Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) Volume: 3, Number: 4, Desember 2022, Hal. 99-104 e-ISSN: 2722-1776 PENGATURAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH TANPA MELALUI USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sri Sumei Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia Email: Abstract: This research aims to analyze the mechanism for dismissing Regional Heads based on Article 83 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and to determine the legal consequences faced by Regional Heads who are dismissed from their term of office. This research approach uses normative legal research methods. The results of the research show that the dismissal of a Regional Head without going through a DPRD proposal is aimed at ensuring that if a Regional Head is suspected of committing a serious crime, the handling of the case can be carried out in a focused manner without disrupting the smooth running of regional government. Article 83 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government provides the legal basis for dismissing a Regional Head without a proposal from the DPRD, especially when the type of criminal act is considered to be legally serious. Keyword: Dismissal, Regional Head, Legal Consequences PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era pasca reformasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Satu diantara perkembangan pemerintahan daerah yaitu digunakan asas yang berbeda dari asas yang dipergunakan pada masa sebelumnya. Pada masa kekinian pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya. Persoalan aktual dan tren dibalik pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tingkat Provinsi pasca reformasi ditandai dengan hal baru juga, yakni pengaturan mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan juga pengunduran diri Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Usul pengunduran diri Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada umumnya tidak hanya menimbulkan kontroversi dan gejolak politik yang tajam. Usul pemberhentian seorang kepala daerah oleh sebagian kelangan diyakini bisa berpotensi menimbulkan gejolak politik di masing-masing daerah (Zen dan Hananto, 2018:5). Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004), dan dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mengatur perihal pemerintahan daerah. Namun, ada hal baru juga yang diaturnya. Yang paling dianggap essensial adalah adanya sistem baru bagi upaya pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kini dipilih langsung oleh rakyat tak lagi dapat dengan mudah diberhentikan oleh DPRD sebagaimana dianut dalam rezim hukum sebelumnya. Hal ini mengingat, di masa lalu presumsi dasar bagi pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sepenuhnya berada di tangan DPRD. Artinya DPRD menjadi satu-satunya pihak yang berhak menilai dugaan pelanggaran Kepala Daerah dan memutuskan pemberhentiannya, sementara kapasitas Presiden semata-mata mengesahkan keputusan DPRD tersebut. Sistem yang memberikan wewenang sangat besar pada DPRD ini notabene merupakan konsekuensi dari otonomi luas bagi daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU No. 22/1999), yang mendapat basis teleologisnya dari tuntutan-tuntutan reformasi, Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) | Volume 1, Number 1, 2019 99
Sri Sumei (Pemberhentian Tanpa Melalui Usulan Dewan) karena Kepala Daerah masih dipilih oleh DPRD, maka DPRD relatif memegang kekuasaan dan menjadi sumber legitimasi politik yang signifikan di daerah (Arasy, 2018:49). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan adanya proses fungsi pengawasan bahkan sampai dengan kewenangan dalam mengajukan pemberhentian Kepala Daerah yang dianggap melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku, hal ini akan membuat kinerja Kepala Daerah cenderung professional dan menjalankan visi dan misinya dengan baik untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya. Pengaturan pemberhentian sebagaimana Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah justru lebih baik dan efektif, karena Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, dilarang untuk tetap bertugas. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebelumnya yang memperbolehkan tetap bertugas hingga Kepala Daerah tersebut menjadi terdakwa (Vonny, La Ode, dan Hamza, 2021:5). Perlunya pemberhentian Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas berbagai kasus hukum yang melatarbelakanginya, memberikan kepastian penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah sebagai pucuk pimpinan tertinggi di dalam roda pemerintahan daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pemerintahan. Pemerintah sudah semestinya harus cermat sebelum atau ketika akan mengambil keputusan ataupun tindakan yang mendasarkan pada peraturan peundang-undangan, agar pemerintah tidak dianggap melakukan tindakan yang inkonstitusional, termasuk ketika akan memberhentikan ataupun mempertahankan seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana. Pemberhentian Kepala Daerah yang dikarenakan Kepala Daerah tersebut telah ditetapkan sebagai terdakwa, pemberhentiannya kiranya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait hal tersebut, apabila ada seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana yang kemudian diberhentikan ataupun tidak diberhentikan dari jabatannya maka kiranya perlu mengetahui konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan (Vonny, La Ode, dan Hamza, 2021:5). Pemberhentian Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Bab VII Bagian Ketiga Paragraf 5, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89. Sedang tindakan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Paragraf 6 sampai 90. Persoalan utama dalam pengkajian mengenai pemberhentian Kepala Daerah adalah kedudukan Kepala Daerah. Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena salah satu dari tiga hal, yaitu: meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. Sedangkan dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan alasan-alasan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan (Syamsul dan Husni, 2018:2). Mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tanpa melalui usulan DPRD diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan bunyi Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disebutkan pada uraian di atas, hingga saat ini sudah ada beberapa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang langsung diberhentikan sementara dari jabatannya ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut ditetapkan sebagai terdakwa, diantaranya yaitu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Wakil Wali Kota Probolinggo H.M. Suhadak dan Bupati Klaten Sri Hartini. Terkait dengan contoh tersebut, ada juga contoh lain mengenai Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa namun tidak diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Di samping itu, ada juga Kepala Daerah yang baru ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, namun langsung diberhentikan sementara dan jabatannya yaitu Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofuch Mawardi (Siti, 2018:24). Berdasarkan contoh di atas, bahwa adanya penerapan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap status hukum seorang Kepala Daerah atas jabatannya, padahal Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) | Volume 3, Number 4, 2022 100
Sri Sumei (Pemberhentian Tanpa Melalui Usulan Dewan) berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa maka harus diberhentikan sementara dari jabatannya (Siti, 2018:24). Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini rumusan permasalahan yaitu bagaimana proses pemberhentian Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. METODE Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukam kebenaran yang berdasarkan pada kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research yang hanya membaca dan menganalisa bahan-bahan hukum (Syamsul dan Husni, 2018:2). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dan mengkaji secara yuridis normatif dengan maksud untuk memperoleh data dan terhadap mekanisme pemeberhentian Kepala Daerah (Abdullah dan Budiman, 2022:1). informasi mengenai tinjauan yuridis HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan mengenai tata cara atau mekanisme pemberhentian kepala daerah telah diatur melalui instrumen yuridis yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setidaknya terdapat 3 (tiga) substansi pasal yang menerangkan alasan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dapat diberhentikan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80. Pasal 78 ayat (1) berbunyi, "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena: a. Meninggal dunia b. Permintaan sendiri c. Diberhentikan Pasal 78 ayat (2), Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya. b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. d. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b. e. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diamaksud dalam pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan j. f. Melakukan perbuatan tercela. g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden dan dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-udangan. h. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari Lembaga yang berwenag menerbitkan dokumen. i. Mendapatkan sanksi pemberhentian. Kemudian mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah seperti yang termaksud dalan Pasal 79 ayat (1) yakni, pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat peripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui Menteri untuk Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Sebagai wujud preventif, undang-undang ini memberikan alternatif lain seperti yang tertuang dalam ayat (2) yakni jika pimpinan DPRD tidak melakukan tindakan pengusulan pemberhentian terhadap Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tersebut, maka Presiden dapat melakukan Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) | Volume 3, Number 4, 2022 101
Sri Sumei (Pemberhentian Tanpa Melalui Usulan Dewan) pemberhentian kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah melalui usul Menteri. Baik melalui usul atau tidak melalui usul Gubernur, Menteri dapat memberhentikan bupati atau wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota sebagai bentuk pelaksanaan fungsi perwakilan pemerintah pusat (Muhammad, 2018:3). Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila didakwah karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dalam hal ini tindak pidana korupsi berdasarkan register perkara pengadilan. Proses pemberhentian sementara kepala daerah, dilakukan apabila berkas perkara dakwaan melakukan tindak pidana korupsi telah dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses penututan dengan dibuktikan register perkara. Berdasarkan bukti register perkara Presiden memberhentikan sementara kepala daerah melalui usulan Menteri Dalam Negeri. Apabila Kepala Daerah telah diberhentikan sementara maka Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, apabila ternyata setelah melalui proses peradilan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara itu terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, maka paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan. Kemudian apabila setelah diaktifkan kembali, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, presiden merehabilitasi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, dan Menteri merehabilitasi Bupati dan/atau Wakil Bupati. Maksud dari merehabilitasi dalam ayat tersebut yaitu pemulihan nama baik dan pemenuhan hak keuangan (Werry, 2018:3). Karena Didakwah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengertian tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana berat dan perbuatan yang tidak terpuji, karena tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya." pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD karena Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah didakwa melakukan tindak pidana korupsi merupakan bentuk perluasan kewenangan Presiden terhadap pejabat penyelenggara negara yang korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai alasan pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sangat tepat untuk diterapkan saat ini, karena hal tersebut sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang terjadi selama ini, dan mengingat korupsi di daerah sangat luar biasa besarnya/nilainya dan skala kejadiannya pun yang meluas pada daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah serta sebagai salah satu akibat yang sangat serius untuk ditangani dengan tegas (Siti, 2018:2) Karena Didakwah Melakukan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan terhadap badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang, menimbulkan kerusakan umum atau suasana terror, menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis. Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang unik, karena terdapat banyak elemen yang membedakannya dengan tindak pidana yang lain, diantaranya ialah khusus pada tindak pidana terorisme seringkali terdapat elemen yang ekstrim, adanya tujuan tertentu, terselubung namun terstruktural, penggunaan teknologi baik di bidang persenjataan maupun teknologi lain misalnya komunikasi, dan gerakannya tertutup. Alasan pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana terorisme ialah tepat. Didakwa Melakukan Makar Makar adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud untuk menyerang atau membunuh orang, perbuatan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Makar didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didefinisikan sebagai Tindakan seseorang yang melakukan penyerangan dengan maksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) | Volume 3, Number 4, 2022 102
Sri Sumei (Pemberhentian Tanpa Melalui Usulan Dewan) menjadikan tidak cakap memerintah atas diri Presiden atau Wakil Presiden. Alasan pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah karena didakwa melakukan makar, sejauh ini tidak ada perdebatan dikalangan akademisi maupun praktisi. Didakwa Melakukan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Tindak pidana terhadap keamanan negara adalah suatu tindak pidana yang bersifat mengganggu keamanan negara sebagai suatu kesatuan yang berdiri ditengah-tengah Masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara yang Merdeka dan berdaulat. Ada beberapa jenis tindak pidana terhadap keamanan negara, yaitu makar terhadap kepala negara, makar untuk memasukkan Indonesia dibawah penguasaan asing dan makar utuk menggulingkan pemerintah. Karena Didakwa Melakukan Perbuatan Lain Yang Dapat Memecah Belah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI, sebenarnya sangat cocok untuk diijadikan alasan pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, namun menimbulkan masalah pada frasanya yaitu frasa perbuatan yang dapat memecah belah NKRI. Hal tersebut dikarenakan tidak ada ukuran yang pasti karena tidak mensyaratkan putusan pengadilan, yang dalam hal ini pemberhentian harus dilakukan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai terdakwa. Contohnya ialah Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan penodaan agama yang pada akhirnya tentu menimbulkan reaksi kemarahan umat beragama, maka secara hukum hampir mustahil untuk mengatakan bahwa terdakwa yang melakukan penodaan agama tidak dianggap melakukan perbuatan yang dapat memecah belah NKRI. Konsekuensi hukum diberhentikannya Kepala Daerah yang berstatus terdakwa ialah tugas, dan wewenang Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun apabila Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana tersebut tidak diberhentikan dari jabatannya maka Presiden dan Menteri dapat dianggap tidak patuh terhadap perintah undang- undang dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah tersebut. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Presiden untuk memberhentikan sementara Kepala Daerah yang berstatus terdakwa, dan mekanisme pemberhentiannya tanpa melalui usulan DPRD. Kewenangan tersebut wajib dilaksanakan oleh Presiden untuk memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, dan kewenangan juga diberikan kepada Menteri untuk memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota apabila Kepala Daerah tersebut didakwa melakukan tindak pidana kejahatan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila terjadi kekosongan Kepala Daerah yang disebabkan oleh adanya pemberhentian sementara Kepala Daerah maka konsekuensi hukumnya ialah Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi hukum tersebut murni perintah dari undang-undang. Di lain hal, apabila Gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada Wakil Gubernur, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri, sedangkan apabila Bupati atau Wali Kota yang diberhentikan sementara dan tidak ada Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada kewenangan yang disebut dengan asas legalitas (Vonny, La Ode, dan Hamza, 2021:5). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) | Volume 3, Number 4, 2022 103
Sri Sumei (Pemberhentian Tanpa Melalui Usulan Dewan) SIMPULAN Proses pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tanpa melalui usulan DPRD menurut peraturan perundang-undangan apabila: (a) didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, (b) melakukan tindak pidana korupsi, (c) melakukan tindak pidana terorisme, (d) makar, (e) melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau (f) melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi hukum diberhentikannya Kepala Daerah yang berstatus terdakwa maka, tugas dan wewenang Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Saran, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa melalui DPRD sebaiknya juga berlaku bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang melakukan perbuatan tercela. Hal demikian selaras dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di negara Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Zen Aqil Al Halimi, Hananto Widodo, (2018), Analisis Yuridis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Sebagai Terdakwa Tindak Pidana (Studi Kasus Gubernur Dki Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), Jurnal Of Lex Generalis (JLS), Vol. 5, No. 2. Arasy Pradana A Azis, (2019), Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1. Vonny Amelia Suardi, La Ode Husen, Hamza Baharuddin, (2021), Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Of Lex Generalis (JLS), Vol. 2, No. 3. Syamsul Bahri, Husni Jalil, (2018), Pemberhentian Sementara Terhadap Kepala Daerah Yang Di Tetapkan Sebagai Terdakwa, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 4. Siti Aminah, (2018), Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol. 14, No. 2. Abdullah Almeer Syahqeel Bawamenewi, Budiman Sinaga, (2022), Kajian Hukum Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, Jurnal Of Constitutional And Administrative Law, Vol. 1, No. 1. Muhammad Syahwalan, (2018), Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974- 2014, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1. Wery Gusmansyah, (2018), Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) | Volume 3, Number 4, 2022 104