SALINAN BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN KOKAP TAHUN 2021-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, aman, nyaman, berkarakter, berkualitas dan berkelanjutan perlu mengembangkan dan menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan; b. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dewasa ini semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya sehingga memerlukan perencanaan yang terarah, pengendalian pembangunan yang terkonsep dan strategi pengelolaan lingkungan yang tertata, berkelanjutan dan berkualitas;
2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Kokap Tahun 2021-2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
3 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2012-2032; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN KOKAP TAHUN 2021-2025.
4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. 2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 3. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu. 4. Kawasan perkotaan adalah kawasan perkotaan Kokap. 5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 6. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling atau pekarangan. 7. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antar total luas lantai bangunan dengan luas kavling/petak lahan atau pekarangan. 8. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah bilangan pokok atas perbandingan antar luas daerah hijau dengan luas kavling/petak lahan atau pekarangan.
5 9. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 10. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen:blok, kavling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik. 11. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan gedung tersebut. 12. Garis Sempadan adalah jarak bebas dari bangunan terhadap jalan, sungai, mata air, jaringan irigasi, dan pantai sebagai fungsi pengamanan atau perlindungan. 13. Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu. 14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 16. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan, meliputi struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan, serta pelestarian bangunan dan lingkungan.
6 17. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. 18. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan. 19. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan. 20. Struktur Peruntukan Lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. 21. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi). 22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan. 23. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7 24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. Pasal 2 (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dokumen panduan umum dan menyeluruh serta memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan kawasan Perkotaan Kokap. (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dokumen pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan Perkotaan Kokap sehingga memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: a. pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan; b. peningkatan hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik; c. perwujudan perlindungan lingkungan; dan d. peningkatan vitalitas lingkungan. (3) Manfaat disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: a. mengarahkan pembangunan sejak dini; b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, efisien, tepat guna, spesifik dan kongkrit sesuai tata ruang; c. melengkapi peraturan tentang RTBL; d. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan; e. mengendalikan pertumbuhan fisik suatu kawasan/lingkungan; f. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan berkelanjutan; dan g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan, karena ada rasa memiliki terhadap semua hasil pembangunan.
8 Pasal 3 RTBL Kawasan Perkotaan Kokap disusun dalam jangka 5 (lima) tahun berlaku mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. BAB II PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Program bangunan dan lingkungan meliputi: a. Lingkup Kawasan dan Wilayah Perencanaan; b. Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Serta Masyarakat; dan c. Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan. Bagian Kedua Lingkup Kawasan dan Wilayah Perencanaan Pasal 5 (1) Lokasi RTBL Perkotaan Kokap berada di Kalurahan Hargorejo dengan lingkup wilayah mikro yang berada di enam Padukuhan yaitu: a. sebagian Padukuhan Sambeng; b. sebagian Padukuhan Ngaseman; c. sebagian Padukuhan Tejogan; d. sebagian Padukuhan Sangkrek; e. sebagian Padukuhan Gunung Rego; dan f. sebagian Padukuhan Selo Timur. (2) Luas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap adalah 60,04 ha (enam puluh koma nol empat hektar).
9 (3) Peta lokasi perencanaan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat Pasal 6 (1) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain: a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana; c. konsolidasi pemanfaatan tanah air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas, dan pemanfaatan ruang sesuai rencana; d. perubahan atau konservasi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana; e. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan. (2) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian diwujudkan dalam bentuk: a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.
10 Bagian Keempat Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal 7 (1) Visi Perencanaan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap yaitu terwujudnya penataan Kawasan Perkotaan Kokap sebagai pusat aktivitas masyarakat dengan potensi ekonomi lokal sebagai pendukung pariwisata yang berbasis pada mitigasi bencana. (2) Misi Perencanaan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap yaitu: a. menata identitas Perkotaan Kokap sebagai pusat pelayanan ekonomi dan pendukung pariwisata; b. menata dan pengembangan kawasan Perkotaan Kokap sebagai kawasan pemukiman layak huni, berjati diri produktif, dan berkelanjutan; c. menguatkan identitas Perkotaan Kokap sebagai pusat perekonomian lokal; d. menguatkan simbolik lokal dalam membangun branding kota yang sesuai dengan potensi alam di kawasan Perkotaan Kokap; e. mengembangkan ruang terbuka sebagai ruang ekspresi masyarakat dan pusat interaksi sosial budaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; f. mengembangkan infrastruktur pendukung sebagai kelengkapan area pelayanan publik; dan g. mengembangkan kawasan yang memperhatikan aspek kebencanaan. Pasal 8 Konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan meliputi: a. Sub Kawasan 1 sebagai sub kawasan penyangga Perkotaan Kokap;
11 b. Sub Kawasan 2 sebagai sub kawasan pusat aktivitas inti Perkotaan Kokap; dan c. Sub Kawasan 3 sebagai sub kawasan pendukung Perkotaan kokap. BAB III RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN Bagian Kesatu Rencana Umum Pasal 9 Rencana Umum dan Panduan Rancangan penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap meliputi: a. Struktur Peruntukan Lahan; b. Intensitas Pemanfaatan Lahan; c. Tata Bangunan; d. Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung; e. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau; f. Tata Kualitas Lingkungan; dan g. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan. Bagian Kedua Panduan Rancangan Pasal 10 (1) Prinsip panduan rancanganan menjelaskan beberapa hal yang mengatur penerapan ketentuan dasar perencanaan pada RTBL Kawasan Perkotaan Kokap pada bangunan, kelompok/blok bangunan, dan panduan ketentuan detail perencanaan. (2) Tujuan prinsip panduan rancangan meliputi: a. penataan sebagai identitas kota dan pusat kota Kokap; b. sebagai bagian segmen diarahkan agar dapat memberi kekuatan karakter yang mendukung citra kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan yang terbentuk.
