22 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka 1. Tinjauan Umum Hubungan Negara dan Agama a. Tinjauan umum tentang Negara Negara merupakan institusi yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. Dengan banyak cara negara menguasai dan memengaruhi kehidupan manusia pada tataran individual dan kolektif. Dahsyatnya kekuasaan negara ini, menyebabkan filsuf Thomas Hobbes menamai negara deus mortalis, sebab kekuasaan negara ibarat dewa fana namun omnipotens. Negara punya kuasa menarik pajak, membuat aturan wajib militer, menjaga keamanan nasional, mengumumkan perang, menjatuhkan hukuman penjara, melindungi hak-hak konstitusional warga, menata sistem pendidikan dan kesehatan. Bahkan tak jarang negara juga menetapkan undang-undang bernuansa diskriminatif atau mengumumkan suatu kelompok agama tertentu sebagai ajaran sesat (Otto Gusti Madung, 2013:1). Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang
mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersama dengan berkembangnya pengetahuan umat manusia (Jimly Asshiddiqie, 2015:9). Konsep negara sesungguhnya baru muncul di awal abad modern. Karya-karya Niccolo Machiavelli (1469-1528) telah berjasa memperkenalkan konsep negara dan dalam pertarungan wacana teori politik menundukkan konsep-konsep Latin seperti regnum, res publika atau imperium. Sosiolog Max Weber (1864- 1920) dalam karyanya Politik als Beruf mendefinisikan negara sebagai institusi kekuasaan politik yang memiliki monopoli menetapkan undang-undang dan kewenangan menggunakan instrumen pemaksaan (kekerasan fisik) dalam lingkup wilayah geografis tertentu. Menurut Weber sebuah negara memiliki dua unsur konstitutif yakni teritorium dan kekuasaan (Gewalt). Georg Jellinek kemudian menambahkan elemen konstitutif yang ketiga yakni warga bangsa (Staatsvolk) (Otto Gusti Madung, 2013:2). Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata- kata asing yaitu: "staat" (dari bahasa Belanda dan Jerman), "state" (Bahasa Inggris), "etat" (bahasa Perancis). Kata "staat" (state, etat) itu diambil dari kata bahasa Latin yaitu "status" atau "statum", yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau suatu 23 ilmu
yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian di atas, negara identik dengan hak dan wewenang (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dkk, 2008:84). Dewasa ini setiap negara modern sekurang-kurangnya harus memenuhi empat syarat utama yakni (Otto Gusti Madung, 2013:3): Pertama, unsur teritorial. Kedua, penduduk. Ketiga, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan berdaulat berarti memiliki hak dan kewenangan untuk mengeluarkan undang-undang dan memaksakan pelaksanaannya. Kewenangan tersebut dibangun di atas sistem hukum yang didukung oleh birokrasi, sistem kepolisian dan militer. Pemerintahan berdaulat juga memiliki Gewaltmonopol (kewenangan menggunakan kekerasan fisik) yang mendapat legitimasi demokratis dari warga negara. Keempat, negara harus merdeka secara politis dan kedaulatannya diakui secara internasional. Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan bentuk dan kedaulatan negara dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 24
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan konsep negara Indonesia yakni, negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Lebih lanjut dalam ayat (2) menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan dipertegas pada ayat (3) yakni, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Merujuk pada konsep negara yang dijabarkan dalam paragraf sebelumnya, konsep negara Indonesia yang termuat dalam konstitusi Indonesia merupakan negara yang utuh dalam kesatuan republik, berdaulat dan berkekuatan serta berpedoman pada hukum sebagai dasar negara. Pada titik inilah, konsep negara ini dijadikan pijakan demi kepentingan tulisan ini. b. Tinjauan umum tentang Agama Agama menurut etimologi berasal dari kata bahasa sanskerta dalam kitab Upadeca tentang ajaran-ajaran agama Hindu, disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa sanskerta yang tersusun dari kata "a" berarti "tidak" dan "gama" berarti "pergi". Bentuk harafiah yang terpadu makna kata "agama" berarti tidak pergi, tetap di tempat, langgeng, abadi, diwariskan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Pada umumnya makna kata "agama" diartikan tidak kacau yang secara analitis diuraikan dengan cara memisahkan kata demi kata yaitu "a" berarti "tidak" dan "gama" berarti "kacau", maksudnya orang yang memeluk 25
suatu agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sungguh- sungguh hidupnya tidak akan kacau (K. Sukardji, 1993:26). Ungkapan dalam bahasa Latin untuk agama adalah religio. Kata religius berasal dari bahasa Latin, religio, yang terdiri dari dua suku kata yakni dari kata re dan ligare. Re berarti kembali dan ligare berarti mengikat. Maka, secara etimologis dapat dikatakan bahwa religius adalah tindakan yang mengikat kembali (K. Prent, 1969:833). Dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid V, kata religio artinya khidmat dalam pemujaan. Kata ini juga berarti sikap dalam hubungan dengan hal suci dan supernatural yang dengan sendirinya menuntut hormat dan khidmat, yang kini diidentikan dengan agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Mahakuasa (Ensiklopedi Indonesia Jilid V, 1991:2878). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah religi artinya kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia; kepercayaan; agama (Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005:943). Dalam artinya yang paling asli, agama sebenarnya mengikat kembali dunia dan sejarah pada Yang Kudus dan menunjukkan keterlibatan Yang Kudus dalam dunia serta sejarah. Dalam konstitusi Indonesia, perihal agama dicantumkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 29 ayat (1), negara mengafirmasi 26
