Penulis: Azharsyah Ibrahim | Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis | Suci Aprilliani Utami | Nofrianto Penerbit: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
EKONOMI PENGANTAR ISLAM Penulis : Azharsyah Ibrahim Erika Amelia Nashr Akbar Nur Kholis Suci Aprilliani Utami Nofrianto Editor Bank Indonesia : Rifki Ismal Ali Sakti Editor KNEKS : M. Soleh Nurzaman Luqyan Tamanni Penerbit: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia a
PENGANTAR EKONOMI ISLAM Edisi Pertama, Juni 2021 ISBN: 978-602-60042-9-1 Penulis: Azharsyah Ibrahim Erika Amelia Nashr Akbar Nur Kholis Suci Aprilliani Utami Nofrianto Editor Bank Indonesia: Rifki Ismal Ali Sakti Editor KNEKS: M. Soleh Nurzaman Luqyan Tamanni Penerbit: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 Telp. 021-29810000 ext.6374 Email: DEKS@bi.go.id Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit b
SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Pengantar Ekonomi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Islam diselesaikannya buku " " hasil kerja sama Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (sepuluh) (KNEKS), serta 10 perguruan tinggi ternama di tanah air. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW SAW, suri teladan dalam melaksanakan ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi alam semesta. sangat mendukung Bersama KNEKS, Bank pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, melalui penerbitan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan dan implementasi Syariah Bank Indonesia maupun Ekonomi dan Keuangan dimaksud, terdapat 3 Syariah Indonesia (MEKSI). Dalam (tiga) pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni: (i) pemberdayaan ekonomi syariah; (ii) pendalaman pasar keuangan syariah; dan (iii) penguatan riset, asesmen, serta edukasi. Buku ini blueprint merupakan salah satu wujud nyata implementasi pilar ketiga dari Indonesia Masterplan Blueprint blueprint tersebut. Berbeda dengan buku-buku lainnya yang telah terbit, buku ini melengkapi pemahaman dunia akademis terhadap ekonomi Islam. Tidak hanya menjelaskan konsep, paradigma, dan metodologi ekonomi Islam, buku ini juga mengelaborasi secara lengkap sejarah ekonomi Islam, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, dan sebagai tujuan ekonomi Islam. Buku ini juga secara lengkap menjelaskan peran pemerintah dan otoritas dalam ekonomi Islam, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan sistem keuangan. Maqashid Syariah i
Harapan kami, buku ini kiranya dapat menjadi salah satu buku acuan utama yang terstandardisasi bagi perguruan tinggi di tanah air, baik negeri, swasta, maupun asing yang mengajarkan atau memiliki kurikulum ekonomi dan keuangan Islam. Buku ini juga akan semakin melengkapi khazanah keilmuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan peningkatan kualitas keilmuan serta aplikasi ekonomi dan keuangan syariah di kalangan mahasiswa, diharapkan nantinya akan mendukung aktifitas mereka sebagai pengusaha muslim, teknokrat muslim, bahkan ilmuwan muslim di masa datang. Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada KNEKS, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, dan para penulis dari berbagai perguruan tinggi yang telah bekerja dengan baik dan menghadirkan buku ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan civitas academica rida-Nya kepada kita, dan semoga buku ini memberikan manfaat bagi luas, untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menuju Indonesia Maju. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh , komunitas, dan masyarakat Jakarta, Juni 2021 Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ph.D ii
KATA PENGANTAR SEKRETARIS KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH / KETUA UMUM IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh trade off Belajar tentang ilmu ekonomi adalah tentang bagaimana mengambil belajar yang keputusan terbaik dengan terbatas. Ilmu ekonomi memandu kita dalam menetapkan prioritas dan pilihan kebijakan dengan cara mengidentifikasi potensi biaya dan manfaatnya. Pada setiap opportunity cost prioritas dan pilihan kebijakan tersebut, yang harus terkandung resource di- oleh para pengambil kebijakan. Dalam ekonomi Islam, prinsip yang diutamakan adalah karakteristik pengambilan keputusan bukan hanya untuk individu namun juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Ekonomi maqashid syariah Islam memperkenalkan empat tujuan utama yang berdasarkan pada , yaitu (1) menjamin kebutuhan dasar manusia, (2) meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, (3) menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang, serta (4) menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Artinya, seluruh kebijakan yang diambil dalam perspektif ekonomi Islam haruslah bertujuan menjaga dan mengembangkan keempat hal tersebut. Sehingga, ukuran perkembangan ekonomi syariah idealnya bukan hanya parameter finansial, tetapi ukuran kemaslahatan umum, baik dari sisi spiritual, , maupun ukuran mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. well-being Saya mengapresiasi dan bersyukur kita telah memiliki tiga buah Buku Pengantar bahan ajar yang terstandardisasi dan menjadi acuan utama Buku Buku Ekonomi Pembangunan Islam Ekonomi Islam pembelajaran prodi ekonomi syariah yaitu (1) , (2) , serta (3) iii
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Buku Pengantar Ekonomi Islam . tidak hanya menjelaskan konsep, paradigma, dan metodologi ekonomi Islam, namun juga mencakup elaborasi mengenai sejarah ekonomi Islam, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sebagai tujuan ekonomi Islam. Buku lainnya, dan Buku Ekonomi Pembangunan Islam ini juga secara lengkap menjelaskan peran pemerintah dan otoritas ekonomi dalam ekonomi Islam. mengeksplorasi konsepsi ekonomi pembangunan yang sebangun dengan nilai-nilai Islam. Buku ini dengan baik memaparkan tujuan, indikator pembangunan, serta strategi dan kebijakan pembiayaan pembangunan ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan terakhir, yang ditulis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kronologi sejarah dan pendekatan tokoh atau pemikir utama Islam dalam khazanah keilmuan Ekonomi Islam. Pengetahuan yang komprehensif mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga sekarang sangat penting sebagai dasar pijakan kita dalam mengembangkan ekonomi Islam ke depannya. Maqashid Syariah Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dalam buku teks ini terlihat bahwa konsep-konsep ekonomi human syariah memiliki kemiripan dengan inisiatif modern yang memiliki development index perspektif etis dan keberlanjutan/ sustainability sustainable development goals , seperti . Nilai-nilai etis Islam dan bertanggung jawab ini tentu bersifat universal dan berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat luas. atau Potensi implementasi nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi ini cukup besar di Indonesia setidaknya karena dua alasan. Pertama, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan dermawan. Apabila kesadaran mengenai pentingnya implementasi ekonomi syariah ini sudah terbentuk secara masif, kita dapat mengharapkan munculnya pusat aplikasi ekonomi Islam seperti industri halal baru, industri jasa keuangan syariah yang inklusif, aktivitas filantropi Islam yang produktif, hingga pusat studi ekonomi syariah yang bermutu di Indonesia. Penerbitan buku teks ekonomi dan keuangan syariah ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai ekonomi syariah bukan hanya untuk mahasiswa yang iv
mengambil spesialisasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun juga para pegiat ekonomi dan keuangan syariah. Adapun panduan magang diharapkan berguna bagi perguruan tinggi dalam menyusun dapat memberikan pemahaman praktis para mahasiswa mengenai industri bidang ekonomi dan keuangan syariah. Bekal pemahaman teoritis dan pemahaman praktis tersebut diharapkan dapat mempersiapkan alumni program studi ekonomi syariah untuk berkontribusi optimal baik di dunia industri maupun pada bidang pengembangan keilmuan. Dukungan insan ekonomi syariah yang kompeten diharapkan dapat mendorong akselerasi perkembangan ekonomi syariah di tanah air dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. kurikulum magang yang Akhir kata, saya mengajak seluruh pembaca bersatu padu dengan Pemerintah untuk SDM khususnya bidang ekonomi dan keuangan syariah melalui peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan literasi masyarakat demi memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. terus mendukung pengembangan Selamat membaca. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Jakarta, Juni 2021 Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah / Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Ph.D v
Isi Daftar SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA ... KATA PENGANTAR SEKRETARIS KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH/KETUA UMUM IKATAN AHLI iii EKONOMI ISLAM INDONESIA ... DAFTAR ISI ... vi DAFTAR GAMBAR ... xiii DAFTAR TABEL ... xv BAB 1 PARADIGMA EKONOMI ISLAM i ... 1 Tujuan Pembelajaran ... 1 Cara Pandang Hidup Islam ... 1 9 Islam sebagai Jalan Hidup ... Paradigma Ekonomi Islam ... 16 Pendekatan Islam terhadap Masalah Ekonomi ... 24 Pendekatan Induktif ... 25 Pendekatan Deduktif ... 28 Penarikan Hukum ( ) ... 31 Muamalah Diatur dalam Syariah ... 31 Prinsip Dasar dari Muamalah ... 35 Studi Kasus ... 38 Kesimpulan ... 40 Rangkuman ... 41 Daftar Istilah Penting ... 44 Pertanyaan Evaluasi ... 44 Daftar Pustaka ... 45 BAB 2 DEFINISI, KONSEP, DAN RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM Istinbathul Ahkam ... 49 Tujuan Pembelajaran ... 49 Membangun Kriteria Objek Ilmu Ekonomi Islam ... 49 vi
Definisi Ilmu Ekonomi Islam ... 54 Posisi Ilmu Ekonomi Islam Dibandingkan Ilmu Ekonomi Konvensional ... 65 Arti Penting Ilmu Ekonomi Islam ... 77 Studi Kasus ... 82 Kesimpulan ... 83 Rangkuman ... 84 Pertanyaan Evaluasi ... 86 Daftar Istilah Penting ... 87 Daftar Pustaka ... 87 BAB 3 METODOLOGI EKONOMI ISLAM ... 91 Tujuan Pembelajaran ... 91 Filosofi Ilmu Pengetahuan ... 91 1. Filsafat Ilmu sebagai Disiplin Ilmu ... 93 2. Filsafat Ilmu sebagai Landasan Filosofis bagi Ilmu Pengetahuan ... 94 3. Perbedaan Anatomi Ilmu Pengetahuan dalam Islam dan Konvensional ... 97 4. Filosofi Ilmu dan Peranannya dalam Ekonomi Islam ... 100 Definisi dan Konsep Metodologi ... 115 Ruang Lingkup Metodologi Ilmu Ekonomi Islam ... 121 Studi Kasus ... 129 Kesimpulan ... 130 Rangkuman ... 131 Pertanyaan Evaluasi ... 132 Daftar Istilah Penting ... 132 Daftar Pustaka ... 133 BAB 4 EKONOMI ISLAM DALAM LINTAS SEJARAH ... 135 Tujuan Pembelajaran ... 135 Overview Great Gap Pendahuluan: Urgensi Belajar Sejarah Ekonomi ... 135 Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat vs Islam .... 136 Lintas Sejarah Hasil Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim ... 140 Fase Pertama Pemikiran Ekonomi Islam ... 142 Fase Kedua Pemikiran Ekonomi Islam ... 148 Fase Ketiga Pemikiran Ekonomi Islam ... 151 Fase Keempat Pemikiran Ekonomi Islam ... 152 Studi Kasus ... 157 vii
Kesimpulan ... 160 Rangkuman ... 161 Daftar Istilah Penting ... 162 Pertanyaan Evaluasi ... 163 Daftar Pustaka ... 163 BAB 5 PERBEDAAN SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS ... 165 Tujuan Pembelajaran ... 165 Sistem Ekonomi ... 166 Karakteristik Sistem Ekonomi Kapitalis ... 167 Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam ... 171 Studi Kasus ... 186 Kesimpulan ... 188 Rangkuman ... 188 Daftar Istilah Penting ... 189 Pertanyaan Evaluasi ... 190 Daftar Pustaka ... 190 BAB 6 PERBEDAAN SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS ... 193 Tujuan Pembelajaran ... 193 Karakteristik Sistem Ekonomi Sosialis ... 194 Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Ekonomi Islam ... 197 Studi Kasus ... 215 Kesimpulan ... 217 Rangkuman ... 217 Daftar Istilah Penting ... 218 Pertanyaan Evaluasi ... 219 Daftar Pustaka ... 219 BAB 7 SISTEM EKONOMI ISLAM ... 223 Tujuan Pembelajaran ... 223 Pendahuluan ... 223 Masalah Pokok Ekonomi Islam ... 225 Karakteristik Ekonomi Islam ... 233 Fondasi Ekonomi Islam ... 245 viii
Pilar Ekonomi Islam ... 248 Tujuan Ekonomi Islam ... 260 Nilai-Nilai dalam Ekonomi Islam ... 269 Prinsip Dasar Ekonomi Islam ... 271 Studi Kasus ... 275 Kesimpulan ... 278 Rangkuman ... 278 Daftar Istilah Penting ... 280 Pertanyaan Evaluasi ... 280 Daftar Pustaka ... 281 BAB 8 MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TUJUAN EKONOMI ISLAM ... 285 Tujuan Pembelajaran ... 285 Huquq, Maqashid Syariah, Pendahuluan ... 285 Maqashid Syariah ... 286 dan Konsep Definisi dan Ruang Lingkup ... 290 dalam Ekonomi Islam .... 323 Peran dan Signifikansi Beberapa Contoh Penerapan dalam Aktivitas Ekonomi Islam ... 315 Studi Kasus ... 321 Kesimpulan ... 323 Rangkuman ... 323 Daftar Istilah Penting ... 325 Pertanyaan Evaluasi ... 325 Daftar Pustaka ... 325 BAB 9 PERILAKU EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM Mashlahah Maqashid Syariah Maqashid Syariah ... 333 Tujuan Pembelajaran ... 333 Pendahuluan ... 333 Hubungan Manusia dengan Ekonomi ... 334 ... 339 Dari Sifat Manusia dalam Islam ... 343 Karakteristik Keinginan dan Kebutuhan ... 354 Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Islam ... 360 Konsep Mashlahah dalam Konsumsi dan Produksi ... 368 Studi Kasus ... 373 Kesimpulan ... 375 Rangkuman ... 376 Daftar Istilah Penting ... 377 Homo Economicus Homo Ethicus ke ix
