BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Deskripsi lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan pada Negeri Tehoru, kecamatan Tehoru dan juga pada instansi yang terkait dengan judul penelitian, untuk lebih memperkuat data yang diteliti oleh peneliti sesuai dengan studi kasus. Deskripsi Negeri Tehoru Negeri tehoru adalah salah satu Negeri adat, yang mulanya mendiami sebuah Negeri bernama "Namasiana" dan pada saat itu terjadi peristiwa sejarah perang saudara mengakibatkan sebagian masyarakat bermigrasi ke Negeri Tehoru sehingga sampai saat ini menetap dan menjadi warga di Negeri Tehoru. Negeri tehoru secara administratif termsuk dalam wilayah kecamatan Tehoru kabupaten Maluku tengah, terletak di arah selatan kabupaten Maluku tengah dengan jarak 96 Km dari kota kabupaten. Jarak waktu tempuh dari pusat kabupaten sekitar 2 jam.1 Data administarsi pemerintah negeri Tehoru, jumlah penduduk yang tercatat secara administarasi, jumlah total 7.338 jiwa. Dengan rincian pendududk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.650 jiwa, dan perempuan berjumlah 3.688 (2019). Dari 1 Provil Negeri Tehoru, Tehoru, 2019, hal. 16 32
rincian jumlah penduduk yang telah drincikan dapat dilihat secara umum jenis pekerjaan warga masyarakat negeri Tehoru yang dikelompokan kedalam beberapa kelompok pekerjaan yang didata, seperti Petani, Nelayan, PNS, Peternak, Montir, Bidan swasta, TNI, POLRI, hingga Pensiunan.2 Tabel 1. Jenis pekerjaan Jenis pekerjaan Laki-laki perempuan Petani 2741 100 Pegawai Negeri Sipil 60 62 Peternak 53
Nelayan 308
Montir 7
Bidan swasta 2
15 TNI
POLRI 20
Pensiunan 22 1 Jumlah 3228 178 Total 3406 Sumber: profil Negeri Tehoru 2019 2 Ibid hal. 18 33
Berdasarkan data tabulasi tersebut teridentifikasi, di Negeri Tehoru jenis pekerjaan yang masi jadi mata pencarian utama adalah pertanian, dan yang ke dua adalah perikanan dilihat dari jumlah nelayan yang juga begitu banyak dalam Negeri Tehoru ini sendiri. Berkembangnya seluruh sektor yang ada didalam Negeri Tehoru salah satu di antaranya adalah datangnya pengusaha Cina yang sudah lama sekali mendiami Negeri Tehoru, mereka mulai membangun usaha seperti pertokan dari awal mereka menetap di Negeri tehoru hingga anak-anak meraka juga menempuh pendidikan formal di dalam Negeri Tehoru. Melihat wilayah perairan laut tehoru yang juga kaya akan hasil laut seperti ikan, mereka mulai memanfaatkan situasi ini dengan melebarkan usaha meraka pada sektor perikanan. Pengusaha yang ada di Negeri Tehoru ini mulai membuat kapal kayu penangkapan ikan yang cukup besar, hingga bisa menampung 25 nelayan dalam satu kapal kayu. 2 . Deskripsi Hasil Penelitian Penelitian ini dilakukan selama 1(satu) bulan dari bulan November hingga desember 2020 di Negeri Tehoru, Kec. Tehoru, Kab. Maluku Tengah. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan beberapa informan baik yang terlibat sebagai nelayan kapal kayu maupun orang lain yang mengetahui tentang masalah yang diteliti oleh peneliti. Hasil penelitian dianalisis oleh peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, 34
yang artinya peneliti akan menggambarkan, menguraikan seluruh data yang terkumpul sehingga mampu memeperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja penangkapan ikan yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS (studi kasus nelayan kapal kayu di tehoru). Di peroleh data sebagai berikut. a. Deskripsi tentang keberadaan kapal kayu penangkapan ikan di Negeri Tehoru Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pemerintah Negeri Tehoru, Bpk. Hud silawane pada Rabu tanggal 25 November, peneliti menanyakan sudah berapa lama kapal kayu (bobo) ini mulai ada dan beroperasi pada wilayah perairan laut Negeri tehoru? Beliau menyatakan bahwa "sebenaranya bobo ini sudah cukup lama berada pada negeri Tehoru ini, bahkan sudah melebihi dari jangka waku 10 tahun" secara keberadaan kapal kayu (bobo) ini masih ada dan terus beroperasi hingga sekarang. Kemudian disampaikan juga oleh beliau bahwa kapal kayu (bobo) ini merupakan usaha perseorangan yang mempekerjakan banyak orang, dalam hal ini, yang memiliki usaha kapal kayu (bobo) ini sendiri secara mayoritas pemiliknya adalah pengusaha Cina yang mendiami Negeri Tehoru, dengan mempekerjakan masyarakat Negeri Tehoru, lebih khusus yang berjenis kelamin laki-laki sebagai pekerjanya (karyawan) dengan tidak adanya penetapan upah tetap perbulannya. Kemudian disampaikan juga bahwa cukup banyak masyarakat Negeri Tehoru yang menggantungkan hidup dari pendapatan mereka pada kapal kayu (bobo) yang mereka 35
