EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP) DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT SKRIPSI DI SUSUN OLEH : SUGIRAN NIM: 11 851 0063 PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2015 UNIVERSITAS MEDAN AREA
EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP) DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT SKRIPSI Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area DI SUSUN OLEH : SUGIRAN NIM: 11 851 0063 PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2015 UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PENGESAHAN Judul Penelitian : Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Nama Mahasiswa : Sugiran NIM : 11 851 00 Program Studi : Studi Pemerintahan Disetujui Oleh: Komisi Pembimbing Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP Pembimbing I Pembimbing II Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si Mengetahui Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tanggal Lulus : UNIVERSITAS MEDAN AREA
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Sugiran Nim : 11 851 0063 Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat " adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini. Medan, 2015 Sugiran NIM. 1185163 UNIVERSITAS MEDAN AREA
ABSTRAK Pembangunan pedesaan kini menjadi perhatian utama dalam dimensi studi pembangunan daerah. Berbagai program terlah digulirkan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah kabupaten dan kota hingga pada menyentuh sektor pedesaan. dalam perhatiannya terhadap pembangunan desa terjabarkan melalui anggaran ketersedian pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimankah Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Metode Penelitian yang digunakan ialah berjenis kualitatif dengan mengunakan smber data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan di peroleh beberap kesimpulan diantaranya ialah pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi perdesaan di Desa Sido Makmur terlihat secara jalan dan pembangunan menyeluruh, yaitu pembangunan terhadap Dengan dan mempertimbangkan kontribusi terhadap penambahan nilai ekonomi rata-rata masyarakat, pembangunan infrastruktur melalui PPIP memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata desa Sido infrastruktur oleh PPIP Makmur dimana pembangunan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat. Program-program pusat pemerintah yang bersumber dari anggaran infrastruktur PPIP kantor Desa Pemerintahan lahan dan pendapatan Kata Kunci : Evaluasi, Program Pembangunan, Infrastruktur, Pedesaan UNIVERSITAS MEDAN AREA
ABSTRACT Rural development is now a major concern in the dimensions of regional development studies. Various superbly program the initiated by development of districts and cities to the rural sector touches. Programs of the central government attention to rural development span the 'hierarchy through the availability of the budget comes from state revenues and expenditures budget (APBN) through the general allocation fund (DAU) or special allocation funds (DAK). This study aims to see bagaimankah Evaluation of Rural Infrastructure Development Program (PPIP) village Sido Makmur District of Kuala Langkat. The research method used is by using smber manifold qualitative data through interviews and documentation. From research conducted obtained be some conclusion of which is the development of infrastructure PPIP on the growth of the rural economy in the village of Sido Makmur seen as a whole, namely the construction of roads and the construction of the office of village government increase the into account the contribution to and Taking economic value of income of the community, infrastructure development through PPIP make a positive contribution to economic growth average Sido Makmur village where infrastructure development by PPIP contribute in increasing the average income of the community. the central government to accelerate land and the average Keywords: Evaluation, Program Development, Infrastructure, Rural UNIVERSITAS MEDAN AREA
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul "Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP selaku Ketua Program studi Kepemerintahan. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Seluruh staff dan Dosen Program Studi Kepemerintahan, Pegawai FISIP UMA dan rekan-rekan kuliah. Akhirnya tidak terlupakan kepada seluruh keluarga yang selama ini memberikan bantuan dan dorongan yang diperlukan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih Medan, November 2015 Penulis UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK ... i ABSTARCT ... ii KATA PENGANTAR ... iii DAFTAR ISI ... iv DAFTAR TABEL ... vi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1.2 Rumumusan Masalah ... 1.3 Pembatasan Masalah ... 1.4 Tujuan Penelitian... 1.5 Manfaat Penelitian ... BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Desa ... 2.1.1. Dasar Hukum Berdirinya Desa ... 2.2 Pemerintahan Desa ... 2.3 Pembangunan ... 2.4 Pembangunan Desa ... 2.5 Program ... 2.6 Infrastruktur ... UNIVERSITAS MEDAN AREA 1 2 2 3 3 4 6 8 23 17 19 20
