MAK DIJUK SIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di PA Gunung Sugih) Tesis Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Magister Jurusan Hukum Keluarga Islam Oleh: M. NAJIB ALI NPM : 1774130016 PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1440H/ 2019M i
PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASLIAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : M. NAJIB ALI NPM : 1774130016 Program study : Program Pascasarjana Magister Jurusan : Hukum Keluarga Islam Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya berjudul ; " MAK DIJUK SIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di PA Gunung Sugih) ", adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Bandar Lampung, 07 Februari 2019 Yang menyatakan M. NAJIB ALI ii
ABSTRAK Perceraian merupakan aib bagi marga Pepadun Abung Siwo Mego mereka memiliki aturan adat "Mak Dijuk Siang" tidak boleh pisah. Rigidnya aturan adat tersebut tentunya perlu ditinjau seperti apa eksistensinya di masyarakat, serta bagaimana persepektif hukum Islam dan hukum positif menyikapinya. Penelitian lapangan hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif ini, sumber data dan informasinya merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, pada ; PA Gunung Sugih, dua tokoh adat dari daerah Lampung Tengah dan Lampung Utara. Budaya patriarki yang masih kental serta lazimnya stereotype bahwa isteri adalah pengabdi suami, merupakan faktor utama keharmonisan rumah tangga sehingga perceraian pada marga abung siwo mego jarang terjadi karena suami dan isteri memahami posisi dan perannya masing - masing, walaupun dilihat suku lain cara itu cenderung keras dan tidak mencerminkan kesetaraan gender. Fenomena lainnya adalah perceraian banyak terjadi pada generasi muda, Mak Dijuk Siang membawa dampak positif yaitu rendahnya persentase angka perceraian, mengurangi kenakalan remaja akibat broken home serta menjaga kelestarian norma yang hidup di masyarakat dengan terwujudnya rumah tangga yang harmonis, juga membawa dampak negative yaitu; dimungkinkan terjadi stigma label buruk dari status janda, penelantaran istri yang dapat menimbulkan Poligami dzholim, kedisharmonisan rumah tangga menimbulkan KDRT, gugatan cerai isteri dapat meruntuhkan superioritas patrilinalisme sebagai ciri Marga Lampung Pepadun, dan pelanggaran Mak Dijuk Siang membawa dampak kekacauan terhadap ketentuan adat. Mak Dijuk Siang dalam pandangan Syar'i terkait hukum talak dan khulu' masuk dalam kategori hukum haram bercerai, dengan alasan - alasan yang telah dijelaskan syari' mengenai kondisi bilamana perceraian hukumnya menjadi haram, sedangkan dalam hal fasakh jarang terjadi pembatalan dalam pernikahan marga pepadun abung siwo mego, karena upaya preventif dari marga tersebut. Terkait kemaslahatan maka posisinya berada dalam kategori Maslahat Tahsiniyat yang berada di bawah hajiyat dan dharuriyat, karena apabila dalam kondisi darurat tetap tidak bercerai, dikhawatirkan akan membawa mafsadat dan mudharat besar, atau dalam konteks hajiyat akan membawa kesulitan. Mak Dijuk Siang selaras dengan hukum positif dalam hal pernikahan adalah Mitsaqan Ghalizan mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah yang sesuai Pasal 2 dan 3 KHI, serta upaya mempersulit perceraian di pengadilan agama. namun dapat bertentangan dengan hukum positif, bila dalam budaya rumah tangga marga ini bersinggungan dengan UU No.34 Tahun 2004 tentang KDRT, budaya patriaki yang memposisikan kesuperioritasan suami berseberangan dengan Pasal 31 UU No.1 tahun 1974 yang menegaskan kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, begitupun dalam hal putusnya perkawinan, Mak Dijuk Siang hanya mengenal cerai mati, sedangkan pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 perkawinan putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. iii
KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM PASCASARJANA (PPS) PROGRAM PASCASARJANA (PPS) PROGRAM PASCASARJANA (PPS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp/Fax. (0721)787392 PERSETUJUAN Judul Tesis : MAK DIJUK SIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Nama NPM Program Study Jurusan Abung Siwo Mego di PA Gunung Sugih) : M. NAJIB ALI : 1774130016 : Ilmu Syari'ah : Hukum Keluarga Islam Telah Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Tertutup Pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 8 Mei 2019 MENYETUJUI Komisi Pembimbing Pembimbing I Pembimbing II Dr.Hj.Dewani Romli,M.Ag. Dr.H.Jayusman, M.Ag. NIP. 195207311979032001 NIP.197411062000031002 Mengetahui Ketua Program Studi Ilmu Tarbiyah Dr.H.Jayusman, M.Ag. NIP.197411062000031002 iv
KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM PASCASARJANA (PPS) PROGRAM PASCASARJANA (PPS) Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp/Fax. (0721)787392 PERSETUJUAN Judul Tesis : MAK DIJUK SIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Nama NPM Program Study Jurusan Abung Siwo Mego di PA Gunung Sugih) : M. NAJIB ALI : 1774130016 : Ilmu Syari'ah : Hukum Keluarga Islam Telah Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 23 Mei 2019 Tim Penguji Ketua : Dr.H.Jayusman, M.Ag. : (... ) Penguji I : Dr.Hj.Zuhraini, SH.,MH : (... ) Penguji II : Dr.Hj.Dewani Romli,M.Ag. : (... ) Sekretaris : Eko Hidayat, MH : (... ) Tanggal Lulus Ujian Tertutup : 8 Mei 2019 v
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM PASCASARJANA (PPS) Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp/Fax. (0721)787392 PENGESAHAN Tesis yang berjudul MAK DIJUK SIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di PA Gunung Sugih), ditulis oleh: M. Najib Ali, NPM:1774130016 telah diujikan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Tim Penguji Ketua : Dr.H.Jayusman, M.Ag. : (... ) Penguji I : Dr.Hj.Zuhraini, SH.,MH : (... ) Penguji II : Dr.Hj.Dewani Romli,M.Ag. : (... ) Sekretaris : Eko Hidayat, MH. : (... ) Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Prof.Dr.Idham Kholid,M.Ag., NIP.196010201988031005 Tanggal Lulus Ujian Terbuka : 28 Mei 2019 vi
KATA PENGANTAR Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkah dan anugerahnya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ; "Mak Dijuk Siang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif " (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego), dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Berbagai kendala dan proses yang penulis lewati demi upaya tercapainya penyelesaian Tesis ini, yang tentunya Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung; Prof.Dr.H.Moh Mukri, M.Ag.,beserta jajarannya. 2. Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung; Prof.Dr.Idham Kholid,M.Ag., beserta jajarannya. 3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam PPs S2 Sekaligus Pembimbing II; Dr.H.Jayusman, M.Ag., terimakasih atas arahan motivasi dan bimbingannya yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. 4. Pembimbing I dan Penguji II; Dr.Hj.Dewani Romli,M.Ag, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada penulis. 5. Penguji I; Dr.Hj. Zuhraini, SH.MH., yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada penulis. 6. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, Eko Hidayat,MH dan Kasubbag TU PPs, Supriyadi,S.Sos, beserta seluruh staf Akademik dan Tata Usaha PPs UIN RadenIntan Lampung. 7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung; Dr.H.M. Afif Anshori, M.Ag., serta seluruh staf yang telah memfasilitasi penulis referensi dan kepustakaan hingga terselesaikannya tesis ini. 8. Ketua Pengadilan Gunung Sugih; Drs.Arifin, SH.,MH. Beserta jajarannya atas data, wawancara dan informasinya. vii
9. Panitera Pengganti PA Kotabumi; Rudi Habibi, SH, atas wawancaranya dan Tokoh - Tokoh adat : H.Fahmi (Gunung Batin-Lampung Tengah), Edi Rahman (Kotabumi - Lampung Utara), terimakasih banyak. 10. Papah dan Mamahku, atas bantuan moril dan materiil serta doa - doa mereka yang tak pernah putus. 11. Anak dan Isteriku yang selalu mensupport dan memberi semangat penulis agar dapat segera menyelesaikan tesis ini, beserta keluarga besar baik dari pihak mertua maupun dari pihak orang tuaku; kakak,adik, sepupu, paman, bibi, kerabat dekat ataupun jauh yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 12. Rekan - rekan angkatan 2017 seperjuangan tetap semangat dan terus berusaha. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan berguna bagi pembaca. Amin. Bandar Lampung, 07 Februari 2019 Penulis, M Najib Ali 1774130016 viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin ﺍ Tidak Dilambangkan ﻁ T ﺏ B ﻅ Z ﺕ T ﻉ ٬ ﺙ S ﻍ G ﺝ J ﻑ F ﺡ H ﻕ Q ﺥ Kh ﻙ K ﺩ D ﻝ L ﺫ Ź ﻡ M ﺭ R ﻥ N ﺯ Z ﻭ W ﺱ S ﮦ H ﺵ Sy ﻋ ٬ ﺹ ș ﻱ Y ﺽ D Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harkat dan huruf ﻱ-ﺍ- ﻱ - ﻭ - Huruf dan tanda Ă Í Ǔ Pedoman transliterasi ini di modifasikan dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003. ix
DAFTAR ISI HALAMAN COVER i PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASLIAN ii ABSTRAK iii LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TERTUTUP iv LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TERBUKA v LEMBAR PENGESAHAN vi KATA PENGANTAR vii PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix DAFTAR ISI x BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Masalah. 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 8 E. Kajian Penelitian Terdahulu 8 F. KajianTeoritis dan Kerangka Pikir 11 BAB II LANDASAN TEORI 18 A. Perceraian (Talak) Dan Gugat (Khulu') Dalam 18 Hukum Islam 1. Perceraian (Talak) dalam Hukum Islam 18 2. Cerai Gugat (khulu') dalam Hukum Islam 28 B. Perceraian dalam Hukum Indonesia 37 1. Cerai Talak dalam Hukum Indonesia 37 2. Cerai Gugat dalam Hukum Indonesia 40 3. Prosedur Perceraian di Pengadilan 41 4. Dampak Perceraian 55 x
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian B. Sumber Data C. Metode Pengumpulan Data D. Triangulasi Data E. Metode Analisis Data BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS A. Penyajian Data 1. Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego 2. Mak Dijuk Siang Pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego 3. Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di Pengadilan Agama Gunung Sugih B. Analisis Data 1. Eksistensi Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung PepadunAbung Siwo Mego 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. 3. Tinjauan Hukum Positif terhadap Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - LAMPIRAN 59 59 60 62 66 67 69 69 69 81 86 99 99 109 120 124 124 125 126 131 xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan adalah sebuah اًظيِلَغ اًقاَثي ِم yang artinya adalah pertalian atau ikatan yang sangat kuat, hal ini termuat dalam ayat Al Qur'an ; ٍضْعَب ىَلِإ ْمُكُضْعَب ىَضْفَأ ْدَق َو ُهَنوُذُخْأَت َفْيَك َو "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu اًظيِلَغ اًقاَثيِم ْمُكْنِم َنْذَخَأ َو telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."1. Ayat tersebut menjadi landasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mendefinisikan arti sebuah perkawinan dari sudut pandang perjanjian, hal ini tercantum di salah satu pasalnya ; " Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ".2 Pernyataan tersebut menunjukkan betapa seriusnya perjanjian dari sebuah akad pernikahan, sebuah komiten yang agung yang mengatas namakan Allah swt, serta secara resmi di akui dan dilindungi oleh Pemerintah. Dalam sebuah pernikahan tentunya memiliki tujuan untuk meraih kebahagiaan, keberkahan, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut senada dengan tujuan perkawinan dalam Undang - undang perkawinan : " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".3 Serta didalam KHI ; 1 Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah 4 An-Nisa'Ayat 21, h.28 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 1 1
" Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".4 Semua itu berpedoman pada dalil qur'an sebagai berikut : ًةَّد َوَم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجا َو ْزَأ ْمُكِسُفْنَأ ْن ِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيآ ْن ِم َو ًةَم ْح َر َو "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."5 َنو ُرَّكَفَتَي ٍم ْوَقِل ٍتاَي َلَ َكِلَٰ ۚ َذ يِف َّنِإ Namun dalam perjalanan biduk rumah tangga tidak selamanya tenang selalu ada ujian menghadang, entah itu ujian permasalahan sehari-hari yang sepele yang hanya menimbulkan keributan kecil namun setelah itu reda rumah tangga harmonis kembali, atau sebuah ujian besar yang dapat mengancam keutuhan dan keberlangsungan hidup berumah tangga. Mempertahankan sebuah rumah tangga tentu saja semua itu kembali lagi kepada niat dan watak tiap-tiap individu tersebut apakah memilih untuk terus bertahan atau memilih jalan bercerai. Perceraian menjadi jalan terakhir bilamana permasalahan dalam rumah tangga tersebut tak dapat lagi berdamai dan tidak menemui jalan keluar. Terdapat hadis dari Ibnu Umar ra, secara marfu'yang menyatakan : ُق َلََّطلا ىَلاَعَت ِ "Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak."6 َّاللَّ ىَلِإ ِل َلََحْلا ُضَغْبَأ Beberapa Ulama mengkategorikan hadis ini sebagai hadis dhaif. Al- Baihaqiy mengatakan ; ِنْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ْنَع ،َةَبْيَش يِبَأ ِنْبا ِةَيا َو ِر يِف َو ،ٌلَس ْرُم َوُه َو ،َد ُواَد يِبَأ ُثيِدَح اَذَه َم ، َرَمُع ُهَظِفَح ُها َرَأ لا َو لا وُص ْو 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 5 Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah 30, Ar-Rum ayat 21,h.644 6 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud jil. 1, Pustaka Azzam, 2012 Hadis No. 2180 , h.867 2
"Ini adalah hadis Abu Daawud, dan ia mursal. Dan pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (yaitu Muhammad bin 'Utsmaan bin Abi Syaibah), dari 'Abdullaah bin 'Umar diriwayatkan secara maushul, aku tidak melihat riwayat ini terjaga."7 Namun meskipun hadis di atas beberapa ulama menyatakan hadis dhaif, tapi kita mengakui bahwa talak tidak disukai dalam islam. karena ini salah satu misi besar iblis. Dalam hadis dari Jabir bin Abdillah ra, Nabi saw bersabda ; ًةَل ِزْنَم ُهْنِم ْمُهاَنْدَأَف ُهاَيا َرَس ُثَعْبَي َّمُث ِءاَمْلا ىَلَع ُهَش ْرَع ُعَضَي َسيِلْبِإ َّنِإ اًئْيَش َتْعَنَص اَم ُلوُقَيَف اَذَك َو اَذَك ُتْلَعَف ُلوُقَيَف ْمُهُدَحَأ ُءى ِجَي ًةَنْتِف ْمُهُمَظْعَأ َلاَق ِهِتَأ َر ْما َنْيَب َو ُهَنْيَب ُت ْق َّرَف ىَّتَح ُهُتْك َرَت اَم ُلوُقَيَف ْمُهُدَحَأ ُءى ِجَي َّمُث َلاَق تْنَأ َمْعِن ُلوُقَي َو ُهْنِم ِهيِنْدُيَف Artinya : "Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut.Dia mengutus para pasukannya.Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya.Di antara mereka ada yang melapor, 'Saya telah melakukan godaan ini.'Iblis berkomentar, 'Kamu belum melakukan apa- apa.'Datang yang lain melaporkan, 'Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia (talak) dengan istrinya.'Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, 'Sebaik-baik setan adalah kamu.".8 telah bepisah Abu Yusuf berkata, "Ketahuilah -barakallahu fikum- bahwa asal hukum cerai adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah pada hukum lainnya".9 Hukum bercerai tergantung pada kondisi rumah tangga tersebut, bisa menjadi haram, boleh, sunah bahkan wajib. Dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia secara pasti perkara perkara perceraian selalu ada setiap bulannya masuk ke Pengadilan Agama, dengan bermacam kasus dan kondisi rumah tangga pada keluarga tersebut 7Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf " Hadis Lemah dan Palsu yang Populer di Indonesia ", Pustaka Al Furqon, Cetakan:III 1430 H, h.45 8 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari Muslim, Fathan Prima Media, Jakarta, 2013, hadist no.2813, h.789 9 Op.Cit, Ahmad Sabiq h.62 3
Terkait dengan perceraian tersebut, apabila kita amati di beberapa daerah di Indonesia, dapat kita temui pada tiap daerah ada yang persentase angka perceraiannya tinggi adapula didaerah tertentu angka perceraiannya termasuk minim jika dibandingkan dengan yang lain10 Provinsi Lampung dalam persentase angka perceraiannya termasuk kategori rendah (di bawah 10 %) jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang angka perceraiannya lebih tinggi. Penduduk Lampung yang heterogen atau majemuk, beragam suku dan etnis berdomisili yang tersebar di sejumlah wilayah tentunya membawa adat dan budaya masing - masing namun faktor budaya suku asli pada masyarakat Lampung tentunya juga mempengaruhi tingkat perceraian, pada suku asli Lampung terdapat adat Mak Dijuk Siang , yang dapat diartikan pantang untuk bercerai yaitu sebuah aturan adat untuk mempertahankan mahligai rumah tangga. Tradisi Mak Dijuk Siang pada marga Lampung merupakan tradisi di mana pasangan suami istri tidak boleh bercerai.Tradisi ini bukan hanya berlaku sebagai sebuah aturan larangan namun juga menjadi falsafah hidup yang diterima karena ada komitmen suku Lampung terhadap Pi'il Pesenggiri merupakan local wisdom yang menjiwai setiap kehidupan suku Lampung termasuk dalam hal ketidakbolehan untuk bercerai. Dalam marga Lampung Pepadun Aturan Mak Dijuk Siang memiliki akibat hukum jika melakukan perceraian yaitu rusaknya pi'il pesenggiri dari pasangan yang bercerai.11 Pasangan suami istri yang sudah tidak lagi memiliki kesesuaian yang tidak mau melepaskan ikatan perkawinan, dapat memungkinkan terjadinya suami lebih memilih untuk menelantarkan istri daripada harus harga dirinya hancur,begitu pula dengan isteri, mereka lebih memilih bertahan ditelantarkan atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) daripada harus mengorbankan keutuhan rumah tangganya. 10 Lihat Lembar Lampiran Tabel 1, Sumber : di akses 12 Mei 2018 Pukul:21.00 11 Fathu Sururi"Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak" al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 6, No.01, Juni 2016. h.13 4
Dilihat dari tujuan untuk mempertahankan rumah tangga, aturan adat ini memberi dampak positif dalam menghindari atau mengurangi angka perceraian yang mana kita ketahui dampak perceraian salah satunya membawa akibat pada kehidupan anak-anak mereka, selain itu tradisi tersebut selaras dengan hukum perkawinan di Indonesia dan memungkinkan kesesuaiannya dengan hukum syara dengan memiliki tujuan yang sama yaitu dalam hal mempertahankan pernikahan. Walaupun Mak Dijuk Siang tidak bertentangan dengan Hukum Syar'i serta Hukum Positif di Negara Indonesia, bahkan menjadi salah satu faktor dalam menekan angka perceraian di wilayah Lampung, namun dalam prakteknya di lapangan seiring perkembangan zaman dan alkulturasi budaya, tentunya tidak menutup kemungkinkan untuk terjadinya perceraian pada pasangan Lampung Pepadun, hal ini penulis temui dalam Pra riset di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang berwenang menangani perceraian pada masyarakat Lampung Tengah yang juga merupakan wilayah dari persebaran marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. Selain keputusan pengadilan dari perceraian masyarakat Abung tersebut yang menjadi rujukan utama, penulis mendapati pula dari informasi - informasi yang beredar di media massa cetak maupun online, atau dari akses ke website pengadilan agama atau direktori Mahkamah Agung. Berdasarkan data hingga 5 september 2016 perkara perceraian yang masuk pada PA Gunung Sugih mencapai 980 lebih rendah dari tahun 2015, sedangkan pada tahun berikutnya bisa kita perkirakan secara kasar bahwa rata - rata kisaran 100 - 150 perkara masuk setiap bulannya pada PA Gunung Sugih yang hampir seluruh perkaranya adalah perceraian.12 Berdasarkan Perkara yang ada, jika adanya perceraian pasangan pepadun maka akan timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi perceraian pada pasangan pepadun tersebut, padahal sama dengan masyarakat asli Lampung pada umumnya mereka menganut tidak boleh bercerai, apakah telah terjadi 12 Lihat Lampiran Tabel 2, sumber ; diakses pada 12 mei 2018 pukul:21.05 WIB 5
6 pergeseran terhadap eksistensi Mak Dijuk Siang dalam kehidupan marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. Untuk memahami manfaat dan mudharat dari mempertahankan sebuah pernikahan kita dapat melakukan analisis dengan menggunakan teori Maqashid Syari'ah, sehingga kita dapat menemukan fungsi dan posisi dari aturan adat Mak Dijuk Siang dalam tinjauan hukum islam, serta bagaimana perspektif hukum positif dalam menyikapi keberadaan aturan adat ini. Berdasarkan pertimbangan di atas peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait dengan aturan adat Mak Dijuk Siang pada wilayah tersebut. maka penulis mengambil judul untuk pembuatan Tesis, yaitu :"MAK DIJUK SIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di PA Gunung Sugih)" B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 1. Identifikasi Masalah Dalam tesis ini penulis memberikan identifikasi permasalahan dalam rangka untuk mempermudah melakukan penelitian. Sehingga permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi dengan melihat obyek permasalahan yang ada di lapangan. Adapun identifikasi permasalahan dalam tesis ini adalah: a. Pengaruh Mak Dijuk Siang terhadap tingkat perceraian serta Pengaruh Mak Dijuk Siang terhadap ketahanan perkawinan b. Bagaimanakah Eksistensi Mak Dijuk Siang pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego saat ini, apakah terjadi pergeseran. c. Apakah ada kesalah pahaman persepsi mempertahankan perkawinan bukan berarti dapat bebas saling menyakiti atau meninggalkan tanggung jawab asalkan tidak bercerai atau tidak diketahui publik perselisihan tersebut, padahal sesungguhnya Mak Dijuk Siang adalah upaya menjaga dan mempertahankan perkawinan, perbuatan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau melepaskan tanggung jawab bukanlah bentuk dari menjaga perkawinan. d. Seperti apakah kedudukan Mak Dijuk Siang dalam hukum islam dan hukum positif tentang perkawinan atau perceraian yang berlaku di Indonesia, apakah selaras atau bertentangan atau pada posisi mana penerapan Mak Dijuk Siang ini dapat digunakan. 2. Batasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah di sini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dengan memberikan pembatasan masalah secara teoritis atau objek operasional. Oleh karenanya untuk menghindari kerancuan, peneliti membatasi objek penelitiannya hanya pada bahasan : a. Eksistensi Mak Dijuk Siang yang didukung data dan dokumen tentang perceraian dari PA Gunung sugih dari tahun 2016 sampai dengan 2018. b. Bagaimanakah kedudukan Mak Dijuk Siang pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego dalam Hukum Islam c. Bagaimanakah kedudukan Mak Dijuk Siang pada perspektif Hukum Positif tentang perceraian di Indonesia. C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimanakah eksistensi Mak Dijuk Siang pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego? 2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap aturan adat Mak Dijuk Siang pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego? 3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Positif terhadap aturan adat Mak Dijuk Siang pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego? 7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan: a) Untuk mengetahui eksistensi Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego b) Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap Mak Dijuk Siang padaMarga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego c) Untuk menganalisis tinjauan Hukum Positif terhadap Mak Dijuk Siang padaMarga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego 2. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian adalah: a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai adat dan budaya terkait dengan pernikahan, perceraian dan keluarga pada masyarakat Lampung Pepadun. b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Lampung Pepadun Khususnya wilayah Abung Siwo Mego. E. Kajian Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang membahas tentang hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu: 1. Penelitian dilakukan oleh Fathu Sururi "Mak Di Juk Siang Pada Marga Lampung Pepadun Mego Pak "13. pada penelitiannya menggambarkan seperti apa praktek Mak Dijuk Siang pada masyarakat desa DWT Jaya, Kec.Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dan menganalisis dalam tinjauan hukum Islam dengan teori urf dan maslahah mursalah. 13Fathu Sururi "Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Tahun 2012 8
9 2. Penelitian juga dilakukan oleh Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 14 adapun yang diteliti adalah mengenai konsep patrialisme serta korelasi antara budaya patriaki dengan meningkatnya gugatan cerai Kelas I A Palembang, yang mana kesimpulan nya adalah pemaknaan budaya patriaki yang salah sehingga membuat dominasi suami berujung pada tindak KDRT hingga berujung pada perceraian di PA yang ikut memberi dampak pada meningkatnya angka perceraian. 3. Penelitian juga dilakukan oleh Nurlizawati dalam tulisannya pada Jurnal Socius Vol. 4, No.2, Th. 2017 Universitas Negeri Padang yang berjudul Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun).15 yang dikemukakan dalam penelitian lapangan ini ; perceraian yang dilakukan diluar pengadilan melalui secara adat dengan meninjau dalam aspek yuridis empiris bagaimana posisi hukum adat dalam hukum yang berlaku di indonesia. Dalam kajian poin pertama milik Fathu Sururi dalam penelitiannya tidak disertakan riset ke pengadilan agama yang bernaung apakah benar adanya marga diwilayah tersebut mengajukan perceraian atau tidak, namun penelitiannya lebih meninjau ke bentuk praktek Mak Dijuk Siang , melalui wawancara dengan tokoh adat, kemudian dilakukan analisis dengan teori urf dan maslahah mursalah untuk menentukan kedudukan Mak Dijuk Siang dalam hukum islam, namun dari segi dampak Mak Dijuk Siang terhadap angka perceraian tidak menjadi kajian peneliti tersebut. Sementara penulis berbeda tempat wilayah penelitian dengan penelitian yang dilakukan fathu sururi, selain memfokuskan menganalisis Mak Dijuk Siang dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif penulis juga meneliti pula apakah masih dipegang teguh dengan tepat atau telah bergeser eksistensi Mak Dijuk Siang , dengan melakukan penelitian langsung ke PA Gunung Sugih untuk mencari data 14Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, " Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Perceraian" (Kajian pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang) terbitan TUNGGAL MANDIRI Malang Tahun 2014, 15Nurlizawati " Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)"Jurnal Socius Vol. 4, No.2, Th.2017 Universitas Negeri Padang 2017
10 adakah atau tidak perceraian pada masyrakat adat Lampung Pepadun Abung siwo Mego. Dalam kajian penelitian terdahulu poin kedua, yang dilakukan oleh Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, mengenai pemaknaan budaya patriaki yang salah sehingga membuat dominasi suami berujung pada tindak KDRT hingga berujung pada perceraian di PA Kelas 1 Palembang, yang ikut memberi dampak pada meningkatnya angka perceraian. Perbedaan dengan penulis yaitu penulis merupakan mahasiswa jalur hukum keluarga islam dengan menggunakan teori maqashid syari'ah sedangkan buku yang ditulis oleh peneliti tersebut memakai teori dari ilmu sosial namun keterkaitan dengan penulis adalah budaya patriaki yang sama dengan objek penelitian penulis yaitu masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. Penelitian point ketiga oleh Nurlizawati sama seperti pada point kedua di atas yakni berbeda jurusan ilmu pengetahuan sehingga berbeda penggunaan teori yang dipakai, serta perbedaan dalam kajian penelitian yakni nurlizawati meneliti aspek adat dari perceraian diluar pengadilan namun aspek adat tersebut yang menjadikan tulisan ini sebagai referensi bagi penulis, yang menjadi pengantar penulis untuk menemukan penelitian berupa eksistensi suatu local wisdom dalam masyarakat dalam hal ini, tradisi Mak Dijuk Siang dalam masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. Dari berbagai kepustakaan di atas, belum penulis temukan kajian yang secara khusus membahas Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego serta melakukan penelitian terhadap eksistensi Mak Dijuk Siang pada marga tersebut, apakah terjadi perubahan, apakah memiliki dampak dalam rumah tangga Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, serta menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data tentang perceraian di pengadilan agama terkait, yang kemudian akan ditemukan kajian hukum islamnya dengan melakukan analisis melalui tinjauan maqashid syari'ah. Hal ini menginspirasikan penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.
