TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ULIDANG KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE Herman STIE Muhammadiyah Mamuju Email: herman_callo@yahoo.co.id Abstrak Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa Partisipasi masyarakat merupakan prakarsa dan swadaya gotong royong yang merupakan ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia. Prakarsa yang berarti kemauan, kehendak atas hasrat, sedang swadaya gotong royong yang berarti kemampuan, kekeluargaan, sehingga perlu diorganisasi. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Abstract Village development plays an important role because it is an inseparable part of regional and national development. In the governance structure, the village occupies the lowest position, but instead it is in the forefront and directly in the middle of the community. Therefore, it can be ensured that any form of development program from the government will always lead to the village. Community participation is an initiative and self-help that is a characteristic of the personality of the Indonesian nation. Initiative which means will, desire for desire, while self-help is mutual cooperation which means ability, kinship, so it needs to be organized. Keywords: Community Participation, Mutual Cooperation, Development Planning 1. PENDAHULUAN terpisahkan dengan pembangunan Pembangunan desa memegang daerah dan nasional. Hal tersebut peranan yang penting karena terlihat melalui banyaknya program merupakan bagian yang tidak pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. 75 GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019
Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (Centreof excellent). Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 pembangunan dalam pelaksanaan pembangunman desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988:247). Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378). Kecamatan di bentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah bepedoman pada Peraturan Pemerintah, kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang telah diatur dalam Pasal 126 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 76
Kecamatan di pimpin oleh seorang Kepala camat yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Bupati. Penelitian ini dikhususkan pada Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, pengalaman selama ini yang digulirkan oleh pemerintah kurang optimal melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai evaluasi pembangunan didesa. Sehingga muncul kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah hal tersebut berakibat rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena tanpa disadari sebenarnya peran pemerintah sendiri masih lebih besar, meskipun tidak secara fisik akan tetapi dalam wujud regulasi yang kurang memberikan keluasaan bagi masyarakat secara optimal. Partisipasi masyarakat merupakan prakarsa dan swadaya gotong royong yang merupakan ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia. Prakarsa yang berarti kemauan, kehendak atas hasrat, sedang swadaya gotong royong yang berarti kemampuan, kekeluargaan, sehingga perlu diorganisasi. Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi perencanaan, GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta tindak lanjut dan pemeliharaannya. Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Majene, sehingga dalam menunjang kegiatan pembangunan desa, maka visi dan misi yang ingin di capai adalah peningkatan kerja pembangunan, oleh karena itulah dalam menunjang visi dan misi dalam pembangunan desa, maka perlunya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat. Pada hasil pengamatan penulis dalam pra penelitian bahwa Keterlibatan masyarakat di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo dalam berpartisipasi atas perencanaan pembangunan desa, terutama terlihat dari berbagai tahapan dalam perencanaan pembangunan desa melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa relative masih sangat kurang. Bahkan dari data dokumen notulen rapat dalam pertemuan musrenbang kelurahan/desa dan kecamatan ternyata antusiasme tokoh masyarakat yang diundang dalam musrenbang tersebut hanya mencapai 50% kehadiran, bahkan kehadirannya 77
tidak mengikuti pertemuan sampai selesai, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan, dan masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisa "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ; 1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do Kabupaten Majene. 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do Kabupaten Majene. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 2. TINJAUAN PUSTAKA Partisipasi Masyarakat Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuan yang bernama Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutif oleh Santoso (1988:13) sebagai berikut: "Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan." Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi me¬nyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok. Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpatisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat (Pasaribu, 1992:17). Untuk menumbuhkan dan menggerakan semangat partisispasi, diperlukan 78
prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga social dalam masyarakat. Pasaribu(1992:17) mengemukakan sebagai berikut: 1. Rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan ketertibaan, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat ikut dapat diharapakan timbul partisipasi yang tinggi; 2. Keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk berpartisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, makan tidak makan asal rumput tetapi bila tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan; 3. Kemahiran menyesuaikan. Kemahiran menyesuaikan diri dalam keadan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi; 4. Adanya prakarsawan, adanya orang yang memprakarsai perubahan, merupakan memprasyarat lahirnya partisipasi; dan 5. Iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 Partisipasi sebenarnya sangat beranekaragam, bukan sekedar perkumpulan masyarakat disatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai- yang dilarang dari atas. Nelson dalam Kumorotomo (1999:112) menyatakan bahwa secara umum corak partisipasi dalam pemilihan (electoral participation), partisipasi kelompok (group participation), kontak antara warga Negara dan pemerintah (citizen government contacting) dan partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah. Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Davis, 1962) dalam Santoso (1998:12). Ada tiga unsur penting yang dimaksud dalam definisi Keith Davis tentang partisipasi, yang memerlukan perhatian khusus yaitu (1) bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya 79
keterlibatan secara jasmaniah; (2) ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya; (3) unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota berarti ada: "(sense of belongines)" (Santoso, 1998:14). Valderama (1999) dalam Arsito (2004), mencatat ada tiga tradisi konsep patisipasi terutama bila dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis yaitu: 1. Partisipasi politik (political participation), partisipasi lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan "mendudukan wakil-wakil rakyat" dalam lembaga pemerintahan ketimbang aktif dalam proses -proses pemerintahan itu sendiri. 2. Partisipasi sosial (social participation), partisipasi ditempatkan sengaja keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakuakan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. 3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship), menekan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Partisispasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi " dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma, kaum tersisi" menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pengertian Pembangunan Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, selanjutnya untuk memberikan ini (Siagian, 1994: 13), memberikan 80
definisi sebagai berikut : "Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa." (Siagian 1994: 13) Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut : 1. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan. 2. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan. 3. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain. 4. Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan Perubahan. 5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 Bahwa kelima hal tersebut diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (Nation Building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya (Arif, 2006:17). Selanjutnya dijelaskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo Bahwa: Pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijaksanaan harus member peluang kepada kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan kesinambungan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dengan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa. Konsep Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik pemerintah swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek- aspek fisik. Sosial ekonomi dan aspek- aspek lingkungan lainnya dengan cara, 1) Terus menerus menganalisis dan pelaksanaan pembangunan, 2) Merumuskan tujuan dan kebijakan 81
