Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2015 - 2030
Dokumen ini diterjemahkan oleh Tim Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia. Edisi penerbitan ini diedit ulang oleh Erlyn Erawan Psy.D Penerbitan edisi ini merupakan upaya gotong royong: 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2. Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PLANAS PRB) 3. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) 4. Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MDMC) 5. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) 6. Wahana Visi Indonesia (WVI) 7. Yayasan Karitas Indonesia (KARINA) 8. YAKKUM Emergency Unit (YEU) 9. Yayasan SHEEP Indonesia (YSI) 10. Dompet Dhuafa 11. OXFAM 12. Humanitarian Forum Indonesia (HFI) 13. Catholic Relief Service (CRS) 14. Kementerian Sosial Republik Indonesia 15. Save the Children 16. PKPU 17. Plan International Indonesia Rancang Sampul : Siti Istikanah 1
Daftar Isi I. Kata Sambutan ... 4 Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana ... 4 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ... 6 Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MDMC- Muhammadiyah Disaster Management Center) ... 8 Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) ... 9 OXFAM DI INDONESIA ... 10 PKPU ... 11 Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) ... 12 II. Hasil dan tujuan yang diharapkan ... 17 III. Prinsip-prinsip panduan ... 18 IV. Prioritas Aksi ... 20 Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana ... 21 Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana ... 24 Prioritas 3: Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan .... 28 Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi ... 31 V. Peran pemangku kepentingan ... 35 VI. Kerjasama internasional dan kemitraan global ... 37 Indek... 42 3
I. Kata Sambutan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2015- 2030 diresmikan penggunaannya dalam Konferensi Dunia Ketiga PBB di Sendai, Jepang, pada tanggal 8 Maret 2015. Kerangka Kerja ini adalah hasil dari konsultasi antar pemegang kepentingan yang pelaksanaannya diawali pada tanggal 12 Maret 2012, serta negosiasi antar negara yang dilaksanakan mulai bulan Juli 2014 hingga bulan Maret 2015, didukung oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (United Nations Office for Disaster Risk Reduction=UNISDR) atas permintaan Majelis Umum PBB. Kerangka Kerja Sendai adalah instrumen turunan dari Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework tahun 2005-2015: Membangun Ketangguhan Negara dan Masyarakat terhadap Bencana. HFA diciptakan untuk mendorong aktivitas yang bersifat global di bawah Kerangka Aksi Internasional untuk Dekade Pengurangan Risiko Bencana Alam Internasional tahun 1989 dan Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman: Panduan untuk Pencegahan Persiapan dan Mitigasi Bencana Alam beserta Rencana Aksinya, yang diadopsi pada tahun 1994 dan Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana tahun 1999. for Action=HFA) Kerangka Kerja Sendai disusun menggunakan elemen-elemen yang dapat memastikan keberlanjutan pekerjaan yang telah dilakukan oleh negara- negara dan pemangku kepentingan di bawah HFA dan mengenalkan beberapa invoasi yang telah dibicarakan selama konsultasi dan negosiasi. Banyak komentator telah mengidentifikasikan bahwa perubahan terpenting dalam Kerangka Kerja ini adalah penekanan terhadap manajemen risiko lagimanajemen bencana seperti sebelumnya. bencana dan bukan Penekanan juga diberikan pada definisi dari tujuh target global, pengurangan risiko bencana sebagai keluaran yang diharapkanrisiko, fokus yang ditujukan pada pencegahan munculnya risiko baru, mengurangi risiko yang sudah ada dan memperkuat ketangguhan, serta beberapa prinsip panduan, termasuk tanggung jawab utama negara dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana, keterlibatan seluruh institusi masyarakat dan negara. Selain itu, ruang lingkup pengurangan risiko bencana telah diperluas secara signifikan untuk berfokus pada bahaya alami dari alam dan buatan manusia, serta teknologi dan biologi. bahaya dan risiko terkait dengan lingkungan, 4
Ketangguhan kesehatan juga turut dikampanyekan di berbagai tempat dan situasi dengan kuat. Kerangka Kerja Sendai juga menyerukan hal berikut: perlunya memperbaiki pemahaman atas risiko bencana dalam berbagai dimensi karakteristik terpaan, karakteristik dari kerentanan dan bahaya; penguatan manajemen risiko bencana, termasuk platform nasional; akuntabilitas manajemen risiko bencana; kesiapan untuk "Membangun Kembali Menjadi Lebih Baik"; pengakuan atas pemangku kepentingan serta peran mereka; mobilisasi investasi untuk rawan risiko guna menghindari terciptanya risiko baru; ketangguhan infrastruktur kesehatan, warisan budaya dan tempat kerja; memperkuat kerja sama internasional dan persekutuan global, dan program serta kebijakan bagi para donor untuk memahami risiko, termasuk dukungan finansial serta pinjaman dari institusi-intitusi finansial internasional. Juga terdapat pengakuan jelas akan Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana serta platform regional untuk pengurangan risiko bencana sebagai mekanisme untuk menghasilkan koordinasi lintas agenda, monitor dan tinjauan berkala yang jelas dan konsisten, guna mendukung lembaga- lembaga PBB. UNISDR telah ditugaskan untuk mendukung penerapan, pelaksanaan dan peninjauan Kerangka Kerja Sendai. Margareta Wahlstrom, United Nations Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana 5
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030 adalah hasil konsultasi dari para pemangku kepentingan yang dimulai sejak bulan Maret 2012 serta negosiasi antar-pemerintah sejak bulan Juli 2014 hingga Maret 2015. Rumusan SFDRR ini telah diadopsi pada agenda Konferensi Ketiga Dunia PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (3rd WCDRR) di Sendai, Jepang, pada 18 Maret 2015. Perumusan Kerangka Sendai Pengurangan Risiko Bencana ini menggantikan Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015. Dengan disahkannya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, maka masyarakat internasional telah memiliki kerangka aksi baru terkait pengurangan risiko bencana yang akan menjadi panduan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana hingga tahun 2030. Indonesia, sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Kerangka Aksi Hyogo juga telah melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, maka Indonesia juga turut berperan aktif dalam proses adopsi Kerangka Sendai untuk PRB ini hingga implementasi kebijakan menjadi kegiatan dan program dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pengakuan masyarakat internasional terhadap konsep "disaster-prone countries with specific characteristic, such as archipelagic countries, as well as countries with extensive coastlines" merupakan salah satu isu utama yang berhasil diperjuangkan Delegasi Indonesia. Isu lain yang juga menjadi prioritas adalah penekanan terhadap pentingnya pengembangan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana. Hal tersebut perlu dilakukan seluruh negara di dunia, mengingat penanganan bencana harus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Selain itu, Indonesia juga turut mendukung pentingnya pengakuan serta pengembangan traditional knowledge di dalam kegiatan DRR, mengingat berbagai pengetahuan tradisional tersebut telah terbukti dapat mengurangi jumlah korban jiwa pada saat terjadinya bencana. Implementasi SFDRR 2015-2030 berdasarkan empat prioritas aksi berserta tujuan- tujuan yang ingin dicapai dalam prioritas termaksud: 1) Prioritas 1 - Memahami risiko bencana dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan local; 2) Prioritas 2 - Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko dengan tujuan penyempurnaan sistem tata kelola dalam penanggulangan bencana melalui penerapan prinsip-prinsip partisipasi, keadilan dan kesetaraan, profesionalisme, kemandirian, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan tepat sasaran/efektif; 3) Prioritas 3 - Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan dengan tujuan untuk investasi pembangunan struktural dan non-struktural yang berkelanjutan dan akuntabel di semua tingkatan, dan yang tidak menimbulkan atau menambah risiko ekonomi dan tujuan pemahaman risiko yang benar berdasarkan 6
social; dan 4) Prioritas 4 - Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan "Membangun Kembali dengan Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tujuan pemerintah dan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk merespons bencana dengan efektif secara mandiri dan mampu melenting balik setelah kejadian bencana serta membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya SFDRR, program dan kegiatan PRB di Indonesia selain diatur oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanggulangan Bencana 2015-2019, juga akan mengacu pada kerangka ini. Pada dasarnya sebagian besar dokumen nasional terkait PRB sudah selaras dengan SFDRR karena dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mulai mengarusutamakan PRB ke dalam pembangunan. Dalam menyiasati upaya pengurangan risiko bencana terkait dengan agenda pembangunan yang berkelanjutan maka Pemerintah Indonesia akan membangun sumber daya yang berkelanjutan alam dan lingkungan, dan manajemen bencana, disebutkan bahwa sasaran pembangunan dalam manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan penurunan Indeks Risiko Bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berada di daerah rawan bahaya, melalui (1) Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan lokal, (2) mengurangi kerentanan terhadap bencana, dan (3) Peningkatan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dalam penanggulangan bencana. Buku Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana dalam bahasa Indonesia ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia serta para pemangku kepentingan PRB untuk turut menyebarluaskan informasi dan semangat PRB dari tataran global hingga dapat dipahami dan diterapkan di tataran nasional dan daerah. Pemahaman bahasa dan makna yang terkandung dalam kerangka ini menjadi dasar yang kuat untuk turut bertanggung jawab dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana, berbagi peran dalam PRB dengan pelibatan seluruh masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan pemberdayaan pemerintah daerah. Saya sebagai Kepala BNPB, mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penyusun, tim penerjemah, dan semua pihak yang ikut mendukung terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi dasar penting bagi upaya peningkatan pengurangan risiko bencana dalam strategi implementasi untuk ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana untuk mencapai sasaran dalam SFDRR 2015-2030. Jakarta, Maret 2016 Willem Rampangilei Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 7
Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MDMC-Muhammadiyah Disaster Management Center) Pengurangan Risiko Bencana pasca lahirnya Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 -2030 memasuki babak baru, setelah pencapain yang berpedoman pada Kerangka Kerja Hyogo 2005 - 2015. Mulai tahun 2015 dibutuhkan perkuatan - perkuatan baik dari sisi pelaku, maupun dari sisi strategi pencapaian targetnya. Kerangka Kerja Sendai ini memberikan arahan yang lebih aplikatif dan juga mencakup isu - isu yang sebelumnya tidak begitu kuat dipesankan, seperti pada topik pengurangan risiko bencana pada aspek kesehatan. Penanggulangan bencana di Indonesia hingga saat ini masih belum bisa menjadi "urusan semua orang", pemahaman tentang penanggulangan bencana, prinsip - prinsip pengurangan risiko bencana, hingga bagaimana bentuk kegiatan praksisnya belum menjadi pemahaman bersama. Hal ini bisa dibuktikan dari bentuk kebijakan yang lahir dari pemerintah daerah yang masih banyak tidak sesuai dengan prinsip - prinsip pengurangan risiko bencana, kecenderungan keputusan politik masyarakat dalam memilih kepala daerah yang tidak menjadikan prinsip - prinsip pengurangan risiko bencana sebagai kriteria utama, hingga perilaku keseharian kelompok - kelompok masyarakat yang masih memerlukan perkuatan - perkuatan dalam rangka mengurangi risiko bencana. Berdasarkan fenomena diatas, perlu upaya masif untuk memperkuat upaya internasilisasi pinsip - prinsip pengurangan risiko bencana pada segenap kehidupan masyarakat, yang akan sangat stretegis bisa organisasi masyarakat sipil lebih aktif berperan. Demikian juga organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang memiliki tradisi kepeloporan dan inovasi sosial di Indonesia. Secara khusus, Muhammadiyah bahkan telah memiliki landasan teologis dalam mengoptimalkan perannya dalam pengurangan risiko bencana melalui Fikih Kebencanaan. Idealnya, prinsip -prinsip pengurangan risiko bencana tidak saja menjadi kebijakan dan program semata, namun perlu ada upaya menjadikannya sebagai budaya unggul yang menjamin keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadikan prinsip - prisip pengurangan risiko bencana menjadi salah satu indikator budaya unggul ini memerlukan berbagai dukungan, termasuk membangun pemahaman keagamaan yang berkemajuan. Artinya, pemahaman keagamaan yang menjadikan prinsip - prinsip pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari referensi yang perlu dipertimbangkan. Bagi Indonesia, dalam hal ini pemerintah dan masyarakatnya, Kerangka Kerja Sendai masih memerlukan sosialisasi agar bisa terinternalisasi dalam berbagai kebijakan, program serta kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia. Langkah pertama yang penting adalah dengan menerbitkan dokumen ini dalam bahasa Indonesia dan memastikan bisa diakses seluas mungkin oleh masyarakat. Yogyakarta, 15 Maret 2016 Ketua H. Budi Setiawan, ST 8