Pertanyaan Evaluasi ... 378 Daftar Pustaka ... 378 BAB 10 KONSEP HARTA DALAM ISLAM ... 383 Tujuan Pembelajaran ... 383 Pendahuluan ... 383 Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam ... 384 Bentuk dan Jenis Harta dalam Islam ... 393 Harta, Uang, dan Modal dalam Islam ... 404 Kedudukan dan Fungsi Harta dalam Islam ... 411 Kepemilikan Harta dalam Islam ... 416 Dampak Harta Halal dan Haram ... 424 Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam ... 429 Kesimpulan ... 432 Rangkuman ... 433 Studi Kasus ... 435 Daftar Istilah Penting ... 438 Pertanyaan Evaluasi ... 439 Daftar Pustaka ... 439 BAB 11 LARANGAN UTAMA DALAM EKONOMI ISLAM ... 445 Tujuan Pembelajaran ... 445 Pendahuluan ... 445 Larangan-Larangan Utama dalam Ekonomi Islam ... 446 1. Larangan Maysir dalam Transaksi ... 446 Munabadzah dalam Transaksi ... 458 2. Larangan 3. Jual Beli ... 468 4. Larangan Riba/Bunga dalam Transaksi ... 475 5. Bentuk-Bentuk Transaksi Lain yang Dilarang ... 488 6. Implikasi Pelarangan Riba, Maysir, dan Gharar Mulamasah Uncertainty / dan Gharar terhadap Aktivitas Ekonomi ... 492 Studi Kasus ... 498 Kesimpulan ... 499 Rangkuman ... 501 Daftar Istilah Penting ... 503 Pertanyaan Evaluasi ... 504 Daftar Pustaka ... 504 x
BAB 12 PERAN PEMERINTAH DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM ... 511 Tujuan Pembelajaran ... 511 Pendahuluan ... 511 Peran dan Fungsi Pemerintah ... 513 Rasionalitas Peran Pemerintah dalam Perekonomian ... 522 Ruang Lingkup Peran Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam ... 525 Tujuan dan Prinsip Dasar yang Berkaitan dengan Fungsi Ekonomi Pemerintah dalam Islam ... 535 Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia ... 544 1. Bank Indonesia ... 544 2. Otoritas Jasa Keuangan ... 546 3. Badan Amil Zakat Nasional ... 548 4. Dewan Syariah Nasional ... 553 5. Badan Wakaf Indonesia ... 556 Strategi KNEKS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia ... 558 Studi Kasus ... 563 Kesimpulan ... 566 Rangkuman ... 567 Daftar Istilah Penting ... 568 Pertanyaan ... 569 Daftar Pustaka ... 569 BAB 13 INSTRUMEN PERAN PEMERINTAH DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM: KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER SYARIAH ... 575 Tujuan Pembelajaran ... 575 Kebijakan Fiskal dalam Islam ... 575 Kebijakan Fiskal ... 575 Kebijakan Fiskal di Indonesia ... 578 Kebijakan Fiskal dalam Kerangka Ekonomi Islam di Indonesia ... 583 Kebijakan Moneter dalam Islam ... 589 Makna, Tujuan, dan Fungsi Kebijakan Moneter ... 589 Uang dalam Islam ... 591 Aplikasi Pokok-Pokok Ekonomi Islam dalam Moneter Islam ... 606 Transmisi Kebijakan Moneter Islam ... 610 xi
Kesimpulan ... 617 Rangkuman ... 618 Studi Kasus ... 621 Daftar Istilah Penting ... 623 Pertanyaan Evaluasi ... 623 Daftar Pustaka ... 626 BAB 14 PERAN MASYARAKAT DALAM EKONOMI ISLAM ... 631 Tujuan Pembelajaran ... 631 Pendahuluan ... 631 Peran Masyarakat dalam Pengembangan Keuangan Mikro Baitul Maal wa Tamwil Syariah ... 635 (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ... 635 Bank Wakaf Mikro ... 643 Peran Masyarakat dalam Sektor Keuangan Sosial Islam ... 648 Peran Masyarakat dalam ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) ... 648 Peran Masyarakat dalam Wakaf ... 650 Peran dan Partisipasi Masyarakat pada Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah ... 657 Perguruan Tinggi ... 657 Pesantren ... 659 Peran Sosial Kemasyarakatan Islam bagi Pembangunan Ekonomi Islam yang Berkelanjutan ... 663 Studi Kasus ... 667 Kesimpulan ... 669 Rangkuman ... 670 Daftar Istilah Penting ... 672 Pertanyaan Evaluasi ... 673 Daftar Pustaka ... 673 BIODATA SINGKAT PENULIS ... 676 xii
DAFTAR GAMBAR Syar'i Gambar 1.1 Rancang Bangun Islam ... 12 Gambar 1.2 Metode Menarik Hukum ... 25 Gambar 1.3 Skema Tahapan untuk Memahami Fakta ... 26 Gambar 1.4 Skema Tahapan Memahami Nas ... 27 Gambar 1.5 Skema Penarikan Hukum Deduktif ... 30 Gambar 1.6 Melakukan Penelitian dan Pengamatan ... 39 Hadd Gambar 2.1 Dua Klasifikasi untuk Membentuk Definisi yaitu Syar'i dengan Metode Fashl dan ... 62 Gambar 3.1 Bangun Ruang Filosofi Ilmu Pengetahuan ... 105 Gambar 3.2 Kaitan Metodologi dengan Epistemologi ... 112 Gambar 3.3 Filosofi Ilmu dan Perannya dalam Ekonomi Islam ... 115 Gambar 3.4 Qur'an dan Sunnah ... 120 Gambar 4.1 Interaksi dan Pengaruh Ekonomi Islam terhadap Perkembangan Pemikiran Ekonomi ... 140 Gambar 7.1 Aliran Permasalahan Ekonomi ... 225 Gambar 7.2 Cakupan Persoalan Ekonomi ... 227 Gambar 7.3 Permasalahan Pokok Ekonomi dalam Islam ... 230 Gambar 7.4 Fondasi, Pilar, dan Tujuan Ekonomi Islam ... 246 Gambar 7.5 Mashlahah sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Ekonomi Islam ... 269 Gambar 7.6 Nilai-Nilai Ekonomi Islam ... 271 Gambar 7.7 Prinsip Ekonomi Islam ... 275 Maqashid Syariah Maqashid Syariah Gambar 8.1 Tingkatan dan Pembagian Gambar 8.2 Signifikansi Islam ... 312 ... 309 dalam Ekonomi Gambar 9.1 Skema Hubungan Manusia dengan Ekonomi Antarsektor ... 336 Gambar 9.2 Ilustrasi Perbedaan Kebutuhan dengan Keinginan ... 357 xiii
Gambar 9.3 Pola Konsumsi Ekonomi Konvensional ... 361 Gambar 9.4 Pola Konsumsi Ekonomi Islam ... 364 Gambar 11.1 Penyebab Haramnya Transaksi ... 491 Gambar 12.1 Lanskap Keuangan Syariah Indonesia ... 544 Gambar 12.2 Hubungan Antara DSN dan Otorisasi Keuangan ... 555 Chip Based Server Gambar 13.1 Motif Memegang Uang ... 598 Based Gambar 13.2 Contoh Uang Elektronik dan ... 603 Gambar 13.3 Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda ... 608 Gambar 13.4 Transmisi Kebijakan Moneter Syariah ... 611 Gambar 13.5 Peran Sukuk Terhadap Stabilitas Fiskal ... 615 Gambar 13.6 Peran Sukuk Terhadap Stabilitas Moneter ... 616 Gambar 13.7 Bauran Kebijakan Moneter Bank Indonesia ... 617 Gambar 14.1 Mekanisme Kerja Bank Wakaf Mikro ... 645 Gambar 14.2 Peran Wakaf Dalam Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Islam ... 656 Gambar 14.3 Struktur Pesantren ... 662 xiv
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Perbedaan Ilmu Ekonomi Islam dan Konvensional Dilihat dari Segi Permasalahan Ekonomi, Fokus, dan Sasaran Studi, Serta Asal Mula dan Tujuannya ... 63 Tabel 5.1 Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis ... 189 Tabel 6.1 Rangkuman Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Sosialis ... 218 Maqashid Syariah Maqashid Syariah Tabel 8.1 Ringkasan Pengertian Tabel 8.2 Fase Perkembangan Teori ... 292 ... 301 Tabel 9.1 Beberapa Sifat Positif Manusia dalam Alquran ... 346 Tabel 9.2 Beberapa Sifat Negatif Manusia dalam Alquran ... 348 Tabel 9.3 Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan ... 359 Tabel 13.1 Unsur-Unsur Faktor Penentu Postur APBN ... 582 Tabel 13.2 Sumber Utama Pendapatan Negara Menurut Islam ... 583 Tabel 13.3 Perbedaan Fungsi Uang dalam Perspektif Syariah dan Konvensional ... 596 Tabel 13.4 Perbedaan Kebijakan Moneter Islam dan Konvensional ... 606 Tabel 13.5 Jenis SBSN Berdasarkan Pembiayaan ... 613 Tabel 14.1 Total Pengumpulan ZIS oleh LAZ ... 649 xv
Halaman ini sengaja dikosongkan xvi
BAB 1 Ekonomi Islam Paradigma Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa cara pandang hidup Islam mendasari perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari- harinya di berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya; 2. Mahasiswa mampu memahami paradigma ekonomi Islam sebagai gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam; 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan Islam terhadap masalah ekonomi. Cara Pandang Hidup Islam worldview 2. Mahasiswa mampu memahami paradigma ekonomi Islam sebagai gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam; 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan Islam terhadap masalah ekonomi. Cara Pandang Hidup Islam worldview Worldview ) berperan sangat penting 1 Di berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan pengetahuan. bidang ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai media kognitif yang menjelaskan posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai, 2 Oleh karena itu, bangunan ilmu pengetahuan sangat dan sebagainya. bergantung pada setiap yang dimiliki masyarakat tertentu 3 dan di atas serta peradaban yang berbeda dari fondasi peradaban lain. Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi dalam sistem masyarakat tertentu. worldview worldview worldview tadi dibangunlah ilmu pengetahuan yang khas 4 Islamic Science: Towards a Definition 1 Açıkgenç, A. (1996). 2 Hoetoro, A. (2007). . Kuala Lumpur: ISTAC. Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. . Malang: Badan 3 Hoetoro, A. (2007). Pengantar Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Metodologi Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang: Badan 4 Nurzaman, M. S. (2019). . Jakarta: Salemba 1
worldview ) merupakan suatu hal yang menunjang keberlangsungan hidup seorang manusia di dunia. Pandangan hidup ini dapat menjadi pedoman atau petunjuk hidup seseorang dalam mencapai tujuannya. Secara analogis, pandangan ) seperti lensa, dan melalui lensa tersebut manusia hidup ( memandang dunia dan memahami posisinya dalam hierarki ciptaan 5 Tuhan. sejatinya melibatkan jauh Di sisi lain, perspektif lebih dari sekedar seperangkat keyakinan intelektual. Melainkan melibatkan pula konsep dasar dari sistem keyakinan itu sendiri, yang terdiri dari jaringan ide yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini disebabkan akan membentuk, mempengaruhi dan umumnya mengarahkan seseorang untuk berperilaku selama hidupnya. Pandangan hidup ( worldview worldview worldview worldview dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam melihat kehidupan dan dunia pada umumnya. Ada tiga poin penting dari definisi di atas, yaitu bahwa Worldview worldview adalah motor bagi perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas dan asas bagi aktivitas ilmiah. ilmu pengetahuan yang membentuk berperan sebagai fondasi peradaban hidup manusia. Namun, hal ini bukan berarti ilmu , tetapi itu pengetahuan dapat menjawab setiap pertanyaan 7 adalah sumber keyakinan Di dalam akan berperan dalam membentuk disiplin ilmu yang utuh, pembangunan definisi, aksioma, dan ruang lingkup beserta karakteristik ilmu pengetahuan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, 6 worldview worldview worldview yang kaya dan kuat. 8 worldview worldview adalah persepsi atau paradigma tentang kehidupan di dunia, dengan ini manusia dapat menjawab pertanyaan tentang hakikat kehidupan di dunia sehingga menjadi basis atau prinsip dalam menjalani hidup. tidak muncul dengan sendirinya melainkan merupakan proses panjang yang dimulai dari pembentukkan mental, yang dalam prosesnya Secara sederhana Worldview Understanding the Islamic Worldview 5 6 7 Diniyah. Razak, M. A., & Haneef, S. S. (2018). Management 5, No. 1 (1997): 39-65 Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. No. 1, 15-38. Education Irzik, G.., & Nola, R. (2009). Worldviews and their relation to science. . IIUM Journal of Economics & Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 9, Journal Springer Science & Mikro dan Makro Islam: Rancang Bangun dan Konsep Dasar. , 729-745. 8 Nurzaman, M. S. (2014). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2
values Worldview dapat bersumber dari kitab suci, filsafat, adat istiadat, dan sumber-sumber lain yang dianggap worldview mempengaruhi cara pandang masyarakat tertentu. Terdapat orang- orang yang berpengaruh besar dalam membangun mereka, seperti nabi, filsuf, pahlawan, negarawan, dan sebagainya. Maka dari itu, Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan dunia yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. melalui bimbingan wahyu dari Allah SWT agar dijadikan sebagai paradigma dan tuntunan dalam kehidupan umat Islam. sangat berperan. worldview Worldview dapat bersumber dari budaya, falsafah hidup, sains, bahkan wahyu Tuhan yang dianggap mempengaruhi cara pandang ini masuk dalam cara berpikir seorang manusia. Konsep dan mempengaruhi tingkah laku seseorang baik secara langsung 9 Terdapat peran para tokoh yang secara maupun tidak langsung. dalam kehidupan tidak langsung membangun eksistensi worldview seseorang. Oleh karena itu, berbeda dengan dunia sekuler yang berpegang teguh pada prinsip rasionalisme, maka Islam sejatinya bersifat menyeluruh berupa rasionalitas dan worldview relijiusitas dengan bimbingan wahyu Tuhan yang paling utama. Maka, Islam dapat berarti kerangka kerja hidup yang dibangun atas dasar wahyu yang diturunkan kepada nabi-Nya dan ditafsirkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim untuk menjadi pedoman hidup manusia di dunia. worldview worldview Sejalan dengan definisi di atas, Islam adalah agama yang habluminallah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. yang hablubinafsih ), mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT ( mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri ( ) habluminannas dan mengatur sesamanya dengan 10 ( Islam adalah agama yang komprehensif dan cara ). yang terintegrasi dalam berkehidupan yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, termasuk tindakan ibadah, moral individu, hukum sosial, hukum pidana dan juga mengatur dan menyelesaikan lain sebagainya. permasalahan di seputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri Journal of Islamic Banking and Finance, hubungan manusia juga tetapi 11 Islam 9 Qadir, J. (2018). The Islamic Worldview and Development Ideals. Al-Islam Wa Idiyulujiyyah Al-Insan 33-54. 10 Az-Zein, S. '. (1982). 11 Moustapha, A. F. (1978). Islam a Comprehensive Wasy of Life (III ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Lubnani. . Mealbourne. 3
