KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
KODE ETIK PROFESI IKATAN KONSULTAN PAJAK Misi IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA ("IKPI") adalah untuk menjadikan IKPI sebagai asosiasi Konsultan Pajak yang mandiri dan profesional. Untuk mencapai MISI tersebut, IKPI bertujuan: a. Mempersatukan seluruh Konsultan Pajak di Indonesia; b. Meningkatkan peranan Konsultan Pajak dengan melaksanakan program pemerintahdalambidang perpajakan; c. Meningkatkan mutu pengetahuan Konsultan Pajak; d. Memperjuangkan kepentingan anggota dalam menjalankan profesinya; e. Membina anggota dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan haknya terhadap negara dan bangsa; f. Membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan hak perpajakan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia ("Kode Etik") ini menetapkan prinsip dasar dan kerangka konseptual Kode Etik, memberikan illustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu, mengatur larangan, tata cara pengaduan, pemeriksaan dan pengambilan keputusan serta tata cara penyampaian salinan keputusan. Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan moral dan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu Konsultan Pajak sebagai angota IKPI di dalam menjalankan profesinya memberikan jasa perpajakan kepada klien seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi.
Untuk tujuan Kode Etik ini, individu tersebut di atas selanjutnya disebut "praktisi". Anggota IKPI yang tidak berada dalam Kantor Konsultan Pajak (KKP), dan tidak memberikan jasa profesional perpajakan seperti tersebut di atas tetap harus mematuhi dan menerapkan Bagian Pertama dari Kode Etik ini. Suatu KKP tidak boleh menetapkan kode etik profesi dengan ketentuan yang lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam Kode Etik ini. Setiap Praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik ini. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik ini.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan: 1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan 2. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea dan Cukai, dan pajak daerah serta retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Perpajakan adalah hal-hal yang terkait dengan Pajak. 4. Jasa perpajakan adalah jasa yang diberikan Konsultan Pajak berupa jasa konsultasi perpajakan, jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak dan sengketa perpajakan (termasuk pajak daerah) pada Direktorat Jenderal Pajak, Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 5. Teman seprofesi adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek dibidang perpajakan maupun hukum pajak sebagai Konsultan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pengawas mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Konsultan Pajak sebagaimana semestinya dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Konsultan Pajak yang dianggap melanggar Kode Etik Konsultan Pajak. 7. Pengawas Bidang Kehormatan membentuk Majelis Sidang yang terdiri dari 3 orang untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan atas pengaduan pelanggaran kode etik.
8. Kode Etik adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas profesi secara profesional, objektif, independen, dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggungjawab. BAB II KEPRIBADIAN DAN PROFESI KONSULTAN PAJAK Pasal 2 Konsultan Pajak Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 Profesi Konsultan Pajak adalah profesi yang mulia dan terhormat yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini. BAB III HUBUNGAN DENGAN KLIEN Pasal 4 Dalam hubungan-nya dengan klien Konsultan Pajak wajib: 1. Menolak untuk memberi nasihat dan bantuan dibidang perpajakan kepada setiap orang yang memerlukan jasa perpajakan dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan atau bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan, politik dan kedudukan sosialnya.
2. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan: a. Dengan memelihara kepercayaan klien; b. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa; 3. Bersikap profesional: a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan; b. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah; c. Senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati- hatian, dengan mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. d. Senantiasa bersikap adil, benar dan bersikap obyektif. 4. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Klien: a. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya; b. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali diperlukan atas perintah Undang-Undang atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya; 5. Berkewajiban menjaga prinsip kerahasiaan bagi staf atau karyawan, termasuk pihak lain yang diminta untuk memberikan nasehat dan bantuan. 6. Menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. 7. Mengundurkan diri apabila timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hubungan-nya dengan klien, Konsultan Pajak dilarang: 1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali dibidang riset, pengkajian dan pendidikan;
2. Meminjamkan ijin praktek untuk digunakan oleh pihak lain dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan Klien. 3. Menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan Klien. 4. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan. 5. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Klien mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. 6. Memberikan jaminan kepastian kepada klien atas penyelesaian pekerjaan. 7. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Klien untuk pindah atau memilih Konsultan Pajak Lain. 8. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. 9. Menerima permintaan Klien atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. BAB IV HUBUNGAN TEMAN SEPROFESI Pasal 5 Dalam hubungan-nya dengan teman seprofesi, Konsultan Pajak wajib: 1. Memelihara rasa solidaritas diantara teman seprofesi. 2. Memberikan dan menyerahkan semua dokumen Klien (terkait jasa perpajakan yang sedang dikerjakan) kepada Klien apabila Klien mengganti Konsultan Pajak dan menggunakan Konsultan Pajak Baru.
