tertinggi dari kelompok usia lainnya, diikuti dengan kelompok usia 18 - 25 tahun, 36 - 50 tahun, 18-25 Tahun 32,10% 44,04% dan di atas 50 tahun. Kelompok usia 15 - 17 tahun memiliki persentase literasi keuangan paling rendah 26-35 Tahun 33,50% 47,98% pada SNLIK tahun 2016 dan SNLIK tahun 2019. Sejak tahun 1971 hingga 2020 proporsi penduduk 36-50 Tahun 30,60% 37,87% dengan usia produktif terus mengalami peningkatan, untuk itu upaya peningkatan literasi pada kelompok di atas 50 Tahun 21,40% 26,13% usia produktif (15 - 64 tahun) perlu lebih ditingkatkan agar dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Grafik 2.6 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1971- 2020 100% 2,49 3,25 3,77 4,53 5,04 5,95 90% 80% 70,72 70% 60% 55,84 59,58 65,03 66,09 53,39 50% 40% 30% 44,12 40,91 20% 36,65 30.44 28,87 23,33 10% 0% SP1971 SP1980 SP1990 SP2000 SP2010 SP2020 0-14 Tahun 15-64 Tahun 65+ Tahun Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan, peningkatan Grafik 2.7 Persentase Literasi Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan persentase literasi keuangan sejalan dengan peningkatan level/tingkat pendidikan responden. Persentase literasi Tidak Bersekolah/ Tidak Tamat SD 3,60% 5,87% keuangan untuk setiap tingkat pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2019. Adapun persentase literasi keuangan untuk responden tidak bersekolah/tidak Lulus SD 9,00% 11.44% tamat SD, lulus SD, dan lulus SMP berada di bawah indeks literasi keuangan nasional (38,03%). Lulus SMP 11,30% 23,74% Berdasarkan Socio-Economic Status/Status Ekonomi Sosial Lulus SMA 38,20% 52,34% (SES), responden diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelompok yakni SES A, B, C, D, dan E. Adapun deskripsi dari kelima Perguruan Tinggi 67,40% 77,69% kelompok ini sebagai berikut: 2016 2019 SES A: Pengeluaran per bulan di atas Rp3.500.000,- Grafik 2.8 Persentase Literasi Keuangan Berdasarkan Socio-Economic SES B: Pengeluaran per bulan antara Rp2.500.000,- Status (SES) s.d. Rp3.500.000,- SES C: Pengeluaran per bulan antara Rp1.500.000,- 60,62% s.d. Rp2.499.999,- 50,40% 49.96% SES D: Pengeluaran per bulan antara Rp500.000,- s.d. Rp1.499.999,- SES E: Pengeluaran per bulan di bawah Rp500.000,- 38,20% 37,63% 29,30% 29,24% 18,70% 21,19% 15,40% Dari Grafik 2.8 ini terlihat bahwa semakin tinggi SES maka semakin tinggi pula persentase literasi keuangannya. SES A SES B SES C SES D SES E 2016 2019 39
40 Berdasarkan sektor jasa keuangan, literasi keuangan masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada SNLIK tahun 2019, seluruh sektor menunjukkan peningkatan dari survei tahun 2016. Sektor dengan persentase literasi keuangan tertinggi adalah perbankan (36,12%) dan yang paling rendah adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar 0,85%. Khusus untuk LKM, persentase literasi keuangan belum diukur pada survei tahun 2013 dan 2016. Grafik 2.9 Persentase Literasi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 36,12 30% 28,90 20% 10% 0% 21,80 17,80 15,80 19,40 7,10 10,90 14,13 9,80 13,00 15,17 14,90 17,80 17,81 3,80 4,40 4,92 0,85 Perbankan Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan Pergadaian Pasar Modal Lembaga Keuangan Mikro 2013 2016 2019 Dilihat dari sisi produk/ layanan jasa keuangan, produk tabungan dari tahun ke tahun menjadi produk yang paling banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Pada posisi kedua hingga kelima produk/layanan jasa keuangan yang paling banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia bervariasi namun produk perbankan tetap mendominasi. Sementara itu, produk perbankan syariah dan produk/layanan baru menempati posisi 5 (lima) terbawah produk/layanan baru yang belum familiar di masyarakat. Tabel 2.1 Produk/Layanan Jasa Keuangan yang Paling Diketahui Produk/Layanan Jasa Keuangan yang paling banyak diketahui masyarakat Indonesia 2013 Tabungan Asuransi 2016 Tabungan Transfer 2019 Tabungan Transfer Transfer Asuransi BPJS Jaminan Kesehatan Jaminan Gadai Pinjaman dengan Gadai Deposito Kredit Deposito Kredit Usaha Rakyat (KUR) Produk/Layanan Jasa Keuangan yang paling sedikit diketahui masyarakat Indonesia 2013 Program Pensiun Iuran Pasti Reksa dana konvensional 2016 Sewa Guna Sewa/Ijarah 2019 Sewa/Ijarah di Bank (SDB) Giro Wadiah/Mudharabah Unit Link Penyertaan Saham Pembiayaan BWM Obligasi Pembiayaan Bagi Hasil Fintech-Crowdfunding Fidusia Obligasi Konvesional Pembiayaan UMi jenis dan penamaan produk/layanan jasa keuangan mengalami perubahan di setiap survei sehubungan dengan perkembangan industri jasa keuangan Indonesia dari tahun ke tahun.
2.2 Sikap dan Perilaku Keuangan Sebagaimana tercantum pada SEOJK 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, salah satu parameter untuk mengukur tingkat literasi keuangan adalah sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Pada SNLIK tahun 2019 dilakukan pengukuran pada beberapa indikator yang menggambarkan sikap dan perilaku responden dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan. Dari total 12.773 responden, 11.345 responden (88,82%) menyatakan memiliki tujuan keuangan. Hasil survei menunjukkan terdapat perubahan pola perilaku masyarakat Indonesia dalam menentukan tujuan keuangan. Pada survei SNLIK tahun 2016, masyarakat Indonesia lebih banyak berorientasi pada jangka pendek yakni untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan mempertahankan hidup (69%). Namun berdasarkan SNLIK tahun 2019, sekitar 39,50% Tabel 2.2 Tujuan Keuangan responden memilih persiapan hari tua sebagai tujuan keuangannya, sementara No Tujuan Keuangan Persentase tujuan keuangan pemenuhan kebutuhan 1 Mempersiapkan hari tua 39,50% pokok sehari-hari sebesar 20,68% dan 2 Membayar biaya pendidikan 25,71% mempertahankan hidup sebesar 4,68%. 3 Sekedar memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 20,68% Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 4 Sekedar mempertahankan hidup 4,68% masyarakat Indonesia sudah mulai berorientasi pada pengelolaan keuangan 5 Membeli rumah 4,29% jangka panjang, tidak lagi sekedar 6 Memenuhi biaya kesehatan 3,08% pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 7 Melunasi utang 1,82% namun sudah bervariasi seperti tertuang dalam tabel 2.2. Grafik 2.10	Upaya	Mencapai	Tujuan	Keuangan Menabung 83,00% Untuk mencapai tujuan dimaksud, responden diberikan beberapa opsi Bekerja/mencari pekerjaan 55,70% upaya-upaya yang dilakukan untuk Menyusun rencana keuangan 43,48% mencapai tujuan keuangan yang Mengurangi pengeluaran 39,40% dipilih. Berdasarkan data SNLIK tahun Mengembangkan usaha mandiri 26,77% 2019, didapatkan mayoritas responden Mencari pinjaman 7,10% menabung (83,00%) dan diikuti dengan bekerja/mencari pekerjaan Melakukan investasi 7,18% (55,70%). Meningkatkan plafon pinjaman 0,78% 41
42 Dalam hal kemampuan keuangan, responden diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan mereka dibandingkan orang dewasa lain di Indonesia. Sangat Tinggi 0,92% Tinggi 8,91% Sedang 56,60% Grafik 2.11 Kemampuan Keuangan Dibanding Orang Dewasa Lainnya Hasilnya mayoritas responden menyatakan memiliki Rendah 23,75% kemampuan keuangan yang sedang atau biasa Sangat Rendah 6,55% dibanding orang dewasa lainnya dan cukup banyak responden yang merasa memiliki kemampuan keuangan yang lebih rendah. 2.3 Indeks Inklusi Keuangan Grafik 2.12 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2013-2019 100% Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan 90% kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, inklusi keuangan 80% 70% 60% 59,70 67,80 76,19 merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. 50% 40% Selain mengukur kondisi literasi keuangan masyarakat Indonesia, OJK 30% juga melakukan pengukuran pada kondisi inklusi keuangan melalui 20% SNLIK sejak tahun 2013 hingga 2019. Parameter penentu indeks inklusi 10% keuangan adalah penggunaan produk dalam 1 (satu) tahun terakhir. 0% 2013 2016 2019 Berdasarkan data, terjadi peningkatan indeks inklusi keuangan dari tahun ke tahun. Indeks inklusi keuangan tahun 2019 sebesar 76,19% artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 76 orang yang inklusif atau mempunyai akses terhadap layanan jasa keuangan. Hasil indeks inklusi keuangan tahun 2019 melampaui target pemerintah yang dicanangkan pada Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dimana target indeks inklusi keuangan sebesar 75% pada tahun 2019. Grafik 2.13 Indeks Inklusi Keuangan Sektoral Tahun 2019 100% 2013 90% 80% 70% 63,60 73,88 2016 2019 60% 57,30 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,80 12,10 13,15 1,50 4,70 6,18 9,80 13,00 15,17 5,00 10,50 12,38 0,10 1,30 1,55 0,72 Perbankan Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan Pergadaian Pasar Modal Lembaga Keuangan Mikro
s n v o r P n a k r a s a d r e B n a g n a u e K i s u k n l I s k e d n 2 2 r a b m a G . T A R A B A U P A P % 4 8 9 5 t i s o p m o K , % 4 8 9 5 , l a n o i s n e v n o K % 7 5 1 h a i r a y S , U K U L A M A R A T U % 5 8 5 7 t i s o p m o K , % 5 8 5 7 , l a n o i s n e v n o K % 6 4 4 h a i r a y S , O L A T N O R O G % 9 8 0 6 t i s o p m o K , % 3 6 0 6 , l a n o i s n e v n o K % 6 2 0 h a i r a y S , I S E W A L U S % 9 9 3 8 t i s o p m o K , A R A T U % 3 7 3 8 , l a n o i s n e v n o K % 5 2 5 h a i r a y S , N A T N A M L A K I R U M T I % 9 3 2 9 t i s o p m o K , % 9 3 2 9 , l a n o i s n e v n o K % 5 1 3 h a i r a y S , I S E W A L U S T A R A B % 9 9 2 6 t i s o p m o K , % 0 2 2 6 , l a n o i s n e v n o K % 1 4 3 h a i r a y S , N A T N A M L A K I U A R N A U A L U P E K I A R A T U % 3 1 2 9 t i s o p m o K , % 9 0 5 6 t i s o p m o K , % 3 8 4 6 , l a n o i s n e v n o K % 3 1 2 9 , l a n o i s n e v n o K % 1 6 7 h a i r a y S , % 6 2 0 h a i r a y S , N A T N A M L A K I T A R A B % 3 3 5 7 t i s o p m o K , % 4 5 4 7 , l a n o i s n e v n o K % 9 3 3 1 h a i r a y S , I A R A T U A R E T A M U S % 8 9 3 9 t i s o p m o K , % 4 8 0 9 , l a n o i s n e v n o K % 5 4 5 1 h a i r a y S , U A R I % 9 3 6 8 t i s o p m o K , % 2 8 4 8 , l a n o i s n e v n o K % 0 4 4 1 h a i r a y S , B M A J H E C A % 9 0 6 8 t i s o p m o K , % 9 0 6 8 , l a n o i s n e v n o K % 4 0 8 1 h a i r a y S , T A R A B A R E T A M U S % 5 7 6 6 t i s o p m o K , % 7 8 3 6 , l a n o i s n e v n o K % 5 2 2 2 h a i r a y S , % 3 8 4 6 t i s o p m o K , % 2 5 3 6 , l a n o i s n e v n o K I S E W A L U S H A G N E T % 1 5 4 8 t i s o p m o K , % 7 8 7 h a i r a y S , A K G N A B % 7 5 4 6 t i s o p m o K G N U T L E B , I % 0 3 4 6 , l a n o i s n e v n o K % 7 0 7 h a i r a y S , U L U K G N E B % 5 6 5 8 t i s o p m o K , % 5 6 5 8 , l a n o i s n e v n o K % 6 5 6 h a i r a y S , A R E T A M U S A U P A P % 9 8 0 6 t i s o p m o K , % 3 6 0 6 , l a n o i s n e v n o K % 6 3 2 h a i r a y S , U K U L A M % 2 6 5 7 t i s o p m o K , % 3 8 4 6 , l a n o i s n e v n o K % 1 4 3 h a i r a y S , % 3 7 3 8 , l a n o i s n e v n o K % 4 1 8 h a i r a y S , I S E W A L U S A R A G G N E T % 7 0 5 7 t i s o p m o K , % 7 0 5 7 , l a n o i s n e v n o K I S E W A L U S N A T A L E S % 2 5 0 h a i r a y S , % 1 9 6 8 t i s o p m o K , % 1 9 6 8 , l a n o i s n e v n o K % 7 4 0 1 h a i r a y S , A S U N A R A G G N E T R U M T I N A T N A M L A K I N A T A L E S % 4 5 5 7 t i s o p m o K , % 5 7 3 7 , l a n o i s n e v n o K % 5 2 5 h a i r a y S , A S U N A R A G G N E T T A R A B % 3 7 2 6 t i s o p m o K , N A T N A M L A K I H A G N E T % 3 3 5 7 t i s o p m o K , % 4 5 4 7 , l a n o i s n e v n o K % 9 3 3 1 h a i r a y S , A T R A K A J I K D % 6 7 7 9 t i s o p m o K , % 7 6 2 9 , l a n o i s n e v n o K % 0 6 5 3 h a i r a y S , R U M T A W A J I H A G N E T A W A J % 6 9 7 8 t i s o p m o K , % 1 7 5 6 t i s o p m o K , % 0 7 7 8 , l a n o i s n e v n o K % 5 4 5 6 , l a n o i s n e v n o K % 6 5 3 2 h a i r a y S , % 7 5 2 1 h a i r a y S , T A R A B A W A J % 8 4 8 8 t i s o p m o K , % 4 3 5 8 , l a n o i s n e v n o K % 9 9 1 2 h a i r a y S , N A T A L E S % 9 0 6 8 t i s o p m o K , % 9 0 6 8 , l a n o i s n e v n o K % 4 0 8 1 h a i r a y S , G N U P M A L % 4 9 1 6 t i s o p m o K , % 2 4 1 6 , l a n o i s n e v n o K % 7 7 5 h a i r a y S , % 3 6 0 6 t i s o p m o K , % 7 3 0 6 , l a n o i s n e v n o K % 7 5 1 h a i r a y S , % 2 4 1 6 , l a n o i s n e v n o K % 7 2 6 1 h a i r a y S , I L A B % 1 9 2 9 t i s o p m o K , % 5 6 2 9 , l a n o i s n e v n o K A T R A K A Y G O Y . I . D % 2 1 6 7 t i s o p m o K , % 5 8 5 7 , l a n o i s n e v n o K N E T N A B % 9 2 4 8 t i s o p m o K , % 7 2 8 7 , l a n o i s n e v n o K % 0 4 4 1 h a i r a y S , % 2 7 4 h a i r a y S , % 2 9 8 h a i r a y S , g g n T i h a d n e R i g g n T i h a d n e R i g g n T i h a d n e R Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 g g n T i h a d n e R i g g n T i h a d n e R i g g n T i h a d n e R 43
44 Saat ini masih terdapat gap yang cukup tinggi antara indeks literasi (38,03%) dan inklusi keuangan (76,19%), artinya dari setiap 100 orang terdapat sekitar 76 orang yang inklusif namun hanya sekitar 38 orang yang well literate. Selain itu, pada survei ini juga diketahui bahwa rata-rata jumlah produk/layanan jasa keuangan yang digunakan oleh masyarakat adalah 2 (dua) produk/layanan. Selanjutnya, jika dipilah berdasarkan gender, laki-laki memiliki tingkat inklusi keuangan sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2016, indeks inklusi keuangan laki-laki adalah 69,6% dan naik menjadi 77,2% pada tahun 2019. Sementara perempuan adalah 66,2% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 75,2% pada tahun 2019. Tahun 2016 : 69,6% Tahun 2019 : 77,2% Data Global Findex yang dirilis oleh Bank Dunia juga telah menunjukan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Menurut data tersebut, Tahun 2016 : 66,2% Tahun 2019 : 75,2% 56% orang dewasa di seluruh dunia yang tidak memiliki rekening bank adalah perempuan. Secara global 72% laki-laki memiliki rekening bank dibandingkan dengan 65% perempuan. Tren ini serupa di negara-negara berkembang dengan 67% laki-laki dan hanya 59% perempuan yang memiliki rekening bank. Namun, tidak seperti negara berkembang lainnya, di Indonesia, jumlah perempuan yang memiliki rekening bank lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan maupun laki-laki juga relatif sama dalam kemungkinan memiliki rekening bank yang aktif, yaitu perempuan sebanyak 51% dan laki-laki sebanyak 46%. Capaian ini dikontribusikan oleh pembayaran program bantuan sosial pemerintah dalam bentuk transfer tunai kepada rekening perempuan dari keluarga penerima manfaat. Pada 2016, indeks inklusi keuangan laki-laki adalah 69,6% dan naik menjadi 77,2% pada tahun 2019. Sementara perempuan adalah 66,2% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 75,2% pada tahun 2019. Selanjutnya, data terbaru dari FII pada tahun 2018 menunjukkan tak ada selisih kesenjangan gender yang signifikan, dengan 55,7% laki-laki dan 55,6% perempuan memiliki rekening bank. Faktanya, peningkatan kepemilikan rekening bank pada perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Dari tahun 2016 hingga 2018, jumlah kepemilikan rekening bank untuk perempuan tumbuh sebesar 23,9%, sementara laki-laki hanya 17,3%. Bantuan non-tunai pemerintah berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan gender dalam kepemilikan rekening bank karena program bantuan tersebut mengharuskan ibu (atau perempuan dalam rumah tangga) sebagai penerima utama bantuan. Survei yang dirilis oleh Miscrosave pada tahun 2019 juga mencatat bahwa 96% penerima bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai adalah perempuan dan dari jumlah tersebut sebanyak 16% adalah perempuan kepala rumah tangga.