11 F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Pikir 1. Maqashid Syari'ah a. Pengertian Maqashid Syari'ah Secara bahasa maqashid berasal dari gabungan (idhafah) kata majemuk antara Maqashid dan al syariah, Maqashid secara bahasa adalah jamak dari maqshad, dan maqsad mashdar dari fi'il qashada, dapat dikatakan: dan, al qashdu dan al maqshadu artinya sama, beberapa arti al qashdu adalah: al i'timad: berpegah teguh, al amma: condong, mendatangi sesuatu dan menuju. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti: tempat menuju ke sumber air.16 As Syatibi tidak mengemukakan definisi secara spesifik tentang maqashid syariah disebabkan karena masyarakat umum sudah memahaminya baik langsung maupun tidak langsung.17 Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily, menyebutkan maqashid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar'i (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).18 Penekanan maqasid syari'ah bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Seperti firman Alah Swt dalam al-Qur'an: َم ْح َر َّلاِإ َكانْلَس ْرَأ ام َو "Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".19 َ َنيمَلاعْلِل ًة ْلْا يِلوُأ اَي ٌةاَيَح ِصاَصِقْلا يِف ْمُكَل َو "Dan dalam kisas itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa"20 َّلَعَل ِباَبْلَ َنوُقَّتَت ْمُك 16Yudian W Asmin "Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode", Jurnal Al- jami'ah No. 58 Tahun 1995, h.23 17 Ibid, h.24 18Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam (Wa Adillatuhu) Jil1, Jakarta Gema Insani,2011,h. 678 19Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah ke 21, Al-Anbiya' ayat 107, h.512 20 Ibid, Surah ke 2 Al-Baqarah, ayat 179, h.7
Maqasid syari'ah adalah sebagai upaya untuk menegakkan maslahah (kemaslahatan) sebagai tujuan hukum. Maslahah adalah suatu yang bersifat keduniaan dan keakhiratan. Gagasan maqasid syari'ah pertama kali dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ushul fiqhnya, Al- Mustasyfa Namun konsep maqasid syari'ah dikembangkan secara komprehensif oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usul as- Syari'ah.21 Pada pandangan As-Syatibi, Allah menciptakan syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maqasidnya untuk manusia yaitu untuk memberikan kebaikan (maslahah) kepada mereka dan menolak keburukan (mafsadah) yang menimpa mereka. (jalbil masholih wa da madhorroh). Menurut as-Syatibi, Maqasid Syari' terbagi empat bagian : 1) Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat . 2) Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat untuk difahami. 3) Tujuan Syari' (Allah) menjadikan Syariat untuk dipraktikkan. 4) Tujuan Syari' (Allah) meletakkan mukallaf di bawah hukum Syara'.22 b. Maslahah dalam Maqashid Syari'ah Maslahat sebagai substansi dari maqashid syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Pertama bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan : 1) Kepentingan Asas (al-Dharuriyyat) Yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan di dunia dan akherat karena kehidupan manusia akan rusak di dunia atau di akhirat jika kepentingan asas ini tidak ada atau tidak dipenuhi. 21Yudian W. Asmin, "Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode", dalam jurnal Al-jami'ah No. 58 Tahun 1995, hlm. 98. 22 Ibid, As-Syatiby, h.15 12 f'il
13 Sehingga dalam syariat dikenal dengan al dharuriyaat al khamsah (lima hal yang sangat penting ) di antaranya adalah : a) Agama ( نيدلا ( Syariat mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya dari mulai iman, akidah, Dasar - dasar ibadah seperti shalat,serta menjaga agama dengan mensyariatkan dakwah, kewajiban berjihad, amar makruf dan nahi mungkar. b) Jiwa ( سفنلا ) Syariat mewajibkan menjaga jiwa, menghindari hal - hal yang berbahaya bagi jiwa manusia. c) Akal ( لقعلا) Tujuan syari'ah untuk menjaganya akal,menjauhi diri dari hal hal yang merusak akal manusia. d) Keturunan ( بسنلا ) Disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan,menjauhi zina, menjaga keturunan dengan membekali mereka ilmu, aqidah dan akhlak.23 e) Harta ( لاملا) Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga harta dari kehilangan, merugi, membersihkan zakat dengan infaq, zakat atau sedekah. 2) Kebutuhan Biasa (al-Hajiyat) Ia merupakan keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan akhirat, tanpanya kehidupan manusia akan menjadi tidak sempurna dan mengalami kesempitan. Beberapa kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat adalah: Syariat membolehkan rukhsah adalah ibadah untuk memudahkan kesulitan yang terjadi dalam melaksanakan perintah. Dalam 23Ibid, As-Syatiby, h.130
muamalah, syariat membolehkan jaul beli yang merupakan pengecualian dari kaedah umum jual beli, seperti salam,ijarah, dan muzaraah. 3) Keperluan Mewah (al-Tahsiniyat) Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyaman hidup. Seperti: a) Menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik, bersih dan bagus ketika memasuki masjid dan ber taqarrub kepada Allah dengan melaksanakan ibadah nafilah, sedekah, shalat sunnah dan lain lain. b) Dalam muamalah, dilarang boros (israf), jual beli di atas pembelian orang lain. dalam adat, diajarkan cara makan dan minum yang baik c) Dalam uqubah, dilarang mutilasi dalam qishas dan lain lain.24 Kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu : 1) Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan. 2) Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah. Ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu : 1) Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil 24 Ibid, As-Syatiby, h.147 14
yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu 2) Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni.25 3) Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, namun tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya akan muncul madharat dan mafsadat. c. Cara Memahami Maqashid Syari'ah 1) Syarat Maqashid Syari'ah Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :26 a) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. b) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. c) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. d) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.27 25Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam (Wa Adillatuhu) Jil 1,Jakarta,Gema Insani, 2011, h.702 26Ibid, h.703 27Ibid, Wahbah Az-Zuhaili, h.703 15
16 2) Upaya Memahami Maqashid Syari'ah tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami maqashid al-syari'ah, yaitu :28 a) Menelaah dalil perintah dan larangan : Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan- permasalahan yang lain.. b) Menganalisis terhadap illat - illat di dalam dalil : Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis.Seperti diketahui bahwa illat itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika illatnya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika illatnya tidak tertulis, maka harus dilakukan tawaquf (tidak membuat suatu putusan). melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui illat hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangann ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut. c) Melihat sikap diamnya syari' Diamnya syari' itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya syari' mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari' 28Asafri Jaya, " Konsep Maqashid syari'ah " Menurut al-Syathibi 1996, h. 101
17 mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum. Pengumpulan al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi saw wafat merupakan contoh sikap diamnya syari'. dapat disimpulkan bahwa setiap maqashid yang tidak tertera dalam nash namun tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, adalah termasuk dalam maqashid syariah.29 2. Kerangka Pikir Penelitian Berdasarkan kerangka teori, jika dikaitkan dengan kerangka pikir penelitian dalam hal ini eksistensi Mak Dijuk Siang , yang merupakan aturan adat pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, maka kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1.Kerangka Pikir Penelitian Eksistensi Mak Dijuk Siang Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Hukum Islam Hukum Positif Maqashid Syari'ah Dharuriyat Hajiyat Tahsiniyat Upaya Mem Persulit Perceraian Selaras Dengan Hukum Bertentangan Dengan hukum Bertentangan dengan Mak Dijuk Siang Mak Dijuk Siang Dapat tidak berlaku Mak Dijuk Siang berlaku Proses rumit bercerai Memiliki tujuan sama dengan Pantang cerai Tujuan Idealis Mak Dijuk Siang untuk rumah tangga harmonis KDRT Terjadi Pada Pasutri memper tahankan Rumah Tangga 29Asafri Jaya, "Konsep Maqashid Syari'ah" Menurut as-Syathibi 1996: h.103 - 109
18 BAB II LANDASAN TEORI A. Perceraian (Talak) Dan Gugat (Khulu') Dalam Hukum Islam 1. Perceraian (Talak) dalam Hukum Islam Talak menurut istilah fikih ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan. 30 Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Talak sering disebut juga dengan istilah perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ṭalâq, secara etimologi berarti: ًةَغُل َوُه َو 31 ِدْيَقْلا لَح ُق َلََطلَا "Talak secara bahasa adalah melepaskan tali." Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri), sedangkan dalam syari'at Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya; sedangkan dalam fikih Islam, perceraian berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri.32 Menurut 'Abd al-Rahman al-Jaziri نلا ِحاَكِ istilah 33 "Perceraian secara ُةَلا َزِا ُهَّنَأِب ِحَلَ ِطْص ِلإْا adalah melepaskan ىِف ُقَلََّطلَا status pernikahannya." 30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit., h. 198 31Zain ad-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, Fathal-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th), h. 112 32Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6 33'Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1989), Jil. IV,h. 278
19 Perceraian dalam pengertian ini adalah, hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya (ةلازا) adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur dengan istri. Allah swt., menjelaskan: اوُقَّتا َو ٍةَش ِحاَفِب َّلَعَل َةَّدِعْلا َنيِتْأَي َلا ي ِرْدَت ا ًر ْمَأ اوُص ْحَأ َو ْنَأ َّلاِإ َمَلَظ ُهَسْفَن َكِلَذ َدْعَب لَطَف َّنِهِتوُيُب َّدَعَتَي ُمُتْقَّلَط اَذِإ َّنُهوُج ِر ْخُت َّاللَّ ِ ُدوُدُح َّنُهوُقِ َّنِهِتَّدِعِل َن ْج ُر ْخَي َلا َو ْدَقَف َّاللَّ ِ ُثِد ْحُي َّاللَّ َ نلا َءاَسِ ْن ِم ْنَم َو َدوُدُح اَه يَأ يِبَّنلا اَي َلا ْمُكَّب َر َّاللَّ َ َكْلِت َو ٍةَنِ يَبُم "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."34 Meskipun talak dibolehkan dalam agama, namun talak merupakan hal dibenci oleh Allah swt., maka apapun perkara yang mendatangkan perceraian, hendaklah ia berpikir kembali untuk islah, sehingga Allah swt., memberikan masa iddah untuk berpikir kembali, dan merujuknya kembali sebelum masa habis masa iddah. Sebagaimana firman Allah swt., dalam al-Qur'an: ْوَأ َّنُهوُكإإإإِس ْمَأَف َّنإإإإُهَلَجَأ ٍ و ُرإإإإْعَمِب ْمُكْنإإِم ْنإإإَم ٍلْدإإَع ِهإإِب ِ ِلِل ِم ْوإَيْلا َو ِقإَّتَي اإًج َر ْخَم َّلِلاإإِب ِ َّنُهوُق ِراإإإإَف ْمإإُكِلَذ َّاللَّ َ ٍ و ُرإإإإْعَمِب َةَداَهإإإَّشلا ْنإإَم َو ُ َعوإإُي ُهإإَل اوإإُميِقَأ َو ْلَا ِرإإ ِخَ َّ ْلإإَع ْجَي َنإإإإْغَلَب اَذِاإإإإَف اوُدِهإإْشَأ َو َناإَك ْي َوَذ ُن ِم ْمإإُي "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan 34 Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah ke 65 al-Thalaq ayat 1, h.1276
20 hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."35 Begitu juga dengan firman Allah swt ., lainnya: َّنُهوُح ِ ُهَسْفَن ْمُكْيَلَع ٍء ْيَش َّنُهوُكِس ْمَأَف ْوَأ رَس ٍ و ُرْعَمِب َمَلَظ ْلَعْفَي َكِلَذ ْدَقَف ْنَم َو اوُدَتْعَتِل َل َزْنَأ ْمُكْيَلَع َةَمْعِن َّاللَّ اَم َو ِ اوُمَلْعا َو لُكِب َّاللَّ َّاللَّ ِ َ َ َّنُهَلَجَأ ا ًرا َر ِض ُمُتْقَّلَط اَذِإ َو ٍ و ُرْعَمِب اوُذ ِخَّتَت َلا َو ِباَتِكْلا َن ِم َنْغَلَبَف َءاَسِ َّنُهوُكِس ْمُت ِتاَيَآ َّاللَّ ِ ِةَمْك ِحْلا َو نلا َلا َو او ُرُكْذا َو اوُقَّتا َو ِهِب ا ًو ُزُه ْمُكُظِعَي ٌميِلَع َّنَأ "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."36 Allah swt., menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan cerai kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam masa 'iddah37 yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Sabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari golongan Anṣar, dimana ia menjatuhkan cerai istrinya namun ketika masa 'iddah- nya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak istrinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga istrinya tersebut selalu berada dalam masa 'iddah 35 Ibid Surah ke 65 al-Thalaq ayat 2, h.1276 36 Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah ke 2 al-Baqarah ayat 231, h.19 37'Iddah adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, yang diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru'. Lihat Taqi ad-Din Abu Bakr bni Muhammad al-Husaini ad-Damsyiqi asy- Syafi'i, Kifayah al-Akhyar, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 391
selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Demikian asbâb al-nuzûl ayat tersebut menurut Syaikh Ali Sayis.38 Rasulullah Muhammad saw., juga memberikan penegasan bahwa meskipun cerai diperbolehkan akan tetapi ia merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah swt: رَعُم ْنَع ٍدِلاَخ ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح ٍدْيَبُع ُنْب ُريِثَك اَنَثَّدَح ِنْبا ِنَع ٍراَثِد ِنْب ِب ِراَحُم ىِبَّنلا ِنَع َرَمُع 39 ُقَلََّطلا ىَلاَعَت ِالله ىَلِإ ِلَلََحْلا ُضَغْبَأ "Menyampaikan kepada kami Kasir bin 'Ubaid, Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibn 'Umar dari Nabi saw bersabda: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt adalah perceraian." ْنَع ٍل ِصا َو ِنْب ِ ِ :َلاَق ملسو هيلع الله ىلص ِ Al-Qur'an selain menerangkan tentang perceraian, juga memberikan kesempatan untuk berpikir ulang pasca ungkapan cerai terlontar, berupa ruju' atau kembali bersatu, sebagaimana Allah berfirman: ْنَأ ْمُكَل ل ِحَي َلا َو ٍناَس ْحِاِب ٌحي ِرْسَت ْوَأ ٍ و ُرْعَمِب ٌكاَس ْمِاَف ِناَت َّرَم ُق َلََّطلا َّلاَأ ْمُتْف ِخ ْنِاَف ِالله َدوُدُح اَميِقُي َّلاَأ اَفاَخَي ْنَأ َّلاِإ اًئْيَش َّنُهوُمُتْيَتَآ اَّمِم اوُذُخْأَت ِالله َدوُدُح اَميِقُي َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكِئَلوُأَف ِالله َدوُدُح َّدَعَتَي ْنَم َو اَهوُدَتْعَت َلََف ِالله ُدوُدُح َكْلِت ِهِب ْتَدَتْفا اَميِف اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلََف "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum- hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum- hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."40 38 Muhammad 'Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jil. 1, h. 154 39 Sulaiman ibn al-Asy'as Abu Daud al-Sajistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. I, h. 661 40 Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah ke 2 al-Baqarah ayat 229, h.19 21
22 a. Rukun dan syarat Talak Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut: رف نك ةيلختلا ةيانكلا 41 فللا ماقم "Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu at-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf'u al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yakni menghilangkan halalnya "bersenang-senang dengan isteri dalam kedua bentuknya (raj'i dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal." وهو ةغل ىف ةلص م نيع وأ ام وقي قلَطلا هوحنو ىلع ىنعم ولا عطقو ونلا ىف ةللاد حي ةيلحملا لعج رصلا لح يذلا ديقلا زإ ةلا وه فللا عفرو وهو قلَطلا رلإو وأ رش لاس اع Menurut ulama dalam mazhab Malikiyyah, rukun talak itu ada empat, yaitu: 1) Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil. 2) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal shrih atau lafal kinayah yang jelas. 3) Istri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah. 4) Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah.42 Adapun menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah, rukun talak itu ada lima, yaitu: 41'Ala' ad-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, Bada'i wa al-Sana'i, (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz. III, h. 98 42Menurut Ibn Jauza (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu al-mut}alliq (suami), al-mutallaqah (isteri), dan as-sigah (lafal atau yang menempatinya secara hukum), Lihat Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-3, Juz. 7, h. 361-362
23 1) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum. 2) Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyyah membaginya kepada tiga macam, yaitu; a) Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Diantara yang termasuk lafal sharih adalah al-sarrah, al-firaq, al-thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: idzhabi (pergilah kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu) dan lafal- lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila di ucapkan dengan lafal- lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannyauntuk menjatuhkan talak. b) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah.Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi: 43ناسللاب نايبلاك سرخلأل ةدوهعملا ةراشلإا "Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu." 43Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), Cet. Ke-4, h. 351
24 c) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawiḑ) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalanya seorang suami berkata kepada isterinya: Ṯalliqi nafsak (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: Ṯallaqtu (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, istri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak. Menurut pandangan ulama Syafi'iyyah, lafal atau sighah yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang sharih atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang sharih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya. 3) Dilakukan secara sengaja; maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang diketahui cacatnya kesengajaan, yaitu: a) Salah ucapan; misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Ṯaliq(wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah. b) Ketidak tahuan; apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyyah talaknya sah; namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
25 c) Bersenda gurau; talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya d) Adanya unsur paksaan; adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke absahan seluruh bentuk tasharruf kecuali mengislamkan kafir harbidan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum, namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancama bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadis Nabi Saw berikut: الله نإ نع نبا 44 هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عضو لاق ملسو هيلع ىلص الله نع يبنلا سابع "Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi Saw bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah Swt mengangkatkan dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya." e) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat; Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk tasaruf. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadis Nabi saw: هيلع نعو قيفي الله ىلص الله قيتسي ىتح وأ اهنع نأ ةثلَث لوسر مئانلا الله نع نعو يضر ملقلا ربكي ةشئاع نع ملسو لاق ريغصلا نع نونجملا عفر ىتح ىتح لقعي 44(HR. Ibnu Majah dan al-Hakim).Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, Subul al-Salam; Syarh Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 176; Lihat juga: Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Sunan Ibn Majah, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Jil. 1, h. 659
"Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi saw bahwa ia bersabda; Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar." 45 4) Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isternya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fadhalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah. 5) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata keada seorang wanita yang bukan isterinya; anti talliq (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak raj'i, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya; In nakahtuki fa anti talliq (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika iamengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.46 b. Macam-Macam Talak Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara fiqhiyyah implikasi yuridis dari adanya talak memunculkan beberapa macam talak, yakni: 1. Talak Raj'i Talak raj'i, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya. 45(H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadis ini dianggap sahih oleh al- Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban) Lihat Al-Kahlani, Ibid., h. 180-181; Lihat juga, al- Baqi, Ibid., h. 658 46Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Gazali, al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al- Syafi'i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289. Lihat juga: as-Sayyid Abi Bakr, I'anah at-Talibin, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.th.), Jil. 4, h. 2 26
2. Talak Bain Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungnan suami isteri. Talak bain terbagi menjadi dua bagian: a) Talak bain ṣugra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada isteri bekas isterinya itu. Talak yang dijatuhkan suaminya pada isteri yang belum terjadi dukhul (setubuh) adanya Khulu' Hukum talak bain ṣugra; 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan) 3) Masing-massing tidak saling mewarisi manakala meninggal 4) Bekas isteri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah 5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru b) Talak Bain Kubra Bain kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya. Adapun yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah. Hukum talak bain kubra: 1) Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1, 2, dan 4 2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain, dan telah dicerai oleh laki- laki yang mengawininya. 2. Cerai Gugat (khulu') dalam Hukum Islam Menurut bahasa, kata cerai gugat adalah istilah bahasa Indonesia yang sering dikenal dengan istilah khulu' berasal dari khala'ats-tsauba idzaa azzalaba yang artinya melepaskan pakaian; karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Khulu' menurut bahasa, dari kata 27
اًعْلُخ - ُعَلْخَي - َعَلَخ yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian,47 atau اًعَلَخ ُء ْيَشلا َعَلَخ يَنْعَمِب yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.48 Sedangkan menurut istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya maka tertalaklah dirinya.49 Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu' mempunyai dua arti yaitu 'am dan khas. Khulu' dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafaz khulu' atau lafazh mubara'ah atau dengan lafaz talak; pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer.Adapun khulu' dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafaz khulu', pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.50 Secara terminologi, menurut syariat, khuluk ialah pengajuan talak oleh istri : sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al- Bugha : "Khuluk ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan khuluk, yakni pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan."51 Dari pemaparan tersebut bisa kita pahami bahwa khulu' secara syariat hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan. Selain itu, dalam khulu' harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, suami maupun istri tentang nominal tebusan.Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad khulu', harus ada kerelaaan dari pihak suami untuk menerima tebusan, dan kesanggupan dari pihak istri untuk membayar tebusan tersebut. Namun dengan catatan, nominal harga tebusan tidak boleh melebihi nominal mas kawin pada saat pernikahan. 47A.W. Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, h. 361 48Idris Al-Marbawi, Kamus Bahasa Arab Melayu, (Surabaya: Hidayah, 2000), Jil. 1, h. 184 49Abu Mansur, Lisan el-Arab, (Kairo: Daar el-Hadis, 2003), Jil. 3, h. 182 50Muhammad Abu Zahrah, Ahwal Syahkshiyyah, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), h. 329 51Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al- Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, h. 127 28
29 Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum asal khulu' ini ialah mubah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut diantaranya telah disebutkan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al- Fairuzzabadi al-Syairazi: اذإ يدمت "Apabila seorang perempuan benci terhadap suaminya karena penampilannya yang jelek, atau perlakuannya yang kurang baik, sementara ia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka boleh baginya untuk mengajukan khuluk dengan membayar ganti rugi atau tebusan." لا نأ تفاخو ةرشع ءوس وأ رظنم حبقل ىلع ضوع اهجوز هعلاخت ةأرملا هقح زاج نأ تهرك Selain faktor di atas, ada juga motif lain dari khuluk yang bisa mengubah hukumnya, seperti jika suami melalaikan hukum Allah, semisal meninggalkan shalat, atau lainnya, maka hukum khulu' menjadi wajib. Sebaliknya, jika tidak ada motif atau alasan apa pun yang mendasarinya, maka khulu' hukumnya haram. Khulu' dapat juga berarti fida atau tebusan, karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan;52 sebagaimana firman Allah swt : ْنَأ َّلاَأ َّنُه ْوُمُتْيَتاَء ًء ْيَش اَمِهْيَلَع َلََف َحاَنُج ِالله َد ْوُدُح َكِئَل ْوُأَف ْنَم َو َّدَعَتَي ِالله َد ْوُدُح َّلاَأ اَمْيِقُي َدَتْفا ْت ِهِب َن ْوُمل ِظَلا اَفاَخَي اَمْيِف ُمُه ْنَأ ْمُتْف ِخ َّلاَأ َلََف ا ْوُذُخْاَت ْمُكَل ْنِأَف ِالله اَّمِم اَمْيِقُي اَه ْوُدَتْعَت َلا َو َد ْوُدُح َكْلِت ل ِحَي ِالله َد ْوُدُح "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum- hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum- hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim." 53 52H. A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 95 53 Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah ke 2 al-Baqarah ayat 229, h.19
