Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila ... . IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA Implementation of the Pancasila Economic System in Indonesian Government Policies Kenlies Era Rosalina Marsudi1, Verbena Ayuningsih Purbasari2 12Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; Indonesia Email: © 2022 by the Authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license Abstrak Ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep pemikiran mengenai perencanaan dan pelaksanaan perekonomian tingkat nasional dengan kerangka pikir yang berlandaskan penjabaran nilai-nilai yang ada dalam paradigma Pancasila. Implementasi konsep ekonomi Pancasila sendiri menjadi sesuatu yang krusial melihat fenomena kapitalisme global ditambah lagi dengan adanya pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan stabilitas ekonomi terus menurun. Penururuan stabilitas perekonomian di Indonesia saat ini semakin menunjukkan bahwa implementasi ekonomi Pancasila sendiri telah melenceng dan tergeser oleh keberadaan sistem perekonomian liberalis kapital yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini menganalisis eksistensi dari implementasi ekonomi Pancasila pada berbagai kebijakan pemerintah dalam menghadapi gempuran liberalis kapital global. Metode penelitian menggunakan studi literatur, dengan memaparkan teori yang berhubungan dengan judul yang diperoleh dari buku, jurnal dan media online. Penelitian ini menemukan bahwasannya implementasi ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan pemerintah masih terlihat semu. Bangsa Indonesia telah sekian lama dihadapkan globalisasi dan liberalisasi ekonomi sebagai sebuah tantangan nyata dalam mempertahankan ekonomi kerakyatan sebagai sebuah kearifan lokal bangsa tanpa harus tertinggal oleh perkembangan dan kemajuan dunia. Keadaan ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat urgen bagi pelaku ekonomi, masyarakat dan teruatama pemerintah untuk menggagas peraturan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang harus tetap mengedepankan ekonomi kerakyatan Pancasila. Sistem perekonomian kerakyatan menjadi solusi yang patut dan sesuai diterapkan di Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Kata Kunci: Pancasila; Ekonomi Pancasila; Kebijakan Ekonomi; Kapitalisme Global Abstract Pancasila economic system is a concept of thinking about the planning and implementation of the national economy with a framework based on the elaboration of the values that exist in the Pancasila paradigm. The implementation of the Pancasila economic system is crucial in view of the phenomenon of global capitalism and the COVID-19 pandemic which has resulted in decreased economic stability. The decline in economic stability in Indonesia today increasingly shows that the implementation of the Pancasila economy has deviated and is displaced by the existence of a capital-liberal economic system which has ultimately led to inequality in the people's economy. The purpose of this study is to analyze the existence of the economic implementation of Pancasila in various government policies in facing the onslaught of global capital liberalism. The research method uses literature studies, by presenting theories related to titles obtained from books, journals and online media. This research finds that the implementation of the Pancasila economic system in various government policies is still apparent. This nation has been faced with globalization and economic modernization as serious challenges in maintaining the wisdom of the nation's economic culture without having to be left behind from these world phenomena. This has become a very hard homework for the government structure in initiating Indonesian economic regulations and policies that must prioritize the people's economy. The populist economic system is a suitable solution to be applied in Indonesia which relies on Pancasila. Keywords: Pancasila; Pancasila Economics; Economic Policy; Global Capitalism 27
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; PENDAHULUAN sistem perekonomian Pancasila. Hal ini Setiap negara tentu memiliki sebuah merupakan konsekuensi yangmana secara landasan hukum untuk memastikan bahwa normatif Pancasila serta UUD 1945 negara yang dibentuk dapat berjalan merupakan landasan idiil perekonomian dengan baik dan stabil dalam jangka waktu Indonesia.dasar hukum dari perekonomian yang lama, tak terkecuali negara kita sebenarnya telah diatur dalam UUD 1945 Indonesia. Memiliki dasar negara sebagai Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pandangan hidup dan sebagai pedoman perekonomian disusun sebagai sebuah dalam menjalankan setiap langkah usaha bersama berdasar atas asas pemerintahan sejatinya dilakukan untuk kekeluargaan dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat menjamin tercapainya tujuan negara yang 4 yang berbunyi perekonomian nasional sejak awal mula berdiri telah diselenggarakan berdasar atas demokrasi dideskripsikan secara terperinci dalam ekonomi dengan prinsip kebersamaan, konstitusi yang telah disepakati. Peran efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, negara