Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN HUKUM Hamdiyah STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: Received Date. 16 Desember 2023 Revised Date. 18 Januari 2024 Accepted Date. 26 Januari 2024 The Keywords: Criminal act Crime Theft Kata Kunci: Tindak Pidana Kejahatan Pencurian ABSTRACT This research aims to find out about the crime of theft and the elements of the crime of theft. The research method used library method by collecting various documents. The research results show that the crime of theft is an unlawful act that involves taking goods or property belonging to another person without permission or legal rights. This phenomenon covers varying degrees of severity, from petty theft to robbery. Theft can harm individuals and society at large. To tackle this crime, preventive measures are needed, such as increasing security and public awareness. The legal system regulates the elements of theft and provides appropriate sanctions depending on the severity of the legal violation. The elements of the crime of theft include the act of taking goods owned by another person, intent to possess, against rights or without permission, transfer of ownership, and the context of the criminal article. All of these elements must be met for an act to be considered theft according to the law. By fulfilling these elements, the law can determine whether a person is guilty of committing the crime of theft and provide appropriate sanctions. is the ABSTRAK tentang Penelitian kejahatan pencurian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kejahatan pencurian adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan pengambilan barang atau properti milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Fenomena ini mencakup berbagai tingkat keparahan, mulai dari pencurian kecil hingga perampokan. Pencurian dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas. Untuk menanggulangi kejahatan ini, diperlukan langkah-langkah pencegahan, seperti peningkatan keamanan dan kesadaran masyarakat. Sistem hukum mengatur unsur-unsur pencurian dan memberikan sanksi yang sesuai tergantung pada tingkat tersebut. Unsur-unsur keparahan pelanggaran hukum tindak pidana pencurian mencakup perbuatan mengambil, ini bertujuan untuk mengetahui 98
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 barang yang dimiliki oleh orang lain, maksud untuk izin, peralihan memiliki, melawan hak atau kepemilikan, dan konteks pasal pidana. Semua unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum. Dengan pemenuhan ini, hukum dapat menentukan apakah unsur-unsur seseorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan memberikan sanksi yang sesuai. tanpa PENDAHULUAN Tingginya tingkat kejahatan terhadap harta benda, khususnya percurian, menjadi perhatian utama dalam masyarakat. Namun, sebuah peraturan menarik terkait hal ini adalah bahwa pencurian dalam lingkup keluarga tidak dapat dipidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini. Penyelidikan lebih lanjut terhadap alasan di balik keputusan pembentuk undang-undang ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam. KUHP yang berlaku saat ini adalah warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1918, yang sebenarnya merupakan fotokopi dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda. Fakta ini menyoroti perlunya pembaharuan dalam sistem hukum Indonesia, terutama mengingat bahwa negara belum berhasil menyusun satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional meskipun sedang dalam proses penggodokan dan persiapan. Diskusi mengenai progres tersebut dapat memberikan wawasan mengenai upaya hukum yang sedang dilakukan di tingkat nasional (Tampi, 2013). Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku yang melenceng dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial. Perilaku yang melenceng ini dianggap sebagai masalah manusia dan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang melenceng dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial. indak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan ini dengan permasalahan menggarisbawahi kompleksitas dan dampak yang luas dari tindak pidana, tidak hanya terbatas pada tingkat sosial, tetapi juga mencakup dimensi kemanusiaan. Analisis lebih lanjut terhadap bagaimana penanganan tindak pidana dapat mencakup aspek-aspek kemanusiaan akan memberikan sudut pandang yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini (Hutabarat et al., 2023). yang berkaitan kemanusiaan. Pemahaman Pencurian dalam hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau penggelapan barang milik orang lain tanpa izin atau 99
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 tanpa hak. Tindakan pencurian ini diatur dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia dan umumnya dianggap sebagai suatu pelanggaran serius. Unsur-unsur utama pencurian biasanya melibatkan adanya niat untuk mengambil barang milik orang lain, pengambilan tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa hak, serta adanya perpindahan kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian. Beberapa sistem hukum mungkin memiliki definisi dan unsur-unsur yang sedikit berbeda, namun intinya adalah bahwa pencurian melibatkan tindakan mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Hukuman untuk pencurian bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti nilai barang yang dicuri, kekerasan yang mungkin tindakan serupa sebelumnya. Pencurian sering kali dihukum dengan