eksistensi agama yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam terang pemikiran konstitusi ini, agama dapat dipahami sebagai pengakuan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan merujuk pula dari pengertian agama yang diuraikan pada paragraf sebelumnya, dalam konteks pemikiran konstitusi, agama sebenarnya mengikat kembali negara pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan menunjukkan keterlibatan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam negara. Sekalipun demikian, setiap agama biasanya mengandung ciri-ciri umum seperti kepercayaan, ritus, simbol, pengalaman keagamaan dan masyarakat penganut (Bernard Raho, 2013: 11-18). Kesulitan pembatasan agama bisa diatasi jika mempertimbangkan ciri-ciri umum fenomena agama di satu pihak dan keunikan-keunikan partikular setiap agama di pihak lain. Di satu pihak, agama selalu lahir dari situasi kebudayaan tertentu dan karena itu bersifat partikular, historis dan subjektif. Di lain pihak, sebagai sebuah fenomena umum yang bisa dijumpai dalam setiap kebudayaan karena berhubungan dengan wujud transenden yang melampaui ruang dan waktu. Secara singkat, agama didefenisikan sebagai sistem kepercayaan, keyakinan, dan/atau praktik religius partikular terhadap pribadi dan/atau nilai-nilai transendental yang mengandung unsur doktrin, ritus, simbol, pengalaman religius dan masyarakat penganut yang lahir dari situasi historis kebudayaan 27 kita
tertentu untuk mengatasi tegangan antara keterbatasan manusia di satu sisi dan ketakterbatasan wujud tertinggi di sisi lain (Silvano Keo Bhaghi, 2016: 7). c. Hubungan Negara dan Agama Hubungan negara dan agama merupakan diskurus eksistensial. Diskursus yang eksistensial dikarenakan perdebatan serta kajian ilmiah perihal hubungan tersebut selalu hadir hingga kini. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan dikalangan para ahli. Pada hakekatnya Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai mahluk individu dan makhluk sosial oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing- masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia. Berikut di 28
29 uraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham (Magnis Suseno, 2016:459): 1) Negara sekularistik adalah negara yang menolak kehadiran agama-agama dalam ruang publik. Agama-agama dipandang tidak berbeda dari perkumpulan dan organisasi swasta lain yang dibentuk oleh para warga masyarakat atas inisiatif pribadi mereka. Agama tidak ditindas, tetapi juga tidak didukung dan sama sekali tidak diikutsertakan dalam kebijakan-kebijakan negara, misalnya sebagai kekuatan- kekuatan moral istimewa yang diperhatikan negara karena peranan mereka dalam pembentukan sikap-sikap masyarakat. Negara diselenggarakan seakan-akan tidak ada agama-agama dalam masyarakat. 2) Negara agama adalah negara yang diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama. Tetapi karena semua agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan, negara agama dengan sendirinya selalu merupakan negara yang dikuasai oleh salah satu agama tertentu. Negara tidak mungkin dikuasai oleh agama pada umumnya, melainkan hanya oleh salah satu saja, hal mana dengan sendirinya berarti bahwa agama-agama lain dikucilkan dari pengaruh atas penyelenggaraan negara itu.
30 Dalam kesimpulannya prihal hubungan negara dan agama, Magnis Suseno (2016:468) berpandangan bahwa baik negara sekularistik maupun negara agama tidak memadai. Agama adalah realitas sosial yang amat sangat berharga dan oleh karena itu termasuk unsur hakiki dalam kesejahteraan masyarakat. Negara wajib untuk bersikap positif terhadapnya, tetapi negara jangan sampai diagamakan karena di satu pihak melumpuhkan usaha akal budi manusia untuk terus-menerus mengusahakan kehidupan bersama yang paling wajar, di lain pihak menggerogoti ketulusan sikap keagamaan sendiri, serta melanggar keadilan dan membahayakan kesatuan bangsa dan masyarakat. Agama diharapkan percaya pada kekuatan yang hakiki, yang tidak terletak dalam meminjam kekuasaan fisik negara, melainkan dalam daya rohaninya. Pada titik ini, paham serta ideologi keagamaan dari agama tertentu yang tertuang dan diwujudkan dalam undang- undang sebenarnya hanya meminjam kekuatan fisik negara dan sekaligus kehilangan daya hakikinya yakni kerohaniannya. Hubungan negara dan agama dalam konstitusi Negara Republik Indonesia nampak jelas dalam sila pertama Pancasila yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini, sangat komprehensif dikaji dan dijelaskan oleh Yudi Latif (2011:55-121) pada bab kedua bukunya Negara Paripurna, dengan judul "Ketuhanan Yang Berkebudayaan".