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 telah disepakati untuk menggantikan Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015. Kehadiran acuan yang baru dan panduan bersama semua pihak dalam upaya pengurangan risiko ini harus segera ditindaklanjuti dengan menyiapkan langkah dan tahapan untuk mengimplementasikannya. Kerangka Kerja Sendai tidak dapat serta merta dilaksanakan di Indonesia. Untuk mengimplementasikannya, ada beberapa hal yang harus dilakukan di antaranya, penyusunan langkah dan strategi pelaksanaan kerangka kerja tersebut disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal Indonesia. Selain itu, diperlukan upaya menggalang komitmen semua pihak untuk menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai nafas kehidupan semua insan di negeri rawan bencana ini. Dan yang tidak kalah penting adalah mengajak dan melibatkan semua pihak untuk terlibat dalam setiap upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pengurangan risiko bencana bukan hal yang mudah, tetapi cukup rumit dan kompleks, memerlukan komitmen semua pihak dan harus terintegrasi dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Selain itu, harus ada keterlibatan, kerja sama dan sinergi semua pihak dan diperlukan juga upaya terus menerus untuk mengkampanyekan aksi-aksi pengurangan risiko bencana serta mendorong peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) menyambut baik inisiatif Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) untuk menerbitkan buku Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi upaya pengurangan risiko bencana yang lebih baik di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Maret 2016 M. Ali Yusuf Ketua PP LPBI NU 9
OXFAM DI INDONESIA Pengelolaan resiko bencana (Disaster Risk Management) merupakan tanggung jawab setiap orang maupun lembaga. Lembaga pemerintah, lembaga atau sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab yang sama untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menurunkan resiko bencana pada masa sebelum bencana dan mengelola krisis bencana di saat dan setelah bencana itu terjadi. Pengelolaan resiko bencana merupakan pekerjaan yang tidak pernah boleh berhenti, karenanya harus terus dikerjakan sepanjang manusia mendiami planet bumi, mengingat bencana dalam segala bentuknya akan selalu mengancam umat manusia, terutama Negara Indonesia, yang memiliki hampir seluruh jenis ancaman bencana. Dalam laporan-laporan yang kita baca disebutkan bahwa bencana-bencana kecil terus terjadi dan semakin meningkat jumlahnya. Ditambah dengan dampak perubahan iklim, maka daya rusak bencana-bencana kecil ini, bila diakumulasikan, akan sangat terasa. Merujuk pada laporan-laporan tahunan BNPB, disebutkan bahwa lebih dari 1,000 bencana mendera Indonesia setiap tahunnya, hampir semuanya sebagai bencana kecil. Kehilangan nyawa akibat bencana kecil ini memang dilaporkan turun, tetapi jumlah kerugian ekonomi disebutkan terus meningkat. Sementara itu, ancaman terjadinya bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami terus membayangi Indonesia sepanjang waktu, dengan kekhawatiran akan besarnya jumlah korban dan kerugian. Oleh karena itu, kami menyambut baik inisiatif Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) untuk mencetak dan menyebarluaskan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Resiko Bencana 2015-2030. Melalui buku kecil ini diharapkan akan memudahkan para pegiat Pengurangan Resiko Bencana dalam melakukan komunikasi dengan akan pentingnya pengelolaan resiko bencana masuk ke dalam perencanaan, penganggaran dan program kegiatan lembaganya agar secara efektif menyumbang pada pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat merangsang munculnya masyarakat luas yang berani berdiri di baris depan (champion) dalam menangkal munculnya pemicu resiko bencana dan menjadi tauladan dalam kelompoknya yang tangguh bencana. lembaga-lembaga pemerintah dan sektor swasta Salam Tangguh! Jakarta, 22 Maret 2016 Nanang Subana Dirja Direktur Program Kemanusiaan OXFAM DI INDONESIA 10
PKPU Perubahan paradigma dari penanganan darurat menuju perngurangan risiko bencana sesungguhnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tangguh bencana. pelaku utama dalam membangun komunitas yang Sejalan dengan WCDRR sejak Hyogo Framework dilaksanakan 10 tahun silam, PKPU berupaya mendorong kemandirian di komunitas sebagai indicator keberhasilan dari upaya penanggulangan bencana di Indonesia. PKPU sendiri secara khusus berkomitmen untuk turut serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mendorong pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas. Sejak 2010 kami sudah melakukan inisiasi berupa kampung tangguh dan sekolah siaga bencana untuk hadir ditengah komunitas bekerjasama dengan UNDP, BNPB, BAppenas dan Kemendagri. Diinisiasi dengan SCDRR dan SBDRR yang diharapkan dapat menggagas inisiatif komunitas dalam membangun budaya tangguh bencana berdasar kapasitas lokal yang mereka miliki. 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction yang telah berlangsung pada Maret tahun lalu di Sendai yang merupakan kelanjutan atas pelaksanaan dari Kerangka kerja Hyogo (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, dan telah menghasilkan sebuah dokumen yang menjadi panduan dalam setiap upaya pengurangan risiko bencana yang juga dikenal sebagai Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR). Sebagai sebuah acuan bagi para pelaku dan penggerak upaya - upaya pengurangan lapisan masyarakat, maka dirasa perlu untuk risiko bencana dari setiap menerjemahkan dan mendistribusikan dokumen SFDRR ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga upaya untuk itu perlu mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak. Akhirnya, kami atas nama PKPU berharap agar penerbitan Buku SFDRR versi Bahasa Indonesia ini akan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Salam kemanusiaan, Jakarta , 21 Maret 2016 Agung Notowiguno Presiden Direktur PKPU 11
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, diadopsi pada Konferensi Dunia PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana yang Ketiga tanggal 18 Maret 2015 di Sendai, Jepang, meminta Kantor Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) agar memfasilitasi proses konsultatif untuk membangun panduan penerapannya. Di Indonesia, melalui Kelompok Kerja Teknis MPBI terlibat dalam lokakarya penyusunan Laporan Data Dasar Nasional untuk Pengelolaan Risiko Bencana. MPBI juga mendukung dan terlibat dalam membangun Gerakan Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Pengurangan Risiko Bencana atau agenda Sendai 2015-2030 merupakan hal penting yang bisa disisipkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui agenda kampanye para calon kepala daerah. MPBI mengajak para penggiat untuk melakukan advokasi bersama. Advokasi ini dapat dilakukan melalui multi jalur - calon eksekutif, birokrat, politisi dan partai politik, warga pemilih, maupun media. Semoga advokasi tersebut berhasil menjadi salah satu cara penerapan Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 di Indonesia, menuju pembangunan yang berwawasan Pengurangan Risiko Bencana. Samarinda, 21 Maret 2016 Catur Sudiro Sekretaris Jenderal MPBI 12
Pendahuluan 1. Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2015 - 2030 diadopsi dalam Konferensi Dunia PBB yang Ketiga untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang diselenggarakan pada tanggal 14 - 18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang. Kerangka Kerja ini memberikan kesempatan unik bagi negara-negara untuk: (a) Mengadopsi pasca Kerangka Kerja 2015 tentang Pengurangan Risiko Bencana yang ringkas, terfokus, berpandangan ke depan dan berorientasi aksi; (b) Menyelesaikan asesmen dan ulasan atas penerapan Kerangka kerja Aksi tahun 2005 - 2015: Membangun Ketangguhan Negara dan Hyogo Masyarakat terhadap Bencana; (c) Mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dari strategi-strategi regional dan nasional/institusi dan rencana pengurangan risiko bencana beserta rekomendasi-rekomendas; demikian pula dengan perjanjian- perjanjian regional lainnya yang relevan untuk pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi Hyogo; (d) Mengidentifikasikan modalitas kerjasama berdasarkan komitmen untuk menerapkan pasca kerangka kerja pengurangan risiko bencana tahun 2015. (e) Menetapkan modalitas untuk ulasan periodik tentang implementasi pasca kinerja pengurangan risiko bencana tahun 2015. 2. Selama Konferensi Dunia, negara-negara juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk melanjutkan pembicaraan masalah pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketangguhan terhadap bencana dengan tingkat kepentingan yang baru dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, serta mengintegrasikan, dengan cara yang tepat, pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketangguhan yang dituangkan dalam kebijakan, perencanaan, program dan anggaran pada semua level dan mempertimbangkan pelaksanaan keduanya dalam kerangka yang sesuai. Kerangka Aksi Hyogo: Pelajaran, perbedaan yang teridentifikasi dan tantangan masa depan. 3. Sejak Kerangka Kerja Hyogo diadopsi pada tahun 2005, seperti yang terdokumentasikan dalam laporan kemajuan implementasi nasional dan regional serta telah banyak dicapai dalam lainnya, kemajuan mengurangi risiko bencana di tataran lokal, nasional, regional dan dunia. Hal ini dilakukan oleh negara-negara dan pemangku kepentingan yang menghasilkan penurunan tingkat kematian dalam beberapa kasus risiko berbahaya. Mengurangi risiko bencana adalah investasi yang efektif dalam upaya mencegah kerugian di masa depan. Manajemen risiko bencana yang efektif mendukung pembangunan telah meningkatkan kapasitas mereka dalam berkelanjutan. Negara- negara manajemen risiko bencana. Mekanisme Internasional untuk saran strategis, koordinasi dan pembangunan kemitraan untuk pengurangan risiko bencana, seperti 13 laporan-laporan global
Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana dan platform regional untuk pengurangan risiko bencana, begitu juga dengan forum kerjasama regional dan internasional terkait. Semua usaha itu berperan penting bagi perkembangan kebijakan dan strategi serta kemajuan pengetahuan dan pembelajaran bersama. Secara keseluruhan, Kerangka Aksi Hyogo telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan instititusi, menciptakan komitmen politik dan memfokuskan serta mengkatalisasi aksi beragam pemangku kepentingan pada semua level. 4. Namun, selama kurun waktu 10 tahun, bencana masih terus memberikan dampak berat, dan sebagai hasilnya, kesejahteraan dan keselamatan manusia, masyarakat dan negara secara keseluruhan terkena dampaknya. Lebih dari 700 ribu orang telah kehilangan nyawanya, lebih dari 1,4 juta orang mengalami luka-luka dan sekitar 23 juta orang lainnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Secara keseluruhan terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang telah terkena dampak bencana dalam berbagai bentuk, dengan dampak paling berat terutama dialami oleh perempuan, anak dan orang dalam situasi rapuh. Total kerugian ekonomi mencapai 1,3 milyar dollar. Selain itu, antara tahun 2008 dan 2012, sebanyak 144 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Bencana, yang kebanyakan diakibatkan oleh perubahan iklim serta makin meningkat baik dalam frekuensi dan intensitasnya, secara signifikan menghalangi perkembangan pembangunan berkelanjutan. Bukti menunjukkan bahwa tingkat terpaan pada manusia dan aset di seluruh negara meningkat ini menimbulkan risiko baru serta peningkatan angka kerugian terkait bencana, dengan dampak ekonomi, sosial, kesehatan, budaya dan lingkungan yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama di tingkat lokal dan komunitas. Bencana skala kecil dan bencana slow-onset yang terjadi berulang terutama mempengaruhi masyarakat, rumah tangga dan pengusaha kecil dan menengah, menempati prosentase tinggi dalam kerugian. Semua negara - terutama negara berkembang, di mana angka kematian dan kerugian ekonomi akibat bencana amat tinggi - dihadapkan pada peningkatan biaya tersembunyi yang makin meningkat serta tantangan untuk bisa memenuhi kewajiban keuangan dan lain-lainnya. lebih cepat dibanding penurunan tingkat kerapuhannya. Hal risiko bencana sangat 5. Mengantisipasi, merencanakan dan mengurangi mendesak dan penting untuk dilakukan demi melindungi kesejahteraan, kesehatan, warisan budaya, aset sosial ekonomi dan ekosistem pada level manusia, komunitas dan negara secara lebih efektif, sambil juga memperkuat ketangguhan pada setiap level itu. 6. Pada tiap level perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mengurangi paparan dan kerentanan, sehingga dapat mencegah terciptanya risiko bencana baru, serta akuntabilitas bagi yang menciptakan risiko bencana pada setiap level. Perlu lebih banyak lagi tindakan yang berdedikasi tinggi perlu difokuskan pada cara mengatasi hal mendasar yang menjadi pendorong risiko bencana, seperti konsekuensi dari kemiskinan dan ketidaksetaraan, perubahan iklim dan variabilitas, urbanisasi yang cepat dan tidak terencana, manajemen lahan yang buruk dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi seperti perubahan demografi, tata kelola kelembagaan yang lemah, kebijakan yang tidak didasari informasi risiko, kurangnya regulasi dan insentif untuk investasi swasta terhadap pengurangan risiko bencana, rantai pasokan yang kompleks, terbatasnya ketersediaan teknologi, penggunaan sumber daya yang tidak 14
berkelanjutan, penurunan ekosistem, pandemik dan epidemi. Terlebih lagi, sangat penting untuk terus memperkuat manajemen yang baik dalam strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global dan memperbaiki kesiapan dan koordinasi nasional untuk respon, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, serta menggunakan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana untuk "Membangun Kembali Dengan Lebih Baik" didukung oleh modalitas kerja sama internasional yang sudah diperkuat. 7. Harus ada pendekatan pencegahan risiko bencana yang lebih luas dan berpusat pada manusia. Praktik pengurangan risiko bencana perlu dibuat untuk meliputi lebih dari satu macam bahaya (multi-bahaya) dan meliputi lebih dari satu sektor (multisektor), inklusif dan bisa diakses agar bisa efisien dan efektif. Dengan tetap memahami perannya sebagai pemimpin, pembuat aturan dan pengkoordinasi, pemerintah perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk perempuan, anak-anak dan remaja, orang yang memiliki bkebutuhan khusus, orang miskin, imigran, pribumi, relawan, komunitas praktisi dan lansia dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan, rencana dan standar. Ada kebutuhan agar sektor publik dan swasta serta organisasi masyarakat, begitu juga akademik dan ilmuwan serta institusi penelitian, untuk bekerja lebih erat dan menciptakan peluang untuk bekerja sama, serta bagi bisnis untuk mengintegrasikan risiko bencana ke dalam praktik manajemen mereka. 8. Kerjasama internasional, regional, subregional dan lintas batas masih tetap penting dalam mendukung usaha sebuah negara, otoritas nasional dan lokal mereka, demikian juga komunitas dan bisnis, untuk mengurangi risiko bencana. Mekanisme yang telah ada mungkin perlu diperkuat demi dapat memberikan dukungan efektif serta mencapai implementasi yang lebih baik. Negara-negara berkembang, terutama negara yang belum berkembang, negara di kepulauan kecil, negara berkembang yang terkepung daratan, dan negara-negara Afrika, demikian juga negara dengan tingkat pendapatan menengah, dalam menghadapi tantangan spesifik memerlukan perhatian dan dukungan khusus untuk menambah sumber daya dan kemampuan domestik melalui saluran bilateral dan multilateral guna memastikan implementasi yang memadai, berkelanjutan dan berbatas waktu untuk pembangunan kapasitas, bantuan finansial dan teknis serta transfer teknologi, sesuai dengan komitmen internasional. 9. Secara keseluruhan, Kerangka Kerja Hyogo telah memberikan panduan kritis dalam usaha mengurangi risiko bencana dan telah memberikan kontribusi bagi kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Namun demikian, dalam penerapannya telah nampak beberapa kesenjangan dalam mengatasi faktor risiko bencana utama, dalam merumuskan tujuan dan prioritas aksi, dalam kebutuhan untuk meningkatkan tingkat ketangguhan atas bencana di tiap level dan dalam memastikan implementasi yang memadai. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya mengembangkan kerangka kerja yang berorientasi aksi di mana Pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait bisa menerapkannya dengan cara yang suportif dan saling mendukung, serta bisa membantu mengelola risiko bencana yang investasi untuk meningkatkan ketangguhan. telah diidentifikasikan serta memandu 15
10. Sepuluh tahun usai pengadopsian Kerangka Kerja Hyogo, bencana terus mengecilkan usaha mencapai pembangunan berkelanjutan. 11. Negosiasi antar pemerintah pada pasca agenda pembangunan 2015, pendanaan pembangunan, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana memberi masyarakat internasional peluang unik untuk mengembangkan kerjasama institusi, dalam hal kebijakan, indikator dan sistem penilaian untuk implementasi, sambil tetap menghormati masing-masing mandat. Memastikan adanya hubungan yang bisa dipercaya antara proses-proses ini (sesuai kebutuhan) akan membantu dalam mengembangkan ketangguhan dan mencapai tujuan global untuk memberantas kemiskinan. tujuan, 12. Diingatkan bahwa dokumen hasil Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang diadakan pada tahun 2012, berjudul "Masa Depan Yang Kita Dambakan" menyerukan agar pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketangguhan akan bencana dilakukan dengan rasa urgensi yang baru dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, yang seperti seharusnya, diintegrasikan pada semua level. Konferensi tersebut juga menegaskan tentang Lingkungan Hidup dan kembali semua prinsip-prinsip Deklarasi Rio Pembangunan. 13. Menangani perubahan iklim sebagai salah satu penyebab risiko bencana, sambil tetap menghormati mandat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, memberikan peluang untuk mengurangi risiko bencana dengan cara yang bermakna dan masuk akal di seluruh proses antar pemerintah yang saling berkaitan. 14. Dengan latar belakang ini, dan untuk mengurangi risiko bencana, terdapat kebutuhan untuk menangani tantangan yang sudah ada dan bersiap untuk tantangan di masa depan dengan memfokuskan diri pada monitoring, asesing dan memahami risiko bencana serta berbagi informasi tersebut dan bagaimana hal itu bisa terjadi; memperkuat penanganan dan koordinasi risiko bencana antar institusi dan sektor terkait, juga keterlibatan penuh dan bermakna dari seluruh bagian dari pemangku kepentingan terkait di tingkat yang diperlukan, berinvestai di ketangguhan ekonomi, sosial, kesehatan, budaya dan pendidikan bagi tiap orang, komunitas dan negara serta lingkungan, begitu juga melalui teknologi dan penelitian, dan memperluas sistem peringatan diri, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi multi bahaya. Guna melengkapi aksi dan kapasitas nasional, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama internasional antara negara maju dan negara berkembang serta antara negara dan organisasi Internasional. respon, pemulihan, 15. Kerangka kerja ini bisa diterapkan pada bencana skala kecil dan besar, berkala dan tidak berkala, tiba-tiba dan slow-onset yang disebabkan oleh alam atau pun ulah manusia, demikian juga terkait dengan bahaya dan risiko lingkungan, teknologi dan biologi. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memandu manajemen risiko bencana multi bencana dalam pembangan pada setiap tingkatan, dan juga dalam setiap sektor dan lintas semua sektor. 16
II. Hasil dan tujuan yang diharapkan 16. Meski kemajuan dalam pembangunan ketangguhan dan mengurangi kerugian tercapai, pengurangan risiko bencana yang signifikan serta kerusakan memerlukan ketekunan dan ketangguhan, dengan fokus yang lebih jelas pada manusia dan kesehatan serta kesejahteraannya, dan tindak lanjut yang reguler. Dibangun dari Kerangka Aksi Hyogo, Kerangka Kerja ini bertujuan untuk mencapai hasil berikut dalam 15 tahun ke depan: Pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencaharian dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan pada tingkatan orang, bisnis, komunitas dan negara. telah Guna mencapai hasil tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat serta keterlibatan pemimpin politik di setiap negara pada setiap level dalam mengimplementasikan dan menindaklanjuti kerangka kerja yang sekarang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberdayakan sesuai dengan yang diperlukan. 17. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, tujuan berikut harus dicapai: Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan. Untuk mencapai tujuan ini, kapasitas dan kapabilitas implementasi di negara berkembang perlu diperluas, terutama di negara yang kurang berkembang, negara berkembang di kepulauan kecil, negara berkembang di wilayah yang terkepung daratan, negara-negara Afrika, dan juga negara-negara berpendapatan menengah yang menghadapi tantangan khusus, termasuk mobilisasi dukungan melalui kerjasama internasional demi pencapaian implementasi sesuai prioritas nasional mereka. 18. Disepakati tujuh target global guna mendukung asesmen proses global dalam rangka pencapaian hasil dan tujuan kerangka kerja ini. Target-target ini akan diukur pada tingkat global dan dilengkapi dengan kegiatan untuk mengembangkan indikator yang sesuai. Target dan indikator nasional akan menyumbang pencapaian hasil dan tujuan kerangka kerja ini. Ketujuh target tersebut adalah: (a) Mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana di tahun 2030, dengan target penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam dekade 2020-2030 dibandingkan periode 2005-2015. 17
(b) Secara signifikan mengurangi jumlah orang yang terkena dampak bencana secara global pada tahun 2030, dengan target penurunan angka rata-rata global orang yang terkena dampak bencana per 100.000 di dekade 2020-2030 dibandingkan periode 2005-2015. (c) Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (GDP) pada tahun 2030. (d) Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur yang penting dan gangguan pada layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk pembangunan ketangguhan mereka pada tahun 2030. (e) Secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020. (f) Meningkatkan kerjasama internasional secara substansial untuk negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk rangka mengimplementasikan mendukung aksi nasional mereka dalam Kerangka Kerja ini pada tahun 2030. (g) Secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses untuk mendapatkan sistem peringatan dini multi bahaya dan informasi risiko bencana serta asesmen bagi seluruh masyarakat pada tahun 2030. III. Prinsip-prinsip panduan 19. Berangkat dari prinsip-prinsip yang tercantum di Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman: Panduan untuk Pencegahan Bencana Alam, Persiapan dan Mitigasi dan Rencana Aksinya serta Kerangka Aksi Hyogo, implementasi Kerangka kerja ini akan dipandu dengan prinsip-prinsip berikut, sembari tetap memperhatikan kondisi nasional, sejalan dengan hukum domestik beserta kewajiban dan komitmen internasional: (a) Tiap negara menjadi penanggung jawab utama dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana, termasuk juga melalui kerjasama internasional, regional, subregional, lintas batas dan bilateral. Pengurangan risiko bencana adalah keprihatinan bersama semua negara. Saat di mana negara-negara berkembang bisa secara efektif mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan alat ukur untuk pengurangan risiko bencana dalam konteks situasi dan kemampuan mereka sendiri yang mana semua itu dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pemberlakuan kerjasama internasional yang berkelanjutan; (b) Pengurangan risiko bencana mensyaratkan bahwa tanggung jawab dibagi 18