2.4 Pengetahuan Masyarakat mengenai Sektor Jasa Keuangan Sebelum memahami dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat perlu mengetahui kelembagaan industri jasa keuangan. Hal tersebut dapat berupa pengetahuan masyarakat terkait jenis lembaga keuangan formal dan informal, identifikasi lembaga jasa keuangan yang berizin dan tidak berizin, dan cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan dimaksud. Grafik 2.14 Pengetahuan Masyarakat mengenai Lembaga Jasa Keuangan 100% 99,07 90% 80% 70% 60% 58,74 56,67 50% 43,07 40% 30% 24,71 20% 13,97 14,52 10% 0% Perbankan Perasuransian Dana Pensiun Pasar Modal Lembaga Pembiayaan Pergadaian Lembaga Keuangan Mikro Industri perbankan (99,07%) merupakan industri yang paling populer di kalangan masyarakat. Hal ini didukung oleh banyaknya jaringan layanan perbankan yang tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, layanan jasa keuangan yang disediakan industri perbankan menyentuh hampir seluruh transaksi keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Popularitas perbankan kemudian diikuti oleh sektor asuransi, pergadaian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga keuangan mikro. Industri pasar modal (13,97%) merupakan industri yang paling tidak populer. Untuk dapat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dengan optimal, masyarakat perlu mengetahui karakteristik dari produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Karakteristik ini dapat meliputi fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban, biaya dan denda, serta cara memperoleh produk atau layanan jasa keuangan. 45
46 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Tabel 2.3 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Perbankan No Produk atau Layanan Fitur Produk atau Layanan Manfaat Produk atau Layanan Risiko Produk atau Layanan 1 Tabungan 2 Tabungan Wadiah atau 56,24% 40,44% 63,11% 55,05% 30,42% 28,25% Mudharabah 3 Deposito 4 Deposito Mudharabah 5 Giro 6 Giro Wadiah atau Mudharabah 37,70% 46,87% 42,53% 41,84% 47,9%3 65,27% 61.28% 58,04% 29,48% 31,62% 41,07% 40,15% 7 Transfer atau pengiriman uang antar rekening bank 41,80% 60,37% 35,87% 8 Kredit/Pembiayaan dengan jaminan (agunan) 45,13% 62,12% 38,14% 9 Kredit Tanpa Agunan /KTA	(contoh	kartu	kredit) 41,07% 60,89% 40,87% 10 Kredit Usaha Rakyat 40,61% 61,35% 46,22% (KUR) 11 KUR Syariah 12 Kredit Pemilikan 40,03% 49,54% 5,95% 50,46% 3,37% 37,61% Rumah/Apartemen (KPR/KPA) 13 Pembiayaan Pemilikan 48,28% 55,86% 31,03% Rumah Syariah 14 Kredit Pembiayaan Mikro (Kredit UMKM) 46,15% 51,75% 35,66% 15 Pembiayaan Mikro 42,25% 49,30% 37,32% Syariah 16 Kredit Kendaraan 45,76% 52,54% 39,83% Bermotor (KKB, KKM) dari Bank 17 Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari bank syariah 44,64% 50,24% 37,92% 18 Pembiayaan Bagi 56,10% 62,72% 41,81% Hasil (Mudharabah, Musyarakah, MMQ) 19 Pembiayaan Sewa Menyewa Syariah 20 Pembiayaan Jual Beli Syariah (Murabahah, Salam, Istishna) 21 Gadai/Rahn dari bank 53,98% 45,65% 43,50% 60,18% 56,13% 52,47% 43,36% 42,29% 43,50% syariah 22 Sewa/Ijarah di bank (safe deposit box) 46,85% 63,96% 42,34% Hak Konsumen 42,57% 36,49% 33,19% 37,99% 42,68% 42,40% 43,06% 41,80% 44,93% 47,80% 4.08% 30,28% 31,72% 38,46% 30,99% 35,59% 38,56% 42,16% 45,13% 41,11% 41,26% 28,83% Kewajiban Konsumen 37,74% 32,40% 29,62% 33,38% 49,51% 45,06% 46.06% 45,42% 46,62% 53,22% 3,95% 32,11% 31,03% 32,87% 32,39% 33,90% 43,04% 41,46% 42,48% 41,90% 41,26% 30,63% Biaya 34,43% 28,67% 26,85 41.40% 40,76% 35.99% 37,44% 35,15% 37,69% 46,56% 3,61% 26,61% 29,66% 27,27% 24,65% 27,12% 35,20% 37,28% 29,20% 34,39% 35,87% 26,13% Denda 15,49% 14,13% 12,39% 13.10% 34,83% 30,07% 28,83% 28,91% 30,24% 44,07% 2,52% 18,35% 19,31% 21,68% 20,42% 18,64% 24,48% 25,09% 26,11% 27,08% 22,87% 14,41% Cara Memperoleh Produk atau Layanan 28,51% 23,18% 18,97% 29,09% 34,21% 29,99% 31,37% 33,47% 32,14% 34,93% 4,15% 29,36% 39,31% 28,67% 26,76% 22,03% 25,44% 27,87% 28,32% 26,09% 25,56% 27,03%
Tabel 2.4 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Asuransi No Produk atau Layanan Fitur Produk atau Layanan Manfaat Produk atau Layanan Risiko Produk atau Layanan Hak Konsumen 1 Asuransi Jiwa 2 Asuransi Jiwa dengan Investasi (Unit Link/ Bancassurance) 3 Asuransi Pendidikan 4 Asuransi Kesehatan 35,68% 38,08% 40,16% 48,05% 55,35% 51,63% 62,34% 69,27% 27,96% 31,27% 30,39% 37,56% 37,35% 33,92% 38,87% 50,47% (selain BPJS Kesehatan) 5 Asuransi TLO atau all risk/komprehensif untuk kendaraan bermotor 38,06% 52,11% 35,88% 40,79% 6 Asuransi Harta Benda/ Asuransi Kebakaran termasuk rumah berikut isinya, kios/toko/ruko, dan properti lainnya 7 Asuransi	Kecelakaan	Diri 8 Asuransi Perjalanan 9 Asuransi Pertanian/ 35,81% 36,73% 42,83% 33,33% 62,15% 59,45% 61,98% 54,88% 36,02% 28,52% 35,02% 32,66% 39,35% 38,53& 43,60% 31,65% Nelayan/Peternakan (contoh:	Asuransi	Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Asuransi Nelayan 10 Asuransi Mikro 37,69% 44,62% 31,54% 30,77% (SiJempol,	SiPeci) Tabel 2.5 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Lembaga Pembiayaan No Produk atau Layanan Fitur Produk atau Layanan Manfaat Produk atau Layanan Risiko Produk atau Layanan Hak Konsumen 1 Pembiayaan/Leasing Mobil atau Motor 37,07% 54,70% 37,93% 42,39% 2 Kredit Barang Elektronik dan Alat Rumah Tangga 40,53% 62,47% 43,32% 49,02% Kewajiban Konsumen 38,15% 35,69% 40.75% 50,72% 40,52% 39,25% 36,12% 39,56% 30,64% 35,36% Kewajiban Konsumen 48,94% 54,78% Biaya 32,36% 25,98% 35,08% 42,70% 32,06% 32,04% 30,47% 33,74% 26,94% 26,92% Biaya 44,88% 48,52% Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Denda Cara Memperoleh Produk atau Layanan 19,10% 16,14% 24,27% 24,34% 20,06% 29,14% 25,85% 32,56% 24,97% 24,15% 22,69% 24,73% 16,84% 19,85% 12,46% 26,00% 26,18% 26,60% 20,00% 21,54% Denda Cara Memperoleh Produk atau Layanan 40,93% 33,23% 41,49% 40,26% 47
48 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Tabel 2.6 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Dana Pensiun No Produk atau Layanan Fitur Produk atau Layanan Manfaat Produk atau Layanan Risiko Produk atau Layanan 1 Program Pensiun 39,47% 70,68% 28,77% Manfaat Pasti (Taspen, Asabri, Dapen Perkebunan, Dapen Telkom, dll) 2 Program Pensiun Iuran Pasti (DPLK Mandiri, DPLK Manulife, DPLK BRI, dll) 41,67% 61,73% 35,19% Tabel 2.7 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Pergadaian No Produk atau Layanan Fitur Produk atau Layanan Manfaat Produk atau Layanan Risiko Produk atau Layanan 1 Pinjaman dengan Gadai Barang/Rahn/Marhun Bih (Perhiasan, Barang Elektronik, dll) 2 Pinjaman dengan 58,27% 32,48% 32,84% 64,28% 23,38% 49,53% Fidusia (barang bergerak yang digadaikan masih bisa digunakan oleh nasabah) 3 Investasi Emas/Logam 37,51% 61,00% 34,36% Mulia Tabel 2.8 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Pasar Modal No Produk atau Layanan Fitur Produk atau Layanan Manfaat Produk atau Layanan Risiko Produk atau Layanan 1 Saham 2 Reksa Dana 3 Obligasi/Sukuk (SUN) 29,06% 34,85% 42,13% 43,52% 43,94% 49,54% 28,52% 32,03% 35,65% Hak Konsumen 41,51% 38,58% Hak Konsumen 23,19% 48,85% 35,27% Hak Konsumen 28,98% 32,47% 31,48% Kewajiban Konsumen 38,05% 36,11% Kewajiban Konsumen 24,67% 51,69% 35,44% Kewajiban Konsumen 27,03% 31,39% 26,85% Biaya 27,04% 26,23% Biaya 22,04% 43,84% 29,05% Biaya 23,91% 27,92% 23,61% Denda 16,75% 16,67% Denda 20,26% 33,83% 16,43% Denda 11,17% 14,94% 12,50% Cara Memperoleh Produk atau Layanan 32,00% 25,93% Cara Memperoleh Produk atau Layanan 17,83% 36,54% 29,05% Cara Memperoleh Produk atau Layanan 18,83% 19,91% 27,78%
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Tabel 2.9 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk Lembaga Keuangan Mikro No Produk atau Layanan Fitur Produk atau Layanan Manfaat Produk atau Layanan Risiko Produk atau Layanan Hak Konsumen Kewajiban Konsumen Biaya Denda Cara Memperoleh Produk atau Layanan 1 Tabungan/Pinjaman - 41,09% 55,69% 39,11% 42,33% 40,84% 36,39% 24,26% 22,52% LKM 2 Tabungan/Pinjaman - 39,02% 57,32% 39,48% 46,04% 45,43% 37,65% 29,27% 28,66% Koperasi LKM 3 Tabungan/Pinjaman - Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 34,07% 56,64% 37,61% 39,82% 40,27% 34,07% 24,34% 31,86% 4 Pembiayaan Bank Wakaf 43,53% 42,35% 35,29% 41,18% 40,00% 30,59% 14,12% 18,82% Mikro Tabel 2.10 Pengetahuan mengenai Karakteristik Produk LJK Formal Lainnya No Produk atau Layanan Fitur Produk atau Layanan Manfaat Produk atau Layanan Risiko Produk atau Layanan Hak Konsumen Kewajiban Konsumen Biaya Denda Cara Memperoleh Produk atau Layanan 1 Tabungan/Pinjaman 41,80% 61,67% 44,19% 48,43% 51,79% 38,00% 33,33% 37,17% Koperasi Simpan Pinjam (Non LKM) 2 Fintech - Pinjaman 41,55% 49,86% 46,13% 36,39% 38,40% 38,11% 26,65% 24,64% Online, sebagai investor 3 Fintech	-	Peer	to	Peer 29,60% 39,76% 32,19% 26,16% 26,85% 23,58% 21,00% 25,82% Lending 4 Fintech - Pinjaman Online, sebagai peminjam 38,67% 52,00% 36,00% 29,33% 32,00% 24,00% 16,00% 29,33% 5 Akun Pembayaran via ponsel (GoPay, OVO, Linkaja, dll) 6 Uang Elektronik 52,95% 47,54% 72,73% 66,44% 34,50% 29,75% 40,71% 31,10% 39,38% 31,88% 37,16% 24,72% 14,52% 12,64% 37,86% 28,97% (E-Money, Brizzi, Flazz, TapCash, dll) 7 Pinjaman ULaMM (Unit Layanan Masyarakat Modal Mikro) 34,97% 58,28% 47,85% 46,63% 47,85% 43,56% 35,58% 34,36% 8 Kredit Mikro Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Perjalanan 31,98% 67,21% 46,61% 43,90% 53,12% 37,13% 31,44% 38,21% 9 Pembiayaan UMi (Ultra 31,48% 57,41% 18,52% 18,52% 20,37% 12,96% 7,41% 12,96% Mikro) Pengetahuan terkait lembaga jasa keuangan formal serta pemahaman karakteristik produk dan layanan jasa keuangan formal perlu dilengkapi dengan kemampuan dalam melakukan perhitungan. Berdasarkan hasil survei tahun 2019, sebanyak 91,87% masyarakat Indonesia yang menjadi responden mampu melakukan perhitungan aritmatika sederhana, sebanyak 24,00% memahami konsep nilai mata uang, dan sebanyak 41,55% memahami konsep bunga. 49
50 Grafik 2.15 Kemampuan Menghitung Aritmatika Sederhana "Apabila 5 orang bersaudara diberi uang sebesar Rp100.000, dan mereka harus membagi uang tersebut sama rata, berapa jumlah uang yang diterima masing-masing?" 91,87% N A L P M A R E T E K I Pemahaman Konsep Nilai Mata Uang "Apabila kelima saudara tersebut harus menunggu selama 1 tahun untuk mendapatkan bagian uang mereka (dengan asumsi	tingkat	inflasi	tahun	depan	sama	dengan	saat	ini),	maka mereka akan mampu membeli? (lebih banyak, sama banyak, lebih sedikit, tergantung barang yang dibeli)" 24,00% Pemahaman Konsep Bunga "Jika anda menabung sebesar Rp100.000, dengan suku bunga 2% per tahun, berapa jumlah tabungan anda di akhir tahun pertama? (dengan asumsi anda tidak melakukan penyetoran atau penarikan uang)" 41,55% 0 20 40 60 80 100 Persentase Jawaban Benar Masyarakat juga perlu memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa Grafik 2.16 Keyakinan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) keuangan sebelum menggunakan 100% produk dan layanan jasa keuangan. Berdasarkan survei tahun 2019, 90% 80% 82,55 masyarakat memiliki keyakinan yang 70% relatif tinggi pada sektor perbankan, 60% pergadaian, dan asuransi yang masing- 50% masing sebesar 82,55%, 21,91%, dan 40% 10,44%. Namun, masyarakat masih 30% 21,91 belum memiliki keyakinan yang tinggi terhadap sektor pasar modal dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya, hanya 1,24% yang merasa 20% 10% 0% Perbank an 10,44 Perasu ransi an 5,50 Dana Pensiun 1,24 Pasar Modal 9,36 Lembaga Pembiaya an 3,08 Per gadaian Lembaga Keuangan Mikro yakin dengan sektor pasar modal.
2.5 Ketahanan Keuangan Tujuan akhir dari literasi dan inklusi keuangan adalah kesejahteraan masyarakat secara finansial atau sering disebut dengan financial well-being. Salah satu karakteristik dari financial well-being adalah ketahanan keuangan (financial resilience). Ketahanan keuangan (financial resilience) merupakan kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan untuk mengatasi mengatasi berbagai masalah dan guncangan finansial yang dapat dihadapinya. Berdasarkan International Survey of Adult Financial Literacy yang diselenggarakan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) kepada 1.000 responden di Indonesia, sebanyak 51,90% responden menyatakan yakin terhadap kemampuan merencanakan keuangan setelah masa pensiun. Tabel 2.11 Jangka Waktu Ketahanan Keuangan Selain itu, 51,80% responden menyatakan pernah mengalami No Jangka Waktu 1 2 3 4 5 7 8 Menolak Menjawab Kurang dari seminggu Antara 1 minggu - 1 bulan Antara 1 bulan - 3 bulan Antara 3 bulan - 6 bulan Lebih dari 6 bulan Tidak Tahu Ketahanan Keuangan apabila Kehilangan Sumber Pendapatan Utama (tanpa meminjam uang atau pindah rumah) 19,20% 26,80% 18,00% 5,80% 8,60% 19,90% 1,70% pengeluaran besar (setara dengan penghasilan sebulan) dan mengatasinya tanpa mendapatkan bantuan (meminjam). Apabila ditinjau dari segi jangka waktu ketahanan keuangan, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka hanya dapat bertahan kurang dari 1 bulan apabila kehilangan sumber pendapatan utama tanpa meminjam uang atau berpindah rumah. Hanya sekitar 8,60% responden yang dapat bertahan lebih dari 6 bulan apabila kehilangan sumber pendapatan utama. Hasil survei ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki Grafik 2.17 Cara yang dilakukan untuk Memenuhi Kebutuhan di Hari Tua kemampuan pengelolaan yang baik khususnya dalam manajemen dana darurat. Menarik Tabungan 5,86% Tetap Bekerja 7,75% Ketahanan keuangan juga dapat dilihat melalui perencanaan keuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada Mengandalkan Pendapatan Bisnis 2,77% saat memasuki hari tua. Umumnya saat seseorang memasuki Mencairkan	Manfaat	Pensiun	dari Pemerintah (Taspen & BPJS Ketenagakerjaan) 0,91% hari tua atau masa pensiun maka akan diikuti oleh penurunan pendapatan. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan Mencairkan	Manfaat	Pensiun	dari	Pemberi Kerja (DPPK) 0,14% keuangan selama masih aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan di hari tua. Mencairkan	Manfaat	Pensiun	dari	Lembaga Keuangan (DPLK) 0,10% Berdasarkan SNLIK tahun 2019, strategi yang paling banyak Menjual Aset Keuangan (saham, obligasi atau reksa dana) 0,08% dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hari tuanya adalah dengan tetap bekerja (7,75%), menarik Menjual Aset Non Keuangan (mobil, properti, perhiasan, barang antik, dll) 0,49% tabungan (5,86%), dan mengandalkan pendapatan bisnis (2,77%). Hanya 0,08% masyarakat yang memanfaatkan Mengandalkan Pendapatan yang Dihasilkan dari Aset 0,49% penjualan aset keuangan. Padahal, apabila dikelola dengan tepat aset keuangan dapat memberikan penghasilan pasif Mengandalkan Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) 0,63% kepada masyarakat. Rendahnya pemanfaatan aset keuangan diikuti dengan tingkat keyakinan yang rendah terhadap Bergantung kepada Pasangan 1,06% kemampuan pengelolaan keuangannya. Hanya 5,25% Bergantung kepada Anak atau Anggota Keluarga Lain 1,17% masyarakat yang yakin mampu mengelola keuangannya setelah masa pensiun. 51
52 Grafik 2.18 Keyakinan terhadap Kemampuan Pengelolaan Keuangan setelah Masa Pensiun/Hari Tua Sangat Tidak Yakin 0,05% Tidak Yakin 1,28% Netral 3,45% Yakin 5,25% Sangat Yakin 1,35% Tidak	Memiliki	Rencana	Pensiun 0,08% Tidak Tahu 0,43% Menolak Menjawab 0,05% Tidak Memberi Jawaban 88,06% 2.6 Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Perluasan Akses Keuangan Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara literasi keuangan terhadap akses keuangan, dilakukan pengujian korelasi antara indeks literasi keuangan dengan indeks inklusi keuangan menggunakan data SNLIK tahun 2019. Berdasarkan pengujian, didapatkan informasi bahwa literasi keuangan berkorelasi positif dengan inklusi keuangan yang berarti semakin tinggi tingkat literasi keuangan maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangannya. Sementara itu, untuk memetakan tingkat literasi dan inklusi Tabel 2.12 Korelasi Literasi dan Inklusi Keuangan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia dilakukan penyusunan Korelasi (Individu) Korelasi (Provinsi) diagram cartesius sebagaimana gambar di bawah ini. Pemetaan Komposit 0,376 0,538 indeks literasi dan inklusi keuangan setiap provinsi dilakukan untuk Konvensional 0,369 0,533 membagi provinsi terhadap 4 (empat) kuadran dengan indeks Syariah 0,465 0,934 literasi dan inklusi keuangan nasional sebagai pemisah. Kuadran 1 (berwarna hijau) merupakan provinsi dengan indeks literasi dan inklusi keuangan di atas indeks nasional. Kuadran 2 (berwarna kuning pada bagian bawah) merupakan provinsi dengan indeks literasi keuangan di atas indeks nasional, namun indeks inklusi keuangan di bawah indeks nasional. Kuadran 3 (berwarna kuning pada bagian atas) merupakan provinsi dengan indeks inklusi keuangan di atas indeks nasional, namun indeks literasi keuangan di bawah indeks nasional. Kuadran 4 (berwarna merah) merupakan provinsi dengan indeks literasi dan inklusi keuangan di bawah indeks nasional. Terlihat bahwa masih terdapat ketimpangan indeks literasi dan inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia, khususnya antara provinsi DKI Jakarta dengan provinsi-provinsi lainnya. DKI Jakarta memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan yang paling tinggi dan titiknya cenderung menjauh dari titik provinsi-provinsi lainnya dikarenakan memiliki gap yang cukup tinggi.
Grafik 2.19 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Provinsi 100,00% 95,00% Sumatera Utara DKI Jakarta Bali Kalimantan Timur Kep. Riau 90,00% 85,00% Sulawesi Selatan Bengkulu Jawa Barat Riau Aceh Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Jawa Timur Banten Sulawesi Utara n a g n a u e K i s u l k n I s k e d n I 80,00% 76,19% 75,00% 70,00% Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah D.I Yogyakarta Sumatera Barat Maluku 65,00% Jambi Kalimantan Utara Jawa Tengah NTT Lampung Papua NTB Bangka Belitung Sulawesi Barat 60,00% Gorontalo Papua Barat 55,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 38,03% Indeks Literasi Keuangan 53
54 2.7 Preferensi Masyarakat terhadap Produk dan Layanan Jasa Keuangan Dalam memilih produk dan jasa keuangan, masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi memiliki preferensi yang berbeda. Namun, sebagian besar masyarakat cenderung memilih perbankan yang disusul dengan LJK Formal lainnya sebagai produk dan layanan jasa keuangan untuk digunakan. Hal yang cukup berbeda terjadi di Provinsi Banten dimana LJK formal lainnya berada pada posisi pertama dan perbankan pada posisi kedua. Masyarakat Indonesia juga cenderung menempatkan dana pensiun sebagai preferensi produk dan layanan jasa keuangan yang paling akhir. Grafik 2.20 Preferensi Produk dan Layanan Jasa Keuangan 100% 90% PERBANKAN 80% LJK FORMAL LAINNYA 70% BPJS 60% PEMBIAYAAN 50% PERASURANSIAN 40% 30% PERGADAIAN 20% LKM 10% DANA PENSIUN 0% H E C A I L A B G N U T L E B A K G N A B I N E T N A B U L U K G N E B A T R A K A Y G O Y I . D A T R A K A J I K D O L A T N O R O G I B M A J T A R A B A W A J H A G N E T A W A J R U M T A W A J I T A R A B N A T N A M L A K I N A T A L E S N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I R U M T N A T N A M L A K I I A R A T U N A T N A M L A K I U A R N A U A L U P E K I G N U P M A L U K U L A M A R A T U U K U L A M B T N T T N A U P A P T A R A B A U P A P U A R I T A R A B I S E W A L U S N A T A L E S I S E W A L U S H A G N E T I S E W A L U S A R A G G N E T I S E W A L U S A R A T U S E W A L U S T A R A B A R E T A M U S N A T A L E S A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019
2.8 Delivery Channel Produk dan Layanan Jasa Keuangan Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, tersedia berbagai pilihan kanal/ media yang disebut dengan delivery channel produk dan layanan jasa keuangan. Pada SNLIK tahun 2019 dilakukan perhitungan persentase responden yang memiliki pengetahuan serta persentase responden yang menggunakan delivery channel. Hasil survei menunjukkan delivery channel yang paling banyak diketahui dan digunakan oleh responden adalah Anjungan Tunai Mandiri (ATM), berbeda dengan hasil survei sebelumnya dimana kantor Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menjadi delivery channel yang paling banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pola perilaku masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan, dimana masyarakat sudah jarang mendatangi kantor LJK untuk memanfaatkan produk-produk keuangan dikarenakan sudah banyak produk yang dapat digunakan melalui media digital. Selain itu, akselerasi dari para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) khususnya sektor perbankan dalam menyediakan mesin ATM di berbagai wilayah juga menjadi faktor pendukung mengapa masyarakat lebih banyak yang mengetahui serta menggunakan ATM. Grafik 2.21 Pengetahuan dan Penggunaan Delivery Channel 100% 90% 80,19 80% 70% 60% 57,57 50% 40% 38,48 30% 20% 22,77 14,96 16,70 18,49 18,68 23,51 26,78 11,18 10% 0% 3,66 4,20 5,85 6,14 2,31 0,21 8,56 2,43 10,56 Kantor IJK ATM EDC Layanan Internet Mobile Application Layanan Telepon/ Telepon Genggam Online Trading Agen LJK Gerai Pembayaran (Alfamart, Indomart) Lainnya Dari aspek gender, kelompok laki- laki dan perempuan paling banyak memilih ATM sebagai preferensi dalam melakukan transaksi keuangan. Sedangkan online trading menjadi preferensi delivery channel yang paling sedikit dipilih oleh kelompok laki-laki dan perempuan. Grafik 2.22 Pengguna Delivery Channel Transaksi Keuangan berdasarkan Gender ATM 56,14 59,01 Lainnya 28,11 25,46 Kantor LJK 22,28 23,27 S u m b e r O t o r i t a s J a s a K e u a n g a n , 2 0 1 9 Gerai Pembiayaan 10,15 10,98 Mobile Application Layanan Telepon 5,17 6,53 6,08 6,20 Layanan Internet 3,82 4,57 EDC Agen LJK Online Trading 3,54 3,79 2,49 2,36 0,16 0,27 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 55
56 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Berdasarkan tingkat pendidikan, ATM paling banyak menjadi pilihan dalam melakukan transaksi keuangan oleh kelompok tingkat pendidikan perguruan tinggi (D1/D3/D4/S1/S2/S3), SMA dan SMP. Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok tingkat pendidikan perguruan tinggi juga memiliki kecenderungan untuk mengakses delivery channel dalam bentuk digital lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok tingkat pendidikan lainnya. Grafik 2.23 Pengguna Delivery Channel Transaksi Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tidak Bersekolah SD SMP SMA Perguruan Tinggi (D1/D2/D3/D4/S1/ S2/S3 Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019 Preferensi masyarakat yang cenderung memilih ATM sebagai delivery channel untuk melakukan transaksi keuangan juga ditunjukkan pada seluruh kelompok pengeluaran masyarakat. Sementara delivery channel dalam bentuk digital seperti mobile application dan layanan internet paling banyak dipilih untuk melakukan transaksi keuangan oleh kelompok pengeluaran tertinggi. Grafik 2.24 Pengguna Delivery Channel Transaksi Keuangan Berdasarkan Pengeluaran 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pengeluaran A Pengeluaran B Pengeluaran C Pengeluaran D Pengeluaran E Pengeluaran A : Di atas Rp3.500.000 Pengeluaran B : Rp2.500.000-Rp3.500.000 Pengeluaran C : Rp1.500.000-Rp2.499.999 Pengeluaran D : Rp500.000-Rp1.499.999 Pengeluaran E : Di bawah Rp5.00.000 Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019 Faktanya, data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan preferensi penggunaan delivery channel dalam melakukan transaksi keuangan pada hasil SNLIK tahun 2019 yang cenderung memilih ATM sedangkan pada hasil SNLIK tahun 2016 menempatkan kantor LJK sebagai delivery channel yang paling banyak dipilih. Selain itu, penggunaan delivery channel dalam bentuk digital cukup dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengeluaran seseorang. ATM Kantor LJK Mobile Application Gerai Pembayaran Layanan Internet Layanan Telepon EDC Agen LJK ATM Kantor LJK Mobile Application Gerai Pembayaran Layanan Internet Layanan Telepon EDC Agen LJK
Bab 03 Literasi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan Syariah 57
58 Masih adanya ruang bagi upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk/layanan jasa keuangan syariah di Indonesia sehingga edukasi keuangan syariah harus diakselerasi melalui berbagai bauran kebijakan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan aliansi strategis.
