Beberapa Teori Mengenai Hakikat Hukum: Mahzhab Historis, Mahzhab Positivis, Mahzhab Hukum Murni Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Filsafat Hukum Kelas F Dosen Pengampu : Dr. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H. Disusun Oleh: Jovita Shafa Maharani (E0019219) Lukas Chandra Gunawan (E0019241) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2022
A. PENDAHULUAN Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum itu sendiri atau objeknya adalah hukum. Berbicara mengenai ilmu hukum, tidak akan terlepas dengan adanya teori-teori hukum. Teori-teori hukum merupakan upaya atau sebuah respon terhadap krisis-krisis sosial-politik yang terjadi di tengah masyarakat. Teori-teori hukum mengemukakan sebuah pemikiran atau cara untuk keluar dari krisis dan menjangkau tantanan kehidupan bersama yang lebih baik. Seperti telah dikemukakan lebih dulu, dalam teori tentang hukum orang mencoba untuk mengemukakan suatu konstruksi permikiran dengan bertolak dari postulat-postuliat serta premis-premis tertentu untuk melalui suatu metode tertentu, mendekati atau menerangkan suatu objek atau masalah yang berkenaan dengan hukum. Dalam kajian filsafat hukum, dikenal beberapa aliran tentang hukum diantaranya: (a) Aliran hukum alam; (b) Aliran hukum positif; (c) Aliran hukum murni; (d) Mazhab sejarah; (e) Aliran sosiological jurisprudence; (f) Aliran Realisme hukum. Dalam makalah ini kami akan mencoba memaparkan teori tentang Mazhab sejarah, Mazhab positivisme, dan Mazhab hukum murni. B. ISI 1. Mazhab Historis Mazhab Sejarah dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Jerman Friedrich Karl von Savigny (1779-1861). Menurut Savigny di dunia ini terdapat beragam bangsa dimana tiap bangsa memiliki volksgeist atau jiwa bangsanya masing-masing. Aneka ragam jiwa bangsa tersebut dapat dilihat melalui berbagai ragam bahasa, adat istiadat dan organisasi sosial masyarakat yang dimiliki oleh tiap bangsa. Perbedaan jiwa bangsa tersebut juga menimbulkan perbedaan pandangan tentang keadilan. Dalam pandangan von Savigny, hukum tidaklah berada demi dirinya sendiri. Artinya, dia terjadi dan berada karena dikehendaki. Hakikat hukum lahir
terutama karena manusia yang membutuhkan hukum dalam hidupnya (yang seharusnya lebih banyak dikendalikan oleh akalnya dan sedikit sekali oleh nalurinya). Pernyataan itu rnenjadi tonggak dari teori historis tentang hukum. Von Savigny malah menekankan bahwa hukum tidak hanya tumbuh dari 'norma-norma pra-hukum` saja, melainkan mengikuti pertumbuhan dari etik sosial. Akibatnya, hukum sebagaimana dia menampilkan diri dalam pranata-pranata yang dipraktekkan oleh masyarakat, sebenarnya merupakan refleksi dari jiwa masyarakat tersebut. Dalam kerangka itulah von Savigny menolak kodifikasi untuk Jerman, karena efeknya yang menghambat perkembangan hukum. Dalam pandangannya, kodifikasi adalah sesuatu yang tidak memiliki dinamik historis untuk dapat tumbuh sinambung bersama rakyat. Savigny memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan Aliran Hukum Alam yang memandang bahwa hukum bersifat universal dan abadi. Ia berpendapat bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku untuk semua bangsa. Pendapat Savigny juga bertolak belakang dengan Positivisme Hukum. Menurutnya hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui mengenai pemikiran Savigny: 1. Jangan sampai kepentingan golongan masyarakat tertentu dianggap sebagai jiwa bangsa dari seluruh masyarakat. 2. Tidak selamanya peraturan perundang-undangan timbul begitu saja. Misalnya ketentuan mengenai serikat kerja di Inggris yang terwujud melalui perjuangan keras. 3. Jangan sampai peran hakim dan ahli hukum lainnya tidak mendapat perhatian. Meskipun jiwa bangsa dapat menjadi bahan kasarnya, harus ada yang menyusunnya untuk diproses menjadi bentuk hukum.