antara Pemerintah pusat dan otoritas nasional, sector, dan pemangku kepentingan yang relevan, sesuai dengan keadaan nasional dan sistem pemerintahan di negara itu; (c) Mengelola risiko bencana bertujuan untuk melindungi orang dan harta benda, kesehatan, mata pencaharian dan aset produktif mereka, serta aset budaya dan lingkungan, sambil mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk membangun; (d) Pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan dan kemitraan semua lapisan masyarakat. Juga membutuhkan pemberdayaan dan pastisipasi inklusif, mudah diakses dan non diskriminatif, memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang secara tidak proporsional terkena dampak bencana, terutama dari lapisan masyarakat yang paling miskin. Perspektif gender, usia, orang- orang yang berkebutuhan khusus, dan budaya harus diintegrasikan dalam semua kebijakan dan praktek, serta kepemimpinan oleh wanita dan pemuda harus dipromosikan. Dalam konteks ini, perhatian khusus harus diberikan pada peningkatan kerja sukarela terorganisir dari warga; (e) Pengurangan dan manajemen risiko bencana tergantung pada mekanisme koordinasi dalam sektor dan lintas sektor dengan pemangku kepentingan yang relevan di semua level. Ini membutuhkan keterlibatan penuh dari semua lembaga negara yang bersifat eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan lokal serta penjelasan yang jelas mengenai tanggung jawab pihak publik dan swasta pada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk bisnis dan akademisi, untuk memastikan penjangkauan bersama dari semua pihak, kemitraan, saling melengkapi dalam peran, akuntabilitas dan tindak lanjut; (f) Meski diketahui bahwa membimbing dan mengkoordinasikan peran Pemerintah Negara nasional dan pemerintahan daerah adalah hal penting, namun perlu untuk memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk mengurangi risiko bencana, termasuk melalui sumber daya, insentif dan tanggung jawab pengambilan keputusan sesuai kebutuhan; (g) Pengurangan risiko bencana membutuhkan pendekatan multi-bahaya dan penyertaan pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi risiko berdasarkan pada pertukaran terbuka dan diseminasi data terpilah, termasuk berdasarkan jenis kelamin, usia dan kebutuhan khusus, serta kemudahan untuk diakses, informasi terkini, dapat dipahami, berbasis ilmu pengetahuan, informasi risiko yang non-sensitif, didukung oleh pengetahuan tradisional; (h) Pengembangan, penguatan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, praktek dan mekanisme yang relevan menuju ke arah perpaduan antara pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan, ketangguhan pangan, kesehatan dan keselamatan, perubahan iklim dan variabilitas, pengelolaan lingkungan dan agenda pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan; 19
(i) Meski cakupan pendorong risiko bencana mungkin bersifat lokal, nasional, regional atau global, risiko bencana memiliki karakteristik lokal dan spesifik yang harus dipahami untuk dapat menentukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana; (j) Membicarakan mengenai faktor risiko utama bencana melalui masyarakat yang telah mendapatkan informasi bencana dan investasi swasta adalah suatu hal yang lebih hemat biaya daripada mengandalkan hanya pada respon pasca bencana dan pemulihan, dan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan; (k) Pada tahap pemulihan , rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sangat penting untuk mencegah terciptanya risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah diketahui dengan "Membangun Kembali Lebih Baik" dan meningkatkan pendidikan publik dan kesadaran risiko bencana; (l) Sebuah kemitraan global yang efektif dan bermakna dan penguatan lebih lanjut dari kerjasama internasional, termasuk pemenuhan komitmen masing-masing pejabat dalam memberikan bantuan pembangunan oleh negara-negara maju, sangat penting untuk manajemen risiko bencana yang efektif; (m) Negara-negara yang masih berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, negara berkembang di kepulauan, negara-negara berkembang yang terkepung daratan dan negara-negara Afrika, serta negara berpenghasilan menengah dan negara-negara lainnya yang menghadapi tantangan risiko bencana spesifik, semuanya memerlukan dukungan yang memadai, berkelanjutan dan tepat waktu, termasuk pembiayaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas dari negara-negara maju dan mitranya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas mereka, sesuai dengan yang telah mereka identifikasikan. IV. Prioritas Aksi 20. Dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh melalui pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo, dan demi mendapatkan hasil dan tujuan yang diharapkan, ada kebutuhan untuk tindakan terfokus dalam dan lintas sektor oleh negara di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam empat bidang prioritas sebagai berikut: Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana. Prioritas 3: Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. 20
21. Dalam pendekatan pengurangan risiko bencana, negara, organisasi regional dan internasional dan pihak terkait lainnya harus mempertimbangkan kegiatan utama yang ada pada masing-masing prioritas di atas dan harus melaksanakannya secara sesuai, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan setiap unit, sejalan dengan hukum dan peraturan nasional. 22. Dalam konteks meningkatkan saling ketergantungan secara global, kerjasama internasional, lingkungan internasional yang mendukung dan sarana implementasi diperlukan untuk merangsang dan memberi kontribusi untuk pengembangan pengetahuan, kapasitas dan motivasi demi pengurangan risiko bencana di semua tingkat, khususnya untuk negara-negara berkembang. Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana 23. Kebijakan dan praktek untuk manajemen risiko bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana di semua dimensi kerentanan, kapasitas, terpaan pada orang dan aset, karakteristik bahaya, dan lingkungan. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko pra-bencana, untuk pencegahan dan mitigasi, dan untuk pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang tepat serta respon yang efektif terhadap bencana. Tingkat Nasional dan Lokal 24. Untuk mencapai hal ini, penting: (a) Untuk mempromosikan koleksi, analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan dan informasi praktis serta memastikan penyebarannya, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai bagi berbagai kategori pengguna; (b) Untuk mendorong penggunaan dan penguatan data baseline dan menilai secara berkala risiko bencana, kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan potensi dampak yang dapat terjadi pada skala sosial dan spasial yang relevan pada ekosistem, sejalan dengan kondisi nasional; (c) Untuk mengembangkan, memperbarui secara berkala dan menyebarkan informasi risiko bencana berbasis lokasi yang tepat, termasuk peta daerah yang berisiko, kepada para pembuat keputusan, masyarakat umum dan komunitas yang berisiko terpapar bencana dalam format yang sesuai dengan menggunakan, sebagaimana berlaku, informasi geospasial. teknologi (d) Secara dan mengperhitungkan kepada masyarakat umum kerugian bencana, dan memahami dampak ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, warisan lingkungan dan budaya yang sesuai dengan konteks terpaan bahaya yang bisa berbeda-beda bentuknya dan informasi kerentanan; sistematis mengevaluasi, mencatat, membagi 21
(e) Untuk membuat informasi paparan bahaya, kerentanan, risiko, bencana dan kerugian-terpilah yang bersifat non-sensitif, tersedia secara bebas dan mudah untuk diakses; (f) Untuk mempromosikan akses mendapatkan data yang dapat diandalkan secepat mungkin sesudah bencana terjadi (real time), penggunaan ruang dan informasi in situ harus dilakukan, termasuk sistem informasi geografis (GIS), dan menggunakan inovasi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan alat pengukuran serta pengumpulan, analisis dan penyebaran data; (g) Untuk membangun pengetahuan pejabat pemerintah di semua tingkatan, masyarakat sipil, masyarakat, relawan serta sektor swasta, melalui berbagi pengalaman, pelajaran, praktik yang baik, pelatihan dan pendidikan pengurangan risiko bencana, termasuk penggunaan pelatihan yang ada dan mekanisme pendidikan dan pembelajaran sebaya; (h) Untuk mempromosikan dan meningkatkan dialog dan kerjasama antar masyarakat ilmiah dan teknologi, para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan agar dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif dalam manajemen risiko bencana antara mereka yang berada di bidang pembuatan kebijakan dan yang di bagian ilmu pengetahuan; (i) Untuk memastikan penggunaan pengetahuan dan praktek-praktek tradisional, adat dan lokal secara tepat sebagai pelengkap pengetahuan ilmiah dalam penilaian risiko bencana dan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, rencana dan program dari sektor-sektor tertentu, dengan menggunakan pendekatan lintas sektoral yang harus disesuaikan dengan daerah dan konteks; (j) Untuk memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah, untuk memanfaatkan dan mengkonsolidasikan pengetahuan yang ada dan untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi dan model guna menilai risiko bencana, kerentanan dan paparan semua bahaya; (k) Untuk meningkatkan investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi dalam jangka panjang, penelitian yang berfokus pada multi-bahaya dan solusi dalam pengelolaan risiko bencana guna mengatasi kesenjangan, hambatan, saling ketergantungan dan tantangan sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan risiko bencana; (l) Untuk mempromosikan penggabungan pengetahuan risiko bencana, termasuk pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan formal dan non-formal, serta pendidikan dan rehabilitasi, pendidikan kewarganegaraan pada semua tingkatan, serta dalam pendidikan profesional dan pelatihan; (m) Untuk mempromosikan strategi nasional dalam rangka memperkuat pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, 22
termasuk informasi dan pengetahuan tentang risiko bencana, melalui kampanye, media dengan dan mobilisasi masyarakat, mempertimbangkan sasaran yang spesifik dan kebutuhan mereka; sosial (n) Untuk menerapkan informasi risiko dalam semua dimensi kerentanan, kapasitas dan paparan orang, masyarakat, negara dan aset, serta karakteristik bahaya supaya dapat kebijakan pengurangan risiko bencana dapat dikembangkan dan dilaksanakan; (o) Untuk meningkatkan kolaborasi antara orang-orang di tingkat lokal dalam informasi risiko bencana melalui keterlibatan organisasi penyebaran berbasis masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Tingkat global dan regional 25. Untuk mencapai hal ini, penting: (a) Untuk meningkatkan pengembangan dan penyebaran metodologi berbasis ilmu pengetahuan dan alat untuk merekam dan berbagi kerugian bencana dan data terpilah yang relevan dan statistik, serta untuk memperkuat pemodelan risiko bencana, penilaian, pemetaan, pemantauan dan sistem peringatan dini multi bahaya; (b) Untuk mempromosikan pelaksanaan survei komprehensif tentang risiko bencana multi-bahaya, pengembangan penilaian dan peta regional daerah yang berisiko bencana, termasuk skenario perubahan iklim; (c) Untuk mempromosikan dan meningkatkan komunikasi, geospasial dan ruang berbasis terkait melalui kerjasama internasional, termasuk transfer teknologi, akses, berbagi dan penggunaan data kebutuhan; mempertahankan dan memperkuat in situ dan pengamatan jarak jauh atas bumi dan iklim; dan memperkuat pemanfaatan media, termasuk media sosial, media tradisional, jaringan data besar dan telepon seluler, untuk mendukung langkah-langkah nasional dalam mensukseskan komunikasi risiko bencana, yang sesuai dengan hukum nasional; teknologi dan layanan dan informasi non-sensitif, sesuai dengan (d) Untuk mempromosikan usaha bersama dalam kemitraan dengan masyarakat ilmiah dan teknologi, akademisi dan sektor swasta dalam membangun, menyebarluaskan dan membagikan pengetahuan mengenai praktek yang baik secara internasional; (e) Untuk mendukung pengembangan sistem dan layanan yang mudah dimengerti dan dipakai oleh pengguna lokal, nasional, regional dan global dalam hal pertukaran teknologi pengurangan risiko bencana yang baik, hemat biaya dan mudah digunakan, serta pelajaran yang dapat dipetik dari kebijakan yang ada, informasi tentang praktek-praktek 23
