Laporan Bulanan Direktorat Ketersediaan Pangan FEBRUARI 2023 Direktorat Ketersediaan Pangan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya penyusunan "Laporan Bulan Februari Capaian Kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023" dapat diselesaikan. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Ketersediaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang ketersediaan pangan dan sebagai komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Ketersediaan Pangan telah menyusun Laporan Kinerja Bulan Februari Tahun 2023 yang berisikan program dan kegiatan ketersediaan pangan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2023 sebagai bentuk implementasi atas Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Dalam laporan ini dan kami menyadari belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan tugas pada periode berikutnya sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan. Jakarta, Maret 2023 Direktur Ketersediaan Pangan, Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si Direktorat Ketersediaan Pangan i
RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Direktorat Ketersediaan Pangan mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan. Sesuai dengan DIPA Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023, Direktorat Ketersediaan Pangan melaksanakan kegiatan dalam 4 (empat) KRO dengan 4 (empat) Output dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.005.018.000,- (Empat Miliar Lima Juta Delapan belas Ribu Rupiah). Hasil dari pemantauan dan evaluasi dan bentuk pertanggungajawan atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Februari Tahun 2023 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Januari tahun 2023 Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Februari Tahun 2023 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran per bulan Februari Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan mencapai Rp. 1.638.469.000,- atau 40,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.005.018.000,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target bulan Februari Tahun 2023 sebesar Rp. 200.250.000,- realisasi mencapai 818,21%. Tingginya realisasi pada bulan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan pengajuan dokumen keuangan. Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Ketersediaan Pangan selama bulan Februari Tahun 2023 untuk memenuhi target output dan capaian outcome. Capaian kinerja realisasi keuangan sudah cukup baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun capaian serapan melebihi target tersebut dapat berdampak pada perencanaan kegiatan periode selanjutnya. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan tetap berjalan sesuai rencana operasional, dan mempercepat realisasi anggaran dengan pemenuhan dokumen pendukung pada periode bulan selanjutnya. Direktorat Ketersediaan Pangan ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Metodologi Penyuunan Laporan BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan 3.2. Monitoring Kegiatan Prioritas BAB IV PENUTUP 17 17 4.1. Kesimpulan 4.2. Permasalahan 17 4.3. Rekomendasi 17 Direktorat Ketersediaan Pangan iii Halaman i ii iii iv v 1 1 1 2 3 4 4 6
DAFTAR TABEL Tabel 1 Target Fisik dan Keuangan Bulan Februari Sesuai DIPA Revisi ke- 2 Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023 2 Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari Tahun 2023 Per Output dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasi 3 Realisasi Keuangan Bulan Februari Tahun 2023 Per Kegiatan Lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan. 4 Prognosa Neraca Pangan Periode Januari-Desember 2023 (Update Bulan Februari 2023) Direktorat Ketersediaan Pangan iv Halaman 3 4 5 10
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Pertemuan Pembahasan Hasil Survey Stok Beras di Penggilingan 2 Rapat Finalisasi Data Survey Stok Beras Akhir Tahun 2022 Rapat Updating Prognosa Data Neraca Pangan Bulan Februari 3 2023 4 Rapat pembahasan RPerbadan tentang Ekspor Impor Pangan 5 Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. 6. Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Pusat Statistik Direktorat Ketersediaan Pangan v Halaman 6 6 7 10 12 14
BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Direktorat Ketersediaan Pangan mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan. Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) KRO dengan 4 (empat) Output berdasarkan DIPA Nomor: SP.DIPA-125.01-0/2023 untuk unit organisasi (125.01) Direktorat Ketersediaan Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.005.018.000,- (Lima Miliar Lima Juta Delapan belas Ribu Rupiah). Hasil dari pemantauan dan evaluasi dan bentuk pertanggungajawan atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Februari Tahun 2023 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Februari tahun 2023. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Februari Tahun 2023 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Direktorat Ketersediaan Pangan tahun 2023 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. 1.1 Tujuan 1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Februari Tahun 2023. Badan Pangan Nasional 1
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Februari Tahun 2023 1.2 Metodologi Penyusunan Laporan 1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output UKE 2 dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan. 2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI. 3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan. Badan Pangan Nasional 2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan selama tahun 2023. Rencana kinerja output pada bulan Februari tahun 2023 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-2 pada bulan Februari Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 5%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut: Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Februari Sesuai DIPA Revisi ke-2 Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023 Alokasi Tahun 2023 Target Bulan Februari Th. 2023 Program, Kegiatan dan KRO RO/Output Komponen Anggaran (Rp) Fisik Keuangan 5% (Rp) Fisik HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 6875-Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan AEA- Koordinasi Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan 904.438.000 671.675.000 1 rekomendasi kebijakan 1 kegiatan 45.221.900 33.583.750 0 0 AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria QMA - Data dan Informasi Publik NSPK Ketersediaan Pangan Data Informasi Ketersediaan Pangan dan Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan Data Informasi Ketersediaan Pangan dan 928.905.000 1.500.000.000 6 NSPK 1 Data 46.445.250 75.000.000 0 1 Data Badan Pangan Nasional 3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN III.1. Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai dengan DIPA Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023, Direktorat Ketersediaan Pangan akan melaksanakan kegiatan dalam 4 (empat) KRO dengan 4 (empat) Output dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.005.018.000,- (Lima Miliar Lima Juta Delapan belas Ribu Rupiah),-. Realisasi keuangan pada bulan Februari Tahun 2023 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan sebagaimana tabel 2 berikut: Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari Tahun 2023 Per Output dan Komponen Lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan TARGET (5%) REALISASI Program, Kegiatan dan KRO RO/Output Komponen Keuangan (Rp) Fisik Keuangan (Rp) Fisik HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 6875-Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan AEA- Koordinasi Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan 200.250.900 200.250.900 45.221.900 33.583.750 1 rekomendasi kebijakan 1 kegiatan 1.638.469.000 1.638.469.000 36.090.000 245.989.000 0 0 AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK Ketersediaan Pangan Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan 46.445.250 6 NSPK 0 0 Badan Pangan Nasional 4
TARGET (5%) REALISASI Program, Kegiatan dan KRO QMA - Data dan Informasi Publik RO/Output Data Informasi Ketersediaan Pangan dan Komponen Data Informasi Ketersediaan Pangan dan Keuangan (Rp) 75.000.000 Fisik 1 Data Keuangan (Rp) 1.356.390.000 Fisik 1 Data Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Februari Tahun 2023 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran per bulan Februari Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan mencapai Rp. 1.638.469.000,- atau 40,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.005.018.000,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target bulan Februari Tahun 2023 sebesar Rp. 200.250.000,- realisasi mencapai 818,21%. Rincian per kegiatan sebagaimana tabel 3 berikut. Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Februari Tahun 2023 Per RO/Output Lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan Kegiatan dan RO/Output Target (Rp) Realisasi (Rp) % 6875-Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan 200.250.900 45.221.900 1.638.469.000 36.090.000 818,21 79,81 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, 33.583.750 245.989.000 732,46 Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan NSPK Ketersediaan Pangan Data dan Informasi Ketersediaan 46.445.250 75.000.000 0 1.356.390.000 0 1.808,52 Pangan Dari tabel 3 diatas, realisasi keuangan ter-tinggi pada bulan Februari tahun 2023 pada RO/Output Data dan Informasi Ketersediaan Pangan dengan capaian 1.808,52%, dan realisasi ter-rendah pada Ro/Output Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan dengan capaian 0%. Badan Pangan Nasional 5