2. Negara Hukum di Indonesia Istilah dan konsep "Negara Hukum" telah populer dalam kehidupan bernegara di dunia sejak lama sebelum berbagai macam istilah yang disebut-sebut sebagai konsep Negara Hukum lahir. Embrio munculnya gagasan negara hukum dimulai semenjak Plato. Plato memperkenalkan konsep Nomoi (undang-undang atau hukum). Di dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik (H. Sarja, 2016:14). Dalam Nomoi, Plato menyatakan bahwa bukan seorang pribadi, melainkan hukum atau undang-undang yang harus berdaulat. Hukum atau undang-undang tidak boleh sewenang- wenang, melainkan harus dapat diterima oleh akal budi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga. Dengan demikian, dalam Nomoi, Plato menekankan suatu sistem perundangan yang adil dan rasional sebagai penjamin negara yang baik (Simon Petrus L. Tjahjadi, 2004:58). Gagasan ini kemudian didukung dan dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles memberikan gambaran tentang negara hukum dengan mengaitkan pada negara zaman Yunani Kuno yang masih terikat pada "Polis". Negara hukum timbul dari polis yang memiliki wilayah kecil, seperti kota dan berpendudukan sedikit. Segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 31
melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum", karena tujuan negara hukum adalah kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan. Dalam negara seperti inilah keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa yang sebenarnya berhak ia terima. Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan aturan konstitusi dan hukum yang berdaulat (H. Sarja, 2016:14-15). Tentang bagaimana negara harus diatur, Aristoteles mempunyai ajaran sederhana. Negara menjadi baik bila diarahkan pada kepentingan umum dan sebaliknya negara menjadi buruk bila hanya diarahkan pada kepentingan si penguasa. Pada titik inilah, Aristoteles berpendapat bahwa bentuk negara politea (semacam demokrasi moderat dengan UUD) paling baik. Dimana, di dalamnya warga kelas menengah bisa bergantian memerintah dan diperintah berturut-turut lewat pemilihan secara periodik; dan dengan demikian, akan ada keseimbangan antara golongan atas dan golongan bawah (Simon Petrus L. Tjahjadi, 2004:75). Didi Nazmi, sebagaimana dikutip oleh H. Sarja (2016:15), berpandangan bahwa negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan 32
hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Lebih jauh, Magnis Suseno menulis bahwa dari segi moral politik, ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi (Magnis Suseno, 2016:376). Sesudah kita melihat dasar etis tuntutan agar negara selalu bergerak atas landasan hukum yang baik dan adil, kita kemudian mengemukakan ciri-ciri utama negara hukum. Dari ilmu politik, terdapat empat ciri negara hukum yang secara etis juga relevan: (1) kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, (2) kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan (3) berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia, (4) menurut pembagian kekuasaan (Magnis Suseno, 2016:380). 33
Magnis Suseno (2016:386) lebih jauh berpandangan bahwa negara hukum demokratis modern merupakan bentuk negara yang sampai sekarang paling berhasil - walaupun tidak seratus persen - untuk menciptakan kerangka bagi kehidupan masyarakat di mana orang dapat merasa diperlakukan sebagai manusia. Namun, negara hukum demokratis hanyalah bentuk, sarana untuk mencapai cita-cita negara yakni kesejahteraan umum. Para pendiri negara RI, melalui sidang BPUPKI yang berpuncak pada sidang PPKI pada tahun 1945 bersepakat untuk mendirikan negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machsstaat). Gagasan pokoknya adalah bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum, tetapi hukum yang adil. Di sini ada dua unsur penting: pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang tidak hanya mengikat mereka yang diperintah, tetapi juga mengikat pihak yang memerintah; kedua, bahwa norma objektif itu memenuhi syarat bukan hanya secara formal melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan Rechtsidee (idea hukum) (Satjipto Rahardjo, 2009:2-3). Secara material hukum harus diarahkan pada nilai-nalai yang secara hakiki termasuk dalam paham atau idea hukum (idea dalam arti Platon sebagai hakikat). "Idea hukum" yang dimaksudkan adalah 34 tidak
gagasan dasar mengenai apa yang kita kehendaki sebenarnya apabila kita mengusahakan hukum. Lembaga hukum diciptakan manusia bukan demi pembatasan yang terimplikasi di dalamnya, melainkan demi nilai-nilai yang secara hakiki termuat di dalamnya (Magnis Suseno, 2016:146). Satjipto Rahardjo dalam hukum progresifnya, seperti dikutip Norbertus Jegalus (2011:232), selalu menekankan bahwa hukum itu haruslah sebuah hukum yang adil. Itu berarti, hukum sendiri secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Hukum harus sesuai dengan paham keadilan yang dihayati oleh masyarakat dan menjamin hak-hak asasi manusia. Adilnya hukum dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral negara hukum. Perihal idea hukum sebagai bagian integral negara hukum memuat nilai-nilai dasar hukum yang menjadi idea hukum itu sendiri. Nilai-nilai dasar hukum tersebut bertolak dari fungsi dasar hukum tampak dua nilai yangs secara hakiki mau dilindungi dan dijamin olehnya. Kedua nilai itu adalah kesamaan dan kebebasan. Hanya karena dua nilai itu dihargai tinggi oleh manusia, kesewenangan kehidupan anggota masyarakat lain-lain perlu dicegah. Selain kedua nilai dasar tersebut, nilai solidaritas menjadi nilai dasar hukum ketiga sebagai bagian integral negara hukum. Oleh karena itu, idea hukum sebagai bagian integral negara hukum adalah kesamaan, kebebasan dan solidaritas. 35