Literasi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan Syariah 3.1 Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Hal ini tercermin dari posisi Indonesia di tahun 2020 yang berada pada peringkat kedua di dunia pada Islamic Finance Development Indicator (IFDI) indeks, yakni indeks untuk mengukur perkembangan industri keuangan syariah. Bahkan sebelumnya pada tahun 2019, Global Islamic Finance Report (GIFR) memberikan nilai Islamic Finance Country Index (IFCI) Indonesia di peringkat pertama dalam hal pengembangan keuangan syariah. Tabel 3.1 Islamic	Finance	Development	Indicator (IFDI) 2020 Country Ranking IFDI 2020 Quantitative Development Knowledge Governance Awareness CSR Malaysia 1 111 94 185 86 149 41 Indonesia 2 72 27 181 67 60 23 Bahrain 3 67 38 68 88 103 38 United Arab Emirates 4 66 31 67 79 91 60 Saudi Arabia 5 64 59 52 41 50 119 Jordan 6 53 14 75 51 29 99 Pakistan 7 51 18 80 74 53 31 Oman 8 45 14 46 66 73 25 Kuwait 9 43 48 13 63 48 42 Qatar 10 38 28 19 63 52 29 Brunei 11 36 13 44 54 61 9 Maldives 12 34 22 21 70 22 34 Nigeria 13 32 5 26 60 17 51 Sri Lanka 14 30 11 36 42 11 48 Syiria 15 28 31 15 45 14 36 Global Average 11 6 11 14 17 7 Di masa pandemi Covid-19, kinerja industri keuangan syariah syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% (yoy) menjadi masih menunjukkan hasil positif. Data per Desember 2020, Rp1.801,40 triliun meningkat dari tahun sebelumnya nilai aset keuangan syariah sudah mencapai Rp1.801,40 2019 sebesar Rp1.468,07 triliun. Pasar modal syariah yang triliun, dengan market share 9,72% dengan komposisi memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (59,74%) market share perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya modal syariah masing-masing sebesar, 33,80%, 6,46% dengan laju 30,58% (yoy). Perbankan syariah dengan porsi dan 59,74%. Di masa pandemi Covid-19 aset keuangan sebesar 33,80% dari total aset keuangan syariah mampu 59
60 tumbuh positif dengan laju 13,11% (yoy). Sementara itu, syariah. Dari sisi perbankan syariah, merger bank syariah IKNB syariah yang memiliki porsi sebesar 6,46% dari total merupakan momentum konsolidasi yang penting bagi aset keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan perbankan syariah untuk dapat menghadirkan bank syariah sebesar 10,15% (yoy). yang kuat secara permodalan dan mampu bersaing dalam Peningkatan aset keuangan syariah tersebut tidak terlepas dari beberapa strategi pengembangan industri keuangan industri perbankan nasional. Selain itu, bank syariah hasil merger mempunyai peluang untuk memperbesar skala ekonomi sehingga mampu berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Grafik 3.1 Market Share Keuangan Syariah (Triliun Rp) Dari sisi pasar modal syariah, pada tahun 2020, OJK (Triliun Rp) meluncurkan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 - 2.000 1.800 1.801,40 2024. Roadmap ini merupakan pedoman bagi OJK dan 1.600 pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan 1.400 1.076,22 akselerasi pengembangan pasar modal syariah. Strategi 1.200 Roadmap ini terdiri dari empat arah kebijakan utama, yaitu 1.000 800 608,90 pengembangan produk pasar modal syariah, penguatan 600 21,80 dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah, 400 116,28 peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah, dan 200 0 penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan. 2016 2017 2018 2019 2020 Perkembangan dan capaian pasar modal syariah sampai Perbankan Syariah Pasar Modal Syariah dengan saat ini merupakan hasil sinergi antara OJK IKNB Syariah Total dengan kementerian, lembaga, asosiasi, perguruan tinggi, pelaku industri, maupun berbagai komunitas di elemen masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan 9,72% Keuangan Syariah edukasi serta bauran kebijakan strategis lainnya. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memberikan dampak pada industri IKNB syariah. Penyebaran Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor menurunnya kinerja industri keuangan secara umum. Di sisi lain, tidak sedikit debitur dan/atau nasabah yang usahanya terdampak negatif sehingga mengalami penurunan kemampuan ekonomi. Hal ini menyebabkan 90,28% Keuangan Konvensional beberapa sektor industri mengalami penurunan aset, di antaranya Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (3,12%), Perusahaan Pembiayaan Syariah (23,40%), Perusahaan Modal Ventura Syariah (1,39%), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (12,80%), Dana Pensiun Pemberi Bank syariah hasil merger mempunyai peluang untuk memperbesar skala ekonomi sehingga mampu berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kerja - Program Pensiun Iuran Pasti Syariah (11,74%), dan Perusahaan Pergadaian Syariah (5,18%). Namun demikian, sampai akhir tahun 2020, IKNB syariah secara keseluruhan masih mencatat pertumbuhan, baik dari segi aset maupun jumlah entitas.
Dari segi aset, IKNB syariah mencapai angka Rp116,28 di tahun 2019 menjadi 80 lembaga di tahun 2020. Untuk triliun rupiah dengan total pertumbuhan aset sebesar mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan 10,15% (yoy). Selain itu, IKNB syariah juga mengalami nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan kenaikan jumlah entitas pelaku usaha secara keseluruhan. mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Di akhir tahun 2020 tercatat jumlah entitas IKNB syariah Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan kebijakan sebanyak 202 institusi, yang terdiri dari 111 perusahaan countercyclical dampak penyebaran Covid-19 dengan tetap yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh (full memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan ini dianggap fledged) dan 91 unit usaha syariah. Penambahan jumlah perlu karena pandemi Covid-19 diproyeksikan masih terus entitas terbanyak pada industri Lembaga Keuangan memberikan dampak negatif bagi lembaga jasa keuangan Mikro Syariah dari yang awalnya berjumlah 75 lembaga nonbank syariah dan debitur sampai dengan tahun 2022. 3.2 Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK telah mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan syariah untuk pertama kalinya pada tahun 2016. Sebagai salah satu wujud komitmen untuk terus mendorong industri sektor jasa keuangan syariah di Indonesia, pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2019, OJK kembali melakukan survei indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan salah satu indikator yang menjadi acuan tingkat pemahaman dan penggunaan/akses masyarakat Indonesia terhadap produk/layanan jasa keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah. Oleh karena itu, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan bauran strategi yang tepat guna mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Grafik 3.2 Indeks Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah 40% 37,72 35% 30% 29,7 38,03 25% 21,8 20% 15% 10% 8,93 5% 29,5% Konvensional 8,1% Syariah 0 Komposit Konven sional Syariah (2016) (2016) 2013 2016 2019 Indeks literasi keuangan nasional menggambarkan kondisi literasi keuangan masyarakat Indonesia Indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2019 jauh di bawah rata - rata komposit tingkat literasi keuangan menunjukkan peningkatan yaitu menjadi 8,93% dari sebesar 38,03%. sebelumnya 8,1% pada periode survei sebelumnya tahun 2016. Hal ini berarti, dari setiap 100 penduduk di Indonesia, Indeks literasi keuangan syariah dilihat dari sisi penyebaran hanya terdapat 8 orang yang memiliki pengetahuan di setiap provinsi di Indonesia menunjukkan hasil yang mengenai industri jasa keuangan syariah. Angka tersebut beragam antara provinsi yang satu dengan provinsi lainnya. 61
62 Grafik 3.3 Indeks Literasi Keuangan Syariah Tahun 2019 di Berbagai Provinsi Secara rata-rata, mayoritas provinsi yang DKI Jakarta 34,03% berada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Jawa Timur Nusa Tenggara Barat 22,05% 28,27% Nusa Tenggara Barat memiliki indeks literasi keuangan syariah lebih tinggi Riau 21,99% dibandingkan dengan provinsi-provinsi Aceh 20,21% di pulau lainnya. Dengan sebaran indeks Jawa Barat 18,06% literasi keuangan syariah yang sangat Sumatera Barat 17,28% bervariasi dari Provinsi Aceh hingga Papua, Sumatera Utara 17,28% maka diperlukan upaya dan strategi yang Sumatera Selatan 15,97% berbeda untuk meningkatkan literasi DI Yogyakarta Banten 12,60% 11,78% keuangan syariah khususnya di provinsi yang mayoritas berpenduduk muslim. Jawa Tengah 11,78% Kalimantan Barat 9,19% Tingkat inklusi keuangan syariah Rata-rata Nasional 8,93% mengalami penurunan dari 11,1% menjadi Sulawesi Selatan 7,85% 9,1%, sedangkan indikator yang sama Bengkulu 7,35% pada lembaga keuangan konvensional Kalimantan Selatan 6,82% sudah mencapai 76,19%. Artinya, masih Kepulauan Riau 6,82% adanya ruang bagi upaya peningkatan Kalimantan Tengah 5,77% pemahaman masyarakat tentang Bangka Belitung 5,77% produk/layanan jasa keuangan syariah di Jambi 5,77% Indonesia sehingga edukasi keuangan Maluku 5,25% syariah harus diakselerasi melalui berbagai Papua 4,72% bauran kebijakan dengan pemanfaatan Papua Barat 3,15% teknologi informasi dan aliansi strategis. Sulawesi Tengah 2,89% Lampung Kalimantan Timur 2,10% 1,84% Grafik 3.4 Indeks Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah Tahun 2019 Sulawesi Utara 1,57% Sulawesi Barat 1,31% Nusa Tenggara Timur 1,31% 75,28% Maluku Utara 1,05% Gorontalo 1,05% Sulawesi Tenggara 1,05% Bali 1,05% Kalimantan Utara 0,79% Indeks literasi keuangan provinsi menggambarkan kondisi literasi keuangan masyarakat Indonesia di masing- masing provinsi Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks literasi keuangan syariah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu 34,03%, sedangkan Provinsi 9,1% Kalimantan Utara memiliki indeks literasi keuangan syariah yang paling rendah yaitu 0,79% artinya masyarakat Kalimantan Utara kurang well literate terhadap produk dan layanan jasa keuangan syariah. Konven sional Syariah
Grafik 3.5 Indeks Inklusi Keuangan Syariah Tahun 2019 di Berbagai Provinsi DKI Jakarta Jawa Timur 23,56% Sumatera Barat 22,25% 35,60% Sejak tahun 2020, proporsi edukasi keuangan syariah minimal 30% dari total kegiatan edukasi keuangan. Jawa Barat 21,99% Aceh 18,64% Nusa Tenggara Barat 16,27% yang berarti bahwa penduduk yang Sumatera Utara 15,45% membeli dan menggunakan produk dan Banten 14,40% layanan jasa keuangan syariah masih Sumatera Selatan 14,40% sangat sedikit. Riau Kalimantan Barat Jawa Tengah 14,40% 13,39% 12,57% Berdasarkan data tingkat inklusi keuangan syariah di seluruh Indonesia, dapat di simpulkan bahwa indeks inklusi keuangan Sulawesi Selatan Rata-rata Nasional DI Yogyakarta Sulawesi Tengah Bangka Belitung Jambi Kepulauan Riau Bengkulu 10,47% 9,10% 8,92% 8,14% 7,87% 7,87% 7,61% 6,56% syariah secara umum lebih tinggi dari indeks literasi keuangan syariah. Selain itu, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 21 provinsi yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di bawah tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional. Lampung 5,77% Dalam rangka penguatan literasi Sulawesi Utara 5,25% keuangan syariah, OJK telah Kalimantan Selatan 5,25% melaksanakan berbagai bauran strategi, Bali 4,72% mulai dari peningkatan frekuensi edukasi Maluku Utara 4,46% keuangan syariah, Training of Trainers baik Kalimantan Tengah 4,46% secara offline maupun online. Proporsi Maluku 3,41% edukasi syariah dalam dua tahun terakhir Sulawesi Barat 3,41% mengalami kenaikan 3 kali lipat dan sejak Kalimantan Timur 3,15% tahun 2020, proporsi edukasi keuangan Papua 2,36% syariah minimal 30% dari total kegiatan Papua Barat 1,57% edukasi keuangan. Ini menunjukkan Nusa Tenggara Timur 1,57% institutional leadership OJK untuk Sulawesi Tenggara 0,52% mendorong pemangku kepentingan Gorontalo 0,26% terkait, khususnya Pelaku Usaha Jasa Kalimantan Utara 0,79% Keuangan untuk juga mengakselerasi Indeks inklusi keuangan provinsi menggambarkan kondisi inklusi keuangan masyarakat Indonesia di masing- masing provinsi syariah. Indeks inklusi keuangan provinsi menggambarkan kondisi inklusi keuangan masyarakat Indonesia di masing- masing provinsi syariah. Apabila dilihat dari sisi penyebarannya di 34 provinsi di Indonesia, indeks Edukasi keuangan syariah juga inklusi keuangan syariah Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah pengguna dilakukan melalui media digital seperti produk dan layanan jasa keuangan syariah paling tinggi yaitu 36 orang dari pemanfaatan media sosial, kerjasama setiap 100 penduduk, di sisi lain Provinsi Kalimantan Utara dan Gorontalo dengan influencer, podcast , produksi dan memiliki indeks inklusi keuangan syariah paling rendah yaitu sebesar 0,26%, placement Iklan Layanan Masyarakat. 63
64 Selain itu OJK juga secara rutin menyelenggarakan iB demografi dimana mayoritas penduduk Indonesia Vaganza dan Gebyar Safari Ramadhan yang dilaksanakan adalah generasi milenial dan generasi Z yang melek secara serentak oleh 35 Kantor Regional/Kantor OJK di teknologi, di 2021 OJK mengembangkan Learning seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan edukasi keuangan Management System Edukasi Keuangan yang memiliki syariah tersebut juga didukung dengan aliansi strategis dua fungsi utama, yakni sebagai sarana pembelajaran antara OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pelaku mandiri dan repository materi edukasi. Melalui Usaha Jasa Keuangan serta berbagai komunitas agama. LMS ini diharapkan upaya aliansi strategis untuk Selain itu OJK juga memperkuat infrastruktur literasi dan edukasi keuangan syariah melalui Rebranding Keluarga mengakselerasi tingkat literasi keuangan akan lebih efektif, efisien dan masif. Sikapi, yakni sebuah ikon keluarga yang karakternya Upaya penguatan dari sisi inklusi keuangan syariah ditampilkan dalam video literasi keuangan dengan tema juga telah dilakukan antara lain melalui Bank Wakaf Tabungan Haji dan Sharia Online Trading System (SOTS), penyusunan buku seri literasi keuangan baik formal maupun non formal untuk berbagai segmen, mulai dari buku saku calon pengantin, buku seri literasi dari PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Kecuali buku seri literasi PAUD, semua buku seri literasi tersebut memuat materi keuangan syariah. Selain itu, OJK juga menerbitkan Buku Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah. Dalam rangka meningkatkan jangkauan program edukasi Mikro (BWM) dan digitalisasi BWM, Simpanan Pelajar iB, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), hilirisasi UMKM melalui platform UMKMMU, Fintech pendanaan bersama berbasis syariah, serta penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi (securities crowdfunding). Seluruh pengembangan produk dan/ atau layanan jasa keuangan syariah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat ke produk dan/ atau layanan keuangan syariah yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai aset dan market share keuangan syariah. keuangan dan dengan mempertimbangkan profil 3.3 Industri Jasa Keuangan Syariah Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019, indeks literasi keuangan syariah mengalami peningkatan menjadi 8,93% di tahun 2019. Apabila dilihat berdasarkan sektor industri, industri perbankan syariah memiliki indeks literasi keuangan syariah tertinggi dibandingkan industri keuangan syariah lainnya, yaitu 7,92%. Tabel 3.2 Persentase Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan Selain industri perbankan syariah, industri pergadaian syariah dan lembaga pembiayaan syariah memiliki Sektor Jasa Keuangan Syariah Literasi Keuangan Syariah 2016 2019 indeks literasi keuangan syariah yang relatif lebih besar dibandingkan industri keuangan syariah yang lainnya, Perbankan 6,63% 7,92% masing-masing sebesar 4,51% dan 4,01%. Selanjutnya Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan Pergadaian Pasar Modal Lembaga Keuangan Mikro 2,51% 0,0% 0,19% 1,63% 0,02% - 3,99% 2,97% 4,01% 4,51% - 0,25% diikuti oleh industri asuransi syariah dengan indeks literasi keuangan syariah mencapai 3,99%, dana pensiun syariah (2,97%), dan lembaga keuangan mikro (0,25%). Lembaga pembiayaan syariah mengalami peningkatan indeks literasi keuangan syariah terbesar dari sebelumnya 0,19% pada tahun 2016 menjadi 4,01% pada tahun 2019.
3.4 Preferensi Masyarakat terhadap Produk dan Layanan Jasa Keuangan Syariah Tabungan wadiah/mudharabah merupakan produk keuangan syariah yang paling popular di masyarakat dengan persentase diketahui 23,02% dan penggunaan 8,63%. Produk popular lainnya yaitu KUR syariah, pembiayaan kendaraan bermotor syariah, dan pembiayaan pemilikan rumah syariah. Di sisi lain, pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan produk yang belum banyak diketahui masyarakat. Tabel 3.3 Pengetahuan dan Penggunaan Masyarakat terhadap Produk dan Layanan Jasa Keuangan Syariah Tahun 2019 Produk/Jasa Keuangan Syariah Tabungan Wadiah/Mudharabah Deposito Mudharabah Giro Wadiah/Mudharabah KUR Syariah Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah Pembiayaan Mikro Syariah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah Pembiayaan Bagi Hasil Pembiayaan Sewa Menyewa Syariah Pembiayaan Jual Beli Syariah Gadai/Rahn Sewa/Ijarah Tabungan BMT Pembiayaan BWM Pengetahuan Penggunaan 8,63% 0,02% 0,03% 0,26% 0,08% 0,03% 0,08% 0,03% 0,00% 0,02% 0,05% 0,01% 0,05% 0,02% 23,02% 1,14% 0,85% 4,89% 2,25% 1,77% 3,96% 1,12% 1,11% 0,92% 1,75% 0,87% 1,77% 0,67% Secara spesifik, pengetahuan masyarakat terkait produk dan layanan jasa keuangan syariah masih relatif rendah. Secara rata-rata, pemahaman terkait manfaat merupakan yang tertinggi yaitu 52,44% diikuti pengetahuan terkait fitur produk/layanan jasa keuangan syariah 44,86%, serta hak dan kewajiban sebesar 35,84% dan 35,66%. Selanjutnya, pengetahuan terkait risiko dalam menggunakan produk/layanan jasa keuangan sebesar 35,42%, biaya dan cara memperoleh sebesar 30,48% dan 25,96%. Adapun pengetahuan terkait denda pada produk/ layanan jasa keuangan syariah merupakan yang terkecil yaitu sebesar 19,86%. 65
66 Grafik 3.6 Pengetahuan Masyarakat mengenai Karakteristik Produk dan Layanan Jasa Keuangan Syariah Tahun 2019 Pembiayaan Bank Wakaf Mikro 43,53% 42,35% 35,29% 41,18% 40,00% 30,59% 14,12% 18,82% Tabungan Baitul Maal Wa Tamwil 34,07% 56,64% 37,61% 39,82% 40,27% 34,07% 24,34% 31,86% Sewa/Ijarah di Bank Syariah (Safe Deposit Box) 46,85% 63,96% 42,34% 28,83% 30,63% 26,13% 14,41% 27,03% Gadai/Rahn dari Bank Syariah 43,50% 52,47% 43,50% 41,26% 41,26% 35,87% 22,87% 25,56% Pembiayaan Jual Beli Syariah (Murabahah, Slama, Istishna) 46,65% 56,13% 42,29% 41,11% 41,90% 34,39% 27,08% 26,09% Pembiayaan Sewa Menyewa Syariah 53,98% 60,18% 43,36% 45,13% 42,48% 29,20% 26,11% 28,32% Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah, MMQ) 56,10% 62,72% 41,81% 42,16% 41,46% 37,28% 25,09% 27,87% Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari Bank Syariah 44,64% 50,24% 37,92% 38,56% 43,04% 35,20% 24,48% 25,44% Pembiayaan Mikro Syariah 42,25% 49,30% 37,32% 30,99% 32,39% 24,65% 20,42% 26,76% Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah 48,28% 55,86% 31,03% 31,72% 31,03% 29,66% 19,31% 39,31% KUR Syariah 40,03% Giro Wadiah atau Mudharabah 41,84% 58,04% 40,15% 42,40% 45,06% 35,99% 30.07% 29,99% Deposito Mudharabah 46,87% 65,27% 31,62% 37,99% 33,38% 41,40% 13,10% 29,09% Tabungan Wadiah atau Mudharabah 40,44% 55,05% 28,25% 36,49 36,49% 32,40% 28,67% 14,13% 23,18% Fitur Manfaat Risiko Hak Kewajiban Biaya Denda Cara Memperoleh
Bab 04 Literasi Keuangan Digital 67
68 Digitalisasi menjadi katalisator dalam mempercepat arus informasi di masyarakat serta berperan penting dalam menciptakan berbagai inovasi produk dan layanan jasa keuangan.