ikuti. Sepengetahuan Bpk. Hud Silawane dan juga tenaga kerja yang bekerja sebagai nelayan kapal kayu ini, menyatakan bahwa ada beberapa pengusaha tidak hanya memiliki 1 unit kapal kayu saja, tetapi sudah lebih dari satu yakni mencapai tiga unit kapal kayu untuk satu pengusaha. Ini disampaikan langsung oleh Bpk. Hud silawane selaku kepala Pemerintah/Bpk Raja Negeri Tehoru pada Rabu 25 November 2020 saat ditemui di kantornya.3 b. Deskripsi tentang kelengakapan perizinan berlayar dan terdaftarnya kapal kayu (bobo). Secara keberadaan kapal kayu (bobo) memang benar adanya sudah cukup lama beroperasi pada wilayah perairan Negeri Tehoru. Menurut hasil wawancara dengan Bpk. Buce Lilihata pada tanggal 25 november 2020 di kediaman beliau, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bpk. Buce Lilihata selaku pemilik usaha kapal kayu seperti, 4 1. Berapa lama kapal kayu penangkapan ikan yang dimiliki oleh Bpk. Buce telah beroperasi pada wilayah perairan Negeri Tehoru. 2. Berapa tenaga kerja yang dimiliki dalam satu unit kapal kayu penangkpan ikan. 3. Bagaimana status perizinan berlayar. 3 Wawancara dengan Bpk. Kepala Pemerintah/Bpk. Raja Negeri Tehoru, pada tanggal 25 november 2020. 4 wawancara dengan Bpk. Buce Lilihata pada tanggal 26 november 2020 36
Beliau menyatakan bahwa kapal kayu (bobo) dengan No. Register yang dimiliki beliau telah berumur lima tahun, selama lima tahun itu, kapal kayu terus melakukan penangkapan ikan di perairan wilayah Negeri Tehoru, dan beliau juga mengatakan bahwa kapal kayu yang dimiki beliau memilki 25 tenga kerja dalam satu kapal kayu(bobo) tersebut. secara administarsi kapal kayu (bobo) dengan mesin diatas 7 GT(gross ton) ini memiliki kelengkapan perizinan berlayar dan juga terdaftarnya kapal kayu seperti : SIPI/SIKPI : surat izin penangkapan ikan. SLO : surat layak operasi. SPB : surat persetujuan berlayar. Kemudian kapal kayu juga harus diregistrasi dan memiliki dokumen PAS BESAR. dari sampel yang di ambil peneliti sebagai acuan penelitian kelengkapan untuk berlayar dari kapal kayu (bobo) ini memenuhi persyaratan yang ada. Disampaiakn oleh salah seorang narasumber pada tanggal 28 november saat di temui pada kegiatan perayaan World fisheris day "/perayaan hari Perikanan nasional dan hari ikan Dunia, yakni Bpk. Hizran S.Pi yang bekerja pada kantor masyarakat dan perikanan Indonesia, dengan jabatan pendamping nelayan/staf lapangan, yang sementara bertugas pada Negeri tehoru.5 5 Wawancara dengan Bpk. Hizran S.Pi, pada tanggal 28 november 37
c. Deskripsi tentang status tenaga kerja nelayan kapal kayu (bobo) Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kerja nelayan kapal kayu, di kediaman mereka masing-masing pada tanggal 23 november 2020 yang di ambil secara acak, yaitu bpk. Hasril Hayoto, bpk. Ihwan Tehuayo, bpk. Arman, bpk. Iksan hatapayo, bpk. Ahmad sangaji, bpk. Bahrum hayoto dengan rekan-rekan lainnya, dengan bobot pertanyaan "bagaiamana status tenaga kerja bapak sebagai nelayan pada kapal kayu?" Keseluruhan dari mereka menjawab bahwa status mereka adalah pekerja lepas.6 Ini di sampiakan oleh tenaga kerja yang saya ambil secara acak, dan juga di pertegas pada pernyataan dari pemilik kapal kayu, yaitu Buce Lilihata, cingwa, dan Isak Tan saat di temui di kediaman mereka masing-masing.7 pada tanggal 27 november 2020. Tenaga kerja nelayan kapal kayu juga tidak memiliki kartu jaminan sosial ketenagakerjaan, di sampaikan juga bahwa mereka tidak terikat dengan apapun, jadi apabila terjadi sesuatu seperti kecelakaan pada saat bekerja, ataupun bekerja sampai sudah waktunya untuk tidak bekerja lagi (usia tua) itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, tidak menjadi tanggung jawab pemilik usaha atau pemberi kerja. 6 Wawancara Bpk. Hasil Hayoto, dan kawa-kawan, pada tanggal 23 november 2020 7 Wawancara dengan bpk. Isak Tan dan bpk. Cingwa, pada tanggal 27 november 2020. 38
