KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas merupakan kewajiban entitas Kementerian/Lembaga termasuk satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga disusun sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan No 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2021 disusun secara bersama dan terintegrasi oleh masing-masing substansi yang dikoordinasikan melalui subbagian Administrasi dan Umum Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Laporan ini merupakan bukti tertulis pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun tentang pencapaian target indikator Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk dilaporkan ke tingkat administrasi yang lebih tinggi serta merupakan Evaluasi Kinerja Direktorat Kesehatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2021 Pelaksanaan upaya kesehatan kerja dan olahraga tahun 2021 menunjukan hasil yang bervariasi baik dalam pencapaian indikator dan penyerapan anggaran, secara umum implementasi kesehatan kerja dan olahraga dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya serta dampaknya bagi kesehatan dan produktifitas masyarakat. Apalagi di masa pandemi beberapa inovasi dan proses adaptasi terhadap pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga di pusat dan daerah dilakukan untuk mencapai target indikator dan realisasi. Pada laporan ini kami sampaikan pula pencapaian kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2021. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah mendukung seluruh kegiatan kesehatan kerja dan olahraga tahun 2021 ini. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan informasi, evaluasi dan masukan bagi pengembangan program Kesehatan Kerja dan Olahraga dimasa yang akan datang. Jakarta, 31 Januari 2022 Plt. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga drg. Kartini Rustandi, M.Kes i
RINGKASAN EKSEKUTIF Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya melalui berbagai kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga yang berkontribusi terhadap capaian program kesehatan masyarakat dan program kesehatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, telah ditetapkan pada awal RPJMN IV 2020 - 2024 yang tertuang dalam indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 - 2024 sebanyak 2 indikator yaitu : 1) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja, 2) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga. Pencapaian kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2021 yaitu jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja sebesar 298 (89%) dan jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga sebesar 256 (76%). Tidak tercapainya beberapa indikator tersebut antara lain sebagai dampak pandemi COVID 19 . Pembiayaan yang dialokasikan untuk program Kesehatan Kerja dan Olahraga pada awal tahun 2021 sebesar Rp 43.730.192.000 M. Pada tahun 2021, Direktorat Kesehatan Kerja telah melakukan 10 kali revisi POK dan DIPA, 3 diantaranya merupakan revisi dalam hal efisiensi berupa Refocusing dan Realokasi Belanja dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 serta meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan mengoptimalkan penggunaan Anggaran. Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mencapai Rp. 11.036.018.000 menjadi pagu akhir sebesar Rp. 32.694.174.000,-. Penyerapan anggaran kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2021 sebesar Rp 31.866.666.605 (97%). Hasil pemantauan tim evaluasi melihat penyerapan dana, pencapaian indikator kinerja serta implementasi kegiatan di daerah, terdapat hal-hal yang mendukung implementasi program : 1. Kebijakan terkait struktur organisasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, dimana terdapat penanggung jawab program kesehatan kerja dan olahraga. 2. Upaya kapasitasi pengelola program kesehatan kerja dan olahraga melalui pelatihan berjenjang dan orientasi. 3. Memfokuskan dana dekon untuk kegiatan tertentu yang akan mendukung capaian kinerja program. 4. Membangun jejaring dengan pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah. 5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui media komunikasi digital dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan penanggungjawab Kesehatan Kerja dan Olahraga di provinsi dan kabupaten. 6. Membuat kebijakan upaya percepatan yang menantang daerah, untuk mencapai target khususnya kegiatan pengukuran kebugaran Jemaah Haji dan Pos UKK yang direspon dengan baik oleh daerah. Beberapa masalah yang menjadi tantangan dalam implementasi program kesehatan kerja dan olahraga : 1. Disparitas luas wilayah, kondisi geografi, sosial budaya di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/kota daerah. 2. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor/lintas program. 3. Masih banyak kebijakan yang menitik beratkan pada upaya kuratif dan rehabilitatif. 4. Perubahan gaya hidup dan pergeseran transisi epidemiologi pada masyarakat. 5. Tugas rangkap dari pengelola program di pusat dan daerah. ii
Pelajaran yang dapat diambil dari proses kerja tahun 2021 dapat menjadi masukan dalam merencanakan, melaksanakan program Kesehatan Kerja dan Olahraga pada tahun 2021, sehingga tercapai tujuan nasional yaitu : Masyarakat yang Sehat, Bugar dan Produktif untuk mencapai Indonesia Maju. iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... I RINGKASAN EKSEKUTIF ... II DAFTAR ISI... IV BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. LATAR BELAKANG... 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ... 2 TUGAS POKOK FUNGSI ... 2 C. SISTEMATIKA ... 3 D. BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA... 4 A. PERENCANAAN KINERJA ... 4 B. PERJANJIAN KINERJA ... 6 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 7 A. CARA PENGUKURAN INDIKATOR ... 7 B. CAPAIAN KINERJA ... 7 B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2021 -2024 ... 8 C. INDIKATOR OUTPUT YANG MENDUKUNG CAPAIAN INDIKATOR ... 12 D. KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA ... 16 E. DUKUNGAN MANAJEMEN ... 56 BAB IV PENUTUP ... 62 A. KESIMPULAN ... 62 B. SARAN ... 62 TIM PENYUSUN ... 63 LAMPIRAN ... 64 Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga TA 2021 ... 64 Lampiran 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ... 66 lampiran 3. Capaian Output Pendukung Kesehatan Kerja Dan Olahraga Tahun 2021 ... 68 Lampiran 4. Target Dan Capaian Indikator Output/Renja KL TA 2021 ... 70 Lampiran 5. Daftar Dinas Kesehatan Kab/Kota Yang Menerima Media KIE TB 2021 ... 77 iv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penduduk Indonesia berjumlah 265 juta dimana lebih dari 133 juta diantaranya merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang siap untuk bekerja (BPS, 2018). Komposisi penduduk Indonesia saat ini, menuju pada komposisi bonus demografi. Puncak bonus demografi di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada tahun 2035, dengan mayoritas penduduk usia produktif, kualitas kelompok ini akan menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, upaya kesehatan dengan sasaran usia kerja menjadi penting, untuk menciptakan SDM yang berkualitas agar bonus demografi dapat menjadi optimal. Pekerja merupakan penggerak perekonomian bangsa, disisi lain pekerja juga berada pada usia produktif, merupakan pencetak generasi penerus bangsa. Posisi pekerja juga sebagai tulang punggung keluarga, sehingga memiliki peran penting dalam kesehatan keluarga. Pekerja akan menentukan pemenuhan gizi keluarga, health literacy pada keluarga hingga pembiasaan pola hidup yang sehat pada keluarga. Disisi lain pekerja juga berada pada masa reproduktif akan berkontribusi terhadap pencapaian dan memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi, stunting, penyakit menular, penyakit tidak menular serta permasalahan kesehatan masyarakat lainnya. Sehingga dapat dikatakan, pekerja yang sehat akan berkontribusi mendukung tercapainya SDGs No.1, 2, 3, 5, 8 (Kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan pekerjaan yang layak). Upaya kesehatan kerja dan olahraga mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif. Penyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai pada pelaksanan di tempat kerja, dengan melibatkan peran lintas program, lintas sektor, swasta (dunia usaha), LSM dan peran aktif seluruh masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanahkan perlu dilakukannya upaya kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Upaya kesehatan kerja dan olahraga diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, dengan mengutamakan pendekatan preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Penjelasan tujuan dan sasaran Kesehatan Kerja termaktub pada Bab XII Pasal 164 - 166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja dimaksud meliputi pekerja di sektor formal dan informal, berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Tujuan dan sasaran upaya kesehatan olahraga dijelaskan pada pada Bab VI bagian sembilan pasal 80 dan 81 yang menyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dilakukan melalui melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga, sebagai upaya dasar untuk meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga. Sesuai amanah UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 164-166. Pemerintah melalui rancangan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 88 tentang Kesehatan Kerja, 1
mengamanatkan Kementerian Kesehatan untuk menyusun standar kesehatan kerja yang meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit dan pemulihan kesehatan. Tujuan implementasi standar tersebut di berbagai tatanan tempat kerja pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan akan memberikan daya ungkit terhadap pencapaian SDM yang berkualitas dan mempunyai daya saing menuju Indonesia Maju. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olaraga juga ditugaskan mandat lainnya, melalui SK Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/Menkes/337/2019 tentang Komite Pelindungan Kesehatan Pekerja Migran Indonesia dengan penugasan sebagai Koordinator dan Sekretariat, dan SK No. HK.01.07/Menkes/95/2018 tentang Pokja Program Aksi Keselamatan Jalan dengan penugasan sebagai Sekretaris I dan Sekretariat. Kedua mandat tersebut cukup strategis mengingat Pekerja Migran Indonesia sebagai salah satu jenis pekerja yang mempunyai kontribusi terhadap devisa negara dan jumlahnya cukup besar yaitu 9 juta orang. Sedangkan Rencana Aksi Keselamatan Jalan merupakan masalah yang krusial karena menjadi salah satu dari 10 penyebab kematian utama di Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, lingkup tugas Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga cukup strategis dan melibatkan berbagai stakeholder. Diperlukan dukungan memadai dalam pelaksanaan kegiatannya. Upaya-upaya mobilisasi dukungan pendanaan dari berbagai sumber baik yang mengikat maupun telah dilakukan salah satunya melalui hibah dari WHO, dan sinergi dengan APBD di daerah. Oleh Sebab itu Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai regulator kegiatan kesehatan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat Indonesia. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga harus perundangan di menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis melalui Laporan Kinerja. Laporan kinerja tersebut memuat capaian kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya kerja dan olahraga di Indonesia berkewajiban B. Maksud dan Tujuan Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan berbagai upaya dan capaian kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga selama tahun 2021. C. Tugas Pokok Fungsi Kelembagaan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada Bab Keempat, Bagian Keenam, Pasal 63 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan kerja dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi; 2
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi; d. Fasilitasi pengelolaan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi; e. Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi; f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi; g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi; dan h. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Selanjutnya, pada peraturan yang sama pasal 65 disebutkan bahwa Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri atas : a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. D. Sistematika Sistematika penulisan LAKIP Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah sebagai berikut : 1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan uraian singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi, dan tugas pokok dan fungsi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. 2. Bab II Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan mengenai Rencana Strategis, perjanjian kinerja/penetapan Kinerja tahun 2021 dan gambaran sasaran yang ingin dicapai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2021. 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian sasaran kinerja dengan menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai, analisis tentang keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja, efisiensi yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut sebagai rekomendasi dan solusi untuk masukan program peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. 4. Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan mengenai pencapaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2021. 5. Lampiran, menyajikan data dukung terkait perjanjian kinerja, target dan sasaran, capaian program dan data dukung lainnya. 3
BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja Penyusunan rencana kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga disusun dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Program Kesehatan Masyarakat dan selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Kegiatan Kesehatan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2020-2024.. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja yang berada di tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi dibidang kesehan kerja dan olahraga. Perencanaan pencapaian target dan kinerja Direktorat dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) 2020-2025. Berdasarkan Renstra Kemenkes 2020-2024 dan target RKP yang ditetapkan Bappenas, maka target yang harus dicapai adalah : lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, memiliki Tabel 1. Matriks Indikator Renstra Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR RENSTRA TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) 87 89 91 93 95 2 Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 40 50 60 70 90 3 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 16 14.5 13 11.5 10 4 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 30 35 40 45 50 Tabel 2. Matriks Indikator Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam Renstra Kemenkes dan RKP Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020-2024 No INDIKATOR 2020 2021 TARGET 2022 2023 2024 Renstra 1 2 Jumlah Kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan Kerja Jumlah Kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan Olahraga 308 308 334 334 360 360 385 385 411 411 4
Dimana definisi operasional target indikator terkait upaya kesehatan kerja dan olahraga dari Renstra dan Renja tersebut adalah : Tabel 3. Matriks Definisi Operasional Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR DO/CARA PERHITUNGAN Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Olahraga dan Meningkatn ya upaya kesehatan kerja dan olahraga Jumlah Kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan Kerja Jumlah melaksanakan apabila memenuhi kriteria: a. Minimal 30% Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja, sebagai berikut : 1) Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas (identifikasi faktor risiko di tempat kerja, atau penggunaan APD, atau APAR, atau pengukuran kebugaran jasmani bagi petugas). kabupaten kota kesehatan yang kerja 2) Deteksi dini PTM dan atau pencegahan PM/PAK pada pekerja puskesmas. 3) Pemberdayaan masyarakat kelompok pekerja informal (POS UKK) SK/SE 3) Pemberdayaan masyarakat kelompok pekerja informal (POS UKK) SK/SE yang mendukung pelaksanaan upaya kesehatan di tempat. c. Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal Jumlah Kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan Olahraga jumlah yang melaksanakan kesehatan olahraga adalah: a. 30% Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga, sebagai berikut: 1) Pengukuran kebugaran ASN dan anak sekolah / jamaah haji. kabupaten kota 5
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR DO/CARA PERHITUNGAN 2) Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan (Ibu hamil, aktivitas Lansia, kelompok olahraga masyarakat). fisik b. Pembinaan kebugaran jasmani pekerja tingkat kabupaten/kota. B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2021, dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dimana telah ditetapkan : 1. Dana kelolaaan sesuai dengan DIPA 2021 sebesar Rp 43.730.192.000 2. Target Capaian Kegiatan a. Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan kerja sebanyak 334 kabupaten/kota. b. Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga sebanyak 334 kabupaten/kota. Perjanjian kinerja Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, diturunkan menjadi perjanjian kinerja antara Direktur Kesehatan Kerja dengan 4 Koordinator Bidang Substansi dan Kasubbag Administrasi dan Umum pada tanggal 31 Desember 2020, situasi yang menjadi bagian penilaian kinerja semua staf dimasing-masing bagian. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut ada beberapa target indikator kinerja yang belum dapat dipenuhi dengan baik. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dapat memenuhi target realisasai DIPA 2021 sebesar 97%. 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga pada tahun 2021. Pengukuran dilakukan melalui evaluasi pencapaian dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan kinerja bersama antara pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota hingga puskesmas, karena bersifat output, end user, langsung kepada pekerja (usia produktif). Karena itu, pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat pusat/Kementerian Kesehatan merupakan data pencapaian kinerja propinsi, kabupaten/kota bahkan hingga puskesmas di tingkat dasar. Untuk itu dibutuhkan mekanisme evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi antara pusat dan daerah serta lintas program. A. Cara Pengukuran Indikator Indikator kesehatan kerja dan olahraga dihitung dengan cara sebagaimana berikut ini : 1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja Indikator jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dihitung dengan cara apabila kabupaten/kota tersebut memenuhi kriteria sebanyak 30% puskesmas melaksanakan kesehatan kerja. Laporan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke Pusat. Kementerian Kesehatan melakukan rekapitulasi seluruh data yang ada melalui Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO) dan laporan dari provinsi. 2. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga Indikator jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga dihitung dengan cara apabila kabupaten/kota tersebut memenuhi kriteria sebanyak 30% puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga. Laporan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke Pusat. Kementerian Kesehatan melakukan rekapitulasi seluruh data yang ada melalui Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO) dan laporan dari provinsi. B. Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Pengukuran capaian kinerja dilihat dari sandingan target dengan capaian kinerja dan penyerapan anggaran, semakin tinggi capaian kinerja dan realisasi anggaran maka semakin efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. 7
Tabel 4. Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2021 NO Indikator Target Realisasi 2020 % Target Realisasi % 2021 RPJM - RENSTRA - IKK 1 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja 308 329 106,8% 334 298 89,2% RENSTRA - IKK 2 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga 308 193 62,6% 334 255 76,3% Pada tahun 2020 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah mencapai indikator Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja sebesar 106,8% sedangkan indikator Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga belum terpenuhi yaitu sebesar 62,7%. Pada tahun 2021 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga belum mencapai target indikator Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja sebesar 89% dan indikator Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga juga belum mencapai target yaitu sebesar 76%. B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Renstra Kementerian Kesehatan 2021 -2024 1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja Hasil evaluasi tahun 2021, capaian jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja mencapai 298 kabupaten/kota (89%) dimana belum mencapai dari target yang telah ditetap pada tahun 2021 sebesar 334 kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan kerja. 8