12 (3) Pengendalian unsur-unsur meliputi: a. peruntukan blok; b. peruntukan fungsi lahan; c. sistem sirkulasi dan jalur penghubung; d. sistem ruang terbuka dan tata hijau; e. tata bangunan; f. tata kualitas lingkungan; dan g. sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Bagian Ketiga Struktur Peruntukan Lahan Pasal 11 Dasar penataan Struktur Peruntukan Lahan dalam kawasan perencanaan adalah: a. meningkatkan ruang vegetasi sebagai pembentukan fungsi ekologis kota; dan b. mengendalikan pembangunan kawasan untuk kegiatan pembangunan. Pasal 12 (1) Struktur Peruntukan Lahan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap dibagi menjadi 3 Sub Kawasan meliputi antara lain: a. Sub Kawasan 1 sebagai Sub Kawasan Penyangga Perkotaan Kokap pada Koridor Jalan Siluwok-Klepu sebagai sebagai pusat perkantoran, pendidikan, dan permukiman kepadatan rendah ditetapkan luasnya sebesar 26,08 (dua puluh enam koma nol delapan) hektar; b. Sub Kawasan 2 sebagai sub kawasan pusat aktivitas inti perkotaan kokap pada Koridor Jalan Kabupaten sebagai sebagai pusat perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), permukiman kepadatan rendah dan pelayanan umum lain ditetapkan luasnya sebesar 18,65 (delapan belas koma enam lima) hektar;
13 c. Sub Kawasan 3 sebagai sub kawasan perencanaan yang ada di kokap dan berkembang sebagai pendukung pusat kegiatan perdagangan dan jasa, home industri dan pemukiman kepadatan rendah ditetapkan luasnya sebesar 15,31 (lima belas koma tiga satu) hektar; (2) Peta Sub Kawasan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 13 (1) Sub Kawasan 1 yang terbagi menjadi 3 blok dengan rincian sebagai berikut: a. Blok 1A seluas 5,06 (lima koma nol enam) hektar diarahkan untuk pengembangan pemukiman kepadatan rendah; b. Blok 1B seluas 8,79 (delapan koma tujuh sembilan) hektar diarahkan sebagai penyangga pusat kegiatan perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan dan permukiman kepadatan rendah; dan c. Blok 1C seluas 12,23 (dua belas koma dua tiga) hektar diarahkan sebagai permukiman kepadatan rendah, perdagangan, jasa intensitas rendah, perkantoran, pendidikan, dan peribadatan. (2) Sub Kawasan 2 yang terbagi menjadi 3 blok dengan rincian sebagai berikut: a. Blok 2A dengan luas 5,37 (lima koma tiga tujuh) hektar diarahkan untuk pemukiman dengan penduduk intensitas sedang, perdagangan dan jasa intensitas sedang, serta RTH Publik untuk menampung kebutuhan pemukiman di pusat aktivitas perkantoran; b. Blok 2B dengan luas 4,43 (empat koma empat tiga) hektar diarahkan untuk pengembangan pendidikan, dan pemukiman penduduk dengan intensitas rendah yang melayani kebutuhan pemukiman di dekat pusat aktivitas perdagangan dan jasa di perkotaan Kokap;
14 c. Blok 2C dengan luas 8,85 (delapan koma delapan lima) hektar diarahkan untuk pengembangan pendidikan, perkantoran, kesehatan, sosial, perdagangan dan jasa intensitas rendah, pemukiman kepadatan rendah, RTH Publik, dan pemukiman penduduk dengan kepadatan rendah yang melayani kebutuhan permukiman di dekat pusat aktivitas perdagangan dan jasa di perkotaan Kokap; (3) Sub Kawasan 3 yang terbagi menjadi 2 blok dengan rincian sebagai berikut: a. Blok 3A dengan luas 6,67 (enam koma enam tujuh) hektar diarahkan untuk kawasan pendukung pusat kegiatan perkotaan kokap sebagai kawasan pemukiman kepadatan rendah dan home industri; b. Blok 3B dengan luas 8,63 (delapan koma enam tiga) hektar diarahkan untuk pengembangan pemukiman kepadatan rendah, pendidikan, perkantoran, dan home industri; (4) Peta Blok RTBL Kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Intensitas Pemanfaatan Lahan Pasal 14 (1) Muatan intensitas pemanfaatan lahan di setiap blok perencanaan yang diatur adalah: a. KDB; b. KLB; c. KDH; dan d. Ketinggian Bangunan. (2) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut: a. KDB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana pendidikan paling banyak 60% (enam puluh persen);
15 b. KDB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana kesehatan paling banyak 60% (enam puluh persen); c. KDB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana perkantoran paling banyak 60% (enam puluh persen); d. KDB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana perdagangan dan jasa paling banyak 60% (enam puluh persen); e. KDB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana peribadatan paling banyak 50% (lima puluh persen); f. KDB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana fasilitas khusus paling banyak 60% (enam puluh persen); g. KDB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana sosial budaya paling banyak 50% (lima puluh persen); dan h. KDB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana pemukiman kepadatan rendah adalah 50% (lima puluh persen). (3) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. KLB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana pendidikan maksimal 1,67 (satu koma enam tujuh); b. KLB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana kesehatan paling banyak 1,33 (satu koma tiga tiga); c. KLB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana perkantoran paling banyak 1,50 (satu koma lima nol); d. KLB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana perdagangan dan jasa paling banyak 1,00 (satu koma nol nol); e. KLB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana peribadatan paling banyak 1,20 (satu koma dua nol); f. KLB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana fasilitas khusus paling banyak 1,33 (satu koma tiga tiga); g. KLB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana sosial budaya paling banyak 0,40 (nol koma empat nol); dan h. KLB pada rencana peruntukan lahan untuk sarana permukiman kepadatan rendah adalah 0,80 (nol koma delapan nol).
