MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN PENILAIAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK PEREMPUAN PEKERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab perusahaan untuk melakukan pembinaan terhadap pekerja perempuannya agar tercipta peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja perempuan yang meningkat, serta untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi Perusahaan, perlu dilakukan melalui berbagai upaya yang harus dilakukan oleh berbagai Pihak; b. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menciptakan hubungan timbal balik serasi antara perusahaan dan perempuan pekerja sehingga masing-masing Pihak sama untuk memiliki dan keinginan yang memajukan Perusahaan; yang c. bahwa untuk mendukung dan memberikan apresiasi terhadap perusahan yang melakukan pembinaan bagi pekerja perempuannya, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memberikan suatu penghargaan kepada perusahaan sebagai pembina terbaik pekerja perempuan; d.bahwa...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 3 - d. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diberikan melalui berbagai tahapan, indikator penilaian kriteria Perusahaan dan berdasarkan Panduan Penilaian Perusahaan Pembina Pekerja Perempuan Terbaik; e. c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Perempuan Pekerja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang (Lembaran Negara Republik Keselamatan Kerja Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); (Lembaran Negara Republik 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5.Peraturan...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 4 - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 tentang Perubahan Kelima Atas Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 6. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 7. Peraturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun kerja 2010 Kementerian dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356); Menteri Negara tentang Organisasi Pemberdayaan dan Tata Perempuan Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PENILAIAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK PEREMPUAN PEKERJA. Pasal 1 Dalam memberikan Penilaian terhadap Perusahaan Pembina Terbaik Perempuan Pekerja adalah berdasarkan pada Panduan Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 5 - Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ini dengan pengundangan Peraturan Menteri penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, NEGARA ttd. LINDA AMALIA SARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1489
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 6 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN PERUSAHAAN TERBAIK PEKERJA PENILAIAN PEMBINA PEREMPUAN PANDUAN PENILAIAN PERUSAHAAN TERBAIK PEMBINA PEREMPUAN PEKERJA A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pembinaan perempuan pekerja perlu dilakukan secara terus menerus. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, yaitu: perbaikan kesejahteraan dan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan norma kerja dan perlindungan yang sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya, serta peningkatan keterampilan lainnya bagi perempuan pekerja. Upaya ini terbukti dapat memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan produktivitas kerja bagi perempuan pekerja. Perusahaan yang melakukan pembinaan terbaik kepada perempuan pekerja akan menciptakan hubungan timbal balik yang serasi antara pengusaha dan perempuan pekerja sehingga masing- masing memiliki rasa memiliki terhadap Perusahaan dan berkeinginan yang sama untuk memajukan Perusahaan. Sampai...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 7 - Sampai saat ini, sudah banyak Perusahaan yang mempekerjakan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, pekerja memperoleh perlindungan, pembinaan, kesehatan kerja, keselamatan kerja dan kesejahteraan sesuai dengan hak-haknya sebagai pekerja. Hubungan Industri Pancasila (HIP) di lingkungan kerjanya juga berjalan dengan baik, sehingga menguntungkan Perusahaan dan pekerja yang bersangkutan. Sudah selayaknya, kondisi ini dijadikan sebagai suri tauladan oleh Perusahaan-Perusahaan lainnya. Di sisi lain, masih banyak juga Perusahaan yang belum memberikan perlindungan kepada pekerja perempuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. sehingga perempuan Perlindungan perempuan pekerja juga meliputi perlindungan fungsi ini diberikan sesuai dengan reproduksi. kekhususan yang dimiliki kaum perempuan agar mereka dapat melaksanakan perannya secara maksimal, baik sebagai pekerja/buruh maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam upaya pemenuhan hak perempuan pekerja, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk menggerakkan pihak Perusahaan agar memenuhi hak perempuan pekerja, dengan menggerakkan pihak Perusahaan agar fasilitas penunjang bagi pekerja/buruh perempuan. menyediakan Fasilitas-fasilitas ruang laktasi/menyusui bagi para ibu untuk memberikan asupan nutrisi eksklusif bagi bayi mereka, serta tempat penitipan anak (daycare unit) yang dapat menunjang faktor kenyamanan bekerja yang mengarah kepada peningkatan produktivitas kerja. Upaya perlindungan yang perlu disediakan antara lain lingkungan kerja seperti pemberian upah, tunjangan keluarga dan jaminan sosial, kesempatan mengikuti pelatihan serta promosi jabatan harus dihentikan. Perlakukan kerja tanpa unsur diskriminasi telah diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 100 Tahun 1951 dan Nomor 111 Tahun 1958 mengenai kesetaraan pengupahan untuk pekerjaan yang sama nilainya serta anti diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Perlakuan diskriminasi gender di Kedua...