maupun dengan sesamanya. Inilah wujud dari kesempurnaan ajaran Islam. Allah SWT. berfirman: "...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu".... (Q.S. al-Maidah [4]: 3). "...Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kaba gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (Q.S. an-Nahl [16]: 89) shaum Wujud kesempurnaan ajaran Islam tersebut tercermin dalam (puasa), haji, berdoa, zakat, dan ibadah ibadah-ibadah ritual lainnya yang merupakan wujud aturan habluminallah bagi manusia dalam berhubungan langsung dengan Allah SWT ( jujur, janji), memakan makanan yang halal, amanah, dan menepati memakai pakaian yang menutup aurat adalah di antara wujud aturan saat manusia berhubungan dengan dirinya sendiri ( ). Menjalankan muamalah islami baik dalam bidang ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, sosial, dan peradilan misalnya adalah wujud aturan bagi manusia saat berinteraksi dengan sesama manusia lainnya ( mahdhah semisal shalat, akhlaqul karimah (seperti berlaku ). Ber- hablubinafsih habluminannas Worldview ). Islam pertama kali diterima oleh manusia dalam bentuk ketegasan konsep tauhid, yang mengacu pada kepercayaan wahhada fundamental Islam tentang keesaan Tuhan. Tauhid berasal dari kata kerja Arab ( ) yang menegaskan dan mempertahankan keesaan mutlak Allah SWT. dalam semua tindakan manusia yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan-Nya. Hal ini menegaskan bahwa Islam berpusat pada akidah atau kepercayaan kepada Tuhan. worldview 12 Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syed Naquib al-Attas yang 12 Al-Attas, Syed Muhammed Naquib. Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, Kuala Lumpur, ISTAC, 2001. 4
worldview Islam di antaranya menyatakan bahwa elemen penting adalah memiliki konsep utama tentang Tuhan dan diikuti oleh elemen lain yang berpusat pada konsep Tuhan dengan bersumber ) dan didukung oleh pada wahyu yang diperkuat oleh agama ( prinsip akal dan intuisi. Oleh karena itu, kedudukan Islam di sini worldview sesungguhnya telah dipilih oleh Allah SWT. sebagai agama yang paling sempurna. Kesempurnaan ini ditunjukkan dengan diwahyukannya kitab suci Alquran kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia di dunia worldview ini. Kitab suci Alquran berperan penting dalam membentuk seorang muslim, sebab di dalamnya terkandung firman Allah SWT. tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup ini. dîn Islam dalam Konsekuensi saat seorang manusia memilih Islam sebagai agama yang diyakininya adalah membenarkan firman Allah SWT. di dalam Alquran yang sudah memberitakan akan kedudukan agama-Nya sebagai agama yang paling sempurna dan diridai seperti dalam Q.S. al-Maidah di atas. Adapun peran Alquran sebagai petunjuk hidup ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. sebagai berikut: "Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Alquran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Q.S. al-A'raf [7]: 52) aslama yuslimu yang berarti menyerah, tunduk, dan damai. Sementara itu, secara bahasa, Islam mengandung makna yang umum bukan hanya nama dari suatu agama. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan merupakan makna dari Islam. Dengan demikian, bisa kita katakan segala sesuatu yang tunduk dan patuh terhadap kehendak Allah SWT. di alam ini adalah Islam. Islam bersifat universal dan mengatur hubungan manusia secara komprehensif, baik dengan Tuhannya, hubungannya dengan manusia lainnya, ataupun hubungan antara manusia dan alam secara keseluruhan. Islam berasal dari kata , Ajaran Islam merupakan ajaran yang lengkap, utuh, kokoh, 5
komprehensif, dan integral, dan holistik yang memiliki prinsip- prinsip operasionalnya. Al-Ra'yu Berdasarkan kajian dan analisis terhadap ayat-ayat Alquran, Al-sunah, dan fakta sejarah, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip manusia; (ii) ajaran Islam antara lain: (i) sesuai dengan seimbang; (iii) sesuai dengan perkembangan zaman; (iv) manusiawi; (v) sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (vi) berbasis pada ilmu pengetahuan; (vii) berorientasi pada masa (x) depan; 13 persaudaraan; (xi) keterbukaan; dan (xii) komitmen pada kebenaran. tertentu yang dijadikan landasan fitrah (viii) kesederajatan manusia; (ix) musyawarah; worldview Islam mengingatkan manusia agar senantiasa hidup sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia yang menjadi makhluk ciptaan Allah SWT. yang paling sempurna. Allah SWT. berfirman: Senada dengan hal tersebut, sejatinya "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah SWT; (tetaplah atas) fitrah Allah SWT yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah SWT. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." : 30) (Q.S. ar-Rum [30] "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Q.S. al-Isra' [17]: 70) Kelebihan manusia dibanding makhluk ciptaan Allah SWT. lainnya adalah terletak pada akal. Manusia dikaruniai akal oleh Allah SWT. yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang 14 benar serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. tudi Islam Komprehensif 13 Nata, A. (2011). S 14 . Jakarta: Kencana. Jamarudin, A. (2015). Eksistensi Fungsi Akal Manusia Perspektif Al-Qur'an. An-Nur, Vol. 4 No. 1, 77-110. 6
Maka, manusia sesungguhnya harus memperhatikan prinsip hidup seimbang dan pertengahan dengan mempergunakan akalnya untuk berpikir agar memilih jalan hidup yang diridai Allah SWT. Allah SWT. berfirman: "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (Alquran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari sesungguhnya (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan mengingat Allah SWT (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Ankabut [29]: 45) worldview Islam menanamkan rasa tanggung jawab kepada manusia atau adanya kepercayaan ilahi yang dilakukan manusia; sejak dahulu manusia dapat melakukan peradilan dengan kepercayaan yang al-amanah ). sebagai Khalifah Allah SWT. di muka bumi ini ( Kepercayaan yang disebut ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. berikut ini: Hal yang penting lainnya adalah bahwa (al-amanah) khalifatullah fil Ardh "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (Q.S. al-Ahzab [33]: 72) itu sebenarnya sangat zalim kepada diri sendiri dan sangat tidak mengetahui kadar tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk berpikir menggunakan akalnya dengan bimbingan wahyu dari Allah SWT. agar manusia memiliki cara pandang akan dunia yang benar sesuai fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. yang paling sempurna dan mempunyai derajat yang tinggi di sisi-Nya. Firman Allah SWT.: Ayat tersebut menjelaskan bahwa sungguh manusia 7
"...Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Mujadalah [58]: 11). Worldview Islam yang menjadi dasar ini oleh para ulama dan nazhariyatul Islam worldview cendekiawan muslim disebut dengan berbagai istilah. Maulana al-tashawwur (Islamic vision) al-Maududi mengistilahkan al-mabda' al islami (Islamic vision), al-islami (Islamic principle), dengan , Sayyid Quttub menggunakan istilah Samih Athif az-Zein menyebutnya lil wujud (Islamic worldview) sedangkan Syed Naquib al-Attas . menamakannya Meskipun secara istilah terjadi perbedaan penyebutan, tetapi secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para ulama dan cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup ( ) seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. ru'yatul Islam worldview 15 Worldview Islam inilah yang kemudian mendasari perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya di berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya. Artinya, segala perbuatan seorang muslim tersebut bergantung pada kepercayaan agama sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan dalam hidup. Ajaran Islam yang terdapat dalam Alquran maupun sunah ini menempatkan dunia dalam bentuk wujud yang bisa diindra worldview dan tidak dapat diindra yang mampu dicapai oleh keimanan seorang Islam tidak hanya berkisar manusia. Dengan demikian, tentang rasionalisme akal manusia layaknya pandangan ilmiah dan filosofis Barat, tetapi juga tentang hal gaib yang wajib diyakini oleh manusia dengan bimbingan wahyu Tuhannya. Islam memiliki tujuan untuk menjadikan manusia sebagai 15 Rivai, V., & Usman, A. N. (2012). Islamic Economics & Finance, Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 8
individu yang adil, memiliki keluarga yang sehat serta adanya masyarakat yang seimbang. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan dilatih secara spiritual dan sebaliknya. Mereka diminta untuk mengikuti perintah Allah SWT. dalam segala aspek ibadah, perilaku moral dan perkembangan manusia secara keseluruhan. Suatu keharusan untuk memurnikan dan melatih diri sendiri menjadi manusia terbaik yang bisa dilakukan. Manusia harus bisa menahan diri dari tindakan yang merugikannya. Islam sebagai Jalan Hidup Secara etimologi, Islam adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sejahtera, kepatuhan, ketaatan, penyerahan diri, kedamaian dan keselamatan. Patuh dan taat kepada Allah SWT disebut sebagai orang muslim. Dengan demikian, Islam dari segi kebahasan adalah patuh, tunduk, dan taat kepada Allah SWT dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat atas 9
kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura- pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Dengan menyerahkan diri kepada Allah SWT, seorang muslim akan mencapai kebahagiaan. Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 12 sudah menjelaskan bahwa orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT dijanjikan tidak akan diliputi kekhawatiran terhadap hidupnya dan tidak akan diliputi kesedihan. Secara teoretis, Islam adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajarannya yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Agama Islam menyusun konsep- konsep dengan sistemnya yang mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan duniawi tidak merekomendasikan pemisahan antara berbagai sisi atau segi kehidupan umat manusia. Satu sisi kehidupan tidak akan eksis secara lainnya. Islam sebagai agama sempurna tanpa sentuhan sisi mengatur kehidupan manusia secara universal baik hubungan dengan ) maupun dalam hubungan sesama Allah SWT ( manusia itu, Allah SWT. ). Oleh karena mengingatkan manusia agar menganut ajaran Agama Islam secara 17 menyeluruh dan utuh ( 16 berimbang dan secara terintegral. Islam Hablumminallah Hablumminannas ( kafah ). Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah syariah (hukum-hukum Allah SWT), 18 dan akhlak. way of life setiap muslim itu diberikan Allah SWT melalui Alquran sebagaimana firman-Nya dalam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi Petunjuk dan pedoman atau dan Perbankan Syariah 16 Mujib, A. (2017). Ekonomi Islam Global dalam Ranah FIqh. Vol. 2, No. 2, 1-10 Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Junaidi, H. (2017). Prinsip-prinsip Ekonom Islam: Sebuah Kajian Awal. Jurnal Muamalah Vol.3 No.1, 1-14. 17 18 Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Vol.1 No.1, 75-84. 10
surah al-Baqarah (2): 185. "...Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)...." Islamic worldview al-mabda' Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pandangan hidup al-islami. Mabda' Islam ( ) disebut juga dengan istilah adalah akidah yang dari akidah tersebut terpancar sistem, yaitu hukum-hukum syariah yang dapat memecahkan Islam problematika kehidupan. adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah yang mana syariah ini berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia; baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan , dan hubungan manusia dengan Allah SWT seperti ibadah sesamanya seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti akhlak, makanan, dan pakaian. mabda', 19 Sebagai agama dan 20 mahdhah i'tiqādiyyah ) merupakan ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atau iman kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari kiamat serta qada dan qadar, yang baik dan buruknya hanya dari Allah SWT. Sementara itu, iman itu sendiri bermakna pembenaran semata. yang pasti ( ) terhadap perkara yang sesuai dengan realitas berdasarkan dalil-dalil yang kuat, baik dalil aqli Hukum ini mengatur hubungan rohaniah maupun dalil naqli. manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan wazan fa'ilatan aqada-ya'qidu-aqidatan ketakwaan. Akidah ( ) dalam bahasa Arab, berasal dari lafaz ma'qudah Akidah (hukum 21 at-tashdiqul al-jazim 22 aqidah yang berarti . Lafazh tersebut mengikuti (sesuatu yang diikat). amaliyyah Syariah (hukum ' ) adalah komponen ajaran Islam Bunga Rampai Pemikiran Islam 19 Ismail, M. (2002). Press. (7 ed.). (Nurkhalis, Penerj.) Jakarta: Gema Insani Diskursus Islam Politik dan Spiritual 20 Syaltut, M. (1966). Al Islam Aqidatan Wa Syari'atan. t.t.: Dar Al Qalam. 21 Abdurrahman, H. (2010). Iskandar, A. B. (2019). 22 Press. Materi Dasar Islam, Islam Mulai Akar Hingga Daunnya (III ed.). Bogor: Al Azhar Press. (XV ed.). Bogor: Al Azhar 11