16 (4) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut: a. KDH pada rencana peruntukan lahan untuk sarana pendidikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); b. KDH pada rencana peruntukan lahan untuk sarana kesehatan paling sedikit 20% (dua puluh persen); c. KDH pada rencana peruntukan lahan untuk sarana perkantoran paling sedikit 20% (dua puluh persen); d. KDH pada rencana peruntukan lahan untuk sarana perdagangan dan jasa paling sedikit 20% (dua puluh persen); e. KDH pada rencana peruntukan lahan untuk sarana peribadatan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); f. KDH pada rencana peruntukan lahan untuk sarana fasilitas khusus paling sedikit 15% (lima belas persen); g. KDH pada rencana peruntukan lahan untuk sarana sosial budaya paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan h. KDH pada rencana peruntukan lahan untuk sarana permukiman kepadatan rendah minimal 20% (dua puluh persen). (5) Ketinggian Bangunan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut: a. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan Pendidikan, Perkantoran, serta Perdagangan dan Jasa Intensitas Sedang paling banyak 4 (empat) lantai; dan b. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan Kesehatan, Peribadatan, Fasilitas Khusus serta Perdagangan dan Jasa Intensitas Rendah, dan Permukiman Kepadatan Rendah paling banyak 3 (tiga) lantai. (6) Intensitas Pemanfaatan Lahan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17 Bagian Kelima Tata Bangunan Pasal 15 Pengaturan Kelompok Tata Bangunan berdasarkan kerapatannya dapat dirinci sebagai berikut: a. Kelompok Tata Bangunan dengan kerapatan sedang di sepanjang koridor jalur jalan utama, Jalan Kolektor Primer Siluwok-Klepu dan Jalan Kolektor Primer Kebonrejo-Kokap; dan b. Kelompok Tata Bangunan dengan kerapatan rendah di wilayah yang tidak termasuk area koridor di sepanjang koridor jalur jalan lingkungan Kokap. Pasal 16 (1) Sempadan bangunan didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan. (2) Dalam rangka menanggulangi bahaya, mengamankan fungsi jalan, dan menjamin kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan dan keamanan konstruksi jalan maka penentuan garis sempadan berdasarkan kelas jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 (1) Rencana arsitektur bangunan mengembangkan gaya arsitektur tradisional, ekletik, vernakular dan modern pada umumnya. (2) Peraturan bangunan berkaitan dengan konsep penggunaan bahan bangunan eksterior untuk kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur lokal meliputi: a. pengembangan ornamen, facade dan sebagainya yang bercirikan Geblek Renteng dan Kuncup Melati; dan b. bahan bangunan diupayakan menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencana alam, bersih, ringan namun masih tetap ramah lingkungan.
18 (3) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsi yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan. (4) Rencana Langgam dan Gaya Bangunan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 18 (1) Halaman Depan Bangunan diatur sebagai berikut: a. penanaman pohon tidak menggangu estetika fasade bangunan dan lingkungannya secara keseluruhan; b. penataan taman pada halaman depan bangunan haruslah menambah nilai estetika dari bangunan dan lingkungannya secara keseluruhan; c. perkerasan pada halaman depan bangunan harus dari bahan yang dapat berfungsi sebagai penyerap air; dan d. apabila dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan, harus direncanakan dengan seksama kapasitas lahan, sirkulasi dalam lahan sehingga tidak mengganggu nilai estetika bangunan dan lingkungan secara keseluruhan serta penempatan pintu masuk keluar kendaraan sehingga tidak menimbulkan tekanan pada arus lalu-lintas. (2) Pagar diatur sebagai berikut: a. ketinggian paling tinggi pagar 1,5 m (satu koma lima meter); b. pagar harus transparan dengan motif bebas; c. pada bagian bawah pagar diperbolehkan masif dengan ketinggian paling tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter); d. dianjurkan untuk menanam tanaman sepanjang pagar dengan ketinggian yang tidak lebih dari 60-80 cm (enam puluh sampai dengan delapan puluh sentimeter);
19 e. dilarang menggunakan kawat berduri sebagai pemisah di sepanjang jalan umum untuk halaman muka; dan f. warna pagar dianjurkan tidak mencolok, sehingga berkesan teduh dan asri, serta tidak menimbulkan kesan membatasi bangunan. Bagian Keenam Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 19 Pengaturan sistem sirkulasi dan jalur penghubung melingkupi: a. Sistem Jaringan Jalan; b. Sistem Pergerakan Pejalan Kaki; dan c. Sistem Perparkiran. Pasal 20 (1) Pengaturan sistem sirkulasi dan jalur penghubung pada Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yang dikembangkan, meliputi: a. Jalan Kolektor Primer; dan b. Jalan Lingkungan. (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jalan kolektor Siluwok-Klepu dan jalan kolektor Kebonrejo-Kokap yang akan direncanakan sebagai berikut: a. rencana pengembangan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) meliputi sebagai berikut: 1. rencana pengembangan lebar badan menjadi 9m (sembilan meter) di sepanjang segmen/ruas koridor jalan kolektor pada blok 1A, 1B, 1C, 3A, dan blok 3B; 2. rencana pengembangan perkerasan bahu jalan di kedua sisi jalur Jalan Kolektor selebar 1 m ( satu meter) di sepanjang segmen/ruas koridor jalan kolektor pada blok 1A, 1B, dan blok 1C.
