77 Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85 KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan Rahman Ambo Masse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Email: rahman_ambo@yahoo.co.id Abstract: This article tries to study how the concept of mudharabah in classical Islamic legal theories implemented in Islamic monetary institution, especially Islamic banking. Using library research, this study shows that there exists discrepancy between the concept of mudharabah in classical Islamic books and its implementation in Islamic banking. The discrepancy indicates that the door of ijtihad is still widely open in contemporary Islamic law. The prudential principle necessitates Islamic banking to contextualize the classical concept of mudharabah in contemporary socio-cultural situation. Kata Kunci: Mudharabah, Fiqh, Bank Syariah, Surplus unit, deficit unit. I. PENDAHULUAN Gagasan berdirinya bank syariah di tingkat Internasional, muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia di Maroko pada tahun 1969 dengan memutuskan beberapa hal, diantaranya adalah, saling membantu dibidang ekonomi, keilmuan, budaya, dan bidang itu keagamaan. Draft kesepakatan kemudian ditindak lanjuti pada per- temuan penting di Kairo pada Tahun 1972 yang melahirkan dokumen penting yang dikenal dengan "Egyptyan Studi" yang selanjutnya menjadi dasar bagi terciptanya Bank Pembangunan Islam. Sehingga kurun waktu antara tahun 1971-1980 telah berdiri beberapa Bank Islam di Negera-negara Timur Tengah. Sejarah lahirnya bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai pertemuan, kajian dan seminar yang diadakan oleh para ulama dan pemerhati ekonomi Islam. Hasilnya, pada tahun 1991 akte pendirian PT Bank resmi ditanda- Muamalat tangani. Dan pada tahun 1992 bank muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal Rp.106.126.382.000 yang bersumber dari Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa menteri kabinet pembangunan V, dan beberapa yayasan, serta badan usaha milik Negara lainnya. Di Indonesia, sistem ekonomi Islam diwujud-kan dalam kerangka sistem Indonesia, khususnya perekonomian berdasarkan UU No.7/1993 tentang Perbankan, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian UU tersebut diganti dengan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dioperasi-kan dan diimplemen- tasikan oleh bank syariah. (bank muamalat Indonesia). Bank Syariah Indonesia, menyusul pertama di kemudian lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Setelah lahirnya BMI Indonesia
78 Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85 Dari penelitian yang pernah dilaku- kan oleh Karim Bussiness Consulting, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di tumbuh sebesar 356,25% pertahunnya. Hal tercapai, disebabkan tersebut dapat adanya tentang perbankan syariah di Indonesia. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah dibanding perbankan nasional masih sangat kecil. Berdasarkan data dari Direktorat perbankan Syariah Bank Indonesia, total asset dari seluruh bank syariah nasional adalah sebesar Rp. 20,9 triliun, atau 1,42% dari total asset seluruh perbankan nasional. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp.15,6 triliun atau 1,38 persen dari DPK perbankan nasional, dan pembiayaan oleh perbankan syariah sebesar Rp. 15,2 triliun atau 2,19 persen dari jumlah penyaluran pem-biayaan.3 Indonesia akan kepastian regulasi yang disalurkan Konsep bagi hasil (mudharabah) digali dari pemikiran-pemikiran para ahli jurispendensi Islam yang kemudian dimodifikasi untuk diterap-kan pada perbankan syariah. Konsep ini ternyata perkembangan mampu mendogkrak perbankan syariah di-tengah dominasi perbankan konvensional dalam per- caturan perekonomian. II. PEMBAHASAN A. Pengertian Mudharabah (bagi hasil) Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab "mudharabah". Menurut bahasa kata 'Mudharabah' semakna dengan al- Qath'u (potongan), berjalan, dan atau bepergian". Seperti yang terlihat dalam Q.S al-Muzammil: 20:
Fenomena ini hendaknya disikapi dengan lembaga intermediasi, perbankan syariah harus memain-kan peranan yang sangat vital per- dalam menggerakkan ekonomian bangsa. Dengan bagi hasil sebagai (gambaran merek)nya, bank syariah seyogyanya peningkatan mampu investasi sector riil. Keunikan bijak. Sebagai roda image brand mendorong syariah terletak pada sistem operasionalnya yang berbeda dengan perbankan kon- vensional. Sistem bagi hasil atau profit and loss sharing merupakan kerangka sistem yang menjadi dasar operasional bank syariah. Konsep tersebut pada intinya membagi ke-untungan dan sesuai porsi yang pendapatan disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh si pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian mudharib (pengusaha). perbankan riil
Terjemahnya: "Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah" tidak ditemukan istilah mudharabah secara langsung, akan tetapi melalui akar kata darb yang diungkapkan lima puluh sebanyak delapan kali.2 Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah mudharabah. Dalam alquran Menurut istilah, mudharabah me- sebagai miliki beberapa pengertian berikut: 1. Menurut para fuqaha. Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diper-dagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan syarat-syarat dengan yang telah ditentukan.4 2. Menurut Sayyid Sabiq, Mudha-rabah adalah akad antara dua belah pihak