hablumminallah yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik berkaitan hablumminannas dengan ibadah ( ) maupun dalam bidang muamalah ( ), yang merupakan katalisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara itu, muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain mencakup ekonomi atau harta perniagaan yang disebut . Hukum ini mengatur hubungan hidup zhahir antara manusia dengan makhluk lain, juga Tuhannya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya. Mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain. muamalah maliyah khuluqiyyah ) adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan pribadi seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidup yang khuluqiyyah . Hukum ini dalam hubungan beragama, disebut bermasyarakat, dan bernegara. Hukum ini merupakan hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk. Akhlak (hukum akhlaqul karimah Gambar 1.1 Rancang Bangun Islam Ada beberapa sumber hukum Islam yang menjadi pedoman setiap muslim, yaitu sebagai berikut: 12
1. Alquran Alquran adalah kitab Suci umat Islam yang diturunkan kepada umat muslim melalui Nabi Muhammad SAW. Alquran dari segi bahasa memiliki arti bacaan atau apa yang tertulis padanya, sesuai dengan yang terdapat dalam surah al-Qiyamah: "Sesungguhnya atas tanggungan kami-lah mengumpulkan (di dalamnya) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya." ushul fiqh Alquran secara terminologi menurut kalangan ulama sebagai berikut: "Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas."23 2. Sunah sunnah ) adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk, arti tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya." Dari segi bahasa sunah ( (H.R Muslim) sunnah Secara terminologi pengertian (sunah) bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu: a. Ilmu hadis, sunah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Ilmu ushul fiqh , sunah, yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi b. Muhammad berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan berkaitan dengan buku. Pengantar Studi al-Quran (At-Tibyan) 23 Ash Shabuny, M. Aly,. (1996). , ter. Moch Chudlori Umar, Moh. Matsna, cet. IV Bandung : Al-Ma'arif. 13
taklifi, c. 3. yang berarti Ilmu fikih, sunah, yaitu salah satu hukum sesuatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Ijmak Definisi ijmak menurut bahasa adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Dikatakan telah berijmak pada suatu kaum apabila mereka telah bersepakat pada sesuatu hal. Terdapat beberapa perbedaan Tahrir, pendapat para ulama dalam mendefinisikan ijmak. Menurut kitab Al-Kamal bin Hamam berpendapat bahwa ijmak adalah kesepakatan mujtahid suatu masa dari ijmak Nabi Muhammad SAW Fushuhul Bada'i terhadap masalah . Sementara itu, pendapat dari pengarang berpendapat bahwa ijmak adalah kesepakatan kitab syara' dari semua mujtahid dari ijmak umat Rasullullah SAW dalam suatu masa setelah Rasul wafat terhadap hukum 4. Qiyas Qiyas syara' . menurut bahasa bermakna pengukuran atau penyamaan antara satu hal dengan hal yang lain yang sejenis. Terdapat perbedaan definisi antara ulama fikih tergantung pada bagaimana cara pandang dalam istinbat hukum. Terdapat mereka terhadap kedudukan dua golongan di antaranya, golongan pertama yang mengatakan qiyas bahwa adalah ciptaan manusia karena merupakan pandangan mujtahid, sedangkan golongan yang kedua menyatakan bahwa merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri yang dibuat sebagai alat untuk mengetahui hukum atas suatu hal. Pada pandangan tersebut masing-masing ulama memberikan definisi sebagai berikut: qiyas qiyas syar'i qiyas ashl qiyas furu illat a. Shadr Asy-Syari'at menyatakan bahwa kepada hukum yang terdapat pada tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. qiyas adalah pemindahan yang ' atas dasar illat b. Al-Human menyatakan adalah persamaan hukum suatu hukumnya kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. 14
Paradigma Ekonomi Islam Paradigma ekonomi Islam dalam tulisan ini terdiri dari gabungan istilah paradigma dengan frase ekonomi Islam. Paradigma disebutkan dalam Alquran dengan sebutan yang berasal dari akar dan disebutkan dalam Alquran seperti dalam kata shawwara Surah Ali 'Imran [3]: 6, al-A'raf [7]: 11, Ghafir [40]: 64, al-Hasyr [59]: 24, at-Taghabun [64]: 3 dan al-Infithar [82]: 3. Kata sebenarnya memiliki tiga arti utama. Pertama, berikan tanggapan atas penampilan sesuatu yang dijelaskan. Kedua, menjelaskan Tashawwur shawwara 24 25 24 Madkur, 'Ali Ahmad. (1990). Manhaj al-Tarbiyyah fi al-Tasawwur al-Islamiy. Beirut, Lubnan: Dar isan al-Lisan Tahdhib Lisan al-'Arab li al- 'Allamat Abi al-Fadl Jamal al-Din al-Nahdah al-'Arabiyyah. Muhammad bin Mukram IbnManzur 25 Mihna, 'Abda' 'Ali. (1993). L , Jld. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 15
26 gambaran tashawwur munculnya sesuatu dalam pikiran. Ketiga, menghasilkan istilah secara etimologis berarti tanggapan, uraian, sikap mental sebenarnya dari sesuatu. 27 Dengan demikian atau cara memandang segala sesuatu. tashawwur Di dalam pemikiran Islam, ada berbagai macam istilah yang altashawwur 28 (prinsip- ru'yat al-Islam li al-Islamiy digunakan untuk paradigma, di antaranya adalah istilah nazhariyyah al-Islam al-tawhidiy prinsip Islam) al-wujud al-mabda 'al-Islamiy (pandangan dunia Islam), 30 29 , (visi Islam), 31 32 (pandangan hidup monoteistik), dan nazrah al-Islam li al-kawn (pandangan Islam tentang keberadaan). Kadang juga (pandangan Islam tentang alam disebut semesta). Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT. dan 33 Ekonomi Islam sebagai ilmu masyarakat secara keseluruhan. sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai al-falah. 34 Menurut Masudul Alam Choudhury, ekonomi Islam adalah studi sejarah, empiris dan teoritis yang akan dianalisis kebutuhan manusia dan masyarakat dalam bimbingan sistem nilai-nilai Islam. Dengan demikian, di sini jelas bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan akuisisi, konsumsi atau Al-Mu'jam al-'Arabi al-Asasi. Jld. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-'Ilm li al-Malayin. Al-Ra'id Mu'jam Lughawiy 'Asriy, 26 Mas'ud, Jubran. (1990). 27 Al-Qasimiy, Ahmad Mokhtar bin 'Umar Muhyi al-Din Sobir bin 'Ali. (1989). Khasa'is al-Tasawwur al-Islamiy wa Muqawwimatih. Tunisia: Larousse. 28 Qutb, Sayyid. (1965). 29 Al-Zayn, Samih 'Atif. (1982). 30 Al-Mawdudiy, Abu al-A'la. (1985). Al-Islam wa Idiyulujiyyah al-Insan Beirut, Lubnan: Dar al-Syuruq. . Beirut, Lubnan: Dar al-Kitab al-Lubnaniy. . Jeddah: Al-Dar al Sa'udiyyah li Nazariyyah al-Islam al-Siyasiyyah Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. al-Nasyr wa al-Tawzi'. 31 Al-Faruqiy, Isma'il Raji. (1995). Islam dan Secularism Herndon, Virginia, U.S.A.: International Institute of Islamic Thought. 32 Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (1993). of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). . Kuala Lumpur: International Institute An Introduction to Islamic Economics 33 Muhammad Akram Khan. (1994). Ekonomi Islam , Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thoughts and Institute of Policies Studies. 34 Muhammad Abdul Mannan. (1985). Kuala Lumpur: A.S. Noordeen. : Teori dan Praktis, Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. 16
pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dalam akuisisi dan penggunaan sumber daya yang disebut syariah. Sebagai khalifah Allah SWT. di muka bumi, manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, melainkan berfungsi sebagai jalan untuk bekal menuju untuk akhirat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari semua aktivitas manusia adalah untuk mencapai rida Allah SWT., artinya, manusia akan mencapai al-falah di dunia ini dan di akhirat. 35 Ketika istilah paradigma digabungkan dengan ungkapan ekonomi Islam ini, kemudian definisi paradigma ekonomi Islam terbentuk. Karena itu, paradigma ekonomi Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan atau kegiatan manajemen sumber. Ini untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat dan negara secara spiritual dan fisik untuk mendapatkan rida Allah SWT. Terdapat berbagai aliran dalam proses pembentukan pola pemikiran ekonomi Islam, tren pemikiran ini dapat dikelompokkan menjadi dua pola pikir. , aliran pemikiran yang akomodatif- modifikasi dengan sifat eklektisme-metodologis yang dipelopori oleh ahli-ahli ekonom Islam seperti Muhammad Abdul Mannan dan yaitu Muhammad Nejatullah Siddiqi. Aliran pemikiran yang aliran ekonomi Islam yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu harus lahir dari Islam itu sendiri, tanpa dicampur-adukkan dengan sistem ekonomi pada umumnya. Di antara pendukung tren ekonomi Islam total ini adalah Abdul Hamid Abusulayman (1973), Seyyed Vali Reza Nasr (1986), Ziaudin Sardar (1999 & 2011), dan Muhammad Syukri Salleh (2009, 2011 & 2013). Pertama kedua, tashawwur Pemikiran Muhammad Abdul Mannan menggunakan pendekatan eklektik dengan mengadopsi pemikiran ekonomi Barat, sedangkan Muhammad Nejatullah Siddiqi menggabungkan pendekatan ekonomi dengan fikih. Ini mengarah pada pendekatan yang neo-klasik 36 Contributions to Islamic Economic 35 Masudul Alam Choudhury. (1986). Theory: A Study in Sosial Economics. Hong Kong: The MacMillan Press Ltd. 36 Neo-Klasik adalah aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Tiga penggagas utama aliran ini adalah Leon Walras, Carl Menger dan William Stanley Jevons. 17
disebut "neo-klasik yang berbasis fikih" (fikih berbasis neo-klasik) yang merupakan aliran ekonomi Islam arus utama yang dominan. Karena aliran pemikiran seperti itu terbuka untuk menerima ekonomi neo-klasik dan memungkinkan ekonomi meningkat untuk menjadikannya islami, karena itu disebut pendekatan modifikasi akomodatif. Istilah dari metodologi, di sisi lain, pemikiran seperti itu memungkinkan untuk pemilihan selektif apa pun yang dianggap terintegrasi ke dalam ekonomi Islam. Oleh itulah mengapa disebut eklektik-metodologis. Pendekatan akomodatif yang dimodifikasi mengacu pada pendekatan yang bersedia menerima dan meningkatkan pemikiran Islam. ekonomi non-muslim untuk menjadikannya ekonomi fleksibel, memilih Eklektik-metodologis mengacu pendekatan sumber daya dan apapun yang terasa nyaman berbagai Islam. menggunakannya secara kolektif dalam perekonomian Pendekatan akomodatif-modifikasi yang bersifat eklektisisme metodologis ini memberikan argumen bahwa kontribusi dari sumber disiplin ilmu lain seperti teori neo-klasik harus diterima. Menganggap, norma perilaku, dan tujuannya dapat diubah menjadi islami 37 . Untuk memungkinkan aliran pemikiran ekonomi Islam modifikasi para akomodatif pendukungnya mencoba mengemukakan berbagai argumentasi logis. Di antaranya oleh Mohammad Umer Chapra dan Abdel Rahman Yousri Ahmed. Ilmu ekonomi Islam dapat menerapkan teori-teori ekonomi tidak bertentangan dengan ini konvensional strukturnya logika pandangan Islam. Selain itu, ilmu ekonomi Islam sebagai kombinasi unik antara prinsip syariah dan ekonomi konvensional. Selama konsep dan prinsip ekonomi konvensional tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dapat diadaptasi dalam ilmu ekonomi Islam. dengan eklektik-metodologis sifat ini, jika teori-teori logis yang dikemukakan oleh Mohammad Umer Chapra (2001) dan Abdel Rahman Yousri Ahmed ilmu ekonomi umum dapat diterapkan dalam (2002), teori Six Challenges for Future Research in Islamic Economics Berdasarkan argumentasi 37 Muhammad Syukri Salleh (2013). . Siri Kertas ISDEV, No. 45. Pulau Pinang: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia. 18
memecahkan masalah yang dihadapi komunitas muslim dalam kaitannya dengan pengadaan, konsumsi atau pengelolaan sumber daya, selama teorinya tidak bertentangan dengan keyakinan Islam dan syariah. Untuk memperkuat pandangan ini, ada sebagian yang berpendapat bahwa ada beberapa aktifitas ekonomi umum yang belum diadopsi dalam Islam. Mereka jelas menyamakan proses ini dengan teori ekonomi umum yang diterapkan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan Islam. naqli al-wahy al-matlu 'aqli naqli Paradigma Ekonomi Islam lahir dan dibentuk dari dua sumber al-sunnah adalah al-wahy ghayr al-matlu utama, yaitu Alquran atau atau dikenal sebagai tidak dapat diperdebatkan). Sementara itu, sumbernya yang telah disepakati adalah dikenal sebagai melalui kesungguhan pikiran). (wahyu) dan (ijtihad). Sumber (wahyu yang dibaca) dan aqli al-adillah al-qat'iyyah (wahyu yang tidak dibaca). Keduanya juga (bukti bahwa kebenarannya al-qiyas. , terutama Keduanya juga (pandangan diperoleh al-ijma' al-adillah al-ijtihadiyyah dan Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada paradigma Islam. Oleh karena itu, unsur dasar paradigma ilmu ekonomi Islam sama dengan Islam, yaitu Allah SWT. sebagai elemen-elemen asas dalam pencipta, manusia sebagai makhluk dan sumber daya alam juga al-tawhid sebagai makhluk. Konstruksi ini menghasilkan enam corak atau pola (keesaan paradigma ekonomi Islam. Pertama, berdasarkan Allah SWT.). Kedua, menggunakan kaidah (berbakti / mawarid al-tabi'i beribadah kepada Allah SWT.). Ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sekaligus pelaku ekonomi Islam. Keempat, (sumber daya alam) sebagai alat atau wasilah pembangunan ekonomi. Kelima, (keseimbangan) antara dunia dan akhirat; dan Keenam, mencapai tashawwur al-'ubudiyyah al-tawaazun mardat Allah SWT (rida Allah SWT.). Keenam pola paradigma ekonomi Islam ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut: "al-Tawhid" 1. Berdasarkan (keesaan Allah SWT.) Islam yang Tauhid merupakan konsep ketuhanan dalam tentang merupakan asas keimanan dan keyakinan manusia : yaitu kewujudan dan keesaan Allah SWT.. menauhidkan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tauhid Uluhiyah 19
