Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dr. Rahman Mulyawan
Dr. Rahman Mulyawan Hak Cipta © Dr. Rahman Mulyawan, 2015 Hak cipta dilindungi undang-undang All rights reserved Penyunting: A. Kean B. Hibar Desain Cover: Endhaven Designroom Penata Letak: Eri Ambardi A. Cetakan I, Februari 2015 ISBN: 978-602-0810-04-1 Diterbitkan oleh: Jl. Raya Bandung - Sumedang km 21 Sumedang Bandung 45363, Tlp. (022) 843 88812 Website : lppm.unpad.ac.id Email : lppm.unpad.ac.id Hak cipta di lindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun secara elektronik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
Daftar Isi Prakata • vii Bagian 1 Kebijakan Pertahanan Negara dalam UU No. 3/2002 • 1 1.1. Hakikat Pertahanan Negara • 3 1.2. Tujuan Pertahanan Negara • 4 1.3. Sistem Pertahanan Negara • 6 1.4. Fungsi Pertahanan Negara • 7 Bagian 2 Urgensi Pembangunan Bidang Pertahanan • 9 Bagian 3 Pembangunan Bidang Pertahanan dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan • 23 3.1. Konsep Kawasan Perbatasan • 23 3.2. Tipologi Kawasan Perbatasan • 35 3.3. Kawasan Perbatasan dan PLB Internasional • 35 Bagian 4 Manajemen Kawasan Perbatasan di Indonesia • 43 v
Bagian 5 Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan • 49 5.1. Struktur Politik • 49 5.2. Faktor Sosial Budaya • 55 5.3. Pembangunan Infrastruktur (Bidang Pertahanan) • 60 5.4. Hubungan Antarorganisasi • 90 5.5. Sumber Daya • 120 5.6. Karakteristik Agen Pelaksana • 140 Bagian 6 Catatan Kritis tentang Urgensi Beranda sebuah Negara • 155 6.1. Letak Geografis • 158 6.2. Wilayah Administrasi Pemerintahan • 162 6.3. Program Pembangunan Kawasan Perbatasan • 164 6.4. Skenario Pendekatan Pembangunan Kawasan Perbatasan • 168 6.5. Rencana Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan • 181 6.6. Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan • 185 6.7. Kondisi Pintu Perbatasan • 187 6.8. Kondisi Sarana Prasarana di Kawasan Pintu Perbatasan • 192 6.9. Rencana Pembangunan Pintu-pintu Perbatasan • 203 6.10. Strategi Pembangunan Pintu Perbatasan • 206 Daftar Pustaka • 209 Tentang Penulis • 214 vi
Prakata IMPleMeNtasI KeBIjaKaN pembangunan bidang per- ta hanan dalam aspek lingkungan, menunjukkan masih lemah- nya kondisi stabilitas kawasan perbatasan yang disebab kan tidak diserahkannya kewenangan bidang perta hanan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Belu, yang memiliki karakter khusus sebagai wilayah di kawasan perbatasan antarnegara yang penuh dengan aneka perma- salahan serta mengganggu stabilitas wilayah. Penyelesaian masalah di kawasan perbatasan memerlukan penanganan sesegera mungkin, yang hanya dapat dituntaskan apabila kewenangan bidang pertahanan diserahkan kepada peme- rintah daerah. Dalam implementasi kebijakan pembangunan bidang pertahanan pada aspek hubungan antarorganisasi, menun- jukkan adanya kerjasama yang baik antara institusi TNI dengan organisasi perangkat daerah dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi pembangunan bidang pertahanan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas untuk turut meng-
amankan kawasan perbatasan, yang sesungguhnya kewenangan tersebut merupakan milik institusi TNI. Lain halnya dengan implementasi kebijakan pembangunan bidang pertahanan pada aspek sumber daya (keuangan), menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan mengingat Pemerintah Kabupaten Belu tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bernuansa pembangunan bidang pertahanan. Hal yang perlu mendapatkan perhatian terdapat pada implementasi kebijakan pembangunan bidang pertahanan da- lam aspek karakteristik agen pelaksana, yang menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya aparat keamanan dan aparatur pemerintah, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun tingkat strata pendidikan. Hal ini telah mengakibatkan lemahnya pertahanan Indonesia di Kabupaten Belu sebagai kawasan perbatasan antarnegara. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Namun model implementasi tersebut kurang tepat apabila diterapkan di kawasan perbatasan, sehubungan model tersebut kurang memprioritaskan aspek koordinasi. Pendapat penulis, model implementasi dari Cheema dan Rondinelli dapat lebih optimal diwujudkan apabila dilengkapi dengan aspek koordinasi. Aspek koordinasi menjadi penting, mengingat penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara baik dan optimal di Kabupaten Belu dikarenakan banyaknya lembaga atau institusi yang berkompeten dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang pertahanan. Selain itu, kinerja pemerin- tahan dapat dikatakan masih jauh dari pola manajerial peme- viii
rintahan yang sangat mengedepankan aspek koordinasi dan pelimpahan wewenang. Perlu adanya revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengarah kepada pembaharuan pemberian kewenangan pertahanan yang ada di pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi dengan tujuan untuk memudahkan penyelesaian masalah yang timbul apabila terjadi di kawasan perbatasan. Hubungan pusat dengan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pertahanan perlu ditingkatkan sinergitas- nya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan dalam rangka melayani serta melindungi masyarakat. OPD di Kabupaten Belu hendaknya menjadi media solusi dan integrasi dalam menyelesaikan masalah di kawasan perba- tasan guna terciptanya pembangunan bidang pertahanan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Belu perlu melakukan upaya stra- tegis guna menggali sumber pembiayaan secara intensifikasi dan ekstensifikasi dari dunia usaha maupun masyarakat guna meningkatkan kualitas pembangunan bidang pertahanan. ix
Bagian I Kebijakan Pertahanan Negara dalam UU No. 3/2002 IsI UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara secara tegas menjelaskan bahwa dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Pandangan hidup bangsa tentang pertahanan negara, sebagaimana Indonesia ditentukan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945, adalah: a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; b. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kese- jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berda- sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
c. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara; d. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dari pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip: a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mem- pertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman; b. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan Undang-Undang. Dalam prinsip ini ter- kandung pengertian, upaya pertahanan negara harus dida- sarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan; c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain,akan selalu diusahakan melalui caracara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini me- nunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai; 2 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain; e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan; f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial. 1.1. Hakikat Pertahanan Negara Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya dida- sar kan pada kesadaran pada hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mem- pertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. 3
Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan strategis, bukan karena alasan ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang modern. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat ke- majuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai peran masing-masing. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional di- dayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupa- kan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI sesuai kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan. 1.2. Tujuan Pertahanan Negara Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pertahanan negara mencakup aspek-aspek: Pertama, tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedau- latan negara, mencakup upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Setiap usaha untuk mengganti ideologi Pancasila akan berhadapan dengan instrumen pertahanan negara yang setiap saat siap sedia untuk membela dan mem- 4 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga pertahankannya. Sedangkan dalam menjaga sistem politik negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa serta mengandung tatanilai. Pemerin- tahan yang stabil, bersih, dan berwibawa memungkinkan ter- selenggaranya pembangunan nasional secara baik. Sebaliknya pemerintahan yang tidak stabil, tidak saja mengganggu ke- lancaran pembangunan nasional, bahkan dapat mengakibatkan masa depan Indonesia menjadi tidak menentu. Tatanilai bangsa Indonesia terangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, bukan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Setiap gangguan yang berdimensi SARA, demokrasi, HAM, dan tindakan perusakan lingkungan hidup, juga menjadi urusan pertahanan negara. Kedua, tujuan pertahanan negara dalam menjaga keutuhan NKRI didasarkan pada pandangan bangsa Indonesia yang menempatkan NKRI sebagai keputusan final yang harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Setiap usaha pemisahan diri atau yang bertujuan untuk mengubah dan memecah belah NKRI merupakan ancaman yang akan dihadapi dengan sistem per- tahanan negara. Ketiga, tujuan pertahanan negara dalam menjamin keselamatan bangsa merupakan hal fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara untuk melindungi warga dari segala bentuk ancaman. Dalam menjamin keselamatan bangsa, mencakup upaya-upaya pertahanan ne- gara dalam menghadapi setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dimensi keselamatan bangsa juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan penanggulangan dampak ben- 5
cana alam, kerusuhan sosial, mengatasi tindakan terorisme, kejahatan lintas negara, serta penegakan keamanan di laut dan udara Indonesia. 1.3. Sistem Pertahanan Negara Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk memper- tahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan memper- tahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Indonesia, penyelenggaraan pertahanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, tetapi juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, meng- amankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Pertahanan yang efektif adalah per- tahanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai, yaitu kehidupan masyarakat berjalan secara normal dan hubung- an dengan sesama negara di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai. Bagi Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta (total defence), yakni konsepsi pertahanan negara yang memiliki dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer (military defence) dan Pertahanan Nirmiliter (non military defence). Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh TNI meliputi operasi militer perang (war) dan operasi militer selain perang (other than war). Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter (non military defence force) dan pertahan- an sipil (civil defence). 6 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 1.4. Fungsi Pertahanan Negara Sistem pertahanan negara Indonesia memiliki tiga fungsi, yakni fungsi penangkalan, penindakan, dan fungsi pemulihan. Fungsi penangkalan merupakan keterpaduan usaha perta- hanan untuk mencegah atau meniadakan niat dari pihak ter- tentu yang ingin menyerang Indonesia. Fungsi penangkalan dilaksanakan dengan strategi penangkalan yang bertumpu pada instrumen penangkalan berupa instrumen politik, ekonomi, psi- kologi, teknologi, dan militer. Instrumen politik menempatkan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara (first line defence), bersinergi dengan faktor-faktor politik lainnya yang saling memperkuat. Instrumen ekonomi melalui pertumbuhan yang sehat dan cukup tinggi akan mewujudkan pencapaian tujuan nasional, yakni masyarakat yang sejahtera dan ber- keadilan serta berdaya saing pada lingkup regional maupun global. Instrumen psikologis yang diemban oleh semua kom- ponen pertahanan dalam mengembangkan kemampuan dengan memanfaatkan penggunaan media komunikasi, teknologi, serta faktor-faktor psikologis lainnya bagi terwujudnya psychological warfare secara efektif. Psikologis berintikan faktor-faktor non- fisik berupa tata nilai serta segenap pranata sosial yang di­ dayagunakan dalam mewujudkan motivasi, tekad, dan jiwa juang. Instrumen teknologi dibangun secara bertahap dan berlanjut melalui pengembangan industri pertahanan dalam negeri bagi terwujudnya kemandirian dalam penyediaan alat utama sistem persenjataan yang berdaya saing dengan produk- produk negara lain. Fungsi penindakan merupakan keterpaduan usaha perta- hanan untuk mempertahankan, melawan, dan mengatasi setiap tindakan militer suatu negara yang mengancam kedaulatan 7
negara, keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keselamatan bangsa dari segala ancaman. Fungsi penindakan dilaksanakan melalui tindakan preemptive, perlawanan, sampai mengusir musuh keluar dari wilayah Indonesia. Tindakan preemptive merupakan bentuk penindakan ter- hadap pihak lawan yang nyata-nyata akan menyerang Indonesia dengan cara mengerahkan kekuatan pertahanan untuk me- lumpuhkan pihak lawan yang sedang dalam persiapan untuk menyerang Indonesia. Tindakan preemptive dilaksanakan di wilayah pihak lawan atau di dalam perjalanan sebelum memasuki wilayah Indonesia. Tindakan perlawanan merupakan bentuk penindakan terhadap pihak lawan yang sedang menyerang Indonesia atau telah menguasai sebagian atau seluruh wilayah Indonesia dengan cara mengerahkan seluruh kekuatan negara, baik secara militer maupun nirmiliter. Tindakan perlawanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta melalui pengerahan kekuatan pertahanan yang berintikan TNI didukung oleh segenap kekuatan bangsa dalam susunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Fungsi Pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara militer maupun nirmiliter, untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pem- berontakan atau serangan separatis, konflik vertikal atau konflik horizontal, huru-hara, serangan teroris, atau bencana alam. TNI bersama dengan instansi pemerintahan lainnya serta masya- rakat, melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud perta- hanan semesta yang utuh. 8 Dr. Rahman Mulyawan
Bagian 2 Urgensi Pembangunan Bidang Pertahanan DalaM 10 tahUN perjalanan reformasi nasional, TNI merupakan elemen nasional yang tetap memelihara komit- mennya dengan terus melaksanakan tahapan reformasi dalam agenda yang konkret dan measurable. Beberapa catatan penting yang patut diangkat, TNI dalam menye- lenggarakan reformasi berangkat dengan satu cetak biru berjudul Reformasi TNI, yang tersusun dalam tahapan agenda yang dilaksanakan dengan sasaran jelas dan dapat diukur. Reformasi TNItelah menjadi branded bagi TNI sebagai satu- satunya institusi yang mencanangkan secara eksplisit agenda perubahan dan tetap konsisten melaksanakan reformasi tersebut dari sejak awal yang dimulai pada 1998, sampai dengan saat ini dan bahkan masih terus melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya untuk mewujudkan TNI yang profesional. Reformasi TNI yang dikemas dalam bingkai negara demokrasi telah membawa perubahan besar, tidak saja bagi TNI tetapi dalam skala yang lebih luas memberi kontribusi besar bagi hubungan sipil-militer dan bagi refor- masi nasional secara utuh.
Reformasi sektor keamanan telah bergulir seiring dengan dimulainya babakan baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang memasuki masa reformasi dengan ditandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto. Capaian reformasi sektor keamanan, khususnya dalam tubuh TNI,awalnya ditandai dengan dikeluarkannya Tap MPR No.VI/2000 yang memisahkan antara Polri dan TNI. Setelah itu, proses validasi dari institusi TNI yang kala itu masih bernama ABRI, terus berjalan. Berikutnya dua Undang Undang penting sebagai payung legitimasi hukum TNI pun disahkan (UU No.3/2002 tentang Han-Neg dan UU No.24/2004 tenteng TNI). Meskipun masih banyak kelemahan yang perlu diamandemen atau bahkan perlu penambahan, setidaknya capaian tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi TNI dalam melak- sanankan tugasnya. TNI juga telah mempercepat untuk keluar dari keterlibat- annya dalam kancah politik dengan ditandai penghapusan fraksi TNI-Polri dari parlemen. Inisiatifdilakukan oleh TNI yang pada masa awal reformasi dikenal sebagai reformasi internal TNI dengan memperkenalkan paradigmabarunya dalam dua tahap untuk menyesuaikan terhadap pemisahan antara Polri dan TNI. Pengambilalihan bisnis TNI juga adalah salah satu upaya dalam mereformasi dan mengembalikan TNI kepada posisinya dalam usahanya untuk menjadikan TNI sebagai sebuah institusi negara yang profesional. TNI menanggalkan atribut tentara politik (political army) serta tentara niaga (business army) menjadi tentara yang profesional (professional army). Diantara sejumlah pekerjaan rumah besar yang perlu dibenahi, keberadaan komando teritorial juga masih menjadi polemik dalam usaha merefromasi TNI dikalangan masyarakat sipil. 10 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Maksud fungsi teritorial pada hakikatnya adalah fungsi pemerintahan dan TNI hanya dapat melaksanakannya pada masa pemerintahan darurat militer. Jadi, jika negara sudah atau sedang dalam kondisi damai, fungsi tersebut harus dikembalikan kepada otoritas atau pemerintahan sipil daerah di wilayah atau teritori tersebut berada. Jadi fungsi teritorial dan fungsi per- bantuan haruslah dipahami secara baik. Harus ada pemisahan jelas diantara keduanya. Dalam kaitannya dengan fungsi komando teritorial atau wilayah dalam melakukan pembinaan teritorial sebagai bentuk implementasi fungsi pemerintahan, hanya berlaku dalam keadaan darurat militer dan pemerintahan darurat perang. Dalam masa damai, fungsi tersebut haruslah dijalankan oleh otoritas sipil (pemerintah daerah). Keluarnya Tap MPR No. VI/2000 telah memisahkan struktur TNI dengan Polri dan menujukkan otoritas masing-masing (pertahanan dalam konteks ancaman luar dan keamanan dalam konteks ancaman dalam negeri). Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ko- mando teritorial atau wilayah adalah bentuk gelar kekuatan dan pertahanan sebagai bentuk implementasi fungsi operasional pertahanan, maka eksisten komando teritorial menjadi terkait erat dengan otoritas dan peran TNI yang dimandatkan kepa- danya secara konstitusional. Tinjauan legal atas peran dan fungsi tersebut dapat merujuk pada Undang Undang No.34/2004 tentang TNI, khususnya pada Bab 4 mengenai Peran, Fungsi, dan Tugas TNI. Secara spesifik, pasal 5 dalam Undang Undang yang sama menyatakan TNI hanya berperan sebagai alat pertahanan negara yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik. Artinya, dapat dinyatakan secara sederhana bahwa tidak ada peran atau kegiatan (misi 11
danoperasi) TNI yang ditentukan sendiri oleh TNI. Ini mere- fleksikan kepatuhan dan ketundukan TNI didalam prinsip "subordinasi pada otoritas sipil" dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Tugas pokok TNI secara jelas tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang No.34/2004 tentang TNI. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa yang diamanatkan oleh konstitusi adalah peran pertahanan nasional. Konsekuensinya, segala jabaran dari eksistensi dan pelaksanaan peran tersebut haruslah seiring dan konsisten dengan payung hukumnya yang memberikan mandat kepada TNI atas perannya, yaitu peran pertahanan nasional. Sebagai konsekuensinya, komando teritorial pun sebagai gelar pertahanan terbatas oleh mandat yang diberi konstitusi, yaitu dalam peran dan otoritas pertahanan nasional tersebut. Sekali lagi perlu digarisbawahi, pengertian pertahanan tersebut adalah upaya mempertahankan dari ancaman militer luar. Tidak dapat ditutupi, ancaman terhadap bangsa dan negara juga dapat muncul dari dalam negeri. Tetapi pengalihan tugas TNI kedalam wllayah keamanan dalam negeri, juga harus mengikuti prinsip-prinsip demokrasi serta prosedur konstitusi- onal yang berlaku. Kita juga mengenal Undang Undang No. 23/ Prp/59 tentang pengaturan tingkat keadaan bahaya yang masih berlaku, yang dalam penjabarannya juga dapat merujuk pada prosedur bantuan militer kepada otoritas sipil (pemerintah pusat maupun daerah). Kedepan diperlukan sebuah payung hukum dalam hal perbantuan TNI ini serta dilakukannya revisi dan amandemen terhadap pasal serta ayat yang menyatakan tugas-tugas TNI diluar pertahanan. Pembangunan TNI berada dalam desain makro pemba- ngunan pertahanan negara dalam mewujudkan sistem perta- 12 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga hanan segara yang bersifat semesta dan menjadi bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Sistem pertahanan semesta dengan konstruksi tiga komponen, yakni TNI sebagai komponen utama, dan sumber daya nasional di luar TNI sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung, sesungguhnya merupakan pilihan tepat untuk karakteristik yang dimiliki Indonesia. Sistem tersebut manakala dapat diwujudkan niscaya memancarkan efek deterrence (penangkalan) yang tinggi. Namun, sejak pencanangannya, yang eksis baru komponen utama, sedangkan dua komponen yang lain belum terbentuk. Kondisi sepertiini menempatkan TNI sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara yang menjadi andalan bangsa Indonesia dalam mengawal NKRI. Sebagai komponen utama, eksistensi TNI tidak mungkln dapat digantikan oleh komponen pertahanan yang lain, sehingga kebutuhan untuk membangun TNI yang kuat menjadi kebutuhan vital pertahanan negara yang harus dilaksanakan secara konsepsional, terarah, dan tidak boleh berhenti. Urgensi pembangunan TNI didasari pada realitas antara tantangan pertahanan negara yang timbul dari dinamika lingkungan keamanan strategis Indonesia, termasuk dinamika keamanan pada tataran nasional, dengan kebutuhan kekuatan pertahanan yang mampu menjawab tantangan tersebut. Men- cermati dinamika keamanan global dan regional, merefleksikan situasi ketidakpastian yang berimplikasi terhadap tantangan pertahanan negara menjadi lebih kompleks. Indonesia sesungguhnya dikelilingi oleh sejumlah negara, diantaranya merupakan negara-negara major power yang secara ekonomi dan militer memiliki kekuatan di atas kekuatan yang dimiliki Indonesia. Meskipun hingga kini belum ada indikasi yang mengarah kepada bentuk ancaman, ancaman militer tetap 13
menjadi kalkulasi utama dalam mendesain kekuatan pertahanan dan kalkulasi tentang probabilitas ancaman militer harus dita- ngani secara cermat. Di samping itu, Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara dan hingga kini masih terdapat sejumlah segmen perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut yang belum tuntas, di kemudian hari dapat berpotensi menjadi sumber konflik, termasuk 92 buah pulau kecil terluar yang harus dijaga karena kondisinya yang jauh dari pengawasan serta 12 di antaranya dalam kondisi kritis. Tantangan pembangunan bidang pertahanan cukup beragam dan kompleks. Perlambatan pembangunan pertahanan Indonesia telah berlangsung sekitar 40 tahun. Sejak 1967 atau pasca perebutan Irian Barat, pembangunan pertahanan Indonesia praktis mengalami perlambatan, karena prioritas pembangunan diarahkan untuk sektor ekonomi dan kesejahteraan. Akibatnya, secara umum kekuatan TNI berada di bawah standar deterrence yang diperlukan untuk mengawal wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke, sekaligus untuk berkiprah pada lingkup internasional dalam tugas-tugas perdamaian dunia. Dengan wilayah yang sangat luas serta bentangan yang lebih panjang daripada satu benua Australia, dan berbentuk kepulauan yang terpisah satu sama lain dan dengan garis pantai sepanjang sekitar 81.000 kilometer sehingga dapat dimasuki dari segala penjuru, serta posisi Indonesia pada pelintasan dunia yang padat, Indonesia seharusnya juga memiliki angkatan perang yang kuat. Bahkan pada perkembangan di bidang teknologi militer (revolution in military affairs), pertahanan Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lain. Sebagai contoh, alutsista TNI kebanyakan masih menggunakan aset lama dengan ketertinggalan teknologi sekitar 20-25 tahun. 14 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Ketertinggalan pembangunan pertahanan Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan akumulasi dari tantangan pem- bangunan nasional yang mengharuskan pemerintah untuk meng- utamakan aspek kesejahteraan daripada aspek pertahanan. Akibat ketertinggalan pembangunan pertahanan tersebut, tanpa disadari telah jauh ketinggalan dan berdampak terhadap rendahnya posisi tawar Indonesia dalam lingkup internasional. Bahkan pada lingkup Asia Tenggara, kekuatan pertahanan Indonesia sudah jauh tertinggal oleh negara-negara lain yang dahulu kemampuannya berada di bawah Indonesia. Karena itu, tantangan dalam membangun TNI profesional pada hakikatnya adalah membangun kemampuan pertahanan negara dengan meningkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI untuk mencapai kekuatan melampaui kekuatan pokok minimum sesuai dengan kemajuan teknologi. Tentara Nasional Indonesia mengemban tugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas untuk melindungi dan mengamankan Indonesia de- ngan karakteristik seperti yang dikemukakan, mengisyaratkan tingkat risiko sangat tinggi, maka konsep pembangunan kekuatan pertahanan harus jelas dan dengan standar kekuatan tertentu yang harus dicapai. Dengan karakteristik Indonesia yang sangat kompleks dan tingkat risiko yang sangat tinggi, maka pertahanan Indonesia harus mencapai standar penang- kalan yang secara kuantitas dan kualitas di atas kekuatan pertahanan negara-negara dalam kawasan yang sama. Alasan- nya, Indonesia adalah negara berpenduduk paling besar dan 15
dengan karaktenstik geografi sebagai negara kepulauan dan kekayaan alam melimpah, yang harus dijaga. Selanjutnya, per- tahanan Indonesia, selain mencapai standardeterrence untuk suatu wilayah seluas Indonesia, juga harus memiliki kekuatan responsif yang sewaktu-waktu dapat dlgerakkan untuk meng- hadapi ancaman nyata. Mencermati tantangan seperti itu, harus diakui bahwa pem bangunan sektor pertahanan berada pada cross-road, terlebih dalam kondisi negara yang masih terus berjuang untuk recovery ekonomi yang belum juga selesai. Sebagai bangsa yang besar, sektor pertahanan negara perlu terus dipersiapkan secara sungguh-sungguh, sehingga memiliki kapabilitas yang konkret untuk menangkal setiap kemungkinan ancaman serta apabila kondisi memaksa, mampu menghadapi segala bentuk ancaman nyata yang mengancam kepentingan nasional dan eksistensi NKRI. Substansi pembangunan perta- hanan negara sesungguhnya adalah pembangunan kekuatan TNI yang menjadi kekuatan utama, diikuti dengan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta. Membangun pertahanan yang kuat tidak dengan mengor- bankan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan kurang berhasil kalau tidak didukung oleh kekuatan pertahanan yang memadai. Pilar suatu negara masih tetap bertumpu pada politik, ekonomi, dan militer, yang saling menyokong. Oleh karena itu, konsep membangunnya pun dilakukan secara proporsional. Memprio- ritas kan yang satu dan menunda yang lain untuk jangka waktu yang lama, secara kesisteman (national system)justru banyak kelemahannya, dan pada kurun waktu tertentu bargaining 16 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga position bangsa pada lingkup internasional justru makin lama makin rendah. Untuk memperbaiki bargaining position tersebut memakan waktu beberapa dekade, bergantung global and regional mood. Tantangan lain dalam pembangunan pertahanan negara adalah persepsi bangsa Indonesia, terutama para pihak yang berada dalam lingkaran pengambilan keputusan pada lingkup nasional yang menentukan pembangunan kekuatan pertahanan negara. Pembangunan bidang pertahanan sangat bergantung pada political will dari pemerintah dan DPR yang diproyeksikan dalam besaran anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk sektor pertahanan. Secara nominal, anggaran pertahanan dari tahun ke tahun memangmeningkat, tetapi sesungguhnya peningkatan tersebut terjadi pada sektor belanja pegawai (pada masa lalu disebut belanja rutin), sehingga kenaikan tersebut tidak memberi efek modernisasi bagi pertahanan. Hal yang tidak dapat diabaikan dan menjadi bagian dari tantangan dalam membangun TNI adalah menyangkut tingkat kebergantungan pada alutsista produk luar negeri. Kondisi kebergantungan tersebut tidak saja high-cost secara finansial, tetapi sangat rawan secara politik, karena rentan terhadap embargo, termasuk pembatasan-pembatasan dalam pengguna- an alutsista, meskipun penggunaannya di dalam negeri. Keber- gantungan pada produk luar negeri, tentu diluar kapasitas TNI untuk mengatasinya. Pemerintah mencanangkan pembangunan bidang perta- hanan dalam jangka panjang yang diarahkan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan dengan standar deterrence yang mampu mengawal NKRI. Salah satu ukuran kemampuan yang perlu 17
diwujudkan adalah suatu postur TNI yang mencerminkan ke- kuatan dan kemampuan TNI yang dapat digelar secara propor- sional untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat menjamin tegaknyakedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke, serta menjamin keselamatan bangsa dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Dalam masa damai, arah pembangunan kekuatan TNI adalah mewujudkan kemampuan pertahanan yang memiliki efek penangkalan yang disegani di tingkat regional serta men- dukung posisi tawar Indonesia dalam ajang diplomasi. Dalam kerangka yang utuh, pembangunan kekuatan TNI ditempatkan dalam kerangka pembangunan sistem dan strategi pertahanan negara secara utuh dalam mewujudkan sistem pertahanan bersifat semesta yang memancarkan daya tangkal maksimal. Uraian tersebut sesuai dengan Arah Kebijakan Pemba- ngunan Bidang Pertahanan yang terdapat dalam Buku Putih Kementerian Pertahanan Tahun 2009, yaitu: Pembangunan kapabilitas TNI diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan ancaman, tantangan, dan permasalahan aktual di seluruh wilayah Indonesia serta meng ikuti perkembangan teknologi, yang men- cakup sistem dan strategi, organisasi, profesionalisme TNI, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam men- dukung ketersediaan alutsista dengan bench-mark keku- atan pertahanan di atas Minimum Essential Force.Jabaran kapabilitas TNI tertuang dalam kapa bilitas dan struktur kekuatan TNI yang mengintegrasikan ketiga matra, baik darat, laut, maupun udara yang diarahkan untuk mem- berikan efek penangkalan yang tinggi, serta mampu 18 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga meng atasi setiap ancaman nyata, termasuk tugas-tugas yang men desak. Dalam kerangka tersebut, konsep pem- ba ngunan TNI ke depan diarahkan untuk terwujudnya keterpaduan dari seluruh matra TNI (Tri-Matra Terpadu). Konsep Tri-Matra Terpadu di laksanakan dalam konteks operasi gabungan yang menyinergikan kemampuan dan doktrin masing-masing matra TNI untuk memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan. Luasnya wilayah tanggung jawab TNI belum diimbangi dengan gelar kekuatan yang ada. Gelar kekuatan masih terpusat di Pulau Jawa, yang menyebabkan ketimpangan kekuatan di wilayah di luar Pulau Jawa. Pembangunan TNI dalam waktu-waktu mendatang diprioritaskan untuk memperkecil ketim pangan pertahanan di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, baik secara organisasi maupun alut- sistanya. Berdasarkan perkem bangan kemajuan teknologi di bidang pertahanan yang ber pengaruh terhadap peru- bahan doktrin, pembangunan kapa bilitas ke depan di- arah kan untuk membangun unit-unit matra yang secara cepat dapat digerakkan ke sasaran tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Orientasi kebijakan dalam membangun kemampuan pertahanan negara, selain untuk menata gelar kekuatan, urgensi yang dllaksanakan secara simultan adalah mening- katkan jumlah dan kondisi alutsista TNI untuk mencapai kekuatan melampaui kekuatan pertahanan minimal sesuai dengan kemajuan teknologi. Prioritas pembenahan alutsista diarahkan mengganti alutsista yang kondisinyakristis, yakni alutsista yang usia pakainya sudah sangat tinggi serta jenis- 19
jenis yang kandungan teknologinya sudah ketinggalan. Se- lan jutnya secara bertahap akan mengadakan alutsista yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Dalam konteks ini, dapat diketahui bahwa fokus pe- ngem bangan SDM dan pembangunan alutsista menjadi agenda mendesak. Sebagai komponen utama pertahanan negara, prajurit TNI dikembangkan untuk dapat memenuhi kecukupan jumlah personil setiap matra yang diwujudkan dalam kondisi terdidik dan terlatih baik. Indikator dari TNI yang terdidik dan terlatih baik adalah memiliki kemampuan (skill) berupa penguasaan kemampuan operasional, yakni taktik dan strategi sesuai strata dan lingkup fungsinya. Dalam hal ini perlu ditopang dengan penguasaan terhadap doktrin dan didukung organisasi TNI yang solid namun fleksibel dalam menghadapi perubahan. Di bidang mana­ jemen, mewujudkan sistem dan metode yang efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara mak- simal, serta penggunaan sumber daya sesuai dengan perun- tukannya. Dalam bidang kepemimpinan, mampu melahirkan sosok pimpinan yang cakap, berwibawa, dan kompeten. Pembentukan komponen cadangan dan komponen pen- dukung pertahanan negara juga merupakan bagian dari pembangunan pertahanan yang utuh dalam mewujudkan sistem pertahanan bersifat semesta. Pembangunan kom- ponen cadangan dan pendukung diarahkan untuk terwujud- nya sistem pertahanan semesta dan aspek pertahanan mini militer. Pembentukan komponen cadangan lebih berorientasi pada aspek kewilayahan, yaitu setiap daerah memiliki kekuatan cadangan yang nyata dan dikembangkan secara bertahap serta berlanjut sampai mencapai kekuatan propor- 20 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga sional. Perwujudan komponen cadangan disarankan untuk terselenggaranya dukungan pertahanan melalui penguasaan kemampuan pemanfaatan kondisi sumber daya alam dan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana dan masyarakat yang madani dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara, serta mantapnya kesadaran masyarakat dalam hal bela negara. Aspek yang bernilai vital dalam bidang pertahanan adalah membangun kondisi pertahanan negara yang secara nyata mengakselerasi perwujudan kemandirian sarana pertahanan Indonesia. 21
Bagian 3 Pembangunan Bidang Pertahanan dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan 3.1. Konsep Kawasan Perbatasan Stephen B. Jones (1945), di dalam bukunya "A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners", merumuskan sebuah teori yang terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Di dalam teorinya, Jones membagi ruang lingkup pengelolaan ke dalam empat bagian, yaitu Allocation, Delimitation, Demarcation, dan Administration. Keempat ruang lingkup tersebut saling terkait satu sama lainnya. Sehubungan aspek alokasi (cakupan kawasan) me- rupakan aspek historis yang tidak dapat diganggu gugat, serta aspek deliminasi (penetapan batas) dan demarkasi (penegasan batas) merupakan kewenangan dari Kemen- terian Luar Negeri, maka teori Jones apabila diakomodasikan kedalam penelitian yang berkaitan dengan disiplin ilmu pemerintahan hanya terkait dengan aspek administrasi/ manajemen. Jones berpendapat bahwa dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen pembangunan inilah volume pekerjaan dalam menangani perbatasan yang paling besar, dikarenakan melibatkan multisektor dan diperlukan peren- canaan secara terintegrasi. Adapun kontribusi program
pengembangan masyarakat perbatasan secara umum, terutama adalah dalam "menyetarakan" kehidupan mereka dengan selu- ruh masyarakat Indonesia. Secara khusus bagi masyarakat di daerah perbatasan, kontribusi pengembangan sosialnya harus- lah mengacu pada arah atau tujuan; (1) kesetaraan kehidupan dan penghidupan; (2) perlindungan hukum; dan (3) kecerdasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kualitas hidup itu adalah setara dengan saudara-saudaranya yang lain; dan perannya ialah selaku mata rantai dari safety atau security belt di daerah perbatasan itu benar-benar dapat dilakukan. Palermo Convention 2000 tentang Transnational Organized Crimes (dalam Perwita, 2007) mengemukakan bahwa pengguna- an kekuatan militer dalam mengamankan perbatasan sesuai dengan hukum internasional, yang mengemukakan bahwa ada empat kondisi ketika kekuatan militer dapat digunakan dalam penanggulangan kejahatan transnasional, yaitu: a. Military force has been used as an extension of police force; b. When terrorist groups are supported by counties or when they operate from specific geographic areas, military force has been used to strike terrorist based; c. Military force has been the evolution of counter terrorist commando units. These has been used primarily in hostage rescue operation, but they have also been employed as specialized strike units; d. With the threat of destruction from WMD, specialized military responses have been developed for a technological attack. Secara garis besar kawasan perbatasan memiliki karak- teristik yang terdiri atas berbagai aspek yang antara satu aspek 24 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga dengan aspek lainnya saling memengaruhi serta menentukan keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan itu sendiri. Bappenas (2008) mendefinisikan kawasan perbatasan se­ bagai kawasan geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di kawasan ter- sebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio- budaya dengan cakupan kawasan administratif tertentu setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan. Dapat pula dikatakan bahwa kawasan perbatasan adalah kawasan provinsi, kabupaten/kota, dan atau kecamatan yang bagian kawasannya secara geografis bersinggungan langsung dengan garis batas antarnegara, baik di darat, laut, dan atau udara. Kawasan perbatasan, baik di darat maupun di laut, memiliki peran sangat penting dan strategis karena selain merupakan batas kedaulatan, merupakan kawasan yang mencerminkan halaman (beranda) depan suatu negara. Secara geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia diapit oleh dua benua dan memiliki batas kawasan internasional dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Kawasan perbatasan darat Indonesia tersebar di 3 (tiga) pulau (Kalimantan, Papua, Timor), 4 (empat) provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur), dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing kawasannya memiliki karakteristik dan tipologi kawasan perbatasan berbeda- beda. Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Buku Utama Bappenas: 2009-2014) menetapkan bahwa visi pengem- bangan kawasan antarnegara adalah "Menjadikan Perbatasan Negara sebagai Kawasan yang Aman, Tertib, dan Maju". Sedang- kan misinya adalah sebagai berikut: 25