III.2. Monitoring Kegiatan Prioritas Hasil monitoring kegiatan prioritas Direktorat Ketersediaan Pangan selama bulan Februari Tahun 2023 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana tabel 3, kegiatan fisik Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Ketersediaan Pangan. Pada periode bulan Februari Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan prioritas Direktorat Ketersediaan Pangan, dengan kegiatan sbb: 1) Pertemuan Pembahasan Hasil Survey Stok Beras di Penggilingan Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 di ruang rapat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan, dan dihadiri oleh Direktur Metodologi Sensus Direktur Pengembangan Metodologi Survey dan Sensus BPS, Perwakilan Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, tim dari BPS, serta tim dari Badan Pangan Nasional. Hasil perhitungan stok beras di penggilingan sebanyak 707.984 ton. Data stok di penggilingan outlier yang disandingkan dengan data SCBN bulan Juni 2022 dan data KSA bulan Desember 2022 sudah dikonfimasi ke lapangan dimana ada beberapa perbaikan dan sudah diserahkan ke Tim pengolahan BPS. Salah satu uji petik kelapangan oleh tim dari Bapanas adalah Penggilingan Padi Subur Makmur di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Setelah ada perbaikan data dari lapangan dilakukan perhitungan ulang oleh Tim BPS, sehingga didapatkan data stok beras dipenggilingan sebesar 694.138 ton dengan RSE penggilingan menengah sebesar 11,38% dan penggilingan besar sebesar 15,36%. 2) Rapat Finalisasi Data Survey Stok Beras Akhir Tahun 2022 Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Hotel Aston Prority Simatupang Hotel dan Coference Center. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Direktur Metodologi Sensus dan Survei BPS, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Badan Pangan Nasional 6
Perkebunan BPS, Direktur Ketersediaan Panga Badan Pangan Nasional, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, dan Pejabat pendamping lainnya. Survey stok beras akhir tahun 2022 dilakukan pada unit observasi di Rumah Tangga sebanyak 11.022 sampel dan Non Rumah Tangga sebanyak 21.213 sampel. Sampel di Rumah Tangga dibagi menjadi, yaitu Rumah Tangga Produsen sebanyak 5.989 sampel dan Rumah Tangga Konsumen sebanyak 5.033 sampel. Sedangkan Sampel di Non Rumah Tangga terdiri dari Penggilingan Padi sebanyak 3.756 sampel, Pedagang beras 7.070 sampel, Industri 2.624 sampel, Horeka7.563 sampel, dan Bulog (seluruh diviisi regional Bulog). Berdasarkan hasil pengolahan data Survei Stok Beras Akhir Tahun 2022 diperoleh hasil estimasi stok beras nasional pada Tanggal 31 Desember 2022 sebesar 4.064.238 ton dengan rincian sebagai berikut; a) di Rumah Tangga (Produsen dan Konsumen) 2.347.591 ton; b) Pedagang sebanyak 500.253 ton; c) Penggilingan sebanyak 693.373 ton, d) Horeka dan Industri sebanyak187.324 ton; e) Bulog sebanyak 335.697 ton. Gambar 1. Rapat Pembahasan Finalisasi Data Survey Stok Beras Akhir Tahun 2022 3) Rapat Updating Prognosa Data Neraca Pangan Bulan Februari 2023 Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 bertempat di IPB International Convention Center Bogor. Pertemuan dibuka oleh Koordinator Kelompok Neraca Pangan dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPS dan Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka updating data untuk penyusunan Prognosa Badan Pangan Nasional 7
