KAMIS WAGE, 11 JULI 2024 (4 SURA 1958) KEDAULATAN RAKYAT HALAMAN 8 PRESIDEN BERKANTOR DI IKN Tunggu Pasokan Air dan Listrik JAKARTA (KR) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki memaparkan, proses pengujian air bersih atau commissioning akan mulai dilakukan 15 Juli dan pada 18 Juli dirinya akan mengecek langsung hasil distribusi air di IKN. "Kan dari dulu saya bi- lang pertengahan Juli air akan masuk. (Sementara) listrik sudah masuk," kata Basuki di sela pelepasan keberangkatan Tim Indo- nesia menuju Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7) sore. Menurut Basuki yang baru saja mengadakan ra- pat terkait infrastruktur energi dan komunikasi un- tuk IKN, kawasan ibu kota baru Indonesia itu sudah mendapat pasokan listrik 10 MegaWatt. "Telkom dan PLN tadi melaporkan (pa- sokan listrik) 10 MW su- dah oke. Yang sekarang se- dang dibangun itu 40 MW yang selanjutnya," tutur Basuki. (IKN)," ujarnya. Namun, mengenai ka- pan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Jokowi. "Ya tanya beliaulah, mosok tanya saya," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan masih menunggu kesiapan in- frastruktur penunjang un- tuk berkantor di IKN. "Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi. Basuki Hadimuljono memastikan air, listrik hingga jaringan internet akan siap digunakan saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di IKN. "Tadi saya cek semua. Air, listrik, in- ternet sudah oke (saat 17 Agustus)," kata Basuki. Jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli 2024. "Nanti kan (Presiden) tanggal 22 (Juli) ke Papua (untuk meng- hadiri peringatan) Hari Anak. Setelah itu Insya Allah beliau akan ke sana Basuki mengatakan, se- jumlah bangunan Kemen- terian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa di- operasikan dan diman- faatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paski- braka), petugas upacara, hingga tamu lain. Sedang- kan untuk penginapan, Hotel Nusantara di IKN dengan kapasitas 190 ka- mar juga akan siap untuk digunakan Agustus nanti. Sementara untuk infras- truktur jalan tol menuju IKN, kata Basuki, semen- tara hanya terbangun hingga Pulau Balang. Pem- bangunan tol hingga ke IKN, sebelumnya sempat terkendala pembebasan la- han. "Tol (Seksi) 6A, 6B baru bisa dibebaskan (lahan) sekarang ini. Sudah dis- osialisasikan ke warga, ka- mi sudah boleh bekerja. Sekarang sedang bekerja, makanya (pembangunan tol) baru sampai Pulau Balang," paparnya. Sedangkan pembangun- an bandara di IKN, dengan landasan sepanjang 2.200 meter diupayakan dapat segera selesai dan bisa di- gunakan saat 17 Agustus 2024. "Masalah di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan. Seka- rang kita mengaspal pun memakai tenda, kita gu- nakan upaya-upaya," terangnya. Adapun untuk memper- siapkan pelaksanaan Upa- cara 17 Agustus di IKN, Basuki akan menghenti- kan sementara kegiatan pembangunan luar ruang di IKN mulai 10 Agustus 2024, guna membersihkan jalan. "Tanggal 10 yang outdoor kita hentikan. Tapi interior itu mesti jalan terus. Yang kita stop lalu lalang di jalan," tuturnya. (Ant/San)-f BERIRINGAN DENGAN TUJUAN SDGs 'Green Economy'Tak Hanya Fokus Pertumbuhan BANTUL (KR) - Tantangan yang di- hadapi dunia belum terlepas dari isu ke- berlanjutan dan terus digalakkan di berbagai sektor yang berpengaruh besar seperti ekonomi dan lingkungan. Sta- bilitas dari keberlanjutan dua sektor ini memiliki andil besar menuju target pem- bangunan berkelanjutan yang berlaku di seluruh dunia, yaitu Sustainable Deve- lopment Goals (SDGs). Pakar green economy Fakutas Eknomi dan Bisnis (FEB) UMY, Dr Endah Sap- tutyningsih mengemukakan yal tersebut dalam International Training for Young Islamic Economics Leaders (ITYIELds), Rabu (10/7). Disebutkan Endah, fokus dari sistem Ekonomi Hijau sangat beriringan dengan tujuan SDG's dan ditekankan dalam