3. Meyakinkan secara jelas dan secara legal bahwa Klien tersebut telah mencabut kuasanya dari Konsultan Pajak lain tersebut atau Konsultan Pajak lain tersebut telah membatalkan kuasa yang diterima dari Klien. 4. Menerima penugasan dari Klien setelah menerima surat pencabutan pemberian kuasa kepada Konsultan Pajak semula atau menerima surat pembatalan kuasa dari Konsultan Pajak semula. 5. Mengingatkan kepada Klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Konsultan Pajak semula. 6. Memberikan informasi secara tertulis kepada Pengurus Pusat Bidang Kode Etik dan Standar Profesi apabila ada keberatan-keberatan terhadap tindakan teman seprofesi yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Konsultan Pajak. 7. Memberitahu Pengurus Cabang setempat apabila ada pembukaan cabang dari Kantor Konsultan Pajak yang terdaftar di tempat lain. Dalam hubungan-nya dengan teman seprofesi, Konsultan Pajak dilarang: 1. Menarik atau merebut Klien yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa Klien tersebut merupakan Klien teman seprofesi. 2. Membujuk karyawan dari teman seprofesi untuk pindah menjadi karyawan-nya. 3. Menerima Klien pindahan dari teman seprofesi tanpa memberitahukan kepada teman seprofesi tersebut. 4. Menyiarkan melalui media massa atau cara lain atas keberatan- keberatan tindakan teman seprofesi yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Konsultan Pajak. BAB V LARANGAN & SANKSI Pasal 6 Larangan bagi Konsultan Pajak:
1. Merangkap Jabatan yang terikat dengan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, BUMN/BUMD. 2. Meminjamkan ijin praktik untuk digunakan oleh pihak lain yang bukan Konsultan Pajak atau mengijinkan orang yang bukan Konsultan Pajak mencantumkan namanya sebagai Konsultan Pajak dipapan nama Kantor Konsultan Pajak atau mengijinkan orang yang bukan Konsultan Pajak tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Konsultan Pajak. 3. Menugaskan karyawan-nya yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan dalam bertindak memberikan nasihat secara lisan atau dengan tulisan, dan/atau menangani urusan perpajakan. 4. Menerima penugasan bila terdapat benturan kepentingan. 5. Menarik atau merebut Klien teman seprofesi. 6. Membujuk Karyawan teman seprofesi untuk pindah menjadi karyawannya 7. Memasang iklan semata-mata untuk mendapatkan pelanggan 8. Pemasangan Papan Nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan 9. Menempatkan Kantor Konsultan Pajak atau Cabangnya di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Konsultan Pajak. Pasal 7 Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: 1. Teguran Tertulis Bersifat Biasa. Bilamana sifat pelanggarannya tidak berat 2. Teguran Tertulis Bersifat Keras. Bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran Kode Etik atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. 3. Pemberhentian Sementara Untuk Periode Tertentu.
