KATA PENGANTAR (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang instansi pemerintah. dipercayakan kepada Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan. Laporan Kinerja setiap Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang. Tangerang Selatan, 20 Januari 2023 Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Konny Sagala 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 2
RINGKASAN EKSEKUTIF Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan internasional di bidang pelaporan, pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian. serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban Dalam melaksanakan tugas dimaksud Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 telah menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2022 menurut Sasaran: Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 1. Meningkatnya kualitas Indikator Kinerja 1. Persentase Target 2022 86% Realisasi 107% % Capaian 124% rekomendasi kebijakan SPK dalam menfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder 2. Meningkatnya jumlah 2. Persentase instansi 50% 53% 106% organisasi pemerintah yang menerapkan tata Kelola SPK pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 3. Meningkatnya produk 3. Persentase produk ber 60% 61,5% 102% bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang di tetapkan 4. Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI 4. tanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI 3,3 3,6 110% 5. Meningkatkan kinerja 5. Persentase realisasi > 97% 99,72% 103% pengelolaan anggaran anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standard an Penilaian Kesesuaian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 3
Dalam mewujudkan kinerja strategis di BSN, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan kolaborasi dan sinergitas (crosscutting) dengan unit kerja internal antara lain: Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi; Direktorat Akreditasi Laboratorium; Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi; Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal; Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi; dan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, kebijakan penunjukan LPK, fasilitasi penyusunan regulasi teknis dan pemutakhiran daftar SNI wajib. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal; Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi; Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi; Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum; Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif; Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi; Direktorat Akreditasi Laboratorium; Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi; Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam keikutsertaan personil sebagai perwakilan tim penanganan pemenuhan kewajiban internasional bidang SPK. Direktorat Akreditasi Laboratorium; Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dalam fasilitasi penyampaian posisi Indonesia pada Sidang Komite TBT WTO (statement ofensif dan defensif) dalam bentuk relay sidang. Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN dalam evaluasi tata Kelola Sistem Penilaian Kesesuaian di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah / Provinsi. Dari 5 (lima) indikator kinerja di Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, seluruhnya telah dilaksanakan dan mencapai target dengan capaian kinerja rata-rata 100%. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2022 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengelola pagu sebesar Rp. 1,855,318,000,- dengan realisasi sebesar Rp 1,850,106,155,- atau mencapai 99,72%. Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2022 beberapa kegiatan dilakukan dengan daring dan di tengah pandemik ini operasional kegiatan dilakukan dengan teleworking, serta peningkatan layanan berbasis digital, sehingga mengurangi biaya belanja bahan, belanja perjalanan dan belanja narasumber. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 4
DAFTAR ISI Halaman Cover ... . Kata Pengantar ... .. Ringkasan Eksekutif ... Daftar Isi ... BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang ... .. I.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ... I.3 Sumber Daya Manusia ... ... I.4 Peran Strategis ... .. BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis ... ... II.1.1 Visi dan Misi ... ..... . II.1.2 Tujuan dan Sasaran ... ... II.2 Perjanjian Kinerja ... ..... ... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Kinerja ... .. III.2 Capaian Kegiatan ... . III.3 Realisasi Anggaran ... .... ...... BAB IV PENUTUP Penutup ... .... .. LAMPIRAN I. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 II. Data Masa Transisi SNI Revisi Tahun 2022 III. Progres PNRT Tahun 2022 IV. Penetapan PNRT Tahun 2023 V. Perkembangan Perundingan/Kesepakatan Internasional Bidang SPK 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 1 2 3 5 6 6 8 8 13 13 14 15 17 57 58 60 5
BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG S etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai salah satu unit di BSN. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan secara keseluruhan terhadap Badan Standardisasi Nasional (BSN). Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat SPSPK merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2022. I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi: 1. 2. 3. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajiban internasional; dan 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 6
4. internasional di bidang penyiapan pelaksanaan pemenuhan pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian. kewajiban Struktur Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut. Kepala	BSN Sekretaris	Utama Deputi	Pengembangan	Standar Deputi	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Deputi	Akreditasi Deputi	Standar	Nasional	Satuan	Ukuran Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Direktorat	Penguatan	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Kelompok	Bidang	Pengembangan	Skema	Penerapan	Standar	Sukarela	dan	PK Kelompok	Bidang	Sistem	Pemberlakuan	Standar	Wajib	dan	PK Kelompok	Bidang	Pengendalian	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Kelompok	Bidang	Pemenuhan	Kewajiban	Internasional	Bidang	SPK Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional melakukan reorganisasi pada bulan Desember 2020, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Hal ini diikuti dengan transformasi pejabat struktural pada level eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 7
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut: Tabel I.1 Personel ASN Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian No. Uraian Jenjang Pendidikan S3 S1 S2 Jumlah Orang 1. Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
1 2. Kelompok substansi Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian
5 4 9 3. Kelompok substansi Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian 1 8 3 12 4. Kelompok substansi Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
5 2 7 5. Kelompok substansi Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian
5 4 9 Jumlah 1 24 13 38 I.4 PERAN STRATEGIS Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Terutama dalam hal peningkatan kualitas produk melalui standardisasi ini akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penyusunan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan nasional di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian berdasarkan rencana pembangunan nasional. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 8
Tabel 1.2 Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian POTENSI/ ISU STRATEGIS 1. Ditetapkannya Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP 5 tahun 2021 PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Penyelenggaraan Perizinan Usaha berbasis Resiko, PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan KUKM, diharapkan dapat memperkuat Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
terkait Beberapa aturan yang dengan penerapan SNI secara sukarela perlu didetilkan dan peraturan perkembangan perundang-undangan terkait berusaha, kemudahan perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah Diperlukan reviu aturan-aturan tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI yang mengacu kepada skema penilaian kesesuaian dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah Pengembangan dan implementasi penerapan SNI Bina UMK dalam rangka mendukung UU No. 11 tahun 2020
Skema sertifikasi yang ditetapkan oleh K/L dalam regulasi teknis masih dinilai menghambat perdagangan (tidak efektif dan efisien) penyusunan rancangan pedoman penilaian metode teknis pemilihan kesesuaian dalam berbasis resiko produk. regulasi Potensi duplikasi aturan dan kewenangan dalam Implementasi UUCK dan aturan turunannya Review dan koordinasi aturan UUCK dan turunannya. Pengendalian penerapan SNI dilakukan dengan uji petik. Hasil monitoring uji petik menunjukkan masih belum konsistennya kesesuaian produk bertanda SNI yang beredar di pasar terhadap persyaratan SNI. Rekomendasi hasil uji petik secara spesifik disampaikan ke LSPro, KAN, pelaku usaha dan Kementerian/ Lembaga terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masih rendahnya penerapan SNI Bina UMK pada produk UMK Monitoring penerapan SNI Bina UMK 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 9
POTENSI/ ISU STRATEGIS PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Direktorat SPSPK melaksanakan fungsi penyiapan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian dalam lingkup memfasilitasi pemberlakuan SNI secara wajib melalui Program Nasional Regulasi Teknis sesuai dengan ketentuan GRP dan RIA. Kurangnya pemahaman dan awareness Regulator dalam penyusunan Analisis dampak regulasi teknis dan tata cara pengusulan PNRT Koordinasi Penyusunan Analisis dampak regulasi teknis Peraturan pemberlakuan SNI secara wajib yang ditetapkan oleh K/L terkait belum sepenuhnya sesuai dengan GRP Pelaksanaan Koordinasi fasilitasi pembahasan rancangan regulasi teknis dan review skema sertifikasi sesuai sesuai PBSN 7 dan 8 Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder termasuk pelaku usaha Acuan SNI yang digunakan dan ketersediaan LPK belum dipertimbangkan dalam usulan rencana PNRT. Adanya usulan ST dan PTC dalam PNRT Awareness terkait lingkup PNRT Sesuai PBSN 7 Tahun 2020, informasi penerapan SNI termutakhir, masa transisi SNI, lingkup LPK terakreditasi, dan skema yang ditetapkan BSN dalam rencana pemberlakuan SNI secara wajib Masih banyaknya kebingungan stakeholder terkait informasi status ketentuan SNI dan penerapan pemberlakuan SNI wajib Sosialisasi dan penyelesaian permasalahan Penerapan SNI secara wajib kepada stakeholder terkait. 2. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diharapkan dapat meningkatkan kembali daya saing pelaku usaha yang sebelumnya terpuruk akibat pandemic COVID. Salah satu upaya peningkatan dayasaing usaha melalui penerapan standar yang telah dilakukan pada tahun 2021 yaitu pada sektor pariwisata yaitu penerapan SNI CHSE, revitalisasi pasar rakyat dengan sertifikasi SNI pasar rakyat. Namun masih banyak sektor real lainnya yang perlu didukung. SNI yang ditetapkan belum tentu dapat diterapkan sepenuhnya terutama bagi UMK sehingga menghambat terperolehnya sertifikasi Pengembangan skema bagi UMK untuk mempermudah penerapan/sertifikasi SNI bagi UMK SNI yang ditetapkan belum sepenuhnya didukung oleh LPK yang terakreditasi oleh KAN Proses Penunjukkan LPK sebaiknya berkoordinasi dengan fasilitasi pembinaan LPK 3. Direktorat SPSPK melaksanakan fungsi BSN sebagai Notified Body dan Inquiry Point di forum TBT- WTO, memainkan peran penting bersama KL untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya dalam mengurangi hambatan teknis perdagangan untuk produk-produk yang diekspor ke negara lain Regulasi yang dinotifikasi sering dari mendapatkan negara anggota TBT WTO lainnya "concern" 16 regulasi teknis telah dinotifikasi ke Komite TBT WTO, terdiri dari 12 notifikasi regular dan 4 notifikasi addendum 5 STC ofensif telah disampaikan pada sidang TBT WTO sebagai 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 10
POTENSI/ ISU STRATEGIS PERMASALAHAN TINDAK LANJUT specific trade concern bulan Maret, Juli dan November yaitu kebijakan restriktif India yakni Plain Copier Paper, Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles, hambatan ekspor produk kimia dan olekimia, kebijakan Uni Eropa penurunan maximum residue levels (MRL) pestisida clothianidin and thiamethoxam pada beberapa produk pertanian, serta kebijakan pendaftaran produk GACC ke China 5 STC defensive telah disampaikan TBT WTO yaitu pada kebijakan Jaminan Produk Halal dan regulasi turunan halal, PP No. tentang 28 Tahun Bidang Penyelenggaraan Perindustrian, kebijakan Standar Kinerja Energi Minimum dan Label tanda hemat energi produk elektronik, kebijakan kuota impor dan persyaratan sertifikasi SNI, serta persyaratan sertifikasi SNI pada produk AC sidang 2021 Pemberlakuan kebijakan non tarrif terkait dengan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian negara anggota WTO (khususnya terkait dengan RED) yang EU menghambat CPO Indonesia ekspor Dilakukan analisis bidang SPK dan memberikan masukan substantif terhadap posisi Indonesia dalam memperjuangkan tuntutan Indonesia dalam kasus sengketa CPO (DS 593) dengan Eropa Rendahnya kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder dalam mengakses regulasi teknis negara lain Telah dilakukan 13 analisis regulasi yang berpotensi menghambat perdagangan, dan telah dibahas rapat Kelompok Kerja dalam Komnas Teknis Perdagangan Hambatan Sebanyak 50 publikasi weekly news analisis regulasi teknis di website TBT BSN tanggapan terhadap 62 enquiry telah disampaikan kepada negara sehingga mitra memastikan usaha Indonesia tidak terhambat dalam melakukan ekspor dagang pelaku Pembaharuan tampilan dan fitur pada website TBT WTO Indonesia (tbt.bsn.go.id) 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 11
POTENSI/ ISU STRATEGIS PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Telah pelatihan pemanfaatan aplikasi ePing alert system WTO kepada asosiasi dan pelaku usaha sektor pangan dilakukan 4. Sinergi prioritas untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia dapat diwujudkan di forum bilateral (negosiasi (ICA-CEPA, IEU-CEPA, IUEA-CEPA) dan implementasi (IA-CEPA dan IEFTA CEPA)), regional (ASEAN, ASEAN+1, RCEP) dan multilateral (WTO TPR, TFA). Keterlibatan aktif dalam forum-forum ini tidak lain untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan akses pasar dan perlindungan kepada industri dan konsumen nasional. BSN melalui Direktorat SPSPK menjadi lead negotiator dalam perundingan perdagangan internasional bidang SPK. Indonesia saat ini telah memiliki beberapa perjanjian bilateral dan regional terkait standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian (STRACAP. Direktorat SPSPK juga memfasilitasi peningkatan ekspor produk Indonesia ke negara mitra termasuk menjaga agar produk-produk dari negara mitra masuk ke Indonesia memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penyusunan posisi Indonesia untuk Penguatan sinergi dan koordinasi perundingan perdagangan internasional (FTA/CEPA/PTA) bidang SPK masih belum mendapatkan dukungan yang optimal dari institusi/pelaku usaha terkait Hasil kesepakatan bidang SPK di dalam perjanjian FTA/CEPA/PTA untuk memfasilitasi perdagangan belumdimanfaatkan secara optimal dan terkendala dengan pandemic Koordinasi unit internal BSN dalam mendukung penyusunan posisi dan pemanfaatan hasil kesepakatan internasional masih perlu ditingkatkan dengan K/L terkait, Asosiasi dan internal BSN dilakukan melalui rapat koordinasi dan komunikasi melalui media yang ada secara intensif sebelum dan sesudah perundingan berlangsung • Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan K/L, asosiasi dan internal BSN dalam merumuskan program kerja dalam rangka pemanfaatan implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional di bidang SPK 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1 PERENCANAAN STRATEGIS II.1.1 Visi dan Misi adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: B VISI "Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu: 1. 2. 3. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. 7. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 1. 2. 3. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. 7. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Peningkatan kualitas manusia indonesia. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 13
8. 9. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu: MISI "Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian" Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan : Indonesia yang berkualitas dan 1. Mengembangkan Standar Nasional responsif terhadap perubahan, 2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh, 3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global. 4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional. 5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia. 6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional. II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: TUJUAN Tujuan Indikator Tujuan Terwujudnya produk Indonesia Indeks pemenuhan produk terhadap SNI terstandardisasi nasional dan berdaya (rata-rata), dengan target sd 2024 sebesar saing global 70%. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 14
Sasaran yang dimaksud merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Tujuan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sesuai merupakan turunan dari tujuan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebagai berikut: TUJUAN Tujuan Indikator Tujuan Terlaksananya tata kelola SPK di organisasi Indeks Penerapan Tata Kelola SPK dengan pemerintah target sd 2024 sebesar 70% Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut: SASARAN Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian 2. Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan 1. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder 2. Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI 3. Meningkatnya jumlah organisasi 3. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK maturitas minimal 2 4. Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT 4. SNI Indeks layanan SPPT SNI kepuasan masyarakat terhadap 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 15