Neraca Pangan yang dilakukan setiap bulan. Berdasarkan hasil rapat diperoleh prognosa neraca pangan update Bulan Februari sebagai berikut : a. Beras Ketersedian beras tahun 2023 sebesar 36.460.787 ton dan kebutuhan sebesar 30.970.759 ton atau 2.580.897 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 terdapat surplus sebesar 5.490.028 ton, dengan ketahanan stok selama 66 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 b. Jagung Ketersedian Jagung tahun 2023 sebesar 21.784.094 ton dan kebutuhan sebesar 16.450.593 ton atau 2.580.897 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 1.361.438 ton, dengan ketahanan stok selama 121 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 c. Kedelai Biji Kering Ketersedian kedelai biji kering tahun 2023 sebesar 2.954.696 ton dan kebutuhan sebesar 2.768.610 ton atau 230.718 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 186.085 ton, dengan ketahanan stok selama 25 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 d. Bawang Merah Ketersedian bawang merah tahun 2023 sebesar 1.328.158 ton dan kebutuhan sebesar 1.194.060 ton atau 99.505 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 134.098 ton, dengan ketahanan stok selama 42 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 e. Bawang Putih Ketersedian bawang putih tahun 2023 sebesar 750.569 ton dan kebutuhan sebesar 651.799 ton atau 54.317 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 98.770 ton, dengan ketahanan stok selama 56 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 f. Cabai Besar Ketersedian cabai besar tahun 2023 sebesar 1.612.094 ton dan kebutuhan sebesar 936.372 ton atau 78.031 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun Badan Pangan Nasional 8
2023 mencapai 49.506 ton, dengan ketahanan stok selama 20 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 g. Cabai Rawit Ketersedian cabai rawit tahun 2023 sebesar 1.590.802 ton dan kebutuhan sebesar 1.090.187 ton atau 90.849 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 30.442 ton, dengan ketahanan stok selama 10 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 h. Daging Sapi/Kerbau Ketersedian daging sapi/kerbau tahun 2023 sebesar 879.632 ton dan kebutuhan sebesar 815.651 ton atau 67.971 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 63.980 ton, dengan ketahanan stok selama 29 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 i. Daging Ayam Ras Ketersedian daging ayam ras tahun 2023 sebesar 4.162.934 ton dan kebutuhan sebesar 3.507.754 ton atau 292.313 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 655.180 ton, dengan ketahanan stok selama 69 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 j. Telur Ayam Ras Ketersedian telur ayam ras tahun 2023 sebesar 6.125.420 ton dan kebutuhan sebesar 5.883.434 ton atau 490.286 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 241.986 ton, dengan ketahanan stok selama 15 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 k. Gula Konsumsi Ketersedian gula konsumsi tahun 2023 sebesar 4.701.517 ton dan kebutuhan sebesar 3.401.521 ton atau 283.460 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 1.299.996 ton, dengan ketahanan stok selama 142 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 l. Minyak Goreng Ketersedian minyak goreng tahun 2023 sebesar 6.946.900 ton dan kebutuhan sebesar 6.586.900 ton atau 548.908 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun Badan Pangan Nasional 9
2023 mencapai 360.000 ton, dengan ketahanan stok selama 20 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023 Tabel 4. Prognosa Neraca Pangan Periode Januari-Desember 2023 (Update Bulan Februari 2023) Sumber : BPS, Kementan, dan SINAS-NK Kemenko Perekonomian diolah Badan Pangan Nasional Update 10 Januari 2023 4) Rapat pembahasan RPerbadan tentang Ekspor Impor Pangan Rapat Pembahasan Rancangan Perbadan Ekspor dan Impor Pangan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 di Hotel The Margo Depok. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh Kepala Biro OSH Badan Pangan Nasional, Direktur Bapokting Kemendag, dan perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian, Asdep Pangan Kemenko Perekonomian, Biro Hukum Kemendag, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag, Direktorat Impor Kemendag, Direktorat Perumusan Stándar dan Mutu Pangan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Badan Pangan Nasional. Beberapa poin rapat sebagai berikut: a) Pertemuan bertujuan membahas draft awal Rancangan Perbadan terkait perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, Badan Pangan Nasional 10