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 8 - Kedua Konvensi jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik dan kebangsaan. Oleh sebab itu, setiap pengusaha harus benar-benar memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak perempuan dan tidak memberlakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan pekerja. Kesetaraan di tempat kerja harus diwujudkan untuk mengembangkan hubungan industrial yang adil dan harmonis. tersebut menjadi Sebagai bentuk apresiasi kepada Perusahaan yang telah melakukan pembinaan dan mempekerjakan pekerja perempuannya dengan baik lainnya untuk melakukan serta untuk memotivasi Perusahaan pembinaan dan memperlakukan perempuan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) sejak Tahun 1989 telah memberikan penghargaan kepada pimpinan Perusahaan di seluruh Provinsi sebagai pembina terbaik perempuan pekerja di Perusahaannya masing-masing. Pemberian penghargaan ini selanjutnya dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari acara Peringatan Hari Ibu (PHI) pada setiap tanggal 22 Desember. Pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan. serta menentukan Perusahaan yang akan menerima penghargaan, maka telah disusun Panduan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Perempuan Pekerja. Pedoman ini merupakan acuan bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang akan ditetapkan sebagai Pembina Terbaik Perempuan Pekerja. Pedoman ini berisi tentang mekanisme, instrumen dan tata cara penilaian terhadap Perusahaan- Perusahaan yang memenuhi kriteria dan layak untuk mendapatkan penghargaan. Namun demikian, karena peraturan perundang-undangan yang terkait ketenagakerjaan telah banyak mengalami perubahan, terkait perlindungan seperti perempuan pekerja, perubahan nomenklatur kementerian/lembaga terkait, serta mekanisme penyelenggaraan penilaian yang masih kurang berjalan efektif, maka perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap panduan tersebut agar lebih aplikatif dan mempunyai kekuatan hukum, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Dalam memberikan penilaian terhadap Perusahaan terbitnya kebijakan-kebijakan baru Penyesuaian...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 9 - Penyesuaian dilakukan instrumen dan kriteria penilaian, serta tim penilai, agar sesuai dengan peraturan yang ada. Penyesuaian dan perubahan terhadap pedoman ini dilakukan melalui beberapa kali pembahasan intensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait baik dari pemerintahan yang diwakili Kementerian/Lembaga, serikat pekerja serta asosiasi pengusaha. terutama terkait Panduan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Perempuan Pekerja ini akan digunakan oleh Tim Penilai Daerah dalam melakukan penilaian terhadap Perusahaan. Sebagai bentuk apresiasi kepada Perusahaan yang telah melakukan pembinaan dan mempekerjakan pekerja perempuannya dengan baik serta untuk memotivasi Perusahaan lainnya untuk melakukan pembinaan dan memperlakukan perempuan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) sejak telah memberikan penghargaan kepada pimpinan Tahun 1989 Perusahaan di seluruh Provinsi sebagai pembina terbaik perempuan pekerja di Perusahaannya masing-masing. Pemberian penghargaan ini selanjutnya dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari acara Peringatan Hari Ibu (PHI) pada setiap tanggal 22 Desember. Pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan. 2. Maksud Dan Tujuan a. Maksud Panduan ini disusun sebagai acuan bagi Tim Penilai dalam memberikan penilaian terhadap Perusahaan Terbaik Pembina Perempuan Pekerja sehingga berhak mendapatkan penghargaan. b. Tujuan 1) Menentukan kriteria Perusahaan dan indikator penilaian sesuai peraturan perundangan; 2) Memberikan penilaian kepada Perusahaan yang memenuhi kriteria sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; 3)Menentukan...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 10 - 3) Menentukan 3 (tiga) Perusahaan dengan nilai tertinggi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan. 3. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Tahun 1951 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1492); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi terhadap Wanita Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Tahun 1958 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan); e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No.125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerindahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); h.Peraturan...