36 Pertama, Kesamaan. Eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum menjamin kesamaan. Kesamaan terutama dalam arti kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Itulah yang termuat dalam patokan bahwa hukum berlaku umum. Hukum menjamin suatu kedudukan dasar yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam merealisasikan harapan hidup mereka (Franz Magnis Suseno, 2016:147-148). Kedua, Kebebasan. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan menjadi pokok filsafat hukum Hegel. Hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan para anggota masyarakat. Intinya adalah hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri lepas dari paksaan, bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang yang tidak diakui dalam rangka pengakuan dasar kita terhadap tatanan sosial. Pada titik inilah kebebasan yang dipahami adalah kebebasan yang diberikan oleh hukum sebagai bagian dari pengakuan masyarakat itu sendiri. Hukum justru diadakan untuk melindungi kebebasan anggota masyarakat (Franz Magnis Suseno, 2016:149-151). Ketiga, Solidaritas. Nilai ketiga yang secara hakiki harus dilindungi hukum tentunya kebersamaan, solidaritas. Hukum adalah institusionalisasi kebersamaan atau kesosialan manusia. Hanya karena manusia merupakan makhluk sosial yang secara hakiki harus hidup bersama, maka diperlukan suatu tatanan normatif untuk mengaturnya. Pembatasan diri umat manusia melalui upaya hukum merupakan
37 pengakuan institusional terhadap solidaritas antarmanusia (Frans Magnis Suseno, 2016:151-152). Pada titik inilah, negara hukum demokratis kiranya menghadirkan kesamaan, kebebasan dan solidaritas sebagai idea hukum itu sendiri. Sebuah negara hanya dapat dikatakan sebagai negara hukum sejauh mewujudkan kesamaan, kebebasan dan solidaritas dalam hukumnya. Negara yang tidak menghadirkan kesamaan, kebebasan dan solidaritas dalam hukumnya tidak layak disebut sebagai negara hukum. Secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia dipadankan dengan dua istilah dalam bahasa asing, yaitu (I Dewa Gede Atmadja, 2010:157): a. Bahasa Belanda istilah Rechtsstaat, digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara- negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law system. b. Bahasa Inggris menggunakan istilah Rule of Law untuk menunjuk tipe negara hukum dari negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut common law system (Inggris, Amerika, dan negara-negara bekas jajahan Inggris), sedangkan tipe negara hukum yang diterapkan di negara-
38 negara Sosialis-Komunis, menggunakan istilah socialist legality (antara lain Rusia, RRC, dan Vietnam). Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Soepomo selaku perancang utamanya, menulis bahwa Indonesia adalah rechsstaat (negara yang berdasar atas hukum) bukan machsstaat (negara berdasarkan atas kekuasaan). Sekian puluh tahun kemudian konsep negara hukum tersebut lebih dipertegas ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 ditulis "negara Indonesia adalah negara hukum". Konstitusi (UUD 1945) membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang tidak statis, melainkan memiliki dinamika. Apalagi, dalam amandemen keempat dapat dibaca sebagai keinginan bangsa Indonesia untuk lebih mempertegas identitas negaranya sebagai negara hukum (Faisal, 2015:85). Dengan demikian "negara hukum Indonesia" menjadi bukan hanya suatu prinsip, tetapi benar-benar menjadi normatif (Bagir Manan, 2004:54) Muhammad Tahir Ashary, sebagaimana dikutip oleh Alwi Wahyudi (2012:68), berpandangan bahwa meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah Rechtstaat, namun konsep rechstaat yang dianut oleh negara hukum Indonesia bukan konsep negara hukum Eropa Kontinental dan bukan pula konsep Rule of Law dari Anglo-Saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri, dengan ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan
beragama dalam arti positif; (4) asas kekeluargaan dan kerukunan; (5) ateis tidak dibenarkan dan komunis dilarang. Pendapat serupa disampaikan oleh Oemar Senoadji yang mana dikutip pula Alwi Wahyudi (2012:69), berpandangan bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia: (1) karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama. Akan tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Tanah Air Indonesia. (2) Tidak ada pemisahan yang "Rigit" dan mutlak antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara bersifat harmonis. (3) Berpangkal pada asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945, yang diutamakan adalah "rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihormati dan dihargai". Pada titik ini, penulis menggarisbawahi bahwa Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berjiwa Pancasila. Artinya, Pancasila yang menjadi dasar dan jiwa bangsa Indonesia yang menganut konsep Negara Hukum. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum pancasila. Negara Hukum Pancasila adalah negara yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum yang dijiwai oleh Pancasila. 39