Grafik 1. Target dan Capaian jumlah kabupaten/kota melaksanakan kesehatan Kesehatan Kerja tahun 2021 per Provinsi 30 25 23 24 22 22 22 21 21 20 20 16 16 15 15 15 15 14 14 14 12 11 10 9 8 8 8 10 10 9 8 8 9 9 10 10 9 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 0 Su m atera Barat Su m atera Utara Aceh Sula w esi Utara Kalim antan Barat Kalim antan Tengah Su m atera Selatan Banten Papua Barat G orontalo N usa Tenggara Tim ur Kep. Bangka Belitung Kalim antan Selatan M aluku Utara Ja w a Tim ur DKI Jakarta Bengkulu DI Yogyakarta La m pung Sula w esi Tenggara Sula w esi Barat Kalim antan Utara Sula w esi Tengah Kepulauan Riau N usa Tenggara Barat Kalim antan Tim ur Ja w a Barat Ja w a Tengah Sula w esi Selatan M aluku Papua Riau Ja m bi Bali Target Kesja Sumber: Laporan Provinsi Januari 2022 Rincian kinerja dari 34 provinsi, maka didapatkan sebagian besar provinsi yaitu 21 provinsi (62%) telah mencapai atau telah melebihi target jumlah kabupaten kota melaksanakan kesehatan kerja yang ditetapkan yaitu sebesar 65% dari jumlah seluruh kabupaten/kota. Provinsi dengan kabupaten/kota yang mencapai target antara lain: Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Babel, Kepri, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim,Banten, Bali, NTB, NTT, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo dan Papua Barat. Sedangkan provinsi yang belum mencapai target terdapat 13 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulsel, Sulbar, Maluku dan Maluku Utara. Provinsi yang masih jauh dibawah target dengan jumlah capaian terendah yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Maluku Utara sebesar dua kabupaten kota melaksanakan kesehatan kerja . Tercapainya target 2021 merupakan kumulatif adanya dukungan faktor pengungkit dan pendorong sejak tahun 2021: a. Adanya penanggung jawab program Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota dan rumah sakit serta penambahan jumlah jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja baik di provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas dan rumah sakit. b. Penyesuaian situasi pandemi dengan melakukan perubahan metode pembinaan Kesehatan Kerja baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas serta rumah sakit yang berkesinambungan dan terstruktur, melalui mekanisme daring. c. Sosialisasi dan advokasi terkait kesehatan kerja dengan sasaran Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PAN RB, Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kemenko PMK. 13 10 9
d. Menjalin kerjasama untuk evaluasi dan pengembangan kegiatan kesehatan kerja bersama Perguruan Tinggi. e. Menjalin kerjasama untuk evaluasi dan pengembangan kegiatan kesehatan kerja dengan Organisasi Profesi. f. Terbangunnya jejaring dengan organisasi profesi kesehatan kerja yaitu PAKKI, PERDOKI dan IDKI baik ditingkat pusat dan daerah. g. Pembiayaan pembentukan Pos UKK dapat dilakukan melalui dana dekonsentrasi, DAK non fisik dan APBD. h. Pengadaan serta distribusi Pos UKK Kit bagi daerah yang baru membentuk POS UKK. i. Sistem laporan dari Puskesmas ke Kabupaten/Kota telah diintegrasikan dengan menggunakan Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO). j. Tercapainya output instansi pemerintah yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani, sebagai salah satu implementasi Upaya Kesehatan Kerja di Perkantoran. jumlah Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat faktor penghambat pencapaian indikator antara lain, yaitu: a. Terjadinya pandemi COVID-19, sehingga petugas pengelola kesehatan kerja dan olahraga harus mendapatkan tugas tambahan lain seperti kegiatan vaksinasi, tracing, dan petugas yang juga terdampak Covid-19. b. Terjadinya refokusing anggaran sebanyak 7 kali di pusat dan 3 kali melibatkan anggaran daerah (dekon), sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. c. Kurangnya sosialisasi indikator dan tata cara pelaporan elektronik (melalui SITKO) Kesehatan kerja dan olahraga d. Kurangnya pemahaman pengelola kegiatan kesehatan kerja dan olahraga terhadap indicator kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan kerja baik petugas di provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas. e. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah. f. Kurangnya peningkatan kapasitas petugas terkait pembentukan pos UKK. g. Pelatihan terhambat karena butuh waktu merubah kurikulum offline menjadi kurikulum online yang terakreditasi PPSDM sehingga pada tahun 2021 kegiatan pelatihan dirubah menjadi orientasi dan workshop yang dilakukan dengan mengajukan akreditasi dari organisasi profesi. 2. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehaan olahraga Indikator kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga tahun 2021, mencapai 255 kabupaten/kota (76%) dimana target yang harus dicapai sejumlah 334 kabupaten/kota. 10
Grafik 2. Target dan Capaian Jumlah Kabupaten/kota Melaksanakan Kesehatan Olahraga Tahun 2021 per Provinsi. 30 25 23 24 20 22 22 21 21 21 20 16 16 15 15 14 14 15 15 14 12 12 11 10 8 10 10 8 9 9 10 9 7 6 7 6 6 5 6 6 7 7 5 6 7 5 6 6 5 5 6 5 3 4 4 4 4 4 4 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 Su m atera Utara Su m atera Barat Aceh Riau Kep. Bangka Belitung D KI Jakarta La m pung Bengkulu Kepulauan Riau Su m atera Selatan Ja m bi Ja w a Tengah DI Yogyakarta Banten Ja w a Barat Ja w a Tim ur Sula w esi Selatan Sula w esi Utara G orontalo Sula w esi Tenggara M aluku Utara Kalim antan Tengah Kalim antan Barat Kalim antan Tim ur Sula w esi Barat Kalim antan Selatan M aluku N usa Tenggara Barat Kalim antan Utara N usa Tenggara Tim ur Papua Barat Sula w esi Tengah Papua Bali Target Capaian Sumber: Laporan Provinsi Januari 2022 Apabila di rinci dari sebanyak 34 provinsi yang ada, sebagian provinsi telah mencapai target yaitu 11 provinsi (32%). Provinsi yang mencapai target anatar lain: Provinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat dan Papua. Provinsi yang belum mencapai target sebesar 33 provinsi. Terdapat 2 provinsi yang capaian masih 0% yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Tercapainya capaian tersebut dikarenakan faktor pengungkit dan pendorong yaitu: a. Adanya penanggung jawab kegiatan kesehatan olahraga pada Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dan puskesmas. b. Penyesuaian situasi pandemi dengan melakukan perubahan metode pembinaan Kesehatan Kerja baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas yang berkesinambungan dan terstruktur, melalui mekanisme daring. c. Sosialisasi dan advokasi terkait kesehatan olahraga dengan sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian PAN RB. d. Menjalin kerjasama untuk evaluasi dan pengembangan kegiatan kesehatan olahraga bersama Perguruan Tinggi. e. Menjalin kerjasama untuk evaluasi dan pengembangan kegiatan kesehatan kerja dengan Organisasi Profesi. f. Terbangunnya jejaring dengan organisasi profesi kesehatan olahraga yaitu PDSKO, KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), jejaring dengan organisasi pendidik yaitu PGRI, dan 6 induk olahraga rekreasi yaitu STI (senam Terra Indonesia), YJI (Yayasan jantung Indonesia), YAI (Yayasan Asma Indonesia), ILDI (Ikatan Langkah Dansa Indonesia), PORPI (Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia), dan ASKI (Asosiasi Senam kebugaran Indonesia) baik ditingkat pusat dan daerah. 6 6 12 10 11
C. g. Pembiayaan pengukuran kebugaran jasmani dapat dilakukan melalui dana dekonsentrasi, DAK non fisik dan APBD. h. Pengadaan serta distribusi Kit kebugaran jasmani bagi daerah yang belum mendapatkan distribusi KIT kebugran tetapi berpotensi untuk meningkatkan kebugaran jasmani. i. Tercapainya output jumlah institusi pemerintah yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani. j. Perluasan penggunaan Sistem Pengukuran Kebugaran Jasmani Mandiri (SIPGAR mandiri) agar kelompok sasaran tetap bisa melakukan pengukuran kebugaran jasmani. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian indikator : a. Terjadinya pandemi COVID-19, sehingga petugas pengelola kesehatan kerja dan olahraga harus mendapatkan tugas tambahan lain seperti kegiatan vaksinasi, tracing, dan petugas yang juga terdampak Covid-19 b. Kurangnya pemahaman pengelola kegiatan kesehatan kerja dan olahraga terhadap indicator kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan olahraga baik petugas di provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas. c. Terjadinya refokusing anggaran sebanyak 7 kali di pusat dan 3 kali melibatkan anggaran daerah (dekon), sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. d. Metode penggerakan individu untuk berolahraga baru di-launching pada September 2020, di tahun 2021 sosialisasi yang dilakukan baru sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota daerah dan belum dipahami sepenuhnya. e. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, yang sudah di sosialisasikan pencatatan melalui elektronik/aplikasi. Indikator Output yang mendukung capaian indikator 1. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja Indikator Jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja tahun 2021, hanya mencapai 14.168 tempat kerja. Grafik 3. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Su m atera Barat Sula w esi Barat Sula w esi Tengah N usa Tenggara Barat Kalim antan Tim ur Ja w a Barat Ja w a Tengah Sula w esi Selatan G orontalo N usa Tenggara Tim ur M aluku Kalim antan Selatan Ja w a Tim ur Sula w esi Tenggara D KI Jakarta Bengkulu Kepulauan Riau Sula w esi Utara DI Yogyakarta La m pung Kalim antan Barat Kalim antan Tengah Su m atera Selatan Kalim antan Utara Banten Papua Barat Kep. Bangka Belitung M aluku Utara Papua Ja m bi Bali Riau Puskesmas Perusahaan POS UKK GP2SP Sumber: Sitko Januari 2022 12
Jumlah pelaksanaan tempat kerja yang melaksanakan kesehatan berjumlah total 14.168 yang terdiri dari jumlah puskesmas 2.821, jumlah perusahaan 1.047, jumlah Pos UKK 9.550 dan jumlah GP2SP 750. Tempat kerja melaksanakan Kesehatan Kerja: Jumlah dihitung dari: A + B + C + D + E A = Jumlah POS UKK B = Jumlah perusahaan melaksanakan kesehatan kerja termasuk GP2SP C = Jumlah instansi pemerintah melaksanakan kesehatan kerja D = Jumlah puskesmas melaksanakan kesehatan kerja E = Jumlah RS melaksanakan kesehatan kerja Tercapainya diantaranya : a. Adanya penanggung jawab kegiatan kesehatan kerja pada Dinas Kesehatan target tersebut dikarenakan faktor pengungkit dan pendorong, provinsi dan kabupaten/kota dan puskesmas. b. Telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi terkait kesehatan kerja kepada stakeholder seperti Kementerian PAN RB, Kementerian, Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian. Kemenkominfo, Kemeneg PP dan PA. terkait c. Menjalin kerjasama untuk evaluasi dan pengembangan kegiatan kesehatan kerja dengan Perguruan Tinggi. d. Menjalin kerjasama untuk evaluasi dan pengembangan kegiatan kesehatan kerja dengan Organisasi Profesi. Faktor yang masih menjadi penghambat pencapaian indikator, antara lain : a. Terjadinya pandemi covid-19 diikuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengakibatkan kegiatan harus mengalami beberapa perubahan. b. Terjadinya refokusing anggaran untuk pandemi sehingga beberapa kegiatan mengalami perubahan metode dan realokasi kegiatan kesehatan kerja. c. Kejadian pandemi yang mengakibatkan kesulitan pengelola program untuk melakukan komunikasi teknis dengan target sasaran dan pengelola tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga dilakukan koordinasi dengan cara daring. d. Pelatihan terhambat karena butuh waktu merubah kurikulum offline menjadi kurikulum online yang terakreditasi PPSDM sehingga pada tahun 2021 kegiatan pelatihan dirubah menjadi orientasi dan workshop yang dilakukan dengan mengajukan akreditasi dari organisasi profesi. 13
2. Jumlah institusi pemerintah yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani Grafik 4. Jumlah institusi pemerintah yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani 80 70 67 67 60 51 50 44 40 38 30 24 23 25 20 10 14 19 18 14 12 7 7 19 20 6 4 17 18 17 14 13 5 3 15 19 20 8 15 10 3 0 Su m atera Barat Su m atera Utara Aceh Sula w esi Barat Sula w esi Tengah N usa Tenggara Barat Kalim antan Tim ur Ja w a Barat Ja w a Tengah Sula w esi Selatan G orontalo N usa Tenggara Tim ur M aluku Kalim antan Selatan Ja w a Tim ur Sula w esi Tenggara D KI Jakarta Bengkulu Kepulauan Riau Sula w esi Utara DI Yogyakarta La m pung Kalim antan Barat Kalim antan Tengah Su m atera Selatan Kalim antan Utara Banten Papua Barat Kep. Bangka Belitung M aluku Utara Papua Riau Ja m bi Bali Sumber: Sitko Januari 2022 Indikator jumlah institusi pemerintah yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani tahun 2021 mencapai 690 institusi. Provinsi dengan jumlah institusi pemerintah yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani tertinggi yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah masing masing 67 institusi. Provinsi dengan jumlah institusi pemerintah yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani tahun 2021 terendah yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Papua Barat, sebesar masing masing tiga institusi. Pembinaan Pengukuran kebugaran jasmani selain kepada individu, dilakukan juga kepada institusi pemerintah di luar Kementerian Kesehatan. Cara melakukan pengukuran kebugaran jasmani kepada institusi pemerintah adalah melakukan fasilitasi dan pendampingan serta memberikan edukasi kepada institusi terkait. Pemberian edukasi dengan melakukan transfer keilmuan melalui webinar. 3. Jumlah jemaah haji yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani Indikator jumlah jemaah haji yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani tahun 2021 mencapai 10.866 calon jemaah haji. 34 14
Grafik 5. Capaian Calon Jemaah Haji yang diperiksa kebugaran jasmani tahun 2021 2500 2175 2000 1853 1500 1395 1396 1000 500 434 417 178 232 110 217 206 84 149 31 31 0 157 173 94 252 68 19 0 119 90 20 45 91 71 51 0 D KI Jakarta Su m atera Utara Bengkulu DI Yogyakarta La m pung Sula w esi Barat Kalim antan Utara Sula w esi Tengah N usa Tenggara Barat Kep. Bangka Belitung Kalim antan Tim ur Ja w a Barat M aluku Utara Ja w a Tengah Sula w esi Selatan G orontalo N usa Tenggara Tim ur M aluku Kalim antan Selatan Ja w a Tim ur Su m atera Barat Sula w esi Tenggara Kepulauan Riau Sula w esi Utara Kalim antan Barat Kalim antan Tengah Su m atera Selatan Banten Papua Barat Papua Aceh Bali Sumber: Sitko Januari 2022 Dari 34 provinsi, Provinsi Jawa Timur adalah yang telah melakukan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi jemaah haji yang terbanyak sebanyak 2.175 calon jemaah haji, dikiukti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terdapat empat provinsi yang tidak melakukan pembinaan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi jemaah haji yaitu Bali, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Papua. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 15 tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji dijelaskan bahwa jemaah haji yang berangkat ke tanah suci adalah jemaah yang isthitaah baik dari segi rohani, jasmani maupun ekonomi. Pembinaan kebugaran jasmani merupakan salah satu bagian dari sistem pembinaan kesehatan jemaah haji di Puskesmas yang dilakukan kepada perorangan atau kelompok calon jemaah haji secara paripurna untuk mempersiapkan Jemaah Haji agar mampu secara fisik, sehat dan mandiri. Faktor-faktor internal dan eksternal jemaah haji mempengaruhi angka kesakitan dan angka kematian jemaah haji. Faktor internal antara lain tingkat kebugaran jasmani yang masih kurang dan sudah menderita penyakit sejak dari tanah air, sedangkan faktor eksternal antara lain perubahan cuaca, suhu dan faktor lingkungan lain. Minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi sehingga melampaui batas kuota yang ditetapkan yaitu sebesar 1 per 1.000 (1‰) penduduk. Hal ini menimbulkan daftar tunggu rata-rata selama 12 tahun. Waktu daftar tunggu yang panjang perlu dimanfaatkan agar Jemaah haji dapat mempersiapkan diri baik fisik dan mental, sehingga memenuhi kriteria istithoah menurut perspektif kesehatan. Salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan Jemaah haji sebelum berangkat adalah pengukuran kebugaran jasmani. Sejak bulan Maret 2020, Indonesia menyatakan situasi darurat akibat wabah pandemi COVID 19 yang mengeluarkan aturan untuk social distancing, tidak berkerumun untuk mencegah penyebaran penularan penyakit COVID 19. Pemerintah 0 0 15
Arab Saudi sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan saat ini masih memberlakukan penutupan kunjungan dari luar negeri baik untuk peribadahan dan wisata. Dari hasil pengukuran CJH tahun 2021 capaian hasil pengukuran sebesar. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi pada bulan Maret sehingga daerah kesulitan dalam melakukan pengukuran kebugaran jasmani yang kedua dan pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021 tidak diadakan karena masih masa pandemi. Terkait dengan hal tersebut dilakukan upaya dalam mengevaluasi capaian target indikator tersebut sebagai berikut : 1) Melakukan workshop Pembinaan Kebugaran Jasmani mandiri kepada pemegang program kesehatan olahraga agar dapat tetap membina CJH di daerahnya masing-masing. 2) Membuat telaah Pengukuran Kebugaran Jasmani Jemaah Haji tahun 2021/1441H. 3) Membuat surat permohonan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaporkan data update pengukuran kebugaran jasmani jemaah haji 1441H. 4) Membuat surat kepada Biro Perencanaan dan Anggaran terkait dengan kemungkinan indikator tahunan yang tidak dapat tercapai untuk pengukuran kebugaran jasmani Jemaah haji akibat dari situasi masa pandemi ini. 5) Koordinasi dengan Pusat Kesehatan Haji rencana kegiatan tahun 2022. D. Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Pada tahun 2021, pencapaian target indikator kinerja Kesehatan Kerja dan Olahraga di atas dilaksanakan melalui: 1. Jumlah kabupaten kota melaksanakan kesehatan kerja a. Koordinasi Jabfung Kesehatan Kerja Koordinasi dan sosialisasi terkait Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja merupakan bentuk dari pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan yang menekuni profesi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh rumah jabatan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021 telah dilakukan sosialisasi beberapa kali yaitu 1) Sosialisasi pengembangan karir dan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2021 di Hotel mulia Senayan Jakarta, dilaksanakan secara hybrid. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait peluang karir Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan mendorong seluruh bagian kepegawaian di instansi pengguna segera mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Peserta luring sejumlah 40 orang dan peserta daring sejumlah 750 orang berasal dari 34 provinsi dari seluruh pimpinan rumah jabatan instansi pengguna Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan pimpinan BKD seluruh Indonesia. Narasumber sosialisasi ini bersal dari Kementerian PAN-RB, BKN, Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong. Moderator sosialisasi ini berasal dari Ketua Pengda PAKKI Sumatera Barat dan Pengda PAKKI Kalimantan Selatan. 2) Sosialisasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021 secara daring Zoom meeting. Webinar ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mendorong penyediaan tenaga kesehatan kerja untuk dapat menjadi pemangku Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Peserta 16
daring sejumlah 251 orang berasal dari 34 provinsi dari seluruh pimpinan rumah instansi pengguna Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan pimpinan BKD seluruh Indonesia. Narasumber sosialisasi ini bersal dari Kementerian PAN-RB, BKN, dan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga. Moderator berasal dari konsultan jabatan fungsional Adminkes Bapak Satidjo, SKM. jabatan 3) Webinar Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021 secara daring Zoom meeting. Webinar ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mendorong penyediaan tenaga kesehatan kerja untuk dapat menjadi pemangku Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Peserta daring sejumlah 251 orang berasal dari 34 provinsi dari seluruh pimpinan rumah jabatan instansi pengguna Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan pimpinan BKD seluruh Indonesia. Narasumber sosialisasi ini bersal dari Kementerian PAN-RB, BKN, dan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga. Moderator berasal dari konsultan jabatan fungsional Adminkes Bapak Satidjo, SKM. 4) Sosialisasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021 secara daring Zoom meeting dan youtube channel. Webinar ini bertujuan untuk mendorong penyediaan tenaga kesehatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja serta meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit melalui pelaksanaan K3RS di seluruh RS UPT Vertikal Kemenkes dan RS Pemerintah Daerah Provisi/ Kabupaten/Kota. Peserta daring sejumlah 1000 orang berasal dari 34 provinsi dari seluruh pimpinan rumah jabatan instansi pengguna Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan pimpinan BKD seluruh Indonesia. Narasumber sosialisasi ini bersal dari Kementerian PAN-RB, BKN, Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga. Moderator berasal dari Ketua (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) PERSI. 5) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan profesi pejabat fungsional pembimbing kesehatan kerja, Kementerian Kesehatan menerbitkan Permenkes Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uji Kompetensi Jabatan fungsional Kesehatan. Di dalam permenkes tersebut menyebutkan tugas dan fungsi unit pembina untuk bertanggungjawab dalam penyelenggaraan uji kompetensi termasuk kenaikan jenjang Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja. Pada tahun 2021, dilaksanakan beberapa kegiatan terkait uji kompetensi yaitu: 6) Pembahasan Revisi Materi Uji Kompetensi. Dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja terhadap kegiatan uji kompetensi, maka Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga perlu melakukan koordinasi pembahasan revisi materi uji kompetensi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja berdasarkan rumah jabatan dan jenjangnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei dan 31 Mei 2021 di Hotel Gran Melia Jakarta dihadiri oleh 30 orang Tim Penguji dan sekretariat Tim penguji. 7) Pra Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Tujuan dari kegiatan pra uji kompetensi adalah untuk menjelaskan komponen portofolio disesuaikan dengan rumah jabatan masing-masing peserta uji dan verifikasi validasi kelengkapan berkas 17