pidana penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada tingkat keparahan dan keadaan khusus dari kasus tersebut. Sistem hukum biasanya berusaha untuk melindungi hak milik dan keamanan masyarakat dengan menegakkan hukuman terhadap pelaku pencurian. terlibat, atau apakah pelaku telah melakukan Pencurian, yang merupakan tindakan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dilakukan oleh individu yang tidak dapat dipercayai untuk menjaga barang tersebut, seringkali menjadi permasalahan di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 menjelaskan bahwa tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat dihukum pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Oleh karena itu, hukuman yang diatur dalam KUHP menetapkan konsekuensi serius bagi pelaku pencurian (Hakim, 2010). Meningkatnya kasus kejahatan pencurian, terutama pencurian kendaraan bermotor, memang merupakan dampak dari laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor telah menimbulkan kekhawatiran dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat. Pencuri tidak ragu-ragu untuk mencuri kendaraan yang terparkir di sekitar rumah, dan seringkali mereka bahkan berani melakukan pencurian di dalam garasi rumah (Christie et al., 2021). LANDASAN TEORITIS Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang telah dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang 100
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. "Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana (Sagala & Wulan, 2021). Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut penulis Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana yang apabila melanggarnya akan mendapatkan hukuman atau sanksi (Moeljatno, 1987). Pemidanaan merujuk pada proses penjatuhan pidana yang sah dan didasarkan pada hukum. Ini merupakan upaya untuk memberlakukan sanksi terhadap seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana melalui proses peradilan pidana. Dengan kata lain, "pidana" berkaitan dengan sanksi atau hukumannya, sementara "pemidanaan" menyangkut proses penjatuhan hukuman itu sendiri (Arifa, 2023). Pencurian Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut (Sriyanti, n.d.). Sedangkan menurut penulis pencurian adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencurian adalah suatu tindakan melanggar hukum di mana seseorang mengambil atau menggelapkan barang atau properti yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Tindakan ini memiliki unsur pengambilan barang secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara (Christie et al., 2021). Pencurian merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai barang tersebut secara paksa (Hasan et al., 2023). METODE PENELITIAN Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis umumnya melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan terperinci tentang suatu fenomena atau situasi (M. Mariana, 2019; M. Mariana & Amri, 2021; Moleong, 2013). Penggunaan sumber data dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dapat informasi yang diperlukan untuk memberikan keragaman dan ketelitian 101
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 menggambarkan fenomena yang diteliti (Fajri et al., 2023; Nufiar et al., 2020). Data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti artikel penelitian, laporan pemerintah, buku akademis, atau database statistik (Chalirafi et al., 2021; Ghozali, 2013; M. Mariana, 2018; M. Mariana & Rahmaniar, 2022; Ramadana & Mariana, 2023). Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik, termasuk mengumpulkan dokumentasi. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Azimi, 2022; Izwany & Jamal, 2021; I. Mariana, 2021; Nasruddin et al., 2023; Rahmatullah et al., 2023). PEMBAHASAN Kejahatan Pencurian Kejahatan pencurian memang menjadi salah satu ancaman serius dalam kehidupan bermasyarakat, dan fenomena ini melibatkan berbagai pelaku kejahatan di berbagai lapisan masyarakat. Pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang sangat umum terjadi dan memberikan dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Beberapa poin yang dapat diidentifikasi terkait kejahatan pencurian mencakup (Lukman, 2019): 1. Popularitas Pencurian: Pencurian sering menjadi pilihan utama bagi pelaku kejahatan, baik yang menjadikan ini sebagai profesinya maupun yang terlibat dalam tindak kejahatan lainnya. Fenomena ini dapat diamati di berbagai lingkungan, termasuk kota besar, perkotaan, dan daerah pedesaan. 2. Penyebaran Kejahatan: Pencurian tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan atau kota besar saja, tetapi juga telah menyebar hingga ke pelosok desa atau gampong. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada wilayah yang benar-benar aman dari ancaman pencurian. 3. Frekuensi Kasus Pencurian: Pencurian menjadi salah satu tindak pidana dengan frekuensi kasus yang tinggi di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan dan kasus pencurian yang diajukan ke persidangan pengadilan. 4. Keterlibatan Hukum: Keterlibatan hukum dalam menangani kasus pencurian terbukti dari jumlah pelapor atau terlapor yang dihadirkan ke persidangan. Pencurian sering kali menjadi fokus penegakan hukum sebagai tindak pidana yang merugikan dan mengancam keamanan masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian melibatkan peran aktif dari aparat keamanan, penerapan sistem keamanan, serta kesadaran masyarakat dalam melindungi properti dan harta benda mereka. Perlu juga adanya 102
