FIGUR WAKIL RAKYAT IDEAL DALAM MEMBANGUN KEDAULATAN RAKYAT* Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.** A. Prolog Pemilhan Umum (Pemilu) sampai dengan saat ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Pemilu dimaksudkan guna pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected official). Pemilu dalam negara demokrasi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional. Demikian itu merupakan penegasan terhadap konsepsi negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis. Prasyarat bagi negara demokrasi modern menunjuk adanya penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, Pemilu diselenggarakan guna mewujudkan tujuan demokrasi, yang kita kenal dengan slogan "pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat." Asshiddiqie, menegaskan bahwa Pemilu dapat dikatakan sebagai syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.1 Para wakil-wakil rakyat bertindak atas nama rakyat untuk memenuhi kehendak rakyat. Dalam kaitannya dengan pengisian jabatan wakil rakyat melalui mekanisme rekruitmen politik tentunya membutuhkan peranan partai politik. Oleh karena itu, keberadaan partai politik juga berperan dalam melaksanakan kedaulatan rakyat guna mewujudkan kehendak dan keinginan masyarakat secara umum. Keberadaan wakil rakyat dalam lembaga legislatif tidak dapat dipisahkan Disampaikan dalam acara Seminar Nasional, "Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil Rakyat Yang Bervisi, Bernurani Dan Berparadigma Etis". Diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Hotel Bidakara Jakarta, 17 Maret 2023. ** Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) dan Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana. 1 Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm.417. 1
dengan amanah yang diberikan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Segala kewenangan yang melekat berkenaan langsung dengan kedaulatan yang bersumber dari rakyat. Wakil rakyat terpilih harus mampu menjalankan kedaulatan rakyat guna mewujudkan kemaslahatan umum. B. Pembahasan 1. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat Kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mempunyai maksud, yaitu menempatkan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Rakyat yang berdaulat dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, semua kekuasaan bermuara pada rakyat.2 Kusnardi dan Ibrahim mengatakan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.3 Pengertian atau maksud kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, dapat pula dikatakan berbeda dengan maksud atau pengertian kedaulatan rakyat di negara-negara liberal pada umumnya. Dikatakan demikian oleh karena kedaulatan rakyat Indonesia menurut UUD 1945 tidak hanya menyangkut bidang politik, tetapi juga kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan bahkan sosial.4 Soekarno menyebutkan prinsip sosio-demokrasi, yakni demokrasi yang berdiri di kedua kakinya. Sosio-demokrasi menujuk pada demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Rakyat berdaulat dalam bidang politik dan juga dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, Indonesia menjalankan paham demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pelaksana kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD. Dengan demikian, antara kedaulatan rakyat dan hukum ditempatkan sejajar dan berdampingan. Demikian itu menegaskan dianutnya prinsip "constitutional democracy" yang pada pokoknya tidak lain adalah negara 2 Sodikin. Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan). Bekasi: Gramata Publishing, 2014. hlm.11. 3 Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1981, hlm.328. 4 Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Buana Indah Populer, 2007, hlm.296. 2
demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. 5 Dalam kaitan ini, Hamidi dan Lutfi mengatakan bahwa konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.6 Hal yang sama disampaikan oleh Handayono, bahwa arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.7 Negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.8 Negara hukum menurut Julius Stahl ditandai dengan adanya pengakuan atas hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administrasi.9 Menurut A.V. Dicey, meletakkan ciri suatu negara hukum yang disebut negara hukum apabila adanya keunggulan mutlak hukum, persamaan di hadapan hukum dan konstitusi 5 Jimly Asshiddiqie. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm.3. 6 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia. Malang: Alumni, 2009, hlm.9. 7 B. Hestu Cipto Handayono. Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm.17. 8 Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (acclesia), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Op. Cit, hlm.153. 9 Miriam Budiharjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977, hlm.57- 58. 3