rencana dan langkah-langkah untuk pengurangan risiko bencana; (f) Untuk mengembangkan kampanye global dan regional yang efektif sebagai instrumen untuk kesadaran masyarakat dan pendidikan, dengan cara membangun dari yang sudah ada (misalnya, inisiatif "Satu juta sekolah dan rumah sakit aman," Kampanye "Menciptakan Kota Tahan: Kotaku Bersiap," Penghargaan Sasakawa dari PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, dan Hari Internasional tahunan PBB untuk Pengurangan Bencana), dengan tujuan untuk mempromosikan budaya pencegahan bencana, ketangguhan dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, menghasilkan pemahaman risiko bencana, mendukung saling belajar dan berbagi pengalaman; dan mendorong para pemangku kepentingan publik dan swasta untuk secara aktif terlibat dalam inisiatif tersebut dan mengembangkan inisiatif atau program baru di tingkat lokal, nasional, regional dan global; (g) Untuk meningkatkan kerja ilmiah dan teknis tentang pengurangan risiko bencana dan mobilisasi melalui koordinasi jaringan yang ada dan lembaga penelitian ilmiah di semua tingkatan dan di semua wilayah, dengan dukungan dari Kantor PBB untuk Ilmuwan Pengurangan Risiko Bencana dn Kelompok Penasihat Teknis, untuk memperkuat basis bukti dalam mendukung pelaksanaan Kerangka ini; mempromosikan penelitian ilmiah tentang pola, penyebab dan dampak risiko bencana; menyebarluaskan informasi geospasial informasi risiko dengan penggunaan terbaik; memberikan bimbingan pada metodologi dan standar untuk penilaian risiko, pemodelan dan penggunaan data risiko bencana; mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan teknologi serta menyusun rekomendasi untuk area prioritas penelitian dalam pengurangan risiko bencana; mempromosikan dan mendukung ketersediaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengambilan keputusan; berkontribusi untuk membaharui publikasi "2009 UNISDR Terminologi tentang Pengurangan Risiko Bencana"; menggunakan ulasan pasca bencana sebagai kesempatan untuk meningkatkan pembelajaran dan kebijakan publik; dan menyebarkan penelitian; teknologi (h) Untuk mendorong ketersediaan bahan berhak cipta dan paten, termasuk yang didapatkan melalui konsesi negosiasi; (i) Untuk meningkatkan akses dan dukungan terhadap inovasi dan teknologi penelitian mengenai multi-bahaya dan yang berpusat pada solusi, serta pengembangan di bidang manajemen risiko bencana, baik yang dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana 26. Tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global sangat penting demi menghasilkan manajemen risiko bencana yang efektif dan 24
efisien. Visi, rencana, kompetensi, bimbingan dan koordinasi yang jelas pada tahapa dalam sector dan lintas sektor, serta partisipasi dari pemangku kepentingan terkait, diperlukan. Dengn demikian, penguatan tata kelola risiko bencana untuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan rehabilitasi itu dianggap perlu karena dapat mendorong kolaborasi dan kemitraan di seluruh mekanisme dan antarlembaga untuk pelaksanaan perangkat alat ukur yang relevan dengan pengurangan risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan. Tingkat nasional dan lokal 27. Untuk mencapai hal ini, penting: (a) Untuk mengarusutamakan dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam setiap sektor dan antarsektor serta melakukan review dan mempromosikan keseuaian dan pengembangan kerangka hukum lokal dan nasional, peraturan dan kebijakan publik, yang berdasarkandefinisinya berperan dan bertanggung jawab untuk membimbing masyarakat dan sektor swasta dalam: (i) mengatasi risiko bencana di lokasi yang dimiliki, dikelola dan diatur layanan dan infrastrukturnya oleh publik; (ii) mendorong dan memberi insentif yangi relevan terhadap tindakan yang dilakukan oleh perorangan, rumah tangga, masyarakat dan bisnis; (iii) meningkatkan mekanisme dan inisiatif yang terkait dengan transparansi risiko bencana, insentif keuangan, peningkatan yang sekiranya dapat mencakup kesadaran publik dan pelatihan untuk membangun inisiatif publik, persyaratan pelaporan dan langkah-langkah hukum dan administratif; dan (iv) menyusun koordinasi dan struktur organisasi yang tepat; (b) Untuk mengadopsi dan menerapkan strategi dan rencana pengurangan risiko bencana nasional dan local yang bersifat lintas rentang waktu, dengan target, indikator dan kerangka waktu yang ditujukan untuk pencegahan terciptanya risiko baru, pengurangan risiko yang ada dan penguatan ketangguhan ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan; (c) Untuk melaksanakan penilaian terhadap kapasitas teknis, keuangan dan administrasi manajemen penanganan risiko yang teridentifikasi di tingkat lokal dan nasional; (d) untuk mendorong pembentukan mekanisme dan insentif yang diperlukan guna memastikan ketaatan yang tinggi pada ketentuan keamanan sesuai hukum dan aturan sektoral, termasuk tentang penggunaan lahan dan perencanaan kota, kode etik bangunan, pengelolaan lingkungan dan sumber daya serta standar kesehatan dan keselamatan, dan memperbarui semua itu sesuai kebutuhan, untuk memastikan fokus yang memadai pada manajemen risiko bencana; (e) Untuk mengembangkan dan memperkuat mekanisme tindak lanjut, secara 25
berkala menilai dan melaporkan kepada publik kemajuan rencana nasional dan lokal, dan mempromosikan pengawasan publik serta mendorong perdebatan antarlembaga, termasuk oleh anggota parlemen dan pejabat terkait lainnya mengenai laporan kemajuan rencana lokal dan nasional berkaitan dengan pengurangan risiko bencana; (f) Untuk memberikan peran dan tugas yang jelas kepada wakil masyarakat dalam lembaga dan semua proses manajemen risiko bencana dalam pengambilan keputusan melalui kerangka hukum yang relevan, dan melakukan konsultasi publik dan masyarakat secara komprehensif selama pengembangan hukum dan peraturan tersebut demi mendukung pelaksanaannya; (g) Untuk membangun dan memperkuat forum koordinasi pemerintah yang terdiri dari relevan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lokal, seperti platform nasional dan lokal untuk pengurangan risiko bencana, dan suatu organisasi yang ditunjuk sebagai pusat fokus nasional untuk melaksanakan Kerangka Pengurangan Risiko Bencana Sendai tahun 2015-2030. Penting bagi mekanisme tersebut untuk memiliki dasar yang kuat di kerangka kelembagaan nasional dengan tanggung jawab dan wewenang jelas untuk, antara lain, mengidentifikasi risiko bencana sektoral dan multi sektoral, membangun kesadaran dan pengetahuan tentang risiko bencana melalui pembagian dan penyebaran informasi dan kontribusi dan data mengkoordinasikan laporan tentang risiko bencana lokal dan nasional, mengkoordinasikan kampanye kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, memfasilitasi dan mendukung kerjasama lokal multi sektoral (misalnya antara pemerintah daerah) dan memberikan kontribusi pada penentuan dan pelaporan rencana pengelolaan risiko bencana nasional dan lokal dan semua kebijakan yang relevan untuk manajemen risiko bencana. Semua tanggung jawab tersebut harus ditetapkan melalui undang-undang, peraturan, standar dan prosedur; risiko bencana non-sensitif, memberikan (h) Untuk memberdayakan pemerintah daerah melalui peraturan dan keuangan, dalam hal bekerja dan berkoordinasi dengan masyarakat sipil, komunitas, berkaitan denganpengelolaan risiko bencana di tingkat lokal; dan masyarakat adat dan pendatang (i) Untuk mendorong anggota parlemen agar mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana dengan mengembangkan peraturan baru, atau mengubah peraturan yang perlu diubah, dan pengaturan alokasi anggaran; (j) Untuk mempromosikan pengembangan standar kualitas, seperti sertifikasi dan penghargaan untuk manajemen risiko bencana, dengan partisipasi sektor swasta, masyarakat sipil, asosiasi profesi, organisasi ilmiah dan PBB; 26
(k) Merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi isu-isu pencegahan atau relokasi orang-orang, apabila memungkinkan, dari pemukiman manusia di zona risiko rawan bencana, sesuai sistem hukum nasional. Tingkat Regional dan Global 28. Untuk mencapai hal ini, penting: (a) Untuk memandu aksi di tingkat regional melalu strategi regional dan subregional dan mekanisme kerjasama pengurangan risiko bencana yang telah disetujui dalam Kerangka ini, dalam rangka mendorong perencanaan yang lebih efisien, membuat sistem informasi yang terbuka untuk umum, serta pertukaran praktik-praktik yang baik dan program untuk pengembangan kerjasama dan kapasitas, khususnya untuk mengatasi risiko bencana yang umum terjadi dan lintas batas; (b) Untuk mendorong kolaborasi pada seluruh mekanisme dan institusi global dan regional demi pelaksanaan serta kesesuaian instrumen dan alat-alat yang relevan dan yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko bencana, seperti alat khusus untuk perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, lingkungan, pertanian, kesehatan, pangan dan gizi, dan lain-lain; (c) Untuk secara aktif terlibat dalam Platform Global Pengurangan Risiko Bencana, platform regional dan subregional untuk pengurangan risiko bencana dan platform tematik dalam rangka menjalin kemitraan, secara berkala menilai kemajuan pelaksanaan dan berbagi pengetahuan tentang kebijakan berkaitan dengan risiko bencana, program dan investasi, termasuk masalah pembangunan dan iklim, serta mempromosikan integrasi manajemen risiko bencana di sektor-sektor lain yang relevan. Organisasi antar pemerintah daerah harus memainkan peran penting dalam platform regional pengurangan risiko bencana; (d) Untuk mempromosikan kerjasama lintas batas guna mengaktifkan kebijakan dan perencanaan untuk pelaksanaan pendekatan berbasis ekosistem berkaitan dengan sumber daya bersama, seperti dalam daerah aliran sungai dan sepanjang garis pantai di mana ketangguhan masyarakat dapat dibangun dan risiko bencana dapat dikurangi, termasuk epidemik dan risiko pengungsian; (e) Untuk mempromosikan saling belajar dan pertukaran praktik yang baik dan informasi, melalui, antara lain, ulasan bersama sukarela dan mandiri antarnegara yang tertarik; (f) Untuk mempromosikan penguatan mekanisme sukarela internasional yang sesuai untuk memantau dan menilai risiko bencana, termasuk data dan 27
informasi yang relevan, berdasarkan pengalaman Kerangka Aksi Hyogo untuk Monitor Aksi. Mekanisme tersebut dapat mempromosikan pertukaran informasi risiko bencana non-sensitif ke badan Pemerintah nasional dan pemangku kepentingan yang relevan untuk kepentingan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas 3: Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 29. Investasi publik dan swasta dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural adalah hal yang penting untuk meningkatkan ketangguhan ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya individu, masyarakat, negara serta aset mereka, dan juga lingkungan. Semua itu dapat mendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Langkah- langkah tersebut berbiaya murah dan penting untuk menyelamatkan nyawa, mencegah dan mengurangi kerugian, dan memastikan pemulihan dan rehabilitasi yang efektif. Tingkat nasional dan lokal 30. Untuk mencapai hal ini, penting: (a) Untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk keuangan dan level pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan strategi, kebijakan, rencana, hukum dan peraturan pengurangan risiko bencana di semua sektor yang relevan; logistik yang sesuai pada semua (b) Untuk mempromosikan mekanisme transfer dan asuransi risiko bencana, pembagian risiko, retensi dan perlindungan keuangan yang sesuai, baik untuk investasi publik dan swasta dalam rangka mengurangi dampak keuangan dari bencana bagi Pemerintah dan masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan; (c) Untuk memperkuat investasi publik dan swasta yang tahan terhadap bencana, khususnya melalui tindakan-tindakan struktural, non-struktural dan fungsional di fasilitas-fasilitas yang penting guna mencegah dan mengurangi risiko bencana, terutama di sekolah-sekolah, rumah sakit dan infrastruktur-infrastruktur penting lainnya; sejak awal membangun secara lebih baik guna mampu bertahan terhadap bahaya dengan desain dan konstruksi yang termasuk penggunaan prinsip-prinsip desain universal dan standarisasi bahan bangunan; penyesuaian dan pembangunan kembali; pengembangan budaya pemeliharaan; dan pertimbangan untuk memakai penilaian atas dampak ekonomi, sosial, struktural, teknologi dan lingkungan; tepat, (d) Untuk melindungi atau mendukung perlindungan lembaga pemeliharaan tempat budaya dan pengumpulan artifak-artifak bersejarah serta bersejarah lainnya, warisan budaya dan agama lainnya; 28
