SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pada Oktober 2015, Jepang kalah dalam tender kontrak pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung di Indonesia dari Tiongkok dengan nilai tender senilai US$5 miliar.1 Persaingan kedua negara juga terlihat di Thailand. Jepang mendapatkan kontrak pembangunan kereta cepat Bangkok-Chiang Mai sedangkan Tiongkok mendapatkan kontrak yang menghubungkan Bangkok dengan wilayah Timur Thailand yang merupakan sebuah kesatuan dari salah satu program Tiongkok yang menghubungkan Beijing dengan negara Asia Tenggara yang disebut dengan Pan-Asian Railway Network atau PARN.2 Pada tahun 2018, kontrak bernilai US$17 miliar untuk jalur kereta cepat Kuala Lumpur ke Singapura diperebutkan oleh konsorsium Tiongkok, China Railway Corporation, dan perusahaan Kereta Api Jepang, JR East.3 Guna mempertahankan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara ini, Jepang kemudian mengeluarkan kebijakan Partnership for Quality Infrastructure atau PQI pada tahun 2015 yang meningkatkan bantuan luar negeri Jepang terhadap pembangunan infrastruktur khususnya di Asia. Gambaran tersebut merupakan contoh dari bagaimana Tiongkok tidak hanya hadir sebagai investor di kawasan Asia Tenggara, tetapi telah sampai pada tahap penciptaan kehadiran dan pengaruh yang mulai menyaingi Jepang, yang telah terlebih dahulu hadir sebagai mitra negara-negara Asia Tenggara dalam pembangunan infrastruktur, hingga kapasitas teknis, keamanan, teknologi yang lebih mutakhir, dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Bahkan, program revitalisasi ekonomi Jepang yang difokuskan kepada sektor ekspor infrastruktur dilakukan oleh Perdana menteri Shinzo Abe dan Asia Tenggara 1 Rahadiana Rieka (2015) China to Build $5 Billion High-Speed Rail Line in Indonesia, 16 Okt 2015. Tersedia di: [Diakses 29 September 2019]. 2 Felicitas Shintya (2019) China Belt and Road Initiative: Pan-Asia Railway gains momentum, 29 Mei 2019. Tersedia di: [Diakses 29 September 2019]. 3 Felicitas, Ibid. 1 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA merupakan kawasan yang menjadi salah satu fokus utama Jepang. Sedangkan dilain sisi, Tiongkok hanya berfokus di sektor infrastruktur berupa kereta cepat dibandingkan dengan infrastruktur lainnya. Tidak hanya itu, jalur kereta cepat terpanjang yang menghubungkan Tiongkok dari ujung timur hingga ujung barat juga menunjukkan bagaimana pesatnya pembangunan infrastruktur ini di Tiongkok. Tantangan Jepang bertambah dengan adanya Belt and Road Initiative (BRI), yang merupakan salah satu kebijakan luar negeri Tiongkok yang menggunakan jalur darat dan jalur laut sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara lainnya di Asia, Eropa, dan beberapa negara Pasifik dan Afrika Timur. Inisiatif ini merupakan keinginan dan komitmen Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 untuk mendirikan kembali apa yang pernah disebut sebagai salah satu jalur perdagangan legenda antara Timur Tengah dengan kerajaan-kerajaan terdahulu di Tiongkok.4 Dengan memanfaatkan dua moda transporasi barang termudah di dunia yaitu kereta api dan jalur laut. Transisi Tujuan dari insiatif ini selain meningkatkan konektivitas dan kerja sama antar negara namun juga untuk menggali potensi dari pasar-pasar internasional melalui investasi, menciptakan lapangan pekerjaan dan diplomasi kultural negara-negara di daerah tersebut. Untuk mewujudkan BRI, Tiongkok membangun agensi pembangunannya melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US$100 miliar dan Silk Road Infrastructure Fund senilai US$40 miliar. Tiongkok juga memanfaatkan posisinya sebagai salah satu negara anggota kelompok negara berkembang Brazil, Russia, India, China, dan South Africa yang selanjutnya akan disingkat sebagai BRICS untuk mendirikan New Development Bank senilai US$50 miliar.5 Hal ini mengancam posisi 4 Yu Hong (2016) Motivation behind China's 'One Belt, One Road' Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank. Journal of Contemporary China. 26 (105) [Diakses 29 September 2019] pp.353-368. 5 Mohan C Raja (2015) Raja Mandala: Japan's Counter to China's Silk Road, 24 Nov 2015. Tersedia di: [Diakses 29 September 2019]. 2 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Jepang sebagai salah satu negara pendorong penggunaan Asian Development Bank selanjutnya disingkat sebagai ADB yang mencoba untuk mendorong negara Asia untuk meminjam uang pada ADB dibandingkan meminjam dari AIIB. Perdana Menteri Shinzo Abe pada kunjungannya ke Kuala Lumpur menjanjikan reformasi peminjaman uang di dalam ADB. Pengalaman Tiongkok yang terhitung kurang pada sektor pembangunan infrastruktur di luar negeri apabila dibandingkan dengan Jepang yang memiliki badan pembangunan internasionalnya yaitu Japan International Cooperation Agency atau disingkat JICA telah menjadi salah satu agen pembangunan infrastruktur terkemuka baik di dalam Tiongkok itu sendiri maupun di seluruh negara berkembang di dunia. Jepang menggunakan slogan "Partnership for Quality Infrastructure" yang merupakan kebangaan Jepang atas kualitas dari pembangunan investasi infrastrukturnya.6 Di tengah naiknya pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara, baik melalui BRI ataupun AIIB, Jepang pada tahun 2017 kemudian merumuskan Asia-Africa Growth Corridor (AAGC) bersama India, yaitu inisiatif dalam bentuk pembentukan kawasan ekonomi bebas hambatan yang menghubungkan Afrika dengan India dan negara-negara Asia Tenggara serta Oseania melalui koridor laut yang menghubungkan pelabuhan di Jamnagar (Gujarat), Djibouti, Teluk Eden, Tanzania, lalu Kolkata, dan kemudian menuju Myanmar. Koridor ini akan terdiri dari empat komponen utama: proyek pengembangan dan kerja sama, infrastruktur kualitas dan konektivitas kelembagaan, peningkatan kapasitas dan keterampilan dan kemitraan orang-ke-orang. Keempat komponen ini serta empat elemen atau empat pilar saling melengkapi untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan menyeluruh di kedua benua Afrika dan Asia. 6 Shepard Wade (2016) Japan Ups Its Game Against China's Belt and Road, 1 Des 2016. Tersedia di: belt-and-road/#618e39663223 [Diakses 29 September 2019]. 