peserta sebelum pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang yang dilaksanakan oleh Tim Penguji dan sekretariat. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 3 Juni 2021 melalui daring Zoom Meeting. Pra uji kompetensi dihadir oleh 9 orang peserta uji kompetensi kenaikan jenjang dan 25 Tim penguji dan sekretariat Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. 8) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan profesi pemangku Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari yaitu tanggal 17 - 18 Juni 2021 secara hybrid di Hotel Four Seasons Jakarta. Uji kompetensi diikuti oleh 9 orang peserta uji kompetensi kenaikan jenjang dan 30 Tim penguji, Tim Pelaksana Uji dan sekretariat Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Dari seluruh peserta masih dinyatakan belum Lulus dan harus melengkapi dan mengumpulkan berkas uji kompetensi dalam waktu seminggu setelah uji kompetensi, rencana tindak lanjut akan dilaksanakan pertemuan penetapan hasil untuk memverifikasi berkas perbaikan peserta dan menentukan kelulusan peserta. 9) Penetapan Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Kegiatan penetapan hasil uji kompetensi merupakan tindak lanjut dari hasil perbaikan uji kompetensi, peserta yang belum lulus diharuskan melengkapi berkas uji kompetensi dan selanjutnya akan ditetepkan oleh Tim Penguji hasil kelulusannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021 secara luring di Hotel West in Jakarta dihadiri oleh 30 orang tim penguji, tim pelaksana uji dan sekretariat. Hasil dari 9 peserta uji kompetensi kenaikan jenjang Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, ditetapkan 7 orang LULUS dan 2 orang TIDAK LULUS. b. Koordinasi Kesehatan Kerja 1) Monitoring dan pendampingan K3RS Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet.Penyelenggaraan upaya K3 di Rumah Sakit Darurat Corona (RSDC) Wisma Atlet adalah penerapan K3 di Rumah Sakit yang mengacu pada standar peraturan yang telah ditetapkan, khususnya Permenkes Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit. Penerapan Standar K3 ditujukan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, pasien serta rangka kesinambungan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Darurat Corona (RSDC) Wisma Atlet diperlukan pendampingan kepada relawan SDM K3 RSDC yang sedang bertugas oleh Petugas Pendamping dari Pejabat Fungsional/Staf Teknis Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga serta staf pengelola Program K3 di RS. lingkungan kerja. Dalam Pendampingan pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 11 (tiga) tim yang bertugas langsung sebagai pendamping dan petugas serta 4 (empat) orang Relawan K3 di RSDC Wisma Atlet. Sedangkan pertemuan monitoring dilakukan mingguan sebanyak 36 kali pada tahun 2021 dengan metode daring, dihadiri oleh pakar K3RS, tim pendamping dan relawan K3 RSDC serta tim Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. 2) Workshop K3RSDC Wisma Atlet-Rumah Sakit Lapangan. Workshop K3 RS Darurat atau RS Lapangan COVID-19 tahun 2021 diselenggarakan dengan metoda Hybrid, tatap muka di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan online melalui Zoom serta Yotube selama 2 hari efektif. Kegiatan dilakukan bekerja sama antara Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan RSDC 18
Wisma Atlet serta organisasi profesi PAKKI. Peserta yang mengikuti workshop ini secara offline sebanyak 53 orang dari target 50 sesuai dengan kapasitas penerapan protokol kesehatan. Dan yang mengikuti melalui online zoom dan Youtube sebanyak 1.323 dari target 1000 orang. Penugasan SDM K3 di RSDC Wisma Atlet dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dimulai untuk angkatan pertama periode dari tanggal 28 April - 11 Mei 2020 dan periode kedua dari tanggal 11 - 25 Mei 2020, masing- masing sebanyak 1 orang. Pada angkatan ketiga (26 Mei - 10 Juni 2020) sampai dengan angkatan kesembilan, selain dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, juga didampingi 1 orang praktisi K3 dari Rumah Sakit (RSCM, Persahabatan Jakarta, RS Paru Cisarua, RSHS Bandung) serta ditambah satu orang pemantau dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Pada angkatan kesepuluh (1 - 14 September 2020), per tanggal 3 September 2020 mulai masuk 2 orang relawan K3. Pengalaman penulis sebagai pemantau dan dua kali periode penugasan (angkatan 10 dan angkatan 16 dari tanggal 24 November - 7 Desember 2020) serta sebagai person incharge (PIC) tahun 2021 implementasi K3 di RSDC pada tulisan ini, akan menyajikan dan menganalisis pokok kegiatan atau upaya K3 yang diselenggarakan di RSDC 3) Rapat Koordinasi Lintas Program Internal Kementerian Kesehatan Penguatan NAPHS 2020-2024 Technical Area (TA) Bidang Radiation Emergency. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka koordinasi lintas program untuk monitoring evaluasi technical area bidang radiation emergency terkait NAPHS 2020-2024 guna penguatan kegiatan dan masukan bahan untuk tindak lanjut koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021 secara daring di tempat masing-masing pukul 13.00 sd 15.45 WIB. Dihadiri sebanyak 24 orang antara lain berasal dari lintas program terkait Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Dit. Yankes Rujukan, Kesling, SKK, Pengawasan Alkes dan Perbekalan Kes. Rumah Tangga, RSUP Fatmawati Jakarta, Hasan Sadikin Bandung, Sardjito Yogyakarta, Frieda Subrata (JEE), dan JFT di Lingkup Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga. Jalannya rapat meliputi pengantar dan laporan Koordinator Substansi Lingkungan Kerja, arahan dan pembukaan oleh Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, pemaparan materi oleh Jabfung Pembimbing Kesja, diskusi laporan, masukan dari peserta rapat, pembahasan, kesimpulan dan penutupan oleh Koordinator Substansi Lingkungan Kerja. Hasil keluaran pertemuan tersebut berupa simpulan dan rekomendasi: a) Lintas program terkait technical area bidang radiation emergency pada NAPHS 2020-2024 telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain berupa koordinasi secara horisontal maupun vertikal, penyiapan SOP, peningkatan kapasitas dan simulasi serta rencana kerja pada tahun 2021; b) Akan dilakukan simulasi dan pendampingan di RS rujukan kegawatdaruratan dan finalisasi SOP terkait kedaruratan radiasi yang pernah dibahas, c) Mempersiapkan action plan dan koordinasi dengan lintas sektor untuk penilaian JEE Evaluation edisi 2. 4) Kegiatan Mengikuti Simulasi dan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor terkait NAPHS Technical Area (TA) Bidang Radiation Emergency. Kegiatan ini bertujuan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan baik 19
oleh lintas program maupun lintas sektor sebagai koordinasi dan updating serta progress tekait National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024, khususnya untuk Technical Area (TA) Bidang Radiation Emergency terkait. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu: a) Kegiatan rapat Koordinasi Simulasi Kedaruratan Bencana Nuklir pada tanggal 21 September 2021 di Ruang HE Tardan, lantai 3 RSUP Fatmawati Jakarta Selatan, dan b) Kegiatan Simulasi Kedaruratan Bencana Nuklir pada tanggal 10-13 November 2021 di RSUP Fatmawati Jakarta dan Kawasan Nuklir BATAN Serpong Tangerang Selatan; yang diselenggarakan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, serta c) Pertemuan Diseminasi Kebijakan tentang Penguatan Ketahanan Kesehatan melalui Kerangka Regulasi di Hotel Sentury Park, 9 Desember 2021 yang diselenggakan Pusat Analisis Determinan Kesehatan. 5) Pertemuan Evaluasi dan updating capaian indikator dan rencana aksi National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 pada Technical Area (TA) Bidang Radiation Emergency. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan updating capaian indikator dan rencana aksi National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 pada Technical Area (TA) Bidang Radiation Emergency terkait. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 secara virtual dengan aplikasi Zoom Meeting serta secara tatap muka (hybrid). Dihadiri sebanyak 26 orang secara luring dan 12 secara daring, antara lain perwakilan dari Setditjen Kesmas, Ditjen Yankes Rujukan, Bapeten, Batan-Brin, RSUP Fatmawati Jakarta, Hasan Sadikin Bandung, Sardjito Yogyakarta, Frieda Subrata (JEE), dan JFT di Lingkup Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga. Jalannya rapat meliputi laporan panitia dan arahan, paparan dan diskusi tentang Evaluasi dan Updating Capaian Indikator dan Rencana Aksi NAPHS 2021- 2024 TA Bidang Radiation Emergency, Updating Indonesia NAPHS Activity, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Output kegiatan berupa: a) Evaluasi National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 pada Technical Area (TA) Bidang Radiation Emergency, b) Updating capaian indikator Indonesia National Action Plan for Health Security (NAPHS) Acitvity 2020-2024 pada Technical Area (TA) Bidang Radiation Emergency, dan c) National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 pada Technical Area (TA) Bidang Radiation Emergency. 6) Monitoring dan Evaluasi Protokol Kesehatan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja 14 Provinsi bersama Organisasi Profesi. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Sehubungan dengan adanya kasus COVID-19 yang telah menjadi pandemi dan transmisi lokal di Indonesia perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan penularan. Dalam rangka mewujudkan pekerja yang produktif dan aman dari COVID-19, perlu dilakukan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagai upaya mitigasi kondisi pandemi melalui penerapan protokol kesehatan pada setiap aktifitas kehidupan. Tindakan pencegahan dan mitigasi melalui penerapan protokol kesehatan tersebut merupakan kunci memutus mata rantai penularan COVID-19 di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait protokol kesehatan diantaranya Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dalam Mendukung dan Tempat Kerja Perkantoran Industri 20
Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/327/2020 Tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu, Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sehubungan dengan masih meningkatnya kasus pandemi COVID-19, maka Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga akan melakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 baik di fasyankes, tempat kerja formal maupun di tempat fasilitas umum. Pada Tahun 2021 ini, evaluasi protokol kesehatan akan dilakukan di 14 provinsi untuk memotret gambaran yang paling mendekati dengan keadaan sebenarnya dalam kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan. Sasaran pelaksanaan evaluasi Protokol Kesehatan dilakukan di 14 Provinsi tahun ini adalah: Bengkulu, Jambi, Riau, Lampung, Aceh, Babel, Sulbar, Sulteng, Gorontalo, NTT, Maluku, Kaltim, Kaltara dan Papua. Monitoring dan Evaluasi Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja Tahun 2021 dilakukan melalui Kerjasama dengan PAKKI, PERDOKI dan IDKI. Evaluasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja mencakup tiga sasaran meliputi: a) Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID- 19 di tempat kerja industri dilakukan oleh IDKI. b) Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID- 19 di tempat kerja fasyankes dilakukan oleh PAKKI. c) Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID- 19 di tempat kerja di area publik/fasilitas umum dilakukan oleh PERDOKI. c. Koordinasi Kesehatan Pekerja dan Penyakit Akibat Kerja 1) Pengembangan konsensus tatalaksana PAK Pertemuan dilaksanakan untuk penguatan dan harmonisasi regulasi-regulasi yang ada terkait penyakit akibat kerja. Sasaran, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas, Dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer ataupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.,Masyarakat Pekerja,seluruh stakeholder terkait program kesehatan kerja dan olahraga, organisasi profesi, akademisi, instansi pemerintah, serikat pekerja, Badan Penyelenggara sehingga diharapkan terdapat daftar spesifik penyakit akibat kerja dan dapat membantu badan penyelenggara untuk klaim penyakit akibt kerja 2) Webinar Kesehatan Pekerja Kegiatan melalui daring ini dilaksanakan untuk mensosialisasi informasi terkait Pos UKK, GP2SP dan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. 21
a) Webinar terkait Pos UKK yang dilaksanakan tanggal 4 Februari 2021 melalui zoom meeting bertujuan untuk sosialisasi terkait vaksinasi Covid- 19 bagi pekerja pada sektor kelautan dan perikanan agar para nelayan nantinya siap untuk menerima vaksinasi Covid-19. Webinar dilaksanakan dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional sekaligus sebagai bentuk dukungan untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19 di masyarakat, khususnya masyarakat pekerja. Kegiatan ini mengundang peserta dari : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhimpunan Spesialis Indonesia (PERDOKI), Perhimpunan Dokter Kedokteran Okupasi Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI), Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI), Perhimpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia (PERKESJA), Indonesian Industrial Hygiene Association (IIHA), dan pengelola kesjaor dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. b) Webinar Pelayanan KIA Di Tempat Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan upaya pelayanan KIA di tempat kerja sekaligus untuk meningkatkan pembinaan GP2SP pada perusahaan dengan adanya kerja sama dan koordinasi lintas program serta lintas sektor di wilayah kabupaten/kota dan provinsi. dilaksanakan pada 27 Januari 2021 dengan dihadiri oleh lintas program seperti Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu juga dihadiri oleh beberapa lintas sektor yaitu Kemen PP dan PA, juga Kemenaker dengan mengundang peserta dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sasaran GP2SP dan juga dari seluruh provinsi di Indonesia dan juga telah perusahaan yang telah menerapkan program GP2SP dan menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan sejak tahun 2010 3) Webinar Vaksinasi COVID-19 bagi Pekerja Industri. Dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 09.00 - 12.00 WIB melalui Zoom Meeting dan live Youtube Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Peserta Zoom dan Youtube mencapai 1200 orang yang berasal dari : Ø Pusat : Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, asosiasi/organisasi profesi kesehatan kerja, serikat buruh/pekerja, asosiasi pengelola K3 perusahaan, asosiasi perhotelan Ø Daerah : OPD terkait kesehatan kerja di provinsi dan kabupaten kota tenaga kerja, dinas perindustrian dan (dinas kesehatan, dinas perdagangan), perusahaan, hotel. Sedangkan, narasumber berasal dari lintas program (Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) dan lintas sektor (Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI). 4) Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi GP2SP pada Perusahaan Sawit. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pengurus Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI) dalam penerapan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya peningkatan kesehatan pekerja perempuan yang dilaksanakan oleh perusahaan kelapa sawit. Diharapkan dengan implementasi GP2SP dapat berkontribusi dalam upaya: 22
a) Menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan stunting. b) Meningkatkan jumlah provinsi yang melaksanakan program kesehatan kerja. c) Meningkatkan jumlah kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja Kegiatan Sosialisasi GP2SP tahun 2021 diarahkan pada perusahaan sawit di wilayah Kalimantan dan Sumatera, masing-masing dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 dan 8 September 2021 secara zoom meeting. Terekam peserta yang mengisi daftar hadir sebanyak 159 peserta. acara juga disiarkan secara live pada channel Youtube Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Narasumber yang mengisi kegiatan tersebut yaitu Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker, Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI, dan 2 perusahaan yang telah menerapkan GP2SP dan mendapatkan penghargaan Mitra Bhakti Husada. 5) Koordinasi Antar Kementerian Sektor Informal. Pertemuan yang dilaksanakan 30 Maret 2021 di hotel Mulia Jakarta dengan system hybrid bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam merancang upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada pekerja informal agar pekerja informal menjadi lebih produktif. Pertemuan ini mengundang 10 Kementerian/Badan, 5 Organisasi Profesi, lintas program di Kementerian Kesehatan dan LSM serta penanggungjawab Kesehatan kerja di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI), Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI), Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI), Pusat Kajian dan Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia (PKTK3UI), Indonesian Industrial Hygiene Association (IIHA), Perhimpunan Perawat Kesehatan Kerja (Perkesja), Homenet Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Penyakit Tidak Menular, Direktorat Penyakit Menular Langsung, JF serta dilingkungan Direktorat Kesehatan Kerja Penanggungjawab Kesehatan kerja dan olahraga di 34 dinas kesehatan provinsi, dinas Kesehatan kab/kota dan Puskesmas.Narasumber pertemuan berasal dari Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dengan moderator: Dr. dr. Erna Tresnaningsih, MOH, PhD, Sp.Ok. dan Olahraga, 6) Percepatan Upaya Kesehatan Sektor Informal. Kegiatan ini merupakan FGD Informal dilaksanakan di Pengembangan Upaya Kesehatan Pekerja 23
Kabupaten Nagan Raya (Provinsi D.I. Aceh) pada tanggal 30 Juni 2021. Kabupaten ini dipilih berdasarkan data Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga perihal kabupaten yang belum memiliki Pos UKK serta termasuk dalam provinsi prioritas Dit. Kesjaor. Di samping itu kedua kabupaten tersebut juga merupakan kabupaten lokus stunting dan AKI AKB sehingga setelah dilakukan FGD maka dapat turut mendukung penurunan AKI, AKB dan stunting. Kegiatan FGD yang dilakukan menghasilkan kesepakatan pelaksanaan pembentukan Pos UKK minimal 3 di masing-masing kabupaten sasaran sebagai sarana peningkatan upaya kesehatan kerja pada pekerja informal di kabupaten tersebut dan pemantauan kesehatan pekerja informal yang akan dilaporkan baik manual maupun digital. d. Penyusunan NSPK 1) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja (masuk kegiatan NSPK). Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun petunjuk teknis butir kegiatan bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja berdasarkan jenjang dan rumah jabatan. Butir kegiatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terbagi dalam Kementerian/Lembaga, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai dan Loka dan Puskesmas. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021 secara Hybrid (luring dan daring) di Hotel Gran Melia Jakarta, dihadiri oleh 40 orang. Hasil keluaran pertemuan tersebut berupa draft penyelarasan butir kegiatan setiap jenjang (pertama- muda-madya) berdasarkan rumah jabatan, yang selanjutnya sebagai bahan teknis butir kegiatan bagi Jabatan dalam penyempurnaan petunjuk Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. 2) NSPK Kesehatan Pekerja. Kegiatan ini ditujukan untuk membuat NSPK terkait pekerja. Ada 4 NSPK yang dihasilkan tahun 2021, yaitu juknis pembinaan dan penilaian Pos UKK, instrumen, identifikasi faktor risiko bagi pekerja sektor informal, naskah akademik jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, self assessment penilaian GP2SP. Setiap NSPK disusun melalui tahapan rapat persiapan untuk penyusunan draft, pembahasan dan finalisasi. 3) Penyusunan Juknis Self Assessment GP2SP. Juknis penilaian mandiri atau self-assessment disusun untuk memberikan sebuah panduan bagi perusahaan untuk menilai pelaksanaan GP2SP dan nantinya digunakan sebagai dasar monitoring serta pembinaan dari lintas sektor terkait di kabupaten/kota dan Provinsi. Dilakukan pembahasan sebanyak 2 kali, secara hybrid meeting yang masing- masing pada tanggal 25 Februari 2021 di Hotel Westin, 16 Maret 2021 di Gran Melia Hotel, dan dan ujicoba sebanyak 1 kali 28-29 April 2021 di Hotel JW. Marriot dengan mengundang peserta dari lintas program, lintas sektor, dan organisasi profesi. Peserta yang hadir dari lintas sektor yaitu dari Direktorat Promkes, Direktorat Kesling, PERKESJA, BPP PHRI, PP IDKI, Kemenparekraf, ditjen Bina Bangda Kemendagri, dan PAKKI. 24