79 Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85 untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. 5. Amal, pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba. yaitu bidang 6. Keuntungan. 3. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak maal) (shahibul pertama menyediakan persen seluruh/100 modal, lainnya sedangkan pihak pengelola. Ke-untungan menjadi usaha secara mudharabah dibagi menurut yang dituangkan dalam kontrak. Sedang- kan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.5 kesepakatan B. Hukum dan Syarat Mudharabah Dalam interaksi mu'amalah antara satu orang dengan lainnya, melakukan perjanjian mudharabah adalah boleh (mubah). Hukum ini diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. Nabi bersabda: Sedangkan syarat sahnya mudha- sangat berhubungan dengan rabah rukun-rukun mudharabah. Diantara syarat sahnya adalah: 1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, dll, maka perhiasan, mudharabah ter-sebut batal. 2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orng gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad mudharabahnya batal. 3. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang sesuai akan dibagi hasil kesepakatan. ةضراقلماو لجأ ليإ عيبلا ةكبرلا نهيف ثلاث عيبلل لاو تيبلل يرعشلاب برلا طلخو 4. Prosentase keuntungan antara pe- modal dengan pengusaha harus jelas. 5. Melafazkan ijab (bagi pemodal) dan qabul (bagi pengusaha). Artinya: C. Konsep Mudharabah dalam Fiqh "Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual". Adapun rukun mudharah menurut ulama Syafi'iyah, rukun qiradh ada enam: 1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 2. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang. fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal.6 Mudharib akan ini (pengusaha) dalam hal pekerjaan, memberikan kontribusi waktu, tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Mudharabah dalam fikiran dan 3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola 4. Maal, yaitu harta pokok atau modal Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan
80 Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85 dengan sistem mudharabah, diantara-nya adalah sebagai berikut: 1. Modal fiqh diistilahkan dengan "ra'sul maal". Para ulama men-syaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pen-syaratan: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh sah karenanya memudharabah-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur dapat keuntungan darinya, menimbulkan dalam (2) Modal pembagian ke-untungan. harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal harus diserah-kan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.6 2. Manajemen Modal dalam wacana tidak dan per-selisihan tersebut Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Mudharabah Mutlaqah, yaitu Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan (2) Mudharabah ketentuan syariah. Pemilik dana Muqayyadah, yaitu tertentu memberikan batasan-batasan kepada dengan usaha pengelola menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb. Dalam kontrak mudharabah, pihak tidak diper- pemodal atau ikut campur dalam kenankan untuk mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk investor mudharabah yang dijalankan mutlaqah atau muqayaddah. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudha-rabah menjadi batal. 3. Jaminan Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam presfektif Islam hanyalah merupakan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, tidak Islam menganjurkan harta hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi dan diusahakan kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudharib). terjaminnya modal Tolak ukur atas hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tinggi dari tingkat kejujuran yang mudharib. 4. Jangka waktu titipan Tuhan dan itu harus dikembangkan pada Mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesem-patan untuk mengem-bangkan pengusaha ke-untungan sehingga usahanya, maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi dan kesepakatan antara pemodal
81 Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85 pengusaha mengenai jangka waktu mudharabah, dengan catatan apabilah salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.7 5. Nisbah keuntungan keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad inilah yang mem- mudharabah, hal bedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dan dicantunkan dalam akad. Dalam proses tawar jadi tersebut, boleh menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antaradin minkum (saling ridha). Nisbah dilakukan diawal terjadi 6. Bentuk Mudharabah Dalam kajian fiqh klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pem- biayaan/ (direct shahibul maal financing), dimana bertindak unit surplus sebagai melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model mudha-rabah ini adalah, biasanya hubungan antara shahibul maal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).8 investasi langsung agama, bukan saja pada agama Islam, melainkan juga oleh agama samawi (2) dari aspek ekonomi, lainnya. penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar. Lembaga konvensional syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai landasan operasionalnya dengan meka- nisme pen-dapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik maupun penyertaan bisinis sebagian bentuk sebagai koorporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam ke-pentingan bisnis, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Itulah sebabnya, sebagian besar pembiayaan bisnis dalam suatu per-ekonomian Islam akan berbentuk penyertaan modal