KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2023 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Penulis: Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni ISBN: 978-623-194-603-4 (jil.1) Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional Bagaimana upaya kita menyikapi kebinekaan di dalam masyarakat?
Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu: 1. menjelaskan asal-usul dan makna semboyan bhinneka tunggal ika; 2. mengenal gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan; 3. melakukan kegiatan secara bersama-sama berdasarkan prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman. Peta Konsep Asal-usul Semboyan Bhinneka Tunggal Ika A Asal-usul dan Makna Bhinneka Tunggal Ika Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Sistem Ekonomi Pancasila Mengelola Bhinneka Tunggal Ika sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional B Gotong Royong sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila Kesejahteraan yang Berkeadilan Berdikari dalam Perekonomian Revitalisasi Kesejahteran Rakyat Makna Umum Gotong Royong C Prinsip Gotong Royong Membangun Harmoni dalam Keberagaman Makna Penting Gotong Royong Contoh Kegiatan Gotong Royong Kata Kunci Bhinneka Tunggal Ika Keberagaman Tolong-menolong Gotong Royong Kerja Bakti Harmoni Makhluk Sosial 128 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Mari Berpikir Kritis Gambar 3.1 Poster Bhinneka Tunggal Ika Coba kalian cermati Gambar 3.1 di atas! Apakah makna bhinneka tunggal ika bagi kalian? Bagaimana kalian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa kaitan antara bhinneka tunggal ika dengan kemajuan negara Indonesia? Peserta didik yang santun, pada bab sebelumnya kalian telah mampu mem- bangun budaya taat hukum. Budaya hukum membuat masyarakat tertib sehingga menjadi fondasi dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan kebinekaan. Pada bab ini kalian akan belajar untuk mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Mari kita sadari bahwa perbedaan itu kenyataan yang indah. Berbeda bisa menjadi kekuatan untuk maju saat kita mampu saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Saat kalian bermain sepak bola, misal- nya, satu tim terdiri atas berbagai posisi dengan karakter, kekuatan, dan tugas yang berbeda. Semua unsur dari tim bahu-membahu, menyemangati, kompak bekerja sama untuk satu tujuan meraih kemenangan. Perbedaan pemain dari segi kekuatan, karakter, posisi, dan tugas melebur menjadi satu kesatuan untuk Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 129
menghasilkan tim sepak bola yang kuat saat bertahan maupun menyerang sehingga menghasilkan kemenangan. Dalam lingkup terkecil di kelas, kalian yang baru lulus SMP kemudian ma- suk ke jenjang SMA/SMK mengenal teman-teman baru. Kalian tentu menemui beragam individu dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, dalam lingkup sekolah yang lebih luas, perbedaan itu pun makin meluas. Lebih-lebih dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Segala perbedaan tersebut merupakan kekuatan dan modal sosial saat disatukan melalui kerja sama, gotong royong, saling menghormati, dan menghargai. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara jujur! 1. Bagaimana kalian menerapkan bhinneka tunggal ika di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah? 2. Bagaimana pengalaman kalian bergotong royong untuk menyelesaikan masalah? Kalian adalah Pelajar Pancasilais yang memahami bahwa perbedaan adalah kenyataan yang harus diterima (given) dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Menerima perbedaan dan kemauan untuk bergotong royong berarti menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk melaksanakan pembangunan nasional. Aktivitas Belajar 3.1 1) Berdirilah dengan posisi melingkar dan jaga jarak satu sama lain! 2) Sebutkan secara bergantian nama dan dua kata yang mencerminkan diri kalian, bisa sifat, cita-cita, hobi, atau kebiasaan! Lakukan secara berurutan dari kiri ke kanan! 3) Jika ada di antara kalian yang memiliki kesamaan, majulah satu langkah! Jika terdapat dua kesamaan, majulah dua langkah! Begitu seterusnya hingga lingkaran yang awalnya berposisi saling menjauh menjadi saling berdekatan. 4) Setelah semua mendapat giliran, kembalilah ke tempat duduk masing masing untuk berdiskusi tentang kegiatan tersebut dan kaitkan dengan materi bhinneka tunggal ika! 130 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Pelajaran dalam kegiatan tersebut ialah sebagai berikut. "Perbedaan adalah kenyataan. Kemajuan akan kita capai saat kita lebih mengutamakan faktor pendorong kesatuan, yakni kesamaan daripada faktor penghambat kesatuan yakni perbedaan." Nah, coba temukan satu pelajaran berharga lainnya dari kegiatan tersebut, kemudian tuliskan di buku tugas kalian dengan mengikuti format di bawah ini! Pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut ialah ... A. Asal-usul dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika 1. Asal-usul Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Semboyan bhinneka tunggal ika merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Majapahit pernah berada pada masa kejayaannya saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat itu Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Dengan luasnya wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain, maka pertentangan tidak dapat dihindari. Mpu Tantular adalah seorang pujangga sastra Majapahit yang masih kerabat Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penganut agama Buddha. Hal ini bisa diketahui dari kakawin atau syairnya yang terkenal yakni Kakawin Arjunawiwaha dan Kakawin Sutasoma. Meski demikian, kita dapat melihat sikap inklusif atau terbuka dari Mpu Tantular dalam menerima perbedaan berdasarkan isi dari kitab Sutasoma. Pada salah satu bait di kitab tersebut terdapat kalimat yang kemudian kita jadikan sebagai semboyan Republik Indonesia, yakni "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 131
Gambar 3.2 Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular Sumber: Museum Nasional Indonesia/Twitter (2017) Semboyan bhinneka tunggal ika merupakan respons dari Mpu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Mpu Tantular ingin memberi nasihat persatuan bahwa masyarakat Majapahit memang berbeda-beda, tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Semboyan bhinneka tunggal ika ini kemudian menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kata bhinneka, tunggal, dan ika berasal dari bahasa Jawa Kuno. Ketiga kata tersebut membentuk satu kalimat yang diterjemahkan menjadi "berbeda-beda tetapi tetap satu juga." Kalimat tersebut tertulis di dalam kitab yang memiliki judul resmi Purusadha. Kitab yang berbentuk lembaran-lembaran ini memiliki peran memberikan spirit dalam upaya penyatuan bangsa Indonesia karena mengandung kalimat nasihat yang akhirnya oleh para pendiri negara republik ini digunakan sebagai semboyan dalam Garuda Pancasila sebagai lambang Indonesia. Berikut ini bunyi kalimat lengkapnya. Hyâng Buddha tanpâhi Çiva rajâdeva; Rwâneka dhâtu vinuvus vara Buddha Visvâ; Bhimukti rakva ring apan kenâ parvvanosn; Mangka ng Jinatvâ kalavan Çivatatva tunggal; Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa. 132 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Terjemahan bebasnya sebagai berikut. Hyang Buddha tiada berbeda dengan Syiwa Mahadewa; Keduanya itu meru- pakan sesuatu yang satu; Tiada mungkin memisahkan satu dengan lainnya; Karena hyang agama Buddha dan hyang agama Syiwa sesungguhnya tunggal; Keduanya memang hanya satu, tiada dharma (hukum) yang mendua. Dari kalimat lengkap tersebut diambil satu kalimat yakni "bhinneka tunggal ika" yang dijadikan sebagai semboyan negara. Tulisan dari kalimat ini terdapat pada pita yang dicengkeram oleh burung garuda. Pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950 lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan negara bhinneka tunggal ika secara resmi digunakan. Namun, baru pada tanggal 17 Agustus 1950 lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan. Setelah terjadi amandemen UUD NRI Tahun 1945, semboyan bhinneka tunggal ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila diatur pada Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Aturan konstitusional tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis konstitusional maupun formal bagi negara menge- nai penggunaan simbol tersebut sebagai identitas sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, aturan penggunaan lambang negara beserta semboyan negara diatur lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. 2. Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk heterogen dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas belasan ribu pulau yang satu sama lain dipersatukan oleh selat dan laut. Maka, semboyan bhinneka tunggal ika mengandung makna tentang sebuah semangat, harapan, dan kekuatan penyatuan dalam berbagai keberagaman tersebut. Makna bhinneka tunggal ika secara historis merupakan semangat bersatu dalam konteks keberagaman agama di dalam masyakat Majapahit. Kalimat ini terdapat di dalam Kitab Sutasoma yang berisi tentang ajaran moral dan etika sosial masyarakat Majapahit. Kalimat bhinneka tunggal ika dalam kitab Sutasoma bermakna semangat kesatuan dan toleransi dalam keragaman agama pada masyarakat, khususnya antara penganut Buddha dan Hindu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 133
Dilihat secara tekstual atau harfiah, bhinneka tunggal ika berasal dari tiga kata, yakni bhinneka, tunggal, dan ika. Arti bhinneka adalah berbeda/beragam, tunggal berarti satu, sedangkan ika berarti itu. Jika digabung, artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu". Makna bhinneka tunggal ika secara kontekstual ialah perbedaan dalam ke- beragaman merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Kalimat bhinneka tunggal ika mengandung dua unsur, yaitu keberagaman dan kesatuan. Keberagaman merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan lain-lain. Kenyataan tersebut harus diterima dan disadari sebagai kekayaan dan anugerah Tuhan. Sementara unsur kesatuan merupakan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa. Pada dasarnya manusia terlahir dengan keunikan yang berbeda-beda sebagai individu-individu. Manusia kemudian menyatu dalam kelompok, komunitas, serta suku-suku dengan kehendak masing-masing yang satu sama lain juga berbeda. Komunitas dan suku-suku ini kemudian menyatu sebagai satu bangsa dan negara. Kenyataan tentang keberagaman harus disikapi dengan persatuan, kerja sama, semangat gotong royong, saling menghormati, dan menghargai. Persatuan ini akan mewujud menjadi kesatuan dalam satu bangsa dan negara Indonesia. Kesatuan sesungguhnya merupakan hasil dari persatuan. Kesatuan masyarakat Indonesia adalah bangunan kokoh yang terwujud dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya kesatuan ini ialah untuk merealisasikan tujuan yang terdapat pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Saat ini, semangat bhinneka tunggal ika harus diperkuat kembali. Dengan menggelorakan kembali semangat tersebut, generasi muda diharapkan tidak lupa dengan kekuatan semboyan yang telah menyatukan bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Pada ruang-ruang publik, kita sulit bahkan tidak dapat menemukan homogenitas absolut (persamaan mutlak). Heterogenitas atau kebinekaan sudah menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, kita harus sadar untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan dengan mengembangkan sikap toleransi. 134 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Aktivitas Belajar Pada pembelajaran kali ini kalian akan membuat komik secara berkelompok untuk mempromosikan bhinneka tunggal ika. 1) Buatlah kelompok yang terdiri atas empat orang kemudian susunlah rencana gambar dan dialog yang dibutuhkan! 2) Setiap kelompok bisa membuat komik secara manual atau digital menggunakan berbagai aplikasi. 3) Untuk mendapatkan gambaran cara membuat komik dengan berbagai aplikasi, bukalah tautan berikut atau pindailah kode QR di samping! Uji Kompetensi 3.1 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas! 1. Uraikan cara yang bisa kalian lakukan untuk mempromosikan semboyan bhinneka tunggal ika! 2. Jelaskan penerapan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat! Tuliskan masing-masing satu contoh! 3. Bagaimana kesesuaian bhinneka tunggal ika dengan nilai Pancasila? 4. Bagaimana semboyan bhinneka tunggal ika mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional? Pengayaan Untuk menambah wawasan kalian tentang makna bhinneka tunggal ika,baca dan pelajari artikel pada tautan atau pindailah kode QR di samping! Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 3.2 135
B. Perwujudan Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila Gambar 3.3 Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua Sumber: Kementerian PUPR (2021) Sebagai Pelajar Pancasila tentu kalian sudah memahami makna gotong royong dalam masyarakat yang ber-bhinneka tunggal ika. Sekarang kalian akan mem- pelajari perwujudan gotong royong dalam bidang perekonomian. Pancasila sebagai ideologi dan paradigma pembangunan menghendaki keterkaitan antara pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Coba perhatikan Gambar 3.3! Untuk apa dan untuk siapa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan? Tentunya untuk masyarakat agar lebih sejahtera. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, manusia atau rakyat merupakan subjek pembangunan. Ia sebagai pengerah atau subjek yang menentukan sifat atau corak ekonomi, sekaligus sebagai aktor atau pelaku dalam faktor produksi dan bersama-sama dengan faktor produksi lainnya (Mubyarto, 1997: 121). 136 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
1. Sistem Ekonomi Pancasila Tahukah kalian apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara ataupun individu (swasta). Berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya, baik itu proses produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya dilihat sebagai kesatuan sistem yang bersifat dinamis sehingga perlu diatur agar terhindar dari kekacauan. Jika dikaitkan dengan pemikiran para pendiri negara, mereka sebenarnya telah menggagas satu sistem ekonomi yang cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi tersebut memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan sistem ekonomi lain di dunia karena didasari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem ekonomi Pancasila, gotong royong (kooperasi) merupakan semangat dan jiwa yang menjadi landasan perekonomian nasional. Prinsip gotong royong harus dipahami sebagai semangat tolong-menolong, bersifat kekeluargaan, mengupayakan kebermanfaatan bersama, dan solidaritas sosial. Kemauan bekerja sama dan memperbaiki keadaan ekonomi bersama merupakan jiwa dari gotong royong. Badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta juga harus berjiwa kooperasi atau gotong royong. Hal itu sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam sistem perekonomian yang bersifat gotong royong, hak milik per- orangan tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi kepentingan bersama. Dapat disimpulkan bahwa hak milik perseorangan memiliki fungsi sosial. Dalam penyelenggaraan negara, peran gotong royong ditunjukkan melalui pemberdayaan partisipasi rakyat dalam politik anggaran. Di lingkungan masyarakat, contoh sifat gotong royong ditunjukkan melalui keterbukaan kesempatan berusaha dan bekerja, terbukanya akses permodalan, pemberdayaan pekerja dalam proses produksi, dan rasa kepemilikan dengan semangat kekeluargaan, dan sebagainya. Sifat gotong royong memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam penerapannya sistem ekonomi dapat terhindar dari pengua- saan ekonomi oleh pemilik modal secara sepihak. Unit usaha mikro harus terus dikembangkan dan dilindungi oleh pemerintah. Para pejabat pemerintahan juga harus berintegritas dalam mendukung partisipasi rakyat. Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 137
Menurut Sri Edi Swasono (2009: 6), sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sebagai berikut. a. Ketuhanan Yang Maha Esa (etika dan moral agama, tidak berdasarkan materialisme). b. Kemanusiaan (perekonomian yang humanistik, adil dan beradab, dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan). c. Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama, dan tidak saling mematikan). d. Kerakyatan (berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hudup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional). e. Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang, berkeadilan, dan berkemakmuran). Sementara itu, menurut Mubyarto (1994: 44-45), ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila antara lain sebagai berikut. a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. b. Kehendak kuat seluruh masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial-ekonomi. c. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. d. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. e. Adanya imbangan yang tegas dan jelas antara sentralisme dan desen- tralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekali- gus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip gotong royong (kooperasi) dalam sistem ekonomi Pancasila, perekonomian diletakkan dalam Gambar 3.4 Bangga Buatan Indonesia Sumber: Tim Indonesiabaik.id/Direktorat Jenderal Informasi dan kerangka keadilan dan kesejahteraan komunikasi Publik-Kominfo/2021 138 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