4) Pertemuan pembaruan SKB antar kementerian tentang GP2SP Dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 secara zoom meeting, pertemuan bertujuan mendapat kesepakatan bentuk dari suatu pedoman maupun skema surat keputusan bersama lintas kementerian terkai GP2SP. hadir dalam pertemuan tersebut peserta dari Direktorat P2ML, Direktorat Gizi Masyarakat, Bagian Hukormas Sesditjen Kesmas, Direktorat p2PTM, Direktorat PKP, dan Direktorat Kesehatan Lingkungan. 5) Penyusunan Petunjuk Teknis Assessment Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fasyankes (masuk kegiatan NSPK). Saat ini penerapan K3 di Fasyankes belum maksimal sedangkan program K3 di Fasyankes selain sebagai upaya perlindungan pada SDM Fasyankes sebagai amanat Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja juga menujang tercapainya peningkatan mutu pelayanan melalui penilaian akreditasi. Oleh karena itu untuk memudahkan pengelola program dalam pelaksanaan K3 di Fasyankes pada tahun 2021 disusun assessment K3 di Fasyankes selama 5 bulan yang dihadiri oleh organisasi profesi PAKKI, KAK3RS, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Mutu dan Akreditasi. Pada bulan November tahun 2021, juknis assessment K3 Fasyankes dilakukan uji coba pada beberapa puskesmas dari 12 provinsi di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jambi, Gorontalo, Bali, Aceh, Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hasil uji coba dimasukkan dalam pembahasan juknis assessment K3 Fasyankes dan disosialisasikan saat kegiatan workshop assessment K3 Fasyankes kepada sekitar 1300 peserta yang hadir dan berasal dari pengelola program kesehatan kerja puskesmas dan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia. 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Ergonomi Tujuan Umum: tersedianya panduan/ pedoman penerapan ergonomi di RS, khususnya pada bagian laundry dan pada proses trensfering (pemindahan) pasien dengan keterbatasan. Tujuan Khusus a) Menyediakan media edukasi penerapan ergonomi di RS bagi manajemen dan pelaksana/ petugas di RS. b) Meningkatkan penerapan pencegahan potensi bahaya ergonomi di RS Proses a) Pertemuan persiapan tanggal 18 Februari 2021 b) Pertemuan pembahasan buku saku ergonomi pemindahan pasien 23 Februari 2021 c) Penyusunan panduan ergonomi laundry dengan konsultan, untuk penyusunan buku saku ergonomi pemindahan pasien tanggal 12 Maret 2021 d) Onsite pengambilan data di 5 RS (RSCM, RSUP Fatmawati, RS dr. Hasan Sadikin, RSUD Kota Bogor, dan RS Siloam Kebon Jeruk) tanggal 19 Mei 2021, 24-25 Mei 2021, 26-28 Mei 2021, 7-8 Juni 2021, 10-11 Juni 2021. e) Seminar ergonomi laundry dan buku saku ergonomi transferring (pemindahan pasien) tanggal 16 Desember 2021. 25
Saran rekomendasi upaya yang dilakukan untuk mencapai target: a) Optimalisasi peran pengelola tempat kerja RS untuk menerapkan Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang K3 RS, khususnya pengendalian dan pencegahan gangguan otot dan tulang rangka akibat potensi bahaya ergonomi. b) Advokasi pimpinan RS untuk melakukan pencegahan gangguan otot dan tulang rangka pada petugas di RS. 7) Pedoman Surveilans Kesehatan Kerja Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan, maka prasyarat dalam program kesehatan kerja dan olahraga adalah penyelenggaraan surveilans kesehatan pekerja. Pada Tahun 2021, dilakukan Revisi terhadap Pedoman Surveilans Kesehatan Kerja yang sebelumnya disusun pada tahun 2007. Revisi Pedoman bertujuan Menyusun acuan pelaksanaan kegiatan surveilans Kesehatan kerja yang terkini sesuai dengan perkembangan masa dan kemajuan teknologiMetode yang digunakan dalam pelaksanaan Revisi Pedoman ini adalah metode Penunjukan Langsung disusun oleh Tim dari PKTK3 FKM Universitas Indonesia. Terobosan yang dilakukan pada Revisi Pedoman: pengkinian instrumen surveilans yang telah disesuaikan dengan komponen kegiatan Kesehatan kerja dan olahraga berdasarkan Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO) dan keselarasan dengan butir kegiatan Jabatan Fungsional Kesehatan Kerja. Revisi Pedoman dilaksanakan selama 3 bulan: Juni s/d Agustus 2021. Uji Coba Pedoman Surveilans Kesehatan Kerja. Pedoman pelaksanaan surveilans kesehatan kerja yang dimiliki oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga diterbitkan pada tahun 2007 dan seiring dengan perkembangan zaman pedoman ini memerlukan pengkinian data dan informasi. Revisi pedoman surveilans kesehatan kerja dilakukan pada tahun 2021 melalui swakelola tipe 3 di bawah anggaran DIPA Direktorat Kesehatan Kerja TA 2021. Dalam implementasinya pedoman yang direvisi ini telah dilakukan uji coba di 7 lokus Provinsi menggunakan anggaran dana hibah WHO TA 2021: Ø Serang, Banten Ø Makassar, Sulawesi Selatan Ø Surabaya, Jawa Timur Ø DKI Jakarta Ø Bogor, Jawa Barat Ø Medan, Sumatera Utara Ø Badung, Bali Uji Coba Pedoman Surveilans dilakukan dengan metode pengambilan data menggunakan instrumen surveilans dan wawancara. Pelaksanaan uji coba melibatkan Jabfung Pemkesja dan pelaksana program di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selanjutnya dari hasil pengambilan data dilakukan Analisa melalui Forum Group Discussion melibatkan Tim Konsultan Pedoman, Provinsi dan Pusat. Output yang diperoleh melalui Uji Coba Pedoman ini adalah masukan terhadap teknis Pedoman Surveilans dan penyempurnaan instrumen pelaksanaan Surveilans Kesehatan Kerja. 26
8) Pedoman PMI Calon Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan untuk mengalami masalah tindak kekerasan dan perdagangan manusia, masalah kesehatan baik fisik maupun kejiwaan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menjaga hak CPMI untuk mendapat pekerjaan dengan layak, melindungi CPMI dari segala jenis tindak ekspoitasi maupun resiko masalah kesehatan. Upaya untuk melindungi PMI telah diamanatkan kedalam Undang-undang No 18 Tahun 2017 serta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2021. Dengan telah terbitnya peraturan perundangan tersebut, diharapkan seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat pusat maupun daerah dapat meningkatkan upaya dan sinergitas pelindungan terhadap PMI. Kementerian Kesehatan memiliki peran penting dalam upaya pelindungan bagi PMI dan Calon PMI. Pada calon PMI, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan psikologis sebagai salah satu syarat pemberangkatan CPMI untuk bekerja ke telah menetapkan standar penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Calon PMI, namun sehubungan dengan terjadinya pergeseran tanggung pemeriksaan psikologi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Permenkes yang telah ada dan salah satunya perlu dilakukan penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan Kesehatan PMI. luar negeri. Kementerian Kesehatan Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Penyusunan pedoman ini adalah metode Penunjukan Langsung disusun oleh Tim konsultan. Dalam proses penyusunan pedoman bekerjasama dengan tim dari HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) untuk mendapatkan masukan terkait materi pemeriksaan psikologi. Terobosan yang dilakukan pada Revisi Pedoman adalah penambahan poin pemeriksaan psikologi sesuai dengan dengan amanat PP nomor 59 tahun 2021. Revisi Pedoman dilaksanakan selama 3 bulan: Oktober s/d Desember 2021. 9) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Tempat Kerja Perkantoran. Setelah di sahkannya Kepmenkes No.HK.01.07_Menkes_328 tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Pekantoran dan Industri, berdasarkan data di beberapa Provinsi, penyebaran Covid-19 di cluster perkantoran masih tergolong tinggi. Dengan adanya peningkatan kasus penularan strain baru Covid-19 (strain delta virus covid-19), Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menyusun Panduan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Pedoman ini dilaksanakan selama 6 bulan dari Maret s/d Agustus 2021. 10) Pedoman Kesehatan Kerja dalam Penanggulangan TBC di Tempat Kerja (Program TBC di Tempat Kerja. Tingginya angka TBC pada kelompok usia produktif memerlukan pendekatan khusus melalui upaya kesehatan kerja dalam pencegahan dan pengendalian TBC bagi pekerja. Penyusunan pedoman dilakukan selama 6 bulan dari April s/d September 2021. Draft pedoman kesehatan kerja dalam penanggulangan TBC di tempat kerja yang disusun mempunyai ruang lingkup sebagai berikut; a. Penanggulangan TBC di tempat kerja dan produktifitas b. Upaya kesehatan kerja dalam penanggulangan TBC di tempat kerja c. Jejaring penanggulangan TBC di tempat kerja 27
d. Pencatatan dan Pelaporan 11) Panduan Perlindungan Kesehatan Tenaga Kesehatan dan Pekerja di Fasyankes. Tenaga kesehatan dan pekerja di Rumah Sakit merupakan tulang punggung dalam pelayanan kesehatan di fasyankes dan Rumah Sakit. Rumah Sakit merupakan salah satu tempat kerja dengan karakteristik spesifik dimana bersifat labor intensive, padat teknologi, tingkat keterlibatan manusia yang tinggi, kegiatan yang terus-menerus setiap hari serta pada situasi pandemi terdapat hazard biologi (pajanan terhadap berbagai penyakit menular) yang menjadikan Rumah Sakit sebagai salah satu tempat kerja dengan risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tinggi. Sejak dinyatakan pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 COVID-19 telah memberikan dampak yang nyata dalam berbagai sektor terutama sektor ekonomi dan dunia usaha termasuk fasyankes sebagai tempat kerja. Banyaknya tenaga kesehatan yang terdampak dalam penularan Covid-19 akan mempengaruhi ketahanan sistem kesehatan di tengah pandemi, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dalam perlindungan tenaga kesehatan agar garda terdepan dalam penanggulangan pandemi dapat terlindungi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menyusun pedoman perlindungan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan pekerja sektor kesehatan agar dapat memperkuat ketahanan sistem kesehatan pada situasi pandemi. Penyusunan pedoman dilakukan selama 6 bulan dari Maret s/d Agustus 2021 12) Penyusunan Policy Brief TBC di Tempat Kerja Tingginya angka TBC pada kelompok usia produktif memerlukan pendekatan khusus melalui upaya kesehatan kerja dalam pencegahan dan pengendalian TBC bagi pekerja. a) Penyusunan Policy Brief TBC di Tempat Kerja dengan kerjasama swakelola Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian TB di tempat kerja dan mendukung program eliminasi TBC, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga bekerja sama dengan 6 (enam) Mitra untuk melakukan kajian Policy Brief TBC di Tempat Kerja. Judul kegiatan dan mitra tersebut adalah: No. JUDUL KEGIATAN MITRA PELAKSANA 1 2 3 4 Penerapan Pengembangan Model Kesehatan Kerja dalam Penanggulangan TB di Tempat Kerja Industri Intervensi Model Pengembangan Kesehatan Kerja dalam Penanggulangan TB di Fasyankes Pengembangan Jejaring Penemuan TB pada Pekerja Migran Indonesia Kajian kebijakan Unit Pelayanan Kesehatan Kerja sebagai Fasyankes dalam Mendukung Akses Pelayanan TB di Tempat Kerja Yayasan Buana Kusuma Perhimpunan Kesehatan Indonesia (PAKKI) Yayasan Indonesia Iluni Universitas Indonedia Ahli Kerja KNCV MKK 28
No. JUDUL KEGIATAN MITRA PELAKSANA 5 6 kebijakan Akses Pelayanan Kajian Tenaga Kesehatan Kesehatan di tempat kerja Rumah Sakit dan JKN dalam Mendukung Perlindungan TB bagi Tenaga Kesehatan pelayanan standar Pengembangan kedokteran okupasi pada Penyakit Akibat Kerja dan tarifnya dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan TB Akibat Kerja Primer bagi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi (PERDOKI) b) Pendampingan Penyusunan Policy Brief TBC di Tempat Kerja Untuk mendukung penyusunan Policy Brief TB tersebut Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga bekerja sama dengan WHO Indonesia untuk pendampingan penyusunan Policy Brief TB berupa Pertemuan Persiapan secara Hybrid sebanyak 2 kali yaitu di tanggal 29 Juni 2021 dan 06 Agustus 2021, Pertemuan Fullday Meeting untuk membahas progress report pada 06 dan 15 Oktober 2021 serta pendampingan pengumpulan data, verifikasi dan klarifikasi di 7 Provinsi yaitu: • DKI Jakarta • Jawa Barat • Banten • Jawa Timur • Jawa Tengah • Sulawesi Selatan • Kalimantan Timur Dari hasil kajian 6 mitra didapat draft 6 Policy Brief TB di tempat kerja. e. Pelatihan Bidang Pendidikan 1) Tenaga Kesehatan yang dilatih K3 Fasyankes Program keselamatan dan kesehatan kerja fasyankes merupakan salah satu program pencegahan masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan di Fasyankes. Program ini merupakan pendukung akreditasi peningkatan mutu pelayanan Fasyankes. Upaya ini menitikberatkan pada upaya pencegahan secara menyeluruh, baik di lingkungan sekitar ataupun di tempat kerja yang berdampak pada SDM Fasyankes, pasien, pengunjung dan masyarakat sekitar Fasyankes. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pada SDM Fasyankes membuat pelaksanaan K3 di Fasyankes tidak adanya dukungan dan hanya dianggap sebagai program pengembangan padahal program ini sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kasus penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja yang didalamnya termasuk Covid-19. Dan saat pandemic Covid- 19 kasus data lapor Covid-19 ditemukan peningkatan kasus kematian tenaga kesehatan sebanyak 1231 orang. Keadaan ini membutuhkan pelaksanaan pendampingan K3 puskesmas sesuai permenkes 52 tahun 2018 tentang K3 di Fasyankes yang lebih intens kepada tenaga kesehatan puskesmas baik kunjungan langsung satu provinsi satu puskesmas maupun pelaksanaan webinar dan workshop yang bekerja sama dengan KAK3RS (Komite Ahli 29
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit) sejak awal bulan Juli sampai dengan akhir Oktober 2021. Capaian rata-rata total total di 5 provinsi antara lain a) Capaian standar terkuat adalah PHBS 85,28% dan pengelolaan sampah domestic 83,65% b) Capaian standar terendah adalah pemeriksaan kesehatan 41,74% c) Capaian rata-rata kesiapan K3 Covid-19 tertinggi yaitu DKI Jakarta 90,9% d) Capaian rata-rata kesiapan K3 Covid-19 terendah yaitu Jawa Tengah 81,39% 2) TOT K3 Fasyankes. Penyelenggaraan dan pelaksanaan program K3 membutuhkan banyak tenaga K3 di semua sektor khususnya di sektor kesehatan dengan spesifikasi dokter kesehatan kerja, perawat kesehatan kerja, higiene industri, ergonomi, keselamatan kerja, dan lain-lain. Pada tahun 2017, seluruh Dinas Kesehatan Kab/kota dan Provinsi sudah menerapkan Permenkes No. 49 tahun 2016 dimana didalamnya terdapat seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan SDM di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia meningkat. Adanya Pelatihan bagi Pelatih (ToT) K3 Fasyankes, kebutuhan pelatih dalam pelatihan kesehatan kerja dapat terbantu dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantiitas dari pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Saat masa pandemi TOT K3 Fayankes baru dilaksanakan kembali pada tahun 2021 dengan metode pembelajaran blended secara virtual sebanyak 38 JPL dan classical sebanyak 24 JPL sebanyak 2 angkatan: a) TOT K3 Fasyankes Angkatan 1 di BPPK Makassar pada tanggal 1 - 4 Maret 2021 pelatihan secara virtual dan 7 - 11 Maret 2021 pelatihan secara klasikal sebanyak 30 peserta pengelola program kesehatan kerja dan olahraga dan widyaiswara yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Bali, Jawa Timur dan Maluku Utara. Hasil yang didapat 1 peserta tidak lulus disebabkan tidak melanjutkan pelatihan klasikal (terkonfirmasi Covid-19). Nilai rata-rata pretes 3,5 dan nilai rat-rata postes 6,5 b) TOT K3 Fasyankes Angkatan 2 di BPPK Ciloto pada 15 - 18 Maret 2021 pelatihan secara virtual dan 22-26 Maret 2021 pelatihan secara klasikal sebanyak 30 peserta pengelola program kesehatan kerja dan widyaiswara yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Riau dan DIY. Hasil yang didapat seluruh peserta dinyatakan lulus. Nilai rata-rata pretes 39,67 dan nilai rata-rata postes 88,11 3) Orientasi Identifikasi Risiko Bahaya Kesehatan. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta terbebas dari gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan, perlu dilakukan pengelolaan risiko bahaya kesehatan di tempat kerja. Penilaian risiko merupakan aktivitas yang mendasar dalam pelaksanaan upaya kesehatan kerja. Penilaian awal terhadap risiko merupakan langkah awal yang dilakukan guna mengenali bahaya kesehatan yang ada di lingkungan kerja, estimasi potensi pajanan, serta menilai efektivitas pengendalian yang sudah ada. Workshop dilakukan 30
sebanyak dua kali secara hybrid (daring dan luring) dihadiri oleh 420 peserta online dari 34 provinsi dan 25 peseta luring. 4) E-Learning Tim Penilai Jabfung PKK. Jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja memerlukan penilaian dan penetapan terhadap angka kredit sebagai pengembangan karir fungsional tersebut. Penyiapan jabatan kapasitas SDM yang akan melakukan penilaian baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan seperti pelatihan terhadap tim penilai angka kredit. Pelatihan dilakukan secara daring. Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dilakasanakan sebanyak 3 angkatan. Angkatan 1 dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 31 Juli 2021 sedangkan angkatan 2 & 3 secara paralel pada tanggal 02 s/d 07 Agustus 2021 sebanyak masing-masing 50 JPL (50 jam pelajaran) efektif @ 45 menit. Peserta angkatan I antara lain berasal dari 10 provinsi yang memiliki jabatan fungsional lebih dari 10 orang, sebanyak 29 orang terdiri dari 24 peserta berasal dari daerah, 2 orang peserta dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, 2 orang dari RS vertikal, dan 1 orang peserta dari BATAN. Angkatan II dan III Peserta sebanyak total 60 orang, dengan rincian 20 orang institusi di provinsi/kabupaten/kota, 9 orang dari UPT berasal dari Kementerian Kesehatan (RSUP dan BBTKLPP). Namun dalam pelaksanaan ada 2 orang peserta yang mengundurkan diri yaitu dari Provinsi NTB (sakit) dan Kabupaten Bone (harus merawat orangtua sakit). Sehingga total peserta yang mengikuti sampai akhir proses pelatihan ada 58 orang. Pelatihan dan fasilitator antara lain dari Bapelkes Cikarang, BBPK Ciloto, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan BPPSDM Kemenkes, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan BPPSDM Kemenkes dan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. 5) Pelatihan dan TOT diagnosis PAK Sasaran Tujuan Pendidikan minimal dokter S2 terkait bidang kesehatan kerja yang terdiri dari dokter magister kedokteran kerja, dokter magister keselamatan dan kesehatan kerja, dokter spesialis dengan kriteria Pengalaman kerja di fasyankes minimal 2 tahun, Memiliki Surat Izin Praktik yang masih berlaku pelatih yang kompeten dalam melatih pelatihan dokter dalam diagnosa penyakit Akibat Kerja di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia 25 Orang Jumlah per pelatihan Jumlah JPL Manfaat peserta 48 JPL kompeten meningkatkan dalammelatih tatalaksana penyakit akibat kerja dan mempercepat pemerataan kompetensi dokter di seluruh wilayah Indonesia jumlah dokter yang 31
' 6) Pelatihan Tatalaksana PAK Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sasaran Tujuan dokter di FKTP, dokter di Dinas Kesehatan, dokter di Dinas Ketenagakerjaan, dokter di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Meningkatnya kompetensi dokter dalam mendiagnosis/ melaksanakan tatalaksana penyakit akibat kerja yang diharapkan dapat membantu penegakan diagnosis PAK di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan 25 Orang Jumlah per pelatihan Jumlah JPL Manfaat peserta 36 JPL dokter layanan primer dan rujukan dapat dengan mudah menegakkan diagnosis PAK dan tatalaksana untuk membantu pekerja mendapatkan hak dan perlindungan dari berbagai badan penjamin kesehatan kerja Permasalahan dan Kendala i. Penentuan diagnosis penyakit akibat kerja oleh dokter belum dihubungkan dengan pekerjaan atau dengan lingkungan pekerjaan sehingga dalam menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja (PAK) dirasakan sangat minim, karena kurangnya pengetahuan dokter untuk menegakkan diagnosis PAK. Target awal adalah 600 dokter yang terlatih dengan pelaksana dari Kementerian Kesehatan melakukan ToT 6 angkatan dan dana dekondi lakukan di 17 provinsi untukpelatihan ,namun seiring perjalanan waktu untuk pelaksana provinsi mengalami refocusing, setelah refocusing target yang mampu dicapai 387 orang. ii. pelatihan untuk pelatih (ToT) tatalaksana akibat kerja sampai saat ini dengan menggunakan kurikulum terbaru telah ada 176 dokter yang dapat melatih dari 7 angkatan . iii. Diiupayakan meningkatkan cakupan setelah refokusing dengan melakukan perubahan metode ditingkat pusat dengan merubah kurikulum pelatihan menjadi full daring dalam SIAKPEL dan menyelenggarakan 9 angkatan pelatihan. Ini adalah upaya maksimal mengingat adanya keterbatasan waktu dan alokasi dana, pelatihan Tatalaksana Penyakit akibat kerja bagi dokter terdapat 211 orang dokter f. Sosialisasi dan Diseminasi 1. Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2021. Tempat pelaksanaan: Blanded Serial workshop vaksinasi COVID-19 pada sasaran pekerja sektor formal diberbagai sektor via daring dan luring. Tujuan: a) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan Standar Kesehatan Kerja. b) Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam pembudayaan K3 disetiap kegiatan usaha. 32
