I BABIII PERJANflAN SEWA MENYEWA PERUMAHAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH YANG DIKELOLA OLEH PT POS DAN GIRO (PERSERO) DENGAN PIllAK SWASTA 1. Sewa Menyewa Menurut Burgerlijk Wetboek Hubungan antara PT Pos dan Giro (Persero) selaku pemilik tanah di mana bangunan berdiri dan disewakan didasarkan pada perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1548 B. W., menentukan: Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Menurut Yahya Harahap sewa menyewa diartikan sebagai berikut: "Sewa menyewa (huur en verhuui) adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya" .10 Apabila memperhatikan uraian pasa11548 B. W., di atas dapat to Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1991, h. 220. 24
I dijelaskan bahwa sewa menyewa adalah pelJanJIan, yaitu peIjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal1313 B.W., adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti mengartikan peIjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang beIjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling beIjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".ii PeIjanjian sebagaimana pasal 1313 B. W., termasuk pefJanJlan secara timbal balik, yang nampak disyaratkan sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan dalam hal ini PT Pos dan Giro (Persero) CV Bina Remaja sebagai pihak penyewa, yang masing-masing pihak saling mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu hal. Sewa menyewa merupakan suatu peIjanjian, sehingga agar mengikat kedua belah pihak, maka harns dibuat memenuhi syarat sahnya peIjanjian sebabagaimana pasal1320 B.W., menentukan sebagai berikut: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu causa yang diperkenankan. II S ubekti, H ukum Perjanjian, Intennasa, Jakarta, 1991, h. 1. 25
I Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya adalah: "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat petjanjian te1ah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masmg, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuCiJ.l" .12 Jadi apa yang dikehendaki oleh pihak yang menyewakan yaitu PT Pos dan Giro (Persero) yaitu memperoleh uang sewa dengan menyerahkan barang miliknya untuk dinikmati, dikehendaki pula oleh pihak penyewa yaitu CV Bina Remaja, memperoleh kenikmatan atas barang dalam hal ini bangunan ruko yang disewa dengan menyerahkan sejumlah uang sewa kepada yang menyewakan. Jadi dikatakan terdapat suatu kata sepakat antara para pihak apabila yang membuat perjanjian tersebut terdapat suatu kemauan yang bebas dalam arti petjanjian dibuat tanpa ada unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Mengenai kemauan yang bebas dalam membuat perjanjian, pasal 1321 B.W. menentukan bahwa "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". 12 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alum-ni, Bandung, 1989,h.214. 26
I Hal ini berarti bahwa apabila petjanjian sewa menyewa yang dibuat disertai oleh unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan oleh salah satu pihak berarti perjanjian tersebut tanpa ada kata sepakat. Kata sepakat dalam petjanjian harns tanpa ada penekanan dari pihak manapun, dalam arti harns ada kemauan yang bebas dalam membuat petjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya para pihak dalam hal ini yang menyewakan dan yang menyewa cakap bertindak dalam hukum, yaitu telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. PT Pos dan Giro (Persero) merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1995), yang menentukan bahwa "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan petjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Sebagai badan hukum berarti PT Pos dan Giro (Persero) adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum, sehingga cakap bertindak dalam hukum sebagai salah satu pihak dalam melakukan perbuatan hukum yaitu membuat 27
pelJanJIan sewa menyewa. Hanya saJa karena sebagai suatu badan hukum, maka tidak dapat bertindak dalam hukum sendiri melainkan diwakili oleh pengurus atau direksi sebagai salah satu organ badan hukum. Direksi yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 4 UU No. 1 Tahun 1995, yaitu "organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar". Sedangkan CV Bina Remaja merupakan suatu pernsahaan perseorangan atau bukan badan hukum, sehingga dalam membuat perjanjian diwakili oleh pemilik CV yang bersangkutan, yang berarti syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian sewa menyewa telah terpenuhi. Suatu hal tertentu, maksudnya ada obyek yang diperjanjikan da1am hal ini adalah bangunan gedung yang berdiri di atas tanah milik PT Pos dan Giro, yang berarti syarat suatu hal tertentu juga telah terpenuhi. Suatu causa yang dihalalkan, maksudnya perjanjian yang dibuat harns ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat dalam perjanjian sewa menyawa misalnya yang dijadikan objek sewa menyewa adalah sebuah rumah. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban 28
, t 29 umum maupun kesusilaan, maksudnya barang peIjanjian sewa menyewa rumah tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Sehingga syarat suatu causa yang tidak dilarang juga telah terpenuhi. Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu causa yang diperkenankan disebut dengan syarat objektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat -syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu" . 13 Apabila perjanjian yang dibuat syarat subjektifuya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif, maka peIjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan 13 Subekti, op. cit., h. 17.
, pembatalan" .14 N amun jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka "peIjan- jiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu petjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu" .15 Perkataan "semua peIjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sebagaimana pasal 1338 B.W., di atas, mengandung maksud bahwa buku III B.W., menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: "Setiap orang boleh mengadakan perjanjian sewa menyewa, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum" . 16 Perjanjian sewa menyewa termasuk sebagai perjanjian yang terbuka atau kebebasan berkontrak sebingga dapat dibuat menyimpang dari pasal-pasal B.W., asalkan perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun 14 Ibid., h. 22. 15 Ibid. 16 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,h. 84. 30
kesusilaan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pefJanJIaIl sewa menyewa yang dibuat oleh pihak-pihak mengikat pada saat kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang yang disewa dan harga sewa. Dengan tercapainya ka-ta sepakat maka untuk tahap berikutnya yaitu j.Jelaksanaan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian merupakan hakikat dari pefJanJIan itu sendiri, maksudnya bahwa setiap perjanjian dibuat tentunya mempunyai maksud tertentu untuk dilaksanakannya. Mengenai pelaksanaan pefJanJlan ini, Riduan Syahrani mengemukakan: "Melaksanakan pefJanJlan berarti melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap siapa perjanjian itu dibuat. Oleh karena itu melaksanakan perjanjian pada hakikatnya adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain" .17 Pelaksanaan perjanjian, timbul pada saat perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, yaitu sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok antara kedua belah pihak yang disebut dengan konsensus. Saat terjadinya perjanjian atau konsensus, Subekti 17 Riduan Syahrani, Ope Cit., h. 257. 31
mengemukakan sebagai berikut: "Pada dasamya petjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepakatan. Dengan perkataan lain, petjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas" .18 Apabila memperhatikan definisi di atas mengenai sewa menyewa dapat dijelaskan bahwa sewa menyewa adalah suatu petjanjian yang dibuat secara timbal balik dengan menimbulkan suatu kewajiban pihak yang menyewakan menyerahkan barang untuk dinikmati dan pihak penyewa membayar harga sewa. Dengau tercapainya kata sepakat, maka menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik yang disebut juga dengan prestasi. Prestasi diartikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai "kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan" .19 Prestasi merupakan kewajiban, yang berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagai pe1aksanaan dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian menurut pasal1234 18 Subekti,op. cit, h. 23. 19 Abdulkadir Muhammad, op. cit, h. 15. 32
I 33 B.W., yang menentukan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Hal ini berarti bahwa wujud prestasi dalam suatu peIjanjian adalah untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, misalnya menyerahkan suatu barang, untuk berbuat sesuatu, misalnya membuat lukisan, bangunan dan lain sebagainya maupun unLUk tidak berbuat sesuatu, misalnya dilarang untuk membuat atau berbuat yang dapat merugikan pihak lain. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Subekti mengemukakan: Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, peIjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu: I. PeIjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang; 2. PeIjanjian untuk membuat sesuatu; 3. PeIjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. 20 Dengan demikian wujud prestasi dalam peIjanjian berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan barang pada peIjanjian jual beli atau pinjam meminjam. Sedangkan prestasi untuk berbuat sesuatu misalnya membuat bangunan, lukisan dan lain sebagainya. 20 Subekti, op. Cit., h. 48.