30 Menurut al-Malibariy, khulu' adalah perceraian dengan tebusan dari pihak isteri diberikan pada pihak suami, dengan memakai kata talak atau khulu' atau tebusan.54Khulu' adalah jalan keluar bagi isteri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang biasa melahirkan fasakh, isteri memberikan semacam ganti rugi ('iwad) atas pemberian suami seperti mahar, nafkah, dan sebagainya agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya.55 Hikmah khulu untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga maka khulu' diperbolehkan; Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.56 Sejumlah besar ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa tidak boleh khulu kecuali terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak isteri; sedangkan Syafi'i berpandangan bahwa khulu' itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan, namun khulu' dalam kondisi pertama adalah lebih utama dan sesuai dengan yang ia pilih.57 Adapun kedudukan khulu' di dalam hukum keluarga menurut mazhab Umar, Usman dan Ali ra serta jumhur fuqaha', bahwa khulu' termasuk talak, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanniy mempersamakan khulu' dengan talak; sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' termasuk fasakh di dalam qaul qadim-nya.58 Demikian juga pendapat Imam Ahmad dan Daud, serta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat.Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa khulu' 54Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Fath al-Mu'in Syarh Qurrat al-Aini, (Semarang: Pustaka Alawiyyah, 1997), h. 111 55Abdul Wahhab Muhaimin, "Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita Dalam Perkawinan Dan Perceraian", Jurnal Ahkam, No. 4 (Maret1998), h. 44 56Ali Ahmad Al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta; Gema Insani, 2006), h. 379 57Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997) Jil. 1, h. 376 58Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), h. 276
31 merupakan kata sindiran; Jadi jika dengan kata kinayah tersebut menghendaki talak, maka talak pun terjadi, dan jika tidak maka menjadi fasakh; akan tetapi dalam qaul jadidnya dikatakan bahwa khulu' itu adalah talak.59 Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa khulu' adalah terbagi dua lafazh yaitu: sarih dan kinayah. Lafaz sarih menjadikannya sebagai talak bain tanpa niat karena apabila suami dapat merujuk isterinya pada masa iddah maka penebusannya tidak berarti lagi, sedangkan kinayah jatuh talak bain dengan disertai niat.60 Abu Tsaur berpendapat, apabila khulu' tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk isterinya; sedangkan apabila khulu' menggunakan kata talak, maka suami dapat merujuk isterinya. Fuqaha yang menganggap khulu' sebagai talak mengemukakan alasan bahwa fasakh itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedang khulu ini berpangkal pada kehendak ikhtiyar; oleh karena itu khulu' bukan fasakh. Fuqaha yang tidak menganggap khulu' sebagai talak mengemukakan alasan bahwa Allah telah berfirman dalam al-Baqarah ayat 230 yang intinya adalah Talak yang dapat dirujuk dua kali. Kemudian Allah menyebutkan tentang khulu, Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang keempat.61 Adapun fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat di atas memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak. Dengan kata lain bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan, apakah berkaitannya harta 59Imam asy-Syafi'i,al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikri, 2002), Jil. 3, h. 220 60Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, (Beirut, Dar al-Fikri, 1992), Jil. 4, h. 328 61Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 94
32 pengganti pada pemutusan ikatan perkawinan karena talak, fasakh, atau bukan.62 يِب ِنَع َو ص ِهْيَلَع ى نِكَل ًةَقْيِلْطَت ؟ُهَتَقْيِدَح "Hadis Rasul dari Ibnu Abbas ra. "Bahwa Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur". Maka Rasulullah saw., bersabda: "Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?". Ia menjawab, "Ya", maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun 63" ُةَأ َر ْما ِتِباَث ِتَءاَج ُبِتْعَا ،ِالله ى نِا اَم ِمَلَْس ِلاْا َلاَقَف ُس َر . ِالله ص: ِا ُل ْوُس َر ىَلِا ٍساَّمَش ٍقُلُخ َو َلا َنْي د ُرَتَا م ص اَهْق لَط َو َّنلا ، ٍنْيِد ِسْيَق ِنْب ِنْب ْيَلَع ِه ىِف ُل ْو ِالله َةَقْيِدَحلْا ِلَبْق َلاَق : َل ْوُس َر ىِف . ِنْبا ٍساَّبَع ْتَلاَقَف اَي : َرْفُكلْا ُه َرْكَا ْمَعَن : ْتَلاَق َلاَقَف menceraikannya Dalam penjelasan hadis tersebut menyatakan bahwa, jika khulu' dilakukan, maka istri wajib mengembalikan harta yang telah diberikan kepadanya (yaitu mahar yang telah diterimanya). Hal itu juga ditegaskan dalam hadis lain, sebagai berikut: ُهإإَتَأ َر ْما َب ىإَلِا اإَهَل ْيِذَّلا ِذ َ َّب َرإإَتَت ِسْيإإَق َنإإْب َتإإِباَث َّنَا ٍذ وإإَعُم ِتإإْنِب ِعإإ يَب رلا ِنإإَع َرإإَض ٍسا إإْب َّمإإَش ِن ِنْب ِالله ِدْبَع ُتْنِب ُةَلْيِمَج َيِه َو اَهَدَي يَبُا ىَتَاَف ، َا ِهْيِكَتإْشَي اَه ْوُخ َرَسَكَف ُخ :ُهَل ٍتِباَث ىَلِا ص ِالله ُل ْوُس َر َلَس ْرَاَف :ص ِالله ِل ْوُس َر َلاَقَف َر اإإَه َرَمَاَف َْمإإَعَن :َلاإإَق َاَهَلْيِبإإَس لإإَخ َو َكإإْيَلَع ْنَا ص ُل ْوإإُس ِالله اَهِلْهَاِب َقَحْلَت َو ًةَد ِحا َو ًةَضْيَح "Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti 'Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah saw., untuk mengadukannya, lalu Rasulullah saw., mengutus (seseorang) kepada Tsabit, kemudian Nabi saw., bersabda kepadanya, "Ambillah kembali apa yang pernah kamu berikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia". Tsabit menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah saw., menyuruh Jamilah agar menunggu satu kali haidl dan pulang kepada keluarganya". [HR. Nasâi,]64 Namun dalam beberapa hadis lain, diantaranya, Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, Nabi saw.,bersabda: 62Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, Ibid. h. 94 63Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizhah al-Ju'fi al-Bukhar, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar al-Qolam, 2007), jilid Ke-II, h, 140 64Al-Syaukani, Nailul Authar (Jakarta: Pustaka Azam, 2018), juz 6, h. 277
ْب ُن َفْلا ْلْا ُنْب ُدَم ْحَأ اَنَثَّدَح َع ْن ْنَع ِلْض ٍدْي َز ِنْب ِداَّم َح َث ْنَع َءاَمْسَأ يِبَأ ْنَع َةَب َلَِق يِبَأ ْنَع َبو يَأ َلاَق َق َلا َّاللَّ ُلوُس َر ِ : َناَب ْو ٍسْأَب َق َلََّطلا َّاللَّ ىَّلَص ٍةَأ َر ْما اَم يَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ ِرْيَغ َما اَهَج ْو َز يِف اَهْيَلَع ٌما َرَحَف Ahmad bin al-Azhar'i telah menceritakan kepada kami, beliau diceritai oleh Muhammad bin Fadli, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma' dari Tsauban, dia berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Siapapun seorang isteri yang menuntut cerai dari suaminya (Khulu') tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga". (HR. Ibnu Majah)65 اَنَثَّدَح ِرَه ْزَ ُدَّمَحُم َلَأَس ْت ِةَّنَجْلا ُةَحِئا َر Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah ra ; ُتاَقِفاَنُمْلا ُتاَع ِزَتْنُمْلا "Para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, ُتاَعِلَت ْخُمْلا َو َّنُه yang suka khulu' (gugat cerai) dari suaminya, mereka itulah para wanita munafiq." (HR. Nasa'i)66 Larangan istri meminta cerai itu hanya berlaku jika permintaan cerai itu dilakukan tanpa ada alasan yang dibenarkan syar'i, seperti penegasan Nabi dalam hadist min gairi ma ba'sin (permohonan cerai tanpa alasan). Alasan-alasan meminta cerai yang dapat dibenarkan itu misalnya suami tidak mau memberi nafkah lahir atau tidak mampu memberi nafkah batin karena impoten atau suami selingkuh, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika memang ada alasan syar'i, maka istri diberikan hak untuk meminta cerai (khulu') kepada suaminya.67 Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syari'at. Para ulama fikih melakukan klasifikasi mengenai hukum Khulu' sebagai berikut :68 65Abu Abdullah, Sunan Ibnu Majah, Op.Cit., h. 2007 66At-Taisiir bi Syarh al-Jaami' al-Shogir, 1:607 67lyas, Hamim, Dkk, Perempuan Tertindas, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2005), h. 68 Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 94 33
a. Makruh. ini merupakan hukum asal khulu' . Dimana suami membenci istrinya karena buruk akhlaknya dan ia merupaya agar istri menggugat cerai melalui khulu', maka menurut para ulama makruh bagi suami menunut tebusan dari istri. b. Mubah. Artinya bahwa perceraian melalui jalan khulu' oleh istri dibolehkan tidak dikenai dosa bagi pelakunya. Dengan ketentuan bahwa istri sangat membenci suaminya, dan dikhawatirkan istri tidak dapat menunaikan hak suaminya sebagaimana yang diperintahkan Allah swt. c. Haram. Hal ini dapat terjadi dari dua pihak. Pertama dari pihak suami. Dimana suami sengaja menyusahkan istri dan tidak mau berkomunikasi dengan istri, sengaja tidak memberikan hak-hak istri, dengan tujuan agar istri merasa tertekan seolah seperti diteror yang akhirnya istri tidak tahan dan menggugat suami melalui tebusan/iwadh. Dan apabila suami menceraikan istri, maka suami tidak berhak mengambil tersebut. Kecuali istri melakukan perbuatan keji seperti berzina atau melakukan perbuatan maksiat maka suami dapat membuat suatu kondisi yang menyusahkan istri agar membayar tebusan melalui jalan khulu'. d. Sunnat. Apabila suami berlaku Mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, seperti suami meremehkan shalat, puasa dan meremehkan ajaran ajaran agama, maka disunnahkan istri menggugat cerai suami melalui jalan khuluk. e. Wajib. Dimana suami memilki keyakinan atau perbuatan yang dapat mempengaruhi aqidah istri keluar dari Islam. Sementara Istri tidak mampu membuktikan perbuatan suami tersebut di depan Pengadilan. Atau istri mampu membuktikan keyakinan dan perbuatan suami di atas tetapi pengadilan belum memvonis suami murtad sehingga tidak bisa bercerai, maka dalam keadaan demikian wajib bagi istri menggugat melalui jalan khuluk, karena 34
seorang muslimah tidak selayaknya menjadi istri dari suami yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.69 Menurut ulama fiqh khusus Syafiyyah menjelaskan rukun khulu' itu ada lima perkara: (1) Al-Mujib (2) Al-Qabil (3) Mua'wad (4) 'Iwadh (5) Shighah a. Al-Mujib (Suami) Yang dimaksudkan dengan al-mujib ialah penyataan khuluk' dari suami misalnya: "Aku ceraikan engkau atau aku mengkhulu' engkau dengan uang Rp Satu Juta Rupiah" Ataupun suami menjawab pertanyaan isteri, misalnya isteri berkata: "Ceraikan aku dengan Satu Juta Rupiah". Lalu suami menjawab "Aku ceraikan engkau dengan satu Juta rupiah". Dan syarat dari almujib hendaklah seorang suami itu yang baligh, berakal dan mampu membuat pilihan ( tidak dipaksa ). Dengan demikian maka tidak sah khulu' seorang kanak-kanak, orang gila dan orang yang dipaksa. Adapun orang yang muflis dan safih (orang yang tidak boleh membuat keputusan sendiri dengan baik mengenai hartanya) maka khulu' dari keduanya ini adalah sah. Kewajiban bagi isteri membayar bayaran ganti, dan mestilah diserahkan bayaran ganti itu kepada wali bagi suami yang safih. Adalah tidak harus diserahkan bayaran ganti tersebut kepada suami yang safih, kerana ditakuti ia tidak dapat mengurus harta tersebut kecuali setelah mendapat izin dari walinya, maka bolehlah diserahkan bayaran ganti itu kepada suami yang safih tersebut. Jika isteri menyerahkan bayaran ganti itu kepada suami yang safih tanpa pengetahuan wali dan harta itu lenyap, maka wajiblah atas isteri membayar mahar mitsil. Mahar mitsil ialah mahar yang sebanding dengan mahar perempuan-perempuan dalam keluarga isteri yang terdekat misalnya adik-beradik, dan jika tidak ada, hendaklah mengikut jumlah mahar yang menjadi 69 Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 94 35
kebiasaan bagi perempuan di daerah itu. Misalnya, jika mahar bagi kakak atau adik dalam keluarga isteri sebesar satu Juta Rupiah, maka isteri wajib membayar sebanyak jumlah tersebut kepada wali suaminya. b. al-Mukhtali'/Istri, sebagai syarat dari Istri mesti seorang yang mukallaf, bila istri masih kanak-kanak atau masih mumayyiz maka khulu' tidak sah. Begitu juga istri dalam keadaan gila, dalam Pengampuan (tidak cakap bertindak secara hukum) maka tidak sah khuluknya. c. Al-Mua'wad/tebusan; Al-Mua'wad ialah tebusan yang diberikan istri kepada suami sebagai iwadh. Yang dimaksudkan disini ialah hak suami ke atas isteri dalam perkawinan, dimana seorang isteri itu adalah di bawah kuasa suaminya. Jika berlaku khulu' wajiblah bagi isteri membayar bayaran ganti kepada suaminya untuk menebus hak suami itu dalam perkawinan kerana khulu' itu adalah atas kehendak isteri. Adapun sebagai syaratnya bahwa tebusan diberikan dalam keadaan suami istri masih terikat tali perkawinan. d. Al-'Iwadh. Al-'iwadh ialah bayaran ganti yang diambil oleh suami daripada isteri sebagai tebusannya dalam menuntut khulu'. Apakah dalam bentuk mahar yang diberikan oleh suami semasa pernikahan seperti Kasus Tsabit Bin Qois.70 B. Perceraian dalam Hukum Indonesia 1) Cerai Talak dalam Hukum Indonesia Adapun istilah perceraian di dalam ketentuan hukum di Indonesia disebut dengan putusnya perkawinan, yang bermakna berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Berkenaan dengan istilah tersebut, Amir 70Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 94 36
Syarifuddin71 memberikan argumentasi bayani tentang penggunaan istilah tersebut di dalam Islam, hal ini dikarenakan di dalam fikih istilah putusnya perkawinan dapat diartikan ba'in, yakni suatu bentuk perceraian dimana suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan akad nikah yang baru, dan lawan katanya adalah raj'i yang bermakna bercerainya suami dengan istrinya dalam bentuk yang belum tuntas, sehingga masih mungkin kembali kepada mantannya tanpa akad nikah yang baru selama istrinya masih berada dalam 'iddah atau masa tunggu, namun jika dalam masa tunggu tersebut mereka tidak kembali, maka perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau disebut dengan ba'in. Istilah perceraian yang bermakna putusanya perkawinan dapat pula dirujuk di dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif, yakni; Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan72. Sebagaimana peraturan perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia tersebut, nyatalah bahwa bentuk perceraian dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu karena disebabkan kematian atau perceraian, yang mana perceraian merupakan emergency exit, yaitu jalan alternatif, dalam artian dibolehkan walaupun dibenci oleh Allah, dalam hal ini haruslah dilakukan di depan pengadilan. Adapun dasar hukum perceraian perspektif normatif-yuridis di Indonesia adalah: a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain; 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami 71Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit., h. 189 72Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Pegawai Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Negeri Sipil, Op.Cit., h. 12 37
kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975) 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuanyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36) b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). Adapun dalam konteks Indonesia, sesuai dengan aturan perkawinan maka pasal yang dapat dijadikan sebagai bagian utama seperti rukun dalam perceraian adalah Pasal 39 UU Perkawinan ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yangbersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itutidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.73 Pasal tersebut dikuatkan oleh Pasal 115 KHI yang menjelaskan bahwa; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agamatersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Artinya, rincian rukun perceraian yang 73 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Op.Cit., h. 12-13 38
39 diungkapkan oleh para ulama di dalam fiqh-nya hanya berlaku setelah perkara tersebut masuk ke dalam persidangan. Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam Pasal 19 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan: ayat (1), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan,setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2); untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.74 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas: a. Suami melanggar ta'liq talaq; 74Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Cet. Ke-2, h. 71
b. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. 2) Cerai Gugat dalam Hukum Indonesia Dari uraian di atas, maka pada dasarnya yang membedakan antara cerai talak dan cerai gugat adalah bahwa; cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Nantinya isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan pengadilan agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila suami tidak datang ke pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka permohonan cerai talak batal demi hukum. Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menjatuhkan talak I bain sughra dari tergugat (nama istri) kepada penggugat (nama suami). Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan agama karena yang meminta cerai adalah istri. Suami juga tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada istri. Dalam praktik di pengadilan agama, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan agama untuk meminta nafkah lalu yaitu nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri. Adapun dalam hal cerai gugat, seperti dalam doktrin fiqh, setiap permohonan cerai yang diajukan oleh isteri itu tidak harus selalu berbentuk khulu' yang diikuti dengan pembayaran 'iwaḑ, tetapi dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yakni Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974, pasal 19 PP No. 9/1975 Pasal 116 dan 51 KHI, yaitu: 1) Suami berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3) Suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat; 40
4) Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan; 5) Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; 6) Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan pertengkaran 7) Suami melanggar taklik talak dan atau perjanjian perkawinan. 3) Prosedur Perceraian di Pengadilan Secara umum, tata cara berperkara di Pengadilan Agama diatur secara rinci oleh Mahkamah Agung.75 a. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Gugat diajukan oleh istri yang sudah melangsungkan pernikahan yang sah (dibuktikan dengan surat nikah) dan hendak mengakhiri perkawinan melalui Pengadilan. Surat gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah kabupaten yang sama dengan tempat tinggal penggugat. Pengajuan gugatan dilakukan setiap saat pada jam kerja dan hari kerja Pengadilan, dan biasanya dibuka pada hari senin sampai hari jum'at dari pukul 08.00 hingga 16.30.76 Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan di Pengadilan Agama diatur di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain: 1) Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Suami meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan penggugat; 3) Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan; 4) Suami bertindak kejam dan suka menganiaya, sehingga keselamatan penggugat terancam; 75Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat di dalam website MA dan di seluruh website satunya dapat dirujuk ke Pengadilan Agama tanjungkarang.go.id, dll. se-Indonesia. Salah 41 dan
5) Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit; 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali; 7) Suami melanggar taklik-talak yang diucapkan saat ijab-kabul; 8) Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga.77 Pengajuan gugatan bisa diwakilkan kepada orang lain, dengan menggunakan kuasa. Kuasa ada dua macam, yaitu; 1) Kuasa hukum dari pengacara/ advokat; 2) Kuasa dari keluarga (kuasa insidentil). Dalam hal menggunakan kuasa insidentil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni; 1) Penggugat harus mengajukan permohonan izin kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan; 2) Yang boleh menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah, paling jauh hingga derajat ketiga. Misalnya; satu derajat ke bawah (anak anda), ke samping (saudara kandung anda), atau ke atas (orang tua anda); 3) Seseorang hanya diperbolehkan menjadi kuasa insidentil satu kali dalam 1 tahun; 4) Penggugat dan Kuasa Insidentil harus menghadap ke Ketua Pengadilan Agama secara bersamaan; 5) Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat izin kuasa insidentil. Untuk mendukung gugatan cerai, harus disiapkan surat-surat dan saksi-saksi yang akan dijadikan alat bukti untuk menguatkan gugatan cerai. 78Dalam hal surat-surat yang harus disiapkan adalah; 1) Buku Nikah asli; 77Inpres no.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Pasal 16 78Keputusan Mahkamah Agung Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Surat tentang Prosudur Keputusan Mahkamah Agung Nomor 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 pengajuan perkara 42
2) KTP asli; 3) Akta kelahiran anak-anak (jika mempunyai anak) asli; 4) Surat Kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta gono-gini, misalnya BPKB, Sertifikat Rumah, dst (jika ada); 5) Surat visum dokter atau yang surat-surat lainnya yang diperlukan (jika ada). Surat-surat di fotocopy, dan setiap jenis surat diberi satu meterai seharga Rp. 6.000,-. Fotocopy surat-surat tersebut diserahkan ke Majelis Hakim sebagai alat bukti, sementara surat-surat yang asli hanya ditunjukan dan kemudian dibawa pulang kembali, kecuali Buku Nikah yang asli tetap disimpan di Pengadilan. Adapun saksi-saksi yang harus disiapkan adalah; 1) Saksi-saksi terdiri dari paling sedikit 2 orang; 2) Saksi boleh berasal dari keluarga, tetangga, teman atau orang yang tinggal di rumah penggugat; 3) Saksi harus mengetahui (mendengar dan melihat) secara langsung peristiwa terkait dengan gugatan cerai; 4) Saksi haruslah orang yang sudah dewasa (sudah 18 tahun atau sudah menikah). Saksi-saksi harus dihadirkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim pada sidang pembuktian. Adapun langlah-langkah yang ditentukan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah: 1) Mencari Informasi a) Sebelum mengajukan gugatan cerai, ada baiknya calon penggugat mencari informasi yang detil mengenai proses pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu, agar calon penggugat yakin atas apa yang akandilakukan itu tepat. b) Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengajuan gugatan cerai, calon penggugat dapat langsung ke 43
bagian meja informasi di Pengadilan setempat, atau telepon, membuka website, menghubungi LSM terdekat. 2) Datang ke Pengadilan a) Setelah calon penggugat yakin ke Pengadilan mana harus datang untuk mengajukan gugatan, selanjutnya datanglah ke Pengadilan tersebut dengan membawa surat gugatan cerai sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Pengadilan. b) Jika calon penggugat menggunakan Kuasa Hukum, maka calon penggugat dapat meminta Kuasa Hukum untuk membuat Surat Gugatan atas nama calon penggugat. c) Jika calon penggugat adalah penyandang tunanetra, buta huruf atau tidak dapat baca tulis, maka dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan. 3) Mengajukan Surat Gugatan ke Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Menyerahkan Surat Gugatan yang sudah disiapkan kepada Pejabat Kepaniteraan di Pengadilan. 4) Membayar Biaya Panjar Perkara a) Pada hari yang sama setelah penggugat menyerahkan Surat Gugatan kepada Kepaniteraan, Kepaniteraan akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). b) Penggugat akan diminta membayar Biaya Panjar Perkara di bank yang ditunjuk oleh Pengadilan. c) Menyimpantanda pembayaran (yang dikeluarkan oleh bank) dan serahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada Pengadilan, karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara. d) Apabila penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka penggugat bisa mengajukan Permohonan Prodeo kepada Ketua Pengadilan. 44
45 e) Biaya perkara dibayar pada saat pendaftaran sebagai panjar biaya perkara, dan akan diperhitungkan pada saat pembacaan putusan. f) Ketentuan panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan, disesuaikan radius/jarak antara domisili penggugat dengan kantor Pengadilan, sehingga biaya perkara antara masing-masing orang bisa berbeda. g) Panjar biaya perkara terdiri dari; 1) Biaya Pendaftaran, 2) Proses, 3) Pemanggilan, 4) Redaksi, 5) Meterai, 6) dan Biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, penyitaan, bantuan panggilan melalui Pengadilan lain. h) Penghitungan besarnya biaya perkara akan dicantumkan dalam isi putusan. Biaya perkara tersebut akan diambil dari panjar yang sudah dibayarkan pada saat pendaftaran. Jika masih ada sisa panjar biaya perkara, maka uang sisa akan dikembalikan kepada penggugat. 5) Nomor Perkara Setelah membayar panjar biaya perkara, Anda akan mendapatkan nomor perkara. 6) Menunggu Hari Sidang a) Dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera menetapkan hari sidang. b) Atas dasar penetapan hari sidang (PHS), juru sita memanggil penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang. Surat
46 Panggilan tersebut harus diterima sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari persidangan. c) Surat panggilan sidang untuk istri harus diserahkan di tempat tinggal istri. Surat panggilan sidang untuk suami akan diserahkan kepada suami di tempat tinggalnya. Jika keduanya tidak sedang berada di rumah, maka Juru Sita akan menitipkan surat panggilan sidang kepada Kepala Desa/Lurah di tempat keduanya tinggal. 7) Menghadiri Sidang Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, Penggugat dan Tergugat harus hadir di pengadilan. Keduanya dipanggil masuk ke ruang sidang sesuai urutan kehadiran. Adapun batang tubuh yang wajib termaktub di dalam isi gugatan cerai adalah: 1) Identitas para pihak (istri dan suami) terdiri dari; nama lengkap (beserta gelar dan bin/binti), umur, pekerjaan, tempat tinggal. 2) Dasar atau alasan gugatan, berisi keterangan berupa urutan kejadian sejak mulai perkawinan dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara istri dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan. 3) Tuntutan/permintaan hukum (petitum), yaitu tuntutan yang diminta agar dikabulkan oleh hakim. Seperti; a) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; b) Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian; c) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp.........;
d) Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada penggugat; e) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak melalui penggugat sebesar Rp......... setiap bulan; f) Menghukum tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) terhitung sejak ......... sebesar Rp......... perbulan sampai anak mandiri/dewasa; g) Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) berupa .........; h) Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama; i) Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing; j) Menghukum penggugat membayar biaya perkara .........; dst. Setelah surat gugatan tersebut masuk ke meja Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan memeriksa identitas istri dan suami. Jika keduanya hadir, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya, baik langsung maupun melalui proses mediasi. Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya dalam setiap kali sidang, namun penggugat memiliki hak untuk menolak untuk berdamai dengan suami. Dalam hal mediator, keduanya boleh memilih mediator yang telah tercantum di dalam daftar yang ada di Pengadilan, dengan ketentuan; 1) Jika mediator adalah hakim, maka penggugat tidak dikenakan biaya. Jika mediator bukan hakim, penggugat dikenakan biaya. 2) Mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan. 3) Jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka penggugat diminta untuk mencabut gugatan. 4) Jika mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses berlanjut ke persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan, 47
48 jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan. b. Proses Penyelesaian Perkara Perlu dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa keluarga, yakni perceraian, tidak diperkenankan berlangsung di luar pengadilan atau di bawah tangan. Penyelesaian problem keluarga melalui jalur hukum negara yakni ke Pengadilan Agama adalah satu-satu jalan yang maslahat untuk meraih fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirah hasanah. Muhammad Syahrur dengan tegas menyebutkan bahwa semua penyelesaian perceraian harus di depan pengadilan. Hal ini berguna untuk menutup semua aib yang ada pada masa pernikahan dan harus tetap dijaga pasca perceraian. نوكي لا ءاضقلا "Perceraian antara suami-istri secara tegas harus diselesaikan melalui jalur persidangan."79 نع رط قي لاإ ارصح ةأرملاو لجرلا نيب قلَطلا Pada koteks Indonesia, konstitusi menjelaskan bahwa rumah besar umat Islam dalam menyelesaikan problem rumah tangga berada di kantor Pengadilan Agama, dimana setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia yang pada awalnya berada di bawah Departemen Agama selanjutnya berpindah ke lingkungan Mahkamah Agung. Kewajiban menyelesaikan sengketa keluarga (perceraian) di Pengadilan Agama dapat dirujuk di dalam Pasal 115 KHI, dimana; perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pada pasal selanjutnya yakni 129 79 Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah, (Beirut: Binayat al- Wahhad, 2000), h. 626
dan 132 KHI, tata cara perceraian diatur dengan tidak hanya mengamini kehendak suami dalam menjatuhkan talak akan tetapi juga dapat dilakukan oleh isri melalui gugatan perceraian, sehingga istilah antara kedua perceraian tersebut dibedakan, di mana jika diajukan oleh suami maka menjadi cerai talak, sedangkan jika diajukan oleh istri dinamai cerai gugat. Ketentuan normatif-yuridis di atas memberikan penjelasan bahwa Pengadilan Agama harus manjadi icon perbaikan rumah tangga bukan icon perceraian. Sehingganya dapat menjadi salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian sesuai prinsip hukum perkawinan nasional, dimana untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Dalam ketentuan tersebut terdapat rumusan "kecuali ditentukan secara khusus dalam undang-undang ini", menyiratkan ada beberapa prosedur khusus di dalam penyelesaian perkara khususnya masalah perceraian yaitu meliputi asas hukum di Pengadilan Agama, Pejabat teknis yang menangani perkara, dan prosedur teknis admisitratif dan yudisial di Pengadilan Agama. Beberapa asas hukum dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, berdasarkan UU PA, meliputi; asas personalitas keislaman, asas kebebasan/kemerdekaan, asas islah, asas tertutup untuk umum, asas pemeriksaan oleh hakim, asas pemeriksaan 30 hari, 49
50 asas pemeriksaan in person, asas equality, asas aktif memberikan bantuan. Pejabat Teknis yang berperan dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bersyaratkan agama Islam, yang terdiri atas pimpinan Pengadilan yakni ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama yang bertugas dalam mengawasi koordinasi hakim Pengadilan Agama di dalam menangani perkara perceraian, serta bertanggung jawab di dalam kelancaran proses penyelenggaraan administrasi perkara dan yudisial perkara perceraian di Pengadilan Agama.80 Hakim Pengadilan Agama bertugas dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang masuk di kepaniteraan Pengadilan Agama. Panitera memiliki tugas di dalam membantu tugas hakim mulai dari proses administrasi perkara hingga proses yudisial. Juru sita bertugas dalam menjalankan tugas dari pimpinan Pengadilan Agama dan majelis hakim di dalam memanggil para pihak dan saksi serta melakukan penyitaan terhadap objek perkara. Prosedur administratif atau proses pengajuan perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama dilakukan dengan pola Bindalmin sebagaimana dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992. Diawali dengan pengajuan permohonan talak/gugatan cerai bagi suami atau istri yang beragama Islam di kepaniteraan yakni ke meja I beserta photo copy buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, aset selama menikah dan lain-lain. Selanjutnya petugas meja I menaksir panjar biaya perkara yang harus dibayar Pemohon/Penggugat apabila tidak mampu dapat mengajukan prodeo, selanjutnya permohonan/gugatan dicatat dan 80 Pasal 54 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
51 diberikan nomor register perkara.Berkas tersebut diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama untuk dipelajari dan kemudian menetapkan majelis hakim dan panitera.Majelis hakim yang sudah ditetapkan harus menetapkan hari sidang dalam waktu 7 hari yang selanjutnya majelis memerintahkan juru sita memanggil para pihak. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.81 Setelah proses administrasi selesai, maka proses yudisial atau pemeriksaan perkara dilangsungkan di ruang sidang, di mana pada sidang pertama majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, Jika ternyata dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil, maka hakim mediator mengeluarkan penetapan bahwa upaya mediasi dinyatakan gagal, sehingga proses dilanjutkan ke persidangan biasa/pokok yakni pembacaan surat permohonan atau gugatan di muka sidang di persidangan selanjutnya.82 Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan atau gugatan di muka sidang, sedangkan formulasi permohonan talak oleh suami/gugatan cerai oleh istri adalah sama, terdiri atas identitas pihak, posita dan petitum; dilanjutkan dengan pengajuan jawaban atas gugatan yang berisi eksepsi dan gugatan tambahan bagi istri. Proses replik oleh Penggugat dan duplik oleh Tergugat. Pembuktian yang dilakukan setelahnya terdiri atas alat bukti surat, keterangan saksi khususnya dari pihak keluarga yang dibentuk hakam, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Setelah pembuktian dilanjutkan proses kesimpulan pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. Putusan akhir adalah final dari rangkaian sidang di mana putusan permohonan talak sifat putusannya berbentuk 81Lihat Undang - undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009, LN. No. 159 Tahun 2009, TLN. No. 5078, Psl. 68ayat (1). 82Het Herzeine Buitengeweschten (RBg)Pasal 158 Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 132 (a)/Rechtsreglement
52 "deklaratoir " dan gugatan cerai berupa putusan yang bersifat "konstitutif" dan "declaratoir". Formulasi putusan terdiri atas irah-irah (aksesoris) "Bismillahirrahmanirrahim" dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, identitas para pihak, pertimbangan hukum mengenai peristiwa dan tentang hukumnya, dan amar majelis hakim yang dicantumkan masa 'iddah istri. Selanjutnya proses ikrar talak oleh suami harus dihadiri istri dan disaksikan oleh majleis hakim dan panitera. c. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Atas dasar normatif-fiqhiyyah , para ulama menyepakati bahwa seorang hakim atau qadi harus memiliki pegetahuan hukum dalam menciptakan pertimbangan hukum, yakni: 1) Mengetahui al-Qur'an tentang hukum-hukum yang tercakup didalamnya, baik yang menghapuskan (nasikh) maupun yang dihapuskan (mansukh), muhkamat dan mutasyabihat, umum dan khusus, global dan terperinci; 2) Pengetahuan tentang sunnah Rasulullah yang sahih, baik dalam bentuk perbuatan, ucapan, maupun cara datangnya (asbab al- wurud); 3) Mengetahui pendapat ulama' salaf tentang apa saja yang mereka sepakati (ijma') dan yang mereka perselisihkan untuk mengikuti ijma' dan berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah yang diperselisihkan; 4) Mengetahui qiyas yang bisa membantu dalam mengembalikan masalah cabang yang didiamkan kepada dasar-dasar yang dijadikan rujukan dan yang disepakati.83 83Nur Shofa Ulfiati, Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), h. 47; Romli SA, Muqaranah Madzahib fi al-Ushul,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 47-49
Pada konteks hukum keluarga di Indonesia, pernyataan tentang dasar hukum pertimbangan hakim didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan ketentuan di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan : 1) Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan; 2) Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; 3) Setiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh Hakim Ketua, Hakim anggota yang memutus dan perangkat yang ikut serta didalam persidangan; dan 4) Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera yang ikut serta di dalam persidangan. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka yang perlu dimuat di dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan seperti itu, sehingga dengan demikian akan menjadi nilai obyektif di dalam persidangan. Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. Berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut, menggambarkan bahwa hakim harus mampu menganalisa fakta atau kejadian, yakni menilai fakta-fakta yang telah diajukan di dalam pengadilan, mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi baik dari penggugat ataupun terguggat, serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutus perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis; dengan demikian maka pertimbangan hakim beserta putusannya tidak dapat dipisahkan. 53
54 Pertimbangan atau considerans adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif).84 Atas dasar keterangan-keterangan tersebut maka hakim dalam mempertimbangan dan memutuskan sebuah perkara harus berlandaskan hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah swt.Dalam konteks Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya. Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menetukan bagaimana caranya menjamin pelaksaan hukum perdata materiil.85 4) Dampak Perceraian a. Terhadap Anak Al-Jarjawi menjelaskan bahwa dampak dari adanya perceraian tersebut bagi anak adalah; 84R. Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 79 85 Ibid
ءلَب لك ببسو ءادلا لصأ وه اذهو ،بادلَا قنت و قلَخلْا دسفتف ءاقشو "Maka akan rusaklah akhlak dan berkurangnya adab (pada diri anak-anak), hal ini merupakan asal-muasal munculnya penyakit (sosial) dan sebab dari segala cobaan dan kesengsaraan." 86 Tidak dapat disangkal bahwa anak akan sedih bila mereka menyaksikan perkelahian orang tuanya terlebih bila pertengkaran tersebut menyebabkan perceraian. Kurangnya perhatian orang setelah perceraian juga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak; anak akan merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan; Anak-anak tersebut umumnya akan mencari pelarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas dan narkoba. Hal yang paling berat dalam kasus perceraian adalah bagaimana memulihkan kembali hubungan yang baik dan menciptakan keakraban lagi antar kedua orang tua.Pengaruh orang tua dapat menciptakan kekuatan pada diri anak, meskipun kasus perceraian itu tetap membawa dampak dalam perkembangan sosial dan emosi anak.Fakta di lapangan membuktikan bahwa mayoritas anak-anak nakal merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga broken home.87 b. Terhadap Harta dan Ekonomi Adapun dampak perceraian terhadap harta dan ekonomi bagi suami atau istri adalah dengan harus terbaginya harta yang telah dikumpulkan dan dirasakan bersama menjadi beberapa bagian. Para 86'Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 2, h. 58 87Wulan Saripah mengutip bahwa, bahwa 63% dari anak nakal dalam suatu lembaga pendidikan anak-anak delikuen berasal dari keluarga-keluarga yang tidak teratur, tidak utuh atau mengalami tekana`n hidup yang terlampau berat. Meril mendapatkan 50% dari anak delikuen (anak-anak yang menyeleweng) berasal dari keluarga broken home. Menurut hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Pendidikan IKIP Bandung tahun 1959 dan 1960 menyatakan sekurang- kurangnya 50% dari anak nakal di Prayuwana dan Penjara Anak-anak di Tangerang berasal dari keluarga-keluarga yang tidak utuh. Lihat Wulan Saripah, "Profil Interaksi Sosial Peserta Didik Broken Home dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling", Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandaung, 2013, h. 4 55
ahli fiqh sepakat bahwa mantan istri yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak [tiga. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi'i ia masih berhak mendapatkan tempat tinggal, sedangkan menurut Abu Hanifah, isteri yang ditalak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.88 Pada konteks hukum keluarga di Indonesia, harta benda dalam perkawinan, pengaturannya di dalam Pasal 35 UUP dibedakan menjadi tiga macam, yaitu; 1) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan istri dalam artian bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah; hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain (Pasal 37 UUP). Mengenai hal ini, menurut Hilman,89 akibat hukum yang menyangkut harta bersama, berdasarkan Pasal 37 UUP tersebut diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya; 2) Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan dan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat 2 UUP). Tetapi apabila 88Sayyid Sabiq, Op.Cit., Jil. II, h. 337 89Lihat Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 189 56
57 pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing- masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; 3) Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.Pada sisi harta perolehan ini,hukum penguasaannya pasca perceraian samaseperti harta bawaan. Bahkan, dampak materiil sudah dapat dirasakan ketika sidang perceraian masih berlangsung, yakni akibat adanya sita marital. Sita marital atau sita harta bersama, menurut Yahya Harahap90 memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat. c. Terhadap Kehidupan Sosial Perceraian berpeluang terjadi pada suami istri akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan. Selain gejala umum, perceraian juga dipandang sebagai gejala alamiah ketika sesuatu yang berbeda disatukan dalam satu atap rumah tangga. Bahkan, lebih ekstrem lagi, perceraian dianggap sebagai jalan keluar jika masalah yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.91 90M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), h. 369; Lebih jelas tentang ketentuan sita marital tersebut, lihat Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). 91M. Mukhsin Jamil, Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi danImplementasi Resolusi Konflik, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2009), h. 11
BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.92Dalam metode penelitian inilah rencana pemecahan permasalahan dijabarkan. A. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang termasuk dalam penelitian hukum empiris lebih spesifik lagi penelitian empiris 92 Donald Ary dkk, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan,(terj) Arief Fuechan Cet.3, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 39 58
59 sosiologi tentang hukum, penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang melaporkan dan memaparkan data sesuai dengan kondisi objek yang diteliti, yakni Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, Adapun sumber data dan informasi yang penulis dapat merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian penulis lakukan pengujian keabsahan data melalui triangulasi data. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengetahui fenomena yang berkembang sebagai kesatuan yang utuh, yang tidak terikat oleh suatu variabel atau hipotesa tertentu; juga dapat memudahkan penulis untuk dekat dengan subyek serta lebih peka terhadap pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan. Penelitian ini bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya, karena itu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Pendeskripsian secara obyektif atas fakta-fakta lapangan lebih menekankan pada kedalaman data dan fenomena-fenomena di balik kejadian. Peneliti bekerja secara intensif untuk menggali fakta melalui berbagai metode penggalian data, sehingga akan diperoleh simpulan sebagai konstruksi atas pemaknaan realitas. Sebagaimana dikatakan S Danim bahwa fokus perhatian paling esensial dari jenis penelitian ini adalah pemahaman dan kemampuannya dalam membuat makna atas suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak.93 Karenanya, peneliti berusaha melakukan perenungan dengan refleksi atas kemungkinan-kemungkinan yang ada di balik sesuatu yang nampak. Penelitian ini berusaha mengombinasikan bahan-bahan empiris dan pengamatan yang teratur, sehingga tujuan dari suatu penelitian kualitatif dapat tercapai.94 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian hukum empiris yang lebih spesifik lagi penelitian empiris sosiologi tentang hukum , yaitu penelitian Hukum dikonstruksikan sebagai suatu prilaku masyarakat yang ajeg dan 93 S. Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 35 94Tujuan penelitian kualitatif adalah memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai aspek dari subyek yang diteliti. Lihat: Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2004, h. 201.
terlembagakan serta mendapat legitmasi secara sosial, dalam hal ini Mak Dijuk Siang merupakan pedoman adat bagian dari falsafah piil pesenggiri marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang melaporkan dan memaparkan data sesuai dengan kondisi objek yang diteliti yakni Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. B. Sumber Data Sumber data penelitian adalah sumber data yang diperlukan untuk penelitian.Menurut Suharsimi Arikunto bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.95 Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan dari penelitian tersebut. Sumber data tersebut dapat diperoleh, baik secara langsung (data primer) maupun tidak langsung (data sekunder) yang berhubungan dengan objek penelitian. 1) Data primer : Data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari Informan (karena kualitatif), untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari dokumen - dokumen pendukung (5W 1 H) melalui wawancara dengan Informan (PA, terkait obyek penelitian hukum ini yaitu tentang eksistensi Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. 2) Data sekunder : Data sekunder terdiri dari : a) Bahan hukum primer Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan norma-norma yang ditulis secara sistematis 95 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.107 60
61 i) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ii) Kompilasi Hukum Islam iii) Dalil Hukum Syar'i (al-Qur'an dan Hadis) b) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder merupakan : Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku/literatur, hasil penelitian, jurnal , majalah, surat kabar, internet, dan makalah. c) Bahan hukum tersier: Bahan hukum tersier merupakan badan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal ; Kamus dan sebagainya Penulis mengambil sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara sebagai berikut : 1. Tokoh Adat / Penyimbang yang memahami tradisi Mak Dijuk Siang pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. 2. Pejabat / Staf Pengadilan Agama Gunung Sugih yang berkompeten memberikan informasi tentang perkara perceraian yang terjadi pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, serta staf pada pengadilan Agama Kotabumi sebagai support data tambahan untuk pembanding karena beberapa wilayah Lampung Utara masih masuk dalam kawasan Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. 3. Tokoh Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego yang menjadi tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga penyimbang dalam keluarganya, yang memiliki kompetensi dalam hal aturan tentang adat di wilayah adatnya, dalam hal ini ada dua orang yang satu orang berasal dari salah satu kampung di wilayah Lampung Tengah, dan satu orang lagi dari salah satu kampung di wilayah Lampung Utara. C. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan
62 menggunakan observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Data tersebut berkenaan dengan Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah.. Kemudian data diproses melalui proses analisa, dicek secara terus menerus dan berulang-ulang, agar menghasilkan kesimpulan akhir yang komperhensif dan mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara yaitu : 1. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan denganmengamati dan mancatat terhadap segala kejadian, fenomena yang terlihat di lapangan.Observasi dilakukan terhadap situasi yang sebenarnya atau tanpa dibuat-buat yang dipersiapkan guna kepentingan penelitian tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa Observasi meliputi kegiatan pengamatan obyek yang menggunakan seluruh kelakuan manusia seperti dalam kenyataan.96Menurut S. Margono pengertian observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.97 Teknik ini penulis gunakan berkenaan dengan Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah.. Penulis mengamati bagaimana bisa terjadi perceraian pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego sedangkan mereka memegang adat Mak Dijuk Siang , kemudian penulis mencatat, menganalisa dengan pendekatan Maqashid Syari'ah dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan. Diharapkan dengan observasi ini akan mendapatkan data yang mendalam. Dari segi instrumen yang digunakan, yaitu : a. Observasi Terstruktur. Observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang 96 Suharsimi Arikunto,Op.Cit, h. 145 97 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h.158
63 bagaimana eksistensi Mak Dijuk Siang dalam kehidupan perkawinan Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego.hal tersebut Peneliti lakukan karena peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan diamati. Dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat sebelumnya. b. Observasi Tidak Terstruktur. Observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis dan kemudian dibuat kesimpulan. 2. Wawancara Tehnik ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang belum dapat terlihat secara langsung dan secara visual oleh penulis.Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.98 Menurut Emzir agar wawancara lebih efektif ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain : i. Sejak perencanaan sampai pengumpulan data konsentrasi pada tujuan dan usaha peneliti ii. Prinsip fundamentalis dari wawancara mengungkapkan pemahaman responden dalam terminology mereka sendiri. iii. Ajukan pertanyaan open ended secara benar. iv. Komunikasikan secara jelas informasi yang diinginkan, v. Laksanakan wawancara mendalam tapi tidak berarti mengintrogasi. vi. Pelihara kenetralan terhadap isi tanggapan spesifik. 98 Sujarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: Mandar Maju, 2001, h. 67
64 vii. Rekam/catat secara cermat agar lebih akurat dan terpercaya.99 Peneliti menggunakan wawancara untuk melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan aturan adat Mak Dijuk Siang dalam Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, yaitu: untuk mengetahui pendapat pelaksana kursus atau peserta kursus tentang proses pelaksanaan kursus pra nikah. 3. Dokumentasi "Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti barang-barang tertulis.Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya."100 Dalam hal ini Suharsimi menyatakan : "Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya."101 Kuntjoroningrat berpendapat : dokumentasi adalah merupakan data verbal yang berbentuk tulisan monument, artifact, foto, tape, dan lain-lain."102 Penggunaan metode dokumentasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pengumpulan data dengan dokumentasi adalah sebagai berikut : a. Data yang diperoleh adalah nyata. b. Bilamana data yang diperoleh melalui metode interview masih 99 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 172 100 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1976, h. 134 101 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 107 102 Kuntjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1985, h. 46
terdapat ketidak jelasan maka dengan metode dokumentasi ini dapat disajikan dengan jelas, tidak banyak memakan waktu dan biaya. c. Dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Di samping kelebihan yang dimiliki, metode dokumentasi ini juga mempunyai kelemahan yaitu terkadang data yang didapat relatif sempit, relatif dam tetap, sehingga ketika kondisi dilapangan sudah berubah, dokumentasinya belum diubah. Data yang didapat dari dokumentasi dalam penelitian ini meliputi : a. Data dari Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang Keputusan Sidang Pengadilan Perceraian Marga Lampung Pepadun. b. Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat dan Pihak Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Kotabumi. D. Triangulasi Data Menurut Lexy J. Moleong, teknik triangulasi keabsahan data merupakan teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. sedangkan Menurut Sugiyono triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.103 Triangulasi data dilakukan melalui 3 cara: 1. Triangulasi Teknik Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan tehnik yang berbeda.104 103 Soeryono (2013: 330) 104 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R& D, hal.274 65
