PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1964 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN/TUNJANGAN KEPADA PENRINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menyesuaikan ketentuan- ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 sebagaimana kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden No. 15 tahun 1961 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dengan keadaan sekarang karena diantara mereka banyak yang telah lanjut usianya dan hidup dalam keadaan sukar, sehingga perlu diberi jaminan yang layak; Mengingat: pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar; Mendengar: Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan, Menteri Koordinator Kompartemen Kesejahteraan, Menteri Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Kehakiman, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Anggaran Negara dan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian; MEMUTUSKAN Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 dan No. 15 tahun 1961 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran-lembaran Negara tahun 1960 No. 101 dan tahun 1961 No. 279); Menetapkan: Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. Pasal 1. Yang dimaksudkan dengan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan dalam peraturan ini, selanjutnya disebut Perintis, ialah mereka yang memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini serta yang kemudian tidak menentang Republik Indonesia: a. mereka yang menjadi Pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan, dan/atau mereka yang pernah mendapat hukuman dari Pemerintah Kolonial karena giat dan aktif dalam pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan dan/atau anggota-anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur, yang gugur atau mendapat hukuman sekurang- kurangnya 3 bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial, dan/atau mereka yang terus menerus secara aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. b. c. d.
Pasal 2. (1) Kepada seorang Perintis dapat diberikan tunjangan berupa uang sebagai penghargaan Pemerintah untuk selama hidupnya, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan fihak lain dengan persetujuan fihak yang bersangkutan yang diajukan kepada Menteri Sosial dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri, sedang bagi anggota-anggota bersenjata permohonan diajukan dengan perantaraan Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan. (2) Tunjangan tersebut diberikan oleh Menteri Sosial, setelah mendengar pertimbangan dan nasehat dari Menteri Dalam Negeri atau Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan. (3) Besarnya tunjangan ditetapkan sedikit-dikitnya Rp. 500,- dan sebanyak-banyaknya Rp. 1.250,- terhitung mulai tanggal satu dari bulan berikut setelah diterimanya surat permohonan oleh instansi yang berwenang. (4) Tunjangan dihentikan jika ternyata Perintis yang bersangkutan menentang Pemerintah Republik Indonesia yang sah. Pasal 3. Jika seorang Perintis meninggal dunia kepada janda atau ahli warisnya diberikan tunjangan sekaligus sebanyak tiga kali tunjangan termaksud dalam pasal 2. Pasal 4. Kepada janda Perintis yang tidak menikah lagi dapat diberikan tunjangan separuh dari jumlah tunjangan yang diberikan kepada suaminya. Pasal 5. Kepada Perintis yang telah meninggal dunia sebelum menerima penghargaan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku atas permintaan anaknya, dapat diberikan surat tanda penghargaan Perintis secara anumerta. Pasal 6. Dalam melaksanakan Peraturan Presiden ini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan serta Menteri Sosial dibantu oleh sebuah Badan Pertimbangan yang terdiri sebanyak-banyaknya dari 7 orang anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan. Pasal 7. Kepada Perintis yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini telah mendapat penghargaan dengan surat keputusan Menteri Sosial tanpa uang, dapat diberikan tunjangan penghargaan dengan uang, kecuali bila mereka nyata-nyata tidak menghendakinya. Pasal 8.
