Vol. 8, No. 2, 2022, pp. 296-303 DOI: Contents lists available at Journal IICET JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) ISSN: 2502-8103 (Print)ISSN: 2477-8524(Electronic) Journal homepage: Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia Hendra Maujana Saragih*), Hanna Rahayu Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Nasional, Indonesia Article Info ABSTRACT Article history: Received Jan 14th, 2022 Revised Apr 08th, 2022 Accepted Jun 22nd, 2022 Keyword: Kelapa sawit Uni Eropa Ekonomi Politik Perdagangan internasional Lingkungan Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar minyak sawit di seluruh dunia Kekayaan alam yang dimiliki dapat diproduksi berbagai macam barang-barang ekspor. Kegiatan ekspor di Indonesia terbagi kedalam ekspor migas dan ekspor nonmigas. Sektor migas diperoleh dari penerimaan ekspor minyak bumi dan gas alam. Minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia merupakan hasil pengolahan tanaman kelapa sawit yang menjadi sumber penghasil devisa bagi Indonesia pada masa pengembagan areal perkebunan kelapa sawit. Pada penelitian ini menggunakan proses penelitian melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis studi kasus yang akan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia merupakan negara eksportir minyak kelapa sawit terbesar pertama di dunia. Selama puluhan tahun Indonesia telah memasok CPO ke pasar global. Terdapat kurang lebih separuh pasokan dunia dipasok dari Indonesia. Sejak tahun 2015 hingga kwartal pertama di tahun 2017, Indonesia mendapatkan tekanan dari Uni Eropa (UE) berdasarkan atas kebijakan yang dibuat oleh UE. Untuk memenuhi permintaan pasar dunia yang semakin meningkat kebutuhannya, maka produksi dalam negeri juga kiat dalam meningkatkan produksinya. Kebijakan RED II yang membatasi produk ekspor sawit tentunya akan memberikan dampak terhadap kinerja PDB negara, ekspor, neraca perdagangan, hingga masalah ketenagakerjaan. Besarnya jumlah industri kelapa sawit Indonesia telah membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga melalui industri ini telah berperan besar dalam menyerap tenaga kerja © 2022 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license Corresponding Author: Hendra Maujana Saragih, Universitas Nasional Email: Pendahuluan Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar minyak sawit di seluruh dunia (GAPKI, 2013). Sebagai produsen terbesar minyak sawit, Indonesia melihat kebutuhan akan konsumsi dan pangsa pasar minyak sawit yang terus meningkat sebagai peluang untuk melakukan ekspor (Khairunisa & Novianti, 2017). Ekspor merupakan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan ketentuan yang berlaku. Modal ekspor utama Indonesia adalah kekayaan alam (Aditama & Yulianto, 2015). Kekayaan alam yang dimiliki dapat diproduksi berbagai macam barang-barang ekspor. Semakin banyaknya kegiatan ekspor maka semakin besar perolehan devisa Negara (Andelisa, 2011). Kegiatan ekspor di Indonesia terbagi kedalam ekspor migas dan ekspor nonmigas.Sektor migas diperoleh dari penerimaan ekspor minyak bumi dan gas alam. Sedangkan untuk ekspor sektor nonmigas, diperoleh dari penerimaan ekspor dari 296
Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia tiga sektor utama, yaitu Sektor pertanian, Sektor industri, dan Sektor pertambangan dan lainnya (Aditama & Yulianto, 2015). Minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia merupakan hasil pengolahan tanaman kelapa sawit yang menjadi sumber penghasil devisa bagi Indonesia pada masa pengembagan areal perkebunan kelapa sawit (Arianti dkk, 2017). Dengan keadaan geografis yang beriklim tropis, hal itu menjadi keuntungan tersendiri untuk Indonesia karena menjadikan kelapa sawit tumbuh subur di negeri ini. Pengembangan perkebunan kelapa sawit terutama dibangun di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya. Hasil produksi kelapa sawit telah diekspor ke berbagai penjuru dunia, seperti India dan Cina bahkan sudah tembus ke pasar Uni Eropa, hal itu membuat produksi kelapa sawit dalam negeri selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk memenuhi permintaan pasar global. Menurut Lumbantoruan dalam