(1) Mewujudkan perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan bu- daya, serta meningkatkan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut; (2) Mewujudkan perbatasan negara sebagai kawasan yang tertib melalui peningkatan kerjasama internasional, pene- gakan hukum, kesadaran politik, serta penegasan dan penetapan tatabatas negara; (3) Mewujudkan perbatasan negara sebagai kawasan yang maju, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangun- an sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang ber- kelanjutan. Selanjutnya dalam pengelolaan perbatasan negara, dite- tap kan enam prinsip dasar untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan di kawasan perbatasan, yaitu: 1. Percepatan penetapan batas negara tanpa konflik 2. Pengurangan ketimpangan pembangunan 3. Pembangunan partisipatif 4. Pembangunan yang mengoptimalkan potensi lokal 5. Mengedepankan stabilitas politik, hukum, dan keamanan 6. Keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan keamanan Selain itu, berdasarkan misi tersebut, diperlukan kebijakan dasar (umum) yang dapat menjadi payung bagi seluruh ke- bijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk seluruh 26 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga kawasan perbatasan, baik darat maupun laut (pulau-pulau kecil terluar). Kebijakan umum pengembangan kawasan perbatasan negara tersebut, meliputi: a) Menata batas darat dan laut perbatasan negara dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Memberikan perhatian yang lebih besar kepada kawasan perbatasan sebagai "halaman depan" negara dan pintu gerbang internasional. c) Mengembangkan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara serasi dan bersamaan. d) Meningkatkan pertahanan dan keamanan. Kebijakan umum yang ditetapkan perlu penjabaran lebih lanjut dalam strategi pengelolaan kawasan perbatasan yang berlaku bagi seluruh kawasan dan strategi khusus yang spesifik untuk masing-masing kawasan perbatasan negara. Diperlukan- nya strategi pengelolaan di kawasan perbatasan, tidak lain untuk tercapainya visi dan misi pembangunan kawasan per- batasan yang telah dicanangkan dalam berbagai kebijakan pem- bangunan berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam Buku Umum Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang diterbitkan oleh Bappenas, telah dike- mukakan beberapa aspek dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang pertahanan berkaitan dengan pe- ngelolaan kawasan perbatasan. Aspek-aspek yang memiliki masalah tersebut, dituntaskan melalui berbagai macam strategi agar segala permasalahan yang ada di kawasan perbatasan dapat dituntaskan. 27
Pada Tabel 3.1. penulis membuat sebuah gambaran ringkas mengenai kebijakan pembangunan bidang pertahanan yang terdapat dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Tabel 3.1. Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan No. Aspek Strategi Pengelolaan Penguatan Diplomasi Internasional 1. Aspek Demarkasi dan Delimitasi Percepatan Penyelesaian TataBatas Penetapan Undang Undang Perbatasan Negara Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal Aspek Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sumber 2. Kesenjangan Daya Manusia Pembangunan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Secara Selektif dan Bertahap Penguatan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Ketahanan Masyarakat 3. Aspek Politik, Hukum, dan Penguatan Keamanan dan Ketertiban Keamanan Penegakan Hukum (Pengelolaan Tapal Batas Negara) Peningkatan Kesadaran Hukum Pengelolaan Perbatasan Secara Terpadu (Percepatan 4. Aspek Kelembagaan Pembentukan Kelembagaan,Penataan Kewenangan Pengelolaan) Peningkatan Kerja Sama Regional di Kawasan Perbatasan Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Buku Umum). Dalam Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara juga dijabarkan program-program dari kebijakan strategi 28 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga pengelolaan yang meliputi keempat aspek tersebut, agar lebih operasional. Selanjutnya, dari rencana induk pengelolaan kawa- san perbatasan negara disusun rencana aksi masing-masing provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dalam hal mengenai perbatasan NKRI dengan RDTL, maka disusunlah rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Buku Rinci Bappenas: 2009-2014), strategi pengembangan kawasan perbatasan yang dirumuskan diarahkan untuk mempercepat penanganan tiga permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan kawasan perbatasan, meliputi permasalahan terkait aspek delimitasi dan delineasi batas, kesenjangan pembangunan, dan aspek politik, hukum, dan keamanan. Strategi pengembangan dalam aspek-aspek politik, hukum, dan keamanan, meliputi: a. Pengelolaan pulau-pulau terluar, b. Peningkatkan sarana dan prasarana keamanan, c. Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan, d. Pengakuan, perlindungan, dan pengaturan hak ulayat/ adat masyarakat, e. Penyusunan dan penetapan peraturan lintas batas, f. Penegakan supremasi hukum dan peningkatan profesional aparatur pemerintah. Rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara tersebut, kemudian diwujudkan ke dalam ren- cana aksi pengelolaan perbatasan negara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup kurun waktu pelaksanaan lima 29
tahun antara 2009-2014. Namun dalam implementasinya, ke- bijakan ini selalu terhambat oleh faktor pembiayaan atau dana walaupun sumber dana dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut berasal dari APBN dan APBD. Dana merupakan masalah yang sangat klasik, sehingga membuat pola pikir aparat dan masyarakat menjadi stagnan dan apatis, seolah-olah tanpa ada biaya tidak akan pernah ada kegiatan pembangunan. Lebih rinci mengenai program dan kegiatan dalam rencana aksi di kawasan perbatasan, dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Pengelolaan Perbatasan Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur No. Program Kegiatan A. Aspek Demarkasi dan Delineasi Batas 1. Survei dan Pemetaan Batas 2. Border Diplomacy B. Aspek Kesenjangan Pembangunan Pengembangan Wisata Bahari Pembangunan Pusat Distribusi Pemasaran Regional dan Pusat Promosi Potensi Unggulan Daerah Pelatihan Keterampilan bagi Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Ketahanan Pangan B.1 Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan Perikanan Penguatan Permodalan dan Modernisasi Manajemen Koperasi Penyesuaian RTRWP dan RTRWK dengan RTR Kawasan Tertentu Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Wilayah Perbatasan Pengembangan Sentra Industri Kecil dengan Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 30 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga No. Program Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pendidikan Dasar dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) B.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin, Masyarakat Adat Terpencil, dan Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pendidikan Menengah Peningkatan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Bagi Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Pembangunan B.3 Pengembangan Kelembagaan dan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Bidang Informatika Peningkatan Layanan Informasi Kependudukan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pembangunan Waduk dan Irigasi Pembangunan DAM Pengembangan Banjir B.4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengembangan Sarana Pos dan Komunikasi Pengembangan Ketenagalistrikan Rehabilitasi Permukiman Masyarakat Pengembangan Pos Perbatasan Pengembangan Pos Perbatasan Pengembangan Pos Pertahanan Integratif C. Aspek Politik, Hukum, dan Keamanan Pembangunan Tugu Tapal Batas Sosialisasi dan Sertifikasi Tanah Masyarakat Peningkatan Kualitas Aparatur Keimigrasian, Bea Cukai, dan Karantina Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Buku Rinci). 31
Dalam RPJM Nasional 2000, kawasan perbatasan menjadi salah satu aspek yang menjadi pembahasan khusus dalam pem- bangunan bidang pertahanan. Keberadaan kawasan perbatasan dan terpencil diidentifikasi kondisinya masih terbelakang. Untuk itu, pengembangan kawasan perbatasan memerlukan suatu langkah strategis dan komprehensif. Kawasan perbatasan, ter- masuk pulau-pulau kecil terluar, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar serta merupakan kawasan yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demi- kian, pembangunan di beberapa kawasan perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di kawasan negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah diban- dingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan, yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kawasan yang selama ini cenderung berorientasi "inward looking",sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, kawasan-kawasan perbatasan dianggap bukan merupakan kawasan prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, pulau- pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang, terutama karena lokasinya sangat terisolasidan sulit dijangkau. Pulau- pulau kecil itu diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di kawasan perba- tasan tersebut, selanjutnya kebijakan nasional melalui RPJM 32 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Nasional mengagendakan beberapa program kegiatan yang ditujukan untuk: (1) Menjaga keutuhan kawasan NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum inter- nasional; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setem- pat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, dan budaya, serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk memfasilitasi pemerintah daerah, yaitu: 1. Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat pening- katan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui; (a) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi; (b) peningkatan kapasitas SDM; (c) pem- berdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembaga- an; (d) peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan. 2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di kawasan-kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan, seperti pemberian prio- ritas dana alokasi khusus (DAK), public service obligation (PSO), dan keperintisan untuk transportasi, penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, program listrik masuk desa. 3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antarnegara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional. 4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara ling- kungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, 33
termasuk hasil hutan (illegal logging) dan perdagangan manusia (human trafficking). Namun demikian, perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang se- cara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas ke- pabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan. 5. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara. Perlu pula dilakukan pengem- bangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengem- bangan sektor-sektor unggulan. 6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat, penegakan supremasi hukum, serta aturan perundang-undangan ter- hadap setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan perba- tasan. Pada dasarnya percepatan pembangunan kawasan perba- tasan memerlukan program kerja terpadu dengan arah pemba- ngunan diletakkan pada aspek: (a) Pemantapan pembangunan bangsa (Nation Building) dalam kerangka Negara Kesatuan Re- publik Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan; (c) meningkatkan mutu sumber daya manusia dan masyarakat kawasan perbatasan, termasuk masya- rakat pengungsi, sehingga memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi dengan masyarakat di negara tetangga, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial budaya dan sosial politik. 34 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 3.2. Tipologi Kawasan Perbatasan Penetapan tipologi kawasan perbatasan didasarkan pada karakteristik kawasan dan peluang nilai tambah yang dihasilkan. Perwita (2007) mengemukakan terdapat 4 (empat) tipologi kawasan perbatasan, yaitu: 1. Kawasan perbatasan yang tidak berpenghuni, seperti di pulau-pulau terluar. 2. Kawasan perbatasan yang berpenghuni dan memiliki akses keluar yang resmi atau formal, yang ditandai oleh keber- adaan pos pemeriksa lintas batas (PPLB). PPLB yang dimaksud adalah pos pemeriksa dengan fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS). 3. Kawasan perbatasan yang berpenghuni tetapi hanya me- miliki akses keluar tidak resmi, yaitu berupa pos lintas batas (PLB) tanpa keberadaan CIQS. 4. Kawasan perbatasan yang berpenghuni tetapi tidak memi- liki pos sebagai simpul untuk akses keluar (cenderung berorientasi ke dalam/ibukota kabupaten). Akses keluar dilakukan melalui PLB di kabupaten/kota atau provinsi lain. 3.3. Kawasan Perbatasan dan PLB Internasional Laitinen (2004) sebagaimana dikutip oleh Perwita (2007) dalam bukunya "Reflecting the Security Border in the Post-Cold War Context" mengemukakan: Borders are like agents of national security and sovereignity, and a physical record of a state's past and present relations with its neighbours. Berdasarkan kutipan Laitinen tersebut, dapat kita ketahui bahwa batas negara memainkan peran penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara dan bahkan batas negara 35
memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara sebagai upaya membentuk tata interaksi antarnegara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis. Hubungan internasional kontemporer dan agenda politik luar negeri tetap akan masih didominasi oleh persoalan tradisional batas-batas negara. Hal ini tentunya sangat terkait dengan persoalan keamanan nasional, kedaulatan teritorial, dan efektivitas politik luar negeri dan bahkan diplomasi yang diperankan oleh sebuah negara. jauh Laitinen mengemukakan bahwa persoalan perbatasan negara bukan hanya mencakup persoalan teritorial, melainkan akan meliputi berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti sumberdaya, ancaman kejahatan transnasional, dan kebanggaan identitas yang dalam konteks tertentu akan menjadi faktor penting terhadap kebanggaan lokal dan nasional dalam politik luar negerinya. Pada titik ini, persoalan perbatasan akan menjadi isu yang sangat penting dalam agenda keamanan nasional. Dengan demikian, sistem manajemen pengawasan kawasan perbatasan akan memainkan peran penting dalam agenda pembangunan nasional secara menyeluruh. Lebih Pengembangan kawasan perbatasan memerlukan langkah strategis dan komprehensif. Kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar serta merupakan kawasan sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pem- bangunan di beberapa kawasan perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di kawasan negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini, umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di 36 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga daerah perbatasan, yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Kawasan perbatasan merupakan kawasan pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan, dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan secara mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola secara baik akan ber- dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah perbatasan sangat rawan terhadap persembunyian kelompok GPK, penyelundupan, dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antarinstansi terkait dalam penanganannya. Pengembangan kawasan pintu perbatasan di Kabupaten Belu-RDTL secara umum dilandasi oleh pendekatan pertahanan keamanan, karena pada pokoknya masyarakat kedua negara tidak dapat secara sembarangan masuk dalam kawasan negara lain di sepanjang garis perbatasan, kecuali melalui pintu-pintu perbatasan resmi dengan dokumen lintas batas yang resmi. PLB dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, mengingat fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara serta menerapkan kebijaksanaan on the arrival inspection secara ketat kepada manusia, barang, dan dokumen pendukungnya yang masuk ke Indonesia atau sebaliknya (keluar kawasan Indonesia). Fungsi ini perlu dilaksa- nakan guna mengamankan hak-hak negara dalam aspek ke- uangan, seperti pajak dan pungutan lainnya serta mencegah segala macam tindakan yang diperkirakan dapat merugikan atau mengganggu stabilitas dan keamanan negara. 37
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18/2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Lintas Batas Antar-Negara; dikemukakan bahwa pos lintas batas antarnegara dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional. Pos lintas batas tradisional merupakan tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas, sedangkan pos lintas batas inter- nasional sebagai tempat pemeriksaan lintas batas bagi peme- gang pas lintas batas dan paspor. Adapun Administratur Pos Lintas Batas Tradisional adalah pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota yang kawasannya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sedangkan Administratur Pos Lintas Batas Internasional adalah pejabat yang ditunjuk oleh gubernur seba- gai wakil pemerintah di daerah yang kawasannya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dalam pos lintas batas internasional paling sedikit terdapat unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS), dikarenakan PLB melaksanakan fungsi-fungsi kepabeanan, ke- imigrasian, karantina, dan keamanan. Kelembagaan yang berfungsi untuk mengatur masalah perbatasan melibatkan negara-negara yang saling berbatasan satu sama lain. Dengan kata lain, kelembagaan yang mengatur masalah perbatasan antara Indonesia dengan RDTL melibatkan Pemerintah Indonesia dan RDTL (RI-RDTL Forum). Kelembagaan institusi yang dihasilkan melalui perjanjian ini merupakan kerjasama (Joint Commission for Bilateral Cooperation), sehingga lembaga yang terbentuk menjadi Joint Border Commitee (Komisi Bersama Perbatasan). Untuk penyelesaian masalah yang timbul di perbatasan, Joint Border Commitee melakukan pertemuan setiap tahun. 38 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Pihak Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Dari pihak tetangga (RDTL), dipimpin Menteri Luar Negeri atau Menteri Dalam Negeri. Pada tingkat daerah dibentuk Border Liaison Meeting, yaitu kelembagaan tempat dilakukannya pertemuan antarpejabat perbatasan yang dilangsungkan sekali dalam setahun untuk membahas segala permasalahan secara periodik (dari waktu ke waktu) yang terjadi di perbatasan (critical border). Jika ada masalah aktual yang terjadi di perbatasan, sehingga perlu penanganan segera (kalau menunggu dari pusat agak lama, padahal keputusan harus segera diambil), maka dibentuk forum yang disebut Border Liaison Officer Meeting (BLOM), yaitu pertemuan di perbatasan oleh antarpejabat teknis yang mena- ngani perbatasan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada (biasanya masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan secara cepat). PLB selain membantu BLOM, pada intinya melaksanakan fungsi-fungsi karantina, bea cukai, imigrasi, dan keamanan (QCIS), sedangkan PPLB hanya melaksanakan fungsi pengawasan (lebih fokus pada masalah keamanan), tanpa melakukan kegiatan administrasi dan keuangan seperti yang dilakukan oleh karan- tina, bea cukai, dan imigrasi. Kegiatan PPLB dikoordinasi dan dikendalikan oleh komandan/pimpinan yang ada di PLB. Secara garis besar, program kerja yang dilaksanakan oleh pos lintas batas internasional adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Kepabeanan (Customs) a. Pengelolaan dan penataan administrasi kepabeanan melalui sistem Customs Fast Released System (CFRS) dan Electronic Data Interchange (EDI). 39
b. Up Dating Data (secara berkala) yang berhubungan dengan: i. Customs Coveyance Report Message, yang berkaitan dengan alat transportasi, ii. Customs Cargo Report Message, yang berkaitan dengan dokumen umum, iii. Customs Declaration Message, yang berkaitan dengan kegiatan impor, iv. Customs Respons Message, yang berkaitan dengan bea dan cukai, v. Credit Advice Message, yang berkaitan dengan bank serta pembayaran bea masuk dan pajak. c. Pengadaan serta perawatan alat detektor dan Hi Co Scan. d. Pengadaan dan peningkatan kualitas anjing pelacak. 2. Fungsi Keimigrasian (Imigration) a. Up Dating Personal Data secara berkala (khususnya terhadap warga masyarakat yang memiliki "masalah" dan tercatat di lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). b. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang ber- kaitan dengan masalah keimigrasian. 3. Fungsi Karantina (Quarantine) a. Pembangunan dan perawatan bangunan karantina bagi manusia, hewan, serta tumbuhan dengan fasilitas yang memadai. b. Peningkatan kualitas SDM melalui berbagai macam pe- latihan agar menguasai permasalahan komoditas barang dan penyakit yang terdapat pada manusia, hewan dan tumbuhan. 40 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 4. Fungsi Keamanan (Security) a. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah stabilitas keamanan dan pertahanan negara. b. Pengadaan dan pemeliharaan senjata serta fasilitas pendukung keamanan lainnya. Keempat fungsi tersebut merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah pos lintas perbatasan antar- negara. Namun keempat fungsi tersebut dapat dikatakan masih belum optimal dilakukan oleh PLB yang ada di perbatasan Indonesia-Timor Leste. 41
Bagian 4 Manajemen Kawasan Perbatasan di Indonesia PerMasalahaN PerBatasaN antarnegara (inter-state boundaries) di Indonesia bertumpu pada dua hal pokok, yaitu manajemen dan kedaulatan. Hal yang pertama ber- kaitan dengan kegiatan lintas batas, dan yang kedua ber- hubungan dengan kedaulatan teritorial Indonesia. Kemam- puan negara dalam menangani ancaman keamanan pada kawasan perbatasan akan menentukan posisi tawar dan citra baik sebuah negara dalam konstelasi politik inter- nasional. Perubahan karakteristik bentuk ancaman keamanan di perbatasan yang semakin bersifat non-militer/non-kon- ven sional membutuhkan pendekatan yang lebih kompre- hensif, tidak sekadar pendekatan militer, dalam upaya penanganannya. Penanganan masalah kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan manusia, terorisme, obat terlarang, senjata, atau terorisme; pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat, seperti illegal logging dan illegal fishing di dalam teritorial; dan aktivitas tradisional komunitas di perbatasan secara bebas, jelas terkait dengan penegakan hukum dan tidak tepat ditangani melalui pendekatan militer. Intinya,
keamanan di kawasan perbatasan harus mampu menjamin ke- amanan nasional sebuah negara dengan menekankan pada perspektif keamanan manusia. Permasalahan perbatasan Indonesia tidak hanya bersumber pada upaya lemahnya pengelolaan kawasan perbatasan, namun lebih mendasar lagi adalah masalah delimitasi dan demarkasi yang masih dalam proses negosiasi. Ketegangan yang terjadi di blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia akhir Mei 2009 sebenarnya bersumber pada belum disepakatinya batas maritim kedua negara pasca keputusan Mahkamah Internasional ten- tang status Pulau Sipadan dan Ligitan. Kekerasan yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste juga bersumber pada perundingan demarkasi antara kedua negara yang masih ber- jalan. Persoalan jalur penyelundupan senjata kecil dan ringan dari Filipina dan Malaysia di Laut Sulawesi menuju daerah konflik di Poso atau maraknya aksi illegal fishing di kawasan perairan Indonesia merupakan cermin buruk manajemen perbatasan Indonesia akibat lemahnya penegakan hukum. Persoalan pene- gakan hukum merupakan titik lemah dari manajemen perbatas- an Indonesia. Persoalan inkonsistensi dan ketidaklengkapan landasan hukum serta ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam implementasi kebijakan di kawasan perbatasan, sebagai dua inti masalah yang harus segera diperhatikan. Overlapping kewenangan juga dapat dilihat dari struktur koordinasi Indonesia dengan negara tetangga dalam menangani masalah perbatasan. Jika General Border Committee antara Indonesia dan Malaysia dikepalai oleh Menteri Pertahanan sejak 2004 (sebelumnya oleh Panglima TNI), maka Joint Committee Border antara Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia-Timor Leste dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Pertemuan tahunan 44 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga antara Indonesia dan Singapura dipimpin oleh Panglima TNI dan Joint Committee Border antara Indonesia dan Filipina ber- sifat lebih sektoral, yaitu dipimpin oleh Panglima Kodam Wira- buana. Di satu sisi, diplomasi perbatasan dengan negara tetangga yang memiliki kawasan perbatasan dengan Indonesia dibangun dengan kelembagaan ad hoc yang seakan-akan mengabaikan peran Kementerian Luar Negeri sebagai lead sector pelaksana politik luar negeri Indonesia dan bukan kelembagaan permanen yang bersifat multi-layer dengan fungsi tugas yang berbeda. Misalkan, Kementerian Luar Negari menjadi aktor utama dalam memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dengan salah satu negara tetangga. Pada tingkat kedua, terdapat lem- baga koordinasi tingkat menteri antara kedua negara. Pemerin- tahan daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota kedua negara saling berkoordinasi dalam sebuah forum di tingkat ketiga. Di sisi lain, operasionalisasi pengelolaan kawasan perbatasan yang terkait dengan kemampuan dalam antisipasi ancaman ke- amanan menjadi sangat sektoral dan bahkan melemahkan sisi penegakan hukum itu sendiri. Salah satu faktor penghambat- nya adalah jika tidakjelasnya pembagian tugas atau kewenangan. Lemahnya sistem manajemen perbatasan Indonesia memberi- kan indikasi kuat tentang tidak adanya sebuah strategi kebijakan nasional yang tertuang dalam sebuah desain besar, seperti cetak biru strategi kebijakan perbatasan. Selain itu, pendekatan militer dalam pengamanan di kawasan perbatasan terlihat masih men- dominasi. Akibatnya, pengamanan di kawasan perbatasan lebih bertumpu pada perspektif pertahanan dan melemahkan sisi penegakan hukum. Padahal karakteristik utama dari bentuk ancaman keamanan di kawasan perbatasan lebih bersifat arus lalu-lintas orang serta barang dan jasa yang ilegal, bukan musuh militer yang harus dibinasakan. 45
Setidaknya terdapat 4 (empat) tantangan kondisi riil yang dinilai menghambat, pada tingkatan tertentu, dalam pengem- bangan sistem manajemen perbatasan Indonesia, yaitu: 1) Konsolidasi demokrasi yang menitikberatkan pada proses desentralisasi dan otonomi daerah, 2) Kondisi kawasan perbatasan yang menyulitkan fungsi monitoring, pengawasan, dan penegakan hukum, 3) Minimnya dukungan anggaran dalam mengembangkan kapa sitas pengawas perbatasan dan pembangunan di kawasan perbatasan, 4) Masih rendahnya pemahaman perspektif maritim yang memengaruhi pengembangan struktur dan postur perta- hanan dan keamanan Indonesia. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah seringkali dipahami sebagai kebebasan daerah yang kadang-kadang berlebihan. Tidak mengheran- kan jika terdapat peraturan daerah yang dianggap tidak konsisten dengan peraturan pusat, misal praktek penga- velingan kawasan perairan dalam kepentingan eksplorasi alamnya, bahkan dalam fungsi penegakan hukum seperti Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang membeli sendiri kapal patroli laut. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa karak- teristik utama permasalahan di kawasan perbatasan Indonesia adalah potensi konflik dengan negara tetangga yang berbatasan, karena perbedaan klaim teritorial dan lemahnya pemahaman dasar terhadap konsekuensi kondisi bentang teritorial dengan kemampuan mengantisipasi berbagai ancaman keamanan yang bersifat non-militer. Bahkan buku Pertahanan IndonesiaTahun 2008 menyimpulkan tentang rendahnya kemungkinan bentuk 46 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga ancaman dalam bentuk agresi militer dari negara lain. Walaupun terdapat elemen ancaman militer, tingkatannya lebih pada bentuk manuver militer, bukan agresi okupasi, seperti manuver kapal laut Malaysia di sekitar blok Ambalat akhir Mei 2009. Bentuk ancaman keamanan yang bersifat non-militer harus diantisipasi dengan peningkatan dan pelibatan otoritas sipil, sehingga strategi yang dikembangkan harus menitikberatkan pada fungsi penegakan hukum dan bukan pengembangan dok- trin militer tentang bagaimana melumpuhkan ancaman sebagai musuh. 47
Bagian 5 Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan 5.1. Struktur Politik Struktur politik di Kabupaten Belu dapat dikatakan sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dengan adanya supra dan infrastruktur politik yang ada, telah menjadikan Kabupaten Belu sebagai daerah yang telah berupaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi secara ideal. Struktur politik di Kabupaten Belu semakin diperkuat dengan adanya kebersamaan dalam masyarakat Belu, sehingga secara umum situasi kawasan di Kabupaten Belu sangat jauh dari konflik. Kondisi daerah Belu sangat aman, jauh seperti tahun 1990­an yang banyak konflik. Pada pemilu yang lalu masya­ rakat Belu tingkat partisipasinya tinggi dan konflik dapat dikatakan rendah. Hubungan dengan partai-partai yang ada sangat baik.1 Tingkat konflik di Belu sangat rendah. Salah satu yang menyebabkan kondusifnya kondisi sosial politik di Belu, 1 Hasil	wawancara	dengan	Bupati	Belu	di	Kantor	Bupati	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011.
karena kepemimpinan Bupati yang terbuka kepada masyarakat dan lembaga-lembaga politik.2 Secara umum tidak ada masalah, namun ada gejala yang kurang sehat bila menjelang pilkada. Terasa adanya pengelom- pokan pada pegawai pemda yang seharusnya netral. Terseretnya PNS dalam proses pilkada ini, sedikitnya telah mengganggu jalannya manajemen pemerintahan.3 Kondisi sosial perpolitikan di Belu dapat dikatakan baik. Ini bisa dilihat pada kegiatan pemilu lalu. Pemilu berjalan lancar dan aman. Hubungan antarpartai politik tidak dililit konflik. Kalaupun ada(konflik, Pen.), sebatas menjelang pilkada. Tetapi itu semua masih dalam tahap wajar.4 Masyarakat Belu sangat mencintai kerukunan. Hal-hal yang akan memancing konflik, sangat tidak disukai. Dalam kegiatan pemilu memang ada sedikit masalah, tetapi konflik itu bisa diredam dan semua bisa menerima.5 Sewaktu kegiatan pemilu yang lalu anggota kepolisian tidak terlalu disibukkan dengan masalah pertikaian antara peserta pemilu.6 Namun sesungguhnya dinamika politik di Kabupaten Belu dapat dikatakan kurang berjalan baik. Hal ini disebabkan pada setiap menjelang kegiatan yang berkaitan dengan pemilu, selalu memunculkan kelompok-kelompok yang cenderung menimbul- 2 3 4 5 6 Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Badan	Kesbang	Linmas	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Kesbang	Lin- mas	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Sosial	Budaya	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Bappeda	di	Kota	Atambua	pada	11	Juni	2011. Hasil	wawancara	dengan	Sekretaris	Badan	Kesbang	Linmas	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Kesbang	Linmas	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Keamanan,	Ekonomi,	dan	Sosial	Budaya	Badan	Kes- bangpol	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Kesbang	Linmas	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. Hasil	wawancara	dengan	Wakapolres	Belu	di	Kantor	Polres	Belu	di	Kota	Atambua	pada	12	Juni	2011. 50 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 51 kan konflik. Sikap kebersamaan yang selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari menjadi terpecah-pecah kedalam beberapa kelompok. Terpecahnya kelompok-kelompok ini secara langsung maupun tidak langsung telah mengganggu stabilitas wilayah di Kabupaten Belu. Di balik adanya masalah tersebut, ternyata kesadaran masyarakat dalam berpolitik tetap berjalan dengan diwujud- kannya dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, baik Pemilu 2004 dan 2009 maupun Pilpres 2005, Pilgub 2008, dan Pilbup 2008. Pemilu 2009 diikuti oleh 38 organisasi peserta pemilu, dengan jumlah pemilih 164.250 pemilih atau 73,55% dari 223.309 pemilih yang terdaftar. Secara rinci partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu 2009 terlihat pada Tabel 5.1. Tabel 5.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Belu No Uraian Jumlah 1. Pemilih 223.309 2. Surat suara yang sah 154.787 3. Surat suara yang tidak sah 11.704 4. Pemilih yang menggunakan hak 164.250 5. Pemilih yang tidak menggunakan hak 59.059 6. Tingkat partisipasi 73,55% Sumber: KPU Kabupaten Belu, 2011. Berdasarkan Tabel 5.1, dapat diketahui bahwa tingkat parti- sipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu 73,55%. Jumlah ini, termasuk pada kategori yang masih perlu ditingkatkan. Dalam kegiatan Pemilu 2004 yang diikuti 24 organisasi peserta,
diperoleh jumlah suara sah sebesar 153.644 suara dengan perolehan kursi sebanyak 35 kursi. Ternyata pada Pemilu 2009 terdapat 3 partai yang hilang, disebabkan oleh kurang mampu- nya pengurus partai politik tersebut mengangkat jumlah kon- stituen untuk memilih partainya. Selain itu, partai politik yang menghilang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik inter­ nal yang tidak berkesudahan. Namun ada alasan sangat klasik yang disampaikan kepada penulis, bahwa partai politik yang hilang tersebut disebabkan sudah tidak mampu lagi menutupi biaya operasional kegiatannya. Sedangkan pada Pemilu 2009 diikuti 34 parpol, berarti ada tambahan 20 partai baru. Seleng- kapnya dapat terlihat pada Tabel 5.2. Tabel 5.2. Partai Peserta Pemilu di Kabupaten Belu No 2004 Peserta Pemilu 2009 Jumlah Suara 2004 2009 Jml Kursi 2004 2009 1 PNI Marhaenisme 15 PNI Marhaenisme 2.994 2.981
2 PBSD
PBSD 3.758
3 PBB
27 PBB
2.619 1.735
4 P. Merdeka 41
P. Merdeka 2.175 919
5 PPP
24 PPP
1.722 2.314
1 6
PPDK 20
PPDK 7.345 7.338 2
3 7
PPIB 10
PPIB 4.881 4.199 2
1 8
PNBK 26
PNBK 2.921 2.093
9 P. Demokrat 31 P. Demokrat 9.754 19.514 3 5 10 PKPI 7 PKPI 8.351 2.555 3
11 PPDI
19 PPDI
3.858 1.128
12 PPNU
PPNU 312
13 PAN
9 PAN
6.945 6.760 2
3 14
PKPB 2
PKPB 3.220 4.386 1
2 52
Dr. Rahman Mulyawan
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PKB PKS PBR P-DIP PDS Partai Golkar P. Patriot Pancasila PSI PPD P.Pelopor 13 8 29 28 25 23 43 12 22 1 3 4 5 6 11 14 16 17 18 21 30 32 33 34 Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga PKB 7.593 3.269 2 PKS 197 1.647
PBR 8
1.318
P
DIP 23.888 11.222 6
PDS 3.368 3.653
P-GOLKAR 40.114 13.202 9 P. Patriot Pancasila 4.301 1 PSI 2.590 1.456
PPD 3.524 2.154
P. Pelopor 7.206 4.825 4 P. Hanura 8.171 P. PPI 3.008 PPRN 3.180 P. Gerindra 10.351 P. Barisan Nasional 4.122 P. Kedaulatan 1.591 P. Pemuda Indonesia 2.743 PDP 5.025 P. Karya Perjuangan 3.415 P. Matahari Bangsa 2.488 P. Republika Nusantara 3.522 P. Patriot 2.111 PKDI 1.906 PIS 667 PKNU 1.651
35 36 37 38 Partai Lokal Aceh 39 40 42 PNUI 65 44 P. Buruh 1.919 JUMLAH 153.644 154.603 35 Sumber: KPU Kabupaten Belu, 2011. Berkaitan dengan supremasi hukum yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal, di Kabupaten Belu telah mengalami degradasi. Keadaan ini disebabkan banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan aspi- rasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum, agama, dan hukum adat. itu, perubahan dan penyesuaian berbagai ketentuan dan perundangan yang bersifat nasional maupun berupa peraturan daerah yang memiliki relevansi de- ngan pembangunan daerah perlu ditingkatkan dan dikembang- kan, dengan memperhatikan pula hukum agama dan hukum adat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ditingkatkan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- undangan baru, baik yang merupakan produk negara maupun produk daerah kepada masyarakat, aparatur pemerintah, dan penegak hukum. Sehubungan dengan Permasalahan hukum dan HAM yang ada, antara lain disebabkan lemahnya budaya sadar hukum di berbagai strata masyarakat, rendahnya pelayanan dan bantuan hukum bagi 54 Dr. Rahman Mulyawan
1 35
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga masyarakat, rendahnya moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, rendahnya wibawa produk hukum daerah. Pembangunan hukum yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai di bidang hukum, secara umum masih dirasakan bahwa penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia belum sepenuhnya terwujud. 5.2. Faktor Sosial Budaya Wilayah Kabupaten Belu dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan karakteristik sosial budayanya, yaitu meliputi perbedaan adat perkawinan, bercocok tanam, adat-istiadat kematian, dan adat dalam membuat rumah. Masyarakat Belu Utara memiliki adat- istiadat perkawinan patrilinial yang sangat ketat, yaitu laki-laki wajib membayar sejumlah belis (mas kawin) kepada keluarga perempuan agar dapat membawa anak gadis dari keluarga pe- rempuan ke keluarga laki-laki. Sedangkan masyarakat Belu Sela- tan memiliki adat-istiadat matrilinial,yaitu garis keturunan dan harta benda diatur berdasarkan garis keturunan ibu. Perempuan menguasai dan mengatur harta kekayaan keluarga. Karakteristik sosial budaya juga dapat memengaruhi pola perkampungan masyarakat Kabupaten Belu atau masyarakat Timor. Pola perkampungan asli masyarakat Timor adalah sebuah kelompok padat dari rumah-rumah dan terdapat beberapa kandang ternak sapi berpagar di sekelilingnya. Selain itu, pola perkampungan berkembang karena perkembangan situasi ke- amanan pada masa lalu, yaitu masyarakat membangun perkam- pungan atau desa di atas puncak gunung karang dan dikelilingi dinding batu atau semak berduri. Desa tersebut didiami kelompok kerabat dengan seorang kepala dan sekitar 50-60 55
orang. Ketika jumlahnya terlalu besar, maka sebagian dari me- reka berpisah (membentuk cluster permukiman). Sedangkan pola perkampungan baru adalah pola perkampungan radial (memanjang sepanjang jalan). Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat sangat terkait dengan tradisi, adat-istiadat, pola, dan pandangan hidup terhadap kemajuan. Karakteristik kebudayaan daerah Kabupaten Belu juga banyak dipengaruhi oleh budaya suku-suku bangsa lain di Indonesia, seperti pengaruh suku Jawa, Bugis Makassar, Ambon, serta pengaruh bangsa asing seperti Portugis dan Belanda pada zaman dahulu yang masuk melalui jalur perdagangan dan politik. Kesemuanya itu menciptakan keanekaragaman budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Belu, seperti tampak dalam bahasa, sistem pemerintahan (dahulu), sistem religi, dan unsur- unsur budaya lainnya. Walaupun demikian, masyarakat Kabu- paten Belu masih menampakkan ketradisionalannya sebagai ciri khas yang tidak dimiliki oleh suku-suku di daerah lain. Masyarakat Belu pada dasarnya memiliki sifat yang taat, utuh, setia, dinamis, dan patuh. Keinginan untuk maju cukup besar, namun bersifat "tertutup" karena masih dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama. Mereka sukar untuk menyampaikan permasalahannya kepada siapa saja yang tidak atau belum dikenal. Dari aspek etnik yang berarti kesukuan atau suku bangsa, menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ciri kesukuan suatu kelompok masyarakat, seperti sebarannya, tipe manusia- nya, cara hidup, dan corak budaya yang dimiliki. Berdasarkan pengertian etnik tersebut, suku-suku yang terdapat di Kabu- paten Belu adalah Tetun, Kemak,dan Marae. Sebagian besar suku di Kabupaten Belu umumnya menganut genealogis teritorial. 56 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Mereka percaya bahwa seluruh warga suku sebenarnya meru- pakan satu asal keturunan, yang memiliki budaya, bahasa, dan wilayah adat tertentu. Karakteristik sosial budaya masyarakat secara lebih rinci meliputi aspek adat kebiasaan, sistem kekeluargaan, bahasa yang dipergunakan sehari-hari, cara berpakaian, upacara adat, tingkah laku, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh sebagian masyara- kat Kabupaten Belu berbeda-beda sesuai dengan dari suku mana dia berasal, yakni bahasa Tetun, Buna,dan Kemak. Tetapi, dikarenakan masyarakat Belu dewasa ini berasal dari berbagai daerah, ditambah dengan masuknya eks pengungsi Timor-Timur, maka bahasa yang digunakan pun semakin beragam bergantung dari mana dia berasal. Masyarakat Belu memiliki budaya dan adat-istiadat yang turun-temurun dan diupayakan agar tetap lestari. Berdasarkan legendanya, adat asli Belu berasal dari dalam tanah atau leluhur yang disebut-sebut berasal dari "Sina Mutin Malaka". Berdasar- kan penelitian para antropolog, di Kabupaten Belu ditemukan penduduk asli Timor yang disebut "Melus" (Ema Melu), yang karena terdesak oleh para pendatang, mereka melakukan hijrah ke daerah lain yang kini tidak jelas keberadaannya. Disebutkan bahwa suku yang merupakan pendatang adalah suku "Tetun"sebagai suku yang terbesar dengan daerah sebe- rangannya di Belu Utara. Selain itu, ada kelompok suku-suku kecil seperti Buna dan Tau yang tinggal di Kecamatan Lamaknen dengan penyebaran yang tidak merata. Dikenal pula suku Kemak yang mendiami daerah perbatasan Kecamatan Lamaknen sam- pai ke pantai Utara. Suku Tetun merupakan suku yang paling banyak jumlah penduduknya di Kabupaten Belu. Suku ini ter- 57