II.2 PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 Sasaran Indikator Kinerja Target 2022 1. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam menfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian 1. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder 86% 2. Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata Kelola SPK 2. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 50% 3. Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang di tetapkan 3. Persentase produk ber tanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI 60% 4. Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI 4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI 3,3 5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran 5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standard an Penilaian Kesesuaian > 97% rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut: Dalam 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 16
A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui : 1) Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561), yang terdiri dari KRO dan RO sebagai berikut: a. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (3561.ABB) dengan Rincian Output (RO) antara lain : 1) Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (3561.ABB.001) 2) Perundingan Regional Bidang SPK (3561.ABB.002) 3) 4) Perundingan Bilateral (3561.ABB.004) Implementasi Kesepakatan Internasional (3561.ABB.003) b. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (3561.ABK) dengan RIncian Output (RO) : 1) Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561.ABK.001) 2) Harmonisasi regulasi berbasis SPK (3561.ABK.002) 3) Pengendalian Penerapan SNI (3561.ABK.003) c. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.AEB) dengan Rincian Output (RO) yaitu Sidang Komite TBT WTO (3561.AEB.001) d. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Pelayanan Publik lainnya (3561.BAH) dengan Rincian Output (RO) antara lain Layanan SPPT SNI (3561.BAH.001) (KRO) e. Klasifikasi Rincian Output : Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (3561.FAI) dengan RIncian Output (RO) : Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah (3561.FAI.00 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. A Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022. III.1 CAPAIAN KINERJA Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel III.1. Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 1. Sasaran Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam menfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian Indikator Kinerja 1. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder Target 2022 86% Realisasi 107% % Capaian 124% 2. Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata Kelola SPK 2. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 50% 53% 106% 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 18
Sasaran 3. Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang di tetapkan Indikator Kinerja 3. Persentase produk ber tanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI Target 2022 60% Realisasi 61,5% % Capaian 102% 4. Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI 4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI 3,3 3,63 110% 5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran 5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standard an Penilaian Kesesuaian > 97% 99,72% 103% Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut. SASARAN 1 Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam menfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian Sasaran satu adalah tersedianya Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam menfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke 1, Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut melebihi 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1. Tabel III.2 Capaian Kinerna Indikator Kinerja Sasaran I Indikator Kinerja Satuan Capaian 2021 Capaian 2022 Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) Target Realisasi % *) Target % capaian 1. Persentase kebijakan 122% 86 107% 124% 95% 100% rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 19
Pada Tahun 2022 capaian indikator persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder, yaitu 124%. Pada tahun 2022 Direktorat SPSPK telah menetapkan/merumuskan rekomendasi terkait penerapan standar dan penilaian kesesuaian sebanyak 101 rekomendasi. Target capaian yaitu 86% dari rekomendasi ditindaklanjuti stakeholder yaitu sebanyak 86 rekomendasi. Capaian tahun 2022 dari 101 rekomendasi dilakukan tinjauan sebanyak 88 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh stakeholder, sehingga capaian kinerja sesuai rumusan dibawah ini adalah 107% . Σ Rekomendasi Kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti	stakeholders Σ Rekomendasi	Kebijakan penerapan	SPK	yang disampaikan × 100% Adapun penjelasan rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Skema Penilaian Kesesuaian Telah ditetapkan Peraturan Kepala BSN (PBSN) untuk 14 (empat belas) skema penilaian kesesuaian untuk 54 (lima puluh empat) SNI. PBSN Skema Penilaian Kesesuaian ini menjadi acuan Lembaga penilaian kesesuaian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Adapun 14 Skema Penilaian kesesuaian dapat dilihat pada Tabel III.3 Tabel III.3.1 Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian No. 1 2 3 4 PBSN PBSN 7/2022 PBSN 5/2022 PBSN 6/2022 PBSN 4/2022 Tentang Perubahan ketiga atas PBSN 1 Tahun 2019 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor karet dan plastik Perubahan Kedua atas PBSN 6/2021 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor elektroteknika, telekomunikasi dan produk optik Perubahan atas PBSN 15/2021 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor peralatan permesinan Perubahan atas PBSN 4/2022 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Jumlah Skema Jumlah SNI 1 6 7 15 2 5 4 28 JUMLAH 14 54 Dalam hal pengembangan skema yang dilakukan, telah mempertimbangkan prioritas dalam penetapannya, antara lain pengembangan skema penilaian kesesuaian (PK) diutamakan untuk mengakomodir SPPT SNI yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah memiliki lingkup akreditasi barang/jasa tertentu, namun belum tersedia 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 20
skema PK yang telah ditetapkan BSN. Dalam hal tersebut skema yang telah dikembangkan berdasarkan sumber data dari database bangbeni.bsn.go.id antara lain: Tabel III.3.2 Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan untuk mengakomodir lingkup Akreditasi LSPro yang telah mengeluarkan SPPT SNI No 1. 2. 3. 4. SNI SNI 6128:2015 SNI 8679-1:2018 SNI 06-0084- 2002 SNI 06-0162- 1987 Judul SNI Beras Sarana kincir pada budidaya ikan-Bagian 1: Kincir 1 phase pipa PVC untuk saluran air minum PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar bangunan 5. SNI 4829.2:2015 Sistem perpipaan plastik - Pipa polietina (PE) - Bagian 2: Pipa 6. SNI ISO 16422:2014 Pipa dan sambungan dibuat dari polivinil klorida non plastisasi terorientasi (PVC-O) untuk mengalirkan air bertekanan - Spesifikasi Disamping hal tersebut dalam rangka pemastian pemahaman Industri terhadap SNI dan skema yang dikembangkan, maka dilakukan verifikasi lapangan terhadap Industri atau pelaku usaha penerap SNI atau yang potensial menerapkan SNI yang dapat menerapkan skema PK yang dimaksud antara lain: Tabel III.3.3 Kegiatan verifikasi lapangan dalam pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian No 1. Kegiatan Verifikasi lapangan Skema CHSE di Nusa Tenggara Timur Informasi terkait Kegiatan verifikasi lapangan kepada pelaku usaha pariwisata yang mendukung penetapan skema SNI CHSE yang sudah ditetapkan pada tahun 2021, melalui launching bersama antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Standardisasi Nasional tahun 2021. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 21
No 2. Kegiatan Informasi terkait Kegiatan verifikasi lapangan pada tahun 2022 dilakukan kepada pelaku usaha sektor pariwisata antara lain (1) Restoran; (2) Destinasi wisata Desa Wisata; (3) Usaha Jasa Perjalanan Wisata; (4) Daya Tarik Wisata; (5) Tempat Pendukung Kegiatan Pariwisata (tempat penjualan cinderamata) Verifikasi lapangan skema SNI IndoGAP Kegiatan ini ditujukkan untuk menggali pemahaman stakeholder terkait terhadap pemahaman SNI dan skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang serta kepada kelompok tani yang berpotensial menerapkan SNI terkait IndoGAP Tanaman 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 22
No 3. Kegiatan Tanaman Pangan Informasi terkait Pangan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan. Kegiatan ini juga dilakukan dengan melihat kondisi sawah tadah hujan dan irigasi yang menjadi subyek diskusi dan pengecekan terhadap verifier atau alat penilaian yang lapangan dikembangkan. Verifikasi lapangan skema SNI pipa plastik Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada industri penerap SNI terkait produk pipa plastik beserta perwakilan dari sekretariat kabinet RI untuk berdiskusi terkait SNI terkait produk pipa plastik dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi dari produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 23
No 4. Kegiatan Informasi terkait Verifikasi lapangan skema SNI kriteria ekolabel Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada industri penerap SNI terkait produk cat yang memenuhi kriteria ekolabel beserta perwakilan dari sekretariat kabinet RI untuk berdiskusi dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi dari produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan. Dalam kesempatan ini juga diperkenalkan kepada perwakilan sekretariat kabinet agar dapat mengetahui urgensi dari pengujian dari LPK IAPMO untuk mendukung daya saing industri nasional dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha, serta dapat menunjukan bahwa dengan kegiatan PK yang dilakukan mampu menunjukan konsistensi kualitas dari produk yang dihasilkan oleh Industri. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 24
No 5. Kegiatan Verifikasi lapangan skema SNI terkait tekstil dan produk tekstil Informasi terkait Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada LPK yang mempunyai ruang lingkup akreditasi untuk tekstil dan produk tekstil yaitu Balai Besar Tekstil Bandung serta industri penerap SNI tekstil PT. Trisula Tekstil. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema tekstil dan produk tekstil yang dikembangkan. Kunjungan di laboratorium dilakukan untuk memperoleh informasi terkait proses pengujian dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam pengendalian pengujian untuk tekstil dan produk tekstil, adapaun kunjungan kepda industri tekstil dilakukan untuk mengetahui titik kritis yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam pengembangan skema PK tekstil dan produk tekstil 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 25
Saat ini terdapat beberapa Skema yang telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretaris Kabinet pada bulan Desember 2022, yang menunggu proses Pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses Rapat Harmonisasi dan Skema yang sedang dalam proses Pengundangan sebagai berikut: Tabel III.3.4 Daftar Rancangan PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang sedang dalam Proses Pengundangan No. 1 2 3 4 Rancangan PBSN Rancangan PBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Rancangan PBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil Rancangan PBSN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa Rancangan PBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Ekolabel Jumlah Skema 1 6 1 1 Jumlah SNI 20 80 5 13 JUMLAH 9 118 Rapat Harmonisasi Rancangan PBSN pada bulan Desember 2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 26
2. Kebijakan penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Telah ditetapkan kebijakan penunjukkan LPK, yaitu sebanyak 15 (lima belas) Surat Keputusan Kepala BSN tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Kebijakan ini menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk melakukan sertifikasi SNI, bagi SNI yang belum tersedia LSPro yang diakreditasi KAN. Lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk ini kemudian harus dapat diakreditasi oleh KAN dalam waktu 2 tahun. Berikut daftar SK Kepala BSN untuk Penunjukkan LS Pro pada Tabel III.4 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 27
No. 1. 2. 3. 4. 5. Tabel III.4 Daftar SK Kepala BSN Tentang Penunjukkan LPK LSPro Ruang Lingkup SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) Masa berlaku (2 tahun) LSPro Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" SNI 8203:2017, Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri SK No. 3/KEP/BSN/1/2 022 tgl 19 Januari 2022 s/d 18 Januari 2024 (LSPr-077-IDN) LSPro Unit Pelaksanan Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (UPT PMP2KP) Surabaya SNI 8646:2018, Kerupuk ikan, udang dan moluska siap makan SK No. 43/KEP/BSN/3/ 2022 tgl 7 Maret 2022 s/d 6 Maret 2024 (LSPr-056-IDN) LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN) SNI 8986:2021, Baja karbon batangan canai panas untuk structural mesin SK No. 44/KEP/BSN/3/ 2022 tgl 7 Maret 2022 s/d 6 Maret 2024 LSPro Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian SNI 8361:2017, Pakaian dalam wanita SK No. 132/KEP/BSN/5 /2022 tgl 30 Mei 2022 s/d 29 Mei 2024 (LSPr- 023-IDN) LSPro Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Alsintan) SNI 8030:2014, Mesin pemarut multi komoditas hasil pertanian - Syarat mutu dan metode uji - Tipe rol SNI 8031:2019, Mini Tiller - Mesin pengolahan tanah sekunder - Syarat mutu dan metode uji SK No. 193/KEP/BSN/7 /2022 tgl 4 Juli 2022 s/d 3 Juli 2024 (LSPr- 027-IDN) SNI 8886:2020, Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung, kedelai - Syarat mutu dan metode uji 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Keterangan Ruang lingkup telah diakreditasi KAN (28 November 2022) 28
No. 6. 7. 8. 9. 10. 11. LSPro Ruang Lingkup SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) Masa berlaku (2 tahun) LSPro Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta, Kementerian Perindustrian SNI 03-3046-1992, Kawat bronjong dan bronjong berlapis PVC (Polivinil Chlorida) SK No. 245/KEP/BSN/8 /2022 tgl 5 Agustus 2022 s/d 4 Agustus 2024 (LSPr- 004-IDN) LSPro PT Multicert Global Indonesia (LSPr-072-IDN) LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro - Kementerian Perindustrian SNI 8896:2020, Keju mozarella SNI 01-3709-1995, Rempah-rempah bubuk SK No. 253/KEP/BSN/8 /2022 tgl 11 Agustus 2022 SK No. 251/KEP/BSN/8 /2022 tgl 11 Agustus 2022 s/d 10 Agustus 2024 s/d 10 Agustus 2024 (LSPr-010-IDN) LSPro Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian SNI 6688:2011, Tekstil - Kain rajut untuk pakaian olahraga SK No. 252/KEP/BSN/8 /2022 tgl 11 Agustus 2022 s/d 10 Agustus 2024 (LSPr- 023-IDN) LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN) SNI 07-1579-1989, Baja karbon dan baja panduan Batangan untuk pengerjaan dingin SK No. 240A/KEP/BSN /8/2022 tgl 2 Agustus 2022 s/d 1 Agustus 2024 LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim, Kementerian Perindustrian SNI 3729:2008, Tepung sagu SK No. 273/KEP/BSN/8 /2022 tgl 24 Agustus 2022 s/d 23 Agustus 2024 (LSPr-018-IDN) 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Keterangan Ruang lingkup telah diakreditasi KAN (28 November 2022) 29
No. LSPro Ruang Lingkup SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) Masa berlaku (2 tahun) 12. LSPro PT Sucofindo ICS (LSPr-022-IDN) SNI 8863:2019, Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan SNI 8864:2019, Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk kekerasan jalan SK No. 282/KEP/BSN/9 /2022 tgl 2 September 2022 s/d 1 Septemb er 2024 SNI 8865:2019, Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan SNI 8866:2019, Spesifikasi asbuton olahan kadar bitumen tinggi untuk perkerasan jalan 13. LSPro Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta, Kementerian Perindustrian SNI 8867:2019, Spesifikasi asbuton campuran panas hampar dingin SNI 04-2763-1992, Lampu pengatur lalu lintas SK No. 283/KEP/BSN/9 /2022 tgl 2 September 2022 s/d 1 Septemb er 2024 14. 15 (LSPr- 004-IDN) LSPro PT Intertek Utama Service (LSPr- 052-IDN) LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro - Kementerian Perindustrian SNI 8361:2022, Pakaian dalam wanita SNI 9098:2022, MInyak makan merah SK No. 363/KEP/BSN/1 0/2022 tgl 3 Oktober 2022 SK No. 437/KEP/BSN/1 1/2022 tgl 7 November 2022 s/d 2 Oktober 2024 s/d 6 Novemb er 2024 (LSPr-010-IDN) Rapat Penunjukan LSPro selama Tahun 2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Keterangan 30
No. LSPro Ruang Lingkup SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) Masa berlaku (2 tahun) 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Keterangan 31
Berikut adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang telah ditunjuk namun tidak dapat menproses akreditasi dalam jangka waktu dua tahun sehingga Penunjukkan LS Pro tersebut harus di cabut. Tabel III.5 Daftar SK Kepala BSN Tentang Pencabutan LPK No LSPro Lingkup Kepka Pencabutan 1 LSPro PT Multicert Global Indonesia (LSPr-072-IDN) SNI ISO 13500:2017, Industri minyak dan gas bumi - Material lumpur pemboran - Spesifikasi dan pengujian SK No. 197/KEP/BSN/7/2022 tgl 5 Juli 2022 2 LSPro PT IAPMO Group Indonesia SNI 19-4059-1996, Kantong plastik untuk pembibitan tanaman SK No. 383A/KEP/BSN/10/2022 tgl 11 Oktober 2022 (LSPr-054-IDN) Ruang lingkup telah diakreditasi KAN (28 November 2022) 3 LSPro PT Intertek Utama Service SNI 8914:2020, Tekstil - Masker dari kain SK No. 529A/KEP/BSN/12/2022 tgl 1 Desember 2022 (LSPr- 052-IDN) 3. Rekomendasi hasil kajian pengendalian standar Kegiatan pengendalian Penerapan standar yang dilaksanakan melalui program monitoring dan uji petik menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disampaikan ke stakeholder terkait. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut: a. Merekomendasikan ke unit yang relevan di BSN untuk meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SNI untuk produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk. b. Merekomendasikan ke KAN untuk meningkatkan kinerja LSPro yg sudah diakreditasi, termasuk tindakan lain yg diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk terhadap SNI. c. Meminta klarifikasi ke pelaku usaha terkait kesulitan dalam pemenuhan persyaratan SNI kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk. d. Meminta kepada unit terkait BSN untuk dapat melakukan kaji ulang SNI dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan yg dihadapi oleh pelaku usaha untuk produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 32
e. Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui surat dan promosi produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, minyak goreng kelapa, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk. 4. Rekomendasi hasil kajian penerapan regulasi teknis berbasis SNI dan notifikasi regulasi di TBT WTO, serta spesific trade concern Indonesia dan negara anggota WTO yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Kebijakan terkait dengan penanganan hambatan teknis perdagangan untuk meningkatkan akses pasar pelaku usaha melalui pemenuhan terhadap regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian mencakup pelaksanaan notifikasi rancangan dan regulasi teknis, analisis tanggapan dan pengajuan enquiry, serta pengajuan specific trade concern dalam forum TBT WTO. Pada tahun 2022 capaian terkait dengan kebijakan ini sebanyak 199 rekomendasi dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel III.6 Jumlah Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Kebijakan Jumlah Notifikasi regulasi teknis 16 Analisis tanggapan dan pengajuan enquiry 62 Pengajuan Specific Trade Concern 5 Pemberian tanggapan Specific Trade Concern 5 Notifikasi pada tahun 2022 sebanyak 16 notifikasi, terdiri dari 12 notifikasi regular dan 4 notifikasi addendum. Tanggapan dan pemantauan yang dilakukan terhadap rancangan regulasi Anggota WTO dan sebaliknya adalah sebanyak 62 tanggapan. Gambar III.1 Jumlah Notifikasi Indonesia Periode 2012-2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 33
Tahapan penanganan hambatan teknis dilakukan melalui analisis monitoring regulasi yang dilakukan terhadap kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dari analisis regulasi, standar dan penilaian kesesuaian serta nilai ekspor yang dilakukan setiap hari dan diinformasikan secara mingguan, selanjutnya dibahas dalam kelompok kerja dan diajukan dalam komnas untuk ditetapkan posisi Indonesia dan disampaikan baik ke enquiry point Anggota WTO, pertemuan bilateral dan sidang regular TBT WTO yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun. Gambar III.2 Tahapan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan dalam Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan Komite nasional penanganan hambatan teknis perdagangan yang terdiri dari berbagai K/L dan stakeholder lainnya yang terkait. Untuk membahas isu hambatan teknis perdagangan terdapat 14 Kelompok Kerja sebagaimana digambarkan dalam struktur berikut. Gambar III.3 Struktur Komnas dan Kelompok Kerja Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 34
Pada tahun 2022 Indonesia mengajukan STC dalam sidang TBT WTO yang dilakukan 3 kali yaitu pada: Tabel III.7 Rangkaian Pertemuan Sidang TBT WTO Tahun 2022 Tanggal Kegiatan 10 Februari Informal meeting 8 Maret Thematic Session on Accreditation 9-11 Maret Pertemuan Reguler 27 April Informal meeting 29 Juni Informal meeting 12 Juli Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members (MSMEs) and Transparency 13-15 Juli Pertemuan Reguler 13 Oktober Informal meeting 15 November Thematic Session on GRP and Standard Development in Codex 16-18 November Pertemuan Reguler Dalam seluruh pertemuan Thematic Session yang diselenggarakan sebelum Sidang Komite TBT, BSN ataupun K/L telah berpartisipasi mengirimkan perwakilan sebagai narasumber (pembicara) terkait dengan topik yang dibahas. Tabel III.8 Narasumber Indonesia dalam Pertemuan Thematic Session Sidang TBT WTO Judul Thematic Session Judul Presentasi Pembicara Thematic Accreditation Session on on Thematic Regulatory Cooperation between Members (MSMEs) and Transparency Session Thematic Session on GRP Indonesia Accreditation Policy in Supporting The Acceptance of Export Product Indonesia's Experience on Promoting Standard Implementation the MSMEs to Implementation Of GRP Food In Formulating Safety Regulations In Indonesia Raharjo Sugeng (Direktur Sistem dan Harmoniasai Akreditasi) Dr. Zakiyah (Deputi Penerapan dan Kesesuaian) Anisyah (Direktur Standardisasi dan Pangan Olahan, BPOM) Bidang Standar Penilaian Pembahasan informal meeting yang dilakukan bersama Sekretariat WTO dan Anggota, membahas mengenai Proposal Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagai dasar dalam penentuan metode penilaian kesesuaian. Indonesia menyampaikan masukan melalui JOB/TBT/439 tanggal 8 Februari 2022 tentang masukan mengenai prinsip risk 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 35
assessment dan penggunaan prosedur penilaian kesesuaian berbasis standar internasional seperti ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17050, ISO/IEC 17067 dalam melakukan determinasi penilaian resiko. Selain itu Indonesia juga mengusulkan untuk menggunakan MRA di bawah skema ILAC dan IAF untuk memfasilitasi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Dokumen Proposal Penilaian Kesesuaian dilanjutkan ISO/IEpembahasannya menjadi dokumen Element Paper: Draft Elements for the Non-Prescriptive Practical Guidelines to Support Regulators in the Choice and Design of Appropriate and Proportionate Conformity Assessment Procedures (JOB/TBT/438). Dokumen tersebut berisi tentang pertimbangan umum, prinsip prosedur penilaian kesesuaian, dan jenis (tipe) penilaian kesesuaian. Indonesia memberikan tanggapan terkait draft Element Paper melalui dokumen JOB/TBT/460 tanggal tanggal 13 Mei 2022, yang mengusulkan untuk memasukkan aspek Market Surveillance yang ditentukan oleh Pemerintah dalam menentukan prosedur penilaian kesesuaian serta perlunya justifikasi atau petunjuk lanjutan bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan penilaian kesesuaian. Dalam pertemuan Sidang Reguler Komite TBT tahun 2022, dibahas mengenai kebijakan yang menghambat perdagangan Indonesia seperti pemberlakuan Indian Standard dan sertifikasi produk kertas fotokopi Indonesia ke India, hambatan ekspor ban, hambatan pendaftaran produk pangan olahan Indonesia ke China, penurunan batas residue pestisida Uni Eropa serta hambatan ekspor produk oleokimia ke India. Lebih lanjut, Indonesia menerima STC terkait dengan kebijakan halal, PP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, kuota impor, penilaian kesesuaian produk AC serta rancangan peraturan SKEM pada produk elektronik. Lebih lanjut, STC yang dibahas dapat dilihat pada daftar berikut: Tabel III.9 STC yang diajukan oleh Indonesia dalam Sidang TBT WTO NO Negara / STC Ofensif 1 India - Plain Copier Paper (Quality Order) 2020 (G/TBT/N/IND/140) 2 India - Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles 3 China - General Administration of China Custom (GACC) Decree 24 4 EU - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products (G/TBT/N/EU/908) 5 India - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances Pelaku usaha Plain Copier Paper Indonesia menyampaikan telah mendapatkan Bureau of Indian Standards (BIS) license sebagai persyaratan ekspor sehingga saat ini sudah tidak terdapat hambatan ekspor produk kertas foto kopi. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 36
Tabel III.10 STC yang diajukan kepada Indonesia dalam Sidang TBT WTO NO STC Defensif 1 Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 and its implementing regulations 2 Government Regulation 28 of 2021 - Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act" 3 Import quota and SNI certification requirements 4 Remote factory audit for air conditioners 5 Draft decree regarding Minimum Energy Performance (SKEM) and Energy Saving Label for various products Dalam rangkaian pertemuan Sidang TBT WTO, dilaksanakan pula Pertemuan bilateral untuk membahas perkembangan isu terkait STC yang diajukan Indonesia dan sebaliknya, yakni : Tabel III.11 Pertemuan Bilateral Indonesia dalam Sidang TBT WTO Negara Isu yang dibahas Amerika Serikat Perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021 Uni Eropa Perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021 India Perkembangan isu hambatan ekspor kertas fotokopi, produk ban serta produk oleokimia Indonesia Thailand Perkembangan kebijakan sertifikasi SNI produk AC Indonesia Selain pertemuan bilateral, Indonesia mengadakan kegiatan Webinar Session on the Implementation of Halal Assurance System in Indonesia pada tanggal 7 Maret 2022 dengan seluruh Enquiry Point Anggota WTO. Pertemuan yang dibuka oleh Deputi PSPK BSN tersebut membahas mengenai daftar enquiry atau pertanyaan yang disampaikan kepada Indonesia terkait dengan notifikasi regulasi halal dan adendumnya yakni G/TBT/N/IDN/131, G/TBT/N/IDN/134, G/TBT/N/IDN/138, G/TBT/N/IDN/139 dan G/TBT/N/IDN/140. Pertemuan yang dihadiri oleh 132 peserta melalui zoom tersebut secara daring, menyampaikan mengenai respon Indonesia terhadap pertanyaan yang diajukan seputar notifikasi halal BPJPH. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 37
5. Rekomendasi di bidang STRACAP dari proses berdasarkan perundingan atau kesepakatan internasional yang untuk ditindaklanjuti oleh stakeholder Perundingan perdagangan internasional selama Tahun 2022 telah dilakukan melalui partisipasi aktif dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Perundingan yang dilakukan merupakan satu kesatuan perjanjian yang komprehensif di berbagai bidang yang membentuk satu Trade Agreement (TA) dimana isu SPK menjadi salah satu Chapter/Article dalam TA tersebut dan BSN bertindak sebagai lead negotiatornya. Rangkaian perundingan dilakukan baik di forum bilateral (IEUCEPA, IUAECEPA, IETO TETO Taiwan), regional (ACCSQ dan beberapa perundingan ASEAN+1 FTA), dan multilateral (Trade Policy Reviews WTO dan Implementasi The Trade Facilitation Agreement WTO). Gambar III.7 Sidang IEU-CEPA ke-12 (hybrid) Gambar III.8 Sidang I-UAE CEPA ke-2 (hybrid) Isu utama bidang SPK yang dinegosiasikan meliputi standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, dan isu pendukung lain yang dipandang penting seperti transparansi, kerjasama, konsultasi/penyelesaian sengketa, contact point, dan isu lain berdasarkan kesepakatan bersama. Berkebnaan dengan perundingan bilateral, rekomendasi posisi Indonesia yang telah disampaikan pada beberapa forum, yaitu: - Perundingan Indonesia Canada CEPA WG STRACAP - Perundingan Indonesia UEA CEPA WG STRACAP - Perundingan Indonesia EU CEPA WG TBT 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 38
Selain tersebut diatas, Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga telah menyelesaikan posisi Indonesia pada perundingan dengan negara mitra dan sekarang dalam tahap implementasi baik di forum bilateral (Indonesia-Australia/IACEPA), regional (ASEAN- Canada/ACAFTA ASEAN-China/ACFTA, ASEAN-Australia New Zealand/AANZFTA, Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). Pemanfaatan perundingan di bidang SPK tersebut telah dilakukan melalui perumusan program kerja bersama dengan K/L dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur mutu yang ada agar program kerja yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran. IACEPA dilakukan melalui koordinasi dengan BAPPENAS yang merupakan institusi yang bertanggung jawab di bidang cooperation yang meliputi bidang Agrifood, Advanced Manufacturing dan Services yang secara umum hasil dari kerjasama tersebut adalah pembukaan akses pasar yang lebih luas (greater market access), pasar yang terintegrasi lebih baik (better integrated markets) dan penguatan keterampilan (enhanced skills). Khusus terkait SPK, BSN secara intens terlibat dalam penyusunan Annual Work Plan Economic Cooperation Program IA - CEPA yang dikoordinasikan dengan Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional - BAPPENAS. Bersamaan dengan BSN saat ini mengusulkan program di Bidang STRACAP sebagai bagian dari Annual Work Plan Economic Cooperation Program IA - CEPA, yaitu: Implementasi 1. 2. Empowering Local Stakeholders in Maximizing the Benefit of the Implementation IA CEPA Standards Harmonization Indonesia and Australia in Enegy Sectors Implementasi perundingan juga dilakukan BSN melalui Direktorat SPSPK juga berperan aktif dalam kegiatan implementasi Indonesia EFTA CEPA melalui Working Group kerja sama ekonomi dan pembangunan kapasitas (ECCB) yang dikoordinaskan oleh Direktorat Kerja Sama Intra dan Antar kawasan Amerika dan Eropa. Rekomendasi/Proposal BSN telah diterima dalam Program Quick-Win ECCB I-EFTA CEPA untuk dilaksanakan Tahun 2023 sebagaiman disampaikan pada Tabel dibawah ini. Tabel III.12 Proposal yang diterima dalam ECCB IEFTA CEPA No Tema Tahun SDGs Terkait 1. 2. Technical Assistant for Biology Reference M aterial Production Strengthening Indonesia's SDGs Through National Platform on Voluntary Sustainability Standard 2023 2023 - 2025 Implementasi ACFTA dan AANZFTA dikoordinasikan oleh BSN dengan institusi teknis (BPOM, KEMENPERIN, KEMDAG, KOMINFO, KEMTAN). Khusus untuk ACFTA bidang yang disepakati meliputi Healthcare (Cosmetics, Traditional Medicines, Health Supplements), Prepared Foodstuff, Electrical and Electronic Equipment, Wood-based, dan Automotives. Selanjutnya, untuk AAZFTA bidang yang disepakati meliputi Good Regulatory Practices (GRP), International Standard Engagement dan Technical Capacity Building di bidang Food and Beverages, Cosmetics dan Health Supplement. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 39
Disamping itu, sebagai tahap persiapan dalam keketuaan ASEAN 2023, BSN telah mengajukan Priority Economic Deliverable (PED) yang mengambil topik spesifik pada isu SDGs. PED yang mengambil judul Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support SDG ini akan memberikan rekomendasi bagi ACCSQ member dalam mengharmonisasi standar yang memiliki parameter implementasi SDGs. Dalam teknis yang mendukung pengembangannya, BSN telah melakukan konsultasi dengan lintas kementerian (KEMLU, KEMENKO Perekonomian, KEMDAG) dan ASEAN secretaraiat untuk mengusulkan Concept Note PED tersebut dan menargetkan penyelesainannya pada September 2023. Diharapkan dengan penyelesaian PED ini, produk ASEAN khususnya Indonesia dapat berdaya saing dengan menambah keunggulan pada aspek sustainability yang menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan aspek kesehatan dan keamanan bagi konsumen. Sementara itu, peran aktif BSN dalam Trade Policy Review - WTO dilakukan dengan melakukan analisis dan tinjauan terhadap kebijakan bidang SPK yang diterapkan oleh anggota WTO guna melihat apakah kebijakan tersebut sejalan dengan aturan WTO dan tidak menciptakan hambatan teknis perdagangan (TBT). Program TPR Tahun 2022 adalah sebagai berikut: Tabel III.13 Program TPR Tahun 2022 No Negara Ghana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 United States 10 Seychelles 11 Brazil 12 Barbados Djibouti 13 14 Mexico 15 Moldova, Republic of New Zealand Switzerland, Liechtenstein, Pakistan United Arab Emirates Guyana Panama Georgia Tanggal Diskuasi TPR 21 and 23 June 2022 1 and 3 June 2022 18 and 20 May 2022 30 March and 1 April 2022 22 and 24 March 2022 2 and 4 March 2022 24 and 26 January 2022 12 and 14 January 2022 14 and 16 December 2022 5 and 7 December 2022 23 and 25 November 2022 25 and 27 October 2022 12 and 14 October 2022 5 and 7 October 2022 20 and 22 July 2022 Implementasi WTO TFA di tahun 2021 fokus pada perumusan mekanisme kesekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan) yang merupakan salah satu syarat implementasi TFA serta penunjukan focal point pada K/L terkait. Bersamaan denganitu sepanjang Tahun 2021 BSN secara aktif terlivbat dalam beberapa diskusi sekaligus mengikuti perkembangan Voluntary Sustainable Standar (VSS) Bersama UNFSS. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan, Sebagian besar permasalahan yang timbul dikarenakan adanya kesenjangan (gap/level of playing field) dalam infrastruktur mutu yang ada yang diharapkan dapat terjembatani melalui kesepakatan perundingan ini. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 40
6. Rekomendasi Kelompok Kerja Pengelolaan Penilaian Kesesuaian (KKPPK) KKPPK telah memberikan 4 tanggapan pada sekretariat IECEE pada tahun 2022. Tanggapan pertama berupa usulan untuk mengurangi biaya iuran IECEE tahun 2023 untuk Member Body dari CHF 2.400.00 menjadi CHF 2.000.00 dikarenakan pemerintah Indonesia memfokuskan penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi. Tanggapan kedua terkait IECEE-CMC/2401/DV mengenai Global Impact Fund. Global Impact Fund (GIF) merupakan usulan rencana strategis IEC untuk mendukung pelaksanaan kerja IEC untuk mengatasi tantangan global. Sesuai dengan Operational Rules yang telah disetujui, UKM akan diberikan hibah untuk mengatasi tantangan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) seperti limbah elektronik, akses energi, efisiensi energi atau perubahan iklim dengan menerapkan Standar Internasional IEC dan/atau Sistem Penilaian Kesesuaian IEC di Negara tertentu. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, IEC Board memutuskan untuk meluncurkan IEC Global Impact Fund melalui donasi tahunan sebesar 1% dari Modal & Cadangan IEC selama tiga tahun fase percontohan. Jumlah tersebut akan dipindahkan ke cadangan khusus dan akan tercermin dalam akun 2022. Pada prinsipnya, kontribusi 1% juga akan diterapkan pada tahun 2023 dan 2024. Perlu dicatat bahwa IEC Board menyetujui alokasi untuk seluruh IEC, termasuk Sistem CA IEC, yang akan didiskusikan dalam Komite Manajemen masing-masing. Oleh karena itu, keputusan IEC Board untuk meluncurkan GIF memberikan kontribusi dari sistem IEC CA termasuk IECEE dari 1% dari Modal & Cadangan per tahun selama tiga tahun (2022-2024), dengan IECEE CMC direkomendasikan untuk mendukung hal ini. Hasil tanggapan menyetujui dokumen IECEE- CMC/2401/DV. Rekomendasi ini dibuat dengan pertimbangan bahwa Global Impact Fund diharapkan mempunyai manfaat bagi IECEE untuk memperkuat visibilitas IECEE, membantu IECEE dikenal di wilayah baru, dan membangun hubungan baru dan berpotensi menjalin kemitraan strategis baru. Namun, Sekretariat IECEE harus mengirimkan laporan penggunaan dana tersebut kepada semua Member Body dan menyusun suatu dokumen yang menyatakan kriteria small medium entreprises yang mendapatkan funding. Tanggapan ketiga adalah penyampaian dukungan atas pembuatan TF (Task Force) "SMART" sesuai dokumen IECEE-CMC/2408/DV. "SMART" adalah program bersama antara International Electrotechnical Commission (IEC) dan ISO, "SMART" mengacu pada format, proses, dan alat yang diperlukan bagi pengguna (human and technology-based) untuk berinteraksi dengan standar. Solusi digital ini melayani kebutuhan semua pemangku kepentingan, mulai dari industri, regulator, dan pengguna akhir hingga masyarakat secara keseluruhan. Untuk mendukung kerja SMART CA (conformity assessment) Group, sekretariat IECEE meminta persetujuan Member Bodies IECEE untuk menyetujui pembuatan TF "SMART". Hasil tanggapan menyetujui pembuatan TF (Task Force) "SMART" guna mengikuti dan mengevaluasi kerja JCG (Joint Coordination Group antara IEC SMART TF dan ISO SMART-SG) dalam kaitannya dengan SMART Standards dan CA, dan mengembangkan pandangan IECEE tentang aktivitas SMART yang sedang berlangsung. Tanggapan keempat, Terkait informasi dari secretariat IECEE mengenai adanya perubahan sistem penagihan. Agar transfer tagihan dapat berjalan dengan lancar dan agar sistem baru IECEE selalu terbarui. IECEE meminta konfirmasi kepada MB, kepada siapa 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 41