40 B. Landasan Teori 1. Teori Negara Hukum Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk dikaji. Perkembangan konsep negara hukum mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum. Awal mula gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1800 SM. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani Kuno yang dikemukan oleh Plato ketika mengintroduksi konsep nomoi. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tersebut semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yang bernama Aristoteles dalam bukunya Politicos. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu suatu pemerintahan yang dilaksanakan (Jazim Hamidi, dkk., 2012): a. Untuk kepentingan umum
41 b. Menurut hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang- wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi c. Atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Istilah negara hukum merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 dan masih baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Dalam perkembangannya, Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi recht pada staat, sehingga negara berfungsi sebagai penjaga malam. Artinya, tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat mengenai kemakmuran rakyat dan negara tidak boleh ikut campur tangan (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987). Konsep negara hukum selanjutnya muncul istilah rechtsstaat yang banyak dianut negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Konsep rechtsstaat ini dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl, yang menyatakan bahwa dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal (Moh. Mahfud M.D, 1999), yaitu sebagai berikut.
42 a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia b. Guna melindungi hak asasi manusia maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan undang- undang d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda dengan Eropa Kontinental, negara-negara Anglo- Saxon menyebut negara hukum sebagai the rule of law yang dipelopori oleh A. V. Dicey. Menurut Dicey, konsep teh rule of law ini menekankan pada tiga tolok ukur yang meliputi: supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on individual rights) (Titik Triwulan Tutik, 2007). Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law, sedangkan the rule of law dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo- Saxon yang bertumpu pada sistem common law. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada civil law lebih menitikberatkan
43 pada administrasi, sedangkan common law menitikberatkan pada yudisial (P.M. Hadjon, 1987). Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Mukthie Fadjar (2005), pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang dianut menurut hukum. Setiap tindakan penguasa ataupun rakyatnya harus berdasarkan pada hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Tahir Azhary, seperti dikuti Jazim Hamidi, dkk., (2012), dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum terdiri atas lima konsep sebagai berikut. a. Konsep negara hukum menurut Al Quran dan sunah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam b. Konsep negara hukum Eropa Kontinental yang disebut rechtsstaat c. Konsep rule of law d. Konsep socialist legality e. Konsep negara hukum Pancasila Konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum Pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai
44 standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Quran dan sunah, sedangkan konsep negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai, sehingga kedua konsep ini memiliki persamaan yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Selain itu, kedua konsep ini menempatkan manusia, Tuhan, agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan (Jazim Hamidi dkk, 2012). Perkembangan konsep negara hukum tidak statis melainkan dinamis. Tamanaha, seperti dikutip Jazim Hamidi dkk. (2012), mengemukakan bahwa ada dua versi negara hukum yang berkembang, yaitu versi formal dan versi substantif yang masing- masing tumbuh dan berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep rule by law, di mana hukum dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya, berkembang dalam bentuk formal legality, konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas orientasi dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah democracy and legality, kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Versi substantif konsep negara hukum berkembang dari individual rights yakni privasi dan otonomi individu, serta kontrak
45 sebagai landasan yang paling pokok. Kemudian, berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan/atau keadilan (dignity of man), serta berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan kesejahteraan dan kelangsungan komunitas (Jazim Hamidi dkk., 2012). Lebih jauh, Tamanaha sebagaimana dikutip oleh Jazim Hamidi dkk. (2012), konsep formal dari negara hukum ditujukan pada cara tempat di mana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau buruk. Sementara itu, konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih dari pada itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang telah disebutkan. Konsepsi negara hukum substantif menekankan hak-hak asasi. Konsep tersebut dijadikan sebagai fondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik, yang memenuhi hak-hak asasi tersebut, dan hukum yang buruk, yang mengabaikan hak-hak asasi. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya saja, sedangkan konsep negara hukum substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum tersebut.