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 11 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); i. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); j. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2010 Nomor 356); l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2013 Nomor 441); m. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Nomor: PER.27/MEN/XII/2008, Nomor: 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja; Kesehatan Nomor: 48/Men.PP/XII/2008, n. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 223/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00; o. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE.03/MEN/IV2011 tentang Pedoman Pelecehan Seksual di Tempat Kerja; 4.Pengertian...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 12 - 4. Pengertian a. Perusahaan adalah: 1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. Pengusaha adalah: 1) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri; 2) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; 3) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana berada di dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain; 2) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; 3) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana berada di dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain; d. Pekerja perempuan adalah setiap perempuan yang bekerja di Perusahaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain; e. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah; f. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; g. Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para (pekerja, pelaku dalam proses produksi barang dan ) didasarkan atas nilai yang pengusaha dan pemerintah merupakan manifestasi dan keseluruhan sila-sila Pancasila dan jasa Undang-Undang...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 13 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia; h. Produktivitas Kerja adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan output dengan input yang dibutuhkan seorang pekerja bekerja untuk menghasilkan produk; i. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak; tercatat pada j. Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di Perusahaan maupun diluar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, guna mandiri, memperjuangkan, membela serta melindungi kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya; demokratis, dan bertanggungjawab, k. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya; l. Konselor ASI adalah tenaga terlatih pemberian ASI yang telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang tersertifikasi baik modul maupun tenaga pengajarnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; m. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan; n.Kesehatan...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 14 - n. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja; o. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau Rumah sakit; p. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat proses produksi dan atau alat kerja yang pada gangguan tingkat pendengaran; tertentu dapat menyebabkan q. Intensitas Kebisingan adalah adalah arus energi per satuan luas yang dengan membandingkannya dengan kekuatan dasar 0,0002 dyne/cm2 yaitu kekuatan dari bunyi dengan frekuensi1000 Hz yang tepat dapat di dengar oleh manusia normal. dinyatakan dalam satuan desibel (dB), B. PERUSAHAAN SASARAN PENILAIAN Perusahaan yang dapat diikutsertakan dalam penilaian adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta dengan kriteria sebagai berikut: 1. Mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang perempuan pekerja dengan status tenaga tetap maupun tidak tetap; 2. Tidak disarankan bagi Perusahaan rokok, Perusahaan susu formula, dan Perusahaan lain yang memproduksi barang/jasa yang dilarang oleh Pemerintah; 3. Belum pernah menerima penghargaan dalam program ini selama 3 (tiga) tahun terakhir; 4. Selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah tersangkut perkara (pengadilan); 5. Diutamakan yang telah mengikuti program peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja secara terpadu. C.TIM PENILAI...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 15 - C. TIM PENILAI Tim Penilai terdiri dari dua yaitu Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Provinsi yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap Perusahaan. Susunan keanggotaan dan tugas masing-masing tim penilai Perusahaan terbaik pembina perempuan pekerja adalah sebagai berikut: 1. Tim Penilai Pusat Tim Penilai Pusat beranggotakan: a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI; c. Kementerian Kesehatan; d. Kementerian Dalam Negeri; e. DPP APINDO; f. DPP Serikat Pekerja/Serikat Buruh Seluruh Indonesia; g. Tim Penggerak PKK Pusat; h. IWAPI; dan i. BKOW. Tim Penilai Pusat bertugas: a. melakukan verifikasi terhadap nominator Perusahaan terbaik tingkat provinsi yang dikirimkan oleh masing-masing gubernur; dan b. melakukan uji petik terhadap nama-nama Perusahaan yang telah dikirimkan oleh Gubernur, untuk diteliti secara lebih detail dan selanjutnya ditetapkan sebagai Perusahaan terbaik pembina pekerja perempuan. 