pembangunan, 3) Menyusun konsep strategi - strategi pemecahan masalah, 4) Melaksanakannya dengan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang- peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan. (Sahroni, 2008). Menurut Amien (2007:52) kondisi yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan kedalam dua aspek yaitu pertama, yang berkaitan dengan aspek epistemology, misalnya berupa pengetahuan dan teknologi yang dimiliki yang berkaitan dengan proses perencanaan sedangkan yang kedua adalah yang berkaitan dengan aspek axiology, seperti nilai dan tujuan pembangunan itu sendiri. Kedua aspek tersebut dipetakan dalam 3 ( tiga ) kawasan, pertama menunjukkan kawasan dimana tingkat pengetahuan dan teknologi yang kita miliki relative memadai dibandingkan dengan nilai dan tujuan pembangunan yang pada umumnya juga terdefinisi dengan baik. Pada kawasan ini di gunakan perencanaan pembangunan yang tergolong dalam model rasional, komprehensif, dimana dominasi para perencana dalam penyusunan rencana GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 pembangunan, umunya sangat menonjol. Kawasan kedua, mewakili kondisi dimana tingkat pengetahauan dan teknologi tidak sepenuhnya dapat menangani nilai dan tujuan pembangunan yang juga semakin kompleks, berhubung semakin tingginya ketidak pastian yang dihadapi. Oleh karena itu, digunakan model perencanaan pembangunan partisipasi yang melibatkan sebanyak unsur masyarakat, dengan harapan akan mampu mengurangi resiko akibat ketidakpastian. Kawasan ketiga, mewakili kondisi dimana pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan pembangunan sudah sangat tidak memadai karena semakin meningkatnya kompleksitas pembangunan pada kawasan ini, alternative pendekatan pembangunan yang digunakan adalah model perencanaan adaftif, yaitu model perencanaan yang secara kontinyu melakukan modifikasi terhadap rencana pembangunannya agar senantiasa sesuai dengan kondisi lingkungan strategisnya. Model rencana pembangunan nasional komprehensip merupakan model yang sesuai dengan untuk kondisi 82
dimana sasaran pembangunan terdefinisi dengan baik (Amien, 2007). Ciri utama model ini adalah membagi permasalahan pembangunan kedalam beberapa bagian sehingga dapat diselesaikan dengan mengatasi salah satu bagian. Model perencanaan ini sering digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (long range planning), seperti yang dipraktekkan di Indonesia pada beberapa dekade terakhir . Kelemahan model ini adanya asumsi bahwa kondisi dan pengaruh lingkungan strategi dapat dikendalikan atau bahkan diabaikan. Kemungkinan model ini tidak cocok lagi digunakan pada masa yang akan datang. Model selanjutnya adalah model rencana pembangunan partisipasi diterapkan dengan melibatkan semua stakeholders dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Amien 2007). Pola perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan berbagai Negara berkembang yang lebih dikenal dengan top down strategy sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (2007:127) pada awal proses pembangunan memang pola itu membawa manfaat, GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 tetapi tatkala pola itu mengacu pada asisten , timbullah masalah. Masyarakat terbiasa untuk bergantung pada pemerintah dam kemampuannya untuk berekembang secara mandiri sukar dikembangkan. Untuk mengantisipasi berbagai akses negative yang ditimbulkan oleh stop down strategy, maka bottom up strategy menjadi pilihan yang strategis untuk mengefektifkan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan. Pengertian Pembangunan Desa Menurut buku panduan persatuan bangsa-bangsa dalam Hartoyo dkk. (1996:6) pembangunan adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan merencanakan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Lebih lanjut dikatakan pembangunan dimaksudkan untuk meletakan landasan yang kuat dan kokoh bagi masyarakat di daerah berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri, sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi 83
bantuan, pengarahan dan bimbingan serta mengarahkan yang dapat meningkatkan usaha tumbuh dan berkembang dari desa swadaya, swakarya desa swasembada. Beratha (1992:7) pembangunan adalah suatu pembangunan dari masyarakat unit pemerintah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagian penting dalam pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh. Apabila kedua definisi tersebut diatas kita analisis sesuai dengan semangat pembangunan dikawasan pedesaan, yang mengutamakan semangat tumbuh dari dalam untuk dan berkembang yang secara mandiri, tidak menunggu uluran tangan dari luar. Dengan demikian, dalam gerak derapnya pembangunan masyarakat desa, desa tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan, melainkan menjadi subjek dalam pembanguanan. 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Metode ini GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 ditujukan untuk menguraikan atau menggambarkan secara deskriftif mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do yang terlibat langsung dalam menyusun formulasi perencanaan pembangunan desa. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Sesuai dengan namanya purposive sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa subjek penelitian yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini. Penentuan sampel untuk dijadikan responden dalam penelitian ini, dilakukan sesuai dengan tujuan, dan permasalahan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo yang berjumlah 16 responden yang terdiri dari: 84