46 2. Teori Demokrasi Deliberatif Pencetus konsep demokrasi deliberatif adalah Jurgen Habermas, seorang filsuf kontemporer terbesar di Jerman. Tesis dasarnya ialah, "negara hukum hanya dapat diperoleh lewat demokrasi radikal". Dalam paradigma ini, basis-basis normatif validitas hukum tidak ditentukan berdasarkan ajaran dua-dunia Platonis, di mana seolah-olah terdapat tataran ideal atau prapositif yang menginspirasi hukum yang berlaku. Sebaliknya validitas hukum harus ditafsirkan sebagai ungkapan dari sebuah masyarakat komunikatif konkret tertentu (Otto Gusti Madung, 2013:129). Basis-basis normatif dalam negara hukum modern pun harus menghargai pluralitas rasio, termasuk kerangka rasional keterlibatan agama dalam diskusi publik masyarakat demokratis- modern (Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, 2010:xi). Istilah "deliberasi" berasal dari kata Latin deliberatio yang lalu di dalam bahasa Inggris menjadi deliberation. Istilah ini berarti "konsultasi", "menimbang-nimbang" atau "musyawarah" dalam kosa kata bahasa Indonesia. Semua arti leksikal ini harus ditempatkan dalam konteks "publik" atau "kebersamaan secara politis" untuk memberi pengertian yang penuh sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus. Penggabungannya dengan istilah "demokrasi" memberi makna khusus pada konsep demokrasi itu. Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada
47 penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Teori ini melontarkan pertanyaan, bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi-kondisi manakah aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warganegara mematuhi aturan- aturan itu. Dengan kata lain model demokrasi deliberatif meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif itu (F. Budi Hardiman, 2009:128-129). Teori demokrasi deliberatif lahir dari sebuah teori diskursus. Pada titik ini, Habermas sendiri tidak lagi memusatkan perhatiannya pada kritik, melainkan pada bentuk argumentasi lain yang disebutnya "diskursus". Diskursus adalah bentuk komunikasi reflektif dengan menggunakan argumentasi rasional untuk mencapai suatu konsensus tanpa paksaan. Diskursus merupakan bentuk komunikasi yang berbeda dengan komunikasi naif sehari- hari, karena bentuk komunikasi ini muncul di saat sesuatu diproblematisasikan. Bentuk komunikasi merangsang peserta diskursus termasuk agama untuk mengeluarkan klaim-klaim kesahihan, seperti: klaim kebenaran, ketepatan, atau kejujuran dari pernyataan-pernyataannya. Dalam sebuah masyarakat demokratis, praksis diskursus itu akan membangun suatu sikap yang menghargai kekuatan argumentasi yang lebih baik sehingga
berbagai manipulasi "ideologis" itu sendiri pada gilirannya diperiksa secara publik dalam arena diskursus rasional yang bersifat publik. Klaim-klaim kesahihan yang dimunculkan dalam diskursus berfungsi kritis terhadap pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para peserta diskursus (F. Budi Hardiman, 2007:119). Teori demokrasi deliberatif yang diskursif merupakan suatu alternatif bagi teori-teori liberal dan komunitarian mengenai legitimasi politik. Dengan model demokrasi ini, komunikasi rasional atau diskursus sangat penting. Menurut Habermas, komunikasi sudah selalu merupakan ciri dasar kehidupan bersama manusia. Sesungguhnya tuntutan teori demokrasi itu tidak lain daripada sebuah radikalisasi atas struktur-struktur komunikasi yang lama sudah ada di dalam negara hukum modern, sehingga negara hukum yang faktual sedikit demi sedikit dapat mendekati asas-asas normatifnya sendiri. Model deliberatif ini menekankan pentingnya prosedur komunikasi yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural (Gusti A. B. Menoh, 2015:79-80). Dalam model ini, Habermas mencoba menghubungkan tesis hukumnya, yakni tesis tentang fungsi hukum sebagai medium integrasi sosial, dengan sebuah teori sosiologis tentang demokrasi (F. Budi Hardiman, 2009:126). Dengan model ini, hukum tidak lagi diandaikan sebagai suatu sarana yang terpisah 48