sosial. Keadilan merupakan hal utama yang harus didahulukan tanpa menunggu datangnya kemakmuran. Tidak boleh ada diskriminasi dalam keadilan, semua orang memiliki kedudukan yang sama. 2. Kesejahteraan yang Berkeadilan Cita-cita nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran. Dengan adil dan makmur, masyarakat menjadi sejahtera. Keadilan sosial menjadi perwujudan paling konkret dari sila-sila Pancasila. Maka, dalam pembangunan nasional, terutama bidang ekonomi, keadilan sosial harus dikedepankan. Ketidakadilan menjadi pemicu munculnya kecemburuan dan kesenjangan sosial. Menurut Yudi Latif (2021: 405), pembangunan tata kesejahteraan harus mampu merespons empat sasaran utama pembangunan material-teknologikal, yaitu a. memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan umum (berdasarkan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945); b. melembagakan jiwa kooperatif dalam dunia usaha serta mewujudkan sistem kooperasi model Indonesia (berdasarkan Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945); c. melembagakan sistem penguasaan negara atas kekayaan bersama serta atas cabang-cabang produksi strategis Tahukah Kalian? dengan menempatkan peran dan fung- si yang tepat bagi BUMN berdasarkan Pasal 33 ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945; d. memajukan kemandirian (kedaulatan) dan kemakmuran ekonomi melalui penguasaan dan pengembangan Mohammad Hatta (Bung Hatta) merupa kan tokoh yang memopulerkan pen tingnya koperasi sebagai badan usaha untuk meningkatkan ekonomi rakyat menuju kemakmuran bersama berdasarkan gotong royong atau demo krasi ekonomi. Selanjutnya, beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. teknologi. Perwujudan keadilan didasarkan pada aspek legal formal harus disertai dengan kasih sayang sehingga terdapat kepantasan. Upaya mewujudkan keadilan harus berja- Hatta juga mengenalkan paham kooperasi yang mempunyai akar kuat dalam tradisi gotong royong masyarakat Indonesia. Semangat dan jiwa kooperasi tersebut dapat dikembangkan lebih canggih sesuai dengan kemajuan zaman melalui proses pendidikan yang difasilitasi pemerintah. lan serempak dengan usaha meningkatkan kemakmuran. Masyarakat yang adil dan Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 139
makmur merupakan cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan kemakmuran, sistem perekonomian harus mampu mewujudkan nilai tambah secara berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang menyebar di berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat menarik sumber daya dan modal yang dibutuhkan. Aktivitas Belajar 3.3 Carilah informasi mengenai perbandingan antara sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi yang lain di buku referensi, media massa, atau sumber internet! Misalnya, aspek landasan filosofi, nilai-nilai yang dianut, keunggulan dan kelemahan, dan sebagainya. Tuliskan jawaban kalian di buku tugas dengan mengikuti format berikut! Aspek Ekonomi Pancasila Ekonomi Liberal 3. Berdikari dalam Perekonomian Berdikari dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari konsep Trisakti Presiden Sukarno. Hal itu berangkat dari pemikiran bahwa masa depan Indonesia berada di tangan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap dan perilaku mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Masih ingatkah kalian arti peribahasa besar pasak daripada tiang? Ya, artinya besar pengeluaran daripada pendapatan atau pemasukan. Pada perkembangan lebih lanjut, dibutuhkan utang untuk mencukupi kebutuhan. Hal itu termasuk perilaku yang boros. Ketergantungan pada utang luar negeri bagi sebuah negara dapat menjadikan kebijakan ekonomi negara tersebut didikte oleh negara lain maupun kekuatan ekonomi asing. Apabila hal ini terjadi, kemakmuran yang berkeadilan semakin jauh untuk diwujudkan. 140 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Sebagai subjek pembangunan, kita sebagai rakyat Indonesia memegang peranan penting untuk berperilaku dan berupaya memenuhi kebutuhan sendiri, tidak selalu bergantung pada orang ataupun pihak lain. Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dalam perekonomian penting untuk diupayakan. Misalnya, penggunaan produksi dalam negeri. Penggunaan produksi dalam negeri secara nyata dan masif oleh kita dan pemerintah berperan dalam mewujudkan keman- dirian ekonomi bangsa. Dalam sistem ekonomi Pancasila terkandung nilai-nilai kemandirian dan kekeluargaan yang menjadi jati diri bangsa. Upaya lain mewujudkan kemandirian ialah dengan membentuk ulang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang maju dan mampu bersaing. Usaha koperasi harus dibekali dengan pengembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi berbasis potensi dan karakteristik usaha. Landasan moral Pancasila dan hukum diperlukan dalam koperasi bagi para pengurus dan anggotanya. Oleh karena itu, pengalaman kasus di koperasi seperti korupsi, manipulasi atau penipuan, kredit macet, dan sebagainya dapat dicegah. 4. Revitalisasi Kesejahteraan Rakyat Negara kita adalah negara kesejahteraan, bukan negara liberal. Negara kesejah- teraan adalah negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus mengatur distribusi pembagian kekayaan negara secara adil dan merata. Pada negara kesejahteraan, etika politik warga negara bukan penghapusan hak perorangan, namun hak milik perorangan memiliki fungsi sosial dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum masyarakat. Negara kesejahteraan Indonesia merupakan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pembangunan ekonomi, revitalisasi kesejahteraan dilakukan dengan meletakkan paradigma ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Bukan negara untuk ekonomi. Bukan pula pada persaingan bebas, kepentingan pemilik modal, maupun monopoli pihak tertentu atau perseorangan. Kebijakan ekonomi adalah untuk rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek ekonomi. Kebijakan perekonomian harus berlandaskan moral ketuhanan dan kemanusiaan sehingga tidak bersifat des- truktif atau merugikan. Adapun imbas perilaku destruktif antara lain malapetaka lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan, perusakan hutan, tanah longsor, dan Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 141
sebagainya; bencana kemanusiaan, seperti konflik kesenjangan sosial, kecelakaan kerja, masalah upah tidak layak, dan sebagainya. Dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi tantangan, perkembangan ekonomi global diterima dengan prinsip kemakmuran rakyat yang menjadi tanggung jawab negara. Meskipun terjadi persaingan global, negara harus tetap mengupayakan dalam bingkai kemakmuran rakyat. Menurut Yudi Latif (2015: 585), negara berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu dengan a. mewujudkan hubungan (relasi) yang adil di semua tingkatan sistem kemasyarakatan; b. mengembangkan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; c. memfasilitasi akses informasi yang diperlukan, layanan yang dibutuhkan, dan sumber daya yang dibutuhkan; d. mendukung partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan untuk semua orang. Setelah kalian memahami sistem ekonomi Pancasila, sekarang kita bahas bagaimana Tahukah Kalian? penerapannya. Sistem ekonomi Pancasila menekankan usaha bersama berdasar atas asas Negara liberal menggunakan sistem persaingan bebas (free kekeluargaan yang berorientasi kerakyatan fight liberalism) dalam kegiatan berdasarkan prinsip moral ketuhanan menurut perekonomian. Akibatnya, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pilar kekuatan modal (capital) akan menentukan persaingan. Siapa atau sokoguru untuk mewujudkannya adalah yang memiliki modal besar prinsip gotong royong. Berikut ini contoh pe- cenderung menguasai pasar nerapan gotong royong dalam sistem ekonomi perekonomian. Pancasila. a. Koperasi merupakan badan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota berdasarkan demokrasi ekonomi. Meskipun demikian, harus diperhatikan aspek profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan supaya tidak melenceng dari tujuan dan ide pendirian koperasi. b. Badan usaha ekonomi melalui perusahaan-perusahaan memberikan alokasi saham (dalam jumlah besar) kepada karyawannya. Oleh karena itu, karyawan 142 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
akan lebih merasa memiliki dan berkontribusi penuh terhadap kemajuan perusahaan. c. Pemberian gaji memperhatikan kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial bagi tenaga kerja atau karyawan. Dengan demikian, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi karyawan dan pengusaha yang dihormati bersama. d. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di sini harus dipahami bersama bahwa demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat banyak harus dikuasai oleh negara, tidak boleh berada di tangan orang seorang. Perusahaan negara tidak selalu harus diurus oleh birokrasi negara. e. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara harus tegas terhadap kegiatan perekonomian yang berdampak terhadap bencana lingkungan, bencana sosial, ataupun gabungan keduanya. f. Pembentukan unit-unit usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan perlin- dungan dan bantuan dari pemerintah. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk permodalan, jaminan kemudahan berusaha, perlindungan persaingan yang sehat, promosi, dan sebagainya. g. Mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang membantu usaha kecil atau UMKM untuk berkembang melalui promosi dan model pendampingan. h. Pemerataan kesempatan dan jaminan sosial melalui kebijakan ekonomi dan implementasinya. Implementasi kebijakan ekonomi harus mendukung iklim persaingan yang sehat (fair) dan membela yang lemah melalui jaminan dan perlindungan sosial. Jaminan sosial diberikan, misalnya, dalam bentuk tunjangan hari tua, biaya pendidikan dasar, asuransi kesehatan dan kete- nagakerjaan, pemenuhan kebutuhan hidup dasar minimum, dan lain-lain. i. Pemerintah menciptakan iklim usaha perekonomian yang mudah dan sehat melalui penerbitan regulasi yang simpel. Regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian, jaminan hukum (legalitas), dan keadilan. j. Kemudahan akses mendapatkan modal bagi rakyat yang belum sejahtera agar dapat berwirausaha dan mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya. Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 143
144 Aktivitas Belajar 3.4 1) Bacalah berita berikut ini! Kemudian, kerjakan tugas di bawahnya! BPIP: Sistem Ekonomi Pancasila Menjawab Dehumanisme dan Tantangan Ekonomi Global Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Unsur Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 dan Kampus Desa Emas Menggelar FGD bertajuk "Terapan Ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari" pada Sabtu, (12/6). Acara yang dilaksanakan di Graha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 itu antara lain dihadiri oleh Dr. Ir. Arif Budimanta M.Sc. Staf Khusus Presiden, Ir. Prakoso, M.M. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; Prof. Adji Samekto S.H., M.Hum. Deputi Bidang pengkajian dan Materi, serta Antonius Benny Susetyo Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai narasumber. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Bupati Brebes Idza Priyanti sebagai un- dangan. Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Ir. Prakoso, M.M. yang menyatakan perlu pembangunan karakter menjaga nasionalisme yang makin terdesak oleh globalisasi, maka pendidikan karakter perlu dijaga sejak tataran pendidikan. FGD ini dilaksanakan agar bisa menjaga dan menyukseskan sistem ekonomi Pancasila dengan mulai memasukkannya materi mengenai sistem ekonomi Pancasila pada kurikulum dan bahan ajar. "Dengan penguatan jaringan di level pemerintahan dan universitas, diharapkan kita bisa membumikan sistem ekonomi Pancasila ini karena ini adalah sistem yang efektif, namun tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan," ujar Prakoso lebih lanjut. Prof. Adji Samekto, S.H., M.Hum. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila jelas sudah tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar sebagai alat social engineering berfungsi untuk mengatur dan mengubah kebijakan, dalam hal ini untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila secara murni. Maka, hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah komitmen dari pembuat kebijakan untuk benar benar melaksanakannya. Dr. Ir. Arif Budimanta M.Sc., Staf Khusus Presiden sebagai narasumber pada kesempatan ini menyatakan bahwa perlu ketegasan dan kejelasan mengenai me- masukkan sistem ekonomi Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar perkuliahan karena standar tiap-tiap universitas yang berbeda. "Harus ada standar dan kualitas yang sama terkait penerapan kurikulum serta bahan ajar mata kuliah sistem ekonomi Pancasila. Hal ini diperlukan agar tidak ada multiinterpretasi mengenai pendidikan sistem ekonomi Pancasila ini agar mahasiswa sebagai subjek yang mempelajari sekaligus penjaga dan pelaku sistem ekonomi Pancasila di masa depan tidak terjebak dalam interpretasi yang beragam ketika melaksanakan sistem ini," ujarnya. Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menjelaskan bahwa sejatinya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan. Khususnya dalam era digital di mana sistem konvensional mulai bertumbangan, sistem ekonomi Pancasila menjamin adanya pendayagunaan bagi masyarakat ekonomi lemah, sistem dagang dan ekonomi menjadi lebih jelas dari awal sampai akhir hingga unsur yang merugikan seperti ijon atau pertengkulakan dapat dihapuskan. Sistem ekonomi tradisional yang mendehumanisasi pelaku ekonomi dan lebih berfokus pada modal sudah harus mulai dicari alternatifnya dan ini ada dalam sistem ekonomi Pancasila. Jadi, diharapkan kita juga mulai mendesak pembuat kebijakan agar sistem ekonomi Pancasila diterapkan secara murni agar tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat terlaksana. "Dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila, fokus pembangunan ekonomi akan men- junjung martabat manusia. Demokrasi kita adalah yang memperhatikan keutamaan kemanusiaan, bukan sekadar pengelolaan modal," jelas Benny. Lebih lanjut Benny menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan keadaan pandemik seperti saat ini di mana sistem ekonomi tradisional mulai bertumbangan. Sistem ekonomi yang mengedepankan kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah dapat dipadukan dengan teknologi sehingga menjadi suatu sistem yang komprehensif. Pemuda sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di masa depan serta desa sebagai satuan ekonomi terkecil merupakan figur yang tepat sebagai dasar yang tepat untuk pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila ini. "Desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena adanya sinergi, gotong royong, rasa kebersamaan, dan kemanusiaan merupakan contoh yang tepat dari pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, perlu dukungan dari pemerintah berupa regulasi dari infrastruktur agar desa-desa ini dapat berkembang dan menjadi bukti nyata keefektifan ekonomi Pancasila," pungkas Benny menutup penjelasannya. Sumber: Pusdatin. 13 Juni 2021 diunduh 7 April 2023 2) Buatlah pertanyaan prediksi mengenai ide pokok atau informasi penting yang terdapat di dalam teks bacaan di atas! Berikut ini contoh pertanyaan prediksi. Apakah sistem ekonomi Pancasila mampu menjawab tantangan ekonomi global? Apakah sistem ekonomi tradisional seperti unit usaha kecil menengah tidak mampu bersaing di era global? 3) Susunlah tulisan atau artikel berdasarkan pemikiran kalian sendiri! Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 145
Uji Kompetensi 3.2 Penilaian 1 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih satu jawaban yang benar! 1. Prinsip gotong royong menjadi sendi dalam membangun sistem ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip gotong royong ialah ..... A. semangat tolong-menolong B. asas kekeluargaan C. mengupayakan keuntungan bersama D. solidaritas sosial E. persaingan bebas 2. Badan dan unit usaha yang ada dalam sistem ekonomi Pancasila yang mencer- minkan demokrasi ekonomi, dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota, yaitu .... A. UMKM D. koperasi B. BUMN E. BUMD C. perusahaan asing 3. Mengapa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara? A. menghindari permasalahan lingkungan dan sosial B. pengalaman sebelum kemerdekaan yang dikuasai oleh bangsa lain C. untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat D. belum ada orang perseorangan yang dianggap mampu menguasai E. karena kita sepakat membentuk negara yang berdaulat 4. Perhatikan pilihan berikut! 1) Kasih sayang 4) Mengejar keuntungan saja 2) Mematuhi regulasi 5) Mudah menyerah 3) Kemauan bekerja sama 6) Pasrah dalam berusaha Berdasarkan pilihan di atas, perwujudan keadilan dalam bidang perekonomian tidak didasarkan pada aspek legal formal saja, tetapi harus disertai dengan nilai-nilai yang ditunjukkan pada pilihan nomor ..... 146 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
A. 1), 2), dan 3) D. 3), 5), dan 6) B. 1), 2), dan 4) E. 4), 5), dan 6) C. 2), 3), dan 4) 5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara seorang pekerja dan peng- usaha harus dihormati bersama. Berikut ini yang merupakan penerapan dari hal tersebut ialah ..... A. pemberian gaji sesuai dengan kepatutan standar penggajian dan ja- minan sosial B. kesediaan bekerja keras meskipun melebihi batas waktu kerja normal C. sering mengeluh mengenai gaji akibat perekonomian yang tidak stabil D. pemerintah membantu subsidi gaji bagi pekerja tetap agar jumlahnya di atas rata-rata E. mengingatkan pekerja agar beretos kerja untuk mencapai target per- usahaan Penilaian 2 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih setuju atau tidak setuju beserta alasannya. No. Pertanyaan Setuju Tidak Setuju Alasan 1. Rakyat merupakan objek dalam pelaksanaan pembangunan nasional terutama bidang ekonomi. 2. Nilai gotong royong dalam perekonomian harus dilaksanakan oleh BUMN dan usaha swasta. 3. Keadilan harus dikedepankan meskipun kemakmuran belum datang. 4. Perekonomian global menjadi ancaman bagi penerapan gotong royong dalam ekonomi berdasarkan Pancasila. 5. Ketergantungan pada utang luar negeri bagi sebuah negara dapat menjadikan kebijakan ekonomi negara tersebut didikte oleh negara lain. Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 147
Pengayaan Untuk menambah wawasan kalian, baca dan pelajari artikel dalam tautan berikut! PPX_Artikel5
Lakukan pengamatan dan wawancara terhadap usaha koperasi yang ada di sekolah atau UMKM di tempat tinggal kalian! Sebelumnya, buatlah daftar pertanyaan untuk wawancara, kemudian tentukan jadwal wawancara dan observasi serta pembagian tugas di kelompok kalian! Amatilah apakah usaha tersebut dapat berkembang dan analisislah berdasarkan aspek gotong royong (kooperasi)!