20 b. rencana pengembangan Rumija meliputi sebagai berikut: 1. rencana pengembangan jaringan pergerakan pejalan kaki selebar 1,5 m (satu koma lima meter) di sepanjang segmen/ruas koridor jalan kolektor pada blok 1A, 1B, 1C, 3A, dan blok 3B; dan 2. rencana pengembangan jalur hijau selebar 4,25 m (empat koma dua lima meter) di sepanjang segmen/ruas koridor jalan kolektor pada blok 1A, 1B, 1C, 3A, dan blok 3B. c. rencana pengembangan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) meliputi rencana pengembangan dan penataan jarak sempadan bangunan lantai selebar 11,25 m (sebelas koma dua lima meter) dihitung dari batas terluar Rumija disepanjang segmen/ruas koridor jalan kolektor pada blok 1A, 1B, 1C, 3A, dan blok 3B. (4) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan penghubung antara aktivitas permukiman dengan rencana pengembangan lebar badan jalan 6,5 m ( enam koma lima meter); (5) Gambar perencanaan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 21 (1) Pengaturan sistem sirkulasi dan jalur penghubung pada Sistem Pergerakan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa jalur pejalan kaki pada pusat kawasan Perkotaan Kokap dilakukan dengan cara memperluas dan mengkoneksikan jaringan pejalan kaki dengan magnet-magnet utama dengan penataan pada tahap rencana rehabilitasi dan pengembangan baru. (2) Rencana pengembangan jaringan pergerakan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
21 a. potongan ruas jalan A1-A2 di Jalan Siluwok-Klepu; dan b. potongan ruas jalan A1-A3 di Jalan Kebonrejo- Kokap. (3) Jaringan pergerakan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan beberapa kriteria sebagai berikut: a. jalur sirkulasi pejalan kaki direncanakan terpisah dengan lalu lintas kendaraan bermotor baik berupa pembedaan elevansi maupun berupa pembatasan; dan b. dimensi jaringan pergerakan pejalan kaki direncanakan paling sedikit seluas 1,5 m (satu koma lima meter) persegi untuk memberikan cukup ruang bebas dan keleluasaan bagi pejalan kaki ketika berpapasan. (4) Prasarana pendukung jaringan pergerakan pejalan kaki pada jalur pusat Perkotaan Kokap harus direncanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kelengkapan tata tanda jalan yang memberikan kejelasan bagi perlindungan pejalan kaki; b. pemasangan rambu-rambu kecepatan laju kendaraan yang diperbolehkan di pusat akvitas untuk antisipasi adanya kecelakaan dan keamanan pejalan kaki; c. pembuatan zebra cross bagi pejalan kaki menuju pusat kegiatan di kawasan komersial maupun kawasan pendidikan dan perkantoran; dan d. pengembangan prasarana rambu-rambu bagi pengendara yang memasuki kawasan pusat aktivitas khususnya kawasan pendidikan. (5) Rencana jaringan pergerakan pejalan kaki harus memperhatikan persyaratan fisik sebagai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai berikut: a. permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin, dan tidak bergunduk melebihi 0,25 cm (nol koma dua lima sentimeter);
22 b. kemiringan maksimum pada jalur pejalan kaki tidak lebih dari 7o (tujuh derajat) dan pada setiap jarak 9 m (sembilan meter) terdapat tempat pemberhentian untuk istirahat yang digunakan untuk membantu pengguna jalan penyandang disabilitas; c. pencahayaan pada jaringan pejalan kaki berkisar antara 50-150 lux yang disesuaikan dengan intensitas pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan; d. drainase dibuat pada posisi tegak lurus searah jalur dengan kedalaman paling banyak 1,5 m (satu koma lima meter) serta harus memenuhi kriteria mudah dibersihkan dan peletakan lubang harus dijauhkan dari tepi ramp; e. lebar paling sedikit jaringan pejalan kaki adalah 1,5 m (satu koma lima meter) dengan rincian 1 m (satu meter) sebagai jalur pejalan kaki, 0,5 m ( nol koma lima meter) sebagai ruang street furniture ; f. jaringan pejalan kaki harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, benda-benda perlengkapan jalan yang mengganggu, dan pedagang kaki lima; dan g. memiliki tepi pengaman jaringan pejalan kaki untuk penghentian roda kendaraan dan petunjuk bagi tongkat penyandang disabilitas tuna netra ke arah yang berbahaya dengan tinggi paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 15 cm (lima belas senti meter) sepanjang jalur pejalan kaki. (6) Jaringan pejalan kaki harus dilengkapi dengan jalur pemandu dan/atau pengarah bagi penyandang dissabilitas berupa tekstur ubin pengarah dan peringatan bergaris dengan ketentuan: a. tekstur ubin bermotif garis sebagai penunjuk arah perjalanan; b. tekstur ubin bermotif bulat sebagai penunjuk peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya; dan
23 c. daerah yang harus memiliki ubin teksur pemandu yakni depan jalur lalu lintas kendaraan, depan pintu masuk atau keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan, jaringan pergerakan pejalan kaki yang menghubungkan antara jalan dan bangunan, dan pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat. (7) Peta perencanaan jaringan Sistem Pergerakan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 22 Pengaturan sistem sirkulasi dan jalur penghubung pada Sistem Jaringan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c adalah sebagai berikut: a. rencana parkir 1 diletakkan di Rencana Taman Parkir (lahan eksisting Pasar Kokap lama); b. rencana parkir 2 dengan konsep On Street Parking adalah parkir di bahu jalan, di luar jalur Bedah Menoreh; dan c. rencana parkir 3 diletakkan di rencana relokasi Pasar Kokap. Bagian Ketujuh Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau Pasal 23 Penataan ruang terbuka pada kawasan perencanaan dilakukan dengan cara menyediakan RTH sekaligus ruang publik untuk meningkatkan daya dukung lingkungan perkotaan dan untuk keberlangsungan aktifitas sosial warga kota guna menghindari timbulnya dampak negatif dari kondisi lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Pasal 24 (1) Ruang terbuka berupa taman parkir berada di Blok 2A.
24 (2) RTH Publik ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perencanaan yakni 12,01 ha (dua belas koma nol satu hektar) yang meliputi : a. taman parkir; b. taman simpul landmark; c. pemakaman; dan d. jalur hijau. (3) Peta Rencana RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 25 Penataan Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau dilakukan dengan cara: a. RTH pada perkotan Kokap akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan fungsi-fungsi sosial budaya dan ekonomi; b. RTH pada perkotaan Kokap direncanakan untuk menambah ruang-ruang yang dapat dijadikan sebagai ruang publik untuk sarana kesehatan, pasar dan ruang hiburan secara kolektif; c. RTH pada perencanaan perkotaan Kokap akan direncanakan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari luas keseluruhan wilayah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penataan dan penetapan besaran KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang harus di penuhi pada setiap persil lahan privat; d. ruang terbuka privat merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh orang, seperti kebun, halaman rumah/gedung milik perseorangan atau koorporasi yang ditanami tumbuhan; e. ruang terbuka privat yang berada di kawasan permukiman direncanakan untuk di gunakan sebagai lahan parkir kendaraan pribadi atau sebagai halaman yang ditanami pohon peneduh sebagai pembentuk iklim mikro depan bangunan dan peneduh area parkir kendaraan;