Triangulasi teknik dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. Observasi b. Wawancara mendalam c. Dokumentasi 2. Triangulasi Sumber Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama hal ini untuk menguji kredibilitas data, tehnik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.105 Teknik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara : a. Membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu c. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 3. Triangulasi Waktu Triangulasi waktu adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda106 E. Metode Analisis Data Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan melukiskannya dalam kata-kata dari pada di dalam angka-angka.107 Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan semenjak saat proses pengumpulan data berlangsung dan terus dilakukan sampai prses penarikan kesimpulan. Analisa data pada penelitian ini terdiri dari empat aktivitas sebagai berikut : 105 Ibid.,hal. 274 106 Djam'an Satori dan Aan komariah, Metodologi penelitian kualitatif,hal.171 107Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. 5, h. 255 66
1. Pengumpulan data Pengumpulan data adalah aktivitas pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 2. Reduksi Data Merupakan proses pembinaan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data yang telah diperoleh dari lapangan. Fungsinya untuk menajamkan, melakukan pengklasifikasian atau penggolong- golongan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik yang disesuaikan dengan data-data diperoleh di lapangan. 3. Display Data Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 4. Pendekatan Deduktif Dari hasil observasi, informasi dari wawancara atau data - data dari dokumentasi, untuk memahami pokok bahasan atau rumusan masalah, maka dari informasi - informasi yang ada masih bersifat umum, akan dilakukan analisis berdasar teori yang digunakan untuk kemudian dapat ditarik hal - hal yang bersifat khusus, untuk disampaikan. 5. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menterjemahkan hasil analisis dalam rumusan yang singkat, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan.108 Kelima aktivitas analisa data diatas bukanlah suatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif. Siklus interaktif menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau 108 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 120 67
mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci mengenai suatu masalah, sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan induktif. Jadi setiap kesimpulan dari data yang diperoleh, pada tingkat pertama, lazimnya dianggap sebagai kesimpulan tentatif yang perlu dicek dan dilacak terus dari berbagai sumber dan informasi lainnya.109 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA A. Penyajian Data 1. Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego a. Lampung Pepadun Seperti yang kita ketahui, Lampung memiliki dua kelompok marga yaitu kelompok marga Lampung Pepadun dan kelompok marga Lampung Sai Batin. 1) Perbedaan Pepadun dan Sai Batin Lampung Pepadun dikenal terbuka sebab ia demokratis misalnya pada pengambilan suatu keputusan dan mendapatkan gelar adat dapat dilakukan oleh siapapun sesuai ketentuan adat yang berlaku. Sedangkan kelompok marga 109Moleong. J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung 1975, h. 248 68 lebih
69 Lampung sai batin bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan.110 Umumnya adat saibatin berdialek api dan adat pepadun berdialek nyo. Sai Batin umumnya berdomisili didaerah pesisir, mulai dari kab. Lamsel, sebagian Bandar Lampung, kab.Pesawaran, kab.Tanggamus sampai kab. Lampung Barat dan kab.Way Kanan, sementara yang berdialek nyo dan beradat pepadun terdapat di wilayah kab.Lampung Timur. kab.Lampung Tengah, Lampung Utara dan Tulang Bawang. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. 111 2) Sejarah dan wilayah Masyarakat Lampung Adat Pepadun Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Nama pepadun berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat Juluk Adok dilakukan di atas singgasana ini. Masyarakat beradat Pepadun berdasarkan wilayahnya terdiri dari: i. Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi. 111 Erizal Barnawi Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara, PPs ISI Jogjakarta, 2015, h. 67
70 ii. Mego Pak Tulangbawang (Buay Umpu, Buay Bulan, Buay Aji, Buay Tegamo'an). Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga. iii. Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung. iv. Sungkay-Way Kanan Buay Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Sungkay-Way Kanan mendiami sembilan wilayah adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkay, Bunga Mayang, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.112 3) Kepenyimbangan dalam Adat Lampung Pepadun Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "Penyimbang". Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. 4) Prosesi Cakak Pepadun untuk mendapat Gelar Adat Dalam upaya seorang beradat Lampung Pepadun ingin mendapat gelar adat atau mendeklarasikan kepenyimbangannya, maka dilakukanlah upacara adat cakak pepadun, dalam upacara
tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang yang disebut dau dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak pepadun diselenggarakan di "Rumah Sessat" dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.113 b. Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Abung Siwo Mego merupakan salah satu dari empat marga Lampung Pepadun. Abung Siwo Mego yang memiliki arti abung sembilan marga adalah marga terbesar dalam hal kuantitas marga atau buay (kampung) nya. Kesembilan marga tersebut tersebar menyebar di wilayah provinsi Lampung yang membentuk buay - buay diwilayah Jurai Lampung, Sebagaimana yang dituliskan oleh salah satu tokoh muda Lampung yang peduli dengan adat istiadat Lampung, nama-nama kampung atau buay yang masuk dalam adat Pepadun Abung Siwo Migo, Diantaranya adalah sebagai berikut :114 1) Marga Nunyai Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Nunyai ada 19 buay, yakni ; Kota Alam, Blambangan, Bumi Abung Marga, Surakarta, Bandar Abung, Mulang Maya, Gedung Nyapah, Pungguk Lama, Penagan Ratu, Negeri Kegelungan, Labuhan Dalem, Banjar Abung, Kotabumi Ilir, Kotabumi Tengah, Kotabumi Udik, Bumi Nabung Way Abung, Bumi Nabung Way Seputih,Bumi Nabung Cappang, dan buay Cahaya Negeri. 113Akhmad Riduan," Tradisi Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Persepektif Islam ", Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, 2016, h. 42 114 Erizal Barnawi Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara, PPs ISI Jogjakarta, 2015, h. 70 71 ini
2) Marga Unyi Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Unyi ada 10 buay, yakni : Gunung Sugih Way Seputih, Gunung Sugih Baru, Surobayo Ilir, Surobayo Udik, Buyut Ilir, Buyut Udik, Rantau Jaya, Kampung Teluk Dalem Way Seputih, Rantau Jaya, dan buay Sukadana. 3) Marga Nuban Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Nuban ada 7 buay, yakni : Bumi Jawo, Bumi Tinggi, Bumi Ratu, Gunung Tigo, Lihan, Gedung Dalem, dan buay Suraja Nuban. 4) Marga Subing Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Subing ada 18 buay, yakni : Terbanggi Besar, Terbanggi Ilir, Terbanggi Labuhan, Terbanggi Marga, Terbanggi Agung, Terbanggi Subing, Kampung MetaramTua, Metara Ilir, Metaram Baru, Metaram Marga, LemBuay Bandar, Rajo Baso Batang Hari, Rajo Baso Lamo, Kampung Rajo Baso Baru, Kampung Labuhan Ratu Megeraw, Kampung Jepara Panet, Kampung Indra Subing dan buay Semangka Kota Agung. 5) Marga Kunang Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Kunang ada 6 buay, yakni :Aji Kagungan, Pager, Tanjung Kemalo, Negaro Ratu Natar, Negaro Ratu Masgar dan buay Labuhan Ratu Tanjung Karang. 6. Marga Anak Tuho Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Anak Tuho ada 9 buay, yakni : Padang Ratu, Haduyang Ratu, Kuripan, Tanjung Harapan, Kampung Negaro Bumi Udik, Negaro Aji Tuho, Negaro Bumi Ilir, Bumi Aji, dan buay Pemanggilan. 7. Marga Selagai 72 Aji
73 Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Selagai ada 9 buay, yakni : Pekurun, Negeri Agung, Tanjung Ratu Selagai, Gedung Nyapah Selagai, Negeri Katun, Gedung Wani, Nyappir dan buay Gedung Gematti. 8. Marga Nyerupa Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Nyerupa ada 3 buay yakni : Komering Putih, Komering Agung,dan Fajar Bulan. 9. Marga Beliuk Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Beliuk yakni : Bandar Putih, Tanjung Ratu, Gedung Ratu, Negeri Nabun, Negeri Nabun, Negeri Jematen, dan buay Negeri Tua.115 c. Piil Pesenggiri 1. Unsur Piil Pesenggiri Ada dua sumber rumusan falsafah Piil Pesenggiri, yang pertama dari sub etnis Lampung Pepadun, yang kedua dari sub etnis Lampung Saibatin (Peminggir) tetapi kedua sumber ini sangat mudah dikompromikan, karena unsur keduanya adalah sama. Piil Pesenggiri dari sumber pertama : a) Piil Pesenggiri b) Bejuluk Beadek c) Nemui Nyimah d) Nengah Nyappur e) Sakai Sambaian Sedangkan sumber yang kedua: a) Khepot delom mufakat b) Tetengah tetanggah c) Bapuidak Wayu 115 Erizal Barnawi Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara, PPs ISI Jogjakarta, 2015, h. 71
d) Khop khama delom bekekhja e) Bupiil Bupesenggiri 2. Butir-Butir Piil Pesenggiri a) Sopan Santun Sopan santun adalah merupakan simpul bebas dari dua unsur Piil Pesenggiri yang berbunyi Nemui Nyimah dan Bepuidak Waya. Nemui Nyimah secara etimologi adalah menghormati tamu, sedangkan Bepuidak Waya berarti bermanis muka. Keduanya digabung menjadi sopan santun sehingga unsur sopan santun dapat diuraikan menjadi butir-butir yang lebih detail lagi. Dalam unsur menghormati tamu, maka seseorang itu selain harus berprilaku baik, masyarakat Lampung lazimnya memberikan panganan dan minuman, sehingga yang terselubung dalam prinsip Nemui Nyimah ini juga adalah kepemilikan. Hal memungkinkan untuk menyuguhi tamu tersebut, dengan kata lain seseorang harus berketerampilan, berpenghasilan, dengan kata lain berproduksi. Sedangkan Bapuidak Waya bermakna sopan santun, seperti yang telah diuraikan di atas adalah keterampilan, produksi, dan penghasilan serta kepemilikan, dimaksudkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia banyak.Yaitu sebagai perwujudan dari Bapuidak Waya serta pemberi seperti yang ditentukan Piil Pesenggiri. Sebagai yang diyakini bahwa pemberi akan lebih mulia dari pada penerima. Dengan demikian sopan santun di sini selain diartikan sebagai tatakrama juga memiliki makna sosial, seperti tergambar dalam butir-butir sebagai berikut: 1) Berprilaku baik 2) Berilmu 3) Berketerampilan 4) Berpenghasilan 5) Berproduksi 74 ini
6) Menjadi Pelayan Masyarakat b) Pandai Bergaul Pandai bergaul ini adalah merupakan simpul bebas dari Nengah Nyappur dan Tetengah Tetanggah. Kata-kata Nengah Nyappur dan Tetengah Tetanggah itu sendiri juga bermakna sanggup terjun ke gelanggang.Tentu saja bermodalkan sopan dalam arti memahami segala hak dan kewajiban. Santun dalam artian siap menjadi pihak pemberi, maka seseorang sebagaimana ditintut oleh Nengah Nyappur dan Tetengah Tetenggah, harus menjadi orang yang supel, memiliki tenggang rasa yang tinggi, tetapi tidak melupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam hidupnya, sebagai identitas diri. Dengan demikian maka seseorang dituntut untuk: 1) Supel 2) Tenggang rasa 3) Berprinsip 4) Kaya ide 5) Bercita-cita tinggi 6) Mampu berkomunikasi 7) Mampu bersaing c) Tolong Menolong Tolong menolong merupakan simpul bebas dari kata-kata Sakai Sambaian dan Khepot delom mufakat. Sakai Sambaian lebih tepat diterjemahkan menjadi bersatu dan mufakat.Sehingga tolong menolong di sini mempunyai makna yang sangat luas, yaitu makna yang dituntut Piil Pesenggiri yang terkandung dalam Sakai Sambaian dan Khepot delom mufakat. Tolong menolong dalam versi Sakai Sambaian akan bermakna kerja sama yang saling menguntungkan. Sedangkan tolong menolong dalam versi Khepot delom mufakat memiliki makna yang jelas sekali untuk menjaga 75
kesatuan dan persatuan. Dengan demikian maka berarti butir-butir menolong ini sangat luas sekali, antara lain meliputi: 1) Mampu menjadi pemersatu 2) Memiliki modal (kapital) 3) Memiliki sarana dan prasarana 4) Mampu bekerjasama 5) Dapat dipercaya 6) Mampu mengambil keuntungan 76
77 d) Kerja Keras/ Prestise Kerja keras dan prestise merupakan terjemahan dari kata Khop khama delom bekekhja dan bejuluk beadek. Khopkhama delom bekekhja bekerja keras dan bejuluk beadek berarti gelar atau prestise. Seseorang dituntut bekerja keras untuk mencapai hasil guna memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya maupun orang lain. Prestise-prestise yang dimaksudkan oleh bejuluk beadek adalah suatu yang otomatis didapatkan seseorang manakala seseorang itu telah mencapai hasil kerja yang maksimal.Sehingga kerja keras dan prestasi kerja melingkupi butir-butir sebagai berikut: 1) Memahami kebutuhan diri dan kebutuhan masyarakat 2) Mampu menyerap skill pemimpin 3) Pantas dijadikan panutan e) Berprinsip dan harga diri Prinsip dan harga diri adalah merupakan terjemahan dari kata- kata Piil Pesenggiri atau Bupiil Bupesenggiri. Baik prinsip maupun harga diri yang dimaksudkan di sini sebenarnya menurut para pengamat adalah merupakan penegasan dari unsur-unsur Piil Pesenggiri yang telah diuraikan terdahulu.Uraian-uraian sebelumnya itulah prinsip masyarakat Lampung dan itu pulalah harga diri. Setelah diuraikan lengkap dengan butir-butir Piil Pesenggiri maka dapat dilihat adanya unsur yang pokok dalam butir tersebut, yaitu: 1) Prestise 2) Prestasi 3) Kehormatan 4) Menghormati tamu 5) Kerja keras 6) Kerjasama 7) Produktif 8) Persamaan dan daya saing
78 9) Keuntungan Kesembilan unsur pokok ini adalah prinsip pokok Piil Pesenggiri, yang merupakan falsafah kehidupan masyarakat Lampung. 116 d. Perkawinan Adat Lampung Pepadun Masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak/Patrilineal. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut penyimbang, gelar ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status adat kepemimpinan ini akan diturunkan pada anak laki laki tertua dari penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Masyarakat Lampung mengenal adanya perkawinan adat yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara ini. Dari berbagai macam pernikahan adat masyarakat Lampung yang ada pada saat ini dapat kita kelompok kan menjadi dua: Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar yang bernama gawei balak atau upacara adat yang sederhana yang disebut gawei lunik. kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama sebambangan yang masih dilakukan sampai pada saat ini.117 Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui terlebih dulu beberapa kedudukan perkawinan adat Lampung pepadun yang paling tinggi sampai yang terendah: 116 Erizal Barnawi Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara, PPs ISI Jogjakarta, 2015, h. 72 - 73 117 Lucky Irwan Saputra, "Adat Larian di Provinsi Lampung", Skripsi, (Jakarta: FISIP UI, 2010), h. 2
79 1) Ibal serbow, merupakan menikah dengan upacara adat besar naik tahta adat (cakak pepadun). Setelah menikahi mulie (gadis) berkedudukan sebagai permaisuri, bertugas dan berperanan mendampingi kedudukan kepunyimbangan bumi/marga suami.Perlengkapan pakaian adat. Perkawinannya lengkap memakai siger (mahkota kuning emas) tarub (berdaun kembar), dengan memakai baju dan payung berwarna putih. Berkedudukan adat dalam pembayaran uang jujur minimal 24 rial (1 rial sama dengan Rp.3.855,- kurs 23 Mei 2019). Jika suami kawin lagi mendapatkan gadis bangsawan yang sejajar dengan kedudukan isteri ratu, maka isteri tersebut itu menjadi isteri jajar (sejajar) dengan isteri ratu, sama hak dan tugas perananya dalam adat. 2) Bumbang ajei (dilepas dengan upacara adat oleh orang tuanya dan diterima dengan pesta adat di tempat suaminya). Kedudukan adat pribadinya dalam pembayarannya uang jujur sebesar 12 rial. 3) Itar Padang (dilepas orang tuanya dengan terang terangan di saksikan anggota anggota kerabatnya). Nilai uang jujur pribadi adatnya ialah minimal 6 rial. 4) Itar Selep (dilepas berjalan malam tanpa penerangan lampu). yaitu bila si gadis diambil dari rumah orang tuanya secara diam- diam tanpa pengetahuan para tetangga di malam hari. Segala sesuatunya dilakukan oleh keluarga dalam jumlah terbatas.Nilai- nilai adat dapat dikatakan tidak ada, cukup berdasarkan perundingan antara orang tua kedua pihak saja.Setelah tiba di tempat pria, pihak pria boleh saja mengadakan pesta adat besar menurut persetujuan pemuka adat setempat. Ketika gadis diambil, ia berpakaian sederhana saja, tidak dengan iringan yang ramai, bahkan tanpa penerangan, sehingga keesokan hari para tetangga mempelai pria terkejut bahwa mempelai wanita sudah berada di rumah mempelai laki-laki. 5) Sebambangan merupakan perkawinan, yang mana sang meghanai membawa terlebih dahulu si mulei sebelum adanya akad nikah.
80 Dalam larian keluarga pihak gadis tidak mengetahui atau tidak dibicarakan terlebih dahulu. latar belakang terjadinya sebambangan dikarenakan syarat - syarat pembayaran untuk upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang atau gadis tersebut tidak diizinkan orangtuanya untuk menikah. Adapun prosesi-prosesi dalam peyelesaian yang harus di lewati dalam adat sebambang Lampung pepadun adalah : a) Sebambangan yaitu seorang pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara- saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah,dan meningalkan sigeh atau tengepik (uang peninggalan). b) Pengunduran senjato/ngatak salah adalah penyerahan sebuah badik yang terbungkus kain putih bertujuan untuk meredam amarah atau emosi pihak perempuan karna anak perempuannya sudah dibawa kabur oleh pihak laki-laki. c) Bawasan yaitu pihak lak-laki mengirimkan 2 orang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk berunding menanyakan persoalan sudah bisakah melaksanakan acara pegadousalah/ salah karo salah. d) Ngatak dau ialah pengiriman bahan bahan masakan ke rumah pengantin wanita untuk acara pegadousalah/salah karo salah dan nyubuk nyabai. e) Pegadou salah /salah karo salah ialah musyawarah antara tokoh-tokoh adat dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan penyelesaian salah karo salah. f) Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai ialah prosesi pengenalan pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta pertemua antar besan laki-laki dengan besan perempuan sekaligus memenuhi permintaan pihak perempuan.
81 g) Sujud ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau menentukan waktu akan di laksanakan nya akat nikah. h) Sesan ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai tanda begitu sayangnya pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah tangga (perlengkapan rumah) dan dibawa pada hari pernikahan kerumah pihak laki- laki.118 2. Mak Dijuk Siang Pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Mak Dijuk Siang adalah sebuah peribahasa Lampung Pepadun yang terdiri dari tiga kata , Mak artinya jangan atau tidak , Dijuk artinya boleh, siang artinya pisah atau cerai, maka bila kita artikan secara keseluruhan, Mak Dijuk Siang artinya adalah tidak boleh pisah. Siang sendiri merupakan ejaan/bahasa Lampung asli atau kuno, karena saat ini kebanyakan orang Lampung lebih memakai kata - kata cekhai artinya cerai yang diambil dari serapan bahasa indonesia. Bila diklasifikasikan bentuknya apakah itu budaya, falsafah, atau tradisi, maka Mak Dijuk Siang bentuknya adalah aturan adat, aturan resmi adat yang tercatat dalam dasar - dasar aturan adat yang telah lama ada dan diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang pada keturunan marga Lampung, dalam istilah kata - kata nasihat orang tua marga Lampung pepadun Abung Siwo Mego ; " Siang Matey... mak kow Siang Ughik " , yang artinya ; " Pisah Mati... tidak ada Pisah Hidup." 119 a. Unsur - unsur dalam Mak Dijuk Siang Bagaimana Entitas Mak Dijuk Siang dalam tinjauan hukum Islam dan positif, maka untuk menganalisisnya dengan memakai teori 118 Ibid, h. 57 119 Wawancara dengan H.Fahmi Gelar Penyimbang Stan Pandji - Pemuka Adat desa Gunung Batin Terusan Nunyai Lampung Tengah 10 Oktober 2018
Maqashid syari'ah kita perlu melihat unsur - unsur dari Mak Dijuk Siang : 1) Mak Dijuk Siang adalah Aturan Adat 2) Hukum Mak Dijuk Siang adalah Wajib yang sifatnya Rigid dan tak ada tawar menawar (hanya mengakui cerai mati) 3) Berlaku bagi suku Lampung yang mana mayoritas beragama Islam sejak turun temurun dari nenek moyang mereka. 4) Mak Dijuk Siang merupakan upaya Preventif mencegah Perceraian 5) Mak Dijuk Siang juga upaya Kuratif karena adanya Sanksi Sosial 6) Penerapan Aturan Adat pada dasarnya untuk kemaslahatan 7) Penerapan Aturan Adat bukanlah disusun oleh para ahli fiqh / ushul fiqh maka besar kemungkinan ada yang tidak sesuai dan ada yang sesuai dengan ketentuan syariat. b. Berlakunya Mak Dijuk Siang Tradisi tidak bercerai dalam masyarakat Suku Lampung berlaku pada perkawinan yang terjadi antar Suku Lampung, namun dapat juga berlaku pada perkawinan beda suku yang melalui proses adat, jadi keluarga pangantin pria dan wanita adalah suku asli Lampung atau seseorang yang bukan orang Lampung, kemudian terlebih dahulu menjalani upacara adat untuk mendapatkan pengakuan keadatan sebagai bagian dari Suku Lampung dan mendapatkan penyimbang yang berasal dari tokoh adat pada masyarakat Lampung Pepadun, dengan kata lain pengantin yang di luar suku Lampung ini, masuk menjadi bagian dari keluarga Penyimbang yang telah ditunjuk dalam musyawarah adat serta bertanggung jawab menjaga kehormatan diri dan nama baik kepenyimbangannya. Jika terjadi perkawinan antar suku di luar Lampung, contoh Bujang Suku Lampung menikah dengan Suku Jawa/ Sunda/ Batak, namun tidak melewati serangkaian prosesi adat seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka adat tidak bercerai sesudah menikah ini 82
83 tidak berlaku karena tidak ada penyimbang yang mempertanggung jawabkannya.120 c. Faktor yang melatarbelakangi adanya Mak Dijuk Siang 1) Piil Pesenggiri Faktor yang menyebabkan marga Lampung taat terhadap aturan ini adalah menjaga harga dirinya di hadapan masyarakat. Selain menjaga harga dirinya juga menjaga harga diri keluarga besar dan juga penyimbangnya. Menjaga pi"il pesenggiri sudah menjadi budaya dalam marga Lampung Siwo Mego. Baik dilapisan masyarakat atas maupun bawah, para tokoh maupun warga biasa. 2) Keturunan Marga Pepadun telah menjalankan aturan adat Mak Dijuk Siang secara turun-temurun di dalam keluarga besarnya. Aib dari tidak menjaga martabat akan secara turun-menurun diwariskan sebagai akibat orang tua yang tidak dapat menjaga pi"il pesenggiri keluarganya. Oleh karenanya Mak Dijuk siang menjadi nasihat yang diwanti - wanti oleh para orang tua, penyimbang dan tokoh adat kepada masyarakatnya. 3) Faktor Ekonomi / Uang Jujur dan Biaya Pesta Adat Pernikahan Faktor ekonomi adalah terkait uang jujur dan besarnya biaya pesta adat pernikahan yang telah dikeluarkan, Permintaan ini disesuaikan dengan status sosial dan ekonomi gadis maupun bujang. Jika gadis adalah anak perempuan dari tokoh adat/ perempuan berpendidikan tinggi, maka harganya pun tinggi. Jika bujang merupakan anak tokoh adat atau berpendidikan tinggi, maka si gadis akan meminta dengan harga yang sesuai dan pantas atas status sosial yang disandang bujang atau keluarganya. Maka menjadi pertimbangan, akan sangat disayangkan bila telah mengeluarkan uang jujur dan biaya pesta adat pernikahan yang besar namun bercerai 121 120 Ibid 121 Edi Rachman Gelar Stan Pemimpin, Pemuka Adat di Desa KotaBumi Ilir Kotabumi Lampung Utara, 4 November 2018
84 4) Faktor Sosial kedudukan sosial seseorang di masyarakat adat menjadi salah satu alasan keluarga besar tersebut menjaga aib termasuk terjadinya perceraian, seseorang yang berasal dari keluarga terpandang atau anak dari seorang tokoh adat, tentu menjadi sorotan masyarakat banyak yang dapat merusak nama besar keadatan yang disanding keluarga besarnya apabila karena status sosialnya maka melaksankan pernikahan adat besar - besaran namun pada akhirnya bercerai. 5) Faktor Kemasalahatan Tidak lain dan tidak bukan sebuah aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban, yang menjadi sebuah awal terciptanya manfaat dalam hal ini terciptanya keluarga yang harmonis, karena dari keluarga segala kebaikan itu dimulai, apalagi dengan piil pesenggirinya yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong, semua diawali dari keluarga yang damai tanpa adanya konflik dan perpecahan.122 . d. Penerapan Mak Dijuk Siang dalam Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. Larangan cerai tidak semata-mata sebuah larangan tanpa membuat institusi aksidental non-formal bagi keluarga yang sedang dirundung masalah. Sebuah aturan adat larangan cerai tidak berdiri sendiri tanpa penanggulangan secara adat demi mempertahankan biduk rumah tangga. Regulasi tersebut dapat berupa : 1) Orang tua suami-istri atau penyimbangnya untuk membuat pertemuan demi kesepakatan damai, atau juga bisa disebut mediasi non-formal. Perkawinan yang sedang mengalami masalah keluarga dan tidak dapat diselesaikan secara intern, maka merupakan tugas orang tua dan penyimbangnya untuk mendamaikan. Jika terjadi syiqaq, maka suami dan istri dipertemukan oleh kedua orang tua atau langsung dikuasakan 122 Ibid, Edi Rachman Gelar Stan Pemimpin, wawancara
85 kepada penyimbang untuk diberi nasehat dan dicarikan solusi bersama agar mencapai win-win solution. 123 2) Berbeda dengan masalah nusyuz, langkah yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah memulangkan istri ke rumah orang tua istri. Untuk mendapatkan nasehat dari orang tua istri. istri dipulangkan ke rumah orang tua istri sampai sekiranya istri merenungkan dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat oleh istri. Setelah sang suami merasa cukup untuk memberikan hukuman berupa tidak berkumpul, maka atas inisiatif suami atau permintaan istri jika istrinya sudah menyadari kesalahan, sang istri dijemput kembali ke rumah atau diantarkan oleh keluarga istri, hal ini bergantung terhadap permintaan suami. 3) Dalam aturan adat seorang janda atau duda hanya mengenal cerai mati sebagai bentuk kesetian terhadap suami/istrinya tersebut. Laki-laki yang ditinggal mati istrinya dapat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa syarat apapun. Sedangkan seorang janda biasanya mengikuti aturan naik-ranjang dan turun ranjang , maksudnya apabila ingin menikah lagi maka diharapkan dengan keluarga suaminya. Hal ini dikarenakan perempuan tidak membawa kehormatan adat dan untuk meneruskan garis keturunan maka perkawinan janda sebaiknya naik-ranjang dan turun-ranjang, atau tidak menikah lagi.124 e. Akibat Hukum dari Pelanggaran Mak Dijuk Siang 1) Rusaknya Pi'il Pesenggiri : Marga Lampung telah memahami bahwa apabila melanggar ketentuan adat terutama larangan bercerai akan ada akibat hukum berupa rusaknya pi"il pesenggirinya. maka sudah pasti martabatnya di mata masyarakat akan hancur. Sanksi sosial ini 123Wawancara dengan H.Fahmi Gelar Penyimbang Stan Pandji - Pemuka Adat desa Gunung Batin Terusan Nunyai Lampung Tengah 10 Oktober 2018, di Sukarame Bandar Lampung 124 Ibid
