TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZERO WASTE DI KOTA BAUBAU ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.212-223 Farid Yusuf Nur Achmad DOI: Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022 TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZERO WASTE DI KOTA BAUBAU Farid Yusuf Nur Achmad Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton Correspondet author: Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia Abstract This research aims to evaluate implementing the Zero Waste policy in Baubau City, focusing on identifying challenges and opportunities encountered in the implementation process. The research method used is qualitative, with data collection conducted through in-depth interviews and direct observation in the field. The results of the study indicate that despite efforts from the government to promote the concept of Zero Waste and improve waste management infrastructure, several challenges still hinder the implementation of the policy. The main challenges identified include the lack of public awareness about the importance of sustainable waste management, limitations in waste management infrastructure, and the lack of active participation from the community in Zero Waste programs. However, the research also reveals significant opportunities to enhance the implementation of Zero Waste policy through collaboration with the private sector and NGOs, as well as through participatory approaches and community empowerment. By strengthening collective commitment and active participation from all stakeholders, it is hoped that Baubau City can successfully achieve the Zero Waste goal and serve as an example of environmentally friendly and sustainable waste management. Keywords: Collaboration; Implementation; Policy; Zero Waste Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau, dengan fokus pada identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah dalam mempromosikan konsep Zero Waste dan meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program Zero Waste. Namun, penelitian juga mengungkapkan adanya peluang besar untuk meningkatkan implementasi kebijakan Zero Waste melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM, serta melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperkuat komitmen bersama dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, diharapkan Kota Baubau dapat berhasil mencapai tujuan Zero Waste dan menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. ini Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Kolaborasi; Tanpa Limbah Open Access at: Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 7 . N o 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024 212
213 Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.212-223 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: DOI: PENDAHULUAN Pengelolaan sampah menjadi isu global yang semakin mendesak untuk diselesaikan, terutama di tingkat lokal seperti Kota Baubau. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, masalah persampahan semakin kompleks dan menuntut pendekatan yang inovatif. Salah satu konsep yang mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah konsep "Zero Waste", yang sering disebut Kebijakan Tanpa Limbah menjadi sebuah tantangan dan peluang yang signifikan di Kota Baubau, dengan dampak yang mendasar terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi lokal. Kota Baubau, sebagai salah satu kota di Indonesia, menghadapi masalah serius dalam pengelolaan sampahnya. Pertumbuhan pesat populasi dan aktivitas ekonomi di kota ini telah memberikan tekanan besar terhadap sistem pengelolaan sampah yang sudah ada. Sampah plastik, limbah elektronik, dan sampah organik menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan Zero Waste muncul sebagai alternatif yang menarik untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah tradisional. Secara sederhana konsep Zero Waste menawarkan solusi yang menarik dalam pengelolaan sampah. Zero waste merupakan konservasi semua sumber daya dengan cara produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk, serta pengemasan tanpa pembakaran dan tanpa pembuangan ke tanah, air, atau udara yang dapat mencemari lingkungan maupun kesehatan manusia. Prinsip-prinsip Zero Waste meliputi refuse/menolak, reduce/mengurangi, reuse/menggunakan kembali, recycle/mendaur ulang, dan rot/membusukkan sampah(Rosyda Nur Fauziyah & Marliah, 2022). Penerapan Zero Waste juga melalui pembuatan media pembelajaran menjadi salah satu solusi dalam pemanfaatan kembali barang yang tidak terpakai(Andini et al., 2022). Konsep ini lebih kepada pengendalian diri untuk tidak lagi konsumtif dan bertanggung jawab, serta membangun siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk yang sudah ada dapat dipakai kembali dengan lebih maksimal (Rosyda Nur Fauziyah & Marliah, 2022). Melalui program Zero Waste Cities, akan mendorong setiap rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah dengan bantuan pemerintah daerah, sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)(AZWI, 2020). Perilaku konsumtif dalam masyarakat secara umum menjadi salah satu penyebab utama peningkatan volume sampah, terutama disebabkan oleh penggunaan barang sekali pakai yang sangat luas. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap akumulasi sampah, khususnya sampah anorganik, menjadi kendala dalam mengatasi masalah sampah. Sebagai catatan, sampah anorganik memerlukan waktu puluhan tahun untuk terurai, sehingga kondisi lingkungan dapat mengalami kerusakan yang signifikan(Putri & Permana, 2021). Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan masalah | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l - 7 . N o - 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024
TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZERO WASTE DI KOTA BAUBAU ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.212-223 Farid Yusuf Nur Achmad DOI: Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022 sampah mengakibatkan hambatan dalam percepatan penanganan kondisi sampah yang semakin memburuk. Padahal, penanganan masalah sampah ini memerlukan tindakan segera dari pihak terkait. Selain kebijakan pemerintah, kesadaran dan kemauan aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan sampah dapat memberikan dampak yang positif. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa penumpukan sampah yang terus meningkat akan memberikan dampak negatif pada lingkungan, menciptakan ketidaknyamanan yang semakin meresahkan(Wahyuning et al., 2015). Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). "public policy is whatever governments choose to do or not to do" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin et al., 2020). Sehingga pada posisi ini, Jones (1991) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai perbandingan pada intsrumen mana sebuah kebijakan itu cocok unutk diadopsi sesuai studi kasus yang ditemukan di wilayah studi penelitian. Seperti Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan "apa yang terjadi" dan "bagaimana". Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan "mengapa", dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kemudian menurut pendapat Grindle biasaya akan diuraikan dengan kajian implementasi model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Markulis, 1985) yang menggunakan enam (6) indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023) Oleh itu, dalam konteks implementasi kebijakan, kerangka hukum dan regulasi perlu dievaluasi. Adanya kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif bagi perusahaan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini dapat menjadi kunci keberhasilan. Di sisi lain, kebijakan ini juga harus sejalan dengan regulasi lingkungan dan kesehatan yang | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 7 . N o 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024 214
215 Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.212-223 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: DOI: ada. Implementasi kebijakan ini tidak dapat berhasil tanpa keterlibatan semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, industri, dan masyarakat umum. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana pihak-pihak ini terlibat dan berkontribusi dalam upaya mencapai tujuan Zero Waste di Kota Baubau. Konsep Zero Waste bertujuan untuk meminimalkan generasi sampah, mendorong pengelolaan sampah dari awal proses, seperti menghindari pembuangan sampah, pengurangan, dan pengelolaan oleh masyarakat. Namun, implementasi konsep Zero Waste di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai faktor sosial dan politik yang menantang. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi 30% sampah dan menangani 70% sampah pada tahun 2025 sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam mengelola sampah(Nizar et al., 2017)(Zero Waste Indonesia, 2024)(Mita Defitri, 2022). Meskipun ambisius, implementasi kebijakan Zero Waste memerlukan pemantauan, penegakan, dan infrastruktur manajemen sampah yang lebih baik. Sebagai salah satu negara yang menghasilkan sampah terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk yang terdepan dalam manajemen tata kelola sampah yang progresif. Namun, tantangan seperti tingkat daur ulang yang rendah, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan Zero Waste (Sunny K., 2023). Kota Baubau dalam mengimplementasikan kebijakan ini memiliki beberapa tantangan dan peluang yang perlu dipertimbangkan, antara lain; (1) Pengembangan infrastruktur. (2) Pengembangan kemahiran dan keterampilan (3) Pengembangan kerjasama dan kolaborasi (4) Pengembangan kemahiran dan keterampilan (5) Pengembangan kemahiran dan keterampilan kelima faktor ini menjadi tantang terberat di Kota Baubau. Kota yang pernah meraih gelar Kota Bersih dengan perolehan piala adipura tahun 2015 lampau. Selanjutnya Kota Baubau juga memiliki beberapa peluang yang memungkinkan diterapkan konsep kebijakan Zero Waste, antara lain; (1) Peningkatan pendapatan; Implementasi kebijakan Zero Waste dapat menjadi peluang untuk mengembangkan usaha pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi pengusaha dan masyarakat. (2) Implementasi kebijakan Zero Waste dapat membantu Peningkatan kesehatan dan mengurangi polusi (3) Peningkatan kesehatan lingkungan (4) Implementasi kebijakan Zero Waste dapat meningkatkan kesehatan lingkunganDan (5) Peningkatan kesehatan lingkungan. Disisi lain tentunya Implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau memiliki tantangan yang perlu dihadapi, tetapi juga memiliki peluang yang dapat diambil untuk mengembangkan sistem pengolahan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk mengembangkan sistem pengolahan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l - 7 . N o - 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024
TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZERO WASTE DI KOTA BAUBAU ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.212-223 Farid Yusuf Nur Achmad DOI: Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022 Secara sederhana tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau. Dengan memahami permasalahan ini secara mendalam, diharapkan akan muncul rekomendasi dan solusi konkret yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Zero Waste di masa depan. Dan diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau bukan hanya sebuah tindakan secara teknis, tetapi juga melibatkan perubahan perilaku masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan secara menyeluruh. METODE Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau mencakup kombinasi dari pendekatan kualitatif. metode yang digunakan antara lain; 1. Wawancara Mendalam, atau in-depth interview, metode ini dilakukan secara mendalam dan terbuka. namun juga dapat dilakukan dalam konteks wawancara kerja. Karakteristiknya adalah topik wawancara dapat bersifat sensitif, sehingga seringkali menyinggung kehidupan pribadi responden. Tahapan wawancara meliputi berbagai pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah, aktivis lingkungan, pemilik usaha, dan anggota masyarakat untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap implementasi kebijakan Zero Waste. 2. Observasi Partisipatif, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara dekat dengan orang atau kelompok yang diteliti. dan digunakan sebagai sumber data. maka data yang diperoleh akan lebih tajam dan sampai mengetahui pada tingkat artian dari setiap perilaku atau kegiatan yang diamati. (Dwi Fajar Sejati, 2020) (humas.fku, 2021). 3. Analisis Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk menelusuri dan menganalisis data dokumen berbentuk teks dan dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, guna untuk memperoleh informasi tentang suatu fenomena tertentu atau menjelaskan tindakan yang praktikal (Nurdin & Hartati, 2019) (Nilamsari, 2014). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, penelitian tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau, dengan fokus pada perspektif dan pengalaman langsung dari pemangku kepentingan lokal. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 7 . N o 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024 216
217 Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.212-223 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: DOI: data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Tantangan Implementasi Kebijakan Zero Waste; a. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kota Baubau tentang konsep Zero Waste dan pentingnya peran mereka dalam pengelolaan sampah menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan lingkungan ini. Melalui data lapangan yang dikumpulkan, terlihat bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah dalam menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang konsep Zero Waste menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak negatif dari perilaku konsumtif dan pembuangan sampah sembarangan terhadap lingkungan. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah di beberapa daerah juga memperburuk kondisi ini, dengan kurangnya pemahaman tentang pentingnya perubahan perilaku untuk menjaga lingkungan. Dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi kebijakan Zero Waste terlihat nyata. Partisipasi masyarakat dalam program-program Zero Waste yang telah diterapkan oleh pemerintah menjadi rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya pemilahan sampah di sumbernya, penggunaan kembali barang, dan pengurangan sampah secara efektif. Selain itu, pencemaran lingkungan juga meningkat akibat perilaku tidak peduli terhadap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang komprehensif perlu diterapkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi tentang konsep Zero Waste. Program-program edukasi harus dirancang untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan. Selain itu, penggunaan media massa dan teknologi informasi juga dapat menjadi alat efektif dalam menyebarkan informasi dan menyadarkan masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Penguatan peran komunitas lokal juga merupakan strategi yang penting. Komunitas lokal dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan partisipatif, komunitas dapat memobilisasi dan | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l - 7 . N o - 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024
TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZERO WASTE DI KOTA BAUBAU ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.212-223 Farid Yusuf Nur Achmad DOI: Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022 menginspirasi masyarakat untuk mengambil tindakan konkret dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kurangnya kesadaran masyarakat merupakan hambatan serius dalam implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga implementasi kebijakan Zero Waste dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. b. Keterbatasan Infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala serius dalam implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau. Data lapangan menggambarkan bahwa infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai menyulitkan proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara efektif. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang menghambat pencapaian tujuan Zero Waste di kota tersebut. Salah satu permasalahan utama terkait keterbatasan infrastruktur adalah kurangnya fasilitas pengumpulan sampah yang memadai. Daerah-daerah di Kota Baubau sering kali tidak dilengkapi dengan tempat sampah umum yang memadai, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan. Hal ini berkontribusi pada penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak sesuai, meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga terlihat dalam hal pemilahan dan pengolahan sampah. Fasilitas daur ulang yang kurang memadai membuat proses pemilahan sampah menjadi sulit dilakukan. Banyaknya sampah yang tidak terpisahkan antara bahan organik dan non-organik menyulitkan proses daur ulang, sehingga material yang seharusnya dapat didaur ulang akhirnya terbuang sia-sia. Hal ini menghambat upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan memperpanjang siklus hidup sampah. Gambar1. Tempat Pembuangan Sampah Simpang 4 SMAN 2 Baubau. Gambar 2. Tempat Pembuangan Sampah Pasar Wameo Baubau | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 7 . N o 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024 218