2. Tim Penilai Provinsi: Tim Penilai Provinsi beranggotakan: a. Gubernur b. Wakil Gubernur c. Asisten Bidang Ekonomi dan Kesra Penanggungjawab; - Ketua merangkap anggota - Wakil Ketua merangkap anggota; d. Kepala Kanwil/Dinas/Kepala Badan/Biro/Bagian 1) Yang membidangi ketenagakerjaan 2) Yang membidangi perindustrian 3) Yang membidangi perdagangan 4) Yang membidangi PP, PA dam KB anggota - anggota - anggota - anggota 5)Yang...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 16 - 5) Yang membidangi kesehatan - anggota 6) Kantor Wilayah Kementerian Agama - anggota 7) Yang membidangi koperasi dan UKM - anggota 8) Yang membidangi pendidikan dan kebudayaan - anggota - anggota - anggota - anggota - anggota - anggota - anggota e. Kepala Cabang Hyperkes f. Ketua DPD Apindo g. Ketua DPD FSPSI h. Tim Penggerak PKK i. IWAPI j. GOW Tim Penilai Provinsi bertugas: a. meneliti dan menentukan Perusahaan yang memenuhi kriteria penilaian di wilayahnya masing-masing; b. melakukan kunjungan lapangan ke Perusahaan untuk memberikan penilaian berdasarkan indikator dan parameter penilaian yang telah ditetapkan; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur untuk ditetapkan tingkat Provinsi, dan sebagai nominator Perusahaan selanjutnya dikirimkan kepada Tim Penilai Pusat. terbaik D. CARA PENGISIAN KUESIONER BAB I BAB II IDENTITAS PERUSAHAAN Isikan keterangan tentang identitas Perusahaan dengan lengkap dan benar. HUBUNGAN KERJA Berikan penilaian untuk masing-masing pertanyaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Catatan: Bab II.2 Serikat Pekerja/Serikat Buruh: bila tidak ada karena Perusahaan menganut sistem kekeluargaan, maka beri nilai baik (81-90); Bab II.5 BabII.6 Masa percobaan kerja: bila kurang dari 3 bulan, maka beri nilai baik (81-90); Bila Perusahaan pekerjanya, maka beri nilai baik (81-90). terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): bila terhadap tidak pernah melakukan PHK BAB III...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 17 - BAB III WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT Beri penilaian untuk masing-masing pertanyaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Catatan: Bab III.4 Waktu kerja malam bagi pekerja perempuan: jika Perusahaan tidak mempekerjakan perempuan pekerja pada malam hari, maka beri nilai baik (81-90) PENGUPAHAN Beri penilaian untuk masing-masing pertanyaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. FASILITAS KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN Beri penilaian untuk masing-masing pertanyaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. BAB IV BAB V Catatan: Bab V.1 BAB VI Transportasi: jika Perusahaan menyediakan asrama untuk pekerja dan Perusahaan tidak menyediakan transportasi, maka beri nilai baik (81-90) FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA LAINNYA Beri penilaian untuk masing-masing pertanyaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Catatan: Bab VI.2 Perusahaan telah menerapkan peraturan bersama 3 Menteri tentang pemberian ASI Ekslusif selama waktu kerja di tempat kerja: walaupun tidak ada ruang laktasi dikarenakan rumah perempuan pekerja dekat dengan Perusahaan, jika Perusahaan memberikan waktu 30 menit untuk pekerjanya memberikan ASI kepada anaknya, maka beri nilai baik (81- 90); Bab VI.10 Tersedia kamar mandi dengan jumlah proporsional: jika ketersediaan kamar mandi seimbang/sesuai dengan jumlah perempuan pekerja dan laki-laki yang ada di Perusahaan, maka beri nilai baik (81-90). KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAB VII Beri penilaian untuk masing-masing pertanyaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. BAB VIII...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 18 - BAB VIII PROGRAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN PEKERJA PEREMPUAN Beri penilaian untuk masing-masing pertanyaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. E. MEKANISME PENILAIAN 1. Persiapan a. Pemerintah Daerah membentuk tim penilai paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Peringatan Hari Ibu (setiap bulan Desember) b. Gubernur dibantu oleh Tim Penilai, mengadakan pertemuan untuk menentukan Perusahaan-Perusahaan yang akan diikutsertakan dalam penilaian di wilayahnya; c. Perusahaan yang diikutsertakan dalam penilaian dinilai oleh Tim Penilai dengan menggunakan kuesioner yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah tim terbentuk. 2. Penilaian dan Pemberian Penghargaan a. Pemberian nilai untuk tiap unsur tergantung sepenuhnya pada penilaian obyektif Tim Penilai, setinggi-tingginya 100, dengan rincian sebagai berikut: a. Kurang b. Cukup c. Baik d. Amat baik : 60 ke bawah : 61-80 : 81-90 : 91-100 b. Nilai akhir yang diraih Perusahaan adalah jumlah nilai dari tiap-tiap unsur yang dinilai (tidak dibuat nilai rata-rata). c. Atas dasar penilaian obyektif Tim Penilai, Gubernur menetapkan 3 (tiga) Perusahaan di wilayahnya dengan nilai terbaik, untuk ditetapkan sebagai nominator penerima penghargaan melalui Surat Keputusan Gubernur. d. Gubernur kemudian mengirimkan surat usulan pemberian penghargaan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melampirkan hasil penilaian dari 3 Perusahaan yang mendapatkan nilai tertinggi, selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal 22 Desember pada tahun berjalan. Contoh surat usulan ada pada Lampiran I Panduan ini. e.Dalam...