1. Kepala Desa Ulidang 2. Sekretaris Desa 3. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ulidang 4. Tokoh Masyarakat (Kepala Dusun, Kepala Lingkungan) 5. Masyarakat Umum yang ditinjau dari apsek pekerjaannya masing-masing Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok dalam hal pembangunan. 2. Perencanaan pembangunan adalah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik pemerintah swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo dapat dioperasionalkan dengan indikator- indikator sebagai berikut : a. Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala sesuatu yang sifatnya membantu atau mendukung peran serta GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 masyarakat dalam pembangunan yang ada di wilayah Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. b. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau yang menghalangi keikut sertaan masyarakat di dalam pembangunan yang ada di wilayah Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tingkat Partisipasi Masyarakat Salah satu upaya yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan disetiap desa adalah dengan meningkatkan kinerja pembangunan, dimana dengan adanya peningkatan kinerja maka akan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena, maka dalam menunjang kinerja pembangunan, perlu ditunjang oleh adanya perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu langkah strategis yang disusun oleh pemerintah daerah 85
yang melibatkan sektor swasta, maupun kelompok masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan daerah, guna pelaksanaan pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan. Dalam melakukan pembangunan desa, salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya visi dan misi dalam pembangunan desa adalah tingkat partisipasi masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan, sebab tanpa keterlibatan langsung pihak masyarakat dan swasta yang membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan pembanguna desa, maka segala visi dan misi yang ditetapkan dalam pembangunan tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan. Pentingnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa, maka perlu dilakukan penyusunan formulasi kebijakan perencanaan desa. Hal ini dimaksudkan untuk merumuskan dan melembagakan program atau kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, selain membangun kepercayaan GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 dan mengakselerasikan keterpaduan aspirasi masyarakat dalam perumusan dan penentuan program dari kegiatan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma budaya, etika dan moral serta sesuai visi dan misi pembangunan. Pada tahap perencanan partisipatif pembangunan desa, partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi dalam menganalisa masalah, yang menuju ke arah rencana tindakan dan pembentukan kelompok lokal baru atau memperkuat yang ada. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan lebih menekankan pengambilan keputusan secara sadar oleh masyarakat atas pilihan-pilihan yang tersedia. Keseluruhan tahapan kegiatan perencanaan pembangunan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk membangun dukungan dan kepercayaan kepada masyarakat; membangun relasi yang luas dan kuat dengan masyarakat, mempersiapkan kader-kader lokal dan sebagai upaya membangkitkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerjasama masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam Perencanaan Pembangunan Desa 86
Ulidang adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif digunakan agar masyarakat dapat menjadi pelaku utama di dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Pendekatan ini juga menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan pembangunan desa. Desa Ulidang adalah desa yang pada saat ini kondisi ekonomi sosial masyarakatnya masih kurang bagus. Kondisi infrastruktur yang ada di Desa Ulidang juga masih kurang terutama kondisi jalan desa. Belum memadai dan layaknya jalan Desa Ulidang yang menjadi jalan penghubung antar dusun menjadi masalah yang sangat penting. Dalam kaitannya, berikut ini akan dirumuskan tentang partisipasi masyarakt dalam perencanaan pembangunan desa menurut pendapat Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:25) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk - bentuk partisipasi sebagai berikut: 1. Partisipasi Masyarakat Desa Ulidang dalam Perencanaan Pembangunan. Tahapan program pembangunan Desa Ulidang yaitu melalui Musyawarah Perencanaan GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat berjalan dengan lancar dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa Ulidang. Masyarakat terlibat secara langsung mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Perencanaan yang matang sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien oleh karena itu peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan. Perencanann pembangunan disusun berdasarkan hasil rembug desa yang diikuti oleh semua perangkat desa dan keterwakilan masyarakat Desa Ulidang. Setelah melakukan sosialisasi tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Musrenbang desa. 2. Partisipasi Masyarakat Desa Ulidang dalam Pelaksanaan Pembangunan. Pelaksanaan pembangunan Desa Ulidang dapat berjalan dengan lancar karena adanya partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaanya. Karena partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam proses pembangunan desa. 87
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka proses pembangunan akan mengalami hambatan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut : a. Partisipasi masyarakat Desa Ulidang dalam Bentuk Tenaga. Bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat Desa Ulidang dalam pelaksanaan pembangunan Desa Ulidang yaitu dalam bentuk tenaga. Masyarakat Desa Ulidang bergotong- royong dalam membangun desa dengan sukarela. b. Partisipasi Masyarakat Desa Ulidang dalam Bentuk uang. Pembangunan desa tidak terlepas dengan adanya uang, meskipun tidak semua masyarakat memberikan bantuan berupa uang. c. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Bahan (Material) Partisipasi masyarakat Desa Ulidang dalam pembangunan desa juga diwujudkan dalam bentuk material atau bahan. Masyarakat memberikan bantuan material berupa pasir atau batu GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 bahkan banyak masyarakat yang memberikan bantuan berupa makanan ketika proses pembangunan desa berlangsung. Masyarakat melakukan hal ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun tetapi masyarakat sadar dengan asas gotong-royong untuk mewujudkan pembangunan. 3. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Kemanfaatan Desa Ulidang Pembangunan Desa Ulidang melibatkan aparatur pemerintahan desa dan seluruh masyarakat Desa Ulidang. Selain itu, pembangunan desa juga membawa manfaat secara langsung bagi anggota masyarakat. Kelompok yang mendapatkan manfaat secara langsung adalah masyarakat yang sebagaian besar berprofesi sebagai petani. 5. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan. Evalusi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari pelaksanaan pembangunan desa yang perlu diperbaiki. Tahap evaluasi dilakukan di dalam musyawarah desa, hingga kini sering kali dilakukan evaluasi terhadap pembangunan Desa Ulidang. Selain itu, evaluasi juga 88
dilakukan melalui kerja bakti untuk Ulidang dengan mengadakan menjaga lingkungan. musyawarah untuk mendengarkan Berdasarkan hasil penelitian yang aspirasi masyarakat. Keikutsertaan dijelaskan diatas diketahui bahwa suatu masyarakat dalam mengikuti keberhasilan pembangunan Musrenbang merupakan bukti bahwa membutuhkan kerjasama antara pihak masyarakat mendukung program yang terkait dengan seluruh anggota pembanguann Desa Ulidang. Dengan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, adanya keterlibatan masyarakat maka pihak pemerintah Desa Ulidang serta masyarakat akan memahami pentingnya seluruh anggota masyarakat merupakan partisipasi dalam pembangunan Desa tolak ukur keberhasilan pembangunan Ulidang. Oleh karena itu, dapat dilihat Desa Ulidang. data partisipasi masyarakat Desa Pemerintah Desa Ulidang dalam Ulidang dari berbagai bentuk partisipasi menyelenggarakan pembangunan desa adalah sebagai berikut : dan selalu melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat Desa Tabel 1. Keterlibatan Langsung Masyarakat Dalam Menghadiri Pertemuan-Pertemuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Frekuensi No Kriteria Jawaban Responden Orang Persentase (%) 1 2 3 4 5 Sangat Aktif (80 - 100) Aktif (70 - 79) Cukup Aktif (60 - 69) Kurang Aktif (50 - 99) Tidak Aktif t (0 - 49) Jumlah 6 7 3 - - 16 37,50 43,75 18,75 - - 100 Sumber : Data Primer, 2017 Berdasarkan tabel 1 mengenai responden, nampak bahwa jumlah keterlibatan langsung masyarakat dalam responden yang memberikan jawaban menghadiri pertemuan-pertemuan sangat terlibat adalah sebanyak 6 orang dalam perencanaan pembangunan desa atau 37,50 %, sedangkan responden Kecamatan Tammero'do, menunjukkan yang memberikan jawaban terlibat bahwa dari 16 orang yang dijadikan adalah sebanyak 7 orang atau 43,75 %, 89 GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019