sebar di Belu bagian Selatan. Suku Buna (Marae) merupakan suku besar kedua di Kabupaten Belu yang banyak mendiami Belu bagian Utara. Terdapat pula suku Kemak yang mayoritas berprofesi sebagai petani, dan suku Dawan yang merupakan kelompok suku terkecil di Kabupaten Belu, karena suku ini adalah suku pendatang dari TTU dan TTS, yang umumnya men- diami wilayah perbatasan dengan Kabupaten TTU dan TTS. Penduduk Kabupaten Belu merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam 4 (empat) subetnik besar, yaitu Ema Tetun, Ema Kemak, Ema Bunak, dan Ema Dawan Manlea. Keempat subetnik tersebut menempati lokasi dengan karakteristik ter- tentu sesuai dengan kekhasannya. Sebagian besar penduduk tersebut beragama Kristen Katolik. Masing-masing etnik memi- liki perbedaan dan persamaan bahasa dan praktek budaya, namun hal tersebut tetap membuat kerukunan di antaranya tetap berjalan. Masyakarat Belu mengenal klasifikasi masyarakat ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 1. Dasi, yakni golongan bangsawan Golongan pertama adalah yang menempati lapisan terpusat. Golongan inilah yang akan memangku jabatan kepemerintahan secara turun- temurun (pemimpin disebut Loro atau Liurai atau Na'i). 2. Golongan kedua adalah yang merdeka. Renu, yakni golongan rakyat jelata 3. Ata atau Klason, yakni golongan Golongan ketiga adalah hamba sahaya. Golongan ini merupakan tawanan perang yang dijadikan budak untuk melayani kebutuhan golongan Renu atau Dasi. 58 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Kondisi sosial kependudukan masyarakat Kabupaten Belu ditunjukkan dengan kondisi masih tingginya angka kemiskinan, yakni sebanyak sekitar 80% KK. Selain itu, masih rendahnya pendapatan per kapita penduduk, yaitu sebesar Rp 1,8 juta (2008). Sedangkan pendapatan per kapita penduduk Provinsi NTT sebesar Rp 2,2 juta dan nasional sebesar Rp 4,1 juta. Kalau masalah antarwarga, cukup diselesaikan secara keke- luargaan atau adat. Tetapi kalau sudah melanggar hukum, dise- rahkan kepada aparat yang berwenang.7 Terkait masalah kriminalitas, polisi yang menangani. Se- dang kan masalah yang menggangu kedaulatan, ditangani TNI. Pemda jarang menuntaskan. Kalau ada permasalahan di antara warga, biasanya terlebih dahulu dituntaskan secara kekeluargaan atau adat oleh para tokoh masyarakat. Tetapi saat ini masalah di garis batas tidak terlalu mengkhawatirkan, mengingat masya- rakatnya banyak yang telah sadar hukum.8 Kalau ada masalah di perbatasan, biasanya ditangani aparat kepolisian dan TNI. Tetapi saat ini masalah diperbatasan dapat dikatakan aman dan tidak banyak masalah.9 Pemda pernah ada masalah ketika membuat perda tentang pungutan kepada kendaraan yang berasal dari Timor Leste. Perda itu dicabut kembali, karena desakan Kementerian Luar Negeri.10 7	8 9 Hasil	wawancara	dengan	Bupati	Belu	di	Kantor	Bupati	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Sosial	Budaya	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Bappeda	di	Kota	Atambua	pada	11	Juni	2011. Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Keamanan,	Ekonomi,	dan	Sosial	Budaya	Badan	Kes- bangpol	Linmas	di	Kantor	Kesbang	Linmas	di	Kota	Atambua	pada	10	Juni	2011. 10	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Penelitian	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Bappeda pada	12	Juni	2011. 59
5.3. Pembangunan Infrastruktur (Bidang Pertahanan) Pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan di Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, berdasarkan Rencana Operasi "Sasando-02" Kodam IX Udayana pada 2006, dilakukan dengan mengerahkan Satpur/Banpur TNI AD dalam bentuk Satgas. Satgas ini didatangkan dari luar wilayah Kodam IX Udayana maupun satuan Kodam IX Udayana dan satuan kewilayahan Kodam IX Udayana yang sudah tergelar, khususnya yang berbatasan langsung dengan perbatasan Timor Leste. Kekuatan yang dapat dikerahkan untuk pelaksanaan pengamanan perbatasan tersebut meliputi: a. Satuan Kewilayahan yang terdiri atas 1 Korem dan 4 Kodim (yang ada di Kota Kupang, Naibobat, Kefamenanu, dan Atambua). b. Satpur/Banpur yang terdiri atas 4 Yonif, 1 Tonkav, dan 1 Denzipur. c. Satuan dari luar wilayah Kodam IX Udayana (misalnya satuan Kostrad), yang tergabung dalam Satgas. d. Selain kekuatan satuan pengamanan pada point "a" s/d "c", terdapat kekuatan pendukung lainnya berupa Lanudal kelas A (berdasarkan Jakstra Kasal: Kep./2/II/2006 tentang Postur TNI AL sampai 2024) dan Lanud tipe C El Tari (ber- dasarkan Probangkuat TNI AU 2010-2014) yang ada di Kota Kupang. Di masa akan datang direncanakan dibentuk 1 Mabrigif dan 1 Brigade Infantri sebagai bentukan baru satuan pengamanan wilayah perbatasan di NTT. Sedangkan berdasarkan Renstra 60 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga TNI AD, ditegaskan bahwa implementasi tugas TNI dalam mengamankan perbatasan di Provinsi NTT, yang berbatasan langsung dengan RDTL, pada dasarnya dengan mengerahkan satuan-satuan yang ada di Kodam IX Udayana. Berdasarkan kenyataan ini, Renstra tersebut telah mengamanatkan bahwa di masa akan datang sudah saatnya dibentuk satuan khusus pengamanan perbatasan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang ada di perbatasan. Selain kemampuan militer yang harus dikuasai oleh prajurit, harus memiliki pengetahuan tentang keimigrasian, penanganan pengungsi, penangkapan pelaku illegal logging, perompakan, dan penegakan hukum di udara yurisdiksi nasional. Berkaitan dengan aspek kebijakan maupun kewenangan pembangunan bidang pertahanan yang sekiranya dapat dise- lenggarakan oleh pemerintah daerah, beragam pendapat pun mengemuka. Bila diperhatikan, memang ada sebagian perda yang ber- singgungan dengan aspek pertahanan. Perda itu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dan HAM, namun pemda hanya sebagai pendukung dan bukan mengambil wewenang pertahanan yang milik TNI. Pertahanan merupakan kewenangan pusat. Jadi di Kabupaten Belu tidak ada perda yang khusus mengatur pertahanan. Namun Pemda Kabupaten Belu siap apabila diberi kewenangan yang berkaitan dengan pertahanan, asalkan tidak membebani APBD. Sekiranya nanti ada kewe- nangan yang berkaitan dengan pertahanan, dikhawatirkan sistem komando tidak dapat diterima oleh aparat pemda yang jelas-jelas sipil. Kualitas SDM aparatpun masih perlu ditingkatkan. Bisa juga APBD Kabupaten Belu jadi defisit, karena harus 61
mengelola urusan pertahanan walaupun tanpa kewenangan pengerahan pasukan dan persenjataan. Kemungkinan banyak masalah kalau betul ada pelimpahan kewenangan tersebut kepada pemda.11 Karena Belu merupakan daerah perbatasan, setidaknya ada beberapa perda yang berkaitan dengan masalah pertahanan. TNI yang mengatur masalah itu. Tidak ada peraturan daerah di Kabupeten Belu yang mengkhususkan kepada permasalahan pertahanan, karena itu sudah jadi kewenangan pusat. Masalah yang timbul dari suatu kebijakan, biasanya dapat diselesaikan secara baik.12 Kebijakan di Kantor Kesbang yang berkaitan langsung de- ngan masalah pertahanan lebih banyak tentang pembangunan nasionalisme atau sosialisasi wawasan kebangsaan dan keta- hanan nasional. Kegiatan ini juga melibatkan pihak dari TNI dan Kepolisian. Di dinas lainpun ada program yang berkaitan dengan pertahanan, seperti di Dinas Kelautan atau Dinas Pekerjaan Umum. Di dinas-dinas tersebut ada unit-unit yang berkaitan dengan tugas TNI. Masalah pertahanan adalah urusan pusat, jadi tidak ada perda yang khusus mengatur pertahanan. Kesbang hanya mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan kewilayahan, seperti sosialisasi wawasan kebangsaan. Sulit kalau daerah harus mengatur pertahanan, karena disitu ada masalah pasukan dan senjata. Biar pusat saja yang mengatur. Sampai sejauh ini tidak ada masalah, sebab semua sudah tahu kewenangan masing-masing. Jadi tidak ada tumpang-tindih kegiatan atau kewenangan.13 11	Hasil	wawancara	dengan	Bupati	Belu	di	Kantor	Bupati	pada	9	Juni	2011. 12	Hasil	wawancara	dengan	Wakil	Ketua	DPC	Partai	Demokrat	di	Kantor	DPC	Partai	Demokrat	di Kota	Atambua	pada	13	Juni	2011 13	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Badan	Kesbang	Linmas	Kabupaten	Belu	pada	9	Juni	2011. 62 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan aspek pertahanan mungkin ada, tetapi tidak banyak. Hal yang ber- singgungan, lebih banyak dengan perda yang berkaitan dengan tupoksi dinas, seperti melakukan dukungan untuk melakukan pembangunan nasionalisme, pengawasan patok batas, peng- awasan keamanan di laut, pengawasan lintas ternak, dan lain sebagainya. Ini mungkin konsekuensi Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan, yang harus memiliki tugas berbeda dengan daerah lain yang bukan daerah perbatasan. Pengaturan masalah pertahanan adalah wewenang pusat. Kalau ada perda tentang pertahanan, tentu akan sedikit menimbulkan kesulitan, meng- ingat yang satu menggunakan sistem komando dan yang lain bersifat egaliter. Dengan adanya BNPPD, penyelesaian masalah di daerah perbatasan dapat lebih cepat diselesaikan.14 Perda No. 5/2008 secara tersirat telah menugaskan badan- badan yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Belu untuk mendukung masalah pertahanan. Perda yang khusus mengatur pembangunan di bidang pertahanan itu tidak ada. Masalah pertahanan itu urusan pusat dan bukan urusan daerah. Kalau jadi urusan daerah, apa mau para tentara itu diatur oleh orang sipil? Sejauh ini tidak ada, sebab kita berkerja untuk saling menunjang. Kebijakan yang bersinggungan itu saling mendu- kung dan tidak bersifat tumpang-tindih. Kebijakan pertahanan tetap di tangan TNI.15 Konsekuensi sebagai daerah perbatasan antarnegara tentu ada. Pertahanan merupakan masalah utama di daerah per- batasan. Pertahanan itu urusan TNI, jadi tidak ada perda yang mengatur pertahanan. Tidak ada masalah, yang ada justru 14	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Sosial	Budaya	Bappeda	Kabupaten	Belu	pada	11	Juni 2011. 15	Hasil	wawancara	dengan	Sekretaris	Badan	Kesbang	Linmas	Kabupaten	Belu	pada	10	Juni	2011. 63
kerjasama antarinstansi. KerjasamaPemda dengan TNI sudah berjalan baik.16 Berbagai pendapat tersebut, pada dasarnya memiliki keter- kaitan dengan amanat dari berbagai landasan hukum yang berkenaan dengan pembangunan bidang pertahanan, seperti pada pasal 7 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI adalah mengamankan wilayah perbatasan, mening- katkan pembentukan kekuatan, kemampuan, dan gelar keku- atan satuan pengamanan wilayah perbatasan TNI agar mampu menerapkan tugas penanggulangan berbagai bentuk ancaman berupa pelanggaran lintas batas, pencurian kayu, pencurian ikan secara ilegal oleh negara asing, perompakan di laut, dan pelanggaran batas yurisdiksi nasional. Tugas pokok TNI berdasarkan pasal 7 ayat 2 UU No. 34/2004 merupakan implementasi dari UU No. 3/2002 tentang Perta- hanan Negara, yang menjelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keselamatan segenap bangsa dan negara. Lebih lanjut di dalam Renstra TNI AD Tahun 2005-2009, dikemukakan berbagai kemampuan Satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan yang harus dilakukan. Berbagai kemampuan yang harus dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kemampuan intelijen, yang meliputi: (a) Kegiatan penye- lidikan. Satuan pengamanan wilayah perbatasan harus mampu melaksanakan penyelidikan dalam rangka deteksi dini di semua tingkat Komando Pengamanan Wilayah Per- batasan, (b) kegiatan pengamanan. Satuan pengamanan 16	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Evaluasi	dan	Pelaporan	Bappeda	Kabupaten	Belu	pada 11	Juni	2011. 64 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga wilayah harus mampu melaksanakan pengamanan personel, materiil, berita, dokumen, kegiatan militer, dan operasi, baik bersifat taktis maupun strategis, (c) kegiatan pengolahan bahan keterangan. Mampu mengolah intelijen dasar diha- dapkan dengan intelijen faktual/aktual menjadi ramalan guna kepentingan intelijen taktis dan strategis. (2) Kemampuan tempur, yang meliputi: (a) Kemampuan me- lak sanakan pertahanan wilayah darat untuk mencegah infiltrasi, menahan, melokalisir, dan menggagalkan serbuan lawan, (b) kemampuan menyelenggarakan pertahanan udara dalam rangka melindungi wilayah perbatasan dari kemungkinan ancaman serangan udara lawan secara ter- batas, (c) kemampuan melumpuhkan kekuatan kelompok pencurian kekayaan alam di daerah perbatasan. (3) Kemampuan pembinaan wilayah, yang meliputi: (a) Ter- wujudnya kemampuan satuan pengamanan wilayah perba- tasan, melaksanakan temu cepat dan lapor cepat dalam rangka menghadapi perkembangan situasi di wilayah, (b) terwujudnya kemampuan komunikasi sosial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengamanan perbatasan, (c) terwujudnya kemampuan penguasaan wila- yah dalam rangka perencanaan penyelenggaraan peng- amanan perbatasan, (d) terwujudnya kemampuan penye- leng garaan bhakti TNI guna memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat serta meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat. Berkaitan dengan masalah pertahanan di kawasan perba- tasan, Danrem 161 Wirasakti melaporkan kepada anggota DPR yang melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Belu pada 65
2010. Danrem melaporkan, tugas pokok Korem 161/Wirasakti adalah melaksanakan pembinaan kesiapan operasional ter- hadap segenap jajaran komandonya dan pembinaan teritorial serta menyelenggarakan operasi pertahanan sepanjang tahun di daerahnya sesuai rencana pertahanan Kodam IX/Udayana. Korem 161/Wirasakti mengemban dua fungsi, yakni fungsi pela- yanan bantuan administrasi terhadap satuan/badan/komando yang berada di daerah dan fungsi kegarnizunan TNI di daerahnya sesuai dengan kebijaksanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Korem 161/WS, yaitu: 1) Asrama Yonif 743/PSY Naibonat masih menampung asrama sementara militer nonorganik sebanyak 116 KK. Sementara itu, anggota Yonif 743/PSY yang belum mendapatkan tem- pat tinggal mencapai 80 KK dan mereka tinggal di luar asrama. 2) Masih ada pulau dan tanah yang disewakan sebanyak 5 hektar selama 25 tahun kepada orang asing di Pulau Bida- dari, Kabupaten Manggarai, dan di wilayah Rote Ndao, Kabupaten Rote, seluas 3 hektar selama 20 tahun. 3) Menyusul pemekaran sejumlah wilayah di NTT, yakni Kabu- paten Manggarai menjadi 3 Kabupaten (Manggarai, Mang- garai Barat, dan Manggarai Timur), Kabupaten Flores Timur menjadi dua kabupaten (Larantuka dan Lembata), serta pemekaran Kabupaten Ngada menjadi Kabupaten Bajawa dan Kabupaten Nagekeo, membutuhkan pembangunan Kodim dan Ramil.17 17	Laporan	Danrem	161	Wirasakti	kepada	Anggota	DPR-RI	yang	melaksanakan	kunjungan	ke	Kabu- paten	Belu	pada	2010. 66 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Danlanal VII/Kupang pada kesempatan yang sama mela- porkan tentang kondisi keamanan di kawasan perbatasan.Dila- porkan, Lantamal VII merupakan Komanda Pelaksana dukungan Koarmatim yang berkedudukan di bawah Pangamatim. Pengem- bangan Lantamal VII yang berkedudukan di Kupang dan diresmikan pada 25 November 2005 serta berlanjut hingga kini masih dalam proses pengembangan dan pembangunan menuju pangkalan utama TNI Angkatan Laut yang ideal. Tugas Lantamal VII/Kupang melakukan dukungan pangkalan secara efektif dan efisien, melakukan pertahanan pangkalan, pemberdayaan Wilhanla dalam wilayah tanggung jawab Lantamal VII, menjalin koordinasi dengan komando lain, pemda dan instansi/badan pemerintah, pembinaan pangkalan utama berikut pangkalan jajarannya, serta melaksanakan dukungan dankoordinasikan guna menyelesaikannya. Upaya pengamanan laut dilakukan Lantamal VII secara internal dan eksternal. Secara internal diwujudkan dalam bentuk upaya pengawasan dan pengamanan wilayah perairan, perba- tasan, dan pulau terluar Indonesia yang diimplementasikan dalam bentuk gelar operasi, sementara eksternal dalam bentuk kerjasama dengan negara tetangga guna mengatasi perma- salahan yang menonjol pada kedua negara. Selain itu, Lantamal VII melakukan peningkatan kemampuan dengan menyiapkan unsur laut guna mendukung operasi, melaksanakan bin terhadap potensi maritim, melatih personil satlak ops Lantamal VII, serta melaksanakan latihan sesuai jadwal latihan dan rencana latihan. Permasalahan utama di wilayah perbatasan RI-RDTL adalah pelintas batas ilegal, mengingat mahalnya biaya fiskal serta penyelundupan barang dari RI ke RDTL dan sebaliknya. Guna melaksanakan tugas di wilayah perbatasan, Lantamal VII/Kupang 67
mengalami kendala berupa minimnya sarana dan prasarana penunjang di wilayah perbatasan seperti speedboat dan perahu karet.18 Sedangkan Danlanud Eltari Kupang mengemukakan me- nge nai tupoksinya yang strategis, yaitu tugas Lanud Eltari Kupang adalah menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya, pembinaan potensi dirgantara, serta menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lain. Fungsi Lanud El Tari adalah menyelenggarakan pembinaan dan penyiapan satuan dalam jajaran, mengumpulkan dan merekam data guna dukungan operasi dan latihan, melak- sanakan bekal dan pengadaan materiil bagi satuan kerja, menye- lenggarakan pengadaan alutsista tingkat sedang, pembinaan potensi dirgantara, pengadaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung, serta melakukan koordinasi dengan badan/instansi terkait. Permasalahan dalam tubuh Angkatan Udara Eltari Kupang, antara lain Coverage Radar belum mencapai secara keseluruhan wilayah tanggungjawab Lanud El Tari, belum tergelar Skadron Udara di El Tari, belum tergelar site Rudal G/A dan PSU di El Tari, belum terpenuhinya sarana dan prasaran pendukung Operasi Udara (Kendaraan Crash Team belum ada, kendaraan PK yang menggunakan foam belum ada, kendaraan Refueller belum ada, kondisi rumah sakit masih minim, mess kurang, kendaraan angkut personil masih terbatas, ambulance, sarana Ground Handling belum memadai, belum terpenuhinya personil yang sesuai dengan SOP. Guna mendukung kinerja, Lanud Kupang mengharapkan penggelaran skuadron udara, terpenuhinya sarana dan prasa- 18	Laporan	Danlanal	VII/Kupang	kepada	Anggota	DPR-RI	yang	melaksanakan	kunjungan	ke	Kabu- paten	Belu	pada	tahun	2010 68 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga rana pendukung operasi penerbangan (POP) secara memadai, peningkatan operasi udara lebih Intensif di wilayah udara Pro- vinsi Nusa Tenggara Timur, peningkatan kemampuan coverage radar mencapai keseluruhan wilayah tanggungjawab Lanud El Tari, penggelaran Rudal G/A dan PSU, terpenuhinya jumlah kekuatan personil yang sesuai dengan POP, adanya penambahan perumahan dan mess, peningkatan kesejahteraan prajurit. Belum adanya kesepakatan antara RI dan RDTL tentang Distrik Oecussi, berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran wila- yah udara NTT oleh kekuatan udara negara asing, sehingga perlu peningkatan pengawasan. Beberapa potensi ancaman di NTT, antara lain masuknya unsur-unsur kuat angkatan udara asing sewaktu-waktu di wila- yah NTT jika terjadi bencana alam dengan alasan bantuan kemanusiaan tidak memerdulikan masalah perizinan; masuknya pesawat intai berteknologi tinggi, baik berawak maupun tidak, untuk melakukan pengintaian udara; keberadaan pangkalan Udara Butterworth-Port Moresby dan Pulau Christmast; peman- faatan Blind Spot oleh kekuatan negara asing akibat keterbatasan Coverage Radar TNI dan sipil;penyalahgunaan Flight Approval (FA) danFlight Security Clearence (FSC) oleh pesawat militer/sipil asing akibat keterbatasan kemampuan pengawasan wilayah udara; pelanggaran wilayah udara di perbatasan; ALKI (ancaman keamanan laut dan udara); eksploitasi kekayaan alam; spionase; agresi;bencana alam.19 Sedangkan Kapolda Nusa Tenggara Timur mengemukakan kondisi keamanan yang terjadi di kawasan perbatasan. Dikemu- kakan,wilayah Polda NTT terdiri atas 15 polres, 1 resta, 151 polsek, 19	Laporan	Danlanud	Eltari	Kupang	kepada	Anggota	DPR-RI	yang	melaksanakan	kunjungan	ke Kabupaten	Belu	pada	2010. 69
dan 154 pospol. Hingga kini masih ada lima kabupaten pemekaran yang belum didukung oleh keberadaan polres serta 39 keca- matan belum terdapat polsek. Adapun dukungan personil di Polda NTT sebanyak 10.071 personil. Sistem pengawasan dan komunikasi yang dilakukan Polda NTT di pintu gerbang dan pos perbatasan, menggunakan CCTV yang bisa langsung diakses Polres dan Polda dengan meng- gunakan satelit. Pos polisi telah didukung oleh telepon dan internet. Jaringan komunikasi antara pos dengan polres dan antarpos langsung bisa dimonitor oleh Polres dan Polda. Salah satu kasus yang menonjol di NTT adalah imigran illegal. Untuk menangani kasus ini masih terganjal sejumlah kendala, yakni belum adanya UU tentang people smuggling, sehingga menggunakan UU Keimigrasian. Dokumen yang dibawa oleh imigran lengkap (paspor, visa, tiket, dan atau surat kete- rangan pengungsi dari UNHCR), titik poin pemberangkatan ke Australia sangat luas, sehingga keterbatasan dalam pengawasan, adanya dukungan dari nelayan untuk memberangkatkan imigran ke Australia (menyediakan perahu, logistik, guide, dan lain-lain). Permasalahan lain yang cukup menonjol di provinsi adalah trafficking in person (TKI). Data calon TKI ilegal pada 2009 men- capai 4 kasus (40 orang). Permasalahan TKI dipicu oleh sejumlah latar belakang, seperti kemiskinan, mudahnya mengurus persya- ratan TKI secara ilegal, dan koordinasi antarinstasi terkait dalam penangan TKI ilegal belum berjalan baik. Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan RI-RDTL, antara lain perbatasan kedua negara di beberapa wilayah belum permanen (masih mungkin diubah); pelanggaran pelintas batas ilegal karena adanya hubungan keluarga, perkawinan, persa- maan budaya (adat dan budaya), dan kepercayaan/agama; 70 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga sengketa tanah; perkelahian antarwarga; penyelundupan sem- bako, BBM, dan komoditas lain mengingat perbedaan harga yang tinggi dan banyaknya jalan tikus; masalah warga eks Timor Timur yang sampai saat ini belum tuntas; pengrusakan hutan; pelanggaran ALKI oleh kapal asing; masalah tanah perbatasan di Kecamatan Haekesak (terjadi penyerobotan wilayah Belu. Dilihat dari sisi adat, wilayah tersebut termasuk Kabupaten Belu, namun secara yuridis masuk ke wilayah Timor Leste); belum dicabutnya situasi status siaga dua di Kota Atambua oleh PBB terkait tewasnya pasukan PBB pada 2005; pelanggaran pelayaran kapal penumpang asing jalur Oekusi-Timor Leste tidak sesuai dengan Pasal 53 UNCLOS 1982 (minimal 14 mil dari garis pantai); penyampaian secara resmi oleh Pemerintah RDTL denga nota diplomatik Kementerian Luar Negeri RDTL No.289/ DAB/09 tanggal 9 September 2009. Isinya menetapkan 300 WNI sebagai DPO Serious Crime terkait kerusuhan pasca jajak pendapat 1999 di Timor Leste. Kasus yang terjadi di wilayah perbatasan, yakni lintas batas ilegal, penyelundupan (sembako, BBM, komoditas lain), peng- aniayaan berat, pencurian sapi, dan penembakan oleh warga. Lintas batas ilegal merupakan kasus yang sering terjadi.20 Berdasarkan uraian tersebut, pengembangan kawasan perbatasan memerlukan suatu langkah strategis dan kompre- hensif. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan 20	Laporan	Kapolda	Nusa	Tenggara	Timur	kepada	Anggota	DPR-RI	yang	melaksanakan	kunjungan ke	Kabupaten	Belu	pada	2010. 71
dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan, yang dikhawa- tirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewi- ini cenderung berorientasi "inward layahan yang selama looking",sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya men- jadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wila- yah prioritas pembangunan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah. Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan harus meng- ubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan, dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan secara mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah per- batasan apabila tidak dikelola secara baik akan memiliki dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah perbatasan sangat rawan terhadap persem- bunyian kelompok GPK, penyelundupan, dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama terpadu antarinstansi terkait dalam penanganannya. 72 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Strategi pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Belu diarahkan untuk mempercepat penanganan 3 (tiga) per- masalahan mendasar yang dihadapi oleh pengembangan wilayah perbatasan, yaitu permasalahan terkait aspek delimitasi dan deliniasi batas, kesenjangan pembangunan, serta aspek politik, hukum, dan keamanan. Strategi pada aspek delimitasi dan deliniasi batas meliputi kegiatan: (a) Percepatan delimitasi dan deliniasi batas. Strategi ini diarah- kan untuk mempercepat proses penetapan titik-titik dasar dan penarikan garis batas serta mengupayakan kesepakatan batas-batas negara di darat dan laut dengan Timor Leste. Pasca kemerdekaan Timor Leste, terdapat beberapa seg- men garis batas darat dan laut yang perlu ditetapkan dan disepakati bersama. Delimitasi dan deliniasi batas sangat mendesak dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa kedaulatan wilayah diantara kedua negara. Selain itu, de- ngan adanya kejelasan batas darat dan laut, kedua negara dapat menjalankan yurisdriksinya dalam pemanfaatan SDA, seperti dalam bidang perikanan dan pertambangan. Sasar- an yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah terjaminnya kedaulatan dan yurisdriksi NKRI di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. (b) Penegasan batas-batas negara di wilayah Daerah Aliran Su- ngai (DAS). Penegasan kembali batas-batas wilayah RI dengan negara Timor Leste merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menata dan menetapkan garis batas dan patok-patok batasnya secara permanen, terutama yang menyangkut DAS lintas negara. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan patok batas yang menyangkut DAS, 73
sangat penting untuk dilakukan, mengingat tipologi dan karakteristik sungai di Kabupaten Belu umumnya memiliki bentuk topografi yang unik. DAS hanya dapat dialiri air pada musim hujan, sedangkan di musim kemarau sungai bisa kering dan tidak berfungsi apapun. Karakter air yang mengalir tidak tetap atau selalu berpindah-pindah jalur setiap musim, sehingga apabila sungai sebagai patokan batas wilayah negara, maka batas negara tersebut dapat berpindah-pindah. Sampai saat ini batas tersebut telah bergeser jauh ke wilayah RI. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya batas negara yang jelas di wilayah DAS. Sedangkan strategi yang dilaksanakan pada aspek kesen- jangan pembangunan meliputi kegiatan: (a) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi. Strategi ini diarahkan untuk menumbuhkan peluang wilayah perba- tasan agar turut berpartisipasi dan bersaing dalam pasar global dan pasar regional. Hal ini perlu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur ekonomi (pasar, jalan, transpor- tasi, dan lain sebagainya); lembaga-lembaga penunjang usaha (koperasi, perbankan, lembaga keuangan mikro), pengembangan iklim investasi yang kondusif, serta pe- ngem bangan jiwa kewirausahaan yang tinggi pada masya- rakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan daya saing wilayah perbatasan dan meningkatnya kesejah- teraan masyarakat setempat. (b) Percepatan pengembangan aksesibilitas wilayah. Strategi ini diarahkan untuk memperlancar arus maupun pergerakan manusia dan barang yang masuk maupun keluar antar- wilayah dan intrawilayah. Upaya yang dapat dilakukan ada- 74 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga lah dengan mengembangkan sistem transportasi darat (jalan, jembatan, angkutan darat) guna lebih meningkatkan kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa; me- ngem bangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara (pelabuhan, bandara, sarana penyeberangan, pesawat, dan kapal perintis) untuk meningkatkan aksesibilitas antar- wilayah dan antarpulau;mengembangkan jaringan komuni- kasi dan informasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah adanya sistem transportasi darat, laut, dan udara yang terpadu serta jaringan komunikasi dan informasi yang memadai, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah perbatasan, khususnya antara pusat-pusat pertum- buhan dengan wilayah perbatasan serta meningkatkan interaksi antarpulau. (c) Penyusunan dan penetapan rencana tataruang wilayah per- batasan. Strategi ini diarahkan untuk menghasilkan suatu konsep Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai suatu konsep perencanaan yang harus dimiliki oleh wilayah perbatasan dalam rangka upaya pengembangan dan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Rencana tataruang wilayah dapat pula dijadikan sebagai master plan model pengembangan wilayah dilihat dari kebutuhan dan peman- faatan keruangan suatu wilayah. Sasaran yang ingin dicapai adalah disusun dan ditetapkannya rencana tataruang wila- yah perbatasan yang sampai saat ini belum terwujud. Adanya rencana tataruang ini merupakan amanat dari UU tentang Penataan Ruang. (d) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kese- hatan masyarakat perbatasan melalui pengaktifan posyandu, 75
promosi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, per- baikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pengobatan dasar, serta mengoptimalkan fungsi puskesmas. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas kesehatan yang tercermin dalam perilaku hidup sehat, penurunan angka kematian bayi, peningkatan gizi, dan berkurangnya penyebaran penyakit, sehingga masya- rakat mampu berperan aktif dalam proses pembangunan wilayah perbatasan. (e) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendi- dikan bagi masyarakat perbatasan melalui peningkatan jang- kauan pelayanan pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi, terutama di daerah-daerah yang angka partisipasi pendi- dikannya masih sangat rendah daripada rata-rata nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akse- sibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan meningkatnya pencapaian wajib belajar 9 tahun. Strategi ini perlu dilaksanakan, mengingat masih banyaknya desa di kawasan perbatasan yang belum memiliki sekolah. Walau- pun terdapat desa yang memiliki sekolah, fasilitas yang di- milikinya sangat minim. (f) Peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar wilayah, seperti listrik, air bersih, dan permukiman. Untuk dapat bersaing dengan wilayah lainnya, maka kualitas SDM melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang baik mutlak diperlukan. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya listrik, air 76 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga bersih, dan permukiman yang layak bagi masyarakat di perbatasan. Strategi ini perlu dilaksanakan, mengingat salah satu karakteristik utama di kawasan perbatasan adalah minimnya sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. (g) Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Strategi ini diarahkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan. Kemampuan usaha masyarakat di wilayah per- batasan dioptimalkan melalui pengembangan potensi eko- nomi lokal dan sektor-sektor unggulan yang ditunjang oleh peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal dalam menunjang proses kegiatan produksi dan pemasaran, serta menciptakan iklim bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktivitas dan kelang- sungan usaha masyarakat serta peningkatan penye rapan tenaga kerja. Sasaran yang ingin dicapai oleh strategi ini ada lah berkembangnya aktivitas ekonomi antarwilayah yang menunjang kesempatan kerja bagi masyarakat setem- pat serta berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. (h) Penyelesaian masalah pengungsi. Strategi ini diarahkan un- tuk menangani permasalahan pengungsi eks Timor-Timur melalui upaya pemulangan kembali atau ressetlement. Hal ini penting untuk dilakukan, agar para pengungsi dapat hidup layak dan tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat setempat. Sasaran yang ingin dicapai adalah pulihnya stabilitas ekonomi, sosial, dan politik wilayah per- batasan melalui penanganan pengungsi secara tepat. 77
(i) Pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) lokal secara tepat dan kegiatan konservasi lahan. Strategi ini diarahkan untuk mengendalikan pemanfaatan SDA dan ling- kungan hidup di wilayah perbatasan. Pola pemanfaatan potensi 25 SDA lokal dan kegiatan konservasi lahan di wilayah perbatasan perlu mendapat pengawasan intensif. Rusaknya potensi SDA, terutama hutan dan lahan, di akibatkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah di sektor kebijakan publik yang menyangkut pemanfaatan hutan dan lahan. Salah satu kebijakan yang diambil berkaitan de ngan itu adalah dilakukan pengawasan terhadap peman faatan SDA lokal secara tepat dan pengawasan terhadap kegiatan kelestarian lahan di kawasan lindung dan kon servasi. Strategi yang dilaksanakan pada aspek politik, hukum, dan keamanan meliputi kegiatan: (a) Peningkatkan sarana dan prasarana keamanan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana keamanan maupun pengawasan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan sulit diawasi karena sangat luas dan di beberapa tempat sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, jumlah aparat TNI dan Polri perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya hingga jumlah dan kemampuannya ideal bagi kegiatan pengamanan di perbatasan. Peningkatan jumlah dan kualitas aparat juga perlu diikuti dengan peningkatan jumlah sarana. Pos-pos keamanan dengan kondisi yang memadai perlu dibangun pada wilayah-wilayah yang rawan. Patroli keamanan perlu lebih diintesifkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketertiban serta berkurangnya tingkat kerawanan, pelanggaran hukum, dan gangguan keamanan di wilayah perbatasan. 78 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga (b) Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan pos lintas batas. Upaya pengaturan lintas batas, baik manusia, barang, dan karantina perlu ditata secara lebih baik untuk meningkatkan pengawasan masuknya manusia maupun barang-barang secara ilegal. Untuk itu, fasilitas pos lintas batas, perlu dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung agar pelayanannya semakin baik, seperti pos keamanan, imigrasi, bea cukai, karantina, jasa keuangan (money changer), dan gudang. (c) Pengakuan, perlindungan, dan pengaturan hak ulayat/adat masyarakat. Strategi ini diarahkan untuk mengaturan atau menertibkan lahan atau tanah yang menyangkut hak adat/ ulayat, baik dengan warga RI ataupun warga Timor Leste yang secara adat masih diakui sebagai pemilik walaupun berada di wilayah RI atau sebaliknya. Untuk itu, perlu dila- kukan pengaturan menurut adat masyarakat setempat, seka ligus pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan apabila tanah adat/ulayat tersebut telah menjadi milik ne- gara atau yang digunakan untuk fasilitas negara (kantor polsek, bea cukai, jalan, jaringan irigasi, dan sebagainya). Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan tanah adat/ulayat, termasuk tanah yang telah menjadi milik negara atau yang digunakan untuk kantor polsek, bea cukai, jalan, jaringan irigasi, dan sebagainya. (d) Penyusunan dan penetapan peraturan lintas batas. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan pengaturan aktivitas lintas batas dengan cara menetapkan tatacara lintas batas, termasuk perdagangan lintas batas beserta peraturan pendukungnya, peningkatan prasarana pos lintas batas 79
untuk pelayanan kegiatan pelintas batas, serta kerjasama dalam mengatur dan melegalisasi kegiatan perdagangan khususnya bagi para pedagang kecil dan tradisional. Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya aktivitas lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. (e) Penegakan supremasi hukum dan peningkatan profesional aparatur pemerintah. Strategi ini diarahkan untuk mening- katkan profesionalisme aparatur pemerintah dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah perbatasan. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di kawasan perbatasan akan sulit dicapai, apabila tidak memperhatikan upaya-upaya pemulihan di bidang penegakan supremasi hukum dan peningkatan profesionalitas aparat pemerintah. ingin dicapai adalah terciptanya good Sasaran yang government dan good governance di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan negara merupakan wilayah yang memi- liki potensi kerawanan cukup besar, karena berbatasan langsung dengan wilayah internasional. Oleh karena itu, dalam pena- nganannya terdapat dimensi politis, hukum, dan pertahanan keamanan. Program-program yang dapat dilakukan dalam aspek politik, hukum, dan keamanan di wilayah perbatasan Kabupaten Belu-RDTL secara garis besar adalah: (1) Sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik dan bela negara masyarakat perbatasan. (2) Pembangunan pos pengamanan perbatasan dan fasilitas CIQS yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas peng- awasan dan pengamanan di wilayah perbatasan. 80 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga (3) Peningkatan kualitas aparatur keimigrasian, bea cukai, dan karantina yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan di PPLB. (4) Pengembangan sarana dan prasarana kepolisian dan militer (pos polisi, pos AL, pangkalan AL, kantor polres, koramil), yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas peng- amanan di wilayah perbatasan. (5) Pembangunan tugu tapal batas, yang diarahkan untuk mem perjelas batas­batas fisik wilayah darat antara kedua negara. (6) Pembangunan prasarana di pulau terluar yang tidak ber- penghuni, yang diarahkan untuk menegaskan kepemilikan RI terhadap pulau terluar. (7) Pengadaan kapal patroli pengamanan kawasan perbatasan laut, yang diarahkan untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan wilayah perbatasan laut. (8) Sosialisasi peraturan lalu-lintas orang dan barang, yang di- arahkan untuk menertibkan arus lalu-lintas barang dan orang di wilayah perbatasan. (9) Sosialisasi dan sertifikasi tanah masyarakat yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah milik masyarakat. Tindak lanjut dari program kegiatan tersebut adalah kegi- atan prioritas. Kegiatan prioritas merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi isu-isu mendesak yang ter- jadi di wilayah perbatasan Kabupaten Belu-RDTL. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, yaitu: 81