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 19 - e. Dalam usulan tersebut dilampirkan Surat Keputusan Gubernur dan dilengkapi dengan data profil Perusahaan seperti contoh pada Lampiran II Panduan ini. f. Surat usulan dan lampirannya dikirim ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat melalui facsimile Nomor 021- 3805562. g. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah menerima dan mempertimbangkan usulan Gubernur kemudian melakukan verifikasi bersama Tim Penilai Pusat dan menetapkan Perusahaan Penerima Penghargaan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. h. Pimpinan penerima penghargaan diundang oleh Panitia Nasional Hari Ibu pada tahun berjalan untuk datang ke Jakarta (tempat penyelenggaraan pemberian penghargaan) atas biaya sendiri, dengan membawa Surat Pengantar dan Surat Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi yang bersangkutan sebagai peserta dengan nilai tertinggi dan identitas sah diri lainnya. Perusahaan yang ditetapkan sebagai F. PENUTUP Panduan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh ini diharapkan dapat terhadap tanggung memudahkan Tim Penilai dalam memberikan penilaian Perusahaan. jawab. Dengan adanya panduan ini, diharapkan dapat menggugah kesadaran dan memotivasi pengusaha-pengusaha lainnya untuk juga turut serta mendukung dan mengaplikasikan program pembinaan bagi perempuan pekerja di lingkungan kerjanya dengan lebih baik. Melalui kegiatan penilaian Lampiran I...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 20 - Lampiran I SURAT USULAN PENGHARGAAN ... ,... 20... Nomor Lampiran Perihal : : : Usulan Perusahaan Pembina Terbaik Pekerja Perempuan, Tahun... Provinsi... Kepada Yth. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Jakarta Dalam rangka pemberian penghargaan kepada para pengusaha yang telah membina pekerja perempuan dengan baik, dengan ini kami ajukan nama Perusahaan yang berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah cq Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun ... Penilaian terhadap Perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan Panduan Penilaian Perusahaan Terbaik Pembina Perempuan Pekerja prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan . Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan profil ringkas Perusahaan tersebut serta hasil penilaian dari 3 (tiga) Perusahaan yang memperoleh nilai tertinggi. Atas perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kami ucapkan terima kasih. Gubernur Provinsi... (... ) Tembusan Yth: 1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Kesehatan; 4. Ketua Umum Panitia Nasional PHI ke .... Tahun 201... Lampiran II...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 21 - Lampiran II PROFIL PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK PEKERJA PEREMPUAN 1. Provinsi 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. No. Telepon/faks/Email/HP HRD 5. Jenis usaha 6. Tahun Mulai Usaha 7. Nama Pimpinan Perusahaan 8. Jumlah Pekerja seluruhnya*: : : : : : : : a. Perempuan b. Laki-laki c. Disabilitas 1) Perempuan 2) Laki-laki 9. Omset penjualan tahun terakhir 10. Orientasi Produk (lokal/eksport) 11. Pernah mendapat penghargaan Jika Ya, tahun ... , : : : : : : : : 1.Ya 2. Tidak Jenis penghargaan ... 12. Apakah pernah mengikuti program pekerja perempuan (Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) atau program yang lainnya: 1.Ya Jika ya, isikan programnya... 2. Tidak 13. Apakah sudah ada Program Peningkatan Kualitas Pekerja Perempuan ? 1. Ya 2. Tidak Jika ya, pelatihan apa saja... . Berapa jumlah pekerja perempuan yang sudah mengikuti pelatihan tersebut ... .. Koordinator Tim Penilai Daerah (... ) Lampiran III...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 22 - Lampiran III KUESIONER PENILAIAN A. IDENTITAS PERUSAHAAN 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Kantor 3. NomorTelpon KantoR : : ... Faximil dan email 4. Status Perusahaan 5. Alamat Perusahaan 6. Nomor Telp. Perusahaan 7. Kabupaten/Kota 8. Provinsi 9. Jenis Usaha/Produk Utama 10. Tahun mulai usaha 11. Nama Perusahaan 10. Tahun mulai usaha 11. Nama Perusahaan : : : : : : : : : ... PMA/PMDN/Non Fasilita ... 12. Jumlah pekerja menurut usia dan status perkawinan: Belum/Tidak menikah Menikah Umur Laki-laki Perempuan Laki- laki Perempu an Jumlah 18 - 44 tahun > tahun 45 13. Jumlah pekerja penyandang disabilitas Umur Belum/ Tidak Menikah Menikah Laki-laki Perempuan Laki-laki Perem- puan Jumlah 18 - 44 tahun > 45 tahun 14.Status...