kemudian pada responden yang dalam perencanaan pembangunan desa memberikan jawaban cukup terlibat Kecamatan Tammero'do. adalah sebanyak 3 orang atau 18,75 %, Adapun tanggapan responden dan tidak ada responden yang mengenai keaktifan masyarakat dalam memberikan tanggapan dengan kriteria pembahasan perencanaan kurang terlibat dan tidak terlibat dalam pembangunan desa Ulidang Kecamatan menghadiri pertemuan-pertemuan Tammero'do dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. Keaktifan Masyarakat Dalam Pembahasan Perencanaan Pembangunan Desa Frekuensi No Kriteria Jawaban Responden Orang Persentase (%) 1 2 3 4 5 Sangat Aktif (80 - 100) Aktif (70 - 79) Cukup Aktif (60 - 69) Kurang Aktif (50 - 99) Tidak Aktif (0 - 49) Jumlah 4 6 4 2 16 25,00 37,50 25,00 12,50 100 Sumber : Data Primer, 2017 Berdasarkan tabel 2 mengenai orang atau 25,00 %, serta responden keaktifan masyarakat dalam yang memberikan jawaban kurang aktif pembahasan perencanaan adalah sebanyak 2 orang atau 12,50 % pembangunan Desa Ulidang Kecamatan dan tidak ada responden yang Tammero'do, menunjukkan bahwa dari memberikan tanggapan dengan kriteria 16 orang yang dijadikan responden, tidak aktif dalam keaktifan masyarakat nampak bahwa jumlah responden yang dalam pembahasan perencanaan memberikan jawaban sangat aktif pembangunan Desa Ulidang Kecamatan adalah sebanyak 4 orang atau 25,00 %, Tammero'do. sedangkan responden yang Adapun tanggapan responden memberikan jawaban aktif adalah mengenai keaktifan masyarakat dalam sebanyak 6 orang atau 37,50 %, pemberian informasi yang dibutuhkan kemudian responden yang memberikan dalam menyusun perencanaan jawaban cukup aktif adalah sebanyak 4 pembangunan Desa Ulidang Kecamatan 90 GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019
Tammero'do dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3. Keaktifan Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Yang Dibutuhkan Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Frekuensi No Kriteria Jawaban Responden Orang Persentase (%) 1 2 3 4 5 Sangat Aktif (80 - 100) Aktif (70 - 79) Cukup Aktif (60 - 69) Kurang Aktif (50 - 99) Tidak Aktif (0 - 49) Jumlah 2 5 6 3 - 16 12,50 31,25 37,50 18,75 - 100 Sumber : Data Primer, 2017 Berdasarkan tabel 3 mengenai kurang aktif adalah sebanyak 3 orang keaktifan masyarakat dalam pemberian atau 18,75 % dan tidak ada responden informasi yang dibutuhkan dalam yang memberikan tanggapan dengan menyusun perencanaan pembangunan kriteria tidak aktif mengenai keaktifan Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do, masyarakat dalam pemberian informasi menunjukkan bahwa dari 16 orang yang yang dibutuhkan dalam menyusun dijadikan responden, nampak bahwa perencanaan pembangunan Desa jumlah responden yang memberikan Ulidang Kecamatan Tammero'do. jawaban sangat aktif adalah sebanyak 2 Adapun tanggapan responden orang atau 12,50 %, sedangkan mengenai keterlibatan masyarakat responden yang memberikan jawaban dalam pemberian fasilitas dan bantuan aktif adalah sebanyak 5 orang atau pemikiran dalam penyusunan 31,25 %, kemudian responden yang perencanaan pembangunan Desa memberikan jawaban cukup aktif adalah Ulidang Kecamatan Tammero'do dapat sebanyak 6 orang atau 37,50 %, serta dilihat pada tabel berikut ini : responden yang memberikan jawaban 91 GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019
Tabel 4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemberian Fasilitas Dan Bantuan Pemikiran Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Frekuensi No Kriteria Jawaban Responden Orang Persentase (%) 1 2 3 4 5 Sangat Aktif (80 - 100) Aktif (70 - 79) Cukup Aktif (60 - 69) Kurang Aktif (50 - 99) Tidak Aktif (0 - 49) Jumlah 2 4 5 5 16 12,50 25,00 31,25 31,25 100 Sumber : Data Primer, 2017 Berdasarkan tabel 4 mengenai dan bantuan pemikiran dalam keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pemberian fasilitas dan bantuan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan pemikiran dalam penyusunan Tammero'do. perencanaan pembangunan Desa Berdasarkan hasil rekapilatulasi Ulidang Kecamatan Tammero'do, dari masing-masing jawaban responden menunjukkan bahwa dari 16 orang yang dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat dijadikan responden, nampak bahwa partisipasi masyarakat terhadap jumlah responden yang memberikan perencanaan pembangunan Desa jawaban sangat aktif adalah sebanyak 2 Ulidang Kecamatan Tammero'do adalah orang atau 12,50 %, sedangkan masih tergolong rendah dimana responden yang memberikan jawaban terdapat beberapa orang responden aktif adalah sebanyak 4 orang atau yang memberikan jawaban dengan 25,00 %, kemudian responden yang kriteria kurang aktif. Salah satu faktor memberikan jawaban cukup aktif adalah yang mengakibatkan rendahnya tingkat sebanyak 5 orang atau 31,25 %, serta partisipasi masyarakat dalam responden yang memberikan jawaban penyusunan perencanaan kebijakan kurang aktif adalah sebanyak 5 orang pembangunan desa adalah karena atau 31,25 % dan tidak ada responden kurangnya motivasi dan kemandirian yang memberikan tanggapan dengan setiap lapisan masyarakat yang pada kriteria tidak aktif mengenai keterlibatan gilirannya menjadikan masyarakat tidak masyarakat dalam pemberian fasilitas berdaya dan tidak diberdayakan kecuali 92 GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019