yang selanjutnya dilaksanakan oleh berwawasan lingkungan, kemandirian, pemerintah menjadi sesuatu yang sangat serta dengan menjaga keseimbangan menentukan keberhasilan tujuan negara itu kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sendiri. (Yustika, 2014). Susunan pemerintah telah Bagaimana berjalannya sistem terstruktur dan terperinci sesuai tupoksi ekonomi dalam sebuah negara pasti untuk menangani berbagai lini kehidupan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang ada dalam masyarakat, salahsatu lini internal maupun faktor eksternal. Faktor utama yang menjadi tolak ukur internal yang dapat ditemui biasanya ialah keberhasilan suatu negara ialah sektor dari keadaan fisik, lokasi geografi, jumlah perekonomiannya. Terkait bidang serta bagaimana kualitas dari sumber daya perekonomian tentu sudah termaktub dalam alam dan juga bagaimana sumber daya konstitusi UUD Negara republik Indonesia manusianya. Sedangkan untuk faktor tahun 1945 yang memuat sistem ekonomi, eksternalnya diantaranya ialah keadaan arah dan orientasi ekonomi suatu bangsa. keamanan global, perekonomian dan Ekonomi yang diterapkan di politik dunia serta perkembangan teknologi Indonesia harusnya menerapkan sistem dan informasi (Salim, 2019). Masuknya era perekonomian khas bangsa Indonesia yakni globalisasi menjadikan bangsa-bangsa 28
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; didunia hampir tidak memiliki batas. perdagangan bebas lintas negara, yang Globalisasi sendiri memiliki dampak positif seringkali terjadi ialah negara-negara maju maupun dampak negatif. Saat ini dampak akan memanfaatkan dan mengalahkan tersebut sudah masuk dan dirasakan apalagi negara berkembang. Cara yang seringkali jika berkaitan dengan perekonomian, digunakan oleh negara maju untu masuknya globalisasi tentu akan diikuti mengelabuhi negara berkembang ialah adanya paham kapitalis yang sangat dengan memberikan modal pada negara- individualis dan menjunjung asas negara berkembang dan mencari keuntungan semata (Hosein, 2016). Saat keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini ini globalisasi yang direkayasa negara- mengakibatkan diambil alihnya kekayaan negara besar akan memberikan dampak dan berbagai sumber daya alam negara bagi negara-negara yang sedang berkembang oleh negara-negara maju. berkembang, dalam ranah prinsip ideologi Revolusi industri dan globalisasi serta pasar dihembuskan nilai-nilai individualisme dan bebas ditambah lagi dengan masuknya neoliberalisme yang mengutamakan liberalisme, komunisme, individualisme, kebebasan dan kepentingan individu atheisme, kapitalisme, narkoba, terorisme, daripada kepentingan Bersama atau bangsa dan korupis serta kebudayaan global dalam dan negara. Pada ranah politik digunakan kehidupan social masyarakat Indonesia saat untuk untuk gerakan damai ini menjadi sebuah tantangan bagi penyelenggaraan konferensi politik, agresi eksistensi ideologi Pancasila, terutama dan diplomasi tetapi dibalik itu semua sebagai pondasi perekonomian bangsa justru digunakan untuk memanipulasi dan (Fadilah, 2019). menguasasi negara-negara berkembang Demi kelangsungan eksistensi secara ekonomi dalam bentuk baru yakni Pancasila pada kehidupan negara dan neoimperialisme atau penjajahan bangsa Indonesia di era globlalisasi, terselubung dalam perekonomian. mengharuskan kita untuk lebih mendalami Dewasa ini yang sedang terjadi di dan mempraktikkan kembali nilai-nilai tengah-tengah kita ialah adanya Pancasila secara mendalam pada berbagai neoliberalisme atau disebut juga lini kehidupan, tak terkecuali dalam bidang neokapitalisme dalam bidang ekonomi. Ciri perekonomian. Hal ini menarik untuk dikaji utama dari neoliberalisme ini ialah adanya bersama yang berlandaskan pada dasar pergerakan yang secara bebas tanpa batasan negara kita Pancasila yang memiliki asas global dengan melalui pasar bebas dan kekeluargaan dan gotong royong, agar 29
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; generasi penerus bangsa tetap dapat mengedepankan nilai moralitas, keadilan, mengenali jatidiri sebagai manusia manusiawi, gotong royong, Kerjasama Indonesia dan secara langsung dapat yang baik serta keadilan sosial. Hal ini menghayati dan mengamalkannya, serta merupakan penjabaran dari sila-sila intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap Pancasila dari sila pertama hingga sila terjaga sebagai pedoman bangsa Indonesia kelima. sepanjang masa. Pancasila sebagai Ajaran utama ekonomi Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia harus bahwa dalam berekonomi semata-mata senantiasa kita jaga dan sebagai tidak hanya bermotif mengutamakan dan pembimbing interaksi antar individu dan memaksimalkan keuntungan (profit) dan kelompok yang ada. Namun pada kepuasaan (utility) ekonomi, akan tetapi kenyataanya nilai-nilai Pancasila lebih pada aspek kekeluargaan. Kenyataan cenderung ditinggalkan dalam kehidupan yang ada, pemerintah dalam praktiknya masyarakat Indonesia saat ini. Sebagai secara fisik lebih mementingkan kaum dampak masuknya nilai-nilai global dari berduit atau konglomerat, karena para berbagai penjuru dunia kini mengancam konglomerat lebih dekat