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 kerjasama antara pihak berwenang, komunitas, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi tingkat kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kepentingan individu, merupakan tindakan melawan kekayaan atau benda. Hal ini diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Kata "pencurian" berasal dari kata dasar "curi" yang diberi awalan "pe" dan diakhiri dengan akhiran "an," membentuk kata "pencurian" yang memiliki arti proses atau perbuatan mencuri. Pencurian sebagai perbuatan memiliki dampak merugikan bagi individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, pencegahan terhadap pencurian menjadi suatu keharusan, mengingat tindakan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala karena adanya peluang (Soerodibroto, 2012). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mencuri diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Untuk memahami batasan yang lebih jelas tentang pencurian, dapat merujuk pada Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dapat dihukum karena pencurian dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Pengertian dan ketentuan hukum ini memberikan dasar untuk menangani tindakan pencurian secara hukum dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Upaya pencegahan, kesadaran akan konsekuensi hukum, dan penegakan aturan menjadi penting dalam mengurangi tingkat kejahatan pencurian di masyarakat. Kejahatan pencurian merujuk pada tindakan mengambil atau menggelapkan barang atau properti milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan atau harta benda dan umumnya dianggap sebagai tindak pidana serius di berbagai sistem hukum. Beberapa ciri khas dari kejahatan pencurian meliputi: 1. Mengambil Barang Orang Lain: Kejahatan pencurian terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang atau properti yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. 2. Niat untuk Memiliki Secara Melawan Hukum: Ada unsur niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pencuri memiliki tujuan untuk menguasai atau memanfaatkan barang tanpa hak yang sah. 3. Tanpa Izin atau Hak: Pencurian melibatkan pengambilan barang tanpa izin atau hak sah dari pemilik asli. Tindakan ini dapat melibatkan pemanfaatan kekuatan atau upaya untuk menghindari penangkapan. 103
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 4. Peralihan Kepemilikan: Ada peralihan kepemilikan barang dari pemilik asli ke pelaku pencurian, yang pada gilirannya mengakibatkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi pemilik sah. Pencurian dapat berkisar dari tindakan yang relatif kecil, seperti pencurian toko atau pencurian saku, hingga tindakan yang lebih serius, seperti perampokan atau pencurian dengan pemberatan. Konsekuensi hukuman bagi pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindakan tersebut, serta hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Langkah-langkah pencegahan pencurian, seperti penggunaan sistem keamanan dan kesadaran masyarakat, juga sering kali diterapkan untuk mengurangi insiden pencurian. Berikut adalah penjelasan singkat terkait jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia (Lukman, 2019): 1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP): Pencurian biasa mencakup perbuatan mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP mengatur sanksi pidana penjara hingga lima tahun atau denda. 2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP): Pencurian dengan pemberatan melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan pencurian. Pasal 363 KUHP memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. 3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP): Pencurian ringan mengacu pada pencurian yang dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 364 KUHP menetapkan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pencurian dengan pemberatan. 4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP): Pencurian dengan kekerasan melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi korban. Pasal 365 KUHP mengatur sanksi pidana yang lebih berat untuk kasus-kasus semacam ini. 5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP): Pasal 367 KUHP mencakup tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Meskipun melibatkan hubungan keluarga, tindakan pencurian tetap dikenai sanksi pidana sesuai hukum. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum. 104
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 Unsur-unsur ini umumnya terdapat dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Unsur tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP Indonesia dan biasanya terdiri dari beberapa elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi: 1. Perbuatan Mengambil: Pelaku melakukan tindakan mengambil barang. Ini mencakup perbuatan fisik mengambil barang secara langsung atau menggunakan alat bantu seperti tang atau kunci. 2. Barang Milik Orang Lain: Barang yang diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Barang tersebut bisa berupa benda mati, hewan, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. 3. Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut: Pelaku melakukan tindakan mengambil dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara. Maksud untuk memiliki ini merupakan unsur subjektif yang harus terbukti. 4. Melawan Hak: Pelaku harus melakukan tindakan mengambil barang secara melawan hak. Ini berarti tanpa izin atau tanpa hak hukum untuk memiliki barang tersebut. 5. Kesadaran Terhadap Melawan Hukum: Pelaku harus sadar bahwa tindakannya melawan hukum. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pengambilan barang dilakukan tanpa izin atau hak yang sah. 6. Peralihan Kepemilikan: Terjadi peralihan kepemilikan barang dari pemilik asli ke pelaku pencurian. Peralihan ini dapat terjadi secara fisik atau konseptual, menandakan bahwa barang tersebut kini dimiliki oleh pelaku pencurian. Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Mengambil barang Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan terbatas pada mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit 105