3 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Selain itu, konektivitas digital juga akan mendukung pertumbuhan teknologi dan layanan inovatif antara Asia dan Afrika dalam AAGC.7 Jepang akan menjadi negara yang siap melakukan kerja sama dan meningkatkan pembangunan dan persebaran teknologi komunikasi dan informasi dengan Afrika, melalui lima aspek, yakni: mobilisasi sumber daya keuangan yang efektif, pembangunan sosial-ekonomi dan strategi pembangunan negara-negara mitra dan wilayah, penerapan standar internasional dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial, penyediaan kualitas infrastruktur dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan daya tahan ekonomi, inklusivitas, keselamatan dan ketahanan terhadap bencana, dan terakhir keberlanjutan serta kenyamanan dan kemudahan, kontribusi teknologi bagi kemajuan ekonomi lokal dan nasional.8 Dari penjelasan di atas, dapat kemudian dilihat bagaimana ada indikasi bahwa terjadi kompetisi antara Tiongkok dan Jepang di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara. Bisa jadi, rivalitas dalam investasi pembangunan infrastruktur ini tidak hanya merupakan kompetisi biasa, tetapi merupakan wujud dari perebutan pengaruh di wilayah Asia Tenggara. Hal ini didasari fakta dari Jepang yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam aspek investasi dan ekonomi di Asia Tenggara, dan Tiongkok yang dalam 10 tahun terakhir mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kehadiran dan pengaruh mereka di kawasan tersebut. Hal ini kemudian semakin terlihat ketika Tiongkok hadir dengan BRI dan AIIB, yang mengindikasikan upaya penciptaan pengaruh ekonomi di kawasan Asia. Dalam skripsi ini penulis akan coba memfokuskan isi skripsi kepada bagaimana pembentukan AAGC menggambarkan tidak hanya bagaimana rivalitas kedua negara tersebut terjadi di sektor investasi dan ekonomi, tetapi juga ke arah kehadiran dan sphere 7 Nair Avinash (2017) To counter OBOR, India and Japan propose Asia-Africa sea corridor, 31 Mei 2017. Tersedia di: africa-sea-corridor-4681749/ [Diakses 29 September 2019]. 8 Shepard, Loc.Cit. 4 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA of influence yang diperebutkan oleh kedua negara tersebut. Dalam konteks ini, AAGC hadir sebagai wadah Jepang untuk melakukan perimbangan (balancing) dengan Tiongkok. 1.2. Rumusan Masalah Bagaimana upaya Jepang untuk mengimbangi Tiongkok di sektor investasi infrastruktur? 1.3. Tujuan Penelitian Penelitian yang diangkat bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Jepang untuk mengimbangi Tiongkok di sektor investasi infrastruktur. 1.4. Tinjauan Pustaka Kajian terkait rivalitas antara Tiongkok dengan Jepang dan terkait upaya-upaya Jepang dalam melakukan penetrasi ke pasar Asia cukup banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Claude Meyer dalam bukunya tentang rivalitas Tiongkok dan Jepang dan siapa yang akan memimpin Asia mengulik awal mula berawalnya rivalitas dan juga pola transisi kebijakan ekonomi dari kedua negara selama 50 tahun terakhir. Disebutkan Meyer dalam bukunya beberapa kesamaan yang disebut membantu kedua negara untuk menikmati pertumbuhan ekonomi yang signifikan adalah simpanan, sistem pendidikan, pemerintahan, dan perusahaan swasta.9 Disebutkan juga perbedaan antara keduanya yang tentunya terlihat secara jelas yaitu pada gaya pemerintahan dan masalah bantuan luar negeri. Studi komparasi merupakan bentuk analisis Meyer dalam memberikan gambaran rivalitas kedua negara secara detil. Kajian Meyer juga memberikan perspektif bagaimana persaingan antara kedua negara yang diselingi faktor tekanan historis ketika masa Perang Dunia II yang mempengaruhi pola diplomasi Jepang dengan negara tetanggannya. 9 Meyer Claude (2012) China or Japan: Which Will Lead Asia. Paris: Oxford University Press, p.20. 5 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Mengingat kedua negara merupakan dua negara dengan ekonomi yang kuat, Meyer memberikan gambaran lebih lanjut mengenai rivalitas diantara keduanya dengan memberikan gambaran kekuatan masing-masing negara seperti Jepang pada sektor finansial, manufaktur, teknologi, dan soft power (media, tata busana, makanan dan imej sosial lain).10 Salah satu contoh nyata adalah pada sektor manufaktur dengan prosentase hak paten Jepang sebesar 34% dari total hak paten dunia sementara Tiongkok yang hanya berjumlah 4.4%. Di lain sisi Meyer juga menjelaskan bagaimana Tiongkok mampu menyalip posisi Jepang sebagai negara industrial hanya dalam kurun waktu kurang dari satu dekade sehingga memberikan gambaran dalam bagaimana Tiongkok memiliki potensi yang lebih besar untuk dapat berkembang pesat. Jepang yang diketahui sebagai salah satu mitra dagang terpenting bagi Amerika Serikat juga membutuhkan pasar Asia sebagaimana dijelaskan oleh Yasuyuki Sawada bahwa pasar Asia seperti Asia Selatan yang terus berkembang pesat hingga 6.6% selama 11 tahun terakhir telah menjadi pasar utama sekaligus basis manufaktur bagi