dengan negara dan eksistensi Pancasila karena adanya mereka lebih banyak membayar pajak serta kebebasan yang kebablasan. Eksistensi tidak dapat dipungkiri untuk menduduki Pancasila ini akan terancam keberadaannya jabatan dalam suatu lembaga peran mereka apabila dasar negara tersebut serta sangat besar. Pada prakteknya sistem penjabarannya yang ada dalam konstitusi kerakyatan tidak bisa mensejahterakan tidak dipergunakan sebagai dasar ukuran rakyat itu sendiri. Mubyarto (2002: 37) serta acuan dalam berpikir, mengambil berpendapat bahwa system perekonomian kebijakan dan berperilaku sebagai seorang haruslah berpihak pada masyarakat luas, warga negara, sementara dilain sisi sementara sistem ekonomi yang ada hanya gempuran nilai-nilai global terus mendera melayani perusahaan besar. Berdasarkan bangsa kita (Kurniawan & Lahir, 2017). hal tersebut tujuan dari penelitian ini Ekonomi Kerakyatan atau ekonomi menganalisis bagaimana eksistensi dari Pancasila ini merupakan sebuah sistem implementasi ekonomi kerakyatan sebagai perekonomian yang orientasinya sub sistem perekonomian yang berdasar mendorong keterlibatan dari berbagai pihak Pancasila menghadapi gempuran dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang kapitalisme global dalam setiap kebijakan mengacu pada falsafah Pancasila dengan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. 30
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; Ekonomi Pancasila yang dimaksud oleh penulis disini merupakan sebuah sistem ekonomi yang bersumber atau METODE PENELITIAN berlandaskan pada nilai-nilai dan asas-asas Metode yang penulis pergunakan pada ideologi serta dasar negara Indonesia dalam penelitian ekonomi Pancasila ini yakni Pancasila. Asas yang paling yaitu riset kepustakaan (library research) menonjol dalam sistem ekonomi Pancasila dengan model analisis induktif. Sumber ini ialah asas moralitas, keadilan, data sekaligus bahan-bahan yang penulis kekeluargaan dan gotong royong nasional. perlukan untuk melakukan dan menulis Sistem ini memberikan kebebasan namun hasil penelitian ini berasal dari buku, juga tetap memberikan rambu-rambu ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, pedoman kepada para pelaku ekonomi baik majalah dan lain sebagainya (Harahap, dari pemerintah, masyarakat maupun pihak 2014: 68). Riset kepustakakaan ini dengan swasta dalam melakukan praktik kegiatan memanfaatkan berbagai sumber perekonomian di kehidupan sehari-hari. perpustakaan untuk memperoleh data Lalu yang seperti apa implementasi sistem penelitianyang valid dan relevan tanpa ekonomi Pancasila agar penerapannya memerlukan riset langsung lapangan (Zed, dalam setiap kebijakan yang diambil oleh 2008). Studi kepustakaan sangat penting pemerintah tidak hanya menguntungkan dalam melakukan penelitian, karena secara pribadi atau pihak-pihak tertentu, penelitian tidak akan lepas dari literatur- namun juga berkontribusi pada seluruh literatur ilmiah. Penelitian yang telah masyarakat? penulis kerjakan ini dilakukan dengan Potret implementasi dari konsep mengkaji berbagai tulisan cendekiawan dan ekonomi Pancasila ini mulai menjadi juga hasil penelitian yang terkait dengan pertanyaan banyak pihak ketika dampak sistem perekonomian Indonesia yakni pada bidang perekonomian mulai sangat ekonomi Pancasila, serta melihat fenomena dirasakan oleh banyak kalangan saat dilapangan melalui berbagai media massa pandemi Covid-19 melanda. Pasalnya sejak online mengenai perkembangan serta dilanda pandemi global ini, banyak sekali penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam masyarakat yang merasakan kerugian berbagai kebijakan pemerintah Indonesia. ekonomi karena terkendala oleh berbagai masalah dan keterbatasan ruang gerak. Dari HASIL DAN PEMBAHASAN sini keberadaan praktik ekonomi Pancasila 31
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; mulai dipertanyakan kembali. Sistem juga individualisme, maka jika pada ekonomi yang ada di dunia terdapat banyak ekonomi Pancasila menghindarkan pada macamnya, namun ada dua konsep sistem terjadinya penindasan dan eksplotasi, ekonomi yang banyak digunakan oleh karena semua berasaskan pada asas negara-negara di dunia yakni sistem kekeluargaan. Semua yang bersifat ekonomi liberal dan juga sistem ekonomi kekeluargaan ini telah siatur sebagaimana komunis, sistem ekonomi tersebut masing- rupa seperti pada pasal 33 UUD NRI 1945. masing menyesuaikan dengan ideologi apa Sistem ekonomi Pancasila juga yang diusung oleh negaranya. Sistem mengupayakan negara kita sebagai negara ekonomi liberal mengutamakan kebebasan yang berdikari atau berdiri diatas kaki individu dan kebebasan pasar dalam sendiri, sehingga negara kita tidak aktivitas ekonomi negaranya. Sedangkan bergantung pada asing. Kerjasama dengan pada sistem ekonomi komunis, negara atau negara lain boleh-boleh saja dilakukan, pemerintah memegang seluruh kontrol tetapi negara kita tidak boleh lemah, juga dalam segala aktivitas dan kegiatan harus memiliki kekuatan agar tidak ekonomi negaranya secara otoriter atau dirugikan dan tidak merugikan yang lain. monopolistik. Disamping kedua ideologi Kerjasama yang dilakukan harus tersebut, terdapat