(1) Penetapan koordinat batas laut dengan melakukan koor- dinasi dengan Timor Leste. (2) Penyelesaian masalah tapal batas darat pada areal Malibaka-Belu. (3) Inventarisasi pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. (4) Pengaturan sumberdaya air lintas negara pada DAS Malibaka. (5) Pengelolaaan pulau-pulau kecil terluar yang rawan klaim negara tetangga. (6) Kerjasama keamanan dan patroli intensif di perairan perba- tasan di wilayah perbatasan untuk mencegah kegiatan penyelundupan dan pencurian ikan. (7) Penambahan PLB pada jalur-jalur tikus serta pengembangan PPLB beserta fasilitas CIQS untuk meningkatkan kegiatan pengawasan. 8) Penyusunan ketentuan operasional tindak lanjut perjanjian kerjasama lintas manusia, barang, dan karantina. (9) Penyusunan dan penetapan peraturan tentang pola per- kun jungan antarwarga masyarakat di kawasan perbatasan, misalnya pemberlakuan pas pelintas batas. Berdasarkan uraian tersebut, pendapat penulis terdapat strategi lain dalam pembangunan bidang pertahanan yang bernuansa nir-militer untuk dilaksanakan, yaitu melalui kegiatan pembangunan national charracter building yang berkelanjutan, penguatan batas kawasan perbatasan di wilayah pegunungan dan pesisir, pengembangan konsep lini, sertapemberdayaan masyarakat pesisir pantai/nelayan. 82 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 1. Pembangunan National Character Building yang Berkelanjutan Tingkat pendidikan dan daya beli masyarakat Kabupaten Belu pada umumnya masih sangat rendah. Kondisi ini sangat rawan dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau kekuatan asing yang memiliki tujuan mengganggu stabilitas dan keamanan di wilayah Kabupaten Belu pada khususnya. Kondisi inipun sangat mudah dikuasai oleh arus kontaminasi budaya liberal yang kehadirannya sangat diterima secara terbuka oleh masyarakat setempat. Bebe rapa permasalahan ini telah menjadikan sebagian masya- rakat Kabupaten Belu mulai terkikis dan melupakan rasa nasio- nalisme mereka serta beralih untuk mengadopsi ideologi lain guna menggantikan Pancasila. Masyarakat di kawasan perba- tasan apabila tidak dibina rasa nasionalisme mereka, lambat laun akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola dan jenis pembinaan dalam rangka pembangunan national charracter building bagi masyarakat di kawasan perbatasan, yaitumelalui: a. Pelatihan pemantapan bela negara b. Pelatihan kewaspadaan nasional c. Sosialisasi UU Politik dan HAM d. Pelatihan monitoring kegiatan masyarakat yang berpotensi konflik e. Inventarisasi daftar ulang ormas, LSM, dan yayasan f. Pengendalian kegiatan penduduk warga negara asing g. Sosialisasi tugas, fungsi, dan wewenang partai politik h. Pembinaan dan peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat i. Kegiatan komunitas intel daerah 83
j. Program peningkatan pemahaman dan pengamalan kerukunan hidup umat beragama k. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan perlindungan masyarakat l. Penegakan dan penertiban terhadap pelanggar perda m. Lomba ketertiban dan keamanan wilayah n. Pemantapan fungsi linmas dalam rangka pelaksanaan kamtibmas o. Sosialisasi pemantapan dan pembinaan konsep Benua Maritim Indonesia (BMI). Berdasarkan berbagai jenis kegiatan seperti yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa sesungguhnya kreativitas dan inovasi Pemerintah Kabupaten Belu dapat terus dikembangkan secara optimal dan tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya monoton, seperti penataran ataupun seminar, yang pada saatnya nanti akan menemui kejenuhan dari masyarakat atau Pemerintah Belu sebagai pelaksananya. 2. Penguatan Batas Kawasan Perbatasan di Wilayah Pegunungan dan Pesisir Pengembangan kawasan pintu perbatasan di Kabupaten Belu- RDTL secara umum dilandasi oleh pendekatan pertahanan keamanan, karena pada pokoknya masyarakat kedua negara tidak dapat secara sembarangan masuk dalam wilayah negara lain di sepanjang garis perbatasan, kecuali melalui pintu-pintu perbatasan resmi dengan dokumen lintas batas yang resmi. Sebagai tempat lintas batas secara resmi, maka di dalam kawasan PLB akan terdapat beberapa kegiatan yang akan difa- silitasi, yaitu kegiatan lintas batas; kegiatan keamanan; kegiatan penunjang, misalnya perbankan, telekomunikasi, pergudangan; 84 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga kegiatan khusus, misalnya kegiatan perdagangan melalui pasar perbatasan. 3. Pengembangan Konsep lini Dengan dasar pertimbangan dari aspek pendekatan pertahanan dan keamanan, maka upaya pengembangan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan harus mempertimbangkan pengembangan "Konsep Lini" yang dikembangkan berdasarkan adanya kebu- tuhan terhadap "Securitty Belt" (sabuk pengamanan) untuk melindungi timbulnya ancaman dari luar. Pada konsep lini, ka- wasan sepanjang perbatasan ke arah pedalaman dibagi dalam beberapa lini yang rumusan fungsi dan arahan pengisian ruang- nya diatur dengan dasar pemikiran aspek pertahanan dan keamanan. Lini-lini tersebut disusun secara berlapis memanjang sejajar garis perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1. Gambar 5.1 Ilustrasi Konsep Lini Sebagai Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Sumber: Analisis Penulis (2011). 85
Lini Pertama, terdiri atas dua bagian, yaitu Lini Luar dan Lini Dalam. Lini Luar, yang merupakan garis/daerah memanjang se- jajar dengan batas negara (garis perbatasan), merupakan kawa- san lindung yang kedalamannya sekitar 2-4 km. Pada kawasan Lini Luar ini dapat dikembangkan: (i) Jalur jalan sepanjang garis perbatasan yang menghubungkan titik-titik strategis permukiman, pos lintas batas, pos-pos keamanan, pos imigrasi, dan jalan penghubung ke lini kedua. (ii) Penataan permukiman dan pem- binaan penduduk setempat di daerah terpencil/suku terasing. Lini Dalam, yang merupakan garis/daerah sejajar memanjang di belakang lini luar yang kedalamannya hingga pada pengem- bangan pusat/subpusat pelayanan perbatasan atau maksimal sebatas kecamatan. Daerah ini merupakan kawasan budidaya. Walaupun kawasan ini dapat dibudidayakan, tingkat penga- wasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan ini tetap me- miliki kriteria ketat untuk diimplementasikan di lapangan. Pada kawasan Lini Dalam dapat dikembangkan: (i) Pembangunan permukiman transmigrasi dan resettlement yang berkualitas ketahanan nasional. (ii) Tempat pembinaan peningkatan kesa- daran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta ke- amanan swakarsa. (iii) Pembangunan landasan pacu (airstrip) atau helipad.(iv)Pembangunan pos patroli perbatasan. Lini Ke Dua, yang merupakan garis memanjang di belakang garis lini pertama (garis dalam) yang kedalamannya hingga lebih dari 2 wilayah kecamatan atau maksimum sampai batas kabupaten. Pada kawasan ini dapat dikembangkan: (i) Pengem- bangan permukiman transmigrasi atau resettlement. (ii) Pengem- bangan lapangan terbang perintis dan pelabuhan laut/sungai sesuai situasi dan kondisi. 86 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Pendapat penulis, dengan dibaginya beberapa wilayah menjadi subkawasan perbatasan, lambat laun kegiatan ekonomi dan pembangunan di lingkungan Kabupaten Belu semakin mudah dilaksanakan dikarenakan adanya pemetaan yang jelas, sehingga prioritas pembangunan yang memfokuskan kepada aspek kesejahteraan masyarakat diindikasikan akan tercapai. Selain itu, dengan adanya pembagian wilayah menjadi subkawasan akan semakin memudahkan pihak pemerintah dalam melayani masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Secara umum, skema pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Belu dapat dilihat pada Gambar 4.2. Gambar 5.2. Skema Pengembangan Struktur Tata Ruang dalam Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu Sumber: Analisis Penulis (2011). 87
Pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Belu memerlukan perencanaan matang, mengingat selain berkaitan dengan institusi di lingkungan pemerintah daerah, harus ber- koordinasi dengan aparat TNI dan Kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas wilayah. Adanya koordinasi ini diharapkan akan semakin optimal kinerja aparat pemerintah dalam mem- bangun dan mengamankan kawasan perbatasan yang sangat riskan tehadap berbagai macam masalah dan ancaman. Secara garis besar peta skema pengembangan struktur tataruang di kawasan perbatasan Kabupaten Belu dapat terlihat pada Gambar 5.2. 4. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai/Nelayan Paradigma pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan daratan (continental orientation) telah tumbuh mengakar kuat di Indonesia, sehingga kondisi tersebut telah melemahkan pemikiran dan jiwa masyarakat maritim serta melupakan keka- yaan sumberdaya laut yang melimpah. Selain adanya kecen- derungan melupakan pembangunan kelautan, masyarakat dan pemerintah Indonesia mengabaikan ancaman atau gangguan yang datangnya dari laut. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di Kabupaten Belu, yang melupakan datangnya bahaya atau ancaman dari laut. Hal ini terlihat di sepanjang garis pantai (wilayah selatan) sama sekali tidak dibangun pos penjaga pengawas. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan di wilayah pantai kawasan perbatasan Kabupaten Belu, yaitu: (a) Pemantapan pembangunan bangsa (National Character Building) dalam kerangka NKRI. (b) Program Transmigrasi Nelayan dan Desa Pantai. 88 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga (c) Rehabilitasi sumberdaya kawasan pesisir. (d) Penataan wilayah tangkap berdasarkan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. (e) Peningkatan kualitas sumberdaya nelayan dari nelayan pantai menjadi nelayan laut. (f) Peningkatan sumber modal bagi usaha nelayan. (g) Mengembangkan mekanisme koordinasi kelembagaan antarinstansi terkait, yakni TNI-AL, TNI-AU, Polairud, Kementrian Kelautan, serta Kementrian Hukum dan HAM sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum di laut. (h) Memanfaatkan teknologi pengindraan jauh dengan sistem resolusi tinggi untuk memonitoring pergerakan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. (i) Mengembangkan pelabuhan perikanan di pulau-pulau kecil perbatasan atau pulau terluar kepulauan Indonesia untuk "transit" kapal-kapal perikanan tangkap yang ber operasi di perairan ZEE. (j) Mengembangkan sistem pengawasan yang bertumpu pada kekuatan rakyat (nelayan daerah), sehingga me- nekan dan meminimalkan pencurian ikan (illegal fishing) dan pasar gelap (black market) di perairan Kabupaten Belu. Berbagai strategi tersebut dilakukan agar tidak menim- bulkan dampak negatif yang besar, serta sesuai dengan isi UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil yang disahkan pada 17 Juli 2007. 89
5.4. Hubungan Antarorganisasi 5.4.1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah Terciptanya hubungan antarorganisasi perangkat daerah di ling- kungan Pemerintahan Kabupaten Belu lebih banyak disebabkan oleh adanya kesamaan kepentingan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Belu. Pada dasarnya, visi dan misi pembangunan Kabupaten Belu disusun berlandaskan pada faktor-faktor dominan yang strategis dan diperkirakan akan memengaruhi perkembangan Kabupaten Belu. Visi pembangun- an Kabupaten Belu yang dicanangkan untuk 2009-2014 adalah: "Terwujudnya Masyarakat Belu yang maju, mandiri, demokratis, dan berbudaya". Visi tersebut memberi tekanan pada pentingnya memba- ngun manusia, karena pada dasarnya tujuan dan sasaran pem- bangunan adalah manusia. Pelaksanaan visi lebih jauh dikem- bangkan melalui Misi Kabupaten Belu. Berdasarkan visi yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi dalam pembangunan Kabupaten Belu 2009-2014: 1. Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) dengan ber- tumpu pada potensi diri dan teknologi tepat guna; 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; 4. Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur; 5. Meningkatkan aksesibilitas politik (masyarakat) terhadap penetapan produk-produk kebijakan publik; 90 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 6. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam mewu- judkan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang sadar hukum; 7. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan; 8. Menetapkan nilai etika, moral, dan budaya sebagai pedo- man hidup bermasyarakat. Makna yang terkandung dalam visi dan misi Kabupaten Belu periode 2009-2014, adalah terwujudnya masyarakat Belu yang maju, mandiri, demokratis, dan berbudaya dimaksud se- bagai simpul utama dari berbagai upaya pada daerah-daerah penyangga (hinterland), yang dalam jangka panjang akan men- ciptakan multiplier ekonomi, seperti terbukanya lapangan kerja baru, tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, penyediaan jasa, terbangunnya institusi ekonomi baru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi dan misi ini juga bermuara pada pembukaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan nilai-nilai maju, mandiri, demo kratis, dan berbudaya. Prioritas pembangunan Kabupaten Belu untuk 2009-2014 masih bertumpu pada "Lima Pilar Pembangunan" 2004-2008, karena dianggap masih relevan dengan isu-isu aktual pemba- ngunan nasional dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Belu untuk 2009-2014 diagendakan sebagai berikut: 1. Agenda pembangunan ekonomi; 2. Agenda pembangunan sumber daya manusia; 3. Agenda pembangunan prasarana wilayah; 91
4. Agenda pembangunan penegakan hukum dan HAM; 5. Agenda pengembangan lingkungan hidup. Delapan misi Kabupaten Belu, diarahkan untuk melaksana- kan lima agenda utama pembangunan dalam mencapai tujuan- tujuan strategis pembangunan. Lima agenda pembangunan yang telah dicanangkan wajib diwujudkan oleh berbagai lembaga yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Adanya koordinasi dan kerjasama antarinstitusi semakin mem- permudah pemerintah untuk dapat mewujudkan tujuan pemba- ngunan yang hendak dicapai. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan dan keamanan bagi warga masyarakat melalui pelayanan publik yang maksimal. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Belu telah disusun bersama di lingkungan organisasi perangkat daerah dan telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Belu. Tujuan dan sasaran pembangunan ini disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Belu. Sasaran pemba- ngunan daerah Kabupaten Belu adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan- an, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur, dapat dilaksanakan dan dicapai, ber- orien tasi pada hasil dan manfaat, serta dapat dicapai dalam periode waktu yang relatif pendek. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip dasar pembangunan Kabupaten Belu yang telah tertulis pada berbagai dokumen yang dibuat oleh Bappeda, kemudian dilaksanakan dalam upaya pengelolaan kawasan per- 92 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga batasan negara yang dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul, yaitu: (a) Permasalahan dalam percepatan penetapan batas negara tanpa konflik.Seperti diketahui, secara geopolitik dan geo- strategi, Indonesia terletak pada posisi strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia. Oleh karena itu, permasalahan tatabatas negara RI dengan negara tetangga sering menjadi isu-isu internasional yang apabila tidak disikapi secara bijak akan menimbulkan kerawanan konflik, terutama dengan negara tetangga. Selain itu, menjaga ke- daulatan NKRI merupakan upaya utama dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yakni "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kerja- sama dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga (yang secara langsung berbatasan) untuk menyelesaikan kasus-kasus perbatasan negara, khususnya di Kabupaten Belu. Penyelesaian perselisihan batas demarkasi dilaksana- kan tidak belarut-larut dan mengendepankan perundingan dan diplomasi, dengan tetap mementingkan aspek per- tahanan dan keamanan. (b) Permasalahan dalam pengurangan ketimpangan pembangun- an. Hal ini dilakukan, mengingatkondisi kawasan perbatasan dinilai relatif belum berkembang dilihat dari segi sosial, kependudukan, ekonomi, dan infrastruktur. Hal ini menun- jukkan adanya ketimpangan pembangunan antara kota dan wilayah. Oleh karenanya, dibutuhkan intervensi kebijakan pembangunan oleh pemerintah untuk mempercepat pem- ba ngunan di wilayah-wilayah perbatasan tersebut. Dalam 93
rangka pengurangan ketimpangan pembangunan, perlu diupayakan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur me- ru pakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi adalah tulang punggung pola distribusi barang juga perlu Infrastuktur dan penumpang. dikembangkan adalah kelistrikan dan telekomunikasi. lain yang (c) Permasalahan dalam pembangunan partisipatif. Sebagai ne- gara demokratis yang berlandaskan hukum, menjadi pen- ting bagi NKRI untuk mewujudkan pembangunan yang maju, mandiri, dan adil, serta menyejahterakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan partisipasi masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan dan untuk menghindari konflik­konflik pembangunan. Perwujudan negara Indonesia yang demokratis dan adil, dilakukan dengan memantapkan kelembagaan, memperkuat peran masyarakat, memperkuat kualitas desentralisasi dan oto- nomi daerah, menjamin pengembangan media dan kebe- basan media dalam mengomunikasikan kepentingan ma- sya rakat, melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum, serta menegakkan hukum secara adil. (d) Permasalahan dalampembangunan yang mengoptimalkan potensi lokal. Hal ini dilakukan, mengingat pengembangan nilai-nilai budaya sangat penting dilakukan dalam upaya mempertahankan potensi lokal, menyerap nilai-nilai positif, dan mengantisipasi budaya luar yang negatif. Kearifan lokal merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan. Pemanfaatan modal dasar ini dapat lebih optimal apabila pengelolaannya melibatkan masyarakat, terutama masya- rakat lokal. Potensi budaya dipertahankan agar jati diri atau 94 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga ciri khas budaya lokal tetap lestari. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lemahnya iden- titas bangsa akan melemahkan ketahanan masyarakat. Apalagi wilayah perbatasan merupakan wilayah paling sen- sitif terhadap pengaruh budaya bangsa lain, karena letak- nya yang berdekatan langsung dengan wilayah negara lain. (e) Permasalahan dalam mengedepankan stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Masalahkebijakan penanganan keamanan, ketertiban, dan penyelesaian konflik diarahkan untuk me­ ning katkan rasa aman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menciptakan suasana damai di dalam masyarakat yang diwujudkan dengan upaya penanggulangan dan pen- cegahan setiap bentuk ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban. Sedangkan pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang ber- kaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, dan terciptanya kepastian investasi, terutama pe negakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang ter- kait KKN. Optimalisasi kualitas dan kuantitas aparat pe- negak hukum, juga perlu dilakukan, khususnya di sekitar pintu-pintu perbatasan yang resmi maupun yang tidak resmi serta yang memiliki fasilitas CIQS maupun yang tidak. Terkait dengan hal tersebut, tidak terlepas dari peningkatan sarana dan prasarana. (f) Pendekatan yang seimbang antara pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Hal ini perlu dilakukan, mengingat dalam 95
penyelesaian permasalahan perbatasan negara diperlukan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan kea- manan. Kedua aspek ini secara prinsip merupakan satu kesa- tuan yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Peme rintah Kabupaten Belu dengan berdasarkan kepada visi, misi dan program kerja, dapat dikatakan belum menghasilkan sebuah hasil yang maksimal serta dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya nuansa Kabupaten Belu sebagai wilayah tertinggal. Kondisi dan permasalahan tersebut dibenarkan oleh pendapat para pihak terkait. Tanah di Kabupeten Belu tandus dan gersang. Otomatis, pertanian sulit berkembang. Hal ini yang menyebabkan warga berdaya beli rendah. Warga Belu dililit kemiskinan dan kebo- dohan. APBD sulit untuk diharapkan. Fasilitas, jauh dari harapan. Tetapi warga Belu memiliki daya juang yang tinggi. Warga Belu mampu hidup, walau tanahnya gersang.21 Selain pembangunan yang tertinggal, tingkat daya beli ma- syarakat rendah. Masyarakat lebih banyak beternak dan dagang. Jarang yang mengelola pertanian, karena tanahnya gersang. Menteri PU akan meresmikan embung (irigasi besar seperti bendungan, Pen.) di sebelah Barat Atambua. Ini salah satu bukti kalau pemerintah masih ada perhatian kepada Belu.22 Masalah utamanya adalah kemiskinan. Sulit kalau pemerin- tah masih menganggap Belu sebagai halaman belakang, padahal Presiden (saat itu Presiden SBY, Pen.) sudah menerapkan ke- bijakan tentang kawasan perbatasan sebagai beranda depan. 21	Hasil	wawancara	dengan	Bupati	Belu	di	Kantor	Bupati	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. 22	Hasil	wawancara	dengan	Wakil	Ketua	DPC	Partai	Demokrat	yang	juga	anggota	DPRD	Kabupaten Belu	di	Kantor	DPC	Partai	Demokrat	pada	13	Juni	2011. 96 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Jadi seharusnya Kabupaten Belu dibangun secara maksimal, bukan seperti sekarang seperti terlupakan. Otomatis Pemda Kabupaten Belu harus mandiri untuk membangun Belu, walau- pun dengan modal APBD yang sangat kecil.23 Faktor pendidikan dan kemiskinan dominan. Faktor alam telah memengaruhi jenis mata pencaharian yang didominasi oleh peternakan ketimbang pertanian. Pertanian memang tidak menjadi pilihan, karena kondisi air yang sulit didapat.24 Banyak faktor yang menyebabkan Belu memiliki banyak kelemahan.25Masyarakat kurang menikmati hasil pembangunan, apalagi yang digaris batas.26 Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kon- disi pembangunan di Kabupaten Belu masih kurang dirasakan hasilnya oleh masyarakat sehubungan kualitas pembangunan yang masih didominasi oleh permasalahan multidimensi. Untuk itu, kawasan perbatasan perlu diberikan perhatian yang lebih besar untuk dibangun secara layak sebagaimana daerah-daerah lainnya, sehubungan kawasan perbatasan sebagian besar lokasi- nya masih dalam katagori terpencil/terisolasidengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan dan gerak langkah masyarakatnya pun relatif rendah, serta tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan masih sangat rendah. Hasil wawancara dengan pegawai pemda setempat, dapat diketahui bahwa permasalahan yang sering timbul di kawasan perbatasan lebih banyak disebabkan oleh: 23	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Sosial	Budaya	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor Bappeda	pada	10	Juni	2011. 24	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Penelitian	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Bappeda pada	10	Juni	2011. 25	Hasil	wawancara	dengan	Kasubid	Evaluasi	dan	Pelaporan	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor Bappeda	pada	10	Juni	2011. 26	Hasil	wawancara	dengan	Kasdim	1605/Belu	di	Kantor	Kodim	Belu	pada	14	Juni	2011. 97
(1) Belum pulihnya pengamanan wilayah perbatasan yang harus dilakukan dengan garis batas yang sangat panjang. Pemulihan keamanan dan ketertiban, baik terhadap gangguan internal maupun eksternal, belum tuntas. Hal ini dapat dilihat dari masih seringnya terjadi gangguan kamtib, akibat dari minimnya kontrol aparat keamanan Polri dan TNI di se- panjang perbatasan negara yang membujur dari arah Utara ke Selatan sepanjang 72,65 Km. Untuk itu, sangat penting menjaga stabilitas hankam, demi menciptakan kondisi wilayah yang kondusif dalam rangka pembangunan di kawasan perbatasan secara berkelanjutan. (2) Belum pulih sepenuhnya stabilitas politik dan keamanan di kawasan perbatasan RI-Timor Leste. Pasca referendum lepas- nya Timor Timur dari NKRI meninggalkan berbagai tragedi dan kerusuhan yang berakibat kepada instabilitas politik dan keamanan, seperti konflik sosial yang makin meruncing dan meluas di masyarakat dan hilangnya kesadaran masya- rakat terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban, terutama di kawasan perbatasan. (3) Belum ada pengaturan teknis tentang DAS Malibaka sebagai DAS lintas batas antarnegara. Salah satu permasalahan batas darat antara RI dengan Negara Timor Leste adalah me- nyangkut keberadaan sungai-sungai yang melintas kedua negara, antara lain Sungai Malibaka. Permasalahan selalu terjadi, dikarenakan tipikal sungai-sungai yang ada di wila- yah NTT ini termasuk jenis sungai musiman. Sungai akan kering di musim kemarau, dan penuh di musim hujan. Persoalan yang selalu timbul adalah diakibatkan tipikal air yang mengalir di musim hujan selalu berpindah dari waktu ke waktu, bahkan cenderung terus menggerus wilayah RI 98 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga karena posisi wilayah RI berada di bagian bawah wilayah Timor Leste. Dengan demikian, akan berubah pula batas wilayah kedua negara. Pengaturan batas wilayah secara topografi didasarkan pada satuan wilayah pengelolaan sungai atau DAS, yang belum diatur secara teknis, baik sistem pengelolaannya maupun lembaga/badan pengelola, baik antara Pemerintah RI dengan Timor Timur maupun tingkat level dibawahnya. (4) Sarana CIQS dan prasarana wilayah masih kurang memadai. Kurang memadainya sarana dan prasarana serta fasilitas CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan) di kawasan perbatasan dan PLB yang ada (PLB Motaain dan Turikain di Belu, PLB Oepoli di Kupang, dan PLB Napan dan Wini di TTU), telah menyebabkan terjadinya penyusupan/ penyelundupan pelintas batas ilegal dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. (5) Aksesibiltas menuju kawasan perbatasan relatif masih ku- rang memadai. Peningkatan produksi (barang dan jasa) dan peluang pasar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor industri jasa dan perdagangan akan sangat terbuka luas, apabila ada akses sarana pendukung yang memadai ke kawasan perbatasan. Sarana pendukung utama dalam me- ningkatkan peluang tersebut adalah adanya sarana trans- portasi, komunikasi, listrik, pelayanan air bersih, dan pela- yanan perbankan di perbatasan. Sayangnya, hal itu relatif masih kurang memadai. (6) Terdapat tanah hak ulayat penduduk Timor Leste di wilayah RI, dan sebaliknya. Rendahnya pemahaman masyarakat ter- hadap pentingnya status pemilikan sertifikat tanah dan masih adanya kepemilikan tanah masyarakat Timor Leste 99
di wilayah RI, sering menyebabkan berbagai sengketa, baik antara masyarakat kedua negara maupun dengan Peme- rintah RI. Penglepasan tanah hak ulayat yang telah dikuasai pemerintah untuk kegiatan/kepentingan pemerintah, seperti fasilitas CIQS dan irigasi, belum dilakukan secara resmi, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan persengketaan yang menyangkut hak ulayat. Kondisi di lapangan sangat terlihat bahwa masalah tanah ulayat ini sangat rentan menjadi potensi konflik dengan Pemerintah Timor Leste, mengingat tanah ulayat sudah ada sejak dahulu dan secara turun-temurun dimiliki oleh warga setempat. Namun, tidak pernah dipantau permasalahan yang timbul dari masalah tanah ulayat tersebut. (7) Maraknya penyelundupan barang dan orang (pelintas batas ilegal) dan pencurian kayu (illegal logging). Maraknya kegi- atan perdagangan ilegal ini, umumnya dilakukan oleh para pelintas batas tradisional kedua negara. Mereka melintasi perbatasan untuk melakukan kegiatan dan aktivitas perda- gangan lintas negara. Hal ini terjadi, disebabkan kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar perbatasan serta masih terbatasnya prasarana penunjang bagi sektor per- dagangan atau kegiatan usaha lainnya. (8) Masyarakat setempat belum dapat memanfaatkan peluang pasar global dan pasar regional secara optimal.Pengem- bangan kondisi ekonomi masyarakat di perbatasan terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana infra- struktur ekonomi wilayah, penyediaan tenaga kerja, dan bantuan pendampingan teknis, serta penyediaan dukungan finansial dari lembaga pendanaan usaha, baik pemerintah maupun swasta (bank, koperasi, BPR, investor) untuk 100 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga mengembangkan kemampuan produksi skala usaha kecil dan menengah serta kegiatan usaha produktif lainnya secara optimal. Permasalahan yang ada berkaitan dengan kondisi tersebut adalah belum terpenuhinya secara optimal ke- butuhan masyarakat berupa infrastruktur ekonomi, sarana pembinaan tenaga kerja (SDM), dan permodalan. (9) Belum terbentuknya penataan ruang wilayah (RTRW), khususnya perbatasan RI-Timor Leste. Pembangunan di wila- yah perbatasan harus memperhatikan kaidah keruangan sesuai manfaat dan fungsi, serta harus memiliki rencana tataruang wilayah pengembangan wilayah perbatasan secara lengkap. Rencana tataruang wilayah ini dapat pula dijadikan sebagai master plan bagi perencanaan pemba- ngunan wilayah khusus perbatasan. Oleh karena itu, men- jadi hal yang penting dalam pembuatan dokumen penataan ruang wilayah bagi kawasan perbatasan RI-Timor Leste. (10) Eksploitasi SDA dilakukan secara berlebihan dan rendahnya kesadaran mengenai pelestarian lingkungan. Peningkatan ke- se jahteraan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam lokal harus memperhatikan aspek-aspek pelindungan/ pelestarian dalam rangka proses keberlanjutan (sustain- able) serta dukungan politik dari pemerintah untuk mengu- rangi segala bentuk eksploitasi SDA lokal yang berlebihan. Pola pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya untuk ka- wasan perbatasan yang memiliki tipologi kawasan lindung dan konservasi, harus memiliki pola pemanfaatan SDA yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan eko- sistem alam. (11) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat di perbatasan.Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat 101
yang tinggal di kawasan perbatasan, terkait erat dengan upaya pemberdayaan tenaga kerja yang produktif dan pe- ningkatan mutu SDM serta ekonomi masyarakat secara terpadu di berbagai aspek, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Apabila infrastruktur tidak tersedia se- cara baik, maka pembangunan dasar ilmu pengetahuan (knowledge based development) tidak akan berhasil optimal. Masalah utama saat ini adalah masih minimnya sarana pen- didikan dasar dan menengah, sehingga masyarakat yang menuntut ilmu harus berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh ke lokasi sekolah dasar maupun menengah. (12) Rendahnya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang ting- gal di kawasan perbatasan. Tingginya persentase angka kematian ibu dan anak, serta kurangnya sarana dan pra- sarana kesehatan (puskesmas, pustu, posyandu, dan lain- lain) serta masih terbatasnya tenaga medis menjadi indi- kator penting bagi tinggi atau rendahnya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat. Indikatornya sudah jelas, tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang tinggal di wilayah per- batasan umumnya masih sangat rendah. (13) Belum tuntasnya permasalahan penanganan eks pengungsi Timor-Timur.Permasalahan yang berkembang berkaitan dengan upaya penyelesaian ribuan pengungsi asal Timor Timur (Timtim) yang tersebar di sejumlah camp penam- pungan di Betun atau dibagian Selatan Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timtim (Distrik Ainaro dan Suai) serta kantong-kantong pengungsi lainnya yang tersebar di beberapa daerah lainnya. Permasalahan ini secara tidak langsung turut menghambat pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar 102 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga perbatasan, akibat risiko sosial yang mereka tanggung untuk memenuhi kebutuhan dan penghidupan para pengungsi. (14) Masih lemahnya penegakan supremasi hukum dan profesio- nalisme aparatur pemerintah di perbatasan. Masih adanya keberpihakan penegakan dan penerapan supremasi hukum kepada sebagian golongan, telah mengakibatkan sikap ketidakpercayaan lagi masyarakat kepada hukum dan keadilan yang seharusnya dapat menjadi momentum bagi pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan iklim politik yang harmonis dengan terciptanya good goverment dan good governance. Lembaga penge- lolaan dan pengembangan perbatasan dalam bentuk Joint Border Commitee (JBC) antara Pemerintah RI dengan UNMISET perlu disempurnakan melalui penetapan kedu- dukan, tugas, dan fungsi serta kewenangan setiap lembaga secara jelas. Hal ini merupakan kebutuhan dan permasalahan strategis pemerintah yang harus diprioritaskan. Meskipun demikian, kapasitas kelembagaan dan kemampuan (profe- sio nalisme) sumberdaya manusia yang dimiliki masih jauh dari memadai, sehingga lembaga yang ada belum mampu melakukan tugas sebagai lembaga pengelola perbatasan yang melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan, baik terhadap kebijakan maupun kesepakatan pemerintah de- ngan negara tetangga. (15) Belum tersedianya sarana pertahanan dan keamanan seting- kat batalyon di kabupaten perbatasan. Kabupaten perbatasan merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap gangguan separatis dan tindak kriminal lainnya, yang dapat mengarah kepada permasalahan internasional. Oleh karena itu, keberadaan satuan hankam negara setingkat batalyon 103
di kabupaten perbatasan dipandang sangat penting dan strategis. Hal ini untuk mengantisipasi era globalisasi dan pembukaan akses internasional di berbagai sektor, ter- utama yang menyangkut bidang pertahanan dan keamanan negara.27 Berbagai kendala tersebut, bersama permasalahan lainnya, membuat kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Belu menjadi kawasan yang relatif tertinggal dan membutuhkan upaya pe- ngembangan dan pembangunan yang tidak hanya memiliki percepatan untuk mengejar ketertinggalan, namun harus me- nyeluruh (komprehensif) pada seluruh aspek pengembangannya, karena kawasan-kawasan ini umumnya memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Dari 24 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Belu, terdapat beberapa kecamatan yang perlu mendapatkan perha- tian khusus, mengingat wilayahnya berbatasan langsung de- ngan Negara Timor Leste. Perhatian khusus ini perlu dilakukan, mengingat sudah sering terjadi beberapa kegiatan yang me- langgar batas wilayah Indonesia oleh penduduk atau masyarakat Timor Leste maupun oleh orang Indonesia sendiri yang mela- kukan tindak kriminalitas, seperti penyelundupan dan pencurian sumber daya alam. Bahkan kegiatan yang telah menewaskan warga Indonesia pun pernah terjadi ketika tentara Timor Leste menembak warga Indonesia hingga tewas, disebabkan tuduhan telah melakukan pencurian kayu yang diambil dari wilayah Timor Leste. Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti secara tuntas oleh Pemerintah Indonesia. Masalah yang telah menelan korban jiwa dari warga Indonesia maupun masalah yang 27	Lima	belas	permasalahan	utama	yang	ada	di	Kabupaten	Belu	merupakan	hasil	inventarisasi	peneliti	setelah	melakukan	wawancara	dengan	berbagai	responden	pada	6	Juni	2011	s.d	21	Juni	2011. 104 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 105 berkaitan dengan kawasan perbatasan selalu memiliki kecen- derungan sangat terlambat untuk dituntaskan secara cepat, mengingat segala kebijakan yang merupakan alternatif peme- cahan masalah harus selalu menunggu keputusan dari Peme- rintah Pusat yang memakan waktu cukup lama dengan alasan demi hubungan baik antardua negara. Hal ini semakin menan- dakan bahwa terlambatnya penyelesaian masalah di kawasan perbatasan menunjukkan Pemerintah Pusat kurang memper- hatikan atau kurang memprioritaskan kondisi kawasan perba- tasan yang serba kekurangan. Di Kabupaten Belu terdapat beberapa kecamatan dan desa yang berbatasan langsung dengan RDTL. Beberapa kecamatan dan desa yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Timor Leste terlihat pada Tabel 5.3. Tabel 5.3 Kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan Daratan Timor Timur Kecamatan Luas (km²) Jumlah Desa Lokasi Pos Perbatasan Keterangan Raihat 87,20 (3,57%) 6 buah Pos Haekasek/ Turiskain di Desa Maumutin, Mabusa (Asumanu), dan Nunura (Tohe)
Malaka Timur 83,28 (3,41%) 6 buah Tidak ada data
Tasifeto Barat 284,44 (11,63%) 12 buah Pos Laktutus di Desa Fohoeka dan Lookeu (Desa Lookeu) Terdapat pesisir/ pantai di sebelah Utara (Batas Laut Utara) dan Pelabuhan Atapupu
Tasifeto Timur 211,37 (8,64%) 12 buah Pos Motaain (Desa Silawan), Wenabahi (Silawan), Salone (Tulakadi), Asulait (Serabau), Alibete (Serabau), Fatubesi (Takirin), dan Defala (Defala) Di wilayah Wedomu dija- dikan kawasan TNI bagi penjaga pos perbatasan. Terdapat DAS Malibaka se- panjang 50 km. Lamaknen 214,31 (8,76%) 17 buah Pos Lakmaras di Desa Lakmaras, Dilumil (Lamaksenulu), Makir (Makir), Kewar (Kewar), Lakus (Duarato), Henes (Henes), Fohuk dan Loonuna di Desa Loonuna serta Foholulik (Debululik)
Kobalima 217,06 (8,88%) 12 buah Pos Motamasin/ Motamauk di Desa Alas Selatan, Ilala (Alas Utara), Kotafoun (Kota Biru), Fatuha (Alas), Hasiot (Alas Selatan), dan Auren (Alas Selatan) Memiliki pesisir/ pantai di sebelah Timur (Batas Laut Timur) Sumber: Diolah oleh penulis (2011). Sedangkan 2 (dua) kecamatan yang berhadapan langsung dengan laut lepas di sebelah Selatan (Laut Timor), terlihat pada Tabel 5.4. 106 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Tabel 5.4 Dua Kecamatan yang Berhadapan Langsung dengan Laut Lepas Kecamatan Luas (km²) Jumlah Desa Lokasi Pos Perbatasan Keterangan Malaka Tengah 168,69 (6,90%) 17 buah Tidak ada data Batas Laut Selatan Malaka Barat 87,41 (3,57%) 16 buah Tidak ada data Batas Laut Selatan Sumber: Diolah oleh penulis (2011). Dari beberapa kecamatan yang diterangkan, dapat dike- tahui bahwa terdapat 4 (empat) kecamatan yang memiliki pesisir/pantai, namun memiliki kesamaan dalam hal minimnya jumlah pos pengawas perbatasan daerah pesisir beserta fasilitas yang ada didalamnya. Dengan banyaknya kelemahan yang ada di empat kecamatan tersebut, maka ancaman sangat terbuka untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan mudah melalui pesisir atau wilayah perairan yang berada di Kecamatan Malaka Tengah, Malaka Barat, Tasifeto Barat, dan Kobalima. Seperti diketahui, berbagai ancaman yang datang di wilayah perairan, diantaranya penyelundupan, masuknya imigran gelap, pencurian ikan dan sumber daya laut lainnya, pasar gelap, pembuangan limbah beracun, serta perusakan mercusuar. Dari kasus di keempat kecamatan tersebut, dapat diindi- kasikan bahwa Pemda Kabupaten Belu dan penduduk setempat sangat mengabaikan sistem pengawasan yang bertumpu pada kekuatan rakyat setempat (nelayan) maupun kekuatan TNI untuk menekan atau meminimalisasi berbagai ancaman yang akan mengganggu stabilitas, pertahanan, dan keamanan wila- yah Kabupaten Belu. 107