I Dalam peIJanJlan sewa menyewa pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban, di antaranya sebagaimana diatur dalam pasal 1550 B.W., sebagai berikut: Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat petjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk: I. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 2. memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan; 3. memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa. Dengan demikian kewajiban pihak yang menyewakan dalam hal ini PT Pos dan Giro (Persero) tidak hanya menyerahkan bangunan rumah yang dijadikan obyek disewakan, melainkan juga untuk tetap memelihara bangunan rumah disewakan tersebut agar tetap dapat dinikmati oleh CV Bina remaja selaku penyewa selama waktu sewa berlangsung. Kewajiban pihak penyewa dalam hak ini CV Bina remaJa di antaranya tertuang dalam pasal1560 B.W., menentukan: Si penyewa harns menepati dua kewajiban utama: 1. untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut petjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu petjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan; 2. untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang te1ah ditentukan. Kewajiban CV Bina remaja untuk memakai rumah yang disewa sebagai 34
1 bapak rumah yang baik, maksudnya menganggap seakan-akan bangunan rumah yang disewa tersebut miliknya sendiri, sehingga jika terdapat kerusakan-kerusakan keeil, menjadi kewajiban CV Bina remaja selaku penyewa untuk memperbaikinya. Apabila dalam pe1aksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul dari peIjanjian yang dibuat, dan jika . sampai menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai berikut: "Wanprestasi artin ya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan".21 Wanprestasi menurut pasal1239 B.W., menentukan: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" . Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila: a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 21 Ibid., h. 20. 35
, 4 36 c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 22 Seseorang dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: 1. Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan; 2. akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang obyek tif, yaitu orang yang nonnal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul, maupun dalam arti yang subyektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul; 3. dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.23 Hal ini berarti bahwa unsur dari wanprestasi adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur dapat disesalkan, karena dengan perbuatan tersebut dapat berakibat merugikan orang lain dan pelaku hams dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Di atas telah disebutkan bahwa salah satu unsur wanprestasi adalah berakibat merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yahya Harahap sebagai berikut: "Jika wanprestasi itu benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib 22 Subekti,op. Cit., h. 45. 23 Qirom Syamsudin Meliala, Hukum Perdata tentang Perjanjian-per janjian tertentu, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 18.
1 mengganti kerugian yang timbul. N amun untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal verband antara wanprestasi dengan kerugian. 24 Dengan demikian seseorang yang wanprestasi memberikan hak kepada pihak lain yang dirugikannya untuk menggugat ganti kerugian. Mengenai bentuk ganti kerugian dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, sesuai dengan ketentuan pasal 1246 B. W., yang menentukan: "Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah diderita nya dan untung yang sedianya harus dapat dinilanatinya, ... " . Apabila memperhatikan uraian di atas berkaitan dengan masalah wanprestasi atau ingkar janji, maka pertama-tama yang perIu diketahui adalah adakah peIjanjian yang dibuat antara para pihak dan peIjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya peIjanjian. Hal ini perIu diketahui karena jika peIjanjian dibuat tidak memenuhi syarat sahnya peIj anj ian , maka akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut yaitu dapat dibatalkan atau batal derni hukum. Jika peIjanjian dibuat telah memenuhi syarat sahnya peIjanjian, maka petjanjian tersebut akan menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik yang disebut dengan prestasi. Prestasi 24 Yahya Harahap, op. cit., h. 65. 37
harus dipenuhi dalam pe1aksanaan perjanjian, dan jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka memberlkan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian. Gugatan ganti kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi dapat berupa penggantian biaya rugi dan bunga sebagairoana pasa11246 B.W. Mengenai biaya, rugi dan bunga dijelaskan lebih lanjut oleh Subekti sebagai berikut: Biaya maksudnya yaitu biaya yang benar-benar telah dikeluarkan. Kerugian· maksudnya kerugian yang benar-benar diderita akibat kelalaian dari debitur. Sedangkan bunga maksudnya yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebe1umnya akan diterimanya.25 Mengenai gugatan ganti kerugian yang berupa penggantian biaya, rugi dan bunga ini tidak seluruhnya hams terpenuhi, me1ainkan cukup dengan kerugian yang benar-benar te1ah diderita oleh kreditur karena kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian. 26 Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dengan terikatnya kedua belah pihak, maka 25 Subekti,op. Cit., h. 47. 26 Abdulkadir Muhammad, op. Cit., h. 96. 38
I menimbulkan suatu kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik. Jika dalam perjanjian yang prestasinya berupa memberikan sesuatu, maka apabila salah satu pihak tidak menyerahkan atau menyerahkan tetapi terlambat atau menyerahkan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, atau jika dalam peIjanjian yang prestasinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan telah teIjadi wanprestasi. Apabila teIjadinya wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain, maka pihak yang menderita kerugian dapatmenggugat ganti kerugian atas dasar wanprestasi. Mengenai gugatan ganti kerugian atas dasar wanprestasi dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal1246 B.W .. Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, sesuai dengan sifat buku III B. W., yang merupakan pelengkap, maksudnya bahwa pasal-pasal dari Buku III hanya melengkapi isi perjanjian jika tidak dibuat peIjanjian secara tersendiri atau peraturan perundang-undangan lain tidak mengatumya, berarti bahwa selama peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah sewa menyewa perumahan tidak mengadakan pengaturan secara khusus, maka yang digunakan adalah pasal-pasal dari buku III B.W., tersebut. 39
I 40 2. Perjanjian Sewa Menyewa yang Obyeknya Peru mahan Sewa menyewa yang obyeknya berupa perumahan, terutama perumahan yang dikuasa oleh pemerintah dengan penetapan Pemerintah Daerah setempat, mengadakan pengaturan tersendiri. Pengaturan masalah sewa menyewa perumahan tersebut berkembang sejak tahun 1962, dengan adanya perubahan dan penambahan atau bahkan mencabut peraturan lama. Peraturan tersebut di antaranya: a. Sewa Menyewa Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1962 (selanjutnya disingkat Perpu) bagian menimbang, sebagai berikut: a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pokok akan perumahan perIu diadakan pembangunan perumahan secara me1uas; b. bahwa karena keadaan yang mendesak soal tersebut perIu segera diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Diundangkannya Perpu No.6 Tahun 1962 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata, terutama dalam bidang perumahan seperti apa yang dicita-citakan oleh Maje1is Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapannya No. II/MPRS/1960, maka sewajamyalah kalau