berdasarkan hak individu.10 Kerangka tersebut menegaskan bahwa negara merupakan bagian dari susunan bangunan berpikir dan konstruksi hukum. Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus senantiasa tunduk pada asas negara hukum.11 Dimaksudkan agar terselenggara negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat). Asshiddiqie menegaskan bahwa Pemilu dapat dikatakan sebagai syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 12 Thaib mengemukakan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari Pemilu. Dikatakan demikian, oleh karena Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 13 Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.14 Di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital. Dikatakan demikian, oleh karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.15 Perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasarkan atas hukum yang memerlukan instrumen hukum, efektifitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan. Prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) seyogyanya diselenggarakan secara beriringan. 10 Agussalim Andi Gadjong. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 20 & 24. 11 Ajaran negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan the rule of law mengandung esensi hukum, yakni supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law), semua ada di bawah hukum (under the rule of law). Dengan demikian, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power) baik pada kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Bagir Manan. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm.9-10. 12 Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 417. 13 Dahlan Thaib. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 94. 14 Nanik Prasetyoningsih. "Dampak Pemilihan Umum bagi Demokrasi Indonesia". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014 hlm.242. 15 G. Sorensen. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. hlm. 1. 4
Demikian itu menunjukkan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitusional democracy) yang tidak terpisahkan sebagai perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa.16 Di negara demokrasi peran partai politik sebagai sebuah organisasi sangat penting dan mutlak dibutuhkan, karena di negara demokrasi keberadaan partai politik berperan sebagai penguhubung antara pemerintah dan rakyat.17 Salah satu fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah seleksi pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang disebut rekrutmen politik.18 Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas. Jika partai politik gagal melakukan fungsi ini, maka ia berhenti menjadi partai politik, fungsi ini menjadi eksklusif bagi partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik.19 Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.20 Roskin memberikan ringkasan mengenai fungsi operasi partai politik. Pertama, mereka bertindak sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah serta 16 Jimly Asshidiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005, hlm.71. 17 Menurut Budiardjo, partai politik diartikan sebagai kelompok yang terorganisir dengan anggota yang memiliki nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama dan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk melaksanakan programnya. Miriam Budiardjo, Op. Cit, hlm.406. 18 Rekrutmen politik didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu- individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif, rekrutmen politik ini berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas. Fadillah Putra. Partai Politik & Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.256. 19 Sigit Pamungkas. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute of Democracy and Welfarism, 2011, hlm.89. 20 Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 150. 5
membantu mengintegrasikan warga negara ke sistem politik dengan sedemikian rupa, sehingga platform pemerintahan dari dan untuk rakyat dapat dibentuk. Kedua, mereka memberikan informasi kepada setiap warga negara tentang politik melalui sosialisasi dan mobilisasi pemilih untuk memastikan bahwa keputusan memang benar-benar dibuat oleh rakyat. Ketiga, mereka memiliki kapasitas (termasuk sejumlah besar talenta politik, sumber daya intelektual, dan hubungan lintas-sektor) untuk mengatur pemerintah dan membantu menetapkan kebijakan sehingga dapat bekerja untuk kualitas hidup masyarakat.21 Mahfud mengatakan, sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (rechtstaat), karena melalui Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.22 Gafar mengatakan bahwa sebuah political order dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi sejumlah prasyarat. Pertama, adanya akuntabilitas dimana pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, adanya rotasi kekuasan, dimana peluang pergantian kekuasaan harus selalu ada. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Keempat, adanya pemilihan umum dimana setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai dengan hati nuraninya. Kelima, menikmati hak-hak 21 Michael G Roskin. Political Science: An Introduction. London: Pearson Education, 2008, hlm.195-201. 22 Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 221- 222. 6