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Literasi Keuangan Digital 4.1 Penggunaan Teknologi Informasi oleh Masyarakat Indonesia 4.1.1 Penetrasi Internet di Indonesia Perkembangan inovasi teknologi terjadi pada hampir seluruh bidang bisnis salah satunya pada sektor jasa keuangan. Hal ini tentu tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan internet terus mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada kuartal II tahun 2020, penetrasi penggunaan internet di Indonesia mencapai 73,7% atau Grafik 4.1 Penetrasi Internet di Indonesia 2 0 2 0 0 1 8 terdapat sekitar 196,71 juta pengguna. Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 yang hanya mencapai 64,8% atau terdapat sekitar 171,17 juta pengguna, artinya, terdapat peningkatan penetrasi penggunaan internet sebesar 8,9% atau terdapat sekitar 25,5 juta pengguna. Menurut APJII, peningkatan jumlah pengguna internet ini disebabkan beberapa faktor, seperti infrastruktur 64,80 % internet yang cepat dan lebih merata berkat Palapa Ring serta transformasi 73,70 % digital yang semakin masif akibat pembelajaran daring dan kebijakan bekerja dari rumah (Work Form Home) selama masa pandemi COVID-19. Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020 Grafik 4.2 Kontribusi Penetrasi Internet per Wilayah dari Total Penetrasi 60,00% 55,70% 56,40% 40,00% 21,60% 22,10% 20,00% 10,90% 10,00% 5,20% 5,20% 6,60% 6,30% 0,00% Sumatera Jawa Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi, Maluku, dan Papua 2018 2020 Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020 Kontribusi penetrasi internet per wilayah dari total penetrasi didominasi oleh wilayah Jawa yang mencapai 56,4%, selanjutnya Sumatera sebesar 22,1%, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 10%, Kalimantan sebesar 6,3%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,2%. 69
70 Grafik 4.3 Kontribusi Penetrasi Internet per Wilayah dari Total Populasi Dominasi wilayah Jawa dapat dilihat juga pada kontribusi penetrasi internet per wilayah dari total populasi. Sebesar Bukan Pengguna Internet 26,3% Sumatera 16,2% 41,7% pengguna berasal dari Jawa, selanjutnya 16,2% pengguna berasal dari Sumatera, 3,9% pengguna berasal dari Bali dan Nusa Tenggara, 4,6% pengguna berasal dari Maluku dan Papua2,2% Kalimantan, 5,1% pengguna berasal dari Sulawesi, serta 2,2% pengguna berasal dari Maluku dan Papua. Salah satu faktor yang menyebabkan kontribusi internet wilayah Sulawesi 5,1% Jawa ini relatif lebih tinggi dibanding wilayah lainnya yakni Kalimantan 4,6% Bali dan Nusa Tenggara 3,9% Jawa 41,7% jumlah penduduk di Indonesia masih terpusat di Jawa. Hal tersebut didukung oleh data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yang menunjukan populasi penduduk di pulau Jawa terhadap Indonesia yakni sebesar 56,10% atau 151,6 juta jiwa. Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020 Selanjutnya, Grafik 4.4 menunjukan penetrasi internet berdasarkan usia. Pengguna internet di Indonesia mayoritas berada pada rentang usia 15-19 tahun dengan persentase pengguna di kelompok tersebut sebesar 91,0%, diikuti oleh masyarakat berusia 20-24 tahun dengan persentase sebesar 88,5%. Sebaliknya kelompok usia 60-64 tahun hanya sebesar 16,2% yang menjadi pengguna internet dan hanya sebesar 8,5% bagi yang berusia 65 tahun ke atas. Dengan kondisi tersebut, penggunaan delivery channel berbasis digital diharapkan akan semakin banyak di masa yang akan datang. Potensi ini didukung oleh struktur penduduk masyarakat Indonesia yang didominasi oleh para generasi Z dan milenial yang melek teknologi yang dapat dilihat pada Grafik 4.5. Oleh sebab itu, saat ini diperlukan edukasi mengenai manfaat dan risiko penggunaan layanan keuangan digital khususnya bagi usia muda. Grafik 4.4 Penetrasi Internet Berdasarkan Usia 91,00% 91,50% 88,50% 83,80% 74,80% 82,70% 76,50% 66,20% 68,50% 59,10% 60,00% 51,40% 52,40% 48.60% 47,60% 40,90% 40,00% 33,80% 31,50% 25,20% 17,30% 23,50% 16,20% 9,00% 11,50% 8,50% 5-9 tahun 10-14 tahun 15-19 tahun 20-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49tahun 50-54 tahun 55-59tahun 60-64 tahun > 65 tahun Pengguna Bukan Pengguna Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020
Grafik 4.5 Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Generasi 30,00% 27,94 25,87 21,88 Post Gen Z : Lahir setelah tahun 2012 20,00% Gen Z : Lahir tahun 1997-2012 10,88 11,56 Milenial : Lahir tahun 1981-1996 10,00% Gen X : Lahir tahun 1965-1980 Baby Boomer : Lahir tahun 1946-1964 0,00% 1,87 Pre-Boomer : Lahir sebelum tahun 1946 Post Gen Z Gen Z Milenial Gen X Baby Boomer Pre- Boomer Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 4.1.2 Perilaku Pengguna Internet Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang berarti banyak aktivitas yang harus dilakukan dari jarak jauh, seperti layanan keuangan, kesehatan, bekerja, belanja, belajar, dan berbagai aktivitas lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut sangat bergantung pada internet. Grafik 4.6 menunjukan tujuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet. Tujuan pertama para pengguna mayoritas adalah untuk mengakses media sosial, yaitu sebesar 51,50%. Selanjutnya, tujuan kedua untuk berkomunikasi lewat pesan, yaitu sebesar 29,30%. Terakhir, tujuan ketiga untuk hiburan, yaitu sebesar 21,70%. Tidak banyak yang menjadikan penggunaan layanan jasa keuangan seperti perbankan atau online trading sebagai tujuan utama penggunaan internetnya. 71
72 Grafik 4.6 Tujuan Penggunaan Internet 51,50% Media Sosial 7,30% 24,70% Akses Layanan Publik 2,90% 5,50% 13,60% Komunikasi Lewat Pesan 15,90% 29,30% 32,90% Games 5,20% 7,60% 14,00% Belanja Daring 1,30% 4,80% 11,00% Hiburan 1,30% 9,70% 21,70% Transportasi Daring 0,40% 1,20% 2,20% Online Trading 0,10% 0,20% 0,70% Layanan Informasi Berita 1,40% 1,80% 5,00% Layanan Perbankan 0,20% 0,20% 0,50% Layanan Informasi barang/jasa 0,30% 0,40% 0,70% Layanan Informasi Pendidikan 0,60% 1,10% 2,30% Layanan Informasi Pekerjaan 0,90% 0,70% 2,80% Jualan Daring 0,30% 0,30% 0,00% 0,10% Kerja 0,00% 0,00% Layanan Kesehatan 0,10% 0,30% 0,00% Lainnya 0,60% 0,30% 0,30% Tidak Jawab 0,00% 3,90% 10,00% 0% 20% 40% 60% Tujuan Pertama Tujuan Kedua Tujuan Ketiga Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020 Penggunaan internet dalam transaksi kegiatan ekonomi di satu sisi memberikan kepraktisan dan kecepatan, namun disisi lain juga memberikan exposure terhadap keamanan transaksi. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2020 pada pengguna internet di Indonesia yaitu sebesar 68,7% pengguna merasa aman untuk melakukan Grafik 4.7 Keamanan Bertransaksi transaksi melalui internet dan hanya sebesar 5,3% yang merasa Aman 68,7% tidak aman. Tidak Aman 5,3% Transaksi melalui internet membutuhkan data pribadi, seperti nama, nomor telepon, alamat, dan informasi-informasi pribadi Tidak Tahu 23,9% Tidak Jawab 2,1% lainnya. Data pribadi juga menjadi isu penting yang belakangan ini marak di era digitalisasi. Pendapat para pengguna terkait keamanan data pribadinya sejalan dengan pendapat mereka tentang keamanan bertransaksi di internet. Sebanyak 57,9% pengguna yakin bahwa data pribadi mereka aman,namun, sebanyak 17,7% dan 9% yang masing-masing merasa ragu atau tidak aman mengenai kerahasiaan datanya tersebut. Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020
Pengguna internet di Indonesia memiliki tingkat kepercayaan Grafik 4.8 Informasi di Internet yang beragam terhadap informasi yang beredar di internet. Proporsi masyarakat yang sebagian besar percaya, setengahnya percaya, dan sebagian kecil percaya dengan informasi di internet, masing-masing memiliki persentase Sebagian besar dapat dipercaya 26,1% Sebagian kecil dapat dipercaya 27,8% yang tidak terlalu jauh berbeda, yaitu sebesar 26,1%, 27,5%, dan 27,8%. Hanya 5,5% pengguna yang meyakini bahwa Tidak jawab 2,0% informasi di internet semuanya dapat dipercaya, sedangkan 1,7% pengguna merasa bahwa informasi-informasi di internet sama sekali tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang dapat dipercaya 1,7% Dalam menggunakan layanan internet, masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan telepon genggam atau telepon pintar dibandingkan perangkat lainnya. Berdasarkan Semua dapat dipercaya 5,5% Tidak tahu 9,4% Setengahnya dapat dipercaya 27,5% survei, sekitar 95,4% mengaku bahwa setiap hari mereka Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020 terhubung internet melalui telepon pintarnya, hanya sebesar 19,7% dan 9,5% yang mengaku setiap hari terhubung dengan internet melalui komputer portabel (laptop/tablet) dan komputer dekstop (PC). Grafik 4.9 Perangkat yang Setiap Hari Digunakan untuk Terhubung dengan Internet 95,40% 19,70% 9,50% Telepon pintar Laptop/tablet PC Grafik 4.10 Rata-Rata Durasi Waktu yang Digunakan dalam Mengakses Internet < 1 jam 7,30% Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020 1-2 jam 11,40% 2-3 jam 12,30% 3-4 jam 12,40% 4-5 jam 10,00% Pada Grafik 4.10 dapat dilihat durasi 5-6 jam 10,20% masyarakat terhubung dengan internet. 6-7 jam 6,70% Sebanyak 19,5% pengguna terhubung 7-8 jam 6,10% dengan internet lebih dari 8 jam dalam > 8 jam 19,50% satu hari dan sebanyak 29,4 % pengguna Tidak tahu 3,40% menyatakan dalam satu bulan, menghabiskan Tidak menjawab 0,00% 0,70% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% biaya sekiar Rp75.000 - Rp100.000 sebagaimana tergambar pada Grafik 4.11. 73
74 Grafik 4.11 Biaya untuk Terhubung dengan Internet dalam Satu Bulan > Rp300.000 0,60% Rp250.000-Rp300.000 1,00% Rp200.000-Rp250.000 2,20% Rp150.000-Rp200.000 4,00% Rp100.000-Rp150.000 14,80% Rp75.000-Rp100.000 29,40% Rp50.000-Rp75.000 25,40% Rp25.000-Rp50.000 16,80% Rp10.000-Rp25.000 2,90% Tidak tahu 2,90% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020 Indeks literasi digital nasional berada di angka 3,47, yang berarti berada pada kisaran angka sedang. Sub-indeks Grafik 4.12 Indeks Literasi Digital Masyarakat Indonesia informasi dan literasi data di angka 3,17, subindeks komunikasi dan kolaborasi di angka 3,38. Sementara, sub- indeks keamanan dan sub-indeks kemampuan teknologi merupakan yang tertinggi dari sub-indeks lainnya yang 4 3 3,47 3,17 3,38 3,66 3,66 setara dengan berada di angka 3,66. Indeks literasi digital ini berkorelasi dengan usia yang lebih muda, jenis kelamin 2 laki-laki, berpendidikan lebih tinggi, berkemampuan dalam 1 mengenali hoaks, menggunakan internet tidak intensif, serta tidak tinggal di Jawa. Untuk meningkatkan ekosistem 0 keuangan digital perlu ada program-program yang mendorong peningkatan literasi digital nasional, khususnya pada sub-indeks informasi dan literasi data. Indeks Literasi Digital Sub-indeks 1: Informasi dan Literasi Data Sub-indeks 2: Komunikasi dan Kolaborasi Sub-indeks 3: Keamanan Sub-indeks 4: Kemampuan Teknologi Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar Sumber: Katadata Insight Center & Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020 terhadap peningkatan kebutuhan internet. Berbagai aktivitas seperti pelayanan jasa keuangan, kesehatan, bekerja, belanja, belajar, dan aktivitas lainnya dilakukan secara daring. Ini menjadi momen tepat untuk meningkatkan efisiensi edukasi keuangan secara digital. Penyebaran informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan dapat diakses dari manapun.
4.2 Layanan Keuangan Digital Layanan keuangan digital adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi digital untuk penyampaian dan penggunaannya oleh konsumen a. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan; b. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada (World Bank, 2020). Keuangan digital mencakup semua konsumen di sektor jasa keuangan; produk, layanan, teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan individu atau perusahaan memiliki akses c. mendukung inklusi dan literasi keuangan; ke pembayaran, tabungan, dan fasilitas kredit secara daring d. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas; tanpa perlu mengunjungi cabang bank atau tanpa berurusan e. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah langsung dengan penyedia layanan keuangan (Ozili, 2018). Perkembangan layanan keuangan digital tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi finansial (fintech). Fintech ada; f. menggunakan pendekatan kolaboratif; mengacu pada teknologi digital yang memiliki potensi untuk g. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan mengubah penyediaan layanan keuangan yang mendorong perlindungan data. pengembangan model bisnis, aplikasi, proses, dan produk baru atau yang sudah ada. Adapun istilah Inovasi Keuangan Untuk mendukung inovasi keuangan digital Indonesia, OJK Digital (IKD), yaitu aktivitas pembaruan proses bisnis, model telah meluncurkan peta jalan (roadmap) Inovasi Keuangan bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai Digital dan Rencana Aksi 2020 - 2024 dengan mengadopsi tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan tiga strategi regulasi dan supervisi, yaitu tersedianya ekosistem digital (OJK, 2018). Beberapa kriteria IKD, di kerangka peraturan yang seimbang, regulasi yang gesit, dan antaranya: pengawasan perilaku pasar. 75
76 Layanan keuangan digital dianggap sebagai cara yang efektif ii. Peer to Peer Lending untuk memberikan peluang dalam mendorong inklusi Peer to peer (P2P) lending adalah penyelenggaraan keuangan. Penyedia layanan keuangan digital beroperasi layanan jasa keuangan untuk mempertemukan melalui platform daring dengan menyediakan akses ke pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam layanan tersebut dan membuatnya selalu tersedia dari rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam lokasi mana pun di mana pengguna atau konsumen dapat dalam mata uang rupiah secara langsung melalui mengakses internet, sehingga memberikan kenyamanan sistem elektronik dengan menggunakan jaringan yang lebih bagi pengguna. Hal ini memungkinkan penyedia internet (OJK, 2016). Perusahaan yang bergerak di layanan keuangan membantu konsumen agar tidak bidang P2P lending ini berada pada posisi perantara perlu pergi ke tempat khusus untuk melakukan transaksi secara digital melalui suatu platform tanpa keuangan. Layanan keuangan digital di satu sisi juga melakukan penghimpunan dana secara fisik yang berdampak pada biaya transaksi keuangan menjadi lebih mempertemukan orang yang memberikan dana atau murah karena dapat memangkas jaringan kantor dan biaya operasional kantor. menginvestasikan dana yang dimiliki (investor) dengan orang yang membutuhkan dana (peminjam). Peminjam bukan hanya perseorangan namun juga banyak berasal Selain itu, meskipun lembaga keuangan tradisional mampu dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan fungsi yang sama tetapi keuangan digital memerlukan pendanaan secara cepat untuk jangka mampu memberikan pelayanan dengan proses yang lebih pendek. mudah. Konsekuensi dari proses yang lebih mudah memberi arti bahwa ada risiko yang lebih tinggi juga. Pemanfaatan iii. Branchless Banking layanan keuangan digital oleh masyarakat perlu diimbangi Branchless banking merupakan penyediaan layanan dengan pemahaman terhadap fungsi, manfaat, dan risiko perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui layanan keuangan digital, sehingga masyarakat memiliki kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung kesadaran secara penuh terhadap layanan yang dimaksud dengan penggunaan sarana teknologi informasi. meliputi produk atau jasa keuangan, keamanan siber Branchless banking menjadi solusi untuk anggota (cyber-security), perlindungan privasi konsumen, pencurian masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, uang (fraud), pencucian uang, dan pembiayaan terorisme. dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan Pemahaman itu penting bagi konsumen termasuk cara dan layanan keuangan lainnya, antara lain karena proses penyelesaian pengaduan. Oleh sebab itu, diperlukan bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor regulasi yang mengatur aspek perlindungan konsumen bank dan/atau adanya biaya atau persyaratan yang terhadap pengguna layanan keuangan digital. memberatkan. Beberapa contoh layanan keuangan digital adalah digital Layanan keuangan digital diharapkan mampu payment system, peer to peer lending, dan branchless meningkatkan inklusi keuangan sampai ke pelosok banking. Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mampu i. Digital Payment System Layanan keuangan digital ini menyediakan layanan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai (cashless). Kedua belah pihak baik pembayar maupun penerima pembayaran menggunakan media elektronik untuk menukar uang, beberapa contoh pembayaran tersebut misalnya token listrik, pulsa, transportasi, makanan, serta hiburan. meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan. Segala aktivitas berupa pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru dalam layanan keuangan sangat dibutuhkan agar transformasi layanan keuangan digital mampu memainkan perannya sebagai katalisator peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
Bab 05 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan 77
78 Terdapat tantangan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, baik dari segi demografi maupun dari segi geografis. Oleh karena itu, OJK telah melakukan berbagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang lebih masif, terstruktur, dan komprehensif agar dapat memberikan dampak massal yang lebih efektif guna menuju masyarakat sejahtera (financial well-being).
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan 5.1 Evaluasi Upaya Pelaksanaan Kegiatan Literasi Keuangan yang Dilaksanakan oleh OJK Saat ini literasi keuangan telah menjadi isu global di beberapa negara karena hal tersebut menjadi salah satu pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh literasi dan inklusi keuangan yang lebih masif, terstruktur dan komprehensif untuk mewujudkan masyarakat sejahtera (financial well-being). setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan sehingga mampu mengambil keputusan Lebih lanjut, dalam rangka mengakselerasi peningkatan keuangan yang tepat serta dapat memanfaatkan produk indeks literasi keuangan masyarakat, OJK telah maupun layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan melaksanakan aliansi strategis melalui kolaborasi, baik dan kemampuan. Namun terdapat tantangan dalam upaya antara Kantor OJK pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK di peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, baik daerah serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) maupun dari segi demografi maupun dari segi geografis. Oleh karena Kementerian/Lembaga lainnya melalui berbagai kegiatan itu, OJK telah melakukan berbagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang lebih terarah dan strategis. 5.1.1 Penguatan Infrastruktur Edukasi Keuangan Dalam rangka penguatan infrastruktur edukasi keuangan melalui pendekatan life cycle, OJK menyusun buku seri literasi keuangan untuk setiap tahap kehidupan manusia. Dimulai dari buku saku literasi keuangan bagi calon pengantin dan buku perencanaan keuangan keluarga untuk mewujudkan generasi yang paham akan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Buku saku tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi para calon pengantin agar mereka mampu mengelola keuangan dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera secara finansial. Selanjutnya, terdapat buku seri literasi keuangan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang terdiri dari empat buku cerita bergambar dan satu buku pendamping yang ditujukan bagi guru dan orang tua. Keempat buku dimaksud masing- masing memiliki tema: pengenalan konsep uang, kegunaan uang (mengenalkan kebutuhan vs keinginan), menumbuhkan budaya menabung, dan konsep berbagi. Kemudian dilanjutkan dengan buku seri literasi keuangan tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang memuat materi terkait seluruh sektor jasa keuangan dan pengenalan OJK. Pada tahap kehidupan lainnya, OJK juga telah menerbitkan buku praktis seri literasi keuangan untuk segmen profesional dan pensiunan. 79
80 Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat PAUD Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat SD Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat SMP Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat SMA Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat SMA Buku Seri Literasi Keuangan Segmen Profesional Buku Seri Literasi Keuangan Segmen Pensiun Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan keuangan, memperluas akses peserta terhadap sarana pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan serta dan prasarana edukasi dalam rangka meningkatkan literasi mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi keuangan, mempercepat proses pembelajaran terkait materi literasi keuangan, di akhir tahun 2021 OJK meluncurkan literasi keuangan serta memetakan tingkat pemahaman Learning Management System (LMS), yaitu suatu sistem materi terkait literasi keuangan. LMS berisi kurikulum pembelajaran dan pelatihan terintegrasi yang menjadi edukasi keuangan yang terbagi menjadi 3 (tiga) level, yaitu pusat penghubung untuk pembelajaran, pelatihan, dan Basic, Intermediate dan Advance dimana masing-masing manajemen pengetahuan dalam mempelajari materi literasi level terdiri atas 9 (sembilan) modul yaitu Pengenalan keuangan. Pengembangan LMS tersebut bertujuan untuk OJK dan Waspada Investasi Ilegal, Perencanaan Keuangan, memudahkan kegiatan belajar dan pelatihan materi literasi Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, dan Financial Technology. Selanjutnya, dalam rangka membangun pusat data dan materi literasi keuangan, OJK mengembangkan Database Nasional Materi Literasi Keuangan yang menyediakan berbagai materi literasi dan edukasi keuangan, baik dari OJK maupun masyarakat dan media penyampaian informasi terkait data indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK tahun 2013, 2016 dan 2019 serta kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang telah dilaksanakan. Pusat data tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam pengambilan kebijakan oleh OJK, PUJK, dan stakeholders lainnya dalam upaya peningkatan literasi keuangan di Indonesia.
5.1.2 Digitalisasi Edukasi Keuangan OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu minisite dan media sosial untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka dengan format materi yang berupa artikel maupun non artikel. OJK juga bekerja sama dengan beberapa influencer untuk turut menggalakkan program peningkatan literasi keuangan melalui sosial media masing- masing influencer. Selain itu, sebagai bentuk inovasi model edukasi keuangan, OJK menginisiasi kegiatan edukasi melalui Live Instagram Sikapiuangmu yang dikemas dengan interaktif serta gaya bahasa sederhana oleh pembawa acara (host) bersama influencer dan narasumber kompeten di bidangnya dengan topik perencanaan keuangan maupun pengenalan produk/layanan jasa keuangan. OJK juga menyusun video Keluarga Sikapi merupakan ikon literasi keuangan yang di dalamnya terdapat informasi dan pembelajaran mengenai edukasi keuangan dengan pendekatan keluarga. Selain itu OJK juga melakukan proses produksi Iklan Layanan Masyarakat dan placement ILM tersebut pada TV Nasional, kereta commuter line, billboard, Youtube Ads, Instagram Ads, dan talk show di radio seluruh nusantara baik terkait layanan produk dan jasa keuangan dan waspada investasi ilegal termasuk pinjaman online ilegal. 5.1.3 Edukasi Keuangan Komunitas dan Edukasi Masif Dalam rangka memaksimalkan pencapaian target pelajar, karyawan, mahasiswa, profesional, disabilitas, pensiunan, indeks literasi dan inklusi keuangan, OJK melakukan dan masyarakat 3T. sosialisasi dan edukasi dengan tema keuangan kepada komunitas sesuai dengan sasaran prioritas Selain itu, sebagai upaya untuk memperluas jangkauan kegiatan pada arahan SNLKI (Revisit 2017), diantaranya yaitu edukasi keuangan, OJK menyelenggarakan edukasi keuangan segmen petani, nelayan, perempuan/Ibu rumah masif melalui bentuk pagelaran wayang, financial expo, dan tangga, pelaku UMKM, Pekerja Migran Indonesia (PMI), pembukaan booth edukasi keuangan pada beberapa kegiatan. 81
82 5.1.4 Edukasi Keuangan dalam Mendukung Program Pemerintah Sebagai bentuk dukungan OJK terhadap program pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), OJK menyelenggarakan penguatan edukasi dan sosialisasi BPNT bagi perangkat daerah, pendamping BPNT, dan pengelola agen bank penyalur. Edusos BPNT dilakukan sebagai training of trainers yang bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah, pendamping BPNT, dan pengelola agen bank penyalur mengenai mekanisme penyaluran BPNT, selaku pelaksana penyaluran BPNT di daerah. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan Pemantauan Pelaksanaan Program BPNT Oktober - November 2017, sosialisasi program BPNT masih lemah sehingga pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang prinsip-prinsip dan informasi dasar BPNT masih relatif rendah. Selain itu, sosialisasi bagi perangkat daerah mengenai mekanisme penyaluran BPNT masih terbatas, sehingga dapat berisiko pada penyaluran bantuan yang kurang optimal. Dengan demikian, dilakukan edusos BPNT yang lebih fokus dan efektif sebagai penguatan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaannya dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bank Indonesia, Kementerian Sosial, Bappenas, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 5.1.5 Edukasi Keuangan dalam Rangka Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dan Pasar Modal Berdasarkan hasil SNLIK, indeks literasi keuangan syariah dan pasar modal masih cukup rendah, sehingga diperlukan upaya dan strategi khusus dalam meningkatkan indeks literasi keuangan syariah dan pasar modal melalui berbagai macam program edukasi keuangan, antara lain: 1. Gebyar Safari Ramadhan yang terdiri dari berbagai macam kegiatan yaitu Podcast Sahur berkah Bareng (PSBB), Kontes Keuangan Syariah di Bulan Ramadhan, Iklan Layanan Masyarakat terkait Keuangan Syariah, Bedah Produk Keuangan Syariah, Webinar Edukasi Keuangan Syariah dan Gebyar Safari Ramadhan Nusantara. 2. Islamic Banking (iB) Vaganza yang terdiri dari beragam rangkaian kegiatan yang edukatif dan menarik yang berupa talkshow yang dibawakan oleh OJK dan IJK syariah dengan berbagai tema produk dan layanan jasa keuangan syariah. 3. Guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong peluncuran Galeri Investasi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi agar lebih proaktif menjangkau masyarakat sekitar kampus, dengan meluncurkan program yang dinamakan Galeri Investasi Mobile (GIM). Peluncuran program GIM tersebut dilanjutkan dengan kegiatan edukasi keuangan dalam bentuk seminar pasar modal di Indonesia dengan peserta adalah masyarakat di lingkungan Universitas. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan monitoring kinerja Galeri Investasi untuk memantau perkembangan transaksi yang dilakukan di GIM. 4. Upaya pendalaman pasar melalui penguatan basis investor domestik menjadi salah satu fokus Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, OJK, BI dan LPS. OJK dalam koordinasi FK-PPPK melaksanakan rangkaian kegiatan Webinar Edukasi Pasar Keuangan dengan tagline Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) dengan tema "Menjadi Investor di Negeri Sendiri". Program penguatan basis investor domestik ini akan menjadi program tahunan.