lebih berat ketimbang sanksi adat berupa penyembelihan kerbau atau prosesi adat lainnya. 2) Rusaknya Martabat Pepadun Keluarga Selain harga dirinya hancur, pepadun yang menaunginya juga hancur. Pepadun adalah paguyuban yang menaungi satu marga. Apabila sampai terjadi perceraian antara suami dan istri, maka pepadun akan hancur. Makna dari hancur di sini adalah hancurnya derajat martabat dan kehormatannya di mata masyarakat, seolah- olah pepadun tersebut tidak diperhitungkan lagi dalam pergaulan adat. 3. Rasa Malu yang ditanggung anak keturunan Rendahnya martabat akibat pelanggaran adat berpengaruh terhadap anak-keturunannya. Anak keturunan akan selalu diingatkan oleh marga bahwa pendahulu mereka telah melakukan kesalahan yang menjadi aib bagi seluruh keluarga dan keturunannya125 3. Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di Pengadilan Agama Gunung Sugih a. Eksistensi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung siwo Mego di Pengadilan Agama Gunung Sugih Berdasarkan data yang penulis dapat, selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2017 tercatat di PA Gunung Sugih telah masuk 4.811 kasus perceraian yang mana 1240 kasus adalah cerai talak, dan 3572 adalah cerai gugat. Rata - rata kasus perceraian yang masuk pertahunnya adalah di atas 1000 kasus dan terjadi peningkatan pada tahun 2017.126 Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, menurutnya untuk perceraian suku Lampung kasus perceraian yang masuk ke PA Gunung Sugih tidaklah banyak, 125 Ibid 126 Tabel jumlah perkara PA Gunung Sugih, Tahun 2014 sampai dengan 2017, Daftar Lampiran : Tabel 3 - 5 86
termasuk jarang namun dalam setahun ada saja satu hingga lima kasus perceraian suku Lampung yang masuk. Bila kita ambil angka tertinggi setahun 5 kasus dari 1000 kasus yang ada di PA maka persentase nya 0,5 persen atau di bawah 1 Persen. itupun ada yang berakhir dengan perdamaian / rujuk dan ada yang berlanjut hingga resmi bercerai atau gugatan dicabut. Kebanyakan kasus Perceraian yang masuk ke PA Gunung Sugih adalah Gugatan Cerai dari Pihak Istri, dengan motif paling banyak adalah perselisihan yang diakibatkan karena masalah ekonomi, sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga sehari - hari sementara sang suami juga malas untuk mencari penghasilan atau bekerja. Ada juga kasus perceraian dari Marga Lampung Pepadun Abung Siwo mego, yang sidangnya sampai berlangsung beberapa kali, karena objek yang digugat atau diperselisihkan adalah masalah Adat atau harta bersama yang berasal dari Perkawinan Adat.127 PA gunung sugih menaungi kasus - kasus perceraian di Kabupaten Lampung Tengah, yang mana merupakan wilayah Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, namun dari banyaknya kasus yang masuk kebanyakan kasus perceraian berasal dari suku lain diluar suku Lampung salah satunya dari suku Jawa, yang mana memang banyak daerah di wilayah Lampung Tengah yang merupakan kawasan transmigran. Beberapa daerah di Lampung Tengah yang mayoritas penduduk Lampung Pepadun Abung Siwo Migo yaitu ;Padang ratu, terusan nunyai, gunung sugih, pubian, sedangkan salah satu daerah yang penduduknya lebih banyak pendatang adalah kecamatan terbanggi besar. Mengidentifikasi profil orang - orang yang bercerai berdasarkan suku termasuk sulit, karena dalam pengajuan berkas perceraian tidak dicantumkan yang bercerai berasal dari suku apa, begitupun di Kartu Tanda Penduduk juga tidak tercantum kesukuan. 127 Wawancara dengan Ketua PA Gunung Sugih Drs.Arifin, SH.,MH, 27 Agustus 2018 di PA Gunung Sugih Lampung Tengah. 87
Namun para petugas di PA Gunung Sugih dapat mengenali kesukuan seseorang dari suku Lampung atau tidak adalah dari pengamatan terhadap fisik, perkataan/logat, nama dan yang paling akurat objek yang menjadi sengketa; misalnya mempermasalahkan pengembalian sesan, uang adat dan sebagainya yang terkait adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. Petugas di PA Gunung Sugih dapat melihat dari suku Lampung atau tidaknya yang berperkara dilihat dari watak dan kebiasaan, kebanyakan orang Lampung pepadun abung siwo mego yang bercerai saat datang ke Pengadilan suasana menjadi lebih riuh karena adanya luapan emosi atau kemarahan dari pasangan yang bercerai terutama dari pihak lelaki. 128 Sama halnya dengan yang terjadi pada PA Kotabumi, bahwa perceraian pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Migo pada wilayah tersebut kondisinya tidak jauh berbeda dengan PA gunung sugih, memang bila dilihat dari jumlah perkara perceraian yang masuk di PA Kotabumi lebih banyak dibanding PA Gunung Sugih, namun untuk perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Migo setiap tahunnya ada namun tidak banyak.129 Kebanyakan kasus Perceraian dari Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego berakhir dengan cara dicabutnya gugatan, atau dapat didamaikan dan rujuk kembali atau resmi bercerai secara resmi melalui berbagai tahapan sidang yang berakhir dengan surat Keputusan Hakim dari sidang cerai tersebut. Maka dapat dilihat aturan adat Mak Dijuk Siang masih menjadi landasan bagi Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Migo yang fungsinya sebagai Filtrasi sebelum Perceraian itu benar-benar harus terjadi. 128 Wawancara dengan Wakil Panitera PA Gunung Sugih Drs.Solehani, 27 Agustus 2018, di PA Gunung Sugih Lampung Tengah. 129 Wawancara dengan Panitera Pengganti PA Kotabumi Rudi Habibi, S.H., 23 Juli 2018, di kediamannya Kampung Baru Bandar Lampung 88
89 Walau dengan ancaman suami mampu membuat istri mencabut gugatan cerai sehingga proses perceraian tersebut tidak berlanjut, maka ada istilah yang dibuat oleh para petugas PA, bahwa bila orang Lampung hendak mengajukan perceraian suasananya seperti mau perang, walau akhirnya perang tersebut reda sendiri karena proses gugatan cerai yang dicabut, atau berhasil didamaikan.130 Dalam upaya mediasi, tak jarang tokoh adat atau para Penyimbang dari kedua belah pihak ikut andil dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut dengan tujuan jangan sampai terjadi perceraian, atau dalam hal penyelesaian gugatan harta dari perkawinan adat.131 b. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan keputusan perceraian Adapun pertimbangan Hakim yang digunakan dalam menetapakan keputusannya, selain memakai pertimbangan hukum Negara, hakim PA juga memakai kaidah fiqhiyah maupun doktrin para ahli / ulama, yaitu : 132 1. kaidah fiqhiyyah dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair halaman 3: ىَل ْوَأ ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد ِبْلَج ْن ِم ِحِلاَصَمْلا "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan". 133 Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai; 2) Pendapat Imam Malik karangan As-Sayid Sabiq : 130 Wawancara dengan Wakil Panitera PA Gunung Sugih Drs.Solehani, 27 Agustus 2018 di PA Gunung Sugih Lampung Tengah. 131 Wawancara dengan H.Fahmi Gelar Penyimbang Stan Pandji - Pemuka Adat desa Gunung Batin Terusan Nunyai Lampung Tengah 10 Oktober 2018, di Sukarame Bandar Lampung 132 Bagian konsiderans dalam Keputusan Hakim perkara perceraian di PA Gunung Sugih 133 Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair, Beirut:Dar al-Kutub alIlmiyyah,tt. h.123
ةإإإإإن ةإإإإإقلطب أ، وزلاإإإإإنموأ لانيبتتمل "Maka jika keduanya tidak mampu mendamaikan suami istri dan kesalahan berasal dari kedua pihak suami istri atau dari suami, atau tidak jelas mana yang benar, maka ditetapkan perceraian antara suami istri tersebut dengan talak bain" 134 ئاب اإإإإإمهنيبقي رإإإإإفتلااررق ، قئاإإإإإق 3) Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi: اظ وهف بجي ملف نيملسملا م اكح نم مك اح ىلا ىع د نم و هل قح لا مل Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ". 135 Ditindak lanjuti dengan peraturan tentang keputusan verstek. 4) Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat 5) Tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 6) Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya dan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, 7) Mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 134Sayyid Sabiq, Fiqhus Shunnah, terj. M. Ali Nursyidi, HM Thahir Makmum, h.42 135 Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, Ahkamul Qur'an Juz II, Beirut: Dar alIhya" al-Turast al-"Arabi, 1992). 90
c. Lima Putusan Perkara Cerai Marga Lampung Pepadun Abung siwo Mego di PA Gunung Sugih Ada 5 (Lima) Keputusan Sidang Pengadilan Agama Gunung sugih tentang perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego yang penulis dapatkan, tak ada metode tersendiri mengapa lima kasus ini yang dipilih, mendapatkannya lantaran kasus inilah yang masih diingat oleh petugas di PA sebagai kasus orang Lampung yang bercerai (seluruh pasangan suku Lampung asli ), karena itulah kisaran waktunya dari tahun 2017 hingga 2018 (Penelitian dilakukan bulan agustus 2018 ) sedangkan ada satu kasus tahun 2016 dapat terambil lantaran proses sidang cerainya yang alot lantaran ada gugatan adatnya. Kasus - kasus tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pu t u s a n Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg. 4 November 2016 a. Yang Berperkara 1) Pemohon : Chamadi bin M. Ilyas, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Negara Bumi Ilir RT.013 RW. 001 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 2) Termohon : Risnawati binti Syahril, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tanjung Kemala RT.001 RW. 001 Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; b. Kronologi Perkara : 1) Menikah 27 Oktober 2013 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orangtua Pemohon 91
92 3) telah dikaruniai 1 orang anak laki - laki umur 2 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon; 4) Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 terjadi perselisihan karena faktor utama Isteri bekerja dengan alasan nafkah suami tidak mencukupi. suami merasa rumah tangga diabaikan karena istri bekerja. Puncaknya November 2015 suami memukul dan mengusir istri dan istri meminta cerai, kemudian pisah selama setahun 5) Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik/rekonvensi agar perabotan rumah tangga pemberian keluarga Termohon(sesan) yang diberikan untuk Termohon dan dibawa ke rumah Pemohon saat menikah ditetapkan sebagai harta bawaan dan dikembalikan oleh Pemohon kepada Termohon karena saat ini, benda-benda tersebut berada dalam penguasaan Pemohon. 6) Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon memberikan tanggapan bahwa Pemohon keberatan mengembalikan segala peralatan rumah tangga yang dibawa Termohon ke rumahnya dan jika Termohon menuntutnya, Pemohon juga meminta uang segheh sejumlah Rp 15 juta yang diberikan Pemohon saat menikahi Termohon; 7) Sengketa mengenai harta bawaan/sesan dan permintaan pengembalian uang segeh dari pihak suami ke pihak isteri apabila isteri menuntut pengembalian sesan, mengalami beberapakali persidangan, dengan masing - masing pihak membawa tokoh adat untuk memperkuat argument
8) Dari pihak suami berpendapat suku Lampung tidak ada cerai yang ada cerai mati maka pengembalian sesan tidak akan pernah dapat terjadi, karena itu aib. 9) Dari pihak isteri mengklaim sesan adalah hadiah dari keluarga isteri untuk dipergunakan isteri untuk mengisi rumah suami, dan menolak pengembalian segeh karena uang tersebut bukan diberikan ke isteri tapi ke keluarga isteri. c. Keputusan Hakim : 1) Mengabulkan permohonan Suami untuk menjatuhkan Talak Satu Raji 2) Membebankan ongkos perkara ke Pemohon / suami 3) Mengabulkan gugatan Isteri berupa pengembalian sesan sebagian, karena sebagian lagi sudah habis dikonsumsi 4) Menolak gugatan balik suami tentang pengembalian uang Segeh d. Pertimbangan Hakim 1) Mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 2) Sesuai hukum acara, yang mengajukan perkara yang membayar ongkos perkara 3) pasal tentang harta bawaan. 4) Uang Segeh diberikan ke keluarga Isteri sebagai tanda beli, untuk menuntut pengembaliannya maka diperlukan tuntutan hukum acara perdata baru, bukan dalam permohonan perceraian. 2. Pu t u s a n Nomor 363/Pdt.G/2018/PA.Gsg. 1 Maret 2018 a. Yang Berperkara 1) Penggugat (Isteri) : Hadijah binti Anwar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh di Humas Jaya, 93
94 tempat tinggal di Mess Empat Raflesia Humas Jaya, Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar, sebagai Penggugat; 2) Tergugat (Suami) : Samsul Arifin bin Abdullah alias Ki Penutup, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Induk I RT.003 RW. 001 Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat; b. Kronologi Perkara : 1) Menikah Sejak 08 Agustus 2004, dikarunai 2 anak 2) masalah perselisihan sudah dari tahun 2010 karena penghasilan suami tidak layak (tani singkong setiap panen 8 bulan penghasilan berkisar 10 juta rupiah), isteri bekerja di pabrik. 3) Puncaknya pertengkaran pada oktober 2017 suami memukul isteri karena curiga istri selingkuh, lalu keduanya pisah ranjang 2 bulan, kemudian di damaikan kembali tapi akhirnya istri meninggalkan rumah, dan menggugat cerai. c. Keputusan Hakim : 1) Mengabulkan gugatan Penggugat/ isteri untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Samsul Arifin bin Abdullah alias Ki. Penutup) terhadap Penggugat (Hadijah binti Anwar); 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (Tiga ratus Enam puluh Satu ribu rupiah).Pertimbangan Hakim d. Pertimbangan Hakim : 1) Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya dan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat 2) Peraturan tentang pembebanan biaya berperkara; 3. Pu t u s a n Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Gsg.18 Mei 2017 a. Yang Berperkara 1) Pemohon (Suami) Fakhruddin bin Hasbulloh Sukur, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kahuripan RT.004 RW.002 Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sebagai "Pemohon"; 2) Termohon (Isteri) Ratna Dewi binti Marhasan Nur, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Cahaya Negeri Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "Termohon" ; b. Kronologi Perkara : 1) Menikah 16 Juni 2010, tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Jakarta Barat selama 4 tahun sampai dengan berpisah; telah dikaruniai 1 orang anak umur 6 tahun,saat ini dalam asuhan Termohon; 2) Sejak Februari 2014 sering berselisih karena masalah ekonomi serta tidak ada lagi kecocokan sering selisih paham, selama pertengkaran Termohon sering minta cerai terus; Maret 2014 Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal di rumah milik orang tuanya 95
96 selama 3 tahun 2 bulan di Pubian Lamteng hingga sekarang; d. Keputusan Hakim : 1) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah). e. Pertimbangan Hakim : 1) Peraturan Tentang Ketentuan Verstek 2) Tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan dalam Agama serta pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 4. Pu t u s a n 1051/Pdt.G/2017/PA.Gsg , 20 September 2017 a. Yang Berperkara 1) Penggugat (Isteri) Mia Anestria binti Mahfudin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta PT Brantasena, tempat tinggal di Dusun IV RT. 017 RW. 004 Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat; 2) Tergugat (Suami) Rifangi bin Sarbun, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II RT. 003 RW. 002 Kampung Sari Bakti SB 2 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat; b. Kronologi Perkara : 1) Menikah 6 Oktober 2013, belum dikaruniai anak, sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan
97 pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat tidak perduli dengan keluarga Penggugat; 2) Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;Sejak Februari 2014 c. Keputusan Hakim : 1) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rifangi bin Sarbun) terhadap Penggugat (Mia Anestria binti Mahfudin); d. Pertimbangan Hakim : 1) Peraturan Tentang Verstek 2) tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 5. Pu t u s a n 1055/Pdt.G/2017/PA.Gsg, 20 September 2017 a. Yang Berperkara 1) Penggugat (Isteri) Winda Nofiana alias Winda Noviana binti Edi Wahyono, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SNK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun VIII Divisi 3B PT. GGP RT.001 RW. 008 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat; 2) Tergugat (Suami) Anda Putrawan bin Daemawan Efendi, umur 31 tahun, agama ISlam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Lingkungan II RT.008 RW. 003
98 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat; c. Kronologi Perkara : 1) 25 Maret 2011 telah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan II RT. 008 RW 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, dikaruniai 1 anak asuhan Tergugat; 2) sejak Januari 2017 sering bertengkar yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak tanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan anak isteri, mementingkan diri sendiri b) Tergugat suka bermain judi online Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil; c) Pisah Rumah sejak September 2017, upaya damai dari keluarga gagal. c. Keputusan Hakim : 1) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anda Putrawan bin Daemawan Efendi) terhadap Penggugat (Winda Nofiana alias Winda Noviana binti Edi Wahyono); d. Pertimbangan Hakim : 1) Peraturan tentang Verstek 2) tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan dalam Agama serta pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Faktor utama perceraian pada kelima kasus tersebut adalah faktor ekonomi, ini senada dengan penjelasan dari wawancara penulis dengan
99 ketua PA Gunung Sugih. Dari masalah ekonomi tersebut mengakibatkan perselisihan yang berimbas ke masalah lebih besar lagi misalnya tindakan pengusiran, pemukulan, kata - kata kasar bahkan tudingan selingkuh, hal - hal tersebut terjadi karena masalah telah lama berlarut - larut tanpa dapat diselesaikan lagi dengan upaya damai. Pada kasus tiga sampai kelima, keputusan sidang berakhir dengan keputusan verstek karena ketidak hadirannya tergugat ataupun termohon.Sedangkan pada kasus satu dan dua, kedua belah pihak mengikuti jalannya persidangan. B. Analisis Data 1. Eksistensi Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung PepadunAbung Siwo Mego a. Fenomena yang terjadi pada pernikahan marga adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Adapun Fenomena yang penulis dapat penulis temukan dalam analisis hasil penelitian adalah : 1) Budaya Patriarki masih berlaku sebagai identitas suku Lampung : Bentuknya dalam rumah tangga adalah kesuperioritasan Suami terutama dari kalangan orang - orang tua dahulu, yang berwatak keras atau galak, tidak segan memaki,menghina, atau memukul. Memukul disini bukan bertujuan untuk membuat cedera berat namun bentuk tindakan refresif suami agar isteri jera. Mendidik isteri dengan memukul walau kerasnya tersebut untuk disiplin bukan bertujuan agar isteri pergi, walau kadang pada puncaknya pertengkaran suami terucap kata kasar misalnya menyuruh pergi atau mengusir : " luwah niku jak nuwo ijo..lamen niku mak gaso bangik lagey, lamen niku mak ago nutuk cawo nyak " 136 136 Wawancara dengan H.Fahmi gelar Stan Pandji Negara Terusan Nunyai Gunung Batin udik
100 yang artinya : " Keluar kamu dari rumah ini..kalau kamu merasa tidak enak lagi disini atau bila kamu sudah tidak mau lagi menurut atau mengikuti saya" tetapi sesungguhnya hal itu dilakukan suami untuk melihat seberapa besar kesetiaan isterinya, semacam pertaruhan, bila isteri tidak mau lagi bersamanya maka jatuhlah talak, sebaliknya bila isteri tidak jadi pergi, maka dia masih mau bertahan dengan suaminya. Pada dasarnya Isteri memang tidak memiliki pilihan dia tak mungkin pergi dari rumah, kembali kerumah orang tuanya pun dia akan disuruh kembali lagi karena itu merupakan aib, kesuperioritasan suami yang dilegitimasi adat tersebut didukung pula karena suami selain sebagai pemimpin dia juga sebagai sumber nafkah untuk hidup.137 2) Stereotype (Pandangan dan pelabelan) Tugas isteri adalah mengabdi dan suami adalah rajanya atau pemimpinnya. Pandangan ini masih relevan sampai saat ini,pengabdian isteri terlihat walau sering dimaki dimarahi namun dapat bersabar dan menganggap itu hanyalah keluhan atau kritik keras agar isteri dapat memperbaiki diri, mereka memaklumi bahkan meminta maaf pada suaminya yang dihormatinya. Pengabdian ini yang membuat rumah tangga suku Lampung langgeng. Selama suami masih bertanggung jawab tetap menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga dan isteri masih tetap dalam perannya maka konflik yang berujung pada perceraian tak akan terjadi, hal ini menjadi faktor utama kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga marga tersebut, walau mungkin bagi budaya atau suku lain, sikap kasar suami pada suku Lampung dianggap berlebihan, namun bagi para isteri marga abung siwo mego bila suami marah itu wajar karena pasti ada sebabnya,walau ada Mak Dijuk Siang pun bila tidak harmonis lagi perceraian tetap akan terjadi. Disini keharmonisan rumah tangga menjadi kunci tidak bercerainya marga tersebut karena menerima pelabelan ini. 137 ibid
101 3) Aturan adat larangan cerai bukanlah faktor utama yang menentukan pasangan suami isteri tidak bercerai, namun perceraian atau poligami di suku manapun kembali lagi ke tabiat masing - masing pasangan, karena dalam penelitian penulis menemukan : a. Pasangan muda kelahiran tahun 80an Fer dan Nur menikah sejak tahun 2008 sampai sekarang 11 tahun tidak dikaruniai keturunan, namun tetap harmonis dan terus berusaha mencari pengobatan, walaupun pada tahun 2014 sempat terjadi musibah atau kegagalan dalam pengobatan kesuburan isteri yang mengakibatkan isteri hanya memiliki satu tuba falopi, yang seharusnya dua, karena tuba falopi yang sebelah telah dioperasi atau diangkat secara medis oleh seorang dokter, sedangkan menurut diagnosa dokter yang lain seharusnya tidak perlu dioperasi, hal ini semakin menurunkan persentase harapan untuk memiliki anak, namun pasangan ini tetap harmonis, dalam pengamatan penulis melalui percakapan ringan dengan suami tersebut, sang suami tetap bertahan lantaran faktor kereligiusan dirinya, yang didukung mertua laki lakinya juga seorang tokoh agama serta rasa bersalah si suami dimasa mudanya yang sering mempermainkan wanita, dia berfikir dan menerima bahwa ini adalah karma untuknya.138 b. Pasangan suami Dar Pekerjaan Tani kelahiran 1958 dan Wat IRT kelahiran 1964, Menikah Tahun 1991, bercerai tahun 2005 telah dikaruniai dua anak berumur 8 dan 12 tahun, 14 Tahun menikah bercerai atas permohonan suami, karena tertangkap basah isteri sedang selingkuh, si suami memang memiliki kekurangan yaitu bisu, tidak sekolah karena kurang pintar atau iq rendah, tetapi rajin bekerja, menangkap ikan, bertani, berkebun dapat bersosialisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar walaupun komunkasinya dengan 138 Fer 32 tahun, warga kampung Gunung Batin, Terusan Nunyai (wawancara)
102 bahasa isyarat, taat beribadah dan mengerti jual beli sederhana (menjual hasil panennya), namun tidak bisa baca tulis.139 Dari dua kasus di atas pasangan tersebut walau berbeda generasi dan pengaruh adat karena perkembangan zaman, namun tabiat atau akhlak atau tingkah laku masing - masing pasanganlah yang menentukan perceraian. Si Dar sang suami walau sudah ada aturan mak dijuk siang, namun hal tersebut sudah diabaikan karena harga diri menceraikan isteri yang berselingkuh itu lebih baik, daripada menanggung malu tetap bertahan dengan isteri yang telah berzina, dan untuk si isteri dia mendapat malu yang sebesar besarnya. Meninggalkan kampung halaman harus dia lakukan daripada menjalani hidup dengan penghinaan tanpa henti. Kasus ini berada dalam yuridiksi PA Gunung Sugih, namun penulis tidak dapat menemukan putusannya karena rentang waktu yang sudah sangat lama tersebut. 4) Perceraian marga Pepadun Abung Siwo Mego banyak terjadi pada Generasi Muda atau Pernikahan Muda Setidaknya dari lima kasus keputusan hakim tentang perceraian yang melibatkan marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, dapat disimpulkan : a) hanya satu yang usia pernikahannya sampai 13 Tahun, sedangkan empat lainnya usia pernikahan berkisar 4 - 7 Tahun b) Empat Pernikahan terjadi dalam kurun waktu tahun 2010 - 2013, satu pernikahan terjadi di tahun 2004 c) Usia Pasangan yang bercerai berkisar 23 - 43 Tahun Dari poin di atas disimpulkan kebanyakan perceraian terjadi pada pasangan muda, hanya satu dari empat perceraian tersebut yang usia pernikahan di atas 10 tahun dan umur diatas 40 tahun, hal ini menunjukan pemahaman akan Mak Dijuk Siang semakin luntur dalam generasi muda marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. 139 Ros, 68 Tahun, warga marga Pepadun abung Siwo Mego domisili di Bandar Lampung (wawancara)
103 b. Faktor Penyebab Pergeseran penerapan aturan Adat Mak Dijuk Siang Tokoh - tokoh adat atau tetua kampung dahulu sangat menjaga adat istiadat dan mereka wariskan ke anak cucu, ada resah dan kegelisahan apabila pelanggaran adat terjadi, di sinilah poin terpentingnya yang diwariskan ke generasi selanjutnya, yaitu keresahan tersebut. Apabila marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego begitu mudahnya bercerai tanpa menghiraukan Mak Dijuk Siang , maka tak ada lagi keresahan tentang pelanggaran adat, maka aturan adat menjadi sepele dan kian terpinggirkan, hingga pada akhirnya dilupakan, dan munculah generasi yang tidak mempunyai adat yang menjadi tanda telah punahnya Marga tersebut. Beberapa faktor yang menjadi penyebab bergesernya penerapan Mak Dijuk Siang adalah sebagai berikut : 1) Pengangkatan Penyimbang adat saat ini lebih ke arah status sosial dan ekonomi seseorang yang akan diangkat sebagai penyimbang, bukan lagi dilihat dari kesenioran, nasab, keilmuwan, kebijaksanaan, jiwa kepemimpinan, ke sholehan dan sebagainya. Mengingat perlu dana yang banyak untuk melaksanakan pengangkatan penyimbang. Saat ini motivasi seseorang menjadi Penyimbang adalah untuk menunjukan status sosialnya di masyarakat kampung, sebagai orang terhormat. Dampak negatif yang bisa terjadi adalah kurang pedulinya penyimbang terhadap adat.140 2) Kurangnya Pengamalan dan Pengajaran terhadap adat kepada generasi muda sebagai penerus adat yang bersifat etika atau falsafah hidup, misalnya praktek penerapan fiil pesinggiri yang malah kadang disalah artikan sebagai harga diri buta, padahal itu merupakan bentuk Ahlak dalam versi adat. 3) Praktek adat lebih berkembang dalam hal yang bersifat upacara atau perayaan yang berbentuk konkrit yakni kendurian, nikel 140Edi Rachman Gelar Stan Pemimpin, Pemuka Adat di Desa KotaBumi Ilir Kotabumi Lampung Utara.