perusahaan- perusahaan Jepang. Salah satu ruang kosong yang dapat dimasuki oleh Jepang adalah dalam bentuk Official Development Assistance atau disingkat ODA. ODA dapat digunakan sebagai sebuah bentuk diplomasi baru Jepang khususnya untuk tujuan yang menggambarkan tren investasi di Asia yaitu untuk menghilangkan kemiskinan, pinjaman dan hibah, bantuan projek dan program secara finansial, dan terakhir dukungan bilateral dan multilateral. Yasuyuki juga menjelaskan mengapa ODA dijadikan sebagai strategi utama Jepang untuk mempenetrasi pasar Asia karena 1) berguna sebagai pelumas untuk pertumbuhan dan pengurangan angka kemiskinan melalui investasi swasta; 2) mengimplementasikan kebijakan untuk mereduksi dan mengatasi resiko fatal; dan 3) 10 Meyer, Ibid. 6 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA untuk melatih kepempimpinan Jepang dalam mencapai development goals di masyarakat internasional.11 Hasil studi mengenai ODA sendiri memang argumentatif dengan kurangnya studi tolak ukur yang dapat menyebutkan suksesnya pemberian ODA terhadap sebuah negara. Namun pinjaman melalui ODA merupakan pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah sehingga hal ini memudahkan dan mendorong terciptanya inovasi-inovasi dan imitasi. Hal ini tidak tertutup pada sektor tertentu namun juga pertumbuhan pada sektor edukasi dan kesehatan. Apabila kita melihat kebelakang, ODA Jepang merupakan salah satu bentuk awal ODA yang ada dengan memanfaatkan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan dukungannya terhadap ekonomi kecil. Kerentanan negara-negara Asia yang memiliki interkonektivitas yang tinggi dan akan bencana alam dan wabah juga berpotensi merusak ekonomi seperti pada jalur transportasi dan arus perdagangan negara. Keberadaan ODA dapat dijadikan sebuah mekanisme yang dapat digunakan sebagai mekanisme pemulihan ekonomi ketika terjadinya bencana atau dalam kata lain asuransi dalam skala negara. Potensi pemanfaatan ODA bagi negara-negara berkembang di Asia dapat dijadikan sebagai sebuah strategi besar Jepang di Asia dapat terus dikembangkan mengingat perekonomian Asia yang hingga hari ini masih belum berhenti untuk tumbuh. Namun kita juga harus dapat melihat bagaimana Tiongkok memandang Asia sebagai salah satu potensi pasarnya dimana Nur Rachmat Yuliantoro dalam bukunya tentang politik luar negeri Tiongkok juga mengulas kebijakan Tiongkok terhadap kawasan Asia. Sikap Tiongkok terhadap kawasan Asia tercermin dalam politik luar negeri Tiongkok yang memandang kawasan Asia sebagai daerah strategis, di mana stabilitas kawasan menjadi salah satu kepentingan vital Tiongkok. Yuliantoro 11 Sawada Yasuyuki (2014) Japan Strategy for Economic Cooperation with Asian Countries. Japan: Ministry of Finance Public Policy Review 10 (1) [Diakses 7 Oktober 2019] pp. 53-76. 7 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA menjelaskan bahwa Tiongkok dalam lima belas tahun terakhir telah mengimplementasikan kebijakan kemitraan dan hubungan bertetangga yang baik dengan negara-negara kawasan seperti Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara dan Asia Timur. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas kawasan tersebut tetap aman dan mencegah adanya gesekan internal yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri Tiongkok. Selain itu, hubungan Tiongkok dengan negara kawasan penting untuk terus dibangun mengingat keberadaan gerakan separatis yang dapat mengganggu integritas wilayahnya. Tiongkok juga ingin mencegah munculnya blok-blok yang menghambat keleluasaan dalam memainkan instrumen ekonominya.12 Dinamika hubungan dengan negara-negara kawasan memang menjadi tantangan Tiongkok dalam merangkul negara kawasan dan menjaga stabilitas keamanannya. Mengingat Asia Tenggara adalah kawasan strategis, Tiongkok harus membuka diri dan mencoba merespon keinginan negara-negara kawasan - sikap ini kemudian dikenal sebagai strategi "Dahulukan Asia (Asia First)." Mengacu pada strategi ini, Tiongkok harus memfokuskan politik luar negerinya pada negara tetangga dan wilayah pengaruh terdekatnya. Kebijakan Tiongkok dalam menjaga kawasan bukan tanpa alasan kuat; stabilitas Asia dan kawasan pengaruh Tiongkok menjadi prioritas yang harus tetap stabil karena gejolak yang terjadi di kawasan akan berimplikasi langsung terhadap kondisi dalam negeri Tiongkok.13 Perlu juga dilihat kebijakan dan ideologi yang diambil Jepang khususnya dalam era Perdana Menteri Shinzo Abe yang ditulis dalam buku Hugo Dobson. Dalam bukunya menjelaskan dengan kembali terpilihnya Shinzo Abe sebagai perdana menteri untuk kedua kalinya memberikan gambaran kepempimpinan yang kuat khususnya dengan tujuan Abe untuk mengembalikan citra Jepang melalui kebijakan yang disebut sebagai "Abe Doctrine". Hugo Dobson memulai dengan mendefinisikan beberapa alasan 12 Yuliantoro Nur Rahmat (2012) Menuju Kekuatan Utama Dunia. Yogyakarta: Institute of International Studies, p. 106. 