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 23 - 14. Status pekerja Status Tenaga tetap Tenaga Tidak tetap Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah 15. Jumlah bayi dan balita dari pekerja perempuan a. Bayi (<12 bulan b. Balita (<5 Tahun) = = Bayi Balita 16. Jumlah ibu menyusui dan jumlah ibu hamil a. Ibu hamil b. Ibu menyusui = = B. HUBUNGAN KERJA 1. Peraturan di Perusahaan: a. Ada Peraturan Perusahaan yang didaftarkan dan Baik disahkan Kemnakertrans atau ada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) b. Ada peraturan Perusahaan didaftarkan Kemnakertrans Cukup atau KKB dan Peraturan Perusahaan tidak ada. c. Tidak ada peraturan Perusahaan atau KKB Kurang 2. Organisasi Unit Kerja Serikat Pekerja (SP / Serikat Buruh (SB) a. Ada dan berfungsi baik b. Sudah ada tapi belum berfungsi c. Sedang dalam proses pembentukan d. Belum ada rencana membentuk lanjut ke Amat Baik Baik Cukup Kurang pertanyaan no. 5 3. Pekerja perempuan yang menjadi anggota SP/SB a. Lebih dari 80% dari jumlah pekerja perempuan b. 60% - 80% dari jumlah pekerja Perempuan c. Kurang dari 60% dari jumlah pekerja Perempuan d. Tidak ada pekerja perempuan yang menjadi anggota SP/SB lanjut ke pertanyaan no. 5 Amat baik Baik Cukup Kurang 4. Jabatan...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 24 - 4. Jabatan pekerja perempuan dalam kepengurusan SP/SB: a. Bila perempuan duduk sebagai ketua unit b. Sebanyak 2 orang/lebih jadi pengurus c. Sebanyak satu orang jadi pengurus d. Tidak seorangpun jadi pengurus Amat baik Baik Cukup Kurang 5. Masa percobaan kerja a. Tiga bulan b. Lebih dari tiga bulan Baik Kurang 6. Bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) a. Penyelesaian melalui instansi yang berwenang dan sebelum penyelesaian akhir pekerja tetap bekerja dengan upah penuh Baik b. Penyelesaian melalui instansi yang Berwenang, tetapi pekerja disekors sebelum ada keputusan terakhir dan tidak memperoleh upah Kurang 7. Hubungan kerja pekerja perempuan dengan Perusahaan; a. Dampak perkawinan pekerja perempuan pada hubungan kerja 1). Tetap pada jabatan semula dan diberikan tunjangan Amat Baik Baik Cukup 2). Tetap pada jabatan 3). Pindah tugas dengan status dan penghasilan yang sama 4). Di-PHK Kurang b. Tunjangan dan fasilitas bagi pekerja perempuan yang bersuami: 1) Pekerja perempuan dan keluarga memperoleh Amat baik tunjangan dan fasilitas secara penuh 2) Pekerja perempuan memperoleh tunjangan secara Baik penuh 3) Pemberian tunjangan pekerja perempuan tidak Cukup mengurangi fasilitas pekerja perempuan 4) Dianggap lajang Kurang c. Proporsi pekerja perempuan yang menduduki jabatan pengawas 1). Lebih dari 30% 2). 10-30% Amat baik Baik 3). 1-9%...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 25 - 3). 1-9% 4). Tidak ada pengawas perempuan Cukup Kurang d. Proporsi pekerja perempuan yang berstatus sebagai penentu kebijakan 1). Lebih dari 30% 2). 10-30% Amat baik Baik 3). 1-9% 4). Tidak ada Cukup Kurang e. Pekerja perempuan yang sedang hamil yang bekerja pada bagian produksi/Perusahaan; 1) Dipindah pada pekerjaan yang lebih menjamin kesehatannya atau tetap pada pekerjaan semula apabila tidak mengganggu kesehatannya Baik 2) Di PHK atau ditempatkan pada bagian yang dapat Kurang mengganggu kehamilannya C. WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT 1. Waktu kerja yang berlaku di Perusahaan a. 7 jam/hari atau 40 jam/minggu b. Lebih dari 7 jam/hari atau 40 jam/minggu dengan uang Amat baik Baik lembur dan uang makan c. Lebih dari 7 jam/hari atau 40 jam/minggu dengan uang Cukup lembur. d. Lebih dari 7 jam/hari atau 40 jam/minggu tanpa uang Kurang lembur dan uang makan 2. Jumlah jam istirahat, diberikan setelah bekerja berturut- turut sehari a. Setelah 4 jam bekerja istirahat 30 menit b. Setelah 4 jam bekerja istirahat 15 menit Baik Kurang 3. Istirahat mingguan/libur a. 1 hari dalam seminggu b. 1 hari untuk lebih dari 6 hari kerja atau tidak diberikan istirahat mingguan (tidak diberikan istirahat/libur) Baik Kurang 4. Waktu kerja malam bagi pekerja perempuan a. Mempekerjakan...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 26 - a. Mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja jemput, malam hari dengan menyediakan antar menjaga kesusilaan dan keamanan serta makanan dengan kalori yang cukup (1400 kalori), atau tidak mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari. b. Mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari tanpa menyediakan mobil antar jemput dan tidak menyediakan makanan Baik Kurang 5. Cuti bagi pekerja perempuan; a. Cuti tahunan 1) 12 hari kerja selama 12 bulan dengan upah penuh Baik 2) Kurang dari 12 hari kerja atau tidak diberikan cuti Kurang b. Cuti panjang 1) 2 bulan, setelah bekerja selama 6 tahun 2) Kurang dari 2 bulan, setelah bekerja selama 6 tahun Amat Baik Baik 3) Tidak diberikan cuti panjang Kurang c. Cuti Haid 1) Diberikan selama 2 hari dengan menerima upah penuh 2) Diberikan 2 hari tanpa menerima Upah penuh atau Amat Baik Baik tidak Diberikan upah d. Cuti hamil dan melahirkan 1) Diberikan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan dengan menerima upah penuh Baik 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang Kurang berlaku e. Cuti gugur kandung 1) Diberikan selama 1,5 bulan yang dapat diperpanjang sesuai keterangan dokter dengan menerima upah Baik 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang Kurang berlaku D. PENGUPAHAN...