4. Pada banyak kasus peniruan memainkan peranan yang lebih besar. Misalnya banyak bangsa yang secara sadar mengambil alih hukum Romawi dan mendapat pengaruh dari hukum Prancis. Seorang murid dari von Savigny yang terkemuka adalah Georg Friedrich Puchta (1798-1846) yang meletakkan dasar bagi ajaran Begriffsjurisprudenz yang banyak dibahas itu. Ajaran Begriffsjurisprudenz pada pokoknya menerangkan. bahwa kaidah-kaidah hukum ditarik secara deduktif dari pengertian-pengertian dasar. Menurut Puchta hukum dapat terbentuk: 1. Secara langsung berupa adat istiadat. 2. Melalui undang-undang. 3. Melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Puchta membagi pengertian bangsa menjadi dua jenis, yaitu bangsa dalam pengertian etnis yang disebut bangsa alam dan bangsa dalam arti nasional yang merupakan kesatuan organis yang membentuk sebuah negara. Hukum yang sah dimiliki oleh bangsa dalam pengertian nasional (negara), sedangkan bangsa alam hanya memiliki hukum sebagai keyakinan. Keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat. Pengesahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membentuk undang-undang. Pemikiran Puchta memiliki kesamaan dengan Teori Absolutisme Negara dan Positivisme Yuridis. Puchta berpandangan bahwa pembentukan hukum dalam suatu negara tidak membuka peluang bagi sumber hukum selain kekuasaan negara, seperti hukum adat dan pemikiran ahli hukum. Praktik hukum dalam adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan oleh negara, demikian pula dengan buah pemikiran para
ahli hukum memerlukan pengesahan oleh negara agar dapat berlaku sebagai hukum. Di sisi yang lain, pihak yang berkuasa dalam negara tidak membutuhkan dukungan apapun. Ia berhak untuk membentuk undang- undang tanpa memerlukan bantuan para ahli hukum dan tidak perlu menghiraukan apa yang dipraktikkan sebagai adat istiadat. Ajaran Puchta dikembangkan lebih jauh oleh Georg Besseler (1809-1885), yang pada gilirannya mempunyai murid Otto Gierke (1841-1921) yang menerbitkan bukunya Das deutsche Genossenschaftsrecht (Hukum Koperasi Jerman, 1913). Otto Gierke terkenal karena pernyataan kuncinya yang mewakili aliran historis: "Das. Recht wird und lebt mit dem Volke" (Hukum itu terjadi dan hidup bersama rakyat). Seberapa jauh kebenaran dari pernyataan itu, dapat kita nilai sendiri melalui pengalaman sehari-hari. Seperti yang terjadi di zaman Orde lama maupun Orde Baru dan zaman Reformasi, boleh-boleh saja Pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan atau undang- undang, tetapi semua itu cuma akan menjadi huruf mati, jika Begriff atau konsep yang menjadi jiwa dari peraturan atau undang-undang itu ternyata tidak berakar dalam pemahaman rakyat. Dalam kerangka Mazhab Historis, Begriff itu justru lahir dari pemahaman rakyat mengenai apa yang benar atau tidak benar, serta mengenai apa yang adil atau tidak adil. Mazhab Historis bukannya tidak memiliki kelemahan, kendati dia bisa bersandar pada adagium Romawi kuno yang berbunyi vox populi vox Dei (pendapat rakyat adalah pendapat Tuhan), sehingga diasumsikan bahwa pandangan rakyat itu selalu merupakan pandangan yang benar. Pandangan yang hidup di kalangan rakyat serta perkembangan perilaku rakyat bisa saja semakin hari semakin menyimpang dari akal sehat yang akan menghasilkan anomali sosial dan pada akhirnya mengantarkan masyarakat/negara menuju keruntuhan. Sejarah dunia bukannya kekurangan cerita mengenai negara- negara yang runtuh atau bangsa-bangsa yang sirna. Itulah sebabnya, mengapa dalam kerangka pikir Platon, rakyat juga perlu menjalani proses pendidikan untuk bisa menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Proses pendidikan itu diselenggarakan oleh mereka yang telah mendekati