Selanjutnya, buatlah laporan singkat yang meliputi pendahuluan, permasa- lahan, pembahasan, dan simpulan! C. Prinsip Gotong Royong untuk Membangun Harmoni dalam Keragaman Gambar 3.5 Gotong Royong Membersihkan Selokan Sumber: Kompasiana (2015) Coba kalian cermati Gambar 3.5! Pernahkah kalian ikut gotong royong di lingkungan sekitar kalian? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan gotong royong tersebut? Apa makna gotong royong bagi kalian? Bagaimana kalian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? 148 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Aktivitas Belajar 3.5 Pada bagian ini kalian diminta untuk mengisi tabel KWL. KWL adalah kepanjangan What I Know, What I Want to Know, dan What I Learned. Artinya, apa yang saya tahu, apa yang ingin saya ketahui, dan apa yang telah saya ketahui. Isilah dua kolom di awal pembelajaran! Berikut ini panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL. 1) Berdasarkan pengalaman yang dilakukan masyarakat, apa yang kalian ketahui tentang gotong royong? 2) Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di masyarakat, praktik gotong royong seperti apa yang telah kalian lakukan? Saya Tahu Saya Ingin Tahu Saya Tahu Hal Baru diisi di awal pembelajaran diisi di awal pembelajaran diisi di akhir pembelajaran Setelah melakukan aktivitas belajar di atas, agar memudahkan pemahaman kalian tentang konsep gotong royong, simak pembahasan berikut ini! 1. Makna Umum Gotong Royong Pernahkah kalian ikut gotong royong? Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing". Pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika di- lakukan bersama-sama, akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Kemudian, apa yang dimaksud gotong royong itu? Mari kita diskusikan bersama-sama! Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 149
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerja sama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan goyong. Gotong artinya pikul atau angkat. Sementara itu, royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Koentjaraningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masya- rakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sementara itu, kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa/kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. Koentjaraningrat lebih lanjut membagi jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi empat, yaitu a. tolong-menolong dalam aktivitas pertanian; b. tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga; c. tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara; d. tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerja- kan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keihklasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masya- rakat. Hal ini lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial (social capital) 150 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, dan lintas bangsa. Dalam gotong royong termuat makna collective action to struggle, self governing, common goal, dan sovereignty. Secara sosio-kultural, nilai gotong royong merupakan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu atau kolektif tertentu. Bintarto menyatakan bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan di desa-desa Indonesia. Secara sosio-historis, tradisi gotong royong tumbuh subur di perdesaan Indonesia lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerja sama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara, hingga memetik hasil panen. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk. 2. Makna Penting Gotong Royong Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang sarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerja sama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk. Secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penye- baran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekannya, banyak pemuda datang ke Jalan Menteng 31 yang menjadi tempat berkumpul para aktivis pemuda pada saat itu. Para pemuda tersebut menyebarkan stensilan Teks Kemerdekaan ke berbagai daerah Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 151
di Indonesia. Beberapa pemuda tersebut di antaranya ialah M. Zaelani, anggota Barisan Pemuda Gerindo yang dikirim ke Sumatra. Tercatat juga nama Uteh Riza Yahya yang menikah dengan Kartika, putri Presiden Soekarno. Kemudian, ada pula guru Taman Siswa bernama Sulistio dan Sri. Ada juga aktivis Lembaga Putri, Mariawati Purwo. Mereka menuju ke Sumatra bersama Ahmad Tahir untuk menyebarkan kabar kemerdekaan. Di samping itu, tercatat pula nama Masri yang berangkat ke Kalimantan. Beberapa pemuda juga berangkat ke Sulawesi. Mereka pergi ke luar Jawa membawa kabar kemerdekaan dengan menggunakan perahu. Di Yogyakarta, Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendiri Taman Siswa, berkeliling kampung dengan naik sepeda untuk menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat luas. Spirit gotong royong terus ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama dan etnis, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer, selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta. Di kota bersejarah ini, berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar agama, etnis, dan pandangan politik. Dari sisi etnis, terdapat nama Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Soedirman, Ki Hadjar Dewantara, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Sukiman Wirjosan- djojo, Wahid Hasjim, dan I.J. Kasimo yang berlatar belakang suku Jawa. Tercatat pula Ali sadikin, Ibrahim Adji, dan M. Enoch yang berlatar belakang Sunda. Ada pula Mohammad Hatta, Agoes Salim, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Mohammad Yamin, dan Muhammad Natsir yang berlatar belakang Suku Minang. Ada juga Simatupang dan Nasution dari Tapanuli. Ada Kawilarang dan A.A. Maramis dari Manado. Terdapat juga nama Muhammad Yusuf dari Makassar, Mr. Assaat dan Teuku M. Hassan dari Aceh, A.R. Baswedan yang keturunan Arab, dan lain-lain. Semangat gotong royong dengan mengesampingkan perbedaan begitu terasa di Yogyakarta. Realitas ini antara lain dapat dilihat dari perjumpaan antara tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) seperti K.H. Wachid Hasjim, tokoh Persatuan Islam seperti Muhammad Natsir, tokoh Ahmadiyah seperti Sayyid Shah Muhammad Al-Jaeni, tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo, dan sebagainya. Setelah memahami materi tentang gotong royong di atas, lakukan aktivitas berikut ini! 152 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Aktivitas Belajar 3.6 Jigsaw Learning 1) Kalian akan dibagi ke dalam tiga kelompok besar. 2) Tiap-tiap kelompok bertugas untuk mendiskusikan salah satu di antara topik berikut. Kelompok 1: Konsep gotong royong Kelompok 2: Makna penting gotong royong Kelompok 3: Contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekitar 3) Setelah berdiskusi dengan anggota kelompok, kalian akan berkumpul membentuk kelompok baru yang terdiri atas anggota kelompok lain dan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dari kelompok sebelumnya. 4) Setelah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok sebelumnya, kalian memberikan kesempatan kepada peserta diskusi dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan. 5) Perwakilan tiap-tiap kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing. 6) Setiap kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok campuran di depan kelas. 7) Kalian semua mendapat kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap presentasi di depan kelas. 8) Kalian semua mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan (feedback). 3. Contoh Kegiatan Gotong Royong Kalian tentu tahu bahwa Indonesia dikenal dunia karena masyarakat Indonesia memiliki sikap ramah, kekeluargaan, dan budaya gotong royong. Sejak lama budaya gotong royong telah mengakar di bumi Indonesia. Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 153
membutuhkan bantuan, seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan nyengkuyung (bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat). Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung-rugi. Mereka memiliki prinsip "loss sathak, bathi sanak" yang artinya "lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara". Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi sama yang disebut dengan tradisi sa'aelant. Karena konsep gotong royong mengandung makna bekerja sama secara nyata, sudah semestinya kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk didiskusikan. Lantas bagaimana cara mempraktikkan gotong royong? Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan. Kalian dapat memulainya dengan melakukan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kalian, seperti membantu hajatan tetangga, gotong royong mengatasi masalah lingkungan hidup, gotong royong menyantuni orang miskin dan anak-anak yatim, gotong royong membersihkan kelas, dan sebagainya. Ingat, gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, tetapi dapat berupa kerja bersama nonfisik, seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan/ide, memberikan bantuan, dan lain-lain. Setelah memahami contoh kegiatan gotong royong di atas, lakukan aktivitas di bawah ini! Aktivitas Belajar 3.7 Gotong royong tentu bukanlah istilah yang asing bagi kalian. Di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian mungkin sering mempraktikan gotong royong. Oleh karena itu, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini! 1) Apa yang dimaksud dengan gotong royong? 2) Sebutkan praktik-praktik gotong royong yang ada di sekitar kalian! 3) Apa makna penting yang dapat kalian ambil dari praktik gotong royong? 154 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Cari tahulah konsep gotong royong yang berkembang di lingkungan sekitar kalian! Amatilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga yang ada di sekitar tempat tinggal kalian! Praktik gotong royong seperti apa saja yang telah mereka lakukan? Setelah itu, galilah informasi mengenai makna penting dari praktik gotong royong yang telah mereka lakukan tersebut! 1. Membuat Rancangan Proyek Kalian akan dibagi ke dalam lima kelompok yang terdiri atas 6-8 orang. Bergabunglah dengan kelompok kalian kemudian pilihlah salah satu orang menjadi ketua! Dengarkan penjelasan guru kalian tentang proyek "Observasi Praktik Gotong Royong" yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap kelompok. 2. Jadwal Pelaksanaan Proyek Observasi akan dilakukan selama satu minggu. Laporan kegiatan dikumpulkan dan dipresentasikan satu minggu setelah kegiatan observasi, tepatnya saat jam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Presentasi hasil observasi dilaksanakan satu minggu setelah observasi dilakukan (pada saat jam pelajaran Pendidikan Pancasila). 3. Melaksanakan Proyek Amatilah praktik gotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian! Wawancarailah orang-orang yang terlibat dalam gotong royong! Tanyakan kepada orang-orang tersebut tentang makna penting gotong royong dalam pandangan mereka! Catat dan rekamlah hasil wawancara yang kalian lakukan!
Jika memungkinkan, dokumentasikan praktik gotong royong yang ada di lingkungan sekitar kalian! Dokumentasikan juga wawancara yang kalian lakukan! Buatlah laporan sederhana mengenai kegiatan tersebut sebanyak 5-10 halaman! Ketiklah menggunakan komputer dengan jarak 1,5 spasi, jenis font Times New Roman 12, dan margin 4-4-3-3. Jika kalian tidak memiliki komputer atau laptop, laporan dapat dibuat menggunakan tulisan tangan. Sistematika laporan terdiri atas (1) judul kegiatan, (2) waktu dan tempat kegiatan, (3) uraian hasil observasi, (4) pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan, (5) evaluasi kegiatan yang berisi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kegiatan tersebut, (6) dokumentasi (jika ada), dan (7) penutup. Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 155
Berikut ini format laporan observasi. Nama Kelompok Nama Anggota kelompok 1. 2. 3. Dst Judul Kegiatan Waktu dan Tempat Kegiatan Uraian Hasil Observasi
Dokumentasi Penutup 4. Presentasi Hasil Presentasikan laporan hasil observasi praktik gotong royong yang telah kalian susun! Diskusikan hasil observasi praktik gotong royong bersama teman-teman kalian di kelas! Releksi Proyek Setelah melalui proses belajar hari ini, lakukan releksi terhadap proyek yang telah kalian laksanakan! Isilah tabel tentang kelebihan dan kekurangan tiap-ti- ap anggota kelompok kalian di kolom releksi berikut ini! Indikator Kelebihan/Kekurangan No. Nama Kerja Sama Tim Disiplin Komunikasi Motivasi 1. 2. 3. 4. 5. Keterangan: (+) untuk menilai kelebihan (-) untuk menilai kekurangan 156 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Uji Kompetensi 3.3 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas! 1. Apa yang kalian pahami tentang gotong royong? 2. Sebutkan contoh-contoh kegiatan gotong royong yang terdapat di lingkungan sekitar kalian! 3. Bagaimana cara menerapkan konsep gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Pengayaan Untuk memperkaya pemahaman kalian tentang konsep gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman, kunjungi tautan buku elektronik berikut ini pada Bab 1 dan Bab 2 halaman 1-25! Bagi kalian yang telah menguasai capaian pembelajaran, bantulah teman kalian yang masih belum menguasai tujuan pembelajaran! Setelah itu, baca dan pelajari bacaan berikut! Releksi Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut! 1. Sebutkan pokok-pokok materi yang telah kalian kuasai dalam proses pem- belajaran ini! 2. Apabila kalian menemukan kendala dalam memahami materi, apa langkah yang kalian lakukan? 3. Apa manfaat yang dapat kalian terapkan setelah melakukan pembelajaran ini? Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 157
Asesmen Sumatif Bab 3 Penilaian 1 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar! 1. Perhatikan pilihan berikut! 1) Kitab Negarakertagama 2) Kitab Sutasoma 3) Mpu Prapanca 4) Mpu Tantular 5) Kerajaan Majapahit 6) Kerajaan Singosari Berdasarkan pilihan di atas, asal-usul semboyan bhinneka tunggal ika berdasarkan asal kitab, penulis, dan kerajaan ditunjukkan pada nomor ..... A. 1), 3), 5) D. 2), 4), 5) B. 1), 4), 5) E. 2), 4), 6) C. 2), 3), 6) 2. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, rakyat merupakan subjek dalam pembangunan yang berarti ..... A. tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahapan pembangunan B. sarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan C. sebagai bahan untuk menjalankan proses produksi D. sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan perekonomian E. aktor atau pelaku yang menentukan sifat atau corak perekonomian 3. Landasan konstitusional dari perekonomian merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yaitu Pasal ..... A. 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 B. 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 C. 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 D. 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 E. 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 158 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
4. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senan- tiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya... A. tenggang rasa D. saling menghormati B. gotong royong E. kontrak sosial C. komunikasi 5. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong sarat dengan nilai-nilai luhur. Berikut ini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi gotong royong, kecuali... A. menguatkan solidaritas sosial D. menghargai perbedaan B. sikap kebersamaan E. menguatkan sikap individu- C. saling menolong alisme Penilaian 2 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada dua atau lebih pilihan jawaban yang benar! 1. Semangat bhinneka tunggal ika di lingkungan sekolah dapat diterapkan melalui tindakan.... A. peserta didik mau berteman tanpa membeda-bedakan B. memberi kesempatan untuk beribadah sesuai ajaran agamanya C. menghormati tradisi dari teman yang berbeda suku D. bekerja sama saat mengerjakan penilaian E. memilih kelompok belajar berdasarkan jenis kelamin 2. Memaknai bhinneka tunggal ika di tengah kenyataan tentang keberagaman harus disikapi dengan kemauan untuk.... A. bersatu dan bekerja sama B. bergotong royong, saling menghormati, dan menghargai C. saling waspada dan mencurigai D. memahami perbedaan dalam kondisi tertentu E. mau menerima kelompok lain jika menguntungkan 3. Pelaku perekonomian dalam sistem ekonomi Pancasila untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan antara lain ..... Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional 159
A. individu D. perusahaan asing B. swasta E. koperasi C. negara 4. Kebijakan perekonomian negara harus berlandaskan moral ketuhanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diharapkan ..... A. tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan B. menimbulkan persaingan bebas C. tidak merugikan lingkungan D. menghindarkan terjadinya konflik sosial E. terbuka pada perusahaan asing 5. Koentjaraningrat membagi jenis-jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat perdesaan menjadi empat yaitu.... A. tolong-menolong dalam aktivitas pertanian B. tolong-menolong dalam aktivitas perdagangan C. tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga D. tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara E. tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian Penilaian 3 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar! 1. Jelaskan alasan dan tujuan dari pemilihan kalimat bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara! 2. Berikan contoh perilaku kalian di lingkungan sekolah dan masyarakat yang mencerminkan penerapan semboyan bhinneka tunggal ika! 3. Unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian dari usaha yang tahan menghadapi krisis moneter tahun 1998. Jelaskan bagaimana upaya untuk tetap memberdayakan sektor UMKM tersebut! 4. Koperasi siswa di sekolah merupakan sebuah upaya berlatih bagi peserta didik dengan praktik langsung dalam usaha perekonomian. Sebutkan dan jelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat usaha koperasi siswa di sekolah kalian! 5. Konsep gotong royong mengandung makna bekerja sama secara nyata, baik secara fisik maupun nonfisik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gotong royong fisik dan nonfisik! Berikan contohnya! 160 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2023 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Penulis: Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni ISBN: 978-623-194-603-4 (jil.1) Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik Apa kaitan antara keberadaan warga negara yang baik dengan keberhasilan pembangunan nasional?
Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu: 1. menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, warga negara; 2. menjelaskan posisi, tugas, tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia; 3. memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia berdasarkan konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan; 4. menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antarbangsa dan negara; 5. menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Peta Konsep Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah, Masyarakat, dan Negara Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Menjadi Warga Negara Indonesia yang Baik Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara Posisi sebagai Warga Negara Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Hubungan Internasional dan Nilai Pancasila dalam Pembangunan Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional Nilai Pancasila dalam Pembangunan Kata Kunci Hak dan Kewajiban Pembangunan Nasional Warga Masyarakat Hubungan Internasional Pertahanan dan Keamanan Warga Sekolah Nilai-nilai Pancasila Warga Negara Tolong-menolong 162 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Mari Berpikir Kritis Gambar 4.1 Permasalahan Hak dan Kewajiban Coba kalian cermati Gambar 4.1! Pernahkah kalian menemukan hal serupa di sekitar sekolah atau tempat tinggal kalian? Coba kalian analisis, adakah pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban yang terjadi? Jika kalian adalah seorang pemimpin, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat pada gambar tersebut? Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 163
Peserta didik yang hebat, kalian adalah pelajar Pancasila yang memahami bahwa di lingkungan mana pun, kalian akan menampilkan sikap yang selaras dengan hak dan kewajiban. Perilaku baik kalian akan menjadi kebiasaan baik sehingga akan membentuk kepribadian seorang pembelajar yang berkompeten di era global dan selalu mengamalkan nilai-nilai sesuai dengan ideologi Pancasila. Nilai ini sangat berguna bagi masa depan kalian pribadi maupun kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. Pada tahun 2045, berapa usia kalian? Nah, tepat pada tahun itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berusia 100 tahun. Ada sebuah visi yang harus kalian pahami, yakni ''Indonesia Emas 2045". Saat itu Indonesia menjadi salah satu negara maju. Visi ini sesuai dengan cita-cita berdirinya negara kita yang terdapat pada alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Visi tersebut merencanakan agar Indonesia pada tahun tersebut menjadi negara yang unggul dalam kualitas manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan Indonesia untuk mencapai visi tersebut sangat dipengaruhi oleh kontribusi kalian sebagai warga negara Indonesia. Perhatikan gambar sampul bab 4! Salah satu perilaku warga negara yang baik adalah selalu menjaga perilaku agar sesuai dengan nilai, norma, dan peraturan. Warga negara yang baik mematuhi lalu lintas saat berkendara dan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pada bab ini, kalian akan belajar memahami dan menjadi warga negara yang baik. Kalian akan belajar menerapkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Kalian akan belajar tentang posisi, tugas, dan tanggung jawab warga negara. Kalian juga akan memahami peran negara Indonesia dalam hubungan internasional, sistem pertahanan dan keamanan nasional, serta nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Kalian tentu ingin mengambil peran serta dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, mari terus belajar untuk menjadi warga negara yang baik yang berkontribusi nyata dalam pencapaian visi tersebut. Secara umum kalian diharapkan menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang baik sehingga memahami hak dan kewajibannya. Kalian tentu sering mendengar istilah hak dan kewajiban. Nah, jawablah secara jujur pertanyaan berikut ini! 164 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
1. Coba pikirkan perilaku kalian saat ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban! Sudahkah perilaku kalian mencerminkan seorang warga negara yang baik? Berikan penjelasan beserta buktinya! 2. Seberapa yakin kalian bahwa Indonesia Emas 2045 dapat terwujud? Seberapa besar tekad kalian untuk menjadi warga negara yang berkontribusi dalam mewujudkannya? 3. Sebagai warga negara, bagaimana bela negara yang dapat kalian lakukan saat masih berstatus sebagai peserta didik? Nah, agar kalian bertambah semangat, mari refleksikan kembali nasihat Ir. Sukarno tentang pemuda berikut. Kemudian, mari berdiri menyanyikan lagu "Bangun Pemudi Pemuda" karya Alfred Simanjuntak yang tercipta saat Indonesia masih dijajah Jepang dengan penuh semangat! Lirik Lagu Bangun Pemudi-Pemuda Bangun pemudi pemuda Indonesia Tangan bajumu singsingkan untuk negara Masa yang akan datang kewajibanmu lah Menjadi tanggunganmu terhadap nusa Menjadi tanggunganmu terhadap nusa Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas Tak usah banyak bicara trus kerja keras Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih Bertingkah laku halus hai putra negri Bertingkah laku halus hai putra negri Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 165
166 Aktivitas Belajar 4.1 Pada bagian ini kalian akan menerapkan strategi pembelajaran See, Hear, Feel, Wonder (SHFW) melalui pengamatan dan diskusi. Bagilah kelas menjadi 8 kelompok! Kemudian, lakukan pengamatan di lingkungan sekolah dan masyarakat bersama kelompok kalian! Catatlah hasilnya dan presentasikan di depan kelas! Berikut ini pembagian topik berdasarkan kelompok yang kalian buat. Kelompok Topik Pengamatan 1 dan 5 Pemenuhan hak 2 dan 6 Pelanggaran hak 3 dan 7 Pelaksanaan kewajiban 4 dan 8 Pengingkaran kewajiban Setiap kelompok melakukan pengamatan dengan tahapan sebagai berikut. 1) See artinya saya melihat. Gunakan indra penglihatan untuk melihat langsung penerapan/pelanggaran atau dampak dari penerapan hak dan kewajiban! Tulislah apa yang kalian lihat! 2) Hear artinya saya mendengar. Gunakan indra pendengaran untuk memahami situasi yang terjadi dengan mendengar pendapat atau tanggapan warga sekolah dan masyarakat tentang penerapan/pelanggaran hak dan kewajiban! 3) Feel artinya saya merasa. Gunakan perasaan kalian ketika melihat dan mendengar suatu peristiwa beserta dampak baik atau buruk yang terjadi, termasuk pihak-pihak yang menjadi pelaku dan terdampak! 4) Wonder artinya saya berpikir. Gunakan pikiran kalian tentang bagaimana seharusnya warga berperilaku! Pikirkan kondisi ideal dan solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban! Kerjakan di buku tugas kalian dengan mengikuti format sebagai berikut! Nama Kelompok : See Saya Melihat Hear Saya Mendengar Feel Saya Merasa Wonder Saya Memikirkan Setelah melakukan pengamatan, tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
A. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat 1. Arti Hak dan Kewajiban Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan, dinikmati, dan diperoleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, diker- jakan, atau ditunaikan seseorang. Hak berkaitan dengan kewajiban. Idealnya hak akan dinikmati setelah kewajiban ditunaikan. Contohnya, seorang karya- Gambar 4.2 Keseimbangan Hak dan Kewajiban wan perusahaan berhak mendapat upah yang layak setelah ia bekerja secara profesional. Namun, dalam kondisi tertentu, terkadang hak dapat dinikmati terlebih dahulu. Contohnya, saat kalian memesan jasa aplikasi ojek online, kalian akan menikmati hak terlebih dahulu berupa layanan ojek, baru kemudian kalian harus menunaikan kewajiban untuk membayar setelah sampai di tujuan. Pada prinsipnya hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan terhadap kewajiban akan menimbulkan pemenuhan terhadap hak. Contohnya, seorang guru yang melaksanakan kewajiban mengajar peserta didik, maka menimbulkan terpenuhinya hak peserta didik untuk mendapatkan pengajaran. Sebaliknya, pengingkaran terhadap kewajiban akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak. Contohnya, seseorang yang mengingkari kewajiban untuk tertib berlalu lintas dengan cara mengendarai motor secara ugal-ugalan, dapat menimbulkan pelanggaran hak, yakni terganggunya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan lain. Bahkan, yang lebih fatal ialah saat tindakan tersebut menyebabkan kecelakaan yang dapat merenggut nyawa dan harta. Oleh karena itu, kalian harus menyadari bahwa kalian memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dan dilaksanakan sekaligus hak yang harus dihormati oleh orang lain. Mari ciptakan keseimbangan hak dan kewajiban tersebut mulai dari diri kita sendiri! Kehidupan yang damai, tenteram, dan harmonis sangat ditentukan oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban. Semua orang harus dapat menghargai dan menghormati hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 167
2. Lingkungan Sekolah dan Masyarakat Gambar 4.3 Integrasi Tri Pusat Pendidikan Sumber: Kemdikbud RI/Twitter (2018) Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa terdapat trisentra atau tiga pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan kalian sangat ditentukan oleh sinergi atau kerja sama antara ketiganya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat kalian belajar. Di sekolah kalian belajar menjadi manusia yang berkarakter Pancasila sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kemudian dapat memanfaatkannya untuk hidup bersama-sama. Belajar berarti berubah dan berproses. Fungsi lingkungan sekolah bagi kalian ialah mengembangkan karakter/ kepribadian kalian. Sekolah berusaha menuntun kalian mengembangkan profesi di masa depan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Sekolah mendidik kalian menjadi warga negara yang baik. Sekolah mendidik kalian untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Sekolah juga mendidik kalian untuk menjadi anggota keluarga yang baik. Kalian adalah manusia yang merupakan makhluk sosial. Kalian mengem- bangkan pola interaksi atau hubungan dengan individu/manusia lainnya di lingkungan masyarakat. Dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat, kalian harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Masyarakat memiliki nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup di lingkungan masyarakat serta menjadi tempat kalian belajar, mengembangkan diri, dan menjalani kehidupan. 168 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
3. Hak dan Kewajiban Peserta Didik sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat Berbagai masalah atau persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat umumnya disebab- kan oleh pelanggaran hak dan atau pengingkaran kewajiban. Contohnya, masalah lingkungan hidup. Pada tahun 2018 ditemukan bangkai paus di perairan Wakatobi. Hal yang mem- prihatinkan ialah di dalam perut paus tersebut ditemukan berbagai macam sampah plastik seberat 5,9 kg. Hal ini mengindikasikan lautan yang telah tercemar limbah plastik. Sebagian warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan menimbulkan persoalan lingkungan. Pernahkah kalian melihat warga masyarakat yang membuang sampah Gambar 4.4 Persoalan Akibat Pengingkaran Kewajiban terhadap Lingkungan Sumber: Akbar Bhayu Tamtomo/Kompas (2018) plastik ke selokan atau sungai? Hal ini jelas merupakan pengingkaran kewajiban yang akan menimbulkan persoalan serius bagi lingkungan. Saat masyarakat terus-menerus membuang berbagai macam sampah plastik yang sulit diurai ke sungai dan selokan, hal ini akan terakumulasi dalam jumlah besar di lautan/samudra. Berton-ton sampah plastik ini sangat mengacam ekosistem laut. Permasalahan ini ibarat bom waktu yang jika dibiarkan dan tidak segera dihentikan akan menghancurkan ekosistem lautan. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekolah juga akan me- munculkan berbagai persoalan. Bullying atau perundungan ialah salah satu contohnya. Menurut Menteri Pendidikan, Nadiem Makariem, masalah bullying atau perundungan di sekolah merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat dianggap sepele. Tindakan perundungan jelas merupakan pelanggaran hak yang dialami korban. Korban perundungan akan tersiksa secara psikologis. Mereka bisa mengalami stres, depresi, penurunan semangat belajar, kehilangan kepercayaan diri, dan pada akhirnya berpotensi mengancam jiwa bahkan merusak masa Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 169
depan korban. Oleh karena itu, kalian harus bersama-sama melawan tindakan perundungan dengan tidak melakukannya dan segera bertindak untuk mencegah jika hal itu kalian jumpai. Gambar 4.5 Bullying Contoh Pelanggaran Hak Hak peserta didik sebagai warga sekolah di antaranya sebagai berikut. a. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan pembinaan dari guru maupun sekolah. b. Peserta didik berhak mendapatkan perlakuan adil dalam hal penilaian dari guru maupun sekolah. c. Peserta didik berhak mendapatkan layanan administrasi akademik maupun nonakademik. d. Peserta didik berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keamanan dari semua warga sekolah. e. Peserta didik berhak menikmati fasilitas sekolah dengan nyaman dan sehat, seperti perpustakaan, tempat ibadah, ruang kelas, kamar mandi, Gambar 4.6 Siswa SMK NU Ma'arif Kudus taman, lapangan olahraga, sanitasi, membuat mobil listrik. Sumber: Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara (2019) dan lain-lain. 170 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
f. Peserta didik berhak mendapatkan laporan penilaian, sertifikat pelatihan yang diikuti di sekolah atau lembaga yang bekerja sama dengan sekolah, dan berhak mendapatkan ijazah dari sekolah. g. Peserta didik berhak mengembangkan bakat, minat, dan keterampilannya. h. Peserta didik berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Kewajiban sebagai warga sekolah antara lain sebagai berikut. a. Peserta didik wajib mematuhi nasihat guru dan kepala sekolah. b. Peserta didik wajib belajar, berlatih, dan mengerjakan semua tugas dari guru dan sekolah serta mempersiapkan keperluan pribadi sekolah dengan penuh tanggung jawab. c. Peserta didik wajib mengikuti penilaian pembelajaran. d. Peserta didik wajib saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah. e. Peserta didik wajib melaksanakan tata tertib dan program dari sekolah. f. Peserta didik wajib ikut memelihara kebersihan lingkungan, menjaga dan merawat keindahan lingkungan, serta menciptakan keamanan dan kenyaman lingkungan. g. Peserta didik wajib memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah de- ngan bijaksana dan ikut menjaga pemeliharaan fasilitas sekolah. h. Peserta didik wajib berperilaku terpuji di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah untuk menjaga nama baik diri, Gambar 4.7 Seorang siswa membuang sampah keluarga, dan sekolah. di tempat sampah. Sumber: Jessica Wuysang/Antara Foto (2012) Hak sebagai warga masyarakat di antaranya sebagai berikut. a. Warga masyarakat berhak menikmati fasilitas umum. b. Warga masyarakat berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. c. Warga masyarakat berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan. d. Warga masyarakat berhak mengembangkan budaya, bakat, dan minatnya. e. Warga masyarakat berhak untuk bekerja, menerima upah yang layak, melakukan jual beli, mengadakan perikatan atau perjanjian, dan sebagainya. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 171
Kewajiban sebagai warga masyarakat di antaranya sebagai berikut. a. Warga masyarakat wajib mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku. b. Warga masyarakat wajib menjaga fasilitas umum. c. Warga masyarakat wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama ma- sing-masing dan menghormati agama orang lain. d. Warga masyarakat wajib menjaga keamanan dan kenyamanan. e. Warga masyarakat wajib menghormati budaya, bakat, dan minatnya Aktivitas Belajar 4.2 Pada pembelajaran kali ini kalian akan membuat video iklan layanan masyara- kat sebagai tindak lanjut dari proses berpikir pada kegiatan pembelajaran 4.1. Pembuatan video dilakukan secara berkelompok dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Kalian melakukan pendalaman materi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat dengan membuat video iklan layanan masyarakat berdurasi 1-2 menit secara berkelompok. 1) Setiap kelompok menentukan tema iklan yang berbeda dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga masyarakat. Contohnya, iklan layanan ma- syarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. 2) Setiap kelompok bekerja sama menyusun naskah iklan yang menggambarkan kondisi atau permasalahan serta edukasi atau penguatan kesadaran untuk melaksanakan hak dan Gambar 4.8 Ilustrasi Video Iklan Masyarakat kewajiban secara seimbang. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana contoh iklan layanan masyarakat yang akan kalian buat, silakan kunjungi tautan berikut: atau pindailah kode QR di samping! 172 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Perlu kalian pahami bahwa kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat harus terus kalian kembangkan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Saat membuat iklan layanan masyarakat, kalian tidak hanya mengasah kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan kepercayaan diri, tetapi juga memberikan edukasi kepada diri dan masyarakat untuk memahami dan menerapkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kalian harus bersungguh-sungguh dalam berkarya. Buatlah video yang menarik dan mendidik! Hasilnya dapat kalian bagikan di media sosial. Dengan demikian, kalian telah mempraktikkan bela negara secara sederhana dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban. Setelah video selesai, presentasikan di hadapan teman-teman kalian! Uji Kompetensi 4.1 Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 1. Warga sekolah wajib melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Uraikan tiga pelaksanaan kewajiban kalian sebagai warga sekolah kepada teman, guru, dan lingkungan sekolah! 2. Untuk mewujudkan kehidupan di lingkungan sekolah yang harmonis, rukun, tertib, dan damai, perlu ada pemenuhan hak sebagai warga sekolah. Tuliskan tiga contoh hak kalian yang telah dipenuhi! 3. Ketika kalian melihat perilaku masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya, apa yang akan kalian lakukan secara damai? 4. Hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai anggota masyarakat harus seimbang. Bagaimana cara agar kita menjadi warga masyarakat yang demikian? B. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Selamat, kalian telah menunjukkan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan warga masyarakat. Asahlah terus kepedulian kalian terhadap lingkungan sekolah, masyarakat, hingga negara! Pada aktivitas pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menunjukkan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 173
174 Aktivitas Belajar 4.3 Pada pembelajaran ini kalian akan menerapkan metode "Kartu Berpasangan 3 in 1". Sebelum kalian memahami lebih lanjut, renungkan nasihat dari Presiden Ir. Sukarno, yang terinspirasi dari kalimat John F. Kennedy di samping! Luar biasa nasihat dari Bapak Proklamator kita. Mari kita hayati nasihat tersebut! Kita terapkan da- lam langkah nyata dan sederhana. Kita belajar memahami bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara melalui metode Gambar 4.9 Motivasi dari Presiden Sukarno "Kartu Berpasangan 3 in 1". Berikut ini penjelasannya. untuk Mencintai Negara Sumber: M. Isnaini (2023) 1) Kalian akan mendapatkan 1 kartu dengan warna acak. Buatlah kelompok berdasarkan warna kartu kalian! Kelompok pertama men- dapatkan kartu berwarna kuning, kelompok Kartu Berpasangan 3 IN 1 kedua kartu berwarna biru, kelompok ketiga kartu berwarna hijau. 1 2 3 2) Membaurlah dengan kelompok lain sambil membawa kartu masing-masing! Cari dan cocokkan kartu kalian dengan pasangannya 1. Pasal UUD NRI tahun 1945. dari kartu warna lain! Lengkapi pasangan kar- tu berwarna kuning, biru, dan hijau dengan 2. penjelasan hak dan kewajiban warga negara pasal, bunyi, dan contohnya yang sesuai! 3) Setelah menemukan pasangan yang terdiri 3. Contoh perilaku hak dan kewajiban warga negara atas 3 kartu, presentasikan di depan kelas untuk menguji kesesuaiannya! Gambar 4.10 Ilustrasi Kartu Berpasangan 3IN1 4) Metode Kartu Berpasangan 3 in 1 ini bertujuan untuk mendalami materi. Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Warga negara adalah setiap orang yang merupakan anggota dari Tahukah Kalian? negara. Keanggotaan ini menimbulkan konsekuensi adanya hak dan kewa- Warga negara merupakan salah satu unsur pokok terbentuknya negara, jiban. Sebagai gambaran sederhana, selain wilayah dan pemerintah yang kalian tentu pernah menjadi anggota berdaulat. Warga negara adalah subjek sebuah organisasi. Saat kalian resmi atau pelaku dari kehidupan bernegara. Maju, berkembang, atau mundurnya menjadi anggota organisasi tertentu, sebuah negara bergantung pada keanggotaan tersebut menimbulkan kepribadian warga negaranya. Bahkan, hak dan kewajiban yang harus kalian ada dan tidaknya sebuah negara sangat bergantung pada warga negaranya. penuhi. Contohnya, kalian merupakan Keberadaan warga negara sangat anggota koperasi siswa, maka kalian penting bagi sebuah negara. Tidak akan memiliki hak dan kewajiban mungkin ada negara tanpa adanya warga negara. Jika negara diibaratkan sebuah sebagai anggota. Hal ini juga berlaku rumah, yang membangun, mengisi, dan dalam lingkup negara. Warga negara memperindah rumah tersebut ialah memiliki hak-hak yang dapat dinik- warganya. mati dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini tentu berbeda dengan seseorang yang bukan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dibagi menjadi dua, yaitu hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional serta hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945. 1. Hak dan Kewajiban Warga Negara secara Konstitusional Hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional diatur menurut UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan. a. Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Hak dan kewajiban warga negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, di antaranya sebagai berikut. 1) Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 175