(1) Semua permohonan yang belum memperoleh keputusan berdasarkan Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 jo No. 15 tahun 1961 diselesaikan menurut peraturan-peraturan tersebut sejauh-jauhnya sampai tanggal 17 September 1960. (2) Semua tunjangan yang telah diberikan kepada Perintis berdasarkan peraturan-peraturan yang terdahulu disesuaikan dengan tunjangan yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (3). Pasal 9. Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Sosial. Pasal 10. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut hingga tanggal 1 Mei 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1964. Presiden Republik Indonesia. Ttd. SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1964. Sekretaris Negara, Ttd. MOHD. ICHSAN PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN No. 5 TAHUN 1964 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN/TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/ KEMERDEKAAN. UMUM. Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat itu adalah hasil perjoangan seluruh rakyat Indonesia yang dipelopori oleh para Perintis Pergerakan dengan mempertaruhkan segenap jiwa raga, harta dan benda sehingga tidak sedikit dari mereka itu gugur dari menderita dalam menghadapi kekuatan Pemerintah jajahan. Kebangsaan/Kemerdekaan sejak ber-tahun-tahun Karena itu sudah sewajarnyalah jika Pemerintah memberikan penghargaan dan tunjangan kepada mereka atas jasa-jasa dan pengorbanannya dimasa
lampau. Untuk ini Pemerintah telah i-nengeluarkan berturut-turut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958, Peraturan Presiden No.20 tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 15 tahun 1961. Meskipun demikian oleh pemerintah hal tersebut belum dirasakan sesuai karena peraturan-peraturan tersebut lebih ditunjukan semata-mata kepada para Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang menderita kesukaran hidup demikian pula besarnya tunjangan yang diberikan terbatas sekali. Berhubung dengan itu Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan peraturan yang lebih sesuai dengan pemberian penghargaan yang lebih besar kepada segenap Perintis Kebangsaan/Kemerdekaan baik sipil maupun bekas anggota bersenjata selama hidupnya tanpa melihat keadaan penghidupannya. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. a. b. c. d. Cukup jelas Yang dimaksudkan dengan "hukuman" adalah yang dijatuhkan dengan putusan pengadilan kolonial, termasuk pula pembuangan ke Digul/atau tempat-tempat lain. Yang dimaksudkan dengan "Anggota Angkatan Bersenjata" yalah mereka yang dijaman penjajahan tergabung di dalam sesuatu Kesatuan Bersenjata Kolonial dan melawan Pemerintah Kolonial, misalnya Pemberontakan Kapal VII dan PETA Blitar. Dengan ayat ini dimaksudkan mereka yang sekurang-kurangnya menjabat pengurus cabang sesuatu partai politik, aktif selama 20 tahun terhitung mundur dari tanggal 17 Agustus 1945, dengan pengertian bahwa selama 20 tahun itu boleh juga adakalanya mereka di dalam keadaan non-aktif untuk sementara, akan tetapi kemudian segera aktif kembali dan setelah proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 tidak bernoda terhadap Negara. Pasal 2. Ayat 1: Ayat 2: Ayat 3: Ayat 4: Cukup jelas. Cukup jelas. Semula besarnya tunjangan bulanan adalah Rp. 300,- sampai Rp. 750,-. Dengan Peraturan Presiden ini besarnya tunjangan itu dinaikkan hingga Rp. 500,- sampai Rp.1.250,- mulai tanggal 1 Mei 1963. Tunjangan-tunjangan yang telah terlebih dulu diberikan, perlu dinaikkan juga sehingga sesuai dengan jumlah baru itu, mulai tanggal 1 Mei 1963. Cukup jelas. Pasal 3. Bilamana pada waktu meninggal Perintis Kemerdekaan itu tidak ada jandanya, maka tunjangan sekaligus itu diberikan kepada ahli warisnya/anaknya. Dengan ahli waris di sini dimaksudkan seseorang anggota keluarganya yang mengurus penguburannya. Tunjangan tersebut dapat dibayarkan tanpa memerlukan sesuatu keputusan dari Menteri Sosial.
Pasal 4. Kepada janda Perintis yang tidak menikah lagi, atas permintaannya dapat diberikan tunjangan separuh dari jumlah tunjangan yang diberikan kepada suaminya. Tunjangan ini diberikan dengan Keputusan Menteri Sosial. Kepada janda ini tidak diberikan tunjangan tiga bulan sekaligus apabila ia kelak meninggal dunia. Pasal 5. Cukup jelas Pasal 6. Cukup jelas, Pasal 7. Kepada mereka dapat diberikan tunjangan berupa uang mulai sejauh- jauhnya tanggal 1 Mei 1963. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9. Cukup jelas. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 19 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2636