Lain halnya dengan Kecamatan Malaka Timur yang memiliki wilayah seluas 83,28 km² atau 3,41% dari luas Kabupaten Belu, namun tidak memiliki pos pengawas perbatasan. Secara tidak langsung, sangat jelas bahwa fokus penjagaan keamanan dan lebih difokuskan atau diprioritaskan di stabilitas wilayah perbatasan wilayah darat yang berada di Kecamatan Raihat, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Lamaknen, dan Kobalima. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kemanan kondisi laut masih dilupakan. Dari laut Selatan yang langsung berhadapan dengan samudera inilah yang sesungguhnya lebih banyak mendatangkan masalah keamanan dan stabilitas di Kabupaten Belu. Apabila Pemda Kabupaten Belu memfokuskan pada 5 (lima) kecamatan, maka sudah sewajarnya kelima kecamatan tersebut dijadikan wilayah pusat pembangunan di wilayah perbatasan atau menjadi Zone Perdagangan Bebas (Free Trade Zones) dengan pengawasan yang sangat ketat. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kodim dan Polres Kabupaten Belu, diketahui terdapat beberapa ancaman sebagai konsekuensi dari kondisi wilayah perbatasan di Kabupaten Belu yang penuh dengan permasalahan dan keterbatasan fasilitas. Beberapa potensi permasalahan dan ancaman yang diindikasikan dapat terjadi di kawasan perbatasan Kabupaten Belu meliputi: (1) Potensi ancaman dalam aspek letak geografis. Dengan posisi yang sangat strategis sebagai kawasan perbatasan dengan negara lain, membuka peluang kawasan perbatasan di Kabupaten Belu menjadi wilayah yang sangat menarik untuk dikuasai oleh negara lain secara bertahap. Pengua- saan wilayah secara terbuka melalui intervensi fisik, meru­ pakan modus pen jajahan yang sudah ketinggalan zaman. 108 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Dewasa ini penguasaan wilayah dilakukan secara bertahap melalui pertentangan ideo logi serta kontaminasi budaya yang sangat minim dalam peng gunaan senjata, logistik, dana, maupun pasukan tentara. Dengan model penjajahan halus semacam ini, akan menjadikan masyarakat atau penduduk setempat tidak merasa bahwa mereka telah dikuasai oleh pihak asing. (2) Potensi ancaman dalam aspek demografi (kependudukan). Berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Belu (145,03/km²), wilayah Kabupaten Belu memiliki kecenderungan menimbulkan kerawanan dalam aspek penguasaan wilayah oleh pihak asing. Hal ini dika- renakan wilayah Kabupaten Belu yang sangat luas, namun jarang dihuni atau ditempati dan dikuasai oleh penduduk setempat. Jumlah penduduk Kabupaten Belu setiap tahun meningkat, tetapi jumlah penduduk tersebut sangat ter- konsentrasi di Kota Atambua (69.402 orang), yang meng- akibatkan Kota Atambua menjadi padat penduduknya (1.180,42/km²). Namun kondisi penduduk ini kurang diim- bangi oleh kualitas sumber daya manusianya, sehingga Kota Atambua memiliki banyak penduduk yang berstatus pengangguran terbuka dan rentan terhadap masalah tin- dak kriminalitas yang secara perlahan akan mengganggu stabilitas wilayah. Kondisi ini masih tetap berlangsung, walau pun Kecamatan Kota Atambua telah dimekarkan pada 2008 menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, dan Kecamatan Atambua Selatan. (3) Potensi ancaman dalam aspek sumber daya alam. Daerah Aliran Sungai Malibaka dan potensi yang ada di dalamnya 109
sepanjang 50 km di Kecamatan Tasifeto Timur, merupakan salah satu aspek yang mudah untuk dikuasai oleh Timor Leste, mengingat belum adanya landasan hukum kuat yang mengatur pengelolaan DAS Malibaka antara Indonesia dengan Timor Leste. Adanya berbagai macam tambang yang terdapat di Kabupaten Belu, pada umumnya sangat rentan untuk dikuasai oleh pihak ketiga secara terbuka. Hal ini terjadi, mengingat masih lemahnya landasan hukum yang mengatur masalah pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam oleh penduduk setempat. Sangat mudah terjadi peralihan kepemilikan sebuah lokasi penggalian tambang kepada pihak ketiga. Kelemahan ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk menguasainya. (4) Potensi ancaman dalam aspek ideologi dan politik. Pada intinya, masyarakat Kabupaten Belu telah menerima Pancasila sebagai Ideologi nasional. Namun hal tersebut bukan merupakan jaminan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan memiliki komitmen yang sama. Di daerah per- batasan dengan Timor Leste, terindikasi bahwa masyarakat setempat sedang mengalami proses kontaminasi ideologi dari bangsa asing. Ideologi yang sangat dominan untuk menggeser Pancasila sebagai ideologi nasional adalah ideo- logi liberalisme. Ideologi liberalisme begitu subur tumbuh di Timor Leste, sehingga menjalar ke daerah perbatasan dengan Indonesia. Kondisi Negara Timor Leste yang serba labil di dalam kehidupan politik dan pemerintahannya, lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman masya- rakat dan elite politik Timor Leste terhadap faham Liberalisme yang dianutnya. Labilnya kehidupan perpolitikan dan peme- 110 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga rintahan di Timor Leste, telah banyak mengakibatkan tim- bulnya konflik antarelite politik dan birokrat yang merugikan kepentingan masyarakat. Konflik ini lebih banyak disebab­ kan oleh perebutan kepentingan kelompok atau golongan. Pertentangan inilah yang menjadi pemicu terjadinya ber- bagai kerusuhan, yang mengakibatkan banyaknya arus pengungsi ke Indonesia, yang pada akhirnya mengganggu keamanan dan stabilitas wilayah Indonesia. (5) Potensi ancaman dalam aspek sosial-ekonomi. Dilihat dari segi pendapatan per kapita, dapat dikatakan masyarakat di kawasan perbatasan kurang memiliki kualitas ekonomi yang mantap dan merata. Antarmasyarakat terjadi kesen jangan ekonomi yang tinggi. Tidaklah heran apabila di kawasan perbatasan dapat dikatakan sebagai wilayah tertinggal, meng ingat kualitas pembangunan dan kondisi kesejah- teraan masyarakat kurang baik. Adanya kesenjangan eko- nomi yang cukup tajam ini, disertai dengan tidak terserapnya kelompok usia produktif oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga di wilayah perbatasan banyak ditemukan masyarakat berusia produktif tidak memiliki pekerjaan tetap atau berstatus pengangguran. Pengangguran yang terbuka ini semakin meninggikan angka penduduk miskin dan kua- litas SDM penduduk yang rendah. Kondisi inilah yang lambat-laun mengakibatkan munculnya tindak kriminalitas di kawasan perbatasan. Bila dikaji lebih jauh, semakin tinggi tindak kriminalitas, maka akan memiliki kecenderungan mengganggu stabilitas wilayah dan hankam. (6) Potensi ancaman dalam aspek budaya. Budaya masyarakat Kabupaten Belu dapat dikatakan hampir sama dengan ma- syarakat Timor Leste. Jadi budaya di kawasan perbatasan 111
cenderung bersifat homogen, yang mengakibatkan mudah- nya masyarakat dalam beradaptasi dan bersosialisasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Namun kondisi ini tidak secara otomatis menjadikan wilayah perbatasan telah aman. Di wilayah yang bersifat budaya homogen ini memiliki kecen- derungan munculnya konflik sosial antarsuku atau konflik antara warga asli dengan pengungsi dari Timor Leste. Selain adanya kecenderungan konflik sosial, kontaminasi budaya asing melalui berbagai media telah menyebabkan lunturnya sikap nasionalisme, sehingga wilayah perbatasan sangat rentan untuk dikuasai oleh budaya dan bangsa lain secara perlahan-lahan. (7) Potensi ancaman dalam aspek hankam. Dikarenakan ber- batasan dengan Timor Leste yang kondisi perpolitikan dan hankamnya sangat labil, Kabupaten Belu memiliki tingkat ancaman yang sangat tinggi. Selain dari eksodus pengungsi yang besar jumlahnya serta terjadinya konflik sosial dengan warga asli, Kabupaten Belu sangat mudah disusupi oleh kekuatan asing, mengingat panjang wilayah perbatasan yang berada di pegunungan dan pesisir pantai tidak dijaga secara maksimal serta kurang didukung peralatan, keuangan, fasilitas, dan kualitas SDM aparat keamanan. Sumber ancam an lain dari aspek hankam ini, selain pergeseran garis demarkasi, adalah sangat terbukanya wilayah pesisir/pantai di daerah Selatan Kabupaten Belu, yang terletak di pesisir Kecamatan Malaka Tengah dan Kecamatan Malaka Barat. Wilayah ini terbuka untuk disusupi oleh musuh atau kekuatan pihak asing yang akan mengambil keuntungan dari wilayah Kabupaten Belu.28 28	Hasil	wawancara	dengan	Kasdim	1605/Belu	dan	Wakapolres	Belu	pada	14	dan	16	Juni	2011, yang	di	telah	diinventarisasi/klasifikasi	permasalahannya	oleh	penulis. 112 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil penelitian di lapangan, penulis melakukan pemetaan secara garis besar (pointers) mengenai analisis lingkungan strategis (SWOT) yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala Kabupaten Belu seperti yang diuraikan berikut ini. a. Kekuatan (Strength) 1. Tingkat kesejahteraan masyarakat RI di wilayah per- batasan relatif lebih baik dibandingkan dengan masya- rakat di wilayah perbatasan RDTL. 2. Pola kehidupan masyarakat Kabupaten Belu, termasuk di wilayah perbatasan, masih dipengaruhi kuat oleh adat-istiadat. Masyarakat masih memegang keperca- yaan dan adat-istiadat. 3. Pola partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Belu memiliki nuansa positif dalam membangun kehidupan perpolitikan yang sehat dan dinamis. 4. Secara adat, masyarakat Kabupaten Belu umumnya telah terbiasa melakukan partisipasi dalam penentuan keputusan adat, seperti pemilihan ketua adat. 5. Keberadaan TNI dan Polri, selain memberikan sedikit- banyaknya jaminan akan keamanan dan ketertiban, men dorong tumbuh kembangnya kehidupan masya- rakat yang dinamis. Keberadaan TNI dan Polri sekaligus membangun titik-titik aktivitas dan membuka akses- akses transportasi dari dan ke titik-titik tersebut. 6. Aparat penjaga perbatasan, terutama pasukan TNI (Pamtas), senantiasa siap dan sigap dalam memberikan pengawasan di perbatasan. 113
7. Telah terjalin hub ungan baik yang saling menguntung- kan antara pasukan TNI di pos-pos Pamtas dengan ma syarakat setempat, sehingga keduanya sinergis, baik dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. b. Kelemahan (Weakness) 1. Kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan ber- ada dalam kondisi yang memprihatinkan, sebagai akibat keterbatasan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi, kurangnya sarana prasarana pelayanan sosial, dan minimnya sarana serta upaya untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia. 2. Infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi (prasarana perhubungan, transportasi, dan telekomunikasi) dari Atambua menuju kecamatan-kecamatan di wilayah per- batasan kondisinya kurang begitu baik, sehingga menyulitkan masyarakat dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 3. Kondisi topografi wilayah perbatasan sebagian besar atau sekitar 55,01% memiliki derajat kemiringan yang terjal dan sangat terjal, serta jenis tanah di wilayah perbatasan yang didominasi oleh Litosol (86,76%) yang memiliki sifat asam (pH tinggi) kurang cocok untuk mengembangkan produksi tanaman pangan. 4. Terbatasnya ketersedian air bersih merupakan perma- salahan hampir semua masyarakat di NTT, terlebih di wilayah perbatasan sektor Timur, yang ketinggian dan kemiringan lerengnya mempersulit warga mendapatkan air dengan cara menggali sumur. 114 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 5. Persebaran sarana pendidikan di beberapa daerah wilayah perbatasan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat yang berdomisili di pelosok-pelosok. 6. Keberadaan dokter pegawai negeri sipil (PNS) belum ada yang bertugas di daerah ini. Hanya ada dokter PTT, yang selalu pergi meninggalkan daerah ketika masa tugasnya berakhir. 7. Kondisi permukiman masyarakat di wilayah perbatasan masih banyak yang tidak layak huni. Hal tersebut merupakan gambaran eksplisit mengenai kemiskinan di wilayah perbatasan. 8. Pos pengamanan perbatasan, baik di sektor Timur mau- pun sektor Barat, sebagian besar belum berdiri secara permanen, masih menempati bangunan yang tidak layak pakai, dan menggunakan tanah milik masyarakat. c. Peluang (Oportunity) 1. Orientasi politik masyarakat di Kabupaten Belu, ter- masuk masyarakat di wilayah perbatasan, dipengaruhi secara kuat oleh faktor tradisional-religius. Antara agama dan adat (termasuk kepercayaan adat) di ber- bagai bidang kehidupan, telah menyatu pada masya- rakat setempat. Ajaran agama Katolik yang memiliki penganut dominan (99%), telah menjiwai kehidupan masyarakat. 2. Cara-cara adat yang mewarnai aktivitas keagamaan masyarakat setempat dan keterikatan antara adat dan agama, pada batasan tertentu memengaruhi pola berpikir dan bertindak dari masyarakat, termasuk juga dalam kehidupan politik. 115
3. Pada umumnya, masyarakat menganut nil ai pater- nalistik dalam mengambil suatu tindakan. Mereka me- rujuk dan mengacu pada tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh para orangtua atau orang yang dituakan dalam kelompoknya yang juga bertindak sebagai pemuka agama, seperti pendeta dan pastor. 4. Sebagian dari para pemuka agama memiliki legitimasi dari dua pihak. Di satu sisi mereka dilegitimasi sebagai orang yang dituakan (dijadikan panutan) oleh masya- rakat sebagai anggota kelompok adat, di sisi lain dia dijadikan panutan oleh para pengikut agama yang bisa juga merupakan anggota masyarakat yang sama. 5. Legitimasi yang kuat dari pemuka adat dan agama men- jadikan tokoh agama dan adat sebagai agen-agen stra- tegis dalam menyosialisasikan program-program pem- ba ngunan, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan akan mudah dicapai. 6. Dari beberapa hasil kajian yang pernah dilakukan di daerah ini, tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah padi, jagung, kacang tanah, dan kacang hijau. d. Kendala (Threat) 1. Heteroginitas masyarakat Kabupaten Belu, apabila tidak dikelola secara bijaksana, dapat terkotak-kotak atau terdiferensiasi berdasarkan kepentingan-kepen- tingan politik memecah belah unsur kesatuan dan persatuan, yang sebelumnya telah terjalin secara alami di masyarakat. 2. Orientasi kehidupan politik masyarakat yang tradisional- religius merupakan peluang bagi para elite politik yang 116 Dr. Rahman Mulyawan
3. 4. 5. Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga berkompetisi untuk meraih kekuasaan dengan menjadi- kan para pemuka agama sebagai agen strategis me- nyuk seskan agendanya. Tradisionalisme orientasi politik masyarakat tidak bisa dipisahkan dari unsur religiusitas, karena keyakinan masyarakat juga melekat pada simbol-simbol keagama- an, seperti pendeta, uskup, dan sebagainya. Apabila semangat fanatisme tinggi terhadap kelompok tradi- sional-religiusnya tidak diwaspadai, masyarakat akan mudah diadudombakan, untuk selanjutnya akan me- nyulut konflik­konflik yang sifatnya horisontal dan dalam jangka waktu yang lama. Keberadaan kelompok penduduk eks Timor Timur di beberapa daerah di Kabupaten Belu harus segera men- dapat perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karakteristik penduduk eks-Timor Timur yang mendapatkan stereotipe sebagai orang- orang yang keras, susah diatur, dan banyak melakukan tindakan kriminal, menunjukkan perkembangan feno- mena yang berpotensi memunculkan konflik di masa depan. Sebagian besar penduduk eks Timor Timur (20% dari jumlah penduduk Kabupaten Belu) menempati lahan- lahan tidur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagian lagi ada yang menempati lahan-lahan tidur atau lahan produktif milik masyarakat setempat. Apa- bila tidak segera ditertipkan, dimasa datang akan menimbulkan konflik horisontal yang mendalam dan berkepanjangan. 117
5.4.2. Jaringan Organisasi Hubungan antarlembaga ataupun jaringan antarorganisasi pe- rangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dapat dikatakan telah berjalan baik. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya landasan hukum mengenai tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga yang harus saling berkoordinasi dan be- kerjasama dalam mewujudkan visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Belu. Hubungan baik ini telah meng- hasilkan pembangunan di berbagai bidang, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa terjadinya hubungan antarlembaga memiliki tujuan utama untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Belu. Namun, terlepas dari jaringan antarorganisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu, ternyata jaringan organisasi pun dibangun sampai ketingkat provinsi dan nasional. Jaringan organisasi yang mencapai tingkat provinsi biasanya memiliki kepentingan berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan jaringan organisasi yang ber- hubungan sampai ke tingkat nasional, adalah lembaga-lembaga yang lebih memprioritaskan pada aspek pertahanan dan ke- amanan maupun stabilitas wilayah. Pada intinya, jaringan organisasi terbentuk ataupun diben- tuk dalam rangka kerjasama untuk mewujudkan tujuan pemba- ngunan yang telah disiratkan dalam visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah yang ujung-ujungnya adalah untuk me- ningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. 118 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 5.4.3. Komunikasi Antarorganisasi Konsekuensi dengan adanya hubungan atau jaringan antar- organisasi adalah dioptimalkannya kegiatan komunikasi antar- organisasi itu sendiri. Bentuk komunikasi yang bersifat umum serta dapat dilakukan adalah dalam bentuk lisan maupun tulisan. Namun dikarenakan aparatur pemerintah di lingkungan Pemda Kabupaten Belu, yang pada umumnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kekerabatan, maka bentuk komunikasi dapat dilakukan melalui media lain secara verbal, visual, maupun ritual. Bentuk komunikasi antarorganisasi yang telah dibangun secara tidak langsung telah memperkuat tali kekerabatan dan adat diantara aparatur pemerintah maupun dalam hubungan antaraparat dengan masyarakat yang dilayaninya. Kondisi pe- lak sanaan komunikasi antarorganisasi tersebut dapat diketahui lebih lanjut melalui pendapat dari para pihak terkait. Semua lembaga harus berkerjasama dan hubungannya sa- ngat baik. Visi, misi, dan program kerja dibuat untuk kepentingan masyarakat.29 Kepala Badan Kesbang selalu berkerjasama dengan lem- baga-lembaga lain dan tidak ada masalah, karena selalu ber- koordinasi dengan Bupati Belu. Pembangunan di Belu maju, karena hubungan lembaga pemerintahan yang baik. 30 Hubungan antarlembaga sangat baik. Tidak harus saling berkompetisi dan bersaing dalam melakukan pekerjaan. Aparat selalu berkerjasama. Sesama lembaga pemerintahanpun mela- kukan hal yang sama, karena visi dan misi pembangunan harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Peran Bupati Belu pun 29	Hasil	wawancara	dengan	Bupati	Belu	di	Kantor	Bupati	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. 30	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Badan	Kesbang	Linmas	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Kesbang Linmas	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. 119
sangat baik dalam mengoordinasi pimpinan lembaga peme- rintahan.31 Hubungan antarlembaga sangat terjaga dan berjalan baik. Bupati selalu melakukan koordinasi dan evaluasi. Jadi tidak ada masalah dalam hubungan antarlembaga.32 Hubungan dengan aparat-aparat yang ada di dinas lain, baik. Sesama organisasi pemerintahan harus selalu saling men- dukung.33 Kodim selalu berkerjasama dengan pemda. Hubungannya, baik-baik saja.34 Hubungan dengan pemda tidak ada masalah.35 Berdasarkan kumpulan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi menjadi sarana utama untuk dapat tercip- tanya koordinasi, kerjasama, dan evaluasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi atau institusi yang sangat berorientasi pada terwujudnya pembangunan kemasyarakatan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Media lain yang dapat menunjang lancarnya komunikasi ini biasanya dibantu oleh alat teleko- munikasi maupun surat elektronik. 5.5. Sumber Daya 5.5.1. Sumber-sumber Anggaran Pembiayaan pembangunan untuk pelaksanaan program-program kegiatan di kawasan perbatasan dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 31	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Sosial	Budaya	Bappeda	Kabupaten	Belu	pada	11	Juni 2011. 32	Hasil	wawancara	dengan	Kasubid	Evaluasi	dan	Pelaporan	Bappeda	Kabupaten	Belu	pada	11	Juni 2011. 33	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Bina	Marga	Dinas	PU	dan	Perumahan	Kabupaten	Belu pada	11	Juni	2011. 34	Hasil	wawancara	dengan	Kasdim	1605	/	Belu	pada	14	Juni	2011. 35	Hasil	wawancara	dengan	Wakapolres	Belu	pada	14	Juni	2011. 120 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Kabupaten Belu, serta masyarakat dan dunia usaha atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan dimaksud, meliputi: (1) Penyediaan barang publik, seperti taman, pasar, rumah sakit, dan sejenisnya. Pemerintah kota dapat bermitra dengan pihak swasta dan masyarakat. (2) Barang dan pelayanan publik dapat disediakan secara penuh oleh swasta, seperti sekolah, jasa keuangan, dan jasa pelayanan lainnya. (3) Pemerintah kota dapat mengenakan ongkos atas pe- nye diaan barang publik, yang mencakup jalan, saluran, jembatan, trotoar, taman, pasar, dan pelayanan peme- rintah lainnya dibiayai oleh pemerintah. (4) Pembangunan prasarana harus cost recovery dengan mengenakan biaya kepada pemakai demi menjamin kelangsungan penyediaan pelayanan kepada masya- rakat. Dalam perencanaan anggaran dan belanja daerah, peme- rintah pada umumnya cenderung menggunakan prinsip ang- garan berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusaha- kan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, se dang kan dinamis berarti makin meningkatnya jumlah ang- garan dan sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kemampuan untuk membiayai daerah sendiri semakin nyata sekaligus kebergantungan pada bantuan pusat melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) semakin dikurangi. Seiring dengan tuntutan kebutuhan dan pembangunan peme rintah daerah untuk semakin menggairahkan aktivitas 121
ekonomi dan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat, maka keinginan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah semakin mendesak. Konsekuensinya, perencanaan anggaran publik pada waktu mendatang akan bergeser dari pola anggaran berimbang ke anggaran defisit. Apalagi ada kesan bahwa masing-masing sektor institusi pelayananan publik berlomba- lomba mencari legitimasi politis pihak legislatif untuk menda- patkan anggaran yang lebih besar. Hal ini dapat diketahui mela- lui berbagai pendapat informan yang terdapat di bawah ini. Tingkat kualitas SDM di Kabupeten Belu kurang baik, ka- rena pendidikan yang rendah maupun kemiskinan warga. APBD pun rendah, sehingga banyak dibantu oleh bantuan dan subsidi dari pusat. Belanja APBD masih didominasi untuk kepentingan belanja pegawai. Dengan demikian, harus berusaha untuk terus meningkatkan kualitas masyarakat dan keuangan pemerintah daerah.36 Masyarakat di Kabupaten Belu tingkat pendidikannya rendah, disebabkan kemiskinan. Lagi pula pendapatan daerah kurang memadai, dikarenakan potensi-potensi yang bisa digali hampir tidak ada. Di Kabupaten Belu tidak ada potensi wisata. Pemda tidak akan mau kalau harus meningkatkan pendapatan melalui pungutan pajak atau retribusi yang nantinya akan memberatkan masyarakat.37 Kualitas sumber daya manusia Belu belum begitu mem- banggakan. Hal ini menjadi perhatian semua pihak. Kalau mau maju, bersekolah mesti ke Kupang. Lembaga pendidikan masih minim. Kalaupun ada, sarananya apa adanya. Rendahnya sumber daya ini, juga dikarenakan masalah kemiskinan dan faktor alam. 36	Hasil	wawancara	dengan	Bupati	Belu	pada	9	Juni	2011. 37	Hasil	wawancara	dengan	Wakil	Ketua	DPC	Partai	Demokrat	pada	13	Juni	2011. 122 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Tentang keuangan Belu, lebih banyak APBD terserap untuk be- lanja pegawai. Jadi untuk pembangunan, masih belum memadai jumlahnya.38 Kualitas SDM masyarakat Belu perlu ditingkatkan. Pemda sudah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, tetapi kurang dilengkapi fasilitas memadai. Masyarakat Belu yang ingin melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, biasanya pergi ke Kupang. APBD juga kurang menggembirakan, karena banyak untuk belanja pegawai.39 Kalau melihat nelayan, mereka dililit kemiskinan dan keter- batasan. Hal ini menyebabkan kualitas SDM mereka rendah. Kalau APBD, jumlahnya kecil karena PAD-nya juga kecil.40 Lebih dari 75% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai.41 Dalam kerangka otonomi daerah, berikut diuraikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Belu serta arah dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya selama lima tahun kedepan. Kewenangan yang diberikan Undang Undang Nomor 32/2004 kepada daerah, antara lain mencakup kewenangan dalam penge lolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pem- bangunan di daerah. Implementasi kewenangan dimaksud terwujud dari keleluasaan daerah melaksanakan praktik-praktik pengelolaan keuangan daerah berdasarkan potensi yang di- miliki, dengan tujuan optimalisasi segala sumberdaya dalam rangka pembiayaan pembangunan kearah kemandirian keuangan daerah. 38	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Kesbangpol	Linmas	pada	9	Juni	2011. 39	Hasil	wawancara	dengan	Kabid	Keamanan,	Ekonomi,	dan	Sosial	Budaya	Badan	Kesbang	Linmas pada	9	Juni	2011. 40	Hasil	wawancara	dengan	Sekretaris	Dinas	Kelautan	dan	Perikanan	Kabupaten	Belu	pada	13	Juni 2011. 41	Hasil	wawancara	dengan	Kabid	Bina	Marga	Dinas	PU	dan	Perumahan	Kabupaten	Belu	pada	11 Juni	2011. 123
Dalam kerangka otonomi daerah, UU Nomor 33/2004 ten- tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peme rintahan Daerah telah memberikan keleluasaan dimaksud dengan menggariskan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan bagi daerah, yaitu pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah berupa dana perimbangan, dan lain- lain pendapatan yang pemungutannya harus dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Biasanya lain-lain pendapatan ini adalah pendapatan-pendapatan daerah yang tidak dapat digolongkan sebagai PAD ataupun transfer dari pemerintah (dana perimbangan). Berikut diuraikan bagian- bagian pendapatan daerah, dimulai dari PAD, transfer dari pemerintah pusat/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah antara lain tercermin dari pengelolaan potensi tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menggu- nakan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam perusahaan pada umumnya. Dalam struktur APBD, pengelolaan potensi sebagai- mana dimaksud terwujud dalam badan usaha milik daerah, yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaannya dari APBD. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah adalah sebagai pemegang saham dari badan usaha milik daerah yang memiliki hak dan kewajiban sama sebagaimana pemegang saham pada umumnya, yang memiliki kendali secara proporsional sebesar saham yang disertakan. Kendali dimaksud dapat ter- wujud dalam manajemen perusahaan atau sebatas dalam badan pengawas, tetapi tujuannya satu, yaitu memastikan perusahaan dimaksud mendapatkan keuntungan yang menjadi salah satu 124 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga sumber pendanaan pembangunan. Dengan tetap memperta- hankan fungsi pelayanan, bidang usaha yang dikelola oleh per- usahaan milik daerah biasanya adalah bidang-bidang usaha yang produknya dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya berupa penyediaan air minum (PDAM), jasa konsultasi/konstruksi, atau pun perusahaan daerah yang bergerak dibidang perdagangan hasil bumi. Data yang ada menunjukkan bahwa perusahan daerah Kabupaten Belu, yaitu PDAM dan PD Belu Bhakti sampai seka- rang masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian serius, se- hingga kedepan peran kedua perusahaan daerah ini menjadi lebih optimal sebagai sumber potensial dalam pembiayaan pembangunan dan diharapkan menjadi partner bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Belu. Termasuk pada jenis pendapatan "lain-lain PAD yang sah" di Kabupaten Belu adalah sumber-sumber pendapatan daerah bukan pajak, bukan retribusi, dan bukan hasil BUMD, yang pemungutannya tidak bertentangan dengan ketentuan perun- dangan yang berlaku, seperti pengembalian kerugian daerah, penerimaan jasa giro, dan bunga deposito dari rekening- rekening milik pemerintah dalam rangka pengelolaan uang daerah. Perlu dipastikan bahwa penerimaan jasa giro dan bunga deposito bukanlah tujuan utama dari penempatan dana peme- rintah, melainkan hanya memanfaatkan uang daerah yang belum dibelanjakan dalam pelaksanaan APBD. Penempatan dana dalam bentuk giro dan deposito tidak boleh mengganggu likuiditas pemerintah daerah, sehingga pengelolaan uang dimaksud harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen kas daerah. 125
Sedangkan danabagi hasil yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat, yang dibagihasilkan kepada Kabupaten Belu berdasarkan persentase tertentu, antara lain diperhitung- kan dengan potensi daerah tersebut. Kebijakan alokasi, per- hitungan, dan penyaluran danabagi hasil menitikberatkan dan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil dikategorikan menjadi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil dari sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak adalah bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan Pasal 21. Bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dalam konteks potensi daerah sebagai basis perhitungan bagian daerah dari dana bagi hasil, Pemerintah Kabupaten Belu hanya memiliki kemungkinan mendapatkan bagi hasil yang optimal dari PBB, pertambangan umum, dan bagi hasil pajak penghasilan. Fluktuasi pendapatan bagi hasil pajak/bukan pajak Pemerintah Kabupaten Belu selama kurun waktu TA2001 sampai dengan TA2008 dapat dilihat pada Tabel 5.5. 126 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 127 Tabel 5.5 Komposisi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pemerintah Kabupaten Belu Periode TA2005 s.d. TA2008 (Dalam Ribuan Rupiah) Keterangan TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 Bagi Hasil Pajak/BP 18,086,306 16,780,814 21,307,684 17,461,080 Total Pendapatan 243,463,956 367,260,291 433,045,478 484,765,065 % thd. Total Pendapatan 7.43% 4.57% 4.92% 3.60% Sumber: Hasil olahan penulis (2011). Dari Tabel 5.5. diketahui bahwa proporsi dana bagi hasil terhadap total pendapatan Pemerintah Kabupaten Belu senan- tiasa fluktuatif dengan kontribusi tertinggi pada TA2005 dengan proporsi sekitar 7,43% dan proporsi terendah pada TA2002, yaitu sekitar 1,8%. Rata-rata selama periode TA2001-2008 sekitar 4,3%. Kebijakan dana bagi hasil dipengaruhi oleh: 1. Kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyeleng- garaan pemerintahan didaerah tidak seimbang dengan besarnya pendapatan daerah itu sendiri; 2. Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam pengumpulan dana secara mandiri; 3. Adanya jenis penerimaan yang pajak dan atau bukan pajak, berdasarkan pertimbangan tertentu pemungut- an nya harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat walaupun subjek dan objek penerimaan tersebut ber- ada didaerah; 4. Memperkecil kesenjangan ekonomi antardaerah;
5. Memberikan insentif kepada daerah dalam melaksa- nakan program pemerintah pusat; 6. Memberikan kompensasi kepada daerah atas timbulnya beban dari kegiatan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa telah terjadi ketidakakuratan pimpinan daerah dan penanggung jawab masalah keuangan dalam mengalkulasi dana pemba- ngunan. Hal ini dapat terlihat dari adanya kebergantungan pada bantuan dari Pemerintah Pusat serta adanya ketidakseimbangan antara pembiayaan daerah dengan pendapatan daerah. Untuk DAU yang merupakan bagian terbesar dari total pen dapatan daerah, memberikan kontribusi rata-rata selama kurun waktu TA2004 s.d. TA2008 sekitar 82,7%. Hal ini dapat diketahui apabila dari tahun ke tahun total pendapatan DAU Kabupaten Belu selalu meningkat, yang selanjutnya tidak pernah mengalami penurunan penerimaan. Penerimaan DAU pada 2008 adalah penerimaan yang terbesar, yaitu sebesar Rp 490.349.275,-. Jumlah penerimaan DAU pada tahun anggaran lainnya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.6. 128 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 129 Tabel 5.6 Komposisi Pendapatan DAU Pemerintah Kabupaten Belu Periode TA2004 s.d. TA2008 (Dalam Ribuan Rupiah) Keterangan TA 2004 TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 DAU 186,697,000 194,596,000 303,447,000 344,589,000 379,987,050 Total Pendapatan 230,864,023 243,463,956 367,260,291 433,045,478 490,349,275 % Terhadap Total Pendapatan 80.87% 79.93% 82.62% 79.57% 77,49% Sumber: Bappeda (2011). Dari Tabel 5.6 dapat diketahui bahwa walaupun kontribusi DAU masih merupakan bagian terbesar dari proporsi pendapatan daerah, ada kecenderungan terjadi penurunan. Pada TA2001, sekitar 94,78% menjadi 77,41% pada TA2008. Jika dihubungkan dengan nominal yang selalu meningkat dari Rp124.360.000.000,00 pada TA2001 menjadi Rp379.987.050.000,00 pada TA2008, dapat disimpulkan bahwa penurunan proporsi dimaksud terjadi karena peningkatan sumber pendapatan daerah lainnya, selain DAU. Sesuai Undang Undang Nomor 33/2004, besaran DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal daerah tersebut, yaitu selisih antara kapasitas fiskal yang dimiliki daerah yang bersangkutan dengan kebutuhan fiskalnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pengalokasiannya, yaitu untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dengan pemerintah pusat dan antardaerah otonomi dalam rangka pelaksanaan desen- tralisasi. Sedangkan untuk DAK, yang merupakan transfer peme- rintah kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan khusus yang menjadi urusan Kabupaten Belu dan prioritas nasional yang terutama ditujukan untuk penyediaan
infrastruktur dasar kearah standar tertentu dan untuk men- dorong percepatan pembangunan daerahdi Kabupaten Belu. Sejak otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Belu senantiasa menjadi salah satu daerah penerima DAK yang besaran dan alokasinya sebagaimana Tabel 5.7. Tabel 5.7 Komposisi Pendapatan DAK Pemerintah Kabupaten Belu Alokasi Menurut Bidang Pemerintahan Periode TA2004 s.d. TA2008 (Dalam Ribuan Rupiah) Keterangan TA 2004 TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 DAK 9,810,000 13,960,000 28,390,000 45,684,000 57,297,000 Total Pendapatan 230,864,023 243,463,956 367,260,291 433,045,478 490,349,275 % Terhadap Total Pendapatan 4.25% 5.73% 7.73% 10.55% 11.68% Sumber: Hasil olahan penulis (2011). Secara struktur, dalam lima tahun terakhir komposisi pen- dapatan daerah mengalami perubahan, yaitu periode TA2004 sampai TA2006 disusun berdasarkan Kepmendagri Nomor 29/2002. Sedangkan pada periode TA2007 dan TA2008 sampai saat ini, disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006. Perbedaan struktur berdasarkan kedua ketentuan tersebut terletak pada: 1. Bagian PAD, Kepmendagri 29/2002 menggunakan nomen klatur Bagian Laba Usaha Daerah, sedangkan Permen- dagri Nomor 13/2006 menggunakan nomen klatur Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipi sahkan; Pada bagian lain-lain pendapatan yang sah, Kepmen- dagri 29/2002 belum secara tegas mengklasifikasikan Bagian PAD, Kepmendagri 29/2002 menggunakan nomen klatur Bagian Laba Usaha Daerah, sedangkan Permen- dagri Nomor 13/2006 menggunakan nomen klatur Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipi sahkan; Pada bagian lain-lain pendapatan yang sah, Kepmen- dagri 29/2002 belum secara tegas mengklasifikasikan 130 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga sampai pada jenis pendapatannya, tetapi Permendagri 13/2006 telah memberikan batasan jenisnya, antara lain berupa hibah, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi berupa dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian (ad hock), ataupun berupa bantuan ke- uangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Namun demikian, substansi lain-lain pendapatan sesuai kedua ketentuan ini sama, yaitu pendapatan-penda- patan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam PAD atau pendapatan dana perimbangan/transfer dari pe- me rintah pusat. Berdasarkan Tabel 5.7, secara umum kondisi pendapatan daerah Kabupaten Belu dalam era otonomi daerah, khususnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terus mengalami pening- katan. Selama periode TA 2004-2008, pembiayaan penyeleng- garaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Belu masih bergantung pada transfer dari pusat berupa dana perimbangan. Proporsi rata-rata mencapai 92,98% dari APBD, dengan kecen- derungan terjadinya peningkatan rata-rata sebesar 2,19% per tahun. Untuk periode yang sama, PAD hanya mampu memberi kontribusi dalam rata-rata sebesar 4,34% per tahun. Disisi lain, kecenderungan peningkatan pendapatan ini men cerminkan upaya dan kemauan pemerintah daerah dalam mencari dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada guna menemukan sumber-sumber pendanaan bagi keberlanjutan pembangunan daerah dan menuju masyarakat maju, mandiri, sejahtera, dan berbudaya. 131
5.5.2. Pengawasan Anggaran Berdasarkan uraian terdahulu, dapat diketahui secara garis besar permasalahan pendapatan daerah di Kabupaten Belu, meliputi: a. Masalah terbatasnya sumber-sumber PAD sebagaimana di- cerminkan oleh tingkat kebergantungan fiskal yang cukup tinggi, yang antara lain dicerminkan oleh tingginya kontri- busi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini juga bisa dilihat dari derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, masih tergolong "Kemandirian Rendah". b. Masalah manajemen penerimaan daerah dan kemampuan sumberdaya manusia. Dalam rangka meningkatkan peneri- maan daerah sesuai potensi daerah yang ada, Pemerintah Kabupaten Belu perlu melakukan upaya-upaya perbaikan dan pembenahan-pembenahan terhadap manajemen pene - rimaan daerah, dengan melakukan upaya-upaya, antara lain: i. PAD masih belum mendekati potensi yang optimal. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan peningkatan realisasi PAD yang signifikan selama kurun waktu TA2004­2008 dan rata-rata realisasi PAD yang selalu melampaui target untuk periode tersebut. Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target tersebut, kondisi ini membuktikan bahwa potensi PAD yang ada masih bisa dioptimalkan lagi. Langkah- langkah ekstensifikasi dan intensifikasi perlu mendapat perhatian dan pembenahan serius. ii. Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral untuk men- cari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, baik berupa transfer dari Pemerintah Pusat maupun Peme- 132 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga rintah Provinsi dalam rangka desentralisasi maupun sumber-sumber pembiayaan tugas pembantuan dan desentralisasi yang tujuannya sama, yaitu pembiayaan pembangunan daerah. iii. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah, terutama kepada masyarakat wajib pajak, menyebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. c. Sistem administrasi pendapatan yang belum dilaksanakan secara memadai, sehingga masih terbuka peluang terjadi- nya "human error" yang berakibat menurunnya potensi pendapatan daerah. Seperti diketahui bersama, belanja daerah mencerminkan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pelayanan masya- rakat. Belanja adalah elaborasi lebih lanjut dari program dan kegiatan yang telah disepakati melalui suatu mekanisme pe- rencanaan guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan tingkat kapa- sitas fiskal yang tergolong rendah, Pemerintah Kabupaten Belu dituntut untuk lebih bijaksana mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki dengan tetap mengacu pada rencana kerja yang telah ditentukan sesuai sistem dan mekanisme peren- canaan pembangunan daerah yang telah digariskan Undang Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba- ngunan Nasional. Ketaatan ini akan menjamin pencapaian sasar- an program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (TA2004-2008), rata-rata belanja Pemerintah Kabupaten Belu meningkat sekitar 26,05%. Peningkatan ini mencerminkan upaya pelayanan yang 133