hamba, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT, yang mencakup berbagai macam ibadah seperti tawakal, nazar, takut, pengharapan, dll. : yaitu menauhidkan Allah SWT dalam perbuatan-NYA seperti menciptakan, menguasai, memberikan rezeki, mengurusi makhluk, dll, yang semuanya hanya Allah SWT semata yang mampu. Sementara itu, : yaitu mengimani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Alquran dan hadis mengenai nama dan sifat Allah SWT, tanpa mengubah makna, mengingkari, mendeskripsikan bentuk/cara dan memisalkan. Tauhid Rububiyah Tauhid Asma Wa Sifat Tauhid merupakan asas yang harus ada dalam segala usaha yang bersangkutan dengan kehidupan manusia pada umumnya dan ekonomi Islam khususnya, maka aspek-aspek lain seperti fikih (hukum amal) dan akhlak (budi pekerti dan tasawuf) akan bernaung di bawahnya. Penempatan tauhid sebagai asas dalam ekonomi Islam ini berdasarkan ayat dalam Alquran di antaranya: Surah al-An'am [6] : 101-102. Bukan sekadar itu, bahkan para Nabi dan Rasul pun diutus dengan membawa risalah tauhid (al-Nahl [16]: 36; al-Anbiya' [21]: 25; al-Mu'minun [23]: 32). Misalnya, Nabi Nuh a.s. (al-A'raf [7]: 59; al-Mu'minun [23]: 23), Nabi Hud a.s. (al-A'raf [7]: 65; Hud [11]: 25- 26 & 50; al-Ahqaf [46]: 21), Nabi Salih a.s. (al-A'raf, [7]: 73; al-Naml [27]: 45; Hud [11]: 61), Nabi Syu'ayb a.s. (al-A'raf [7]: 85; Hud [11]: 84; al-'Ankabut [29]: 36), Nabi 'Isa a.s. (al-Maidah [5]: 72), Nabi Ya'qub a.s. (al-Baqarah [2]: 133), Nabi Ibrahim a.s. (al-'Ankabut [29]: 16; al-Mumtahanah [60]: 4) dan Nabi Muhammad SAW (al-An'am [6]: 56; Ghafir [40]: 66; al-Kahfi [18]:110). Tujuan ditempatkannya tauhid sebagai asas ekonomi Islam adalah agar segala kegiatan ekonomi yang diusahakan berada dalam lingkup kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT., tidak terlepas dari tujuan beribadah kepada Allah SWT., sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah SWT.. al-'Ubudiyyah 2. Memiliki kaidah Allah SWT.) Ibadah merupakan setiap perbuatan yang disyariatkan Allah SWT. dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. yang diridai Allah SWT.. Ia meliputi segala perintah dan larangan serta hal yang dihalalkan maupun diharamkan. Ibadah memiliki cakupan yang luas tidak hanya terhadap perbuatan ibadah dan ritual agama, tetapi juga meliputi setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam melaksanakan ekonomi Islam. Pelaksanaan ekonomi Islam 20 (berbakti / beribadah kepada
tidak akan menjadi ibadah apabila tidak mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Di dalam implementasinya, usaha pembangunan ekonomi Islam harus dilakukan; pertama, dengan niat ikhlas kepada Allah SWT. agar mendapat keridaannya, kedua, setiap usaha yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam, ketiga, dalam pelaksanaannya pun harus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan akhlak Islam seperti amanah, adil, bertanggung jawab. Keempat, hasilnya juga tidak bertentangan dengan syariat. Kelima, segala usaha dan tugas yang dilakukan itu tidak melalaikan mereka dari menunaikan ibadah. Semua syarat yang ditetapkan ini adalah baik dari segi memenuhi tuntutan akidah, fikih maupun akhlak. 3. Manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam Manusia adalah makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah SWT. dengan sempurna dilengkapi akal serta memiliki kedudukan tertinggi di antara makhluk ciptaan Allah SWT. lainnya. Manusia memiliki unsur fisik, roh, akal, nafsu. Manusia diciptakan sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba, manusia diwajibkan menyembah Allah SWT., sebagai khalifah, manusia bertugas sebagai makhluk yang bisa membangun, memakmurkan dan menjaga serta memanfaatkan sumber alam yang disediakan oleh Allah SWT.. Kedua fungsi inilah yang merupakan hakikat manusia yang berfungsi sebagai pelaku ekonomi Islam. Mawarid al-thabi'i 4. (sumber daya alam) sebagai alat pembangunan ekonomi Sumber alam yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah SWT SWT. dan dalam hal ini Allah SWT. menyerahkan amanah dan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan memanfaatkan sumber alam ditugaskan memakmurkan muka bumi. Setiap sumber alam yang diciptakan merupakan alat pembangunan ekonomi untuk memenuhi keperluan hidup manusia seperti makanan, pakaian, perhiasan, peralatan, tempat tinggal, perhubungan, pengangkutan dan sebagainya. Bagi memenuhi keperluan manusia ini, Allah SWT. telah menjadikan segala yang ada dalam alam ini supaya tunduk kepada manusia karena manusia adalah khalifah yang 21
(Luqman [31]: 20; al-Jasiyah [45]: 12). Di dalam perkataan lain, segala sumber alam yang ada di alam ini mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari manusia agar memudahkan mereka untuk memanfaatkannya. Al-Tawazun 5. (keseimbangan) antara dunia dan akhirat Pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Dalam hal ini manusia dituntut menyeimbangkan antara amalan untuk kebahagiaan di dunia (aspek jasmani) dan amalan untuk kebahagiaan di akhirat (aspek rohani). Kehidupan dunia ini perlu dijadikan medan utama untuk mendapatkan sebanyak mungkin bekal menuju akhirat. 6. Menggapai rida Allah SWT. Keridaan Allah SWT merupakan tujuan akhir dari ekonomi Islam. Rida Allah SWT merupakan nikmat Allah SWT. yang paling besar dan paling utama. Tidak ada harapan yang lebih tinggi dan tidak ada nikmat yang lebih besar selain dari keridaan Allah SWT.. Sesuatu pembangunan ekonomi itu menjadi pembangunan ekonomi Islam apabila ia meletakkan keridaan Allah SWT. sebagai tujuan akhirnya. Untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. ini paling tidak manusia perlu memenuhi tiga syarat utama: Pertama, pembangunan ekonomi yang diusahakan harus ikhlas semata-mata karena Allah SWT. dengan selalu mentauhidkan-Nya. Kedua, mematuhi segala syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.. Ketiga, senantiasa melakukan amalan kebaikan dalam berhubungan dengan Allah SWT. dan berhubungan dengan sesama manusia. Secara lebih terperinci lagi, keridaan Allah SWT. ini akan tercapai setelah semua elemen pola paradigma ekonomi Islam yang dijelaskan sebelum ini diyakini dan dihayati sepenuhnya. Ekonomi Islam merupakan paradigma ekonomi yang diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat melalui berbagai tangan-tangan pembuktian empiris yang diciptakan, melalui akademisi, banker, ekonom, praktisi, dan para profesional lainnya yang tentu saja dikawal oleh para ulama dan fukaha yang memahami ilmu agama dan muamalah. Materi yang telah dikaji dalam ekonomi Islam ini sudah mencapai pencarian format baru dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, pembentukan berbagai infrastruktur dalam lembaga 22
keuangan Islam seperti perbankan Islam dan lembaga dan jasa keuangan Islam itu, metode perhitungan dan pengumpulan zakat yang tepat untuk setiap kategori pembayar zakat yang berbeda, berbagai metode jual beli dan semua ini lebih dari sekadar metodologi dan paradigmanya. lainnya. Selain Persoalan ekonomi mendasar yang dihadapi umat manusia adalah adanya pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai, dan ini menempati posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada aspek materialisme akan mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik, dan materialistik. Dampak yang ditimbulkan dari cara pandang ini adalah terjadinya bencana dan malapetaka dalam kehidupan sosial. Karena terjadinya eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antara golongan dalam masyarakat dan antara negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit ) seperti timbulnya anarkisme, penyalahgunaan sosial ( wewenang dan sebagainya. Fenomena sosial ini muncul karena perilaku manusia didasarkan pada paradigma ilmu ekonomi yang cenderung berbicara dalam tataran ekonomi positif yang menekankan pada aspek efisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi dan juga diorientasikan pada aspek-aspek material seperti maksimisasi keuntungan dan kepuasan. social disease 38 Di dalam aspek positif, pentingnya peranan mekanisme pasar dalam pengalokasian sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah penggunaan sumber daya ekonomi yang dianugerahkan oleh Allah SWT harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan seadil mungkin bagi kemaslahatan umat manusia. Karena bumi dan isinya diciptakan oleh Allah SWT. untuk kepentingan hidup manusia sehingga dapat membangun kehidupan yang penuh berkah sebagai manifestasi ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT.. Sementara itu, dalam aspek normatif, Islam memiliki pandangan yang khas, karena aktivitas ekonomi bagi seorang muslim merupakan Islamic Economics 38 Veitzhal Rivai (2009). : Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Namun SOLUSI. Jakarta: Bumi Aksara. 23
bagian dari keseluruhan kehidupan yang tidak boleh terlepas dari kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah SWT.. Islam tidak memperbolehkan bekerjanya sistem ekonomi yang didorong dan dimotivasi secara materialistis yang berdampak pada hilangnya nilai- nilai kemanusiaan. Di dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya sekadar untuk memenuhi naluri dan hasrat kebutuhan material, tetapi maqashid mengutamakan pendekatan maqashid syariah atau menjaga syariah kemaslahatan dalam setiap masalah. Pembahasan tentang sebagai tujuan ekonomi Islam akan dijabarkan lebih lanjut di bab selanjutnya (Bab 8). Pendekatan Islam terhadap Masalah Ekonomi Pemikiran manusia selalu menitikberatkan pada masalah- masalah ekonomi seperti kemiskinan, uang, barter, fluktuasi harga, pajak dan aturan campur tangan. Permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di masa sekarang. Namun, jauh sebelum saat ini. Permasalahan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi Islam adalah kesenjangan antara perilaku ideal dengan perilaku riil. Kesenjangan inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa teori-teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan pada tataran yang empiris oleh para ekonom aliran positivisme. Berikut dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Pendekatan Induktif Pendekatan induktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam Di dalam Islam, istilah induktif bagian-bagiannya yang umum. '. Umumnya, induktif bersumber disebut juga dengan istilah Pendekatan kepada pengalaman dan lebih berbentuk eksploratif. istiqra 39 40 Human Falah, Ekonomi Syariah Terkini Perspektif, Metodologi dan Praktik. 39 Rozalinda. (2015). Epistimologi Ekonomi Islam dan Pengembangan pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. 40 Bahari, Z. (2014). 2. Konferensi Internasional 24
induktif diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya. Sebelum membahas lebih lanjut, supaya mempermudah pembelajaran, berikut merupakan skema penarikan pendekatan induktif. 41 Gambar Metode Menarik Hukum Syar'i Gambar menarik hukum syar'i menjelaskan tentang proses atau asal muasal penarikan atau pembentukan hukum syar'i. Pada era modern saat ini, banyak problems (masalah) yang baru (kontemporer) yang berbeda dari masalah- masalah sebelumnya namun penyelesaian masalahnya sama seperti yang pernah terjadi di zaman awal kejayaan Islam. Oleh karena itu, untuk menarik suatu hukum syara' terhadap masalah kontemporer harus memperhatikan dua hal: yang pertama adalah memahami fakta yang sebenarnya dan yang kedua memahami nash (sumber hukum) mengenai problem tersebut. Syar'i Gambar 1.2 Metode Menarik Hukum Dari skema di atas, menunjukkan bahwa untuk dapat menarik hukum syara' dengan pendekatan induktif ini harus melalui tiga tahapan, yaitu: 1. Memahami Fakta (fahmul waqi') Untuk dapat mengetahui proses pemahaman fakta dari suatu permasalahan, maka perhatikanlah bagan berikut. Ekonomi Islam Madzhab Hamfara . Pembangunan Islami, (hal. 74). Jember. 41 Condro, D. (2014). Irtikaz. 25
Gambar Skema Tahapan untuk Memahami Fakta Dari penjelasan gambar di atas, manusia mampu memahami fakta yang ada apabila mereka mampu menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan bersumber dari akal fikiran mereka. Setelah itu, manusia mampu untuk memahami fakta dan melakukan penelitian dan pengamatan sehingga akhirnya menemukan akar permasalahan yang sesungguhnya. Gambar 1.3 Skema Tahapan Untuk Memahami Fakta Setelah memahami bagan tersebut, selanjutnya, yaitu berusaha mencari nas-nas yang berkaitan dengan fakta yang ada. Contoh memahami fakta: Pandemi Corona Virus Disease atau sering disebut sebagai pandemi Covid-19 yang melanda pada akhir tahun 2019 dan mendunia pada tahun 2020 termasuk Indonesia memiliki dampak yang begitu serius pada ekonomi dan keuangan di Indonesia. Permintaan terhadap produk-produk bisnis syariah dan halal menurun, proses produksi rantai pasokan terhambat, terjadinya capaital outflow dan peningkatan risiko lembaga keuangan syariah baik itu risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar dan lain sebagainya. 26