5.1.6 Penguatan Infrastruktur SDM melalui Training of Trainers (ToT) Mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis Indonesia, diperlukan pendekatan edukasi yang mampu memberikan multiplier efek yang lebih luas dan masif. OJK memiliki program Training of Trainers (ToT) yang secara periodik dilaksanakan setiap tahunnya. ToT ditujukan kepada guru tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dosen, Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI), dan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, guna penguatan kapasitas Hakim Agama atau Panitera Pengadilan Agama terkait perbankan syariah, OJK telah melaksanakan ToT Bagi Hakim/ Panitera Pengadilan Agama. Lebih lanjut, mempertimbangkan peran pemuka agama yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia OJK menyelenggarakan kegiatan ToT berbasis agama dengan target peserta pengurus pondok pesantren, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Mejalis Buddhayana Indonesia (MBI). 5.2 Evaluasi Upaya Pelaksanaan Kegiatan Literasi Keuangan yang Dilaksanakan oleh PUJK Dalam upaya peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan ini, OJK perlu bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan PUJK yang memiliki produk dan layanan jasa keuangan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. "PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka serta berinteraksi langsung dengan Konsumen dan/ meningkatkan Literasi Keuangan." atau masyarakat. Sinergi tersebut dirasakan perlu untuk OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mendorong masyarakat Indonesia dalam meningkatkan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dan/atau dan/atau layanan jasa keuangan, memiliki keterampilan Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan) dan Surat dalam menilai manfaat, risiko dan biaya suatu produk Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 dan/atau layanan jasa keuangan, serta memiliki tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan keyakinan terhadap lembaga maupun produk dan/atau Literasi Keuangan (SEOJK 30). Dalam ketentuan tersebut, layanan jasa keuangan. Dengan demikian diharapkan setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) diwajibkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan minimal produk dan/atau layanan jasa keuangan sesuai dengan 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan POJK Literasi dan kebutuhan dan kemampuan. Sehubungan dengan Inklusi Keuangan. Guna memudahkan PUJK merencanakan hal tersebut, diperlukan adanya suatu ketentuan dan menyusun kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang yang mengatur terkait peningkatan literasi dan inklusi menjadi program tahunan, maka OJK mengeluarkan SNLKI keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/ yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi PUJK atau masyarakat sebagai pedoman bagi PUJK dalam dalam memenuhi kewajiban sesuai POJK dimaksud. 83
84 5.2.1 Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Terdapat total 2.404 PUJK yang wajib melaksanakan kegiatan literasi keuangan dan menyampaikan laporan Grafik 5.1 Persentase Kepatuhan PUJK dalam Menyampaikan Laporan Realisasi Literasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 kegiatan literasi keuangan tersebut kepada OJK. Berdasarkan data Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI), terdapat peningkatan 69,09% 70,26% 74,29% persentase kepatuhan PUJK dalam menyampaikan laporan realisasi literasi keuangan dari tahun 2018 - 2020. Pada tahun 2018, terdapat 1.661 PUJK (69,09%) dari total 2.404 30,91% 29,74% 25,71% PUJK yang telah menyampaikan laporan realisasi literasi keuangan. Selanjutnya, persentase kepatuhan pelaporan meningkat menjadi 74,21% (1.784 PUJK) pada tahun 2018 2019 2020 2019 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 74,29% (1.786 PUJK). Sudah Lapor Belum Lapor Apabila dilihat dari kepatuhan PUJK per sektor keuangan, maka Pergadaian merupakan sektor yang paling tinggi tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan literasi keuangan, diikuti dengan sektor Perantara Pedagang Efek. Rata-rata seluruh sektor mengalami peningkatan persentase kepatuhan setiap tahunnya. Mengingat masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait Industri Jasa Keuangan, dimana indeks literasi keuangan masyarakat terhadap perbankan masih lebih tinggi dibandingkan dengan industri keuangan lainnya dan indeks literasi keuangan terkait Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Mikro masih sangat rendah rendah, maka diperlukan adanya edukasi keuangan yang lebih masif dan mendalam terkait berbagai industri jasa keuangan khususnya selain Perbankan sehingga diharapkan masyarakat dapat memilih produk keuangan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dukungan dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan oleh seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Grafik 5.2 Persentase Kepatuhan PUJK dalam Menyampaikan Laporan Realisasi Literasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 per Sektor Jasa Keuangan 100,00% 100,00% 100,00% 87,50% 67,59% 65,52% 66,36% 79,09% 76,33% 71,60% 70,88% 66,67% 79,17% 77,17% 73,91% 68,48% 68,16% 69,27% 81,74% 76,52% 78,26% 62,07% 62,57% 58,18% 57,45% 51,19% 42,55% 31,82% 18,18% 13,64% Asuransi 2018 Bank Umum 2019 BPR/S 2020 DPLK Manajer Investasi Modal Ventura Pembiayaan Penjaminan Perantara Pedagang Efek Pergadaian
Grafik 5.3 Jumlah Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 selama pandemi, kegiatan dapat dilakukan secara online untuk tetap dapat menjangkau masyarakat luas. 4.757 Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270,20 juta jiwa pada tahun 2020 (BPS, 4.506 2020), maka diperlukan peningkatan jumlah kegiatan literasi dan edukasi keuangan secara masif sehingga akselerasi 4.061 indeks literasi keuangan dapat dicapai secara merata dan menyeluruh ke semua segmen masyarakat. Berdasarkan data jumlah materi per sektor jasa keuangan yang disampaikan pada setiap kegiatan edukasi keuangan tahun 2018 - 2020, materi Perbankan menjadi materi yang 2018 2019 2020 paling banyak disampaikan pada kegiatan edukasi keuangan (9.933 kali) dari 1.775 PUJK, artinya 1 PUJK Perbankan melakukan rata-rata 5 kali edukasi dalam 1 tahun, Pada tahun 2018 - 2020, total terdapat 13.324 kegiatan sedangkan materi Pergadaian (154 kali) dari 1 PUJK, yang literasi dan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan oleh berarti 1 PUJK pergadaian melakukan edukasi 154 dalam 1 PUJK, dimana terdapat peningkatan jumlah literasi dan tahun. edukasi keuangan dari 4.506 pada tahun 2018 menjadi 4.757 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, terdapat Jika melihat tren indeks literasi dan inklusi keuangan penurunan jumlah kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang ada, sektor perbankan, dana pensiun, lembaga menjadi 4.061 kegiatan. Penurunan tersebut sebagian pembiayaan, dan pasar modal memiliki tren yang konsisten besar disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang terus meningkat dengan marjinal indeks yang cenderung menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai stabil. Sektor perbankan merupakan sektor yang stabil rencana karena beberapa PUJK belum siap melakukan memberikan marjinal indeks yang cukup besar baik pada switching kegiatan edukasi secara tatap muka menjadi indeks literasi dan inklusi keuangan. Dengan upaya literasi secara online. Seiring berjalannya waktu PUJK sudah keuangan yang tidak cukup besar dapat memberikan menyesuaikan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru sehingga kontribusi kepada indeks inklusi keuangan yang sangat Grafik 5.4 Jumlah Materi per Sektor Jasa Keuangan pada Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 9.933 1.982 154 240 377 378 898 1.159 Pergadaian Lainnya Dana Pensiun Penjaminan Lembaga Pembiayaan Perasuransian Pasar Modal Perbankan 85
86 besar. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 hanya dengan pensiun bukan menjadi pilihan utama dalam menjaga literasi keuangan sebesar 36.12%, tapi bisa memberikan ketahanan keuangan individu. Untuk itu, pelaksanaan kontribusi kepada inklusi sebesar 73.5%. kegiatan edukasi keuangan terkait materi Perasuransian PUJK Sektor Perbankan merupakan PUJK dengan jumlah tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya dalam melakukan kegiatan edukasi, sehingga upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor perbankan lebih mudah dibandingkan dengan sektor lainnya. Ke depan, kegiatan edukasi keuangan terkait sektor Perbankan dapat lebih fokus dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap produk Deposito Mudharabah, Giro, Giro Wadiah atau Mudharabah, Kredit Tanpa Agunan/KTA (contoh kartu kredit), KUR Syariah, Pembiayaan Pemilikan dan Dana Pensiun tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan namun juga keyakinan dalam menggunakan produk perasuransian dan dana pensiun misalnya dengan memaparkan bahwa produk perasuransian penting agar cashflow keuangan keluarga tidak terganggu apabila terjadi kondisi darurat (sakit, kebakaran, pencurian, dan lain-lain) serta produk dana pensiun penting dalam mempersiapkan keuangan di masa pensiun. Lebih lanjut, berdasarkan data SNLIK 2019, hanya 6,19% responden yang memiliki ketahanan keuangan apabila mengalami pengeluaran besar secara tiba-tiba Rumah Syariah, Kredit/Pembiayaan Mikro (Kredit UMKM), Pembiayaan Mikro Syariah, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB, KKM) dari Bank, Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari bank syariah, Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah, MMQ), Pembiayaan Sewa Menyewa Syariah, tanpa mendapatkan bantuan, sehingga perlu adanya edukasi keuangan terkait pentingnya produk tabungan, investasi dan proteksi sebagai persiapan dalam keadaan darurat. Pembiayaan Jual Beli Syariah (Murabahah, Salam, Istishna), Pengelolaan dan ketahanan keuangan individu hanya Gadai/Rahn dari bank syariah, Sewa/Ijarah di bank (safe ditentukan dari kemampuan orang tersebut untuk terus deposit box) karena tingkat literasi masyarakat terhadap bekerja atau menarik uang dari tabungan. Dengan kata lain, produk perbankan tersebut masih sangat rendah bila instrumen keuangan seperti asuransi dan dana pensiun dibandingkan dengan produk perbankan lainnya. Selain itu bukan menjadi pilihan utama dalam menjaga ketahanan materi terkait Perbankan juga dapat lebih berfokus pada keuangan individu. Selain itu, instrument keuangan cara menghitung biaya penggunaan produk/layanan serta seperti reksa dana dan saham tidak menjadi pilihan untuk hasil investasi serta denda karena kemampuan berhitung menciptakan passive income yang berkelanjutan. masyarakat terkait karakteristik produk tersebut masih cukup rendah. Peningkatan literasi keuangan pada sektor non-perbankan Grafik 5.5 Jumlah Literasi dan Edukasi Keuangan Konvensional dan Syariah Tahun 2018 - 2020 masih memberikan ruang peningkatan yang cukup luas, upaya tematik bergilir terhadap sektor tertentu antara lain, 4.613 dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. 4.377 Berdasarkan data SNLIK tahun 2019, hanya terdapat 6,7% responden yang menyebutkan bahwa mereka yakin 3.916 akan kemampuan dalam pengelolaan keuangan setelah masa pensiun. Hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan literasi keuangan khusunya keyakinan 129 144 145 dalam menggunakan produk dana pensiun. 2018 2019 2020 Hal tersebut sejalan dengan data yang menunjukkan Konvensional Syariah bahwa instrumen keuangan seperti asuransi dan dana
Berdasarkan data tahun 2018 - 2020, 5.2.2 Evaluasi Persebaran Kegiatan dalam Rangka jumlah edukasi keuangan syariah Meningkatkan Literasi Keuangan semakin meningkat setiap tahunnya meskipun masih relatif kecil bila Grafik 5.6 Persebaran Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 dibandingkan dengan jumlah kegiatan edukasi keuangan konvensional. DKI Jakarta 1.886 Namun, hal tersebut menjadi awal yang Jawa Tengah 1.812 baik dalam mengimplementasikan Jawa Barat 1.751 program inisiatif SNLKI yaitu Jawa Timur 1.614 mendorong akselerasi produk sektor Nasional 1.093 keuangan syariah. Bali 623 Banten 408 Berdasarkan pengujian, diketahui bahwa literasi keuangan Syariah Sulawesi Tenggara DI Yogyakarta 396 391 berkorelasi positif dengan inklusi Sumatera Utara 390 keuangan Syariah yang berarti semakin Sumatera Barat 320 tinggi tingkat literasi keuangan Syariah Kalimantan Tengah 268 maka semakin tinggi pula tingkat Kalimantan Timur 264 inklusi keuangan Syariah. Mengingat Lampung 242 indeks literasi keuangan Syariah masih Sumatera Selatan 221 cukup rendah, maka diperlukan usaha Sulawesi Selatan 218 yang lebih masif dalam meningkatkan Kalimantan Selatan 173 literasi keuangan syariah, salah satunya Kepulauan Riau 163 dengan mengakselerasi jumlah Riau 158 kegiatan edukasi keuangan syariah. Nusa Tenggara Barat 158 Aceh 137 Kalimantan Barat 115 Jambi 89 Sulawesi Utara 73 Kalimantan Utara 64 Nusa Tenggara Timur 54 Sulawesi Tengah 45 Bengkulu 43 Papua 40 Maluku 39 Bangka Belitung 25 Negara Lain 14 Maluku Utara 14 Papua Barat 10 Sulawesi Barat 8 Gorontalo 5 87
88 Kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan pada tahun Kesehatan). Dengan demikian, ini membuka ruang bagi 2018 - 2020 belum merata di semua wilayah dan masih program literasi dan inklusi kepada produk dan layanan jasa terpusat di pulau Jawa dan Bali (7.686 kegiatan). Padahal keuangan lain seperti reksa dana, obligasi, sukuk maupun indeks literasi keuangan masyarakat di 21 provinsi masih saham. di bawah rata-rata Nasional (khususnya di luar pulau Jawa dan Bali). Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan literasi dan edukasi keuangan perlu ditingkatkan secara merata ke seluruh wilayah khususnya di wilayah yang indeks literasinya masih rendah. Digitalisasi kegiatan edukasi keuangan memegang peran penting dalam menjangkau wilayah 5.2.3 Sasaran Kegiatan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan serta masyarakat yang lebih luas dalam meningkatkan Sebagian besar kegiatan literasi dan edukasi telah dilakukan literasi keuangan. Selain itu, dalam rangka peningkatan dengan menyasar sasaran prioritas pada SNLKI (Revisit literasi keuangan yang lebih merata di seluruh wilayah, diperlukan pendekatan geografis dalam pelaksanaan 2017), namun edukasi yang dilakukan oleh PUJK dominan terhadap kelompok Pelajar, Masyarakat Umum dan segmen kegiatan edukasi keuangan. Pendekatan geografis dilakukan lainnya yaitu target yang mempunyai peluang untuk dengan memperhatikan karakteristik keunggulan daerah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan. dikombinasikan dengan indeks literasi serta inklusi Di sisi lain, kelompok masyarakat yang rentan dan indeks keuangan wilayah tersebut sehingga dapat diidentifikasi literasinya masih rendah misalnya Kelompok Penyandang program kegiatan literasi keuangan serta penyediaan Masalah Kesejahteraan Sosial, Petani, Nelayan, Penyandang produk dan layanan jasa keuangan apa yang sesuai dengan Disabilitas dan Masyarakat 3T belum menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di daerah itu. fokus sasaran edukasi. Indeks literasi dan inklusi di perkotaan lebih tinggi Menurut data statistik 2019, semakin tinggi tingkat daripada di perdesaan. Ini mengindikasikan bahwa ruang pendidikan dan pendapatan seseorang, maka semakin peningkatan literasi dan inklusi di daerah perdesaan tinggi tinggi pula indeks literasi dan inklusi orang tersebut. Hal jika dibandingkan dengan perkotaan. Selain itu, mereka ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan literasi dan yang berada di daerah timur Indonesia juga memiliki indeks inklusi dapat digalakkan kepada mereka yang tidak memiliki literasi dan inklusi yang rendah jika dibandingkan dengan kesempatan pendidikan seperti kepada buruh, petani, daerah barat dan tengah Indonesia. Sejalan dengan mereka maupun pekerja sektor informal. yang berpendapatan rendah dan berpendidikan rendah, fokus program literasi dan inklusi perlu digalakkan kepada Pandemi yang masih merebak akan menghambat upaya mereka yang masih terbelakang dalam pendapatan, literasi dan inklusi keuangan khususnya kepada segmen pendidikan, maupun pembangunan. yang sulit dijangkau dengan digitalisasi sekalipun, seperti masyarakat yang tidak terafiliasi pada ikatan atau komunitas Popularitas produk dan layanan jasa keuangan tertinggi tertentu (petani, nelayan, disabilitas, pekerja informal, pada setiap daerah hanya terbatas pada produk tabungan, pedagang kecil, masyarakat daerah terpencil, tertinggal dan layanan jasa transfer, dan BPJS Kesehatan. Popularitas terluar dan sebagainya). Untuk itu OJK mendorong kantor- produk dan layanan jasa keuangan yang dihitung dengan kantor di daerah untuk memperkuat aliansi strategis dengan mengonsiderasi pengetahuan dan penggunaan produk pihak sekolah/universitas/Pemda untuk melaksanakan dalam 1 tahun terakhir ini menjelaskan bahwa pengetahuan kegiatan edukasi keuangan secara langsung kepada segmen dan penggunaan produk masih terbatas pada produk dan tersebut. Melalui strategi ini diharapkan edukasi tatap muka layanan jasa perbankan dan asuransi pemerintah (BPJS dapat dilakukan dengan lebif efektif dan inklusif.
Grafik 5.7 Sasaran Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2018 - 2020 Disabilitas 18 Dosen 137 Guru 299 Karyawan 902 Kelompok Masy. Penyandang... 12 Komunitas 311 Lainnya 1.713 Mahasiswa 857 Masyarakat Daerah Tertinggal 16 Masyarakat Umum 2.383 Nelayan 31 Pedagang 330 Pekerja Formal 857 Pelajar 2.585 Pelaku UMKM 1.205 Pemuda 59 Pensiunan 292 Perempuan 286 Petani 264 Profesional 723 TKI 33 Penyuluh 11 89
90 5.3 Evaluasi Literasi Keuangan Berdasarkan Survei Internasional Pengukuran tingkat literasi keuangan telah dilakukan oleh beberapa negara dan lembaga internasional. Metodologi survei yang digunakan cukup bervariasi termasuk aspek atau komponen yang digunakan. Berikut ini merupakan survei negara dan lembaga internasional untuk memetakan sikap dan perilaku keuangan masyarakatnya. 5.3.1 OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy Survei literasi keuangan dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang dibuat oleh Organisation for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE). Terdapat 26 negara dari Asia, Eropa, dan Amerika Latin, termasuk 12 negara anggota OECD, yang berpartisipasi dalam survei internasional terkait literasi keuangan tahun 2020. Survei ini menghasilkan skor literasi keuangan yang diukur berdasarkan tiga komponen yaitu pengetahuan (financial knowledge), perilaku (financial behavior), dan sikap (financial attitude). Skor maksimal untuk tingkat literasi keuangan adalah 21 yang artinya seseorang memperoleh pemahaman dasar terkait konsep keuangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam urusan keuangan mereka. Survei ini menggunakan ukuran sampel yang berkisar dari 1.000 hingga 84.000 responden per negara dan secara total melibatkan 125.787 responden yang berusia lebih dari 18 tahun. Tabel 5.1 Hasil Survei Literasi Keuangan OECD No. Negara Jumlah Responden Skor Financial Knowledge Skor Financial Behavior Skor Financial Attitude Skor Literasi Keuangan 1. Hong Kong (China) 1.002 6.2 5.8 2.9 14.8 2. Slovenia 1.019 4.8 6.3 3.6 14.7 3. Austria 1.418 5.3 6 3.1 14.4 4. Jerman 1.003 5.2 5.7 3.1 13.9 5. Estonia 1.005 4.9 5.3 3.1 13.3 6. Indonesia 1.000 3.7 6.3 3.3 13.3 7. Portugal 1.480 4 5.9 3.2 13.1 8. Polandia 1.000 5 5.5 2.6 13.1 9. Korea 2.400 4.6 5.4 3.1 13 10. Republik Ceko 1.003 4.5 5.3 3.1 13 11. Moldova 1.074 4 5.5 3.1 12.6 12. Malaysia 2.818 3.7 6.1 2.7 12.5 13. Rusia 83.478 4.8 4.9 2.8 12.5 14. Hungaria 1.001 4.6 4.5 3.3 12.3 15. Kroasia 1.079 4.5 5 2.8 12.3 16. Bulgaria 1.047 4.1 5.3 2.9 12.3 17. Peru 1.205 4.1 5.1 2.9 12.1 18. Georgia 1.056 4.5 5.1 2.5 12.1 19. Macadonia Utara 1.076 3.9 5.1 2.8 11.8 20. Montenegro 1.030 4.1 4.7 2.6 11.5 21. Colombia 1.200 3.8 4.8 2.6 11.2
No. Negara Jumlah Responden Skor Financial Knowledge Skor Financial Behavior Skor Financial Attitude Skor Literasi Keuangan 22. Rumania 1.060 3.5 5 2.7 11.2 23. Italia 2.036 3.9 4.2 3 11.1 24. Prancis* 2.155 4.8
25. Malta** 1.013 2.2 5.2 2.8 10.3 26. Thailand*** 11.129 3.9
3.9
Rata
rata^
4.4 5.3 3
12.7 Rata
rata (anggota OECD)^^
4.6 5.3 3.1 13
hanya melakukan survei pada komponen financial knowledge ** kuesioner yang diberikan kepada responden tidak sesuai dengan guidance OECD *** menggunakan OECD Toolkit 2015 ^ Rata-rata 23 negara, tidak termasuk Prancis, Malta dan Thailand ^^ Rata-rata negara yang merupakan anggota OECD yaitu, Slovenia, Austria, Jerman, Estonia, Portugal, Polandia, Korea, Republik Ceko, Hungaria, Colombia, Italia, dan Prancis. Hasil survei menunjukkan rata-rata skor literasi keuangan semua negara yang berpartisipasi pada survei ini sebesar 12,7 sedangkan rata-rata skor literasi keuangan dari negara anggota OECD sebesar 13,0. Negara dengan skor literasi keuangan tertinggi sebesar 14,8 adalah Hong Kong (China) sedangkan negara dengan skor terendah sebesar 11,1 adalah Italia. Indonesia menempati posisi ke-6 dari 26 negara yang berpartisipasi dalam survei ini dengan skor pengetahuan sebesar 3,7, perilaku sebesar 6,3, dan sikap 3,3 sehingga skor literasi keuangannya sebesar 13,3. 5.3.2 The 2020 TIAA Institute-GFLEC Personal Finance Index Survei literasi keuangan yang dilakukan oleh TIAA Institute adalah baby boomers (58%), Gen X (51%), Gen Y (50%), dan dan GFLEC (Global Financial Literacy Excellence Center) Gen Z (41%). dilakukan di Amerika Serikat (AS) dengan menggunakan indeks P-Fin untuk mengukur pengetahuan keuangan Grafik 5.8 Persentase Pertanyaan Indeks P-Fin Dijawab Benar individu. Indeks P-Fin menunjukkan hubungan yang kuat antara literasi keuangan dan waktu yang dihabiskan untuk GEN Z 41% masalah pengelolaan uang. Literasi keuangan diukur melalui 28 pertanyaan yang di dalamnya telah mewakili GEN Y 50% variabel penghasilan, konsumsi, tabungan, investasi, pengelolaan utang, asuransi, risiko dan informasi. Pada GEN X 51% bulan Januari 2020 dilaksanakan survei secara daring dengan jumlah sampel sebanyak 1.008 responden. Hasil BABY BOOMERS 58% survei menunjukan bahwa responden berhasil menjawab 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 52% pertanyaan indeks P-Fin secara benar. Nilai ini terus meningkat sebesar 1% sejak survei pertama di lakukan Survei serupa dapat dilakukan di Indonesia untuk pada tahun 2017. Survei ini juga menemukan terdapat mengetahui tingkat literasi antar kelompok usia. Hasil kesenjangan tingkat literasi berdasarkan kelompok usia. survei yang berbeda kemungkinan dapat terjadi mengingat Urutan kelompok usia dengan tingkat literasi tertinggi perbedaan demografi antara masyarakat Indonesia dan AS. 91
92 5.3.3 The Standard & Poor's Rating Services Global Financial Literacy Survey Pada tahun 2014 The S&P Global FinLit Survey mengukur Artinya hanya 33% orang dewasa di seluruh dunia tingkat literasi keuangan dengan melakukan wawancara memiliki literasi keuangan yang cukup baik. Di antara terhadap lebih dari 150.000 orang dewasa di 148 negara. empat konsep fundamental yang mendefinisikan Populasi sasaran terdiri dari penduduk yang berusia literasi keuangan, inflasi dan perhitungan suku bunga 15 tahun ke atas, selain tahanan dan tentara. Literasi adalah parameter yang paling dipahami, sedangkan keuangan diukur dengan menggunakan pertanyaan pengetahuan tentang diversifikasi risiko adalah yang yang menilai pengetahuan dasar tentang empat konsep terendah dengan persentase sebesar 35% orang fundamental dalam pengambilan keputusan keuangan dewasa. Negara-negara dengan tingkat literasi keuangan yaitu pengetahuan tentang suku bunga, bunga majemuk, tertinggi yang mana sekitar 65% orang dewasanya inflasi, dan diversifikasi risiko. Seseorang dikatakan memiliki melek keuangan yaitu Australia, Kanada, Denmark, literasi keuangan yang baik apabila mereka mampu menjawab paling sedikit 3 dari 4 konsep keuangan yang Finlandia, Jerman, Israel, Belanda, Norwegia Swedia dan Inggris. Literasi keuangan yang lebih tinggi juga ditanyakan. Survei dilakukan secara tatap muka apabila ditemukan pada mereka yang masuk dalam kategori penetrasi telepon kurang dari 80%, sedangkan negara yang orang berpenghasilan tinggi, berpendidikan tinggi menunjukkan penetrasi telepon tinggi dilakukan wawancara dan menggunakan layanan keuangan. Sedangkan, melalui telepon. The S&P Global Finlit Survey menemukan persentase orang dewasa yang melek keuangan di bahwa hanya 1 dari 3 orang dewasa yang melek keuangan. Indonesia yaitu hanya sebesar 32%.