(e) Untuk mempromosikan ketangguhan risiko bencana yang bisa dipakai di tempat kerja melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural; (f) Untuk mempromosikan pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam pengembangan dan penerapan kebijakan penggunaan lahan, termasuk perencanaan kota, penilaian degradasi lahan, perumahan informal dan perumahan non-permanen, dan penggunaan pedoman dan alat tindak lanjut yang diinformasikan lewat perubahan demografi dan lingkungan yang telah diprediksi; (g) Untuk mempromosikan pengarusutamaan penilaian risiko bencana, pemetaan dan manajemen dalam perencanaan pengembangan pedesaan dan pengelolaan gunung, sungai, pantai daerah banjir, lahan kering, lahan basah dan semua daerah rawan kekeringan dan banjir, termasuk identifikasi daerah yang aman bagi pemukiman manusia, dan pada waktu bersamaan melestarikan fungsi ekosistem yang membantu pengurangan risiko; (h) Untuk mendorong revisi kode dan standar bangunan yang sudah ada atau pengembangan kode dan standar bangunan baru serta praktek rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat nasional atau lokal sesuai kebutuhan dengan tujuan menjadikan kode dan standar tersebut lebih dapat diterapkan dalam konteks lokal, khususnya di pemukiman informal dan marginal; dan juga memperkuat kapasitas untuk mengimplementasikan, melakukan survei dan menegakkan kode tersebut melalui pendekatan yang tepat, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya struktur yang tahan bencana; (i) Untuk meningkatkan ketangguhan sistem kesehatan nasional, termasuk dengan cara mengintegrasikan manajemen risiko bencana dalam pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, terutama di tingkat lokal; mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami risiko bencana dan menerapkan pendekatan pengurangan risiko bencana dalam pekerjaan kesehatan; mempromosikan dan meningkatkan kapasitas pelatihan di bidang kedokteran bencana; mendukung dan memberikan pelatihan kelompok pada masyarakat mengenai pendekatan pengurangan risiko bencana dalam bentuk program kesehatan masyarakat yang lainnya, serta dalam dilakukan bersama dengan sektor-sektor pelaksanaan Peraturan International Kesehatan (2005) dari Organisasi Kesehatan Dunia; (j) Untuk memperkuat desain dan implementasi kebijakan inklusif dan mekanisme jaring pengaman sosial, termasuk keterlibatan masyarakat yang terintegrasi dengan program peningkatan mata pencaharian, dan akses ke pelayanan kesehatan dasar, termasuk kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak-anak pada umumnya, kesehatan seksual dan reproduksi, kebersihan makanan dan gizi, perumahan dan pendidikan, di mana semua itu ditujukan untuk pemberantasan kemiskinan, untuk pencapaian solusi 29
jangka panjang di fase pasca-bencana dan untuk pemberdayaan dan bantuan bagi orang yang terkena bencana secara tidak proposional; (k) Individu dengan penyakit kronis dan yang terancam jiwanya, karena keunikan kebutuhan mereka, harus termasuk dalam desain kebijakan dan rencana untuk mengelola risiko bencana sebelum, selama dan setelah bencana, layanan yang mampu menyelamatkan jiwa mereka; termasuk memiliki akses ke (l) Untuk mendorong adopsi kebijakan dan program mengenai perpindahan manusia akibat bencana untuk menguatkan ketangguhan masyarakat yang tertimpa bencana dan masyarakat yang memberikan bantuan tempat tinggl sementara bagi pengungsi, sesuai dengan kondisi dan hukum nasional; (m) Untuk mempromosikan integrasi pertimbangan dan pengukuran pengurangan risiko bencana ke dalam instrumen keuangan dan fiskal; (n) Untuk memperkuat keberlanjutan dari pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem, serta melaksanakan pendekatan terpadu antara lingkungan dan manajemen sumber daya alam yang menyertakan pengurangan risiko bencana; (o) Untuk meningkatkan ketangguhan bisnis dan perlindungan atas mata pencaharian dan aset produktif di seluruh rantai pasokan, menjamin kelangsungan layanan dan mengintegrasikan manajemen risiko bencana sebagai bagian dari bisnis model dan praktik; (p) Untuk memperkuat perlindungan atas mata pencaharian dan aset produktif, termasuk ternak, hewan pekerja, alat dan benih; (q) Untuk mempromosikan dan mengintegrasikan pendekatan manajemen industri pariwisata, mengingat bahwa risiko bencana pada seluruh pariwisata sering menjadi pendorong utama perekonomian. Tingkat global dan regional 31. Untuk mencapai hal ini, penting: (a) Untuk mempromosikan keseluruhan antarsistem, sektor dan organisasi yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan, rencana, program, dan proses mereka; (b) Untuk mempromosikan bersama mitra di komunitas, bisnis, lembaga keuangan internasional dan pihak terkait lainnya tentang pengembangan dan penguatan mekanisme dan instrument sistem transfer dan berbagi informasi berkaitan dengan risiko bencana; 30
(c) Untuk mempromosikan kerjasama antara akademisi, jaringan ilmuwan dan penelitian serta sektor swasta agar dapat mengembangkan produk dan layanan baru guna membantu mengurangi risiko bencana, khususnya mereka yang akan membantu negara-negara berkembang dan tantangan khusus yang harus mereka hadapi; (d) Untuk mendorong koordinasi antara lembaga keuangan global dan regional dengan tujuan untuk menilai dan mengantisipasi potensi dampak ekonomi dan sosial dari suatu bencana; (e) Untuk meningkatkan kerjasama antara otoritas kesehatan dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memperkuat kapasitas negara dalam manajemen risiko bencana bagi kesehatan, pelaksanaan Peraturan Kesehatan Internasional (2005) dan pembangunan sistem kesehatan yang tangguh; (f) Untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama dan pembangunan kapasitas demi perlindungan aset produktif, termasuk ternak, hewan pekerja, alat dan benih; (g) Untuk mempromosikan dan mendukung pengembangan langkah-langkah pengurangan jaring risiko pengamanan sosial sebagai bencana, dikaitkan dan diintegrasikan dengan program peningkatan mata pencaharian untuk memastikan ketangguhan masyarakat terhadap guncangan di tingkat keluarga dan masyarakat; (h) Untuk memperkuat dan memperluas upaya internasional yang bertujuan memberantas kelaparan dan kemiskinan melalui pengurangan risiko bencana; (i) Untuk mempromosikan dan mendukung kolaborasi antara pemangku kepentingan publik dan swasta yang relevan untuk meningkatkan ketangguhan bisnis terhadap bencana. Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi 32. Pertumbuhan risiko bencana yang stabil, termasuk peningkatan terpaan pada orang-orang dan asset, dipadukan dengan pelajaran dari bencana masa lalu, menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih memperkuat kesiapsiagaan dalam 31
merespon, mengambil tindakan dalam peristiwa yang telah diperkirakan sebelumnya, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam kesiapsiagaan respon, dan memastikan tersedianya kapasitas untuk respon dan pemulihan efektif pada semua level. Pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas untuk secara publik membawa dan mempromosikan keadilan gender dan respon untuk pemulihan, rehabilitasi dan pendekatan rekonstruksi yang dapat diakses secara universal sangatlah penting. Bencana telah menunjukkan bahwa pemulihan, tahap rehabilitasi terjadinya bencana, adalah dan rekonstruksi, yang perlu disiapkan sebelum termasuk kesempatan penting untuk langkah-langkah mengintegrasikan pengurangan pembangunan, menjadikan negara dan masyarakat tahan terhadap bencana. "Membangun Kembali Lebih Baik", risiko bencana ke dalam Tingkat nasional dan lokal 33. Untuk mencapai hal ini, penting: (a) Untuk mempersiapkan atau meninjau dan memperbarui secara berkala kesiapan, keberlanjutan kebijakan, rencana dan program yang melibatkan instansi iklim dan dampaknya terhadap risiko bencana, dan memfasilitasi saat diperlukan, partisipasi dari semua sektor dan pemangku kepentingan yang relevan; terkait, mempertimbangkan skenario perubahan (b) Untuk berinvestasi, mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem multi-bahaya yang berpusat pada orang, prakiraan multisektoral dan sistem peringatan dini, mekanisme risiko bencana dan komunikasi darurat, sistem teknologi sosial dan telekomunikasi pemantauan bahaya; mengembangkan partisipatif; menyesuaikan untuk kebutuhan pengguna, termasuk persyaratan sosial dan budaya, khususnya gender; mempromosikan penggunaan peralatan dan fasilitas peringatan dini yang sederhana dan murah; serta memperluas saluran pelepasan informasi peringatan dini bencana alam; sistem tersebut melalui proses (c) Untuk mempromosikan ketangguhan infrastruktur penting yang baru dan yang sudah ada, transportasi dan telekomunikasi, fasilitas pendidikan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk memastikan semua itu tetap aman, efektif dan dapat beroperasional selama dan setelah bencana demi menyelamatkan hidup dan memberikan layanan penting. termasuk infrastruktur air, (d) Untuk membangun pusat-pusat komunitas guna mempromosikan kesadaran masyarakat dan pengumpulan bahan-bahan penting yang diperlukan untuk merencanakan dan mempersiapkan bantuan; (e) Untuk mengadopsi kebijakan publik dan aksi yang mendukung peran pekerja pelayanan sosial dalam membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi dan pendanaan, serta prosedur untuk pemulihan dan rekonstruksi dan mempersiapkan bantuan; pasca bencana dalam merencanakan 32
(f) Untuk melatih tenaga kerja yang ada dan pekerja sukarela dalam melakukan tanggap bencana dan memperkuat kapasitas teknis dan logistik untuk memastikan respon yang lebih baik dalam keadaan darurat; (g) Untuk menjamin kelangsungan operasi dan perencanaan, termasuk pemulihan sosial dan ekonomi, dan penyediaan pelayanan dasar di fase pasca bencana; (h) Untuk mempromosikan latihan kesiapsiagaan, respon dan pemulihan bencana secara berkala, termasuk latihan evakuasi, pelatihan dan pembentukan sistem pendukung berbasis wilayah, dengan tujuan untuk memastikan respon cepat dan efektif terhadap bencana dan pengungsian, termasuk akses ke tempat penampungan yang aman, makanan utama dan pasokan bantuan non-pangan, yang sesuai dengan kebutuhan lokal; (i) Untuk mempromosikan kerjasama beragam lembaga, berbagai pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait di semua level, termasuk masyarakat dan bisnis yang terkena dampak. Hal ini dikarenakan rekonstruksi pasca bencana yang dapat dikatakan kompleks dan membutuhkan biaya yang tinggi, dan semua ini dilakukan di bawah koordinasi otoritas nasional; (j) Untuk mempromosikan penggabungan manajemen risiko bencana ke dalam pemulihan pasca-bencana dan proses rehabilitasi; memfasilitasi keterkaitan antara bantuan, rehabilitasi dan pembangunan; menggunakan kesempatan selama fase pemulihan untuk mengembangkan kapasitas agar dapat mengurangi risiko bencana dalam jangka pendek, menengah dan panjang, termasuk melalui pengembangan struktural dan berbagi keahlian, pengetahuan, ulasan dan pelajaran pasca bencana; dan mengintegrasikan rekonstruksi pasca bencana ke pembangunan enomomi dan sosial berkelanjutan di daerah yang terkena dampak. Ini juga harus berlaku untuk pemukiman sementara bagi pengungsi bencana; (k) Untuk mengembangkan pedoman kesiapsiagaan rekonstruksi bencana, seperti perbaikan perencanaan penggunaan lahan dan standar struktural perbaikan, termasuk belajar dari satu dekade lebih pemulihan dan program rekonstruksi sejak Kerangka Aksi Hyogo diadopsi, dan bertukar pengalaman, pengetahuan dan pembelajaran; (l) Untuk mempertimbangkan sedapat mungkin merelokasi sarana dan luar wilayah risiko dalam proses prasarana publik ke daerah di rekonstruksi pasca-bencana, melalui konsultasi dengan orang-orang yang terkait; (m) Untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengevakuasi orang yang tinggal di daerah rawan bencana; 33
(n) Untuk membangun mekanisme pencatatan kasus dan database kematian yang disebabkan oleh bencana dalam rangka meningkatkan pencegahan morbiditas dan mortalitas; (o) Untuk meningkatkan skema pemulihan dengan memberikan dukungan jiwa untuk semua orang yang psikososial dan layanan kesehatan membutuhkan; (p) Untuk meninjau dan memperkuat hukum dan prosedur nasional dalam hal kerjasama internasional, berdasarkan Pedoman Fasilitasi Domestik dan Peraturan Bantuan Bencana Internasional dan Bantuan Awal Pemulihan. Level global dan regional 34. Untuk mencapai hal ini, penting: (a) Untuk mengembangkan dan memperkuat pendekatan regional yang terkoordinasi dan tepat, serta mekanisme koordinasi operasional untuk mempersiapkan dan memastikan respon bencana yang cepat dan efektif dalam situasi yang melampaui kapasitas bertahan nasional; (b) Untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut dan penyebaran instrumen, seperti standar, kode, panduan operasional dan instrumen bimbingan lainnya, untuk mendukung koordinasi tindakan terkoordinasi dalam kesiapsiagaan bencana dan respon, serta memfasilitasi kegiatan berbagi informasi tentang pelajaran dan praktik terbaik untuk kebijakan dan program rekonstruksi pasca-bencana; (c) Untuk mempromosikan pengembangan investasi mekanisme peringatan dini multiancaman pada level regional yang efektif dan bisa digunakan secara nasional, sesuai dengan Kerangka Kerja Global Layanan Iklim, dan memfasilitasi kegiatan berbagi dan pertukaran informasi di semua negara; lebih lanjut dan (d) Untuk meningkatkan mekanisme internasional, seperti Platform Pemulihan Internasional, sebagai cara untuk saling berbagi pengalaman dan belajar antara negara-negara dan semua pihak terkait; (e) Untuk mendukung, sesuai dengan kebutuhan, upaya lembaga PBB terkait guna memperkuat dan menerapkan mekanisme global untuk isu hidrometeorologi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko bencana yang berhubungan dengan air dan dampaknya terhadap masyarakat, serta strategi lanjut untuk pengurangan risiko bencana atas permintaan negara; (f) Untuk mendukung kerjasama regional dalam menangani kesiapan bencana, termasuk melalui latihan bersama dan dril; 34