13 Yuliantoro, Ibid. 8 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA mengapa perubahan kebijakan dari domestic based menjadi kebijakan yang internationally based. Pertama adalah menurunnya pengaruh Jepang di kancah internasional dan keinginan Abe untuk mengembalikan kembali posisi Jepang sebagai great power, hal ini juga dipengaruhi meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia. Kedua, merubah kebijakan-kebijakan domestik yang disebut sebagai beban bagi Jepang untuk bertindak dalam kancah internasional seperti artikel 9 yang membatasi aktivitas self defence force Jepang. Ketiga adalah keinginan untuk memperbaiki citra Jepang paska Perang Dunia II yang masih belum terselesaikan seperti kasus comfort women. Terakhir adalah dibalik tujuan untuk mengembalikan citra Jepang sebagai great power dan masalah-masalah paska perang adalah karena hal-hal tersebut hanya dapat dicapai melalui perekonomian yang kuat.14 Dalam tulisannya juga Dobson menjelaskan bagaimana Abe mengambil kebijakan-kebijakannya yang disertai dengan resiko tersendiri dimana standar dan juga target yang ingin dicapai dinilai sangat tinggi dan melewati kapabilitas dari perekonomian dan kapabilitas Jepang. Namun topik ini bukan hal baru karena negara Asia Timur lainnya yang ingin mempromosikan citra negaranya dibatasi oleh adanya masalah domestik dan juga hubungan regional. Shirley Yu membahas mengenai Belt and Road Initiative dan masa depan tatanan global governance. Dalam tulisannya Yu membahas bagaimana ketika Tiongkok menyelesaikan BRI pada tahun 2050 nanti, akan menjadikan Tiongkok seperti Inggris pada masa kejayaannya di abad ke-18. Namun dalam prosesnya Tiongkok tidak akan berkuasa seperti Inggris melalui dominasi militer namun dominasi melalui kekuatan ekonomi dan ideologi. Demi mencapai tujuan tersebut Yu meneliti secara detil bagaimana pengimplentasian BRI dari sudut pandang Xi Jinping. Pertama adalah melalui pemanfaatan citra Tiongkok sebagai salah satu perekonomian terbesar sehingga negara akan mengikuti inisiatif yang dijalankan oleh Tiongkok atau disebut sebagai 14 Dobson Hugo (2016) Is Japan Really Back? The "Abe Doctrine" and Global Governance. Journal of Contemporary Asia 47 (2) [Diakses 10 Januari 2020] pp.199-244. 9 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA economic bandwagon.15 Dengan mengikuti arah dan juga citra Tiongkok nantinya diharapkan adanya perkembangan ekonomi yang disertai dengan pembangunan dan juga teknologi dari Tiongkok. Kedua adalah community of common destiny atau kepempinan negara dibawah Tiongkok.16 Yang dimaksud dalam hal ini adalah posisi Tiongkok sebagai pengganti Amerika Serikat dalam global governance dunia yang baru dengan membangun hubungan diplomatik yang baik di dua wilayah yang menjadi fokus penerapan BRI sehingga posisi Tiongkok mampu untuk menggantikan posisi Amerika Serikat yang sedang menurun. Dua wilayah yang dimaksud adalah wilayah Eurasia dan Asia-Pasifik. Wilayah Eurasia juga dalam tulisannya merupakan argument dari Mackinder mengenai apabila negara ingin mencapai dominasi global harus dimulai dengan menguasai wilayah Eurasia. Wilayah ini dalam tulisan Yu akan menjadi pembahasan yang menarik karena perubahan kepempinan di wilayah tersebut akan pasti terjadi dimasa mendatang dimana di wilayah Asia-Pasifik akan tetap menjadi wilayah status quo. Menurut penulis, kelima literatur ini memberikan gambaran bagaimana penulis ingin menuliskan arah skripsi ini yaitu mengenai respons Jepang terhadap BRI yang diciptakan oleh Tiongkok. Apabila kita berselancar di internet, banyak literatur lain yang membahas topik Jepang dan posisinya terhadap Tiongkok khususnya terhadap BRI. Namun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai bagaimana kebijakan yang diambil oleh Shinzo Abe yaitu Asia-Africa Growth Corridor atau akan berdampak terhadap rivalitas kedua negara dan apakah keberadaan inisiatif tersebut mampu untuk membendung pengaruh Tiongkok yang meningkat. Studi kasus di wilayah Asia Tenggara menjadi pembahasan yang menarik karena wilayah ini merupakan wilayah strategis dan juga penting bagi rute perdagangan internasional khususnya perdagangan melalui jalur laut. 15 Yu Shirley Z (2018) Belt and Road Initiative: Defining China's Grand Strategy and the Future World Order. Skripsi, Harvard University, Boston. 16 Yu, Ibid. 10 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 1.5. Kerangka Pemikiran 1.5.1. Strategi Negara dalam Konsep Perimbangan Kekuatan Dalam konsep Perimbangan Kekuatan (Balance of Power), keamanan nasional ditingkatkan ketika kemampuan militer didistribusikan secara rata sehingga tidak ada satu negara yang cukup kuat untuk mendominasi yang lain. Jika satu negara menjadi lebih kuat dari yang lain, teori memprediksi bahwa negara tersebut akan mengambil keuntungan dari kekuatannya dan menyerang tetangga-tetangganya yang lebih lemah, sehingga memberikan insentif bagi mereka yang terancam untuk bersatu dalam sebuah koalisi pertahanan. Beberapa penstudi beraliran realis berpendapat bahwa hal ini akan lebih stabil karena agresi akan tampak tidak menarik dan akan dihindari jika ada keseimbangan kekuatan antara koalisi yang bersaing. Menurut konsep perimbangan kekuatan, keamanan negara dapat dijamin dengan penyeimbangan internal dan eksternal. Secara internal, negara mempersenjatai diri dan meniru teknologi militer paling canggih. Waltz berpendapat untuk saling autarki dan swasembada, yang mengarah pada prediksinya tentang rendahnya tingkat kerja sama ekonomi antara kekuatan. Kekuatan besar memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar untuk membangun kemampuan militer mereka untuk mempertahankan status mereka. Namun, meningkatnya saling ketergantungan ekonomi telah menyebabkan penstudi neorealis memurnikan teori mereka, sehingga ketergantungan adalah variabel dependen dari keamanan dalam pertimbangan strategis negara, alih-alih ada variabel independen yang membentuk respons strategis negara.17 Dengan kata lain, jika saling ketergantungan berpotensi menimbulkan bahaya bagi keamanan, negara dapat memilih untuk mengorbankan manfaat ekonomi yang telah diperoleh untuk menjamin keamanan. Secara umum, ada dua strategi utama yang bisa dilakukan oleh negara dalam konsep perimbangan kekuatan. 