jurnal (Haryadi & Artis, 2022) dalam beberapa tahun belakangan Indonesia menghadapi tekanan yang besar dari Negara Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit. Berbagai kebijakan dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa untuk menahan laju ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Uni Eropa (UE) merupakan salah satu mitra dagang Indonesia dalam ekspor sawit, tetapi sejak dibuatnya kebijakan RED II (Renewable Energy Directive II) oleh Uni Eropa telah menempatkan Indonesia berada di situasi yang kurang menguntungkan. Bahkan melalui Delegat Regulation Uni Eropa telah mengusulkan untuk berhenti konsumsi biodiesel yang bersumber dari kelapa sawit. Dengan adanya kebijakan UE tentunya akan berdampak pada tingkat produksi ekspor sawit Indonesia karena Indonesia akan kehilangan salah satu mitra dagang terbesarnya. Berdasarkan pantauan dari Data Badan Pusat Staistik (BPS) menyebutkan bahwa ekspor sawit Indonesia ke UE telah mengalami penurunan pada periode Januari-September tahun 2019, terjadi penurunan sebesar 11,87% menjadi 3,29 juta ton dibandingkan pada tahun sebelumnya. Negara Uni Eropa harus memastikan bahwa setidaknya 10% dari bahan bakar transportasi mereka terbuat dari sumber yang terbarukan pada tahun 2020. Renewable Energy Directive menetapkan kriteria keberlanjutan biofuel untuk semua biofuel yang diproduksi atau dikonsumsi di Uni Eropa untuk memastikan bahwa mereka diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan (Khairunisa & Novianti, 2017). Tema mengenai lingkungan semakin sering muncul pada agenda internasional selama tiga dekade terakhir. Pada makalah ini, penulis akan menggunakan toeri hijau (green theory) untuk membahas studi kasus diatas. Dengan seiring berkembangnya waktu, aktivitas ekonomi dan sosial manusia yang berjalan telah mengancam lingkungan (Jackson et al., 2013). Teori hijau menangkap orientasi ini dalam hal nilai (value) dan agensi politik (Goodin, 2013). Teori hijau merupakan bentuk kritik atas pemikiran-pemikiran klasik misalnya kritik terhadap liberalisme yang menjunjung tinggi hak individu atas pilihan dan konsumsi.Namun para pemikir liberal tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat dari perilaku konsumtif manusia.Aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh individu telah memberikan dampak kerusakan lingkungan yang semakin meluas.Dimana melalui aktivitas ekonomi yang menguntungkan dalam jangka pendek semata, pilihan rasional menghancurkan sumber daya lingkungan. Teori Hijau menawarkan suatu cara pandang holistik yang melihat bahwa terdapat korelasi antara kehidupan manusia dengan ekosistem global, pada intinya teori ini menekankan mengenai keharusan umat manusia dalam memelihara lingkungan demi menjaga kelangsungan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Asumsi dasar greens menekankan kepada konsep global dimana Komunitas global diperlukan untuk mengawasi sumber daya alam. Menurut Greens dalam (Rani, 2013) menganalisa bahwa aktivitas manusia tidak lagi sinkron dengan lingkungan di sekitarnya. Krisis lingkungan hidup disebabkan oleh sistem kepercayaan yang terlalu fokus terhadap pemenuhan kebutuhan manusia (anthropocentric).Liftin juga berpendapat bahwa Banyak di antara negara dunia ketiga yang kurang memiliki kapasitas dalam menegakan standar-standar lingkungan (Steans, Jill & Lloyd P, 2009). Produksi juga mempengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, yang mana dalam proses produksi ukuran yang menjadi penentu besar kecilnya produksi yang diperoleh adalah faktor produksi. Jika produksi suatu komoditi melebihi konsumsi dalam negeri, maka negara tersebut akan menjual komoditi tersebut dengan cara ekspor. Peningkatan volume ekspor Indonesia disebabkan oleh meningkatnya jumlah produksi dan dikarenakan adanya perluasan lahan perkebunan di Indonesia. Selain produksi, harga juga diduga memiliki pengauh penting terhadap volume ekspor minyak kelapa sawit, dimana harga yang berlaku adalah harga rata-rata kelapa sawit dipasaran dunia (Maygirtasari et al., 2015). Selanjutnya faktor yang mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit adalah nilai tukar. Kurs atau nilai tukar merupakan salah satu harga yang penting dalam perekonomian terbuka karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, sehingga terdapat pengaruh yang positif antara kurs atau nilai tukar terhadap kegiatan ekspor.Hal ini dikarenakan kurs Journal homepage: 297