faktur Iuran Tahunan harus ditujukan. Sebagai catatan bahwa untuk invoice dalam bentuk (.pdf) dan terdapat satu nama yang dapat muncul di invoice. Namun IECEE akan dapat mengirim email dengan faktur ke orang yang berbeda. Tanggapan dilakukan dengan penyampaian informasi kepada Sekretariat IECEE untuk nama pada invoice adalah Bapak Zul Amri dari Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi BSN, dan tagihan dapat ditujukan ke email kerj_int@bsn.go.id dan zul@bsn.go.id. (cc) cbscheme@bsn.go.id, sekre.dir.spspk@bsn.go.id, aries@bsn.go.id, serta deni.darmawan@bsn.go.id. Hal tersebut sebagai antisipasi dan update sistem penagihan terbaru dari IECEE yang perlu disampaikan oleh seluruh member body. 7. Rekomendasi Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (KKPrS) Sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian diperlukan sebagai acuan stakeholder dalam melaksanakan penerapan standar sesuai dengan peranannya agar dapat mencapai tujuan standar, yaitu sebagai referensi pasar dalam melindungi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dalam memfasilitasi perdagangan khususnya meningkatkan daya saing produk nasional. Forum penerapan standar dan penilaian kesesuaian menjadi hal penting untuk dijadikan program dalam sistem penerapan standar guna membahas hal-hal terkait penelaahan serta isu strategis mengenai penerapan standar secara nasional maupun internasional. Untuk itu, dilaksanakanlah rapat koordinasi pembahasan terkait penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang disebut dengan KKPrS bersama K/L serta asosiasi terkait. Rapat pembahasan diprogramkan sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu) kali dilakukan untuk penyusunan program selama 1 tahun kedepan dan 3 (tiga) kali dilakukan untuk pembahasan topik sesuai dengan program yang ditetapkan. Pada tahun 2022, program yang direncanakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KKPrS serta isu yang sedang berkembang secara nasional. Jumlah rapat yang dapat diselenggarakan juga telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang mengalami pemotongan karena adanya pandemic Covid-19. Tema yang dibahas dalam rapat KKPrS adalah tema yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi KKPrS. Materi yang dibahas dikembangkan dari 4 (empat) tugas fungsi KKPrS, antara lain: 1. Melakukan penelaahan dan mengusulkan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian; 2. Melakukan penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional; 3. Mengusulkan program peningkatan penerapan standar; dan 4. Mengusulkan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan infrastruktur pendukung penerapan standar. Forum menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan untuk dapat menjadi acuan BSN dalam menyusun dan menetapkan kebijakan yang dapat diterapkan guna peningkatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, sehingga capaian untuk kegiatan ini dapat dikatakan 100%. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 42
8. Rekomendasi kebijakan masa transisi penerapan SNI Sesuai dengan pemenuhan tugas dari BSN yaitu menetapkan Rancangan SNI menjadi SNI serta melakukan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang dan menghasilkan rekomendasi SNI baru, SNI revisi dan Abolisi SNI, maka Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki tugas untuk mengkaji masa transisi SNI revisi. Kegiatan kaji ulang masa transisi SNI revisi dilakukan untuk memberikan ruang kepada penerap SNI untuk menyesuaikan perubahan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses dan/atau personal. Penentuan masa transisi pada SNI revisi didasarkan pada jumlah penerap SNI, signifikansi perbedaan SNI lama dan baru, serta kesiapan sarana prasarana dari penerap SNI tersebut. Pembahasan dilakukan dengan berkoordinasi kepada para penerap SNI dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat teknis. Proses kegiatan kaji ulang masa transisi SNI Revisi dilakukan beberapa tahap, diantaranya yaitu:
Identifikasi SNI, proses ini dilakukan dengan mengelompokkan sesuai jenis SNI (produk, metode uji, sistem, personil, jasa, proses), dan sifat SNI (sukarela/ wajib) Pengecekan Penerap SNI, proses ini dilakukan dengan mengecek pada sumber data LPK yang telah diakreditasi oleh KAN baik untuk Laboratorium Uji maupun Lembaga Sertifikasi. Analisis Perbedaan SNI, proses ini dilakukan dengan membandingkan SNI lama dan baru sehingga bisa dilihat perubahan yang ada cukup signifikan atau tidak Rapat Koordinasi dengan Penerap, rapat ini dilakukan untuk membahas kesiapan penerap, dan gap analysis SNI untuk mendapatkan kesepakatan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam masa transisi SNI. Kegiatan masa transisi dimulai pertama kali pada tahun 2019 yang khusus membahas SNI revisi tahun 2017-2018 yang belum ditetapkan masa transisinya. Jumlah SNI revisi yang telah masuk datanya dari bagian Hukum dari tahun 2017 sampai tahun 2022 sebesar 781 SNI, dengan rincian pada gambar III.6. Jumlah SNI 181 148 145 106 110 91 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Gambar III. 6 Jumlah Data SNI Revisi dari Bagian Hukum 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 43
Kegiatan kaji ulang masa transisi tahun 2021 ini dilakukan minimal 1 bulan 1 kali, dimulai pada bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Pembahasan masa transisi ini berdasarkan SK SNI revisi yang terdata dari Bagian Hukum BSN dengan berbagai jenis SNI, antara lain SNI metode uji, SNI produk, SNI sistem maupun SNI proses. Sampai dengan tahun 2022, total SNI revisi yang dibahas sebanyak 759 SNI, terdiri dari SNI revisi penetapan tahun 2017 sebanyak 148 SNI, tahun 2018 sebanyak 106 SNI, tahun 2019 sebanyak 145 SNI, tahun 2020 sebanyak 110 SNI, SNI tahun 2021 sebanyak 181 SNI dan SNI tahun 2022 sebanyak 69. Adapun gambaran dari hasil pembahasan masa transisi serta jumlah SNI yang belum dibahas, dapat dilihat pada gambar III.7. Dari total SNI revisi tersebut menghasilkan 11 kebijakan masa transisi yang dinyatakan dalam 10 usulan penetapan masa transisi. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan yaitu adanya 10 kebijakan berbasis penelitian dalam rangka penetapan masa transisi SNI sukarela, sehingga seluruh capaian di tahun 2022 untuk kegiatan masa transisi SNI revisi 100% terpenuhi. Data masa penetapan masa transisi yang telah dibahas dapat dilihat pada lampiran II. SNI Revisi Tahun Penetapan : 759 2017 : 148 SNI 2018 : 106 SNI 2019 : 145 SNI 2020 : 110 SNI 2021 : 181 SNI 2022 : 69 SNI yang belum dilakukan pembahasan Gambar III. 7 Perkembangan Data SNI Revisi s.d Tahun 2022 yang Telah Dibahas 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 44
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tabel III.14 Keputusan Kepala BSN Tentang Penetapan Masa Transisi SNI Tahun 2022 Nomor Judul Ruang Lingkup 85/KEP/BSN/4/2022 PENCABUTAN 11 (SEBELAS) Perikanan STANDAR NASIONAL INDONESIA 131/KEP/BSN/5/2022 PENETAPAN MASA TRANSISI Pangan STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2022 228/KEP/BSN/7/2022 PENCABUTAN SNI lEC/ISO Manajemen Risiko 31010:2016 MANAJEMEN RISIKO TEKNIK PENILAIAN RISIKO 229/KEP/BSN/7/2022 PENCABUTAN SNI 7188.7:2016 Ekolabel KRITERIA EKOLABEL - BAGIAN 7: KATEGORI PRODUK TAS BELANJA PLASTIK DAN BIOPLASTIK MUDAH TERURAI 231/KEP/BSN/7/2022 PENETAPAN 12 (DUA BELAS) MAS Material, Peternakan dan A TRANSISI STANDAR NASIONAL Perikanan INDONESIA REVISI TAHUN 2022 353/KEP/BSN/9/2022 PENETAPAN 9 (SEMBILAN) Kendaraan & Peralatan, MASATRANSISI STANDAR Perkebunan dan Kimia NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2022 354/KEP/BSN/9/2022 PENCABUTAN 1 (SATU) STANDAR Analisis Sensori NASIONAL INDONESIA YANG DIREVISI 386/KEP/BSN/10/2022 PENETAPAN 10 (SEPULUH) MASA Bangunan Kapal & TRANSISI STANDAR NASIONAL Konstruksi Kelautan INDONESIA REVISI TAHUN 2022 555/KEP/BSN/12/2022 PENCABUTAN 1 (SATU) STANDAR Produk Kopi NASIONAL INDONESIA 556/KEP/BSN/12/2022 PENETAPAN 5 (LIMA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2022 Makanan dan Minuman 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 45
9. Rekomendasi Program Nasional Regulasi Teknis Sesuai PBSN 7 Tahun 2020, Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) adalah usulan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh tata cara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan pemberlakuan regulasi teknis yang baik. Proses publikasi dan penetapan PNRT mencakup: Gambar III. 8 Mekanisme PNRT Sesuai PBSN No.7 Tahun 2020 PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2022 mencakup 24 judul SNI terdiri dari usulan 1 SNI dari BATAN/BRIN, 1 SNI dari BIG dan 22 SNI dari Kemenperin (Daftar lengkap sebagaimana lampiran III. Selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait dengan pembahasan pada tahun 2022 sebanyak 4 SNI, dengan rincian:
3 SNI terkait kaca untuk bangunan - kaca isolasi, Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin, Kaca Pengaman untuk Sarana Perkeretaapian yaitu SNI ISO 20492-2:2014, SNI 8801:2019, SNI 8822:2019, usulan regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian. 1 SNI terkait profil metadata spasial Indonesia, SNI 8843-1:2019, usulan regulasi teknis dari BIG. Selain itu, Pada tahun 2022 juga dilakukan pembahasan kajian RIA, perumusan regulasi teknis dan/atau evaluasi pemberlakuan untuk 16 SNI, yaitu terkait:
5 SNI Bahan baku plastik untuk Polipropilena, Polietilena (PE), Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif, Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas, Resin polivinil klorida (PVC), SNI 0594:2011, SNI 7808:2012, SNI 8432:2017, SNI 8887:2020, SNI 59:2017; 2 SNI terkait Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng, tuna dalam kemasan kaleng untuk revisi SNI 8222:2016 dan SNI 8223:2016; 2 SNI terkait Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga, Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial, SNI 8660:2018, SNI 7613:2019; 2 SNI terkait Modul LED, Lampu LED swa-balast, SNI IEC 62612:2016, SNI IEC PAS 62717:2015; 2 SNI terkait Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool dan amandemennya, SNI 8421:2017, SNI 8421:2017/Amd.1:2020; 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 46
• 1 SNI terkait Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas, SNI 9040:2021; 1 SNI Kertas Pembungkus Rokok, SNI 3755:2019 dan; 1 SNI Pati Jagung, SNI 8523:2018. Sehingga capaian pembahasan kebijakan harmonisasi regulasi berbasis SNI selama tahun 2022 yaitu 20 kebijakan yang ditindaklanjuti. Sedangkan untuk persentasi PNRT dan penetapan regulasi dari PNRT yang diusulkan dapat dilihat dalam gambar berikut. 120 111 100 80 57 61 57 60 46 36 40 20 5 2 0 11 4 21 24 0 0 2015
-2016 2016
-2017 2017
-2018 2018
-2019 2019
-2020 2020
-2021 2022 PNRT Ditetapkan menjadi Regulasi Gambar III. 9 Progres PNRT dan Regulasi Yang Ditetapkan Periode 2015
-2022 58,3 60,0 40,0 19,3 20,0 4,5 3,5 0,0 8,7 0,0 0,0 2015
-2016 2016
-2017 2017
-2018 2018
-2019 2019
-2020 2020
-2021 2022 Persentase PNRT yang ditetapkan menjadi Regulasi Teknis Gambar III. 10 Persentase PNRT menjadi Regulasi Teknis Periode 2015
- 2022 Adapun pada tahun 2023, BSN telah menerima 59 usulan rencana PNRT terdiri dari 1 usulan SNI ESDM, 1 SNI usulan BIG, 2 SNI usulan KKP, serta 49 SNI dan 6 Non
-SNI usulan Kementerian Perindustrian untuk dapat ditetapkan menjadi wajib. Terhadap usulan tersebut telah dilakukan penelaahan berdasarkan validitas SNI, kesiapan Lembaga penilaian kesesuaian, pelaku usaha serta potensi duplikasi dengan regulasi yang telah berlaku dan 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 47
pertimbangan analisis dampak regulasi. Rencana pemberlakuan SNI secara wajib tahun 2023 tersebut telah ditayangkan pada website BSN untuk mendapat masukan dari pihak- pihak yang berkepentingan, terhitung tanggal 4 November sampai 4 Desember 2022. Dalam tahap konsultasi publik terdapat masukan dari stakeholder terkait pati jagung (SNI 8523:2018) dan telah dilakukan koordinasi dan tindaklanjut dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi K/L, penetapan PNRT tahun 2023 adalah 52 SNI karena:
terdapat duplikasi pengajuan untuk pemberlakuan SNI BjLS (Baja Lembaran Lapis Seng) warna; dan terdapat 6 pengajuan non-SNI yang tidak dapat masuk dalam PNRT mengingat hal ini diluar cakupan dalam PBSN 7 tahun 2020, bahwa usulan PNRT hanya berlaku untuk SNI yang akan diberlakukan secara wajib, dari usulan PNRT yang diajukan oleh Kemenperin. Sehingga rencana PNRT kemenperin yang dilanjutkan terdapat 48 Usulan SNI valid. Rincian PNRT Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.15 Rencana dan Penetapan PNRT 2023 No Jumlah Keterangan 1 2 Kementerian/ Lembaga Kementerian Perindustrian Kementerian Kelautan dan Perikanan PNRT 48 SNI 2 SNI Rencana PNRT 48 SNI valid - 1 SNI duplikasi - 6 Non-SNI 2 SNI Lanjutan PNRT tahun sebelumnya 22 SNI
Non-SNI: PTC CPPOB, PTC GMP dan ST Revisi PermenKP No.58/Permen- KP/2016 merujuk pada SNI termutakhir 3 4 Kementerian ESDM BIG Jumlah 1 SNI 1 SNI 52 SNI 1 SNI 1 SNI 53 SNI + 6 Non SNI
1 SNI 23 SNI
PNRT tersebut telah dilakukan publikasi melalui sistem informasi BSN, serta disampaikan kepada K/L terkait. Sebagaimana ketentuan dalam PBSN No.7 Tahun 2020, dalam hal mendesak, K/L terkait dapat mengusulkan pengurangan atau penambahan terhadap SNI yang akan diberlakukan wajib dalam PNRT. Penetapan 52 SNI dalam PNRT 2023 sebagaimana Lampiran IV sebagai skala prioritas bagi K/L terkait dalam merumuskan regulasi teknis berbasis SNI. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 48
Dari total SNI dalam PNRT 2023 terdapat 14 (empat belas) SNI yang akan diberlakukan wajib yang telah tersedia kajian analisis dampak regulasi (RIA) dan beberapa telah dilakukan notifikasikan dalam forum TBT-WTO, diantaranya sebagai berikut: Tabel III.16 Ketersediaan RIA dan Progres PNRT 2023 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. No dan Judul SNI PNRT 2023 yang telah disertai RIA SNI 8421:2017, Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool SNI 8421:2017/Amd.1:2020 Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Amandemen 1 SNI 8887:2020, Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas SNI 7593:2020, Polietilena massa jenis density polyethylene/HDPE) untuk bahan baku pipa air minum SNI polietilena SNI 0594:2011, Polipropilena SNI Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif SNI 59:2017, Resin Polivinil Klorida (PVC) SNI 180:2021, Alat Pemadam Api Portabel (APAP) tinggi (high 7808:2018, Bijih plastik 8432:2017, Kementerian Pengusul Kementerian Perindustrian Keterangan (Progres) Telah dinotifikasikan ke TBT/WTO (G/TBT/N/IDN/130) dan tidak ada tanggapan dari negara anggota WTO Telah dinotifikasikan ke TBT/WTO/ (G/TBT/N/IDN/151) dan tidak ada tanggapan dari negara anggota WTO 9. 10. 11. 12. 13. 14. SNI 3755:2019, Kertas Pembungkus rokok SNI 8660:2018, Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga SNi 7613:2019, Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersil SNI 9040:2021, Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas- Persyaratan SNI 8843-1:2019, Profil metadata - Bagian 1: spasial Fundamental 19115- 1:2014,MOD) Indonesia (ISO Kementerian ESDM BIG Telah dinotifikasikan ke TBT/WTO(G/TBT/N/IDN/150) dan tidak ada tanggapan dari negara anggota WTO Kajian dan pembahasan pemberlakuan Kajian dan pembahasan pemberlakuan Kajian dan pembahasan pemberlakuan Kajian dan pembahasan pemberlakuan Kajian dan pembahasan pemberlakuan, tidak dinotifikasikan karena tidak terkait perdagangan internasional 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 49
1. 2. Capain lainnya terkait kegiatan harmonisasi regulasi teknis berbasis SPK adalah Koordinasi dan fasilitasi pembahasan regulasi teknis yang dilakukan sejak perumusan sampai telah ditetapkan di Tahun 2022 untuk 2 regulasi teknis yang ditetapkan. Regulasi tersebut yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 135.K.EK.07/DJE/2022 tentang standar kinerja energi minimum dan label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaat energi lampu light-emitting diode (LED) dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri sebagai revisi dari Peraturan Menteri Perindustrian No.86 Tahun 2019. Koordinasi dan fasilitasi pembahasan regulasi teknis lainnya diluar usulan PNRT, yaitu keterlibatan BSN dalam memberikan masukan dan tanggapan untuk beberapa regulasi, rencana kajian pemberlakuan, permintaan audiensi, pembahasan mekanisme pengawasan serta evaluasi pemberlakuannya yaitu: a. Berbasis SNI Tabel III.17 Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SNI No. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pembahasan Pembahasan Skema Revisi Pemberlakuan SNI tentang Sepatu pengaman secara wajib Audiensi SNI tentang Produk Gula Audiensi SNI tentang Produk mainan anak Pengawasan penerapan SNI tentang ampul dan vial gelas/kaca untuk obat suntik impor Petunjuk teknis pengawasan SNI tentang kompor gas Pembinaan dan pengawasan SNI tentang Modul fotovoltaik silikon kristalin Penerapan SNI tentang Katup tabung LPG Penerapan SNI Produk peranti listrik rumah tangga (Peralatan Dapur dan Pemanas Cairan) secara wajib Penerapan SNI tentang Produk tekstil Investasi dan Penerapan SNI tentang produk elektronika Koordinasi Pemberlakuan SNI Wajib sektor ILMATE Koordinasi penyusunan revisi Permenperin No. 23/M-IND.PER/4/2013 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada bahan Kimia dan menindaklanjuti penetapan SNI 9030-1 :2021 dan 9030-2 :2021 Koordinasi Penerapan dan Skema sertifikasi SNI tentang IndoGap Tanaman Pangan Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan Penyusunan SNI tentang Minyak makan merah dan potensi penerapannya Penyusunan RSNI tentang Knalpot dan rencana penerapannya Kebijakan Larangan dan Pembatasan Produk Ber-SNI Identifikasi Permasalahan Penerapan SNI Produk Katup Tabung Baja LPG Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Pembinaan dan Pengawasan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 50