219 Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.212-223 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: DOI: Gambar 3. Tempat Pembuangan Sampah Kawasan Pertokoan. Kota Baubau Gambar 4. Kondisi Tempat Penampungan Akhir Sampah di Kota Baubau Dampak dari keterbatasan infrastruktur ini sangat signifikan. Selain mengganggu ketertiban lingkungan dan menimbulkan pencemaran visual, masalah ini juga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan yang lebih serius. Sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari udara, air, dan tanah, mengancam kesehatan masyarakat serta ekosistem lokal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau, karena infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan produktif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi yang besar dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Baubau perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk membangun dan meningkatkan fasilitas pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah yang memadai. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga masyarakat juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur. Pihak swasta dapat berperan dalam menyediakan teknologi dan sumber daya yang diperlukan, sementara lembaga masyarakat dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan program-program pengelolaan sampah. Dengan mengatasi keterbatasan infrastruktur ini, diharapkan implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai merupakan pondasi yang penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama dalam upaya mencapai tujuan Zero Waste di Kota Baubau. | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l - 7 . N o - 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024
TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZERO WASTE DI KOTA BAUBAU ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.212-223 Farid Yusuf Nur Achmad DOI: Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022 2. Peluang Implementasi Kebijakan Zero Waste. a. Partisipasi Masyarakat. Peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Zero Waste melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat menawarkan landasan yang kuat untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kota Baubau. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan Zero Waste, dapat diciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat komitmen bersama untuk mencapai tujuan Zero Waste. Pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan Zero Waste memungkinkan masyarakat untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam pengelolaan sampah. Melalui partisipasi dalam program pelatihan dan sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengadopsi perilaku yang ramah lingkungan. Program pelatihan dapat mencakup berbagai topik, mulai dari teknik pemilahan sampah hingga praktik pengurangan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas. Sementara itu, program sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep Zero Waste dan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Disisi lain, pemberdayaan masyarakat juga merupakan kunci untuk meningkatkan partisipasi dalam implementasi kebijakan Zero Waste. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan mereka. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan dukungan teknis dan finansial untuk inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sampah, memberikan akses yang lebih luas kepada sumber daya dan fasilitas yang diperlukan, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan, diharapkan dapat diciptakan budaya partisipasi yang kuat dalam pengelolaan sampah di Kota Baubau. Masyarakat bukan hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi mitra dalam proses perubahan. Dengan demikian, implementasi kebijakan Zero Waste menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, dapat dihasilkan solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan keahlian yang unik yang dapat dimanfaatkan untuk merancang dan melaksanakan program-program Zero Waste yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, dapat tercipta solusi-solusi yang lebih berdaya, relevan, dan berkelanjutan | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 7 . N o 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024 220
221 Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.212-223 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: DOI: dalam pengelolaan sampah. Secara umum, peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Zero Waste melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan menawarkan potensi yang besar untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Baubau. Dengan memperkuat keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat, diharapkan implementasi kebijakan Zero Waste dapat menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. b. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga Suadaya Masyakat (LSM). Kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM merupakan salah satu peluang besar dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau. Dengan menggandeng pihak swasta dan LSM, dapat dimanfaatkan sumber daya, keahlian, dan jaringan yang mereka miliki untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menciptakan kondisi yang mendukung bagi keberhasilan program Zero Waste. Pihak swasta memiliki peran yang penting dalam menyediakan sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah. Perusahaan-perusahaan swasta dapat berkontribusi dalam membangun fasilitas pengelolaan sampah yang modern dan efisien, seperti tempat pembuangan akhir yang terkelola dengan baik, pusat daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah organik menjadi energi. Selain itu, pihak swasta juga dapat memberikan dukungan finansial dalam pembangunan infrastruktur, serta menyediakan teknologi-teknologi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Selain itu, LSM juga dapat memainkan peran yang penting dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. LSM seringkali memiliki jaringan yang luas di tingkat komunitas, serta pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu lingkungan. Dengan memanfaatkan jaringan dan pengetahuan ini, LSM dapat menjadi mitra yang efektif dalam menyebarkan informasi tentang konsep Zero Waste, memberikan pelatihan dan workshop kepada masyarakat tentang praktik-praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada lingkungan, yang mencakup pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, penyuluhan kepada masyarakat, dan program-program pengelolaan sampah lainnya. Selain itu, pemerintah juga dapat menggandeng LSM dalam penyelenggaraan program-program edukasi dan sosialisasi, serta memanfaatkan keahlian dan pengalaman LSM dalam advokasi kebijakan. Kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM memiliki potensi besar untuk menciptakan sinergi yang saling | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l - 7 . N o - 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024
TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZERO WASTE DI KOTA BAUBAU ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.212-223 Farid Yusuf Nur Achmad DOI: Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022 menguntungkan dalam implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau. Dengan memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan jaringan yang dimiliki oleh pihak swasta dan LSM, dapat diperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk aktif mencari dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta dan LSM dalam upaya mencapai tujuan Zero Waste. KESIMPULAN Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau menawarkan berbagai peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Dengan kesadaran masyarakat sebagai fondasi utama, perlu dilakukan upaya intensif dalam meningkatkan pemahaman tentang konsep Zero Waste. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci dalam pencapaian tujuan, dengan investasi yang lebih besar dalam pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses dalam implementasi kebijakan ini. Pentingnya komitmen dan keterlibatan pemerintah juga tidak bisa diabaikan. Hanya dengan upaya terintegrasi dan kolaborasi antara semua pihak, Kota Baubau dapat berhasil menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. DAFTAR PUSTAKA Andini, S., Saryono, S., Fazria, A. N., & Hasan, H. (2022). Strategi Pengolahan Sampah dan Penerapan Zero Waste di Lingkungan Kampus STKIP Kusuma Negara. Jurnal Citizenship Virtues, 2(1), 273-281. AZWI. (2020). Zero Waste Cities. Aliansi Zero Waste Indonesia. Bastian, Winard, I., Djatu, R., Fatmawati, & Dewi. (2018). Metoda Wawancara. Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data, October, 53-99. Dwi Fajar Sejati. (2020). Observasi Partisipatif. Monevstudio.Org. humas.fku. (2021). Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian. Fkkmk.Ugm.Ac.Id. La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, 626-642. Southeast Sulawesi. Journal Publicuho, 5(3), Mita Defitri. (2022). 4 Breakthroughs in Reaching Zero Waste Indonesia. Waste4change.Com/Blog/. Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Wacana, 8(2), 177-1828. Nizar, M., Munir, E., Munawar, E., Program Doktor Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan USU, M., Pengajar Fakultas Teknik, S., Serambi Mekkah, U., Aceh, B., Pengajar Biologi, S., Mipa, F., Syiah Kuala, U., & Corresponden, M. (2017). Manajemen pengelolaan sampah kota berdasarkan konsep zero waste: studi literatur. Jurnal Serambi Engineerign, 4(2), 93-102. | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 7 . N o 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024 222
223 Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.212-223 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: DOI: Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metode Penelitian Sosial (Lutyfiah (ed.)). Media Sahabat Cendikia. Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy, 10(3), 234-252. Putri, D. A. P. A. G., & Permana, G. P. L. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Ecovillage di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Journal of Community Development & Empowerment, 1(2), 96-102. Rosyda Nur Fauziyah, & Marliah, S. (2022). Zero Waste: Pengertian, Prinsip, Manfaat, dan Strategi. Gramedia Blog. Sunny K. (2023). Indonesia's waste opportunity: Could the new capital be a role model for trash management? Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho. Wahyuning, S., Sunarto, & Wiryanto. (2015). Pengelolaan Sampah Berbasis Peran Serta Masyarakat di Desa Kalibeber ,. Prosiding SNPBS (Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek) Ke-2 Isu-Isu Strategis Sains, Lingkungan, Dan Inovasi Pembelajarannya. Zero Waste Indonesia. (2024). | J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l - 7 . N o - 1 . 2 0 2 4 | Copyright©2024