1 pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk segera mulai mengusahakan terwujudnya kesejahteraan tersebut.27 Rakyat yang diikutsertakan untuk mengusahakan pembangunan di bidang perumahan dengan pertimbangan bahwa pemerintah tidak mungkin membagi perumahan yang ada serta menunjuk pemakaian rumah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, melainkan harns melibatkan masyarakat untuk membangun perumahan. Pembangunan perumahan yang dise1enggarakan oleh masyarakat tersebut dapat diperuntukkan bagi dirinya sendiri, pegawainya atau orang lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasall ayat (1) Perpu No.6 Tahun 1962 bahwa, "setiap warga negara dan badan-badan swasta dapat dengan bebas membangun perumahan dan menetapkan penggunaannya baik untuk dipakai sendiri-sendiri ataupun disewakan". Pengertian bebas membangun perumahan ini bukan berarti warga negara atau badan usaha dapat sekehendaknya sendiri membangun perumahan, melainkan dengan tetap memperhatikan petunjuk-petunjuk yang berwenang, memenuhi syarat -syarat kesehatan, kesesuaian dan keindahan serta diatur dengan cara-cara yang mudah, serta sesuai dengan perencanaan kota atau desa 27Harun Al Rashid, Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Peru mahan Menurut ketentuan Perundang -undang, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h. 41
dan tata laksana pembangunan (Penjelasan pasal 1 Perpu No.6 Tahun 1962). Apabila pembangunan perumahan tersebut diperuntukkan orang lain, maka dinyatakan sah jika memperolehnya didasarkan hubungan hukum perjanjian dengan pemiliknya, sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Pt-:{PU No. 6 Tahun 1962, bahwa "pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila memperoleh persetujuan pemilik". N amun Perpu No.6 Tahun 1962 tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk bentuk perjanjian yang melandasi hubungan sewa menyewa perumahan antara pemilik dengan penyewa. Dengan tidak melakukan pengaturan secara tersendiri, berarti hubungan hukum sewa menyewa ini adalah sebagaimana hubungan hukum sewa menyewa yang diatur dalam buku III B.W., tentang Perikatan, yang menganut asas kebebasan berkontrak dengan memberikan batasan bahwa petjanjian sewa menyewa perumahan tersebut hams dibuat tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, dan memenuhi syarat syarat sahnya petjanjian sebagaimana diatur dalam pasa11320 B.W. Dalam pe1aksanaan petjanjian Perpu No. 6 Tahun 1962 memberikan perlindungan kepada penyewa, sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Perpu No. 6 Tahun 1962, yang menentukan bahwa 42
"hubungan sewa menyewa yang mengandung perlundungan bagi pemilik dan penyewa serta pedoman harga yang layak diatur dengan peraturan pemerintah". Jadi maksudnya pemberian perlindungan kepada penyewa yang berhubungan dengan pembayaran harga sewa, pihak pemilik tidak diperkenankan untuk menetapkan harga sekehendanya sendiri, melainkan terdapat pedoman harga yang diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh karena telah terdapat ketentuan yang mengatumya yaitu didasarkan atas hubungan peIjanjian antara pemilik dengan penyewa dengan pedoman harga yang ditentukan dalam peraturan pemerintah, maka menurut penjelasanpasal2 Perpu No.6 Tahun 1962 penggunaanperumahan yang didasarkan atas sewa menyewa tidak diperlukan adanya surat izin perumahan (SIP). Apabila didasarkan uralan di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara maupun badan usaha untuk membangun perumahan dengan pertimbangan pemerintah tidak mampu jika harus memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Perumahan yang dibangun tersebut dapat disewakan kepada orang lain dengan didasarkan atas suatu peIjanjian. Meskipun warga negara diberi kebebasan membangun perumahan, namun perumahan yang dibangun harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang 43
berwenang, memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai perencanaan kota atau desa di mana perumahan itu dibangun serta mengenai harga sewa diadakan pengaturan secara tersendiri dalam peraturan pemerintah. J adi jika tidak ada kesepakatan mengenai harga sewa, maka harga sewa didasarkan atas pedoman yang diatur dalam peraturan pemerintah. Diundangkarruya Perpu No.6 Tahun 1962 dapat dikatakan sebagai tongak peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perumahan. Memang sebelumnya telah ada ketentuan yang mengatur masalah perumahan, yaitu Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1958 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 43 dan Undang-undang Nomor 25 Prp Tahun 1960 Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 73. Oleh karena sifatnya yang darurat dan karena keadaan yang mendesak untuk mencukupi kebutuhan poko akan perumahan, perIu segera diatur dengan peratutan pemerintah pengganti undang-undang. Hal yang diatur secara tegas oleh Perpu No.6 Tahun 1962 yaitu memberikan hak kepada setiap warga negara dan badan-badan swasta untuk membangun perumahan dan menetapkan penggunaannya. Dalam kaitannya dengan penggunaan dapat digunakan sendiri diperuntukkan bagi orang lain secara menyewakan asalkan dibuat dalam suatu petjanjian antara pemilik dengan penyewa. Meskipun demikian 44 atau
dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada pemilik dan penyewa khususnya behubungan dengan harga sewa, pedomannya diatur dalam suatu peraturan pernerintah. b. Sewa Menyewa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang-undang Perumahan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud oleh Perpu No.6 Tahun 1962 adalah Peraturan Pernerintah N ornor 1 7 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Perumahan (selanjutnya disingkat PP No. 17 Tahun 1963). Diterbitkannya PP No. 17 Tahun 1963 sifatnya hanya mempertegas, bahwa: Pemerintah pusat atau daerah membatasi diri untuk sedikit mungkin mencampuri penunjukkanl pemakaian perumahan tersebut karena pernerintah berpendapat bahwa selayaknya kepada si pembangunl pemilik diberi prioritas penempatannya karena dianggap turut mernbantu pemerintah dalarn usaha menyelesaikan persoalan di bidang perumahan dengan menambah perumahan yang tersedia.28 Keinginan pemerintah untuk tidak campur tangan dalarn penunjukan 28Ibid., h. 15. 45
I atau pemakaian perumahan tersebut diwujudkan dalam bentuk peniadaan sistem pemberian surat izin perumahan, sehingga persediaan dan kebu tuhan perumahan menjadi seimbang. Selain itu untuk memperlancar pembangunan perumahan, Kepala Daerah membantu menunjuk tanah tanah yang disediakan guna pembangunan perumahan (Pasal 1 ayat (2) PP No. 17 Tahun 1963). Pada UmUmnyd pihak yang membangun memin ta ijin guna pembangunan perumahan, maka khusus pembangunan peru mahan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha "kepa la daerah yang bersangkutan memberi izin membangun serta fasilitas-fasi litas yang diperlukan bagi pembangunan perumahan menurut yang dite tapkan oleh Menteri Sosial", sejalan dengan pasal 2 PP No. 17 Tahun 1963. Keseriusan pemerintah dalam pengadaan perumahan ini diwujud kan pula dalam hal penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul akibat dipergunakan Surat Izin Perumahan (selanjutnya disingkat SIP), khusus nya bagi perumahan yang penyewaannya mempergunakan SIP yang dike luarkan oleh Kantor Urusan Perumahan (selanjutnya disingkat KUP) se temp at dan telah memperoleh persetujuan dari pemiliknya, dapat menem pati rumah tersebut hingga ditinggalkan. Sampai rumah tersebut diting galkan, yang berarti meninggalkan rumah sewa secara sukarela bukan 46