Saragih, H.M. & Rahayu, H. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 8, No. 2, 2022, pp. 296-303 berkaitan dengan nilai mata uang suatu Negara yang ditentukan berdasarkan kekuatan-kekuatan pasar atas dari permintaan dan penawaran. Metode Pada penelitian ini saya menggunakan proses penelitian melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis studi kasus yang akan dipaparkan secara deskriptif, untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan diatas. Menurut Sugiyono (2019:17) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, atau sebagai metode enographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Pada penelitian ini, Menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan atas studi pustaka dalam mengumpulkan data.Melalui metode ini, data-data dalam penelitian didapatkan melalui literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, buletin cetak, serta sumber-sumber artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hasil dan Pembahasan Indonesia merupakan negara eksportir minyak kelapa sawit terbesar pertama di dunia.Selama puluhan tahun Indonesia telah memasok CPO ke pasar global.Terdapat kurang lebih separuh pasokan dunia dipasok dari Indonesia. Berdasarkan data tahun 2007, Indonesia memiliki lahab perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas sekitar 14,03 juta hektar, yang mampu menghasilkan sekitar 38,17 juta yon minyak kelapa sawit (Info Sawit, 2018). Berdasarkan hasil volume produksi tersebut, itu berarti Indonesia mampu memasok sekitar 55% dari total produksi minyak kelapa sawit di dunia yang sebesar 58,9 juta ton. Sehingga tidak mengherankan jika minyak kelapa sawit (CPO) merupakan komoditas andalan Indonesia di pasar internasional. Gambar 1. Negara tujuan ekspor kelapa sawit terbesar Indonesia Sumber: Badan Pusat Statistik Berdasarkan data diatas, terdapat tiga negara yang menjadi mitra dagang ekspor CPO yang berasal dari Uni Eropa yaitu Belanda ($242 juta), Spanyol( USD 233, 1 Juta ) dan Italia( USD 215, 4 Juta). Total ekspor indonesia ke Eropa apabila diakumulasikan dari ketiga negara tersebut hasilnya mengalahkan jumlah ekspor ke negara pakistan. Sehingga Eropa merupakan konsumen CPO Indonesia terbesar ketiga di dunia dan Indonesia memiliki pasar yang besar di kawasan tersebut. Sejak tahun 2015 hingga kwartal pertama di tahun 2017, Indonesia mendapatkan tekanan dari Uni Eropa (UE) berdasarkan atas kebijakan yang dibuat oleh UE.Pada tanggal 4 April 2017, Parlemen UE mengeluarkan resolusi mengenai minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. Atas kebijakan tersebut UE melarang impor kelapa sawit pada tahun 2020 ke wilayah kawasan Uni Eropa yang dianggap sudah tidak sesuai dengan misi pembangunan keberlanjutan (Info Sawit, 2018) Sehingga tentunya telah menahan laju ekspor CPO ke UE dan Indonesia terancam akan kehilangan salah satu pasar terbesarnya. EU menyatakan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk nyata dari kepedulian Asosiasi Eropa ini atas isu lingkungan. Uni Eropa mempertanyakan mengenai proses produksi CPO yang ada di Indonesia, dimana mereka lingkungan dengan menilai bahwa dalam pengembangannya, kelapa sawit telah mengeksploitasi Journal homepage: 298
Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia menggunakan lahan pertanian dan hutan secara brutal. Untuk memenuhi permintaan pasar dunia yang semakin meningkat kebutuhannya, maka produksi dalam negeri juga kiat dalam meningkatkan produksinya.Dalam prosesnya tersebut, banyak petusahaan-perusaahan sawit yang melakukan deforestasi hutan untuk ekspansi lahan sawit tersebut. Uni Eropa menyebutkan jika terdapat 45% lahan perkebunan sawit yang ada di Asia Tenggara berasal dari hutan. Pada tahun 1998. Dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa mengenai minyak sawit dan deforestasi hutan hujan telah menyatakan pertimbangan umum bahwa resolusi tersebut