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 27 - D. PENGUPAHAN 1. Besarnya Upah a. Di atas upah minimum b. Sama dengan upah minimum c. Di bawah upah minimum regional Baik Cukup Kurang 2. Upah selama cuti a. Dibayar penuh ditambah fasilitas lain yang berkaitan Baik dengan cuti b. Dibayar penuh namun tidak diberikan fasilitas lain c. Tidak dibayar penuh Cukup Kurang 3. Upah Lembur a. Dibayar sesuai dengan waktu lembur b. Dibayar tidak sesuai dengan waktu lembur atau tidak Baik Kurang dibayar sama sekali 4. Kenaikan upah berkala a. Kurang dari satu tahun b. Satu sampai dua tahun Baik Cukup c. Lebih dari dua tahun Kurang 5. Perbedaan upah a. Tidak ada perbedaan upah pada jenis pekerjaan yang Baik sama nilainya b. Ada perbedaan upah Kurang E. FASILITAS KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN 1. Transportasi a. Menyediakan fasilitas antar jemput bagi tenaga kerja perempuan tanpa dipungut bayaran b. Seperti dimaksud pada butir a, tetapi sampai di tempat Amat baik Baik tertentu yang telah ditentukan c. Hanya bantuan biaya transport saja d. Tidak menyediakan fasilitas antar jemput dan tidak Cukup Kurang memberikan biaya transportasi 2. Jaminan Perusahaan a. Disediakan perumahan/asrama dengan cuma-cuma bagi semua pekerja perempuan b. Disediakan perumahan/asrama bagi semua pekerja Amat baik Baik perempuan dengan sewa murah c. Diberi...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 28 - c. Diberi subsidi untuk mendapatkan perumahan bagi Cukup pekerja perempuan d. Tidak ada bantuan perumahan bagi pekerja perempuan Kurang 3. Bantuan-bantuan luar upah dan komponen (tunjangan perkawinan, khitanan anak, kematian anggota karyawan, kelahiran anak dan sebagainya). Jenis-jenis bantuan yang diberikan: a. Semua jenis tersebut di atas lain di b. Kematian dan kelahiran c. Hanya kematian Amat Baik Baik Cukup 4. Asuransi bagi pekerja perempuan a. Semua pekerja perempuan diikutsertakan b. Sebagian pekerja perempuan diiukutsertakan c. Tidak memberikan program jaminan sosial apapun Baik Cukup Kurang 5. Jenis asuransi bagi pekerja perempuan ; a. Kecelakaan kerja, kesehatan, jaminan hari tua dan Baik pensiun, kematian b. Sama dengan a, kecuali pensiun Cukup 6. Apakah tersedia koperasi a. Ada b. Tidak ada Baik Kurang 7. Manajemen operasional koperasi a. Dalam pengelolaannya terdapat pekerja perempuan yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan atau dikelola sepenuhnya oleh pekerja Perempuan Baik b. Pekerja perempuan hanya sebagai peserta dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan Kurang F. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA LAINNYA 1. Pemeriksaan kesehatan karyawan: a. Dilaksanakan setiap 6 bulan sekali Amat Baik Baik b. Dilaksanakan sekali dalam 1 tahun c. Dilaksanakan hanya pada saat penerimaan karyawan Cukup d. Tidak...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 29 - d. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan Kurang karyawan 2. Poliklinik Perusahaan a. Dikelola oleh dokter tetap dan paramedis di klinik Perusahaan b. Dikelola oleh dokter tidak tetap dan paramedis di Amat baik Baik klinik Perusahaan c. Rujukan ke puskesmas/rumah sakit terdekat Cukup d. Tidak tersedia fasilitas kesehatan apapun atau rujukan Kurang 3. Perusahaan telah menerapkan peraturan bersama 3 Menteri tentang pemberian ASI Eksklusif selama waktu kerja di tempat kerja a. Ada ruang ASI, memenuhi syarat dan difungsikan b. Ada ruang difungsikan ASI, kurang memenuhi syarat dan c. Ada ruang ASI, tidak difungsikan d. Tidak ada ruang laktasi Amat baik Baik Cukup Kurang 4. Ketersediaan tenaga konselor ASI (sesuai Pasal 13 Permenkes No 15 tahun 2013) a. Tersedia tenaga konselor ASI dan siap ditempat setiap Amat baik jam kerja b. Tersedia tenaga konselor ASI dengan jadwal tertentu c. Tidak tersedia tenaga konselor ASI Baik kurang 5. Komitmen Perusahaan dalam bentuk tertulis tentang pemberian kesempatan menyusui dan/atau memerah ASI di tempat kerja a. Komitmen dimuat dalam peraturan Perusahaan b. Tidak ada komitmen 6. Tempat Penitipan anak (TPA) a. Tersedia TPA dengan cuma-cuma di Perusahaan atau di lingkungan sekitarnya, dilengkapi pengelola ahli dan sarana yang mencukupi (sesuai dengan program BKB) Baik Kurang Amat baik b. Tersedia TPA dengan cuma-cuma di Perusahaan atau di lingkungan sekitarnya, dilengkapi sarana yang mencukupi Baik c. Tersedia TPA dengan prasarana yang memenuhi syarat Cukup dengan pungutan biaya nominal d. Tidak tersedia TPA Kurang 7. Fasilitasi...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 30 - 7. Fasilitasi olah raga; a. Disediakan sarana dan prasarana dan diberikan kesempatan berolahraga oleh Perusahaan serta membiayai program seluruhnya Amat baik b. Disediakan sarana dan prasarana dan diberikan kesempatan berolahraga namun tidak dibiayai dan diprogramkan oleh Perusahaan Baik c. Perusahaan hanya membantu biaya olah raga d. Tidak ada sarana dan prasarana maupun kesempatan Cukup Kurang untuk berolahraga 8. Fasilitasi rekreasi; a. Disediakan sarana dan prasarana dan diberikan kesempatan rekreasi oleh Perusahaan serta membiayai program seluruhnya Amat baik b. Disediakan sarana dan prasarana dan diberikan tidak dibiayai dan kesempatan rekreasi namun diprogramkan oleh Perusahaan Baik c. Perusahaan hanya membantu biaya rekreasi d. Tidak ada sarana dan prasarana maupun kesempatan Cukup Kurang untuk rekreasi 9. Kantin Perusahaan a. Penyediaan makan bergizi secara cuma-cuma di kantin Amat baik bagi semua pekerja b. Tersedia kantin dan pekerja diberi bantuan uang Baik makan c. Tidak ada kantin tetapi pekerja diberi uang makan d. Tidak ada kantin dan tidak ada uang makan Cukup Kurang 10. Ketersediaan air minum a. Tersedia air minum yang sesuai dengan syarat jumlah kebutuhan kesehatan dan sesuai dengan pekerja. Baik b. Tersedia air minum yang sesuai dengan syarat cukup kesehatan dalam jumlah terbatas. c. Tidak tersedia air minum kurang 11. Sarana Ibadah a. Ada dan terawat b. Ada tidak terawat c. Tidak ada Amat baik Cukup Kurang baik 12. Kamar...