ideologi lain-lain lagi menguntungkan kedua belah pihak. pada beberapa negara, seperti di Inggris dan Penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila jerman yang menerapkan sistem ekonomi ada pada konstitusi negara kita yakni UUD campuran (Kuncoro, 2001). NRI 1945, maka pasal-pasal yang terdapat Indonesia memiliki Pancasila dalam konstitusi harus selalu menjadi sebagai ideologi negara, secara otomatis acuan dalam setiap langkah mengambil seharusnya dalam sistem perekonomiannya kebijakan oleh pemerintah. Selain sebagai menerapkan sistem ekonomi Pancasila. pertimbangan saat mengambil kebijakan Sistem ekonomi ini harus berlandaskan ekonomi, konstitusi juga digunakan sebagai lima sila Pancasila yang cenderung acuan implementasi kebijakan tersebut kekeluargaan dan adil pada seluruh dilapangan dan juga sebagai pengukur saat masyarakat. Perbedaan mencolok sistem ini dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dengan kapitalisme ialah apabila sistem diambil. Pancasila dan konstitusi yang kapitalisme cenderung mengabsahkan sangat sesuai dengan kepribadian bangsa kesenjangan dan penindasan terhadap dengan berbagai tujuan dan cita-cita yang masyarakat yang lemah, eksploitasi dan telah termaktub didalamnya tentu sangat 32
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; mampu dijadikan sebagai pisau analisis sehingga membutuhkan sebuah solusi agar untuk mengukur ketajaman kebijakan permasalahan dapat segera terselesaikan. ekonomi yang akan diputuskan (Baswir, Solusi yang dapat diambil ialah dengan 2009). memberikan refleksi atau pencerahan pada Namun dalam kenyataan para pembuat kebijakan tersebut, selain dilapangan implementasi dari sistem pembuat kebijakan para penyelenggara ekonomi Pancasila ini dalam berbagai negara dan para elit politik juga sangat kebijakan publik yang menyangkaut perlu untuk diberikan pencerahan ini, tentang kebijakan tentang perekonomian pencerahan dapat melalui semacam masih mengalami berbagai kendala dan pelatihan dasar atau diklat, sehingga dapat hambatan. Kendala yang muncul benar-benar dipahami dan nantinya diantaranya ialah kendala yang berasal dari diimplementasikan dalam kehidupan internal yakni dari si pembuat kebijakan itu sehari-hari. sendiri, seringkali fenomena saat ini para Namun saat ini juga banyak kita pembuat kebijakan yang seharusnya jumpai orang-orang yang mulai peduli melakukan tugasnya untuk tujuan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. mensejahterakan seluruh masyarakat justru Hal ini dapat kita lihat dari munculnya disusupi oleh kepentingan-kepentingan berbagai lembaga untuk melestarikan kelompok maupun individu, sehingga Pancasila seperti Badan Pembinaan kebijakan yang diambil tidak murni Ideologi Pancasila (BPIP), badan ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila. merupakan sebuah angin segar yang Kebijakan perekonomian yang dipenuhi kedepannya memiliki tugas dan peran besar dengan unsur kepentingan suatu kelompok dalam mengontrol kebijakan-kebijakan tertentu tersebut sudah pasti hanya yang akan diambil oleh para pembuat menguntungkan segelintir orang saja dan kebijakan agar tetap berada dalam koridor justru merugikan masyarakat luas. Selain nilai-nilai Pancasila. Munculnya berbagai itu banyak pula para pembuat kebijakan lembaga yang bertujuan untuk melestarikan yang saat ini sudah terkontaminasi dengan Pancasila dalam kehidupan ini tidak paham-pahan kapitalisme liberal sehingga terlepas dari keadaan saat ini yangmana sangat mempengaruhi kebijakan yang akan telah terjadi regradasi implementasi diambil. Kendala-kendala tersebut Pancasila dalam kehidupan negara dan akhirnya menghambat internalisasi bangsa. Salah satu yang terlihat nyata dari Pancasila dalam kebijakan ekonomi menurunnya nilai-nilai Pancasila dalam 33
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; masyarakat ialah sudah langkanya kegiatan kita. Jangan sampai dengan adanya pasar gorong-royong yang merupakan ciri khas bebas ini dan kurangnya persiapan dari bangsa Indonesia, yang kini justru negara kita akhirnya membuat kita tidak meningkat ialah keinginan materialisme bisa bersaing dengan produk-produk asing. yang akhirnya menjadikan masyarakat kita Kendala yang sering dihadapi oleh para menjadi orang-orang yang individual pelaku usaha ialah terkait dengan modal, kurang peduli dengan lingkungan sekitar jangkauan pasar yang masih terbatas, dan hanya mementingkan kepentingan teknologi yang digunakan belum efisien pribadi saja. Bergesernya kebiasaan hidup dan manajemen usaha yang belum efektif masyarakat Indonesia yang menjadi serta belum efisien. melihat berbagai individual ini tidak lain merupakan dampak kendala diatas maka akan memiliki dampak dari gelombang globalisasi. resiko kegagalan yang cukup tinggi. Atmosfter globalisasi dengan segala Tingginya angka resiko kegagalan dampak positif dan negatifnya sangat terasa akhirnya mengakibatkan resiko investasi dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. juga besar. Tingginya resiko investasi dan Globalisasi yang menganut paham pasar dengan rendahnya kepemilikan Collateral bebas ini akan memiliki banyak dampak akhinya