dasar, dalam arti bahwa setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas terutama hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas.23 2. Urgensi Wakil Rakyat Ideal Guna Membangun Kedaulatan Rakyat Asshiddiqie mengatakan sebagai negara modern yang menganut prinsip demokrasi berdasarkan hukum, masa depan bangsa dan negara tidak diletakkan dipundak seorang pemimpin semata. Disini dibutuhkan kepemimpinan nasional yang merupakan kepemimpinan kolektif, anggota DPR adalah salah satunya. Karena pemimpin-pemimpin tersebut tugas utamanya adalah melaksanakan UUD 1945, maka yang diperlukan adalah pemimpin yang memahami keseluruhan UUD 1945. Dengan demikian para pemimpin tersebut memahami apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa ini, apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut sesuai dengan lingkup wewenangnya, serta sampai dimana batas kekuasaan yang dimilikinya. Pemahaman tersebut harus didukung oleh keberanian untuk menegakkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam negara berdaulat.24 Pemahaman atas UUD 1945 yang paling utama adalah menyangkut tentang peranan wakil rakyat sebagai pimpinan nasional yang menjalankan demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Dalam kaitan ini, kita menyaksikan upaya penegakan demokrasi ekonomi berhadapan dengan penguatan pasar bebas, yang menjadi senjata penganut paham liberalisme dan kapitalisme. Seiring dengan itu, belum adanya pemahaman yang utuh terhadap konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila dinyatakan sebagai "sumber dari segala sumber hukum". Namun tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif dalam hirarki perundang-undangan. Kondisi demikian merupakan permasalahan dalam penegakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. 25 23 Affan Gafar. Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Yogjakarta: Pustaka Peiajar, 2000, hlm.7-9. 24 Jimly Asshiddiqie. "Kepemimpinan Nasional Dalam Membangun Kedaulatan Dan Kemandirian Bangsa." Studium General pada acara Muktamar KAMMI di Makassar, 3 November 2008, hlm.16-17. 25 Abdul Chair Ramadhan. "Revitalisasi Kelembagaan Pusat Pangan Nasional Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa: Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Ketahanan Nasional. Penelitian Mandiri, Universitas Krisnadwipayana, Tahun 2017, hlm. 45.; 7
Dalam perspektif kepemimpinan nasional, Sujatno mengatakan bahwa etika kepemimpinan nasional berhimpitan dengan moral kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila. Etika kepemimpinan merupakan kelanjutan dari moral kepemimpinan, karenanya etika kepemimpinan nasional merupakan aktualisasi nilai-nilai instrumental Pancasila yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945.26 Silalahi, mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai integritas yakni seorang mempunyai kualitas yang menjunjung tinggi prinsip prinsip moral, kebenaran, kejujuran dan ketulusan.27 Keberadaan wakil rakyat dalam lembaga legislatif tidak dapat dipisahkan dengan amanah yang diberikan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Segala kewenangan yang melekat berkenaan langsung dengan kedaulatan yang bersumber dari rakyat. Wakil rakyat harus mampu menjalankan kedaulatan rakyat guna memenuhi kehendak dan keinginan masyarakat berupa terwujudnya kemaslahatan umum. Kehendak rakyat ini harus dipandang sebagai kehendak hukum atau pun kedaulatan di bidang hukum (volunte general). Dalam kaitannya dengan rekruitmen politik, setidaknya calon wakil rakyat harus memenuhi syarat kapabilitas, popularitas dan akseptabilitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan. Dengan demikian sesorang kandidat harus benar-benar memiliki kemampuan, populer di masyarakat dan sekaligus diterima oleh masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap calon anggota legislatif merupakan hal yang menentukan. Faktor penerimaan masyarakat ini perlu menjadi perhatian partai politik. Oleh karena itu seleksi anggota legislatif membutuhkan calon yang memiliki pandangan dan gagasan visioner, kepribadian yang bernurani dan sekaligus beretika. Kemampuan seseorang dilihat dari pandangannya yang visioner. Menurut Namus, pemimpin visioner memiliki karakteristik, antara lain; senantiasa memiliki rencana, berorientasi penuh pada hasil, mengangkat visi-visi baru yang menantang agar menjadi kebutuhan dan terjangkau, mengomunikasikan visi, mempengaruhi Membangun Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional: Paradigma Al-Maqashid Syariah. Jakarta: Lisan Halm 2016, hlm.75. 26 Adi Sujatno. Moral dan Etika Kepemimpinan: Merupakan Landasan ke Arah Kepemimpinan yang baik (Good Governance). Jakarta: Team 4 AS, 2007, hlm.2. 27 T. B. Silalahi. "Visionaries Leadership dan e-Leadership". Materi Ceramah, pada PPRA XLVIII, Lemhannas RI, Juli 2012, hlm.10. 8