176 2) Pasal 28 B a) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. b) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3) Pasal 28C a) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mem- peroleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. b) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memper- juangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4) Pasal 28D a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. c) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. d) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 5) Pasal 28E a) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pe- kerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
6) Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh infor- masi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 7) Pasal 28G a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah keku- asaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlaku- an yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 8) Pasal 28H a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. b) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. c) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. d) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 9) Pasal 28I a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerde- kaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 177
178 surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. b) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. e) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksa- naan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 10) Pasal 28J a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. b. Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Berkaitan dengan Hak Kewarganegaraan Berikut ini hak dan kewajiban warga negara yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan. 1) Kewajiban Warga Negara Terkait Pajak Pasal 23 A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
2) Hak Warga Negara Terkait Kewarganegaraan Pasal 26 a) Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indo- nesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. b) Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 3) Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Hukum dan Pemerintahan Pasal 27 Ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4) Hak Warga Negara dalam Bidang Pekerjaan dan Penghidupan Pasal 27 Ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 5) Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk Bela Negara Pasal 27 Ayat 3 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 6) Hak Warga Negara Terkait Kebebasan Berorganisasi dan Berpendapat Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 7) Hak Warga Negara Terkait dengan Jaminan Beragama Pasal 29 a) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk me- meluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 179
180 8) Hak dan Kewajiban Warga Negara Terkait Pertahanan dan Keamanan Pasal 30 Ayat 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 9) Hak Warga Negara Terkait dengan Pendidikan Pasal 31 a) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sis- tem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurang- nya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 10) Hak Warga Negara Terkait Kebudayaan Pasal 32 a) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. b) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 11) Hak Terkait dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 12) Hak Warga Negara Terkait Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Pasal 34 a) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. b) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. c) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Diatur dalam Peraturan Perun- dang-undangan di Bawah UUD NRI Tahun 1945 Hak dan kewajiban warga negara secara hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945. Secara hierarki atau urutan peraturan ini telah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur hak warga negara untuk menyampaikan pendapat khususnya di tempat umum. b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak bagi tenaga kerja yang mendasar, yakni mendapatkan upah yang adil. Undang-undang Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 181
182 ini juga mengatur hak tenaga kerja untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dari perusahaan. c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur hak warga negara berhubungan dengan HAM (Hak Asasi Manusia). d. Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". e. UU Perlindungan Anak Nomor 36 Tahun 2014 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan per- lindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Uji Kompetensi 4.2 Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 1. Seorang wajib pajak mangkir dari kewajiban membayar pajak. Bagaimana kesesuaian sikapnya dikaitkan dengan prinsip hak dan kewajiban sebagai warga negara? Rumuskan solusi untuk mengatasi persoalan ini! 2. Seorang ibu hamil baru saja naik ke sebuah kendaraan umum. Karena tidak menemukan kursi kosong, ibu itu pun berdiri. Penumpang pertama yang duduk di dekatnya bersikap acuh tak acuh dan berpura- pura tidur. Penumpang kedua, dengan sigap langsung berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada ibu hamil tersebut. Lakukan penilaian terhadap kedua penumpang tersebut berdasarkan prinsip hak dan kewajiban! 3. Mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang? Berikan contoh nyata terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara! 4. Uraikan contoh implementasi kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 beserta dampak baiknya! Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
C. Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara Aktivitas Belajar 4.4 Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdiri kemudian menyanyikan lagu "Rayuan Pulau Kelapa" dengan penuh penghayatan! Rayuan Pulau Kelapa Tanah airku Indonesia Negeri elok amat kucinta Tanah tumpah darahku yang mulia Yang kupuja sepanjang masa Tanah airku aman dan makmur Pulau kelapa yang amat subur Pulau melati pujaan bangsa Sejak dulu kala Reff: Melambai lambai Nyiur di pantai Berbisik bisik Raja Kelana Memuja pulau Nan indah permai Tanah Airku Indonesia Lirik lagu tersebut diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagu tersebut mengambarkan perasaan cinta seseorang kepada tanah air Indonesia. Tanah air yang indah, aman, makmur, subur, yakni tanah air Indonesia. Kalian pun harus mencintai tanah air Indonesia. Pada aktivitas pembelajaran sebelumnya kalian telah mampu menerapkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban warga sekolah, masyarakat, dan negara. Apakah semua orang yang berada di suatu negara merupakan warga negara? Siapa orang yang berposisi sebagai warga negara Indonesia? Pada aktivitas pembelajaran melalui strategi studi kasus kali ini kalian diharapkan mampu memahami posisi sebagai warga negara Indonesia. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 183
184 Kasus Pertama Jakarta, CNN Indonesia -- Pertanyaan soal kewar- ganegaraan selalu mengganggu bagi Cinta Laura. Sejak kecil Cinta punya dua kewarganegaraan. Jerman dan Indonesia. Satu dari ayahnya yang WNA, satu lagi dari ibunya yang berkebangsaan Indonesia. Saat usianya mendekati 18 tahun, pertanyaan itu makin Gambar 4.11 Cinta Laura tidak menghantui sang pelantun Oh Baby. Tapi ia masih diizinkan berkewarganegaraan bingung, tak bisa memilih. Untuk berkarier di Amerika ganda. Sumber: VOA Indonesia (2014) sesuai cita-citanya, WN Jerman jelas lebih mudah. "Tapi saya cinta Indonesia. Mami saya orang Indonesia, dan saya bangga jadi orang Indonesia," katanya. Ia menambahkan, "Saya berharap tetap boleh punya dua kewarganegaraan." Harapan itu jelas tak terkabul. Indonesia tidak memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Saat akhirnya menginjak 21 tahun dua tahun lalu, Cinta harus memilih. Dan bintang The Philosophers itu memilih Jerman. Alasannya demi kemudahan mengurus visa dan berkarier internasional. Meski begitu, ia menegaskan tetap cinta Indonesia. Sumber: Kasus Kedua Jakarta - Permohonan naturalisasi pese- pak bola asal Spanyol Jordi Amat Mass dan Sandy Walsh dari Belanda diterima DPR RI lewat Komisi III. Keputusan itu diambil dalam rapat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Persetujuan naturalisasi itu disahkan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto usai mendapat suara bulat dari anggota rapat Komisi III. "Untuk kali ini, kami tawarkan sekali lagi komisi III apakah dapat menyetujui permohonan Sandy Walsh dan Jordi Gambar 4.12 Sosok Cristian Amat Mass untuk menjadi warga negara Indonesia?" Gonzales Pemain Timnas tanya Bambang. "Setuju," jawab anggota yang hadir disusul ketukan palu persetujuan Bambang. Program Indonesia hasil naturalisasi Sumber: Defri Saefullah/Liputan 6 (2013) naturalisasi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Indonesia. Sudah ada puluhan pesepak bola yang dinaturalisasi sejak 2010 lalu, seperti Diego Michiel, Irfan Bachdim, Cristian Gonzales, Ilija Spasojevic, Stefano Lilipaly, dan lainnya. Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga suatu negara. Tapi, proses ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Sumber: Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Bacalah dua kasus di atas dan artikel di bawah ini! Catatlah informasi- informasi penting untuk menjawab pertanyaan yang tersedia di bawah artikel! Jakarta - Status kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang. Baik dalam UUD 1945 maupun Undang-undang tentang Kewarganegaraan. Indonesia adalah negara hukum. Segala hal yang berkaitan tentang kewarganegaraan, mulai dari status hingga hak dan kewajiban telah diatur dalam perundang-undangan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 26 dan UU Nomor 12 Tahun 2006. Menurut UUD 1945 Pasal 26, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Undang-undang Kewarganegaraan 1. UUD 1945 Pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 2. UU Nomor 12 Tahun 2006 Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan pokok dari suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin dalam pelaksanaannya. Atas hal tersebut, maka diben- tuklah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengertian tentang Warga Negara Indonesia (WNI) diatur dalam Pasal 4. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa WNI adalah anak yang lahir dari per- kawinan yang sah dari orang tua yang merupakan WNI hingga anak dari ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan per- syaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam Pasal 8 disebut- kan bahwa kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9, berikut syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan: (1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; (2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; (3) sehat jasmani dan rohani; (4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 185
(5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; (6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; (7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan (8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. Permohonan kewarganegaraan melalui pewarganegaraan dapat diterima atau ditolak berdasarkan Keputusan Presiden. Sumber: Berdasarkan berita dan artikel tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 1) Bagaimana asas penentuan status kewarganegaraan di Indonesia? 2) Apa penyebab terjadinya kasus berkewarganegaraan ganda? Apa pula penyebab terjadinya kasus seseorang yang tidak berkewarganegaraan? 3) Bagaimana menyikapi kasus warga yang bekewarganegaraan ganda atau tidak berkewarganegaraan? 4) Bagaimana jika ada WNA yang ingin menjadi WNI? Apa yang harus ia lakukan? 5) Bagaimana kalian mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? 1. Posisi Warga Negara Apakah semua orang yang berada di suatu negara berposisi sebagai warga negara tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Orang-orang tersebut ada yang berposisi sebagai warga negara dan ada juga yang bukan warga negara (warga negara asing). Posisi warga negara ditentukan berdasarkan aturan hukum. Dengan status yang dilindungi hukum tersebut, timbullah tugas dan tanggung jawab tertentu. a. Asas Penentuan Posisi/Status Warga Negara Posisi warga negara ditentukan berdasarkan asas tertentu. Asas ini merupakan dasar untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang yang diterapkan oleh negara. Perbedaan asas penentuan kewarganegaraan dapat menyebabkan bipatride dan apatride. Berikut penjelasannya. 1) Asas Ius Sanguinis Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berda- sarkan keturunan. Artinya, siapa pun yang lahir dari keturunan warga 186 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
negara penganut asas ini, maka akan menjadi warga negara tersebut, baik lahir di negara tersebut maupun di luar negeri. Contohnya, seorang anak merupakan keturunan negara X penganut asas ius sanguinis. Meskipun dia lahir di luar negeri, dia tetap dianggap sebagai warga negara X. 2) Asas Ius Soli Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berdasar- kan tempat kelahiran. Artinya, siapa pun yang lahir di negara penganut asas ini, maka akan menjadi warga negara tersebut, bahkan meskipun dia bukan keturunan dari warga negara tersebut. Contohnya, seorang anak lahir di negara Y penganut asas ius soli. Maka, dia berhak mendapatkan kewarganegaraan Y meskipun orang tuanya adalah warga negara X. 3) Bipatride atau Berkewarganegaraan Ganda Bipatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Sebagai contoh, ada warga negara X yang berasas ius sanguinis (penentuan berdasarkan keturunan). Dia melahirkan anak di negara Y yang menganut asas ius soli (penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). Maka, anak tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan X dan Y. Di Indonesia, asas kewarganegaraan yang berlaku bersifat tunggal dan kewarganegaraan ganda secara terbatas. Kewarganegaraan ganda terbatas dimiliki oleh anak hasil perkawinan antara WNI dan warga negara asing (WNA) yang karena perbedaan asas kewarganegaraan menimbulkan kondisi bipatride. Maka, pada usia 18 tahun, atau paling lambat 21 tahun, anak tersebut tetap harus memilih menjadi WNI atau WNA. 4) Apatride atau Tidak Berkewarganegaraan Apatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Sebagai contoh, ada warga negara X yang berasas ius soli (penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). Dia melahirkan anak di negara Y yang menganut asas ius sanguinis (penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan). Maka, anak tersebut tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan X maupun Y. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 187
5) Asas Pewarganegaraan atau Naturalisasi Asas pewarganegaraan adalah asas penentuan kewarganegaraan kepada seseorang yang berkewarganegaraan asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara suatu negara tertentu dengan syarat dan prosedur tertentu. b. Asas Kewarganegaraan yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku, pen- Tahukah Kalian? jelasan asas kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia ialah 1) Setiap orang yang sudah UU Nomor 12 Tahun 2006. Menurut menjadi warga negara Indo- aturan UU ini, Indonesia menganut nesia berdasarkan peraturan asas kewarganegaraan tunggal. Artinya, tidak boleh ada warga negara perundang-undangan dan/ Indonesia yang secara bersamaan juga atau berdasarkan perjanjian memiliki kewarganegaraan lain. Menurut pemerintah Republik Indo- aturan ini, Indonesia menganut asas ius sanguinis, tetapi dalam kondisi tertentu nesia dengan negara lain juga menganut asas ius soli. sebelum Undang-Undang ini berlaku. 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas ius sanguinis. 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Hal ini juga merupakan penerapan asas ius sanguinis. 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Hal ini juga merupakan penerapan asas ius sanguinis. 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Hal ini juga merupakan penerapan asas ius sanguinis. 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas ius sanguinis. 188 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik1897) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas ius sanguinis. 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Hal ini me-rupakan penerapan asas ius soli. 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.2. Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Warga NegaraWarga negara yang baik adalah warga negara yang berpenge-tahuan, berketerampilan, dan bersikap berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab WNI (warga negara Indonesia). Agar kalian lebih paham, cermati diagram di samping! Gambar 4.13 Diagram Venn Warga Negara yang BaikSumber: Eko Winarto (2006)
Perhatikan baik-baik gambar diagram tiga lingkaran tersebut! Lingkaran berwarna hijau menggambarkan pengetahuan warga negara. Lingkaran ber- warna biru menggambarkan keterampilan warga negara. Sementara lingkaran berwarna merah menggambarkan nilai-nilai warga negara. Terdapat 4 irisan dalam gambar tersebut. Irisan pertama ialah kompeten, yakni gabungan antara pengetahuan dan keterampilan. Irisan kedua ialah percaya, yakni gabungan antara pengetahuan dan nilai-nilai. Irisan ketiga ialah komitmen, yakni gabungan antara keterampilan dan nilai-nilai. Irisan terakhir adalah warga negara yang baik, yakni mereka yang memiliki pengetahahuan, keterampilan, dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Warga negara yang baik adalah mereka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang lainnya, di antaranya sebagai berikut. a. Menghormati dan mematuhi hukum dan tata tertib negara sesuai Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. b. Wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh Pemerintah sesuai Pasal 31 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. c. Membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. d. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak suara pada pemilihan umum dan hak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan negara, serta kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembangunan nasional sesuai Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. e. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta turut dalam pemeliharaan ketertiban umum sesuai Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. f. Menghargai hak asasi manusia sesuai Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. g. Membantu sesama dan turut serta dalam upaya pemenuhan hak sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. h. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan (SARA) dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. 190 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
i. Menghargai keanekaragaman budaya nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, bhinneka tunggal ika, dan NKRI sesuai Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945. j. Menjaga lingkungan hidup dan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aktivitas Belajar 4.5 Warga negara Indonesia ada yang berdomisili di wilayah Indonesia, ada pula yang berdomisili di luar negeri. Nah bagaimana cara warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melaksanakan tugas dan kewajiban mereka? Carilah tiga berita yang terkait pertanyaan tersebut beserta tanggapan kalian! Kerjakan di buku tugas kalian dengan mengikuti format berikut ini! No. Berita Cuplikan Berita dan Tanggapan Sumber Berita 1. 2. 3. 4. Uji Kompetensi 4.3 Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 1. Bagaimana kalian mendapatkan status kewarganegaraan? Jelaskan disertai dengan alasan hukum sebagai dasar penentuan! 2. Uraikan kondisi yang menyebabkan seseorang berkewarganegaraan ganda dan jelaskan hal yang harus dilakukan! 3. Uraikan kondisi yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan dan jelaskan hal yang harus dilakukan! 4. Uraikan tugas dan tanggung jawab yang dapat dilakukan warga negara untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional di bidang ekonomi! Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 191
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia Gambar 4.14 Peringkat dan Peta Kekuatan Militer Indonesia Tahun 2022 Sumber: Noropujadi/Antara Foto (2022) 192 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Peserta didik yang hebat, sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami betapa luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Terdapat sekitar 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Jumlah penduduk Indonesia pun cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 270,2 juta jiwa. Tentu tidak mudah untuk menjaga dan mempertahankan keamanan wilayah dan penduduk tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan negara Indonesia ialah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Sistem ini menempatkan TNI-POLRI sebagai kekuatan utama dan seluruh rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Nah, rakyat di sini adalah istilah lain dari warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita tentu harus memahami sistem tersebut karena kita berada di dalam sistem dan menjadi aktor penting dari keberhasilan pelaksanaannya. 1. Arti Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan negara dilaksanakan untuk menghadapi segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Pertahanan negara melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Sementara itu, keamanan berasal dari kata dasar aman, yang berarti tenteram, terlindungi, bebas dari gangguan dan atau bahaya. Maka, keamanan negara berarti usaha untuk menciptakan perlindungan, ketenteraman negara yang terbebas dari gangguan atau bahaya/ancaman. 2. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh komponen, termasuk warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sistem pertahanan negara dipersiapkan Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 193
secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Presiden memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. 3. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara a. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan me- rupakan hakikat dari pertahanan dan keamanan negara. Pada alinea yang sama tertulis tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah bagian tidak terpisahkan dari dunia. Maka, menjaga ketertiban dunia hakikatnya adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara. b. Pasal 30 Ayat 1-5 UUD NRI Tahun 1945. Pada Ayat 1 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada Ayat 2 diatur bahwa sistem pertahanan dan keaman- an negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pada ayat 3 diatur bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pada Ayat 4 diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia seba gai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ber tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. c. Tap MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Di dalam aturan ini tertulis bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan. d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Un- dang-undang ini mengatur hal-hal yang terkait pertahanan negara, seperti hakikat, dasar, tujuan dan fungsi pertananan negara, penyelenggaran pertahanan negara, serta pengelolaan sistem pertahanan negara. 194 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
4. Pembangunan Nasional di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut F.X. Adji Samekto dkk. (2019), nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan yang diwujudkan melalui pembangunan nasional berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. a. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. b. Pelaksanaan politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang ber- pedoman pada kekuatan rakyat memiliki tujuan untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional serta mengupayakan terciptanya perdamaian dunia. c. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. d. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. e. Keamanan negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah yang me- libatkan seluruh rakyat, mulai dari wilayah administratif terbawah. Oleh ka rena itu, harus dijalankan pembangunan desa yang demokratis (democratic rural development), yang merata, dan berencana sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Aktivitas Belajar 4.6 Pada bagian ini, melalui strategi pembelajaran plus, minus and interest (PMI), kalian mampu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, yakni sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kalian akan mendalami unsur-unsur dari sistem tersebut secara berkelompok. Kalian akan melihat peran mereka atau hal-hal lain yang terkait dengan keberadaan mereka. Satu kelas akan dibagi menjadi 8 kelompok dengan pembagian sebagai berikut. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 195
196 Kelompok Topik Diskusi 1 dan 5 TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta 2 dan 6 Polri sebagai komponen utama sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta 3 dan 7 Rakyat sebagai komponen pendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Alat utama sistem pertahanan sebagai komponen 4 dan 8 penting sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Tiap-tiap kelompok mencari berita atau informasi terkait komponen yang dibahas dari berbagai sumber yang mendukung. Fokuslah pada poin plus, minus, dan interest dengan penjelasan sebagai berikut! 1) Plus Kalian mencari informasi kemudian melakukan brainstorming (curah pendapat) tentang daftar poin positif (plus, hal positif, hal yang baik tentang topik yang dipelajari, misalnya mencari hal positif dari TNI). 2) Minus Kalian mencari informasi kemudian melakukan brainstorming daftar poin negatif (minus, faktor apa saja kendala atau masalahnya, misalnya mencari hal minus, kendala, atau masalah dari TNI). 3) Interest Kalian mencari informasi kemudian melakukan brainstorming daftar poin tentang hal-hal yang menarik atau unik yang kalian temukan atau pikirkan, misalnya mencari hal yang menarik dari TNI. Cermati dua berita di bawah ini! Jika perlu, carilah berita lain untuk memperkuat pemahaman kalian! Lakukan telaah pemahaman tentang topik sesuai kelompok kalian dengan strategi PMI! Berita 1 JAKARTA-Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menilai Indonesia mampu memiliki 50 kapal perang siap tempur untuk memperkuat militer Indonesia hingga menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. "InsyaAllah dalam waktu yang bisa kelihatan bahwa TNI akan menjadi [yang] terkuat di Asia Tenggara. Angkatan Laut Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
kita kembali jaya di samudra. Saya telah laporkan ke presiden, ke kabinet, bahwa dalam 24 bulan kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur," kata Prabowo saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis(27/1/2022) Sumber: Berita 2 JAKARTA, - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berharap Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad Ke-21 menjadi upaya menyusun produk strategis pertahanan. Hal itu disampai- kan Prabowo saat membuka Konferensi Nasional Sishankamrata Abad Ke-21 yang berlangsung di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). "Konferensi Nasional ini merupakan upaya bersama-sama menyusun produk strategis doktrin Sishankamrata, yang intinya adalah rakyat, kata kunci sistem pertahanan kita adalah perang rakyat semesta," ujar Prabowo, dikutip dari Kemhan.go.id, Selasa (15/6/2021). Prabowo menjelaskan, Sishankamrata merupakan pertahanan yang bersifat semesta, yakni yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, maupun sumber daya nasional lainnya. Sumber: Tulislah hasilnya pada buku tugas kalian dengan mengikuti format berikut ini kemudian presentasikan di depan kelas! Kelompok : ... Anggota Kelompok : ... Topik : ... Plus Minus Interest Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 197
Uji Kompetensi 4.4 Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 1. Bagaimana kalian menilai sistem pertahanan dan keamanan yang diterapkan di negara Indonesia? 2. Bagaimana kalian berkontribusi dalam mendukung implementasi dari sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia? 3. Uraikan contoh pelaksanaan program di sekolah yang dapat men- dukung implementasi sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia! 4. Uraikan contoh pelaksanaan kegiatan di masyarakat yang dapat mendukung implementasi sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia! E. Peran Indonesia dalam Hubungan Antarnegara Gambar 4.15 Presiden Joko Widodo menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja saat upacara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN. Sumber: Setpres/Antara Foto (2022) Peserta didik yang hebat, sebagai manusia kalian tentu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Demikian juga, sebuah negara membutuhkan negara lain dalam 198 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
menyelenggarakan negaranya. Coba perhatikan Gambar 4.15! Gambar tersebut menunjukkan bentuk hubungan antarnegara yang dijalankan oleh negara kita. Saat itu Presiden Indonesia menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja saat upacara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tahukah kalian, saat ini Indonesia menjadi ketua ASEAN, bahkan kantor sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Indonesia menjalin kerja sama dengan negara satu kawasan dalam wadah negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Kerja sama tersebut merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Pada bahasan ini kalian akan belajar untuk menelaah bagaimana peran Indonesia dalam menjalin hubungan antarbangsa dan antarnegara. Sebagai warga negara yang baik, analisis itu sangat penting. Kalian diharapkan dapat memberikan dukungan dan kontribusi kepada negara Indonesia dalam hubungan internasional. Aktivitas Belajar 4.7 Pada bagian ini kalian akan menelaah peran Indonesia dalam hubungan antar- bangsa dan antarnegara menggunakan strategi 5W+1H. Kerjakan bersama teman kelompok kalian! Pindailah berita atau artikel menarik berdasarkan kelompok yang sudah disediakan melalui kode QR berikut! Kelompok 1 dan 5 Kelompok 2 dan 6 Kelompok 3 dan 7 Kelompok 4 dan 8 Setelah membaca artikel, setiap kelompok menelaah peran Indonesia dengan menjawab pertanyaan sebagai pengembangan 5W+1 H berikut ini! Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 199
5W+1 H Pertanyaan Jawaban What Apa peran yang dilakukan Indonesia dalam hubungan antarnegara pada berita/artikel tersebut? When Kapan saja peran Indonesia berjalan dalam hubungan antarnegara pada berita/artikel tersebut? Where Di mana kejadian atau peristiwa yang menggambarkan peran Indonesia dalam hubungan antarnegara pada berita/ artikel tersebut? Who Siapa saja yang terlibat dalam hubungan antarnegara tersebut? Why Mengapa Indonesia menjalankan peran dalam hubungan antarnegara pada berita/artikel tersebut? How Bagaimana peran Indonesia dalam hubungan antarnegara pada berita/ artikel tersebut? Sebagai sebuah negara, Indonesia harus berhubungan dengan negara lain. Bahkan, sejak Indonesia berdiri, hal yang diperjuangkan saat itu tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari ne- gara-negara lain. Keberadaan sebuah negara dinyatakan sah ketika memenuhi unsur pokok, yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat. Selain itu, harus ada unsur pelengkap, yaitu pengakuan dari negara lain. Setelah mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure oleh negara lain, negara baru tersebut dapat menjalin hubungan internasional. Pada intinya, Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari dunia. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin hubungan dengan negara lain. Hubungan internasional yang dijalin oleh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 200 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
1945. Tujuan tersebut ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia karena bangsa Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia di dunia. 1. Arti, Faktor Penyebab, dan Tujuan dari Hubungan Internasional Hubungan internasional adalah segala hubungan antarbangsa dan atau hubungan yang melintasi batas-batas kenegaraaan. Faktor penyebab negara melakukan hubungan internasional ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negara. Misalnya, dorongan dari warganya untuk menjalin hubungan internasional, terbatasnya kemam- puan negara dalam memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya, serta berlimpahnya produksi dalam negara sehingga harus mencari tujuan ekspor ke negara lain. Sementara faktor eksternal berasal dari luar negara, seperti menjaga kedaulatan, penguatan pertahanan dan keamanan dari segala ancaman luar, serta tersedianya kebutuhan negara dan atau warga negara yang ada di luar negara. Kebergantungan negara terhadap negara lain di antaranya dalam hal ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Tujuan hubungan internasional cenderung menyesuaikan dengan tujuan berdirinya suatu negara. Indonesia menjalin hubungan internasional untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam alinea ke-2 pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hubungan internasional juga dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia aktif berkontribusi dalam mewujudkan tujuan ke-4 dari negara Indonesia, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik antarnegara atau permasalahan dunia lainnya. Indonesia mengembangkan politik luar negeri "bebas aktif". Bebas aktif tidak berarti politik netral, tetapi politik luar Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 201
negeri yang bebas mengambil sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, tidak terikat pada satu kekuatan dunia tertentu, serta secara aktif berkontribusi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran dan langkah nyata. 2. Bidang-bidang Hubungan Internasional Bidang hubungan internasional yang dikembangkan Indonesia antara lain sebagai berikut. a. Politik, contohnya ialah pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga. b. Ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat atau antara RI dengan Republik Rakyat China. c. Sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antarnegara. d. Pertahanan dan keamanan, contohnya kerja sama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat. 3. Asas dalam Hubungan Antarbangsa dan Negara (Hubungan Internasional) Hubungan internasional diatur oleh hukum internasional. Indonesia menjalankan peran dalam hubungan antarnegara dengan mematuhi asas-asas yang menjadi dasar sebuah negara dalam berhubungan dengan negara lain. Asas-asas tersebut di antaranya sebagai berikut. a. Asas Teritorial Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas wilayah atau asas teritorial, yakni asas yang mendasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, Indonesia dan negara lain dapat menerapkan hukum bagi setiap orang atau barang yang berada di wilayahnya. Hal ini harus dihormati oleh negara lain. b. Asas Kebangsaan Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain harus menaati asas kebangsaan, yakni asas yang mendasar tentang kekuasaan negara atas warga negaranya, meski dia berada di luar negeri. 202 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
c. Asas Kepentingan umum Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya. Hubungan internasional juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum. d. Asas Pacta Sunt Servanda Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional maka terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal itu tertuang pada pasal 26 Konvensi WINA tahun 1969. e. Asas Equality Rights Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hu- kum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas yang menyatakan bahwa negara dalam berhubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. f. Asas Keterbukaan Dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia dan negara-negara membangun sikap saling terbuka dan berkeadilan. Asas ini mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kehormatan negaranya. 4. Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional Berikut ini beberapa contoh peran Indonesia dalam organisasi internasional. Tabel 4.1 Peran Indonesia dalam beberapa Organisasi Internasional No. Nama Organisasi Internasional Peran Indonesia di dalam Organisasi Internasional 1. United Nations United Nations Organization (UN) atau Perserikatan Organization (UN) Bangsa-Bangsa dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 atau Perserikatan melalui Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 Bangsa-Bangsa negara di San Fransisco, Amerika Serikat. Pada tanggal 24 Oktober 1945 PBB secara resmi berdiri. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 203
No. Nama Organisasi Internasional Peran Indonesia di dalam Organisasi Internasional Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 tanggal 28 September 1950. Pada tanggal 25 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB kemudian masuk kembali pada tangal 28 September 1966. Peran Indonesia cukup besar di dalam PBB. Indonesia masuk 10 besar negara penyumbang pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Indonesia beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, yang terbaru ialah periode 2019-2020. Indonesia juga terpilih sebagai anggota dewan HAM PBB pada tahun 2020-2022. 2. Association of the ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Southeast Asian Thailand oleh 5 negara, termasuk Indonesia. Nations (ASEAN) Sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Selain sebagai penggagas berdirinya ASEAN, Indonesia juga beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Indonesia merupakan ketua ASEAN pertama tahun 1976. Pada tahun 2023 ini, Indonesia kembali terpilih sebagai ketua ASEAN. 3. Asia Pacific Economic APEC adalah forum kerja sama ekonomi antar-21 Cooperation negara di sekitar Samudra Pasifik yang dibentuk (APEC) tahun 1989. Indonesia menjadi ketua APEC sekaligus sebagai tuan rumah KTT APEC di Bogor tahun 1994 dan KTT APEC ke-21 tahun 2013 di Bali. 4. Organization of the OIC dibentuk di Rabat, Maroko tanggal 25 Islamic September 1969 dengan markas di Jeddah, Arab Conference (OIC) Saudi. atau Organisasi Kerja Peran Indonesia dalam OIC di antaranya menjadi Sama Islam (OKI) Ketua OIC Peace Committee for Southern Philippines (OIC PCSP) tahun 1993. Komite ini memfasilitasi perundingan damai antara Pemerintah Philipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF). Sumber: Diolah dari berbagai sumber 204 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Uji Kompetensi 4.5 Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 1. Mengapa Indonesia harus berhubungan dengan negara lain? Jelaskan bagaimana menerapkan prinsip bebas dan aktif dalam menjalin hubungan internasional! 2. Bagaimana negara Indonesia menerapkan asas-asas yang dipatuhi dalam hubungan antarnegara? Berikan contoh nyata! 3. Uraikan bagaimana peran Indonesia pada organisasi internasional yang bersifat global! Berikan contoh nyata! 4. Uraikan bagaimana peran Indonesia pada organisasi internasional yang bersifat regional! Berikan contoh nyata! F. Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional Gambar 4.16 Visi Pembangunan Indonesia 2045 Menjadi Negara Maju Sumber: bappenas.go.id (2019) Peserta didik yang hebat, sebagai warga negara yang baik, kalian harus selalu berupaya untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional sesuai dengan profesi masing-masing. Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan negara Indonesia sesuai dengan isi pembukaan UUD NRI Tahun Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 205
1945 Alinea ke-4. Pembangunan nasional merupakan langkah untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang kebudayaan. Aktivitas Belajar 4.8 Bacalah artikel di bawah ini kemudian jawablah pertanyaan! JAKARTA - Indonesia segera menjadi negara dengan perekonomian terbesar dunia. Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa hal tersebut di depan mata. Bahkan, pemerintah berani mencanangkan visi Indonesia menjadi kekuatan lima besar ekonomi dunia pada 2045 nanti. Prediksi tentang masa depan negeri ini di antarnya disampaikan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Saat ini peringkat produk domestik bruto (PDB) Indonesia berada di urutan 16 di antara negara-negara G20, dengan PDB sebesar USD1,07 triliun. Kedua lembaga itu memproyeksikan bahwa Indonesia akan masuk 10 besar ekonomi dunia. Bahkan, pada 2024 mendatang RI akan menempati peringkat kelima dengan PDB tertinggi di dunia setelah China, AS, India, dan Jepang. Standard Chartered juga menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ekonomi terbesar dunia pada 2030 dengan nilai USD10,1 triliun di bawah China, India, dan AS. Lompatan ini seiring dengan pertumbuhan PDB di Asia yang terus meningkat, di mana pada 2030 mencapai 35% atau setara dengan gabungan Uni Eropa dan AS. PricewaterhouseCoopers (PWC) juga tak luput. Melalui laporan bertajuk The Long View How Will the Global Economic Order Change by 2050, PWC memprediksi PDB Indonesia pada 2030 mencapai USD5,42 triliun. Bahkan, angka itu akan meningkat pesat pada 2050 dengan USD10,52 triliun. Penilaian itu didasarkan pada Purchasing Power Parity (PPP). Alhasil, posisi Indonesia pun bertengger pada posisi ke-4 perekonomian besar dunia. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan optimisme tersebut melalui visi Indonesia 2045 menjadi negara maju. "Berdasarkan proyeksi demokrasi Indonesia mencapai 319 juta penduduk, apabila kita terus menjaga policy dan implementasi kebijakan yang baik dan juga inovatif, maka kita akan menjadi negara dengan ekonomi lima terbesar di dunia," ungkap Sri Mulyani dilansir dari Antara (1/4). Sumber: Berdasarkan berita dan artikel tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 1) Bagaimana pendapat kalian tentang prediksi dari berbagai pihak tentang masa depan Indonesia yang terdapat dalam berita tersebut? 2) Sebagai peserta didik bagaimana kalian berkontribusi bagi kemajuan negara Indonesia? 3) Jelaskan kaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan kemajuan negara Indonesia! 206 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional antara lain sebagai berikut. 1. Nilai Ketuhanan Nilai ketuhanan menjiwai pembangunan nasional dalam hal membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang bertuhan senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan YME serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama/keyakinan. Nilai ketuhanan merupakan spirit untuk menghadirkan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang penuh perdamaian. 2. Nilai Kemanusiaan Nilai kemanusiaan menjiwai pembangunan nasional dalam mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional diarahkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan mendukung ketertiban dunia. 3. Nilai Persatuan Nilai persatuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai persatuan menjiwai pem- bangunan agar setiap manusia Indonesia menempatkan persatuan negara sebagai prioritas dengan kesediaan menerima perbedaan sebagai kekuatan. Pembangunan nasional diarahkan untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. 4. Nilai Kerakyatan Nilai kerakyatan menjiwai pembangunan nasional untuk selalu mengutama- kan kepentingan rakyat Indonesia. Pembangunan dilakukan secara gotong royong, kolaboratif, dan menempuh cara-cara hidup damai, demokratis, serta kebebasan yang bertanggung jawab. 5. Nilai Keadilan Nilai keadilan menjiwai pembangunan nasional untuk mewujudkan masya- rakat yang adil dan makmur serta menciptakan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 207
Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2019: 216), tujuan pembangun- an nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur menurut nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai dasar sekaligus pedoman yang menuntun pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila ialah sebagai berikut. 1. Terjaminnya sandang, pangan, dan perumahan yang layak sehingga tidak ada kecemasan bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi masa depan. 2. Terdapat jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya. 3. Adanya jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia sehingga tidak hidup dalam ketakutan dan kemiskinan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah. 4. Jaminan setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmati dan me- ngembangkan kebudayaan. 5. Adanya kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia. Aktivitas Belajar 4.9 Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, carilah informasi dari berbagai sumber tentang inspirasi praktik baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, institusi pemerintah, dan lain-lain. Praktik baik tersebut mendukung ketercapaian 4 unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setelah kalian temu- kan, kalian harus menelaah nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional yang ditemukan dalam inspirasi praktik baik tersebut. Lakukan eksplorasi secara berkelompok dan analisislah contoh praktik baik pelaksanaan pembangunan nasional dengan unsur sesuai pembagian berikut! Kelompok 1 dan 6 : sandang, pangan, dan perumahan yang layak Kelompok 2 dan 7 : jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia Kelompok 3 dan 8 : jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia Kelompok 4 dan 9 : jaminan mengembangkan kebudayaan Kelompok 5 dan 10 : kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia 208 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Langkah pembelajarannya sebagai berikut. 1) Setiap kelompok akan diberikan 1 topik telaah. 2) Setiap kelompok berkolaborasi untuk mencari berita atau artikel yang berisi praktik baik sebuah lembaga, institusi, kelompok, atau individu dalam me- lakukan aksi nyata yang dapat mendukung tercapainya unsur masyarakat adil dan makmur. Setiap kelompok mencari satu unsur/topik. 3) Lakukan telaah menggunakan nilai-nilai Pancasila dengan menguraikan setiap sila yang terkait dengan praktik baik tersebut! 4) Kerjakan di buku kalian dengan mengikuti format berikut! Lembar Tugas Kelompok : Topik : Berita atau artikel topik (Tulis atau deskripsikan berita beserta sumber referensinya!) Sila ke- Telaah kesesuaikan sikap berdasarkan Pancasila 1. 2. 3. 4. 5. Uji Kompetensi 4.6 Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 1. Bagaimana nilai sila pertama Pancasila menjiwai pembangunan nasional? Berikan contoh nyata! 2. Bagaimana cara mewujudkan pembangunan nasional yang di satu sisi harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain tetap menjaga keadilan dan keadaban? 3. Pada era globalisasi, batas-batas negara menjadi kabur. Bagaimana nilai persatuan mengantisipasi hal ini untuk menguatkan pemba- ngunan nasional? 4. Dalam perhelatan pemilihan umum, sering kali muncul orang yang disebut golongan putih. Bagaimana pembangunanan yang sesuai dengan Pancasila merespons hal di atas? Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 209
Pengayaan 1. Baca dan pelajari artikel dengan membuka tautan kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel16 atau memindai kode QR di samping! 2. Pelajari artikel mengenai hak dan kewajiban warga negara dan contohnya berikut ini dengan membuka tautan kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel17 atau memindai kode QR di samping! 3. Bacalah artikel berita tentang tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang dikenal dengan sebutan pahlawan devisa, kemudian tuliskan hal yang belum kalian ketahui di buku tulis! Kalian dapat membuka berita tersebut pada tautan go.id/s/PPX_Artikel18 atau memindai kode QR di samping! 4. Tontonlah video tentang betapa kuatnya militer negara Indonesia dengan membuka tautan PPX_Video8 atau memindai kode QR di samping! 5. Pelajari artikel tentang berbagai peran Indonesia pada organisasi internasional melalui tautan PPX_Artikel19 atau pindailah kode QR di samping! 6. Pelajari tentang nilai Pancasila dalam pembangunan nasional melalui tautan atau pindai kode QR di samping! Refleksi Setelah kalian mempelajari materi pada Bab 4 ini, lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut! 1. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran? 2. Bagaimana perasaan kalian saat menjalani proses pembelajaran? 3. Hal apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran? 4. Apa keyakinan kalian yang semakin menguat setelah melaksanakan pembelajaran? 5. Bagaimana upaya kalian untuk menindaklanjuti pemahaman kalian terhadap materi? 210 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Asesmen Sumatif Bab 4 Penilaian 1 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar! 1. Perhatikan pilihan berikut! 1) Mendapatkan pengajaran 2) Menghormati dan menghargai teman 3) Mewujudkan keamanan dan kenyamanan 4) Belajar dengan rajin 5) Mematuhi nasihat guru Berdasarkan pilihan di atas, kewajiban yang harus dilaksanakan peserta didik sebagai warga sekolah ditunjukkan pada nomor ..... A. 1), 2), 3), 4) B. 1), 2), 3), 5) C. 1), 3), 4), 5) D. 2), 3), 4), 5) E. 1), 2), 3), 4), 5) 2. Apabila ada warga negara X yang negaranya berasas ius sanguinis (penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan), melahirkan anak di negara Y yang menganut asas ius soli (penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). Maka anak tersebut berstatus.... A. warga negara X B. warga negara Y C. bipatride D. apatride E. multipatride 3. Perhatikan pilihan berikut! 1) TNI sebagai kekuatan utama 2) Polri sebagai kekuatan utama 3) Rakyat sebagai kekuatan utama 4) Rakyat sebagai kekuatan pendukung Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 211
Berdasarkan pilihan di atas, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ditunjukkan pada nomor ..... A. 1), 2), 3) B. 1), 2), 4) C. 1), 4), 5) D. 2), 3), 5) E. 3), 4), 5) 4. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan hubungan antarbangsa dan negara ialah.... A. mencapai negara Indonesia yang merdeka B. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia C. memajukan kesejahteraan umum D. mencerdaskan kehidupan bangsa E. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 5. Pembangunan nasional diarahkan dengan membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang bertuhan senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan YME serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah per- bedaan agama/keyakinan. Pembangunan ini terutama sesuai dengan nilai... A. ketuhanan B. kemanusiaan C. persatuan D. kerakyatan E. keadilan 212 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Penilaian 2 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada dua atau lebih pilihan jawaban yang benar! 1. Perilaku perundungan di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang harus diselesaikan. Tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya represif atau penindakan ialah .... A. melaporkan pelaku perundungan kepada guru B. memanggil orang tua pelaku perundungan C. memberi sanksi tegas kepada pelaku perundungan D. membuat disiplin positif tentang saling menghoramati dan menghargai E. memberikan sosialisiasi kepada warga sekolah tentang bahaya perundungan 2. Perilaku membuang sampah di sembarang tempat yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan bentuk pengingkaran kewajiban. Jika dikaitkan dengan kewajiban warga negara, perilaku ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 32 Tahun 2009 tentang.... A. Kebersihan dan Keindahan Sungai B. Perlindungan Lingkungan C. Pengelolaan Lingkungan D. Pengelolaan Sampah E. Pemanfaatan Air Bersih 3. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ialah.... A. memaksakan diri untuk mematuhi aturan untuk menghindari sanksi B. menghormati kepentingan diri sendiri saja C. melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras D. mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain atau lingkungan E. selalu taat aturan dan norma yang berlaku 4. Untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban warga negara di- perlukan kesadaran. Kesadaran yang tinggi akan menghindarkan seorang warga negara dari perilaku melanggar hak atau mengingkari kewajiban. Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 213
Sebaliknya, kesadaran yang rendah membuat seorang warga negara dengan mudah melanggar hak dan mengingkari kewajiban. Faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran hak adalah .... A. sikap egois, yakni mementingkan kepentingan diri sendiri B. toleransi yang rendah, khususnya dalam menyikapi perbedaan C. ketidaktegasan aparat hukum D. penyalahgunaan teknologi E. penyalahgunaan kekuasaan 5. Di bawah ini bidang hubungan internasional beserta contohnya yang tepat adalah .... A. politik, contohnya pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga. B. ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat atau antara RI dengan Republik Rakyat China C. sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antarnegara D. hukum, contohnya pengesahan UU oleh Pemerintah dan DPR RI E. pertahanan dan keamanan, contohnya kerja sama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat 214 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
Penilaian 3 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar! 1. Perhatikan gambar di bawah ini! Sumber: Yulius Satria Wijaya/Antara Foto (2019) Bagaimana cara mencegah dan mengatasi maraknya perilaku membuang sampah sembarang di lingkungan sekolah dan masyarakat? 2. Bela negara merupakan salah satu hak dan kewajiban warga negara. Beri- kan contoh bela negara di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara (masing-masing 1 contoh)! 3. Asas penentuan kewarganegaraan terdiri atas ius soli dan ius sanguinis. Jelaskan perbedaan keduanya dan bagaimana implementasinya di negara Indonesia! 4. Jelaskan bagaimana sikap positif warga negara yang mendukung peran negara Indonesia dalam hubungan internasional! 5. Jelaskan penerapan nilai persatuan, sila ketiga Pancasila, dalam mewujudkan pembangunan nasional! Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik 215
Glosarium asas dasar bhinneka tunggal ika BPUPK budaya chauvinisme dasar negara dekrit Presiden demokrasi Pancasila diskriminasi doktrin 216 sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu kesatuan singkatan dari kata Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan berasal dari bahasa Sansakerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagung- kan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara dilaksanakan secara nasional keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya; ajaran, terutama suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, dan ketatanegaraan; ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara
gotong royong harmonisasi hoaks hukum ideologi individualisme integrasi nasional intoleransi ius sanguinis ius soli judicial review kearifan lokal kerukunan mengangkat beban secara bersama-sama agar menjadi ringan; gotong royong merupakan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi; gotong royong dilandasi oleh semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan penyelarasan atau penyerasian agar sesuai dengan prinsip atau tata aturan yang berlaku informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis) sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan akan mendapat sanksi tegas apabila dilanggar kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional ketiadaan tenggang rasa; suatu kondisi jika kelompok (masyarakat, umat beragama, atau nonumat beragama) secara spesiik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan (berlandaskan agama) asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran proses uji materi suatu peraturan, baik secara formal maupun material terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi nilai-nilai budaya baik yang ada di dalam suatu masyarakat situasi dan kondisi yang harmonis, damai, dan saling menghormati 217
kesadaran kewarganegaraan konstitusi liberalisme mukadimah/ pendahuluan musyawarah nasionalisme negara negara hukum negara kesatuan norma 218 kondisi mental atau psikologis menyadari bahwa kita memiliki perbedaan dengan yang lain; sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, layak dan tidak layak, patut dan tidak patut dalam berkata, bersikap, dan berperilaku keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diarti kan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibat kan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis paham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia kata pengantar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berunding atau berembuk tentang masalah bersama satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya, baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut suatu negara yang segala sesuatu dalam penyeleng garaan negara berdasarkan hukum positif negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan kaidah, aturan, atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku pergaulan dalam masyarakat
Panitia Persiapan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemer dekaan Kemerdekaan Indonesia Indonesia atau PPKI Panitia Sembilan panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia parlementer sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden/raja/ratu/sultan dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri partisipasi politik keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan patriotisme sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara perundungan atau bullying perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, isik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok penduduk orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus pertahanan negara segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara presidensial sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan produk hukum segala peraturan atau hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu ras golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri isik dan garis keturunan ratiikasi pengesahan perjanjian internasional republik bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden sanksi tindakan yang dikenakan kepada pelanggar hukum atau norma 219
sinkronisasi solidaritas staatsfundamental-norm suku bangsa tantangan terorisme toleransi undang-undang (UU) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wawasan Nusantara yudikatif 220 penyelarasan atau penyerasian suatu aturan agar tidak tumpang tindih dengan aturan lain perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas budaya sesuatu yang tidak membahayakan bersifat pasif, tetapi harus diwaspadai untuk menjaga kestabilan praktik-praktik tindakan teror yang biasanya mengguna kan kekerasaan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati
Daftar Pustaka Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009. Arsip Nasional Republik Indonesia. Pameran Arsip Virtual Lahirnya Pancasila. Online: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2020. Asyhadie, Zaeni, dkk. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bintarto. Orientasi Nilai Kebersamaan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Lemhanas, 1980. CNN Indonesia. "Mengenal Hak dan Kewajiban Warga Negara beserta Contohnya". diakses 28 Maret 2023. Daradjadi dan Osa Kurniawan Ilham. Pejambon 1945. Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020. Gillian Kidman, Hazel Tan, dan Roland Gesthuizen. Higher Order Thinking Skills, The Little Booklet of Stategies. Melbourne: Monash University, 2019. Hadi, Muhamad Hari Purnomo dan Sukamto. Unit Pembelajaran PKB melalui PKP berbasis Zonasi Mata Pelajaran PPKn Hukum dan Hubungan Internasional. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS, 2019. Hatta, Mohammad. Sekitar Proklamasi. Jakarta: Tintamas, 1970. Hatta, Mohammad dkk. Uraian Pancasila. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1984. Hatta, Mohammad. Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan. Sebuah Otobiografi. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011. Huda, Miftahul. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Herkusumo, Arniati Prasedyawati. Chuo Sangi-in Dewan Pertimbangan Pusat pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Rosda Jayaputra, 1984. Kaelan. Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma, 2013. Kaelan. Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yogyakarta: Paradigma, 2020. 221
Kusuma, A.B. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004. Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 2005. Kian, Lia. "Reaktualisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian Nasional Berparadigma Pancasila". diakses 27 Maret 2023. html. Koentjaraningrat. Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1990. Kristina. "Undang-undang yang Mengatur Kewarganegaraan RI, Siswa Wajib Tahu". diakses 27 Maret 2023. Kusumohamidjojo, Budiono. Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004. Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia, 2012. _______. Wawasan Pancasila. Jakarta: Mizan, 2020. Malady, Gatot, dkk. 12 Strategi Pembelajaran HOTS pada Mata Pelajaran PPKn Inspired From The Little Book of Strategies, Monash University. Surabaya: Pustaka Media Guru, 2021. Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014. Notosusanto, Nugroho. Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara. Jakarta: Balai Pustaka, 1981. Pensosbud KBRI Singapura. "Dialog Kebangsaan 6 Oktober 2019: Merajut Kebersamaan dengan Pancasila bersama Prof. Yudi Latif di KBRI Singapura". diakses 7 Maret 2023. Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014. Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jakarta: Setjen MPR RI, 2015. Polamolo, Susanto. "Gelap-Terang Pancasila: Otokritik atas Teks Sejarah yang Melenceng" Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2 (Juni 2018). Prihastowo, Iqbal. 2011. "Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam Keragaman Budaya Indonesia". diakses 27 Maret 2023. Publikasi dan Media Kemen-PPPA. 2019. "Sekolah Ramah Anak Jadi Rumah Kedua bagi Anak di Kalimantan Timur". diakses 7 Maret 2023. 222
Purwanti, Teti. "Wow, Pekerja Migran Indonesia Kontribusi Devisa Rp 130 T". diakses 7 Maret 2023. Pusat Pengkajian MPR RI. Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional. Jakarta: Penerbitan Pusat Pengkajian MPR RI, 2014. Pusdatin BPIP. "BPIP: Sistem Ekonomi Pancasila Menjawab Dehumanisme dan Tantangan Ekonomi Global". diakses 7 April 2023. html. Raditia. "Yudi Latif: Pancasila Jembatan Kemajemukan Indonesia". diakses 27 Maret 2023. Rahayu, Prapti Derita. Budaya Hukum Pancasila. Yogyakarta: Thafa Media, 2014. Rizaty, Monavia Ayu. 2022. "BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022". diakses 27 Maret 2023. Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim" Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya, 2014. Rumokoy, Donal Albert dan Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019. Ruslan, Achmad. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas. Jakarta: Bina Rewa Pariwara, 2006. Samekto, FX Adji, dkk. Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2019. Sayuna, Inche. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015. Soebardjo, Achmad. Lahirnya Republik Indonesia. Bandung: Kinta, 1977. Sukarno. Lahirnja Pantja Sila: Boeng Karno Menggembleng Dasar-Dasar Negara. Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer, 1947. Tauruy, Amos Sury'el dan Adi Darma Indra. Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022. Teknologi Populer. 2023. "Bikin Dunia Terkejut, Peringkat Militer Indonesia Naik Pesat! Inilah Kekuatan Militer Indonesia 2023". diakses 27 Maret 2023. 223
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 224
Daftar Sumber Gambar Gambar 1.2 hasil pindai dari buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, 2004, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gambar 1.3 diunduh dari nya-pancasila1590913496 pada 18 September 2022 pukul 16.20 WIB. Gambar 1.4 hasil pindai dari Harian Kompas edisi 28 Agustus 2020 Gambar 1.5 diunduh dari pada 6 November 2022 pukul 17.10 WIB. Gambar 1.6 hasil pindai dari buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022, Jakarta: BPIP dan Kemendikbudristek. Gambar 2.3 diunduh dari patuh-semeru-2022 pada 28 Maret 2022 Gambar 2.4 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 2.6 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 2.9 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 2.10 diunduh dari tugas-syarat-dan-gaji?page=1 pada 28 Maret 2022 Gambar 2.11 diunduh dari protokol-kesehatan pada 28 Maret 2022 225