3. 4. No. (20) (21) Pembahasan Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Pangan Fortifikasi Tahun 2022 Pembahasan benih tanaman pangan bertanda SNI b. Berbasis SPK lainnya Tabel III.18 Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SPK No. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Pembahasan Pembahasan Rancangan Peraturan BAPANAS keamanan dan mutu pangan segar Pembahasan Rancangan Peraturan BAPANAS tentang Kategori dan label pangan segar Pembahasan Rancangan Peraturan BAPANAS tentang Persyaratan mutu dan label beras Pembahasan Revisi Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori pangan olahan Pembahasan Rancangan Peraturan BPOM tentang Registrasi pangan olahan Pembahasan Rancangan Pedoman BIG Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU No. 20 Tahun 2019 tentang Sistem budidaya pertanian berkelanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden pembangunan pergaraman nasional Pembahasan Rancangan Pedoman Batasan maksimum residu pestisida dalam pangan olahan Pembahasan pengawasan PP No. 5 Tahun 2021 untuk sektor Kemenparekraf Kajian terkait Produk wajib bersertifikat halal di Indonesia Koordinasi dan Kajian terkait Laboratorium Halal di Labkesda Harmonisasi pendistribusian, dan penetapan harga Dimetil Eter sebagai bahan bakar Harmonisasi Rancangan Peraturan Kementerian Kominfo tentang Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas Mekanisme Pengawasan Perizinan Berusaha dan Kepatuhan Melaksanakan Standar dan Sertifikasi Usaha Sektor Parekraf Berbasis Risiko tentang Pengawasan tentang Penyusunan Standar tentang Percepatan Presiden Peraturan Rancangan tentang Penyediaan, (15) Finalisasi Rancangan Panduan Pemilihan Prosedur Penilaian Kesesuaian dengan informasi penilaian risiko untuk produk Electrical and electronic equipment yang diadopsi dari dokumen ASEAN Risk Assessment Guidelines, dan hasil dari pertemuan ISO virtual regional workshop on the use of conformity assessment activities and tools to achieve better regulatory outcomes. Penyelesaian Permasalahan dalam penerapan standar, baik berupa pertanyaan atau keluhan, dapat disampaikan oleh pemangku kepentingan, termasuk para pelaku usaha atau pihak penegak hukum dalam hal pengawasan, kepada BSN secara langsung atau melalui media elektronik seperti electronic mail (e-mail), telepon, sms, 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 51
fax, dan whatsapp. Permohonan penyelesaian permasalahan ini juga berdasarkan tindaklanjut dari pertanyaan yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui Pusat Hubungan masyarakat, Kerjasama, Layanan infrormasi BSN untuk ditindaklanjuti oleh unit terknis terkait di BSN termasuk Dit.SPSPK untuk penerapan SPK. Terkait penerapan standar, penanganan permasalahan penerapan standar dilakukan dengan menganalisis substansi permasalahan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, SNI, atau literatur lainnya yang relevan. Apabila diperlukan tindak lanjut atau informasi lainnya, maka akan dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti regulator yang memberlakukan SNI secara wajib. Selanjutnya hasil analisis akan disampaikan kepada pihak pemohon terkait. Selama tahun 2022, telah dilakukan penyelesaian terhadap 102 permohonan stakeholder yang diterima (101 yang diterima di tahun 2022 dan 1 yang diterima di di akhir tahun 2021) dengan jenis layanan terkait: a) b) c) d) e) f) g) Permintaan Produk/Standar Kebutuhan ketersediaan LPK untuk fasilitasi penerapan standar Permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI, termasuk tata cara memperoleh sertifikat SNI atau aturan impor, untuk: produk Permintaan penjelasan terkait isi/substansi standar Permohonan Saksi Ahli dan Pengisian BAP Pengaduan Penerapan SNI Lain-lain keterangan status pemberlakuan standar, mengenai: Gambar III. 11 Grafik Penanganan Permasalahan Penerapan SPK telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat atau komunikasi langsung dengan tersebut tersebut pihak yang menyampaikan aduan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, antara lain Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Industri/Perusahaan, Instansi Pemerintah, Asosiasi, dan Masyarakat Umum. Dalam hal ini, seluruh aduan tersebut (100%) (stakeholder). Stakeholder 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 52
Tabel dibawah ini merupakan data penanganan permasalahan penerapan SNI yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengaduan/permohonan informasi yang diterima adalah terkait permohonan keterangan status pemberlakuan standar apakah wajib atau sukarela dengan persentase 57% dari jumlah pengaduan yang diselesaikan di tahun 2022. Tabel III.19 Data Jenis Penanganan Permasalahan Penerapan SNI No Jenis Pengaduan Jumlah Topik Aduan Jumlah 1 Permintaan keterangan status Permohonan informasi status 58 pemberlakuan standar, 58 pemberlakuan / kewajiban mengenai: Produk/Standar penerapan SNI 2 Kebutuhan ketersediaan LPK 1 Informasi Lembaga Sertifikasi 1 untuk fasilitasi penerapan Produk (LS-Pro) untuk Kampas standar Rem Mobil 3 Permintaan informasi mengenai 23 Permohonan informasi terkait 23 cara menerapkan SNI, termasuk cara menerapkan SNI, termasuk tata cara memperoleh sertifikat tata cara memperoleh sertifikat SNI atau aturan impor, untuk: SNI atau aturan impor produk 4 Permintaan penjelasan terkait 1 Informasi SNI yang telah 1 5 isi/substansi standar Permohonan Saksi Ahli dan Pengisian BAP 7 ditetapkan untuk produk terkait Pengisian BAP dan menjadi Saksi Ahli 7 6 Pengaduan Penerapan SNI 4 Informasi Isu/Permasalahan 4 terkait penerapan SNI di lapangan 7 Lain-lain 8 a.) Informasi terkait Regulasi 2 Teknis SPK b.) Permohonan informasi untuk 2 mendapat SPPT SNI/fasilitasi untuk klarifikasi/konfirmasi c.) Permohonan informasi terkait 2 PNRT d.) Permohonan Audiensi, 2 Webinar dan Wawancara Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder, maka diperlukan upaya perbaikan kedepan, antara lebih erat dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholders terkait dan rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan stakeholders. lain: koordinasi yang 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 53
SASARAN 2 Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata Kelola SPK Tabel III.20 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Kinerja Satuan Capaian 2020 Capaian 2022 Target Realisasi %*) Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) Target % capaian 1. Presentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 Presentase 15 Organisasi dari Target 10 Organisasi (150%) 50 53 106% 70 73,6% Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, yang menjadi landasan penerapan SPK bagi kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan sektor dan regulasi di masing-masing sektor, termasuk dalam kerangka penerapan dan pelayanan SPK oleh pihak pemerintah maupun swasta. Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kessuaian (SPK) merupakan cara kerja (kerangka) terbaik dalam penerapan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, yang bertujuan untuk memastikan Kementerian /Lembaga/stakeholder untuk menerapkan kegiatan SPK secara efektif dan efisien sesuai tata kelola SPK di sektornya masing masing. Dalam Tata kelola SPK terdapat 4 (empat) elemen utama yang membentuk rantai nilai SPK sehingga dapat dilihat tingkat maturitas penerapan SPK di K/L, yaitu elemen pengembangan standar, elemen penerapan SPK, elemen penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran, dan elemen learning and growth. Berdasarkan kerangka tersebut dalam rencana strategis BSN tahun 2020-2024, tata kelola SPK ditetapkan sebagai strategi ke-3 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola ini merupakan upaya dalam SPK secara komprehensif dan menyeluruh, Strategi membangun dan memperbaiki tata kelola SPK di K/L sesuai dengan ketentuan, lebih lanjut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap SPK, serta penguatan infrastruktur mutu. Agar pelaksanaan evaluasi penerapan tata kelola SPK di organisasi pemerintah berjalan secara efektif maka dikembangkan "Panduan, kriteria dan indikator evaluasi tata kelola SPK". Panduan ini juga digunakan sebagai alat evaluasi tingkat maturitas tata kelola SPK. Kegiatan Tata kelola SPK pada tahun 2022 diantaranya sbb: 1. 2. 3. Koordinasi dan kelengkapan dari penilaian mandiri lokus lama Tahun 2021; Identifikasi, Sosialisasi dan pembimbingan pengisian kriteria dan indikator penilaian tata Kelola SPK pada lokus baru Tahun 2022; Pelaksanaan FGD Verifikator untuk pembekalan dalam melakukan evaluasi dan 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 54
4. 5. 6. pembobotan indeks maturitas tata Kelola SPK; Pelaksanaan verifikasi penerapan tata kelola SPK pada organisasi pemerintah dengan melibatkan verifikator dari wakil organisasi yang menjadi lokus penilaian; Tindaklanjut verifikasi untuk pembahasan indeks maturitas tata Kelola SPK dan feedback berupa kekuatan dan rekomendasi untuk masing-masing organisasi pemerintah yang terlibat; Penyampaian penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional (BMN); 7. Audiensi dan Diskusi tindak lanjut feedback tata kelola SPK untuk Pemprov Jabar yang diwakili oleh 4 OPD terkait dengan kegiatan SPK. Pelaksanaan verifikasi penilaian penerapan tata kelola SPK pada tahun 2022 dilakukan terhadap 15 lokus organisasi pemerintah sebagaimana tabel terlampir. Tabel III.21 Lokus Organisasi Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK Organisasi Pilot Project Tahun 2020 Tahun 2021-2022 (lokus lama) Tahun 2022 (lokus baru) Pemerintah Pusat Kementerian ESDM 1. Dit. Teknik dan Lingkungan: Ketenagalistrikan - Mineral dan Batubara - Baru Terbarukan - Minyak dan Gas Kementerian ESDM 1. Dit. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 2. Dit, Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Bumi 2. Dit. Konservasi Energi 3. Dit. Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerin PUPR Kementerian PUPR 1. Bina dan Jalan Jembatan Teknik dan 1. Bina dan Teknik Jalan dan Jembatan 2. Bina dan Teknik Sumber 2. Bina dan Teknik Daya Air Sumber Daya Air 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 55
Organisasi Pemerintah Daerah Pilot Project Tahun 2020 Tahun 2021-2022 (lokus lama) Tahun 2022 (lokus baru) 3. Bina dan Teknik Permukiman dan Perumahan Kementerian Perindustrian Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat Industri Standardisasi Dit. Pengolahan dan Bina Mutu BIG Dit. Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Badan Riset dan Nasional Inovasi PRTKMMN (PSMN-ex Batan) BSSN verifikasi) (tidak melanjutkan Pemprov Jawa Barat, 11 OPD dari 5 Dinas: 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ketahanan dan 2. Dinas Pangan Peternakan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Tanaman dan Pangan Hortikultura 5. Dinas Kehutanan Pemprov Jawa Barat Dinas Perikanan Kelautan dan Pemprov Jawa Timur 1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas PU-SDA 4. Dinas PU Bina Marga 5. Dinas Sosial Pemprov Sulawesi Selatan 1. Dinas Ketahanan Pemkot Surakarta Pemkab Purbalingga (tidak menyampaikan isian kuesioner) Pangan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sumatera Selatan Dinas Perindustrian Pemprov Sumatera Barat 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 56
Organisasi Pilot Project Tahun 2020 Tahun 2021-2022 (lokus lama) Tahun 2022 (lokus baru) 2. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Riau Perindustrian, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Verifikasi dilakukan terhadap 15 organisasi dan disampaikan hasil penilaian evaluasi tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional Tahun 2022 di Palembang. Adapun hasil rekapitulasi indeks maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2022 sebagaimaan tabel terlampir. Tabel III.22 Rekapitulasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Organisasi Pemerintah Tahun 2022 Rata-Rata Jumlah Organisasi Pemerintah K/L 2,2 8 Pemerintah Daerah 1,6 7 Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke 2 yaitu Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 tercapai 53% (8 organisasi Pemerintah). Adapun untuk kumulatif % capaian hanya dapat dihitung dari 2021 s.d 2022 (target satuan nilai maturitas) yaitu senilai 73,6 % karena perbedaan indikator kinerja dengan tahun 2020 (target satuan jumlah organisasi yang terlibat) dalam Renstra. Menindaklanjuti kegiatan tata Kelola SPK yang telah dilakukan sejak pilot project Tahun 2020 sd Tahun 2022, dilakukan audiensi dan diskusi tindaklanjut secara fisik pertama kali pada 9 Desember 2022 terhadap perkembangan dan implementasi tata Kelola SPK di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil audiensi dan evaluasi terhadap kuesioner secara langsung memberikan hasil efektif dan dapat menangkap kondisi SPK dan kebutuhan SPK di daerah yang mendorong pencapaian tujuan nasional. Untuk meningkatkan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, diperlukan upaya perbaikan kedepannya, yaitu antara lain: meningkatkan pemahaman mengenai Tata Kelola SPK terutama di tingkat Pemerintah Daerah, serta direkomendasikan untuk pelaksanaan evaluasi penerapan tata Kelola SPK ditahun selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan secara fisik khususnya untuk Pemerintah Daerah dan dibutuhkan dukungan sumber daya dalam mendukung pencapaian target Renstra. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 57
SASARAN 3 Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang di tetapkan Sasaran ketiga adalah Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-3, Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut melebihi 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3. Tabel III.23 Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator Kinerja Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI Satuan Persentase Capaian 2021 61,4 Target 60 Capaian 2022 Realisasi %*) 61,45 102,42 Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) Target 70 % capaian 87,78 Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI serta mengetahui manfaat dan kendala penerapan SNI bagi penerap. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan. Dari pengamatan terhadap penggunaan Tanda SNI, pencantuman Tanda SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 4 kelompok: 1. 2. 3. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan BSN SPPT SNI berdasarkan sertifikat kesesuaianyang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Dimana BSN menerbitkan SPPT SNI berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup akreditasinya dan ditunjuk oleh regulator. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 58
4. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan regulator oleh melalui LSPro yang ditunjuk olehnya. Untuk melihat efektivitas penerapan SNI pada barang yang beredar di pasar, maka dilakukan kegiatan uji petik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2022, BSN berkoordinasi dan bekerja kementerian/lembaga pemerintah sama dengan nonkementerian terkait, melakukan kegiatan uji petik di beberapa kota di Indonesia. Pelaksanaan koordinasi kegiatan uji petik dilaksanakan pada Januari tahun 2022 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Standardisasi Nasional berhasil menyepakati program Kegiatan Uji Petik Tahun 2022 menetapkan 8 (delapan) kelompok produk yang akan disampling dan 2 (dua) SNI bidang jasa dan sistem. Pada bulan Februari 2022, dilaksanakan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan uji petik tahun 2022 yang berisi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga setiap pelaksana uji petik memiliki persamaan persepsi, baik dalam monitoring produk beredar, teknik pengambilan sampel, jenis sampel yang diambil, pengemasan dan pengiriman sampel. Panduan monitoring dan uji petik penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang disusun mencakup produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, minyak goreng kelapa, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk. Panduan ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan uji petik di lokasi yang telah ditetapkan. Untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh personel/tim terhadap pelaksanaan uji petik, maka dilakukan pembekalan pelaksanaan uji petik untuk menginformasikan mengenai panduan pelaksanaan yang telah disusun serta persiapan pelaksanaan lainnya. Pengambilan sampel dilakukan oleh Tim Uji Petik dari Badan Standardisasi Nasional. Tim tersebut memiliki tugas untuk melakukan kegiatan monitoring dan uji petik untuk produk beredar di masyarakat baik yang dijual di e-commerce maupun di pasar yang selanjutnya akan diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI di laboratorium yang sudah diakreditasi KAN. Kegiatan monitoring produk dan pengambilan sampel produk dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2022 di 19 kota dan 2 kabupaten di Indonesia, dengan total pengambilan sampel sebanyak 83 merek. Pada tahun 2022 disebabkan karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 di Indonesia, selain melakukan uji petik secara langsung di pasar tradisional maupun pasar modern, uji petik juga dilakukan secara daring dengan melakukan pembelian sampel produk melalui produsen dan e-commerce. Pengambilan sampel produk uji petik secara langsung dilakukan di Kota Tangerang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Solo, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Makassar, 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 59
Kota Banjarmasin, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banjar. Sedangkan pembelian secara daring dilakukan di Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kota Jakarta Barat, dan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil uji petik barang tahun 2022 tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan mutu SNI mencapai 61,45%, dimana target di tahun 2022 sebesar 60% sehingga capaian dibandingkan dengan target sebesar 102,42%. Semua hasil uji petik 2022 telah disampaikan kepada stakeholder terkait melalui rapat koordinasi dan melalui surat penyampaian hasil uji petik, serta sudah ada tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja kegiatan uji petik, maka pada tahun 2022 BSN tetap melanjutkan inovasi seperti tahun sebelumnya, antara lain: 1. Hasil uji petik per produk disampaikan secara langsung kepada stakeholder terkait setelah selesainya proses analisa hasil, dengan tujuan tindak lanjut yang dilakukan tidak berlangsung terlalu lama; dan 2. Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui surat dan promosi produk yang memenuhi SNI di media sosial BSN. Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI barang digambarkan pada gambar III.12 Gambar III.12 Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik SNI barang tahun 2022 Pada tahun 2022 juga dilaksanakan kegiatan uji petik SNI bidang jasa dan sistem yaitu untuk SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik, serta mengetahui manfaat dan kendala dalam penerapannya. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2022. Kegiatan ini diawali dengan sharing knowledge aturan dan penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik yang dihadiri oleh regulator dan narasumber ahli atau praktisi, dan dilanjutkan dengan penyusunan kuisioner. Sasaran dari kuisioner penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP adalah penerap SNI HACCP. Kemudian untuk sasaran dari kuisioner penerapan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 60