I karena diusir dengan sewenang-wenang oleh pemiliknya. Hanya saJa terdapat suatu batasan bahwa penyewa rumah tersebut tidak diperkenan kan mengalihkan rumah sewa tanpa sepengetahuan dari pemilik peru mahan. Selain itu dalam kaitannya dengan harga sewa perumahan, di maksudkan memberikan perlindungan kepada penyewa, Kepala Daerah menetapkan harga sewa yang layak untuk daerahnya dengan mendengar pertimbangan panitia perumahan setempat sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan pemerintah, sejalan dengan ketentuan pasal 3 PP No. 17 Tahun 1963. Apabila yang diatur oleh Perpu No. 6 Tahun 1962 adalah memberikan kebebasan kepada seseorang atau badan usaha swasta untuk membangun perumahan baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain melalui disewakan, maka pada PP No. 17 Tahun 1963, selain memberikan contoh-contoh perumahan yang sehat, nikmat, tahan lama dan memenuhi nonna-nonna kesusilaan, juga mengatur mengenai keterlibatan Kepala Daerah Tingkat I untuk menetapkan harga sewa yang layak untuk daeranya dengan mendengar pertimbangan Panitia Perumahan setempat sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan pemerintah. Keterlibatan Kepala Daerah Tingkat I ini tentunya 47
I jika antara pemilik rumah dan penyewa tidak mencapai kata sepakat mengenai besamya uang sewa. c. Sewa Menyewa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Sewa Menyewa Perumahan Diterbitkannya PP No. 49 Tahun 1963 tentang Sewa Menyewa Perumahan, tidak mencabut PP No. 17 Tahun 1963, melainkan sebagai peraturan yang menjabarkan lebih lanjut Perpu No. 6 Tahun 1962 khususnya pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 PP No. 17 Tahun 1963. Kedua pasal tersebut mengatur masalah harga sewa perumahan yang mengan- dung perlindungan bagi pemilik dan penyewa berhubungan dengan pedoman harga sewa yang layak. Perlunya dilakukan penetapan harga sewa perumahan dengan pertimbangan bahwa hubungan antara pemilik perumahan dengan penyewanya dipengaruhi oleh dna faktor, yaitu: 1) harga sewa, di mana Huurpijsbesluit 1949 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini dan sangat menghambat hasrat membangun perumahan oleh itu dicabut dan dalam peraturan sewa menyewa perumahan ini diberi pedoman lain untuk harga sewa, yang sekalipun menjamin penghasilan yang layak bagi pemilik perumahan, tetapi harga sewa mana masih tergolong tidak mampu, toh masih dapat membayamya; 2) praktek sehar-hari menunjukkan bahwa SIP yang dahulu dikenal dengan subutan VB, juga menghambat pembangunan perumahan antara lain karena untuk mendiami rumahnya sendiri pemilik 48
l diharuskan meminta SIP dahulu dari instansi yang berwajib yang belum tentu dikabulkan, dan dari itu SIP yang dikeluarkan menurut peraturan perundang-undangan yang lama secara berangsur -angsur dihapuskan. 29 Kaitannya dengan hubungan hukum sewa menyewa perumahan, berlaku perjanjian sewa menyewa pada umumnya, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa jika undang-undang tidak menentukan lain, maka harga sewa ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak PT Pos dan Giro (Persero) dengan pihak CV Bina Remaja. Dengan pertimbangan B.W., berisifat liberal, maka mengenai perjanjian sewa menyewa perumahan diatur secara tersendiri (Penjelasan pasal4 ayat (1) PP No. 49 Tahun 1963). Mengenai penetapan harga sewa jika antara pemilik perumahan dengan penyewa tidak mencapai kesepakatan tentang harga sewa, maka Kepala KUP setelah mendengarkan pemilik perumahan dan penyewa dengan memperhatikan pertimbangan panitia perumahan, mengadakan keputusan tentang harga sewa perumahan tersebut, dan keputusan ini mutlak dalam arti tidak diperkenankan banding (Pasal 8 PP No. 49 Tahun 1963). Selain penentuan mengenai harga sewa, juga menyangkut pengakhiran hubungan sewa. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) PP No. 49 29 Ibid. 49
I 50 Tahun 1963), bahwa penghentian sewa menyewa tanpa kata sepakat kedua belah pihak hanya mungkin dengan izin Kepala KUP berdasarkan suatu tuntutan penyewa atau yang menyewakan, karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam petjanjian dan atau ketentuan-ketentuan da1am peraturan yang berlaku. Jadi meskpin petjanjian sewa menyewa perumahan dibuat antara pemilik bangunan perumahan dalam hal ini PT Pos dan Giro (Persero) dengan CV Bina remaja, jika tidak ada kesepakatan mengenai harga maka penentuan harga akan ditetapkan oleh KUP. KUP dalam mengadakan penetapan harga sewa tertinggi dalam waktu satu tahun sebanyak banyaknya 40 % dari harga bangunan (Pasa1 7 ayat (1) PP No. 49 Tahun 1963). Jadi selama hubungan sewa menyewa perumahan tidak ada perselisihan baik mengenai harga sewa maupun pengakhiran hubungan sewa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka diselesaikan berdasarkan isi peIjanjian. Adanya keharusan untuk menyelesaikan masa1ah sewa menyewa perumahan melalui KUP, padahal dalam petjanjian tersebut tidak perlu izin merupakan suatu hal yang bertolak belakang. Di mana di satu sisi bahwa sewa menyewa perumahan didasarkan pada peIjanjian pada umumnya, sehingga baik penentuan harga sewa maupun pengakhiran
hubungan sewa jika salah satu pihak ingkar janji juga didasarkan atas suatu peIjanjian. 01eh karenanya jika turut campur tangan pihak KUP teIjadi suatu intervensi dari pemerintah terhadap suatu peIjanjian sewa. Apabila da1am PP No. 17 Tahun 1963 mengenai harga sewa me1ibatkan Kepa1a daerah Tingkat I, maka memberikan penje1asan mengenai pedoman yang digunakan oleh Kepala Dadah Tingkat I untuk menentukan besamya harga sewa perumahan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) PP No. 49 Tahun 1963, pedoman untuk menghitung besamya harga sewa perumahan adalah penetapan harga sewa tertinggi setahun sebanyak-banyaknya 40 % dari harga bangunan. Kepala Daerah menunjuk KUP untuk menetapkan harga sewa perumahan dengan mendengarkan pertimbangan panitia perumahan dan mendengar kedua belah pihak yaitu pemilik perumahan dengan penyewa. d. Sewa Menyewa Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 merupakan induk dari semua peraturan mengenai perumahan, sebingga se1ekas mungkin secara berangsur-angsur disusun serangkaian undang-undang dan peraturan 51
perundang-undangan yang lain sebagai peraturan pelaksana. 30 Dikatakan sebagai unduk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perumahan, karena UU No. 1 Tahun 1964 ini merupakan suatu perwujudan dari Perpu No.6 Tahun 1962 yang dikeluarkan dalam keadaan darurat ata sangat mendesak. Dalam kaitannya dengan pembangunan perumahan yang dilaku kan oleh pihak swasta, peran pemerintah hanya memberikan bimbingan, berbagai fasilitas dan bantuan perangsang lainnya, baik dalam pem bangunan maupun pembiayaan sejalan dengan pasal3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1964. Membedakan antara perumahan yang diselenggarakan oleh pemerintah, orang asing maupun perseorangan sebagaimana pasal 5 dan 6 UU No. 1 Tahun 1964, yang tentunya masing-masing dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Sehubungan dengan pemakaian perumahan dengan hak sewa, pe makaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila ada persetujuan pemilik dengan mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahteraan rakyat. Demikian halnya dengan hubungan sewa menyewa dan pedoman harga sewa menurut klasifikasi tempat, jenis perumahan dan pengguna- 30l bid., h. 19. 52