Bab 06 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025 93
94 Melalui pelaksanaan program Literasi Keuangan secara terarah dan terukur, masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang terliterasi dengan baik (well literate) dalam masalah keuangan sehingga mampu menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan akses yang tersedia (financially inclusive).
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025 Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di sebuah negara dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor utama adalah literasi dan inklusi keuangan masyarakat di negara tersebut. Literasi keuangan telah menjadi program nasional pada berbagai negara di dunia. Melalui pelaksanaan program literasi keuangan secara terarah dan terukur, masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang terliterasi dengan baik (well literate) sehingga mampu memilih dan menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan akses yang tersedia (financially inclusive). Masyarakat yang well literate akan lebih mudah memahami produk-produk industri jasa keuangan serta memiliki informasi untuk mengakses industri jasa keuangan. Literasi keuangan yang baik akan mempermudah masyarakat dalam menentukan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada. Masyarakat yang well literate juga akan memiliki dasar untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selain literasi keuangan, masyarakat juga perlu difasilitasi dengan akses Presiden telah menetapkan target inklusi keuangan di tahun 2024 sebesar 90%. Oleh sebab itu, penyempurnaan dan penyegaran bauran strategi untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan yang telah ditentukan yakni melalui penyusunan SNLKI 2021 - 2025. keuangan yang baik. Produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut harus tersedia dan mudah untuk dijangkau. Selain itu, kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk/ layanan keuangan dan risiko terkait, kebijakan yang memperkuat kompetensi keuangan konsumen, ketahanan, dan kesejahteraan keuangan secara keseluruhan menjadi penting dalam mewujudkan kerangka perlindungan konsumen keuangan yang kuat. Adanya kebutuhan untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang well literate dan financially inclusive tersebut, pada tanggal 19 November 2013 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi sektor jasa keuangan dalam melaksanakan program-program literasi keuangan ke dalam satu wadah yang bersifat nasional, komprehensif, dan terukur. Penyusunan SNLKI 2021 - 2025 dilakukan dengan memperhatikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2019, perkembangan teknologi, adaptasi kebiasaan baru, profil demografi Dengan mempertimbangkan perkembangan industri jasa keuangan dan tingkat berdasarkan sensus tahun 2020, literasi dan inklusi, maka dilakukan pembaruan SNLKI yang diluncurkan pada rekomendasi dari berbagai pihak, kebutuhan tahun 2013 menjadi Revisit 2017. Selanjutnya pada Rapat Terbatas (Ratas) untuk meningkatkan kegiatan literasi mengenai Strategi Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020, Presiden telah keuangan yang berkualitas, studi literatur menetapkan target inklusi keuangan di tahun 2024 sebesar 90%. Oleh sebab mengenai perkembangan konsep, evaluasi itu, penyempurnaan dan penyegaran bauran strategi untuk mengakselerasi dan kegiatan literasi keuangan yang telah dan mengoptimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan yang sedang berjalan, serta implementasi Literasi telah ditentukan yakni melalui penyusunan SNLKI 2021 - 2025. Keuangan di negara lain. 95
96 6.1 Tujuan SNLKI 2021 - 2025 Penyusunan SNLKI 2021 - 2025 bertujuan untuk: 1. Memberikan arah strategi bagi upaya peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan; 2. Meningkatkan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga serta pihak-pihak terkait dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan; 3. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan 4. Mengakselerasi pencapaian target indeks inklusi keuangan sebesar 90 persen. 6.2 Analisa SWOT Kondisi Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia 36.12%, tapi bisa memberikan kontribusi kepada inklusi sebesar 73.88%. Namun, peningkatan literasi keuangan pada sektor non-perbankan masih memberikan ruang peningkatan yang cukup luas sekaligus untuk mendorong inklusi keuangan non-perbankan. Oleh karena itu, diperlukan fokus kepada sektor tertentu agar boosting program terhadap literasi dan inklusi keuangan menjadi lebih maksimal. Upaya tematik bergilir terhadap sektor tertentu dalam beberapa tahun ke depan mungkin dapat difokuskan kepada dana Strength/Kekuatan: pensiun, lembaga pembiayaan, dan pasar modal.
Berdasarkan POJK Nomor 76, seluruh PUJK diwajibkan
Jika melihat tren yang ada, sektor perbankan, dana melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pensiun, lembaga pembiayaan, dan pasar modal literasi keuangan minimal 1 kali dalam 1 tahun. memiliki tren peningkatan literasi keuangan yang Berdasarkan data Sistem Informasi Pelaporan Edukasi konsisten terus meningkat dengan marjinal indeks yang dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) dari tahun cenderung stabil. Sektor perbankan merupakan sektor 2018-2020, terdapat hampir 75% PUJK yang telah yang stabil memberikan marjinal indeks yang cukup menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan besar baik pada indeks literasi dan inklusi keuangan. dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan Dengan upaya literasi keuangan yang tidak cukup besar total terdapat 13.324 kegiatan literasi dan edukasi dapat memberikan kontribusi kepada indeks inklusi keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK. Hal ini keuangan yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat pada menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan tahun 2019 hanya dengan literasi keuangan sebesar masyarakat Indonesia telah menjadi tanggungjawab
bersama dan telah dilaksanakan secara masif bersama Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar PUJK. Keuangan (FK-PPPK) dalam rangka meningkatkan Dalam rangka penguatan infrastruktur edukasi literasi keuangan investor domestik; dan lain-lain. keuangan melalui pendekatan life cycle, OJK telah menyusun buku seri literasi keuangan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA dan Weakness/Kelemahan: Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, untuk mewujudkan generasi yang paham akan perencanaan dan pengelolaan keuangan, OJK juga telah menyusun buku saku literasi keuangan bagi calon pengantin dan buku perencanaan keuangan keluarga, serta buku praktis seri literasi keuangan untuk segmen profesional dan pensiunan. Selanjutnya, untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar, literasi keuangan juga telah dimasukkan ke dalam kurikulum K13 untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2016. Masih rendahnya indeks literasi dan inklusi di sektor pasar modal relatif terhadap indeks literasi dan inklusi sektor lain. Selain itu, peningkatan indeks literasi dan inklusi di sektor pasar modal cenderung lambat jika dibandingkan dengan sektor lain. Peningkatan literasi keuangan sebesar 1,6% untuk sektor perasuransian, hanya dapat meningkatkan 1,35% inklusi keuangan sektor perasuransian. Karena itu, perlu adanya effort yang lebih besar khususnya dalam meningkatkan literasi keuangan untuk sektor pasar modal dan
Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pemahaman perasuransian. masyarakat terkait literasi keuangan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi literasi keuangan, OJK telah mengembangkan Learning Management System (LMS), yang berisi kurikulum edukasi keuangan dan terbagi menjadi 3 (tiga) level, yaitu Basic, Intermediate dan Advance dimana masing-masing level terdiri atas 9 (Sembilan) modul yaitu Pengenalan OJK dan Waspada Investasi Ilegal, Perencanaan Keuangan, Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, dan Financial Technology. OJK juga telah membangun Database Nasional Materi Literasi Keuangan sebagai pusat data materi literasi keuangan serta informasi terkait data indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2013, 2016, dan 2019 dan kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan data SNLIK 2019, hanya terdapat 6,7% responden yang menyebutkan bahwa mereka yakin akan kemampuan dalam pengelolaan keuangan setelah masa pensiun. Hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan literasi keuangan khusunya keyakinan dalam menggunakan produk dana pensiun. Hal tersebut sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa instrumen keuangan seperti asuransi dan dana pensiun bukan menjadi pilihan utama dalam menjaga ketahanan keuangan individu. Sehingga pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan terkait materi Perasuransian dan Dana Pensiun tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan namun juga keyakinan dalam menggunakan produk perasuransian dan dana pensiun misalnya dengan memaparkan bahwa produk perasuransian penting agar cashflow keuangan
Lebih lanjut, OJK juga telah melaksanakan aliansi keluarga tidak terganggu apabila terjadi kondisi darurat strategis dalam mengimplementasikan program (sakit, kebakaran, pencurian, dan lain-lain) serta produk literasi keuangan, misalnya aliansi strategis dengan dana pensiun penting dalam mempersiapkan keuangan Kemendikbud terkait pelaksanaan Training of Trainers di masa pensiun. (ToT) bagi guru dan dosen; aliansi strategis dengan pemuka agama; aliansi strategis dengan perangkat daerah, pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan pengelola agen bank penyalur terkait edukasi dan sosialisasi (BPNT); aliansi strategis dengan Forum
Indeks literasi dan inklusi kepada kelompok petani/ nelayan merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan kelompok kerja lain, bahkan dibandingkan dengan kelompok yang tidak bekerja. 97
Pengelolaan dan ketahanan keuangan individu hanya ditentukan dari kemampuan orang tersebut untuk terus Opportunity/Kesempatan: bekerja atau menarik uang dari tabungan. Dengan kata lain, instrumen keuangan seperti asuransi dan dana
Berdasarkan data Sensus penduduk tahun 2020, pensiun bukan menjadi pilihan utama dalam menjaga penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z ketahanan keuangan individu. Selain itu, instrumen dan Milenial. Seluruh Gen X dan Milenial merupakan keuangan seperti reksa dana dan saham tidak menjadi kelompok usia produktif pada tahun 2020. Tujuh tahun pilihan untuk menciptakan passive income yang lagi, seluruh Gen Z akan berada pada kelompok usia berkelanjutan. Berdasarkan data SNLIK tahun 2019, produktif sehingga menjadi peluang dan tantangan bagi hanya 6,19% responden yang memiliki ketahanan Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi keuangan apabila mengalami pengeluaran besar secara maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tiba-tiba tanpa mendapatkan bantuan, sehingga perlu Oleh karena itu, berbagai strategi perlu disusun untuk adanya edukasi keuangan terkait pentingnya produk tabungan, investasi dan proteksi sebagai persiapan
meningkatkan literasi keuangan generasi muda. Program Transformasi Digital Nasional 2024 yang dalam keadaan darurat. dicanangkan pemerintah merupakan harapan bangkitnya Dari total 34 provinsi di Indonesia, terdapat 21 provinsi ekonomi Indonesia di masa pandemi, dengan harapan yang indeks literasinya masih di bawah indeks literasi rata-rata tumbuh 5 persen tahun 2022 - 2026. Melalui Nasional. Selain itu, terdapat gap antara indeks literasi ekonomi digital yang bertumpu pada kemajuan keuangan syariah dan konvensional serta indeks literasi teknologi telematika diharapkan dapat menciptakan keuangan di wilayah perdesaan dan perkotaan. pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, saat ini tengah
Inisiatif peningkatan literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK masih ditujukan berdasarkan segmen sasaran dan belum dapat diimplementasikan secara umum dilakukan berbagai upaya dan strategi misalnya melalui konsolidasi operator dalam rangka meningkatkan bandwith. kepada seluruh sasaran. Hal tersebut dikarenakan indeks literasi keuangan masing-masing segmen berbeda- Menurut data statistik tahun 2019, semakin tinggi tingkat beda sehingga perlu adanya pendekatan strategi yang pendidikan dan pendapatan seseorang, maka semakin berbeda-beda untuk setiap segmen sasaran. tinggi pula indeks literasi dan inklusi orang tersebut. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan Monitoring dan evaluasi untuk setiap program literasi literasi dan inklusi dapat digalakkan kepada mereka dan edukasi keuangan yang dilakukan menggunakan yang tidak memiliki kesempatan pendidikan seperti metode pre dan post test dan survei nasional kepada buruh, petani, maupun pekerja sektor informal. literasi keuangan yang dilaksanakan Selain itu, indeks literasi dan inklusi di perkotaan lebih setiap 3 tahun sekali. Oleh karena tinggi daripada di perdesaan. Ini mengindikasikan itu, diperlukan metode bahwa ruang peningkatan literasi dan inklusi di daerah evaluasi dan monitoring perdesaan tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan. secara lebih lengkap Selain itu, mereka yang berada di daerah timur Indonesia dan sistematis untuk juga memiliki indeks literasi dan inklusi yang rendah mengukur hasil dan jika dibandingkan dengan daerah barat dan tengah dampak dari program Indonesia. Sejalan dengan mereka yang berpendapatan literasi keuangan yang rendah dan berpendidikan rendah, fokus program literasi telah dilakukan. dan inklusi perlu digalakkan kepada mereka yang masih terbelakang dalam pendapatan, pendidikan, maupun pembangunan.
Popularitas produk dan layanan jasa keuangan tertinggi masyarakat dalam bertransaksi keuangan namun di pada setiap daerah hanya terbatas pada produk sisi lain terdapat peningkatan kejahatan siber dalam tabungan, layanan jasa transfer, dan BPJS Kesehatan. aktivitas transaksi keuangan. Hal tersebut dikarenakan Popularitas produk dan layanan jasa keuangan yang pertumbuhan produk dan layanan keuangan digital dihitung dengan mengonsiderasi pengetahuan tidak diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan dan penggunaan produk dalam 1 tahun terakhir ini digital serta keamanan siber. Hal ini dapat berpotensi menjelaskan bahwa pengetahuan dan penggunaan menghambat upaya akselerasi peningkatan inklusi produk masih terbatas pada produk dan layanan jasa keuangan karena masyarakat menjadi apatis terhadap perbankan dan asuransi pemerintah (BPJS Kesehatan). produk dan layanan jasa keuangan yang pada akhirnya Dengan demikian, ini membuka ruang bagi program dapat menghambat peningkatan literasi dan inklusi literasi dan inklusi kepada produk dan layanan jasa keuangan. keuangan lain seperti reksa dana, obligasi, sukuk maupun saham.
Kondisi perekonomian global yang dapat menyebabkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan lebih berfokus terhadap
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi penyehatan keuangan dibandingkan kegiatan literasi Keuangan (SNLIK) Tahun 2019, sumber informasi yang dan inklusi keuangan. Hal tersebut dapat menyebabkan mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat menjadi tertinggi adalah melalui Informasi spesifik mengenai berkurang sehingga upaya peningkatan literasi dan perbandingan produk dan/atau layanan jasa keuangan inklusi keuangan menjadi kurang optimal. (misalnya: majalah keuangan atau website yang membandingkan harga/financial agregator) yaitu sebesar 31,64% dan Informasi spesifik mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan dari keluarga, teman atau kenalan yaitu sebesar 31,49%. Oleh karena itu pendekatan kegiatan edukasi keuangan melalui cara Training of Trainers, Training of Facilitators, dan training terhadap agen literasi keuangan cukup efektif dalam meningkatkan literasi keuangan karena dapat menciptakan multiplier effect bagi orang di sekitarnya. Demografi penduduk Indonesia sangat beragam dari mulai bahasa, adat, budaya, suku, agama, ras, dan lain- lain. Selain itu, tingkat pendidikan dan perekonomian masing-masing wilayah di Indonesia bervariasi. Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2020, tingkat pendidikan penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SM/sederajat, yaitu sebesar 38,77 % dan tamat SMP/sederajat sebesar 35,41 %. Sementara itu, pemuda yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi sebesar 10,36 %. Persentase Threat/Ancaman: penduduk yang tidak/belum pernah sekolah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan (1,31
Seiring dengan perkembangan era keuangan digital, perkembangan produk dan layanan jasa keuangan semakin dinamis dan kompleks. Hal tersebut dapat menjadi isu tersendiri mengingat tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terkait produk dan layanan jasa keuangan masih terbilang rendah dan belum merata di semua wilayah. % berbanding 0,27 %). Sementara itu, persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi di perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (75,61 % berbanding 70,62 %). Kompleksitas kondisi demografi ini dapat berpotensi menjadi ancaman efektivitas program peningkatan literasi dan inklusi apabila tidak ditangani dengan pendekatan dan strategi yang tepat.
Pandemi dan transformasi digital telah menjadi pemicu laju digitalisasi sektor jasa keuangan dengan pembatasan aktivitas fisik. Di satu sisi mempermudah
Indonesia memiliki sekitar 17.491 pulau, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, 2019). Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, 99
100 yaitu Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Berdasarkan analisis terhadap hasil survei SNLIK Papua serta rangkaian pulau-pulau ini disebut sebagai Tahun 2019; analisis SWOT; keselarasan dengan kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. Pulau Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dengan jumlah penduduk terpadat adalah pulau Jawa, (MPSJKI) tahun 2021-2025 khususnya program yaitu lebih dari setengah atau sekitar 65% populasi "Memperluas akses keuangan dan meningkatkan Indonesia. Kondisi geografi tersebut menjadikan akses literasi keuangan masyarakat"; serta arahan Presiden sulit dijangkau untuk melakukan program Literasi dan RI terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan Edukasi Keuangan. Selain itu, terkendalanya akses khususnya pada layanan keuangan digital berbasis teknologi di wilayah tersebut menjadi tantangan dalam internet; maka Visi dan Misi SNLKI 2021 - 2025 meningkatkan literasi keuangan masyarakat. ditetapkan sebagai berikut: 6.3 Visi dan Misi SNLKI 2021 - 2025 SNLKI 2021 - 2025 memiliki visi: "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Memiliki Indeks Literasi Keuangan yang Tinggi (Well Literate) sehingga Dapat Memanfaatkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang Sesuai untuk Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan" Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 misi dari SNLKI 2021 - 2025 sebagai berikut: 01 Memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan indeks literasi keuangan 02 Membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam pelaksanaan program Literasi dan Edukasi Keuangan Memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang inklusif
6.4 Prinsip Dasar Terdapat prinsip-prinsip dasar yang perlu dilakukan dalam Prinsip Dasar Inklusi Keuangan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, yaitu: 1. Terukur Prinsip Dasar Literasi Keuangan Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan mempertimbangkan 1. Terencana dan terukur jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan Kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan pelaku usaha jasa keuangan, serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan literasi keuangan. memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. 2. Berorientasi pada pencapaian 2. Terjangkau Kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan literasi keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta 3. Berkelanjutan pemanfaatan teknologi. Kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan 3. Tepat sasaran untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan, pelaku usaha jasa keuangan perlu mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran. keuangan. 4. Berkelanjutan 4. Kolaborasi Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama. inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat. 101
102 6.5 Sasaran Perkembangan SNLKI tentunya juga menimbulkan perkembangan sasaran target prioritas mengingat terdapat perubahan situasi dan kondisi selama tahun 2017 - 2020 pada kelompok sasaran masyarakat tertentu. Sasaran prioritas SNLKI 2021 - 2025 disesuaikan seperti tertuang pada Gambar 6.1. Gambar 6.1 Sasaran Prioritas SNLKI 2021 - 2025 Perempuan Karyawan Pelajar, Mahasiswa, & Pemuda/i Penyandang Disabilitas Profesi UMKM Petani & Nelayan Komunitas Masyarakat Daerah Terdepan, Terluar & Tertinggal TKI & Calon TKI Sasaran prioritas tersebut perlu didefinisikan secara jelas mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di agar terdapat kesamaan persepsi dalam perumusan perguruan tinggi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 perencanaan dan monitoring serta evaluasi program edukasi tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa Pemuda dan literasi melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi adalah warga negara Indonesia berusia 16 sampai 30 dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) oleh semua tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan pemangku kepentingan. Kejelasan definisi sasaran juga akan dan perkembangan. memudahkan analisis hasil evaluasi untuk merumuskan strategi di setiap sasaran prioritas di setiap tahunnya. Sasaran prioritas dimaksud mencakup: Berdasarkan definisi-definisi dari berbagai sumber ini maka ditentukan karakteristik dari sasaran Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda/i adalah sebagai berikut: 1. Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda/i Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelajar didefinisikan sebagai anak sekolah; anak didik; murid; siswa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Pelajar: masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki/ perempuan yang masih duduk di bangku sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA).
Mahasiswa: masyarakat dengan jenis kelamin
Adanya lisensi, yaitu sertifikasi pada suatu bidang laki-laki/perempuan yang menempuh jenjang tertentu agar seorang profesional dianggap pendidikan Perguruan Tinggi (D1/D3/S1/S2/S3). berpengalaman dan terpercaya.
Pemuda/i: masyarakat dengan jenis kelamin laki- laki/perempuan yang berusia 16 - 30 tahun yang 3. Karyawan sudah tidak duduk di bangku sekolah/Perguruan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karyawan Tinggi dan belum bekerja. didefinisikan sebagai orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan 2. Profesi mendapat gaji (upah); pegawai; pekerja. Sedangkan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi menurut Hasibuan (2009), karyawan adalah setiap didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas sebagainya) tertentu. Profesi juga dapat diartikan sebagai jasa yang sesuai dengan perjanjian. pekerjaan yang membutuhkan suatu keterampilan Berdasarkan definisi di atas maka ditentukan karakteristik khusus yang dalam praktiknya didasarkan pada struktur dari sasaran karyawan adalah masyarakat dengan jenis teoritis tertentu dari berbagai bagian ilmu (Cogan, 1983). kelamin laki-laki/perempuan yang sudah bekerja pada Senada dengan pengertian tersebut, Dedi Supriad (1998) suatu perusahaan/lembaga/kantor dan bukan termasuk juga menyebutkan bahwa profesi berarti pekerjaan ke dalam kategori profesi. atau jabatan yang membutuhkan pengalaman khusus, keahlian khusus, tanggung jawab, serta loyalitas dalam 4. Petani dan Nelayan bekerja. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, petani Berdasarkan definisi-definisi dari berbagai sumber ini didefinisikan sebagai orang yang pekerjaannya bercocok maka ditentukan karakteristik dari sasaran Profesi adalah tanam, sedangkan nelayan didefinisikan sebagai orang sebagai berikut: yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan.
Profesi membutuhkan keahlian dan keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis. Berdasarkan definisi di atas maka ditentukan karakteristik
Adanya pendidikan ekstensif, yakni proses dari sasaran Petani dan Nelayan adalah sebagai berikut: pendidikan yang panjang dengan tingkat Masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki/ pendidikan yang tinggi untuk profesi-profesi perempuan; bekerja sebagai petani dan/atau bergengsi. nelayan; bukan sebagai pelajar/mahasiswa.
Adanya proficiency test (uji kompetensi), yaitu ujian Peternak, pekebun, dan petambak termasuk ke tentang pengetahuan di bidang tertentu, di mana dalam kategori sasaran Petani dan Nelayan. biasanya terdapat persyaratan untuk lulus ujian yang menguji pengetahuan teoritis. 5. PMI dan Calon PMI
Adanya pelatihan institusional, yakni kursus Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang pelatihan untuk mendapatkan pengalaman Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran langsung sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesional. Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
Adanya asosiasi profesi, yaitu organisasi profesi menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. yang berupaya untuk meningkatkan status Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang anggotanya. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja 103
104 Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bangunan tempat usaha; atau bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ketenagakerjaan juta rupiah) sampai dengan paling banyak Berdasarkan definisi di atas maka ditentukan karakteristik Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). dari PMI dan Calon PMI adalah masyarakat Indonesia berjenis kelamin laki-laki/perempuan yang memiliki profesi sebagai PMI/Calon PMI. 7. Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 6. UMKM Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan No. 20 keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik tahun 2008, pengertian UMKM adalah usaha produktif dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menemui hambatan yang menyulitkan untuk menengah. Peraturan tersebut juga telah menjelaskan berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan secara detail karakteristik dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. hak. Karakteristik dari Ragam Penyandang Disabilitas Kakteristik Usaha Mikro adalah sebagai berikut: meliputi: memiliki kekayaan bersih paling banyak
Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat Karakteristik Usaha Kecil adalah sebagai berikut: kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat memiliki kekayaan bersih lebih dari belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
Penyandang Disabilitas mental adalah dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan antara lain: bangunan tempat usaha; atau a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai kepribadian; dan dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh miliar lima ratus juta rupiah). pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. Karakteristik Usaha Menengah adalah sebagai berikut: Penyandang Disabilitas sensorik adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/ dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 atau disabilitas wicara.