sifat pada ketergantungan pada setiap pemerintah desa. Berdasarkan hasil analisis mengenai jawaban responden atas tingkat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan khususnya di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do telah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan desa di setiap sektor dapat dikatakan rendah, hal ini disebabkan karena munculnya sikap apatisme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan desa di setiap sektor baik itu di mulai dari tahap identifikasi masalah melalui perumusan pada tingkat dusun dan lingkungan. Faktor- faktor yang menyebabkan tingkat apatisme terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sikap apatisme masyarakat untuk berpartisipasi, yang dibuktikan dengan malasnya tokoh-tokoh masyarakat untuk menghadiri undangan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 yang diadakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat yang masing-masing bekerja sama dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan. 2. Sikap apatisme masyarakat yang lebih disebabkan oleh banyak hasil- hasil perencanaan pembangunan yang dalam implementasi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat seperti: hasil-hasil pembangunan di setiap sektor-sektor pembangunan. 3. Masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan partisipatif masyarakat yang disebabkan karena masih kurangnya pemberdayaan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah disetiap sektor ekonomi khususnya di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do. Pembahasan Penelitian Dalam pembahasan ini diarahkan untuk melakukan penilaian partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah khususnya di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do Kabupaten Majene, sehingga dalam penelitian mengenai tingkat partisipasi 93
masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Desa Ulidang ditetapkan 16 orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Desa Ulidang di Kecamatan Tammero'do, maka terlebih dahulu akan diuraikan perencanaan kebijakan pembangunan desa adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan infrastruktur dengan tetap berlandaskan ekonomi kerakyatan 3. Meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum untuk menunjang pelayanan publik yang maksimal 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, ketahanan budaya dan penataan ketenagakerjaan. Kemudian kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah khususnya di Desa Ulidang dapat dilakukan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut : GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 1. Pengembangan supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang diarahkan pengembangan dan difokuskan pada pengembangan produk hukum yang transparan, partisipatif, dan komunikatif serta penyelenggaraan sistem penentuan yang akuntabel dan penerapan sistem pelayanan prima. 2. Pengembangan perekonomian yang arah pengembangannya difokuskan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan peningkatan infrastruktur perekonomian dan peningkatan sumber daya manusia sebagai perilaku perekonomian. 3. Pengembangan sumber daya alam, lingkungan hidup dan yang arah pengembangannya di fokuskan pada pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan aspek keserasian dan keseimbangan lingkungan. 4. Peningkatan infrastruktur, penunjang perekonomian. 5. Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang arah pengembangannya difokuskan pada bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan, kualitas aparatur pemerintahan desa, kualitas 94