Bilamana sifat pelanggaran-nya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Kode Etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa surat teguran tertulis bersifat keras masih mengulangi melakukan pelanggaran Kode Etik. Pemberian sanksi ini harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi Konsultan Pajak dalam suatu periode tertentu. 4. Pemberhentian Tetap. "Bilamana dilakukan pelanggaran Kode Etik dengan maksud dan tujuan merusak citra dan martabat kehormatan profesi Konsultan Pajak yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat atau mengulangi kembali perbuatan yang terkena teguran tertulis bersifat keras. Pemberian sanksi ini harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi Konsultan Pajak." Sebelum sanksi diberikan maka Konsultan Pajak yang melakukan pelanggaran harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis sidang dan Konsultan Pajak tersebut dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Konsultan Pajak lainnya. Keputusan Pelanggaran yang mengakibatkan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara maupun tetap harus disampaikan kepada Menteri Keuangan cq Dirjen Pajak untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Konsultan Pajak. BAB VI PENGAWASAN Pasal 8 1. Pengawasan, dan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik dilaksanakan oleh Pengawas. 2. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Majelis Sidang yang dibentuk Pengawas Bidang Kehormatan
BAB VII PENGADUAN Pasal 9 1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu : a. Klien b. Teman seprofesi c. Pejabat Pemerintah d. Anggota Masyarakat e. Pengurus Pusat/Cabang/Daerah Pengurus Pusat dan Cabang/Daerah dapat bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu. 2. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengurus Pusat (Bidang Standar Profesi dan Etika) dengan tembusan Pengurus Cabang dan Daerah teradu menjadi anggota. 3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang terkait pelanggaran terhadap Kode Etik Konsultan Pajak. Pasal 10 1. Pengaduan tertulis disertai alasan dan bukti yang cukup jelas, dapat disampaikan oleh anggota asosiasi Perkumpulan maupun masyarakat, atau dari keadaan yang diketahui sendiri oleh Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat maupun Pengawas kepada Pengurus Pusat ( Bidang Standar Profesi dan Etika ). 2. Pelaksanaan pemeriksaan atas pengaduan tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Pusat Bidang Standar Profesi dan Etika yang akan memberikan rekomendasi keputusan kepada Pengawas Bidang Kehormatan sebagai bahan pertimbangan keputusan pemberian sanksi.
3. Terhadap pelanggaran yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, Pengurus Pusat Bidang Standar Profesi dan Etika meneruskan pengaduan ke Pengawas Bidang Kehormatan. BAB VIII PEMERIKSAAN & PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGADUAN Pasal 11 1. Pengurus Pusat Bidang Standar Profesi dan Etika setelah menerima pengaduan tertulis yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, meneruskan surat pengaduan ke Pengawas Bidang Kehormatan. Pengawas Bidang Kehormatan menyampaikan surat pemberitahuan selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat serta email yang tercatat di Perkumpulan kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut. 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Pengawas Bidang Kehormatan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. 3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Pengawas Bidang Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. 4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Majelis Sidang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan keputusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Majelis Sidang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan melalui pos kilat / tercatat dan email yang terdaftar di Perkumpulan kepada teradu dengan tembusan pengurus cabang untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut. 6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling tambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan. 7. Teradu: a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat. b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. 8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak: a. Majelis Sidang akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku; b. Majelis Sidang dapat memanggil Pengadu untuk hadir dalam sidang pemeriksaan. c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Majelis Sidang. 9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya Teradu tidak hadir: a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. b. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
Pasal 12 1. Majelis Sidang mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadir oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 2. Anggota Majelis Sidang yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas sengketa. 3. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar. 4. Keputusan ditandatangani oleh semua Anggota Majelis Sidang dan Pengawas Bidang Kehormatan yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan. 5. Pelaksanaan pengenaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota asosiasi, dilakukan oleh Pengurus Pusat Bidang Standar Profesi dan Etika yang disampaikan melalui Pengurus Daerah dan diteruskan kepada Pengurus Cabang tempat anggota tersebut terdaftar dengan tembusan Pengurus Pusat Bidang Standar Profesi dan Etika. BAB IX PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN Pasal 13 1. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan Keputusan Pengawas Bidang Kehormatan disampaikan kepada: a. Anggota yang diadukan/teradu melalui Pengurus Daerah yang diteruskan kepada Pengurus Cabang tempat anggota tersebut terdaftar;
b. Pengurus Cabang tempat anggota yang diadukan / teradu tersebut terdaftar; c. Pengadu d. Pengurus Pusat; e. Kantor Pusat Otoritas pajak dan Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam hal yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. 2. Keputusan Pengawas Bidang Kehormatan atas pelanggaran Kode Etik berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak pada hari, tanggal dan waktu yang telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. BAB X ATURAN PERALIHAN Pasal 14 Perkara pelanggaran Kode Etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding sebelum Kode Etik ini berlaku, akan diproses dan diputus berdasarkan Kode Etik Konsultan Pajak ini. BAB XI PENUTUP Pasal 15 Kode Etik Konsultan Pajak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Batu, Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2019