2. kebijaksanaan, sehingga sanggup berperanan sebagai pemimpin yang bijaksana yang mampu menunjukkan wawasan masa depan yang lebih baik. Mazhab Positivisme Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang mula-mula diperkenalkan oleh Saint-Simon (1760-1825) dari Prancis dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh dan memperoleh formatnya yang berpengaruh dari Auguste Comte (1798-1857), juga dari Prancis. Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisme, dalam upaya untuk merespons keterbatasan yang diperlihatkan oleh filsafat spekulatif seperti yang menonjol lewat aliran Idealisme Jerman klasik (terutama Immanuel Kant). Auguste Comte adalah pemikir yang mula-mula mengembangkaan aliran pemikiran positivisme sebagai sosiologi. Comte terkenal karena teorinya yang mengatakan bahwa kemajuan masyarakat manusia berlangsung menurut 'Hukum Tiga Stadium'. Dalam stadium teologis, alam semesta diterangkan secara supra natural. Berikutnya, dalam stadium filsafat semua hal ada (F: letre, D: das Sein) diterangkan dengan kekuatan akal dan gagasan. Baru dalam stadium positif pemaduan aneka gejala itu dimungkinkaan dalam bentuk hukum. Karena itulah, sementara kalangan pemikir di bidang hukum melihat relevansi dari positivisme yang dikembangkan oleh Comte itu. Dalam bukunya Cours de la philosophie positive (F: Kursus Filsafat Positif, 1842) Comte membangun urutan epistemologis atau urutan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut: matematik astronomi -> fisika -> ilmu kimia -> biologi -> sosiologi. Menurut Comte, para 'insinyur sosial' akan mampu menenteramkan masyarakat dengan membangun suatu agama kemanusiaan yang menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat orientasi. Anehnya, para pemikir hukum di Jeman-lah yang menaruh perhatian terhadap kemungkinan kegunaan dari positivisme di bidang hukum. Mula- mula Rudolf von Jhering (1818-1892) menempatkan diri berhadapan
dengan 'kaum historis' seperti yang dirintis oleh von Savigny. Tetapi, adalah lebih-lebih bukunya Der Zweck im Recht (D: Kegunaan dalam Hukum, 1877/1883) yang menghebohkan, karena di dalamnya dia menegaskan pandangannya yang positivistik: Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Konsekuensi logis dari pernyataan itu adalah bahwa di luar negara tidak terdapat hukum, dan itu adalah konsekuensi yang tidak terlalu akseptabel karena bisa menjurus ke absolutisme. Salah satu bahaya besar dari pandangan itu adalah penempatan negara pada posisi yang absolut lagi sambil mengesampingkan proses kemasyarakatan yang bisa saia berlangsung di luar bidang politik. Langkah besar lain yang dilakukan oleh von Jhering adalah menapak dari könsep Begriffsjurisprudenz (yurisprudensi pengertian) menuju konsep Interessenjurisprudenz (yurisprudensi kepentingan). Konsep ini memandang berbagai kepentingan hidup manusia (kebutuhan hidup, peranan, pengharapan, dan sebagainya) sebagai faktor-faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya hukum. Argumentasi dari von Jhering dilanjutkan kemudian oleh Eugen Ehrlich (1862-1922). Program pokok dari positivisme di bidang hukum adalah usaha untuk mengembalikan hukum kepada kenyataan eksistensial (D: Seinstatsachen). Dalam kerangka seperti itu, setiap perilaku yang dilakukan berulang kali akan dianggap sebagai hukum, sedangkan apa yang dianggap normal akan menjadi norma. Itulah sebabnya mengapa Ehrlich menganggap ilmu hukum yang sebenarnya sebagai bagian dari sosiologi. Ada bahaya yang cukup jelas dalam positivisme dari Ehrlich. Karena masyarakat dapat kalah dalam melawan oligarkhi yang korup tetapi solid, orang dapat menjadi semakin apatis terhadap korupsi dan kolusi sedemikian rupa, sehingga korupsi dan kolusi dianggap sebagai perilaku yang normal belaka semata-mata karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari- hari. Apakah karena itu korupsi dan kolusi lalu pantas dijadikan norma juga? Interesse sesat seperti inilah yang ditentang oleh Jürgen Habermas dan Niklas Luhmann. Luhmann misalnya mengajukan argumentasi bahwa hanya karena kenyataan bahwa hukum itu telah dilanggar tidaklah