bahwa; "Recalls that Malaysia and Indonesia are the main producers of palm oil, with an estimated 85-90% of global production, and welcomes the fact that Malaysian primary forest levels have increased since 1990, remains concerned that current deforestation levels in Indonesia are running at a rate of -0,5% total loss every five years (European Parliament, 2017). Proses pengambilan keputusan EU tentang Renewable Energy Directive (RED) pertama kali diberlakukan Pada 25 Juni 2009. Pada awal Januari 2018 Parlemen Eropa nenganandemen draf RED untuk untuk memasukan larangan penggunaan biofuel minyak sawit di Eropa 2021. Sebagian dari rancangan RED telah disetujui oleh anggota parlemen Eropa, energi terbarukan akan menyumbangkan kurang lebih 35% dari penggunaaan energy keseluruhan EU pada tahun 2030. Pada intinya Uni Eropa berencana untuk menggunakan bahan bakar nabati yang dibuat dari makanan dan tanaman pangan lainnya sebagai upaya dalam mengurangi perubahan iklim. Dalam revisi RED II EU telah mencakup upaya penurunan sejumlah kategori biofuel tertentu secara bertahap dan konsisten agar kelak dapat berhasil dalam memenuhi target energi terbarukan (Palm Oil Today, 2018). Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa telah mengesahkan rancangan tersebut, hal itu berarti RED II yang telah dipublikasikan dalam jurnal resmi UE akan mulai berlaku 20 hari setelahnya. Negara anggota UE harus mengadopsi elemen-elemen baru RED II dan mengharuskan mereka untuk menjadikannya sebagai bagian dari undang-undang nasional (Suwarno, 2019). Negara anggota dan Komisi Eropa akan mengatur kebijakan energi terbarukan EU pada dekade selanjutnya arahan energi untuk periode 2021-2030 (RED II) memperkenalkan target yang mengikat untuk 'energi terbarukan dalam transportasi' sebesar 14% dengan bagian maksimum biofuel yang terbuat dari tanaman pangan 7% dan tindakan tambahan yang bertujuan dalam membatasi penggunaan kelapa sawit (All Africa, 2017). Saat ini Indonesia menorehkan diri sebagai negara yang memiliki kerusakan hutan paling cepat di antara negara-negara lainnya yang memiliki hutan (FAO, 2005) Berdasarkan dari penelusuran tim Greepeace menunjukan beberapa spot lahan perkebunan kelapa sawit yang diduga milik PT. Sinarmas yang ada di Kalimantan. Berikut merupakan beberapa bukti nyata dari adanya deforestasi hutan: Gambar 2. Deforestasi hutan di Indonesia Sumber: Greenpeace.org Kerusakan hutan adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim dunia, faktor kedua setelah konsumsi energi manusia. Setiap tahun, sampai sekitar 1,8 miliar ton dari emisi rumah kaca penyebab dari perubahan iklim yang dilepaskan karena perusakan dan pembakaran lahan gambut (Hooijer et al., 2006). Terdapat 107 perusahaan sawit yang tersebar di Indonesia, utamanya berada di kawasan Pulau Sumatera dan Kalimantan (Info Sawit, 2021).Pada rentang 2001 hingga 2017, Indonesia telah kehilangan 24 juta hektare hutan.Seluas 14 juta hektare lahan kini tertanam kelapa sawit (Henry, 2019).Dalam kurun 2001 hingga 2016, perluasan area perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada terjadinya deforestasi hingga 23 persen (Prastiwi, Arie, 2019). Journal homepage: 299
Saragih, H.M. & Rahayu, H. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 8, No. 2, 2022, pp. 296-303 Uni Eropa menuduh bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan sumber utama penyebab adanya kebakaran hutan dalam rangka membuka lahan baru. Oleh karena itu komite UE menganggap bahwa pembakaran hutan di lahan gambut akan menyumbang emisi gas karbon yang akan merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati. Uni Eropa juga kerap menggoreng isu-isu 'sampah' yang digunakan dalam menghambat ekspor kelapa Indonesia, isu tersebut antara lain adalah isu deforestasi, kesehatan, serta HAM. Namun utamanya, mereka mengkritisi tentang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri sawit, mereka menyatakan bahwa minyak nabati lebih ramah lingkungan.Jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah minyak sawit, minyak kedelai, minyak kanola, dan minyak biji bunga matahari. Minyak- minyak tersebut dikembangkan dan diproduksi oleh negara-negara