salinan PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN RAHMAT TUHAN YNG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas dan profesional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu terus dilakukan antara lain dengan pemberlakuan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan meneruskan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, pelaksanaan Izin Belajar dan Tugas Belajar disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas dan jenjang pendidikan sebelumnya; b. bahwa pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 1
Memperhatikan: 2. 3. 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2); Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. 2
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim; 2. Bupati adalah Bupati Muara Enim; 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim; 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Muara Enim; 5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 7. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta pada program studi yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dengan biaya sendiri dan pelaksanaannya diluar jam kerja yang telah ditentukan; 8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dalam negeri maupun luar negeri pada program studi yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dengan biaya bersumber dari APBD, APBD Propinsi, APBN atau sumber dana lainnya dan tidak termasuk swadana dan pelaksanaannya yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan; 9. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia; 3
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten; 11. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten; BAB II TUJUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN PNS TUGAS BEAJAR Pasal 2 Tujuan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan atau keterampilan, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan kabupaten. BAB III PEMBERIAN IZIN BELAJAR Pasal 3 (1) Izin Belajar diberikan oleh Bupati. (2) Izin Belajar diberikan kepada PNS dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS dan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. (3) Diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Bupati melalui BKPSDM untuk pemberian izin belajar. (4) Izin Belajar diajukan sebelum yang bersangkutan menempuh pendidikan, dan bagi yang telah menempuh pendidikan dan baru mengusulkan Izin Belajar, maka usulan tersebut ditolak. (5) Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan. (6) Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik. (7) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. (8) Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat. (9) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. (10) Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada SKPD dan atau unit kerja. 4
(11) Program Studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang. (12) Lokasi pendidikan radius paling jauh 60 kilometer dari tempat tugas. (13) PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi. Pasal 4 Untuk mengajukan izin belajar harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melampirkan : a. Surat pengantar sekaligus rekomendasi dari Kepala SKPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; b. Analisa Kebutuhan Pegawai dengan basis pendidikan yang akan diambil oleh yang bersangkutan dari Kepala SKPD; c. Surat Permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala SKPD d. Fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan CPNS; e. Fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan PNS; f. Fotocopy (legalisir) pangkat terakhir; g. Fotocopy (legalisir) ijazah terakhir; h. Fotocopy (legalisir) Keputusan jabatan terakhir; i. Fotokopy Penilaian SKP 1 (satu) tahun terakhir; j. Fotokopy (legalisir) Kartu Pegawai; k. Daftar Riwayat Hidup; l. Uraian tugas PNS yang bersangkutan dari unit kerja; m. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa Program Studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, berikut fotocopy Akreditasi minimal B; n. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, tidak sedang melanggar kode etik PNS tingkat sedang dan berat, dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari BKPSDM; o. Surat Keterangan bukan kelas jauh maupun kelas sejenisnya dari Lembaga Pendidikan yang dituju. p. Membuat dan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan lampiran 1 (satu) Peraturan Bupati ini. 5
Pasal 5 (1) Izin Belajar tidak berlaku apabila tahun pengeluarannya terbit setelah tanggal STTB/Ijazah yang dimiliki. (2) Izin Belajar tidak diberikan pada PNS yang Formasi Jabatannya tingkat pendidikan SLTA dan atau sederajat yang mengambil pendidikan kejenjang yang lebih tinggi BAB IV PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR Pasal 6 (1) Pemerintah Menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar untuk mengikuti pendidikan yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan guna memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (2) Pejabat yang berwenang memberikan izin mulai dari izin seleksi masuk sampai dengan izin tugas belajar adalah Bupati. (3) Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim; (4) Pegawai Negeri Sipil ditunjuk tugas belajar apabila memenuhi ketentuan dan ketersediaan dana; (5) Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Berstatus PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS dan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; b. Umur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk Program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII), Program Diploma IV (DIV) dan Program Strata I (S-1), umur paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Program Strata II (S-2) atau setara S-2, umur paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk program Strata III (S-3) atau setara S-3, khusus untuk Spesialis disesuaikan dengan persyaratan Lembaga Pendidikan bersangkutan . c. Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; d. Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memasuki lembaga pendidikan yang bersangkutan; e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; 6