dan asing dari para warga justru karena ia dipahami lahir dari mereka sendiri melalui proses-proses demokratis (Gusti A. B. Menoh, 2015:80). Dengan merujuk pada konsep diskursus, Habermas memahami prosedur penetapan hukum yang legitim sebagai praksis di mana setiap orang secara egaliter berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang. Habermas membuat distingsi antara diskursus pendasaran dan diskursus penerapan hukum. Habermas mengembangkan dalam filsafat hukumnya pemikiran bahwa konsep kedaulatan rakyat dan liberalisme yang tampaknya bertentangan satu sama lain memiliki asal-ususl yang sama dan dapat dipertautkan dengan sebuah pengertian demokrasi yang proseduralistis. Jika dalam konsep kedaulatan rakyat terungkap pemikiran tentang otonomi tak terwakilkan atau demokrasi langsung, maka liberalisme menekankan hak-hak dasar individual dan memberikan prioritas pada demokrasi representatif. Habermas menambahkan, keduanya dapat dimengerti sebagai ungkapan dari rasionalitas komunikatif yang dipikirkan dalam sebuah skenario argumentatif bebas represi. Seperti halnya republikanisme, faham demokrasi deliberatif memberikan penekanan pada bentuk-bentuk partisipasi warga termasuk agama, menggarisbawahi pluralisme sosial dan mengembangkan prosedur pencapaian konsensus. Dalam perspektif ini demokrasi berarti bahwa negara dan 49
50 masyarakat yang didalamnya termasuk agama dimengerti sebagai sistem politik terbuka, tak berujung, di mana proses deliberasi berlangsung secara institusional dan informal. Warga masyarakat termasuk agama harus dapat menyampaikan secara rasional keyakinan, sudut pandang dan kepentingan berbeda-beda di ruang publik dan harus menghargai perspektif penilaian dari yang lain juga (Otto Gusti Madung, 2013:129-130) Habermas menegaskan bahwa agar hukum dapat menjalankan fungsinya, hukum harus legitim dalam pandangan masyarakat. Itulah sebabnya diusulkan sebuah teori deliberatif yang mengandaikan legitimitas hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarkat sipil, termasuk keterlibatan agama. Dengan eksplisit Habermas mengatakan bahwa demokrasi deliberatif adalah suatu teori yang menerima deliberasi (diskursus) rasional diantara para warga termasuk agama sebagai sumber legitimasi politik. Dengan kata lain, sumber legitimitas demokrasi deliberatif bukanlah kumpulan kehendak individu atau kelompok agama atau "kehendak umum" rakyat, melainkan proses pencapaian keputusan-keputusan politik yang berlangsung secara diskursif, argumentatif, dan deliberatif (Gusti A. B. Menoh, 2015:81). Praktis, dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi mengambil keputusan dan menentukan hukum secara tertutup melainkan melalui ruang publik di mana berbagai media dan
51 organisasi yang independen termasuk agama dalam masyarakat ikut berdiskursus dan memainkan pengaruhnya atas sistem politik. Habermas, seperti yang dikutip oleh Gusti A. B. Menoh (2015:81) mengatakan bahwa politik deliberatif memperoleh kekuatan legitimasinya dari struktur diskursif formasi opini dan kehendak yang dapat memenuhi fungsi integratifnya secara sosial semata-mata karena warga mengharapkan akibat-akibatnya memiliki kualitas yang rasional. Dengan kata lain, bagi Habermas demokrasi deliberatif adalah suatu teori yang menerima diskursus rasional diantara para warga termasuk agama sebagai sumber legitimasi politik. Lebih jauh teori demokrasi ini sama sekali tidak bertentangan dan asing dalam konteks Indonesia. Demokrasi deliberatif dapat dipandang sebagai demokrasi musyawarah yang khas Indonesia. Dalam konteks inilah Syaiful Arif (2016:136) menjelaskan pertautan antara demokrasi deliberatif dan demokrasi musyawarah dengan sangat baik. Ia berusaha mengisi diskursus demokrasi permusyawaratan perspektif Pancasila dengan teori demokrasi deliberatif. Baginya, ketika demokrasi permusyawaratan hanya menyediakan nilai dasar Pancasila bagi ideal demokrasi, demokrasi deliberatif adalah "isi teoritis" yang mempraksiskan nilai dasar permusyawaratan tersebut.