memnyebabkan lembanga negatif bagi masyarakat Indonesia apabila keuangan kurang berminat untuk para produsen lokal tidak memiliki daya memberikan bantuan pada UKM. saing yang kuat dengan produsen global. Kekurangan pasokan bantuan keuangan ini Adanya pasar bebas ini tentu akan akhirnya nmemberikan kesempatan kepada mempengaruhi perkembangan para pelaku berbagai Lembaga kredit non bank seperti usaha kecil dan menengah (UKM) karena koperasi simpan pinjam (KOSIPA), jangkauan yang dimiliki dalam lingkup pengijon dan berbagai Lembaga swasta lain yang kecil dan modal yang terbatas, untuk menjadi pilihan terakhir oleh para pelaku itulah UKM sangat perlu perlindungan atau UKM walaupun dengan nilai bunga yang proteksi dari pemerintah agar tetap mampu sangat tinggi jauh diatas nilai bunga pasar. bersaing dalam menghadapi situasi pasar Intervensi pemerintah terkait keadaan ini bebas saat ini. Perlindungan yang diberikan perlu diwujudkan secara nyata, bukan ini bukan berarti kualitas dari produsen kita hanya sekedar memberikan bantuan uang kurang bagus, tetapi memang harus terlihat tunai langsung kepada para pelaku usaha bukti nyata upaya dari pemerintah untuk tersebut, karena dengan adanya bantuan memberikan proteksi produk dalam negeri langsung secara terus menerus akan 34
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; mengakibatkan pelaku usaha kecil tersebut landasan moral serta sifat-sifat sistem akhirnya terbiasa bergantung kepada moral ekonomi Indonesia untuk bantuan tunai dari pemerintah dan kurang digunakan sebagai pedoman kegiatan mau berusaha sendiri terhadap perekonomian oleh seluruh perilaku keberlangsungan hidup usahanya. Untuk ekonomi dalam berbagai tingkatan itulah sangat diperlukan kebijakan ekonomi sistem perekonomian baik di tingkat yang lebih berpihak kepada masyarakat makro maupun mikro. Tujuannya ialah luas, masyarakat pelaku usaha kecil dan supaya tercipta kegiatan perekonomian menengah. Untuk itulah sangat perlu yang jujur dan bermoral, selain diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila memikirkan keuntungan yang terhadap kebijakan ekonomi. Penerapan didapatkan pribadi juga memikirkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan bagaimana supaya terjadinya transaksi ekonomi menurut Mubyarto dapat yang adil bagi diri sendiri maupun dijabarkan dan dianalisis sesuai dengan pelaku ekonomi yang lain, sama-sama kondisi nyata dilapangan saat ini sebagai diuntungkan tidak merugikan pihak berikut: yang lain. Selain itu supaya terbangun 1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian tanpa adanya perekonomian berjalan berdasarkan oleh diskriminasi antara pemilik modal besar rangsangan ekonomi dan moralitas. Sila dengan modal kecil dan menghindari pertama Pancasila kiranya jelas diskriminasi dalam sisi yang lain juga merupakan dasar dari landasan moral seperti dalam hal suku, ras, agama dan dan perilaku manusia Indonesia dalam antar golongan yang lain. Untuk menjalankan roda perekonomian, menciptakan gotong royong serta meskipun terkadang dalam prakteknya bertaqwa Kepada Tuhan YME, banyak pengusaha, pedagang, konsumen pemerintah Indonesia harus jadi pelopor dan seluruh pelaku perekonomian yang kebijakan yang Pancasilais dan lain lebih mengendepankan untung rugi menunjukan keberpihakkannya pada pribadi, mencari keuntungan yang pelaku usaha kecil dengan cara sebesar-besarnya tanpa menggunakan memberikan prioritas kebijakan moralitas dalam kegiatan ekonominya. ekonomi kepada pelaku usaha kecil dan Diharapkan kebijakan yang diambil oleh menengah. Saat ini pemerintah telah pemerintah menyertakan sila ketuhanan beberapa kali membuat kebijakan terkait Yang Maha Esa yaitu menggunakan pelaku perekonomian kecil dan 35
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; menengah ini yang seringkali disebut solidaritas akan menebal dalam keadaan dengan UMKM, kebijakan nyata lain susah dan prihatin, dan sebaliknya yang telah diambil pemerintah dalam hal cenderung menipis dalam serba ini dengan adanya kementerian khusus kemakmuran. Tetapi dalam hal ini pun yang membidangi persoalan UMKM ini banyak perkecualian, karena adanya yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha kecenderungan kuat berkembangnya Kecil dan Menengah Republik rasa sosial dan peningkatan kegiatan Indonesia, merupakan kementerian kemanusiaan pada saat seseorang dalam Pemerintah Indonesia yang mencapai sukses dalam bidang usaha. membidangi urusan koperasi dan usaha Sifat-sifat kedermawanan ini memang kecil dan menengah. selalu terlihat berkembang bila orang 2) Nilai Kemanusaiaan Yang Adil dan menjadi semakin kaya, lebih-lebih bagi Beradab. Pada sila kedua ini makna yang mereka yang taat beragama, karena ini dapat kita simpulkan ialah keinginan sesuai pula dengan ajaran-ajaran untuk mewujudkan kemerataan sosial beragama. Dalam pelaksanaan program (egalitarian) sesuai asas-asas kebijakan proteksi usaha kecil misalnya kemanusiaan yang tentunya adil dan masyarakat pelaku usaha kecil harus manusiawi atau beradab. Semangat menyampaikan aspirasinya kepada untuk memanusiakan sesame manusia pemerintah, agar terjadi jaring aspirasi tanpa memandang latar