39 d. Deskripsi jenis kapal kayu penangkapan ikan dan sampel tenaga kerja. Tabel 2. Jenis kapal kayu dan pemilik No Nama kapal No. Register Nama pemilik kapal 1 HASTUN 01 GT.23 NO.38/MMA BUCE LILIHATA 2 IDOLA 01 GT.27 ISAK TAN NO.1305/MMA 3 MARVEL GT.27 CINGWA NO.1324/MMA Tabel 3. Sampel dan status tenga kerja No. Nama kapal Sampel tenga kerja usia Lama bekerja Status tenga kerja 1 HASTUN 1.Ahmad Sangaji 49 thn 12 tahun Pengurus O1 2.Saadum Yamsehu 38 thn 12 tahun ABK/Masnait 3.Udin Silawane 40 thn 3 tahun ABK/Masnait 4.Isra mahu 52 thn 10 tahun ABK/Masnait 5.Muksin 42 thn 7 tahun ABK/Masnait
40 6.Parau mahu 56 10 tahun ABK/Masnait 2 IDOLA 01 1.Hasril hayoto 40 thn 5 tahun Pengurus 2.Efendi kohilay 33 thn 5 tahun ABK/Masnait 3.Rachrman 37 thn 4 tahun ABK/Masnait 4. Asri yamsehu 50thn 5 tahun ABK/Masnait 5.Hamid silawane 56 thn 5 tahun ABK/Masnait 6.Said massa 22 thn 4 tahun ABK/Masnait 3 MARVEL 1.Bahrum hayoto 32 thn 10 tahun Pengurus 2.Maulut Selano 43 thn 10 tahun ABK/Masnait 3.Monce salampesy 60 thn 12 tahun ABK/Masnait 4.Fatahila hatapayo 34 thn 8 tahun ABK/Masnait 5.Jihad kinlihu 22 thn 3 tahun ABK/Masnait 6.Iksan hatapayo 36 thn 10 tahun ABK/Masnait e. Deskripsi jumlah perusahan di kecamatan Tehoru yang terdaftar di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah. No. Tabel 4. Perusahan kec. Tehoru yang terdaftar. Alamat Nama perusahan Jenis usaha 1 Anugrah Tehoru Manise PT Tehoru Pembekuan ikan
2 PDAM PT Unit Tehoru Tehoru Perusahan air minum 3 PLN PT Sub Ranting Tehoru Tehoru Perusahan Listrik 4 Cv Waelao Indah Tehoru Kontraktor 5 Cv Raya Nadiawi Mandiri Tehoru Jasa konstruksi 6 Cv Dua Putra Perkasa Tehoru Jasa konstruksi 7 Cv Tria Pratama Tehoru Jasa konstruksi 8 Toko Giat Tehoru Dagang 9 Pos dan Giro Tehoru Pos dan Giro Hasil penelitian pada dinas Transmigrasi dan Ketenegakerjaan kabupaten Maluku tengah menujukan bahwa masih banyak sekali unit usaha dagang dan juga usaha lainnya yang ada pada kecamtan Tehoru, Negeri Tehoru khususnya, yang belum terdaftar pada dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan, dapat dilihat pada tabel yang telah tertera di atas. Data tersebut berikan langsung oleh kepala seksi persyaratan kerja, pengupahan, dan jamsostek yaitu, bpk. M.L. Wailissa8. Sampai pada usaha penangkapn ikan nelayan kapal kayu juga tidak di daftarkan ke dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. Kemudian di sampaikan juga oleh kepala Dinas Tranmigrasi dan ketengakerjaan kabupaten Maluku tengah yaitu Bpk. M. Suakakone S.AP,9 bahwa 8 Wawancara denagan bpk.M.L. Wailissa, selaku Kasis. persyaratan kerja, pengupahan,dan jamsostek, pada tanggal 05 Desember 2020. 9 Wawancara denagan bpk. M. Suakakone S.AP,selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Malteng, pada tanggal 05 Desember 2020. 41
beliau juga tidak mengetahui bahwa pada negeri itu ada usaha penangkapan ikan itu pada negeri tehoru, karena tidak pernah di daftarkan dan juga di laporkan keberadaannya. Beliau juga bertanya" sudah berapa lama usaha ini berada pada negeri Tehoru" saat di temui di ruangan beliau pada tanggal 05 Desember 2020. B. Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Negeri tehoru dengan titik fokus penelitian pada tenaga kerja nelayan kapal kayu yang tidak di daftarkan ke BPJS, dengan jumlah pekerja keseluruhan 60 orang pekerja yang di ambil sampel sebanyak 15 orang pekerja dari jumlah keseluruhan. Tenaga kerja nelayan kapal kayu yang di ambil data secara menyeluruh, status ketenagakerjaan tenaga kerja kapal kayu adalah tenaga kerja lepas/tenaga kerja harian sesuai dengan pernyataan dari pekerja dan juga pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja tersebut. Namun dalam pasal 10 KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang ketentuan pelaksana perjanjian waktu tertentu pada No. satu sampai tiga menjelaskan bahwa : 1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. 2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaiman dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 satu hari dalam satu bulan. 42