mengakibatkan bahwa hukum itu bukanlah hukum. Di Amerika positivisme yuridis didukung oleh, O.W. Holmes (terutama melalui bukunya The Path of the Law, sedangkan di Inggris oleh J.B. Watson (yang terkenal karena aliran "Behaviorism"). Secara sederhana positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: Pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang- undang tidak ada hukum. Kedua, negara atau otoritas merupakan satu- satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. Hal ini pernah berlaku pada masa pemerintahan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler di Jerman, Musolini di Italia, dan lain-lain. Apapun bentuk hukum yang lahir setelah ditetapkan dalam bentuk undangundang dan disahkan oleh negara, maka ia dianggap sah dan harus dipatuhi oleh rakyat. Oleh karena itu, positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan, dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undangundang terhadap kasus konkrit. Adapun kelemehannya adalah: 1. Hukum sering dijadikan alat bagi penguasa, untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, malah menindas rakyat. 2. Undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat itu berjalan cukup
3. cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Karena itu, undang-undang sering tidak mampu mengikuti perkembangan yang pesat tersebut. 3. Undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan. Karena, mustahil undang-undang mencantumkan semua persoalan politik, budaya, ekonomi, sosial dan lain-lain. Oleh karena adanya beberapa kelemahan ini, maka mau tidak mau harus mengakui keberadaan hukum tidak tertulis. Menurut Bagir Manan, hukum tak tertulis ini mempunyai peranan sebagai berikut: 1. Merupakan instrumen yang melengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan. 2. Merupakan instrumen yang memberikan dinamika atas peraturan perundang-undangan. 3. Merupakan instrumen relaksasi atau koreksi atas peraturan perundang-undangan agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan, rasa keadilan dan kebenaran yang hidup dalam masyarakat Mazhab Hukum Murni Ajaran hukum-murni dikenal juga dengan nama 'Neokantianisme'. Disebut demikian, karena kaum Neokantianis seperti Rudolf Stammler, Gustav Radbruch dan Hans Kelsen, kembali mempersoalkan pemisahan antara das Sollen (yang harus) dan das Sein (yang ada). Itu adalah cerita lama yang mulai dimunculkan oleh Platon dua milenium sebelumnya dan dipersoalkan lagi oleh Immanuel Kant. Adalah terutama Hans Kelsen yang melalui pengasingannya di Amerika Serikat selama Perang Dunia II telah membangun pengaruh besar terhadap perkembangan teori hukum setelah berakhirnya perang.
Politik dari Adolf Hitler memang amat merisaukan Kelsen yang mantan hakim agung dan guru besar untuk hukum tata negara di Wina, Austria. Kelsen menyaksikan bagaimana Hitler menjalankan suatu politik hukum yang memanfaatkan hukum demi politik dan kekuasaan, dan bukannya untuk menegakkan keadilan. Padahal, Sokrates sudah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah alat untuk menegakkan hukum, dan bukan sebaliknya. Karena itu, dalam bukunya Reine Rechtslehre (Ajaran Hukum Murni, 1960) dia berusaha untuk membersihkan hukum dari anasir- anasir politik dan kekuasaan. Menurut Kant konsep keadilan memang potensial ada dalam diri setiap orang. Namun persoalannya adalah bahwa tidak setiap orang mampu menyadari dan memahami potensi itu. Karena itu Kelsen berusaha untuk mengembalikan seluruh kompleks hukum kepada suatu kaidah dasar yang disebutnya Grundnorm. Dan di atas Grundnorm itulah dibangunnya Sturenbau, yaitu struktur hukum dan peraturan-peraturan untuk melaksanakan gagasan keadilan yang dikandung oleh Grundnom itu. Dengan demikian Grundnorm merupakan salah satu konsep sentral dalam ajaran Kelsen. Disebut demikian, karena sebagai norma dasar, validitasnya tidak perlu dan tidak bisa dipertanyakan lebih jauh. Persoalannya adalah, meskipun Grundnorm itu merupakan penentu nilai keadilan yang tertinggi, dia tidak pernah dapat dinalari