agenda ITYIELds yang diselenggarakan International Program for Islamic Eco- nomics and Finance (IPIEF) UMY. ITYIELds Summer School yang digelar sejak awal Maret dan dilaksanakan di UMY ini menitikberatkan terwujudnya SDGs yang berdasarkan sistem ekonomi dan keuangan, namun secara signifikan dapat mengurangi risiko kerusakan ling- kungan. Ditegaskan, sistem ini bersifat efisien dalam memanfaatkan sumber data serta inklusif dalam penerapan di masyarakat. "Pertumbuhan green economy atau eko- nomi hijau tidak hanya berfokus kepada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga kualitas dari pertumbuhan tersebut. Kualitas tersebut yang menjadi tolok ukur atas manfaat dari ekonomi, sosial dan lingkungan yang dapat me- ningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat," ujarnya. Disebutkan, penerapan ekonomi hijau di Indonesia bertujuan ke beberapa fokus utama, yang seluruhnya untuk mening- katkan efisiensi dalam penggunaan sum- berdaya dan energi. Endah mengungkap- kan, ekonomi hijau wajib menggunakan infrastruktur dan aset yang dapat mere- duksi penggunaan emisi karbon serta po- lusi, sekaligus mencegah rusaknya eko- sistem dan keanekaragaman hayati dalam praktiknya. Dosen tamu dari Palestine Technical University, Northern West Bank, Pales- tina Dr Issam Ayyash mengatakan, da- lam beberapa dekade terakhir terdapat pertumbuhan ekonomi yang belum per- nah terjadi sebelumnya. Walaupun berdampak bagi proses pe- ngembangan dunia, Issam menyebut- kan, terdapat pertambahan beban bagi sektor lingkungan yang dapat meng- ancam keberlanjutan hidup masyarakat dunia. (Fsy)-d SOAL VONIS BEBAS MANTAN BUPATI LANGKAT Komnas HAM Sesalkan Proses Peradilan JAKARTA (KR) - Komnas HAM menyesalkan putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Peng- adilan Negeri (PN) Stabat Langkat Sumatera Utara kepada mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin atas perkara Tin- dak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Komnas HAM menilai pu- tusan tersebut tidak memenuhi hak atas keadilan. "Komnas HAM menyesalkan pu- tusan tersebut dan menilai bahwa putusan tersebut tidak memenuhi hak atas keadilan, terutama bagi para korban, utamanya keluarga korban yang telah meninggal du- nia," kata Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Rabu (10/7). Atas proses peradilan yang di- lakukan Majelis Hakim PN Stabat, Komnas HAM menilai lembaga- lembaga pengawas peradilan, se- perti Komisi Yudisial, perlu mela- kukan pengawasan terhadap pelak- sanaan proses tersebut. "Komnas HAM juga mendukung Kejaksaan yang akan melakukan atasi atas kasus tersebut," katanya. Anis mengatakan, putusan mem- bebaskan Terbit Rencana yang merupakan seorang terdakwa dalam kasus kerangkeng manusia, menjadi kontra produktif dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam memerangi TPPO yang sudah di- nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. "Putusan bebas tersebut akan berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku TPPO, ter- utama pelaku yang merupakan oknum aktor negara," ujarnya. Oleh karena itu, Komnas HAM menekankan bahwa penguatan, pencegahan, dan penanganan TP- PO perlu dilaksanakan lebih masif lagi bagi semua pemangku kepen- tingan. Termasuk lembaga peradi- lan, agar memiliki pemahaman yang sama tentang bahaya keja- hatan tersebut. Seperti diketahui, dalam amar putusan yang dibacakan pada Senin (8/7), Majelis Hakim PN Stabat Langkat, menyatakan bah- wa Terbit tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum. Majelis hakim juga memin- ta agar hak serta harkat martabat terdakwa dalam perkara ini di- pulihkan. Kasus yang menjerat mantan Bupati Langkat itu berawal dari pe- nemuan praktik kerangkeng manu- sia di kediaman pribadinya, di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 19 Januari 2022. Ke- rangkeng manusia ini disebutkan bakal