3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja selama 21 satu hari atau lebih dari satu tiga bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja lepas berubah menjadi PKWTT. Menurut penjelasan pada pada pasal 10, KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang ketentuan pelaksana perjanjian waktu tertentu Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Maka tenaga kerja harian lepas pada kapal kayu penangkapan ikan, sudah seharusnya berubah status menjadi tenaga kerja dengan waktu tidak tentu atau tenaga kerja tetap berdasarkan keputusan mentri No. 100 tahun 2004, karena tenaga keerja nelayan kapal kayu sudah melakukan pekerjaan bahkan melebihi ketentuan waktu yang di paparkan dalam Kepmen.100/2004. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ketentuan perjajian kerja yang ada dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 merupakan bagian dari hubungan kerja atau ketenagakerjaan, bukan bagian dari hukum perjanjian, karena itu ketentuan perjanjian kerja bersifat memaksa, tidak bisa tidak diikuti. Oleh kerana itu ketentuan perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan tersebut wajib di taati atau di ikuti. Ketentuan dalam pasal 50 undang-undang ketenagakerjaan menetapkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Kemudian dalam pasal 51 disebutkan bahwa perjajian tersebut dapat berupa tulisan maupun lisan, baik untuk waktu tertentu atau tidak tertentu.10 10 Ahmad Rahmat, Problematika Hukum Perburuhan di Indonesia, Jariah Publishing intermedia, Goa, 2020, hal. 33. 43
Suatu perjanjian kerja dikatakan sah apabila ada kesepakatan antara kedua bela pihak (pekerja dan pemberi kerja). Pada dasarnya perjanjian tidak harus di buat secara tertulis. Namun perjanjian secara tertulis merupakan hal yang penting bagi pekerja apabila melakukan penuntutan kepad perusahan apabila terjadi kesewenangan terhadap perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila tejadi perberdaan pendapat dapat mengacu kembali pada perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan perjajian tidak tertulis/lisan tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat.11 1. Akibat Hukum Tenaga Kerja Yang Tidak Didaftarkan Ke BPJS. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, akibat hukum di artikan sebagai akibat dari peristiwa hukum. Soeroso dalam bukunya yang berjudul pengantar ilmu hukum menjelaskan akibat hukum sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang di khendaki oleh pelaku dan yang di atur oleh hukum, jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.12Akibat hukum dalam pembahasan ini dapat di artikan sebagai suatu peristiwa hukum/ akibat hukum dari tenaga kerja yang tidak di daftarkan ke BPJS oleh pemberi kerja, dalam hal ini pengusaha kapal kayu penangkapan ikan di tehoru. 11 Ibid, hal 34. 12 di akses pada 5 desember 2020. 44
Pengertian yang di kemukakan oleh Erwin dan Firman,13 akibat hukum yang dimaksudkan untuk menunjuk kepada akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum. Salah satu akibat yang dapat dimunculkan oleh peristiwa hukum adalah akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan lahirnya sanksi. Peristiwa hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu tindakan pemberi kerja/pengusaha kapal kayu penangkapan ikan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Peristiwa hukum itu mengakibatkan lahirnya sanksi, yaitu hukuman bagi pemberi kerja/pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Pertanyaan yang muncul adalah "bagaimana jesnis sanksi yang dapat di berikan kepada pemberi kerja/pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial?" Pemberi kerja/pengusaha apabila tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pendaftaran pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial merupakan kewajiban bagi pemberi kerja. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial juga diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011. Dalam konteks undang-undang ini, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pemberi kerja selain penyelenggara negara. Dalam Pasal 1 13 Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 58. 45 tidak