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ... 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 3.3 Teknik Pengambilan Data ... 3.4 Teknik Penentuan Informan ... 3.5 Kerangka Pemikiran ... 3.6 Teknik Analisis Data ... BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 4.1.1. Profil Kabupaten Langkat ... 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan ... 4.2.1. Mekanisme Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ... 33 4.3. Pembahasan ... 41 4.3.1. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur (Jalan dan Kantor Pemerintah Desa) Perdesaan (PPIP) di Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ... 41 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ... 5.2. Saran ... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN UNIVERSITAS MEDAN AREA 23 23 23 24 24 24 26 26 38 48 49
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan pedesaan kini menjadi perhatian utama dalam dimensi studi pembangunan daerah, kesejahteraan daerah sesungguhnya apa yang di rasakan oleh masyarakat di desa, bilamana masyarakat pada tingkat desa belum memperoleh kesejahteraan maka suatu daerah kabupaten atau kota belum dapat dikatakan telah sejahterah. Melalui asas otonomi daerah, konsentrasi pembangunan terarah pada daerah kabupaten dan kota, dimana dalam lingkup kabupaten atau kota tersebut terdapat unit pemerintahan terkecil yang bersinggungan langsung kepada masyarakat di pedesaan yaitu pemerintahan desa. Berbagai program terlah digulirkan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah kabupaten dan kota hingga pada menyentuh sektor pedesaan. Program-program pemerintah pusat dalam perhatiannya terhadap pembangunan desa terjabarkan melalui ketersedian anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK). Meski pendekatan anggaran telah menjadi perhatian pemerintah pusat namun pada aspek implementasi sebagai suatu dimensi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal seperti anggaran yang diperuntukan kurang maksimal, terjadinya kebocoran anggaran sewaktu pelaksanaan dan bentuk lainnya. Keadaan seperti itu dapat membuat lambatnya pembangunan di level UNIVERSITAS MEDAN AREA
desa, padahal level di level desa atau tepatnya peranan pemerintah desa amat strategis dalam mensukseskan visi, misi serta program pemerintahan daerah. Pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya serta untuk mendukung terealiasinya program-program pemerintahan daerah maka penting untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja pemerintah desa, sarana dan prasarana tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur pedesaan yang disamping dapat mendukung kinerja pemerintah desa juga dapat membantu percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur menjadi mutlak untuk diwujudkan demi kemajuan desa beserta masyarakat yang ada di dalamnya, semakin memadai pembangunan infrastruktur desa maka akan berkaitan terhadap pencapaian pembangunan pada bidang lainnya, dengan latar belakang ini maka penelitian ini akan dilakukan evaluasi program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) desa Sido Makmur kecamatan kuala kabupaten langkat 1.2 Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah diatas, ditetapkanlah perumusan masalah penelitian ini yakni Bagaimankah Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. UNIVERSITAS MEDAN AREA
1.3 Pembatasan Masalah 1. Program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) yang di maksud ialah infrastruktur jalan dan kantor pemerintahan desa 2. Penelitian ini meneliti periode tahun 2010 sampai tahun 2014 3. Penelitian ini berlokasi pada kantor desa Sido Makmur 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) dalam bidang pembangunan jalan jalan dan kantor pemerintahan desa. 2. Untuk mengetahui capaian dari program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) desa Sido Makmur 3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pencapaian program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) desa Sido Makmur 1.5 Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis 1. Penggunaan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini diharapkan menambah informasi bagi perkembangan akademik dalam kajian yang relevan terhadap topik penelitian ini. 2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi baru terhadap penggunaan teori dengan temuan penelitian. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Manfaat praktis 1. Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa yang terkait pada penelitian ini. 2. Sebagai bahan referensi pendukung bagi pihak-pihak yang sedang mengambil studi penelitian yang sama terhadap topik penelitian ini UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB II KERANGKA TEORI 2.1 Desa Pada tahun 1952 (Hadikoesoemo, 1965) terkait dengan desa terungkap bahwa norma-norma daerah hukum masyarakat itu menurut hukum adat: (1) berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, (2) berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, (3) berhak mengangkat pimpinan atau majelis pemerintahannya sendiri, (4) berhak memiliki harta benda dan sumber keuangannya sendiri, (5) berhak atas tanahnya sendiri, (6) berhak memungut pajak sendiri. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut terdapat keberagaman hukum asli di masing-masing desa yang tersebar di seluruh nusantara ini. Di Sumatera Barat misalnya, ada nagari yang mempunyai tata aturan adat yang khas, demikian juga di tempat lain.Desa mengandung sejumlah kearifan-kearifan lokal (local wisdom) yang apabila dicermati nilai yang terkandung dalam kearifan tersebut maka dapat menjadi suatu kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat berdomisili di suatu wilayah desa. Kearifan tersebut dapat dicermati dari aturan-aturan, norma, tata krama/ tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik iri gasi, teknik pengolahan tanah dan peralatannya, teknik membuat jalan/ jembatan, teknik perahu dan sebagainya). Sekiranya nilai (value) yang terkandung di dalam UNIVERSITAS MEDAN AREA