Gambar 2.12 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 2.13 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 2.14 diunduh dari dan-tertib-45873 pada 28 Maret 2022 Gambar 2.16 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 2.19 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 2.21 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 2.22 hasil pindai dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X, 2021, Jakarta: Kemdikbud Gambar 2.26 hasil pindai dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X, 2021, Jakarta: Kemdikbud Gambar 2.27 hasil pindai dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X, 2021, Jakarta: Kemdikbud Gambar 2.28 hasil pindai dari buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X, 2022, Jakarta: BPIP Gambar 2.30 dunduh dari pembukaan-uud-1945-f9vr pada 28 Maret 2022 Gambar 2.31 hasil pindai dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X, 2021, Jakarta: Kemdikbud Gambar 3.2 diunduh dari status/919147271203074048 pada 28 Maret 2022 Gambar 3.3 diunduh dari pemukiman pada 28 Maret 2022 226
Gambar 3.4 diunduh dari buatan-indonesia pada 19 Mei 2023 Gambar 3.5 diunduh dari namun-berarti-besar pada 28 Maret 2022 Gambar 4.3 diunduh dari pendidikan-nasional pada 28 Maret 2022 Gambar 4.4 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 4.6 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 4.7 diunduh dari kelola-sampah-di-sekolah pada 28 Maret 2022 Gambar 4.11 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 4.12 diunduh dari siap-main-di-timnas-lagi pada 28 Maret 2022 Gambar 4.14 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 4.15 diunduh dari pada 28 Maret 2022 Gambar 4.16 diunduh dari pada Mei 2023 227
Indeks A adil 162, 168, 170, 173, 174, 193, 199, 200, 201 agama 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 32, 35, 38, 39, 41, 55, 62, 69, 77, 79, 99, 101, 123, 125, 126, 129, 143, 144, 163, 164, 168, 170, 172, 182, 199, 204, 210 apatride 178, 203 asas teritorial 194 ASEAN xii, 190, 191, 196 B bermain peran 87, 88 berserikat 168, 171 bhinneka tunggal ika 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 150, 151, 152, 183, 208 bipatride 178, 179, 203 BPUPK v, x, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 47, 49, 79, 109, 112, 208 brainstorming 188 budaya hukum 58, 114 bullying 34, 161, 212 D dasar negara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 228 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 48, 49, 55, 106, 107, 108, 109, 112, 177, 208, 212 demokrasi 6, 8, 19, 23, 42, 43, 130, 131, 133, 134, 135, 138, 173, 198, 209 disiplin 54, 60, 63, 73, 114, 115, 205 diskriminasi xi, 34, 58, 65, 70, 78, 79, 85, 86, 114, 130, 168, 209 Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai 4,12, 13 F falsafah bangsa 24 ilosoische grondslag 22, 24 G gagasan 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 22, 29, 39, 40, 41, 44, 146, 193 globalisasi 136, 137, 201 gotong royong 8, 67, 120, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 199, 209 H Hadikoesoemo, Ki Bagoes 14, 16, 144 harmonisasi 62, 82, 84, 102, 103, 118, 121, 209 hierarki 52, 59, 92, 93, 94, 103, 104, 105,
112, 118, 173 hoaks 39, 40, 42, 45, 74, 89, 115, 118, 209, 219 hubungan internasional 156, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 206, 207 hukum vi, x, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 125, 133, 135, 168, 169, 170, 171, 173, 177, 178, 180, 182, 183, 186, 187, 194, 195, 199, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 218 I identitas 27, 88, 125, 141, 143, 145, 151, 211, 213 ideologi 2, 4, 24, 29, 31, 39, 48, 50, 55, 88, 108, 109, 110, 128, 156, 209 ideologi negara 2, 4, 24, 29, 31, 48, 55, 109, 110 infograik 25, 29, 30, 64, 65, 89, 117, 220 intoleransi 40, 41, 210 ius sanguinis 179, 180, 181, 203, 207, 210 ius soli 179, 180, 181, 203, 207, 210 J Jakarta 233 jati diri 133 jurnal harian 36 K kearifan lokal 39, 69, 210 kebinekaan 18, 39, 69, 79, 108, 119, 121, 126 kekeluargaan 7, 8, 73, 129, 130, 133, 134, 138, 145, 150, 172 kemanusiaan xi, 6, 8, 10, 18, 34, 41, 42, 76, 78, 84, 133, 134, 136, 137, 142, 152, 171, 173, 199, 204 kesepakatan 13, 55, 67, 71 kewarganegaraan 15, 167, 168, 170, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 203, 207, 210, 211, 215 kolaborasi 165 konstitusi 55, 85, 115, 154, 211, 213 korupsi 30, 41, 43, 87, 88, 91, 103, 133 M Moh. Hatta 8, 16, 17 musyawarah 6, 24, 33, 35, 43, 80, 142, 211 N nasionalisme 6, 42, 79, 130, 136, 211, 230 Naskah Persiapan 10, 15, 19 naturalisasi xii, 176 nilai dasar 25 NKRI 124, 182, 183, 227 norma x, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 76, 81, 84, 93, 104, 108, 111, 115, 116, 118, 156, 160, 164, 205, 211, 213 normatif 25 O observasi 140, 147, 148 P Pacta Sunt Servanda 195 Pancasila ii, iv, v, vi, vii, ix, x, xi, xiii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 229
24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 60, 61, 72, 73, 76, 77, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 120, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 147, 151, 153, 154, 156, 160, 165, 177, 181, 182, 183, 187, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 226, 227, 228, 229, 230, 232 pandangan hidup bangsa 2, 4, 24, 28, 31, 143 Panitia Sembilan 4, 16, 17, 19, 20, 49, 212 PBB 72, 88, 195, 196 pelanggaran 25, 27, 40, 52, 54, 58, 63, 75, 83, 84, 85, 89, 91, 105, 114, 116, 155, 158, 159, 161, 204, 205 pengingkaran 52, 83, 85, 91, 155, 159, 161, 204, 205 penilaian xiv, 21, 40, 74, 76, 151, 162, 163, 174, 212 peraturan perundang-undangan 25, 50, 52, 55, 59, 61, 69, 72, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 118, 154, 167, 170, 173, 180, 205, 213 persatuan 6, 7, 8, 17, 33, 34, 42, 48, 84, 108, 122, 123, 124, 126, 142, 143, 172, 199, 201, 204, 207 perundungan 34, 66, 81, 161, 162, 204, 205, 212 peta konsep 21 Piagam Jakarta 19, 20, 107 plus, minus and interest 187 PPKI 4, 5, 13, 15, 20, 96, 107, 109, 211 presentasi 100, 145 proyek 147, 148 230 R R.A.A. Wiranatakoesoema 7 radikalisme 39, 40, 41 releksi xiv, 9, 32, 34, 46, 113, 148, 149, 202 S sinkronisasi 62, 101, 104, 213 Soepomo x, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 Sukarno x, xii, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 32, 79, 88, 132, 157, 166 sumber hukum 61, 109, 218 T Tan Malaka x, 3, 6, 144 teknologi i, ii, 86, 217, 228, 229 terorisme 39, 213 toleransi xi, 41, 69, 77, 125, 126, 142, 205, 209, 213, 219 U Undang-Undang ii, 13, 15, 24, 26, 27, 49, 52, 55, 61, 62, 71, 72, 93, 98, 106, 107, 109, 110, 125, 136, 173, 174, 177, 180, 182, 183, 185, 186, 192, 211, 213, 216, 217, 234 Undang-Undang Dasar 13, 15, 26, 49, 52, 93, 106, 107, 109, 136, 177, 182, 192, 211, 213 W warga negara iv, viii, xii, 16, 24, 25, 26, 33, 34, 42, 58, 60, 64, 69, 70, 75, 77, 78, 80, 83, 85, 91, 93, 96, 100, 108, 114, 118, 133, 153, 154, 156, 157, 160, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 191, 193, 197, 200, 202, 203, 205, 207, 210, 214 Warga Negara iv, viii, xii, 78, 153, 154, 165, 167, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 181, 214 weltanschauung 23, 28 wilayah 12, 38, 42, 49, 62, 63, 67, 72, 123, 125, 167, 168, 177, 181, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 194, 211, 212 Wiranatakoesoema 7, 14 Y Yamin, Mohammad 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 47, 144, 223 Yogyakarta 233 231
Profil Pelaku Perbukuan Profil Penulis Nama Lengkap : Rochimudin, S.Pd. Surel Instansi Alamat Instansi : Jln. Pemuda 143 Kota Semarang Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : : SMA Negeri 5 Semarang Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. MGMP PPKn SMA/MA Kota Semarang sebagai Ketua, 2021 s.d. sekarang. 2. SMA Negeri 5 Semarang sebagai Guru, 2012 s.d. sekarang. 3. SMA Negeri 5 Semarang, Wakil Kepala Sekolah, 2018 s.d. 2021. Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar: Universitas Negeri Semarang. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2001. Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Pendidikan Pancasila SMA/MA Kelas X. Jakarta: Bumi Aksara (2022). 2. Pendidikan Pancasila SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Bumi Aksara (2022). 3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas XI SMA Semester Satu. Semarang: Fastindo (2017). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. "Peningkatan Aktivitas Belajar dan Pemahaman Konsep Perlindungan dan Penegakkan Hukum Melalui Proyek Pembuatan Gim pada Siswa Kelas XII IPS 1 SMA Negeri 5 Semarang Tahun Pelajaran 2022/2023" dalam Penelitian Tindakan Kelas, 2022. 2. "E-PASAKTI Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi untuk Materi Pancasila Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 5 Semarang", 2021. 3. "BBM Model Membangun Benteng Kebhinnekaan Mencegah Intoleransi dan Radikalisme di SMA Negeri 5 Semarang" dalam Best Practice. 2017. 4. "Telaga Vista Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar PPKn dalam Mengembangkan Kesadaran Berkonstitusi Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 di Kelas XI IPA 10 SMA Negeri 5 Semarang" dalam Penelitian Tindakan Kelas, 2016. 232
Profil Penulis Nama Lengkap Surel Instansi Alamat Instansi : Jln. Monginsidi No.71, Sidoklumpuk, : Muhamad Hari Purnomo Hadi, S.Pd. : : SMK Negeri 1 Sidoarjo Sidoarjo, Jawa Timur 61218 Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. SMK Negeri 1 Sidoarjo sebagai Guru, 2009 s.d. sekarang. 2. MGMP PPKn SMK Kabupaten Sidoarjo sebagai Ketua, 2017 s.d. sekarang. Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar: 1. Universitas Negeri Malang. S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021. 2. Universitas Negeri Surabaya. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2004 Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Catatan Sang Penggerak dari Barat Bumi Delta, Aksi Nyata Calon Guru Penggerak Sidoarjo 103. Sidoarjo: Kanaka Media (2022) 2. Kemanusiaan dan Peradaban, Kumpulan Pemikiran tentang Pancasila Sukabumi: Farha Pustaka (2021). 3. 12 Strategi Pembelajaran HOTS pada Mata Pelajaran PPKn, Inspired from The Little Booklet of Strategies Monash University. Surabaya: Pustaka Media Guru (2021). 4. Produk Kreatif dan Kewirausahaan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (C3) Kelas XI. Malang: PT. Kuantum Sejahtera (2020). 5. Berburu HOTS di Negeri Kanguru, Memoar Guru Agen Perubahan. Surabaya: Pustaka Media Guru (2020). 6. Mengawal Moral Bangsa, 33 Penulis Bicara Pendidikan Karakter. Surabaya: Pustaka Media Guru (2018). 7. Membabat Benalu Money Politics. Surabaya: Pustaka Media Guru (2018). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. "Inovasi Pembelajaran MANTAB Menggunakan E-Learning Berbantuan PYVEQGOMI sebagai Upaya Penguatan Literasi dan Karakter Siswa SMK Negeri 1 Sidoarjo" dalam Best Practice, 2021. 2. "Penumbuhan Nilai Pancasila 'Suka Bekerja Keras' pada Siswa melalui Pembelajaran HOTS dengan Strategi Compare and Contrast Materi Etos Kerja di SMK Negeri 1 Sidoarjo" dalam Best Practice, 2020. 3. "Penggunaan Media Google Clasroom untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar PPKn pada Materi Mewaspadai Ancaman terhadap NKRI" dalam Penelitian Tindakan Kelas, 2019. 4. "Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Siswa Melalui Program Bela Negara, Aksi Pencegahan Korupsi dan Wawasan Kebangsaan (Bara Api Wasbang) di SMK Negeri 1 Sidoarjo" dalam Best Practice, 2018. 5. "Memahami Ancaman Negara Non-Militer dan Strategi Menghadapinya melalui Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran PPKn di Sekolah" dalam Penelitian, 2017. 233
Profil Penulis Nama Lengkap Surel Instansi Alamat Instansi : Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman, : Ahmad Asroni, S.Fil., S.Th.I., M.Hum. : ahmad.asroni@uii.ac.id : Universitas Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 55584 Bidang Keahlian : Agama dan Filsafat Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 1. Universitas Islam Indonesia sebagai Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum, 2015 s.d. sekarang. 2. Universitas Terbuka sebagai Tutor Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, 2018 s.d. sekarang. 3. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta sebagai Dosen Pendidikan Pancasila, 2018. 4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2013 s.d. 2015. Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar 1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. S3 Studi Islam, dalam proses. 2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. S2 Agama dan Filsafat, 2007. 3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. S1 Perbandingan Agama, 2003. 4. Universitas Gadjah Mada. S1 Filsafat, 2001. Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 1. Kewarganegaraan. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2022. 2. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UII Press. 2021. 3. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UII Press. 2021. Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 1. "Praktik Moderasi Beragama di 'Desa Pancasila': Studi di Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen", 2023. 2. "Pengembangan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui Strategi Student Centered Learning di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta" dalam Penelitian Tindakan Kelas, 2022. 3. "Fenomena 'Hijrah' Generasi Milenial (Dinamika Keagamaan terhadap Kelompok Liyan, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia)", 2021. 4. "Pandangan Teologis Jamaah Tabligh dalam Merespons Pandemi Covid-19", 2020. 5. "Kewirausahaan bagi Mantan Narapidana Terorisme" dalam Studi Kasus Semarang, 2019. 6. "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural di SMA PIRI 1 Yogyakarta", 2018. 234
Profil Penelaah Nama Lengkap Surel Instansi Alamat Instansi : Jln. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Bidang Keahlian : Analis Penelitian dan Pengembangan : Amos Sury'el Tauruy, S.Sos., M.A.P. : : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Analis Penelitian dan Pengembangan, 2021 s.d. sekarang. 2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Analis Pengembangan SDM Aparatur, 2019 s.d. 2021. 3. Redaktur, 2017 s.d. 2019. Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar: 1. Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta. S2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi, 2021. 2. Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta. S1 FISIP Ilmu Hubungan Internasional, 2016. Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): Pendidikan dan Pembinaan Ideologi untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi & Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2019. 235
Profil Penelaah Nama Lengkap : Dadang Sundawa Surel Instansi Alamat Instansi : Jalan Dr. Setiabudhi 229, Bandung Bidang Keahlian : PPKn : : UPI Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar: 1. S1 PKn - Hukum IKIP Bandung (1981 - 1986) 2. S2 IPS IKIP Bandung (1995 - 1997) 3. S3 PKn UPI (2008 - 2011) Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Ketua Prodi PIPS UPI (2016 - sekarang) 2. Tim Pengembang Kurikulum UPI (2015 - 2019) 3. Koord. PLPG Sertifikasi Guru UPI (2007 - 2017) 4. Tim Teknis Kurikulum 2013 Kemdikbud Jakarta (2012 - 2013) 5. Penelaah Buku PPKn SMP/A Pusbuk Jakarta (2013 - sekarang) 6. Tim Pengembang Instrumen BTP Pusbuk Jakarta (2017 - 2019) Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdiknas, 2010 2. Pendidikan Kewarganegaraan, Kemdikbud, 2013 - 2018 3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdikbud, 2013 - sekarang 4. Modul PPKn SMP Terbuka Dir. SMP, 2020 5. Modul PPKn PJJ Dir. SMP 6. Buku-buku PPKn, Swasta, 2018 - sekarang 7. PPKn SMA, Kemdikbud, 2020 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran, 2014 2. Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa, 2015 3. Peranan Civic Community dalam Mendorong Pemuda Sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi Kasus Pada Komunitas "Pasukan Kresek" Di Kabupaten Malang Jawa Timur), 2016 4. Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang, 2016 5. Penguatan Karakter Mahasiswa Yang Berwawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa, 2017 6. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2018 7. Implementation of Teaching Model of Jurisprudential Inquiry Analysis as Prevention Effort from Hoax Among Students, 2018 8. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2019 236
Profil Ilustrator Nama Lengkap Surel Akun Media Sosial Bidang Keahlian Hobi : Nana Maulana, S.Sn. : : kartunaung : Menulis, Ilustrasi, Komik, Karikatur, Percetakan : Nonton, Game Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Percetakan Citra Kharisma Bunda (2011) 2. Kartunis Penerbit Gerrmedia Komik (2011-2015) 3. Guru Seni dan Budaya SMA BINTARA DEPOK (2015-2018 4. Owner Bikindong Creative Studio (2017-Sekarang) Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar: 1. SD 2. SMP : SLTP Negeri 6 Depok (1998-2001) 3. SMA : SMK Budi Utomo Depok (2001-2004) 4. S1 : Universitas Indraprasta PGRI (2007-2011) : SD Al Khoeriyah (1992-1998) Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Buku Jakarta Penuh Hantu 2. Buku Komik Serba 90-an dalam Komik 3. Komik Siap Komandan Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Juara 1 Lomba Komik Pembelajaran SD (2019) 2. Juara 2 Lomba Komik Polisi Nasional (2020) 3. Juara 2 Lomba Komik BCA (2018) 4. Juara 3 Lomba Komik PPATK (2020) 5. Juara 3 Lomba Komik Polisi Nasional (2019) 6. Juara 3 Lomba Komik Bank Indonesia (2021) 7. Juara Harapan Lomba Komik Jalur Rempah (2020) 8. Juara 1 Lomba Konten Kreatif HUT PT Pupuk Indonesia (2018) 9. Juara 1 Lomba Konten Kreatif HUT PT Pupuk Kujang (2019) 10. Juara 1 Lomba Komik BRI (2021) 11. Juara 1 Lomba Komik Silihtulungan Jawa Barat (2020) 12. Juara 2 Lomba Komik PPATK (2022) 237
Profil Editor Nama Lengkap : Weni Rahayu, S.S. Surel Instansi Bidang Keahlian : Bahasa dan Sastra, Penyuntingan : : Editor Lepas Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Editor dan Penulis Lepas (2016 - Sekarang) 2. Manager Editorial di PT Mediantara Semesta, (2009 - 2016) 3. Senior Editor di PT Grafindo Media Pratama, (2008 - 2009) 4. Editor di PT Raja Grafindo Persada, (2004 - 2007) Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar: S1 : Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Jurusan Sastra Indonesia, 1991 - 1996 Judul Buku yang Disunting dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Dasar-Dasar Usaha Layanan Pariwisata untuk SMK/MAK Kelas X (Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, 2022) 2. Dasar-Dasar Ketenagalistrikan untuk SMK/MAK Kelas X Semester 2 (Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, 2022) 3. Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk Kelas V dan VI SD/MI (Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, 2022) 4. Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila Kelas V SD/MI dan Kelas IX SMP/MTs (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022) 5. Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA Kelas XII Tingkat Lanjut (Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, 2021) 6. Ensiklopedia Sastrawan Indonesia (JP Books, 2021) 7. Ensiklopedia Sastra Indonesia (JP Books, 2021) Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Ensiklopedia Batik Nusantara (JP Books, 2021) 2. Tongkonan: Mahakarya Arsitektur Tradisional Suku Toraja (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, 2017) 3. Lede Si Joki Cilik (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, 2019) 4. Bertualang ke Kampung Naga (Balai Bahasa Jawa Barat, 2019) 5. Persahabatan Umai dan Maleo (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, 2018) 238
Profil Editor Visual Nama Lengkap Surel Instansi : M Rizal Abdi : : Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Bidang Keahlian : Editorial desain dan ilustrasi Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Desainer. Hocuspocus Rekavasthu (2006 - 2012) 2. Desainer editorial dan ilustrator beberapa penerbit indie di Yogyakarta, Jakarta, dan California (2015 - sekarang) 3. Editor lepas beberapa penerbit indie di Yogyakarta dan Jakarta (2017 - sekarang) 4. Staf Pendidikan Publik, Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (2021 - sekarang) Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1 - Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM (2004) 2. S2 - Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS). Sekolah Pascasarjana UGM (2015) Judul Buku yang Dilayout/Diilustrasi dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Indonesian Pluralities: a companion book, 2023 (Boston University) 2. Menjadi Hawa: Antologi Pengalaman Biologis dan Sosial Perempuan, 2022. Editor. (Penerbit Gading) 3. Buddhisme Militan, 2021. Editor. (Penerbit Gading) 4. Gerombolan Kucing Bandel, 2021, Editor. (Penerbit Pocer) 5. Bangga Jadi MD: 40 Tahun Bertumbuh, Berubah, dan Berinovasi. 2020. (Magister dan Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada) 6. Kudus: Yerusalem di Tanah Jawa. 2019. Penulis, bersama Revianto Budi Santosa. (Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus) 7. Jejak Amnesti Pajak. Editor. (Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta, March, 2017) 239
Profil Layouter Nama Lengkap Surel Bidang Keahlian : Muhamad Isnaini : : Percetakan, Desain Grafis dan Web Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) Freelance Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar S-1 Perbankan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Judul Buku yang Pernah Didesain dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 1. Buku Panduan Guru Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual untuk SMK/MAK Kelas X, Kemdikbudristek (2022) 2. Buku Panduan Perempuan Berdaya Mengawasi, Bawaslu RI (2022) 3. Buku Siswa Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual untuk SMK/MAK Kelas X Semester 1 dan Semester 2, Kemdikbudristek (2022) 4. Buku Panduan Guru PPKn Kelas X, XI, dan XII, Puskurbuk (2021-2022) 5. Buku PPKn untuk SMA/SMK Kelas X, XI, dan XII, Puskurbuk (2021-2022) 6. Buku Panduan Bantuan Hukum Struktural, YLBHI (2022) 7. Buku Pemiskinan, Perubahan Iklim, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, YLBHI (2022) 8. Buku K.H. Ghazali Ahmadi (1945-2021); Biografi Sosial-Intelektual & Kesaksian Sejarah, Islamina (2021) 9. Buku Analisa Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Masyarakat Adat dan Perempuan di Indonesia, YLBHI (2020) 10. Buku Islam dan Upaya Desa Membangun, P3M (2019) 240