2. Memahami nas (fahmun nushush) Proses memahami nas-nas yang berkaitan dengan akar permasalahan pun tidak bisa secara sembarangan. Ada beberapa langkah yang harus dilewati agar sampai pada inti dalam memahami nas ini. Perhatikan bagan berikut. Gambar Skema Tahapan Memahami Nash Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pembeda dari skema-skema sebelumnya, pada t ahap m emahami fakta ini terdapat p roses verifikasi t erlebih dahulu. Proses verifikasi adalah p roses mengonfirmasikan a pakah obyek y ang dibahas memiliki k esamaan dengan obyek yang dibahas pada fakta permasalahan yang telah ditetapkan atau tidak Gambar 1.4 Skema Tahapan Memahami Nas Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pembeda dari skema-skema sebelumnya, pada tahap memahami fakta ini terdapat proses verifikasi terlebih dahulu. Proses verifikasi adalah proses mengonfirmasikan apakah objek yang dibahas memiliki kesamaan dengan objek yang dibahas pada fakta permasalahan yang telah ditetapkan atau tidak. 27
Contoh menentukan akar permasalahan: Permasalahan ini berbeda dengan saat krisis yang sebelumnya terjadi, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap fenomena ini. Berbeda dengan krisis keuangan global tahun 2008, pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang sistem ekonomi keuangan saja, tetapi juga menyerang sistem kesehatan publik. Perbankan sangat terdampak karena Covid-19 menyerang seluruh lini produk perbankan konsumsi hingga pembiayaan perdagangan derivatif. dari standar Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian- bagiannya yang khusus. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung ushul fiqh dalam dari nas-nas Alquran dan sunah. Di dalam Islam dikenal yang dapat dikatakan mirip dengan metode deduktif ini, dihasilkan dari logika deduktif analogis atau dalam arti lain, (perbandingan). Ulama yang banyak melakukan metode ini adalah Imam Syafi'i. qiyas qiyas Di dalam melakukan penelitian, diperlukan metodologi yang dapat membina teori dan menguji hipotesis di lapangan. Dari bagian metodologi penelitian itu terdiri dari komponen falsafah dan operasionalnya. Komponen tasawuf, epistemologi, ontologi, dan aksiologi. falsafah di antaranya telah disinggung sebelumnya, bahwa pendekatan deduktif dalam Islam identik dengan cara untuk menghasilkan hukum syariat. Hukum syariat diartikan sebagai seruan dari Pembuat Hukum yang mengikat perbuatan hamba. Dari definisi tersebut, salah satu syarat bahwa nas Alquran dan sunah dapat menjadi hukum syariat yakni harus mengandung seruan/tuntutan. Adapun skema penarikan hukum syariat dengan pendekatan deduktif Sebagaimana yang 28
adalah sebagai berikut: Dari gambar 6 dapat diambil contoh perintah Allah SWT untuk memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Perintah ini terdapat dalam Alquran surah at-Taubah [9] : 29. "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak (pula) kepada hari Kemudian..." qaatiluu Ayat di atas secara eksplisit diawali dengan sebuah perintah. ghairu jazm " yang artinya "perangilah". Namun, ? jazm Terbukti dari kata " apakah perintah tersebut termasuk ke dalam Untuk menjawabnya, maka kita perlu menemukan qarinah atau /tanda. Setelah ditelusuri, ternyata ayat tersebut mempunyai qarinah dalam Alquran surah at-Taubah [9] : 39 "Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah SWT menyiksa kamu dengan siksa yang pedih...." Dengan memahami tanda-tanda tersebut, maka dapat ditarik jazm kesimpulan bahwa sifat dari perintah Allah SWT dalam Alquran surah at-Taubah [9] ayat 29 adalah yang hukumnya adalah wajib. Sebagaimana kita ketahui, makna wajib, yaitu ketika dilakukan maka akan mendapat pahala sedangkan ketika tidak dilakukan maka akan mendapat siksa. Penarikan Hukum (Istinbathul Ahkam) syara Pada tahap ini, kita akan mengalami proses penarikan hukum yang hendak status perbuatan manusia ' dihukuminya. Lalu, bagaimana proses dalam penarikan hukum ini? Proses yang dilakukan adalah sama dengan proses penarikan hukum syariat dengan pendekatan deduktif. Hal tersebut dikarenakan ketika hendak menarik hukum suatu perbuatan maka paling tidak akan melewati beberapa langkah sebagai berikut: terhadap 29
Syar'i Gambar 1.5 Skema Penarikan Hukum dengan Metode Deduktif 30
khithob a. Menentukan jenis qarinah perintah atau larangan. atau seruan. Apakah mengandung jazm ghairu jazm b. Mencari c. Menentukan status hukum syariatnya. Apakah wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram. Muamalah Diatur dalam Syariah /tanda. Apakah bersifat atau Hidup merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT., yang segala sesuatunya harus kembali kepada Allah SWT, termasuk di dalamnya aspek muamalah (Q.S. al-An'am [6]: 162): "Katakanlah (Muhammad): Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam." Di dalam merealisasikan hal tersebut, perlu ada panduan dan rambu-rambu yang menjauhkan manusia dari hal-hal yang merugikan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Rambu-rambu dalam ibadah adalah fikih ibadah dan rambu-rambu dalam muamalah adalah fikih muamalah. 42 Muncul kesadaran umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh (kafah). Kesadaran itu muncul bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, bukan hanya menyentuh aspek spiritual-ritual saja, melainkan menyentuh 43 pula Aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah SWT) adalah melakukan aktivitas ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Alquran dan hadis. Persoalan muamalah ini tidak akan terlepas dari pembahasan syariat untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia dalam mencari sumber penghidupan, selain diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi kehidupannya di dunia yang merupakan bagian dari amal ibadah 44 sebagai bekal kehidupan akhirat. aspek kehidupan secara luas, termasuk ekonomi. 42 Maulan, R. (2015). Fiqh Muamalah dalam Islam. Diambil kembali dari Takaful Umum: co.id/literasi.html 43 Sari, N., & Hasnita, N. (2015). Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah Banda Aceh: Pena. 44 Rahmawati. (2011). . Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, 19-34. 31
Muamalah berhubungan dengan perbuatan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya kepada Allah SWT semata, melainkan juga kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. lughowi a'mila-ya'malu mu'aamalah muamalah aamala-yu'aamilu- (bahasa) berasal dari kata Kata muamalah secara al-muf'alah kemudian berubah menjadi ' (saling berbuat) dan dalam secara terminologi memiliki beberapa pengertian, yaitu: bentuk jamak dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Beberapa pengertian dari di antaranya: semakna dengan mu'aamalat. Mua'malah muamalah 45 1. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha jasmaniah dengan cara mendapatkan alat-alat kebutuhan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. 2. Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain, atau individu dengan negara Islam, dan atau negara Islam dengan negara lain. 3. Muamalah adalah peraturan-peraturan yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. masdar amala Sementara itu, menurut etimologi kata muamalah adalah bentuk yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Pengertian fikih muamalah menurut terminologi dalam arti luas, fikih muamalah adalah dibagi menjadi dua. aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur Kedua kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. dalam arti sempit, fikih muamalah lebih menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda. dari kata Pertama Fiqh Ibadah dan Mu'amalah 45 Rohmansyah. (2017). . Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M). 32
Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antara badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Muamalah didefinisikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan (horizontal) seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dll. 46 47 Ruang lingkup fikih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, 48 Ada dua hal yang menjadi ruang sunah, haram, makruh dan mubah. , bagaimana transaksi itu dilakukan. lingkup dari muamalah. Hal ini menyangkut dengan etika ( ) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada Kedua kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. madiyah , apa pun bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi ( ) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. Pertama adabiyah Pembagian fikih muamalah yang dikemukakan ulama fikih sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang mereka mengonsepsikan dalam pengertian luas dan/atau dalam arti sempit. Ibn Abidin, salah seorang yang mendefinisikan fikih muamalah dalam arti luas, Amanat Munakahat membagi menjadi lima, yaitu (Hukum Kebendaan), Tirkah Aryah Muwadhah Maliyah Muhasanat (Hukum Perkawinan), (Pinjaman), (Hukum Acara), dan (Harta Peninggalan). Selain itu, hukum Pertama, muamalah dalam ilmu keIslaman terbagi kepada lima bagian. ), yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia mengenai harta , hukum benda dan segala hak milik yang berupa materi. muamalat hukum perdata ( Kedua 46 Nurfaizal. (2013). Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia. Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Islam Vol.VIII No.1, 192-205. 47 Sari, N., & Hasnita, N. (2015). Jurnal Perbankann Syariah Ad-Deenar Banda Aceh: Pena. 48 Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam. Vol.2 No.1, 25-48. 33
munākahāt ), yaitu peraturan yang mengatur hubungan perkawinan ( sesama manusia yang berhubungan dengan keperluan biologi, sebagai ), yaitu hukum yang suami-istri. Keempat berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian. Kelima ), yaitu hukum yang berhubungan siyāsah dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia. , hukum politik ), yaitu hukum yang berhubungan dengan kenegaraan dan ( pengaturannya. Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah, Ketiga al-mīrāts , hukum waris ( (jināyah , hukum pidana Sementara itu, Al-Fikri dalam kitab Al-Muamalah Al-Madiyah 49 membagi fikih muamalah menjadi dua. 1. adalah muamalah yang mengkaji dari segi objeknya, yaitu benda, seperti jual beli yang tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi untuk memperoleh syara rida Allah SWT. Konsekuensinya harus mengikuti tata cara jual beli Al-Muamalah Al-Adabiyah yang telah ditetapkan '. adalah muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indra manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan 2. kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam, dan lain-lain. Muamalah al-maadhiyah atau Muamalah almaaliyah menjadi pijakan dalam ekonomi Islam, karena berkaitan dengan perolehan harta, pengelolaan harta, dan pemanfaatan harta. Terlepas dari berbagai bentuk muamalah, hakikatnya muamalah adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna dan berkaitan dengan syariah dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.. ' yang berarti jalan, cara, dan Syariah berasal dari bahasa Arab aturan. Sementara itu, secara terminologi, syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT. kepada hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. syara Pertama Sumber hukum syariat Islam ialah hukum syara' yang diambil dari , kitab suci umat Islam, yaitu Alquran, empat sumber utama. sebagai sumber segala sumber hukum. , hadis yang merupakan sekumpulan keterangan yang berasal dari Rasulullah SAW. baik ) serta berupa tindakan, ucapan, sikap ( Kedua qawlun, fi'liyyun, taqrīriyyun Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah 49 Fikri, Aly. Vol. 1-3 Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946. 34
Ketiga perilaku beliau dalam kehidupannya yang sangat terjaga dengan baik. ' berarti pandangan para mujtahid atau kesepakatan pendapat dari para ahli qiyas terhadap permasalahan atau pertanyaan yang hukum atau dihadapi oleh masyarakat pada masa tertentu. analogi merupakan proses yang diambil oleh para mujtahid berhubungan dengan permasalahan yang meragukan dengan cara membandingkan permasalahan tersebut dengan kasus-kasus yang hampir serupa dan sudah ditetapkan dengan jelas dalam Alquran maupun hadis. Ijma , hukum syariah ialah ijmak para ulama. Keempat, Islam dīn Dari sumber hukum di atas, kita wajib melaksanakan yang ajarannya karena syariah memiliki hubungan dengan kata berarti patuh, taat, atau mengikuti. Syariat adalah hukum ilahi, yaitu ketentuan-ketentuan Allah SWT. yang wajib ditaati baik oleh individu Islam maupun masyarakat. Kewajiban mengamalkan syariat merupakan kewajiban yang tidak dapat dielakkan, dan merupakan atas penguasa (Allah SWT.). keharusan Prinsip Dasar dari Muamalah syar'iyyah Klasifikasi prinsip muamalah terbagi menjadi dua, prinsip umum 50 dan prinsip khusus. Adapun prinsip umumnya, ialah: "Pada dasarnya muamalah itu boleh, atau kaidah lain, pada dasarnya muamalah itu halal hingga ada dalil yang tegak untuk 1. Muamalah pada dasarnya boleh (mubah). melarangnya." 2. Muamalah yang dilakukan untuk mewujudkan kemasalahatan. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang mengandung maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (tayib) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat. J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 50 Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah. ), 14- 28. 35