belakangnya sehingga perumusan kebijakan akan dari sisi suku, ras, agama dan budaya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh akan menjadi bibit terciptanya semangat para pelaku usaha kecil. Kemerataan berbangsa dan bernegara yang penuh sosial dalam bidang ekonomi di dengan rasa kekeluargaan, toleransi dan Indonesia terlihat dari adanya klaster tenggang rasa, kemudian apabila telah industri pada UKM yang akhirnya menjadi kebiasaan yang diterapkan membentuk Koperasi sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari akan dari usaha bersama, ini relevan dengan menjelma menjadi semangat solidaritas point koperasi sebagai soko guru menunju kesejahteraan dan kemerataan perekonomian. Meskipun adanya ekonomi di Indonesia. Demikian koperasi ini masih inisiatif dari para merupakan sebuah manifestasi daripada pelaku usaha itu sendiri bukan dari implementrasi sila kedua Pancasila. pemerintah, akhirnya pemerintah pun Berdasarkan pengalaman, semangat 36
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; bersedia memberikan stimulasi kepada ataupun wujud yang negatif berupa koperasi para pelaku usaha ini. penolakan. Namun belum adanya 3) Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan proteksi terhadap usaha kecil kebijaksanaan ekonomi adalah menengah di Indonesia mau tidak mau penciptaan perekonomian nasional yang harus secapatnya di rumuskan, agar para tangguh. Ini berarti nasionalisme pelaku usaha kecil dapat dengan nyaman menjiwai setiap kebijakan ekonomi. menjalankan usahanya karena sudah ada Semangat nasionalisme di bidang regulasi yang memberikan kelonggaran ekonomi selalu menjiwai bangsa kepada mereka untuk berusaha. Indonesia. Apabila terlihat menyurut 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat semangat ini, disebabkan oleh unsur- Kebijaksanaan dalam unsur keterpaksaan karena semakin Permusyawaratan/Perwakilan. Koperasi ketatnya persaingan internasional. Kita merupakan soko guru perekonomian dan harus bisa menganalisis setiap kasus merupakan bentuk paling konkret dari kebijakan ekonomi yang hendak diambil usaha bersama. Dalam melaksanakan oleh pemerintah, apakah akan sistem ekonomi usaha bersama berdasar menyumbang atau tidak pada asas kekeluargaan, kita mengenal tiga peningkatan ketangguhan atau pelaku utamanya yaitu koperasi, usaha ketahanan ekonomi nasional. Misalnya negara dan usaha swasta. Dari segi secara lebih spesifik, setiap utang baru pandangan disiplin nasional yang harus atau kerjasama ekonomi dengan negara atau wajib dipatuhi, kita bisa lain bisa menyumbang atau malah menyatakan bahwa masing-masing sebaliknya mengancam ketangguhan pelaku ekonomi tersebut mempunyai dan ketahanan ekonomi nasional. Suatu etika kerja sendiri-sendiri yang berbeda keberhasilan kebijakan dapat dilihat satu sama lain. Koperasi sebagai melalui tanggapan masyarakat yang organisasi ekonomi yang berwatak menanggapi pelaksanaan setelah sosial merupakan organisasi atau terlebih dahulu memprediksi pengaruh perkumpulan orang bukan perkumpulan yang akan terjadi jika suatu kebijakan modal yang dibentuk oleh para akan dilaksanakan, juga tanggapan anggotanya untuk melayani kepentingan masyarakat setelah dampak kebijakan mereka, yaitu membantu sudah mulai dapat dirasakan dalam memperjuangkan kepentingan mereka, bentuk yang positif berupa dukungan khususnya dalam upaya meningkatkan 37
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; kesejahteraannya. Ini berarti misi dari lengkap, yang mencakup keadilan koperasi adalah pelayanan sebaik- hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, baiknya dan semaksimal mungkin dan moral. Secara singkat, masyarakat kepada anggota. Maka ukuran paling adil dan makmur yang dituju adalah mendasar untuk menilai berhasil masyarakat adil makmur berdasarkan tidaknya koperasi adalah manfaat Pancasila, yaitu masyarakat idaman pelayanan kepada anggota. Seperti yang yang secara lengkap dan utuh didasarkan dijelaskan diatas, adanya inisiatif dari pada kelima sila dalam Pancasila dan para pelaku usaha dari beberapa klaster muaranya pada sila yang kelima yaitu industri di Indonesia yang telah sadar mewujudkan keadilan sosial bagi secara bersama-sama bersepakat untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan membuat koperasi sebagai wadah sosial bagi seluruh diwujudkan melalui permodalan bagi rumpun usaha yang realisasi prinsip keadilan dalam tiap-tiap mereka geluti. aspek keadilan, yaitu hukum, ekonomi 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat politik, sosial budaya, dan moral yang Indonesia. Adanya imbangan yang jelas semuanya berkaitan erat. Aspek dan tegas antara perencanaan di tingkat keadilan sosial memang menjadi nasional dengan desentralisasi dalam dambaan masyarakat Indonesia, pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi khususnya di bidang pertanian dan untuk mencapai keadilan ekonomi dan perdagangan. Betapa tidak ada beberapa keadilan sosial. Keadilan sosial atau kasus yang membuat para pelaku usaha social justice merupakan masalah yang dibidang pertanian begitu dilematis, sudah lama menjadi perhatian para seperti harga pupuk yang semakin pemikir, khususnya filosof. Bangsa tinggi, berbagai macam hama dan Indonesia mencantumkan keadilan penyakit tanaman yang semakin sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan bervariasi serta nilai jual hasil pertanian akhir yang digambarkan sebagai yang murah. Seolah ekonomi Pancasila masyarakat yang adil dan makmur, yang itu runtuh oleh segelintir orang bermodal gemah ripah karta raharja, karena wujud besar, sehingga Koperasi Unit Desanya akhir dari masyarakat bangsa yang tidak bisa beroperasi lagi lantaran dituju, jelas dimaksudkan sebagai gedungnya disewa oleh salah satu ritel masyrakat yang mengandung sifat-sifat ternama. Kemudian hasil pertanian para keadilan dan kemakmuran yang petani yang seharusnya bisa dijual di 38