annya serta dengan mengutamakan perlindungan bagi penyewa dan memperhatikan kepentingan pemilik (Pasal 7 UU No.1 Tahun 1964). Pada ketentuan pasal 7 UU No.1 Tahun 1964 terkandung pengertian bahwa hubungan sewa menyewa didasarkan atas petjanjian yang dibuat antara yang menyewakan dengan pihak penyewa. Petjanjian yang dimak sud adalah sebagaimana diatur· Jalam buku III B.W., yang berartui memberikan kebebasan kepada pihak pembuat petjanjian asalkan ada kata sepakat mengenai barang dan harganya. N amun dengan adanya ketentuan kalimat "mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahteraan masyarakat", tentunya memposisikan pihak yang menyewakan lemah di dalam penguasaan bila dibandingkan dengan penyewa, karena diharus kan menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana penjelasan umum atas UU No.1 Tahun 1964, bahwa untuk dapat mengusahakan agar tiap-tiap warga negara dapat menikmati perumahan yang layak, perlu adanya ketentuan-ketentuan mengenai hubungan sewa menyewa dengan harga sewa yang memberikan perlindungan kepada penyewa dengan memperhatikan kepentingan pemilik. Sehingga dengan alasan bagi kesejahteraan masyarakat, harga sewa menjadi lebih kecil, meskipun peraturan perundang-undangan tetap memperhatikan pemilik, namun 53
tidak diberi penjelasan sampai sejquhmana perhatian tersebut diberikan kepada pemilik perumahan. Apabila peraturan tentang sewa menyewa perumahan sebagaimana disebutkan di atas, khususnya mengenai penetapan harga sewa jika tidak ada kesepakatan antara pemilik dengan penyewa melibatkan Kepala Dae rah Tingkat I dengan berpedoman pada harga bangunan rumah, maka pada UU No. I Tahun 1964, mengenai harga sewa ditentukan menurut klasifikasi tempat, jenis perumahan dan penggnaannya serta penggo longan masyarakat yang mempergunakannya dengan mengutamakan perlindungan bagi penyewa dan memperhatikan kepentingan pemilik. e. Sewa Menyewa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah N omor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan Meneruskan lebih lanjut dari ketentuan pasal 7 UU No.1 Tahun 1964 bahwa karena hubungan sewa menyewa perumahan menyangkut kesejahteraan rakyat banyak, maka harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai harga sewa adalah sebagaimana dimaksud pada PP No. 55 Tahun 1981. pada pasal 4 PP No. 55 Tahun 1981 ditentukan 54
l bahwa hubungan sewa menyewa perumahan ditimbukan oleh: a) adanya persetujuan antara pemilik dan penyewa, b) adanya Surat Izin Peru mahan (SIP) mengenai penggunaan perumahan yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah. Ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No. 55 Tahun 1981 di atas membedakan antara perumahan yang dimiliki oleh sc"eorang atau badan usaha dengan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Jika dikuasai oleh sese orang atau badan usaha, maka peIjanjian sewa menyewa dinyatakan sah jika dibuktikan adanya peIjanjian sewa menyewa antara pemilik dan penyewa. Bagi perumahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka harus dibuktikan dengan adanya SIP, yang berarti jika yang disewa bukan perumahan yang dikuasai oleh pemerintah, maka tidak ada keharusan adanya SIP. Perjanjian sewa menyewa didasarkan atas perjanjian, meskipun demikian jika tidak ada kesepakatan, misalnya mengenai harga sewa perumahan, maka penyelesaiannya harus diajukan pada Kantor Urusan Perumahan (KUP) sejalan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) PP No. 55 Tahun 1981, bahwa dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai harga sewa, pihak pemilik atau penyewa dapat mengajukan penetapan harga sewa kepada Kepala KUP. Hal ini tidak lepas dari keinginan untuk 55
melindungi pihak penyewa dan memperhatikan pemilik perumahan. Dengan ikutsertanya KUP dalam menetapkan harga sewa perumahan jika kedua belah pihak tidak menyepakati harga sewa menunjukkan bahwa hubungan sewa menyewa perumahan tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pihak pemilik perumahan, me1ainkan melibatkan pihak KUP. Dalam kaitannya dengan penetapan harga sewa oleh KUP, maka keputusan KUP mempunyai kekuatan mengikat pada para pihak. Oleh karenanya jika penyewa membayar uang sewa sebagaimana yang telah diputuskan oleh KUP, dan pihak yang menyewakan menolak pembayaran tersebut, sehingga mengakibatkan pembayaran tertunda, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar oleh pihak yang menyewakan untuk mengakhiri hubungan sewa menyewa atas dasar pihak penyewa tidak membayar harga sewa. 31 Ketentuan yang diatur dalam PP No. 55 tahun 1981 tidak bedanya dengan ketentuan yang diatur oleh PP No. 49 Tahun 1963, hanya mengadakan perubahan pada pasa14 dan 8, khususnya mengenai harga sewa menyewa perumahan. Pada ketentuan pasal 4 PP No. 55 Tahun 1981 mengadakan pemilikan perumahan antara perumahan yang 31Disarikan dari Penjelasan Pasal 8 PP No. 55 Tahun 1981. 56
dibangun oleh seseorang atau badan hukum swasta dengan perumahan milik pemerintah yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Bagi perumahan yang dibangun oleh seseorang atau badan hukum swasta, tanpa hams memperoieh SIP, melainkan didasarkan antara petjanjian sewa yang dibuat antara kedua belah pihak. Sedangkan perumahan milik pemerintah yang dikuasai oleh pemerintah daerah harus disertakan SIP. Mengenai harga sewa jika tida ada kesepakatan mengenai harga sewa, pihak pemilik atau menyewa dapat mengajukan penetapan harga sewa kepaad KUP. Perkataan "dapat" menunjukkan bahwa para pihak dalam hal ini pemilik perumahan dengan penyewa jika tidak aad kata sepakat mengenai besamya harga sewa dapat mengajukan penetapan harga sewa kepada KUP, sehingga tidak harns mengajukan penetapan harga sewa kepada KUP. Oleh karenanya jika dalam petjanjian sewa yang dibuat tersebut jika pada klausulanya tercantum kesepakatan penyelesaian harga sewa jika tidak mencapai kata sepakat, meminta penetapan pada KUP, maka kesepakatan tersebut mutlak hams dilaksanakannya. 57
f. Sewa Menyewa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Bukan Pemi1ik Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 (se1anjutnya disingkat PP No. 44 Tahun 1994) diundangkan pada 26 Desember 1994, yang mencabut PP No. 55 Tahun 1981 serta sega1a peraturan pelaksanaannya sepanjang yang mengatur sewa menyewa perumahan, dinyatakan tidak berlaku (Pasa124 PP No. 44 Tahun 1994). Di dalam PP No. 44 Tahun 1994, juga mengatur masa1ah harga sewa perumahan, adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang te1ah disepakati oleh pemilik, penyewa, dan oleh penyewa dibayarkan kepada pemilik sebagai pembayaran atas penghunian untuk jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 4 PP No. 44 Tahun 1994). Sewa menyewa perumahan No. 44 Tahun 1994 ini tidak bedanya dengan sewa menyewa perumahan yang lain yaitu didasarkan atas suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis antara pihak yang menyewakan atau pemilik dengan penyewa (Pasa1 4 ayat (1) PP No. 44 Tahun 1994). Sehingga sepakat be1um menimbulkan atau tetjadinya petjanjian sewa menyewa perumahan, karena disyaratkan harns da1am bentuk tertulis. Dalam petjanjian sewa menyewa tersebut di dalamnya memuat 58