8. Masyarakat Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Masyarakat Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Provinsi Maluku Kabupaten 24. Sigi adalah masyarakat yang berdomisili di daerah yang telah digolongkan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal berdasarkan ketentuan Pemerintah Indonesia. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal 25. Maluku Tenggara Barat 26. Kepulauan Aru 27. Seram Bagian Barat 28. Seram Bagian Timur 29. Maluku Barat Daya Buru Selatan 30. Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Daerah Tertinggal Indonesia Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut: Maluku Utara 31. Kepulauan Sula 32. Pulau Talibau Tabel 6.1 Daerah Tertinggal Indonesia Tahun 2020 - 2024 Papua Barat Provinsi Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Kabupaten 1. Nias 2. Nias Selatan 3. Nias Utara 4. Nias Barat 5. Kepulauan Mentawai Papua 33. Teluk Wondama 34. Teluk Bintuni 35. Sorong Selatan 36. Sorong 37. Tambrauw 38. Maybrat 39. Manokwari Selatan 40. Pegunungan Arfak Jayawijaya Lampung Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah 6. Musi Rawas Utara 7. Pesisir Barat 8. Lombok Utara Sumba Barat 10. Sumba Timur 11. Kupang 12. Timor Tengah Selatan 13. Belu Alor 14. 15. Lembata 16. Rote Ndao 17. Sumba Tengah 18. Sumba Barat Daya 19. Manggarai Timur Sabu Raijua 20. Malaka 21. 9. 41. 42. Nabire 43. Paniai 44. Puncak Jaya 45. Boven Digoel 46. Mappi 47. Asmat 48. Yahukimo 49. Pegunungan Bintang 50. Tolikara 51. Keerom 52. Waropen 53. Supiori 54. Mamberamo Raya 55. Nduga 56. Lanny Jaya 57. Mamberamo Tengah 58. Yalimo 59. Puncak 60. Dogiyai 61. 62. Deiyai Intan Jaya 22. Donggala 23. Tojo Una-una 105
106 Selanjutnya, berdasarkan surat nomor: 2421/Dt.7.2/04/ 2015 Tanggal 21 April 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Provinsi Kabupaten 20. 21. Malaka Sabu Raijua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kalimantan Barat daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan) adalah sebagai berikut: Tabel 6.2 Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan) Provinsi Aceh Kabupaten Kalimantan Utara Sambas 22. Bengkayang 23. 24. Sintang 25. Kapuas Hulu Sanggau 26. 1. Aceh Besar 2. Kota Sabang 27. Nunukan 28. Malinau Riau Kalimantan Timur 3. Rokan Hilir 4. Kota Dumai Bengkalis 5. 6. Kepulauan Meranti 7. 8. Pelalawan Indragiri Hilir Sulawesi Utara Maluku 29. Mahakam Hulu 30. Berau 31. Kepulauan Sangihe 32. Kepulauan Talaud Kepulauan Riau Sumatera Utara Nusa Tenggara Timur 9. Karimun 10. Kota Batam Bintan 11. 12. Kepulauan Anambas 13. Natuna 14. Serdang Bedagai 15. Kota Kupang Timor Tengah Utara 16. 17. Belu 18. Alor 19. Rote Ndao Maluku Utara Papua Papua Barat 33. Maluku Tenggara Barat 34. Kepulauan Aru 35. Maluku Barat Daya 36. Pulau Morotai 37. Keerom Pegunungan Bintang 38. 39. Supiori 40. Kota Jayapura 41. Merauke 42. Boven Digoel 43. Raja Ampat
9. Perempuan/Ibu Rumah Tangga dianggap lebih luas dan mampu mencakup perempuan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan yang tidak bekerja/bekerja baik sudah menikah maupun berarti orang (manusia) yang mempunyai kelamin belum menikah. wanita, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita. 10.Komunitas Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu rumah berarti kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang tangga berarti: hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; 1) wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai masyarakat; paguyuban. Sedangkan komunitas menurut macam pekerjaan rumah tangga World Health Organization (WHO) merupakan kelompok 2) Istri atau ibu yang hanya mengurusi berbagai sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai- pekerjaan dalam rumah tangga, tidak bekerja nilai keyakinan dan minat yang sama, serta adanya saling dikantor mengenal dan interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pada SNLKI (Revisit 2017), sasaran Ibu rumah tangga digantikan dengan Perempuan. Hal ini dikarenakan Berdasarkan definisi di atas maka ditentukan karakteristik kategori ibu rumah tangga cenderung mengacu kepada dari sasaran komunitas adalah kelompok masyarakat yang perempuan yang tidak bekerja dan berperan sebagai ibu saling berinteraksi yang ditentukan oleh batas wilayah, nilai dan/atau istri di rumah, sedangkan kategori Perempuan keyakinan, minat maupun tujuan yang sama. 107
108 6.6 Program Strategis Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia diharapkan dapat tercapai melalui SNLKI 2021 - 2025 . Oleh karena itu dibuat tiga program strategis, yaitu Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak, serta Akses Keuangan. Penjabaran masing-masing program strategis diperluas menjadi beberapa program inisiatif serta core action yang bertujuan untuk mempermudah dan mempertajam kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai masing-masing program strategis. Dengan adanya program inisiatif dan core action diharapkan kegiatan yang akan dilakukan menjadi lebih fokus dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing program strategis. Program Strategis 1: Cakap Keuangan Kecakapan keuangan terbentuk dari beberapa komponen yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan. Masyarakat yang cakap keuangan perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai lembaga serta produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban, cara memperoleh, denda, dan biaya. Program Strategis Cakap Keuangan terdiri dari: Tabel 6.3. Program Strategis Cakap Keuangan Program inisiatif Core Action 01 Mengembangkan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Literasi Keuangan Sesuai dengan Usia Berbasis Sasaran Prioritas (materi dan bentuk edukasi). Berbasis Wilayah Prioritas (indeks literasi dan inklusi keuangan, SES, dan gini ratio). Berbasis Demogarafi (memperhatikan budaya dan kearifan lokal). Program Strategis 1 Cakap Keuangan 02 03 Mengembangkan Infrastruktur Literasi dan Edukasi Keuangan Massive Open Online Course (MOOC) Memperkuat Literasi Keuangan Syariah Mengembangkan Learning Management System (LMS). Rebranding Sikapi Family. Memanfaatkan E-Library Perpusnas sebagai sarana diseminasi. Data Literasi Keuangan Syariah. Menyusun materi literasi dan edukasi keuangan syariah berbasis sasaran prioritas. 04 Memperkuat Strategi Edukasi Melalui Pemuka Agama Pesantren; Konferensi Waligereja Indonesia (KWI); Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI); Perwalian Umat Budha Indonesai (WALUBI); Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). 05 Intensifikasi Affirmative Action Edukasi kepada masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, Terluar). Edukasi kepada penyandang disabilitas.
Program Strategis 2: Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak Sikap keuangan yang bijak diawali dengan adanya tujuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan keuangan tersebut merupakan wadah bagaimana seseorang dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sikap dan perilaku keuangan yang bijak akan menciptakan ketahanan keuangan yang lebih baik dalam berbagai kondisi keuangan. Program Strategis Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak terdiri dari: Tabel 6.4 Program Strategis Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak Program inisiatif Core Action 01 Mendorong literasi dan edukasi berbasis risk based perlindungan konsumen Sinergi dengan Satgas Waspada Investasi (SWI). Penyusunan modul edukasi keuangan berdasarkan tingkat pengaduan , indeks literasi keuangan, tujuan keuangan jangka panjang. Penyusunan booklet QnA dan daftar pengaduan nasabah sektor jasa keuangan. Program Strategis 2 Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak 02 03 Mengembangkan tools untuk memperkuat sikap dan perilaku keuangan bijak Memperkuat perilaku keuangan yang bijak melalui kegiatan outreach dan pengembangan agen duta literasi keuangan Menyediakan dashboard informasi, kalkulator keuangan dan aplikasi pencatatan keuangan sebagai alat bantu membuat keputusan keuangan. Mengembangkan pusat data, informasi dan kajian (sinergi) dengan DRJK dan DNKI. Enhancement model outreach agar lebih efektif dan efisien. Mengembangkan Duta Literasi dan Duta Outreach: guru/dosen, pelajar/mahasiswa, influencer, organisasi perempuan, karang taruna, dll. Program Strategis 3: Akses Keuangan Kecakapan keuangan yang disertai dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oleh karena itu, diperlukan perluasan akses keuangan yang menyeluruh guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. 109
110 Program Strategis Akses Keuangan terdiri dari: Tabel 6.5 Program Strategis Akses Keuangan Program inisiatif Core Action 01 Mendorong produk generik inklusi keuangan Simpanan Pelajar (SimPel) dan Satu Rekaning Satu Pelajar (KEJAR). Simpanan Pemuda (SiMuda). Asuransi Mikro Yuk Nabung Saham Tabunganku Program Generik Lainnya Program Strategis 3 Akses Keuangan 02 Memperkuat alignment program strategis akselerasi keuangan antar lembaga Bank Indonesia: Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kemendagri: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kemensos: Bansos non Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemendikbud: Kartu Pra Kerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kemendes: Pengembangan Bumdes dan Bumades. Lembaga Penjamin Simpanan: Persyaratan 3T Bursa Efek Indonesia: Galeri Investasi Mobile Universitas: Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). 03 Mendorong akselerasi produk inklusi keuangan syariah Tabungan dan Deposito Syariah Pasar Modal Syariah Pergadaian Syariah Asuransi Syariah Pembiayaan Syariah Ketiga program strategis tersebut dapat dicapai bersama-sama dengan kontribusi bersama industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan diluncurkannya SNLKI 2021 - 2025 yang meliputi ketiga program strategis tersebut, diharapkan dapat membentuk masyarakat yang well literate dan well inclusive sehingga masyarakat yang memiliki kesejahteraan keuangan (financial well-being) dapat terbentuk.
6.7 Enabler Setiap program yang telah dirancang dengan suatu tujuan tentunya membutuhkan poin-poin pendukung yang dapat membantu pencapaian tujuan program tersebut. Dalam SNLKI 2021 - 2025, poin-poin tersebut dimasukkan menjadi enabler pendukung yang diharapkan dapat mencapai program strategis yang telah ditentukan. Enabler pendukung tersebut mencakup: Enabler I: Memperkuat Perencanaan Strategis dan Monitoring Bisnis Proses Literasi dan Edukasi Keuangan 01 Pembahasan dan Perumusan Strategi Edukasi dan Literasi 02 Cascading dan Alignment a. Pembahasan dan perumusan strategi edukasi dan literasi keuangan oleh OJK dan PUJK a. Penyusunan program literasi dan edukasi keuangan oleh OJK dan PUJK b. Penetapan strategi edukasi dan b. Penetapan target capaian literasi c. Komunikasi strategi edukasi dan literasi keuangan kepada satuan kerja terkait dan PUJK 04 Evaluasi Pelaksanaan Strategi Memperkuat Perencanaan Strategis dan Monitoring Bisnis Proses Literasi dan Edukasi Keuangan berdasarkan analisis data edukasi dan literasi keuangan tahun sebelumnya serta hasil survei 03 Pelaksanaan Berkelanjutan dan Monitoring Strategy a. Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Edukasi Keuangan (3 tahunan) a. Pelaksanaan strategi edukasi dan literasi keuangan yang berkelanjutan b. Analisis dan evaluasi pelaksanaan strategi edukasi dan literasi keuangan (per semesteran) b. Peningkatan capacity building bagi pelaksana kegiatan literasi dan edukasi keuangan c. Monitoring pelaksanaan strategi edukasi dan literasi keuangan secara periodik 111
112 Enabler II: Memperkuat Hubungan Kelembagaan Guna memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan yang setinggi-tingginya, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara OJK, industri jasa keuangan maupun pemangku kepentingan dalam berbagai kelembagaan. Otoritas Jasa Keuangan Kementerian dan Lembaga EPK dan Pengawas prudential Memperkuat Hubungan Kelembagaan (Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Kementerian Pertanian, Kemenkop- UKM, Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak, Kemendikbud, Kemensos, Kemenag, Lembaga Palang Merah Indonesia (PMI), dll) Lembaga Jasa Keuangan Pihak Lainnya (Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Fintech) (Pemerintah Daerah, Universitas, Provider, Lembaga Digital, E-Commerce, dll.) Strategi-strategi pada setiap Pilar tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan lembaga lainnya. Diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak serta kesamaan pandang dalam mewujudkan berbagai macam kegiatan literasi dan edukasi keuangan. Enabler III: Mengintensifkan Campaign dan Memperkuat Infrastruktur Literasi Edukasi Keuangan Campaign (Event Base) Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, enabler pendukung diharapkan mampu untuk mencapai program strategis SNLKI 2021 - 2025 . Setiap enabler yang telah berjalan harus diperkuat sehingga dapat membantu proses pencapaian tujuan dari program strategis SNLKI 2021 - 2025. Mengintensifkan Campaign dan Memperkuat Infrastruktur Literasi Edukasi Keuangan World Investor Week (WIW) • Safari Ramadhan • iB Vaganza • OJK Goes to School Infrastruktur Campaign (Capacity Building) Penguatan Edukasi Digital (ILM, Rebranding Sikapi Uangmu) Workshop SiPeduli • Training of Trainers (ToT) • Galeri Investasi Mobile Brosur • Flyer • Booklet • LMS
6.8 Roadmap Pelaksanaan program strategis dan enabler pendukung tentunya akan melibatkan banyak pihak terkait yang memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda. Sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda juga akan menimbulkan tingkat prioritas yang berbeda dari berbagai pihak terkait pelaksanaan program strategis tersebut. Oleh karena itu, disusun Roadmap Program Strategis SNLKI 2021 - 2025 untuk memberikan pedoman prioritas strategi yang menjadi fokus setiap tahunnya. Roadmap atau peta jalan diharapkan mampu menjelaskan alur pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya roadmap, maka seluruh instrumen yang ada pada program strategis SNLKI 2021 - 2025 akan dipersatukan dan dijalankan secara terstruktur sehingga pelaksanaan program strategis yang dianggap sebagai prioritas dan dilaksanakan oleh berbagai pihak dapat berjalan secara terarah. Gambar 6.2 Roadmap Program Strategis SNLKI 2021 - 2025 Roadmap Program Strategis SNLKI 2021 - 2025 2022 2023 2025 Melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLIK) • Intensifikasi Kurikulum • Pelaksanaan Affirmative Action Literasi dan Edukasi Keuangan 3T 22 Melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLIK) • Intensifikasi Kurikulum • Pelaksanaan Affirmative Action Literasi dan Edukasi Keuangan 3T 22 Intensifikasi Penggunaan LMS Melalui Aliansi Strategis Antar Lembaga 23 25 Enhancement Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Digital (Aplikasi Dashboard dan Tools Berbasis Smartphone) dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan SNLKI 2021 2024 21 2021 24 Memperluas Cakupan Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan serta Akses Keuangan Masyarakat Khususnya Produk Generik Inklusi Keuangan Pengembangan LMS • Pengembangan Kurikulum • Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah • Meningkatkan Literasi Keuangan Pasar Modal Program Multiyears Koordinasi dengan Lembaga dan Kementerian terkait dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan Pemeliharaan aplikasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Penyusunan dan pengkinian heatmap dalam rangka penentuan wilayah dan sasaran prioritas Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan edukasi dan literasi keuangan Pelaksanaan workshop SIPEDULI dalam rangka meningkatkan partisipasi PUJK dalam melaksanakan kegiatan literasi keuangan • Pelaksanaan siklus pendekatan penguatan infrastruktur edukasi dan literasi keuangan 113
114 Roadmap Program Strategis SNLKI 2021 - 2025 memuat besar dan berganda terhadap peningkatan literasi dua jenis program yang menjadi prioritas, yaitu program keuangan. strategis tahunan dan program strategis multiyears. Program
Ketersediaan infrastruktur: Infrastruktur dalam strategis tahunan adalah program yang telah disusun pada pelaksanaan core action telah tersedia, baik infrastruktur setiap tahun dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan yang harus disiapkan oleh OJK, Kementerian/Lembaga program strategis SNLKI 2021 - 2025 pada tahun tersebut. atau masyarakat sebagai obyek program core action. Program strategis multiyears adalah program yang akan Sustainablity: Output, manfaat dan dampak dari dijalankan secara berkesinambungan sepanjang berlakunya core action tidak hanya dapat dirasakan pada tahun SNLKI 2021 - 2025. berjalan, namun juga dapat dirasakan kebermanfaatan Selanjutnya pelaksanaan program strategis tahunan juga programnya pada tahun-tahun berikutnya. akan dijabarkan kedalam penjelasan yang lebih detail dengan core action, indikator, pelaksana, dan target (outcome) yang diharapkan. Seluruh core action pada setiap Analisis penentuan skala prioritas menggunakan decision matrix analysis. Masing-masing parameter memiliki pembobotan (weight) yang berbeda-beda, dimana parameter program strategis perlu disusun berdasarkan skala prioritas untuk menentukan urutan proses pelaksanaan masing- masing core action pada setiap tahunnya. Penyusunan skala prioritas dimaksud dinilai berdasarkan 4 (empat) parameter, antara lain urgensi, multipler effect, ketersediaan infrastruktur dan sustainability. Definisi masing-masing parameter dimaksud yaitu: urgensi memiliki pembobotan paling tinggi, diikuti dengan multiplier effect, ketersediaan infrastruktur dan sustainability. Selain itu, untuk masing masing core action diukur dengan masing-masing parameter dengan range score 1-5, kecuali untuk parameter sustainability diukur dengan range score 1-3, dimana nilai yang paling besar merepresentasikan bahwa core action dimaksud sangat memenuhi parameter terkait. Urgensi: Core action yang memiliki sifat mendesak dan Penentuan skala prioritas berdasarkan hasil range score penting untuk dilaksanakan pada tahun tersebut. masing-masing parameter dikalikan dengan bobot (weight) Multiplier effect: Core action memiliki dampak yang setiap parameter. Tabel 6.6 Detail Program Strategis Tahun 2021 - 2025 Detail Program Strategis Tahun 2021 Pengembangan LMS, Pengembangan Kurikulum, Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah, dan Meningkatkan Literasi Keuangan Pasar Modal Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 1 P.1.I.2 Mengembangkan learning management system dan MOOC dalam rangka kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang lebih efektif dan masif Tersedianya LMS berbasis MOOC yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam rangka kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang lebih efektif dan masif OJK Meningkatnya pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan, khususnya keuangan syariah dan pasar modal 2 P.2.I.3/ P.1.I.3 Melaksanakan kegiatan Training of Trainers dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai Duta Literasi Keuangan Syariah dan Pasar Modal 1. Jumlah kegiatan ToT yang dilaksanakan 2. Jumlah peserta kegiatan ToT 3. Persentase peningkatan pemahaman peserta ToT OJK berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Meningkatnya pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah
Detail Program Strategis Tahun 2021 Pengembangan LMS, Pengembangan Kurikulum, Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah, dan Meningkatkan Literasi Keuangan Pasar Modal Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 3 E.2 Memperkuat channelling melalui sinergi kelembagaan dengan BWM dalam melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan syariah 1. Jumlah kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan oleh BWM 2. Jumlah persentase peningkatan pemahaman masyarakat OJK dan Kementerian/ Lembaga terkait Meningkatnya pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah 4 P.1.I.1 Melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan berdasarkan materi, sasaran dan wilayah prioritas dengan metode yang sesuai dengan demografi segmen sasaran 1. Jumlah peserta dan persentase peningkatan pemahaman literasi keuangan 2. Kegiatan Edukasi Keuangan telah mencakup berbagai: a. Sasaran; b. Sektoral; dan/atau c. Kota/kabupaten secara bertahap OJK dan PUJK Meningkatnya pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan, khususnya keuangan syariah dan pasar modal 5 P.1.I.3 Melaksanakan Literasi dan Edukasi Keuangan syariah berdasarkan materi, sasaran dan wilayah prioritas dengan metode yang sesuai dengan demografi segmen sasaran 1. Jumlah peserta dan persentase peningkatan pemahaman literasi keuangan syariah 2. Kegiatan edukasi syariah telah mencakup berbagai: a. Sasaran; b. Sektoral; dan/atau c. Kota/kabupaten secara OJK dan PUJK Meningkatnya pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah bertahap 6 P.1.I.3 Penyusunan modul materi Literasi dan Edukasi Keuangan syariah berdasarkan tingkat pemahaman masyarakat Tersedianya materi Literasi Keuangan syariah OJK Meningkatnya pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah 7 P.3.I.2 Menyinergikan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan dengan berbagai program pemerintah maupun program inisiatif nasional Terselenggaranya kegiatan Edukasi Keuangan yang mendukung dan/atau sejalan dengan program pemerintah maupun program inisiatif nasional OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya Meningkatnya pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan, khususnya keuangan syariah dan pasar modal 8 E.2 Memperkuat channelling melalui sinergi kelembagaan dengan BEI dalam melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Pasar Modal 1. Jumlah kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan oleh BEI 2. Jumlah persentase peningkatan pemahaman masyarakat OJK dan Kementerian/ Lembaga Lainnya Memperkuat channelling melalui sinergi kelembagaan dengan BEI dalam melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Pasar Modal 115
116 Detail Program Strategis Tahun 2021 Pengembangan LMS, Pengembangan Kurikulum, Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah, dan Meningkatkan Literasi Keuangan Pasar Modal Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 9 10 P.1.I.2 P.1.I.4 Rebranding Sikapi Family untuk kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan komunal Jumlah penggunaan Sikapi Family yang digunakan untuk kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan 1. Jumlah peserta dan persentase peningkatan pemahaman literasi keuangan; OJK OJK Meningkatnya pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan, khususnya keuangan syariah dan pasar modal 2. Kegiatan Edukasi Keuangan mencakup berbagai komunitas 11 P.3.I.2 Sinergi aksi pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan melalui TPAKD, BUMDES dan BUMADES 1. Jumlah kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan oleh TPAKD, BUMDES dan BUMADES 2. Jumlah persentase OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya peningkatan pemahaman masyarakat 12 P.1.I.1 Menyusun materi Literasi Keuangan untuk komunitas tertentu sesuai dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dibutuhkan Tersedianya materi Literasi Keuangan OJK dan PUJK 13 P.1.I.1 Menyusun materi Literasi Keuangan bagi calon pengantin Tersedianya materi Literasi Keuangan OJK 14 E.2 Berkoordinasi dengan lembaga lain dalam rangka implementasi kegiatan Edukasi Keuangan bagi calon pengantin Terciptanya kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga lain dalam rangka implementasi kegiatan Edukasi Keuangan bagi calon pengantin OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya 15 E.2 Mendorong aliansi strategis dengan BP2MI dalam rangka meningkatkan literasi PMI dan calon PMI Jumlah PMI dan calon PMI yang mengakses e-learning LMS dalam rangka pelaksanaan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya
Detail Program Strategis Tahun 2021 Pengembangan LMS, Pengembangan Kurikulum, Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah, dan Meningkatkan Literasi Keuangan Pasar Modal Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 16 P.3.I.2 Menyinergikan materi Edukasi Keuangan dalam berbagai kegiatan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga atau organisasi kemasyarakatan Jumlah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang menerapkan materi Edukasi Keuangan dalam program edukasi/pelatihan yang disediakan OJK dan PUJK Meningkatnya pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan, khususnya keuangan syariah dan pasar modal 17 P.1.I.2 Mendorong penggunaan media berbasis teknologi informasi dalam Edukasi Keuangan 1. Jumlah jenis media berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam melakukan Edukasi Keuangan OJK 2. Jumlah masyarakat yang mengikuti/memanfaatkan media Edukasi Keuangan yang berbasis teknologi informasi 18 P.3.I.2 Pembukaan galeri investasi di setiap Kementerian dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses produk pasar modal 1. Jumlah galeri investasi yang dibuka di Kementerian 2. Jumlah pembukaan rekening efek di galeri investasi di Kementerian OJK; Kementerian/ Lembaga Lainnya dan PUJK Pembukaan galeri investasi di setiap Kementerian dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses produk pasar modal 19 20 P.1.I.2 E.2 Membangun database nasional materi Literasi Keuangan Mendorong industri jasa keuangan dan masyarakat agar secara berkala menyumbangkan materi Literasi Keuangan Tersedianya sistem untuk database nasional materi Literasi Keuangan 1. Jumlah LJK dan masyarakat yang berpartisipasi dalam mengunggah materi Literasi Keuangan 2. Jumlah pengunduhan materi OJK OJK dan PUJK Meningkatnya pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan, khususnya keuangan syariah dan pasar modal 3. Jumlah pengunjung database 21 P.1.I.2 Mendorong aliansi strategis dengan Perpusnas dalam rangka diseminasi materi Literasi dan Edukasi Keuangan Terlaksananya diseminasi materi Literasi dan Edukasi Keuangan ke dalam Perpusnas OJK 117