25 f. pola tata vegetasi dan penciptaan iklim mikro merupakan unsur penting dalam penciptaan ruang terbuka pada iklim tropis; g. konsep ruang terbuka pada kawasan dilakukan penanaman pohon peneduh dengan kanopi terutama pada ruang terbuka umum yaitu pada jalur hijau sisi jaringan pergerakan pejalan kaki selebar 3 m (tiga meter) dengan jarak penanaman setiap 8 m (delapan meter); h. selain sebagai peneduh, pola tata hijau dilakukan sebagai pengarah terutama pada median pembatas jalan; dan i. vegetasi pengarah yang dapat ditanam antara lain palem-paleman maupun cemara. Bagian Kedelapan Tata Kualitas Lingkungan Pasal 26 Penataan tata kualitas lingkungan dilakukan dengan cara: a. membentuk identitas lingkungan dari keberadaan citra kawasan yang ditandai dengan adanya kualitas lingkungan pada simpul-simpul Kawasan Perkotaan Kokap; b. menegaskan orientasi lingkungan kawasan perencanaan dengan menyertakan elemen penanda sebagai salah satu bagian dari sistem sirkulasi penghubung kawasan; c. tata kualitas lingkungan yang direncanakan harus mampu menunjang kelancaran sistem pergerakan; d. menggunakan elemen penanda mempertahankan skala manusia dan menyatu dengan lansekap; dan e. penggunaan elemen penanda memperhatikan skala, desain dan penempatan yang tepat. Pasal 27 Penataan aktifitas pendukung dan tata kualitas lingkungan dan citra kawasan meliputi:
26 a. jalur pergerakan sebagai elemen path pembentuk citra kawasan; b. batas sebagai elemen edge pembentuk citra kawasan; c. penanda sebagai elemen landmark pembentuk citra kawasan; dan d. elemen-elemen lain pendukung pengembangan identitas dan citra kawasan. Pasal 28 Rencana karakteristik citra kawasan berdasarkan koridor jalur pergerakan sebagai elemen path sebagai elemen path sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sebagai berikut: a. Koridor Utama berada pada jalan kolektor primer pada blok 1A, 1B, 1C, 3A dan 3B, direncanakan penambahan jalur pejalan kaki di sepanjang koridor utama sebelah kanan dan kiri dengan ukuran 1.5 m (satu koma lima meter) dan perlengkapan atribut jalan seperti gapura, tata tanda, tata cahaya dan rambu-rambu; dan b. Koridor Pendukung berada pada jalan lingkungan pada blok 2A, 2B, dan 2C direncanakan perlengkapan atribut jalan seperti tata tanda, tata cahaya dan rambu-rambu. Pasal 29 (1) Rencana elemen pembentuk karakteristik ruang koridor jalur pergerakan berdasarkan elemen kepadatan bangunan, elemen ketinggian bangunan dan elemen gaya arsitektural bangunan. (2) Elemen kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebagai berikut: a. elemen kepadatan bangunan samping kanan-kiri di koridor jalan kolektor primer dan koridor jalan lingkungan diatur berdasarkan intensitas aktivitas kawasan perencanaan yang diarahkan pada blok 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, dan 3B memiliki intensitas sedang dengan KDB 60% (enam puluh persen), sedangkan koridor 1C memiliki intensitas rendah 50% (lima puluh persen);
27 b. elemen Ketinggian bangunan koridor utama di atur dengan konsep pembentuk ruang luar yang ramah dengan pejalan kaki dengan street funiture bertema lokal; c. elemen gaya arsitektural bangunan pada koridor utama direncanakan bergaya etketik yaitu campuran gaya vernakular dan modern dengan ornamen lokal. Pasal 30 (1) Rencana karakteristik citra kawasan berdasarkan batas sebagai elemen edge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan pada Sungai Nagung dengan perencanaan berupa pengaturan garis sempadan sungai yang bertanggul sebesar 3 m (tiga meter) di sebelah luar sepanjang kaki tanggul dalam bentuk jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai. (2) Perencanaan edge jalan dilakukan pada Jalan Kolektor Primer Siluwok-Klepu dengan pengaturan garis sempadan jalan sebesar 7 m (tujuh meter) dari as jalan. (3) Rencana elemen pembentuk citra edge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 31 (1) Rencana karakteristik citra kawasan berdasarkan penanda sebagai elemen landmark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terbagi menjadi 2 (dua) kategori dasar yaitu : a. landmark penanda batas wilayah; dan b. landmark penanda identitas kawasan perencanaan. (2) Landmark penanda batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan dengan gapura pembatas wilayah lingkungan dengan ornament Gunungan sebagai landmark skala Lingkungan pada koridor Jalan Kolektor Primer yang termasuk dalam blok 1A.
28 (3) Landmark penanda identitas kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan dengan desain pembuat gula kelapa sebagai penanda puncak hirarki kawasan perencanaan sebagai landmark skala kota yang terletak di blok 2C. (4) Gambar perencanaan landmark kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 32 (1) Rencana karakteristik citra kawasan berdasarkan elemen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terbagi menjadi beberapa konsep perencanaan, antara lain sebagai berikut: a. tata cahaya; dan b. tata tanda. (2) Elemen tata cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikembangkan dengan arah perencanaan sebagai berikut: a. jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan desain ornamen Geblek Renteng tersebar di sepanjang Koridor Jalan Kolektor Siluwok-Klepu dan Kebonrejo-Kokap dengan jarak antar tiang lampu 50 m (lima puluh meter) tersebar pada blok 1A, 1B, 1C, 2A, dan 3B; dan b. jaringan PJU lingkungan dengan desain ornamen geblek renteng tersebar di setiap koridor Jalan Lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan dengan pemasangan antar tiang lampu 50 m (lima puluh meter) tersebar pada blok 2B dan 3A. (3) Elemen tata tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikembangkan dengan arah perencanaan sebagai berikut: a. papan penanda terbaca dari jarak paling sedikit 100 m (seratus meter);
29 b. papan penanda/tulisan keterangan jalan terbaca dari jarak paling sedikit 5 m (lima meter), sedangkan jalan kendaraan paling sedikit terbaca 10 m (sepuluh meter); c. penataan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan untuk: 1. kepentingan penempatan harus mengupayakan keseimbangan, keterkaitan dan keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau perabot jalan lain dalam hal fungsi, estetis dan sosial; dan 2. penempatan reklame pada kawasan perencanaan dilakukan hanya pada titik-titik tertentu, tidak mengganggu dan menutupi keberadaan bangunan yang ada pada kawasan. (4) Gambar perencanaan tata cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Peta perencanaan jaringan tata tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kesembilan Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan Pasal 33 Penataan sistem Prasarana dan Utilitas lingkungan mencakup: a. Sistem Jaringan Energi Kelistrikan; b. Sistem Jaringan Air Bersih; c. Sistem Jaringan Telekomunikasi; d. Sistem Jaringan Persampahan; e. Sistem Jaringan Air Limbah; f. Sistem Jaringan Drainase; dan g. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