17 Mowle Thomas & Sacko David (2007) The Unipolar World: An Unbalanced Future. New York: Palgrav e Macmillan. 11 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 1.5.1.1. Balancing Balancing atau perimbangan berasal dari teori keseimbangan kekuasaan, dan mengasumsikan bahwa pembentukan hegemoni dalam sistem multistate tidak dapat dicapai karena hegemoni dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara lain, menyebabkan mereka terlibat dalam penyeimbangan terhadap adanya potensi hegemon.18 Balancing mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara bagian atau kelompok negara tertentu untuk menyamakan peluang dengan negara-negara yang lebih kuat; yaitu untuk membuatnya lebih sulit dan karenanya lebih kecil kemungkinannya bagi negara-negara kuat untuk mengerahkan keunggulan militer mereka daripada negara-negara yang lebih lemah. Menurut strategi balancing, negara, yang termotivasi oleh keinginan mereka untuk bertahan hidup dan keamanan, akan mengembangkan dan mengimplementasikan kemampuan militer dan mekanisme kekuatan keras untuk membatasi negara yang paling kuat dan meningkat yang dapat membuktikan potensi ancaman bagi negaranya.19 Gagasan ini menggambarkan konsep penyeimbangan internal, yang bertentangan dengan eksternal, di mana negara bersatu dan membentuk aliansi untuk menyeimbangkan dan mendapatkan lebih banyak pengaruh atas kekuatan yang dominan atau meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, penyeimbangan lunak telah muncul sebagai konsep baru yang menggambarkan bagaimana negara menyeimbangkan aktor yang kuat, yang menganjurkan penggunaan kekuatan ekonomi dan diplomatik untuk membatasi negara yang paling kuat dan menghambat pengerahan kekuatan dan dominasi mereka.20 18 Mowle & Sacko, Ibid. 19 Goh Evelyn (2007) Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia Analyzing Regional Security Strategies. International Security 32 (3) [Diakses 9 Oktober 2019] pp.113-157. 10.1162/ isec.2008.32.3.113 20 Levy Jack S (2004) What do Great Powers Balance Against and When?. Dalam: TV Paul, JJ Wirtz, dan M Fortmann (eds) Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century. Stanford: Stanford University Press. 12 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Balancing dapat dilakukan melalui upaya dan sarana internal atau eksternal. Perimbangan internal melibatkan upaya untuk meningkatkan kekuatan negara dengan meningkatkan sumber daya ekonomi dan kekuatan militer seseorang agar dapat mengandalkan kemampuan independen dalam menanggapi potensi hegemon dan mampu bersaing lebih efektif dalam sistem internasional.21 Dalam sistem anarki, mekanisme penyeimbangan internal diyakini lebih andal dan lebih tepat daripada penyeimbangan eksternal karena mereka bersandar pada strategi dan tindakan independen.22 Balancing eksternal melibatkan penguatan dan perluasan aliansi seseorang dan kerja sama antar negara untuk mencegah hegemon atau melawan kekuatan yang meningkat. Dalam menghadapi ancaman bersama dan satu negara dominan dengan potensi untuk membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup kolektif, negara-negara diharapkan mengesampingkan perselisihan sekunder mereka dan bergabung dengan aliansi penyeimbang.23 Penyeimbangan eksternal merupakan pengaturan aliansi di mana negara bergabung dalam oposisi terhadap negara yang lebih kuat yang dianggap sebagai sumber bahaya, menjadikan penyeimbangan semacam ini sebagai tolak ukur untuk memastikan keamanan melalui oposisi gabungan terhadap agresor atau hegemoni potensial yang dapat membahayakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup kekuatan yang lebih kecil.24 Negara menggunakan strategi balancing untuk menghindari dominasi oleh kekuatan yang lebih kuat. Adalah kepentingan negara-negara untuk mengekang hegemon potensial sebelum menjadi terlalu kuat sehingga mereka menghindari menjadi korban dari kekuasaannya begitu negara itu mencapai status kekuasaan yang dominan.25 Ini menjadi alternatif yang lebih aman untuk meningkatkan kemampuan sendiri melalui mekanisme swadaya atau bergabung dengan aliansi dengan negara-negara yang tidak 21 Goh, Loc. Cit. 22 Goh, Ibid. 23 Levy, Op. Cit. 24 Goh, Loc.Cit. 25 Goh, Ibid. 13 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA dapat dengan mudah mendominasi untuk mengekang dan mengekang orang yang berpotensi mendominasi sistem dan merusak kelangsungan hidup aktor di dalamnya. 1.5.1.2. Bandwagoning Strategi kedua adalah bandwagoning, yaitu situasi ketika negara bersekutu dengan kekuatan yang lebih kuat dan mengakui bahwa musuh yang lebih kuat yang berubah menjadi mitra secara tidak proporsional dan memperoleh keuntungan dalam rampasan yang mereka taklukkan bersama.26 Oleh karena itu, bandwagoning atau ikut-ikutan adalah strategi yang digunakan oleh negara-negara yang menemukan diri mereka dalam posisi yang lemah. Logikanya menyatakan bahwa negara dalam keadaan yang lebih lemah harus bekerja sama dengan negara lemah lainnya agar mampu untuk menyejajarkan diri dengan musuh yang lebih kuat karena bagaimanapun juga dapat mengambil apa yang diinginkannya dengan paksa. Bandwagoning terjadi ketika negara- negara yang lebih lemah memutuskan bahwa resiko menentang kekuatan yang lebih besar melebihi manfaatnya.27 Kekuatan yang lebih kuat dapat menawarkan insentif, seperti kemungkinan keuntungan teritorial, perjanjian perdagangan, atau perlindungan, untuk mendorong negara-negara yang lebih lemah untuk bergabung. Dengan kata lain, bandwagoning didefinisikan sebagai kebalikan dari keseimbangan. Jika balancing mengacu pada pilihan untuk bergabung dengan pihak yang lebih lemah dalam suatu konflik, maka bandwagoning adalah pilihan untuk bersekutu dengan pihak yang lebih kuat.28 Bagi Stephen Waltz, bandwagoning mengacu pada konsep ''keselarasan dengan sumber bahaya'', terkait dengan strategi menyeimbangkan ancaman. Oleh karena itu, strategi bandwagoning, mengharuskan 26 Mearsheimer John J (2001) The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton and Company. 