Organik adalah penerap SNI Sistem Pertanian Organik, konsumen dan Lembaga Sertifikasi Organik. Metode yang digunakan dalam uji petik SNI Bidang jasa dan sistem bersifat cross sectional, dengan pengumpulan data melalui pengisian survei atau kuisioner oleh penerap SNI HACCP dan Sistem Pertanian Organik dengan media google form. Penyebaran kuesioner kepada para responden SNI HACCP dan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui surat resmi permintaan pengisian survei serta pelaksanaan sosialisasi kepada penerap dan Lembaga Sertifikasi baik dengan pertemuan langsung maupun daring melalui media zoom meeting. Adapun jumlah responden yang mengisi kuisioner HACCP sebanyak 72 penerap, sedangkan responden yang mengisi kuisioner Sistem Pertanian Organik sebanyak 6 Lembaga Sertifikasi, 13 penerap SNI, dan 31 konsumen produk organik. Dalam pelaksanaannya, jumlah responden yang mengisi survei masih belum optimal karena kurangnya kontribusi responden khususnya penerap SNI Sistem Pertanian Organik. Hal ini disebabkan oleh data penerap SNI jasa dan sistem yang masih susah untuk didapat. Berdasarkan hasil survei, berikut adalah manfaat dan kendala yang dirasakan oleh para responden. 1. Penerap SNI HACCP a. 4 (empat) manfaat terbesar yang dirasakan oleh penerap SNI HACCP, yaitu: 1) Peningkatan kualitas produk; 2) Peningkatan omset penjualan; 3) Peningkatan kepercayaan customer; dan 4) Membantu pengendalian bahaya saat proses produksi. b. Kendala yang masih dirasakan oleh penerap SNI HACCP, antara lain: 1) Pengetahuan dan pemahaman SDM; 2) Dukungan anggaran keuangan; 3) Harga produk yang cenderung mahal; 4) Kebijakan perusahaan; dan 5) Sistem dan peraturan PerUndang-Undangan. 2. Lembaga Sertifikasi Organik a. 4 (empat) manfaat terbesar yang dirasakan oleh Lembaga Sertifikasi Organik, yaitu: 1) Ikut serta dalam mendukung pertanian berkelanjutan; 2) Peningkatan jumlah klien dan pendapatan Lembaga Sertifikasi Organik; 3) Kepercayaan dari produsen dan konsumen bahwa produk organik yang beredar sesuai standar yang ditetapkan; dan 4) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pertanian organik. b. Kendala yang masih dirasakan oleh Lembaga Sertifikasi Organik, antara lain: 1) Kesulitan pelaku usaha dalam pemasaran; 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 61
2) Kurangnya minat pelaku usaha; 3) SDM pelaku usaha yang kurang kompeten; 4) Biaya sertifikasi yang cukup tinggi; dan 5) Kepemilikan lahan. 3. Penerap SNI Sistem Sertifikasi Organik a. 5 (lima) manfaat terbesar yang dirasakan oleh Penerap SNI Sistem Sertifikasi Organik, yaitu: 1) Meningkatkan penilaian baik dari masyarakat terhadap perusahaan; 2) Mendukung pertanian berkelanjutan; 3) Meningkatkan kesuburan tanah; 4) Meningkatkan omset penjualan; dan 5) Produk yang dihasilkan menjadi sehat karena tidak ada residu kimia. b. Kendala yang masih dirasakan oleh Penerap SNI Sistem Sertifikasi Organik, antara lain: 1) Dukungan anggaran keuangan untuk sertifikasi; 2) Harga produk yang cenderung mahal; 3) Kebijakan perusahaan; dan 4) Sistem dan peraturan perUndang-Undangan. 4. Konsumen Produk Organik a. 5 (lima) manfaat terbesar yang dirasakan oleh konsumen produk organik, yaitu: 1) Ramah lingkungan; 2) Lebih segar dan bertahan lama; 3) Lebih kaya nutrisi; 4) Lebih sehat bagi ibu hamil dan bayi; dan 5) Tidak mengandung antibiotik. b. Kendala yang masih dirasakan oleh konsumen produk organik, yaitu belum rutin mengkonsumsi/menggunakan produk organik karena harga produk organik lebih mahal. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kegiatan monitoring penerapan SNI HACCP dan Sistem Pertanian Organik, maka dibutuhkan penguatan basis data dan responden survei dengan melakukan pengembangan aplikasi bangbeni, sehingga penerap SNI sistem, proses, personil juga dapat terdata dengan baik. Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI jasa dan sistem digambarkan pada gambar III.13. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 62
Gambar III.13 Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik SNI jasa dan sistem tahun 2022 Hasil monitoring dan uji petik 2022 menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan dari target di tahun 2022 sebanyak 10 rekomendasi kebijakan sehingga capaian untuk kegiatan ini dapat dikatakan 100%. Selanjutnya hasil uji petik akan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengacu kepada produk yang dilakukan monitoring dan uji petik yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam penerapan SNI. Sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan terciptanya perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi masyarakat. SASARAN 4 Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI Sasaran keempat adalah tersedianya Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-4, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut melebihi 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4. Tabel III.24 Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator Kinerja Satuan Capaian 2020 Capaian 2022 Target Realisasi %*) Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) Target % capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI Indeks 3,4 3,3 3,6 110% 3.5 102% 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 63
Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2014 pasal 46 ayat 3 yang menyatakan bahwa persetujuan penggunaan tanda SNI diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha, PP Nomor 34 tahun 2018 terkait dengan pembubuhan tanda SNI serta dasar penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI, maka Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas untuk memproses Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang sudah melalui proses sertifikasi dan dinyatakan sudah memenuhi oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN. Proses penerbitan SPPT SNI ini dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi barang berSNI atau yang disebut bangbeni.bsn.go.id. Dalam proses SPPT SNI, pedoman yang digunakan adalah Peraturan Kepala BSN nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Selama tahun 2022, BSN telah menerbitkan sebanyak 500 SPPT SNI dengan berbagai macam jenis produk. Jumlah SPPT SNI yang diterbitkan setiap bulan selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar III.14. Gambar III.14 Grafik Jumlah SPPT SNI Tahun 2022 Dalam melakukan pelayanan ini, Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga melakukan survei kesemua pelanggan dan penerima layanan SPPT SNI. Survei dilaksanakan setiap akhir tahun terhadap beberapa kategori yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/ Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 64
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana Berdasarkan analisa dan pengolahan data hasil survei pelayanan yang diberikan Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian diperoleh nilai 3,6 dimana nilai ini masuk kepada kategori sangat baik. Hal ini melebihi target yang diharapkan yaitu 3.3, sehingga seluruh capaian di tahun 2022 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan SPPT SNI 100% terpenuhi. Hasil survei secara lengkap dapat dilihat pada gambar III.15 Sarana dan Prasarana 3,55 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,41 Perilaku Pelaksana 3,61 Kompetensi Pelaksana 3,65 Kesesuaian Produk Layanan dengan Prosedur 3,56 Kesesuaian Biaya/ Tarif 3,76 Waktu Penyelesaian 3,45 Kemudahan Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,52 Kesesuaian Persyaratan 3,65 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Nilai IKM per Unsur Sangat Baik Baik Gambar III.15 Hasil survei Layanan SPPT SNI Tahun 2022 Dari hasil survei layanan SPPT SNI tahun 2022, dapat dilihat bahwa nilai terendah ada pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Hal ini sudah ditindak lanjuti SNI dengan memberikan (bangbeni.bsn.go.id) yaitu "pengaduan masyarakat". Fitur ini tersambung langsung dengan link lapor.bsn.go.id. Link tersebut menjadi fitur 1 pintu yang terhubung dengan unit teknis terkait dalam penyelesaian pengaduannya. Selain penambahan fitur tersebut, pengembangan aplikasi bangbeni juga dilakukan untuk beberapa skema selain produk, yaitu untuk skema sertifikasi LSPPIU, LSISPO, LSSM, LSSML, LSSMKP, LSSHACCP, LSSMKI, LSSMAP, LSSMBL, LSSMK3, LSSMOP, LSE, LSO. Kemudian, pengembangan pada lingkup Lembaga inspeksi, laboratorium pengujian, Lembaga verifikasi dan validasi, Lembaga verifikasi legalitas kayu serta LPPHPL. Sehingga untuk LPK yang memiliki skema tersebut dapat mulai menginput seluruh data hasil sertifikasi dan penilaian kesesuaian didalam aplikasi bangbeni. Pengembangan ini disosialisasikan pada saat kegiatan World Accreditation Day pada tanggal 16 Juni 2022 dengan dihadiri oleh seluruh LPK. tambahan fitur pada aplikasi penerbitan SPPT 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 65
Selain pengembangan proses penginputan diluar produk, dikembangkan pula penerbitan SPPT SNI khusus untuk lingkup CHSE. Proses pengembangan ini dilakukan secara intensif melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar proses penerbitan SPPT SNI bisa efektif dan efisien. Sosialisasi proses penerbitan SPPT SNI untuk lingkup CHSE juga sudah dilakukan ke seluruh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN untuk lingkup terebut. Upaya perbaikan kedepan yang perlu dilakukan agar kualitas pelayanan SPPT SNI lebih meningkat, antara lain: meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholders terkait, pengelolaan yang lebih baik terhadap aplikasi penerbitan SPPT SNI, serta sosialisasi proses penerbitan SPPT SNI untuk lingkup atau sektor lainnya yang terkait. III.2 CAPAIAN KEGIATAN Pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan pada Tabel III.25. Realisasi dari kegiatan (RO) rata-rata mencapai nilai 100%. Tabel III.25 Capaian Rincian Output (RO) Direktorat Sistem Penerapan STA. 2022 Kode Kegiatan/KRO/RO Target 2022 Realisasi 3561 Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian/ Unit kerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 3561 ABK KRO-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM 3561.ABK.001 Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 30 Rekomendasi kebijakan 48 Rekomendasi kebijakan 3561.ABK.002 Harmonisasi Regulasi berbasis SPK 19 Rekomendasi kebijakan 20 Rekomendasi kebijakan 3561.ABK.003 Pengendalian Penerapan SPK 21 Rekomendasi kebijakan 23 Rekomendasi kebijakan 3561 AEB KRO-Forum 3561.AEB.001 Sidang Komite TBT-WTO 1 forum 1 forum 3561. ABB KRO-Konferensi dan Event 3561.ABB.001 Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan 3 Rekomendasi kebijakan 3 Rekomendasi kebijakan 3561.ABB.002 Perundingan Regional Bidang SPK 3 Rekomendasi 3 Rekomendasi 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian % 160% 105% 109% 100% 100% 100% 66
Kode Kegiatan/KRO/RO Target kebijakan 2022 Realisasi kebijakan 3561.ABB.003 Implementasi Kesepakatan Internasional 1 1 Rekomendasi kebijakan Rekomendasi kebijakan 3561.ABB.004 Perundingan Bilateral 4 4 Rekomendasi kebijakan Rekomendasi kebijakan 3561.FAI KRO-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 3561.FAI.001 Tata Kelola SPK pada Organisasi 10 Lembaga 15 Lembaga Pemerintah 3561.BAH KRO-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 3561.BAH.001 Layanan SPPT SNI 75 Layanan (laporan) 80 Layanan (laporan) III.3 REALISASI ANGGARAN Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01-0/2021 tanggal 23 November 2022, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengelola pagu awal sebesar Rp. 2.241.105.000,- dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2022 menjadi Rp. 1.855.318.000,- dengan realisasi sebesar 1.850.106.155,- atau mencapai 99,72%. Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel III.26 Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2022 Dalam rupiah 2022 Kode Kegiatan/KRO/RO Pagu Stlh Blokir AA Realisasi 3561 Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian/ Unit kerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 1.855.318.000 1.850.106.155 3561 ABK KRO-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, 1.211.984.000 1.211.511.638 Industri dan UMKM 3561.ABK.001 Skema Penerapan Standar dan 519.847.000 519.694.517 Penilaian Kesesuaian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian % 100% 100% 150% 107% % 99,72 99,96 99,97 67
2022 Kode Kegiatan/KRO/RO Pagu Stlh Blokir AA Realisasi 3561.ABK.002 Harmonisasi Regulasi berbasis SPK 128.230.00 128.044.936 3561.ABK.003 Pengendalian Penerapan SPK 563.907.000 563.772.185 3561 AEB KRO-Forum 29.802.000 29.727.294 3561.AEB.001 Sidang Komite TBT-WTO 185.877.000 29.727.294 3561. ABB KRO-Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 3561. ABB KRO-Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 396.967.000 392,323,287 3561.ABB.001 Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan 97.392.000 97.294.610 3561.ABB.002 Perundingan Regional Bidang SPK 81.004.000 80.092.227 3561.ABB.003 Implementasi Kesepakatan Internasional 159.433.000 156.947.731 3561.ABB.004 Perundingan Bilateral 59.138.000 57.988.719 3561.FAI KRO-Peningkatan Manajemen 108.091.000 39.014.200 Lembaga Pemerintahan 3561.FAI.001 Tata Kelola SPK pada Organisasi 108.091.000 108,085,800 Pemerintah 3561.BAH KRO-Pelayanan Publik Lainnya 108.474.000 108.458.136 3561.BAH.001 Layanan SPPT SNI 108.474.000 108.458.136 3561 Jumlah 1.855.318.000 1.850.106.155 Analisis Sumber Daya Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2022 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain: 1. Efisiensi dalam melakukan kegiatan rapat, seperti pembahasan skema, fasilitasi penyusunan regulasi teknis, evaluasi tata Kelola SPK dan rapat pembahasan lainnya dilakukan dengan teleworking, memanfaatkan teknologi informasi dengan online meeting, sehingga mengurangi biaya bahan, belanja perjalanan, biaya akomodasi dan belanja narasumber, 2. Efisiensi dalam menghadiri sidang dan pertemuan internasional, serta melakukan rapat kegiatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan kegiatan sosialisasi secara hybrid sehingga mengurangi biaya belanja bahan, belanja perjalanan dan belanja narasumber, 3. Melakukan peningkatan layanan berbasis digital sebagai contoh peningkatan layanan SPPT SNI dengan memanfaatkan teknologi informasi. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian % 99,86 99,98 99,75 99,75 99,90 98,87 98,44 98,06 99,99 99,99 99,99 99,99 99,72 68
BAB IV PENUTUP L aporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 100%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan; peningkatan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten; serta peningkatan penerapan SNI. Sebagai tindak lanjut atas penilaian MenPANRB atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal. 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 69
LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian 70
No 1 2 3 4 5 6 7 LAMPIRAN II Data Masa Transisi SNI Revisi Tahun 2022 SNI Baru SNI lama No SK SNI ISO 11737-2:2019 STERILISASI PRODUK PELAYANAN KESEHATAN - METODE MIKROBIOLOGI - BAGIAN 2: DEFINISI, VALIDASI DAN MEMPERTAHANKAN PROSES STERILISASI UNTUK UJI STERILITAS SNI ISO 11737-1:2018 STERILISASI PRODUK PELAYANAN KESEHATAN - METODE MIKROBIOLOGI - BAGIAN 1: PENENTUAN POPULASI MIKROORGANISME PADA PRODUK SNI ISO 11737-2:2017 STERILISASI ALAT KESEHATAN - METODE MIKROBIOLOGI - BAGIAN 2: UJI STERILITAS YANG DILAKUKAN DALAM VALIDASI PROSES STERILISASI SNI ISO 11737-1:2017 STERILISASI ALAT KESEHATAN - METODE MIKROBIOLOGI - BAGIAN 1: PENENTUAN DARI POPULASI MIKROORGANISME PADA PRODUK 26/KEP/BSN/2/2022 26/KEP/BSN/2/2022 SNI 2856:2021 KAPORIT (KALSIUM HIPOKLORIT) SNI 06-2856-1998 KAPORIT (KALSIUM HIPOKLORIT) 19/KEP/BSN/2/2022 SNI ISO 5398-3: 2018 KULIT - PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA - BAGIAN 3: KUANTIFIKASI DENGAN CARA SPEKTROMETRI SERAPAN ATOM SNI ISO 5398-3: 2013 KULIT - PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA - BAGIAN 3: KUANTIFIKASI DENGAN SPEKTROMETRI SERAPAN ATOM 19/KEP/BSN/2/2022 SNI ISO 5398-1: 2018 KULIT - PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA - BAGIAN 1: KUANTIFIKASI DENGAN CARA TITRASI SNI ISO 5398-1: 2013 KULIT - PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA - BAGIAN 1: KUANTIFIKASI DENGAN CARA TITRASI DAN SNI 06-0645-1989 KULIT TERSAMAK, CARA UJI KADAR KROM OKSIDA 19/KEP/BSN/2/2022 SNI 7188-1-3:2021 KRITERIA EKOLABEL - BAGIAN 1: KATEGORI PRODUK KERTAS - SEKSI 3: KERTAS CETAK DAN KERTAS MULTIGUNA SNI 7188.1.3-2016 KRITERIA EKOLABEL - BAGIAN 1: KATEGORI PRODUK KERTAS - SEKSI 3: KERTAS CETAK TANPA SALUT DAN KERTAS MULTIGUNA 19/KEP/BSN/2/2022 SNI 8403:2021 KERTAS KONTINU SNI 8403:2017 KERTAS KOMPUTER KONTINU 19/KEP/BSN/2/2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi Pencabutan SNI lama Pencabutan SNI lama 30 Juni 2024 30 Juni 2023 30 Juni 2023 30 Juni 2023 30 Juni 2023 71