30 Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Kelistrikan Pasal 34 (1) Konsep pengembangan jaringan energi kelistrikan di kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mengacu kepada besaran peningkatan kebutuhan listrik masyarakat untuk kebutuhan perkantoran, hunian, dan industri. (2) Perencanaan terhadap peningkatan kebutuhan listrik perkantoran, hunian dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. meningkatkan daya listrik di kawasan perencanaan sesuai dengan tingkat kebutuhan di masing-masing sub kawasan perencanaan; b. menambahkan daya dengan peningkatan kapasitas trafo untuk peningkatan daya listrik; dan c. jaringan tiang listrik mengikuti jaringan yang sudah ada melalui jalur utama kawasan perencanaan dan didistribusikan ke para pelanggan masyarakat. (3) Peta perencanaan jaringan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Sistem Jaringan Air Bersih Pasal 35 (1) Konsep pengembangan jaringan air bersih di kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b bersumber dari PDAM dengan jaringan mengikuti jalur utama yang sudah ada dengan penambahan jaringan disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Pemanfaatan air hujan melalui Sistem IPAH (Instalasi Pemanenan Air Hujan). (3) Peta perencanaan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31 Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 36 Sistem jaringan telekomunikasi di kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c diatur sebagai berikut: a. penataan jaringan telekomunikasi kabel udara di sepanjang tepi jalan maupun jaringan fiber optik; dan b. pelayanan telekomunikasi dipenuhi melalui satuan sambungan telepon maupun provider selular. Paragraf 4 Sistem Jaringan Persampahan Pasal 37 (1) Rencana persebaran jenis prasarana jaringan persampahan di kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d sebagai berikut: a. prasarana pengelolaan sampah permukiman/lingkungan; b. prasarana pengelolaan sampah pusat aktivitas kawasan; dan c. prasarana pengelolaan sampah koridor jalan kolektor. (2) Rencana pengelolaan Sampah pemukiman/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. tempat sampah lingkungan merupakan tempat sampah dengan skala pelayanan 100 (seratus) jiwa per unit dan bukan merupakan tempat sampah rumah tinggal, prasarana tempat sampah diarahkan memiliki volume paling sedikit 1 m3 (satu meter kubik) untuk mewadahi sampah pada ruang-ruang publik diluar lahan milik pribadi; b. pengelolaan diarahkan memiliki pembedaan fungsi wadah untuk sampah anorganik dan organik yang dibedakan berdasar bentuk atau warna tempat sampah;
32 c. persebaran tempat sampah rumah tinggal maupun fungsi lahan yang beragam diarahkan tersebar harus terdapat pada setiap persil lahan dan berada pada lokasi yang mudah dijangkau petugas pengumpul sampah; dan d. persebaran tempat sampah pemukiman/lingkungan berada tersebar diseluruh wilayah perencanaan meliputi blok 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, dan blok 3B. (3) Rencana pengelolaan sampah pusat aktivitas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. gerobak sampah tersebar di seluruh kawasan dan terletak di blok 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, dan blok 3B; b. tempat sampah pada rencana area RTH Taman Parkir diarahkan berupa bak armroll dengan kapasitas mencapai 6 m3 (enam meter kubik). selain untuk mewadahi sampah yang ditimbulkan oleh pengunjung, juga difungsikan untuk mewadahi sampah pemeliharaan; dan c. tempat sampah pada rencana area lapangan di samping rencana relokasi Pasar Kokap diarahkan berupa bank sampah. (4) Rencana pengelolaan sampah pada koridor jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebagai berikut: a. tempat sampah pusat aktivitas kawasan merupakan tempat sampah yang dikhususkan untuk mewadahi sampah pada koridor jalur pejalan kaki yang dapat diakses oleh pejalan kaki dan direncanakan tersebar di sepanjang koridor jalan kolektor; dan b. tempat sampah direncanakan diletakkan di sepanjang koridor jalan. (5) Peta perencanaan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf O yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
33 Paragraf 5 Sistem Jaringan Air Limbah Pasal 38 (1) Konsep pengembangan air limbah di kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan mengembangkan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal dengan sistem pengolahan air limbah setempat. (2) Lokasi pengembangan IPAL komunal di kawasan perencanaan pengolahan limbah pada rumah tangga, fasilitas sosial dan perdagangan dan jasa. (3) Lokasi persebaran IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan di beberapa titik usulan pengembangan antara lain: a. lokasi pasar eksisting yang direncanakan menjadi taman kota dan parkir; b. lapangan di samping rencana relokasi pasar; dan c. sempadan Sungai Kokap. (4) Peta perencanaan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 6 Sistem Jaringan Drainase Pasal 39 (1) Rencana saluran drainase di kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. dalam setiap rumah atau bangunan harus menyediakan resapan air hujan yang tersambung dengan saluran-saluran pembuangan air hujan; dan b. saluran pembuangan air hujan tersebut harus mampu menampung dan mempunyai kemiringan untuk dapat mengalirkan air hujan dengan baik.
34 (2) Pengembangan dan penataan jaringan drainase primer berupa Sungai Nagung dari sisi timur menuju ke barat dan membelah kawasan perencanaan yang tersebar dan termasuk dalam blok 1A, 1B, 2A, dan blok 2B. (3) Pengembangan dan penataan jaringan drainase sekunder sebagai berikut: a. jaringan drainase sekunder berada di jalan Kebonrejo-Kokap; dan b. arah perencanaan dan pembangunan jalur drainase baru dengan dimensi 1 m (satu meter) pada ruas B2- B3 yang termasuk dalam blok 3A dan blok 3B. (4) Pengembangan dan penataan jaringan drainase tersier sebagai berikut: a. jaringan drainase tersier berupa jaringan jalur drainase di kedua sisi jalur jalan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan; dan b. arah perencanaan dan perbaikan kualitas jalur drainase tersier dengan dimensi 0,5 m ( nol koma lima meter) di salah satu sisi jalan lingkungan dan pengembangan dilakukan pada jaringan drainase eksisting pada koridor jalan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan yang termasuk dalam blok 2B dan blok 2C. (5) Peta perencanaan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 7 Sistem jaringan Evakuasi Bencana Pasal 40 (1) Rencana jaringan evakuasi bencana di kawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g adalah tempat-tempat yang menjadi titik pertemuan penduduk untuk difungsikan ke tempat yang lebih aman ketika bencana terjadi dan titik kumpul direncanakan berupa lapangan olah raga atau area terbuka seperti rencana taman parkir, sekolah atau tempat ibadah yang tersebar di wilayah perencanaan.