27 Walt Stephen M (1985) Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security 9 (4) [Diakses 9 Oktober 2019] pp.3-43. 28 Waltz Kenneth (1979) Theory of International Politics. Long Grove, Illinois: Waveland Press. 14 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA aktor yang lebih lemah untuk mengikuti kepentingan strategis keseluruhan dari aktor yang lebih kuat dalam sistem internasional.29 1.5.2. Perimbangan dalam Konteks Ekonomi: Institutional Balancing Meski awalnya dimunculkan dalam konteks militer dan keamanan, namun dalam perkembangannya konsep pilihan strategi negara dalam kerangka perimbangan kekuatan ini juga kemudian mencakup aspek perimbangan kekuatan dalam konteks kekuatan ekonomi. Salah satu konsep yang kemudian muncul untuk mengakomodasi pergeseran konsep balancing dalam perekonomian ini adalah institutional balancing atau perimbangan kelembagaan. Konsep ini dikembangkan pada awalnya untuk menjelaskan bagaimana kondisi keamanan Asia Tenggara setelah Perang Dingin. Didasarkan pada teori balancing ala neorealisme, institutional balancing mengambil beberapa konsep dari neoliberalisme, yaitu interdependensi.30 Model perimbangan kelembagaan mengidentifikasi mekanisme penyeimbangan untuk menghadapi tekanan atau ancaman negara lain melalui pembentukan, pemanfaatan, dan penguasaan lembaga-lembaga multilateral, sebagai strategi yang digunakan bagi negara untuk mengejar keamanan di tengah situasi anarki. Ini menentukan bahwa pembangunan ekonomi dan situasi interdependensi memaksa terbentuknya strategi penyeimbang baru, selain aliansi militer tradisional untuk mengatasi ancaman atau tekanan dari sistem, dan distribusi kemampuan dalam konteks regional menunjukkan bagaimana negara melakukan penyeimbangan kelembagaan, baik secara inklusif atau eksklusif.31 Definisi tradisional tentang penyeimbangan terutama mengacu pada penyeimbangan kekuatan atau 'penyeimbangan sulit' dalam pengertian militer. Banyak 29 Waltz, Ibid. 30 He Kai (2008) Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia. European Journal of International Relations 14 (3) [Diakses 9 Oktober 2019] pp.489-518. 31 He, Ibid. 15 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA cendekiawan realis menggunakan konsep soft balancing untuk menjelaskan perilaku penyeimbangan non-militer terhadap AS di bawah unipolaritas setelah Perang Dingin. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh T.V. Paul bahwa: "Soft balancing involves tacit balancing short of formal alliances. Soft bal-ancing is often based on a limited arms buildup, ad hoc cooperative exercises, or collaboration in regional or international institutions; these policies may be converted to open, hard-balancing strategies if and when security competition becomes intense and the powerful state becomes threatening." 32 Menurut definisi ini, soft balancing dapat dilakukan dalam banyak cara, termasuk melalui lembaga multilateral. Tetapi dalam konteks lembaga multilateral, penggunaan konsep institutional balancing dianggap lebih cocok untuk mendefinisikan perilaku penyeimbangan negara melalui lembaga multilateral.33 Terdapat dua bentuk perimbangan kelembagaan yaitu secara inklusif dan eksklusif. Perimbangan kelembagaan inklusif mengacu pada mengikat negara target dalam institusi multilateral yang dibentuk, sedangkan yang eksklusif berarti membuat negara target berada di luar institusi multilateral yang dibentuk. Dalam penyeimbangan kelembagaan yang inklusif, negara mempraktikkan pembuatan norma atau aturan untuk membatasi perilaku atau kontrol negara dan memanipulasi agenda untuk mengatasi masalah terkait kepentingan mereka dalam lembaga multilateral.34 Dalam penyeimbangan eksklusif, negara-negara memperkuat kesatuan politik dan ekonomi mereka untuk melawan tekanan dari negara lawan. Hipotesis utama dari model penyeimbangan kelembagaan adalah bahwa interaksi antara distribusi kekuasaan dalam sistem dan saling ketergantungan ekonomi di antara negara-negara menentukan perilaku negara, baik penyeimbangan daya keras atau penyeimbangan kelembagaan lunak.35 Mekanisme kausal inti dalam model tersebut adalah kriteria rasionalitas dalam bentuk perhitungan biaya-manfaat serta harapan 32 Paul TV (2005) Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy. International Security 30 (1) [Diakses 9 Oktober 2019] pp.46-71. 33 Paul, Ibid. 34 He, Loc.Cit. 35 He, Ibid. 16 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA negara-negara dalam membuat keputusan kebijakan. Semakin kuat persepsi para pembuat keputusan tentang saling ketergantungan, semakin banyak negara yang berisiko dan mahal untuk mengejar keseimbangan militer, dengan demikian semakin besar kemungkinan negara akan melakukan strategi institutional balancing. 