f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; g. Berbadan sehat menurut keterangan Dokter Pemerintah; h. Untuk PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten, apabila akan mengajukan/mengikuti kembali program tugas belajar harus lebih dahulu telah bekerja minimal selama 2 (dua) tahun di daerah sejak lulus pendidikan tugas belajar sebelumnya dan masa mengabdi diakumulasikan seluruhnya dikecualikan bagi jenjang pendidikan berkelanjutan. i. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan : 1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun; 2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun; 3) Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun; 4) Program Diploma IV (DIV)/Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun; 5) Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; 6) Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun; 7) Program Spesialis disesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan; j. Penunjukan PNS Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan wajib diperpanjang setiap tahun setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui BKPSDM; k. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya sebagaimana ketentuan pada huruf i dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) dengan persetujuan dari penyandang dana tugas belajar dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; l. Bagi PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu setelah diperpanjang dan atau berhenti atas inisiatif sendiri dan atau diberhentikan oleh lembaga pendidikan karena sesuatu hal dan atau berhenti menjadi PNS sebelum habis masa pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun setelah selesai Tugas Belajar, maka PNS tugas belajar dimaksud dan atau PNS dimaksud harus mengembalikan semua biaya tugas belajar yang telah didanai melalui APBD, dikecualikan bagi PNS tugas Belajar yang sakit berdasarkan surat keterangan lembaga berwenang yang bisa dipertanggung jawabkan. 7
m. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi. (6) Untuk mengajukan tugas belajar dimaksud Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini dengan melampirkan : a. Untuk mengajukan Izin Seleksi : 1. Surat pengantar sekaligus rekomendasi dari Kepala SKPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; 2. Analisa Kebutuhan Pegawai dengan basis pendidikan yang akan diambil oleh yang bersangkutan dari Kepala SKPD; 3. Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala SKPD; 4. Fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan CPNS; 5. Fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan PNS; 6. Fotocopy (legalisir) pangkat terakhir; 7. Fotocopy (legalisir) ijazah terakhir; 8. Fotocopy (legalisir) Keputusan jabatan terakhir; 9. Fotokopy Penilaian SKP 1 (satu) tahun terakhir; 10. Fotokopy (legalisir) Kartu Pegawai; 11. Daftar Riwayat Hidup; 12. Uraian tugas PNS yang bersangkutan dari unit kerja; 13. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa Program Studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, berikut fotocopy keterangan Akreditasi minimal B; 14. Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru dari Lembaga Pendidikan yang dituju. 15. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, tidak sedang melanggar kode etik PNS tingkat sedang dan berat, dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari BKPSDM; 8
16. Membuat dan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Bupati ini. b. Untuk mengajukan Tugas Belajar : 1. Surat pengantar sekaligus rekomendasi dari Kepala SKPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; 2. Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala SKPD 3. Fotocopi (dilegalisir) Surat Izin Seleksi dari Bupati Muara Enim; 4. Bukti kelulusan yang sah dari lembaga pendidikan yang dipilih 5. Fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan CPNS; 6. Fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan PNS; 7. Fotocopy (legalisir) pangkat terakhir; 8. Fotocopy (legalisir) ijazah terakhir; 9. Fotocopy (legalisir) Keputusan jabatan terakhir; 10. Fotokopy Penilaian SKP 1 (satu) tahun terakhir; 11. Fotokopy (legalisir) Kartu Pegawai; 12. Daftar Riwayat Hidup; 13. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, tidak sedang melanggar kode etik PNS tingkat sedang dan berat, dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari BKPSDM; 14. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sesuai dengan lampiran 3 Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas belajar berasal APBN, APBD, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri; (2) Pembiayaan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan bantuan dari dana APBD dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati; 9
(3) Pencairan biaya pendidikan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati; (4) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan dana pendidikan dari APBD diwajibkan memberikan pertanggungjawaban bantuan yang diterimanya pada akhir tahun anggaran; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8 (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar wajib tetap melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari; (2) Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar tetap mendapatkan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama mengikuti pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 9 (1) PNS yang memperoleh tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan sehari-hari. (2) PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya. (3) Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya. (4) PNS tugas belajar selama mengikuti pendidikan tetap mendapatkan hak- haknya sebagai PNS kecuali tunjangan stuktural bagi yang memangku jabatan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan umum serta uang makan tidak diberikan dan tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 10 Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar dan Tugas Belajar diwajibkan : a. Menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM setiap akhir tahun akademik yang diketahui oleh lembaga pendidikan; b. Menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan. c. Mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada Bupati Muara Enim. d. Bagi Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar diwajibkan bekerja kembali pada Pemerintah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah selesai pendidikan; 10
e. Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas belajar diwajibkan bekerja kembali pada Pemerintah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah selesai pendidikan; BAB VI SANKSI Pasal 11 (1) Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar apabila tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi berupa penarikan surat izin belajar dan sanksi administrasi lainnya sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku; (2) Pegawai Negeri Sipil Tugas belajar yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan akan dikenakan sanksi berupa pemutusan biaya pendidikan bagi yang dibiayai oleh APBD, pemutusan surat Tugas Belajar dan sanksi administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibiayai dari dana APBD apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaiannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pendidikannya kepada Pemerintah Kabupaten; (2) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibiayai dana selain APBD apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaiannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11
(2) Bagi PNS pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini masih berstatus sebagai PNS Izin Belajar dan PNS Tugas Belajar tetap dinyatakan berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut. Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim. Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 5 Januari 2017 BUPATI MUARA ENIM (Cap/ttd) MUZAKIR SAI SOHAR Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 5 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM (Cap/ttd) HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 8 12
Lampiran 1 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tanggal : 8 Tahun 2017 : 5 Januari 2017 SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim : Nama : NIP : Pangkat / Golongan : Jabatan : Unit / Instansi : Program Studi yang diambil : Perguruan Tinggi / Universitas : Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditetapkan sebagai Pegawai Izin Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka : a. Selama mengikuti pendidikan sanggup menanggung biaya sendiri. b. Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari-hari. c. Setelah selesai pendidikan sanggup tetap bertugas di instansi semula / Kabupaten Muara Enim sekurang-kurangnya 5 tahun setelah selesai pendidikan. d. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah yang telah saya dapatkan. Tempat, (tgl/bulan/tahun) ... ., ... ... Mengetahui atasan Yang membuat pernyataan Materai (... ) NIP ... (... ..) NIP ... ... 13
Lampiran 2 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tanggal : 8 Tahun 2017 : 5 Januari 2017 SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim : Nama : NIP : Pangkat / Golongan : Jabatan : Unit / Instansi : Program Studi yang diambil : Perguruan Tinggi / Universitas : Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan biaya dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri, maka : i. Akan tetap bertugas di Pemerintah Kabupaten Muara Enim selama masa pendidikan ditambah 10 (sepuluh) tahun setelah selesai pendidikan. ii. Akan mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim. APBN, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian saya sendiri atau mengajukan pindah sebelum selesai pendidikan atau sebelum 10 (sepuluh) tahun mengabdi setelah selesai pendidikan. Tempat (tgl/bulan/tahun) ... ., ... ... Mengetahui atasan Yang membuat pernyataan Materai (... ) NIP ... (... ..) NIP ... ... 14
Lampiran 3 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tanggal : 8 Tahun 2017 : 5 Januari 2017 SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai Pegawai Tugas Belajar : Nama NIP Pangkat / Golongan Jabatan Unit Kerja Program Studi Perguruan Tinggi/Univ. Pembiayaan : : : : : : : : Dengan ini menyatakan kepada Bupati Muara Enim : 1. Apabila saya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim saya bersedia dan akan melepaskan jabatan struktural maupun fungsional serta tugas saya sehari-hari di instansi/Dinas tempat saya bekerja. 2. Apabila saya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim maka tunjangan struktural atau tunjungan tidak dibayarkan. tunjangan umum dan uang makan fungsional, 3. Apabila saya menyelesaikan pendidikan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, saya akan kembali bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sekurang-kurangnya selama masa Pendidikan ditambah 10 (sepuluh) Tahun setelah selesai pendidikan. 4. Apabila saya menyelesaikan pendidikan maka saya tidak akan menuntut penyesuaian ijazah yang saya dapatkan. 5. Saya bersedia mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim apabila : a. Saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan atau diberhentikan oleh lembaga pendidikan tempat saya ditugasbelajarkan karena kelalaian saya sendiri. b. Mengundurkan diri selama masa studi berlangsung dan atau saya pindah program studi atas kemauan saya sendiri. c. Saya mengajukan pindah keluar dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim atau diberhentikan baik dengan hormat/tidak dengan hormat atau saya mengundurkan diri sebagai PNS sebelum masa pengabdian yang ditetapkan pada point 3 diatas. 6. Apabila saya melanggar pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya MENGETAHUI BUPATI MUARA ENIM MUARA ENIM, YANG MEMBUAT PERNYATAAN Rp.6000 materai Ir.H. MUZAKIR SAI SOHAR ... Pangkat/Golongan NIP... 15