46 angka 9 UU No. 24 Tahun 2011 dengan jelas disebutkan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Mengenai kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 yang berbunyi "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti." Kewajiban perusahaan itu juga ditegaskan dalam Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2011 yang berbunyi: 1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. 2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. 3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Badan pelayanan jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan yang merupakan salah satu program wajib, pemerintah menghimbau pada setiap perusahan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS ketengakerjaan. Ini dilakukan agar
setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan-jaminan sosial yang di butuhkan utuk mendaftar program ini. ketegori peserta untuk mendaftar program BPJS ketenagakerjaan dengan cara sebagai berikut: 1. Kateggori peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja Jika peserta merupakan karyawan dalam sebuah perusahaan, ada beberapa dokumen persyaratan yang perlu dilampirkan ketika akan mendaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan, di anataranya: Salinan SIUP (surat izin usaha perdagangan) Salinan NPWP prusahaan Salianan KTP (kartu tanda pendududk) masing-masing karyawan Salinaan KK (kartu keluarga) masing-masing karyawan Pas foto karyawan ukuran 2x3 1 lembar.14 Disimpulkan bahwa pendaftaran pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial merupakan kewajiban bagi pemberi kerja. Dalam melakukan pendaftaran, perusahaan wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Pendaftaran pekerja atau buruh yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak tanggal dimualinya pekerjaaan. Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administrasi. 14 diakses pada 16 maret 2021 47
Sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 yang berbunyi: 1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. Denda; dan/atau c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu. 3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS. 4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dapat diikuti oleh perusahaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan pensiun. Pemberi kerja yang tidak melakukan kewajiban itu dapat dikenakan sanksi, berupa sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat 48
49 pelayanan publik tertentu. Jadi, jenis sanksi yang dapat kenakan kepada pemberi kerja/pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi administrasi. Pembahasan diatas telah dipaparkan bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial terdiri dari: teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan satu persatu dalam hubungannya dengan lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administrasi dan kapan pengenaannya. 1) Teguran tertulis Pengenaan sanksi teguran tertulis dilakukan oleh BPJS yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Tertuang dalam Pasal 6 PP No. 86 Tahun 2013. 2) Denda Pengenaan sanksi denda dilakukan oleh BPJS yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Tertuang dalam Pasal 7 PP No. 86 Tahun 2013. 3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. BPJS dalam meminta
pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 86 Tahun 2013. Menurut Pasal 9 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, termasuk perusahaan meliputi: a) Perizinan terkait usaha; b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing; d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehubungan dengan tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara, termasuk perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial diatur dalam Pasal 10 PP No. 86 Tahun 2013. Membahas tentang akibat hukum tenaga kerja yang tidak didaftarkan sebagia peserta BPJS, disini juga akan di uraikan secara singkat tentang perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh. Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditijau dari dua segi, yaitu dari segi yuris dan segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomi, pekerja 50