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 31 - 12. Kamar mandi a. Tersedia kamar mandi dengan jumlah proporsional dan dalam keadaan baik, bersih dan airnya cukup serta letaknya tidak jauh dan terpisah antara kamar mandi laki-laki dan perempuan Baik b. Tersedia kamar mandi dalam jumlah yang proporsional dan memenuhi syarat, namun letaknya jauh dari tempat kerja Cukup c. Tidak tersedia kamar mandi, atau kurang tersedia kamar mandi dan air yang cukup serta kurang memenuhi syarat Kurang 13. Tempat ganti pakaian, tempat locker (tempat menyimpan tas dan barang kecil lainnya) untuk tenaga kerja perempuan a. Ada tempat ganti pakaian, tempat beristirahat dan istirahat dan Amat baik locker dalam keadaan bersih dan baik b. Hanya ada tempat ganti pakaian dan tempat Istirahat Baik yang bersih c. Hanya ada tempat ganti pakaian saja d. Tidak tersedia, tempat ganti pakaian, tempat istirahat Cukup Kurang maupun locker G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1. P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja) a. Sudah ada dan aktif berfungsi b. Sudah ada namun tidak berfungsi c. Belum ada P2K3 Baik Cukup Kurang 2. Alat Pelindung Diri (APD); a. Disediakan Perusahaan dan dipakai semua Pekerja sesuai dengan sifat/potensi ancaman bahaya kerja b. Disediakan Perusahaan dan dipakai lebih dari 50% pekerja sesuai sifat/potensi ancaman bahaya kerja c. Disediakan Perusahaan dan dipakai kurang dari 50% pekerja sesuai sifat/potensi ancaman bahaya kerja Amat Baik Baik Cukup d. Tidak disediakan Kurang 3. Pengamanan terhadap bahan, alat, mesin yang berbahaya bagi keselamatan kerja a. Terpasang...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 32 - a. Terpasang dengan baik diseluruh tempat kerja b. Terpasang dengan baik hanya ditempat tertentu c. Tidak terpasang Baik Cukup Kurang 4. Peringatan tanda bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (jalur evakuasi) a. Terpasang dengan baik diseluruh tempat kerja b. Terpasang dengan baik hanya ditempat tertentu c. Tidak terpasang Baik Cukup Kurang 5. Pendidikan/latihan/penyuluhan K3 a. Penyuluhan K3 termasuk dalam Program Orientasi dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun b. Penyusunan K3 dimasukkan dalam Program Orientasi Amat Baik Baik tetapi dilaksanakan tidak secara rutin c. Penyuluhan K3 dimasukkan dalam Program Orientasi Cukup hanya untuk setiap karyawan baru d. Tidak pernah dilakukan penyuluhan program K3 Kurang 6. Persediaan obat-obatan P3K a. Tersedia lengkap dan dalam keadaan baik disemua Baik tempat kerja b. Tersedia dengan lengkap dan dalam keadaan baik Kurang hanya ditempat tertentu 7. Lantai, tembok dan plafon tempat kerja: a. Rapi dan bersih b. Kurang rapi dan kotor Baik Kurang 8. Sirkulasi udara a. Tersedia AC Baik b. Tidak tersedia AC tetapi ada Ventilasi udara yang Cukup cukup c. Tidak tersedia AC dan Ventilasi udara tidak cukup Kurang 9. Suhu Ruangan a. Suhu tempat kerja nyaman Baik b. Kurang nyaman Kurang 10. Intensitas Kebisingan bawah 85 desibel) a. Seluruh pekerja (Batas kenyamanan adalah di tidak merasa terganggu oleh Baik kebisingan kerja (> 85 desibel) b. Sebagian...
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 33 - b. Sebagian besar pekerja tidak merasa Terganggu oleh Cukup kebisingan kerja (85 desibel) c. Kebisingan sangat mengganggu pekerja Kurang 11. Intensitas penerangan a. Memenuhi syarat minimal menungkinkan seseorang Baik dapat membaca koran b. Tidak memenuhi syarat pada 1 kurang 12. Jumlah terjadinya kecelakaan kerja 2 tahun terakhir a. Tidak pernah b. 1 (satu) kali Baik Cukup c. Lebih dari 1 (satu) kali Kurang H. PROGRAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN PEKERJA PEREMPUAN 1. Fasilitas mengikuti program Pengembangan pendidikan dan keterampilan a. Pekerja kesempatan untuk diberi mengikuti program pengembangan pendidikan dan keterampilan di dalam dan di luar Perusahaan atas biaya Perusahaan perempuan Baik b. Pekerja kesempatan untuk diberi mengikuti program pengembangan pendidikan dan keterampilan di dalam dan di luar Perusahaan atas biaya sendiri perempuan Cukup c. Program pengembangan pendidikan dan ketrampilan Kurang hanya diberikan kepada pekerja laki-laki 2. Fasilitas pendidikan bagi keluarga pekerja a. Tersedia bantuan pendidikan bagi anak-anak pekerja Baik b. Tidak ada bantuan fasilitas pendidikan bagi keluarga Kurang pekerja PEMBERDAYAAN MENTERI PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, NEGARA ttd. LINDA AMALIA SARI