dilaksanakan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, diketahui bahwa fluktuasi belanja Pemerintah Kabupaten Belu memiliki kecen­ derungan total belanja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun selama periode TA2004-2008 serta menunjukkan dimasa depan terdapat kecenderungan adanya peningkatan alokasi belanja yang merupakan tuntutan mutlak untuk dipenuhi guna menjaga kesinambungan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selama kurun waktu TA2004-2006 berdasarkan struktur anggaran sesuai Kepmendagri No.29/2002, proporsi belanja didominasi oleh belanja pelayanan publik sekitar rata- rata 68,2%. Hal ini sesuai komitmen pemerintah untuk men- jalankan anggaran berbasis kepentingan publik. Pada periode yang sama, proporsi belanja aparatur rata-rata sekitar 31,8% dari total alokasi belanja. Alokasi terbesar untuk belanja aparatur adalah belanja pegawai pada jenis belanja administrasi umum (BAU), yaitu 17,54% dari total belanja atau rata-rata sekitar 55,16% dari belanja aparatur. Belanja pegawai pada komponen BAU bagian belanja aparatur, sesuai peruntukannya dialokasikan untuk pembayaran gaji PNS. Pada kurun waktu TA 2007-2008 komposisi belanja dido- minasi oleh belanja langsung dengan proporsi rata-rata sekitar 55,08% dari total belanja, yang dialokasikan pada kurun waktu tersebut. Sesuai struktur belanja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13/2006 dan Permendagri Nomor 59/2008, belanja langsung adalah belanja-belanja yang dialokasikan langsung untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam pencapaian program tertentu. Capaian dan hasil dari belanja langsung ini diharapkan dapat terukur secara pasti, sehingga dampaknya dapat dijadikan acuan dalam perencanaan selanjutnya. 134 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Selain itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam pelak- sanaan belanja daerah selama TA 2004 sampai TA 2008, yaitu: 1. Paradigma penganggaran bukan merupakan bagian dari perencanaan, menyebabkan anggaran yang dite- tapkan masih belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga keterkaitan antara kondisi yang sesungguhnya, kegiatan yang dilaksanakan, dan hasil yang akan dicapai masih belum sepenuhnya sinkron. 2. Hambatan administratif, antara lain keterlambatan proses penganggaran yang masih belum sesuai keten- tuan, menyebabkan penetapan Perda APBD masih belum memenuhi tenggat waktu yang seharusnya. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga hasil dan keluaran yang dicapai berpotensi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Termasuk didalamnya hambatan-hambatan administrasi yang muncul pada saat pelaksanaan suatu kegiatan. 3. Kondisi demografi Kabupaten Belu dan keadaan iklim yang tidak diperhitungkan secara baik, dalam peren- canaan dan penganggaran turut memengaruhi pelak- sanaan suatu kegiatan. 4. Fluktuasi harga sebagai dampak dari kondisi pereko- nomian nasional yang tidak segera diantisipasi berpe- nga ruh pada komponen satuan biaya yang sudah dialo- kasikan untuk suatu program/kegiatan. Pembiayaan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan manajemen kas yang mampu memanfaatkan surplus anggaran untuk dialokasikan ke program-program yang 135
akan mendatangkan hasil secara langsung dikemudian hari, seperti penyertaan modal ataupun pemberian dana bergulir kepada masyarakat; atau sebaliknya mengukur sejauh mana upaya pemerintah dalam mendapatkan sumber-sumber pem- biayan alternatif guna menutup defisit tahun berjalan. Sebagai­ mana pendapatan dan belanja, pembiayaan disajikan ber- dasarkan Kepmendagri No.29/2002,Permendagri No. 13/2006, dan Permendagri No. 59/ 2008. Perbedaan utama struktur pembiayaan menurut kedua ketentuan tersebut, terletak pada pembiayaan bersih (netto) yang mulai dicantumkan pada Permendagri No.13/2006, yaitu selisih antara pembiayan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran, yang jika diselisihkan dengan surplus atau defisit (pendapatan dikurangi belanja), akan mencerminkan sisa lebih tahun berkenaan (Silpa). Silpa mencerminkan sisa pembiayaan yang belum dialokasikan. Pada struktur pembiayan menurut Kepmendagri No.29/2002, pembiayaan bersih secara eksplisit tidak disajikan, tetapi dapat diketahui dengan mengurangi total pembiayaan penerimaan dengan total pembiayan pengeluaran selain komponen Silpa. Hal ini karena sesuai ketentuan ini, Silpa masih termasuk komponen pembiayaan pengeluaran. a. Penerimaan Pembiayaan Sumber utama penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabu- paten Belu masih berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (Silpa), TA2004 sebesar Rp16.476.100.948,00 dan meningkat menjadi Rp110.343.617.268,00. Secara teo- retis, Silpa diperoleh dari penghematan belanja dan penca- paian pendapatan yang melampaui target. Selain pelam- pauan target pendapatan, Silpa sejumlah ini mencerminkan rendahnya daya serap belanja yang diakibatkan tidak 136 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga terlaksananya beberapa program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian serius dalam peren- canaan dan pengganggaran selanjutnya. Sedangkan peneri- maan pembiayaan selain Silpa masih harus terus diopti- malisasi, seperti penerimaan kembali pemberian pinjaman yang sebagian besarnya merupakan dana bergulir dan penerimaan dari penjualan aset-aset pemerintah. b. Pengeluaran Pembiayaan Sasaran utama pengeluaran pembiayaan masih dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMD. Perlu dipikirkan pem- bentukan dana cadangan untuk mengantisipasi kegiatan- kegiatan yang secara proporsional akan membebani APBD, jika kegiatan tersebut dianggarkan pada satu atau dua tahun anggaran, seperti pembangunan terminal, pasar, ataupun dana yang dipersiapkan untuk pelaksanaan pemi- lihan umum kepala daerah. Berdasarkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Belu, berikut dirumuskan beberapa strategi pengawasan anggaran/ keuangan daerah yang dirancang oleh lembaga DPRD, BPK, dan LSM, yaitu: 1. Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tertib administrasi pengelolaan uang dan tertib administrasi pengelolaan barang daerah, ter- masuk pembinaan adminsitrasi keuangan desa; 2. Membuka akses terhadap kemitraan dengan pihak swasta dalam pembiayaan program-program strategis dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana publik dan pemanfaatan aset milik daerah guna optimalisasi daya guna dan hasil guna dengan harapan akan me- ningkatkan penerimaan daerah; 137
3. Menerapkan pola perencanaan anggaran ya ng antisi- patif terhadap dinamika kondisi perekonomian nasional, dengan penekanan pada efisiensi dan efektivitas pem­ biayaan; 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber­sumber penda­ patan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pe- nye lenggaraan pengawasan anggaran di Kabupaten Belu telah berjalan baik. 5.5.3. Dukungan Pemerintah Pusat Keterlibatan Pemerintah Pusat dalam kegiatan ekonomi daerah Kabupaten Belu, hampir dapat dipastikan sudah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditolak lagi. Salah satu dukungan yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Belu adalah dengan memberikan DAU dan DAK yang bersumber dari APBN. Dukungan atau keterlibatan Pemerintah Pusat terhadap keuangan Pemerintah Kabupaten Belu ditempuh, paling tidak melalui 3 kebijakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan ke- uangan internasional, dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan ini mengacu pada keseimbangan dinamis antara uang yang beredar dengan barang dan jasa dalam masyarakat. Sedangkan kebijakan keuangan internasional meru- pakan kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan perdagangan dan pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini berkaitan erat dengan neraca perdagangan dan pembayaran 138 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga surplus atau defisit, juga berhubungan erat dengan kebijakan memberikan atau menerima bantuan luar negeri. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pe­ me rintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang oleh pemerintah. Macam kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah bersifat situasional, artinya bergantung keadaan, apakah dalam keadaan inflasi, deflasi, atau keadaan normal. Biasanya, realisasi kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan anggaran. Dalam anggaran tersebut, pemerintah harus melakukan sejumlah pengeluaran untuk mencapai tujuan pembangunan. Konkretnya, pemerintah perlu mengeluarkan sejumlah biaya untuk aparat, investasi, sarana, dan prasarana. Guna menutup pengeluaran tersebut, pemerintah harus mencari sumber dana/ penerimaan. Sumber-sumber dana pembangunan didapat dari: 1. Tabungan pemerintah. 2. Tabungan masyarakat. 3. Neraca pembayaran internasional dan sumber dana luar negeri. Tabungan pemerintah yang dimaksud merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah diharapkan dapat membiayai sebagian besar dari seluruh anggaran pembangunan. Tabungan masya- rakat adalah bagian dari penghasilan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Tabungan masyarakat demikian terdiri atas: Tabungan perusahaan swasta. 1. 2. Tabungan perusahaan pemerintah. 3. Tabungan pemerintah daerah. 139
4. Tabungan rumah tangga. 5. Tabungan perseorangan. 6. Tabungan masyarakat lainnya. Dukungan anggaran Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahunnya tercantum dalam pos anggaran danaperimbangan yang terdiri atas DAU dan DAK. DAU dan DAK ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini berarti, APBN dapat memperlihatkan seberapa jauh peran Pemerintah Pusat dalam kegiatan untuk menunjang perekonomian suatu daerah, seperti halnya bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Belu dalam pengentasan ke- miskinan. 5.6. Karakteristik Agen Pelaksana 5.6.1. Kondisi Aparat Pemerintah Daerah Pada era reformasi, pembangunan aparatur daerah di Kabupaten Belu diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang andal serta mampu melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan secara efisien, efektif, dan terpadu, yang didukung oleh aparat yang profe- sional, bertanggung jawab, bersih dan berwibawa, serta men- junjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pendayagu- na an aparatur terus ditingkatkan, terutama berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman kepada masya­ rakat, serta kemampuan profesional dan kesejahteraan apa- ratnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran pembangunan aparatur daerah di Kabupaten Belu adalah sebagai berikut: 140 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga (1) Tertatanya manajemen aparatur negara untuk meningkat- kan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan manusianya, (2) Terwujudnya sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat serta dinamika perubahan lingkungan strategis, (3) Meningkatnya perwujudan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, (4) Terwujudnya sistem kearsipan andal, yang dikelola secara profesional sebagai bagian terpadu dalam pengembangan sistem manajemen modern untuk menunjang pemba- ngunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Kebijaksanaan pembangunan aparatur tersebut, kemudian direalisasikan ke dalam program-program pembangunan apa- ratur yang terdiri atas program pokok dan program penunjang. Program pokok meliputi program peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan efisiensi, pendidikan dan pelatihan, serta program penelitian dan pengembangan aparatur negara. Program penunjang meliputi program pengembangan informasi pemerintahan, pendayagunaan sistem dan pelaksanaan peng- awasan, serta program pengembangan hukum administrasi negara. Keseluruhan program pembangunan aparatur di Kabu- paten Belu secara operasional dapat dikelompokkan ke dalam pendayagunaan tiga dimensi, yaitu dimensi organisasi, dimensi sumber daya manusia, dan dimensi manajemen. Pendayagunaan organisasi, khususnya diarahkan pada terlaksananya pelimpahan wewenang atau pemberian otonomi kepada unit-unit kerja tertentu, unit pelaksanan teknis, atau lembaga hierarki yang lebih rendah. Dapat diartikan juga adanya pemberian kepercayaan kepada lembaga yang bersangkutan, 141
sehingga diharapkan akan menumbuhkan semangat dan tanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas dan profe- sionalismenya. Pemberdayaan organisasi atau kelembagaan (khususnya pada sektor publik) di Kabupaten Belu harus memenuhi bebe- rapa kriteria sebagai berikut: (1) Organisasi pemerintah daerah lebih berorientasi pada pem- berian wewenang kepada masyarakat daripada sekadar melayani, (2) Organisasi pemerintah daerah memiliki daya kompetisi yang cukup kuat. Dengan adanya semangat kompetisi ini, organisasi sektor publik dipacu untuk selalu cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat, beru- saha untuk memuaskan pelanggannya, serta menekan biaya operasionalnya, (3) Organisasi pemerintah daerah lebih menekankan partisipasi dan tim kerja daripada hierarki. Ini merupakan tuntutan yang diperlukan bagi organisasi sektor publik karena memiliki berbagai keuntungan, seperti fleksibel dan adaptif, inovatif dan efektif, menghasilkan semangat kerja yang tinggi, sehingga lebih banyak menghasilkan produktivitas, (4) Organisasi pemerintah daerah lebih berorientasi kepada pelanggan/masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, saat ini sedang dipikirkan bagaimana membentuk suatu orga- nisasi baru birokrasi yang lebih mengandalkan pada tenaga- tenaga terampil dan ahli dalam fungsinya (jabatan fungsi- onal). Sedang dirancang juga suatu struktur yang lebih sederhana, dengan harapan akan dapat memberikan dam- pak kepada kelincahan organisasi tersebut dalam melak- sanakan tugas pokok dan fungsinya. 142 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Menghadapi dinamika perubahan lingkungan di Kabupaten Belu yang semakin kompleks dan tidak pasti, maka aparaturnya dituntut memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni. Dalam skala lokal, salah satu masalah yang perlu dituntaskan adalah mengenai kuantitas dan kualitas SDM di sektor publik. Keduanya merupakan permasalahan yang cukup dilematis. Jumlah PNS yang melampaui angka 8.000 orang, merupakan suatu sosok birokrasi yang cukup besar dan membebani hampir 50% dari anggaran belanja daerah. Dengan kuantitas tersebut, tidak mudah untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Dari segi kualitas, kondisi SDM sektor publik dapat dikatakan sangat heterogen yang disebabkan oleh berbagai alasan, seperti sistem rekruitmen PNS yang masih lemah, lembaga- lembaga pendidikan di masyarakat yang menghasilkan lulusan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi masih sangat bervariasi kualitasnya, sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang belum mantap, serta sistem pembinaan karier yang juga belum mantap. Di samping itu, masih ada kendala lain yang menjadi hambatan dalam pengembangan SDM di sektor publik, yakni masih terbatasnya dana pemerintah untuk pembinaan dan pengembangan pegawai. Untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi, maka beberapa aspek yang perlu dibina adalah pembinaan inisiatif, kreativitas, kepercayaan terhadap diri sendiri, tanggung jawab, dinamika atau mobilitas, kemam- puan menyesuaikan diri, kesiapan untuk menerima pengetahuan baru, sadar terhadap kualitas, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan bermusyawarah untuk mufakat, memiliki loyalitas terhadap organisasi, siap untuk melakukan pengambilan 143
keputusan, memiliki pemahaman terhadap suatu sistem yang kompleks, memiliki kemampuan berkomunikasi, serta memiliki semangat untuk bekerja secara kelompok. Kondisi yang diharapkan seperti yang diuraikan, pada dasarnya telah dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini secara jelas dapat diketahui melalui pendapat dari para pihak terkait, yang mengutarakan pendapatnya tentang kondisi aparat Pemerintah Kabupaten Belu. Tingkat kekerabatan aparat sangat baik, sehingga dalam melayani masyarakat bisasangat membantu. Aparat terbuka dalam membantu masyarakat.42 Aparat pada umumnya memiliki kemauan dan semangat untuk mengabdi. Mereka bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini terbukti dari minimnya tingkat korupsi atau keluhan dari masyarakat. Biasanya mereka akan malu kalau tidak mampu berkerja baik, sebab yang mereka hadapi masih satu keluarga besar.43 Uniknya, aparat pemda kebanyakan lulusan SMA tetapi dalam melayani masyarakat mereka sangat penuh tanggung jawab. Hal ini disebabkan oleh sangat kuatnya etnisitas sebagai sesama keluarga besar Timor. Jadi tingginya tingkat pendidikan bukan merupakan jaminan untuk mampu-tidaknya dalam melayani masyarakat.44 Aparat memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin dalam melayani masyarakat. Ini salah satu aspek yang bisa dibanggakan. 42	Hasil	wawancara	dengan	Bupati	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Bupati	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni 2011. 43	Hasil	wawancara	dengan	Anggota	DPRD	Kabupaten	Belu	yang	juga	sebagai	Wakil	Ketua	DPC Partai	Demokrat. 44	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Sosial	Budaya	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor Bappeda	di	Kota	Atambua	pada	11	Juni	2011. 144 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Aparat bekerja dari pukul 7 sampai pukul 2 selama 6 hari. Sangat jarang ada keluhan yang berkaitan dengan pelayanan pemda.45 Tanggung jawab aparat dalam melayani masyarakat dapat dikatakan sangat baik. Jarang sekali ada keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dari pemda. Di Belu juga sangat jarang ditemukan tindak korupsi.46 Pelayanan merupakan kewajiban bagi aparat. Aparat jangan menunggu adanya keluhan dari masyarakat.47Aparat pemda di Belu pada umumnya memiliki tanggung jawab dan disiplin dalam melayani masyarakat.48 Sekarang ini hubungan antara warga dengan eks Timor Leste sangat harmonis.49 Aparatur pemerintah di Kabupaten Belu dapat dikatakan memiliki sikap loyalitas yang tinggi kepada atasan maupun rekan kerjanya. Adanya kondisi ini semakin menyinergikan aparat dalam melayani masyarakat umum, yang juga sangat dihormatinya karena keterkaitan etnis dan budaya yang ada di Kabupaten Belu. Unsur etnis dan budaya di Kabupaten Belu merupakan hubungan psikologis yang tidak dapat dipisahkan, sehingga mereka memiliki keterkaitan batin yang kuat. Besarnya jumlah aparat pemerintah di Kabupaten Belu memiliki rasio yang ideal apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada jumlah dan komposisi PNS di Kabupaten Belu, seperti yang dapat terlihat pada Tabel 5.8. 45	Hasil	wawancara	dengan	Kabid	Penelitian	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Bappeda	pada	11 Juni	2011. 46	Hasil	wawancara	dengan	Kabid	Evaluasi	dan	Pelaporan	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor Bappeda	pada	11	Juni	2011. 47	Hasil	wawancara	dengan	Sekretaris	Dinas	Kelautan	Kabupaten	Belu	pada	14	Juni	2011. 48	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Bina	Marga	Dinas	PU	dan	Perumahan	Kabupaten	Belu di	Kantor	Dinas	PU	dan	Perumahan	di	Kota	Atambua	pada	11	Juni	2011. 49	Hasil	wawancara	dengan	Wakapolres	Belu	di	Markas	Polres	Belu	pada	12	Juni	2011. 145
Tabel 5.8 Rekapitulasi PNSDaerahdi Kabupaten Belu pada 2009 Kantor/Dinas /Instansi Pegawai Sipil Daerah Pegawai Sipil Pusat Dipekerjakan BUMN/ BUMD L P L P L P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Sekretariat Daerah 185 100
02. Kecamatan Malaka Barat 16 4
Rinhat 19
Wewiku 7
Weliman 20
Malaka Tengah 44
Sasita Mean 16
Io Kufeu 4
Malaka Timur 28
Laen Manen 10
Raimanuk 10
Kobalima 35
Kobalima Timur 7
Tasifeto Barat 28
Kakuluk Mesak 39
Nanaet Dubesi 8
Kota Atambua 14
Atambua Barat 8
Tasifeto Timur 19
Raihat 21
Lasiolat 22
Lamaknen 11
Lamaknen Selatan 7
146 Dr. Rahman Mulyawan Jumlah L P (10) (11) 185 100 16 4 19 2 7 1 20 3 44 16 16 1 4 1 28 4 10 3 10 3 35 12 7 2 28 10 39 7 8
14 8
8 5
19 3
21 1
22 6
11 2
03. Kelurahan Atambua Tenukiik Manuaman Manumutin Tulamalae Bardao Beirafu Lidak Umanen Fatubenao Fatukbot Rinbesi Sekretariat DPRD Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri Kementerian Agama Pengadilan Agama BPN BPS Lembaga Pemasyarakatan KPPN PNS Polri PNS Kodim Bandara Udara Kantor Pajak Inspektorat Kesbanglinmas 7 6 6 16 11 11 6 12 9 6 14 6 38
42 37
1 9
2 8
10 9
25 27
108 16
34 20
45 26
21 208
8 4
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga
38 8
25 12
27 85
108 1
16 7
34 6
20 11
46 1
26 5
21 8
208
37 1
9 5
5 2
8 7
7 27
8 12
85 1
7 6
11 1
5 8
10 9
147
Bappeda 63 11 Bapedalda 22 13 Badan Kepegawaian 33 31 Badan PMD 13 6 Dinas Kimpraswil 159 15 Dinas Infokom 41 17 Dinas Indag 66 13 Dinas Kependudukan 38 21 Dinas Budpar 31 13 Dinas Pendidikan 97 16 Disdik (Guru) 1.950 1.863 Dinas Kesehatan 227 240 Dinas Nakertrans 79 24 Dispenda 61 22 Dinas KB 98 30 Dishub 119 24 Distanbun 121 29 Diskanla 52 25 Dinas Pertambangan 48 9 Dinas Peternakan 73 35 Dinas Koperasi 38 6 Dinas Kessos 22 7 Dinas Kebersihan 35 25 Satpol PP 53 6 Kantor Arsip 11 8 Kantor Keta- hanan Pangan 46 10 148 Dr. Rahman Mulyawan
63 11
22 13
33 31
13 6
159 15
41 17
66 13
38 21
31 13
97 16
1.950 1.863 227
240 79
24 61
22 98
30 119
24 121
29 52
25 48
9 73
35 38
6 22
7 35
25 53
6 11
8 46
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 149 Kantor Perpustakaan 45 20
45 20
Kantor PDE 10
10 8
PD. Belu Bhakti 9
9 3
PDAM 2
2 5
RSUD Atambua 85
121
85 121
Akademi Perawat 18
18 4
Sekretariat KPU 12
12 5
BRI
31 9
31 9
BPD Betun
BPD Capem Atapupu
PLN
24 1
24 1
Telkom
Pos dan Giro
21 1
21 1
Pegadaian Ps Baru
6 4
6 4
Pegadaian Atambua
Pegadaian Betun
Asuransi Jiwa Sraya
1 Asuransi Bumi Putera
Perum Dolog Atambua
Bank Mandiri
BNI
4 2 4 2 Jumlah 4.683 3.011 573 147 130 22 5.495 3.246 Sumber: Kabupaten Belu dalam Angka 2009.
Dalam konteks pembangunan di daerah, masyarakat be- serta aparatur daerah Kabupaten Belu selalu berupaya memiliki kemampuan perencanaan yang cukup memadai. Di samping itu, aparat dan masyarakat dituntut untuk dapat mengambil bagian secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah mereka laksanakan sendiri. Dengan kata lain, masya- rakat dituntut untuk berpartisipasi dalam usaha pemeliharaan hasil-hasil pembangunan melalui kegiatan pengawasan secara ketat. 5.6.2. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dikepalai oleh seorang Bupati dan oleh seorang Wakil Bupati. Dalam menjalankan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah dan 3 (tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah, yakni Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, sertaAsisten Administrasi. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah(OPD) berdasarkan Perda Kabupaten Belu No.2/2008 adalah sebagai berikut: A. Sekretaris Daerah B. Asisten Tata Praja atau disebut Asisten I Membawahi: 1. 2. 3. 4. Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Desa Bagian Hukum Bagian Hubungan Masyarakat C. Asisten Ekonomi dan Pembangunan atau disebut Asisten II Membawahi: 150 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 1. 2. 3. 4. Bagian Ekonomi Bagian Pembangunan Bagian Bina Sosial Bagian Pemberdayaan Perempuan D. Asisten Administrasi atau disebut Asisten III Membawahi: 1. 2. 3. 4. Bagian Organisasi Bagian Keuangan Bagian Umum Bagian Perlengkapan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD berdasarkan Perda Kabupaten Belu No.3/2008 terdiri atas: Sekretaris Dewan yang membawahi: (1) Bagian Umum, (2) Bagian Persidangan dan Risalah, (3) Bagian Keuangan, (4) Bagian Hubungan Masyarakat, dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. Perda Kabupaten Belu No. 4/2008 membahas tentang dinas-dinas daerah. Di lingkungan Kabupaten Belu terdapat beberapa dinas sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Peternakan Dinas Pertanian dan Perkebunan 151
12. 13. 14. 15. Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pendapatan Daerah Lain halnya dengan Lembaga Teknis Daerah yang diatur melalui Perda KabupatenBelu No.5/2008, terdiri atas: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, (3) Badan Lingkungan Hidup, (4) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, (5) Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi, (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat, (7) Badan Keluarga Masyarakat, (9) Badan Kepe- gawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, (10) Inspektorat, (11) Rumah Sakit Umum Daerah, dan (12) Satuan Polisi Pamong Praja. Institusi atau lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu memiliki hubungan organisasional yang relatif baik. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah banyaknya putra-putra daerah yang menjadi pimpinan organisasi perangkat daerah. Pada umumnya, para putra daerah yang menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal ini sangat kon- sisten dalam melayani masyarakat yang ada di kawasan per- batasan. Namun berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya tidak semua lembaga yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu turut mengelola kawasan perbatasan. 5.6.3. Kepemimpinan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Belu dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh Wakil Bupati dan beberapa pimpinan organisasi pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis, gaya kepemimpinan Joachim Lopez sebagai seorang Bupati, 152 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga sangat dekat dengan bawahan dan masyarakat. Sebagai se- orang pemimpin wilayah yang sarat dengan kekurangan dan kemiskinan, Bupati sangat jarang memperlakukan birokrasi dan protokoler kepada bawahan maupun masyarakatnya. Lebih dari- pada satu kali penulis melihat Bupati Joachim Lopez berdialog di Balai Kota atau ruang kerjanya menerima masyarakatnya yang hanya berkaus, pakaian kumal, dan memakai sandal. Dalam pertemuan itu sangat terlihat profil pemimpin yang penuh kebapakan dan mengayomi masyarakatnya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Bupati Belu sangat menanggalkan seremonial yang bersifat formal. Model pemerintahan yang bersifat sentralistis dengan kekuasaan yang tidak terbatas, merupakan model pemerintahan yang sangat dijauhi oleh Joachim Lopez. Namun demikian, sistem hierarki kepemerintahan dilaksanakan sangat disiplin. Hierarki dan disiplin sangat membantu Bupati dalam mengen- dalikan tingkah laku aparat dan masyarakatnya, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Dengan demikian, pengen- dalian dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah maupun masyarakatnya, dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini sangat menguntungkan semua pihak, sebab berbagai penyimpangan maupun kemungkinan menuju penyimpangan, dapat dikontrol oleh Bupati dan masyarakat Belu sendiri. Keterikatan etnisitas sebagai putra daerah dengan masyara- kat nya, sangat membantu pula efektivitas kepemimpinan Bupati. Melalui keterikatan tersebut telah melahirkan minimnya per- bedaan pandangan dan kepentingan antara kepemimpinan Bupati dengan bawahan maupun masyarakat. Keterikatan yang baik ini banyak digunakan oleh Bupati dalam bentuk koordinasi nonformal. Melalui koordinasi ini telah memunculkan ikatan 153
solidaritas diantara aparatur pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Belu serta menjadi suatu sinergitas yang sangat positif dan saling menguntungkan semua pihak. 154 Dr. Rahman Mulyawan
Bagian 6 Catatan Kritis tentang Urgensi Beranda sebuah Negara Kajian-Kajian pustaka tentang implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, menunjukkan telah banyak konsep dan model yang diciptakan dan di- aplikasikan dengan hasil yang menggambarkan keung gulan dan kelemahan dari masing-masing konsep atau model tersebut. Dari sekian banyak konsep dan model yang diper- kenalkan para ahli, diantaranya Rondinelli dan Cheema (1983:30) mengemukakan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam wujud pelaksanaan pemerintahan daerah sangat bergantung pada hubungan pengaruh dari keempat factor, yaitu: Environmental Conditions, Interorgani- zational Relationships, Available Resources, dan Characteristic Implementing Agencies. Dampaknya dapat diukur melalui tiga hal berikut: Pertama, tercapainya tujuan kebijakan de- sentralisasi yang berwujud pelaksanaan pemerintahan daerah. Kedua, meningkatnya kemampuan lembaga peme- rintah daerah dalam hal perencanaan, memobilisasi sumber daya, dan pelaksanaan. Ketiga, meningkatnya produktivitas, pendapatan daerah, pelayanan terhadap masyarakat, dan
peran serta aktif masyarakat melalui penyaluran inspirasi dan aspirasi rakyat. Dari model yang mereka buat dapat diambil suatu benang merah bahwa para pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan berhasil-tidaknya suatu kebijakan, termasuk kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah yang diimplementasikan di daerah adalah kebijakan yang bersifat "top-down", yang sampai ke daerah melalui jalur komando dan rentang kendali langsung dari Jakarta ke kawasan perbatasan di Kabupaten Belu. implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pertahanan, dapat ditelusuri melalui pendekatan model "rasional bottom-up". Model kebijakan ini mengandalkan pendekatan keleluasaan, negosiasi, dan konsensus dalam implementasinya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana aparat pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan perbatasan ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, baik pada kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah. Untuk memahami bagaimana Bertolak dari berbagai model dan konsep yang dikemukakan berbagai pakar, penulis lebih sesuai dengan konsep Rondinelli dan Cheema yang lebih cocok digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan mencakup empat faktor utama yang strategis di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Setelah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuh- kan, maka dalam memaknai, menjelaskan, dan menganalisis data dimaksud, selanjutnya dihubungkan dengan keempat faktor yang dikemukakan Rondinelli dan Cheema. Tujuannya adalah untuk melihat apakah hal-hal yang memengaruhi keberhasilan tatakelola pemerintahan daerah di kawasan perbatasan, juga 156 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga ada diantaranya dan atau seluruhnya sama dengan yang di- kemukakan Rondinelli dan Cheema. Selain teori yang dikemukakan Rondinelli dan Cheema, penulisan pun menggunakan pendapat dari Sarundajang, yang mengemukakan tentang kondisi ideal dari pemerintah daerah. Kondisi ideal tersebut meliputi empat aspek utama yang ber- kaitan dengan kondusifnya lingkungan politik, manajemen pemerintahan, iklim sosial kemasyarakatan,dan lancarnya kegi- atan ekonomi pembangunan. Kondisi tersebut pada dasarnya sesuai dengan tiga tujuan besar yang harus dicapai dari penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema, yaitu;achievement of policy goals, effect on local administrative,dan effect on productivity, income, participation, and access to government service. Perpaduan teori yang dikemukakan Cheema dan Rondinelli serta Sarundajang telah mendukung untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Uraian Rondinelli dan Cheema sangat berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, seperti yang diungkapkan Stephen B. Jones, bahwa aspek administrasi dan manajemen pemerintahan adalah ber- sifat wajib untuk dilaksanakan. Teori dari Stephen B. Jones selanjutnya disesuaikan dengan paradigma pembangunan bidang pertahanan, yang meliputi pembinaan teritorial, intelijen, dan kemampuan tempur. Perpaduan antara teori Jones dengan paradigma pembangunan bidang pertahanan ini turut didukung oleh aspek-aspek yang terdapat dalam implementasi kebijakan, lingkungan sosial politik, hubungan antarorganisasi, yaitu sumber daya, dan karakteristik agen pelaksana. 157
6.1. Letak Geografis Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki posisi sangat strategis, selain sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak belum tergali (seperti minyak), juga dikarenakan berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kondisi yang sedemikian rupa menjadikan kawasan Belu sebagai salah satu beranda depan NKRI yang diprioritaskan pembangunannya. Selain itu, Kabupaten Belu merupakan salah satu dari lima kabupaten di Provinsi NTT, yang terletak di daratan Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berada di bagian paling Timur dari daratan Timor dan berbatasan langsung dengan Negara RDTL. Secara astronomis, Kabupaten Belu terletak pada koordinat 124o38'33'' BT sampai 125o11'23'' BT dan 08o56'30'' sampai 09o47'30''LS. Batas­batas geografis Kabupaten Belu adalah: Sebelah Utara : Selat Ombai. Sebelah Selatan : Laut Timor. Sebelah Timur : Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Sebelah Barat : Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Bentuk topografi wilayah Kabupaten Belu merupakan da­ erah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai- sungai yang mengalir ke Utara dan Selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Dari aspek kemampuan tanah, sebagian besar Kabupaten Belu bertekstur tanah sedang yang meliputi hampir seluruh wilayah dan sebagain kecil bertekstur tanah halus dan kasar. 158 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Di Kabupaten Belu terdapat beberapa sungai yang men- dukung kehidupan bagi masyarakat. Melalui beberapa sungai itulah masyarakat sangat menggantungkan bagi kebutuhannya sehari-hari untuk kepentingan konsumsi, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Tabel 6.1 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Belu No. Kecamatan Nama Sungai Panjang (km) 1 2 Malaka Barat Benenai Mota Delek 100 15 3 4 Malaka Tengah Baen Wedik 30 10 5 6 Malaka Timur Talimetan Motahoar 8 7 7 8 Tasifeto Barat Motabuik Luradik 41 10 9 Baukama 45 10 Tasifeto Timur Baukoek 10 11 Motumoru 15 12 13 Lamaknen Malibaka Welulik 50 18 14 Kota Atambua Talau 50 Sumber: Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, 2011. Keterangan: Sungai yang diberi tanda tebal merupakan sungai yang berada di kawasan perbatasan. Berdasarkan Tabel 6.1, dapat diketahui bahwa pada dasar- nya sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belu memiliki ukuran yang panjang, namun kondisi sungai tersebut pada umumnya kering sehingga kurang optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. 159
Sungai-sungai yang ada di kawasan perbatasan sering menim- bulkan masalah antara kedua negara (RI-RDTL), karena sering digunakan oleh masyarakat yang berasal dari kedua negara untuk mencari ikan atau beternak yang sering melanggar batas antarnegara. Digunakannya sungai yang kering tersebut, dika- renakan menjadi suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama, jauh sebelum Timor Leste berpisah dengan Indonesia. Masalah pengelolaan daerah aliran sungai ini semakin me- nonjol ketika tentara Timor Leste menembak warganegara Indonesia yang sedang melakukan pencarian ikan dan kayu bakar di daerah perairan sungai di sekitar Turiskain. Tentara Timor Leste berpendirian bahwa mereka adalah penyelundup dan bukan pelintas tradisional. Kasus ini walaupun telah me- newaskan dua orang warga negara Indonesia, tetapi tidak pernah tuntas penyelesaian masalahnya. Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan akan dapat diminimalisasiapabila terdapat sebuah peraturan daerah yang khusus mengatur kawasan perbatasan, sehingga berbagai masalah termasuk konflik yang ada di dalamnya dapat ditun­ taskan secara cepat dan tepat. Namun dari keterangan para pihak terkait, Kabupaten Belu belum memiliki peraturan daerah yang khusus membahas kondisi wilayahnya sebagai daerah perbatasan antarnegara. Pada dasarnya kebijakan yang ada di Kabupaten Belu sudah menyesuaikan dengan kondisi dan konsekuensi sebagai wilayah perbatasan. Jadi, tidak ada peraturan daerah yang khusus mengatur masalah perbatasan. Kabupaten Belu memiliki kebi- jak an pengelolaan sebagai kawasan perbatasan dalam misi 160 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga pembangunan Kabupaten Belu 2009-2014 dan lima pilar pem- bangunan 2009-2014.50 Perda yang secara khusus mengatur itu memang tidak ada, tetapi banyak program kerja yang memfokuskan di daerah perbatasan. Ini sudah diketahui Bupati. Mungkin di masa depan ada peraturan daerah yang khusus mengatur daerah perbatasan, tetapi itu juga bergantung pimpinan yang akan datang.51 Mengenai hal itu (perda yang khusus tentang pengelolaan kawasan perbatasan) memang tidak ada, tetapi di Bappeda me- miliki fungsi untuk senantiasa melakukan rencana pembangun- an pada wilayah-wilayah yang ada di perbatasan. Fokus utama Bappeda bukan hanya kepada daerah perbatasan antarnegara, mengingat perbatasan antarkabupaten juga memiliki permasa- lahan yang hampir sama, seperti di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bappeda melihat bahwa kondisi di daerah-daerah per- batasan tersebut memiliki karakter yang seragam, mengingat bercirikan ketertinggalan dalam aspek pembangunan di segala bidang. Hal ini pun ditunjang oleh kondisi alam yang kurang mendukung, sehingga masyarakat lebih banyak terbelenggu oleh kemiskinan. Suatu saat memang diperlukan adanya perda yang secara khusus mengatur masalah tersebut, walau sekarang semua masalah itu sudah menjadi kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang di daerah berada di tingkat provinsi. BNPPD NTT berada di Kota Kupang. Namun keberadaan lembaga tersebut belum begitu efektif, mengingat belum satu tahun berdiri.52 50	Hasil	wawancara	dengan	Bupati	Belu	di	Kantor	Bupati	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. 51	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Badan	Kesbang	Linmas	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Kesbang	Lin- mas	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. 52	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Sosial	Budaya	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor Bappeda	di	Kota	Atambua	pada	11	Juni	2011. 161
Dinas PU juga punya tugas untuk memprioritaskan pem- bangunan di wilayah perbatasan.53 Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak, Peme- rintah Kabupaten Belu terindikasi masih belum menganggap perlu adanya sebuah peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan kawasan perbatasan. 6.2. Wilayah Administrasi Pemerintahan Secara administratif, Kabupaten Belu memiliki luas wilayah 2.445,57 km2atau 5,16 % dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terbagi ke dalam24 kecamatan, 12 kelurahan, dan 196 desa (pasca pemekaran). Sedangkan untuk total luas wilayah desa-desa yang berbatasan langsung dengan RDTL (28 desa), luasnya sekitar 489,94 km2 atau 20,03% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Walaupun Kabupaten Belu terdiri atas 24 kecamatan, dari segi luas dapat dikatakan tidak terlalu luas. Hal ini dapat dilihat antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya berjarak sangat dekat. Dengan masih minimnya kendaraan roda empat maupun roda dua di Kabupaten Belu, semakin memperlancar perjalanan dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Dikarenakan masih sangat lenggangnya suasana dalam wilayah Kabupaten Belu, maka waktu terlama menempuh lokasi yang dituju oleh warga Belu adalah selama 2 jam. Waktu selama itu dirasakan apabila warga Belu berangkat dari pusat pemerintahan yang ada di kota menuju wilayah perbatasan di Motamasin. Waktu tempuh selama 2 jam bukan dikarenakan oleh jauhnya antara dua lokasi, jalan yang namun disebabkan oleh masih buruknya 53	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Bina	Marga	Dinas	PU	dan	Perumahan	Kabupaten	Belu di	Kantor	Dinas	PU	dan	Perumahan	di	Kota	Atambua	pada	11	Juni	2011. 162 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga menghubungkan wilayah perbatasan dengan ibukota Kabu- paten Belu. Secara umum rentang kendali yang dilakukan oleh pimpinan wilayah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terlalu mengalami kesulitan, mengingat jarak antarinstansi maupun jarak antarwilayah kecamatan dan desa yang dapat dikatakan tidak terlalu jauh. Salah satu ciri wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Belu adalah memiliki luas wilayah yang gersang serta ditunjang oleh kurangnya fasilitas untuk melaksanakan pelayanan umum. Pada umumnya wilayah administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu sangat jauh dari kondisi yang ideal bagi sebuah organisasi pemerintah yang memiliki tugas utama pengabdian dalam melayani masyarakat umum. Selain fasilitas yang minim, dalam kantor pemerintahan masih sangat sulit menemukan penataan administrasi dan tatanaskah dinas yang teratur serta tertib. Dikarenakan penataan adminis- trasi yang kurang baik, maka pengelolaan manajemen kearsipan pun masih jauh dari yang diharapkan. Tabel 6.2 Luas Wilayah Kabupaten Belu Per Kecamatan Tahun 2009 (Pasca Pemekaran) No Kecamatan Luas (km2) Persentase 1 2 3 Wewiku 4 Weliman 5 6 7 8 Malaka Barat Rinhat Malaka Tengah Sasita Mean Io Kufeu Botin Leobele 87,41 151,72 97,90 88,25 168,69 65,48 67,79 39,03 3,57 6,20 4,00 3,61 6,90 2,68 2,77 1,60 163