104 kibau, netik talo, tari - tarian dan sebagainya, namun untuk yang bersifat batiniah atau falsafah banyak yang tidak memahaminya, 4) Rendahnya Pendidikan, Pemahaman Agama, keimanan dan kesholehan serta etika dalam adat, menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego memilih mengabaikan aturan Mak Dijuk Siang , seandainya suami atau isteri memiliki keimanan dan Ilmu Pengetahuan agama islam yang baik tentunya mereka akan berupaya saling menjaga dan mencari solusi dari kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, begitupun dengan etika adat yang mana masyarakat Lampung dahulu kala, isteri - isteri sangat menghormati suaminya, menuruti perkataan suami dan tidak membantah, serta menjaga harga diri suami, begitupun sang suami menjadi sosok yang memang pantas untuk dihormati karena nyata prilakunya mengatakan demikian. 5) Perkembangan informasi dan komunikasi; seiring berkembangnya tekhnologi informasi dan komunikasi, tidak ada lagi batasan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi apapun yang mereka inginkan, hal ini dapat berakibat terjadinya alkulturasi yakni terserapnya budaya - budaya asing hingga memungkinkan terjadi asimilasi yaitu tercampur baurnya budaya asing dan budaya sendiri, yang berakibat mulai ditinggalkannya prinsif - prinsif adat, salah satunya perceraian, wawasan wanita tentang gaya hidup wanita modern. 6) Eksistensi Hukum Positif Dan Hukum Islam yang sedikit banyak dapat mendistraksi Hukum Adat Hukum Positif yang berlaku pada masyarakat lebih mengatur kehidupan masyarakat secara komprehensif, karena pelaksanaannya yang secara resmi terorganisir, memiliki dasar hukum yang kuat mengikat dalam mengeksekusi aturannya; Sebagai contoh ; kasus pidana ringan yang dulu dapat diselesaikan secara adat, misal mencuri, pelaku diarak keliling
105 kampung dan diharuskan berteriak; " bahwa saya si fulan bin orang tuanya, keluarga dari penyimbang stan rajo langit, telah mencuri dan seterusnya.." sanksinya berupa sanksi sosial, namun sekarang ini bila ada perbuatan pidana maka langsung segera ditindak aparat kepolisian atas dasar laporan warga, hal tersebut membuat masyarakat meletakan hukum positif sebagai posisi teratas karena menjamin kepastian hukum, begitupula dengan hukum islam yang aturannya lebih sakral dibanding aturan adat buatan manusia, tentu lebih didahulukan oleh masyarakat adat. 7) Berkurangnya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong Sakai sambaian, nengah nyapur merupakan prinsip fiil pesenggiri yang terkait kebersaman, sakai sambaian yang berarti gotong royong dan nengah nyapur yang artinya bergaul atau bersosialisasi telah lama dilakukan orang - orang Lampung sejak dahulu, namun gerusan zaman perlahan pasti menumbuhkan rasa egosentris yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, yang akhirnya menimbulkan jarak antar sesama warga, kesibukan masing - masing pada akhirnya meninggalkan warna kultur yang kita miliki. 8) Masalah Ekonomi menjadi Faktor utama dilanggarnya Mak Dijuk Siang Dari kelima putusan hakim yang penulis dapatkan dari PA Gunung Sugih, permasalahan ekonomi menjadi faktor paling urgen yang menentukan ketahanan rumah tangga, perselisihan yang terjadi terus menerus berawal dari kesenjangan ekonomi, ada yang suami isteri bekerja namun penghasilan isteri lebih tinggi, akibat isteri bekerja membuat konflik baru karena suami banyak menuntut karena rumah tangga terbengkalai, ada pula yang isterinya sebagai ibu rumah tangga namun tetap saja perselisihan terjadi karena minimnya pendapatan.
Kelima kasus tersebut berbanding terbalik bila dibanding dengan kondisi di Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego yang dalam perkawinan adatnya menggelar begawey lunik maupun begawey balak dengan menggelar pernikahan adat besar besaran tentunya background ekonomi pasangan suami isteri tersebut lebih baik sehingga tidak ditemui kasus perceraiannya di Pengadilan, karena tidak memiliki permasalahan dalam perekonomian di rumah tangganya. Bila kita tinjau dari cara perkawinannya penulis berpendapat kemungkinan perceraian karena motif ekonomi kemungkinan terjadi pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego yang melakukan perkawinan adat dengan cara sebambangan, karena dari dasarnya sebambangan terjadi karena kurangnya dana dari pihak lelaki untuk menggelar pernikahan adat besar - besaran, namun ini hanya berupa hipotesis saja, karena tidak ada yang tahu nasib seseorang, bisa saja walau nikah dengan sebambangan tapi karena suami mendapat pekerjaan yang baik berpenghasilan besar pada akhirnya keadaan ekonomi rumah tangga jadi berkecukupan, bisa juga yang menikah secara begawi balak, karena sang suami malas timbulnya kondisi ekonomi rumah tangga jadi dalam keadaan tidak baik dapat berimbas pula pada perceraian. c. Dampak Penerapan Mak Dijuk Siang 1) Dampak Positif a) Rendahnya Persentase Angka Perceraian : Hal kongkrit yang terlihat adalah dari tingkat Perceraian yang rendah dibawah 1 % di PA Gunung Sugih atau pun PA Kotabumi, hal ini diharapkan tidak bertambah persentase nya diharapkan dapat lebih menurun, berdasarkan wawancara dengan pihak PA Gunung Sugih maupun PA Kotabumi dalam rentang 3 tahun terakhir (sampai akhir 2017) persentase angka perceraian suku Lampung masih relatif stabil tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan. 106
107 b) Mengurangi Kenakalan Remaja Akibat Broken Home : Anak yang berasal dari keluarga broken home cenderung akan melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri karena akibat tidak adanya perhatian dari orang tua karena perceraian, meminimalisir perceraian angka mengurangi resiko tersebut. c) Menjaga kelestarian norma yang hidup di masyarakat dengan Terwujudnya rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah warohmah : Menciptakan rumah tangga yang harmonis adalah titik awal daripada adanya aturan adat mak dijuk siang diadakan. 2) Dampak Negatif Dampak negative terjadi karena adanya distorsi atas penyalahgunaan atau penyalah maknaan dari Mak Dijuk Siang : a) Adanya penelantaran istri Akibat ke disharmonisan rumah tangga yang tetap dipertahankan. karena takut hancurnya martabat diri karena perceraian, maka lebih baik seorang suami tidak mencerai istri, akan tetapi karena permusuhannya tidak menafkahi istri. b) Status janda merupakan aib Adanya stigma buruk dari masyarakat khususnya marga pepadun abung siwo mego terhadap status janda, dikarenakan seorang wanita dianggap telah menjadi milik suami apabila telah dinikahi, maka ketika ia menjanda dia bukanlah lagi bagian dari pihak keluarga asalnya apalagi dari pihak suami c) dari penelantaran Isteri dapat menimbulkan Poligami yang tidak adil dan dzholim Jika suami menginginkan beristri lebih, maka istri pertama yang tetap tidak menggugat atau meminta cerai mau tak mau bersedia untuk dipoligami dari pada harus dicerai, walaupun setelah dipoligami tersebut tidak dinafkahi, hal tersebut lebih
108 baik dari pada harus melepaskan ikatan perkawinan. Hal ini tentu merugikan isteri. d) Kedisharmonisan rumah tangga dapat menimbulkan KDRT Rumah tangga yang tidak harmonis lagi, serta karakter suami yang kasar dan berakhlak buruk, namun isteri tetap bertahan akan sangat merugikan isteri dan mengancam keselamatan seluruh anggota rumah tangga termasuk anak. d. Dampak Pelanggaran Mak Dijuk Siang 1) Pelanggaran terhadap Mak Dijuk Siang membawa dampak kekacauan terhadap ketentuan adat yang seharusnya ajeg menjadi masalah baru yang tidak dapat ditemui ketentuan hukumnya dalam aturan adat Misal kasus Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg. perceraian dengan sengketa adat, para tokoh adat dari masing - masing pihak saling silang pendapat menyangkut sesan dan uang sekheh, pihak suami menyatakan bila isteri meminta sesan kembali maka uang sekheh suami harus dikembalikan karena Lampung tidak mengenal cerai. akhirnya diselesaikan oleh pertimbangan hakim melalui referensi positif, yaitu sesan dianggap sebagai harta bawaan isteri, dan uang sekheh yang diminta bukan kewenangan PA, karena uang sekheh tersebut diserahkan pihak keluarga isteri, maka yang digugat keluarga isteri, melalui gugatan perdata sudah di luar ranah PA. 2) Pelanggaran Mak Dijuk Siang lewat gugatan cerai meruntuhkan Superioritas patrilinalisme sebagai ciri Marga Lampung Perceraian yang merupakan pelanggaran dari Mak Dijuk Siang mengindikasikan sebuah fenomena yaitu terhapusnya superioritas pihak lelaki atau suami, dikarenakan isteri yang mampu melakukan gugatan cerai, hal ini terlihat tiga dari lima keputusan hakim yang penulis dapatkan, perkaranya merupakan gugatan cerai, bagi suku yang menganut patrilinialisme, isteri mengajukan gugatan merupakan tindakan di luar batas norma
kesopanan dan moral, dimana seorang isteri harusnya menjadi makmum bagi suami, namun justru membelot dengan menggugat cerai. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego a. Mak Dijuk Siang dalam tinjauan Hukum Perceraian Mak Dijuk Siang dalam landasan hukumnya mengharamkan perceraian, padahal dalam hukum Islam tidak menutup rapat perkara perceraian, karena berlandaskan dari tujuan Allah atau tujuan syari'ah bahwa kemudharatan harus dihilangkan, karena tidak menutup kemungkinan adanya pernikahan yang gagal, tidak semua pernikahan itu akan berhasil, maka dalam hukum perceraian baik itu dari talak ataupun khulu', hukum bercerai dapat menjadi wajib, sunah, boleh, makruh dan haram, terkait Mak Dijuk Siang maka yang dipegang oleh aturan adat ini yaitu memakai hukum haramnya perceraian, adapun penyebab putusnya perkawinan dan perceraian antara suami-istri ialah karena; talak, khulu', dan fasakh 141, maka kita meninjau Mak Dijuk Siang melalui tiga hal ketentuan ini : 1) Talak Mak Dijuk Siang dapat selaras dengan ketentuan Talak, yang bilamana talak seorang suami kepada Isteri menjadi haram hukumnya apabila talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan petunjuk syariat islam. Hal ini berarti, talak yang dijatuhkan pada kondisi dimana talak tersebut dilarang untuk diucapkan. Kondisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut : b) Suami menceraikan isteri saat isteri masih dalam masa haid c) Suami menjatuhkan talak pada isteri setelah ia disetubuhi tanpa diketahui hamil atau tidak 141 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT Hidaya Karya Agung, 1990, 110 109
110 d) Suami yang sedang sakit dan cerainya bertujuan supaya isteri tidak mendapatkan hak atas hartanya e) Suami mentalak istri tiga talak sekaligus. Hal ini tidak sah meskipun jika talak satu diucapkan tiga kali atau lebih.142 Diluar hal tersebut, talak dapat bertentangan dengan Mak Dijuk siang, karena perceraian hukumnya menjadi wajib, sunah, mubah atau makruh tergantung dari darurat dan kemaslahatannya 2) Khulu' Sama halnya dengan konsep di atas ada dua aspek hukum islam yang selaras dan bertentangan dengan Mak Dijuk Siang. Khulu' jika ditinjau dari aspek patrilinealisme pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego sangat bertentangan karena disini isteri telah berani melawan suami melalui mengugat atau meminta cerai, dalil mengenai Khulu' yang menjadi dasar dibolehkannya khulu' adalah sebagai berikut : َدوُدُح اَميِقُي َّلاَأ ْمُتْف ِخ ْنِإَف اَمي ِف اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف َِّللَّا ◌ۗ ِهِب ْتَدَتْـفا "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya" 143 Namun Hukum Islam menjadi penguat argument untuk Mak Dijuk Siang apabila hukum khulu' menjadi haram, hal ini terjadi apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya khulu', maka ini dilarang, seperti dalam hadis; Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, Nabi saw.,bersabda: 142 Ibid, Mahmud Yunus, h.117 143 Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah 2 Al-Baqarah ayat 229, h.13
111 ِلْضَفْلا ِنْب ِداَّمَح ْنَع ٍدْي َز َث ْن َق َناَب ْو َلاَق َلا َع : َق َلََّطلا ٍةَأ َر َأَس ْتَل اَهَج ْو َز ِةَّنَج َّمَحُم اَنَثَّدَح ِرَه ْزَ ْلْا ُنْب ُدَم ْحَأ اَنَثَّدَح ُنْب ُد َءاَمْسَأ يِبَأ ْن َع َةَب َلَِق يِبَأ ْنَع َبو يَأ ْنَع يَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر ْما ا َم ٍسْأَب ْلا ُةَحِئا َر اَهْيَلَع ِرْيَغ اَم يِف Ahmad bin al-Azhar'i telah menceritakan kepada kami, beliau diceritai oleh Muhammad bin Fadli, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma' dari Tsauban, dia berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Siapapun seorang isteri yang menuntut cerai dari suaminya (Khulu') tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga". (HR. Ibnu Majah)144 ٌما َرَحَف 3) Fasakh Dalam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal : a) Terdapat hal-hal membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. i. Hal yang membatalkan perkawinan dalam Al-Qur'an diatur dalam surat An Nisaa ayat 22, 23, dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang masih mahram, misalnya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka perkawinan menjadi batal, karena tidak memenuhi syarat sahnya akad. ii. perkawinan yang ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. iii. Hal lain yang membatalkan perkawinan adalah perkawinan orang islam laki-laki dengan istri yang kelima. b) Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung Dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non islam kemudian masuk 144Abu Abdullah, Sunan Ibnu Majah, Op.Cit., h. 2007
112 islam hanya untuk menikahi wanita islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula atau baru diketahui terdapat cacat pada salah satu pasangan yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya dan sebagainya.145 Pembatalan perkawinan yang menyebabkan tidak sahnya sebuah perkawinan, Mak Dijuk Siang dalam prakteknya mencegah sedini mungkin hal tersebut, yaitu membina tatanan hidup pada masyarakat adat di kampung mereka, yaitu menghindari faktor - faktor yang menyebabkan perkawinan sedarah atau masih mahram. Mayoritas penduduk asli Lampung sejak lahir beragama Islam sangat jarang di wilayah kampung pada masyarakat adat Lampung Pepadun ditemukan yang beragama non muslim, kalau pun ada itu karena mereka murtad lantaran salah bergaul di luar marganya atau diluar kampungnya, penduduk non muslim pun mereka tinggal berkelompok dan mendirikan bangunan ibadah pada daerah kelompoknya tersebut, misalnya kumpulan masyarakat asal bali banyak ditemukan di daerah mesuji terlihat dari adanya pure yang mereka bangun, sedangkan dikampung yang mayoritas marga Lampung Pepadun Asli hampir tidak ada masyarakat non muslimnya, terkait perkawinan maka hampir mustahil marga Pepadun abung Siwo Mego menikah dengan non muslim pada wilayahnya hal tersebut dapat menjadi aib yang merusak piil.146 Mengenai cacat salah seorang suami atau isteri sehingga mereka tidak dapat sempurna menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau isteri namun hal tersebut tidak serta merta menjadi perceraian, pada dasarnya kembali lagi kesifat 145 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT Hidaya Karya Agung, 1990, 86 146 H.Fahmi Gelar Stan Pandji Negara, Kampung Gunung Batin Udik, Terusan Nunyai (wawancara)
113 masing - masing disamping itu karena berpegang teguh dengan Mak Dijuk Siang tersebut , kebanyakan isteri akan bertahan terus merawat suaminya dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga, namun sebagian dari pihak Lelaki yang mampu secara ekonomi apabila isterinya sakit atau cacat yang tak dapat sembuh mereka melakukan poligami itupun biasanya menikahi saudara daripada isteri yang sakit tersebut.147 b. Mak Dijuk Siang dalam tinjauan Maqashid Syari'ah 1) Mak Dijuk Siang dalam teori Pendekatan Pemahaman Maqashid Syariah Tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami maqashid al-syari'ah, yaitu :148 a) Pertama mencari dalil tentang Perintah larangan cerai Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, secara marfu'yang menyatakan : ُق َلََّطلا ىَلاَعَت ِ َّاللَّ ى َلِإ ِل َلََحْلا ُضَغْبَأ "Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak."149 Hadis ini diriwayatkan Abu Daud No. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar. Beberapa Ulama mengkategorikan hadis ini sebagai hadis dhaif.Al-Baihaqiy mengatakan ; َأ ،َةَبْيَش يِب ِنْبا ِة يِف َو ،ٌلَس ْرُم َوُه َو ،َد ُواَد يِبَأ ُثيِدَح اَذَه ِر َيا َو َرَأ لا َو لاوُص ْوَم ، َرَمُع ِنْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ْنَع ِفَح ُها "Ini adalah hadis Abu Dawud, dan ia mursal. Dan pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (yaitu Muhammad bin 'Utsmaan bin Abi Syaibah), dari 'Abdullaah bin 'Umar diriwayatkan secara maushul, aku tidak melihat riwayat ini terjaga."150 ُهَظ 147 Ibid, H.Fahmi Wawancara 148 Asafri Jaya, Konsep Maqashid syari'ah Menurut al-Syathibi 1996, h. 101 149 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud jil. 1, Pustaka Azzam, 2012 Hadis No. 2180 , h.867 150 Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu " Hadis Lemah dan Palsu yang Populer di Indonesia ", Pustaka Al Furqon, Cetakan:III 1430 H, h.45
Namun meskipun hadis di atas kemungkinan dhaif, tapi kita mengakui bahwa talak tidak disukai dalam islam. karena ini salah satu misi besar iblis. Dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma, Nabi 'alaihis shalatu was salam bersabda ; َأَف ُها َّمُث ِءاَمْلا ىَلَع ُهَش ْرَع ُعَضَي َسيِلْبِإ َّن َيا َرَس ُث ْمُهاَنْد َعْب َي ِإ ْلَعَف ُل ْمُهُدَحَأ ُءى ِجَي ًةَنْتِف ْمُهُمَظْعَأ ًةَل ِزْنَم َفوُقَي َف اَذَك َو اَذَك ُت ْمُهُدَحَأ ُءى ِجَي َّمُث َلاَق اًئْيَش َتْعَنَص اَم َفوُقَي َت اَم ُل ِهِتَأ َر ْما َنْيَب َو ُهَنْيَب ُتْق َّرَف ْعِن ُلوُقَي َو ُهْنِم ِهيِنْدُي َف - "Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut.Dia mengutus para pasukannya.Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, 'Saya telah melakukan godaan ini.'Iblis berkomentar, 'Kamu belum melakukan apa- apa.'Datang yang 'Saya menggoda lain melaporkan, seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bepisah iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, 'Sebaik- baik setan adalah kamu.'" 151 ِم ُهْن ُلوُقَي ىَّتَح ُهُتْك َر ْنَأ َم َت َلاَق - dengan (talak) istrinya.'Kemudian Hal ini senada dengan gambaran di dalam Surah Al Baqarah ayat 102, yang menggambarkan bahwa pekerjaan Dukun / Tukang sihir dan Iblis adalah memisahkan Pasangan Suami Isteri / Merusak Rumah Tangga. Dalil tersebut selaras dengan Mak Dijuk Siang , selain Dalil hadis tingkatannya masih berupa hadis Dhaif, di dalam Al Qur'an sendiri tidak ada secara gamblang menyatakan Cerai adalah perbuatan Haram (dapat Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh dan Haram), bahkan diatur tata kaidah tentang perceraian, maka hal ini dapat disimpulkan dari dalil di atas Allah memang membenci perceraian karena merupakan agenda setan dalam merusak rumah tangga, namun tidak pula melarang perceraian. Jadi tidak ada perintah / Amr maupun larangan / Nahyi dari Allah untuk bercerai ataupun tetap mempertahankan pernikahan. 151 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari Muslim, Fathan Prima Media, Jakarta, 2013, hadist no.2813, hal.789 114
b) Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan. Secara bahasa, kata al-ta'alil adalah mashdar dari 'allala- yu'alilu-ta'lilan, berarti "sesuatu yang berubah keadaannya karena sampainya sesuatu yang lain padanya." Sakit adalah 'illat karena tubuh berubah keadaanya dengan adanya sakit.Oleh karena itu, si fulan dikatakan ber-'illat apabila keadaanya berubah dari sehat menjadi sakit. Perlu sebuah sebab atau alasan yang melatarbelakangi Mak Dijuk Siang menjadi sebuah perintah atau larangan yang mana alasan itu dipersamakan / Qiyas dengan kasus yang lain. Sepengetahuan penulis belum ada suatu kasus yang bisa dipersamakan dengan perceraian, meskipun bila kita ambil dalil bahwa perceraian merupakan misi setan, sama halnya dengan minum arak, berjudi, perselisihan namun belum ditemukan ilat yang sama dengan ilat perceraian ataupun perintah untuk menjaga anak isteri dari siksa api neraka namun illatnya / konteksnya berbeda. c) Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum Apakah Allah SWT, mendiamkan sebuah upaya perceraian baik itu diam mencegah perceraian ataupun diam membiarkan perceraian, justru Allah dalam dalil dalilnya di Al Qur'an menjelaskan tentang tata cara perceraian, walaupun bukan berarti memerintahkan perceraian, namun lebih ke arah cara - cara ma'ruf dalam menceraikan demi kemaslahatan karena itu sesuai dengan maqashid syari'ah. Selain tata cara bercerai, Allah juga menjelaskan tentang nasihat nasihat berumah tangga, namun bukan dengan kalimat perintah atau larangan, namun berupa permisalan - permisalan yang tujuannya menjaga keharmonisan rumah tangga, contoh nya dalam dalil berikut ini : 1. Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 187, yang berbunyi: 115
ْمُكَّل ٌساَبِل َّنُه َّنُهَّل ٌساَبِل ْمُتنَأ َو ... .... "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"152 2. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi; اوُم َزَع َق َلََّطلا ٌعيِمَس ٌميِلَع َّنِاَف َّاللَّ ْنِإ َو َ "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".153 3. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 : اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجا َو ْزَأ ْمُكِسُفْنَأ ْن ِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيآ ْن ِم َو ٍم ْوَقِل ٍتاَي َلَ َكِلَٰ ًةَم ْح َر َو ًةَّد َوَم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو ۚ َذ يِف َّنِإ َنو ُرَّكَفَتَي "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan- Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang "154 Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan agama / Allah tidak melarang cerai dan tidak pula mengajurkan cerai, dalam sebuah Peristiwa yang dijelaskan dalam Surah surat At-Tahrim ayat 3 dan 4, tentang Kecemburuan Hafsah Binti Umar, terhadap Mariyah yang mana keduanya adalah isteri Rosulullah SAW yang bersengketa, hingga Rosul menjatuhkan Cerai / Talak Satu kepada Hapsah, namun Allah lewat perantara jibril tidak membolehkan hal tersebut, hingga dirujuklah kembali isteri beliau tersebut. Jibril berkata, "Dia (Hafsah) adalah seorang ahli puasa dan solat. Dia adalah bidadarimu di syurga".155 152 Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah 2, Al-Baqarah ayat 187, h.16 153 Ibid, Surah 2, Al-Baqarah ayat 227, h.18 154 Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989), Surah 30, Ar-Rum ayat 21,h.644 155 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud jil. 1, Pustaka Azzam, 2012 Hadis No. 2287 , h.883 116
h.703 117 Namun itu bukanlah sebuah perintah untuk seluruh umatnya namun berupa petunjuk - petunjuk bimbingan Allah kepada Rosulnya, yang dapat kita ambil hikmahnya. jadi tidak ada amr untuk mempertahankan pernikahan, semua kembali kepada ijtihad manusia itu sendiri. Maka disini dapat disimpulkan Mak Dijuk Siang dalam pandangan Syar'i bukanlah hukum yang mutlak, namun lebih kearah anjuran - anjuran untuk menjaga keutuhan rumah tangga. 2) Mak Dijuk Siang dalam Syarat - Syarat Maqashid Syari'ah Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat - syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :156 a. Harus bersifat tetap, dalam poin ini Mak Dijuk Siang sesuai karena merupakan aturan yang saklek tidak mengalami perubahan. b. Harus jelas, isi yang terkandung dalam Mak Dijuk Siang sangat jelas, perintahnya pun jelas, namun harus sesuai dengan ketentuan Syari, dalam hal ini Mak Dijuk Siang masih dalam wujud tidak jelas karena kerancuan dengan dalil syari. c. Harus terukur, dalam hal ini Mak Dijuk Siang tidak memiliki ukuran yang jelas, karena hanya memakai tolok ukur tidak boleh cerai, harusnya ada patokan - patokan atau kaidah - kaidah tambahan apabila perceraian tidak dapat dihindari lagi. d. Berlaku umum, pada poin keempat sudah dipastikan aturan adat Mak Dijuk Siang ini hanya berlaku khusus bagi marga Lampung pepadun abung siwo mego. Berdasarkan Empat poin di atas hanya satu poin yang memenuhi syarat, yaitu pada poin pertama, namun apabila Mak Dijuk Siang tetap digunakan sebagai ketentuan mutlak, sementara maqashid 156 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam (Wa Adillatuhu) Jil 1 Jakarta Gema Insani , 2011,
