KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN Oleh : Naomi Renata Manihuruk - 19941222 201712 2001 Pendahuluan Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi: Menurut undang Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu: 1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunanya 2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris 3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, contohnya kakek dan nenek pewaris baik dari pihak ibu maupun bapak 4. Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. Lalu bagaimana dengan anak angkat? Karena prinsip dari pewarisan adalah adanya hubungan darah, maka apakah secara hukum anak angkat (yang bukan keturunan langsung dari pewaris) tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris? Status hukum anak angkat seringkali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orang tua angkat itu meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orang tua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya. 1
Permasalahan Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan? Pembahasan A. Perbedaan Sistem-sistem Hukum Waris Terhadap Anak Angkat Dalam hal waris, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum barat, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Apa saja sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia?1 1. Hukum Adat Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Namun, warisan yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya tersebut terbatas pada harta peninggalan selain barang-barang pusaka. Berbeda dengan di Bali pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya, sehingga dalam kewarisan mendapat harta warisan hanya dari orang tua angkatnya. Berbeda pula dengan di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan ia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, namun ia bisa diberi hibah atau wasiat. 2. Hukum Islam Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat. Namun, anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat ini pula ditentukan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan. 1 2
3. Hukum Barat KUHPerdata tidak terdapat istilah mengenai anak adopsi atau anak angkat, maka mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata mengacu kepada ketentuan Staatblaad tahun 1917 Nomor 129, khusus Pasal 5 - Pasal 15. Staatblaad ini menjadi pelengkap dari KUHPerdata untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak bagi masyarakat yang tunduk maupun menundukkan diri pada KUHPerdata (BW). Stb. 1917 No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Stb. 1917 No. 129 mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki (namun, yurisprudensi putusan PN Istimewa Jakarta tertanggal 29 Mei 1963 telah membolehkan mengangkat anak perempuan) dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris.2 Yang menyangkut mengenai masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur pada Pasal 11, 12, 13 dan 14 Stb. 1917 No. 129, yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Dalam ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Namun menurut pandangan Penulis, Staatblaad ini sudah tidak relevan dan harusnya tidak diikuti lagi. Karena secara hukum nasional telah ada diatur mengenai pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos 110/2009), serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2 Dikutip dari artikel : bagaimana-cara-mengadopsi- anak/ 3
Penulis melihat bahwa konsep pengangkatan anak dari Staatblaad ini pula sangat berbeda dengan ketentuan dalam PP 54/2007 dan UU Perlindungan Anak. Salah satunya, dalam PP 54/2007 dan UU Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Ketentuan tersebut sangat jelas berbeda dengan Staatblaad yang memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung. Sehingga, oleh karena perbedaan tersebut, maka Stb. 1917 No. 129 harusnya tidak menjadi pedoman atau acuan hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan waris terhadap anak angkat. B. Tinjauan Perolehan Harta Warisan Berdasarkan KUHPerdata Cara perolehan harta warisan dalam sistem KUHPerdata ada dua macam, yakni: (1) perolehan harta waris karena memiliki ikatan keluarga sedarah dengan pewaris maupun memiliki ikatan perkawinan dengan pewaris atau disebut ahli waris menurut undang-undang (ab intestato); dan (2) perolehan harta waris karena berdasarkan wasiat (testamentair), sesuai ketentuan Pasal 875 KUHPerdata. Melihat dari ketentuan di atas, maka salah satu cara agar anak angkat dimungkinkan untuk memperoleh warisan adalah melalui wasiat. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut undang-undang (ab intestato) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata. Perolehan waris oleh anak angkat yang dilakukan secara wasiat ini menurut Penulis adalah cara yang paling ideal, karena sejalan dengan sistem hukum Islam maupun sitem hukum adat pada beberapa suku tertentu. Perolehan secara wasiat ini pula menurut Penulisan akan melindungi ahli waris sesungguhnya/ ahli waris ab intestato karena KUHPerdata mengatur mengenai batasan-batasan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah legitieme portie. Lebih lanjut akan dibahas mengenai wasiat pada pembahasan dibawah ini. 1. Ketentuan Wasiat Wasiat dalam KUHPerdata Pasal 875 diartikan dengan sebuah pernyataan dari seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali olehnya. Subekti menyampaikan bahwa, "salah satu cara seseorang untuk dapat mendapatkan warisan adalah dengan penunjukkan didalam surat wasiat (testament)"3. 3 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 95 4
Wasiat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pengangkatan waris (erfstelling) dan hibah wasiat (legaat). J. Satrio dalam buku Hukum Waris (hal. 193) 4 menjelaskan bahwa hibah wasiat (legaat) adalah pemberian melalui wasiat atas sebagian daripada harta peninggalan berupa suatu barang tertentu (Pasal 957 KUHPerdata). Pasal 957 KUHPerdata: Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Sedangkan pengangkatan waris (erfstelling) penunjukkan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan (misalnya ½ dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan. Bentuk-bentuk wasiat menurut Pasal 931 KUHPerdata dibedakan menjadi :5 Wasiat olografis (olografis testament), yaitu suatu wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (eigen handing) dan harus diserahkan pada notaris untuk disimpan (Pasal 932 ayat 1 dan 2 KUHPerdata). Penyerahan ini harus dibuatkan akte yang disebut akta penyimpanan (akta van depot) yang ditandatangani oleh pembuat wasiat, notaris dan 2 orang saksi yang menghadiri peristiwa. Penyerahan kepada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup (dalam amplop), jika tertutup maka pembukaan dilakukan oleh Balai harta peninggalan (BHP) dan dibuat proses verbal. Wasiat umum (Openbare testament), dibuat oleh notaris (Pasal 938 dan 939 ayat (1) KUHPerdata). orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris tersebut akan menulis dan dihadiri oleh 2 orang saksi.bentuk ini paling banyak dan baik karena notaris dapat mengawasi isinya dan memberikan nasehat-nasehat tentang isinya. Wasiat rahasia.dibuat oleh pemberinya atau orang lain kemudian ditandatangani pewaris, dan harus diserahkan sendiri kepada notaris dengan 4 orang saksi, dalam keadaan tertutup dan disegel (Pasal 940 KUH Perdata). 4 Dikutip dari artikel : pembatasan- 5 Dikutip dari artikel : hukum-perdata/ 5