Sebagaimana Djuwain mengatakan dengan mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah yang mengatakan: kemaslahatan, menyempurnakan, mengeliminasi, mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, memberikan nilai maslahat yang maksimal di antara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil." "Syariah diturunkan untuk mewujudkan ushul al-fiqh Kaidah "Pada dasarnya setiap muamalah itu mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan antara dua belah pihak dan menghilangkan kemudaratan dari keduanya." : tawaazun 3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan ). ( Konsep ini meliputi berbagai segi antara lain keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Selain itu, keseimbangan kehidupan dunia dengan akhirat, keseimbangan pribadi dan jamaah, das sollen das sein keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, akal dan hati, antara , serta mengeliminasi setiap kesenjangan di antara manusia. Dalam hal ini, Islam mengupayakan pula agar pendistribusian harta kekayaan dilakukan secara proporsional. dan 4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, garar, dan haram. Di dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya ( wadh' al-syai` fi mahallih ). 36
Sementara itu, prinsip khususnya, yaitu: 1. Objek transaksi harus halal. Artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi terkait yang haram. an taradhin minkum 2. Adanya keridaan pihak-pihak yang bermualamah. Dasar asas ini adalah (saling rela di antara kalian, Q.S. an-Nisa: 29). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak sebagai prasyarat bagi terwujudnya transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, berarti memakan sesuatu dengan cara batil. 3. Pengurusan dana yang amanah, yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. 4. Pencatatan proses transaksi. Di antara upaya penjagaan dalam sebuah transaksi dari terjadinya sengketa, lupa, kehilangan, dan ) lainnya maka syariah memerintahkan otentifikasi ( melalui pencatatan, kesaksian, jaminan gadai guna menjaga setiap tautsiq hak dari pemiliknya. 37
Studi Kasus Pertanyaan Studi kasus 1: worldview worldview 1. 2. Menurut Anda, Jelaskan bagaimana implikasi sejauh mana pembentukkan perilaku manusia? terhadap perilaku? mempengaruhi 38
6 1 r a b m a G . 39
Penjelasan Studi kasus 2: Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, mempengaruhi seluruh lini produk perbankan dari pembiayaan sektor konsumsi sampai dengan pembiayaan derivatif. Pada awal masa pandemi, posisi DPK dan PYD masih mengalami pertumbuhan. Meskipun pertumbuhan perbankan Syariah mengalami peningkatan, namun selama pandemic Covid-19 berlangsung, perbankan mengalami banyak risiko yang harus dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah pada masalah pengendalian risiko. Terdapat empat sumber risiko yang dapat berpotensi menyebabkan risiko sistemik, yaitu (i) risiko kredit, (ii) risiko pasar, (iii) risiko likuiditas, dan (iv) risiko operasional. Dari keempat risiko tersebut, risiko kredit atau risiko pembiayaan dapat memberikan dampak yang paling signifikan pada value at keberlangsungan bisnis perbankan terutama pada pembiayaan risk berbasis bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode (1) Interpretative Structural Model untuk mengukur risiko pembiayaan bagi hasil dan (2) (ISM) yang dikembangkan melalui pemetaan dasar dari berbagai elemen terkait guna merancang strategi pengendalian risiko pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan potensi risiko pada pembiayaan bagi hasil dan memperoleh usulan dan strategi pengendalian risiko pada pembiayaan bagi hasil di perbankan Syariah Indonesia. Pertanyaan Studi kasus 2: 1. Islam memiliki pendekatan terhadap masalah ekonomi. Jelaskan dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam! 2. Dari skema di atas, menunjukkan tahapan ketiga dari pendekatan syara Islam terhadap masalah ekonomi melalui pendekatan induktif. ' dengan pendekatan induktif Untuk dapat menarik hukum ini harus melalui tiga tahapan, jelaskan secara lengkapnya! Kesimpulan worldview ) berperan sangat penting dengan segala dampaknya dalam sistem masyarakat Islamic berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan tertentu. bangunan pengetahuan. Cendekiawan muslim menyebut Pandangan dunia atau pandangan hidup ( Worldview 40
worldview worldview nazhariat al Islam Islamic vision berbagai dengan dengan istilah. Maulana al-Maududi al-tashawwur al islami (Islamic ), ( al-mabda' al-islami Sayyid Quttub mengistilahkan vision) (Islamic principle) ru'yatul Islam lil wujud (Islamic worldview). menggunakan istilah , Samih Athif az-Zein menyebutnya , sedangkan Syed Naquib al-Attas menamakannya Namun, secara esensi istilah tersebut seluruhnya mengacu pada keharusan seorang muslim menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, termasuk ekonomi Islam. aqli Ekonomi Islam lahir dan dibentuk menjadi sebuah paradigma naqli al-wahy al-matlu naqli (ijtihad) yang berasal dari dua sumber utama, yaitu adalah Alquran atau (wahyu) dan ' (wahyu al-adillah al-qat'iyyah (wahyu yang yang dibaca) dan al-Sunnah atau tidak dibaca). Keduanya juga dikenal sebagai al-ijma' (bukti bahwa kebenarannya tidak dapat diperdebatkan). Sementara al-adillah al-ijtihadiyyah al-qiyas itu, sumbernya dan (pandangan diperoleh melalui kesungguhan pikiran). al-wahy ghayr al-matlu . Sumber Aqli , terutama yang telah disepakati adalah . Keduanya juga dikenal sebagai Pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam adalah: Pendekatan Induktif yang diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya. Tahapannya adalah memahami fakta ( ), serta melakukan penelitian dan pengamatan. Selain itu, ada yang disebut pendekatan deduktif yakni metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas-nas Alquran dan sunah. Rangkuman fahmul waqi' fahmun nushush ), memahami nas ( 1. Secara teoritas, Islam adalah agama yang diwahyukan Tuhan ke Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Ajaran Islam meliputi 41 pada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul.
akidah, akhlak, dan syariah. Akidah dijabarkan melalui rukun Iman, syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik berkaitan dengan hablumminnas ibadah ( ) maupun dalam bidang muamalah ), sedangkan akhlak adalah ajaran mengenai ( kepribadian seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah. Ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup tersebut bersumber dari beberapa sumber-sumber hukum Islam, yaitu Alquran, hadis, ijmak, dan hablumminAllah SWT qiyas. 2. Paradigma ekonomi Islam adalah gambaran komprehensif dan Islam yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan atau kegiatan manajemen sumber. Proses pembentukan pola pemikiran ekonomi Islam ini terdiri dari dua aliran utama, yakni: 1) Aliran pemikiran yang akomodatif-modifikasi dengan sifat eklektisme-metodologis, yakni menggabungkan pendekatan ekonomi neo-klasik dengan fikih. tassawur Islam lahir dari esensial tentang ekonomi 2) Aliran pemikiran yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu tanpa harus dicampuradukkan dengan sistem ekonomi pada umumnya. 3. Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada paradigma Islam dengan elemen-elemen asas dalam Islam, yaitu Allah SWT SWT. sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk dan sumber daya alam juga sebagai makhluk. Paradigma ekonomi Islam lahir al-wahy al-matlu 'aqli (ijtihad) (wahyu) dan dan dibentuk dari dua sumber utama, yaitu al-wahy ghayr al-matlu itu sendiri, tashawwur al-sunnah naqli naqli . Sumber adalah Alquran atau atau (wahyu yang dibaca) dan (wahyu yang tidak dibaca). Tauhid Al-'Ubudiyyah 4. Adapun pola paradigma ekonomi Islam, di antaranya: (Keesaan Allah SWT.) 1) 2) 3) Manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi (berbakti/beribadah kepada Allah SWT.) Mawarid al-tabi'i Islam Al-Tawazun pembangunan ekonomi 4) (sumber daya alam) sebagai alat mardat 5) 6) Mencapai (keseimbangan) antara dunia dan akhirat Allah SWT (rida Allah SWT.) 5. Di dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya sekadar untuk memenuhi naluri dan hasrat kebutuhan 42
maqashid syariah material, tetapi mengutamakan pendekatan menjaga kemaslahatan dalam setiap masalah. syariat al-syariah Maqashid atau adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan Hifzhu Ad-Din diaplikasikannya Hifzhu An-Nafsi 1) Hifzhul -Aqli 2) Hifzhul -Nasli 3) Hifzhul -Mal 4) 5) , yang terdiri dari: (Memelihara Agama) (Memelihara Jiwa) (Memelihara Akal) (Memelihara Keturunan) (Memelihara Harta) 6. Pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam adalah: 1) Pendekatan Induktif yang diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemu fahmun dian ditarik status hukum syariatnya. Tahapannya adalah nushush fahmul waqi' memahami fakta ( ), memahami nas ( ), serta melakukan penelitian dan pengamatan. 2) Pendekatan deduktif yakni metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas-nas Alquran khithob dan sunah. Metode penarikan hukumnya adalah: • Menentukan atau mengandung perintah atau larangan; jazm; • Mencari /tanda. Apakah bersifat seruan. Apakah ghairu jazm qarinah atau jenis Menentukan status hukum syariatnya. Apakah wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram. 7. Aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah SWT) termasuk ke dalam muamalah. Muamalah mengatur hubungan perbuatan manusia dengan manusia lain atau alam sekitarnya. Muamalah didefinisikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan (horizontal) seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dll. Terlepas dari semua bentuknya, muamalah sejatinya merupakan bagian integral dari sistem Islam yang sempurna dan berkaitan dengan syariah dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.. 43
mubah 8. Prinsip umum muamalah, di antaranya: (i) Muamalah pada dasarnya boleh ( ); (ii) Tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan; (iii) Dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan ( ) dan keadilan. Sementara itu, prinsip khususnya adalah objek transaksi mesti halal, keridaan antara pihak, amanah dalam mengelola dana, dan adanya pencatatan proses transaksi. Daftar Istilah Penting Ahkamul Khamsah Akhlaqul Karimah Al-Amanah Al-Mabda' Al-Islami Al-Muamalah Al-Adabiyah Al-Muamalah Al-Madiyah Al-Tawazun Al-'Ubudiyyah 'An taradhin minkum Akidah Dalil Aqli Dalil Naqli Falah Fiqh Muamalah Hablubinafsih Habluminallah Habluminannas Hedonistik Hukum Syara' Ibadah Mahdhah Ijma' 'Illat Islamic Worldview Istinbath Hukum Kaffah Khithob Maqashid Syariah Mashlahah Materialistik Muamalah Mujtahid Nas Paradigma Pendekatan Deduktif Pendekatan Induktif Pola Pikir Akomodatif-Modifikasi Pola Pikir Eklektisme-Metodologis Prinsip Rasionalisme Qarinah Qiyas Sekularistik Syariah Tauhid Tauhid Asma Wa Sifat Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Way of Life Worldview 8. Prinsip umum muamalah, di antaranya: (i) Muamalah pada dasarnya boleh ( ); (ii) Tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan; (iii) Dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan ( ) dan keadilan. Sementara itu, prinsip khususnya adalah objek transaksi mesti halal, keridaan antara pihak, amanah dalam mengelola dana, dan adanya pencatatan proses transaksi. Daftar Istilah Penting Ahkamul Khamsah Akhlaqul Karimah Al-Amanah Al-Mabda' Al-Islami Al-Muamalah Al-Adabiyah Al-Muamalah Al-Madiyah Al-Tawazun Al-'Ubudiyyah 'An taradhin minkum Akidah Dalil Aqli Dalil Naqli Falah Fiqh Muamalah Hablubinafsih Habluminallah Habluminannas Hedonistik Hukum Syara' Ibadah Mahdhah Ijma' 'Illat Islamic Worldview Istinbath Hukum Kaffah Khithob Maqashid Syariah Mashlahah Materialistik Muamalah Mujtahid Nas Paradigma Pendekatan Deduktif Pendekatan Induktif Pola Pikir Akomodatif-Modifikasi Pola Pikir Eklektisme-Metodologis Prinsip Rasionalisme Qarinah Qiyas Sekularistik Syariah Tauhid Tauhid Asma Wa Sifat Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Way of Life Worldview tawaazun Islamic worldview secular worldview 1. Apakah konsep dasar perbedaan antara Jelaskan menurut pendapat Anda! dan Islamic worldview ? Apakah terdapat ? 44
worldview 2. Kedudukan Islam dalam sesungguhnya telah dipilih worldview oleh Allah SWT. sebagai agama yang paling sempurna. Lantas, Islamic worldview bagaimana wujud kesempurnaan tersebut? Mampukah Islam dalam menjadi fondasi untuk mengembalikan peradaban Islam saat ini? Berikan opini Anda! 3. Apakah asumsi dasar yang menjadikan Islam sebagai jalan hidup? Apakah Islam merupakan jalan hidup terbaik bagi workframe manusia? Jika benar demikian, lantas bagaimana kerangka kerja ) ajaran Islam sebagai jalan hidup manusia di dunia ( ini? Serta jelaskan pula mengenai apa saja sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman bagi setiap muslim di dunia ini! way of life 4. Pedoman/petunjuk/ seorang muslim itu diberikan oleh Allah SWT. melalui firman-Nya. Maka menurut Anda, apakah perlu Islami (konsepsi hidup menurut ajaran Islam) sebelum menangani segala jenis permasalahan kehidupan dunia ini? Jelaskan alasannya! Ilmu ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Jelaskan perbedaan skema penarikan hukum dari kedua pendekatan tersebut dan berikan masing-masing contoh kasusnya! tashawwur manusia memahami terlebih dahulu 5. 6. Aktivitas ekonomi syariah tidak lepas dari Alquran dan hadis. Di dalam Islam, interaksi di antara manusia termasuk ekonomi di dalamnya itu dikenal dengan istilah muamalah. Apa saja prinsip dasar muamalah tersebut? Menurut pendapat Anda, mengapa Islam mengatur kegiatan muamalah tersebut? Berikan opini terbaik Anda! Daftar Pustaka Abdelaziz Berghout (2009b). Worldview: Objectives, Kinds and Approaches, Introduction to the Islamic Worldview Study of Islam Selected Antarabangsa Malaysia. Essentials. Kuala Lumpur: Universiti Abdul Kabir Hussain Solihu, (2009). Semantics of the Qur'anic Weltanschauung: A Critical Analysis of Toshihiko Izutsu' Works, Diskursus Islam Politik dan Spiritual American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 26(4), pp 1-23. Abdurrahman, H. (2010). Islamic Science: Towards a Definition (III ed.). Bogor: Al Azhar Press. Açıkgenç, A. (1996). Lumpur: ISTAC. . Kuala 45