UE, seperti Perancis, Spanyol, Belanda dan Hungaria (Kusumaningtyas, 2017). Berikut ini adalah perbandingan efisiensi dari minyak sawit dengan jenis minyak lain: Gambar 3. Efisiensi penggunaan lahan Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa sawit merupakan tanaman yang paling sedikit membutuhkan lahan dan juga paling produktif diantara jenis minyak lainnya. Dilansir dari warta ekonomi, menyebutkan bahwa minyak kelapa sawit , minyak kedelai, minyak kanola dan minyak biji bunga matahari merupakan empat komoditas minyak nabati dunia. Berdasarkan keempat komoditas tersebut, minyak nabati dan kedelai menggunakan lahan paling luas untuk produksi yakni 127 hektar, minyak kanola membutuhkan lahan 34,5 juta hektar, bunga matahari 27,6 hektar dan kelapa sawit 24 juta hektar. Sehingga dari data data diatas bisa kita lihat bahwa penggunaan lahan yang digunakan untuk memproduksi minyak sawit itu lebih jauh sedikit membutuhkan lahan daripada jenis minyak lainnya namun paling mampu memproduksi minyak paling maksimal sehingga minyak sawit memang lebih efisien dibandingkan jenis minyak lainnya (Elfadina, Ellis, 2021). Respon Indonesia Terhadap Kebijakan Uni Eropa Uni Eropa secara resmi telah mengesahkan rancangan proposal energi yang menghapus penggunaaan biodiesel dari kelapa sawit. Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brusssels, Belgia. Indonesia menegaskan bahwa usulan Komite Lingkungan Hidup (ENVI) Parlemen Eropa telah bertentangan dengan prinsip dari"perdagangan bebas" Yang adil dan menjurumus kepada terjadinya diskriminasi "crop apartheid" Terhadap produk sawit di Eropa. Menurut Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan Indonesia) Langkah yang diambil oleh Parlemen EU dianggap tidak adil karena nyatanya industri minyak nabati yang sedang dikembangkan oleh Uni Eropa dalam proses produksinya tidak beda jauh dengan produksi minyak sawit yang ada di Indonesia. Sehingga bila minyak sawit Indonesia masih dipermasalahkan karena tidak ramah lingkungan, maka hal tersebut sesuatu yang dapat dibantah.Menurutnya, dalam resolusi tersebut Uni Eropa telah menerapkan prinsip dagang yang tidak sehat hanya karena ingin produk minyak nabati produksi dalam negerinya saja yang bisa diperdagangkan (MISB, 2019). Dalam merespon kebijakan EU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (18/3/2019) menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang European Union's Delegated Regulation. Turut hadir dalam rapat ini Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F. Gontha, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dan Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sanggani (Laoli, Novarius.(2019). Journal homepage: 300
Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia Hasil dari rapat tersebut telah menghasilkan beberapa poin penting yang terdiri dari yang pertama yaitu pemerintah Indonesia secara tegas telah menolak keputusan Komisi Eropa yang mengadopsi Draft Delegated Regulation. Draf tersebut mengkategorikan minyak sawit sebagai minyak nabati yang berisiko tinggi (high-risc ILUC) dan bukan produk yang mendukung berkelanjutan (Sustainable), lalu yang kedua dari kebijakan yang dibuat oleh EU merupakan bentuk politis untuk mempromosikan minyak nabati di dalam negeri yang saat ini produksi minyak nabati telah dikembangkan oleh negara-negara UE. Yang ketiga adalah pemerintah Indonesia akan berupaya untuk mendorong dan mempergiat dialog dengan mempromoikan platform SDGs, serta menyambut masukan dari semua pihak pencinta lingkungan dan tentunya Indonesia akan konsisten dalam menentang langkah-langkah diskriminatif UE melalui World Trade Organization (WTO). Diharapkan WTO yang menjadi wasit dalam sengketa ini dapat berlaku adil, yang ke empat adalah Indonesia akan terus melakukan kerja sama secara signifikan dengan negara-negara penghasil minyak kelapa sawit di dalam CPOPC. Serta kerangka kerja ASEAN, tidak hanya untuk mempromosikan produksi yang berkelanjutan (sustainable), namun juga untuk mendorong bersama dalam melawan tindakan diskriminatif UE, dan yang terakhir yaitu kelompok kerja untuk minyak nabati dalam rangka kerja ASEAN- UE dan Indonesia akan bersikeras bahwa diskusi akan difokuskan pada pencapaian SDGs, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari agenda PBB untuk tahun 2030 yang didukung oleh respon yang kuat, di mana Indirect Land-Use Change (ILUC) nyatanya tidak berperan dan tidak relevan untuk mencapai tujuan global yang sesungguhnya. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Uni Eropa Kebijakan RED II yang membatasi produk ekspor sawit tentunya akan memberikan dampak terhadap kinerja PDB negara, ekspor, neraca perdagangan, hingga masalah ketenagakerjaan. Besarnya jumlah industri kelapa sawit Indonesia telah membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga melalui industri ini telah berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, Terdapat 4,2 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya sebagai tenaga kerja langsung di sektor sawit (Angraini, K., 2018) Berdasarkan data Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 2,67 Juta Kepala Keluarga yang berprofesi sebagai petani sawit (Kementerian Pertanian, 2019). Saat ini terdapat 5,8 juta hektar lahan perkebunan sawit milik rakyat dan berkontribusi dalam produksi sawit nasional sebesar 34,51 persen. Sehingga bila kebijakan UE terjadi maka akan menimbulkan pengurangan tenaga kerja dan diprediksi 20 juta petani sawit Indonesia akan kehilangan mata pencahariannya. Dengan adanya pemberlakuan diskriminatif sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa itu berarti Indonesia akan kehilangan pasarnya di sana. Hal itu akan menyebabkan adanya kelebihan pasokan minyak sawit di dunia, berdasarkan data impor UE pada lima tahun terakhir, pemberlakuan RED II akan memberikan dampak over produksi sawit di pasar dunia mencapai 10,05 persen dari total yang diperdagangkan saat ini. Nilai tersebut setara dengan 4,55 juta ton per tahunnya. Dengan adanya kelebihan pasokan sawit tentunya akan memberikan tekanan terhadap harga minyak kelapa sawit yang sedang mengalami penurunan dalam dua tahun belakangan ini. Penurunan harga tersebut diprediksikan akan berpotensi lebih buruk di masa yang akan datang. Kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia berasal dari sektor non migas yang banyak ditopang dari perdagangan sawit yang memiliki kontributsi sebesar 1,66 persen per tahunnya. Diperkirakan kontribusi ekspor dan penerimaan devisa negara akan bekurang sebesar USD 104,55 juta per tahun, serta hilangnya kontribusi sawait terhada PDB Indonesia sebesar Rp 1,63 Triliun per tahun, sehingga diasumsikan pendapatan nasional negara akan berkurang sebesar Rp 218, 18 miliar per tahunnya (Stiadi, Andre, 2020). Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, melalui komoditas sawit, Indonesia telah berhasil berkontribusi besar dalam perdagangan internasional. Setiap tahunnya, permintaan akan kebutuhan sawit di dunia semakin meningkat. Hal itu menyebabkan adanya lonjakan permintaan pasar.Untuk memenuhi kebutuhan pasar, telah membuat perusahaan-perusahaan sawit semakin gencar dalam melakukan ekspansi lahan guna memperluas area perkebunan sawit. Dalam penyelenggarannya, perluasan arena lahan perkebunan sawit yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan besar telah menyalahi aturan.Dimana untuk mempermudah dalam membuka lahan baru, maka banyak dari mereka yang melakukan pembakaran hutan.Hal itu dilakukan untuk menghemat biaya, tenaga dan efisiensi waktu. Tentunya hal itulah yang menjadi kecaman dari Uni Eropa karena dalam proses produksi sawit, telah melakukan deforestasi hutan yang mengancam kestabilitasan kondisi lingkungan. Seperti yang dijelaskan dalam Teori Hijau menyatakan bahwa seiring dengan berkembangnya waktu, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu telah menghancurkan keadaan lingkungan.Ditambah lagi saat ini banyaknya manusia yang kurang peduli dengan alam, membuat mereka bertidak semena-mena.Padahal manusia sangat membutuhkan alam untuk kehidupan sehari-harinya. Journal homepage: 301