aspek-aspek tersebut diperhatikan dalam pengembangan teknologi di era modern ini, meski menggunakan bahan yang mungkin berbeda, maka keserasian lingkungan dan daya adaptasi tampaknya menjadi tetap tinggi. Infrastruktur itu alat penting bagi kemajuan perkembangan masyarakat desa, namun masyarakat paham arti pentingnya infrastruktur itu jauh lebih penting sebab orang akan bertindak dengan alat yang dimilikinya karena mereka mengetahui arti pentingnya alat yang dipunyai. Meskipun infrastuktur perdesaan banyak ditemui di desa, pertanyaannya apakah infrastuktur yang ada telah dipahami arti pentingnya bagi kehidupan masyarakat perdesaan. Data statistik tentangnya seperti jalan desa, gedung SD, Polindes (Poliklinik Desa), kantor pemerintah desa, kendaraan umum dan infrastuktur lainnya, dapat ditemukan dengan mudah. Jika dilihat dari jumlah yang ada maka penyebaran infrastuktur tidak merata antardesa di Jawa, apalagi dibandingkan dengan desa di luar Jawa. Pembangunan infrastuktur buka sekedar ada dan menyebarkan secara merata tentang pengadaannya, akan tetapi perlu analisis infrastuktur mana yang paling penting bagi desa dengan tipologi tertentu, seberapa besar jumlah yang harus dibutuhkan (susetiawan,2010). Infrastuktur pendidikan perdesaan seperti gedung SD harus menjadi perhatian utama. Kurang nya gedung SD dan kalau toh ada kualitas bangunan yang ada sangat buruk mudah rusak bahkan ambruk. Dalam waktu yang singkat barang kali Jawa tidak banyak membutuhkan infrastuktur itu, akan tetapi bagaimana pemeliharaan infrastuktur tersebut. Luar Jawa keadaanya tidak hanya pada pengadaan infrastuktur bangunan gedung UNIVERSITAS MEDAN AREA
sekolah akan tetapi tenaga pengajar akan siap melayani pendidikan di pelosok desa pedalaman jauh lebih penting untuk diperhatikan. Kesehatan dan Gizi masyarakat harus dilihat pada tipologi desa macam apa. Desa menetap dan berbudidaya di mana penduduk nya kreatif, ada pertanian yang maju dan ada industri perdesaan yang berkembang, mereka tidak kesulitan untuk memenuhi gizi. Bagi masyarakat yang telah memiliki pengetahuan pemenuhan gizi tidak menjadi problematik. Ini terutama dapat dilihat di desa di Jawa. Desa lain yang berada di luar Jawa juga tidak bisa dilihat secara kuantitatif semata akan tetapi juga harus dilihat dari sifat kualitatif penyelenggaraan kesehatan dan gizi. Keadaan seperti itu perlu dilihat lebih teliti desa mana yang mengalami tingkat kesehatanrendah dan kekurangan gizi. Bagi masyarakat desa yang telah menetap lama sebagai masyarakat desa persoalan ini sudah tidak menjadipersoalan serius. Karakteristik wilayah perdesaan sangat berbeda tipologinya baik karakteristik sosial budaya, keadaan infrasturkur yang ada, keadaan di wilayah perdesaan, tingkat kesehatan dan gizi sampai dengan karakteristik kondisi kemiskinannya. Tipologi desa seharusnya mempertimbangkan keadaan yang berbeda antar masyarakat di Jawa antara Jawa dan luar Jawa. Kerumitan tipologi dan karakteristik ini tidak mungkin digeneralisasikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, desentralisasi menjadi prinsip utamadalam proses pembangunan agar pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan (susetiawan, 2010:156). UNIVERSITAS MEDAN AREA
2.1.2. Dasar Hukum Berdirinya Desa Berikut merupakan dasar hukum berdirinya desa: 1. Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang DesaDesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah UNIVERSITAS MEDAN AREA berhak
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana harus memenuhi syarat : a. Jumlah penduduk; b. Luas wilayah; 2.2. Pemerintahan Desa Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat isti adatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencaripenghidupan sebagai nelayan (Nurcholis, 2011: 2). Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah, pertama urusan UNIVERSITAS MEDAN AREA
pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, ketiga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, keempat urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asala -usul dan adat -istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka salingmengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18). Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak UNIVERSITAS MEDAN AREA
atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat (Misdiyanti, 1993: 47). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ((PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). Selain itu, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenagan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakkan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut : Fungsi Pemerintahan Desa: a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong Masyarakat d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat UNIVERSITAS MEDAN AREA
e. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan f. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa (Solekhan, 2012:63). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakuk an oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas : a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas : 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain -lain. 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011: 73). Adapun yang menjadi aspek pemerintahan desa adalah sebagai berikut : 1. Administrasi Pemerintahan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan -kegiatan pemerintahan, perkantoran desa, keuangan desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya UNIVERSITAS MEDAN AREA
2. Administrasi pembangunan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan -kegiatan bantuan pembangunan desa, pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa, pengaturan bangunan - bangunan, lomba desa, LKMD dan sebagainya 3. Administrasi pembinaan masyarakat, proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan -kegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi - instansi sektoral 4. Manajemen dan kepemimpinan desa, Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah suatu kelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa mengkoordisasikan kegiatan -kegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa tercapai secara efektif dan efisien (Sudirwo, 1991: 62). Pemerintahan desa memiliki peranan dan besar dalam merealisasikan konsep pembangunan desa dalam kerangka pembangunan daerah, peranan pemerintahan desa dalam mengelola desa menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya bergantung pada kinerja pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat desa tersebut dalam pembangunan desa. UNIVERSITAS MEDAN AREA serta
Peran pemerintahan desa dalam mengelola desa diatur melalui Undang- undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 ayat 2 menyatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Dari uraian pasal 1 ayat 2 Undang-undnag No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa secara lebih luas peran pemerintahan desa hamper mirip dengan peran pemerintahan desa hanya dibatasi pada urusan bidang tertentu, atau dengan kata lain pemerintahan desa sebagai unit terkecil dari penyelenggara pemerintahan daerah dimana pemerintahan desa memiliki peranan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kewenangan pemerintahan desa di jelaskan pada pasal 18, 19, 20, 21, 22 dari Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 18 menyatakan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan UNIVERSITAS MEDAN AREA
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Lalu kemudian pada Pasal 19 menyatakan :Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintahan desa memiliki peran yang strategis atau sangat menentukan dalam mewujudkan program nasional dalam mencapai kehidupan masyarakat yang sejahterah. Mengingat konsentrasi populasi masyarakat secara mayoritas berada pada unit pedesaan maka menjadi lebih tepat untuk mengatakan tumpuan dalam mencapai kehidupan masyarakat di daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintahan desa. 2.3. Pembangunan Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secaraumum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli . Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalampengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995 : 13). UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). 1. Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana diseluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan (extention education) dan pembangunan masyarakat (community development). Di tahun 1966 Joseph Di Franco membangdingkan kedua macam pendekatantersebut secara menyekuruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk (organisasi) dan prinsip - prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat. Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadappembangunan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Bryant dan White (1987 : 132), mendefiniskan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu : a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok. b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, kemerataan dan kesejahteraan. c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan. d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati. 2. Perencanaan Pembangunan Pespektif dan Tahunan Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembanunan untuk menghasilkan rencana -rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu: (Tjokroamidjojo,1990) UNIVERSITAS MEDAN AREA
1. Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas. 2. Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun. 3. Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun. Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada kenyataanya, tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan. (Arsyad, 1999 :50). Pemecahan rencana perspektif menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar perencanaanyang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur kinerjanya.Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah -masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek. UNIVERSITAS MEDAN AREA
2.4. Pembangunan Desa Pembangunan merupakan tujuan utama suatu negara yang akan dicapai melalui berbagai pendekatan disamping memerlukan waktu yang panjang. Ketika pembangunan suatu negara telah berada pada laju perkembangan yang memadai maka selanjutnya pembangunan tersebut diarahkan pada pemerataan di setiap wilayah. Semangat pembangunan desa dalam konteks Indonesia di tekankan melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Undang-undang ini menekankan tujuan utama yakni tercapainya pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Menurut Todaro (2000), pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dari pandangan Todaro tersebut seolah menekankan bahwa pembangunan sebagai suatu usaha yang bergerak secara terus menerus sebagaimana kebutuhan pembangunan yang di butuhkan pada suatu masa. Sukirno (2000), mengungkapkan konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Pandangan Sukirno diatas menegaskan bahwasanya pembangunan akan bergerak lebih lambat bilamana masyarakat telah sejahterah di berbagai bidang walau untuk mencapai pada keadaan tersebut diperlukan proses dan usaha-usaha yang kuat beserta waktu yang panjang. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pada kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia, fokus pembangunan negara diantaranya ialah pengentasan kemiskinan. Laju pertumbuhan masyarakat miskin harus dapat di tekan melalui berbagai program pendekatan oleh pemerintah termasuk pemerintahan desa. Berbagai pendekatan dalam usaha pengentasan kemiskinan dalam pendekatan infrastruktur dapat memberikan akses yang turut memudahkan laju prekenomian suatu wilayah, sehingga ketersediaan akses pada berbagai aspek yang menyangkut bidang kehidupan menjadi mutlak untuk disediakan dalam menekan angka kemiskinan. Suhardjo (2008) menggambarkan bahwa keterbatasan akses merupakan salah satu dari karakteristik kemiskinan. Menurut Suhardjo (2008), pendekatan peningkatan aksesibilitas untuk kawasan perdesaan khususnya dapat dilakukan melalui intervensi transportasi berupa pembangunan dan peningkatan jaringan jalan desa, peningkatan pelayanan umum, maupun pembangunan atau relokasi infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan. 2.3 Program Istilah program kerap sekali terdengar dalam ranah yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan seperti kebijakan swasembada pangan melalui program irigasi, program pupuk murah dan lain sebagainya. Bila merujuk pada pandangan Jones (1984) program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dari pandangan Jones tersebut bisa diartikan bahwa program merupakan segala upaya dalam mencapai tujuan, upaya- upaya terencana dan terukur menjadi ciri-ciri perencanaan suatu program. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dari aspek kebijakan. Menurut Dye (1992), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai "What ever government choose to do or not to do". Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones (1984) adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut digambarkan bahwa program- program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya terhadap pembangunan desa maka terdapat sejumlah program yang direncanakan oleh pemerintahan desa, program tersebut tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dengan itu pemerintahan desa memiliki program-program yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan desa seperti apa yang telah menjadi proritas dalam RPJMDes. 2.4 Infrastruktur Infrastruktur kerap dipahami oleh kaum awam sebagai sarana dan prasarana, secara teoritis akan dikutip pengertian infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang UNIVERSITAS MEDAN AREA
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005). Dari pandangan Kodoatie tersebut bisa dipahami pembangunan desa akan mudah tercapai bilamana telah terpenuhinya infrastruktur di pedesaan sebagai media pendukung dari upaya-upaya yang dilakukan dalam pembangunan desa. Lebih lanjut Kodoatie (2005) mengungkapkan infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dilaksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri. Ketersedian infrastruktur di desa akan sangat membantu dalam upaya pembangunan desa, dengan demikian maka menjadi penting terlebih dahulu menyediakan infrastruktur yang memadai di pedesaan sebelum melangkap pada berbagai program pembangunan selanjutnya. Grigg (1988) mengungkapkan berdasarkan jenisnya, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori sebagai berikut : a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (treatment plant), UNIVERSITAS MEDAN AREA
b. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang, c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat), d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi, e. Fasilitas lintas air dan navigasi, f. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya, g. Sistem transit publik, h. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi, i. Fasilitas gas alam, j. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll, k. Fasilitas perumahan publik, l. Taman kota: taman terbuka, plaza, dll, serta m. Fasilitas komunikasi. Dari penjelasan Grigg (1988) diatas dapat disimpulkan istilah infrastruktur meliputi banyak hal dan kesesuaian dari kebutuhan infrastruktur tersebut bergantung pada kondisi kebutuhan dari program apa yang akan dicap UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pengertian dari penelitian jenis kualitatif menurut Moleong (2006: 247) yaitu mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam suatu satuan, yang kemudian dikatagorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini berlokasi pada kantor pemerintahan desa Sido Makmur kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan masa waktu penelitian selam 2 bulan. 3.3 Teknik Pengambilan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Observasi, yakni dengan turun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan awal terhadap lokasi penelitian UNIVERSITAS MEDAN AREA
b. Studi Pustaka, yakni dengan mengumpulkan berbagai teori dan informasi yang relevan terhadap penelitian ini dalam bentuk tertulis seperti buku, koran dan dokumen lainnya. c. Wawancara, yaitu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian melalui wawancara secara mendalam kepada berberapa informan penelitian 3.4 Teknik Penentuan Informan Teknik yang digunakan dalam menentukan informan ialah dengan menggunakan teknik snowball dengan terlebih dahulu menentukan informan kunci pada penelitian ini. Adapun informan kunci pada penelitian ini ialah kepala desa, desa Sido Makmur kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. 3.5 Kerangka Pemikiran Kantor Pemerintahan DESA SIDO Program Pembangunan Infrastrukt Evaluasi Bangan 1 Kerangka Pemikiran UNIVERSITAS MEDAN AREA
3.6. Teknik Analisis Data Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan, maka diperlukan adanya kegiatan menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabar kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlansung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat pengumpulan data, peneliti perlu memperhatikan komponen dalam menganalisis data seperti mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sugiyono (2012: 246) bahwa adanya analisis data di lapangan model Miles and Huberman sebagai berikut : 1. Reduksi data (data reduction). Kegiatan mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada halhal yang penting, dicari tema dan polanya 2. Penyajian data (data display). Kegiatan ini bertujuan uuntuk mengorganisasikan data dengan uraian singkat dan tersusun dalam pola saling berhubungan sehingga data mudah dipahami UNIVERSITAS MEDAN AREA
3. Verifikasi (conclusion drawing). Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan sehingga mendapatkan temuan baru yang selama ini belum pernah ada. UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR PUSTAKA Corrado, Frank. M. 2004, Berkomunikasi Dengan Karyawan, Cetakan Pertama, PPM : Jakarta. Dye,Thomas R., 1992. Understanding Public Policy. New Jersey : Englewood Cliffs Eaton, Joseph W. 1986, Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional Dari Konsep Ke Aplikasi, UI Press, Jakarta. Grigg, Neil, 1988. Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons. Jones,Charles O. 1984. Pengentar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta : Rajawali Press Juliantara, Dadang. 2005. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta. Bumi Aksar Kodoatie, Robert, 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Syafi'i. 2001. Pengembangan Masyarakat Islam, Ideologi, Strategi Sampai Tradisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Moleong, J. Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Nystorm and Sturbuck, ed. 1981. Hand Book of Organization Design. Oxford : University Press Nurcholis.H, 2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta Erlangga. Rahmat, Abdul. 2003. Andragogi dan Pengembangan Masyarakat, Jurnal PMI Vol 1 No. 1. September. Robbins dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta. Pabundu, Moh. Tika. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Cetakan pertama, PT Bumi Aksara: Jakarta. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Siagian, Sondang. P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Bumi Aksara: Jakarta Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja, Edisi Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta. Winarno, Budi. 2003, Komparsi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan, Media Presindo. Jakarta Undang-Undang: Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 7/TLN Nomor 5495. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 123/ TLN 5539 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa Peraturan Pemerint ah Nomor 72 Tahun 2003 tentang Desa UNIVERSITAS MEDAN AREA