membutuhkan perlindungan hukum dari Negara atas kemungkinan atas ti dakan sewenang-wenang dari tindakan pengusaha. Berdasarkan ketentuan pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang no 13 tahun 2003. Pasal 5 yaitu setipa tenga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kedudukan buru dan majikan atau antara pengusaha dan pekrja berbeda dengan keduddukan anatra penjual dengan pembeli. Anta penjual dan pembeli sama kedudukannya. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas tetapi secara sosiaal ekonomus kedudukan buruh adalah tidak bebas. Pada hakikatnya, kedudukan buruh secara yuridis berdasrakan ketentuan pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan, kenyataannya, secara sosial ekonomis kedudukan antara buru dengan majikan adalah tidak sama( terutama yang unsillabour). Kedudukan yang tidak sederajat ini, mengingat buruh hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, majikan sering menganggap buruh sebagi objek dalam hubungan kerja. Pekerja sebagai faktor ektern dalam proses produksi.15 Perlindunagan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedududkannya yang lemah disebutkan oleh zainal Asikin, yaitu: peraturan 15 Dr. Rahayu, S.H.,M.Hum, Buku AJAR Hukum Ktenagakerjaan, media pustaka, Surabaya,2019 hal. 13 51
52 perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundangan-undangan tersebut benar-benar dilaksaankan semua pihak karena keberlakuan hukum.16 2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. National research council (Dewan riset nasional) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki fungsi state and local goverments play crucial roles in the daily lives of citizens and the national economy. Knowledge abaut the abaut the finances,employment, and programs of state and local governments is vital for many purposes and many groubs. "peran pemerintah dearah sangat menyentuh kehidupan masyarakat , bahkan peran pemerintah tersebut sering menjadi pusat layanan bagi berbagai keperluan masyarakat. Pelayanan jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dari hasil yang dicapai atas penyelenggaraan peleyanan tersebut menunjukan tingkat peradaban masyarakatnya."17 Dalam rangka mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri urusan pemerintahan dan 16 ibid, hal 14 17 Fereddy Poerrnomo, Hukum Pemerintahan Daerah, Airlangga university Press, Surabaya, 2020, hal. 4.
53 kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 angka 6 undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah yang seterusnya disebut UU pemda). Penjelasan umum undang-undang pemda menyatakan bahwa pemberian otonomi yang selus-luasnya kepada dearah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran masyarakat. Dalam rangka menjamin bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat tercapai maka mutlak diberikan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam upayanya memajukan kesejahteraan itu, pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa apa yang telah ditetapkan sebagai sasaran yang ingin dicapai benar-benar terlaksana.18 Kewengangan pengawasan pada pemerintah daerah diberika langsung pada lembaga terkait yang memang sudah di bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lembaga yang di maksut di sini adalah BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri dan juga bekerja sama dengan Dinas transmigrasi dan Tenaga kerja kabupaten Maluku tengah, kemudian di tambah juga dengan pemerintah Negeri Tehoru selaku penanggung jawab penuh atas masyaraktnya yang bekerja sebagai nelayan kapal kayu. Pengawasan yang seharusnya di lakukan juga oleh lembaga terkait, semisal pengawasan intern (built in control), di mana semestinya pengawasan dilakukan oleh orang atau badan yang yang ada dalam lingkungan uni organisasi bersangkutan, dalam hal ini dinas Transmigrasi dan ketengekerjaan, serta BPJS sendiri pada 18 Ibid, hal 7.