orang lain untuk memperoleh dukungan dan bersemangat memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan visi.28 Demikian luas cakupan kepentingan rakyat mengharuskan wakil rakyat memiliki pandangan visioner. Terlebih lagi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Kemudian dalam pembentukan undang-undang, harus pula mengintegrasikan tiga nilai hukum, yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigket). Lebih jauh lagi, pandangan visioner menunjuk pada keberlakuan perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional. Kesemua itu menuntut kemampuan perumusan konsepsi berupa kebijakan, strategi dan upaya dengan memperhatikan paradigma nasional yakni Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Wakil rakyat yang visioner akan mampu melakukan kolabarasi pemerintahan (collaborative governance).29 Salah satu kompetensi pemimpin visioner sebagaimana dikatakan Barbara Brown, adalah coalition building. Disinni pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka mencapai sasaran organisasinya, dia harus menciptakan hubungan yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar organisasi.30 Penciptaan hubungan yang harmonis tersebut merupakan bentuk kolabarasi. Dalam kolaborasi terkandung solidaritas sosial yang akan menghasilkan sinergi.31 Sinergi menjadi dasar bagi terwujudnya kualitas 28 Burt Nanus. Visionary Leadership. San Fransisco, CA: Jossey-Bass Publisher, 1992, hlm.4. 29 Ansell dan Gash menyebutkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Selanjutnya Ansell dan Gash mendefinisikan collaborative governance sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsesus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik. Ansell, Chris, & Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, 2007, hlm.543. 30 Ara Hidayat & Imam Machali. Pengelolaan Pendidikan. Bandung: Pustaka Eduka, 2010, hlm.110. 31 Menurut Stephen R. Covey, sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Sinergi merupakan suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan dengan cara komunikasi yang baik antar anggota tim. Dalam bersinergi, kita juga harus berkoordinasi satu sama lain sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien. Covey, Stephen. The 7 Habits of Highly Effective People. Jakarta: Binarupa Aksara, 2004, hlm. 259. 9
produktif dalam bentuk pencapaian suatu tujuan bersama. Kualitas ini juga disebut sinergi efektif (effective synergy). Selanjutnya unsur kepribadian yang bernurani dan sekaligus beretika. Disini menyangkut sikap, tindakan dan perilaku yang senantiasa berlandaskan pada etika. Sikap, tindakan dan perilaku demikian dapat terwujud dengan adanya kesadaran moral (hati nurani). Menurut Bertens, etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.32 Etika berkorespondensi dengan perbuatan. Perbuatan yang tidak melanggar hukum tentunya berkorespondensi dengan etika. Dikatakan demikian oleh karena etika terhubung dengan penggunaan pikiran seseorang yang menggerakkan perbuatannya secara sengaja. Labobo mengatakan pikiran merupakan faktor penentu dan pemutus suatu tindakan yang akan dilakukan, pikiran yang baik dapat menghasilkan moral atau etika yang baik, sedangkan pikiran yang buruk akan menghasilkan tindakan yang buruk.33 Dalam perspektif hukum pidana, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan (animus homis est anima scripti).34 Seseorang yang bernurani dan beretika tidak akan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan tertentu yang melanggar hukum. Seseorang yang bernurani dan beretika tidak pula melakukan suatu perbuatan tercela. Seseorang yang berparadigma etis akan mampu memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Kepopuleran seseorang di mata masyarakat tidak akan mendapat tempat di hati masyarakat apabila yang bersangkutan tidak bernurani dan beretika. Wakil rakyat juga harus memiliki karakter yang optimal. Karakter dalam bingkai sistem sosial umat Islam menunjuk pada keteladanan akan sifat Rasulullah SAW yang menjadi model dan pilar pembentukan karakter. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 32 Terdapat dua pengertian etika, yakni sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. K. Bertenz. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 22. 33 Muhadam Labobo. Modul Etika Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016, hlm.15. 34 Abdul Chair Ramadhan. Tindak Pidana Penodaan Agama: Al-Maidah 51. Jakarta: Lisan Hal, 2017, hlm.4. 10