35 (2) Persebaran Tempat Evakuasi Sementara (TES) meliputi: a. TES di kawasan perencanaan direncanakan juga sebagai titik kumpul tersebar pada lahan-lahan terbuka antara lain halaman sekolah, halaman kantor, taman parkir dan ruang terbuka lainnya; dan b. persebaran lokasi TES di kawasan perencanaan terletak pada blok 2A dan 2C. (3) Peta perencanaan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf R yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV RENCANA INVESTASI Pasal 41 (1) Kegiatan pelaksanaan RTBL Kawasan Perkotaan Kokap dapat dilakukan oleh masyarakat Kalurahan Hargorejo yang merupakan pemilik lahan atau bangunan, pihak swasta yang merupakan pengembang/investor/penyewa, Pemerintah Daerah dan pelaku pembangunan lain termasuk juga pengguna dari luar kawasan perencanaan RTBL Perkotaan Kokap. (2) Seluruh kegiatan pembangunan dikawasan Perkotaan Kokap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 42 (1) Skenario Strategi Rencana Investasi RTBL Kawasan Perkotaan Kokap, mencakup 5 (lima) kegiatan dalam 5 (lima) tahun anggaran perencanaan. (2) Skenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan mencakup 5 kegiatan yaitu:
36 a. Penataan kawasan; b. Penataan papan informasi; c. Pembenahan dan pemeliharaan jaringan utilitas d. Penyediaan RTH publik; e. Pengembangan perdagangan dan jasa. (3) Tabel perencanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 43 (1) Rencana Investasi RTBL dapat dilakukan melalui sumber pembiayaan yaitu: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan d. Sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Kesepakatan yang diajukan dapat berbentuk Build Operate and Transfer (BOT), Build Own Operate and Transfer (BOOT) dan Build Own and Operate (BOO). BAB V KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA Bagian Kesatu Strategi Pengendalian Pasal 44 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: a. penetapan peraturan zonasi; b. perizinan; c. pemberian insentif dan disinsentif; dan d. pengenaan sanksi.
37 (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pemanfaatan ruang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perizinan pemanfaatan ruang harus dilakukan melalui prosedur yang benar, dalam hal terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Pemerintah Kabupaten Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan perizinan. (5) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan rencana tata ruang. (6) Dalam hal pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah di tetapkan. (8) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
38 (9) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau; b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. (10) Insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkungan diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. (11) Pemberian sanksi sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar rencana tata bangun lingkungan dikenai sanksi administratif terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. Bagian Kedua Arahan Pengendalian Rencana Pasal 45 Arahan pengendalian rencana berupa penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
39 Bagian Ketiga Izin Lingkungan Pasal 46 Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL harus memenuhi kriteria izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pengendalian Pelaksanaan Pasal 47 (1) Rencana pengendalian merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar desain kawasan perkotaan Kokap sesuai dengan tujuan yang diinginkan. (2) Rencana pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. penetapan alat-alat dan prosedur pengendalian pelaksanaan seperti dalam mekanisme perizinan IMB, review Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan penerapan insentif/ disinsentif; b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan materi teknis dokumen RTBL; c. evaluasi pelaksanaan peran para pemangku kepentingan sesuai kesepakatan dalam penataan bangunan dan lingkungan, baik Pemerintahan Daerah, dunia usaha, masyarakat, maupun Pemerintah; d. pengawasan teknis atas pelaksanaan sistem perizinan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lokasi penataan; dan e. penerapan mekanisme sanksi dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40 Bagian Kedua Pengelolaan Kawasan Pasal 48 Pengelolaan kawasan dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfataan ruang yang tidak sesuai rencana. BAB VII PEMBINAAN PELAKSANAAN Pasal 49 Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam RTBL Kawasan Perkotaan Kokap antara lain: a. sosialisasi mengenahi RTBL Kawasan Perkotaan Kokap kepada semua lapisan masyarakat; b. membuka informasi berupa buku buku, dokumen laporan dan/atau peta yang memuat perencanaan sampai akhir tahun perencanaan; c. menyediakan informasi RTBL Kawasan Perkotaan Kokap bagi masyarakat melalui pemasangan baliho atau media luar lainya; dan d. masyarakat dapat mengakses informasi RTBL Kawasan Perkotaan Kokap melaui pelayanan Geoportal Pemerintah Daerah dan Website Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kunda Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
41 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI KULON PROGO, cap/ttd SUTEDJO Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, cap/ ttd ASTUNGKORO SAIAAH SESUAI DENGAN ASLINYA 11(11iAQ" GIAN HUKUM SETDA Pr-ULON PROGO, M.Hum. 9.7120822 199503 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 80
42 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAtN KAWASAN PERKOTAAN KOKAP TAHUN 2021-2025 RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN KOKAP TAHUN 2021-2025
43 DAFTAR LAMPIRAN: A. Peta Lokasi Kawasan Perencanaan. B. Peta Pembagian Sub Kawasan. C. Peta Rencana Pembagian Blok Kawasan. D. Peta Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan. E. Rencana Langgam dan Gaya Bangunan. F. Peta Rencana Jaringan Jalan. G. Peta Rencana Jaringan Pejalan Kaki. H. Peta Rencana Runag Terbuka Hijau. I. Rencana Pembentuk Citra Edge. J. Rencana Landmark. K. Rencana Tata Cahaya. L. Peta Rencana Tata Tanda. M. Peta Rencana Jaringan Listrik. N. Peta Rencana Jaringan Air Bersih. O. Peta Rencana Jaringan Persampahan. P. Peta Rencana Jaringan Air Limbah. Q. Peta Rencana Jaringan Drainase. R. Peta Rencana Evakuasi Bencana. S. Penatapan Rencana dan Indikasi Program Pelaksanaan.