sekurang-kurangnya ketentuan mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu sewa, dan besamya harga sewa. Keharusan untuk memuat hal-hal sebagaimana di atas berlaku bagi sewa menyewa yang obyeknya perumahan baik untuk temp at tinggal maupun kepentingan usaha dalam rangka pengembangan kehidupan keluarga (Pasal 4 ayat (2) PP No. 44 Tahun 1994 beserta penjelasannya). Sebagai suatu peIjanjian, maka menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik yang disebut juga dengan prestasi. Pemilik perumahan mempunyai hak untuk menerima pembayaran uang sewa perumahan se suai dengan yang dijanjikan, dan berkewajiban menyerahkan rumah se wa kepada penyewa dalam keadaan baik sesuai dengan yang dipeIjan jikan untuk ditempati oleh penyewa (Pasal 6 dan 7 PP No. 44 Tahun 1994). Penyewa mempunyai kewajiban untuk menggunakan dan memeli hara rumah yang disewa dengan sebaik-baiknya, apabila jangka waktu sewa menyewa telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan rumah sewa kepada pemilik dalam keadaan baik dan kosong dari penghunian (PasaI8 PP No. 44 Tahun 1994). Sehubungan dengan harga sewa, besar nya harga sewa rumah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemi Iik dengan penyewa (Pasall7 PP No. 44 Tahun 1994). Bagi perumahan 59
yang pembangunannya memperoleh kemudahan dari pemerintah ditetap kan oleh Kepala Daerah, maka harga sewa perumahan ditetapkan oleh Badan Kebijaklan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pe mukiman N asional, dengan memperhatikan tingkat pengembalian dana yang telah ditanamkan oleh pemilik serta kelangsungan usaha atau kegiatan sewa menyewa rumah dengan kondisi daerahnya (Pasal 19 PP No. 44 Tahun 1994). Pembangunan perumahan yang memperoleh kemudahan dari pemerintah bisa dalam bentuk kredit pembangunan perumahan dengan bunga yang ringan maupun bantuan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan (Pasa120 PP No. 44 Tahun 1994). Apabila memembaca bunyi pasal 17 dan 18 PP No. 44 Tahun 1994, menjadi jelas bahwa berkaitan dengan harga sewa menyewa perumahan, berasmya didasarkan atas kesepakatan kedua be1ah pihak, yaitu pemilik rumah dengan penyewa, namun terhadap perumahan yang pembangunannya memperoleh kemudahan dari pemerintah berdasarkan Penetapan Pemerintah, mengenai besamya harga sewa ditentukan oleh Badan Kebijaklan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 1994 jauh lebih lengkap dari PP No. 55 Tahun 1981, khususnya mengenai 60
prestasi masing-masing pihak dalam pelJanJlan sewa menyewa perumahan. Namun karena kasus sewa menyewa perumahan yang terjadi antara PT Pos dan Giro (Persero) dengan CV Bina Remaja sebelum PP No. 44 Tahun 1994 ini diundangkan tepatnya sejak tahun 1986, maka eksistensi dari PP No. 44 Tahun 1994 dalam pembahasan hanya sebagai pembanding saja. Pada prinsipnya PP No. 44 Tahun 1994 ini sifatnya hanya mempertegas dari PP No. 55 Tahun 1981, yaitu bahwa harga sewa perumahan khususnya yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum swasta ditetapkan didasarkan atas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya jika dalam perjanjian sewa tidak disepakati terjadi kesepakatan harga sewanya, berarti bahwa pihak pemilik perumahan dapat menolak untuk dibuatnya petjanjian sewa menyewa perumahan. Dalam kaitannya dengan keterlibatan Kantor Urusan Perumahan dalam asas kebebasan berkontrak pada perjanjian sewa menyewa perumahan, khususnya dalam penetapkan harga sewa dalam perjanjian sewa menyewa perum.ahan, apabila antara pihak-pihak, yaitu pihak penyewa dan yang menyewakan tidak tercapai kata sepakat mengenai harga sewa nampak adanya suatu kerancuan. Karena sebagaimana 61
, I 62 peraturan pemndang-undangan yang mengatur masalah sewa menyewa pemmahan sebagaimana diuraikan di atas, membedakan antara pemmahan yang dikuasai oleh Pemerintah daerah dan perumahan yang dikuasai oleh seseorang atau badan usaha. Perumahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penempat- annya hams dida.:iarkan oleh SIP, yang berarti bahwa tanpa SIP maka petjanjian sewa menyewa adalah tidak sah. SIP diurus me1alui KUP, oleh karenanya jika penentuan mengenai harga sewa dan pengakhiran sewa karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya timbul suatu permasalahan, maka penyelesaiannya melibatkan KUP. Bagaimana jika pemilik perumahan bukan Pemerintah Daerah me1ainkan seseorang atau badan usaha. Di da1am peraturan pemndang-undangan yang mengatur masalah pemmahan (Pasa1 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1964) dan (pasa14 ayat (2) PP No. 55 Tahun 1981) bahwa sewa menyewa adalah sah jika dibuat dalam suatu petjanjian antara pemilik perumahan dengan penyewa. Hal ini berarti bahwa baik yang berhubungan dengan harga sewa dan 1amanya sewa ditentukan oleh kedua belah pihak yang dibuat da1am suatu peIjanjian. Untuk itu sehamsnya KUP tidak dilibatkan dalam petjanjian tersebut, sehingga jika antara penyewa dengan yang menyewa
tidak mencapai kata sepakat mengenai harga sewa, maka petjanjian sewa menyewa tidak terjadi atau jika pada klausula perjanjian dibuat secara tegas mengenai pengakhiran hubungan ketja, misalnya jika penyewa tidak membayar uang sewa selama tiga bulan berturut-turut, maka hubungan sewa menjadi berakhir. Pengakhiran hubungan sewa menyewa yang demikian tidak perIu harus terIebih dahulu meminta persetujuan dari KUP, melainkan cukup dengan klausula petjanjian. Keterlibatan KUP untuk menentukan harga sewa sebenamya tidaklah mutlak, hal ini dapat dibacadari ketentuan pasal 8 ayat (1) PP No. 55 Tahun 1981, bahwa "dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai harag sewa, pihak pemilik atau penyewa "dapat" mengajukan penetapan harga sewa kepada kepala KUP". Perkataan "dapat" menunjukkan tidak adanya suatu keharusan meminta penetapan kepada kepala KUP, sehingga dapat meminta penetapan dan juga dapat untuk tidak meminta p enetap an. Jadi jika pada klausula petjanjian sewa tidak ditentukan lain, maka penetapan harga sewa perumahan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan jika tidak ada kesepakatan, maka peIjanjian sewa tidak perIu dibuat. 63
3. Kewenangan Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa PT Pos dan Giro IX (Persero) Banjar Baru Kotamadya Banjar masin, Kalimantan Selatan se1aku badan hukum menguasai sebidang tanah seluas 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi, menurut Gambar Situasi Nomor 146/1974 dengan hak guna bangunan terletak di Jalan Hasannudin, Desa Kertak· barn, Kecamatan Banjar Barat Kotamadya Banjarmasin. Hak atas tanah dengan luas sebagaimana di atas dimanfaatkan untuk nangunan Rumah dan Toko (Ruko) me1alui keIjasama dengan CV Bina Remaja, sehingga dibuatkan suatu perjanjian. Perjanjian kerjasama dibuat di hadapan Notaris Veronica Lily Dharma Nomor 27, tanggal 25 Tahun 1974 untuk dibangun 5 (lima) buah bangunan toko, 1 (satu) bangunan pos pembantu dan 1 (satu) buah rumah tinggal. Seluruh biaya pembangunan sepenuhnya ditanggung oleh CV Bina Remaja. Bangunan yang pembangunan beserta biaya pembangunan setelah dilaksanakan oleh CV Bina Remaja, menjadi milik PT Pos dan Giro (Persero), dan kepada CV Bina Remaja diberikan hak sewa atas 5 (lima) bangunan toko dan 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal, dengan diberi kebebasan untuk tidak membayar uang sewa selama 10 (sepuluh) tahun, 64
dan PT Pos dan Giro (Persero) tidak mempunyai hak untuk menghentikan sewa. CV Bina Remaja diberi hak untuk memindahkan obyek sewa kepada siapapun dan untuk selama waktu lO tahun, kepada penggantinya tidak ditarik uang sewa. Pada perjanjian sewa tersebut ditentukan pula pada pasal 6, bahwa bila waktu 10 tahun bebas sewa tersebut berakhir, maka untuk menentukan besamya uang sewa jika tidak ada kata sepakat, ditentukan melalui suatu penetapan dari Panitia yang terdiri dari Walikota Banjarmasin, wakil CV Bina Remaja dan wakil PT Pos Giro (Persero) Indonesia. Selanjutnya pada pasal 8 perjanjian sewa ditentukan bahwa bila besamya uang sewa telah ditetapkan oleh Panitia, maka apabila CV Bina Remaja atau penggantinya tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perjanjian sewa batal demihukum. Apabila memperhatikan isi perjanjian sewa Nomor 27 yang dibuat oleh Notaris Veronica Lily Dharma tanggal 25 Tahun 1974 di atas dapat dijelaskan bahwa PT Pos dan Giro (Persero), Banjannasin Kalimantan Selatan sebagai pemilik hak atas tanah seluas 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi, menurut Gambar Situasi Nomor 146/1974 dengan hak guna bangunan. Sebagai suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, menurut pasal 36 ayat (1) UUP A, bahwa yang dapat 65