sebagai payung hukum amanat Perpres No.66/2021 tentang Badan Pangan Nasional Pasal 28 ayat 1 (b) bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. b) Penyusunan RPerbadan perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan mengacu pada Perpres No.32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Perpres No.125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, serta menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Perdagangan atau peraturan perundang-undangan lain terkait kebijakan ekspor dan impor. c) Perlu diperjelas pendelegasian kewenangan dari Kemendag ke Badan Pangan Nasional, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional tidak melaksanakan tata kelola administrasi dan penerbitan persetujuan impor (PI) dan persetujuan ekspor (PE). Gambar 2. Rapat Pembahasan RPerbadan Ekport dan Impor Pangan d) Draft RPerbadan mencakup antara lain: Jenis komoditas: Beras, jagung, Kedelai, Gula, Bawang (Bawang.merah, Bawang putih), Cabai (Cabe.merah, Cabe rawit), Daging Lembu, Daging Unggas, Telur, Ikan, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Garam. Badan Pangan Nasional 11
Mekanisme penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, yang mengacu pada proses bisnis neraca komoditas, baik yang ditetapkan melalui Rakortas, yang tidak ditetapkan melalui Rakortas dan barang bebas, seperti kedelai. Rekomendasi untuk penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan berdasarkan neraca pangan Badan Pangan Nasional serta laporan realisasi ekspor dan impor tahun sebelumnya. Pelaporan realisasi ekspor dan impor pangan, yang datanya akan diambil dari sistem elektronik terintegrasi yang sudah ada di Kemendag (Inatrade) dan LNSW Kemenkeu (Sinas NK). Penetapan kode HS sesuai dengan peraturan perundangan terkait. Penetapan penugasan impor kepada Perum Bulog dan BUMN pangan. Penetapan volume dan waktu ekspor dan impor pangan sesuai dengan kondisi waktu panen dan musim paceklik di dalam negeri, serta lokasi pelabuhan masuk dan pendistribusian pangan yang masuk ke wilayah- wilayah defisit. Pemantauan stok di gudang importir dan BUMN pangan. Persyaratan keamanan dan mutu pangan yang diimpor dan yang diekspor. Monitoring dan evaluasi kebijakan ekspor dan impor pangan. e) Pembahasan draft RPerbadan dengan K/L terkait harus sudah jelas dan clear sebelum dibahas dalam pertemuan harmonisasi dengan Kemenkumham. f) Draft RPerbadan akan diperbaiki dan dilengkapi berdasarkan masukan pada pertemuan dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 5) Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Pertemuan dipimpin oleh Asdep Pengembangan Industri Kemenko Bidang Perekonomian, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, KKP, Kementan, Kementerian ESDM, BPS, dan Badan Pangan Nasional. Pertemuan dalam rangka menindaklanjuti hasil Rakortas Pembahasan Neraca Komoditas non pangan pada tanggal 25 Januari 2023 Badan Pangan Nasional 12
untuk membahas usulan perubahan Perpres No.32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Ijin prakarsa revisi peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CK) telah disampaikan melalui surat Menko Bidang Perekonomian kepada Presiden pada tanggal 26 Januari 2023. Salah satu pertimbangan adanya kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Perppu CK adalah menyelesaikan hambatan regulasi dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Target penyelesaian revisi paling lama satu bulan. Identifikasi usulan perubahan dalam PP No.28/2021, antara lain: Harmonisasi kode HS sesuai BTKI tahun 2022 (Lampiran) Penyempurnaan mekanisme perlakuan data yang ditetapkan NK-nya, terkait penetapan NK secara otomatis dan kondisi saat NK belum dapat ditetapkan (Pasal 11 dan 12) Penyempurnaan penetapan rencana kebutuhan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 14 ayat 3) Penyempurnaan pelaksanaan impor bahan baku dan/atau bahan penolong non IKM oleh API-U, tidak lagi dibatasi untuk API-P (Pasal 19 ayat 1). Penambahan pasal diskresi, yang mengacu pada ketentuan diskresi pada PP No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyampaian usulan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong disampaikan melalui sistem elektronik terintegrasi, tidak terbatas Sinas NK (Pasal 15 ayat 3). Penyempurnaan definisi data yang tersedia diperluas, tidak hanya dari K/L non kementerian (Pasal 18). Penambahan pasal terkait penumbuhan investasi industri yang memberikan nilai tambah masuk ke Indonesia. Standardisasi produk diperluas, tidak hanya bagi kegiatan usaha dengan risiko tinggi (Pasal 35 ayat 1). Badan Pangan Nasional 13