kabupaten Maluku tengah tidak melaksana fungsi pengawasannya dengan baik. Ini di buktikan dengam tidak pernah adanya turun langsung pada lapangan, atau pada Negeri Tehoru dalam hal mendata secara menyeluruh jumlah perusaan maupun usaha yang ada di dalam negeri Tehoru, serta tidak adanya juga pendataan jumlah tenaga kerja yang melakukan aktifitas kerja, ini kemudian menjadi suatu resahan dari tenaga kerja nelayan sendiri, karena memang sentuhan pada tingkat pengawsan dari pemerintah kabupaten Kota, tidak pernah sampai pada Negeri Tehoru sendiri. Ini kemudian di sampaikan oleh beberapa tenaga kerja nelayan kapal kayu, saat peneliti temui pada kediaman dan juga pantai sebagai sarana berlabuhnya kapal kayu, saat melakukan pembongkaran(penurunan ikan). Dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jumlah perusaahan pada kabupaten Maluku Tengah berjumalah 435 perusahan dari 18 kecamatan yang ada pada kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Maluku tengah dengan jumlah kecamatan yang banyak dan juga daerahnya yang terbilang berjauhan, ini menjadi salah satu kendala hingga tak dapat di awasi secara maksimal dari badan pelayan jaminan sosial (BPJS) sampai pada dinas transmigrasi dan ketenagkerjaa. Sebab ini pemerintah Negeri tehoru seharusnya lebih memiliki peranan yang jauh lebih penting juga dalam mengawasi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, sampai dengan pendaftran tenga kerja pada tingkat 54
55 dinas transmigrasi dan tenga kerja dan juga BPJS terlebihnya pada pekerja yang seharusnya mendapat sentuhan dari program BPJS ketengakerjaan ini. Dari hasil penilitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa masalah yang ditemukan dalam sistem pelayanan jaminan soisal ketenagakerjaan dilapangan yang tidak memenuhi standar pelayanan jaminan sosial. Diantaranya yang temukan dilapangan adalah: 1. Tidak terpenuhinya salah satu tugas dari badan pelayanan jaminan sosial (BPJS) "yakni melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibanya sesuai dengan jaminan sosiall nasional. Masalah ini menjelsakan bahwa badan terkait yang seharusnya menjalankan fungsinya dengan baik, juga bahkan lalai dalam tugasnya sendiri, kemudian ini menjadi bahan pertimbangan pikir dari penulis bahwa bukan hanya BPJS yang lalai, tapi memang dasarnya pemerintah daerah yang kemudian dalam hal ini Dinas terkait juga tidak menjalankan fungsi dan kinerjanya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2. Tidak adanya kerja sama dengan pihak lain dalam hal ini adalah pemerintah negeri tehoru. Selaku penanggujawab penuh atas masyarakat negeri tehoru yang notabennya bekerja sebagai pekerja nelayakan kapal kayu dalam rangka penyalanggaraan jaminan sosial. Pemerintah negeri Tehoru sejauh ini juga tidak melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, yang di mana hak dari pekerja yang merupakan masyrakat negeri tehoru sendiri bisa terakomodir dengan baik.
3. Tidak ada penyuluhan atau penyebaran informasi dari badan pelayanan jaminan sosial(BPJS) kepada perserta dan masyarakat. Ini di paparkan langsung oleh kepala pemerintah Tegeri tehoru, bpk. Hud Silawane saat di temui di kantor beliau pada tanggal 25 november 2020. 56