mempunyai hak guna bangunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Sebagai pemilik hak atas tanah, PT Pos dan Giro (Persero) memiliki hak untuk memanfaatkan tanahnya tersebut asalkan sesuai dengan fungsi sosial sebagaimana pasal 5 UUP A, selanjuutnya dapat pula mempunyai hak pakai atas tanah sesuai dengan ketentuan pasal 42 bUlir c UUP A, yang menentukan: Yang dapat mempunyai hak paka ialah badan hukum yang did8irikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. PT Pos dan Giro (Persero) membuat suatu bangunan toko, pos pembantu dan rumah tinggal bekeIja sarna dengan PT Bina Remaja untuk membiayai dan membangun bidang-bidang tanah tersebut. Jadi jika setelah bangunan se1esai dimaksudkan sebagian disewakan kepada PT Bina Remaja, yang kemudian dibuat dalam suatu peIjanjian sewa di hadapan notaris Veronica Lily Dharma Nomor 27, tanggal 25 Tahun 1974 adalah dibenarkan dalam arti telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1964 jo pasa14 ayat (2) PP No. 55 Tahun 1981 (Pasal4 ayat (1) PP No. 44 Tahun 1994). Sewa menyewa perumahan harus didasarkan atas suatu peIjanjian yang dibuat antara yang menyewakan perumahan dengan penyewa. PeIjanjian yang dimaksud adalah peIjanjian sewa menyewa sebagaimana 66
diatur dalam pasal 1548 B.W., bahwa sewa menyewa adalah perjanjian, yaitu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 B.W., adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sebagai suatu perjanjian, maka agar mengikat kedua belah pihak, maka hams dibuat memen.ihi syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, ada obyek yang diperjanjikan dan adanya suatu kausa yang diperkenankan. Perjanjian sewa menyewa atas 5 (lima) bangunan toko dan 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal dengan hak pakai disepakati untuk 10 (sepuluh tahun) pertama, pihak penyewa tidak perlu membayar uang sewa dan sete1ah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun habis, maka diadakan kesepakatan barn. Hal ini berarti bahwa syarat sepakat telah terpenuhi. PT Pos dan Giro (Persero) merupakan suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas menurut pasal 1 angka 1 UU No.1 Tahun 1995 adalah badan hukum, sehingga PT Pos dan Giro (Persero) adalah subyek hukum yang dapat bertindak dalam hukum. PT Pos dan Giro (Persero) dalam keseharian nya diums oleh para pengurus yang bertindak untuk dan atas nama 67
perseroan, dalam membuat peIjanjian diwakili oleh direksi dalam hal ini Soeparman Pringgodharsono yang menjabat sebagai Kepala Daerah Pos dan Giro IX Banjarbaru dan CV Bina Remaja diwakili oleh Mar'ie Tali7b selaku direktur CV Bina Remaja, sehingga masing-masing pihak cakap bertindak dalam hukum. Dalam peIjanjian sewa menyewa, yang dijadikan obyek adala~l sewa menyewa atas 5 (lima) bangunan toko dan 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal, sehingga syarat suatu hal tertentu juga telah terpenuhi. PeIjanjian sewa menyewa yang obyeknya sewa menyewa atas 5 (lima) bangunan toko dan 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal adalah diperkenankan oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, sehingga syarat suatu causa yang diperkenankan juga telah terpenuhi. Oleh karena perjanjian sewa menyewa antara PT Pos dan Giro (Persero) dengan CV Bina Remaja dibuat telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perj anjian , maka perjanjian sewa menyewa tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal1338 B.W. Se1ain obyek yang dipeIjanjikan, pada klausula peIJanJlan sebagaimana diatur dalam pasal 6 PeIjanjian sewa menyewa Nomor 7, 68
ditentukan bahwa bahwa bila besamya uang sewa tidak mencapai kata sepakat, akan ditetapkan oleh Panitia. Ketika perjanjian tahap pertama (sepuluh tahun pertama berakhir), sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sewa, maka peIjanjian yang semula pihak penyewa tidak dibebani membayar uang sewa, untuk perjanjian tahap berikutnya ditentukan mengcnai harga sewa. Mengenai harga sewa antara pihak PT Pos dan Giro (Persero) dengan pihak CV Bina Remaja tidak mencapai kata sepakat. Untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 6 Perjanjian sewa menyewa Nomor 27, penentuan mengenai harga sewa ditetapkan oleh Panitia yang terdiri dari Walikota Banjarmasin, wakil CV Bina Remaja dan wakil PT Pos Giro (Persero) Indonesia. Ketentuan pasa16 Perjanjian sewa menyewa Nomor 27 di atas merupakan perwujudan dari ketentuan pasal 8 PP No. 55 Tahun 1981, yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak jika tidak ada kesesuaian mengenai besamya harga sewa "dapat" mengajukan penetapan harga sewa kepada kepala KUP. Sebenamya pengajuan penetapan harga sewa perumahan kepada kepala KUP tidak perIu dilakukan, hal ini sejalan pula dengan ketentuan pasal 17 PP No. 44 Tahun 1994, namun karena telah didasarkan kata sepakat dalam perja~jian sewa menyewa, maka merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakannya. 69
I Berdasarkan hasil kesepakatan ditetapkan bahwa harga sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, untuk masing-masing taka dan rumah tinggal. Jika terlambat sampai tiga bulan berturut-turut maka perjanjian sewa tersebut menjadi batal demi hukum. Da1am pe1aksanaannya temyata pihak PT Pas dan Giro (Persero) tidak bersedia menerima pembayaran uang sewa dari penyewa selama tiga bulan berturut turut dengan alasan besamya uang sewa yang ditetapkan terlalu kecil. Oleh karena penyewa tidak membayar uang sewa se1ama tiga bulan berturut-turut, maka berdasarkan pasal 8 PeIjanjian sewa menyewa Nomor 27, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Pada perjanjian sewa menyewa Nomor 27 ini mengecualikan ketentuan pasal 1266 B.W., bahwa yang membatalkan perjanjian bukan klausula yang tertuang dalam perjanjian sewa N omor 27, melainkan karena putusan PengadiIan. Oleh karena itu ketentuan pasal 1266 B.W., inipun sefatnya memaksa, sehingga berlakunya tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian sewa menyewa Nomor 27. ApabiIa hal tersebut di atas dikaitkan dengan pasal 4 ayat (2) PP No. 55 Tahun 1981 yang membedakan antara perumahan miIik perserorangan atau badan usaha dengan perumahan yang dikuasai oleh Kepala Pemerintah, di mana perumahan yang dikelola oleh seseorang 70
atau badan usaha tidak perlu dengan SIP, sedangkan tanah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, hams dengan SIP, maka seharusnya jika tidak ada kesesuian mengenai harga sewa tidak perlu meminta penetapan Panitia Daerah (Penetapan Panitia Daerah hanya untuk hak atas tanah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah). N amun karena penyelesaian mengenai harga harns didasarkan pada penetapan Panitia sesuai dengan kesepakatan dan hasil penetapan Panitia mengikat kepada pihak-pihak, maka tidak ada alasan bagi pihak PT Pos dan Giro (Persero) yang menolak menerima pembayaran uang sewa dari penyewa sebesar Rp 250.000,00 per bulan per unit toko dan rumah tinggal. Sebagaimana kasus yang teIjadi bahwa PT Pos dan Giro (Persero) menolak uang pembayaran sewa dengan alasan harga sewa yang ditetapkan oleh Panitia terlalu kecil dan menurut pihak PT Pos dan Giro (Persero) yang menetapkan uang sewa sebesar Rp 1.500.000,00 sebagai harga yang pantas, sehingga mengakhiri hubungan sewa, adalah tidak berlandaskan hukum dan dapat dikatakan telah melakukan pemutusan sewa secara sepihak. Menolak menerima uang sewa dan mengakhiri hubungan sewa padahal masa sewa belum berakhir, maka dapat dikatakan telah melanggar isi peIjanjian dalam arti tidak memenuhi kewajiban yang 71