c) Meningkatkan penerapan kesehatan kerja menuju masyarakat mandiri berbudaya K3. Jumlah total peserta yang mengikuti webinar 2.753 orang, terdiri dari Pekerja Sektor Kesehatan berjumlah 605 orang, Pekerja Sektor Komunikasi Penyiaran Publik, dan Jurnalis berjumlah 413 orang, Pekerja Sektor Perhubungan dan Transportasi Publik berjumlah 342 orang, Pekerja Sektor Pendidikan berjumlah 256 orang, Pekerja Sektor Pertanian berjumlah 192 orang, Pekerja Sektor Perkantoran Pemerintah dan Swasta berjumlah 945 orang. 2. Peringatan Hari K3 Sedunia Dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 bertempat di Hotel Ayana Midplaza Jakarta. Peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 1563 orang yang berasal dari ILO, WHO, Kementerian Perindustrian, organisasi profesi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perwakilan organisasi pengusaha dan organisasi buruh Tujuan: Menguatan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk layanan kesehatan kerja bagi keberlangsungan tempat kerja di berbagai sektor industri. 3. Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Dilaksanakan pada bulan Agustus - November 2021 dalam Workshop dalam 2 angkatan. Institusi yang mengikuti sosialisasi sebanyak 939 institusi yang berasal dari OPD Tingkat 1, OPD Tingkat 2, Kementrian dan Lembaga, BUMN, BUMD, dan Swasta. Peserta Angkatan 1 sebanyak 638 institusi dan Angkatan 2 sebanyak 301 institusi. Tujuan Umum: Mendapat gambaran sejauh mana penerapan K3 perkantoran dan protokol kesehatan penerapan protokol kesehatan di OPD Tingkat 1, OPD Tingkat 2, Kementrian dan Lembaga, BUMN, BUMD, dan Swasta. g. Surveilans Data Kesehatan Kerja Perempuan Masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia memerlukan intervensi upaya kesehatan di berbagai sektor. Berdasarkan data SUPAS 2015, Angka Kematian Ibu sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini cukup tinggi dibandingkan negara negara di dunia (No. 2 tertinggi di ASEAN setelah Laos). Indonesia ditargetkan menurunkan AKI sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 dalam SDGs, begitu pula dengan AKB. Di satu sisi saat ini partisipasi perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat sehingga besarnya jumlah pekerja perempuan akan berpengaruh pada cakupan program kesehatan reproduksi di Indonesia. Saat ini belum ada gambaran data status kesehatan reproduksi pada pekerja perempuan dikaitkan dengan risiko pekerjaan. Untuk itu diperlukan kajian data surveilans kesehatan reproduksi pada pekerja perempuan dikaitkan dengan risiko pekerjaan sebagai dasar pengambilan kebijakan program penurunan AKI, AKB dan stunting. Merujuk hal-hal tersebut di atas, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah melakukan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi terpilih melalui swakelola dengan mengangkat 3 topik: 1. Surveilans Data Kesehatan Reproduksi pada Pekerja Perempuan di Industri dalam rangka Mendukung Penurunan Stunting, AKI dan AKB bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri. 33
2. Surveilans Data Kesehatan Reproduksi pada Pekerja Perempuan di Perkantoran dalam rangka Mendukung Penurunan Stunting, AKI dan AKB bekerjasama dengan Universitas Padjajaran. 3. Surveilans Data Kesehatan Reproduksi pada Pekerja Perempuan di UMKM dalam rangka Mendukung Penurunan Stunting, AKI dan AKB bekerjasama dengan Universitas Airlangga. Sebagai tindak lanjut dari MoU antara Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan 3 (tiga) perguruan tinggi, maka melalui kegiatan ini Perguruan Tinggi telah melaksanakan penelitian sesuai topik terkait dengan melakukan analisa dari situasi yang ada di lapangan berdasarkan wilayah dan kearifan lokal daerah masing-masing dengan Kerjasama swakelola tipe 2 selama bulan Juli s/d November 2021. Hasil laporan kegiatan swakelola tipe 2 sebagai berikut: Surveilans Data Kesehatan Reproduksi pada Pekerja Perempuan di Industri dalam rangka Mendukung Penurunan Stunting, AKI dan AKB bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri diperoleh sebanyak 88,3% pekerja perempuan dalam kelompok WUS diantaranya berisiko untuk mengalami masalah kehamilan, persalinan dan melahirkan bayi stunting. Rekomendasi/saran yang diberikan: 1. Kementerian kesehatan perlu memfokuskan penanggulangan AKI, AKB dan Stunting pada pekerja perempuan termasuk di sektor industri. 2. Perlu adanya koordinasi untuk membuat landasan kesepakatan lintas aktor dan lintas sektor terkait pelaksanaan surveilans agar dapat dijalankan dengan baik. 3. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Perusahaan tentang pentingnya Surveilans kesehatan kerja dan reproduksi pada pekerja perempuan dalam rangka penurunan stunting, angka kematian bayi dan angka kematian ibu. 4. Perlu penyempurnaan pada SISEKAR dengan menambahkan indikator faktor risiko kepatuhan penerapan protokol kesehatan covid-19 pada level individu dan level perusahaan. h. Diseminasi Media Kie Pencegahan Tbc Dan Covid Bagi Pekerja Saat ini, pelayanan kesehatan di tempat kerja sebagian besar belum menerapkan strategi DOTS. Penyediaan media KIE sebagai salah satu upaya promosi kesehatan yang dapat dilaksanakan di tempat kerja. Dengan upaya promosi kesehatan melalui media KIE, diharapkan dapat meliterasi para pekerja agar memiliki dampak penurunan risiko TB di tempat kerja. Sasaran Media KIE TB adalah pekerja baik di sektor informal dan sektor formal. Media KIE Pencegahan TB di tempat kerja diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota/Kabupaten dengan kriteria: 1. Memiliki Kasus TB yang tinggi 2. Terdapat Pos UKK 3. Terdapat Perusahaan yang melaksanakan kegiatan GP2SP. 34
2. Jumlah kabupaten kota melaksanakan kesehatan olahraga a. Pembinaan Kebugaran Jasmani dalam Pembudayaan Aktivitas Fisik Bagi Anak Usia Sekolah/Santri/Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tujuan: terlaksananya implementasi aktivitas fisik dalam upaya menggerakkan masyarakat hidup sehat khususnya peserta didik, tenaga pendidik dan pengajar pada anak usia sekolah Ø Melakukan kolaborasi untuk pembudayaan aktivitas fisik Ø Terbinanya kebugaran jasmani bagi anak sekolah Ø Terlaksanakan koordinasi dan monitoring evaluasi untuk pembinaan kebugaran jasmani anak sekolah Ø Meningkatkan imunitas untuk mencegah penularan infeksi covid 19 dan mampu meningkatkan produktivitas dan prestasi belajar bagi anak sekolah. Kegiatan Pembinaan Kebugaran Jasmani Bagi Anak Usia Sekolah/Santri dilakukan dengan melakukan : 1. Rapat persiapan melibatkan llintas program dan lintas sektor 2. Workshop Pembinaan Kebugaran Jasmani merupakan kegiatan berupa edukasi dan praktek kebugaran jasmani dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, PGRI, PSSI, PDSKO, Pesantren, Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/kota dan Puskesmas. Lintas program yang terlibat Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Gizi dan Direktorat P2PTM. 3. Workshop dilakukan 3 (tiga) angkatan yaitu angkatan I 6 - 27 Juli 2021, angkatan II : 7 - 28 Juli 2021 dan angkatan III 8 - 29 Juli 2021. Rangkaian kegiatan di setiap angkatan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pertama pemberian materi kebijakan, edukasi dan praktek pengukuran kebugaran jasmani, tahap kedua berupa aktivitas fisik dan latihan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik yaitu pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR, dan tahap ketiga evaluasi hasil pengukuran kebugaran jasmani berupa pemberian materi dan dosis latihan. 4. Workshop bagi Santri dilakukan 2 (dua) angkatan yaitu Angkatan I 10 - 25 Agustus 2021 angkatan II 12 - 26 Agustus 2021. Kegiatan dibedakan dengan sekolah umum karena pada sasaran pesantren yaitu santriwan dan santriwati terdapat peraturan yang melarang penggunaan handphone atau alat komunikasi pada saat belajar, untuk itu pengukuran kebugaran jasmani dilakukan secara pendampingan manual oleh guru/petugas yang kemudian diunggah seluruh data rekap hasil kedalam aplikasi SIPGAR. Target sasaran sebanyak 3500 SD (175.000 siswa) yang dilakukan pengukuran kebugaran jasmaninya. Terjadi penurunan obesitas 68.000 siswa, minimal 30% 20.400 siswa menurunkan berat badan. Hasil Kegiatan : jumlah peserta yang mengikuti workshop melalui aplikasi zoom meeting dan youtube kurang lebih sebanyak 5162 peserta dari 34 Provinsi. Pengukuran kebugaran jasmani pada anak usia sekolah dilakukan secara mandiri di wilayah masing-masing dengan hasil sd Desember 2021 sebagai berikut: Ø Peserta pengukuran kebugaran jasmani sebanyak 15.603 anak sekolah Ø Hasil pengukuran kebugaran jasmani dengan kategori Baik Sekali 13.77% (2.148 siswa), Baik 6.78% (1.058 Siswa), Cukup 7.25% (1.131 siswa), Kurang 7.24% (9.975 siswa), Kurang Sekali 63.93% (9.975 siswa) dan Tidak Bugar 1.03% (161 siswa). 35
Ø Hasil Indeks Massa Tubuh dengan kategori sangat kurus 26.10% (4.073 siswa), kurus 17.55% (2.738 siswa), normal 46.78% (7299 siswa), overweight 4.09% (638 siswa) dan obesitas 5.27% (823 siswa). Melihat data diatas, kebugaran jasmani anak sekolah terbanyak di kategori kurang sekali sebanyak 63.93%. Hal ini dapat disebabkan karena aktivitas fisik yang kurang pada anak sekolah saat pembelajaran secara daring. Berdasarkan penelitian, tingkat kebugaran kurang dapat mempengaruhi daya tangkap anak sekolah pada saat belajar dimana anak yang tidak bugar berisiko 5.6 kali lebih tinggi mempunyai prestasi yang kurang dibandingkan dengan anak yang bugar. Dalam workshop diberikan edukasi hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan kebugaran jasmani peserta didik melalui aktivitas fisik selama di rumah (olahraga bersama keluarga di akhir pekan dan mengurangi waktu sedenter seperti main game online dll), di sekolah (baris berbaris sebelum masuk kelas, peregangan pada saat pergantian jam pelajaran) dan pada perjalanan ke dan pulang dari sekolah. Mengurangi waktu sedentari dan melakukan pengukuran kebugaran jasmani secara rutin minimal 6 bulan sekali. Dinas Kesehatan Provinsi didorong untuk dapat membuat surat edaran agar setiap sekolah dapat melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik sesuai rekomendasi pada saat menuju sekolah, di sekolah/saat belajar dan saat di rumah. Grafik Tingkat Kebugaran Jasmani Anak Sekolah 36
Grafik Hasil Indeks Massa Tubuh (IMT) Anak Sekolah Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga belum mencapai target : Ø Pelaksanaan secara daring mengalami gangguan di sejumlah provinsi dengan alasan sinyal tidak terjangkau Ø Kurang komitmen dari sekolah atau pesantren dalam mengikuti kegiatan atau menjalankan program Ø Pembelajaran secara daring di semua sekolah menjadi kendala ketika anak diminta untuk luring saat berolahraga Rencana Tindak Lanjut Ø Kegiatan Pembinaan Kebugaran Jasmani Bagi Anak Sekolah tahun 2022 akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan kebugaran jasmani anak sekolah dengan mengacu pada data yang ada dan akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada provinsi terpilih. Ø Melakukan koordinasi selanjutnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama sebagai tindak lanjut hasil pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah dan santri, agar sekolah dan pesantren mempunyai komitmen dalam melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. b. Pembinaan Kebugaran Jasmani Bagi Tenaga Kesehatan dan Calon Jemaah Haji Jemaah haji adalah salah satu kelompok masyarakat yang perlu dibina kebugaran jasmaninya agar kondisi fisiknya siap untuk mengikuti kegiatan berupa aktivitas fisik yang harus dilakukan dengan intens selama melakukan suci. ibadah di tanah Kegiatan Pembinaan Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jemaah Haji dan Tenaga Kesehatan dilakukan secara hybrid (daring dan luring) dengan melakukan : 1. Rapat persiapan dengan Pusat Kesehatan Haji. 2. Rapat Koordinasi dengan lintas sektor, lintas program dan dinas kesehatan provinsi, kab/kota dan puskesmas. 3. Workshop Pembinaan Kebugaran Jasmani berupa edukasi dan praktek kebugaran jasmani dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program yaitu 37
Kementerian Agama, KBIH, PDSKO, ISNA, Dinas Kesehatan Provinsi, kab/kota dan Puskesmas. Lintas program yang terlibat Pusat Kesehatan Haji, Direktorat Gizi dan Direktorat P2PTM. Workshop dilakukan 5 (lima) angkatan yaitu angkatan I 6 - 8 Maret 2021, angkatan II: 13 - 15 Maret 2021, angkatan III 20 - 22 Maret 2021, angkatan IV 25 - 29 Maret 2021 dan angkatan V 3 - 6 April 2021. Setiap angkatan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pertama pemberian materi kebijakan, edukasi dan materi praktek pengukuran kebugaran jasmani, tahap kedua melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan jemaah haji berupa pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR, dan tahap ketiga evaluasi hasil pengukuran kebugaran jasmani. Hasil Kegiatan: Jumlah peserta yang mengikuti workshop melalui aplikasi zoom meeting kurang lebih sebanyak 1500 peserta dari 34 Provinsi. Pengukuran kebugaran jasmani pada Jemaah haji dilakukan secara mandiri di wilayah masing-masing melibatkan KBIH dengan hasil sd Desember 2021 sebagai berikut: Ø Peserta pengukuran kebugaran jasmani Jemaah haji sebanyak 3.201 jemaah haji. Ø Hasil pengukuran kebugaran jasmani dengan kategori Baik Sekali 5.4% (174 orang), Baik 12.4% (396 orang), Cukup 41.7% (1.333 orang), Kurang 18.3% (587 orang), Kurang Sekali 2.1% (54 orang) dan Tidak Bugar 20.6% (657 orang). Ø Hasil Indeks Massa Tubuh dengan kategori sangat kurus 0.9% (30 orang), kurus 1.8% (58 orang), normal 49.9% (1593 orang), overweight 18.7% (596 siswa) dan obesitas 28.7% (917 orang). Ø Hasil kegiatan workshop Pembinaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji yang dilakukan 1 (satu) bulan dilanjutkan oleh pemegang program kesehatan olahraga di daerah dengan menggunakan dana dekon untuk melakukan pembinaan. Terlihat perbandingan data antara workshop dan setelah workshop. Data menunjukkan kenaikan jumlah pengukuran kebugaran jasmani, hal ini memperlihatkan hasil pembinaan daerah tetap dilanjutkan. Grafik Hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji 38
Grafik Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) Jemaah Haji per Provinsi Perbandingan Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) Jemaah Haji Workshop dan Pelaksanaan Lanjutan sd Desember 2021. Hambatan dalam pembinaan kebugaran jasmani bagi tenaga kesehatan dan calon jemaah haji: Ø Masa pandemi mempengaruhi kinerja di semua daerah, keterlambatan kegiatan mempengaruhi capaian indikator yang telah ditetapkan di awal tahun. Ø Kegiatan inovasi berupa berupa daring masih dalam Rencana tindak lanjut Ø Memperkuat koordinasi dengan Pusat Kesehatan Haji dan meminta Pusat Kesehatan Haji mengeluarkan surat kepada Kementerian Agama dan KBIH, agar Jemaah haji dapat melakukan pengukuran kebugaran jasmani minimal 6 bulan sebelum keberangkatan sebagai upaya menjaga kebugaran jasmani CJH sebelum keberangkatan Ø Melakukan kajian kepada Jemaah Haji yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani secara rutin dan yang tidak melakukan pengukuran kebugaran jasmani secara rutin. c. Pembinaan Kebugaran Jasmani pada Guru PAUD Upaya kesehatan olahraga adalah salah satu upaya yang memanfaatkan aktivitas fisik dan/atau olahraga secara baik, benar, terukur, teratur (BBTT) sesuai dengan kaidah kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Pembudayaan aktivitas fisik di masyarakat dan melakukan latihan fisik yang BBTT diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan mencegah terjadinya cedera akibat olahraga. Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau yang disingkat dengan kata HIMPAUDI merupakan kelompok para pendidik yang sangat strategis untuk diberikan sosialisasi terkait menjaga imunitas melalui olahraga yang baik benar terukur dan teratur yang dapat diukur melalui SIPGAR, program 39
penurunan berat badan atau yang selama ini dikenal dengan istilah WLC (Weight Lost Challenge). Sosialisasi kebugaran jasmani bagi HIMPAUDI merupakan suatu program strategis karena selain HIMPAUDI mempunyai keanggotaan yang cukup banyak, pemahaman terkait pembinan kebugaran jasmani ini minimalnya dapat diterapkan oleh semua anggota HIMPAUDI atau bahkan bisa meneruskannya kepada para peserta didik di seluruh Indonesia. Sosialisasi kebugaran jasmani akan diselenggarakan melalui webinar kebugaran jasmani atau dilakukan melalui daring agar dapat mengurangi risiko penularan dalam masa pandemic COVID-19 selain itu system daring dapat mengikutsertakan peserta dengan jumlah banyak dari berbagai daerah di Indonesia. Webinar kebugaran jasmani akan diisi dengan beberapa materi tentang program peningkatan imunitas di masa pandemic termasuk olahraga yang dilakukan dengan Baik Benar Terukur dan Teratur; sosialisasi SIPGAR (Sistem Pengukuran Kebugaran Jasmani) dan program Weight Lost Challenge. Kegiatan sosialisasi Himpaudi meliputi: 1) Sosialisasi kebugaran jasmani mandiri dengan SIPGAR 2) Pengukuran Kebugaran dalam menyukseskan Gerakan PAUD HI 3) Imunitas menuju Bugar dengan Aktivitas Fisik dan Gizi seimbang 4) Praktek Pengukuran Kebugaran Jamani mandiri dengan mengajak keluarga PAUD 5) Evaluasi SIPGAR 6) Rencana Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Ø Sosialisasi kebugaran jasmani mandiri dengan aplikasi SIPGAR diikuti oleh 900 orang tenaga pendidik Himpaudi Ø Setelah dilakukan sosialisasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengukuran kebugaran jasmani yang diikuti oleh peserta sosialisasi dengan mengajak orang lain (orang tua dan guru lainnya) Ø Penyampaian materi sosialisasi tentang Imunitas menuju Bugar dengan Aktivitas Fisik dan Gizi seimbang, disampaikan oleh ISNA Ø Hasil pengukuran kebugaran HIMPAUDI melalui aplikasi SIPGAR Hari ke-3 adalah evaluasi hasil pengukuran kebugaran jasmani mandiri dan Rencana Tindak Lanjut. Adapun hasil pengukuran jasmani mandiri didapatkan hasil sebagai berikut: Ø Peserta yang melakukan pengukuran mandiri sebanyak 681 orang dari 29 provinsi dengan proporsi perempuan sebanyak 84,3% dan Laki-laki sebanyak 15,7%. Ø Hasil pengukuran kebugaran seluruh peserta didapatkan hasil dengan kategori Baik Sekali sebanyak 5,6%, Baik sebanyak 7,2%, Cukup sebanyak 22,6%, Kurang sebanyak 23,9%, Kurang Sekali sebanyak 4,1% dan Tidak Bugar sebanyak 36,6% Ø Hasil pengukuran Indeks Masa Tubuh peserta didapatkan kategori Kurus sebanyak 4,9%, Normal sebanyak 52,7%, Overweight sebanyak 16,8% dan Obesitas sebanyak 25,7%. Rencana tindak lanjut Ø Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengukuran SIPGAR. 40
Ø Melakukan koordinasi untuk melakukan pembinaan kebugaran jasmani bagi Himpaudi. d. Pembinaan Kebugaran Jasmani pada Kelompok Olahraga (KORMI)/Kelompok Olahraga yang melakukan aktivitas fisik Kesehatan olahraga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga baik benar terukur teratur. Pembinaan dan edukasi aktivitas fisik yang baik, benar, terukur, teratur pada kelompok olahraga baik masyarakat maupun prestasi sehingga tujuan aktivitas fisik untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran dapat dicapai. Pada kelompok olahraga prestasi diharapkan latihan dilakukan dengan memperhatikan kaidah kesehatan sehingga meminimalisir masalah kesehatan akibat overuse training dan cedera olahraga. Selain itu melalui pembinaan kelompok olahraga masyarakat diharapkan minat masyarakat untuk berolahraga secara teratur akan meningkat dan memiliki daya ungkit untuk menurunkan persentase penduduk Indonesia yang kurang melakukan aktivitas fisik sehingga dapat memberikan tidak menular. dampak terhadap penurunan prevalensi penyakit Kegiatan Pembinaan Kebugaran Jasmani pada Kelompok Olahraga Masyarakat dilakukan secara hybrid (daring dan luring) dengan melakukan : 1) Rapat evaluasi tahun 2020 2) Rapat persiapan dengan lintas sektor (KORMI dan induk organisasi Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Asma Indonesia, Senam Tera Indonesia, Ikatan Langkah Dansa Indonesia, Perhimpunan Olahraga Pernapasan Indonesia dan lintas program) 3) Rapat penguatan MoU dan PKS 4) Orientasi Kebugaran Jasmani bagi Kelompok Olahraga 5) Pendampingan Hasil Kegiatan 1) Induk Organisasi dibawah KORMI akan melakukan penggerakan aktivitas fisik kepada kelompok olahraga di bawah binaannya berupa senam secara rutin dan penyuluhan kesehatan menciptakan Indonesia Bugar 2045 2) Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan Induk Organisasi melakukan penguatan penggerakan dengan kerjasama secara tertulis dan Induk Organisasi memberikan laporan kegiatan tersebut 3) Orientasi Pembinaan Kebugaran Jasmani kepada kelompok olahraga dan penggiat olahraga berupa edukasi dan praktek kebugaran jasmani dengan melibatkan Induk Organisasi Masyarakat di bawah KORMI yaitu Yayasan Jantung Indonesia (YJI), Yayasan Asma Indonesia (YAI), Senam Tera Indonesia (STI), Ikatan Langkah Dansa Indonesia (ILDI), Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI), Persatuan Warga Tulang Seluruh Indonesia (Perwatusi), Bio Energy Power (BEP), Asosiasi Dong Yue Taiji Quan Indonesia (ADYTI), Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia (PPYNI), The Universal Line Dance (ULD) a) Orientasi dilakukan 3 (tiga) angkatan pada tahap I dan 2 (dua) angkatan pada tahap III karena Induk Organisasi yang belum melakukan PKS dengan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga belum siap untuk melakukan paparan pada tahap evaluasi. b) Angkatan I : 4 Agustus - 23 September 2021; angkatan II dan III : 5 - 6 Agustus sd 24 September 2021. Setiap angkatan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pertama pemberian materi kebijakan, edukasi dan materi praktek pengukuran kebugaran jasmani, tahap kedua melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik yang dilakukan oleh kelompok olahraga dan penggiat olahraga berupa 41
pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR, dan tahap ketiga evaluasi hasil pengukuran kebugaran jasmani. 4) Pendampingan Kesehatan Olahraga dilakukan di 6 (enam) Provinsi dan 30 Kab/kota. Setiap kelompok olahraga bertanggungjawab terhadap 1 (satu) Provinsi dan 5 kab/kota : a) DKI Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat penanggung jawab Yayasan Asma Indonesia. b) Jawa Barat (Kab Bogor, Kab Cianjur, Kab Bekasi, Kab Karawang dan Kab Bandung) penanggung jawab Yayasan Jantung Indonesia. c) Jawa Tengah (Kota Semarang, Kab Semarang, Kota Magelang, Kota Pemalang, Kab Kendal) penanggungjawab Senam Tera Indonesia d) DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul) penanggungjawab Ikatan Langkah Dansa Indonesia e) Jawa Timur (Kota Surabaya, Kab Gresik, Kab Mojokerto, Kab Tuban, Kab Sidoarjo) penanggungjawab PORPI f) Banten (Kota Serang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kab Pandeglang, Kota Cilegon) penanggungjawab ASKI Hambatan dan rencana tindak lanjut Ø Kendala dalam pelaksanaan Pembinaan Kebugaran Jasmani Kelompok Olahraga diantaranya induk organisasi masih kekurangan keilmuan terkait kesehatan sehingga belum maksimal menggerakkan masyarakat di lingkungan sekitar. Namun penggiat olahraga atau instruktur sangat aktif dalam melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik berupa senam. Ø Memberikan edukasi kepada penggiat olahraga untuk menjadi agent of change membudayakan aktivitas fisik di masyarakat. Ø Memperkuat koordinasi dengan induk organisasi kelompok olahraga. e. Event World Superbike (WSBK) Pertamina Mandalika International Street Circuit menjadi ajang balapan sirkuit jalanan pertama di Grand Prix dunia tahun 2021. Kegiatan i dilaksanakan pada bulan November 2021 dan test pra musim pada awal tahun 2021. Peran bidang kesehatan sangat penting mengingat risiko cabang olahraga balap motor dan situasi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Dalam rangka optimalisasi peran bidang Kesehatan terhadap penyelenggaraan World Superbike (WSBK) Tahun 2021 perlu adanya persiapan lapangan terkait fasilitas penyelenggaraan kegiatan terutama dukungan pelayanan kesehatan, penyiapan pelayanan kesehatan rujukan dan penyiapan dukungan kesehatan dalam hal akomodasi dan konsumsi yang aman dan sehat. Kegiatan 1. Rapat persiapan dengan lintas program dan lintas sektor 2. Pendampingan persiapan penyelenggaraan WSBK sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 16 - 18 Juni dan 26-28 Oktober 2021 3. Pendampingan Penyelenggaraan WSBK Mandalika pada tanggal 18 - 21 November 2021 Hasil kegiatan 1. Pembahasan karantina rider sebelum menuju Indonesia 2. Memastikan rider sudah melakukan vaksinasi lengkap sesuai aturan negara masing-masing 3. Memverifikasi status vaksinasi melalui kedubes masing-masing di Indonesia dan Mengunduh aplikasi Peduli Lindungi serta mengisi data sesuai nomor paspor dan hasil verifikasi kedubes. 42
4. Pemantauan protokol kesehatan selama penyelenggaraan event baik selama di perjalanan dan saat di tribun penonton 5. Memastikan Swab Antigen berkala sebelum masuk area serta Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi 6. belum ada satgas yang memantau prokes penonton selama di tribun sehingga perlunya dibuat tim satgas untuk penonton. Rencana tindak lanjut Ø Manual Book berisi prokes WSBK dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan event grand prix lainnya di waktu lain dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan. Ø Penggunaan single seat di semua tribune/zona perlu dipertegas agar jaga jarak dapat dilakukan secara pasti. Ø Prosedur skrining pengunjung sampai naik shuttle bus menuju sirkuit perlu diperpendek perjalanannya dan dipastikan tidak kontak secara langsung ke pihak lain yang belum pasti status hasil pemeriksaan. Ø Upaya edukasi untuk peningkatan kesadaran pengunjung terkait prokes agar dilakukan jauh hari baik berupa penyediaan anggota Satgas terlatih. f. Event LIGA 1 Kementerian Kesehatan telah menerbitkan KMK no 382 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas umum termasuk di dalamnya kegiatan penyelenggaraan event olahraga. Sosialisasi bahan panduan penyelenggaraan turnamen dilakukan pada bulan September 2020 dengan melibatkan seluruh stakeholder sepakbola termasuk perwakilan Dinas Kesehatan lokasi stadion penyelenggaraan kegiatan. Penyelenggaraan Liga 1 tahun 2021 harus menerapkan prinsip utama dan teknis penerapan protokol kesehatan sesuai panduan yang telah disusun. Penerapan protokol kesehatan yang sesuai panduan menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan Liga 1 tahun 2021. Kegiatan 1. Rapat persiapan dengan lintas program dan lintas sector. 2. Pendampingan persiapan penyelenggaraan Liga 1. 3. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan Liga 1. g. Peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan dan Non Nakes terkait TOT, Gurulympic (Event Gurulympic dan Siswalympic) Kebugaran jasmani merupakan indikator fungsi organ yang optimal, terutama fungsi jantung, paru-paru, dan otot rangka yang dapat menggambarkan kualitas hidup sehari hari. Tingkat kebugaran yang rendah menjadi salah satu faktor risiko seseorang untuk mengalami penyakit akibat kurang gerak dan dapat berdampak pada penurunan produktivitas maupun prestasi. Mengetahui tingkat kebugaran jasmani juga sangat bermanfaat dalam menentukan kegiatan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga sesuai dengan kesiapan fisiknya. Mengetahui tingkat kebugaran jasmani dan tindak lanjut berupa intervensi latihan sesuai dengan kondisi fisiknya sangat penting dalam mencapai derajat kesehatan dan kebugaran serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan sehingga menjadi sangat penting bagi Kementerian Kesehatan 43
kepada Dinas Kesehatan Provinsi, untuk memberikan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan BKOM tentang pengukuran kebugaran jasmani dan bagaimana pembinaan kelompok sesuai kaidah kesehatan sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan melalui Training of Trainer (TOT) Kesehatan Olahraga bagi Tenaga Kesehatan. pengetahuan Kegiatan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kesehatan (TOT) dilakukan secara hybrid (daring dan luring) dengan rangkaian : 1. Rapat Persiapan. 2. Pembuatan kurikulum dengan metode daring dan luring. 3. Pelatihan Bagi Pelatih. 4. Monitoring dan evaluasi. h. Kompetisi Gurulympic dan Siswalympic Kegiatan PGRI yang bersifat lokal dan meminta Kementerian Kesehatan memberikan materi-materi kesehatan untuk dilombakan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi kesehatan di kalangan guru dan siswa melalui kompetisi. Event Gurulympic dan Siswalympics tahun 2021 merupakan perlombaan dalam meningkatkan pengetahuan guru dan siswa dalam kompetisi olah karsa dan olah ilmu dalam bidang kesehatan. Kompetisi dilakukan melalui media Learning Manajemen System (LMS) hasil pengembangan Pengurus PGRI Pusat yang dapat diakses oleh guru dan siswa. Jenis kegiatan ada 2 (dua) kompetisi Olah Ilmu dan Olah Karsa. Hasil Kegiatan 1. Pelatihan bagi Pelatih dilakukan secara daring dan luring selama 7 hari dengan rincian 4 hari daring dan 3 hari luring. Angkatan I dilaksanakan pada 30 Maret sd 8 April 2021. Peserta sebanyak 30 peserta berasal dari Provinsi Lampung (Dinkes Kota Bandar Lampung, Dinkes Kab Pesawaran, Dinkes Kab Lampung Utara, Dinkes Kab Pringsewu), Provinsi Jawa Tengah (Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Dinkes Kota Surakarta, Balkesmas Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Balkesmas Semarang, Balkesmas Wilayah Klaten, Balkesmas Wilayah Magelang), Provinsi DI Yogyakarta (Dinkes Provinsi DI Yogyakarta, Dinkes Kab Kulon Progo, Dinkes Kab Bantul), Provinsi Jawa Timur (Dinkes Kab Pamekasan, Puskesmas Kedopok Kota Probolinggo, Dinkes Kab Nganjuk, Dinkes Kab Tulungagung, Puskesmas Ketapang, Puskesmas Loceret Kab Nganjuk, Dinkes Kab Sidoarjo, Puskesmas Waru Dinkes Kab Sidoarjo), Provinsi Bali (Dinkes Kab Tabanan, UPTD Dinkes Provinsi Bali, Dinkes Kota Denpasar) 2. Hasil Pengukuran Kebugaran Angkatan I a) Hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani 44
Data diatas menunjukkan, dari 30 peserta tingkat kebugaran terbanyak pada kategori cukup sebanyak 13 orang b) Hasil Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) 3. Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 13 - 21 April 2021. Pelaksanaan dilaksanakan secara blended secara daring selama 4 (empat) hari 13 - 16 April dan luring selama 3 (tiga) hari 19 - 21 April 2021. Dilakukan secara blended karena masa pandemi dihindari untuk berkumpul sehingga materi-materi bisa diberikan secara daring namun praktek lapangan dilakukan secara luring. Rencana Aksi Nasional (RAN) Aktivitas Fisik 3. Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 13 - 21 April 2021. Pelaksanaan dilaksanakan secara blended secara daring selama 4 (empat) hari 13 - 16 April dan luring selama 3 (tiga) hari 19 - 21 April 2021. Dilakukan secara blended karena masa pandemi dihindari untuk berkumpul sehingga materi-materi bisa diberikan secara daring namun praktek lapangan dilakukan secara luring. Rencana Aksi Nasional (RAN) Aktivitas Fisik Aktivitas fisik yang kurang merupakan salah satu faktor risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit tidak menular. Disamping itu, juga menjadi salah satu faktor risiko penyebab utama kematian di dunia (5.5% dari angka kematian didunia), selain tekanan darah tinggi (12.8%), merokok (8.7%) dan kadar gula tinggi (5.8%), berat badan berlebih dan obesitas (5.5%), dan kadar kolesterol tinggi (4.8%). Data Riskesdas 2018 menunjukkan penduduk Indonesia yang kurang melakukan aktivitas fisik meningkat dari 26,1% di tahun 2013 menjadi 33.5% pada tahun 2018 dan berbanding lurus dengan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi 25,5% (2013) menjadi 34,1% (2018), prevalensi obesitas dari 14,8% (2013) menjadi 21,8% (2018) dan prevalensi diabetes 45
mellitus dari 2,4% (2013) menjadi 3,4% (2018), prevalensi stroke dari 7,0% (2013) menjadi 10,9%. Disamping untuk pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kebugaran yang berkorelasi dengan imunitas tubuh sehingga seseorang tidak mudah sakit. Dari hasil penelitian yang di release oleh BJM Journal USA, 2021 terhadap 48.440 pasien penyintas covid 19 di USA menunjukkan bahwa Pasien Covid-19 dengan riwayat tidak aktif/sedentary memiliki risiko tinggi meninggal sebesa 2,49 kali dibanding yang mempunyai Riwayat yang melakukan aktivitas fisik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Adhiningsih Yulianti, dkk dengan judul Kebugaran Jasmani dan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Kab Jember pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Anak yang tidak bugar berisiko 5,6 kali lebih tinggi mempunyai prestasi yang kurang dibandingkan dengan anak yang bugar. Mengingat pentingnya aktivitas fisik terhadap dampak kesehatan, pada tahun 2017 Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden no. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) , yang mengamanatkan para Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), melalui: 1. Peningkatan aktivitas fisik; 2. Peningkatan perilaku hidup sehat; 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; 4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; 5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan 6. Peningkatan edukasi hidup sehat Untuk meningkatkan cakupan angka penduduk yang aktif dalam rangka pembudayaan aktivitas fisik sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular maupun penyakit tidak menular, sejak tahun 2019 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah melaksanakan penyusunan Rencana Aksi nasional Aktivitas Fisik (RAN-AF). Tujuan Umum : Diperolehnya pedoman operasional dalam implementasi peningkatan aktivitas fisik masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dapat diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Tujuan Khusus: 1. Diperolehnya hasil analisis situasi tentang pelaksanaan aktivitas fisik secara nasional dan daerah dengan menggunakan instrument Situational Analysis Tool (SAT) for Physical Activity; 2. Diperolehnya masukan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan stakeholder terkait pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik 3. Diperolehnya matriks RAN Aktivitas Fisik sebagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan stakeholder melaksanakan Inpres no. 1 tahun 2017 tentang Germas pedoman terkait Ruang Lingkup Informan dalam pelaksanaan kegiatan analisis situasi aktivitas fisik (Situational Analysis for Physical Activity) untuk penguatan Rencana Aksi Nasional (RAN) aktivitas fisik berasal dari : 46
1. Kementerian/Lembaga terkait yang berperan dalam mendukung pelaksanaan Aktivitas Fisik berdasarkan Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Germas. 2. Organisasi Perangkat Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota. 3. Kelompok Masyarakat/Individu. Informasi yang dikumpulkan terkait program/kegiatan yang telah dilaksanakan (masyarakat aktif, lingkungan aktif, individu aktif, dan sistem aktif), kesenjangan dalam pelaksanaan, serta faktor pendukung atau penghambat dalam promosi aktivitas fisik. Kegiatan 1. Persiapan Kegiatan Analisis Situasi dengan Situational Analysis Tool (SAT) Physical Activity 2. Sosialisasi Rencana Analisa Situational Analysis Tool (SAT) Physical Activity. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring dilaksanakan sebanyak 2 kali. 3. Pelaksanaan Analisa Situasi Aktivitas Fisik Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan terbagi atas: Ø Tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 13 dan 15 Juli 2021. Peserta FGD berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yaitu Bappenas, Kemendagri, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemenpora, Kemdikbud, KORMI, KemenLHK, BPS, Kemenaker serta dari lintas program di Kementerian Kesehatan yaitu Dit. P2PTM, Dit. Promkes, Dit. Kesga. Dit. Kesling dan Dit. Gizi) dan lintas sektor terkait. Ø Tingkat Daerah dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2021 sebagai berikut : a. Provinsi NTB pada tanggal 26 dan 28 Juli 2021. b. Provinsi Banten pada tanggal 2 dan 4 Agustus 2021 c. Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 dan 5 Agustus 2021. d. Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 dan 13 Agustus 2021: 4. Verifikasi Lapangan Kegiatan ini dilaksanakan secara luring untuk melakukan verifikasi hasil pengisian instrumen SAT-PA kepada lintas program dan lintas sektor terkait yang telah melaksanakan pengisian FGD di tingkat Nasional dan Tingkat Daerah (Sumsel,DKI Jakarta, Banten, NTB). Output kegiatan ini adalah verifikasi dan kelengkapan dokumen hasil pengisian Instrumen SAT PA. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2021 sebagai berikut : Ø Provinsi NTB 21-23 September 2021 Ø Provinsi Banten pada tanggal 4-5 Oktober 2021 Ø Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 4-5 Oktober 2021 Ø Provinsi DKI Jakarta dan Nasional pada tanggal 7 Oktober 2021 5. Review dan Pembahasan Hasil Analisa Situasi SAT-PA Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid daring dan luring sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan membahas hasil analisa situasi SAT PA, membahas draft RAN Aktivitas Fisik yang disusun oleh konsultan IPB, Biro Perencanaan, Bagian Hukum dan Organisasi Masyarakat Sesditjen Kesmas dan internal tim Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Hasil kegiatan adalah dokumen review hasil FGD SAT-PA, pembahasan isi draft RAN Aktivitas 47
Fisik serta draft matriks peran pelaksanaan RAN Aktivitas Fisik berdasarkan hasil FGD lintas Kementerian/Lembaga dalam 6. Finalisasi RAN Aktivitas Fisik Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan secara hybrid daring dan luring dengan mengundang lintas program di Kementerian Kesehatan dan terkait dari kementerian/lembaga yang menjadi narasumber dalam FGD Analisa Situasi SAT PA serta konsultan dari tim IPB. lintas sektor 7. Sosialisasi RAN Aktivitas Fisik Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) pada tanggal 14 Oktober 2021 di Jakarta yang dihadiri oleh lintas program di Kementerian Kesehatan (Dit. P2PTM, Dit. Promkes, Dit. Kesga. Dit. Kesling dan Dit. Gizi) dan lintas sektor (Bappenas, Kemendagri, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemenpora, Kemdikbud, KemenLHK, Kemendagri Kemenaker), konsultan WHO, dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota serta OPD terkait di 4 Provinsi pelaksanaan analisa situasi SAT PA. Output kegiatan ini adalah tersosialisasinya peran masing masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam RAN Aktivitas Fisik. Hasil Kegiatan Berdasarkan hasil FGD SAT yang telah dilakukan di KL/Pemda, dapat di identifikasi hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ada dan mendukung Aktivitas Fisik. Pada umumnya program dan kegiatan mendukung aktivitas fisik sudah dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang bervariasi menurut pemangku kegiatan untuk memperoleh gambaran situasi dapat disampaikan bahwa : a) Hampir di setiap K/L dan Pemerintah daerah telah melaksanakan edukasi dan peningkatan pemahaman melalui kampanye aktivitas fisik, perubahan perilaku hidup sehat dan materi aktivitas lainnya. kepentingan. Berdasarkan rangkaian b) Perayaan hari-hari besar nasional sering dikaitkan dengan mengangkat tema kesehatan dan menyelenggarakan berbagai lomba olahraga seperti bulutangkis, sepakbola, tenis, Fun Run dan aktivitas senam bersama seperti senam kebugaran, poco-poco, zumba dan lainnya. c) Pelaksanaan kegiatan Hari bebas kendaraan yang ditetapkan di satu atau lebih lokus kota yang dilaksanakan secara rutin (per minggu atau per bulan) untuk mendorong aktivitas berolahraga bersama teman, saudara dan keluarga. d) Adanya program aktivitas fisik di satuan pendidikan yang menerapkan aktivitas peregangan, olahraga bersama dan kegiatan ekstrakurikuler yang diarahkan untuk aktivitas olahraga. e) Adanya program di tempat kerja (perusahaan) untuk gerakan pekerja sehat yang menerapkan aktivitas peregangan di antara jam kerja, olahraga bersama, pembinaan kebugaran jasmani yang dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi SMK3. f) Pengukuran bagi masyarakat diimplementasikan baik berbasis masyarakat maupun teknologi. kebugaran jasmani telah g) Penyediaan dan pemanfaatan taman kota, fasilitas umum, dan ruang terbuka publik untuk aktivitas fisik dan berolahraga. dan h) Beberapa program dengan kegiatan kebijakan/regulasi tingkat Kementerian dan diturunkan oleh peraturan daerah (pergub, perwal, perbup, SE) seperti implementasi germas, standar penataan ruang bagi sekolah, standar bagi fasilitas rumah susun, telah dilengkapi 48