(g) Untuk mempromosikan protokol regional guna memudahkan berbagi kapasitas respon dan sumber daya selama dan setelah bencana; (h) Untuk melatih tenaga kerja yang ada dan relawan dalam menanggapi bencana. V. Peran pemangku kepentingan 35. Meski negara bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mengurangi risiko bencana, namun hal ini juga adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Khususnya, pemangku kepentingan non-negara memainkan peran penting sebagai pemberdaya dalam memberikan dukungan kepada negara, sesuai dengan kebijakan nasional, hukum dan peraturan, dalam pelaksanaan Kerangka ini di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Komitmen, niat baik, pengetahuan, pengalaman dan sumber daya mereka sangat diperlukan. 36. Ketika menentukan peran khusus dan tanggung jawab bagi para pemangku kepentingan, dan pada saat yang sama membangun dari instrumen internasional yang relevan, negara seharusnya mendorong semua pemangku kepentingan publik dan swasta untuk melakukan tindakan berikut: (a) Masyarakat sipil, relawan, organisasi relawan terorganisir dan organisasi berbasis masyarakat berpartisipasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga publik, untuk, antara lain, memberikan pengetahuan khusus dan bimbingan pragmatis dalam konteks pengembangan dan pelaksanaan kerangka normatif, standar dan rencana untuk pengurangan risiko bencana; terlibat dalam pelaksanaan rencana dan strategi lokal, nasional, regional dan global; berkontribusi dan mendukung kesadaran masyarakat, budaya pencegahan dan pendidikan risiko bencana; dan memberikan advokasi untuk membangun masyarakat yang tangguh, serta manajemen risiko bencana yang inklusif dan dapat dipakai untuk semua bagian dari masyarakat yang dapat memperkuat sinergi antarkelompok. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa: i. Peran perempuan dan partisipasi mereka sangat penting untuk secara efektif mengelola risiko bencana dan merancang, sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program pengurangan risiko bencana yang peka gender; dan langkah-langkah pengembangan kapasitas yang memadai harus diambil untuk memberdayakan perempuan dalam kesiapsiagaan serta membangun kapasitas mereka untuk mengamankan sarana mata pencaharian alternatif dalam situasi pasca-bencana; ii. Anak-anak dan pemuda adalah agen perubahan dan harus diberi ruang dan modalitas untuk berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana, sesuai dengan undang-undang, praktek nasional dan kurikulum pendidikan; 35
iii. Penyandang disabilitas dan yang berkebutuhan khusus beserta organisasinya adalah bagian yang penting dalam penilaian risiko bencana, dalam merancang dan melaksanakan rencana yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, mempertimbangkan, antara lain, prinsip-prinsip desain universal; iv. Orang tua memiliki bertahun-tahun pengetahuan, keterampilan dan kebijaksanaan, yang merupakan aset tak ternilai untuk mengurangi risiko bencana, dan mereka harus dimasukkan dalam desain kebijakan, rencana dan mekanisme, termasuk untuk peringatan dini; v. Masyarakat adat, melalui pengalaman dan pengetahuan tradisional, memberikan kontribusi penting untuk pengembangan dan pelaksanaan rencana dan mekanisme, termasuk untuk peringatan dini; vi. Kontribusi migran pada ketangguhan komunitas dan masyarakat, serta pengetahuan, keterampilan dan kapasitas mereka dapat berguna dalam desain dan implementasi pengurangan risiko bencana; (b) Akademisi, badan ilmiah dan jaringan penelitian memfokuskan diri pada faktor-faktor dan skenario risiko bencana, termasuk risiko bencana yang baru muncul, dalam jangka waktu menengah dan panjang; meningkatkan penelitian untuk aplikasi regional, nasional dan lokal; mendukung aksi oleh masyarakat lokal dan otoritas; dan mendukung diskusi antara kebijakan dan ilmu untuk pengambilan keputusan; (c) Bisnis, asosiasi profesi dan lembaga keuangan swasta, termasuk regulator keuangan dan badan akuntansi, serta yayasan filantropi, untuk mengintegrasikan manajemen risiko bencana, termasuk kelangsungan bisnis, menjadi model bisnis dan praktek melalui investasi yang terinformasi, khususnya bisnis berukuran mikro, kecil dan menengah; terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan dan pelanggan mereka; terlibat dan mendukung penelitian dan inovasi, juga pengembangan teknologi manajemen risiko bencana; berbagi dan menyebarkan pengetahuan, praktik dan data non-sensitif; dan secara aktif berpartisipasi di bawah bimbingan sektor publik, dalam pengembangan kerangka normatif dan standar teknis yang menyertakan manajemen risiko bencana; (d) Media mengambil peran aktif dan inklusif di tingkat lokal, nasional, regional dan global untuk berkontribusi dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta menyebarluaskan informasi risiko bencana yang akurat, non-sensitif, bahaya dan bencana, termasuk bencana skala kecil, secara sederhana, transparan, mudah dipahami dan diakses; bekerjasama dengan otoritas nasional; mengadopsi kebijakan komunikasi pengurangan risiko bencana spesifik; mendukung sistem peringatan dini yang sesuai dan tindakan perlindungan kehidupan; dan merangsang budaya pencegahan dan keterlibatan kuat dari masyarakat dalam kampanye 36
pendidikan publik dan konsultasi publik yang berkelanjutan di semua tingkatan masyarakat, sesuai praktek nasional. 37. Dengan mengacu pada Resolusi Majelis Umum 68/211 tanggal 20 Desember 2013, komitmen oleh para pemangku kepentingan yang relevan sangat penting untuk mengidentifikasi modalitas kerjasama dan mengimplementasikan Kerangka ini. Komitmen tersebut harus spesifik dan berbatas waktu agar bisa mendukung pengembangan kemitraan di tingkat lokal, nasional, regional dan global serta pelaksanaan strategi dan rencana pengurangan risiko bencana lokal dan nasional. Semua pemangku kepentingan didorong untuk mempublikasikan komitmen dan keberhasilan mereka mendukung pelaksanaan Kerangka rencana penanggulangan risiko bencana nasional dan lokal, melalui website Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana. ini, atau VI. Kerjasama internasional dan kemitraan global Pertimbangan Umum 38. Mengingat kapasitas yang berbeda, serta hubungan antara tingkat dukungan yang diberikan dan sejauh mana dapat melaksanakan Kerangka ini, negara-negara berkembang membutuhkan sarana pelaksanaan yang disempurnakan, termasuk sumber daya yang memadai, berkelanjutan dan tepat waktu, melalui kerjasama internasional dan kemitraan global untuk pembangunan dan dukungan internasional berkelanjutan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana. 39. Kerjasama internasional untuk pengurangan risiko bencana meliputi berbagai sumber dan merupakan elemen penting dalam mendukung upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi risiko bencana. 40. Dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan inovasi serta kapasitas penelitian antara negara-negara, sangat penting untuk meningkatkan transfer teknologiyang melibatkan proses pemberdayaan dan fasilitasi pertukaran keterampilan, pengetahuan, ide, cara dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang dalam pelaksanaan Kerangka ini. 41. Negara-negara berkembang yang rawan bencana, khususnya negara-negara yang kurang berkembang, negara di kepulauan kecil, negara-negara berkembang yang terkepung daratan, dan negara-negara Afrika, serta negara-negara berkembang berpenghasilan menengah yang menghadapi tertentu, memerlukan perhatian khusus terkait kerentanan dan tingkat risiko mereka yang lebih tinggi, yang seringkali jauh melampaui kapasitas mereka untuk menanggapi dan pulih dari bencana. Kerentanan tersebut memerlukan penguatan kerjasama internasional yang segera dan memastikan kemitraan yang tulus dan tahan lama di level regional dan internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam menerapkan Kerangka ini, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan nasional mereka. Perhatian tantangan 37
yang sama dan bantuan yang tepat juga harus diperluas ke negara-negara rawan bencana lain dengan karakteristik tertentu, seperti negara kepulauan, serta negara- negara dengan garis pantai yang luas. 42. Bencana tidak proporsional dapat mempengaruhi negara berkembang di kepulauan kecil, karena kerentanan mereka yang unik dan spesifik. Dampak bencana, beberapa di antaranya telah meningkat dalam intensitas dan diperburuk oleh perubahan iklim, menghambat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. Bagi negara berkembang di kepulauan kecil, ada kebutuhan penting untuk membangun ketangguhan dan untuk memberikan dukungan, khususnya melalui pelaksanaan Jalur SIDS Percepatan Modalitas Aksi (SAMOA) di bidang pengurangan risiko bencana. 43. Negara-negara Afrika terus menghadapi tantangan yang berkaitan dengan bencana dan peningkatan risiko, termasuk yang terkait dengan peningkatan ketangguhan infrastruktur, kesehatan dan mata pencaharian. Guna menjawab tantangan ini dibutuhkan peningkatan kerjasama internasional dan penyediaan dukungan yang memadai untuk negara-negara Afrika agar Kerangka ini memungkinkan untuk dilaksanakan. 44. Kerjasama Utara-Selatan, dilengkapi dengan Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga, terbukti menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana dan adanya kebutuhan untuk lebih memperkuat kerjasama di kedua daerah. Kemitraan memainkan peran tambahan penting dengan memanfaatkan potensi penuh dari negara dan mendukung kapasitas nasional mereka dalam manajemen risiko bencana dan meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan dan ekonomi individu, masyarakat dan negara. 45. Upaya negara-negara berkembang yang menawarkan Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga seharusnya tidak mengurangi kerjasama negara-negara maju Utara-Selatan karena mereka melengkapi kerjasama Utara-Selatan. 46. Pembiayaan dari berbagai sumber internasional, publik dan transfer swasta untuk teknologi ramah lingkungan yang terjangkau, tepat, modern dan bisa diandalkan, dilakukan berdasarkan syarat konsesi dan preferensial sesuai kesepakatan bersama. Bantuan pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang dan pemberdayaan lingkungan kelembagaan dan kebijakan pada semua tingkatan adalah sarana penting untuk mengurangi risiko bencana. SARANA PELAKSANAAN 47. Untuk mencapai hal ini, perlu: (a) Untuk menegaskan kembali bahwa negara-negara berkembang perlu dukungan internasional yang disempurnakan, terkoordinasi, berkelanjutan dan memadai untuk mengurangi risiko bencana, khususnya untuk negara- negara yang kurang maju, negara berkembang di kepulauan kecil, negara- negara berkembang yang terkepung daratan dan negara-negara Afrika, serta negara-negara berpendapatan menengah yang menghadapi 38
tantangan tertentu, melalui saluran bilateral dan multilateral, termasuk melalui peningkatan dukungan teknis dan keuangan dan transfer teknologi sesuai syarat konsesi dan preferensi, seperti yang disetujui bersama, untuk pengembangan dan penguatan kapasitas mereka; (b) Untuk meningkatkan akses negara, khususnya di negara-negara berkembang, dalam membiayai teknologi yang ramah lingkungan, inovasi ilmu pengetahuan inklusif, serta berbagi pengetahuan dan informasi melalui mekanisme yang ada, seperti pengaturan kerja sama bilateral, regional dan multilateral, termasuk PBB dan badan-badan lain yang relevan; (c) Untuk mempromosikan penggunaan dan perluasan platform kerjasama tematik, seperti kumpulan teknologi global dan sistem global untuk berbagi pengetahuan, inovasi dan penelitian dan menjamin akses ke teknologi dan informasi pengurangan risiko bencana; (d) Untuk memasukkan pengukuran pengurangan risiko bencana ke dalam program bantuan pembangunan multilateral dan bilateral dalam masing- masing sektor dan antarsektor yang sesuai dengan kebutuhan, terkait dengan pemberantasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, pembangunan perkotaan dan adaptasi perubahan iklim. Dukungan dari organisasi internasional 48. Untuk mendukung pelaksanaan Kerangka ini, diperlukan hal-hal berikut: (a) Bagi PBB dan organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya, lembaga keuangan internasional dan regional dan lembaga donor yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana diminta untuk meningkatkan koordinasi strategi mereka; (b) Bagi badan-badan di bawah sistem PBB, termasuk badan pendanaan dan program dan badan-badan khusus, melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana untuk Ketangguhan dari PBB, Kerangka Bantuan Pembangunan dan program negara milik PBB, untuk mempromosikan penggunaan optimal dari sumber daya dan mendukung pembangunan negara, sesuai permintaan mereka, dalam pelaksanaan Kerangka ini, dan terus berkoordinasi dengan kerangka kerja terkait lainnya, seperti Peraturan Kesehatan Internasional (2005), termasuk melalui pengembangan dan penguatan kapasitas dan program yang jelas dan terfokus yang mendukung prioritas negara-negara secara seimbang, terkoordinasi dengan baik dan berkelanjutan, sesuai dengan mandat mereka masing- masing; (c) Bagi Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, khususnya, untuk mendukung implementasi, tindak lanjut dan tinjauan dari Kerangka ini 39