l ditimbulkan oleh peIjanjian sewa yaitu menyerahkan obyek sewa yang memeliharanyasesuai dengan ketentuan pasal 1548 B.W., jo pasal 5 Perjanjiaan sewa No. 27 bahwa lamanya waktu sewa menyewa ini tidak ditentukan lamanya dan selama pihak pertama (CV Bina Remaja) masih suka menyewa bangunan tersebut dan memenuhi dengan seksama segala syarat-syarat perjanjiannya, maka pihak kedua atau pihak yang rnenggantikan kedudukannya tidak berhak untuk rnernperhentikan perjanjian sewa rnenyewa ini. 01eh karena pihak PT Pos dan Giro (Persero) tidak mernenuhi isi peIjanjian sewa N ornor 27, rnaka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 12 PP No. 55 Tahun 1981 (Ps. 22 PP No. 44 Tahun 1994), penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengakhiran hubungan sewa dilakukan melalui KUP, namun sebagairnana disebutkan dalam 4 ayat (2) PP No. 55 Tahun 1981, bahwa kerena dalam hubungannya dengan sewa menyewa perumahan antara pihak PT Pas dan Giro (Persero) dengan pemilik CV Bina Remaja tidak didasarkan atas SIP, maka penyelesaiannya ditempuh dengan cara penyelesaian wanprestasi pada umurnnya yaitu melalui mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri. Hal ini s~jalan dengan pilihan hukum pihak-pihak yang termuat dalam Perjanjian sewa 72
menyewa Nomor 27 sebagaimana pasall2, bahwa "tentang peIjanjian ini dengan segala akibatnya, para penghadap (pihak-pihak) memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di kantor Penitera Pengadilan N egeri di Banjarmasin" . Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Pos dan Giro (Persero), memberikan hak kepada direktur CV Bina Remaja untuk mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi. Hal yang dapat diminta atau petitum gugatan yang diajukan oleh CV Bina Remaja dapat memaksa pihak PT Pos dan Giro (Persero) untuk menerima uang sewa yang telah dititipkan pada KUP, karena pembayaran ditolak oleh PT Pos dan Giro (Persero), atau membatalkan peIjanjian sewa disertai dengan ganti kerugian atau ganti kerugian sebagaimana pasal 1267 B.W. Ketentuan pasal 1267 B.W., ini dikecualikan berlakunya oleh peIjanjian sewa menyewa Nomor 27 sebagaimana tertuang dalam pasal 7 perjanjian sewa. Namun karena ketentuan pasal 1267 B. W., mempunyai kekuatan untuk dipaksanakan mengingat pihak PT Pos dan Giro Persero) masih memungkinkan untuk memenuhi prestasinya yaitu menyerahkan obyek sewa untuk dinikmati oleh CV Bina Remaja, maka ketentuan pasal1267 B.W., pun tidak dapat dikesampingkan. 73
Berdasarkan pembahasan di atas dapat dije1askan bahwa, sebenamya petjanjian sewa menyewa perumahan yang dibuat oleh PT Pos dan Giro (Persero) dengan direktur CV Bina Remaja tidak perlu melibatkan Panitia (KUP), karena penggunaan perumahan PT Pos dan Giro (Persero) oleh penyewa tidak perlu adanya SIP (karena bukan termasuk perumahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah). Namun karena kedua belah pihak telah menyepakati isi peIjanjian dimana pada pasal 6 PeIjanjian sewa menyewa Nomor 27 bahwa jika tetjadi perselisihan mengenai harga sewa, hams dengan penetapan Panitia terdiri dari Walikota Banjarmasin, Wakil CV Bina Remaja dan wakil dari PT Pos dan Giro (Persero), maka ketentuan ini mutlak hams dilaksanakan. Jadi keikutsertaan KUP ini merupakan suatu bentuk kebebasan berkontrak dalam petjanjian sewa menyewa antara PT Pos dan Giro (Persero) dengan direktur CV Bina Remaja. Meskipun mengenai penentuan besamya harga sewa melibatkan KUP, jika tetjadi sengketa mengenai pengakhiran hubungan sewa tidak hams me1ibatkan KUP, karena pada perjanjian sewa menyewa Nomor 27 telah sepakat jika ada perse1isihan, penyelesaiannya dipilih melalui Pengadilan Negeri. Jadi penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa perumahan yang berdiri di atas tanah yang dikelola oleh PT Pos dan Giro (Persero) dengan pihak 74
swasta diajukan pada Pengadilan N egeri melalui pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini direktur CV. Bina Remaja yang merasa dirugikan oleh PT Pos dan Giro berupa tuntutan penggantian biaya, rugi dan bunga atas dasar telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 1246 B.W. Sehubungan dengan gugatan ganti rugi yang dimohonkan oleh PT Bina Remaja yang terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga, dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut: Biaya maksudnya yaitu biaya yang benar-benar telah dikeluarkan. Kerugian maksudnya kerugian yang benar-benar diderita akibat kelalaian dari debitur. Sedangkan bunga maksudnya yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya akan diterimanya.32 Pembahasan sebagaimana di atas yang menyatakan bahwa pihak PT Pos dan Giro (Persero) telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi atas pemutusan hubungan sewa dengan alasan harga sewa tidak sesuai dengan harga umum (harga sewa terlalu rendah), sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya Nomor 44/Pdtl G/ 1999/PN.Bjn., yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjar- 32 Subekti, op. Cit., h. 47. 75
I masin yang memeriksa pada tingkat banding dalam putusannya No. 41/Pdt/2000/PT.Bjn. Apabila didasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ditinjau dari segi normatif yang berhubungan dengan sewa menyewa perumahan yang dibuat antara pemilik dengan penyewa, khsusunya perumahan yang pembangunannya tidak memperoleh kemudahan dari pemerintah melalui penetapan Pemerintah daerah setempat, maka pengikatannya didasarkan atas suatu peIjanjian sewa menyewa sebagaiinana diatur dalam pasal 1548 B.W., sebagai induk peIjanjian. Sewa menyewa perumahan selain diatur dalam peIjanjian induk juga diatur dalam peraturan perundang undangan, namun hubungannya tetap pada perjanjian sewa menyewa. PT Pos dan Giro (Persero) sebagai pemilik bangunan yang dija dikan obyek sewa disewakan kepada CV Bina Remaja selaku penyew. Sebagai pemilik bangunan, PT Pos dan Giro Persero) mempunyai kewenangan dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa dengan pihak CV Bina Remaja. Oleh karenanya kedua belah pihak terikatdalam perjanjian sewa menyewa Nomor 27, dan pihak yang menyewakan tidak diperkenankan mengakhiri peIjanjian sewa secara sepihak selain sepakat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1338 B.W oleh karena itu jika pihak yang menyewakan dalam hal ini PT Pos dan Giro (Persero) 10
1 77 mengakhiri hubungan sewa sebagaimaan telah disepakati, padahal hubungan sewa masih berlangsung, maka upaya yang harns ditempuh oleh pemyewa dalam hal ini CV Bina Remaja adalah untuk mengajukan gugatan pada PT Pos dan Giro (Persero) melalui Pengadilan Negeri atas dasar PT Pos dan Giro telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dengan memberikan hak kepada CV Bina Remaja untuk memaksa agar PT Pos dan Giro menerima pembayaran uang sewa yang selama ini dititipkan pada KUP dan menyerahkan toko untuk dijadikan tempat usaha penyewa. Dari segi pembahasan kasus case study, masalah ini telah diputus oleh pengadilan negeri yang memeriksa pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang memeriksa pada tingkat banding yang menyalahkan pihak PT Pos dan Giro (Persero) atas pemutusan hubungan sewa secara sepihak.