di mana penyedia dana (financier/finance provider) akan berbagi hasil rugi atau untung dari aktivitas bisnis yang dibiayainya. Pembiayaan demikian tidak saja akan mendistribusikan ke-untungan pada investasi total antara penyedia dana dan pelaku bisnis (enterpreneur/ finance user) secara adil, juga akan mentransfer saham risiko investasi yang fair kepada penyedia dana dan bukan meletakkan keseluruhan beban pada pundak pelaku bisnis. keuangan menyeluruh berkaitan dengan tetapi D. Sistem Penerapan Mudharabah Syariah pada Konsep Perbankan perbankan berdirinya dengan sistem bagi hasil didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu: (1) adanya bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Sejarah pandangan bahwa usaha mudharabah pada bank syari'ah berupa: a. Pada Bank Umum Berdasarkan Adapun bentuk-bentuk Prinsip-prinsip Syari'ah: - Menghimpun dana dari masya-rakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk
82 Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85 lainnya mudharabah. yang berbentuk Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha. Melakukan kegiatan usaha lain yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional b. Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Prinsip Syari'ah: Menghimpun dana dari masya-rakat atau lain yang dalam bentuk deposito atau bentuk menggunakan bentuk mudharabah - Melakukan penyaluran dana dalam tabungan bentuk pembiayaan bagi hasil. Melakukan kegiatan atau usaha lain yang lazim bagi BPR sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional. Teori mudharabah seperti yang tertuang dalam kajian telah mengalami perubahan dan modifikasi ketika diterapkan pada sistem ke-uangan syariah. Posisi mudharib (pengusaha) bertindak sebagai nasabah dan mitra bank, sehingga sedikit banyaknya bank akan ikut campur dalam manajemen usaha, mudharib tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya, tetap mendapat pengawasan dari pihak bank, meskipun kontrak adalah mudharabahnya mudharabah mutlaqah. Modal usaha yang diberikan juga dikucurkan secara bertahap dengan tujuan agar pihak bank dan dengan mudah mengawasi mengontrol usaha. tidak di- Penetapan berbagi terapkan oleh bank, sehingga terkesan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh mudharib (pengusaha), sebab bank telah ikut serta mengontrol dan mengawasi usaha, yang apabila usaha itu macet atau rugi, maka sepenuhnya adalah kesalahan pengusaha. manajemen resiko tetapi fiqh Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (short-term commercial) yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan dapat dihitung dan diketahui hasilnya. Bank syariah dalam melaksanakan kontrak mudharabah membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan ke- untungan (profitratio) yang ditentukan Perbandingan dalam keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa antaranya: kesepakatan dari nasabah (mudharib), akan prediksi diperoleh, respon pasar, kemam-puan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak.9 kontrak. faktor, di keuntungan yang Bentuk kontrak mudharabah yang diterapkan perbankan syariah memakai dua bentuk aqad, yaitu mudharabah muqayyadah on balance-sheet dan mudharabah muqayyadah of balance- sheet. Pada bentuk pertama, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa seperti pertanian dan manufaktur. Pada bentuk kedua, aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pem- biayaan. Bank syariah hanya bertindak sebagai Iarranger saja dan tran-saksinya melalui mekanisme off balancesheet, yaitu transaksi yang tidak tercatat dalam neraca bank. sector terbatas, adalah akad mudharabah menuntut adanya saling kepercayaan antara nasabah dengan bank, sehingga pembiayaan dengan skim mudharabah dianggap sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan menghadapi permasalahan asymmetric information, dimana pihak pengelola informasi- (mudharib) mengetahui Ciri
83 Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85 informasi yang tidak diketahui oleh bank. Pada saat yang sama juga timbul moral hazard dari pihak mudharib, yaitu pihak mudharib akan melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan shahib al-mal. (bank syariah).10 Untuk itu, tugas mudharib dalam menjalankan usaha meliputi pengelo- laan, penyimpanan, dan pemasaran, sehingga mudharib harus memanajerial dengan baik dan teliti atas modal yang dipercayakan kepadanya.11 Mudharib menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan bertanggung-jawab mudharabah. untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri prosedur yang menyimpang penentuan kontrak. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebakan oleh pihak mudharib. tunduk Singkatnya, mudharib harus terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank. Ia dari kesalahan Kontrak mudharabah yang tidak menghasilkan keuntungan, maka pihak mudharib tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan bank tersebut menanggung sepanjang bahwa mudharib tidak menyelewengkan dana dan bukan karena kesalahan dalam terbukti memanejerial. Namun akibat pihak kecerobohan mudharib, maka ia harus menanggung tersebut, itu. Dalam kasus kerugian barang jaminan yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank. pihak kerugian tidak terbukti jika dari Nisbah keuntungan antara shahi-bul maal dengan mudharib ditentukan dengan prosentase bukan dengan nilai nominal suatu mata uang. Nisbah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum akad dan setelah melalui proses negosiasi dan tawar menawar. Nisbah inilah yang