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat (Sagala & Wulan, 2021). 2. Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkanya (Prodjodikoro, 2015). 3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) (Hutabarat et al., 2023). Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. KESIMPULAN 1. Kejahatan pencurian adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan pengambilan barang atau properti milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Fenomena ini mencakup berbagai tingkat keparahan, mulai dari pencurian kecil hingga perampokan. Pencurian dapat merugikan individu dan masyarakat secara ini, diperlukan langkah-langkah pencegahan, seperti peningkatan keamanan dan kesadaran masyarakat. Sistem hukum mengatur unsur-unsur pencurian dan memberikan sanksi yang sesuai tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran hukum tersebut. luas. Untuk menanggulangi kejahatan 2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian mencakup perbuatan mengambil, barang yang dimiliki oleh orang lain, maksud untuk memiliki, melawan hak atau tanpa izin, peralihan kepemilikan, dan konteks pasal pidana. Semua unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum. Dengan pemenuhan unsur-unsur ini, hukum dapat menentukan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan memberikan sanksi yang sesuai. 106
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 REFERENSI Arifa, R. N. (2023). PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN. Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 17(1), 16-27. Azimi, Z. (2022). Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor. Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 16(2), 25-31. Chalirafi, ., Matriadi, F., Munandar, ., Sutriani, ., & Mariana, . (2021). The Influence of Consumer Innovatively, Company Reputation, and E-Trust on E-Loyalty of E-Commerce Customers in Aceh. Asian Journal of Economics, Business 40-49. Accounting, and 21(16), Christie, S. N., Yuliartini, P., & Dewa Sudika Mangku. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja. Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, 4(1), 119-125. Fajri, Heri, et al. The Influence of Teacher Competency, Motivation on Graduates' Performance and their Implications for Graduate Absorption in Aceh. Migration Letters, 2023, 20.S4: 111-122. Ghozali, H. I. (2013). Aplikasi Ananlisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang:, Universitas Dipenogoro. Hakim, R. (2010). Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Pustaka Setia. Hasan, Z., AS, D. A., Febriyanti, A., & Mariska, S. (2023). Kriminalitas Pencurian Sepedah Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis 245. Pidana, Penanganan Tindak 5(3), Hutabarat, D. T. H., Bima, M. A., Sirait, A. P. A., Nasution, S., & Sitorus, S. R. (2023). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Di Desa Tanah Timbul. Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2). Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 15(1), 38- 49. Lukman, Z. (2019). Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 4(1), 23-36. Mariana, I. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. Jurnal Tahqiqa, 15(1), 1-14. Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak lhoknga. Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 12(2), 204-213. Mariana, M. (2019). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 13(2), 190-203. 107
Jurnal Tahqiqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372 Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan, 1(2), 136-147. Mariana, M., & Rahmaniar, R. (2022). Pengaruh Motivasi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 1(2), 76-86. Moeljatno. (1987). Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Nasruddin, Murniati, A. R., Ibrahim, H., Taher, A., & Fajri, H. (2023). Implementation of Competency-Based Principal Selection Model Policy Based. Migration Letters, 20, 98-110. Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. Journal of Social Science, 1(4), 147-151. Prodjodikoro, W. (2015). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama. Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(2), 101- 107. Ramadana, S. W., & Mariana, M. (2023). Chief Executive Officer, Financial Leverage dan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. EI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(1), 33-43. Sagala, R., & Wulan, S. E. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. Jurnal Lex Suprema, III Nomor(September), 713-730. Soerodibroto, R. S. (2012). KUHP dan KUHAP. Raja Grafindo Persada. Sriyanti. (n.d.). Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Hukum Indonesia. 7823- 7830. Tampi, B. (2013). TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA BERDASARKAN PASAL 367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Lex Crimen, II(3), 80-96. 108