No 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SNI Baru SNI lama No SK SNI 8995:2021 METODE PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR UNTUK PENGUJIAN FISIKA DAN KIMIA SNI 06-6989.57:2008 AIR DAN AIR LIMBAH - BAGIAN 57: METODE PENGAMBILAN CONTOH AIR PERMUKAAN DAN SNI 06- 6989.58:2008 AIR DAN AIR LIMBAH - BAGIAN 58: METODE PENGAMBILAN CONTOH AIR TANAH 230/KEP/BSN/7/2022 SNI ISO 7405:2018 KEDOKTERAN GIGI - EVALUASI BIOKOMPATIBILITAS ALAT KESEHATAN YANG DIGUNAKAN DI BIDANG KEDOKTERAN GIGI SNI ISO 4049:2019 KEDOKTERAN GIGI - MATERIAL RESTORASI BERBASIS POLIMER SNI 7186:2021 PENGUKURAN DAN EVALUASI PAPARANGETARAN PADA SELURUH TUBUH PEKERJA SNI lEC 62244:2019 INSTRUMENTASI PROTEKSI RADIASI -PORTAL MONITOR RADIASI (PMR) TERPASANG UNTUK DETEKSIPERPINDAHAN TlDAK SAH BAHAN NUKLIR DAN RADIOAKTIF SNI 6372:2021 STANDAR UNTUK PENGONDISIANKELEMBAPAN KAYU DAN BAHAN BERBASIS KAYU SNI 6850:2021 METODE UJI UNTUK PENGUKURAN KADARAIR LANGSUNG DARI KAYU DAN BAHAN BERBASIS KAYU SNI ISO 5894:20:8 TEKNOLOGI KAPAL DAN KELAUTAN -LUBANG LALU ORANG DENGAN TUTUP BERBAUT SNI ISO/TS 22911:2016 KEDOKTERAN GIGI - EVALUASI PREKLINIK DARI SISTEM IMPLAN GIGI - METODE UJl HEWAN SNI ISO 4049:2009 KEDOKTERAN GIGI - MATERIAL RESTORASI BERBASIS POLIMER SNI7186:2009 METODE PENGUKURAN PERCEPATAN GETARAN SELURUHTUBUH PADA SIKAP KERJA DUDUK lEC 62244:2016 INSTRUMENTASI PROTEKSI RADIASI -MONITOR RADIASI YANG TERPASANG UNTUK DETEKSI BAHAN NUKLIRKHUSUS DAN RADIOAKTIF D1 PERBATASAN WILAYAH SNI 03-6372-2000 TATA CARA PENGONDISIAN KELENGASANKAYU DAN BAHAN BERKAYU SNI 03-6850-2000 METODE PENGUJIAN PENGUKURANKADAR AIR KAYU DAN BAHAN BERKAYU SNI ISO 5894:2011 TEKNOLOGI KAPAL DAN KELAUTAN - LUBANGLALU ORANG DENGAN TUTUP BERBAUT 26/KEP/BSN/2/2022 26/KEP/BSN/2/2022 27/KEP/BSN/2/2022 27/KEP/BSN/2/2022 27/KEP/BSN/2/2022 SNI 9009:2021 KOMPONEN PERALATAN PERANGKAIMEKANIK SARANA PERKERETAAPIAN SNI 11-1649-1989 ALAT PERANGKAI OTGMATISUNTUK KERETA DAN SNI 11-1648- 1989 ALAT PERANGKAI OTOMATISUNTUK GERBONG 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi 30 Juni 2023 Pencabutan SNI lama Pencabutan SNI lama 31 Desember 2023 31 Desember 2022 Pencabutan SNI lama Pencabutan SNI lama 31 Desember 2022 Disepakati untuk abolisi berdasarkan rapat kaji ulang tgl 17 72
No 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SNI Baru SNI lama No SK SNI lEC 31010:2019 MANAJEMEN RISIKO - TEKNIK PENILAIAN RISIKO SNI 1439:2021 KARTON GELOMBANG UNTUK KOTAK KARTON GELOMBANG SNI 6021:2021 KERTAS GLASIN SNI ISO 19110:2016 INFORMASI GEOGRAFIS- METODOLOGl PENYUSUNAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI SNI ISO 3175-2:2017 TEKSTIL - PEMELIHARAAN PROFESIONAL, CUCI KERING DAN CUCI BASAH KAIN DAN CARMEN -BAGIAN 2: PROSEDUR PENGUJIAN PERFORMA SAAT PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN MENGGUNAKAN TETRAKLOROETANA SNI 7277-14:2021 ISTILAH DAN DEFINISI - BAGIAN 14:KESELAMATAN UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN SNI lEC/ISO 31010:2016 MANAJEMEN RISIKO - TEKNIK PENILAIAN RISIKO SNI 1439:2010 KARTON GELOMBANG DAN KOTAK KARTON GELOMBANG SNI 6021:2009 KERTAS GLASIN SNI ISO 19110:2015 INFORMASI GEOGRAFIS- METODOLOGl PENYUSUNAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI SNI ISO 3175-2:2015 TEKSTIL- PEMELIHARAAN PROFESIONAL, CUCI KERING DAN CUCI BASAH DARI KAIN DANGARMEN - BAGIAN 2: PROSEDUR PENGUJIAN PERFORMA SAAT PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN MENGGUNAKAN TETRAKLOROETANA SNI 7277.14:2008 ISTILAH DAN DEFINISI - BAGIAN 14: KESELAMATAN KAPAL PERIKANAN 228/KEP/BSN/7/2022 19/KEP/BSN/2/2022 19/KEP/BSN/2/2022 230/KEP/BSN/7/2022 19/KEP/BSN/2/2022 85/KEP/BSN/4/2022 SNI 9025:2021 PENANGANAN IKAN - PEMBONGKARAN IKAN SEGAR DAN IKAN BEKU DARI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN SNI 8088:2014 PENANGANAN IKAN - PEMBONGKARAN IKAN SEGAR DARI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN DAN SNI 8089:2014 PENANGANAN IKAN - PEMBONGKARAN IKAN BEKUDARI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN 85/KEP/BSN/4/2022 SNI 8087:2021 PENANGANAN IKAN - CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL PERIKANAN SNI 8087:2014 PENANGANAN IKAN - CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL 85/KEP/BSN/4/2022 SNI 440:2021 KERTAS DAN KARTON - GRAMATUR SNI 0440:2006 GRAMATUR KERTAS DAN KARTON 19/KEP/BSN/2/2022 SNI 581:2021 KLASIFIKASI PULP, KERTAS DAN KARTON SNI 0581:2012 KLASIFIKASI PULP, KERTAS DAN KARTON 19/KEP/BSN/2/2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi Sept 2021 dan menjadi tanggung jawab Dit. MEETTI Pencabutan SNI lama 30 Juni 2023 30 Juni 2023 30 Juni 2024 31 Desember 2022 Pencabutan SNI Lama Pencabutan SNI Lama Pencabutan SNI Lama 31 Desember 2023 31 Desember 2022 73
No 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 SNI Baru SNI lama No SK SNI 1303:2021 CARA UJI HOLOSELULOSA DALAM KAYU SNI 01-1303-1989 CARA UJI KADAR HOLOSELULOSA 19/KEP/BSN/2/2022 SNl 410:2021 CARA UJI LENGKUNG LOGAM SNI 0410:2017 CARA UJI LENGKUNG LOGAM 230/KEP/BSN/7/2022 SNI ISO 3175-1:2017 TEKSTIL - PEMELIHARAAN PROFESIONAL, CUCI KERING DAN CUCI BASAH KAIN DAN GARMEN - BAGIAN 1: PENILAIAN PERFORMA SETELAH PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN SNI ISO 13935-1:2014 TEKSTIL - SIFAT KEKUATAN JAHITAN PADA KAIN DAN PRODUK TEKSTIL - BAGIAN 1: PENENTUAN KEKUATAN MAKSIMUM PUTUS JAHITAN MENGGUNAKAN METODE PITA SNI ISO 3071:2020 TEKSTIL - CARA UJl PH EKSTRAK CAIRAN SNI ISO 7211-5:2020 TEKSTIL - METODE ANALISIS KONSTRUKSI ICAIN TENUN - BAGIAN 5: CARA UJI NOMOR BENANG YANG DIAMBILDARI KAIN SNI ISO 811:2018 TEKSTIL - CARA UJI KETAHANAN PEREMBESAN AIR - UJI TEKANAN HIDROSTATIK SNI ISO 3175-1:2011 TEKSTIL - PEMELIHARAAN PROFESIONAL. CUCI KERING DAN CUCI BASAH DARI KAIN DAN GARMEN - BAGIAN 1: PENILAIAN PERFORMA SETELAH PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN SNI ISO 13935-1:2012 TEKSTIL - KAIN DAN PRODUK TEKSTIL - CARA UJI KEKUATAN JAHITAN - BAGIAN 1: METODE PITA SNI ISO 3071:2015 TEKSTIL - CARA UJI PH EKSTRAK CAIRAN SNI ISO 7211-5:2017 TEKSTIL - KAIN TENUN - METODA ANALISA - BAGIAN 5: CARA UJI NOMOR BENANG YANG DIAMBIL DARI KAIN SNI ISO 811:2013 TEKSTIL - KAIN - CARA UJI KETAHANAN PEREMBESAN AIR - UJI TEKANAN HIDROSTATIK 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 SNI 2156:2021 SPESIFIKASI BETON AERASI AUTOKLAF SNI 03-2156-1991 BLOK BETON RINGAN BERGELEMBUNG UDARA (AIRATED) DENGAN PROSES OTOKLAP SNI 2694:2021 SURIMI BEKU SNI 2694:2013 SURIMI 84/KEP/BSN/4/2022 SNl 3457:2021 UDANG KUPAS MENTAH BEKU SNI 2372-2:2021 CARA UJI FISIKA - BAGIAN 2: PENENTUAN BERAT BERSIH DAN BERAT TUNTAS PADA HASIL PERIKANAN BEKU SNI 3457:2014 UDANG KUPAS MENTAH BEKU SNI 2372.2:2011 CARA UJI FISIKA - BAGIAN 2: PENENTUAN BOBOT TUNTAS PADA PRODUK PERIKANAN 85/KEP/BSN/4/2022 84/KEP/BSN/4/2022 SNI 2729:2021 IKAN SEGAR SNI 2729:2013 IKAN SEGAR 84/KEP/BSN/4/2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi 31 Desember 2022 30 Juni 2023 31 Desember 2022 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Desember 2023 30 Juni 2023 30 Juni 2024 31 Desember 2024 Pencabutan SNI Lama 30 Juni 2024 31 Desember 2024 74
No 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 SNI Baru SNI lama No SK SNI 4224:2021 DAGING RAJUNGAN MASAK DINGIN SNI 4224:2015 DAGING RAJUNGAN REBUS DINGIN 85/KEP/BSN/4/2022 SNI 2332-6:2021 CARA UJI MIKROBIOLOGI - BAGIAN 6: PENENTUAN PARASIT PADA HASIL PERIKANAN SNI 2332.6:2015 CARA UJI MIKROBIOLOGI - BAGIAN 6: PENENTUAN PARASIT CACING PADA PRODUK PERIKANAN 84/KEP/BSN/4/2022 SNI 8263:2021 IKAN HIAS RASBORA {RASBORA SPP.) - SYARAT MUTU DAN PENANGANAN SNI 7948:2021 KITIN - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN SNI 8263:2016 IKAN HIAS RASBORA [RASBORA SPP.) - SYARAT MUTU DAN PENANGANAN SNI 7948:2013 KITIN - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN 85/KEP/BSN/4/2022 84/KEP/BSN/4/2022 SNI 7795:2021 ALAT PENANGKAPAN IKAN - JALA JATUH BERKAPAL SNI 7795:2013 ALAT PENANGKAPAN IKAN - JALA JATUH CUMI (STICK HELD CAST NET) 85/KEP/BSN/4/2022 SNI 7796:2021 ALAT PENANGKAPAN IKAN - BOUKE AMI PADA KAPAL 10 GT - 30 GT SNI 7796:2013 ALAT PENANGKAPAN IKAN - BOUKE AMI PADA KAPAL 10 GT - 30 GT 85/KEP/BSN/4/2022 SNI 9026:2021 KAPAL PERIKANAN - PALKA IKAN SEGAR DAN IKAN BEKU PADA KAPAL PENANGKAP IKAN SNI 8090:2014 PENANGANAN IKAN DI ATAS KAPAL - FASILITAS PALKA IKAN SEGAR DAN SNI 8091:2014 PENANGANAN IKAN DI ATAS KAPAL - FASILITAS PALKA IKAN BEKU 85/KEP/BSN/4/2022 SNI 680:2021 KLOSET JONGKOK KERAMIK SNI 03-0680-1998 TANDAS JONGKOK JENIS VITORUS CINA 230/KEP/BSN/7/2022 SNI 2802:2021 TEPUNG AGAR-AGAR MURNI SNI 2802:2015 AGAR-AGAR TEPUNG 84/KEP/BSN/4/2022 SNI 8391-1:2021 KARAGINAN MURNI - BAGIAN 1: KAPPA (K) KARAGINAN MURNI METODE PENJENDALAN KCL - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN SNI 8391-1:2017 KARAGINAN MURNI (REFINED CARRAGEENAN) - BAGIAN 1: KAPPA KARAGINAN - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN 84/KEP/BSN/4/2022 SNI 180-1:2022 ALAT PEMADAM API PORTABEL (APAP) - BAGIAN 1: SYARAT MUTU SNI 180:2021 ALAT PEMADAM API PORTABEL (APAP) DAN SNI 03-3988-1995 PENGUJIAN KEMAMPUAN PEMADAMAN DAN PENILAIAN ALAT PEMADAM API RINGAN 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi Pencabutan SNI Lama 31 Desember 2024 Pencabutan SNI Lama 30 Juni 2024 Pencabutan SNI lama Pencabutan SNI lama Pencabutan SNI lama 30 Juni 2024 31 Desember 2024 30 Juni 2024 Akan dikonfirmasi kembali pada tgl 11 April 2022 ke lab uji BBLM 75
No 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 SNI Baru SNI lama No SK SNI lEC 62321-1:2013 PENENTUAN BAHAN TERTENTU ZAT DALAM PRODUK ELEKTROTEKNIK - BAGIAN 1: PENDAHULUAN DAN IKHTISAR SNI lEC 62321:2015 PRODUK ELEKTROTEKNIK - PENENTUAN KADAR ENAM UNSUR YANG DIREGULASI (TIMBAL, AIR RAKSA, KADMIUM, KROMIUM HEKSAVALEN, BIFENIL POLIBROMINAT, ETER DIFENIL POLIBROMINAT) 230/KEP/BSN/7/2022 SNI 2156:2021 SPESIFIKASI BETON AERASI AUTOKLAF SNI 03-2156-1991 BLOK BETON RINGAN BERGELEMBUNG UDARA (AIRATED) DENGAN PROSES OTOKLAP 230/KEP/BSN/7/2022 SNI 7700-5:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 5: MASA BERTELUR (LAYER) SNl 7700-3:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 3: GROWLER SNI 7700-1:2021 PAKAN DIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 1: PRESTARTER SNI 7700-6:2021 PAKAN BIBIT INDUK [PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 6: JANTAN SNI 7700-4:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 4: PRELAYER SNl 7700-2:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM HAS TIPE PETELUR - BAGIAN 2: STARTER SNI 7652-6:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 6: JANTAN SNI 7652-5:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 5: MASA BERTELUR (LAYER) SNI 7652-4:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 4: PRELAYER SNI 7700.5:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 5: LAYER SNI 7700.3:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 3: PULLET SNI 7700.1:2011 PAKAN DIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM F5AS TIPE PETELUR - BAGIAN 1: STARTER SNI 7700.6:2011 PAKAN BIBIT INDUK [PARENT STOCK} AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 6: JANTAN SNI 7700.4:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 4: PRALAYER SNI 7700.2:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 2: GROWER SNI 7652.6:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 6: JANTAN SNI 7652.5:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 5: LAYER 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 SNI 7652.4:2011 PAKAN BIBIT INDUK [PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 4: PRELAYER 90/KEP/BSN/4/2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi 30 Juni 2024 30 Juni 2024 31 Desember 2025 31 Desember 2025 31 Desember 2025 31 Desember 2025 31 Desember 2025 31 Desember 2025 31 Desember 2025 31 Desember 2025 31 Desember 2025 76
No 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 SNI Baru SNI lama No SK SNI 3907:2021 PAKAN PUYUH BERTELUR (QUAIL LAYER) SNI 3906:2021 PAKAN PUYUH DARA (QUAIL GROWER) SNI 01- 3907-2006 PAKAN PUYUH BERTELUR (QUAIL LAYER) SNI 01- 3906-2006 PAKAN PUYUH DARA (QUAIL GROWER) 90/KEP/BSN/4/2022 90/KEP/BSN/4/2022 SNI 3905:2021 PAKAN ANAK PUYUH (QUAIL STARTER) SNI 01-3905-2006 PAKAN ANAK PUYUH (QUAIL STARTER) 90/KEP/BSN/4/2022 SNI 665:2021 Sabit - Syarat mutu dan metode uji SNI 6349:2021 Tata cara penentuan ketebalan tanah zona perakaran prapenambangan SNI 02-0665-1989 Sabit/arit SNI 13-6349-2000 Penentuan ketebalan zona pengakaran pra-penambangan 130/KEP/BSN/5/2022 230/KEP/BSN/7/2022 SNI 7742:2021 Pengelolaan air asam tambang SNI 7742:2011 Pengelolaan air asam tambang 230/KEP/BSN/7/2022 SNI 6250:2021 Tata cara penentuan kualitas tanah untuk revegetasi di lahan terganggu pada kegiatan pertambangan SNI 6597:2021 Uji karakterisasi batuan untuk penentuan potensi pembentukan air asam tambang SNI ISO 6710:2017 Wadah sekali pakai untuk penampungan spesimen darah vena manusia (ISO 6710:2017, IDT) SNI ISO 7886-1:2017 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai - Bagian 1: Alat suntik untuk penggunaan manual (ISO 7886-1:2017, IDT) SNI ISO 8669-2:1996 Kantong penampung urin - Bagian 2: Persyaratan dan metode uji (ISO 8669-2:1996, IDT) SNI ISO 7886-4:2018 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai - Bagian 4: Alat suntik dengan fitur pencegahan penggunaan ulang (ISO 7886-4:2018, IDT) SNI ISO 10555-5:2013 Kateter intravaskular - Kateter steril dan sekali pakai - Bagian 5: Kateter periferal SNI 03-6250-2000 Tata cara penentuan kualitas tanah pada lahan bekas tambang untuk revegetasi SNI 6597:2011 Uji statik pengidentifikasian sumber air asam tambang SNI ISO 6710:2010 Wadah sekali pakai penampung spesimen darah vena SNI 16-7010.1-2004 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai - Bagian 1: Untuk penggunaan manual SNI 16-6359-2000 Kantong penampung urine - Persyaratan dan metode uji SNI ISO 7886-4:2009 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai - Bagian 4: Alat suntik dengan fitur pencegahan ulang 230/KEP/BSN/7/2022 230/KEP/BSN/7/2022 130/KEP/BSN/5/2022 130/KEP/BSN/5/2022 130/KEP/BSN/5/2022 SNI ISO 10555-5:2010 Kateter intravaskular sekali pakai, steril - Bagian 5: Kateter periferal over-needle 130/KEP/BSN/5/2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi 31 Desember 2025 31 Desember 2025 31 Desember 2025 30 Juni 2023 31 Desember 2023 31 Desember 2023 31 Desember 2023 31 Desember 2023 31 Desember 2022 31 Desember 2022 Pencabutan SNI Lama 31 Desember 2022 31 Desember 2022 77
No 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 SNI Baru SNI lama No SK over-needle (ISO 10555- 5:2013, IDT) SNI ISO 15747:2018 Wadah plastik untuk injeksi intravena (ISO 15747:2018, IDT) SNI ISO 23500-3:2019 Penyiapan dan manajemen mutu cairan untuk hemodialisis dan terapi terkait - Bagian 3: Air untuk hemodialisis dan terapi terkait (ISO 23500-3:2019, IDT) SNI ISO 23500-5:2019 Penyiapan dan manajemen mutu cairan untuk hemodialisis dan terapi terkait - Bagian 5: Mutu cairan dialisis untuk hemodialisis dan terapi terkait (ISO 23500- 5:2019,IDT) SNI 6911:2022 Penanganan Bahan Peledak Komersial yang Aman pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi SNI ISO 15747:2012 Wadah plastik untuk injeksi intravena SNI ISO 13959:2010 Air untuk hemodialisis dan terapi sejenis SNI ISO 11663:2011 Air untuk hemodialisis dan terapi sejenis SNI 13-6911-2002 Penanganan Bahan Peledak yang Aman di Indonesia - Pelaksanaan 130/KEP/BSN/5/2022 130/KEP/BSN/5/2022 130/KEP/BSN/5/2022 231/KEP/BSN/7/2022 SNI 7964:2022 Pembangunan Continously Operating Reference Station (Cors) SNI 7964:2014 Prosedur Pembangunan Continously Operating Reference Station (Cors) 231/KEP/BSN/7/2022 SNI 7188-7:2022 Kriteria Ekolabel - Bagian 7 : Kategori Produk dan Wadah Bioplastik yang Dapat Dikomposkan SNI 7188.7:2016 Kriteria Ekolabel - Bagian 7: Kategori Produk Tas Belanja Plastik dan Bioplastik Mudah Terurai 229/KEP/BSN/7/2022 SNI 2973:2022 Biskuit SNI 2973:2018 Biskuit SNI 6160:2022 Rumah Potong Hewan Unggas SNI 01-6160-1999 Rumah Pemotongan Unggas 231/KEP/BSN/7/2022 SNI 1972:2022 Metode Uji Slump beton Semen Hidraulis SNI 1972:2008 Metode Uji Slumpbeton 231/KEP/BSN/7/2022 SNI 4143:2022 Metode Uji Susut Linier Tanah SNI 03-4143-1996 Metode Pengujian Susut Linier Tanah 231/KEP/BSN/7/2022 SNI 8011:2022 CAT DEKORATIF BERBASIS PELARUT ORGANIK SNI 8011:2014 CAT DEKORATIF BERBASIS PELARUT ORGANIK 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi 31 Desember 2022 31 Desember 2022 31 Desember 2022 31 Desember 2023 30 Juni 2023 Pencabutan SNI Lama akan dilakukan rapat lanjutan 31 Desember 2023 31 Desember 2023 31 Desember 2023 31 Desember 2024 78
No 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 SNI Baru SNI lama No SK SNI 2938:2022 TEKSTIL - TOLERANSI DAN SPESIFIKASI BENANG TEKSTUR POLIESTER SNI ISO 13938-1:2019 TEKSTIL - KEKUATAN JEBOL KAIN - BAGIAN 1: CARA UJI KEKUATAN DAN TINGGI PENGGEMBUNGAN METODE HIDROLIK SNI ISO 12947-2:2016 TEKSTIL - CARA UJI TAHAN GOSOK KAIN DENGAN METODE MARTINDALE - BAGIAN 2: CARA UJI KERUSAKAN CONTOH UJI SNI ISO 105-A03:2019 TEKSTIL - CARA UJI TAHAN LUNTUR WARNA - BAGIAN AOS: SKALA ABU-ABU UNTUK PENILAIAN PENODAAN SNI ISO 13938-2:2019 TEKSTIL- KEKUATAN JEBOL KAIN BAGIAN 2: CARA UJI KEKUATAN DAN TINGGI PENGGEMBUNGAN METODE PNEUMATIK SNI ISO13935-2:2014 TEKSTIL- KAIN DAN PRODUK TEKSTIL- CARA UJI KEKUATAN TARIK JAHITAN- BAGIAN 2: METODE CEKAU SNI 122:2022 KERAN AIR SUPLAI UNTUK KEPERLUAN DOMESTIK SNI 9043-1:2022 Pakan Buatan -Bagian 1:Udang Windu (Penaeus monodon, Fabricius1798) SNI 9043-2:2022 Pakan Buatan -Bagian 2:Udang Vaname (Litopenaeus vannamei,Boone1931) SNI 08-2938-1992 BENANG TEKSTUR POLIESTER SNI ISO 13938-1:2010 TEKSTIL - KEKUATAN JEBOL KAIN - BAGIAN 1: CARA UJI KEKUATAN DAN PENGGEMBUNGAN METODE HIDROLIK SNI ISO 7888:2013 TEKSTIL - CARA UJI TAHAN GOSOK KAIN DENGAN METODE MARTINDALE - CARA UJI KERUSAKAN CONTOH UJI SNI ISO 105-A03 :2010 (EDISI 2017), TEKSTIL CARA UJI TAHAN LUNTUR WARNA - BAGIAN AOS: SKALA ABU-ABU UNTUK PENILAIAN PENODAAN SNI ISO 13938-2:2011 TEKSTIL - KEKUATAN JEBOL KAIN - BAGIAN 2: CARA UJI KEKUATAN DAN PENGGEMBUNGAN METODE PNEUMATIK SNI ISO13935-2:2012 TEKSTIL- KAIN DAN PRODUK TEKSTIL- CARA UJI KEKUATAN TARIK JAHITAN- BAGIAN 2: METODE CEKAU SNI 03-0122-1998 KERAN AIR RUMAH TANGGA JENIS KATUP PINTU SNI 02.2724-2002 Pakan Buatan untuk Udang Windu (Penaeus monodon) 231/KEP/BSN/7/2022 SNI 7549:2009 Pakan Buatan Untuk Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) 231/KEP/BSN/7/2022 SNI 9043-4:2022 Pakan Buatan - Bagian 4:Ikan Lele (Clariasspp.) SNI 01-4087-2006 Pakan Buatan untuk Ikan Lele Dumbo (Clariasgariepinus) Pada Budidaya Intensif 231/KEP/BSN/7/2022 SNI 9044-1:2022 Ikan Nila (Oreochromissp.)-Bagian 1:Pembersaran di Karamba Jaring Apung (KJA) 6495:2011 Produksi Ikan Nila (Oreochromis niloticus,Bleeker) Pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA) 231/KEP/BSN/7/2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi 30 Juni 2024 30 Juni 2024 30 Juni 2024 Pencabutan SNI Lama 30 Juni 2024 30 Juni 2024 31 Desember 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2023 31 Desember 2023 30 Juni 2023 79