1.5.3. Penggunaan Institutional Balancing dalam Kawasan Institutional balancing diyakini sebagai salah satu bentuk strategi yang dipilih negara dalam upaya pengelolaan kekuatan di tingkat kawasan. Hal ini mengacu pada argumen Kai He bahwa tingkat distribusi kekuatan di kawasan akan mempengaruhi pembentukan lembaga multilateral yang berbeda pula, sebagaimana di bawah ini: Gambar 1.1.: Pola Bentuk Institusi Menurut Strategi Institutional Balancing Sumber: Kai He (2008) Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, ketika tingkat saling ketergantungan rendah, penyeimbangan daya adalah perilaku utama negara. Di bawah unipolaritas dan saling ketergantungan yang rendah, hegemon dapat memulai perang dengan biaya yang 17 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA relatif rendah jika hegemon memilih untuk menggunakan kekuatannya di wilayah tertentu.36 Di bawah multipolaritas, saling ketergantungan yang rendah meningkatkan kemungkinan perang kekuatan besar karena biaya peluang rendah dalam hal kerugian ekonomi dan kerusakan keamanan. Di bawah bipolaritas, kedua negara adidaya memiliki saling ketergantungan keamanan yang tinggi tetapi saling ketergantungan ekonomi yang rendah satu sama lain.37 Namun, keseimbangan kekuatan antara kedua negara adikuasa lebih besar daripada efek negatif dari saling ketergantungan ekonomi yang rendah terhadap stabilitas sistem dan membuat perang negara adidaya relatif tidak mungkin terjadi. Jika tingkat saling ketergantungan tinggi, perimbangan kelembagaan diprediksi akan terjadi, alih-alih skenario perimbangan daya. Dalam dunia unipolar, kesenjangan kekuasaan antara hegemon dan negara-negara lain membatasi pilihan negara-negara lain untuk melawan hegemon secara militer. Hegemon masih memiliki lebih banyak kebebasan untuk bertindak dalam hal menggunakan kekuatannya di wilayah yang melibatkan kepentingannya yang besar atau tetap berada di luar wilayah dengan nilai- nilai yang kurang strategis. Negara-negara lain memiliki dua opsi, baik mengikuti hegemon untuk mengikuti jejaknya atau melakukan penyeimbangan kelembagaan eksklusif untuk menjinakkan keunggulan hegemon.38 Berharap untuk membatasi hegemon di institusi mana pun akan menjadi kontraproduktif baik karena hegemon mampu untuk melanggar aturan dan norma yang tidak disukainya, atau karena hegemon memiliki kemampuan untuk mengendalikan agenda dari institusi mana pun di mana suatu negara terlibat.39 Selain itu, institutional balancing sebagai konsep sendiri tidak memprediksi, seperti halnya neoliberalisme, kerja sama antar negara melalui lembaga. Sebaliknya, konsep ini 36 He, Ibid. 37 He, Ibid. 38 Paul, Loc.Cit. 39 He, Loc.Cit. 18 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA memprediksi perjuangan institusional, konfrontasi, tawar-menawar, negosiasi, kompromi, dan keseimbangan di antara negara-negara di dalam lembaga multilateral.40 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku negara, perimbangan militer atau perimbangan kelembagaan, alih-alih hasil politik, dan perang atau perdamaian antar negara. Saling ketergantungan ekonomi tidak menghalangi negara untuk memilih perimbangan militer jika perimbangan militer dapat memberi mereka lebih banyak keamanan.41 Model perimbangan kelembagaan menetapkan bahwa insentif bagi negara untuk memilih perimbangan kelembagaan lebih tinggi dalam kondisi tertentu karena kendala biaya / manfaat rasional dalam sistem internasional. Dari penjelasan di atas, maka yang bisa dilihat adalah bahwa institutional balancing merupakan wujud rivalitas antara dua negara, yang hadir dalam bentuk perimbangan pengaruh melalui pembentukan institusi. Dalam hal ini, pembentukan institusi digunakan untuk mengikat negara-negara lain untuk mengimbangi lawan, serta menguatkan pengaruh di kawasan untuk menguatkan posisi tawar-menawar. Penulis meyakini bahwa fenomena serupa kemudian juga hadir di Asia Tenggara, yang dihadirkan oleh rivalitas antara Tiongkok dan Jepang, sebagaimana yang telah dibahas di latar belakang masalah. Di kawasan tersebut, baik Jepang dan Tiongkok hadir melalui dua institusi mereka, yakni AAGC dan BRI, dan kedua institusi tersebut, serta adanya peningkatan investasi di dua kawasan tersebut, diyakini sebagai bentuk dari institutional balancing. 1.6. Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis bahwa Jepang berupaya mengimbangi Tiongkok di sektor investasi infrastruktur dengan kebijakan geokonomi untuk memperkuat pengaruh di Kawasan Asia Tenggara dan dengan institutional balancing melalui kerja sama Asia-Africa Growth Corridor (AAGC). 40 Paul, Loc.Cit. 41 He, Loc.Cit. 19 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 1.7. Metodologi 1.7.1. Operasionalisasi Konsep 1.7.1.1. Rivalitas (Ekonomi) Rivalitas ekonomi menurut Andrea Limbago merupakan kesamaan persepsi atas dua pihak mengenai dominasi atau kontrol atas suatu pasar yang pada akhirnya memicu sebuah penggunaan kebijakan ekonomi untuk mempengaruhi kompetisi dan juga perilaku dari pihak lainnya.42 Kebijakan yang digunakan tentunya beragam seperti kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan fiskal dan moneter dan kebijakan energi dan komoditas dan menghasilkan tujuan yang beragam baik itu ekonomi, politis, atau militer. Definisi ini pada awalnya merupakan turunan dari konsep rivalitas komersil yaitu persaingan atas kontrol pasar pada sebuah bisnis atau produk. Perubahan ini terjadi karena adanya era globalisasi yang meluaskan jangkauan dan juga makna dari sebuah barang, ilmu ataupun orang. 