Syaiful Arif (2016:136) berpandangan bahwa demokrasi deliberatif adalah konsep demokrasi yang mendasarkan diri pada mekansime musyawarah yang mendalam. Kata deliberatif baginya bermakna musyawarah atau pertimbangan yang mendalam. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif adalah konsep demokrasi yang menggunakan deliberasi (diskursus), musyawarah, pertimbangan mendalam sebagai mekanisme demokratisnya. Pada titik ini, musyawarah tidak hanya menjadi mekanisme teknis dalam berdemokrasi, melainkan mekanisme etis. Artinya, musyawarah tidak hanya ditempatkan sebagai teknik demi mencapai tujuan, tetapi juga sebagai standar etis agar mekanisme tersebut selaras dengan nilai-nilai utama demokrasi. Pada titik ini, keterlibatan agama hanyalah salah satu peserta dalam musyawarah, ruang diskursus penuh pertimbangan rasionalitas dan etis. Demokrasi deliberatif mencapai titik temunya pada hukum sebagai hasil akhir konsensus. Artinya hukum adalah media demokrasi deliberatif melalui sebuah proses diskursus rasionalitas masyarakat termasuk agama dalam ruang publik, sekaligus penyambung sistem dan masyarakat karena legalitas hukum berasal dari moralitas manusia. Hal ini berasal dari pengandaian Habermas bahwa hukum adalah nilai-nilai rasional hasil konsensus sosial yang menjadi pijakan hidup bermasyarakat, pasca- bangrutnya nilai-nilai tradisional yang lahir dari primordialisme 52 atau
53 kelompok. Artinya, hukum adalah cara hidup baru masyarakat pasca-tradisional yang tidak bisa lagi mendasarkan hidup kemasyarakatannya berdasarkan nilai-nilai tradisi yang bersifat lokalistik. Oleh karena itu, gagasan demokrasi deliberatif seharusnya menjadi bagian utama dari proyek rasionalitas masyarakat ala Habermas (Syaiful Arif, 2016:164). 3. Teori Hukum Integratif Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itulah yang disebut Teori Hukum Integratif oleh Romli Atmasasmita (2012) dalam bukunya berjudul "Teori Hukum Integratif. Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif". Lebih lanjut Romli menjelaskan perihal Teori Hukum Integratif tersebut bahwa setiap langkah pemerintah dalam pembentukan hukum dan penegakkan hukum merupakan kebijakan berlandaskan sistem norma dan logika berupa asas dan kaidah, dan kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis. Negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar
54 yaitu penegakan berdasarkan hukum (rule of law), perlindungan HAM (enforcement of human rights), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (accsess to justice). Dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila tersebut merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat diciptakan kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi sehingga bersama-sama mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan bebas KKN (Romli Atmasasmita: 2012) Hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan "norms and logics" (Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja, dan digunakan sebagai "mesin birokrasi", akan kehilangan Roh-nya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara" (Romli Atmasasmita: 2012). Pada titik inilah, demokrasi deliberatif atau musyawarah menemukan rohnya dalam Pancasila. Keterlibatan masyarakat warga dalam diskursus, musyawarah dan pertimbangan rasional,
55 dalam konteks Indonesia memiliki sumber segala sumber hukum yakni pada Pancasila. Teori hukum Integratif, dalam pandangan penulis merupakan landasan keterlibatan agama dalam ruang publik yang deliberatif. Keterlibatan agama dalam ruang publik demokratis yang kini dianut Indonesia tidak serta merta memberikan ruang kebebasan tanpa batasan, toleransi pun terbatas. Oleh karena begitu terbukanya demokrasi yang deliberatif oleh negara terhadap masyarakat warga termasuk agama, kemudian berusaha menggeser Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Teori hukum integratif hendak memberikan pendasaran dan landasan sistem norma, sistem prilaku dan sistem nilai yang harus berjiwa Pancasila. 4. Teori Hubungan Negara dan Agama Teori tentang hubungan negara dan agama secara garis besar dibedakan menjadi trikotomi paradigma pemikiran, yaitu (Rohidin, 2015:135-137): 1) Paradigma Integralistik Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Wilayah agama meliputi politik atau negara.
56 Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Oleh karena itu, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik sekaligus. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan Ilahi" (divine sovereignty), karena pendukung konsep ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama. Sebaliknya, memberontak dan melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan. Dengan model seperti ini, negara sangat potensial melakukan otoritarianisme dan kesewenang-wenangan. Alasannya, karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang dapat berlindung di balik agama. Paradigma inilah yang melatarbelakangi lahirnya negara agama. 2) Paradigma Simbiotik Dalam paradigma simbiotik dinyatakan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan adanya negara maka agama akan dapat berkembang secara lebih baik. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama maka negara dapat berkembang dalam
bimbingan etika dan moral spiritual. Hanya saja, dalam tatanan praktis, persetubuhan agama dan negara yang terjadi justru negara menelikung agama. Ajaran Islam, misalnya, yang semestinya mengatur kehidupan politik dari sektor etika, justru diatur oleh politik kenegaraan. Islam (agama) kerap dieksploitasi secara signifikan oleh elit-elit politik atau politisasi agama, sehingga tetap cenderung menuju konsep "Islam adalah agama dan negara". 3) Paradigma Sekularistik Menurut pandangan paradigma sekularistik, agama dan negara harus dipisahkan dengan tegas. Negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui kontrak sosial dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Dalam konteks Islam, paradigma menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak, menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. 57 ini
C. Batasan Konsep 1. Hubungan Hubungan berasal dari kata dasar hubung: berhubungan: yang berarti berangkaian atau bersambung, berhubungan bertalian, bersangkutan, berkenaan; oleh karena (KBBI, 2005:171) 2. Negara Pengertian negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:334) adalah persekutuan bangsa dalam satu daerah tertentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintah yang terartur; daerah dalam lingkungan satu pemerintahan yang teratur. 3. Agama Pengertian agama adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban- kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu (setiap orang berhak memeluk suatu agama) (KBBI, 2005:19). 4. Negara Hukum Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Negara hukum merupakan suatu negara yang ideal pada era modern ini, di mana segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum (Alwi Wahyudi, 2012:61). 58