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Malaka Timur Laen Manen Rai Manuk Koba Lima Koba Lima Timur Tasifeto Barat Kakuluk Mesak Nanaet Dubesi Kota Atambua Atambua Barat Atambua Selatan Tasifeto Timur Raihat Lasiolat Lamaknen Lamaknen Selatan 83,28 94,02 179,42 120,95 96,11 224,19 187,54 60,25 24,90 15,55 15,73 211,37 87,20 64,48 105,90 108,41 3,41 3,84 7,34 4,95 3,93 9,17 7,67 2,46 1,02 0,64 0,64 8,64 3,57 2,64 4,33 4,43 Kabupaten Belu 2445,57 100,00 Sumber: Kabupaten Belu dalam Angka, 2009. Berdasarkan Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa luas keca- matan di Kabupaten Belu hampir memiliki luas yang merata. Kondisi ini lebih banyak disebabkan adanya kebijakan penataan wilayah yang mengarah pada pemerataan luas wilayah serta secara konsisten dilaksanakan oleh pihak Pemda Belu. Namun konsistensi penataan wilayah ini ternyata belum diimbangi dengan meratanya kualitas pembangunan sarana dan fasilitas terhadap daerah-daerah yang berada di kawasan perbatasan. Hal ini dapat terlihat dari pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih yang sangat kurang optimal dan berkualitas rendah, sehingga daerah-daerah yang berada di kawasan perbatasan sangat terlihat kondisinya serba terbelakang. 6.3. Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkret dan dapat diukur, perlu ada suatu indikator yang dapat digunakan sebagai 164 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga acuan pencapaian visi secara makro terhadap kinerja program prioritas yang telah dilakukan. Pencapaian indikator tidak hanya merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Belu, tetapi Peme- rintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT pun turut berkontribusi di dalamnya. Program harus dilaksanakan melalui koordinasi antarlembaga OPD. Dengan adanya koordinasi telah menanda- kan adanya hubungan antarorganisasi yang baik serta tidak berjalan masing-masing. Pembangunan di Kabupaten Belu perlu dilaksanakan secara integratif antarorganisasi, mengingat kondisi dan permasalahan di Kabupaten Belu sungguh sangat kompleks dan tidak mungkin dituntaskan oleh satu OPD saja. Terlebih de- ngan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pertahan- an, yang perlu pula melibatkan kekuatan TNI dan kepolisian. Kabupaten Belu telah menetapkan 4 (empat) indikator yang menjadi acuan dalam pembangunannya. Empat indikator utama yang digunakan untuk menjadi acuan keberhasilan prog- ram prioritas pengembangan pengelolaan kawasan di perba- tasan RI-Timor Leste, yaitu: (1) Indikator Kinerja Program Bidang Pemulihan Kamtibmas dan penanganan pengungsi di perbatasan yang meliputi: (a) Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kon- dusif di kawasan perbatasan, (b) berkurangnya intensitas gangguan kelompok separatis bersenjata di perbatasan, (c) tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat TNI/Polri dan pemerintah seiring dengan pulihnya situasi keamanan dan ketertiban, (d) terciptanya stabilitas keamanan, baik terhadap ancaman internal mau- pun eksternal. (2) Indikator Kinerja Program Bidang Pengembangan Sarana Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang meliputi: (a) Meningkat- 165
nya derajat kesehatan dan kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat perbatasan, (b) meningkatnya tingkat kesejah- teraan dan kehidupan ekonomi masyarakat perbatasan, (c) terjalinnya interaksi antarmasyarakat perbatasan secara harmonis, (d) berkurangnya kesenjangan sosial dan eko- nomi di masyarakat. (3) Indikator Kinerja Program Bidang Pengembangan Lembaga Pengelolaan Perbatasan, yang meliputi: (a) Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelo- laan perbatasan, (b) terciptanya ketertiban dan keteraturan pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan oleh instansi pemerintah dan swasta, (c) meningkatnya profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam penataan ruang serta pengelolaan perbatasan secara terpadu, (d) tersusunnya pedoman perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan tupoksi masing-masing dinas/instansi terkait. (4) Indikator Kinerja Program Bidang Pembangunan Sarana Infra struktur Wilayah yang meliputi: (a) Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD, (b) berkembangnya sentra- sentra industri kecil (home industry) serta jaringan informasi dan akses pasar, (c) meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha-usaha kecil dan koperasi, (d) meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, (e) terbukanya akses lembaga keuangan dan sistem kredit yang terhadap mendorong usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Konsepsi penataan kawasan perbatasan Kabupaten Belu diarahkan pada upaya pengembangan kesejahteraan masya- rakat yang didukung oleh kestabilan aspek pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan. Dengan demikian, pende- 166 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga katan pengembangan kawasan perbatasan ini menekankan pada prosperity and security approach. Dalam mengaktualisasi- kan pendekatan pengembangan yang sedemikian rupa, maka pendekatan tersebut diejawantahkan ke dalam rencana-rencana pengembangan dalam berbagai aspek, meliputi pengembangan kependudukan dan sosial budaya, pengembangan aspek struk- tur dan pola pemanfaatan ruang, aspek sarana prasarana, pengembangan pintu-pintu perbatasan, dan aspek lainnya. Selan- jutnya dari rencana-rencana pengembangan ini dapat diturunkan ke dalam indikasi program pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Belu. Program pembangunan merupakan penjabaran kebijakan dan rencana pengembangan ruang yang telah ditentukan ke dalam program-program pembangunan yang akan menjadi acuan serta komitmen pemerintah dalam melaksanakan pem- bangunan. Penyusunan program tidak terlepas dari program- program yang telah disusun secara multisektoral dalam pe- ngembangan kawasan perbatasan Kabupaten Belu. Dengan demikian, fungsi pelaksanaan program ini menjadi acuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabu- paten Belu dalam menyusun dan melaksanakan program lima tahunan dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Namun seperti yang telah diuraikan, bahwasanya perma- salahan yang terdapat di Kabupaten Belu sangat kompleks. Salah satu permasalahannya adalah pembiayaan yang terbatas untuk mendanai program pembangunan yang akan dilaksana- kan. Selain itu, perhatian pemerintah pusat untuk mengucurkan dana alokasi khusus (DAK) dalam membantu membiayai ber- bagai program peningkatan kualitas pembagunan sarana dan prasarana fisik, masih sangat minim. Dengan kata lain, kawasan perbatasan masih termarjinalkan oleh pemerintah pusat. 167
6.4. Skenario Pendekatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara umum dalam pembangunan kawasan perbatasan diper- lukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perba- tasan yang menyeluruh (holistic), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat kabupaten/ kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui pe- nyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara hori- sontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional. Pembangunan di kawasan perbatasan secara spesifik dapat menggunakan berbagai macam skenario guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Namun pada dasarnya pembangunan kawasan per- batasan harus mampu menuntaskan 3 (tiga) permasalahan besar yang ada di wilayah perbatasan. Tiga masalah utama yang ada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Belu dengan Timor Leste adalah (1) kesenjangan pembangunan, (2) deliniasi batas yang tidak jelas, dan (3) masalah stabilitas keamanan wilayah. Pelintas batas ilegal merupakan masalah yang paling sering muncul, namun Pemda Kabupaten Belu tidak bisa berbuat ba- nyak sehubungan batas antarnegara dengan Timor Leste dapat dikatakan banyak yang dibatasi oleh tanaman atau halaman biasa yang mempermudah warga untuk melintas tanpa mele- wati PLB atau menggunakan paspor. Hal ini sering digunakan 168 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga oleh yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penye- lundupan.54 Masalah nasionalisme tidak terlalu dikhawatirkan, mengingat mereka cinta Indonesia. Masalah ekonomi yang perlu diperha- tikan. Tidak sedikit pedagang dari Timor Leste berbelanja di Atambua, tetapi dijual lagi di Dilli karena menguntungkan. Apa yang dilakukan itu sebetulnya telah mengambil sebagian hak warga Belu.55 Masalah pelintas batas, mereka pada umumnya tidak me- mi liki pas (kartu izin) untuk masuk atau keluar Indonesia. Mereka bukan penjahat, mereka melakukan itu karena masih satu ke- luarga dengan yang akan dikunjunginya. Ada keponakan ke pamannya, ada cucu ke kakeknya, dan sebagainya. Mereka mela kukan itu karena kedekatan keluarga. Pelintas ilegal ini biasanya melintas lewat jalan-jalan kecil yang jauh dari peng- awasan aparat TNI. Masalah lainnya, yaitu tanah ulayat, DAS Malibaka, eks pengungsi, penyelundupan, fasilitas PLB, belum lagi kemiskinan, kesehatan, faktor alam, dan sebagainya.56 Masalah di wilayah perbatasan, dalam kacamata ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) itu sangat banyak.57 Kalau dalam catatan yang ada, tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi. Ini tidak aneh, karena disini masih banyak dipengaruhi oleh minuman keras. Tetapi hukum tetap harus ditegakkan.58 54	Hasil	wawancara	dengan	Bupati	Belu	di	Kantor	Bupati	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. 55	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Badan	Kesbang	Linmas	Kabupaten	Belu	di	Kantor	Kesbang	Lin- mas	di	Kota	Atambua	pada	9	Juni	2011. 56	Hasil	wawancara	dengan	Kepala	Bidang	Sosial	Budaya	Bappeda	Kabupaten	Belu	di	Kantor Bappeda	di	Kota	Atambua	pada	11	Juni	2011. 57 Hasil	wawancara	dengan	Kasdim	1605/Belu	di	Kantor	Kodim	1605	di	Kota	Atambua	pada	12	Juni	2011. 58 Hasil	wawancara	dengan	Wakapolres	Belu	di	Kantor	Polres	Belu	di	Kota	Atambua	pada	12	Juni	2011. 169
Skenario yang dapat digunakan untuk menangani tiga permasalahan tersebut, perlu memiliki fokus utama atau skala prioritas permasalahan yang akan ditangani. Skenario pemba- ngunan dibangun berdasarkan kesepakatan dan koordinasi antarlembaga secara integratif. Adanya koordinasi cenderung memudahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang harus dilaksanakan. Adanya ego antarlembaga sudah bukan saatnya untuk dipertahankan, mengingat permasalahan yang dihadapi adalah multi-dimensi serta adanya kewajiban untuk semakin meningkatkan kualitas kesejahteraan dan keamanan warga masyarakat. Terdapat 3 (tiga) skenario yang digunakan untuk memba- ngun kawasan perbatasan di Kabupaten Belu. Rincian scenario diuraikan pada Tabel 6.3, yang membedakan antara skenario dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan gabungan. Dari setiap skenario terdapat keuntungan dan kerugian maupun kekuatan dan kelemahannya. Secara rinci perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 170 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Tabel 6.3 Alternatif Skenario Pendekatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Belu Skena- rio Skala Prioritas Fokus Wilayah Strategi Pembangunan Keterangan I II Pendekatan Keamanan Pendekatan Kesejahteraan Darat Pesisir Pantai/Laut Sungai Utara Selatan Pembangunan terbatas di area patok dan garis batas (Critical Boundary/ Borders/Security Belt) Disertai dengan Revitalisasi sumber National daya nelayan pesisir Character Building dan penguatan pos per- batasan serta sarana pendu- kungnya Ratifikasi batas di DAS Menjadi kawasan perdagangan, industri, dan jasa Menjadi kawasan pertanian/agropolitan III Gabungan Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan Integrated Area Kawasan industri atau Free Trade Zones Sumber: Analisis Penulis (2011) Di dalam merumuskan konsepsi pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Belu, perlu dirumuskan skenario pende- katan yang digunakan dalam pengembangan kawasan perba- tasan Kabupaten Belu. Berdasarkan kondisi perkembangan kawasan perbatasan Kabupaten Belu, dapat dirumuskan tiga alternatif skenario pendekatan pengembangan kawasan perba- tasan Kabupaten Belu yang berlandaskan kepada berbagai per- masalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masya rakat, maupun pemerintah pusat. Skenario yang dapat dikem bang- kan, meliputi security approach (pendekatan keamanan), prosperity 171
approach (pendekatan kesejahteraan), dan security and pros- perity approach (pendekatan keamanan dan kesejah teraan). 1. Security Approach (Pendekatan Keamanan) Skenario pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan pendekatan keamanan lebih menekankan pada upaya terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan per- tahanan keamanan. Pendekatan ini menekankan pada pengem- bangan sarana prasarana dan pemanfaatan ruang yang lebih menekankan fungsi pertahanan dan keamanan. Pendekatan keamanan ini mengarahkan pada upaya pengembangan sistem pertahanan dan keamanan darat dan laut. Pendekatan keamanan yang memfokuskan kepada security oriented development program, dilakukan melalui strategi yang mengantisipasi terjadinya: (a) Positional Boundary Dispute (Per- selisihan yang disebabkan pergeseran posisi garis batas), (b) Resources Boundary Dispute (Perselisihan yang disebabkan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, ikan, tambang, dan air), (c) Territorial Boundary Dispute (Perselisihan yang disebabkan masalah kepemilikan serta kedaulatan suatu wilayah), (d) Menghentikan model penjajahan oleh pihak asing melalui bantuan terselubung dengan konsep "for their own benefit, and for their own interest". Secara umum pendekatan yang ditempuh meliputi: (a) Peningkatan pos keamanan darat dan pengembangan sarana prasarana pertahanan dan keamanan di sekitar laut (pantai), dilakukan melalui pendekatan yang me- ngembangkan pos keamanan. Minimal dalam satu kecamatan perbatasan terdapat satu pos keamanan, sehingga coverage area pengawasan keamanan sema- 172 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga kin rapat untuk meminimalisasi terjadinya gangguan keamanan dari negara tetangga. Sedangkan pende- katan untuk kawasan laut dilakukan dengan mengem- bangkan sistem keamanan yang berbasis ke laut. Pen- de katan ini diterjemahkan dengan mengem bangkan sarana prasarana pertahanan dan keamanan di sekitar pantai yang berbatasan dengan RDTL. Disamping itu, memberdayakan nelayan laut untuk turut dalam pro- ses menjaga keamanan di laut. b) Peningkatan fasilitas keimigrasian untuk pengendalian sekaligus mendukung kelancaran arus masuk barang dan masyarakat. (c) Penerapan sanksi yang tegas terhadap bentuk pelang- garan, sebagai wujud pengendalian pemanfaatan ruang, baik praktek illegal loging maupun illegal fishing. 2. Prosperity Approach (Pendekatan Kesejahteraan) Skenario pengembangan kawasan dengan menekankan aspek kesejahteraan lebih menekankan pada upaya untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian, arah- an pembangunan dan pengembangan kawasan dialokasikan untuk dimanfaatkan memperoleh kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan yang memfokuskan kepada people oriented development program, dilakukan melalui stra- tegi: (a) Percepatan penuntasan masalah delimitasi wilayah, (b) pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi wilayah, (c) percepatan pengembangan aksesibilitas wilayah, (d) pening- katan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, (e) pening- katan sarana dan prasarana dasar wilayah, (f) pengembangan 173
komoditas sektor-sektor unggulan daerah dan peluang inves- tasi, (g) pengembangan kegiatan ekonomi yang berpusat di sektor produksi, pengolahan, dan distribusi, (h) pembangunan sektor ekonomi berbasis kerakyatan Beberapa contoh kegiatan dari strategi tersebut adalah: (1) Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pertumbuhan di daerah perbatasan, (2) membangun infrastruktur sosial ekonomi dasar yang berguna bagi percepatan pengembangan wilayah perbatasan, serta membuka isolasi wilayah bagi pela- yanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat perbatasan berupa peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan ko- munikasi, (3) meningkatkan produk unggulan di kawasan perba- tasan, seperti intensifikasi tanaman padi, jagung, jambu mete, kemiri, dan unggulan lainnya yang mengarah kepada usaha agribisnis. Membangun kawasan wisata alam dan budaya dengan didukung sarana rekreasi, olahraga lengkap dengan fasilitas pendukung seperti hotel dalam bentuk sebuah resort otorita. Dengan kondisi fisik alam dan sosial ekonomi masyarakat, maka pendekatan kesejahteraan ini dituangkan pada pengembangan dua zona pengembangan kawasan ekonomi, meliputi: (1) Pengembangan Zona Utara Kabupaten Belu sebagai PKN dengan fungsi utama pengembangan jasa dan perdagangan. Pendekatan ini seiring dengan karakteristik wilayah Kabu- paten Belu bagian Utara dengan adanya Kota Atambua sebagai PKN yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala regional. Disamping itu, ditunjang dengan keberadaan pela buhan Atapupu dan potensi pengembangan industri berbasis sumberdaya alam. 174 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga (2) Pengembangan Zona Selatan Kabupaten Belu sebagai Zona Kegiatan Ekonomi, meliputi pengembangan zona kawasan berbasis pertanian dan agro industri. Pengembangan zona kegiatan ekonomi ini diarahkan pada pengembangan akti- vitas berbasis pertanian. Hal ini ditunjang dengan kondisi fisik alam yang mendukung pengembangan pertanian dan kelautan. 3. Security and Prosperity Approach (Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan) Di masa lalu pengelolaan kawasan perbatasan lebih menekanan kepada aspek keamanan (security approach), sedangkan saat ini kondisi keamanan regional relatif stabil, sehingga pengem- bangan kawasan perbatasan perlu pula menekankan kepada aspek-aspek lain diluar aspek keamanan, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengelolaan kawasan perba- tasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan sumber pendapatan ne- gara, dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah negara tetangga, sekaligus menangkap peluang ekonomi dari negara tetangga. Oleh karena itu, pengembangan kawasan per- batasan melalui pendekatan kesejahteraan sekaligus pendekat- an keamanan secara serasi perlu dijadikan landasan dalam pe- nyusunan berbagai program dan kegiatan di kawasan per ba tasan pada masa yang akan datang. Pendekatan Securityand Prosperity Approach menekankan pada perpaduan kedua pendekatan, meliputi pendekatan ke- amanan dan pendekatan pengembangan kesejahteraan. Dengan demikian, pengembangan sistem pertahanan dan keamanan 175
akan berjalan beriringan dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Gabungan pendekatan keamanan dan kesejah- teraan dilakukan guna meningkatkan kualitas sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara, meng- ingat kawasan teritorial perlu dibangun dan dikelola guna ke- pentingan kesejahteraan maupun bagi kepentingan pertahanan negara. Strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengimplemen- tasikan skenario 3 adalah: (a) Mengembangkan wilayah strategis yang sudah ada dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial cepat tumbuh, berdasarkan ke- unggulan geografis dan produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar lokal, regional, dan global; serta mendorong perkembangan fungsinya sebagai andalan pembangunan ekonomi wilayah dan peng- gerak kegiatan ekonomi kawasan sekitarnya, (b) meningkatkan kompetensi dan daya saing kegiatan usaha, serta produktivitas komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh di berbagai daerah, (c) meningkatkan ekonomi masyarakat di perbatasan, (d) peningkatan sarana dan prasarana sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, (e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah perbatasan dan ke daerah-daerah pedesaan, baik darat, laut, dan udara, 176 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga (f) peningkatan upaya pembinaan politik untuk mening- katkan nasionalisme dan rasa kebangsaan Indonesia, (g) menciptakan iklim investasi kondusif yang memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke daerah per- batasan. Selain menjadi kawasan agropolitan, alternatif lain yang akan membawa kawasan perbatasan di Kabupaten Belu jauh lebih baik adalah menjadi zona atau kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zones). Alternatif ini jauh lebih baik, disebabkan: (a) Kegiatan di dalam kawasan lebih terfokus kepada kegiatan ekspor barang dan jasa, (b) perlakuan pembelian dari dalam negeri umumnya di- akui sebagai impor, (c) menarik investor asing dengan pembebasan bea masuk dan PPN, (d) otoritas kawasan berada di tangan Pemerintah Pusat (bukan otoritas Pemda Kabupaten Belu atau Provinsi NTT), sehingga rentang kendali Pusat ke Wilayah Perbatasan menjadi semakin dekat dan mudah, (e) pembangunan di wilayah perbatasan akan banyak di- biayai atau bersumber dari APBN, (f) cukup membutuhkan luas wilayah kurang dari 50 hektar, (g) pembangunan pelabuhan dan bandara menjadi prioritas oleh Pusat. Selain Free Trade Zones, terdapat beberapa alternatif lain- nya namun penulis beranggapan agak kurang sesuai apabila diterapkan di kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Belu, 177
mengingat sangat dibutuhkan berbagai koordinasi dan kerja- sama dari berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat yang diwakili oleh berbagai kementerian disertai dengan peningkatan anggaran dalam APBN sampai Pemerintah Provinsi yang perlu terus melakukan pembinaan serta bantuan kepada Pemda Kabupaten Belu dalam aspek pembiayaan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat yang dapat dikatakan masih belum maksimal dalam melayani masyarakat. Free Trade Zones dapat dikatakan sebagai alternatif yang sangat tinggi pembiayaan dan pengembanganya. Hal ini hanya dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Pusat memiliki keinginan dan komitmen yang sangat kuat untuk memajukan wilayah Kabupaten Belu sebagai kawasan perbatasan yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan daerah-daerah lain- nya. Selain model atau konsep Free Trade Zones, terdapat alter- natif lainnya. Alternatif lain tersebut, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 6.4. 178 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Tabel 6.4 Alternatif Model Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Export Processing Zones Special Economic Zones Kawasan Industri Tujuan: Ekspor Luas Lokasi: 20-1.600 ha dekat dengan pelabuhan dan bandara Jenis Kegiatan: Terutama untuk bidang manufaktur Tujuan Pasar: Ekspor Perlakuan Pembelian dari Dalam Negeri: Diperlakukan sebagai pembelian dalam negeri dan dikenai PPN Tujuan: Pengembangan integrasi untuk investasi dan lapangan kerja Luas Lokasi: 20- 40.000 ha di lokasi campuran Jenis Kegiatan: Berbagai jenis kegiatan (pertanian, industri, jasa, pariwisata) Tujuan Pasar: Multi pasar, ekspor, domestik, atau di dalam zona tersebut Tujuan: Pengembangan industri Luas Lokasi: < 100 ha di lokasi campuran Jenis Kegiatan: Industri Tujuan Pasar: Ekspor dan domestik Perlakuan Pembelian dari Dalam Negeri: Diakui sebagai pembelian dari dalam negeri Otoritas dan Kawasan: Umumnya dibawah pemerintah pusat atau pemda setempat Perlakuan Pembelian dari Dalam Negeri: Sebagai impor ke SEZ, bebas dari bea masuk dan PPN Otoritas dan Kawasan: Umumnya di bawah pemerintah pusat atau pemda setempat Otoritas dan Kawasan: Otoritas khusus untuk kawasan, terpisah dari otoritas pemda setempat Sumber: Analisis Penulis (2011) Memperhatikan uraian pada Tabel 6.4, dapat dilakukan ber- bagai skenario pembangunan di kawasan perbatasan. Skenario pengembangan kawasan perbatasan tersebut, diantaranya: 179
(1) Kawasan perbatasan tetap mengedepankan fungsi perta- hanan mengingat ancaman dari dalam dan luar yang poten- sial, sedangkan keadaan keamanan negara belum stabil. Pen dekatan ini mengarahkan pengembangan pos keaman- an darat dan laut untuk menjaga pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan. Disamping itu, didukung pengem- bangan zona kawasan perbatasan dengan mengalokasikan kawasan lindung keamanan di sekitar kawasan perbatasan. (2) Kawasan perbatasan lebih mengedepankan fungsi ekonomi, yaitu pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa, agro industri,serta didukung pengembangan sarana prasarana untuk mempercepat perkembangan ekonomi regional. Dengan memperhatikan potensi dan kendala wilayah, serta situasi pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan Kabu- paten Belu, maka skenario pendekatan pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Belu diarahkan melaluipengembangan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan untuk menggerak- kan ekonomi wilayah yang pada umumnya dalam kondisi serba kekurangan atau jauh dari garis sejahtera. Selain itu, skenario pengembangan kawasan perbatasan memperhatikan sistem pertahanan dan keamanan di sekitar kawasan perbatasan untuk meminimalisasi ancaman dari negara tetangga serta potensi gangguan keamanan dari para pelaku kriminalitas yang dilaku- kan oleh warga Indonesia sendiri. Berdasarkan hal tersebut, skenario pendekatan pembangunan kawasan perbatasan lebih tepat diarahkan melalui pendekatan Security and Prosperity Approach. 180 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 6.5. Rencana Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Aspek kelembagaan pengelolaan kawasan perbatasan negara merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang sangat penting, mengingat kawasan perbatasan negara sangat strategis, baik secara geopolitik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan nasional.Kabupaten Belu sebagai wilayah yang perbatasan dengan negara lain, maka penataan kelembagaan hendaknya juga diperkuat mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga di desa-desa yang termasuk dalam kawasan perbatasan. Kelembagaan yang dibentuk juga diharapkan mam- pu menyerap lebih banyak dan lebih objektif serta menjamin aspirasi seluruh elemen pembangunan, khususnya masyarakat yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Rencana pengembangan kelembangaan berorientasi pada upaya peningkatan kinerja kelembagaan (bila kelembagaan telah terbentuk) dan pembentukan kelembagaan (bila lembaga belum terbentuk). Cakupan tugas dan model kelembagaan di- bentuk melalui dukungan konsisten dengan kebijakan nasional yang mewakili tugas-tugas yang menjadi kewenangan pusat di wilayah perbatasan pada era otonomi daerah. Cakupan kegiatan yang dikelola kelembagaan terkait de- ngan upaya-upaya peningkatan perkembangan pembangunan perbatasan, yang terkait dengan negara tetangga, yaitu: (1) Meningkatkan efektivitas kerjasama bilateral, terutama yang berkaitan dengan pengendalian perdagangan perba- tas an dan pemanfaatan PLB, (2) meningkatkan koordinasi pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan dengan menggunakan satu sistem koor dinasi pembangunan, 181
(3) koordinasi dengan kelembagaan pengelola pintu masuk perbatasan dan pihak pengelola keamanan kawasan per- ba tasan, (4) koordinasi pengelolaan prasarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang berfungsi pelayanan di dalam wilayah dan pelayanan negara tetangga, (5) secara khusus mewakili kepentingan pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi teknis di kawasan perbatasan. Kelembagaan yang berfungsi untuk mengatur masalah per batasan, seharusnya melibatkan negara-negara yang saling berbatasan satu sama lain. Dengan kata lain, kelembagaan yang mengatur masalah perbatasan antara Indonesia dengan RDTL harus melibatkan pemerintah Indonesia dan RDTL (RI-RDTL Forum). Kelembagaan ini merupakan institusi yang dihasilkan melalui perjanjian kerjasama (Joint Commision for Bilateral Coo- peration), sehingga lembaga yang terbentuk menjadi Join Border Commitee (Komisi Bersama Perbatasan). Untuk penyelesaian masalah yang timbul di perbatasan, sebaiknya Join Border Commiteemelakukan pertemuan setiap tahun. Pihak Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan dari pihak tetangga (RDTL) dipimpin Menteri Luar Negeri atau Menteri Dalam Negeri. Pada tingkat daerah dibentuk Border Liaison Meeting, yaitu kelembagaan tempat dilakukannya pertemuan antarpejabat per ba tasan yang dilangsungkan sekali dalam setahun untuk membahas segala permasalahan secara periodik (dari waktu ke waktu) yang terjadi di perbatasan (Critical Border). 182 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Selanjutnya, jika ada masalah aktual yang terjadi di perba- tasan, sehingga perlu penanganan segera (kalau menunggu dari pusat agak lama, padahal keputusan harus segera diambil), maka dibentuk forum yang disebut Border Liaison Officer Meeting (BLOM), yaitu pertemuan di perbatasan oleh antarpejabat teknis yang menangani perbatasan untuk memecahkan masalah- masalah yang ada (biasanya masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan secara cepat). PLB, selain membantu BLOM, pada intinya melaksanakan fungsi-fungsi karantina, bea cukai, imigrasi, dan keamanan (QCIS), sedangkan PPLB hanya melaksanakan fungsi pengawasan (lebih fokus kepada masalah keamanan), tanpa melakukan kegiatan administrasi dan keuangan seperti yang dilakukan oleh QCIS. Kegiatan PPLB dikoordinasi dan dikendalikan oleh komandan/ pemimpin yang ada di PLB. Pengembangan kawasan pintu perbatasan di Kabupaten Belu-RDTL secara umum dilandasi oleh pendekatan pertahanan keamanan, karena pada pokoknya masyarakat kedua negara tidak dapat secara sembarangan masuk dalam wilayah negara lain di sepanjang garis perbatasan, kecuali melalui pintu-pintu perbatasan resmi dengan dokumen lintas batas yang resmi.PLB dapat dikatakansebagai lembaga yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, mengingat fungsinya sebagai "penjaga pintu gerbang negara" serta menerapkan kebijakan "on the arrival inspection"secara ketatkepada manusia, barang, dan dokumen pendukungnya yang masuk ke Indonesia atau sebalik- nya (keluar wilayah Indonesia). Fungsi ini perlu dilaksanakan guna mengamankan hak-hak negara dalam aspek keuangan, seperti pajak dan pungutan lainnya serta mencegah segala ma- cam tindakan yang diperkirakan akan dapat merugikan atau mengganggu stabilitas dan keamanan negara. 183
Untuk melaksanakan fungsinya secara maksimal, maka PLB diwajibkan memiliki sarana pendukung yang memadai (QCIS Standar). Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan secara fisik, setidaknya PLB harus memiliki fasilitas detektor dan Hi Co Scan,yaitu alat penerawang dengan teknologi tinggi, sehingga dalam pemeriksaan barang tidak perlu membuka tas, peti, atau bungkusan yang dibawa oleh sipendatang. Keberadaan anjing pelacak sebenarnya sangat dibutuhkan di setiap PLB, mengingat kemampuan anjing pelacak memiliki indra penciuman yang sangat tajam dalam mencari barang-barang tertentu, seperti narkotika, bahan peledak, atau barang lainnya yang kemungkinan sangat membahayakan stabilitas dan keamanan wilayah. Dalam sistem pemeriksaan administrasi dan barang, PLB diharuskan memiliki sistem yang disebut Customs Fast Released System (CFRS) dan Electronic Data Interchange (EDI). Fasilitas CFRS dan EDI ini dikendalikan oleh perangkat komputerdengan jaringan yang on line dengan pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah QCIS. Salah satu fungsi dari peng- gunaan CFRS dan EDI adalah meningkatkan akurasi informasi yang dibutuhkan dalam bidang intelejen. Pemakaian CFRS dan EDI ini biasa disebut Accelerated Commercial Release Operation Support System.Sistem ini perlu digunakan di setiap PLB, mengingat di dalam kawasan PLB terdapat beberapa kegiatan yang perlu difasilitasi, yaitu: (1) Kegiatan lintas batas, (2) ke- giatan keamanan, (3) kegiatan penunjang, misalnya perbankan, telekomunikasi, dan pergudangan, (4) kegiatan khusus, misal- nya kegiatan perdagangan melalui pasar perbatasan. Sedangkan pengoptimalan dan pengembangan sistem CFRS dan EDI setidaknya akan mengendalikan: (a) Customs Coveyance Report Massageyang berkaitan dengan alat transpor- 184 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga tasi, (b) Customs Cargo Report Massage yang berkaitan dengan dokumen umum, (c) Customs Declaration Massageyang berkaitan dengan kegiatan impor, (d) Customs Respons Massage yang berkaitan dengan bea dan cukai, (e) Credit Advice Massageyang berkaitan dengan bank serta pembayaran bea masuk dan pajak. 6.6. Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Situasi perpolitikan dan keamanan di kawasan perbatasan RI- Timor Timur tergolong labil. Hingga saat ini masih sering muncul gangguan keamanan, terutama pasca referendum. Pergolakan politik dan keamanan di kedua kawasan ini telah cukup lama berlangsung. Timor Timur, sudah lama menjadi daerah operasi militer TNI. Lebih dari tiga dekade pergolakan politik disertai dengan pemberontakan separatis bersenjata, yang berakhir dengan lepasnya Timor Timur melalui referendum pada 1999 dari kedaulatan NKRI, yang kemudian berubah nama menjadi negara berdaulat, Timor Leste. Pergolakan tersebut, hingga saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan, terutama masalah sosial, politik, dan keamanan. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat silih berganti terjadi, yang menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat menjadi ter- puruk. Jumlah pengungsi meningkat dan terjadi rawan pangan yang parah, terutama di desa-desa perbatasan terpencil. Formulasi strategi (perencanaan strategis) merupakan suatu proses penyusunan perencanaan jangka panjang, karena itu prosesnya lebih banyak menggunakan analisis. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi sesuai dengan arahan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan yang diambil. Dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan yang merupakan bagian 185
dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka strategi yang diambil mengacu pada strategi pembangunan daerah, yaitu pertumbuhan melalui pemerataan. Strategi ini mengisyaratkan agar aspek pemerataan sungguh-sungguh mendapat perhatian, sehingga dapat mendorong pertumbuhan secara baik. Pemera- taan yang dimaksud bukan hanya dalam arti "sharing of resources", tetapi lebih dipahami dalam perspektif dinamis, yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat dengan bertumpu pada tiga pilar, yaitu SDM, ekonomi, dan hukum. Ketiga pilar ini ditunjang tiga faktor dinamis, yakni peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai sumber kemajuan; transformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dalam menyelenggara­ kan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik; serta pendayagunaan modal sosial untuk menjamin partisipasi masyarakat yang optimal. Strategi ini disusun pada berbagai tingkatan, yaitu pusat dan daerah. Di kedua tingkatan itu pun terdapat banyak strategi dari berbagai instansi yang berbeda. Strategi yang satu bisa menjadi dasar (arahan) dari penyusunan strategi yang lainnya. Strategi penyusunan kebijakan nasional mengenai pengem- bangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mempercepat pemecahan permasalahan dan isu-isu mendasar yang terjadi di kawasan perbatasan, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya setempat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan darat, khususnya di perbatasan RI-Timor Leste, maka upaya pengem- bangan kawasan perbatasan ini dibagi dalam empat bidang, yaitu (1) bidang penyelesaian pengungsi dan pemulihan ke- amanan dan ketertiban wilayah; (2) bidang pengembangan 186 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga kehidupan sosial ekonomi masyarakat; (3) bidang pengem- bangan kelembagaan pengelolaan perbatasan; dan (4) bidang pembangunan ekonomi kawasan. 6.7. Kondisi Pintu Perbatasan Sejak Provinsi Timor Timur pada 2002 berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi RDTL, Kabupaten Belu menempati posisi dan peran strategis sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan RDTL. Dengan posisi dan peran strategis ini, Kabupaten Belu menempati peran sebagai beranda depan dalam menjaga keutuhan NKRI, selain menjaga hubungan baik dengan RDTL. Sejak RDTL memisahkan diri tersebut, Kabupaten Belu sampai sekarang masih menghadapi masalah dalam mengatasi pengungsi dari RDTL. Terdapat 9 kecamatan dan 28 desa yang langsung berbatasan dengan RDTL di Kabupaten Belu. Berdasarkan laporan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, pada saatkunjungan Menteri Dalam Negeri pada 20 Februari 2007, diketahui bahwa masih terdapat berbagai masalah di daerah perbatasan. Permasalahan-permasalahan tersebut menyangkut: (1) Garis atau titik batas darat yang belum disepakati antara NKRI dengan RDTL. (2) Masih terdapatnya garis batas atau titik batas darat yang telah disepakati antara NKRI dengan RDTL, namun masih diperdebatkan masyarakat. Hal ini terjadi karena ketidak- sesuaian dengan sejarah dan garis atau titik batas sebelum Timor Timur memisahkan diri. (3) Penetapan garis atau titik batas yang harus memperhatikan dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat. 187
(4) Ketersediaan sarana dan prasarana pertahanan dan ke- amanan (hankam) di daerah perbatasan. (5) Pendanaan dan fokus pengelolaan perbatasan di dalam ke- bijakan pembangunan nasional. Lebih lanjut, Bupati Belu mengemukakan beberapa perma- salahan lain yang terdapat di wilayah yang menjadi kekuasaannya sebagai berikut: (1) Konflik dalam pembangunan Terminal Motaain, karena di­ anggap melewati batas oleh masyarakat Distrik Bobonaro, RDTL. Masalah ini masih menunggu keputusan Menteri Perhubungan. (2) Penentuan titik batas darat negara, meliputi titik atau garis batas di saluran irigasi sungai atau mota Malibaka, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen; Sungai Malibaka, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen; Desa Henes, Kecamatan Lamaknen; Makam Faturokon, Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur; Laktutus, Desa Fohoeka, Keca- matan Tasifeto Barat; Alas Selatan, Kecamatan Kobalima; dan Aikakar, Desa Alas Utara, Kecamatan Kobalima. Masalah tersebut terjadi, karena perbedaan pemahaman perbatasan yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Belu kehilangan hak terhadap tanahnya (sebelum RDTL berdiri). (3) Belum berfungsinya tiga pasar di perbatasan, karena peme- rintah RDTL belum menerapkan PLB sebagai tempat berbelanja kepada penduduknya. (4) Masih terjadinya perdagangan ilegal. (5) Tingkat kemiskinan yang tinggi, masyarakat terisolasi de- ngan infrstruktur wilayah yang terbatas. 188 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 189 (6) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membangun wilayah perbatasan. Di kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Leste terdapat beberapa pintu perbatasan yang memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengawasi arus masuk dan keluar manusia serta barang dari Timor Leste atau sebaliknya. 1. Pintu Perbatasan Utama (PLB Motaain) Pintu perbatasan Motaain yang terletak di Desa Silawan, Keca- matan Tasifeto Timur, merupakan pintu perbatasan utama. Pintu ini dilewati jalur jalan negara dan jalur jalan yang meng- hubungkan wilayah RDTL bagian Timur di Timor Timur dengan enclave-nya di Oekusi. Pencapaian ke pos perbatasan di Pos Motaain bisa dilakukan melalui jalur Atambua-Atapupu-Silawan (melalui jalur jalan negara Atambua-RDTL). Alternatif pencapai- an lainnya adalah melalui Atambua-Haliwen-Silawan melalui jalur jalan desa. Proses pencapaian ke Pos Motaain bisa meng- gunakan angkutan perdesaan (Atambua-Batas Motaain) maupun angkutan moda bagi pelintas batas. Angkutan moda pelintas batas ini berhenti di sekitar pos perlintasan untuk menampung pelintas batas dari RDTL. Demikian juga untuk pelintas batas dari NKRI yang akan menyeberang ke RDTL. 2. Pintu Perbatasan Ke Dua (PLB Motamasin) Pintu perbatasan kedua, yakni Motamasin terletak di Dusun Motamauk, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima. Pintu ini dihubungkan oleh jalan kabupaten yang memiliki radius pela- yanan untuk kota-kota bagian Selatan Kabupaten Belu, juga