118 Detail Program Strategis Tahun 2022 Melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLIK) serta Intensifikasi Kurikulum dan Pelaksanaan Affirmative Action Literasi dan Edukasi Keuangan 3T dan Disabilitas Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 1 E.1 Melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 Pelaksanaan survei OJK Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 2 3 P.2.I.3 E.2 Meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai Agen Literasi Keuangan bagi masyarakat 3T dan penyandang disabilitas Melakukan kerjasama aliansi strategis dengan pemerintah daerah dan Kementerian/ Lembaga lain dalam rangka melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan bagi masyarakat daerah 3T dan penyandang disabilitas 1. Jumlah Agen yang mengajarkan materi Edukasi Keuangan 2. Jumlah PUJK yang menyelenggarakan program Agen Literasi dan Inklusi Keuangan Terciptanya kerjasama aliansi strategis dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan bagi suku pedalaman OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat daerah 3T dan penyandang disabilitas terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan 4 P.1.I.5 Penyusunan materi Literasi dan Edukasi Keuangan bagi masyarakat daerah 3T dan penyandang disabilitas berdasarkan tingkat pemahaman Tersedianya materi Literasi dan Edukasi Keuangan bagi masyarakat daerah 3T dan penyandang disabilitas berdasarkan tingkat pemahaman OJK 5 P.1.I.5 Melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan kepada masyarakat daerah 3T dan penyandang disabilitas secara berkesinambungan 1. Jumlah kegiatan 2. Jumlah peserta dan persentase peningkatan pemahaman literasi keuangan OJK dan PUJK 6 E.2 Mendorong industri jasa keuangan dan masyarakat secara berkala menyumbangkan materi Literasi Keuangan bagi masyarakat daerah 3T dan penyandang disabilitas 1. Jumlah PUJK dan masyarakat yang berpartisipasi dalam mengunggah materi Literasi Keuangan 2. Jumlah pengunduhan materi 3. Jumlah pengunjung database OJK dan PUJK
Detail Program Strategis Tahun 2022 Melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLIK) serta Intensifikasi Kurikulum dan Pelaksanaan Affirmative Action Literasi dan Edukasi Keuangan 3T dan Disabilitas Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 7 P.1.I.5 Membangun database nasional materi Literasi Keuangan khususnya bagi masyarakat daerah 3T dan penyandang disabilitas Tersedianya sistem untuk database nasional materi Literasi Keuangan khususnya bagi masyarakat daerah 3T dan penyandang disabilitas OJK Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat daerah 3T dan penyandang disabilitas terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan Detail Program Strategis Tahun 2023 Intensifikasi Penggunaan LMS Melalui Aliansi Strategis Antar Lembaga Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 1 2 E.2 P.2.I.1 Aliansi strategis dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka peningkatan literasi keuangan melalui LMS Penyusunan booklet QnA dan kasus terkait sektor jasa keuangan 1. Jumlah aliansi strategis dan kolaborasi yang tercapai 2. Jumlah materi yang disusun dan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain 2. Jumlah materi yang disusun dan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain Tersedianya penyusunan booklet QnA dan kasus terkait sektor jasa keuangan OJK 1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun perencanaan keuangan 2. Berkurangnya tingkat pengaduan masyarakat terkait sektor jasa keuangan 3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan 4. Meningkatnya 3 P.2.I.1 Sinergi edukasi keuangan dengan Satgas Waspada Investasi 1. Jumlah kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan berkolaborasi dengan SWI; OJK awareness masyarakat terkait investasi ilegal dan kejahatan di sektor jasa keuangan 2. Persentase peningkatan pemahaman literasi keuangan masyarakat 4 P.2.I.3 Enhancement model outreach agar lebih efektif dan efisien 1. Jumlah kegiatan outreach OJK yang dilaksanakan 2. Hasil evaluasi kegiatan outreach 119
120 Detail Program Strategis Tahun 2023 Intensifikasi Penggunaan LMS Melalui Aliansi Strategis Antar Lembaga Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 5 6 E.2 P.2.I.3 Menyinergikan materi Edukasi Keuangan ke dalam kurikulum pendidikan nasional pada jenjang pendidikan formal Meningkatkan keterlibatan guru/ dosen, pelajar/ mahasiswa, influencer, organisasi perempuan dan Karang Taruna sebagai Agen Literasi Keuangan 1. Diterimanya materi Edukasi Keuangan dalam kurikulum pendidikan nasional untuk semua jenjang pendidikan formal 2. Jumlah sekolah yang menerapkan materi Edukasi Keuangan yang sudah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional 1. Jumlah orang yang mengikuti program Agen Literasi dan Inklusi Keuangan 2. Jumlah Agen yang mengajarkan materi Edukasi Keuangan 3. Jumlah PUJK yang OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya 1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun perencanaan keuangan 2. Berkurangnya tingkat pengaduan masyarakat terkait sektor jasa keuangan 3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan 4. Meningkatnya awareness masyarakat terkait investasi ilegal dan kejahatan di sektor jasa keuangan menyelenggarakan program Agen Literasi dan Inklusi Keuangan 7 P.2.I.1 Melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan berdasarkan risk based perlindungan konsumen 1. Jumlah kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan berdasarkan risk based perlindungan konsumen; 2. Persentase peningkatan literasi keuangan masyarakat OJK dan PUJK 8 9 P.1.I.1 P.2.I.1 Melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan berdasarkan materi, sasaran dan wilayah prioritas dengan metode yang sesuai dengan demografi segmen sasaran 1. Jumlah peserta dan OJK dan PUJK persentase peningkatan pemahaman literasi keuangan 2. Kegiatan edukasi telah mencakup berbagai: a. Sasaran; b. Sektoral; dan/atau c. Kota/kabupaten secara bertahap Tersedianya penyusunan modul perencanaan keuangan jangka panjang bagi masyarakat OJK 2. Kegiatan edukasi telah mencakup berbagai: a. Sasaran; b. Sektoral; dan/atau c. Kota/kabupaten secara bertahap Tersedianya penyusunan modul perencanaan keuangan jangka panjang bagi masyarakat OJK
Detail Program Strategis Tahun 2023 Intensifikasi Penggunaan LMS Melalui Aliansi Strategis Antar Lembaga Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 10 11 P.2.I.1 P.3.I.2 Penyusunan modul materi Literasi dan Edukasi Keuangan berdasarkan tingkat pengaduan dan informasi Sinergi aksi pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan melalui TPAKD dan BUMDES Tersedianya modul materi Literasi dan Edukasi Keuangan berdasarkan tingkat pengaduan dan informasi 1. Jumlah kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan oleh TPAKD dan BUMDES 2. Jumlah persentase peningkatan pemahaman masyarakat 1. Jumlah kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan oleh TPAKD dan BUMDES 2. Jumlah persentase peningkatan pemahaman masyarakat OJK 1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun perencanaan keuangan 2. Berkurangnya tingkat pengaduan masyarakat terkait sektor jasa keuangan 3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan 4. Meningkatnya awareness masyarakat terkait investasi ilegal dan kejahatan di sektor jasa keuangan Detail Program Strategis Tahun 2024 Memperluas Cakupan Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan serta Akses Keuangan Masyarakat Khususnya Produk Generik Inklusi Keuangan Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 1 2 P.2.I.3 P.3.I.2 Melaksanakan kegiatan Training of Trainers dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai Duta Literasi Keuangan Memperkuat Alignment Program Strategis Akselerasi Keuangan Lintas Lembaga 1. Jumlah kegiatan ToT yang dilaksanakan 2. Jumlah peserta kegiatan ToT 3. Persentase peningkatan pemahaman peserta ToT 1. Jumlah program strategis yang dilaksanakan 2. Jumlah peserta OJK dan PUJK 1. Meningkatnya pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan 2. Meningkatnya inklusi keuangan produk dan/atau layanan jasa keuangan generik 3. Meningkatnya inklusi keuangan syariah OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya 3 P.3.I.3 Meningkatkan akselerasi inklusi produk sektor jasa keuangan syariah Peningkatan inklusi keuangan produk sektor jasa keuangan syariah OJK dan PUJK 4 P.1.I.4 Melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan komunal 1. Jumlah peserta dan persentase peningkatan pemahaman literasi keuangan; 1. Jumlah peserta dan persentase peningkatan pemahaman literasi keuangan; 2. Kegiatan Edukasi Keuangan mencakup berbagai komunitas 121
122 Detail Program Strategis Tahun 2024 Memperluas Cakupan Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan serta Akses Keuangan Masyarakat Khususnya Produk Generik Inklusi Keuangan Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 5 6 P.3.I.1 P.1.I.1 Meningkatkan kegiatan Literasi Keuangan terkait produk generik inklusi keuangan yang sesuai sasaran Penyusunan modul materi Literasi dan Edukasi Keuangan berdasarkan tingkat pemahaman masyarakat 1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah peserta 3. Peningkatan literasi keuangan peserta 1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah peserta 3. Peningkatan literasi keuangan peserta Tersedianya materi Literasi Keuangan OJK 1. Meningkatnya pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan 2. Meningkatnya inklusi keuangan produk dan/atau layanan jasa keuangan generik 3. Meningkatnya inklusi keuangan syariah 7 P.3.I.2 Menyinergikan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan dengan berbagai program pemerintah maupun program inisiatif nasional Terselenggaranya kegiatan Edukasi Keuangan yang mendukung dan/atau sejalan dengan program pemerintah maupun program inisiatif nasional OJK dan Kementerian/ Lembaga lainnya Detail Program Strategis Tahun 2025 Enhancement Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Digital (Aplikasi, Dashboard dan Tools Berbasis Smartphone) dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan SNLKI 2021 - 2025 Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 1 E.1 Evaluasi SNLKI 2021 - 2025 berbasis data laporan dan hasil kajian di lapangan Tersedianya hasil evaluasi SNLKI 2021 - 2025 OJK 1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun perencanaan keuangan 2 3 P.1.I.1 P.2.I.2 Perumusan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia periode berikutnya Review dan pengembangan LMS yang terintegrasi berbasis smartphone Tersedianya rumusan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia periode berikutnya Tersedianya LMS yang terintegrasi berbasis smartphone OJK, PUJK, Kementerian/ Lembaga lainnya OJK 2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan 3. Meningkatnya literasi keuangan masyarakat 4. Berkembangnya inovasi strategi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan
Detail Program Strategis Tahun 2025 Enhancement Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Digital (Aplikasi, Dashboard dan Tools Berbasis Smartphone) dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan SNLKI 2021 - 2025 Prioritas Kodifikasi Core Action Indikator Pelaksana Target (Outcome) 4 P.2.I.2 Mengembangkan dashboard informasi yang digunakan masyarakat umum untuk membuat keputusan keuangan yang bijak Tersedianya dashboard informasi yang digunakan masyarakat umum untuk membuat keputusan keuangan yang bijak OJK 5 E.2 Perluasan penggunaan dashboard informasi keuangan, LMS dan aplikasi pencatatan keuangan melalui aliansi strategis dengan Kementerian/ Lembaga lainnya 1. Jumlah pengguna dashboard informasi keuangan 2. Jumlah pengguna LMS 3. Jumlah pengguna aplikasi pencatatan keuangan OJK, Kementerian/ Lembaga lainnya, PUJK 6 P.2.I.2 Mengembangkan aplikasi pencatatan keuangan Tersedianya aplikasi pencatatan keuangan OJK 7 P.2.I.2 Sosialisasi dashboard informasi keuangan serta aplikasi pencatatan keuangan kepada masyarakat 1. Jumlah sosialisasi yang telah dilaksanakan 2. Jumlah peserta sosialisasi OJK 8 P.2.I.2 Mengembangkan pusat kajian data terkait literasi keuangan Tersedianya pusat kajian data terkait literasi keuangan OJK Dengan penjelasan yang rinci dan detail ini diharapkan dapat lebih memudahkan seluruh pihak terkait SNLKI 2021 - 2025 untuk menjalankan program strategis dan pencapaian target yang diinginkan. 123
124 6.9 Aliansi Strategis Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap program strategis dalam SNLKI 2021 - 2025 tidak dapat dilaksanakan tanpa kerjasama dengan Kementerian atau Lembaga diharapkan dapat terjalin sesuai dengan peran yang dimiliki terkait dengan program strategis dimaksud. Oleh karena itu, perlu dilakukan pihak terkait. Oleh karena itu dibutuhkan aliansi strategis pemetaan aliansi strategis yang dijalin sesuai dengan antara pihak OJK dengan pihak Kementerian maupun program strategis dan core action yang akan dilaksanakan Lembaga lainnya. Aliansi strategis yang terjalin dengan ke depannya. Tabel 6.7 Pemetaan Aliansi Strategis Program Strategis 1 Cakap Keuangan Program Inisiatif Aliansi Strategis Peran Mengembangkan strategi pelaksanaan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan sesuai dengan usia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bekerja sama dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan sesuai dengan kebutuhan anak dan perempuan Menambahkan materi Edukasi Keuangan sesuai jenjang sisiwa pada kurikulum pendidikan formal Universitas Bekerja sama dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan untuk jenjang advance Pemerintah daerah Kelompok masyarakat Aktif berkoordinasi dalam kegiatan Edukasi Keuangan mulai dari pengumpulan peserta, distribusi materi, penyelenggaran, dan evaluasi kegiatan Intensifikasi affirmative action Literasi dan Edukasi Keuangan Pemerintah daerah Bekerja sama dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan dan distribusi materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing suku di pedalaman Pemerintah daerah Bekerja sama dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan dan distribusi materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat di daerah 3T Kementerian Sosial Bekerja sama dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan dan distribusi materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang difabel Kelompok masyarakat Aktif berkoordinasi dalam kegiatan Edukasi Keuangan mulai dari pengumpulan peserta, distribusi materi, penyelenggaran, dan evaluasi kegiatan Kementerian Pertanian Kerja sama dalam program edukasi dan ToT Mengembangkan strategi edukasi komunal Kementerian Agama Bekerja sama dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan dan distribusi materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing penganut agamanya dan kolaborasi dalam kegiatan edukasi dan inklusi di pesantren/MA, training of trainers (ToT) bagi Anggota Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja- Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia, Majelis Buddhayana Indoneisa (MBI)
Program Strategis 1 Cakap Keuangan Program Inisiatif Aliansi Strategis Peran Mengembangkan strategi edukasi komunal Kelompok/organisasi keagamaan (Pesantren, PHDI, KWI, WALUBI, dan PGI) Aktif berkoordinasi dalam kegiatan Edukasi Keuangan mulai dari pengumpulan tokoh (agama) masyarakat, distribusi materi, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan Kelompok masyarakat Aktif berkoordinasi dalam kegiatan Edukasi Keuangan mulai dari pengumpulan tokoh (agama) masyarakat, distribusi materi, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan Kementerian Agama Aktif berkoordinasi dalam kegiatan Edukasi Keuangan mulai dari pengumpulan tokoh (agama) masyarakat, distribusi materi, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan Mengembangkan infrastruktur Literasi dan Edukasi Keuangan digital Kementerian Agama Lembaga Keagamaan (Pesantren, MBI, PGI, KWI, PHDI) Mengarahkan calon pengantin mengikuti kursus modul LMS terlebih dahulu sebelum menikah Mengarahkan pemuka agama mengikuti kursus modul LMS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Mengarahkan koperasi dan UMKM mengikuti kursus modul LMS Kementerian Ketenagakerjaan Mengarahkan calon PMI dan PMI mengikuti kursus modul LMS Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Menjalin kerjasama terkait peningkatan literasi keuangan PMI dan calon PMI dengan mewajibkan calon PMI dan PMI mengikuti modul kursus LMS sebelum berangkat Perpustakaan Nasional Menyelenggarakan program tematik terkait literasi keuangan seperti pada Hari Literasi Keuangan Nasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan Mencantumkan direct link Sikapi pada media daring yang PUJK miliki guna memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan Kementerian Menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk pembukaan galeri investasi Bursa Efek Indonesia Menjalin kerjasama terkait pembukaan galeri investasi dengan kementerian terkait Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Menyinergikan program peningkatan literasi keuangan dengan BPD, BUMDes, dan lembaga daerah lainnya Memperkuat channelling melalui sinergi kelembagaan di daerah Pemerintah daerah Bursa Efek Indonesia Menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk pembukaan galeri investasi Menjalin kerjasama terkait pembukaan galeri investasi dengan pemerintah daerah Dewan Nasional Keuangan Inklusif Aktif berkoordinasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan program yang berhubungan dengan peningkatan literasi keuangan Memperkuat aliansi strategis dengan stakeholders atau Kementerian/Lembaga lain Kementerian/Lembaga Pelaku Usaha Jasa Keuangan Aktif berkoordinasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan program yang berhubungan dengan peningkatan literasi keuangan Aktif berkoordinasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan program yang berhubungan dengan peningkatan literasi keuangan 125
126 Program Strategis 2 Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak Program Inisiatif Aliansi Strategis Peran Mendorong Literasi dan Edukasi Keuangan berbasis risk based perlindungan konsumen Satgas Waspada Investasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan Membantu pengumpulan data dan informasi terkait pengaduan kasus di industri jasa keuangan Membantu pengumpulan data dan informasi terkait pengaduan keluhan di lembaga jasa keuangan Universitas Bekerja sama dalam penyusunan modul materi Edukasi Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Bekerja sama dalam penyusunan modul materi perencanaan keuangan jangka panjang serta membantu pengumpulan data dan informasi terkait pengaduan kasus di industri jasa keuangan Universitas Bekerja sama dalam penyusunan modul materi perencanaan keuangan jangka panjang Satgas Waspada Investasi Membantu pengumpulan data dan informasi terkait pengaduan kasus di industri jasa keuangan Mengembangkan tools untuk memperkuat sikap dan perilaku keuangan bijak Bank Indonesia Media Membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait industri jasa keuangan Membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait industri jasa keuangan Asosiasi Fintech Indonesia Bekerja sama dalam mengembangkan pusat kajian data serta membantu pengumpulan data dan informasi terkait transaksi digital E-Commerce dan Provider Digital Bekerja sama dalam mengembangkan pusat kajian data serta membantu pengumpulan data dan informasi terkait transaksi digital Pelaku Usaha Jasa Keuangan Aktif mempromosikan penggunaan aplikasi pecatatan keuangan Memperkuat perilaku keuangan yang bijak melalui kegiatan outreach dan pengembangan agen duta literasi keuangan Kementerian/Lembaga Pelaku Usaha Jasa Keuangan Berpartisipasi dalam pembuatan konten kreatif dengan menyediakan narasumber yang sesuai dengan tema konten Berpartisipasi dalam pembuatan konten kreatif dengan menyediakan narasumber yang sesuai dengan tema konten Universitas Berpartisipasi dalam pembuatan konten kreatif dengan menyediakan narasumber yang sesuai dengan tema konten Tim Penggerak PKK Pusat Memilih Duta Literasi Keuangan IRT dalam organisasi PKK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Memilih Duta Literasi Keuangan pelajar, mahasiswa, serta guru/ dosen Kementerian Sosial Memilih Duta Literasi Keuangan pemuda dalam organisasi Karang Taruna
Program Strategis 3 Akses Keuangan Program Inisiatif Aliansi Strategis Peran Mendorong produk generik inklusi keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bekerja sama dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan serta mengenalkan dan menyalurkan Simpanan Pelajar (SimPel) Pelaku Usaha Jasa Keuangan Menawarkan produk Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) Menawarkan produk Asuransi Mikro Menawarkan produk TabunganKu Memperkuat alignment program strategis literasi dan inklusi keuangan antar lembaga Kementerian Sosial Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menyalurkan program Bansos non Tunai dan PKH Menyalurkan program KIP dan Kartu Pra Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendorong perkembangan BUMDes Kementerian Dalam Negeri Melaksanakan program TPAKD Universitas Mengarahkan mahasiswa untuk memasukan Edukasi Keuangan ke dalam kegiatan KKN/KKL Mendorong akselerasi produk inklusi keuangan syariah Kementerian Badan Usaha Milik Negara Bank Indonesia Mempercepat penyelesaian merger bank syariah milik negara Mengawasi sistem pembayaran pada lembaga keuangan syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Merumuskan fatwa terkait produk lama atau baru di industri keuangan syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Menciptakan inovasi produk keuangan syariah Pelaku Usaha Jasa Keuangan Menciptakan inovasi produk keuangan syariah baik secara tradisonal maupun digital Kelompok masyarakat (pesantren) Meningkatkan kinerja Bank Wakaf Mikro dengan menyalurkan produk keuangan syariah berdasarkan kebutuhan nasabah atau calon nasabah Dengan dilakukan pemetaan setiap core action dalam program strategis dengan aliansi strategis dan perannya maka diharapkan kerja sama dan peran setiap pihak dapat lebih jelas dan baik dalam pelaksanannya. 127
128 6.10 Tindak Lanjut SNLKI 2021 - 2025 SNLKI 2021 - 2025 yang telah disusun dan diresmikan harus segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Semakin cepat tindak lanjut dilaksanakan, maka 3. Sosialisasi kepada KR/KOJK dan Implementasi oleh KR/KOJK Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Literasi dan diharapkan proses dan target yang dituju juga akan lebih Edukasi Keuangan yang masif, terstruktur, dan fokus, cepat tercapai. maka program strategis SNLKI 2021 - 2025 juga perlu 1. Implementasi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan SNLKI 2021 - 2025 yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam memenuhi kewajiban sesuai POJK Literasi dan diimplementasikan oleh KR/KOJK di wilayah untuk mencapai akselerasi peningkatan literasi keuangan yang merata. Hal ini dikarenakan sasaran SNLKI 2021 - 2025 juga banyak tersebar pada seluruh daerah di Indonesia, sehingga peran KR/KOJK akan sangat Inklusi Keuangan dimaksud. membantu. 2. Diseminasi oleh stakeholders 4. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Diseminasi buku SNLKI 2021 - 2025 kepada seluruh Pihak Lainnya stakeholders (DNKI, Kementerian/Lembaga, dan pihak lainnya). Hal ini sangat penting agar seluruh pihak mendapatkan pengetahuan mengenai SNLKI 2021 - 2025 dan dapat memanfaatkan serta menjalankan program-program di dalamnya demi kepentingan masyarakat umum. Perlu adanya koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait dan pihak lainnya (Pemerintah Daerah, Universitas, Provider, Lembaga Digital, E-commerce) dalam rangka mengimplementasikan program strategis SNLKI 2021 - 2025 . Gambar 6.3 Alur Implementasi SNLKI 2021 - 2025 oleh PUJK Pemantauan dan Evaluasi 1 2 3 POJK 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan 4 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SLNKI) 7 8 Meningkatnya Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Lembaga Jasa Keuangan 5 Rencana Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan 6 Pelaksanaan
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 halaman ini sengaja dikosongkan 129
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025 130