keselamatan bersepeda, keselamatan jalan/lalu lintas dan aksesibilitas bagi disabilitas. i) Untuk Untuk sektor pendidikan, Peraturan atau standar desain untuk pembangunan gedung dan fasilitas sekolah yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas fisik (olahraga) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana. j) Untuk penyediaan sarana aktivitas fisik/olahraga di tempat kerja sudah UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan untuk melihat data perusahaan ttg fasilitas olahraga yang dimiliki perusahaan. k) Regulasi yang mengatur tentang keselamatan pejalan kaki sudah diatur oleh dalam UU NO.22 Tahun 2009 meliputi pengaturan batas kecepatan kendaraan, penggunaan ponsel, alkohol dan narkoba saat mengemudi serta pembatasan usia Angkutan umum/Angkutan Orang seperti AKAP & AKDP 25 Tahun, Pariwisata 10 Tahun dalam rangka mengurangi dampak kendaraan bermotor di daerah perkotaan meskipun penetapan usia kendaraan angkutan pribadi belum diatur/belum ada dalam UU tsb. Dalam renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024 sudah disebutkan target lokasi penyediaan infrastruktur pejalan kaki. l) Pedoman Nasional Aktivitas Fisik dan Perilaku Sedentari masih belum ada di Indonesia namun pedoman aktivitas fisik bagi pasien penyakit tidak menular seperti Hipertensi,DM, bagi ibu hamil, lansia sudah diatur dalam pedoman yang dibuat oleh Kemenkes dan programnya sudah dijalankan oleh puskesmas dan dinas kesehatan kab/kota. Salah satu upaya untuk mendorong aktivitas fisik, Kementerian Kesehatan telah membuat program peningkatan kebugaran jasmani untuk seluruh kelompok usia, mulai dari anak sekolah sampai calon Jemaah haji. m) Regulasi dan program peningkatan aktivitas fisik yang sudah ada tersebut diimplementasikan cukup variatif di daerah tergantung prioritas dari masing-masing pemerintah daerah. Pembinaan kepada daerah melalui monitoring dan evaluasi terkait aktivitas fisik ini masih kurang karena peningkatan aktivitas fisik ini masih belum dianggap program prioritas bagi K/L. Faktor pendukung atau penghambat dalam promosi aktivitas fisik Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat secara eksternal maupun internal. Faktor pendukung yang dapat meningkatkan keberhasilan implementasi di masyarakat antara lain : 1. Adanya regulasi tingkat pusat yang diturunkan sampai ke daerah berupa kebijakan, aturan dan pedoman pelaksanaan 2. Sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sebagai upaya percepatan pelaksanaan di wilayah 3. Menjadikan kegiatan mendukung aktivitas menjadi prioritas untuk dilaksanakan dengan didukung oleh anggaran dan sumber daya lainnya Faktor penghambat terlaksananya implementasi aktivitas fisik antara lain : Ø Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat beraktivitas fisik Ø Program atau kegiatan mendukung aktivitas fisik belum menjadi prioritas dalam upaya menciptakan SDM sehat Ø Keterbatasan anggaran biaya (pusat dan daerah) untuk penyediaan fasilitas, sarana, prasarana mendukung aktivitas fisik 49
Ø Kerjasama, konvergensi lintas sektor sebagai upaya implementasi secara komprehensif masih belum optimal Rencana Tindak Lanjut 1. Membuat forum aktivitas fisik tingkat nasional dan daerah yang dijadwalkan secara rutin sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi untuk peningkatan aktivitas tentang program/kegiatan yang telah dilakukan, mencari upaya pemecahan solusi atas kendala pencapaian target yang telah ditetapkan. sehingga dapat sharing update informasi fisik 2. Melaksanakan uji coba dan implementasi RAN Aktivitas Fisik melibatkan lintas program dan sektor terkait. 3. Pemutakhiran sistem pemantauan informasi data peningkatan aktivitas fisik telah tiap program/kegiatan yang sehingga dapat melakukan evaluasi diimplementasikan j. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriterian (NSPK) Kesehatan Kerja dan Olahraga Data Riskesdas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penduduk yang kurang melakukan aktivitas fisik dari 26,1 % pada tahun 2013 menjadi 33,5% pada tahun 2018. Aktivitas fisik berhubungan dengan keseimbangan energi yang merupakan salah satu penyebab penyakit tidak menular. Hal ini terbukti dengan meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular seperti peningkatan prevalensi hipertensi dari 25,5% (2013) menjadi 34,1% (2018), prevalensi obesitas dari 14,8% (2013) menjadi 21,8% (2018) dan prevalensi diabetes mellitus dari 2,4% (2013) menjadi 3,4% (2018). Dalam rangka mendukung upaya kesehatan olahraga dapat terlaksana dengan baik di masyarakat diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya di tahun anggaran 2021 ini. Kegiatan 1. Rapat Persiapan, dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali secara daring pada bulan Juni dan Juli 2021. Kegiatan melibatkan masing-masing konsultan pedoman dan perwakilan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan tujuan untuk menyamakan persepsi penyusunan pedoman. 2. Rapat Penyusunan Pedoman, dilaksanakan secara daring, 1 (satu) kali untuk masing-masing pedoman dengan melibatkan lintas lintas program terkait. Pada kegiatan ini, konsultan memaparkan draft pedoman awal untuk mendapatkan masukan dari lintas program terkait. Rentang waktu kegiatan bulan Agustus sd September 2021. 3. Rapat Pembahasan, dilaksanakan secara daring dengan frekuensi 1 (satu) kali untuk masing masing pedoman. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. 4. Rapat Finalisasi Pedoman, kesehatan olahraga dilaksanakan secara hybrid yaitu tatap muka dan teleconference (untuk peserta yang berhalangan hadir tatap muka). Untuk tatap muka dilaksanakan di Hotel Big Land Bogor selama 3 (tiga) hari pada tanggal 4 sd 6 November 2021. Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan Asdep Olahraga Prestasi Kemenpora, Asdep Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO), Indonesia Sport Nutritionist Association (ISNA), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat (KORMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), National Paralympic Comitee (NPC), Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung, Program Studi Ilmu Kedokteran Olahraga (PSIKO) FKUI, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Insitut Pertanian Bogor, serta perwakilan lintas program Kementerian Kesehatan. 50
Hasil Kegiatan 1) Pedoman Kebugaran Jasmani Mandiri 2) Pedoman Latihan Fisik pada Berbagai Penyakit 3) Pedoman Dukungan Kesehatan pada even olahraga 4) Pedoman Weight Loss Challenge Rencana Tindak Lanjut Mempersiapkan pedoman final untuk proses legal drafting sebagai lampiran Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan Olahraga. 3. Inovasi Tahun 2021 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga melakukan serangkaian inovasi, yang kami kelompokkan dalam 3 inovasi yaitu: a. Virtual Run Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat perlu dilakukan terus menerus secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa; untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Pembudayaan Aktivitas Fisik sebagai salah satu komponen GERMAS mengalami tantangan besar di masa Pandemi Covid-19, semua anggota masyarakat mendapat peluang untuk selalu tidak bergerak, diam dan tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup dengan aturan untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumahMembudayakan aktivitas fisik masyarakat. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga membuat inovasi kegiatan berupa Virtual Sport Challenges dalam upaya meningkatkan aktivitas fisik masyarakat menuju individu sehat, bugar, dan produktif; serta memberikan semangat kepada masyarakat untuk tetap aktif melakukan kegiatan olahraga di masa Pandemi Covid-19 serta meningkatkan minat masyarakat untuk selalu berolahraga. Metode Virtual Sport Challenges sudah mulai dilakukan tahun 2019 yang terdiri dari kegiatan berlari (Running). Di tahun 2021 diselenggarakan kegiatan dengan pemberian tantangan aktivitas fisik harian, berupa aktivitas jalan kaki, bersepeda, dan berlari disertai edukasi pengukuran kebugaran jasmani melalui penggunaan aplikasi SIPGAR. Kegiatan ini berbasis website dan media sosial (Instagram) sebagai tempat pendaftaran dan evaluasi keikutsertaan peserta dalam setiap challenges/ tantangan yang diwajibkan. Teknis Kegiatan Setiap minggu terdapat kewajiban untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin yang harus dilakukan oleh setiap individu, aktivitas fisik yang harus dilakukan adalah : 1) Jalan Kaki à Jumlah langkah minimal 7.500 langkah/hari, dalam waktu 2 minggu (6 hari aktif) sejumlah 45.000 langkah. 2) Lari à Jarak lari dibagi menjadi 2 kelas: Ø Kelas A : Jarak tempuh minimal 30 km dalam waktu 2 minggu (6 hari aktif); Ø Kelas B : Jarak tempuh minimal 60 km dalam waktu 2 minggu (6 hari aktif). 51
3) Sepeda à Jarak tempuh minimal 90 km dalam waktu 2 minggu (6 hari aktif). b. Program penurunan berat badan bagi pegawai Kemenkes/ Weight Loss Challenge Untuk memotivasi masyarakat agar mau melakukan aktivitas fisik secara BBTT, Kemkes telah meluncurkan program Weight Loss Challenge (WLC) secara terpadu sejak tahun 2018, namun belum berjalan dengan baik karena masih dilakukan secara manual, sehingga terkendala monitoring dan kontrol. Pada tahun 2020 dimulai Kembali dengan membangun tools pengukuran kebugaran jasmani secara mandiri yang kita kenal dengan aplikasi SIPGAR dan diintegrasikan dengan program Weight Loss Challenge (WLC) sehingga memungkinkan dapat dilakukan secara mandiri oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Aplikasi ini telah di launching dan diujicobakan pertama kali bagi para pekerja di kawasan Industri Jababeka pada akhir September 2020 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan disaksikan oleh para pejabat dari Kemenaker, Kemenpora, Pemda Bekasi dan para Pimpinan kawasan tingkat kebugaran, diharapkan masyarakat termotivasi untuk melakukan latihan fisik secara BBTT dan konsumsi gizi seimbang dalam rangka menurunkan faktor risiko PTM dan meningkatkan kebugaran jasmani agar mempunyai daya tahan yang baik terutama di era pandemi Covid-19. Industri Jababeka. Dengan mengetahui Kegiatan 1) Pendaftaran 2) Pelaksanaan WLC 3) Evaluasi dan pelaporan : Evaluasi Bulan Pertama 2 Juli 2021 a. Evaluasi Bulan Kedua 13 Agustus 2021 4) Pengumuman Pemenang Program WLC : s.d. 31 Mei 2021 : 1 Juni sd 31 Agustus 2021 Hasil kegiatan 1) Program WLC dilakukan di Kementerian Kesehatan daerah Kuningan dengan 5 (lima) unit utama berjumlah 57 orang peserta. 2) pengiriman flyer latihan fisik/olahraga serta pemilihan makanan dan gizi seimbang setiap minggu di dalam grup whatsApp. 3) Webinar edukasi untuk menentukan pilihan latihan fisik secara BBTT dan Kebutuhan gizi dan cara mengolah masakan untuk meningkatkan pengetahuan dan motivasi peserta dalam menurunkan berat badan setiap satu bulan sekali selama program WLC dilaksanakan. 4) Distribusi peserta Sekretariat Jenderal 33 orang (57%), Ditjen Kesmas sejumlah 18 orang (32%), Ditjen Yankes 4 orang (7%), Inspektorat Jenderal 1 orang (2 %) dan Staf ahli bidang hukum Kesehatan 1 orang (2 %). terdiri dari perempuan lebih banyak sebesar 40 orang (30%) dibandingkan laki-laki 17 (30%). 5) IMT peserta WLC secara berurutan, sebagian besar masuk dalam kategori obesitas 36 orang (63%), diikuti normal 17 orang (30%) dan overweight 4 orang (7%). 6) Pemenang untuk kategori Unit Kerja yang paling aktif pada program weight loss challenge (WLC) adalah :"Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan - Sekretariat Jenderal" 7) Pemenang untuk kategori Pegawai yang mengikuti program weight loss challenge (WLC) adalah : Titim Timoriawati, SKM - Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan dan Anggaran) 52
Rencana Tindak Lanjut Akan melaksanakan program weight loss challenge (WLC) tahap II dalam rangka pembudayaan aktivitas fisik di lingkungan Kementerian Kesehatan RI tahun 2022. c. Workshop Metode "Sandwich" Identifikasi Faktor Risiko Pada Sektor Informal. Sehubungan dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru dan untuk memudahkan penyampaian informasi kepada seluruh Pengelola kesehatan kerja dan olahraga di Indonesia, metode pelaksanaan kegiatan identifikasi faktor risiko pada sektor informal dilakukan melalui daring dan hybrid. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Workshop sekaligus uji coba instrumen dilaksanakan dalam 1 hari dengan mengundang seluruh Pengelola kesehatan kerja dan olahraga di dinas kesehatan provinsi, kab/kota dan puskesmas serta kader Pos UKK. Workshop dilaksanakan dengan metode hybrid agar materi dapat tersampaikan dengan lancar menggunakan koneksi internet dari hotel tempat pertemuan fullday dilangsungkan. Narasumber sosialisasi terdiri dari akademisi/pakar dari organisasi profesi untuk memaparkan instrument yang akan dikenalkan kepada kader Pos UKK. 2) Para kader dan pengelola kesehatan kerja dan olahraga baik di tk Provindsi dan kabupaten/kota yang sudah mendapatkan informasi mengenai instrumen melakukan assasement di tempat kerja. 3) Hasil assasement di upload melalui googleform atau diunduh dengan format pdf. 4) Pembahasan hasil assasement dengan memilih beberapa peserta kegiatan dengan bidang kerja berbeda ubntuk dibaha sbersama narasumber. 4. Penghargaan a. ISO Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bentuk komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, dilakukan standarisasi ISO 9001 yang merupakan standar internasional dalam bidang sistem manajemen mutu yang diakui oleh pihak lain yang independen. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga pada tahun 2020 telah diakui melakukan pelayanan yang baik dengan memperoleh ISO 9001:2015. Tahun 2021, konsultan telah membuat analisis GAP ISO 9001: 2015 yang perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja untuk mewujudkan Peningkatan Kualitas Publik. Kegiatan 1) Pelatihan refreshment tanggal 9 November 2021 untuk mempertahankan pelayanan prima dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia terutama yang berkaitan langsung dengan aspek pelayanan. ISO pada 53
2) Pertemuan audit internal pelayanan ISO 9001:2015 pada tanggal 24 November 2021. 3) Pertemuan Tinjauan manajemen Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada tanggal 6 Desember 2021. 4) Pertemuan audit eksternal pelayanan ISO 9001:2015 pada tanggal 9 Desember 2021. Hasil Kegiatan 1) Kepuasan Pengguna Layanan : Survey kepuasan pengguna layanan menggunakan ada yang melalui aplikasi SIPGAR dan juga google form (jika aplikasi SIPGAR error atau bermasalah). 2) Pencapaian Sasaran Mutu : Ada perubahan terkait sasaran mutu yang ada pada dokumen KESJAOR-KEMKES-FRM-19 Sasaran Mutu 2021. untuk mendatang • tetap melakukan monitoring dan evaluasi terkait sasaran mutu. 3) Kinerja dan Kesesuaian Pelayanan : kinerja proses dan kesesuaian layanan kepada pengguna layanan seperti: senam bersama, kebugaran jasmani, fitness centre, dan ruang ASI selalu dilakukan pemantauan terkait pemenuhan layanan-layanan tersebut. Akan tetapi, untuk evaluasi dan umpan balik dari layanan-layanan tersebut masih sangat minim dilakukan oleh para pengguna layanan, hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi Kesjaor untuk selalu melakukan peningkatan terkait aktivitas pelayanan. 4) Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan : masih ada beberapa subbag/subdit yang belum paham penggunaan formulir ketidaksesuaian dan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian. 5) Hasil Audit Internal & Eksternal : Status temuan audit internal ialah sudah Closed. untuk selanjutnya kegiatan audit internal dilakukan setahun sekali, dan audit eksternal akan adanya surveillance Rencana Tindak Lanjut: Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPGAR untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang Kesehatan kerja dan Olahraga b. Pemberian Penghargaan Mitra Bhakti Husada bagi Perusahaan yang Melaksanakan GP2SP Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif (GP2SP) diterapkan di perusahaan dengan tujuan agar pekerja perempuan memperoleh perlindungan kesehatan dari bahaya tempat kerja dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan berupa kesehatan reproduksi, gizi pekerja, program ASI di tempat kerja, pengendalian penyakit, dan pengendalian lingkungan kerja. Sebagai salah satu upaya pembinaan dan motivasi bagi perusahaan dalam melaksanakan GP2SP, Kementerian Kesehatan RI memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan GP2SP dengan baik melalui penghargaan Mitra Bhakti Husada (MBH). Penghargaan MBH terhadap perusahaan yang melaksanakan GP2SP diberikan setiap tahunnya sejak tahun 2010 dengan total perusahaan yang menerima penghargaan mencapai 66 tempat kerja/perusahaan sampai dengan tahun 2020. Pemberian penghargaan MBH di tahun 2021 bagi perusahaan yang melaksanakan GP2SP melalui berbagai tahapan/proses yang dilakukan mulai dari proses pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, verifikasi oleh 54
Kabupaten/Kota, verifikasi oleh Provinsi, pengusulan ke Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, verifikasi kandidat, baru penetapan perusahaan penerima MBH. Penganugerahan MBH untuk perusahaan yang menerapkan GP2SP tahun 2021 diberikan secara luring bersamaan dengan pemberian penghargaan K3Perkantoran pada tanggal 29 November 2021 di Auditorium Siwabessy Gedung Sujudi Kementerian Kesehatan, yang juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan provinsi, dan Dinas Kesehatan kabupaten/Kota. Daftar perusahaan penerima penghargaan Mitra Bhakti Husada tahun 2021 No. Provinsi Kabupaten Perusahaan Bidang Pertanian/Perkebunan 1 Riau Indragiri Hilir PT. Riau Sakti United Plantation 2 Sumatera Selatan Musi Banyuasin PT. Hindoli Bidang Pertambangan 1 DKI Jakarta Jakarta Timur PT. Pama Persada Bidang Manufaktur Majalengka PT. Leetex Garmen Indonesia Bekasi PT. Yamaha Music Manufacturing Asia 2 Jawa Barat Karawang PT. Chang Shin Indonesia Kuningan PT. Zebra Asaba Industries Garut PT. Herlinah Cipta Pratama Sukabumi PT. Glostar Indonesia 2 Pati PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk 3 Jawa Tengah Jepara PT. Hwa Seung Indonesia Boyolali PT. Eco Smart Garment Indonesia Klego 4 Jawa Timur Pasuruan PT. Jatim Autocomp Indonesia 5 Banten Serang PT. Parkland World Indonesia Bidang Jasa Pelayanan 1 DKI Jakarta Jakarta Barat PT. Pepper Tree Investama c. Penghargaan Lomba Ibu Bekerja dengan ASI Eksklusif Lomba Ibu Bekerja dengan ASI Eksklusif tahun 2021 dilaksanakan antar Kementerian/Lembaga/TNI/ POLRI/Pemda/Pemkot sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Kesehatan Nasional sekaligus menyongsong Hari Ibu tahun 2021.Peserta lomba adalah pegawai/istri pegawai/pramubakti di lingkungan Pemerintah Daerah/Kota dengan 55
status bekerja yang memiliki anak usia 6-24 bulan. Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 411 orang. Lomba yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu seleksi berkas administrasi dan video, pre test, penentuan finalis, dan penilaian peserta secara daring. Sebanyak 21 finalis mengikuti proses penilaian menggunakan metode wawancara dan observasi terhadap ibu dan bayi nya menggunakan instrumen yang telah disepakati oleh Tim Penilai Lomba. Dari keseluruhan rangkaian proses diperoleh 6 pemenang Lomba Ibu Bekerja dengan ASI Eksklusif antar Kementerian/Lembaga /TNI/POLRI/Pemda/Pemkot Tahun 2021. Di samping itu juga ditetapkan 4 orang peserta yang masuk kategori Agent of Change (Agen Perubahan) Ibu Bekerja dengan ASI Eksklusif. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021 di Hotel Js Luwansa oleh Ibu Sesditjen Kesehatan Masyarakat, drg. Kartini Rustandi, M.Kes. E. Dukungan Manajemen 1) Realisasi Anggaran Di awal tahun 2021, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Kesehatan Kerja - 024.03.1.466467/20179 tanggal 12 November 2020, pagu anggaran tahun 2021 untuk dan Olahraga Nomor: DIPA 56
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2021 sebesar Rp 43.730.192.000 M. Telah dilakukan kegiatan refokusing menjadi Rp 32.694.174.000, Penyerapan anggaran kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2021 sebesar Rp 31.866.666.605 (97%). Tabel 5. Nilai SMART dan Nilai IKPA Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga TA 2021 Sumber : E Monev DJA tahun 2021 Berdasarkan penilaian aplikasi SMART DJA diperoleh nilai 91.40 atau sangat baik, penilaian yang baik diperoleh dari realisasi anggaran yang tinggi (97%) lalu konsistensi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi 91.58 dan capaian realisasi output (CRO) mencapai 100%. Nilai efisiensi satker dalam SMART DJA sebesar 76.35 sudah cukup baik. Artinya alokasi anggaran untuk mencapai capaian realisasi output pada SMART DJA mencapai 76.35. Untuk indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) diperoleh nilai sebesar 77.62, masih terdapat beberapa nilai yang kurang seperti pada data kontrak yang terlambat, pengembalian Uang Persedian (UP) yang terlambat dan Hal 3 DIPA yang belum sesuai dengan penarikan dana. Grafik 6. Realisasi Anggaran Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 57
Grafik 7. Realisasi Anggaran Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2021 Grafik 7. Komposisi alokasi dan realisasi anggaran Kesehatan Kerja dan Olarhaga Tahun 2021 58