2. Pembatasan Wasiat Pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasnya. Pewaris tidak dapat mewariskan seluruh harta kekayaannya yang masuk ke dalam legitieme portie, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang-undang. Batasan wasiat dalam suatu testament terletak dalam Pasal 913 KUHPerdata yaitu tentang legitieme portie yang menyatakan bahwa legitieme portie atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat. Legitime portie merupakan suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan maupun wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan legitimaris. Yang berhak atas bagian mutlak adalah para ahli waris lurus ke bawah (anak dan keturunannya) atau garis lurus ke atas (ayah/ibu atau kakek/nenek dan seterusnya) dari pewaris. Mengenai besarnya bagian mutlak tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 914 - Pasal 916 KUHPerdata. Dalam adanya hibah maupun wasiat, penghitungan legitieme portie harus dilakukan dahulu, lalu kemudian akan dipotongkan dengan hibah maupun wasiat tersebut. Perhitungan ini diatur dalam Pasal 916a KUHPerdata, yang berbunyi: Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termasud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. C. Gugatan atau Permohonan? Dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan, hakim harus memperhatikan ruang lingkup permasalahan mengenai kewarisan tersebut apakah masuk dalam ruang lingkup gugatan atau permohonan. Sehingga apabila telah mengetahuinya, maka hakim dapat menentukan apakah menerima atau menolak (NO) perkara tersebut. 6
Dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung mengatur mengenai "permohonan yang dilarang", yakni:6 a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan. b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan. c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan. Selain ketentuan dari Buku II MA tersebut yang secara tegas menentukan bahwa status keahliwarisan diajukan secara gugatan, KUHPerdata mengatur bahwa permasalahan kewarisan diajukan secara gugatan. Pasal 834 KUHPerdata berbunyi: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu- satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Pengajuan status keahliwarisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan karena dalam penentuan status tersebut melibatkan hak-hak dari seluruh ahli waris yang cenderung adanya sengketa, baik sengketa mengenai siapa pihak yang berhak sebagai ahli waris, maupun sengketa mengenai bagian-bagiannya. Kemudian, dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan khususnya terhadap anak angkat, hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan pengangkatan anak dari anak angkat tersebut. Keabsahan ini didasarkan pada apakah pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut meyakinkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai prosedur. Pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan ini diwajibkan oleh PP 54/2007 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 6 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum hlm. 47 7
Penutup a) Kesimpulan Dalam hal waris, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum barat, masing- masing memiliki ketentuan mengenai hak waris yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang paling terlihat adalah pada sistem hukum barat. Berdasarkan Staatblaad 1917 No. 129, pengangkatan anak atau adopsi mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Anak angkat akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Mengenai ketentuan Staatblaad ini, Penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan dan harusnya tidak diikuti lagi, karena secara hukum nasional telah ada diatur mengenai pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007), serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perolehan waris oleh anak angkat yang dilakukan secara wasiat ini menurut Penulis adalah cara yang paling ideal, karena sejalan dengan sistem hukum Islam maupun sitem hukum adat pada beberapa suku tertentu. Perolehan secara wasiat ini pula menurut Penulisan akan melindungi ahli waris sesungguhnya/ ahli waris ab intestato karena KUHPerdata mengatur mengenai batasan-batasan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah legitieme portie. Dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan, hakim harus memperhatikan ruang lingkup permasalahan mengenai kewarisan tersebut. Status keahliwarisan seseorang masuk dalam ruang lingkup gugatan. Selain itu pula, dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan khususnya terhadap anak angkat, hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan pengangkatan anak dari anak angkat tersebut. Keabsahan ini didasarkan pada apakah pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut meyakinkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai prosedur. 8
b) Saran Hakim dalam memutus perkara mengenai masalah waris terhadap anak angkat haruslah dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Selain dari pada melihat aturan hukum yang ada, hakim pula harus memperhatikan mengenai sistem hukum adat maupun sistem hukum agama dari pihak yang berperkara tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa kedudukan anak angkat sebagai ahli waris berbeda-beda pada setiap sistem hukumnya. Diambil contoh, sistem hukum Islam mengatur bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewaris, harta warisan hanya dapat diberikan melalui wasiat, namun wasiat itu pula tidak boleh melebihi ketentuan yang harus diperoleh oleh ahli waris. Contoh lain, dalam sistem hukum adat batak mengatur bahwa anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung, namun harta warisan tersebut hanya terbatas pada harta pencarian dari orang tua yang mengangkatnya, bukan harta bawaan. Sehingga, oleh karena perbedaan-perbedaan sistem hukum tersebut serta majemuknya masyarakat Indonesia, maka hakim perlu untuk mencermati perkara-perkara yang dihadapi serta menggali dari segala aspek-aspek sistem hukum yang ada di Indonesia. Daftar Pustaka Dikutip dari artikel : mewaris/ Dikutip dari artikel : bagaimana-cara- mengadopsi-anak/ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994 Dikutip dari artikel : pembatasan- Dikutip dari artikel : menurut-hukum-perdata/ Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Staatblaad tahun 1917 Nomor 129 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 9