1.7.1.2. Institutional Balancing Terkait konsep institutional balancing, penulis mengambil definisi dari Kai He, yakni model perimbangan kelembagaan mengidentifikasi mekanisme penyeimbangan untuk menghadapi tekanan atau ancaman negara lain melalui pembentukan, pemanfaatan, dan penguasaan lembaga-lembaga multilateral, sebagai strategi yang digunakan bagi negara untuk mengejar keamanan di tengah situasi anarki.43 Institutional balancing menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan situasi interdependensi memaksa terbentuknya strategi penyeimbang baru, selain aliansi militer tradisional untuk mengatasi ancaman atau tekanan dari sistem, dan distribusi kemampuan dalam konteks 42 Limbago Andrea Little (2006) Economic Rivalry in the Current era of Globalization. Dalam: American Political Science Association Meeting, 16 Desember 2013, Philadelphia. New York: New York University 43 He Kai (2009) Institutional Balancing in the Asia Pacific: Economic interdependence and China's Rise. Journal of Chinese Political Science 14 (3) [Diakses 15 Oktober 2019] pp.327-328. 20 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA regional menunjukkan bagaimana negara melakukan penyeimbangan kelembagaan, baik secara inklusif atau eksklusif. 1.7.1.3. Geo-ekonomi Geoekonomi didefinisikan oleh Edward Luttwak sebagai penggunaan instrumen ekonomi sebuah aktor demi mengejar tujuan geopolitik.44 Dapat dikatakan secara luas bahwasannya geoekonomi adalah campuran dari ekonomi internasional, geopolitik dan strategi. Hal ini ditandakan dengan dua faktor utama yaitu pertama, munculnya kapitalisme negara dan perusahaan milik negara memandakan meningkatnya sumber daya ekonomi sebuah negara. Kedua, intedependensi negara pada perdagangan internasional dan pasar finansial menjadikan geoekonomi sebagai pengganti dari senjata tradisional. Beberapa instrumen utama dapat digunakan dalam geoekonomi adalah kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, sanksi finansial, kebijakan fiskal dan moneter, energi dan komoditas. 1.7.1.4. Investasi John M. Keynes mendefinisikan investasi sebagai barang atau aset yang didapatkan untuk menghasilkan pendapatan atau untuk meningkatkan nilai dari barang atau aset yang didapatkan tersebut.45 Investasi akan terus dilakukan hingga nilai dari pendapatan yang akan datang, dengan margin, sama dengan biaya peluang modal. Dalam kasus ini investasi merupakan bentuk dana yang diberikan untuk memulai atau membesarkan sebuah proyek. Tentunya hasil dari investasi tersebut tidak selalu menjamin akan menghasilkan keuntungan. Dari model Keynesian, investasi dalam skala negara nantinya akan menghasilkan nilai dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. 44 Luttwak Edward N (1990) From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce. The National Interest 20 [Diakses 15 Oktober 2019] pp.17-23. df?dl=0 45 Keynes John Maynard (1936) The General Theory of Employment, Interest and Mone. London: Palgrave Macmillan. 21 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 1.7.2. Tipe Penelitian Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. 1.7.3. Jangkauan Penelitian Jangkauan penelitian ini dimulai dari tahun 2013 saat Tiongkok memulai inisiatif BRI (tahun 2013 disebut OBOR), hingga 2017 ketika AAGC diresmikan oleh Jepang dan India. Jangkauan tersebut dipilih karena pada 2013, BRI atau OBOR dibentuk dan penulis yakini sebagai awal masuknya sphere of influence Tiongkok di bidang ekonomi di kawasan Asia dalam wujud nyata dan sistematis, didasari oleh BRI itu sendiri. Sedangkan 2017 dipilih karena di tahun tersebut AAGC diresmikan oleh Jepang dan India dan diantara tahun 2013 hingga 2017 bisa digunakan acuan oleh penulis untuk melihat bagaimana proses pembentukan AAGC dan sejauh mana proses tersebut dipengaruhi oleh BRI yang semakin menguat di Asia. Dengan begitu, bisa terlihat sejauh mana AAGC ini merupakan wujud dari bagaimana Jepang merespon pengaruh Tiongkok yang semakin kuat di Asia khususnya di Asia Tenggara melalui BRI. 1.7.4. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan dan jurnal online. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari buku teks, jurnal ilmiah online, berita, artikel, dan laporan dari organisasi internasional. 22 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA
SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 1.7.5. Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berasal dari data-data kualitatif berupa fakta-fakta dan kejadian yang dipilih dari berbagai sumber berdasarkan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah. 1.8. Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika yang diawali dari Bab I yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan metodologi penelitian. Lalu di Bab II, pembahasan mengenai awal mula masuknya Jepang dan Tiongkok di Asia dalam konteks kerja sama ekonomi, investasi, dan perluasan sphere of influence di negara-negara Asia Tenggara, serta bagaimana keduanya menjadi dua pemain ekonomi kuat dalam hal investasi infrastruktur, yang diindikasikan membuat keduanya bersaing. Pada bab III pembahasan dilanjutkan mengenai bagaimana Tiongkok mulai membangun strategi ekonomi yang sistematis, bertajuk Belt and Road Initiative, yang dalam perkembangannya juga memperluas dan memperkuat posisi dan kehadiran Tiongkok di Asia, terutama melalui kerjasama ekonomi dan investasi dalam pembangunan infrastruktur di berbagai negara di Asia. Sementara itu Bab IV membahas mengenai pembentukan AAGC oleh Jepang pada tahun 2017, asal mula pembentukan, dan sejauh mana pembentukannya dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin membesar di Asia. Selain itu, dibahas juga sejauh mana AAGC bisa dikatakan sebagai bentuk strategi perimbangan kelembagaan eksklusif yang dilakukan oleh Jepang, dengan cara menggandeng India sebagai emerging power state di Asia untuk menekan balik Tiongkok dan strategi BRI mereka. Kemudian Bab V, merupakan kesimpulan dari penelitian. 23 PEMBENTUKAN ASIA-AFRIKA... FAIZ REYHANDHIKA