Identifikasi usulan perubahan dalam Perpres No.32/2021, antara lain: Perubahan nomenklatur SNANK, diubah menjadi SInas NK (Pasal 1 dan pasal lain) Penahapan implementasi neraca komoditas: penetapan NK melalui Rakor Menteri untuk bahan kebutuhan pokok dan barang penting, serta pentapan NK otomatis tanpa melalui Rakor Menteri dan ditentukan oleh masing-masing Pembina sektor untuk komoditas non bahan kebutuhan pokok dan barang penting (Pasal 16) Mekanisme penetapan perubahan neraca komoditas secara otomatis, oleh K/L Pembina sektor tanpa melalui Rakor (Pasal 22 ayat 2 huruf b) Penyempurnaan pengaturan terkait Pembina sektor komoditas (Pasal 30) Penyempurnaan pengaturan ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ekspor impor komoditas yang belum tersedia NK- nya (Pasal 33) Rollback, terkait dengan input elemen data Kode HS sesuai dengan uraian barangnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Lain-lain, terkait monev dan eksekusi PI/P Pembahasan legal drafting pasal per pasal akan diagendakan pada pertemuan berikutnya. 6) Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Pusat Statistik. Rapat pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pusat Statistik pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, bertempat di Hotel Salak Heritage Bogor. Rapat dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan, dan dihadiri oleh Direktur Metodologi Sensus Direktur Pengembangan Metodologi Survey dan Sensus BPS, Direktur Kerawanan Pangan dan Gizi, Bapanas. Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum Bapanas, Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bapanas, Perwakilan Direktorat Sistem Informasi Statistik BPS, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Perwakilan Direktur Diseminasi Statistik BPS, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BPS, Perwakilan Direktorat Distribusi dan Badan Pangan Nasional 14
Cadangan Pangan, Perwakilan Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Bapanas, Perwakilan Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas Bapanas, dan Fungsional Direktorat Ketersediaan Pangan. Rapat diselenggarakan dalam rangka membahas draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pemanfaatan Data Informasi Statistik di Bidang Pangan. PKS adalah sebagai tindak lanjut dari MoU yang sudah dilaksanakan antara Bapanas dengan BPS yang berlaku selama 5 tahun. Untuk Tahap 1 (satu) akan dibuat PKS yang ditandatangani oleh Sestama Bapanas dan Sestama BPS yang di fokuskan ke pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi statistik bidang pangan, sedangkan untuk pembahasan PKS terkait SDM, seperti pelatihan stastitisi dan pranata komputer akan dilakukan oleh Biro OSH, Bapanas. Terkait pemanfaatan data dan informasi statistik BPS yang sudah rilis, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan PNBP Rp 0 kapan saja tanpa harus menyusun PKS. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan PKS akan dibebankan kepada pihak pertama (Bapanas). Badan Pangan Nasional segera membuat surat perihal tindak lanjut penyusunan PKS kepada Sestama BPS dan merancang matriks kebutuhan data setiap Deputi lingkup Bapanas yang akan dituangkan dalam ruang lingkup PKS. Badan Pangan Nasional 15
BAB IV PENUTUP IV.1. Kesimpulan Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan pada periode bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut: 1. Terdapat 4 (empat) KRO dengan 4 (empat) Output berdasarkan DIPA Direktorat Ketersediaan Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.005.018.000,- (Empat Miliar Lima Juta Delapan belas Ribu Rupiah),- yang dialokasikan untuk mendukung Program Ketersediaan. 2. Realisasi keuangan pada bulan Februari Tahun 2023 mencapai Rp. 1.638.469.000,- atau capaian presentasi 40,91% dengan pagu Rp. 4.005.018.000,-, dan mencapai 818,21% dengan pagu 5% sesuai target lembar ke-III DIPA yaitu sebesar Rp. 200.250.900,-. 3. Realisasi fisik sampai bulan Februari sesuai target pencapaian Output/RO Tahun 2023 adalah: 1 Dokumen pada komponen Data dan Informasi Ketersediaan Pangan. IV.2. Permasalahan Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Ketersediaan Pangan selama bulan Februari Tahun 2023 untuk memenuhi target output dan capaian outcome. Capaian kinerja realisasi keuangan juga sudah cukup baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sesuai lembar ke-III DIPA Badan Pangan Nasional. Namun capaian serapan melebihi target tersebut dapat berdampak pada perencanaan kegiatan periode-periode selanjutnya. IV.3. Rekomendasi Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan selama bulan Februari Tahun 2023 tatap berjalan sesuai rencana operasional, dan untuk Badan Pangan Nasional 16
realisasi keuangan perlu dipertahankan pada periode bulan selanjutnya serta mengatur kembali perencanaan kegiatan berdasarkan target capaian bulanan. Badan Pangan Nasional 17