dengan cara: mempersiapkan ulasan periodik tentang kemajuan, khususnya untuk Platform Global Pengurangan Risiko Bencana, dan, di waktu yang tepat, bersama dengan proses tindak lanjut di PBB, mendukung pengembangan tindak lanjut dan indikator koheren global dan regional, dan berkoordinasi dengan mekanisme lain yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, dan memperbarui laman Pemantauan Kerangka Aksi Hyogo; berpartisipasi aktif dalam karya Antar Agensi dan Kelompok Ahli untuk membuat indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan; menghasilkan panduan parktis pelaksanaan berbasis bukti, bekerjasama erat dengan Negara melalui mobilisasi ahli; memperkuat budaya pencegahan antara para pemangku kepentingan yang relevan dengan mendukung pengembangan standar oleh para ahli dan organisasi teknis, inisiatif advokasi dan diseminasi informasi risiko bencana, kebijakan dan praktek, serta dengan memberikan pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana melalui organisasi terafiliasi; mendukung negara, termasuk melalui platform nasional atau yang setara, dalam pengembangan rencana nasional dan pemantauan tren dan pola risiko, kerugian dan dampak bencana; menyusun Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana dan mendukung organisasi platform regional untuk pengurangan risiko bencana bersama dengan organisasi- organisasi regional; memimpin revisi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana untuk Ketangguhan milik PBB; memfasilitasi peningkatan, dan terus melayani, kelompok Penasihat Teknis dan Ilmiah Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana dalam memobilisasi ilmu pengetahuan dan pekerjaan teknis pengurangan risiko bencana; memimpin koordinasi erat dengan negara-negara, memperbaharui publikasi "2009 UNISDR Terminologi tentang Pengurangan Risiko Bencana" sejalan dengan terminologi yang disepakati oleh negara-negara; dan memelihara komitmen pendataan pemangku kepentingan; (d) Bagi lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia (World Bank) dan bank pembangunan milik daerah-daerah, untuk mempertimbangkan prioritas Kerangka ini dalam memberikan dukungan keuangan dan pinjaman untuk pengurangan risiko bencana yang terintegrasi bagi negara-negara berkembang; (e) Bagi organisasi internasional lainnya dan badan-badan pakta, termasuk Konferensi Para Pelaku Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, lembaga keuangan internasional di tingkat global dan regional dan Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah, untuk mendukung negara-negara berkembang, atas permintaan mereka dalam pelaksanaan Kerangka ini, berkoordinasi dengan kerangka lain yang relevan; (f) Bagi United Nations Global Compact, sebagai inisiatif utama PBB untuk keterlibatan dengan sektor swasta dan bisnis, untuk lebih terlibat dengan dan mempromosikan pentingnya pengurangan risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan dan ketangguhan; 40
(g) Bagi kapasitas keseluruhan sistem PBB untuk membantu negara-negara berkembang dalam pengurangan risiko bencana harus diperkuat dengan menyediakan sumber daya yang memadai melalui berbagai mekanisme pendanaan, termasuk peningkatan, kontribusi tepat waktu, stabil dan dapat diprediksi untuk Dana Hibah PBB bagi Pengurangan Bencana dan dengan meningkatkan peran Dana Hibah dalam rangka pelaksanaan Kerangka ini; (h) Bagi Serikat Antar Parlemen dan badan-badan regional lain yang relevan dan mekanisme untuk anggota parlemen, yang sesuai, untuk terus mendukung dan menganjurkan pengurangan risiko bencana dan penguatan kerangka hukum nasional; (i) Bagi gabungan kota-kota dan organisasi pemerintah daerah dan badan- badan pemerintah lokal terkait lainnya, untuk melanjutkan kerjasama untuk saling mendukung dan belajar di antara pemerintah lokal dalam rangka mengurangi risiko bencana dan pelaksanaan Kerangka ini. AKSI TINDAK LANJUT 49. Konferensi mengundang Majelis Umum, pada sesi ketujuh puluh, untuk mempertimbangkan kemungkinan memasukkan peninjauan kemajuan global dalam pelaksanaan Kerangka Pengurangan Risiko Bencana Sendai 2015-2030 sebagai bagian proses tindak lanjut terpadu dan terkoordinasi untuk konferensi dan pertemuan puncak PBB, selaras dengan Dewan Ekonomi dan Sosial, Forum Politik tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan dan peninjauan kebijakan tingkat komprehensif empat tahunan tersebut, dengan mempertimbangkan kontribusi dari Platform global untuk Pengurangan Risiko Bencana dan platform regional untuk pengurangan risiko bencana dan Sistem monitor Kerangka Aksi Hyogo. 50. Konferensi merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk mendirikan, di sesi ke-69, sebuah kelompok kerja terbuka antarpemerintah, terdiri dari ahli yang diusulkan oleh negara-negara anggota, dan didukung oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, dengan keterlibatan pemangku kepentingan terkait, untuk pengembangan indikator-indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kemajuan global dalam pelaksanaan Kerangka ini dalam hubungannya dengan karya Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Inter Agensi dan Kelompok Ahli. Konferensi juga merekomendasikan agar kelompok kerja mempertimbangkan rekomendasi dari Kelompok Penasihat Teknis dan Ilmiah Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana tentang pembaharuan publikasi "2009 UNISDR Terminologi tentang Pengurangan Risiko Bencana" pada Desember 2016, dan bahwa hasil dari pekerjaan tersebut akan diserahkan kepada Majelis untuk dipertimbangkan dan diadopsi. 41
Indek 42
Kerangka Sendai Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 Ruang lingkup dan Tujuan Kerangka ini berlaku untuk risiko skala kecil dan besar, sering dan jarang, bencana tiba-tiba dan berangsur-angsur, bencana yang disebabkan oleh alam atau buatan manusia serta terkait lingkungan, teknologi dan bahaya biologis dan risiko. Bertujuan untuk memandu pengelolaan risiko bencana multi-bahaya di pembangunan di semua level serta di dalam dan di semua sektor Hasil yang diharapkan Penurunan risiko dan kerugian bencana dalam kehidupan, mata pencaharian dan kesehatan dan dalam ekonomi, fisik, aset sosial, budaya dan lingkungan dari orang, bisnis, masyarakat dan negara Tujuan Mencegah risiko baru dan mengurangi risiko bencana yang ada melalui penerapan langkah- langkah penilaian terpadu untuk ekonomi, struktural, hukum, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan, teknologi, politik dan kelembagaan guna mencegah dan mengurangi terpaan bahaya dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, dan dengan demikian memperkuat ketangguhan Target 7 target 1. Mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana di tahun 2030, menuju penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam dekade 2020 - 2030 dibandingkan dengan periode 2005 - 2015. 2. Secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global di tahun 2030, bertujuan menurunkan angka rata-rata global per 100.000 di dekade 2020 - 2030 dibandingkan dengan periode 2005 - 2015. 3. Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (GDP) di tahun 2030. 4. Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar, di antaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pembangunan ketangguhan mereka pada tahun 2030. 5. Secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020. 6. Meningkatkan kerja sama internasional secara substansial untuk negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional mereka dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja ini di tahun 2030. 7. Secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi bahaya dan informasi risiko bencana serta asesmen bagi orang di tahun 2030. 43
Prioritas Aksi Ada kebutuhan untuk tindakan terfokus dalam dan lintas sektor dengan Negara di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam empat bidang prioritas sebagai berikut. prioritas 1 Pemahaman risiko bencana pemahaman Manajemen risiko bencana perlu berdasarkan pada pemahaman risiko bencana terpaan orang dan aset, dalam semua dimensi kerentanan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan Hidup prioritas 2 Penguatan tata kelola risiko bencana Tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global sangat penting untuk pengelolaan pengurangan risiko bencana di semua sektor dan memastikan koherensi kerangka nasional dan hukum, peraturan dan kebijakan publik lokal, dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab, membimbing, mendorong dan memberi insentif pada sektor publik dan swasta untuk mengambil tindakan dan mengatasi risiko bencana prioritas 3 Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan Investasi publik dan swasta dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui struktur dan tindakan-tindakan non-struktural yang penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya orang, masyarakat, negara dan aset mereka, serta lingkungan. Ini dapat mendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah tersebut lebih efektif dari segi pendanaan dan penting untuk menyelamatkan nyawa, mencegah dan mengurangi kerugian dan memastikan pemulihan dan rehabilitasi yang efektif. prioritas 4 Meningkatkan kesiapan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" di masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi Pengalaman menunjukkan bahwa kesiapan bencana perlu diperkuat untuk bisa memberikan respon yang lebih efektif dan memastikan tersedianya kapasitas untuk pemulihan yang efektif. Bencana juga telah menunjukkan bahwa sebelum bencana terjadi perlu disiapkan tahap pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini adalah kesempatan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" melalui langkah- langkah pengurangan risiko bencana yang terintegrasi. Perempuan dan penyandang cacat harus memimpin publik dan mempromosikan pendekatan akses gender yang adil dan universal selama fase respon dan fase rekonstruksi 44
Prinsip-Prinsip Tanggung jawab utama Negara adalah mencegah dan mengurangi risiko bencana, termasuk melalui kerja sama Tanggung jawab bersama antara otoritas Pemerintah pusat dan nasional, sektor dan pemangku kepentingan yang sesuai dengan keadaan nasional Perlindungan orang dan aset sambil mempromosikan dan melindungi semua
hak asasi manusia termasuk hak untuk pembangunan Keterlibatan semua Lembaga Negara baik lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan lokal Pemberdayaan otoritas lokal dan masyarakat melalui sumber daya, insentif dan pengambilan keputusan tanggung jawab yang sesuai Pengambilan keputusan yang inklusif dan mendapatkan informasi tentang risiko saat menggunakan pendekatan multi-bahaya Koherensi pengurangan risiko bencana dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, rencana, dan mekanisme praktek, di berbagai sektor Akuntansi lokal dan karakteristik khusus risiko bencana ketika menentukan langkah- langkah untuk mengurangi risiko Mengatasi risiko utama melalui investasi lebih hemat dibandingkan hanya
mengandalkan pada respon dan pemulihan paska bencana. "Membangun Kembali Lebih Baik" untuk mencegah terciptanya risiko baru, dan mengurangi risiko bencana yang ada. Kualitas kemitraan global dan kerja sama internasional ditingkatkan menjadi lebih efektif, bermakna dan kuat. Dukungan dari negara berkembang dan mitra untuk negara-negara berkembang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah diidentifikasi oleh mereka. 45
Logo-logo UNISDR Asia Pacific Alliance for Disaster Management From the People of Japan PLANAS PRB BNPB MDMC LPBI NU MPBI WVI YEU Dompet Dhuafa KARINA (pastikan ulang) YSI (sheep, tunggu konfirmasi ulang) 46