terhubung dengan Kota Atambua sampai Halilulik. Pencapaian ke kawasan pintu Perbatasan Motamasin ini dapat dicapai dengan menggunakan angkutan perdesaan yang menghubungkan Kota Atambua ke Haekesek (Raihat). Pos perbatasan Motamasin dipisahkan oleh sungai yang dihubungkan jembatan. Sungai tersebutlah yang selanjutnya menjadi garis demarkasi/no man land bagi kedua negara (NKRI-RDTL). 3. Pintu Perbatasan Ke Tiga (PLB Turiskain) Pintu perbatasan ketiga, yaitu Haekesak, terletak di Desa Maumutin, Kecamatan Raihat. Pintu perbatasan ini bersifat lokal (melayani kecamatan-kecamatan sekitar, seperti Keca- matan Raihat, Lamaknen, dan Tasifeto Timur) dan terhubungkan ke Kota Atambua melalui jalan kabupaten Haekesak-Wedomu- Atambua. Pintu perbatasan Turiskain terpisahkan dengan sungai besar yang memisahkan Kecamatan Raihat dengan RDTL. Hingga saat ini belum ada jalur penghubung antarkedua wilayah tersebut, sehingga kondisinya masih berupa sungai besar. Kondisi ini tentunya berpotensi untuk menimbulkan konflik di kawasan perbatasan tersebut. 4. Pintu Perbatasan Tradisional Pintu perbatasan tradisional merupakan pintu masuk masya- rakat pedalaman yang berada di wilayah perbatasan dan telah disepakati antara NKRI dan RDTL. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, dapat dikatakan pintu perbatasan tradi- sional inilah yang sangat rawan menimbulkan masalah di antara ke dua negara, mengingat begitu banyak keleluasaan dari warga kedua negara untuk melakukan berbagai aktivitas di dua negara tanpa persyaratan yang ketat, seperti visa maupun paspor. 190 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Kegiatan yang terdapat di pintu perbatasan tradisional lebih banyak berlandaskan kepada asas "kekerabatan". Tabel 6.5 Lokasi Pintu Lintas Batas dan Pos Penjaga Perbatasan di Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu Nama Pintu Perbatasan/ Pos Penjagaan Desa Lokasi Kecamatan A. Pintu Lintas Batas 1. Motaain Silawan Tasifeto Timur 2. Motamasin/Motamauk Alas Selatan Kobalima 3. Turiskain Maumutin Raihat 4. Lakmaras Lakmaras Lamaknen 5.Laktutus Fohoka Tasifeto Barat B. Pos Penjagaan Perbatasan TNI 1. Wenabahi Silawan Tasifeto Timur 2. Salore Tulakadi Tasifeto Timur 3. Asulait Sarabau Tasifeto Timur 4. Alibete Sarabau Tasifeto Timur 5. Mahen Baudauk Tasifeto Timur 6. Mabusa Asumanu Raihat 7. Nunura Tohe Raihat 8. Dilumil Lamaksenulu Lamaknen 9. Makir Makir Lamaknen 10.Kewar Kewar Lamaknen 11.Lakus Duorato Lamaknen 191
12.Lakmaras Lakmaras Lamaknen 13.Henes Henes Lamaknen 14.Fohuk Loonuna Lamaknen 15.Loonuna Loonuna Lamaknen 16.Foholulik Debulik Lamaknen 17.Fatubesi Takirin Tasifeto Timur 18.Dafala Dafala Tasifeto Timur 19.Lookeu Lookeu Tasifeto Timur 20.Fatubesi Fohoeka Tasifeto Timur 21.Ilala Alas Utara Kobalima 22.Kotafoun Kota Biru Kobalima 23.Fatuha Alas Kobalima 24.Haslot Alas Selatan Kobalima 25.Auren Alas Selatan Kobalima Sumber: Rencana Detail Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu, 2008. 6.8. Kondisi Sarana Prasarana di Kawasan Pintu Perbatasan Ketersediaan sarana dan prasarana pintu perbatasan di Kabu- paten Belu meliputi sarana dan prasarana umum (seperti trans- portasi) dan sarana dan prasarana khusus (dalam pengelolaan pintu perbatasan). Sebagaimana dipaparkan dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu Tahun 2008, terdapat 4 pintu perbatasan, yang terdiri atas 3 pintu lintas batas dan pintu-pintu tradisional. Ketersediaan sarana dan prasarana di pintu-pintu perbatasan tersebut masing- masing, yaitu: 192 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 1. Pintu Perbatasan Utama di Motaain Pintu Perbatasan Motaain adalah pintu perbatasan utama yang menghubungkan NKRI dengan RDTL. Kawasan perbatasan ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas terkait dengan lintas batas negara. Beberapa fasilitas yang ada di Pos Perbatasan Motaain meliputi: 1) Kantor dan Loket Pelayanan Imigrasi Pos imigrasi ini berfungsi sebagai pos untuk mengecek dokumen kelengkapan bagi pelintas batas berupa paspor dan visa. Pada umumnya pos imigrasi ini akan berdekatan dengan pos bea cukai untuk memberikan kemudahan dalam proses pegecekan bagi pelintas batas. 2) Kantor dan Loket Pelayanan Bea Cukai Pos bea cukai berfungsi untuk pengecekan terhadap barang bawaan dari pelintas batas. Pos bea cukai ini dilengkapi dengan loket bea cukai yang berada terpadu dalam pelayanan satu atap di PLB Motaain. 3) Karantina Pos karantina ini meliputi karantina bagi pelintas batas yang dimungkinkan masih ada permasalahan terkait dengan proses lintas batasnya. Pos karantina ini berada satu atap di bangunan PLB Motaain. Disamping karan- tina bagi pelintas batas, terdapat fasilitas karantina untuk hewan dan tumbuhan yang merupakan kewe- nangan dari Kementerian Pertanian. 4) Pasar Fasilitas pasar lintas batas ini merupakan fasilitas pasar dengan dilengkapi bangunan kios-kios untuk berdagang. Pasar lintas batas di Motaain hingga saat ini belum 193
dimanfaatkan untuk aktivitas berdagang, mengingat permasalahan perbatasan pasca insiden penembakan pada 2003 menjadikan kegiatan perdagangan lintas batas terhenti. 5) Terminal Terminal ini berupa bangunan yang dibangun secara terpadu dengan pasar lintas batas di Pos Motaain. Terminal ini dialokasikan untuk menerima perjalanan bagi pelintas batas maupun masyarakat yang ada di sekitar kawasan perbatasan Motaain. Bangunan ter- minal ini dibangun pada 2006 dengan konstruksi tanah, sehingga masih memerlukan pengembangan. 6) Pos TNI Pos TNI adalah pos keamanan perbatasan yang men- jaga keamanan di kawasan perbatasan, khususnya di perbatasan Motaain dan sekitarnya. Pos TNI ini men- jaga pintu gerbang perbatasan Motaain. Pos TNI ini meliputi kantor dan dilengkapi dengan barak bagi pra- jurit yang bertugas. 7) Pos Polisi Di samping fungsi keamanan yang diemban oleh TNI, kawasan perbatasan diperkuat fungsi pertahanan yang diemban oleh kepolisian. Pos polisi ini berada di kawa- san PLB Motaain yang terpadu dengan fungsi-fungsi lintas batas lainnya. Di samping didukung dengan adanya sarana prasarana lintas batas, kawasan perbatasan Motaain didukung sarana prasarana dasar, yang meliputi: (a) Jalan Arteri Primer. Jalan arteri primer merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara kota provinsi dengan 194 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga kota kabupaten. Ruas jalan arteri primer di kawasan perbatasan adalah ruas pintu perbatasan utama (Motaain) - Kota Atambua- Kimbana (Ibukota Kecamatan Tasifeto Barat) - dan menuju Kabu paten Timor Tengah Utara ke ibukota Provinsi NTT (Kota Kupang). (b) Jalan Kolektor. Jalan kolektor sekunder meliputi jalan regional yang menghubungkan pusat kota Kabupaten Belu (Atambua) dengan kota kecamatan. Ruas jalan kolektor ini meng- hubungkan Atambua-Desa Silawan melalui Haliwen. Jaringan jalan ini dilalui oleh angkutan perdesaan Atambua-Perbatasan Motaain yang melayani pergerakan masyarakat di perbatasan Motaain dan sekitarnya. (c) Terminal. Fasilitas Terminal Kelas B, merupakan terminal yang melayani angkutan umum antarkota dalam provinsi, ang- kut an dalam kota, dan angkutan perdesaan. Terminal kelas B di wilayah perbatasan, yaitu di Motaain. (d) Prasarana Transportasi Laut. Di samping transportasi darat yang melayani kawasan perbatasan Motaain, kawasan ini berdekatan dengan pelabuhan Atapupu yang merupakan pe- ngumpul dan pendistribusi barang dan penumpang, walaupun lebih dominan apabila pelabuhan ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan penerimaan dan pengiriman barang ke luar Kabu- paten Belu. Pelabuhan Atapupu yang berada di Kecamatan Kakuluk Mesak berada dalam jalur yang dilewati Motaain- Atambua. (e) Jaringan Listrik. Pelayanan jaringan listrik di sekitar pintu perbatasan Motaain dilayani oleh jaringan listrik bertenaga diesel (PLTD) dan PL Tenaga Surya. Secara umum pelayanan PLTD di kawasan perbatasan meliputi Desa Silawan dan PLTD yang melayani sekitar pos perbatasan. 195
(f) Jaringan Telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi bagi masyarakat di sekitar kawasan perbatasan Motaain dilayani dengan fasilitas jaringan telepon satelit melalui fasilitas wartel. Di samping itu,untuk sistem telepon seluler didukung dengan adanya fasilitas Build Transformation System (BTS) dari salah satu telepon seluler. Kondisi ini menjadikan pemenuhan kebu- tuhan komunikasi di wilayah kawasan perbatasan Motaain se- cara umum sudah baik. Namun untuk mendukung dan membe- rikan kemudahan bagi masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan komunikasi, perlu dikembangkan sistem komunikasi yang menjangkau rumah. (g) Jaringan Air Bersih. Jaringan air bersih di Pos Perbatasan Motaain dilayani oleh sistem jaringan air bersih dengan sistem perpipaan dari beberapa sumber air bersih di sekitar wilayah perbatasan di Tasifeto Timur maupun Kakuluk Mesak. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, ketika keadaan musim kemarau, kondisi sumber air bersih di kawasan perbatasan semakin me- nipis, pemenuhan sumber air baku pun dilayani dengan air ber- sih yang didrop dari sumber air lainnya oleh pemerintah daerah setempat. Pemenuhan air bersih ini ditampung ke dalam hidran umum yang berada di sekitar kawasan permukiman maupun di sekitar pusat-pusat aktivitas, untuk selanjutnya didistribusikan ke masyarakat. Permasalahan utama sampai saat ini adalah tidak menentunya bantuan pengiriman air ke masyarakat dari peme- rintah daerah, sehingga masyarakat di Motaain selalu kekurang- an air bersih. Dalam pembangunan di masa yang akan datang, diperlukan pengembangan sumber-sumber air bersih di kawa- san perbatasan Motaain untuk memberikan kemudahan peme- nuhan air bersih bagi masyarakat. Minimnya fasilitas air bersih ini telah menimbulkan beberapa penyakit, seperti penyakit kulit. 196 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 2. Pintu Perbatasan Ke Dua (Motamasin) PLB Motamasin adalah pintu lintas batas antara NKRI-RDTL yang berada di Desa Metamauk, Kecamatan Kobalima. PLB ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas, meliputi: 1) Kantor Pelayanan Imigrasi Kantor pelayanan imigrasi ini disediakan untuk mem- bantu penyiapan dan proses lintas batas bagi masya- rakat yang akan melintas batas dari dan menuju RDTL. Namun keberadaanya belum diiringi dengan berlang- sung nya aktivitas pelayanan imigrasi. Setidaknya, hingga 2011 pelayanan imigrasi belum berjalan maksimal di Pos Motamasin. 2) Kantor Pelayanan Bea Cukai Kantor pelayanan bea cukai ini disediakan untuk me- layani proses pemeriksaan dan pembayaran bea dan cukai bagi pelintas batas ke RDTL dan sebaliknya. Na- mun hingga saat ini kegiatan pelayanan bea dan cukai di Pos Motamasin belum berjalan. 3) Pasar Pasar ini dibangun sebagai wadah bagi aktivitas per- dagangan lintas batas antara masyarakat NKRI di seki- tar kawasan perbatasan dengan masyarakat RDTL. Ter kait dengan permasalahan stabilitas keamanan an- tara NKRI-RDTL, hingga saat ini fungsi pasar belum ber- jalan. Akibatnya, kondisi pasar menjadi terbengkalai. 4) Pos Keamanan Pos keamanan ini meliputi pos bagi TNI, sebagai satuan tugas pengamanan kawasan perbatasan. Pos keamanan ini dilengkapi fasilitas kantor dan barak penginapan bagi TNI yang bertugas menjaga kawasan perbatasan di Pos Motamasin dan sekitarnya. 197
5) Pintu Perbatasan Kawasan perbatasan NKRI-RDTL di Motamasin dipisah- kan oleh adanya aliran sungai. Untuk itu, pintu perba- tasan kedua negara dihubungkan dengan adanya jem- batan penghubung. Sungai ini selanjutnya menjadi no man land, atau merupakan garis demarkasi kedua negara. Sebagai pertanda batas dari kedua negara ini, dibangun tapal batas kedua negara. Di samping kawasan pintu perbatasan yang dilengkapi de- ngan pelayanan sarana prasarana pendukungnya, masih ter- dapat beberapa fasilitas pelayanan yang mendukung aktivitas kawasan perbatasan Motamasin. Pelayanan pendukungnya me li- puti fasilitas pemerintahan Kecamatan Kobalima, pos kepolisian di Raehenek, puskesmas di Raehenek, dan rumah sakit di Betun. Untuk mendukung keberlangsungan aktivitas di kawasan perbatasan, khususnya di sekitar pintu perbatasan Motamasin, terdapat juga beberapa prasarana dasar pendukung aktivitas, yang meliputi: 1) Prasarana Transportasi. Prasarana transportasi yang ter- sedia di kawasan perbatasan Motamasin meliputi prasarana jaringan jalan kolektor. Jalan kolektor ini meliputi jalan regional yang menghubungkan pusat kota Kabupaten Belu (Atambua) dengan kota Kecamatan Kobalima. Ruas jalan kolektor ini meng- hubungkan ruas jalan ini dilalui oleh angkutan perdesaan Atambua-Raehenek yang melayani pergerakan masyarakat di perbatasan Motamasin dan Keca- matan Kobalima pada umumnya.Kondisi jaringan jalan antara Atambu-Raehenek secara umum telah berada dalam perkerasan aspal, namun pada beberapa ruas kondisinya kurang baik dengan adanya kerusakan jalan dan perkerasan tanah. Dr. Rahman Mulyawan 1) Prasarana Transportasi. Prasarana transportasi yang ter- sedia di kawasan perbatasan Motamasin meliputi prasarana jaringan jalan kolektor. Jalan kolektor ini meliputi jalan regional yang menghubungkan pusat kota Kabupaten Belu (Atambua) dengan kota Kecamatan Kobalima. Ruas jalan kolektor ini meng- hubungkan ruas jalan ini dilalui oleh angkutan perdesaan Atambua-Raehenek yang melayani pergerakan masyarakat di perbatasan Motamasin dan Keca- matan Kobalima pada umumnya.Kondisi jaringan jalan antara Atambu-Raehenek secara umum telah berada dalam perkerasan aspal, namun pada beberapa ruas kondisinya kurang baik dengan adanya kerusakan jalan dan perkerasan tanah. Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 2) Jaringan Listrik. Pelayanan jaringan listrik di sekitar pintu perbatasan Motamasin dilayani oleh jaringan listrik bertenaga diesel (PLTD) dan PL Tenaga Surya. Secara umum PLTD di kawa- san perbatasan melayani Raehenek dan beberapa wilayah di sekitarnya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat dari jaringan listrik ini. 3) Jaringan Telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi bagi masyarakat di sekitar kawasan perbatasan Motamasin dilayani dengan fasilitas jaringan telepon satelit melalui jaringan komu- nikasi wartel. Di samping itu, sistem komunikasi dilayani dengan sistem telepon seluler. Kondisi ini menjadikan peme nuhan ke- butuhan komunikasi di wilayah kawasan perbatasan Motamasin secara umum sudah terlayani. Namun dalam men dukung dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan komunikasi, perlu dikembangkan sistem komunikasi yang menjangkau rumah. 4) Jaringan Air Bersih. Pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih di sekitar kawasan perbatasan Motamasin dilayani oleh sistem jaringan air bersih dengan sistem perpipaan dari bebe- rapa sumber air bersih di sekitar wilayah perbatasan di Raehenek dan sekitarnya. Kondisi ini didukung dengan banyaknya potensi sumber air bersih di kawasan Kecamatan Kobalima. Pemenuhan air bersih ini ditampung ke dalam hidran umum yang berada di sekitar kawasan permukiman maupun di sekitar pusat-pusat aktivitas, untuk selanjutnya didistribusikan ke masyarakat. Dalam pengembangannya diperlukan pengembangan sumber-sumber air bersih di kawasan perbatasan Motaain untuk memberikan kemudahan pemenuhan air bersih bagi masyarakat melalui jaringan langsung ke rumah. 199
3. Pintu Perbatasan Ke tiga (turiskain) Pintu perbatasan Turiskain berada di Desa Maumutin, Keca- matan Raihat. Pos perbatasan ini dilengkapi beberapa infra- struktur, yang meliputi: 1) Kantor Pelayanan Imigrasi Kantor pelayanan imigrasi ini disediakan untuk mem- bantu penyiapan dan proses lintas batas bagi masya- rakat yang akan melintas batas dari dan menuju RDTL. Namun keberadaanya belum diiringi dengan berlang- sungnya aktivitas pelayanan imigrasi. Hingga 2011, pe- la yanan imigrasi belum berjalan maksimal di Pos Turiskain. 2) Kantor Pelayanan Bea Cukai Kantor pelayanan bea cukai ini disediakan untuk melayani proses pemeriksaan dan pembayaran bea dan cukai bagi pelintas batas ke RDTL dan sebaliknya. Namun hingga saat ini kegiatan pelayanan bea dan cukai di Pos Turiskain belum berjalan. 3) Pasar Pasar ini dibangun sebagai wadah bagi aktivitas perda- gangan lintas batas antara masyarakat NKRI di sekitar kawasan perbatasan dengan masyarakat RDTL. Terkait dengan permasalahan stabilitas keamanan antara NKRI-RDTL, hingga saat ini fungsi pasar belum berjalan. Akibatnya, kondisi pasar menjadi terbengkalai. 4) Pos Keamanan Pos keamanan ini meliputi pos bagi TNI sebagai satuan tugas pengamanan kawasan perbatasan. Pos keaman- an ini dilengkapi fasilitas kantor dan barak penginapan bagi TNI yang bertugas menjaga kawasan perbatasan 200 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga di Pos Motamasin dan sekitarnya, pos pandang, dan sarana prasarana pertahanan lainnya yang mendukung. Di kawasan pintu perbatasan Turiskain pun dilengkapi de- ngan pelayanan sarana prasarana pendukung. Adapun pelayan- an pendukungnya meliputi fasilitas pemerintahan Kecamatan Raihat, pos kepolisian di Haekesak, dan puskesmas rawat inap di Haekesak. Untuk mendukung keberlangsungan aktivitas di kawasan perbatasan, khususnya di sekitar pintu perbatasan Turiskain, ter dapat juga beberapa prasarana dasar pendukung aktivitas, yang meliputi: 1) Prasarana Transportasi. Prasarana transportasi yang ter- sedia di kawasan perbatasan Turiskian meliputi prasarana jaringan jalan kolektor. Jalan kolektor ini meliputi jalan regional yang menghubungkan pusat kota Kabupaten Belu (Atambua) dengan kota Kecamatan Raihat. Ruas jalan kolektor ini menghubungkan ruas Kota Atambua-Wedomo-Weluli Haekesak. Kondisi jaringan jalan ini pada umumnya masih dalam kondisi kurang baik, mengingat pada beberapa ruas jalan masih terdapat beberapa jalan berupa perkerasan tanah dan aspal dalam kondisi rusak. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masya- rakat menuju dan dari kawasan Turiskain dan Haekesak maupun kawasan sekitarnya, kawasan ini dilayani oleh jaringan angkutan umum berupa bus yang melayani trayek Atambua-Haekesak. Jaringan angkutan umum ini memberikan kemudahan dalam pergerakan barang dan manusia di Kecamatan Raihat pada umumnya. 2) Jaringan Listrik. Pelayanan jaringan listrik di sekitar pintu perbatasan Turiskain secara umum dilayani oleh jaringan listrik 201
bertenaga diesel (PLTD) yang diusahakan oleh pemerintah daerah setempat. Mengingat keterbatasan daya diesel yang ada, maka pelayanan jaringan listrik ini terbatas pada daerah- daerah, seperti Haekesak dan sekitarnya. 3) Jaringan Telekomunikasi. Sejauh ini pelayanan telekomu- nikasi di kawasan perbatasan Turiskain dan sekitarnya belum terlayani dengan adanya sistem komunikasi. Kondisi ini men- jadikan lambatnya sistem komunikasi dari dan menuju kawasan Raihat dan sekitarnya. Untuk itu, perlu ada upaya pemenuhan sistem jaringan telekomunikasi di Kecamatan Raihat secara umum, sehingga dapat memudahkan terjalinya komunikasi pada kawasan perbatasan Raihat dan sekitarnya. Kondisi ini men- jadikan pemenuhan kebutuhan komunikasi di wilayah kawa san perbatasan Turiskain secara umum sudah terlayani. Namun dalam mendukung dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan komunikasi, maka perlu dikembangkan sistem komunikasi yang menjangkau rumah. 4) Jaringan Air Bersih. Air bersih merupakan masalah utama di Turiskain. Pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih di sekitar kawasan perbatasan Turiskain saat ini dilayani oleh sis- tem jaringan air bersih dengan sistem perpipaan dari beberapa sumber air bersih di sekitar wilayah perbatasan di Turiskain dan sekitarnya. Kondisi ini didukung dengan banyaknya potensi sumber air di sekitar kawasan Kecamatan Raihat. Pemenuhan air bersih ini ditampung ke dalam hidran umum di sekitar kawa- san permukiman maupun di sekitar pusat-pusat aktivitas, untuk selanjutnya didistribusikan ke masyarakat. Kenyataan di lapang- an, masalah pendistribusian air bersih ini dapat dikatakan masih belum maksimal. Dalam pengembangannya diperlukan pengem- bangan sumber-sumber air bersih di kawasan perbatasan Dr. Rahman Mulyawan 4) Jaringan Air Bersih. Air bersih merupakan masalah utama di Turiskain. Pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih di sekitar kawasan perbatasan Turiskain saat ini dilayani oleh sis- tem jaringan air bersih dengan sistem perpipaan dari beberapa sumber air bersih di sekitar wilayah perbatasan di Turiskain dan sekitarnya. Kondisi ini didukung dengan banyaknya potensi sumber air di sekitar kawasan Kecamatan Raihat. Pemenuhan air bersih ini ditampung ke dalam hidran umum di sekitar kawa- san permukiman maupun di sekitar pusat-pusat aktivitas, untuk selanjutnya didistribusikan ke masyarakat. Kenyataan di lapang- an, masalah pendistribusian air bersih ini dapat dikatakan masih belum maksimal. Dalam pengembangannya diperlukan pengem- bangan sumber-sumber air bersih di kawasan perbatasan Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Turiskain untuk memberikan kemudahan pemenuhan air bersih bagi masyarakat melalui jaringan langsung ke rumah. 6.9. Rencana Pembangunan Pintu-pintu Perbatasan Rencana pengembangan kawasan pintu perbatasan di kawasan perbatasan Kabupaten Belu-RDTL secara umum dilandasi oleh pendekatan pertahanan dan keamanan, karena pada pokoknya masyarakat kedua negara tidak dapat secara sembarangan masuk dalam wilayah negara lain di sepanjang garis perbatasan, kecuali melalui pintu-pintu resmi dengan dokumen lintas batas yang resmi. Dengan demikian, pengembangan pintu perbatasan akan terdiri atas 2 faktor penting, yaitu: Pertama, upaya untuk memfasilitasi hubungan langsung masyarakat kedua negara secara resmi dengan dilengkapi dokumen lintas batas yang sama, yaitu melalui pengembangan PLB resmi. Kedua, upaya untuk menjaga garis perbatasan antarnegara dari masuknya orang atau barang secara ilegal, karena bukan masuk dari pintu perbatasan resmi dengan dokumen lintas batas yang resmi, serta melindungi keutuhan wilayah negara dari kemungkinan ancaman dari luar. Untuk hal tersebut, dilakukan dengan me- nempatkan pos penjagaan perbatasan. Pengembangan PLB dilakukan sebagai tempat resmi me- lakukan kegiatan lintas batas, baik dari wilayah NKRI ke RDTL atau sebaliknya dari wilayah RDTL masuk ke wilayah NKRI. Di tempat ini berbagai keperluan persyaratan administrasi untuk melintas batas harus dilakukan. Oleh karena itu, kawasan pintu perbatasan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan lintas batas di tempat tersebut. Sebagai tempat lintas batas resmi antara wilayah NKRI dan RDTL, maka pada lokasi kawasan PLB terdapat prasarana 203
jaringan jalan yang langsung menghubungkan antara wilayah NKRI hingga ke wilayah RDTL, sehingga masyarakat NKRI maupun RDTL dapat mengakses kawasan PLB ini, dan melakukan kegiatan lintas batas secara resmi. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu 2008 mengarahkan rencana pengembangan kawasan pintu perbatasan resmi pada 3 lokasi masing-masing. Pintu Perbatasan Motaain sebagai pintu utama, Pintu Perbatasan Motamasin sebagai pintu kedua, dan Pintu Perbatasan Haekesak (Turiskain) sebagai pintu ketiga. Namun, dari hasil kajian, RDTR menilai perlu dilakukan penambahan pintu perbatasan resmi sebagai PLB, yaitu pada lokasi diLakmaras(Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen) dan di Laktutus (Desa Fohoeka, Kecamatan Tasifeto Barat). Pada kedua lokasi tersebut terdapat akses jaringan jalan yang dapat menghubungkan langsung kedua wilayah negara yang bertetangga tersebut, sehingga dapat menjadi prasarana utama bagi masyarakat kedua negara untuk saling bertemu pada satu simpul melalui PLB tersebut. Sebagai tempat lintas batas secara resmi, maka di dalam kawasan PLB akan terdapat beberapa kegiatan yang akan difasilitasi, yaitu: 1) Kegiatan Lintas Batas. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama pada PLB, yaitu kegiatan pengurusan dokumen lintas batas yang melibatkan beberapa instansi, seperti Imigrasi, bea cukai, dan karantina. Untuk itu, agar kegiatan lintas batas dapat dilakukan secara baik dan tertib, maka diarahkan untuk dikem- bang kan suatu sistem lintas batas yang terpadu pada ketiga instansi inti yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Sistem lintas batas terpadu ini dapat difasilitasi untuk menempati satu gedung fasilitas tertentu yang disebut Pos Lintas Batas Terpadu yang disingkat PLB-T. Dr. Rahman Mulyawan 1) Kegiatan Lintas Batas. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama pada PLB, yaitu kegiatan pengurusan dokumen lintas batas yang melibatkan beberapa instansi, seperti Imigrasi, bea cukai, dan karantina. Untuk itu, agar kegiatan lintas batas dapat dilakukan secara baik dan tertib, maka diarahkan untuk dikem- bang kan suatu sistem lintas batas yang terpadu pada ketiga instansi inti yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Sistem lintas batas terpadu ini dapat difasilitasi untuk menempati satu gedung fasilitas tertentu yang disebut Pos Lintas Batas Terpadu yang disingkat PLB-T. Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 2) Kegiatan Kemanan. Sebagai kawasan yang berada di daerah garis perbatasan antarnegara, maka pada kawasan PLB juga perlu dikembangkan kegiatan keamanan, yang ditujukan untuk menjaga keamanan lingkungan kawasan PLB. Untuk itu, di kawasan ini perlu ditempatkan fasilitas keamanan, berupa pos keamanan dengan menempatkan aparat keamanan di fasilitas tersebut. 3) Kegiatan Penunjang. Kegiatan penunjang adalah kegiatan- kegiatan fasilitasi yang dilakukan untuk menunjang kedua kegi- atan utama tersebut. Kegiatan fasilitas tersebut, antara lain ke- giatan perbankan/keuangan, kegiatan telekomunikasi, dan kegi atan pergudangan. Kegiatan perbankan/keuangan dapat berkembang karena adanya kebutuhan untuk melakukan penu- karan mata uang (Money Changer) yang berbeda antara kedua negara. Kegiatan telekomunikasi berkembang karena adanya kebutuhan untuk berkomunikasi sebelum masuk atau mening- galkan negara yang bersangkutan. Lain halnya kegiatan per- gudangan, berkembang dan dibutuhkan terutama oleh instansi bea cukai sebagai instansi yang berwenang mengurus proses lintas batas barang. Selain bea cukai, keberadaan instansi karan- tina dapat mengembangkan kegiatan pergudangan, yaitu dalam bentuk tempat karantina, baik untuk hewan maupun tumbuhan. Kegiatan penunjang lain yang dapat berkembang di kawasan PLB adalah kegiatan perparkiran. Kegiatan ini akan berkembang saat volume kegiatan lintas batas mulai menunjukkan kepadatan yang meninggi, sehingga dibutuhkan fasilitas parkir kendaraan. Selain itu, khusus untuk PLB Motaain yang merupakan PLB utama dan dilewati oleh jalur internasional Dilli-Oekusi, dapat berkembang kegiatan pengisian BBM, sehingga dibutuhkan fasilitas stasiun pengisian BBM yang dapat dikembangkan di kawasan PLB. 205
4) Kegiatan Khusus. Kegiatan khusus tumbuh karena kondisi dan karakteristik khusus dari wilayah perbatasan yang dimiliki Kabupaten Belu-RDTL, yaitu adanya kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan yang difasilitasi dalam pasar perbatasan. Pengembangan pos penjagaan perbatasan dilakukan seba- gai tempat bagi aparat TNI, penjaga keutuhan wilayah NKRI di kawasan perbatasan Kabupaten Belu-RDTL. Dari tempat ini TNI juga melakukan tugasnya menjaga garis batas dari para pelintas batas ilegal yang melintas batas tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian resmi. Pos-pos penjagaan perbatasan ditempatkan pada tempat dan lokasi tertentu. Pos-pos penjagaan perbatasan memiliki jangkauan pelayanan tertentu, sehingga sepanjang garis batas perbatasan NKRI-RDTL di Kabupaten Belu dapat dijaga secara baik, bebas dari tindak penyelundupan. Hingga kini telah ditempatkan 25 Pos Penjaga Perbatasan TNI di sepan- jang garis perbatasan Kabupaten Belu-RDTL. 6.10. Strategi Pembangunan Pintu Perbatasan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasn Kabupaten Belu 2008 mengarahkan rencana pengembangan kawasan pintu perbatas- an resmi pada 3 lokasi masing-masing. Pintu Perbatasan Motaain sebagai pintu utama, Pintu Perbatasan Motamasin sebagai pintu kedua, dan Pintu Perbatasan Haekesak (Turiskain) sebagai pintu ketiga. Dalam pengembangannya, strategi pengembangan kawa- san pintu perbatasan meliputi: 1) Strategi pengembangan kegiatan lintas batas. Sebagai tem- pat lintas batas secara resmi, maka di dalam kawasan PLB akan terdapat beberapa kegiatan yang akan difasilitasi, yaitu: 206 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga 1.1) Kegiatan Lintas Batas. Ini merupakan kegiatan utama pada PLB, yaitu kegiatan pengurusan dokumen lintas batas yang melibatkan beberapa instansi, seperti imi- grasi, bea cukai, dan karantina. Untuk itu, agar kegiatan lintas batas dapat dilakukan secara baik dan tertib, maka diarahkan untuk dikembangkan suatu sistem lintas batas yang terpadupada ketiga instansi inti yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. 1.2) Kegiatan Keamanan. Sebagai kawasan yang berada di daerah garis perbatasan antarnegara, maka pada kawa- san PLB juga perlu dikembangkan kegiatan keamanan, yang ditujukan untuk menjaga keamanan lingkungan kawasan PLB. Untuk itu, di kawasan ini perlu ditem- patkan fasilitas keamanan, berupa "Pos Keamanan" dengan menempatkan aparat keamanan di fasilitas tersebut. 1.3) Kegiatan Penunjang. Kegiatan penunjang adalah kegi- atan-kegiatan fasilitasi yang dilakukan untuk menun- jang kedua kegiatan utama tersebut. Kegiatan fasilitas tersebut, antara lain kegiatan perbankan/keuangan, kegiatan telekomunikasi, kegiatan pergudangan, dan kegiatan penunjang lainnya. 1.4) Kegiatan Khusus. Kegiatan khusus tumbuh karena kon- disi dan karakteristik khusus dari wilayah perbatasan yang dimiliki Kabupaten Belu-RDTL, yaitu adanya kegi- atan perdagangan di kawasan perbatasan yang difasi- litasi dalam pasar perbatasan. 2) Strategi Pengembangan Sarana Prasarana Pos Lintas Batas. Seiring dengan fungsi dan perannya, PLB diarahkan untuk dilengkapi sarana prasarana penunjang fungsi lintas batas. 207
Beberapa fasilitas yang akan mengisi kawasan PLB, antara lain: 2.1) Pos lintas batas terpadu (PLB-T), yang didalamnya terdapat pos imigrasi, pos bea dancukai, pos karantina, pos keamanan. 2.2) Lapangan parkir 2.3) Pos money changer 2.4) Kios telekomunikasi 2.5) Gudang 2.6) Tempat karantina 2.7) Stasiun pengisian BBM 2.8) Pasar perbatasan. Pengembangan pos penjagaan perbatasan perlu dilakukan sebagai tempat representatif dan layak bagi aparat TNI, yang berfungsi sebagai penjaga keutuhan wilayah NKRI di kawasan Perbatasan Kabupaten Belu-RDTL. Dari tempat ini pula TNI me- lakukan tugasnya menjaga garis batas dari ancaman dan gang- guan para pelintas batas ilegal yang melintas batas tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian resmi maupun pelaku tindak kriminalitas lainnya, seperti penyelundupan ternak, hutan, dan sumber daya alam lainnya. 208 Dr. Rahman Mulyawan
Daftar Pustaka Buku Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2000. Rencana Pem- ba ngunan Jangka Menengah Nasional. 2008. Buku Utama Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara 2009- 2014. 2008. Buku Rinci Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009-2014. Cheema, G.Shabbir and Dennis A.Rondinelli. 1983. "Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries". Baverly Hills-London-New Dehli: Sage Publication. Dwijowijoto, Nugroho R., 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Imple- mentasi dan Evaluasi. Cetakan I, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Dwiyanto, Agus, 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Jogjakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. Garna, Yudhistira, 1999. Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif. Bandung: Primaco Akademika. Grindle, Merilee S., 1980. "Politic and Policy Implementation in The Third World".New Jersey : Princeton University Press. Hogwood, Brian W & Lewis A.Gun. 1986. "Policy Analisist for The Real World". Oxford: University Press. 209
Islamy, Irfan. 1991. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara. Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan: Ricky Istamto. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jones, Stephen. B. 1945. "A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commisioners". Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat Mema- dukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO. Kementerian Pertahanan, 2009. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Koswara, E, 2001. Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: PT. Sembrani Aksara Nusantara Mallarangeng, Andi, dkk., 2000. Otonomi Daerah, Demokrasi, dan Civil Society. Jakarta: Media Grafika Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta. Miles, Mathew B & Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Alih bahasa Tjetjep Rohendi Effendi, Jakarta: UI Press. Morfit, Michael, 2000, Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah; Pelaksanaan dan Hambatan dalam Colin Mac Adrews dan Ichlasul Amal, Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan.Jakarta: Rajawali Press. Muhadjir, Noeng, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Ndraha, Taliziduhu, 2003. a. "Kybernology" (Ilmu Pemerintahan) 1, Jakarta: Rineka CipTA _______________, 2003. b. "Kybernology"( Ilmu Pemerintahan) 2, Jakarta: Rineka Cipta Mazmanian. Daniel A. and Paul A. Sabatier. 1983. "Implementation and Public Policy".SCott, Foresman and Company, Glenview, Illinois. 210 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Parson, Wayne. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta: Prenada Media. Rasyid, Muhammad Ryaas, 1997, Makna Pemerintahan di Tinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan.Jakarta: Yasir Watampone. _____________________, 1997. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru.Yarsif Watampone, Jakarta. _____________________, 2000. Perspektif Otonomi Luas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. "Policy Implementation and Bureaucracy".Second edition, the Dorsey Press, Chicago- Illionis. Saefullah, A Djaja, 1997.Tinjauan Pustaka dan Pengguna Informasi Kepustakaan Dalam Penulisan Tesis dan Disertasi, Bandung: PPs UNPAD. ________________, 2010, Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik: Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi, Bandung: LP3AN FISIP UNPAD Sedermayanti, 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah.Mandar Maju, Bandung. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed), 1989.Metode Penelitian Survai.Jakarta : LP3ES. Syaukani, Affan Gaffar, Ryaas Raasyid. 2003. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 2004. Rencana Strategi TNI AD 2005-2009. Van Meter, Donald and Carl E. Van Horn. 1974. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". Ohio : Ohio State University. Wahab, Solihin Abdul, 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.Edisi Ke Dua, Jakarta: Bumi Aksara. 211
Wasistiono, Sadu, 2001, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah.Sumedang: Aigaprint. Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia. Winarno Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MedPress. Yin, Robert K, 1997.Studi Kasus (Terjemahan M. Djauzi Mudzakir). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemba- ngunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebi- jakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah. 212 Dr. Rahman Mulyawan
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga C. Disertasi, Laporan Penelitian, dan Makalah Abubakar, Mustafa. 2006. Analisa Kebijakan Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil Perbatasan: Kasus Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (disertasi), Bogor: Sekolah Pasca- sarjana Institut Pertanian Bogor Emanuel, Ulu, 2007. Model Perencanaan Stratejik Pendidikan untuk Kawasan Lintas Perbatasan (disertasi), Bandung: Sekolah Pasca- sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Perwita, Anak Agung Banyu, 2007. Manajemen Perbatasan Negara: Keamanan Nasional dalam Beni Sukadis (ed.) Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007. Jakarta: DCAF - LESPERSSI Suwaryo, Utang, 2005. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Studi Kasus tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung (disertasi). Bandung: Program Pascasar jana Universitas Padjadjaran. Wila, Marnixon R.C, 2006. Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara: Kasus Kawasan Enklave Negara Timor Leste di Dalam Kawasan Negara Indonesia (disertasi). Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 213
Tentang Penulis Dr. rahman Mulyawan adalah seorang aka- de misi yang lahir di Tasikmalaya 20 Oktober 1967 dari pasangan pendidik; Somali Atoni (alm) dan Nani Ratnawati. Pendidikan kesar- janaannya diselesaikan di Jurusan Ilmu Peme- rintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1990. Melanjutkan jenjang Program Magister Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (UI) Jakarta selesai tahun 1996. Kemudian menyelesaikan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung program studi Kewarganegaraan lulus pada 27 Juli 2012, dan seminggu kemu- dian, 31 Juli 2013, lulus dari S3 Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Sebagai akademisi, karirnya dimulai sebagai Assisten Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP- Unpad pada tahun 1993. Dan pada tahun 1998 hingga 2002 diangkat sebagai Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis Diploma III FISIP-UNPAD. Pada tahun 2003 sampai 2008 dipercaya sebagai Ketua Program Studi Kearsipan Diploma III FISIP- Unpad. Penugasan sebagai staf Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (1997-2000) pernah diembannya sehubungan pada saat mahasiswa pernah menjabat sebagai 214
Beranda Negara Di Tepi Negara Tetangga Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP dan Ketua UKM Pramuka Unpad, dan saat ini masih bertugas sebagai staf Pembantu Dekan Bidang Akademik FISIP- Unpad. Selain itu, sampai sekarangpun masih menjabat sebagai Sekretaris Kelom- pok Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Unpad yang telah dijabat nya sejak tahun 2000. Karya tulis yang pernah dibuat di antaranya Modul Universitas Terbuka (1997) untuk Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia, Administrasi Keuangan serta Organisasi dan Administrasi Internasional. Tulisan yang pernah dibuat, dimuat diberbagai jurnal terbitan Lembaga Penelitian Unpad dan Badan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sampai saat ini penulis aktif mengikuti berbagai seminar dan pelatihan baik sebagai peserta maupun pembicara. 215