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; KUD dan bisa meminjam sedikit sekaligus mengurangi stigma buruk permodalan dari KUD tidak bisa, terhadap pemerintahan yang ada. sehingga mereka mengandalkan Re-implementasi Sistem Ekonomi pinjaman permodalan pada rente atau Pancasila bank titil, yang sudah barang tentu Melihat berbagai kebijakan sangat besar bunganya. Kemudian masih pemerintah yang belum sepenuhnya belum optimalnya pengelolaan sumber menekankan keberpihakan ekonomi daya alam yang ada di Indonesia, terhadap masyarakat luas menyiratkan keterbatasan sumber daya manusia perlu merekonstruksi kembali menjadi salahsatu faktor utama yang implementasi sistem ekonomi Pancasila mempengaruhi baik buruknya dalam berbagai rumusan kebijakan yang pengelolaan sumber daya alam, untuk akan diambil demi tercapainya tujuan itu investasi pemerintah dan masyarakat negara untuk mensejahterakan warga dalam bidang pendidikan sangatlah negaranya melalui produk-produk penting guna meningkatan sumber daya kebijakan ekonomi yang berlandasrkan manusia yang berkualitas agar sumber nilai-nilai Pancasila. Pengalaman pahit daya alam yang nyatanya sangat krisis moneter pada akhir perjalanan orde melimpah dapat dikelola dengan baru tahun 1998 membuat kita akhirnya maksimal. Yang menjadi sorotan membuka mata tenyata sangatlah penting lainnya adalah sektor pariwisata, arti dari kemandirian ekonomi yang harus Indonesia memeliki potensi wisata yang dimiliki oleh negara kita. Kemandirian sangat melimpah di berbagai penjuru ekonomi tidaklah harus berlangsung cepat daerah yang seharusnya bisa dan pesat, tetapi memang butuh proses dimaksimalkan untuk meningkatkan walaupun secara bertahap dan tumbuh retribusi daerah, sehingga bisa dengan laju yang tidak terlalu cepat namun memaksimalkan pendapatan daerah. dapat konsisten tumbuh dan terjaga Jika semua program dalam kebijakan keberlanjutannya dalam jangka Panjang. ekonomi bisa terimplementasi dangan Ekonomi Pancasila didasarkan pada baik serta sasarannya tertuju dengan implementasi nilai-nilai Pancasila yang tepat tentu akan sedikit memberikan berbeda dengan nilai-nilai pada sistem ruang bagi pelaku usaha kecil, sehingga ekonomi yang lain. Ekonomi Pancasila ini harapan tentang keadilan sosial ekonomi tidak menganut ilmu yang mengandung masyarakat Indonesia bisa terwujudkan keserakahan manusia pada manusia atau 39
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; sumber daya yang ada, yang utama bukan karena nyatanya lebih condong pada mencari keuntungan ataupun ekonomi liberal. Nyatanya kegagalan memanfaatkan secara materialistik manusia pemerintahan masa orde baru bukan lain dan sumber daya yang ada. Semua diakibatkan dari asas Pancasila yang dibatasi pada moral dan etika, ekonomi digunakan, namun karena pelaksanaan dari Pancasila lebih berwajah kemanusiaan. asas Pancasila telah diselewengkan oleh Pemerintah orde baru yang selalu pemegang kekuasaan saat itu, sehingga mengatakan melaksanakan Pancasila dan korupsi kolusi dan nepotisme merajalela UUD NRI 1945 secara murni dan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan konsekuen namun dalam praktiknya justru pemerintah dan masyarakat. menerapkan sistem ekonomi yang Penggunaan Ekonomi Pancasila ini cenderung liberal. Bung Hatta telah bukanlah sesuatu yang baru dan perlu berulangkali mengkritik kebijakan mengubah total penggunaan sistem ekonomi yang diambil oleh presiden ekonomi yang telah digunakan negara kita Soeharto, menurut Bung Hatta dengan selama ini. Sebenarnya sistem ekonomi persaingan pasar bebas yang liberal akan Pancasila ini telah hidup dalam keseharian selalu dimenangkan oleh pihak yang kuat dan tradisi bangsa masyarakat Indonesia. modalnya atau konglomerat. Hal ini Adapun alasan mengapa dalam praktiknya terbukti setelah berlangsungnya Orde Baru ekonomi Pancasila ini masih susah selama 32 tahun yang berakhir dengan berkembang ialah karena banyaknya krisis moneter, perekonomian semakin kepentingan politik dari para pembuat menjauh dari tujuan dan cita-cita negara kebijakan dan elit politik yang memiliki dan meledak seperti bom waktu dengan kepentingan tersendiri bagi individu dan diakhiri dengan lengsernya Orde Baru pada kelompok-kelompok tertentu serta telah 1998. terkontaminasinya mereka pada paham Sejak kejadian Orde Baru ini ekonomi liberal yang hanya akan akhirnya nama Ekonomi Pancasila menjadi menguntungkan segelintir orang. Krisis tercemar di kalangan masyarakat karena moneter 1998 telah berlalu, namun masih dianggap merupakan warisan dari Orde menyisakan paham-paham ekonomi liberal Baru, padahal kedua hal tersebut jelas-jelas pada beberapa sisi pemerintahan. Meskipun sesuatu yang sangat amat jauh berbeda. keberpihakan pemerintah pada Penggunaan sistem ekonomi Pancasila konglomerat belum hilang tetapi gerakan pada masa Orde Baru sangat tidak murni, ekonomi kerakyatan yang dipicu semangat 40