sampai tuntas. Dan justru hal itu sudah disadari oleh Cicero 20 abad yang lalu ketika dia mengatakan "Summum ius, Summa iniuria." Namun, Kelsen menolak tuduhan bahwa dia hendak mendirikan positivisme hukum. Lebih tepat adalah, dia hendak membangun hukum positif yang bersumber pada hukum yang murni. Hukum positif itu sendiri bersifat dinamis. Karena itu teleologi dan hermeneutik berperan bagi manusia sebagai metode untuk terus- menerus menafsirkan dan merumuskan ulang hukum alam yang tidak berubah itu. Hukum alam mencerminkan citra penciptaan alam semesta sebagai konsepsi yang sempurna. Adalah keterbatasan manusia yang memojokkannya untuk terus-menerus harus menemukan jalan guna
menempatkan diri dalam alam yang sempurna itu. Proses yang terus- menerus ini berhubungan dengan Mazhab selanjutnya, yaitu Mazhab Dialektis. C. PENUTUP Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab historis pertama kali dikembangkan oleh Von Savigny yang menekankan bahwa "hukum tidak hanya tumbuh dari norma-norma pra hukum saja melainkan meliputi pertumbuhan dari etik sosial". Sehingga sebenarnya hukum merupakan refleksi dari jiwa masyarakat tersebut. "Hukum karena itu tumbuh terus bersama rakyat, berkembang bersamanya, kemudian akhirnya sirna bersama rakyat". Pendapatnya lalu dikembangkan oleh muridnya yaitu Georg Friederich Puchta yang menerangkan bahwa "kaidah-kaidah hukum ditarik secara deduktif dari pengertian pengertian dasar". Ajarannya dikembangkan lebih jauh oleh George Beseller lalu dikembangkan lagi oleh Otto Gierke dimana ia berpendapat bahwa "hukum itu terjadi dan hidup bersama rakyat". Sedangkan pada masa positivis pertama kali dikembangkan oleh Saint-Simon lalu dikembangkan lebih jauh oleh Auguste Comte di mana menurutnya para "Insinyur sosial akan mampu menentramkan masyarakat dengan membangun suatu agama kemanusiaan yang menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat orientasi". Lalu pendapatnya dikembangkan oleh Rudolf Von Jhering dimana ia berpendapat bahwa "hukum adalah pengertian pokok dari kaidah-kaidah yang memaksa dalam suatu negara sehingga negara adalah satu-satunya sumber hukum". Lalu argumentasi Von Jhering dilanjutkan oleh Eugen Erhlich di mana menurutnya "setiap perilaku yang dilakukan berulang kali akan dianggap sebagai hukum sedangkan apa yang dianggap normal akan menjadi norma". Lalu di Amerika positivisme yuridis didukung oleh pendapat dari O.W Holmes
dalam bukunya 'The Path Of The Law' sedangkan di Inggris oleh J.B. Watson yang terkenal karena aliran behaviorisme. Dalam mazhab hukum murni dikenal dengan nama Neokantianisme dengan tokoh Rudolf Stammler, Gustav Radbruch dan Hans Kelsen di mana pada teori ini kembali mempersoalkan pemisahan antara Das sollen dan Das Sein. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya ajaran hukum murni dia berusaha untuk "membersihkan hukum dari anasir-anasir politik dan kekuasaan" karena itu Kelsen berusaha untuk mengembalikan seluruh kompleks hukum kepada suatu kaidah dasar yang disebutnya Grundnorm diatas Grundnorm itulah dibangun Stufenbau yaitu struktur hukum dan peraturan-peraturan untuk melaksanakan gagasan keadilan yang dikandung oleh Grundnorm. Grundnorm merupakan salah satu konsep sentral dalam ajaran Kelsen disebut demikian karena sebagai norma dasar validitasnya tidak perlu dan tidak bisa dipertanyakan lebih jauh. DAFTAR PUSTAKA Budiono Kusumohamidjojo. 2011. Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil. Bandung. Mandar Maju. Najwan, Johni. "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum." INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 3 (2010). Saiful Anam. 2013. "TEORI HUKUM MURNI DAN PERMASALAHANNYA". Diakses pada permasalahannya/ Suharto, Bekti, and Menyoal Sudut Pandang. "Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum'." In Prosiding Seminar Nasional. 2015. Wibowo T. Tunardy, M.Kn. 2021. "Mazhab Sejarah - Jurnal Hukum". Jurnal Hukum. Diakses pada