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzab: 21). Pribadi Nabi Muhammmad SAW dikenal dengan empat sifat yakni: shiddiq, (orang yang benar), amanah (orang yang jujur dan dipercaya), tabligh (orang yang menyampaikan pesan-pesan Illahiyah) dan fathonah (orang yang cerdas). Kecerdasan dalam hal ini meliputi tidak hanya kecerdasan intektual, tetapi juga kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. C. Epilog Bekerjanya sistem politik yang demokratis dalam Pemilu mensyaratkan adanya sirkulasi elit. Sirkulasi demikian merupakan kehendak rakyat yang berkedudukan sebagai kehendak hukum sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Proses rekruitmen politik diharapkan memunculkan wakil rakyat yang berpandangan visioner, bernurani dan berparadigma etis. Kehadirannya sangat dibutuhkan rangka mewujudkan tujuan nasional. Terlebih lagi dalam hubungannya dengan perkembangan lingkungan strategis. Disini wakil rakyat sebagai pemimpin nasional harus mampu menyelaraskan konsepsi kebijakan, strategi dan upaya dengan paradigma nasional. Idealnya, seorang wakil rakyat memiliki karakter yang mumpuni, melebihi konstituen yang diwakilinya. Oleh karena itu, wakil rakyat harus memiliki kecerdasan baik dari sisi intelektual sehingga memiliki pemahaman mendalam dan wawasan luas dalam mengambil kebijakan, maupun kecerdasan emosial sehingga mampu menyelami dan memahami kondisi rakyat. Tidak ketinggalan, kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang disebut belakangan ini menyakini bahwa kekuasaan adalah sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tidak hanya di dunia, namun juga kepada Allah SWT, kelak di hari perhitungan (yaumul hisab). Sejatinya kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, dan termasuk kedaulatan raja, akan kembali kepada Kedaulatan Tuhan. Sang Khaliq tidak ada persamaannya dengan makhluk. Dia tiada berawal dan Dia tiada berakhir. 11
DAFTAR PUSTAKA Buku Abdul Chair Ramadhan. Tindak Pidana Penodaan Agama: Al-Maidah 51. Jakarta: Lisan Hal, 2017. ____________. Membangun Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional: Paradigma Al-Maqashid Syariah. Jakarta: Lisan Hal, 2016. Adi Sujatno. Moral dan Etika Kepemimpinan: Merupakan Landasan ke Arah Kepemimpinan yang baik (Good Governance). Jakarta: Team 4 AS, 2007. Affan Gafar. Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Yogjakarta: Pustaka Peiajar, 2000. Agussalim Andi Gadjong. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Ara Hidayat & Imam Machali. Pengelolaan Pendidikan. Bandung: Pustaka Eduka, 2010. B. Hestu Cipto Handayono. Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009. Bagir Manan. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press, 2006. Burt Nanus. Visionary Leadership. San Fransisco, CA: Jossey-Bass Publisher, 1992. Covey, Stephen. The 7 Habits of Highly Effective People. Jakarta: Binarupa Aksara, 2004. Dahlan Thaib. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty, 1993. Fadillah Putra. Partai Politik & Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. G. Sorensen. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia. Malang: Alumni, 2009. Jimly Asshiddiqie. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. ____________. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Buana Indah Populer, 2007. ____________. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006. ____________. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006. 12
____________. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005. K. Bertenz. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Michael G Roskin. Political Science: An Introduction. London: Pearson Education, 2008. Miriam Budiharjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977. Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999. Moh. Kusnardi & Harmailly Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1981. Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 2010. Sigit Pamungkas. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute of Democracy and Welfarism, 2011. Sodikin. Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan). Bekasi: Gramata Publishing, 2014. Penelitian, Jurnal, dll Abdul Chair Ramadhan. "Revitalisasi Kelembagaan Pusat Pangan Nasional Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa: Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Ketahanan Nasional. Penelitian Mandiri, Universitas Krisnadwipayana, Tahun 2017. Ansell, Chris, & Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, 2007. Jimly Asshiddiqie. "Kepemimpinan Nasional Dalam Membangun Kedaulatan Dan Kemandirian Bangsa." Studium General pada acara Muktamar KAMMI di Makassar, 3 November 2008. Muhadam Labobo. Modul Etika Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016. Nanik Prasetyoningsih. "Dampak Pemilihan Umum bagi Demokrasi Indonesia". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014. T. B. Silalahi. "Visionaries Leadership dan e-Leadership." Materi Ceramah, pada PPRA XLVIII, Lemhannas RI, Juli 2012. 13