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; reformasi memberikan iklim segar pada berkembangnya sistem ekonomi Pancasila yang berpihak pada ekonomi rakyat. KESIMPULAN Meskipun belum sepenuhnya dan belum Ekonomi Pancasila atau sering secara merata pemerintah disebut dengan istilah ekonomi kerakyatan mengimplementasikan sistem ekonomi ini berlandaskan pada ideologi Pancasila Pancasila, namun sudah mulai muncul dan konstitusi negara UUD NRI 1945. beberapa kebijakan yang mengacu pada Wujud nyata dari sistem ekonomi Pancasila ekonomi kerakyatan seperti kredit usaha ini sendiri ialah berbasis pada kekuatan rakyat (KUR), usaha mikro kecil menengah ekonomi rakyat. Bentuk konkrit dari (UMKM), badan penyelenggara jaminan ekonomi Pancasila ialah berbentuk sosial (BPJS), dan lain sebagainya yang koperasi dan berbagai Lembaga ekonomi secara teori dan konsep sudah mengacu atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat pada prinsip ekonomi Pancasila, hanya saja kebanyakan dengan cara swadaya untuk kembali pada prakteknya dilapangan yang mengelola sumber daya ekonomi apa saja terkadang masih dimanfaatkan oleh yang mungkin mampu dikuasasi dan beberapa pihak sehingga tidak sesuai diusahakan, kegiatan ini seringkali disebut dengan tujuan utama dan cita-cita yang dengan usaha kecil mikro menengah atau telah disusun dari konsep awal disingkat dengan UMKM. Kegiatan yang terbentuknya program tersebut. Hal ini biasanya dilakukan oleh pelaku ekonomi akhirnya menyebabkan celah masuknya ini biasanya pada lingkup pertanian, liberalis kapital global yang hanya peternakan, kerajinan, makanan dan lain menguntungkan pihak-pihak yang sebagainya yang ditujukan terutama untuk memiliki modal besar dan orang-orang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kaya saja. Untuk itu perlu dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan koreksi ulang oleh pemerintah terkait masyarakat lainnya. Eksistensi dari bagaimana implementasi ekonomi ekonomi Pancasila dapat terwujud dengan Pancasila agar dapat dilaksanakan secara mengedepankan nilai moralitas, etika, murni dan konsekuen untuk mecapai cita- kemanusiaan, kekeluargaan dan peran dari cita dan tujuan berdirinya bangsa Indonesia pelaku ekonomi sebagai mitra untuk yakni memakmurkan dan mensejahterakan menangkal arus kapitalisme global. seluruh rakyat Indonesia. DAFTAR PUSTAKA 41
Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; (E-ISSN: 2808-1102) Vol. 2, No. 1 (2022), pp; 27-42 website; Baswir, R. (2009). Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme. Yogyakarta: Tim Ekonomi Ahli Kerakyatan Universitas Gajah Mada. Pusat Studi Kuncoro, M. (2001). Sistem Ekonomi dan Pancasila: Antara Mitos Realitas. Tinjauan buku Mubyarto Membangun Sistem Ekonomi. dan Bisnis Jurnal Ekonomi Indonesia Vol. 16, No. 1, 88- 96. Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Pancasila Ideologi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca), Vol. 2. No. 2, 66-78. Yustika, A, E. (2014). Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga. Saputra, I., & Saoqillah, A. (2017). Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Vol.2 No.2, 139-146. Dawam Rahardjo. (2001). Ekonomi-Politik Transisi ke Demokrasi di Indonesia. Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 2 No.1, Januari-April. J. Ekonomi. Gramedia. Swasono, S. E. Asshiddiqie, (2010). Konstitusi Kompas Jakarta: (2012). Meluruhkan Penyelewengan Mandat Konstitusi Pancasila Nasionalisme Pasal 33 UUD Menolak Neoliberalisme, Makalah untuk kuliah umum di Universitas Negeri Malang, 4 Juli 2012. 1945 Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.23 No.3, 503-528. Salim, A. (2019). Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi. Kajian Pendidikan Dan Ekonomi, Vol.2 No.1, 16-30. Penkomi: Kurniawan, I. D., & Lahir, S. (2017). Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Ekonomi Sistem Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol.1 No.2. Mubyarto. Pemikiran Pembangunan Bung Hatta. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. (1995). Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Harahap, Penelitian (2014). Kepustakaan. Jurnal Iqra, Vol. 8 No.1, 68-74. N. Wibisono, Dermawan. 2003. Riset Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Mubyarto. (2002). Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: BPFE-UGM. Mubyarto. (1987). Ekonomi Pancasila: Gagasan Kemungkinan. dan Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-1. Madjid & Swasono. (1988). Wawasan Ekonomi Pancasila. Jakarta: UI Press, Cet. Ke-1. Sumodiningrat G. (1999). Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif. Jakarta: IMPAC WAHANA CIPTA, Cet. Ke-1. 42