A. Peta Lokasi Kawasan Perencanaan
B. Peta Pembagian Sub Kawasan
C. Peta Rencana Pembagian Blok Kawasan
D. Peta Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
E. Rencana Langgam Dan Gaya Bangunan Gaya Bangunan Tradisional Gaya Bangunan Vernakular Gaya Bangunan Ekletik Gaya Bangunan Modern
F. Peta Rencana Jaringan Jalan
G. Peta Rencana Jaringan Pejalan Kaki
H. Peta Rencana Ruang Terbuka Hijau
I. Rencana Pembentuk Citra Edge
J. Rencana Landmark
K. Rencana Tata Cahaya PJU Jalan Kolektor Primer PJU Jalan Lingkungan PJU Taman
L. Peta Rencana Tata Tanda
M. Peta Rencana Jaringan Listrik
N. Peta Rencana Jaringan Air Bersih
O. Peta Rencana Jaringan Persampahan
P. Peta Rencana Jaringan Air Limbah
Q. Peta Rencana Jaringan Drainase
R. Peta Rencana Evakuasi Bencana
Kegiatan 11 Tempat sampah 34 unit 1,750,000 unit 59,500,000 6 Pekerjaan pedestrian 3,400 m2 6,588,450 m2 22,400,730,000 2 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) 1,000,000 Jadwal kegiatan dan pelaksanaan No IV Sub Kegiatan II Lokasi III 9 Pekerjaan jalan Lingkungan 5,386.80 m2 6,588,450 m2 35,490,662,460 5 Pemantauan Proses Berkala 15,000,000 4 Lokakarya Rancangan 25,000,000 Investasi Dana 7 Pekerjaan jalan Kolektor Siluwok - Klepu 4,155.32 m2 6,588,450 m2 27,377,118,054 Program Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 8 Pekerjaan jalan Kolektor Kebonrejo - Kokap 1,231.41 m2 6,588,450 m2 8,113,083,215 3 Forum Perencanaan Masyarakat 15,000,000 I Volume 10 Pot tanaman 22 unit 475,000 unit 10,450,000 1 Penataan Kawasan 1 Penataan Kawsan 1 Pembuatan Dokumen Pembangunan Kawasan Perencanaan RTBL Perkotaan Kecamatan Kokap 1,000,000 V Satuan S. Tabel Penetapan Rencana Dan Indikasi Program Pelaksanaan Tabel Rencana Anggaran Biaya Penataan Kawasan
Kegiatan 7 Pembangunan Landmark 1 unit 30,000,000 unit 30,000,000 2 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) 1,000,000 Jadwal kegiatan dan pelaksanaan No 6 Pembangunan drainase 5,470 m2 6,588,450 m2 36,038,821,500 IV Sub Kegiatan II Lokasi III 5 Pemantauan Proses Berkala 15,000,000 5 Pemantauan Proses Berkala 15,000,000 2 Penataan signage 1 Pembuatan Dokumen Pembangunan Kawasan Perencanaan RTBL Perkotaan Kokap 1,000,000 4 Lokakarya Rancangan 25,000,000 4 Lokakarya Rancangan 25,000,000 3 1 Pembuatan Dokumen Pembangunan Kawasan Perencanaan RTBL Perkotaan Kokap 1,000,000 8 Papan informasi 10 unit 500,000 unit 5,000,000 Investasi Dana Program Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 3 Forum Perencanaan Masyarakat 15,000,000 3 Forum Perencanaan Masyarakat 15,000,000 I 6 Gapura/gerbang masuk 3,400 m2 6,588,450 m2 22,400,730,000 Volume 9 Papan Penunjuk arah 5,470 m2 6,588,450 m2 36,038,821,500 V Satuan Pembenahan dan pemelihaan jaringan utilitas 2 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) 1,000,000
Kegiatan 2 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) 1,000,000 2 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) 1,000,000 Jadwal kegiatan dan pelaksanaan 11 IPAL Komunal 1 unit 7,247,295 7,247,295 No IV Sub Kegiatan II Lokasi III 9 Pusat Informasi 47.3 m2 7,972,025 m2 377,076,759 7 Taman Kokap 391.40 m3 7,972,025 10 Parkir Taman 338.28 m2 7,972,025 m2 2,696,736,588 7 Lampu PJU Jalan Utama 40 unit 7,247,295 unit 289,891,800 8 Lampu PJU Lingkungan 87 unit 7,247,295 unit 630,514,665 6 Taman Parkir 171.31 m2 7,972,025 m2 1,365,687,517 5 Pemantauan Proses Berkala 15,000,000 4 Lokakarya Rancangan 25,000,000 Investasi Dana Program Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 5 Pengembangan Perdagangan dan Jasa Baru 1 Pembuatan Dokumen Pembangunan Kawasan Perencanaan RTBL Perkotaan Kecamatan Kokap 1,000,000 3 Forum Perencanaan Masyarakat 15,000,000 3 Forum Perencanaan Masyarakat 15,000,000 I Volume 9 Lampu Taman 18 unit 7,247,295 unit 130,451,310 12 Bank Sampah 1 unit 150,000,000 150,000,000 13 Pengembangan TPST 1 unit 20,000,000 unit 20,000,000 4 Penyediaan RTH Publik 1 Pembuatan Dokumen Pembangunan Kawasan Perencanaan RTBL Perkotaan Kokap 1,000,000 V 10 Hydrant kering 11 unit 7,247,295 unit 79,720,245 Satuan 8 Shelter 11 m2 7,972,025 m2 89,286,674
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Volume Lokasi Investasi Dana Jadwal kegiatan dan pelaksanaan Tahun 1 Tahun 11 Tahun 111 Tahun IV Tahun N,4 Lokakarya Rancangan 25,000,000 5 Pemantauan Proses Berkala 15,000,000 6 Pasar Kokap 9,128 in2 6,588,450 ,2 60,140,096,330 7 Parkir Pasar 425 in2 6,588,450 m22,800,091,250 TOTAL 257,026,717,161 T. Sumber: Analisis Studi Perencanaan, 2020 LAH SESUAI DENGAN ASLINYA ," ALA\BAGIAN HUKUM SETDA TEN KULON PROGO, M.Hum. 20822 199503 1 003 /rtit_ot4 Wates, 30 Desember 2020 BUPATI KULON PROGO, cap/ttd SUTEDJO