Saragih, H.M. & Rahayu, H. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 8, No. 2, 2022, pp. 296-303 Perusahaan-perusahaan sawit Indonesia banyak yang lalai dan tidak menerapkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan hanya memikirkan bagaimana cara untuk menghasilkan produksi semaksimal mungkin agar mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga banyak dari mereka yang menggunakan cara kotor yaiu seperti deforestasi hutan. Dengan adanya liberalisasi perdagangan telah membuat negara-negara saling bersaing untuk memberikan produk terbaiknya di pasar global. Kebijakan RED II yang telah diputuskan oleh Uni Eropa bukanlah hanya sekedar mengenai isu lingkungan semata, karena jika kita teliti lebih jauh, terdapat unsur poliis di dalam kebijakan tersebut. Kebijakan yang telah dibuat oleh Parlemen UE merupakan salah satu bentuk proteksi dagang mereka, karena seperti yang kita tahu bahwa Negara- negara UE saling mengembangkan jenis-jenis minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak kanola dan minyak biji bunga matahari. Minyak sawit merupakan saingan terbesar bagi mereka sehingga mereka melakukan pengaturan untuk menghambat ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Dapat dikatakan bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh UE mengenai sawit bersifat diskriminatif, karena nyatanya sektor produksi minyak nabati juga pada ujungnya akan merusak lingkungan. Apalagi fakta bahwa minyak nabati sesungguhnya kurang efisien untuk digunakan jika dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Sementara di lain pihak, UE seolah-olah mempromosikan sisem perdagangan berbasis peraturan multilateral yang memiliki standar ganda pada minyak sawit mengharuskan Indonesia mengambil langkah- langkah balasan dan konsisten dalam membawa kasus ini ke unit perdagangan dunia (WTO). Kontradiksi kebijakan UE yang mengangkat isu lingkungan sangat bertentangan dengan tindakan yang mereka lakukan sendiri, dimana negara-negara anggota UE telah melakukan perluasan untuk lahan perkebunan minyak nabati. Dalam ekspansi tersebut pastinya juga akan menggusur lahan pertanian lainnya. Perkebunan minyak nabati juga tidak mampu menyerap gas emisi karbon karena jenis tanaman pendek tidak akan menyerap secara maksimal, sedangkan tanaman sawit mampu melakukan penyerapan lebih dari tanaman nabati. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, tentunya negara-negara anggota Uni Eropa akan mengikuti segala bentuk kebijakan yang telah dibuat EU. Jika hal itu terjadi, maka tentunya Indonesia akan kehilangan konsumen ekspor minyak sawit di beberapa mitra dagangnya di kawasan tersebut. Dikhawatirkan hal itu akan mempengaruhi tingkat permintaan pasar terhadap produksi sawit di dalam negeri. Melalui industri minyak sawit telah memberikan pekerjaan bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan industri sawit dan berkontribusi dalam mengurangi penganguran di Indonesia.Sehingga sawit telah berperan besar bagi pengurangan kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani kelapa sawit di berbagai daerah. Dikhawatirkan jika Indonesia kehilangan pasarnya di Eropa akan membuat permintaan sawit akan menurun yang mempengaruhi nilai jual yang turun, jika seperti itu maka kemungkinan besar perusahaan akan memutuskan hubungan kerja dengan para karyawan dan bahkan petani kecil pun mungkin akan merasakan dampak besarnya, sehingga pengangguran mungkin akan melonjak karena terdapat 4 Juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup dengan industri sawit. Sebenarnya Indonesia sudah mendapatkan diskriminasi dari pihak EU selama bertahun-tahun, alibi yang mereka gunakan selalu sama yaitu dengan mengatasnamakan 'lingkungan'. Padahal nyatanya terlihat jelas bahwa kebijakan tersebut diambil oleh UE dalam rangka memproteksi pasar Eropa, UE membawa isu lingkungan agar sawi memiliki image yang buruk bagi rakyat Eropa. Jika negara-negara Eropa sudah memiliki opini yang buruk tentang sawit, maka mereka akan stop menggunakan sawit, disinilah minyak nabati hadil sebagai produk subtitusi dalam menggantikan kegunaan sawit. Dengan itu berarti sawi bisa tersingkirkan di kawasan tersebut dan minyak nabati akan Berjaya di pasar Eropa. Indonesia akan terus berupaya dalam menindaklanjuti sikap diskriminatif Uni Eropa dan menganggap bahawa UE telah memberlakukan sistem perdagangan secara tidak adil (tidak sesuai