digunakan untuk 'memen- jarakan' pekerja kebun kelapa sa- wit milik Terbit. Namun, ia meng- klaim kerangkeng manusia ber- ukuran 6 x 6 meter yang terbagi dua kamar itu merupakan sel un- tuk membina pelaku penyalahgu- (Ant/Has)-f naan narkoba. DI JALAN TOL CIPULARANG 10 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun BERMAIN JUDI ONLINE Inspektorat KPK Klarifikasi Pegawainya PURWAKARTA (KR) - Sebanyak se- puluh kendaraan terlibat kecelakaan be- runtun di KM 85+600 Jalan Tol Cipula- rang arah Jakarta yang berlokasi di wila- yah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (10/7) sore, sekitar pukul 15.20 WIB. Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regio- nal Division Plaza Tol Pasteur Agni May- vinna dalam keterangannya menyam- paikan, pihaknya langsung melakukan evakuasi korban dan normalisasi lalu lin- tas agar tetap lancar setelah kejadian itu. Menurutnya, pihak Kepolisian dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) KR-Antara/HO-Jasa Marga Sebagian kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Cipularang. telah berada di lokasi dan melakukan upaya penanganan untuk mempercepat proses evakuasi korban dan normaliasi lalu lintas agar dapat segera dilintasi. Pukul 16.47 WIB, dua lajur telah berhasil dibuka dan lalu lintas mulai dapat dilalui kembali, namun proses evakuasi masih terus berjalan. Peristiwa kecelakaan diduga berasal dari salah satu kendaraan bus Primajasa jurusan Garut-Lebak Bulus nomor polisi B 7198 ZX yang melaju dari dari arah Bandung menuju Jakarta. Kemudian, saat di lokasi kejadian, sopir bus diduga kurang mengantisipasi ter- jadinya perlambatan di jalan yang menu- run dan menikung, sehingga menabrak kendaraan lain yang di depannya. Disebutkan, terdapat sepuluh kenda- raan yang terlibat dalam peristiwa kece- lakaan beruntun tersebut. Tidak ada kor- ban jiwa dalam kejadian itu. Namun se- jumlah penumpang kendaraan yang terli- bat kecelakaan mengalami luka-luka. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Sadang. Pihak Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan aki- (Ant/San)-f bat kejadian ini. JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menga- takan, pimpinan lembaga telah memerintahkan Inspektorat KPK untuk mengklarifikasi pegawai yang diduga main judi online. KPK menerima laporan ada 17 orang pegawainya diduga main ju- di daring. Namun, setelah di- telusuri lebih jauh hanya delapan orang yang merupakan pegawai KPK. "Terhadap hal ini pimpinan su- dah memerintahkan Inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai yang statusnya masih menjadi pe- gawai KPK," kata Alexander Mar- wata saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (10/7). Sebelum- nya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menaruh perhatian serius atas adanya temuan sejumlah pegawai KPK yang diduga terlibat aktivi- tas judi online. Menurut Alex, untuk sembilan orang lainnya adalah mantan pe- gawai KPK yang sudah diberhen- tikan. Pasalnya, terkait perkara antara lain pemerasan dan pungutan liar di Rutan KPK, dan mereka memang bukan pegawai KPK. "Jadi, yang sembilan orang itu sudah ada yang dicek di kepe- gawaian bukan pegawai KPK," katanya seraya menuturkan, ada juga yang sudah diberhentikan. Alex menegaskan masih terlalu dini untuk berkomentar soal sanksi terhadap para pegawai tersebut. Ini karena pihaknya saat ini akan menunggu hasil pe- meriksaan Inspektorat KPK. "Dan kami belum mengklarifikasi ka- pan dia melakukan itu. Kalau yang tahun lalu, sekarang sudah enggak," tuturnya. Mengenai nilai transaksi judi daring yang dilakukan 17 orang itu, menurut Alex sebesar Rp 111 juta, sebagian besar hanya bertransaksi dalam jumlah kecil, yakni Rp 100.000 hingga Rp 300.000. Untuk satu orang yang nilai transaksinya mencapai Rp 74 juta, belum dipastikan satu orang tersebut pegawai KPK atau (Ful)-d bukan.