menajdi indikator dalam ke-untungan penentuan pembagian untuk masing-masing yang pihak berkontrak. Akan tetapi apabilah usaha kontrak yang mudharabah mengalami kerugian, maka pembagian kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing. Karena shahibul maal menanggung modal sepenuhnya, maka secara otomatis akan kehilangan modal, sedangkan mudharib memberikan porsi tenaga, waktu, dan fikiran, maka secara otomatis akan mengalami kerugian pada hal tersebut. Adanya perbedaan dalam mengukur pembagian keuntungan dan kerugian, disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan menanggung untuk kerugian diantara kedua belah pihak. dijalankan dengan Kenyataan menunjukkan bahwa proses tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah hanya dilakukan terhadap dengan deposan/investor jumlah dana besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan spesial nisbah. Sedangkan terhadap deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan yang pihak menawarkan nisbah yang telah jadi, sehingga deposan boleh setuju atau tidak.12 tetapi bank akad mudharabah pada perbankan memakai modus indirect financing, dalam hal ini bank akan bertindak sebagai pihak ketiga sebagai intermediary antara shahibul maal dengan mudharib. Proses kerjanya, yaitu bank menerima dana-dana dari pihak deposan (shahibul maal) sebagai sumber Sedangkan penerapan yang menjadi
84 Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85 dana. Dana-dana tersebut dikemas dalam bentuk tabungan dan deposito dengan bervariasi. jangka Selanjutnya tersebut disalurkan kembali kepada mudharib yang dalam menghasilkan (earning assets). Ke- untungan dari pemanfaatan penyaluran dana inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan shahibul maal. waktu yang dana-dana bentuk pembiayaan Ada beberapa alasan mengapa bank tidak menerapkan bentuk mudharabah dengan modus direct financing atau pembiayaan langsung: prudential ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep dapat mudharabah, diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan. Perbedaan mendasar tidak menimbulkan yang pengkerdilan akan konsep fiqh klasik, tapi konsep tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi sosio-kultural kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan konsep-konsep muamalah dalam fiqh klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad yang memang harus terus dihidupkan. sehingga terjadi akan 1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berjamaah, dimana mereka jadi kecil tidak saling mengenal, kemungkinan hubungan terjadi langsung dan personal. 2. Investasi di era modern sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan shahibul maal untuk menjadi penyandang dana. DAFTAR PUSTAKA Al-Jaziry, Abd. Rahman, Al-Fiqh al Madzahib al-Arba'ah, Jilid. III (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub, 1990 Az-Zuhaily, Wahbah, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V 3. Lemahnya pengamalan akan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, sehingga bank sulit menjamin dana yang disalurkan aman dan tanpa resiko.13 III. KESIMPULAN Edwin, Mustafa Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 Karim, Adiwarman, M.B.A, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta; PT Raja II: Edisi Grafindo Persada Dari paparan diatas dapat disim- pulkan bahwa ada perbedaan mendasar tertuang konsep mudharabah yang dalam kajian fiqh klasik dengan yang diperaktekkan pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan tersebut terlihat pada pem-berian modal kerja, pengelo-laan manajemen usaha, pembatasan jangka waktu mudharabah, pola mudharabah yang diterapkan, serta jaminan atas harta mudharabah. Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2002 Syafi'i, Muhammad Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2002 Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pem- prinsip biayaan atau pendanaan, Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Kritis dan Bunga, Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Cet. II ; Yokyakarta: 2004 Studi
85 Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85 Bank Muamalat, Laporan Tahunan 4 Suhendi, 2004. Annual Report, 2008 5Lihat, Wahbah Az-Zuhaily, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V Catatan akhir: 6Ibid. 1Lihat, Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)h, 292. dari data tersebut diatas, bila dibandingkan dengan pembiayaan kredit yang kucurkan oleh perbankan nasional, maka Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan syariah yang mencapai 97,8 persen masih lebih baik ketimbang FDR perbankan nasional yang hanya 63,11 persen. Sedangkan Non Performing Loan atau Non Performing Financing perbankan syariah hanya berkisar 2,8 persen, masih lebih rendah dari NPL perbankan nasional yang mencapai sekitar 7,9 persen. 7Lihat, Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Cet. II ; Yokyakarta: 2004, h.96 Studi Kritis dan 8Lihat, Adiwarrman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 9Lihat. ibid. 10Lihat, Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 202 2Lihat. Muhammad, M.Ag., Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 69 3Lihat, Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95 11Lihat. Abd. Rahman Al-Jaziry, Al-Fiqh al Madzahib al-Arba'ah, Jilid. III (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub, 1990, h. 12Lihat. Adiwarman Karim, M.B.A, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi II: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, hal. 197 13Ibid, h. 198