2) Analisis Efisiensi Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Program realisasi guna perbaikan pelaksanaan Dalam program/kegiatan di masa yang akan datang, perlu dilakukan analisis efisiensi sebagai suatu alat ukur keberhasilan yang dinilai dari besarnya anggaran dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. rangka mengukur pencapaian Pada tahun 2021, Direktorat Kesehatan Kerja telah melakukan 10 kali revisi POK dan DIPA, 3 diantaranya merupakan revisi dalam hal efisiensi berupa Refocusing dan Realokasi Belanja dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 serta meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan mengoptimalkan penggunaan Anggaran. Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mencapai Rp. 11.036.018.000,- yang bergerak dari pagu awal Rp. 43.730.192.000,- menjadi pagu akhir sebesar Rp. 32.694.174.000,-. Tabel 6. Tingkat efisiensi program Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Kinerja Kegiatan Kinerja Tahun 2021 % Capaian terhadap Target Anggaran Tahun 2021 % Capaian terhadap Target Jumlah Kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan Kerja Jumlah Kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan Olahraga Dukungan Manajemen Satker 334 334 7 298 255 7 89,2 76,3 100% Rp. 20.404.537.000,- Rp. 7.658.098.000,- Rp. 4.631.539.000 Rp. 19.817.522.705, - Rp. 7.520.932.073,- Rp. 4.532.610.701 98,2 97,1 97,86 Persentase rata-rata capaian kinerja 265,5 Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi = 0,91 (efisiensi tidak tercapai) Tingkat efisiensi didapat menggunakan rumus Efisiensi 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡	𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = ./012	234562 ≥ 1 7/012	89213: Ø Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi. Ø Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa program kesehatan kerja dan kesehatan olahraga tingkat efisiensi senilai 0,90 dan 0,78. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi tidak tercapai. Tingkat Efisiensi 0,90 0,78 1,02 293,2 59
Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Kegiatan Tabel 7. Analisis Efisiensi IKK Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Kinerja Kegiatan Target Kinerja Tahun 2021 Capaia n Kinerja Tahun 2021 % Capaian Output Program (COP) Alokasi Anggaran (AA) Tahun 2021 Realisasi Anggaran (RA) Tahun 2021 % Capaian terhadap Target Tingkat Efisiensi AA x COP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Kabupaten/k ota melaksanaka n Kesehatan Kerja 334 298 89,22 20.404.537.000 19.817.522.705 97,12 0,918643862 18.205.245.587 Jumlah Kabupaten/k ota melaksanaka n Kesehatan Olahraga 334 255 76,35 7.658.098.000 7.520.932.073 98,21 0,777397191 5.846.751.467 Dukungan Manajemen Satker 7 7 100% Rp. 4.631.539.000 Rp. 4.532.610.701 97.86 1,02 4.631.539.000 S 32.694.174.000 31.871.065.479 28.683.536.054 S((AA x COP)-RA)/ S(AA) Sumber: Permenkeu Nomor 22/PMK.02/2021 Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan rumus sebagai berikut: 𝑁𝐸 = 50% + @ 𝐸 20 𝑥	50C Keterangan: NE : Nilai Efisiensi E : Efisiensi Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi di atas maka Nilai efisiensi Output Program Kesehatan Kerja dan Olahraga sebesar 𝑁𝐸 = 50% + @ −9,75% 20 𝑥	50C =	50% + (−0,24) =	25,63% (AAxCOP)- RA 1.612.277.11 8 1.674.180.60 6 98.928.299 3.187.529.42 5 9,75% 60
Berdasarkan penghitungan NE diperoleh nilai efisiensi sebesar 25,63%, yang berarti pengelolaan anggaran Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tidak efisien. Saran yang dilakukan adalah: 1. Meningkatkan capaian indicator kinerja 2. Memprioritaskan kegiatan yang mempengaruhi capaian indiaktor kinerja. 61
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pada tahun 2021 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya dan dapat terlihat dari capaian Indkator yang telah ditetapkan. 1. Indikator Renstra Kemenkes a. Kabupaten/Kota melaksanakan Kesehatan Kerja target sebesar 334 dan tercapai sebesar 298 kabupaten/kota. b. Kabupaten/Kota melaksanakan Kesehatan Olahraga target sebesar 334 dan tercapai sebesar 255 kabupaten/kota. 2. Realisasi anggaran di tahun 2021 sebesar Rp 31.866.666.605 (97%). 3. Nilai Efisiensi penggunaan anggaran tahun anggaran 2021 sebesar 25,63% yang berarti pengelolaan anggaran Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tidak efisien. B. Saran Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pencapaian kinerja maka pada tahun- tahun mendatang perlu dilakukan upaya meliputi : 1. Meningkatkan capaian indicator kinerja kegiatan sampai dengan 100%. 2. Mengoptimalkan realisasi anggaran mencapai 92%. 3. Memprioritaskan kegiatan yang mempengaruhi capaian indikator kinerja, seperti: a. Memperkuat kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Perikanan, UMKM, kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perindustrian, Kementerian tenaga Kerja dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan membuat Surat Edaran Menteri Kesehatan pada seluruh Kementerian yang terkait. b. Memperluas kerja sama dengan Organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat pekerja dan kelompok olahraga . c. Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga secara terintegrasi kepada seluruh pengelola kesehatan kerja dan olahraga di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator kesehatan kerja dan olahraga. d. Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan olaharaga khususnya dalam hal pembiayaan penyelenggaraan kesehatan kerja dan olaharaga. e. Mengembangkan strategi dan sistem bersama untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyusunan regulasi yang efektif terutama dalam hal meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan olaharaga. f. Melaksanakan peningkatan kapasitas secara rutin untuk mempersiapkan pengelola kegiatan kesehatan kesehatan kerja dan olaharaga dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target capaian Renstra. 4. Memperkuat komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun surat kepada stakeholder di provinsi dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tepat waktu. 62
TIM PENYUSUN dr. Astuti, SKM, M.KKK Ika Ratnawati, SKM.MKKK dr. Lenni Yusriaty dr. Inne Nutfiliana, M.KK dr. Fida Dewi Ambarsari, M.KK Selamat Riyadi, SKM, M.KKK Lisa Trestia Sari, SKM, MM Ben Fauzi Ramadhan, SKM, MKM Resti Sintya Ervina, S.Komp dr. Puspita Tri Utami RR Winda Kusuma Ningrum, S.Si, M.KKK dr. Putriayu Hartini dr.Yulia Renniaty Febrina Saat Nur Fatayani, S.Pd, MKM dr. Rinda Juwita I Dewa Gde Gandi Widi Pramana, SKM Muftika Lutfiana, SKM Hasanah, SKM, MKM dr. Ari Setyaningrum Iman Surahman, SKM, MKM Retno Juli Siswantari, SKM, MKM dr. Tyas Natasya Citrawati Ahmad Najmuddin Mabruri, SKM EDITOR dr. Febby Anggraini, M.KK 63
LAMPIRAN Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja TA 2021 64
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Lampiran 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Tahun 2021 INDIKATOR RENSTRA DAN RPJMN INDIKATOR RENSTRA Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga Target Capaian Persentase Target Capaian Persentase 23 20 87,0 23 20 23,0 15 9 60,0 15 12 20,0 14 14 100,0 14 14 14,0 8 8 100,0 8 3 3,0 7 8 114,3 7 4 3,5 11 3 27,3 11 2 7,3 10 3 30,0 10 1 3,3 10 9 90,0 10 6 6,7 7 7 100,0 7 4 4,0 4 6 150,0 4 2 1,3 6 6 100,0 6 6 6,0 22 24 109,1 22 24 22,0 22 22 100,0 22 21 21,0 5 5 100,0 5 4 4,0 21 21 100,0 21 21 21,0 8 8 100,0 8 6 6,0 9 9 100,0 9 9 9,0 2 6 300,0 2 6 2,0 7 7 100,0 7 1 1,0 10 2 20,0 10 1 5,0 7 3 42,9 7 0 0,0 5 5 100,0 5 6 6,0 66
NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PROVINSI Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Target dan Capaian Sumber INDIKATOR RENSTRA DAN RPJMN Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja Target Capaian Persentase 7 2 28,6 4 2 50,0 15 15 100,0 9 10 111,1 16 14 87,5 12 16 133,3 6 6 100,0 5 3 60,0 5 4 80,0 6 2 33,3 6 6 100,0 10 13 130,0 334 298 89 334 298 89% Laporan Provinsi s/d 15 Januari 2022 INDIKATOR RENSTRA Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga Target Capaian Persentase 7 0 0,0 4 1 2,0 15 15 15,0 9 5 4,5 16 14 16,0 12 16 12,0 6 6 6,0 5 2 3,3 5 4 5,0 6 1 3,0 6 6 6,0 10 12 9,2 255 20 23,0 334 255 76% 67
Lampiran 3. Capaian Output Pendukung Kesehatan Kerja Dan Olahraga Tahun 2021 No Provinsi Pelaksanaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja Puskes mas Perusa haan POS UKK GP2SP Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengukuran Kebugaran Jasmani Jumlah Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Aceh 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 33 132 62 65 9 56 24 12 167 313 232 177 0 4 3 5 24 51 14 23 178 232 110 467 5 Jambi 95 21 285 11 19 241 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 58 95 27 12 310 403 11 0 18 14 217 206 8 Lampung 118 30 322 18 25 434 9 Kep. Bangka Belitung 45 17 123 6 12 84 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 47 235 34 17 235 277 15 105 7 7 149 31 12 Jawa Barat 303 156 883 158 67 1853 13 Jawa Tengah 224 64 763 251 44 1395 14 DI 49 7 135 11 19 31 Yogyakarta 15 Jawa Timur 401 105 975 50 67 2175 16 Banten 167 32 359 45 20 1396 17 Bali 13 2 25 2 6 0 18 Nusa 35 9 287 1 4 157 Tenggara Barat 19 Nusa 124 9 685 0 17 173 Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Kalimantan Utara 25 Sulawesi Utara 51 38 43 41 17 2 37 4 13 37 1 12 251 127 178 184 46 41 3 19 3 5 2 0 18 17 14 13 5 3 94 252 417 68 19 0 68
Pelaksanaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja No Provinsi Puskes mas Perusa haan POS UKK GP2SP (1) (2) 26 Sulawesi (3) 96 (4) 16 (5) 298 (6) 0 Tengah 27 Sulawesi 105 52 823 22 Selatan 28 Sulawesi Tenggara 29 Gorontalo 32 29 186 16 178 80 0 0 30 Sulawesi Barat 41 6 178 0 31 Maluku 4 1 39 0 32 Maluku Utara 8 4 43 0 33 Papua Barat 4 0 17 0 34 Papua 9 19 111 0 JUMLAH 2.821 1.047 9.550 750 Sumber : Sitko Cut Off : 10 Januari 2021 Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengukuran Kebugaran Jasmani (7) 15 38 19 20 8 15 10 3 34 690 Jumlah Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji (8) 119 90 20 45 91 71 51 0 0 10.866 69
I Lampiran 4. Target Dan Capaian Indikator Output/Renja KL TA 2021 KODE 2089 KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP Pembinaan Upaya Kesjaor VOLUME/TARGET CAPAIAN 2089. AEA KOORDINASI 37 kegiatan 1 2089. AEA.001 Koordinasi Jabfung Kesja 11 kegiatan 7 A Pelaksanaan UKOM Jabfung Kesja 4 kali B Penguatan Tim Penguji 1 kali dan Tim Penilai C Penilaian DUPAK 2 kali 2 2089. AEA.002 Koordinasi Kesja 8 kegiatan 27 E Pertemuan Koordinasi K3 2 kegiatan RS G Sosialisasi Germas dengan 9 kegiatan Mitra Potensial H Monitoring dan Evaluasi 14 Provinsi 3 2089. AEA.003 Implementasi Pencegahan dan Pengendalian Prokes Covid 19 di tempat kerja (WHO) Koordinasi NAPHS TA Radiation Emergency Koordinasi Kesehatan Pekerja dan PAK A Pelaksanaan kesja di terminal, Bandara, pelabuhan dan stasiun B Koordinasi Surveilans kesehatan kerja masa pandemi dan pasca pandemi I 2 kegiatan 15 kegiatan 2 kali 17 efisiensi 7 Kegiatan C Pengembangan konsensus tatalaksana PAK D Webinar Pekerja
3 kegiatan sebelum di efisiensi 5 kali E Koordinasi antar 1 kali Kementerian terkait pekerja informal F Percepatan Upaya 1 kali 4 2089. AEA.004 Kesehatan Pekerja pada Sektor Informal Koordinasi Kesehatan Olahraga 3 kegiatan 15 70
II III KODE 2089. AEF 5 2089.AEF.001 2089. AEG 6 2089.AEG.001 KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP VOLUME/TARGET CAPAIAN A Koordinasi Kebjas TKHI B Koordinasi Pembinaan 3 kali (1 kali rapat persiapan, 2 kali workshop) 1 kali fullday Kelompok OR masyarakat dan Prestasi C Monev kelompok OR masyarakat dan prestasi 10 kali (Pendampingan di Provinsi Bali, 6 Prov (Banten, Jabar, DKI, Jateng, Jatim, DIY) Protkes Fitnes Bekasi dan Jakarta Protkes DBL Jakarta 2 kali D Koordinasi pembinaan kebjas Jemaah haji SOSIALISASI DAN DISEMINASI Orang yang diberi Sosialisasi dan diseminasi Terkait Kesehatan Olahraga 200 orang 1260 A Orientasi Kebjas kelompok 1260 orang Ormas B Kerjasama pembinaan Kebjas kelompok OR C Penguatan Kementerian dan Lembaga dan provinsi dalam membangun komitmen Aktifitas fisik (WHO) D Kesehatan Lingkungan Kerja Bagi Petugas Puskesmas (WHO) 500 orang KONFERENSI DAN EVENT Event Kesehatan Olahraga 4 kegiatan 8 Kegiatan 16 A Dukungan HAFS 1 kegiatan B Dukungan HKN 1 kegiatan C Dukungan Kesehatan Olahraga pada event nasional 3 kegiatan (PON, Peparnas dan Liga Sepakbola) 71
IV KODE 7 2089.AEG.002 8 2089.AEG.003 9 2089.AEG.004 10 2089.AEG.005 2089.AFA. 11 2089.AFA.001 KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP D Seminar Kesorga E Dukungan Kesorga F Dukungan Kemenkes pada ASEAN Car Free Day G Dukungan even internasional H Penyediaan media kesehatan olahraga Event PON dan PEPARNAS A Koordinasi Persiapan Event PON dan PEPARNAS Tingkat Pusat C Koordinasi Persiapan Event PON XX dan PEPARNAS XVI tk Provinsi D Media KIE dukungan even PON E Pendampingan PON dan PEPARNAS F Pemantauan protkes dan Pembinaan kebjas Event WORLD CUP dan U- 20 A Pertemuan Koordinasi Lintas sektor B Workshop pembinaan Kesor sepakboola dlm adapatasi kebiasaan baru C Monitoring dan Evaluasi Event Mandalika dan MOTO GP A Koordinasi persiapan event mandalika moto GP tk pusat G Koordinasi dan evaluasi event H Pendampingan event Event Pornas KORPRI A Dukungan penyelenggaraan event olahraga KORPRI NSPK Penyusunan Pedoman ODS VOLUME/TARGET CAPAIAN 3 kali 4 kali 1 kegiatan (AFADC) 3 kegiatan (Word Super Bike, IBF, AFADC) 1 kegiatan 18 3 kegiatan 2 kegiatan Batal 2 kali 11 kali 1 kegiatan 2 1 kali 1 kali 1 kegiatan 3 1 kali 2 kali 1 kegiatan 14 NSPK 4 pedoman 3 72
V VI KODE 12 2089.AFA.002 13 2089.AFA.003 14 2089.AFA.005 15 2089.AFA.006 2089.BEG. 16 2089.BEG.001 17 2089.BEG.003 2089.PEF 18 2089.PEF.001 KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP A Pedoman ODS B Ujicoba Pedoman Surveilans Kesja (WHO) C Penyusunan Pedoman Perlindungan Kesehatan Bagi naker kesehatan (WHO) D Pendampingan Policy Brief TB (WHO) E Monev Prokes Tahap 2 (WHO) Penyusunan Pedoman Kapasitas Kerja A Penyusunan NSPK Pekerja B Pengembangan Rencana Aksi UKK pada sektor informal (WHO) Penyusunan Pedoman Lingkungan Kerja Juknis K3RS A B Juknis Fasyankes C Juknis Ergonomi Pedoman Kesehatan Olahraga Masyarakat A Pedoman Kes Ormas Pedoman Kesehatan Olahraga Prestasi A Pedoman Orpres BANTUAN PERALATAN/SARANA A PMT bagi Ibu menyusui A KIT Kebugaran jasmani SOSIALISASI DAN DISEMINASI Orang yang diberi Sosialisasi dan diseminasi Terkait Kesehatan Kerja A Sosialisasi pekerja perempuan B Lomba ibu bekerja dengan ASI eksklusif C Pemberian penghargaan MBH VOLUME/TARGET CAPAIAN 3 pedoman 3 pedoman 4 4 nspk 3 pedoman 3 1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman 2 pedoman 2 2 pedoman 2 pedoman 2 2 pedoman 512 unit 412 12 paket 500 unit 12 paket @30 orang 400 unit 2000 orang 2000 orang 8964 411 orang 22 perusahaan 73
VII VIII IX KODE 2089.PFA 19 2089.PFA.001 2089.QEG 20 2089.QEG.001 21 2089.QEG.002 052 2089.SCI 22 2089.SCI.001 23 2089.SCI.002 KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP D Dukungan bulan K3 dan K3 sedunia F Penilaian K3 Perkantoran J Sosialisasi Standar Kesehatan kerja K Kerjasama Perguruan Tinggi Lingja O Webinar identifikasi faktor risiko sektor informal P Monev faktor risiko di sektor informal R Surveilans data kesehatan kerja perempuan S Pendampingan dan advokasi Kab/Kota T Sosialisasi jabfung pemkesja NSPK Pedoman Penanggulangan Faktor Resiko TB di Tempat Kerja (Tambahan TB) A Pedoman pencegahan TB di tempat kerja B Policy Briefe pengendalian TB di tempat Kerja (6 paket) BANTUAN PERALATAN/SARANA Media KIE Pencegahan TB di tempat kerja (tambahan TB) Kit Pos UKK A Penyediaan POS UKK KIT PELATIHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga kesehatan yang dilatih jabfung pembimbing kesehatan kerja A E-Learning Tim Penilai Jabfung PKK Dokter yang dilatih diagnosis Penyakit Akibat Kerja VOLUME/TARGET CAPAIAN 4000 orang 4316 orang 700 institusi 939 institusi 300 orang 2341 orang 4 kali Hybrid (635 orang) 3 NSPK 3 NSPK 7 1 NSPK 6 Policy briefe 2 UNIT 1 unit 1 unit 1 unit 750 kit 900 orang 120 nakes 90 600 dokter 90 orang (3 angkatan) 387 74
X XI KODE 24 2089.SCI.003 25 2089.SCI.004 2089. UBA 26 2089. UBA.001 27 2089. UBA.005 4812 4812 EAA KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP A Pelatihan dan TOT diagnosis PAK B Pelatihan Tatalaksana PAK Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tenaga kesehatan yang dilatih K3 Fasyankes F E learning K3 Fasyankes G E learning kesiap siagaan RS A TOT K3 Fasyankes Tenaga kesehatan yang dilatih Kesehatan Olahraga A TOT Kesorga B Orientasi Kebjas C Pendampingan Kebjas bagi nakes FASILITASI DAN PEMBINAAN PEMERINTAH DAERAH Prov/Kab/Kota yg difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesja E Pendampingan K3 di tempat kerja H orientasi Pengelolaan risiko I bahaya kesehatan Pendampingan kegiatan swakelola kesjaor Prov/Kab/Kota yg difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesehatan olahraga A Pengelolaan fitness center dan kelompok olahraga Kemkes C Pengembangan SIPGAR D Manajemen ISO 9001:2015 E Pengukuran Kebugaran jasmani F Evaluasi Fitness Center Dukungan Manajemen Kesjaor LAYANAN PERKANTORAN VOLUME/TARGET CAPAIAN 387 dokter 120 nakes 120 nakes 60 nakes 1318 58 orang 1260 orang 68 daerah (Prov/Kab/Kota) 34 prov/kab/kota 34 provinsi 253 235 tempat kerja 34 provinsi 34 provinsi 253 253 34 prov/kab/kota 34 provinsi 1 kali 3 kegiatan 2417 ASN 4 kegiatan 1 layanan 75
KODE 28 4812 EAA.004 KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP Layanan Perkantoran Dit. Kesjaor VOLUME/TARGET CAPAIAN 1 layanan 1 layanan XII 4812. EAB 29 4812. EAB.005 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan Rencana Program dan Anggaran Kesjaor 1 layanan 1 dokumen 1 dokumen XIII 4812. EAD 30 4812. EAD.006 LAYANAN SARANA INTERNAL Layanan Sarana Internal Dit. Kesjaor 2 unit 2 unit 2 unit 051 A Penyediaan Kendaraan dinas Operasional XIV 31 4812.EAF.004 Layanan SDM Dit. Kesjaor 60 orang 051 Pengelolaan Kepegawaian XV 4812.FAE 32 4812.FAE.004 33 4812.FAE.005 PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN Laporan Pemantauan Evaluasi dan pelaporan Dit. Kesjaor Laporan Keuangan, BMN dan Perbendaharaan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Sumber : Laporan Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga TA 2021 76
NO 1 4 5 6 Lampiran 5. Daftar Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerima Media KIE TB 2021 PROVINSI KABUPATEN/KOTA Aceh Aceh Timur Aceh Aceh Barat Aceh Pidie Aceh Aceh Utara Aceh Kota Banda Aceh Aceh Kota Lhokseumawe Sumatera Utara Tapanuli Selatan Sumatera Utara Asahan Sumatera Utara Karo Sumatera Utara Deli Serdang Sumatera Utara Langkat Sumatera Utara Serdang Bedagai Sumatera Utara Batu Bara Sumatera Utara Labuhan Batu Utara Sumatera Utara Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Kota Medan Sumatera Barat Pesisir Selatan Sumatera Barat Padang Pariaman Sumatera Barat Pasaman Sumatera Barat Kota Padang Riau Indragiri Hulu Riau Indragiri Hilir Riau Pelalawan Riau Siak Riau Kampar Riau Rokan Hulu Riau Bengkalis Riau Rokan Hilir Riau Kota Pekanbaru Riau Kota Dumai Jambi Merangin Jambi Kota Jambi Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Muara Enim Sumatera Selatan Musi Rawas Sumatera Selatan Musi Banyuasin Paket Informal 2 2 5 4 2 2 10 2 5 5 9 3 2 5 6 15 5 5 3 7 6 11 5 4 2 5 5 4 7 9 4 7 4 5 Paket Formal 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 77
NO 7 9 10 11 12 PROVINSI Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Kep Bangka Belitung Kep Bangka Belitung Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat KABUPATEN/KOTA Banyu Asin Ogan Komering Ulu Timur Ogan Ilir Kota Palembang Kota Lubuklinggau Kota Bengkulu Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Tulangbawang Barat Kota Bandar Lampung Bangka Kota Pangkal Pinang Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Utara Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka Sumedang Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Paket Informal 5 2 9 4 4 6 2 7 10 4 2 2 5 6 8 4 3 8 6 3 5 5 9 10 3 40 15 15 20 15 8 8 7 12 7 7 10 8 4 10 8 Paket Formal 2 1 2 1 1 1 15 3 10 20 4 5 25 10 2 2 3 2 2 1 1 2 30 78
NO 13 14 15 PROVINSI Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur KABUPATEN/KOTA Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Wonosobo Magelang Sukoharjo Wonogiri Sragen Blora Rembang Pati Jepara Demak Semarang Temanggung Kendal Pekalongan Pemalang Brebes Kota Surakarta Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Bantul Sleman Kota Yogyakarta Ponorogo Trenggalek Tulungagung Paket Informal 7 7 5 15 5 7 7 3 5 6 4 4 10 14 5 3 6 7 4 5 9 5 5 12 6 16 3 8 5 8 13 3 11 3 5 6 4 3 9 7 11 Paket Formal 5 1 2 2 2 8 25 1 6 8 7 55 8 6 8 30 10 20 8 2 79
NO 16 17 PROVINSI Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Bali Bali KABUPATEN/KOTA Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan Sidoarjo Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Magetan Ngawi Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Kota Kediri Kota Malang Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan Badung Buleleng Paket Informal 7 9 20 15 15 20 10 13 6 10 13 15 5 5 10 8 10 10 4 11 6 7 6 11 8 5 6 3 3 17 8 10 5 3 6 3 7 4 3 2 Paket Formal 2 4 3 2 3 2 3 4 8 2 9 45 8 4 35 5 5 2 80
NO 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 PROVINSI Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Barat KABUPATEN/KOTA Kota Denpasar Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Kota Mataram Timor Tengah Selatan Belu Sikka Sambas Sanggau Ketapang Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Banjar Hulu Sungai Tengah Kota Banjarmasin Kota Balikpapan Kota Tarakan Bolaang Mongondow Kota Manado Kota Bitung Banggai Donggala Parigi Moutong Kota Palu Bulukumba Gowa Pangkajene dan Kepulauan Bone Wajo Sidenreng Rappang Kota Makassar Kota Kendari Gorontalo Bone Bolango Majene Polewali Mandar Paket Informal 3 8 8 29 13 14 8 4 4 5 7 3 5 7 2 8 2 3 9 5 6 2 2 4 6 6 2 6 15 40 15 20 12 10 15 3 3 4 8 15 Paket Formal 5 5 2 25 2 81
NO 34
PROVINSI Sulawesi Barat Papua
Papua Papua
Papua Papua
Papua KABUPATEN/KOTA Mamuju
Merauke Jayapura
Nabire Biak Numfor Mimika
Kota Jayapura TOTAL
Paket Informal 5
2 5
1500 Paket Formal 1
560 82