syariah menganggap demi mencegah mafsadat atau mudarat maka harus bercerai, maka Mak Dijuk Siang menjadi bertentangan dengan ketentuan syari'. 3) Posisi Mak Dijuk Siang dalam Maqashid Syari'ah Sebagaimana diketahui bahwa hukum asal bercerai itu adalah makruh, sedangkan Mak Dijuk Siang Mengganggap perceraian adalah Haram, perbedaan ini tidak serta merta menjadikan Mak Dijuk Siang , aturan adat yang bertentangan dengan Syariat, karena tujuan Mak Dijuk Siang tetap sejalan dengan maksud syari'ah yaitu demi kemasalahatan. Maqashid syari'ah yang dapat diklasifikasian dalam berbagai bentuk, menjadikannya suatu kaidah pencarian hukum yang tidak kaku, karena selalu terarah dalam metode - metode yang telah diijtihadkan oleh para Ulama / Mujtahid yang memang pakar dibidangnya. Berbeda dengan Mak Dijuk Siang , dalam hukumnya hanya mengenal satu macam ketentuan yaitu haram. Ketentuan ini tentu tidak lepas dari andil leluhur Suku Lampung yang telah menyusun ketentuan adat ini, yang mana adat selalu bersifat tetap tak mengalami perubahan, sedangkan para tokoh adat yang menyusun aturan adat belumlah mencapai tingkat seorang mujtahid, mengingat mudahnya mengembangkan ilmu fiqih pada zaman tersebut. Maka berada dimanakah posisi Mak Dijuk Siang yang mengandung ketentuan haram untuk bercerai,dapat kita tinjau sebagai berikut ; Maslahat sebagai substansi dari maqashid syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Pertama Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan : a) Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Mak Dijuk Siang dalam hal kemaslahatan yang dicitakannya tak dapat lagi digunakan 118 tidak
apabila sebuah rumah tangga itu diambang kehancuran yang hanya akan membawa kemudharatan atau kemafsadatan misalnya berujung pertikaian tanpa henti, perkelahian, atau bahkan pembunuhan. b) Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Terkait dengan Mak Dijuk Siang , seandainya kejadian sangat buruk tidak terjadi, namun apabila mempertahankan perkawinan membawa dampak yang menyulitkan, misal karena tidak bercerai membawa dampak ke psikologis, pendidikan anak karena orang tua sering berkelahi, maka Mak Dijuk Siang tidak dapat dipertahankan. c) Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia157, dalam tahapan ini di sinilah Posisi Mak Dijuk Siang berada dalam kondisi rumah tangga dapat menjalankan fungsinya mempertahankan rumahtangga sangatlah wajib. Kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) yaitu Maslahat kulliyat atau individu (perorangan) yakni Maslahat juz'iya. Mak Dijuk Siang membawa maslahat pada keduanya, dengan catatan selama sebuah rumah tangga tersebut masih dalam kondisi harmonis sehingga terus berusaha mempertahankan pernikahan, yang tentu dapat membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat. Ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu : 157As Syatiby , Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al lakhmy, Kitab Al Muwafaqoot, Penerbit Dar Ibn Qayyim, Tahun 2003M /1424H, jil: 3, h. 130 119
a) Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil b) Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara' c) Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, walau mungkin dalam praktiknya dapat menimbulkan mudharat atau mafsadat.158 Dari ketiga nya, maslahat dari Mak Dijuk Siang masihlah berupa sebuah konsep atau ide, tanpa di dukung dalil yang sesuai dengan ketentuan Mak Dijuk Siang , yang posisinya dapat dikategorikan sebagai Maslahat yang bersifat wahmiyah. 3. Tinjauan Hukum Positif terhadap Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego a. Mak Dijuk Siang selaras dengan hukum positif 1) Keselarasan dalam konsep Mitsaqan Ghalizan Pernikahan sebuah ikatan yang sangat kuat, pernyataan tersebut diambil dari surah an nisa ayat 21, menjadi pedoman dalam hukum positif dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ". Pernyataan Pasal tersebut selaras dengan aturan Mak Dijuk Siang yang tidak mengindahkan perceraian. 2) Keselarasan dalam Mewujudkan Pernikahan Tujuan Mak Dijuk Siang dalam mempertahankan pernikahan tentunya adalah demi kemaslahatan yaitu terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis dan langgeng sampai akhir hayat, hal ini selaras dengan hukum positif, dalam hal ini termuat dalam pasal 3 KHI : 158Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam (Wa Adillatuhu) Jil 1, Jakarta Gema Insani , 2011, h.702 120
121 " Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." 3) Hukum Positif menghindari perceraian terwujud dalam upaya mempersulit perceraian Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Hal ini termuat dalam Pasal 8 KHI : " Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak ". Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut: i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; ii. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; iii. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; iv. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; v. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
vi. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga; Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu: i. Suami melanggar taklik-talak; ii. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. b. Mak Dijuk Siang bertentangan dengan hukum positif 1) Perbedaan Konsep dalam pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam kehidupan berumah tangga marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego yang kental dengan adat patriarki dimana lelaki sebagai pemimpin, cenderung keras dan kasar dalam bersikap kepada Isterinya dengan tujuan mendisiplinkan isterinya, terutama saat sedang emosional, hal ini tentu bersebrangan dengan ketentuan hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindakan menyakiti baik fisik maupun psikis sudah termasuk KDRT, hal ini termuat dalam pasal-pasal UU No.34 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 159: Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: b. kekerasan fisik; c. kekerasan psikis; d. kekerasan seksual; atau e. penelantaran rumah tangga. Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 159 Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 122
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketua PA Gunung Sugih terkait KDRT memberikan komentar; " Zaman sekarang ini cubit sedikit saja sudah HAM (Hak Asasi Manusia), begitu juga dalam rumah tangga, kalo suami sudah sangat marah lalu menampar isterinya sekali, janganlah isteri langsung menggugat suami dengan alasan KDRT bisa saja suami hanya khilaf sesaat, namanya manusia, apalagi kalau orang sumatera ini rata - rata suaminya keras, kalau sudah sering main fisik apalagi karena alasan yang sepele sudah main pukul terus, wajib isteri untuk menggugat "160 2) Perbedaan Kesetaraan Hak dan Kedudukan antara suami dan isteri Masih tentang konsep patrilineal yang dianut Suku Lampung, dalam hal kedudukan dan hak antara suami dan isteri tidak lah setara, suami lebih superior dibanding isteri, tentu saja hal ini bersebrangan dengan hukum positif, yaitu pada : Pasal 31 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Perbedaan tentang putusnya Perkawinan Mak Dijuk Siang hanya mengenal pisah atau cerai mati, hal ini bersebrangan pasal 38 dalam UU No.1 Tahun 1974,:161 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. 160 Wawancara dengan Ketua PA Gunung Sugih 161 Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 123
124 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Eksistensi Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung PepadunAbung Siwo Mego Budaya patriarki yang masih kental serta lazimnya stereotype bahwa isteri adalah pengabdi suami, merupakan faktor utama keharmonisan rumah tangga sehingga perceraian pada marga abung siwo mego jarang terjadi karena suami dan isteri memahami posisi dan perannya masing - masing, walaupun dilihat suku lain cara itu cenderung keras dan tidak mencerminkan kesetaraan gender. Fenomena lainnya adalah perceraian banyak terjadi pada generasi muda, Mak Dijuk Siang membawa dampak positif yaitu rendahnya persentase angka perceraian, mengurangi kenakalan remaja akibat broken home serta menjaga kelestarian norma yang hidup di masyarakat dengan terwujudnya rumah tangga yang harmonis, juga membawa dampak negative yaitu; dimungkinkan terjadi stigma label buruk dari status janda, penelantaran istri yang dapat menimbulkan Poligami dzholim, kedisharmonisan rumah tangga menimbulkan KDRT, gugatan cerai isteri dapat meruntuhkan superioritas patrilinalisme sebagai ciri Marga Lampung Pepadun, dan pelanggaran Mak Dijuk Siang membawa dampak kekacauan terhadap ketentuan adat. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Mak Dijuk Siang dalam pandangan Syar'i terkait hukum talak dan khulu' masuk dalam kategori hukum haram bercerai, dengan alasan - alasan yang telah dijelaskan syari' mengenai kondisi bilamana perceraian hukumnya menjadi haram, sedangkan dalam hal fasakh jarang terjadi pembatalan dalam pernikahan marga pepadun abung siwo mego, karena upaya preventif dari marga tersebut. Terkait kemaslahatan maka posisinya berada dalam kategori Maslahat Tahsiniyat yang berada di
125 bawah hajiyat dan dharuriyat, karena apabila dalam kondisi darurat tetap tidak bercerai, dikhawatirkan akan membawa mafsadat dan mudharat besar, atau dalam konteks hajiyat akan membawa kesulitan. 3. Tinjauan Hukum Positif terhadap Mak Dijuk Siang pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Mak Dijuk Siang selaras dengan hukum positif dalam hal pernikahan adalah Mitsaqan Ghalizan mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah yang sesuai Pasal 2 dan 3 KHI, serta upaya mempersulit perceraian di pengadilan agama. namun dapat bertentangan dengan hukum positif, bila dalam budaya rumah tangga marga ini bersinggungan dengan UU No.34 Tahun 2004 tentang KDRT, budaya patriaki yang memposisikan kesuperioritasan suami berseberangan dengan Pasal 31 UU No.1 tahun 1974 yang menegaskan kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, begitupun dalam hal putusnya perkawinan, Mak Dijuk Siang hanya mengenal cerai mati, sedangkan pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 perkawinan putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. B. Saran Diharapkan adanya peran serta dari penyimbang, tokoh adat, tokoh agama dan orang tua untuk mediasi dan bimbingan kepada pasangan suami isteri dengan memposisikan Mak Dijuk Siang selain menjaga ketahanan rumah tangga, juga upaya mempersulit perceraian dengan melihat dari sisi mudhoratnya juga, serta berpedoman pada hukum Syari', hukum positif dan hukum adat. Untuk pihak pengadilan agama, diharapkan dapat memanage klasifikasi berkas yang masuk untuk memudahkan jika ada observasi lapangan berdasarkan suku atau kategori lainnya. Untuk para Akademisi khususnya dari prodi hukum keluarga, diharapkan kelak ada penelitian lebih lanjut tentang Mak Dijuk Siang, untuk menyempurnakan, masukan baru dan sudut pandang baru, agar pembahasan tentang Mak Dijuk Siang ini dapat lebih dibahas secara lebih luas dan mendalam.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku : Abidin, Slamet, Fikih Munakahat 2, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999 Abi Bakr, Ala' ad-Din Ibn Mas'ud al-Kasani, Bada'i wa al-Sana'i, Juz. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut. Abu Mansur, Lisan el-Arab, Jil. 3, Daar el-Hadis, Kairo, 2003 Ad-Din, Zain bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, Fathal-Mu'in bi Syarh Qurrah al- 'Ain, Syirkah Bengkulu Indah, Surabaya, 2001 Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i, Daar el-Fikri, Beirut, 2004. Al-Jarjawi, 'Ali Ahmad, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu, Juz. 2, Dar al-Fikr, Beirut, 2001 Al-Jashshash, Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi, Ahkam al-Qur'an Juz II, Beirut: Dar alIhya" al-Turast al-"Arabi, 1992. Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Jil. IV, Dâr al- Fikr, Mesir 1989 Al-Khin, Mustafa dan Musthafa, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al- Syâfi'I, juz IV, Al-Fithrah, Surabaya, 2000. Al-Marbawi,Idris, Kamus Bahasa Arab Melayu, Jil. 1, Hidayah Surabaya, 2000 Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jil. 1, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1997 Asmin , Yudian W, Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode, Jurnal Al- jami'ah No. 58, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1995 As-Sayis, Muhammad 'Ali, Tafsir Ayat al-Ahkam, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1994 AS-Suyuthi, Jalaluddin, al-Asybah wa an-Nazhair, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, tt As-Syafi'i, al-Umm, Jil. 3, Dar al-Fikri, Beirut, 2002 126
As-Syatiby, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al lakhmy, Kitab Al Muwafaqoot, Jil: 3, Penerbit Dar Ibn Qayyim, Beirut, 2003M /1424H. As-Syaukani, Nailul Authar , juz 6, Pustaka Azam, Jakarta, 2018 A.W. Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Cet. 14, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997 Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam (Wa Adillatuhu) Jil 1, Gema Insani , Jakarta , 2011 Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 1990. Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), Jamil, M. Mukhsin, Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik, Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2009 Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizhah al-Ju'fi al-Bukhar, Shahih al-Bukhari, jilid Ke-II Dar al-Qolam, Beirut, 2007 Mukhtar, Kamal, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta 1993 Romli, SA, Muqaranah Madzahib fi al-Ushul, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999 R. Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003 Said, Fuad, H. A. Perceraian Menurut Hukum Islam, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994 Sabiq, Sayyid, Fiqhus Shunnah, terj. M. Ali Nursyidi, HM Thahir Makmum, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009. Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Perdata Barat/BW, HukumIslam dan Hukum Adat, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Gema Nusa, Bogor, 1998. Ulfiati , Nur Shofa, Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009 127
Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu, Hadis Lemah dan Palsu yang Populer di Indonesia, Cetakan: III, Pustaka Al Furqon, Jakarta, 1430 H / 2009 Zahrah , Muhammad Abu, Ahwal Syahkshiyyah, Daar el-Fikri, al-Bugha, Kairo, 2005 B. Dasar Hukum / Dalil al Ahkam / PeraturanDasar Hukum / Dalil al Ahkam / Peraturan : 1. al Qur'an : Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, CV.Toha Putra, Semarang, 1989 2. Hadis : Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Abu Daud jil. 1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2012. Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Hadits Shahih Bukhari Muslim, Fathan Prima Media, Jakarta, 2013. 3. Hukum Positif (Peraturan Perundang -Undangan Negara Republik Indonesia : i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan ii. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT iii. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama iv. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas v. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) vi. Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil, Sinar Grafika, 2013 C. Karya Ilmiah - (Jurnal /Skripsi /Tesis /Penelitian) Barnawi, Erizal "Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei Kota Alam Lampung Utara", PPs ISI Jogjakarta 2015 Nurlizawati " Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)"Jurnal Socius Vol. 4, No.2, Universitas Negeri Padang, 2017 128
Riduan, Akhmad, "Tradisi Sebambangan Pada Marga Lampung Pepadun Persepektif Islam", Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, 2016 Samawati, Wahyu Ernaningsih dan Putu. " Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Perceraian" (Kajian pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang) , Tunggal Mandiri, Malang, 2014 Saputra, Lucky Irwan, "Adat Larian di Provinsi Lampung", FISIP UI, Jakarta, 2010 Sururi, Fathu,"Mak Di Juk Siang Pada Marga Lampung Pepadun Siwo Mego "AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law :Vol. 06, No. 01, UIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, 2016. D. Sumber dari Internet : a. : Angka perceraian tiap Provinisi di Indonesia, di akses 12 Mei 2018 Pukul:21.00 WIB b. Tabel angka perceraian per bulan, tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 , diakses pada 12 mei 2018 pukul:21.05 WIB : c. Proses ber perkara di Pengadilan Agama diakses pada 13 Mei 2018, Pukul : 20.00 WIB E. Wawancara a. Pengadilan Agama Gunung Sugih 1. Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih : Drs.Arifin, SH.,MH 2. Wakil Panitera Agama Gunung Sugih : Drs.Solehani 3. Sub Bagian Data dan Informasi : Dra.Humaidah, SH. b. Pengadilan Agama Kotabumi 1. Panitera Pengganti : Rudi Habibi, SH. 129
c. Tokoh Adat : 1. H.Fahmi (Gelar Stan Pandji Negara), Umur 71 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Domisili kampung Gunung Batin Terusan Nunyai Lampung Tengah 2. Edi Rachman (Gelar Stan Pemimpin), umur 43 Tahun, pekerjaan PNS Pemda Lampung Utara, Domisili Kotabumi Lampung Utara F. Keputusan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih a. Pu t u s a n Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg. 4 November 2016 b. Pu t u s a n Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Gsg.18 Mei 2017 c. Pu t u s a n Nomor 1051/Pdt.G/2017/PA.Gsg. 20 September 2017 d. Pu t u s a n Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Gsg.20 September 2017 e. Pu t u s a n Nomor 363/Pdt.G/2018/PA.Gsg. 1 Maret 2018 ( Ringkasan Keputusan Hakim di atas dapat dilihat di BAB IV Penyajian Data,3.Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, halaman 91) 130
LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Data informan A. Tokoh Adat 1 1. Nama : H.Fahmi (Gelar Stan Pandji Negara) 2. Tempat / Tanggal Lahir : Gunung Batin / 23 November 1948 3. Pekerjaan : Pensiunan PNS 4. Domisili : Gunung Batin Terusan Nunyai Lampung Tengah B. Tokoh Adat 2 1. Nama : Edi Rahman (Gelar Stan Pemimpin) 2. Tempat / Tanggal Lahir : Kotabumi / 6 Maret 1976 3. Pekerjaan : PNS Pemda Lampung Utara 4. Domisili : Kotabumi Lampung Utara C. Pengadilan Agama Gunung Sugih 1. Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Drs.Arifin, SH.,MH 2. Wakil Panitera Agama Gunung Sugih : 2. Wakil Panitera Agama Gunung Sugih : Drs.Solehani 3. Sub Bagian Data dan Informasi : Dra.Humaidah, SH. D. Pengadilan Agama Kotabumi 1. Panitera Pengganti : Rudi Habibi, SH.
2. Poin - Poin Rencana Dialog / Wawancara dengan Tokoh Adat (Dialog / Wawancara direkam dalam bentuk audio, dapat di dengar di 1. Masyarakat Abung Siwo Mego terbagi menjadi berapa 2. Bagaimana Kondisi Organisasi adat saat ini 3. Apakah ada Mak Dijuk Siang 4. Asal / dasar kenapa tidak boleh bercerai 5. Apa akibatnya kalo bercerai bagi pengantin atau keluarga 6. Apa Hukumannya bila dilanggar 7. Apakah hukum ini tertulis 8. Tulisan Dalam bahasa Lampung dan ejaan Indonesia 9. Apakah ada kaitannya uang jujukh atau nikah adat atau status social pengantin dengan larangan cerai 10. Bentuk Larangan Cerai apakah berbentuk larangan saja atau ada motivasi usaha mediasi atau mendamaikan bila ada perselisihan 11. Apakah hukum adat berlaku hanya bagi pernikahan se adat 12. Apakah generasi muda tau tentang mak dijuk siang dan memegang teguh 13. Apakah ada aturan adat untuk menikah dengan satu adat 14. Bagaimana kondisi masyarakat abung saat ini 15. Apakah adat masih berlaku dan mengikat 16. Berdasar temuan di Pengadilan ternyata masih ada juga perceraian warga abung siwo mego, menurut ketua adat apakah ini berarti falsafah mak dijuk siang tidak dipakai oleh mereka 17. Bagaimanakah Kedudukan Penyimbang dalam Mayarakat Adat
3. Poin - Poin Rencana Dialog / Wawancara dengan pihak Pengadilan Agama (Dialog / Wawancara direkam dalam bentuk audio, dapat di dengar di 1. Apakah ada Perceraian dari orang Lampung 2. Apakah saya dapat meminta berkas persidangannya 3. Berapa banyak kasus perceraian suku Lampung yang masuk 4. Bila dapat dihitung secara acak atau kasar mayoritas suku apa yang paling banyak dan palin sedikit/jarang bercerai. 5. Bagaimana mengidentifikasi orang bersuku Lampung 6. Daerah Mana yang Mayoritas Penduduk Asli Lampung 7. Daerah/kecamatan yang mayoritas tersebut daerah mana yang banyak bercerai 8. Mengapa atau alasan apa dari suku Lampung tersebut bercerai 9. Apakah ada gugatan atau hal hal yang terkait dengan adat dalam perceraian orang Lampung 10. Bagaimanakah proses mediasi suku Lampung tersebut apakah ada perbedaan dengan suku lain 11. Lebih dominan mana antara gugatan atau permohonan cerai 12. Apakah ada gugatan atau permohonan cerai yang dicabut 13. Apakah dalam sengketa perceraian Hakim juga memakai doktrin dari adat 14. Apakah dalam penyelesaian gugatan / permohonan cerai yang ada sengketa adatnya hakim meminta bantuan tokoh adat 15. Bagaimana peranan tokoh adat bagi pengadilan atau hakim dalam hal penyelesaian sengketa adat.
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM PASCASARJANA (PPs) Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070 Nomor : B. 727 /UN.16/D/PPs/ 2018 Bandar Lampung, 27 Agustus 2018 Lamp : 1 ( Berkas ) Perihal : Mohon Izin Penelitian Kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Di Gunung Sugih Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dalam rangka Penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung, maka dengan ini kami mohonkan izin untuk melakukan Penelitian dengan data mahasiswa sebagai berikut: Nama : M Najib Ali NPM : 1774130016 Prodi : Hukum Keluarga (S2) PPs UIN Raden Intan Lampung Judul Tesis : Mak Dijuk Siang dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah (Studi pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Megou) Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Gunung Sugih Untuk mempermudah dan memperlancar penelitian mahasiswa yang bersangkutan, maka kami mohon izin sekaligus bantuan yang diperlukan. Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Direktur Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag NIP. 196010201988031005
Tabel 1. Angka Perceraian dan Angka Pernikahan di Indonesia Tahun 2012 - 2015 BANGKA TENGGARA TENGGARA UTARA------------SULAWESI Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk (Pasangan Nikah)NikahTalak dan CeraiRujuk (Sumber Website Resmi Badan Pusat Statistik)
2. Berita Online ( Tabel 2 perkara masuk pada PA Gunung Sugih
tabel2 dari foto yang ada
Tabel 3. Perkara yang masuk pada PA Gunung Sugih Tahun 2017 per Kecamatan
Tabel 4. Perkara yang masuk pada PA Gunung Sugih Tahun 2017 per Bulan
Tabel 5. Perkara yang masuk pada PA Gunung Sugih Tahun 2014 - 2016 per Kecamatan