No 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 SNI Baru SNI lama No SK SNI 9044-2:2022 Ikan Nila (Oreochromissp.)- Bagian 2:Pembesaran Secara Semi- Intensif di Tambak SNI 7775:2022 Produksi Ikan Hias Koi (Cyprinus nibrofiiscus, Linnaeus 1758) SNI 8227:2022 Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) SNI 7627:2022 Mutu fisik dan fisiologis benih tanaman hutan SNI 563:2021 METODE UJI STANDAR UNTUK ABU TOTAL PADA KULIT SNI ISO 17229:2016 KULIT - UJI FISIS DAN MEKANIS - PENENTOAN ABSORPSI UAP AIR SNI 8006:2014 Produksi Pembbesaran Ikan Nila Salin (Oreochromisspp.) di Tambak SNI 7775:2013 Produksi Ikan hias Koi (Cyprinuscarpio) SNI 8227:2015 Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) SNI 7627:2014 Mutu fisik dan fisiologis benih tanaman hutan SNI 06-0563-1989 KULIT TERSAMAK, CARA UJI KADAR ABU SNI ISO 17229:2013 KULIT - UJI FISIS DAN MEKANIS - PENENTUAN PENYERAPAN UAP AIR 231/KEP/BSN/7/2022 231/KEP/BSN/7/2022 231/KEP/BSN/7/2022 353/KEP/BSN/9/2022 SNI ISO 4045:2018 KULIT- PENGUJIAN KIMIAWI - PENENTUAN pH DAN PERBEDAAN NILAI SNI ISO 4045:2011 KULIT - PENGUJIAN KIMIAWI - PENENTUAN pH SNI 06- 0646-1989 KULIT TERSAMAK, CARA UJI pH SNI ISO 5403-2:2011 KULIT - PENENTUAN KETAHANAN AIR KULIT FLEKSIBEL - BAGIAN 2: KOMPRESI ULANG BERSUDUT (MAESER) SNI ISO 5403:2012 KULIT - METODE UJI FISIS DAN MEKANIS - PENENTUAN KETAHANAN AIR KULIT FLEKSIBEL SNI 7053:2022 MOBIL POMPA PEMADAM KEBAKARAN SNI 09-7053-2004 KENDARAAN DAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN - POMPA 353/KEP/BSN/9/2022 SNI 2202:2022 SABUK AMPELAS SNI 15-2202-1991 SABUK PENGAMPELAS - PENANDAAN, DIMENSI DAN TOLERANSI 353/KEP/BSN/9/2022 SNI ISO 20481:2008 KOPI DAN PRODUK KOPI - PENENTUAN KADAR KAFEIN MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI (KCKT) - METODE REFERENSI SNI ISO 20481:2008 KOPI DAN PRODUK KOPI - PENENTUAN KADAR KAFEIN MENGGUNAKAN HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) - METODE REFERENSI SNI 80:2022 CAIRAN KELANTANG SNI 06-0080-1987 MUTU DAN CARA UJI BLEACHING LIQUOR 353/KEP/BSN/9/2022 SNI 1842:2022 PEMBERSIH LANTAI CAIR SNI 1842:2019 PEMBERSIH LANTAI 353/KEP/BSN/9/2022 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Desember 2024 30 Juni 2023 30 Juni 2024 31 Desember 2023 30 Juni 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022 31 Desember 2023 Pencabutan 30 Juni 2023 31 Desember 2023 80
No SNI Baru SNI lama No SK 109 110 111 SNI 3721:2022 SERBUK KELANTANG SNI 4904:2022 SERBUK PEMBERSIH PERMUKAAN KERAS SNI 7381:2022 MINYAK KELAPA VIRGIN (VIRGIN COCONUT OIL) SNI 06-3721-1995 SERBUK KELANTANG 353/KEP/BSN/9/2022 06-4904-1998 SERBUK PEMBERSIH (PENGGOSOK) PERMUKAAN KERAS 353/KEP/BSN/9/2022 SNI 7381:2008 MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO) 353/KEP/BSN/9/2022 112 SNI 2970:2022 SUSU BUBUK SNI 2970:2015 SUSU BUBUK 113 SNI 2971:2022 SUSU KENTAL MANIS SNI 2971:2011 SUSU KENTAL MANIS 114 SNI 3719:2022 MINUMAN SARI BUAH SNI 3719:2014 MINUMAN SARI BUAH 115 SNI 7841:2022 PUREE BUAH SNI 7841:2013 PUREE BUAH 353/KEP/BSN/9/2022 116 SNI 2979:2022 SELAI KACANG SNI 01-2979-1992 MENTEGA KACANG 117 SNI ISO 11132:2021 ANALISIS SENSORI - METODOLOGI PANDUAN PENGUKURAN KINERJA PANEL SENSORI DESKRIPTIF KUANTITATIF SNI ISO 11132:2017 ANALISIS SENSORI - METODOLOGI - PANDUAN PEMANTAUAN KINERJA PANEL SENSORI KUANTITATIF 354/KEP/BSN/9/2022 118 SNI 4275:2022 SAUS TIRAM SNI 01-4275-1996 SAUS TIRAM 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian Status Masa Transisi 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Desember 2024 31 Desember 2024 31 Desember 2024 30 Juni 2024 31 Desember 2024 31 Desember 2024 Pencabutan SNI lama 31 Desember 2024 81
No 1. 2. 3. 4. 5. Lampiran III Produk/Jasa/Proses/ Sistem Kualifikasi dan sertifikasi Tak personil UTR (Uji Rusak) Level I dan II Profil metadata spasial Indonesia Pati Jagung Garam Konsumsi Beriodium Kaca Isolasi - Kaca untuk Bangunan PROGRES PROGRAM NASIONAL REGULASI TEKNIS (PNRT) TAHUN 2022 Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Tahun Instansi SNI ISO 9712:2014 Uji tak rusak - Kualifikasi dan sertifikasi 2022 BATAN/BRIN personel UTR (ISO 9712:2012, IDT) SNI 8843-1:2019 Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115- 1:2014,MOD) 2022 BIG SNI 8523:2018 Pati Jagung 2022 Kementerian Perindustrian SNI 3556:2016 Garam Konsumsi beriodium 2020-2022 Kementerian Perindustrian SNI ISO 20492- 4:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 4: Metode uji untuk sifat fisik segel tepi (ISO 20492-4: 2010, IDT) 2022 Kementerian Perindustrian SNI ISO 20492- 3:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 3: Konsentrasi gas dan kebocoran gas (ISO 20492-3:2010, IDT) SNI ISO 20492- 2:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT) 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	74 Keterangan (update Desember 2022)
Pembahasan progress penerapan SNI 8843-1:2019 secara wajib (18 Oktober 2022) Pembahasan progress PNRT (21 Desember 2022)
Rapat Pembahasan Skema Sertifikasi 24-26 Agustus 2022 untuk: a) SNI ISO20492-2:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia; b) SNI 8801:2019 Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin;dan/atau c) SNI 8822:2019 Kaca Pengaman untuk
No Produk/Jasa/Proses/ Sistem 6. Bahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat Tahan 7. Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar Alumina Tinggi 8. Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool 9. Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS) 10. Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwarna 11. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS) 12. Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Tahun Instansi SNI ISO 20492- 1:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 1: Daya tahan segel tepi dengan uji iklim (ISO 20492-1: 2008, IDT) SNI 809:2021 Bahan Tahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat 2022 Kementerian Perindustrian SNI 600:2021 Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar Alumina Tinggi 2022 Kementerian Perindustrian SNI 8421:2017 Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool 2020-2022 Kementerian Perindustrian SNI 2053:2019 Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS) 2022 Kementerian Perindustrian SNI 66:2019 Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS warna) 2020-2022 Kementerian Perindustrian SNI 4096:2019 Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS) 2022 Kementerian Perindustrian SNI 8660:2018 Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah 2022 Kementerian Perindustrian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	75 Keterangan (update Desember 2022) Sarana Perkeretaapian.
Evaluasi dan pembahasan rencana revisi pemberlakuan (15 Juni
No Produk/Jasa/Proses/ Sistem Tangga 13. Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial 14. Rangka Ringan Atap Baja 15. Peralatan Masak (Cookware) dari Logam 16. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak Baja (Flatware) dari Tahan Karat 17. Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi 18. AC 19. Kulkas Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Tahun Instansi Tangga SNI 7613:2019 Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial 2022 Kementerian Perindustrian SNI 8399:2017 Profil rangka baja ringan 2020-2022 Kementerian Perindustrian SNI 8399:2017/ Amd1:2019 Profil rangka baja ringan SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari Logam 2022 Kementerian Perindustrian SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Stainless Steel Flatware) 2022 Kementerian Perindustrian SNI 0141:2009/ Amd2:2015 Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji Amandemen 2 2020-2022 Kementerian Perindustrian SNI IEC 60335-2- 40-2009 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara 2022 Kementerian Perindustrian SNI IEC 60335-2- 24-2009 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk pendingin, peralatan es krim dan pembuat es peralatan 2022 Kementerian Perindustrian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	76 Keterangan (update Desember 2022) 2022)
No Produk/Jasa/Proses/ Sistem 20. Mesin Cuci 21. Showcase 22. Baterai Primer 23. Pompa Submersible 24. Powerbank Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI SNI IEC 60335-2- 7-2009 Judul SNI Piranti tangga dan rumah sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci listrik Usulan sejak Tahun 2022 Instansi Kementerian Perindustrian SNI IEC 60335-2- 89: 2015 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT) unit refrigeran 2022 Kementerian Perindustrian SNI IEC 60086-2- 2015 Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2011, IDT) 2022 Kementerian Perindustrian SNI/IEC 60335-2- 41:2010 * Piranti tangga dan rumah sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa listrik 2022 Kementerian Perindustrian SNI 8785:2019 Bank daya (Power Bank) Ion Litium - umum Bagian keselamatan 1: Persyaratan 2022 Kementerian Perindustrian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	77 Keterangan (update Desember 2022)
Lampiran IV No Produk/Jasa/ Proses/Sistem 1. Pati Jagung 2. Krimer Nabati Bubuk 3. Gula Kristal Rafinasi 4. Kertas Pembentuk Rokok 5. Garam Konsumsi Beriodium 6. Bahan Baku Plastik 7. 8. 9. 10. 11. PENETAPAN PROGRAM NASIONAL REGULASI TEKNIS (PNRT) TAHUN 2023 Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Instansi SNI 8523:2018 Pati Jagung 2022 Kementerian Perindustrian SNI 4444:2018 Krimer Nabati Bubuk 2023 Kementerian Perindustrian SNI 3140-2:2018 SNI 3755:2019 Gula kristal - Bagian 2: Rafinasi Kertas Pembentuk Rokok 2023 2023 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium 2020 Kementerian Perindustrian SNI 8432:2017 SNI 8887.2020 SNI 7808:2012 SNI 0594:2011 SNI 59:2017 Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas Bijih plastik polietilena Polipropilena Resin Polivinil Klorida (PVC) 2023 2023 2023 2023 2023 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian SNI 7593:2010 Polietilena massa jenis tinggi (high density polyethylene/HDPE) untuk bahan baku pipa air minum 2023 Kementerian Perindustrian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	78 Keterangan
Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
No Produk/Jasa/ Proses/Sistem 12. Tanki air silinder vertikal 13. Minyak lumas untuk kendaraan bermotor 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Bahan lsolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool 20. Bahan lsolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool 21. Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Instansi SNI 7276:2020 SNI 7069-1:2020 Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor 2023 2023 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian SNI 7069-2:2021 SNI 7069-3:2020 Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara 2023 2023 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian SNI 7069-4:2020 Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air 2023 Kementerian Perindustrian SNI 7069-5:2021 Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi 2023 Kementerian Perindustrian SNI 7069-6:2021 Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan untuk kendaraan bermotor 2023 Kementerian Perindustrian SNI 7069-7:2021 Klasifikasi dan Spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak Lumas Transmisi Otomatis 2023 Kementerian Perindustrian Bahan lsolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool 2022 Kementerian Perindustrian 8421:2017/Amd.1 Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, 2022 Kementerian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	79 Keterangan Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
No Produk/Jasa/ Proses/Sistem 22. Kaca untuk Bangunan - Kaca lsolasi 23. 24. 25. Aki 26. 27. Kompor 28. 29. Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwama 29. Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwama 30. Baja lembaran lapis seng (Bj LS) 31. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium- Seng (Bj LAS) 32. Peralatan Masak (Cookware) dari Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Instansi 2020 dan Tahan Api dari Mineral Wool Amandemen 1 Perindustrian SNI ISO 20492- 2:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT). 2022 Kementerian Perindustrian SNI 8801:2019 Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin 2023 Kementerian Perindustrian SNI 8822:2019 Kaca Pengaman untuk Sarana Perkeretaapian 2023 Kementerian Perindustrian SNI 0038:2009 Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih 2023 Kementerian Perindustrian SNI 4326:2013 Aki untuk kendaraan bermotor kategori L 2023 Kementerian Perindustrian SNI 8660:2018 Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga 2022 Kementerian Perindustrian SNI 7613:2019 Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersil 2022 Kementerian Perindustrian Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS wama) 2020 Kementerian Perindustrian SNI 2053:2019 Baja lembaran lapis seng (Bj LS) 2022 Kementerian Perindustrian SNI 4096:2019 Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS) 2022 Kementerian Perindustrian SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari Logam 2022 Kementerian Perindustrian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	80 Keterangan
Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
No Produk/Jasa/ Proses/Sistem Logam 33. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja Tahan Karat 33. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja Tahan Karat 34. Alat Pemadam Api Portabel 35. Katup Tabung LPG 36. Pompa air sentrifugal untuk irigasi 37. Kulkas 38. AC 39. Mesin cuci 40. Showcase Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Instansi Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Stainless Steel Flatware) 2022 Kementerian Perindustrian SNI 180:2021 dan revisinya Alat Pemadam Api Portabel (APAP) 2023 Kementerian Perindustrian SNI 1591:2016 Katup Tabung LPG 2023 Kementerian Perindustrian SNI 141:2020 Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan metode uji 2020 Kementerian Perindustrian SNI IEC 60335-2- 24-2009 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24. Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es 2022 Kementerian Perindustrian SNI IEC 60335-2- 40-2009 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listnk serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara 2022 Kementerian Perindustrian SNI IEC 60335-2- 7:2010 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci 2022 Kementerian Perindustrian SNI IEC 6033S- 2-89: 2015 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89: 2022 Kementerian Perindustrian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	81 Keterangan
Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
No Produk/Jasa/ Proses/Sistem 41. Baterai 42. Power Bank 43. Mainan 44. 45. 46. 47. 48. Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Instansi Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan unit refrigeran atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335- 2-89:2012, IDT) SNI IEC 60086- 2:2015 Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2015, IDT) 2022 Kementerian Perindustrian SNI 8785:2019 Bank Daya (Power Bank) Ion Litium - Bagian 1 : Persyaratan Umum Keselamatan 2022 Kementerian Perindustrian SNI 8580 - 1:2018 ISO 8124 - 1: 2014 Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sffat fisis dan mekanis (ISO 81241.2014, IDT) 2023 Kementerian Perindustrian SNI 8580-2:2018 ISO 81242: 2014 Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar (ISO 8124-2:2014, IDT) 2023 Kementerian Perindustrian SNI 8580-3:2018 ISO 8124-3. 2010 Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (ISO 8124-3:2010 dan ISO 8124- 3:2010/ Amd.1:2014, IDT 2023 Kementerian Perindustrian SNI 8580-4:2018 ISO 8124-4: 2014 Keamanan mainan - Bapian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal (ISO 8124- 4:2014, IDT) 2023 Kementerian Perindustrian SNI 8579:2018 IEC 62115:2017 Mainan elektrik - Keamanan (IEC 62115: 2017, IDT, Eng) 2023 Kementerian Perindustrian SNI 8578:2018 Persyaratan mutu dan metode uji kandungan ftalat dalam produk mainan anak berbahan plastik 2023 Kementerian Perindustrian 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	82 Keterangan Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
No Produk/Jasa/ Proses/Sistem 49. Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas 50. Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng 51. Tuna dalam kemasan kaleng 52. Metadata Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Instansi SNI 9040:2021 Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas- Persyaratan 2023 Kementerian ESDM SNI 8222:2016 Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan SNI 8223:2016 Tuna dalam kemasan kaleng 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan SNI 8843-1:2019 Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115- 1:2014,MOD) 2022 Badan Informasi dan Geospasial 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	83 Keterangan
Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Dengan Pemenuhan Acuan Normatif: SNI ISO 19115-2-2019 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2020), Informasi geografis - Metadata - Bagian 2: Ekstensi untuk akuisisi dan pemprosesan (ISO 19115-2:2019, IDT) - SNI ISO 19115-3:2016 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2021) Informasi geografis - Metadata - Bagian 3: Skema implementasi XML untuk konsep fundamental (ISO/TS 19115- 3:2016, IDT) - SNI ISO 19157:2015 Informasi geografis - Kualitas data (ISO
No Produk/Jasa/ Proses/Sistem Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Instansi 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	84 Keterangan 19157:2013, IDT) SNI ISO 19157-2: 2016 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2020) Informasi geografis - Kualitas data - Bagian 2: Implementasi skema XML (ISO/TS 19157- 2:2016,IDT
LAMPIRAN V Perkembangan perundingan/kesepakatan Internasional bidang SPK No Forum Perundingan Nama Forum Status (implementasi/Ongoing) 1 Bilateral IA CEPA Implementasi 2 IEFTA CEPA Implementasi 3 IUAE CEPA Final negotiation 4 IETO TETO Indonesia -Taiwan Final negotiation 5 IEU CEPA On-Going negotiation 6 ICA CEPA On-Going negotiation 5 Regional ACCSQ Plenary On-Going negotiation 6 ACFTA Implementasi 7 RCEP Ratifikasi 8 AANZFTA Implementasi 9 Multilateral WTO TPR Implementasi 10 WTO TFA Penyusan mekanisme 11 UNFSS Kajian Penerapan VSS 2022|	Direktorat	Sistem	Penerapan	Standar	dan	Penilaian	Kesesuaian	85
No 29 30 No SNI Daftar SNI terkait Alat evakuasi dan Pemadam Kebakaran SNI 0141:2009 dan SNI 0141:2009/Amd2:2015 Topik Pengaduan Tanggapan Klarifikasi atas Surat Jawaban terkait Sertifikasi Alat Evakuasi yang disampaikan Dinas Penanggunalan Kebakaran dan Penyelamatan Prov DKI Jakarta kepada CV. Trans Aman Lancar BKH & Partners Lawfirm mengirimkan surat perihal Permohonan Penundaan PNRT Produk Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi dengan Klien PT.Honda Power Product Productions (HPPP) dan PT. Honda Product Indonesia (HPPI) Stakeholder CV. Trans Aman Lancar BKH & Partners Lawfirm