keagamaan, sosial budaya dan politik. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kebijakan perencanaan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do, yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do kurang berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan daerah, dimana segala penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do diserahkan kepada pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penilaian mengenai keterlibatan dan keaktifan masyarakat dalam penyusunan kebijaksanaan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut : 1. Keterlibatan langsung masyarakat secara formal dalam menghadiri pertemuan-pertemuan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah terlihat bahwa sebagian besar masyarakat kurang terlibat dalam menghadiri pertemuan dalam perumusan perencanaan pembangunan desa. 2. Keaktifan masyarakat yang berpendapat dan memperdebatkan GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 masalah-masalah yang akan direncanakan dalam penyusunan pembangunan, terlihat masyarakat kurang aktif. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat menyerahkan sepenuhnya mengenai mekanisme penyusunan pembangunan kepada perangkat desa. 3. Keaktifan masyarakat dalam pemberian informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan terlihat bahwa sebagian masyarakat cukup aktif untuk memberikan masukan kepada pemerintahan desa yang sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do. 4. Keterlibatan masyarakat untuk meberikan bantuan fasilitas dan bantuan pemikiran yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dan informasi atas proses penyusunan rencana pembangunan, terlihat masyarakat cukup terlibat dalam memberikan bantuan pemikiran. 95
5. SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tingkat partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil penelitan mengenai tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, hingga pelaksanaan perencanaan pembangunan desa selesai. 2. Berdasarkan hasil penelitan mengenai faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah karena sebagian besar masyarakat kurang aktif dalam menghadiri pertemuan-pertemuan, selain itu masyarakat kurang aktif dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa, selanjutnya masyarakat cukup aktif dalam GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 pemberian informasi dan pemberian bantuan pemikiran yang dipergunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do. Saran Adapun mengenai saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Disarankan agar perlunya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do, yaitu dengan jalan melibatkan setiap elemen masyarakat (kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya) dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. 2. Disarankan pula agar perlunya keterlibatan dan keaktifan dari setiap masyarakat untuk aktif dalam menghadiri pertemuan-pertemuan dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah dan selain itu peningkatan keaktifan masyarakat 96
untuk berpendapat dan mengeluarkan gagasan atau ide-ide mengenai rencana pembangunan desa di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do untuk dapat lebih makmur dan sejahtera. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R., 2006. Pembangunan Perkotaan. Pedesaan Graha Ilmu. Yogyakarta. dan Amien, A. Mappadjantji 2007, Kemandirian Local, Perspektif Sains Terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan. Belum Dipublikasikan , Baru Arif Budiman, 2006. Pembangunan Di Laksanakan Dalam Rangka Mencapai Tujuan. Arsito, 2004. Tradisi Konsep Partisipasi Dalam Yang Masyarakat Pembangunan Demokratis. Beratha, N.I., 1992, Desa Mayarakat Desa Dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta. Bintoro Tjkroamidjojo, 1986. Tujuan nasional menguatkan pembangunan menggerakan, potensi kreatif. Effendi , Sofian, 2006, Materi Kuliah Evaluasi Dan Implementasi Kebijakan Public, MAP-UGM, Yogyakarta GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 Hartoyo, dkk.,1996, Buku Materi Pokok Konsep Pembangunan Masyarakat Desa, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta Jakob Oetomo, 1984. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Korten, David C. Dan Sjahrir, (Ed.), Pembangunan Kerakyatan, Indonesia, 1988, Berdimensi Yayasan Jakarta. Obor Kumorotomo, W., Etika Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999., Ndaraha, T., 1990, Pembangunan Masyarakat: Mempersipakan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta Ndraha, 2007, Ilmu Pemerintahan, Bidang Kajian Utama (DKU ), Ilmu Jilid I-II-III-IV-V Pemerintahan Kerjasama IIP- UNPAD Pasaribu, I.L.,dan Simajuntak. B., 1992., Pembangunan, Sosiologi Tarsito, Bandung. Pasaribu, 2006, Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan, Yasif Watampone, Jakarta. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Perundang: Santoso, Sastropoerto. 1998, Partisipasi dan Komunikasi, Persuasi 97
Disiplin Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung. Slamet. Y., 1999, Konsep Dasar Partisipasi Sosial. PAU-SS, UGM, Yogyakarta. Sahroni, Dkk, 2007, Perencanaan Pembangunan Daerah, GTZ- Usaid, Jakarta GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 Siagian, 1994. Pembangunan terus mengalami menerus pertumbuhan dan perubahan. Siagian, S.P, 2008, Administrasi Ghalia Pembangunan, Indonesia, Jakarta Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Administrasi, Cetakan Kelima, : Liberty, Jakarta. Penerbit 98