dengan kesepakatan dalam liberalisasi perdagangan). Pengajuan itu akan diadukan ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Di lain sisi juga Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan PT. Pertamina sedang melakukan inovasi untuk membuat bahan bakar yang berbahan dasar minyak kelapa sawit, Hal itu merupakan bentuk dari keteguhan Pemerintah dalam mendukung SDGs dan diharapkan inovasi tersebut akan sukses sehingga kita dapat menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan yang sesuai dengan misi ekonomi hijau. Simpulan Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar minyak sawit di seluruh dunia Kekayaan alam yang dimiliki dapat diproduksi berbagai macam barang-barang ekspor. Semakin banyaknya kegiatan ekspor maka semakin besar perolehan devisa Negara. Kegiatan ekspor di Indonesia terbagi kedalam ekspor migas dan ekspor nonmigas.Sektor migas diperoleh dari penerimaan ekspor minyak bumi dan gas alam.Sedangkan untuk ekspor sektor nonmigas, diperoleh dari penerimaan ekspor dari tiga sektor utama, yaitu Sektor pertanian, Sektor Journal homepage: 302
Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia industri, dan Sektor pertambangan dan lainnya. Minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia merupakan hasil pengolahan tanaman kelapa sawit yang menjadi sumber penghasil devisa bagi Indonesia pada masa pengembagan areal perkebunan kelapa sawit. Indonesia merupakan negara eksportir minyak kelapa sawit terbesar pertama di dunia.Selama puluhan tahun Indonesia telah memasok CPO ke pasar global.Terdapat kurang lebih separuh pasokan dunia dipasok dari Indonesia.Sejak tahun 2015 hingga kwartal pertama di tahun 2017, Indonesia mendapatkan tekanan dari Uni Eropa (UE) berdasarkan atas kebijakan yang dibuat oleh UE.Pada tanggal 4 April 2017, Parlemen UE mengeluarkan resolusi mengenai minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. Uni Eropa mempertanyakan mengenai proses produksi CPO yang ada di Indonesia, dimana mereka menilai bahwa dalam pengembangannya, kelapa sawit telah mengeksploitasi lingkungan dengan menggunakan lahan pertanian dan hutan secara brutal. Untuk memenuhi permintaan pasar dunia yang semakin meningkat kebutuhannya, maka produksi dalam negeri juga kiat dalam meningkatkan produksinya. Kebijakan RED II yang membatasi produk ekspor sawit tentunya akan memberikan dampak terhadap kinerja PDB negara, ekspor, neraca perdagangan, hingga masalah ketenagakerjaan. Besarnya jumlah industri kelapa sawit Indonesia telah membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga melalui industri ini telah berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Referensi Aditama, L. G., & Yulianto, E. (2015). Pengaruh Produksi dan Nilai Tukar Terhadap Volume Ekspor (Studi pada Volume Ekspor Jahe Indonesia ke Jepang Periode 1994-2013). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol, 25(1). Goodin, R. E. (2013). Green political theory. John Wiley & Sons. Haryadi, H., & Artis, D. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter, 10(1), 63-70. Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H., Page, S., Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H., & Page, S. (2006). PEAT- CO2. Assessment of CO2 Emissions from Drained Peatlands in SE Asia, Delft Hydraulics Report Q, 3943. Jackson, R., Suryadipura, D., & SORENSEN, G. (2013). Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. -. Khairunisa, G. R., & Novianti, T. (2017). Daya saing minyak sawit dan dampak renewable energy directive (RED) Uni Eropa terhadap ekspor Indonesia di pasar Uni Eropa. Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness), 5(2), 125-136. Kusumaningtyas, A. S. (2017). Upaya hambatan non-tarif oleh Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 6(3), 150-163. Maygirtasari, T., Yulianto, E., & Mawardi, M. K. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia. Jurnal Administrasi Bisnis, 25(2). Rani, F. (2013). Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek). Transnasional, 4(2), 865-875. Suwarno, W. (2019). Kebijakan sawit uni Eropa dan tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, 8(1), 23-34. Journal homepage: 303