Al-Attas, Syed Muhammed Naquib (2001). Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Al-Tawhid: Its Implications for Elements of the Worldview of Islam, Kuala Lumpur, ISTAC. Thought and Life Al-Faruqiy, Isma'il Raji. (1995). . Herndon, Virginia, U.S.A.: International Nazariyyah al-Islam al-Siyasiyyah Institute of Islamic Thought. Al-Mawdudiy, Abu al-A'la. (1985). . Jeddah: Al-Dar al Sa'udiyyah li al-Nasyr wa al-Tawzi'. Al-Mu'jam al-'Arabi al-Asasi Al-Qasimiy, Ahmad Mokhtar bin 'Umar Muhyi al-Din Sobir bin 'Ali. Al-Islam wa Idiyulujiyyah al-Insan (1989). Al-Zayn, Samih . Tunisia: Larousse. 'Atif. (1982). Beirut, Lubnan: Dar al-Kitab al-Lubnaniy. . Ash Shabuny, M. Aly, Pengantar Studi al-Quran (At-Tibyan), ter. Moch Al-Islam Wa Idiyulujiyyah Al-Insan Chudlori Umar, Moh. Matsna, cet. IV Bandung : Al-Ma'arif, 1996. Az-Zein, S. (1982). Maqashid (III ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Lubnani. Ayyubi, S. E. (2019). Zakat, Syariah dan Pancasila. Retrieved Metodologi from Badan Amil Zakat Nasional. dan Praktik Bahari, Z. (2014). Ekonomi Syariah Terkini Perspektif, . Konferensi Internasional Pembangunan Islami, (hal. 74). Jember. Condro, D. (2014). Ekonomi Islam Mazhab Hamfara. Irtikaz. Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah Yogyakarta. Fikri, Aly. Mustafa al-Bany al-Halaby. Kairo. Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam. Vol. 1-3 (1946). Jurnal Perbankann Syariah Ad-Deenar , Vol. 2(1), pp 25-48. Hoetoro, A. (2007). Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang. Hoetoro, A. (2007). Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang. Science and Education Irzik, G. & Nola, R. (2009). Worldviews and Their Relation to Science. , Vol. 18(6), pp 729-745. Iskandar, A. B. (2019). Materi Dasar Islam, Islam Mulai Akar Hingga Daunnya (XV ed.). Al Azhar Press. Bogor. Ismail, M. (2002). Bunga Rampai Pemikiran Islam (7 ed.). Gema Insani Press. Jakarta: Jamarudin, A. (2015). Eksistensi Fungsi Akal Manusia Perspektif 46
Al-Qur'an. An-Nur, Vol. 4(1), pp 77-110. Junaidi, H. (2017). Prinsip-prinsip Ekonom Islam: Sebuah Kajian J-HES: Awal. Jurnal Muamalah Vol. 3(1), pp 1-14. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah. , Vol. 2(1), pp 14-28. Al-Ra'id Mu'jam Lughawiy 'Asriy, Madkur, 'Ali Ahmad. (1990). Manhaj al-Tarbiyyah fi al-Tasawwur al-Islamiy. Beirut, Lubnan: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah. Mas'ud, Jubran. (1990). Jld. 2. Beirut, Contributions to Islamic Economic Lubnan: Dar al-'Ilm li al-Malayin. Theory: A Study in Sosial Economics Masudul Alam Choudhury (1986). . Hong Kong: The MacMillan Press Ltd. Maulan, R. (2015). Fiqh Muamalah dalam Islam. Diambil kembali dari Lisan al-Lisan Tahdhib Lisan al-'Arab li Takaful Umum: al-'Allamat Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram IbnManzur Mihna, 'Abda' 'Ali. (1993). Islam a Comprehensive Wasy of Life , Jld. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Moustapha, A. F. (1978). Melbourne. Muhammad Abdul Mannan (1985). Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, . Jilid. 1. Radiah Abdul Kader. A.S. Noordeen. Kuala Lumpur. Muhammad Akram Khan (1994). An Introduction to Islamic Islamic for Future Economics, Six Challenges Thoughts and Institute of Policies Studies. Pakistan. Research in Islamic Economics Muhammad Syukri Salleh (2013). Islamabad, International Institute of . Siri Kertas ISDEV, No. 45. Pulau Pinang: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Jurnal Universiti Sains Malaysia. Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Mujib, A. (2017). Ekonomi Islam Global dalam Ranah FIqh. Vol. 2(2), pp 1-10. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Studi Islam Komprehensif Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. , Vol. 1(1), pp 75-84. . Jakarta: Kencana. Nata, A. (2011). Nurfaizal. (2013). Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia. Jurnal Hukum Islam, Vol. 8(1), pp 192-205. Nurzaman, M. S. (2014). Mikro dan Makro Islam: Rancang Bangun Islam Sebuah dan Konsep Dasar. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. Pengantar Ekonomi Nurzaman, M. S. (2019). 47
Pendekatan Metodologi . Jakarta: Salemba Diniyah. Qadir, J. (2018). The Islamic Worldview and Development Ideals. Khasa'is al-Tasawwur al-Islamiy wa Muqawwimatih Qutb, Sayyid. Journal of Islamic Banking and Finance , Vol. 35(1), pp 33-54. (1965). . Dar al-Syuruq. Beirut, Lubnan. Rahmawati. (2011). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Al-Iqtishad: Vol. 3(1), pp 19-34. Journal of Economics & Management Razak, M. A., & Haneef, S. S. (2018). Understanding the Islamic , Vol. 5(1), Worldview. IIUM: pp 39-65. Rivai, V., & Usman, A. N. (2012). Islamic Economics & Finance, Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Ibadah dan Mu'amalah. Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M). Yogyakarta. Human Rozalinda (2015). Epistimologi Ekonomi Islam dan Pengembangan Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. , Vol. 2(1), pp 1-28. Sari, N., & Hasnita, N. (2015). Kontrak (Akad) dan Implementasinya Kontrak (Akad) dan Implementasinya Rohmansyah. (2017). Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Pena. Banda Aceh. Pada Perbankan Syariah di Indonesia Sari, N., & Hasnita, N. (2015). . Banda Aceh: Pena. Syaltut, M. (1966). Al Islam Aqidatan Wa Syari'atan. Dar Al Qalam. Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1993). Islam dan Secularism. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). Kuala Lumpur. Islamic Economics Veitzhal Rivai (2009). : Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Namun SOLUSI. Bumi Aksara. Jakarta. Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. , Vol. 9(1), pp 15-38. 48
Bab 2 Definisi, Konsep, Ekonomi Islam Dan Ruang Lingkup Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa mampu memahami bagaimana cara membangun kriteria objek ilmu ekonomi Islam; 2. Mahasiswa mampu mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi; 3. Mahasiswa mampu menjelaskan posisi ilmu ekonomi Islam Membangun Kriteria Objek Ilmu Ekonomi Islam dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional. Setiap cabang ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang akan ditelaah atau dipelajari. Ilmu pengetahuan tidak hanya berfokus pada teori, riset, dan rekayasa perkembangan teknologi. Ilmu pengetahuan memiliki karakter dasar, prinsip dan struktur yang semuanya itu menentukan arah dan tujuan pemanfaatan ilmu. Ilmu dipahami sebagai proses, prosedur, maupun sebagai produk atau hasil. Sebagai proses, ilmu terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk mendapat pengetahuan, wawasan, dan kesimpulan. Sebagai proses, lahirnya ilmu merupakan hasil capaian dari proses yang panjang, melibatkan tindakan manusia dalam mengamati, mendekati, dan memahami objek atau gejala alam maupun sosial. 49
Sebagai prosedur, ilmu berkaitan dengan penggunaan cara yang ketat yang digunakan agar proses mencari ilmu dapat berjalan dengan baik. Untuk menghasilkan sesuatu yang benar, diperlukan metode atau prosedur yang benar pula. Prosedur membuat kita mengerti bahwa dibutuhkan cara-cara tertentu untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan (pengetahuan) yang benar. Sebagai produk atau hasil (pengetahuan), berarti ilmu merupakan hasil dari proses dan aktivitas mengetahui. Dalam hal ini, ilmu dikenal sebagai suatu hal yang sudah jadi, yang didapat oleh kegiatan mencari pengetahuan atau kegiatan ilmiah. Produk inilah yang biasa akan digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lebih lanjut yang berguna secara praktis bagi manusia. 1 ilmu diperlukan pembentukan kriteria objeknya sebagai dasar acuan dalam latar belakang, membangun konsep yang mencakup definisi, pembahasan, prinsip dasar, serta perbandingan dengan objek lain yang identik. Untuk merefleksikan hal tersebut, dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dengan menjawab pertanyaan tersebut dapat menyimpulkan apakah suatu objek kajian dapat menjadi bagian pembahasan dalam ekonomi Islam atau malah menjadi bagian dari ilmu lainnya. Di dalam membangun sebuah disiplin Pertanyaan-pertanyaan 2 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan (suatu objek) ilmu ekonomi Islam? Di dalam menjawab pertanyaan pertama diarahkan kepada definisi dari suatu objek yang akan dan ingin dikaji dalam ekonomi Islam. Tanpa adanya definisi yang jelas maka kajian yang dilakukan tidak akan fokus dan terarah. Sebagai contoh, ilmu ekonomi Islam (maslahat) dalam mencoba untuk mengkaji konsep konsumsi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan adalah segala bentuk keadaan ataupun perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Terdapat mendasar yang diperlukan oleh manusia, yaitu lima mashlahah? Mashlahah mashlahah mashlahah Pengantar Filsafat. Salam, B. (2005). 1 2 Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). Jakarta: Bumi Aksara. Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi . Jakar ta: Salemba Diniyah. 50
mashlahah mashlahah mashlahah mashlahah waktu, fisik, mashlahah intelektual, agama, dan mashlahah antargenerasi dan materi/kekayaan. dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi maka arah dan tujuannya akan menuju titik yang sama, yaitu kesejahteraan hidup di dunia dan dapat diperbandingkan maka akan mudah dalam menyiapkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dan penentuan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan tiap level Ketika mashlahah akhirat, karena mashlahah. 2. Bagaimana perbandingannya (suatu objek) dengan objek lain yang identik? Di dalam menjawab pertanyaan kedua mengarah pada perbedaan substantif yang dimiliki ilmu ekonomi Islam dengan ilmu lainnya, mashlahah ilmu ekonomi konvensional. Misalnya, masih dalam hal , melanjutkan utilitas versus merupakan konsep yang sama dengan utilitas? Apakah terdapat mashlahah perbedaan perilaku berekonomi dalam motif ekonomi mashlahah dengan mashlahah ini topik apakah konsep mashlahah ? Ketika secara substansi perbedaan utilitas tidak signifikan, maka kelayakan kajian konsep dalam ekonomi Islam menjadi sebuah pertanyaan besar. Contoh: Motif ekonomi: Utilitas versus Mashlahah Utilitas Mashlahah Sedih dan didefinisikan pada individu; Sedih dan didefinisikan pada individu; Konsep subjektif, diukur pada tingkat individu; Utilitas individu bersifat rela- tif dan mungkin tidak konsis- ten dengan utilitas masya- rakat; Utilitas tidak dapat diukur dan diperbandingkan. Dasarnya adalah memper- timbangkan manfaat dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain; - Kriterianya objektif antara Mashlahah baik/buruk' mashlahah individu biasanya - konsisten dengan masyarakat; - Konsep mashlahah bisa di- ukur dan diperbandingkan. 3. Apa saja yang dibahas dalam ruang lingkup (suatu objek) ilmu ekonomi Islam? 51
dengan mengindikasikan seberapa luas ruang lingkup dari objek tersebut agar kajiannya fokus dan konsisten. Contohnya, ketika konsep mashlahah menjadi tujuan dari seseorang untuk berkonsumsi misalnya, seberapa jauh perannya konsep mashlahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, apakah utilitas memiliki fungsi identik? Jika ya, bagaimana perbedaannya? Pertanyaan ketiga masih membahas definisi Sebagai contoh, dalam perilaku konsumsi konvensional, kita sering mendengar istilah utilitas sebagai tujuan dari seseorang untuk berkonsumsi. Secara umum, dalam mengukur utilitas terdapat dua pendekatan teoritis. Pertama, pendekatan cardinal, yang mengasumsikan bahwa kepuasan dapat diukur dari besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh seorang konsumen. Pendekatan yang dimotori oleh Alfred Marshall, William Stanley Jevons dan Léon Walras ini biasanya mengaitkan utilitas dengan tingkat harga pasar. Makin besar pengorbanan yang diberikan, yaitu harga yang mau dibayarkan, makin besar kepuasan konsumen terhadap barang tersebut. Namun, pengukuran utilitas secara tepat tidak dapat dijelaskan. Kedua, adalah pendekatan ordinal, yang mengasumsikan bahwa kepuasan suatu barang tidak dapat dirasakan namun dapat diukur. faktor yang mempengaruhi seseorang membeli suatu barang sangat bergantung mashlahah pada preferensi individu tersebut seperti negara yang membuat, kenyamanan, prestis, dll. Sedangkan di dalam konsep kriteria keputusan-keputusan terhadap konsumsi bersifat tetap untuk social mashlahah setiap individu. Mashlahah individual (individual ) akan sejalan dengan ). Minuman beralkohol mungkin memberikan utilitas kepada seseorang tetapi mendasari tidak memberikan utilitas bagi sosial. Konsep semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat. tetap obyektif dalam setiap aktivitas ekonomi baik pada level individu maupun negara. Hal ini tidak memungkinkan untuk membandingkan mashlahah kepuasan (utilitas) antara dua orang (sebutlah A dan B) yang mengkonsumsi barang yang sama. Membandingkan dalam beberapa hal dapat dilakukan. Setidaknya, memungkinkan untuk membandingkan mashlahah pada tingkatan yang berbeda. Konsep utilitas bersifat subjektif apakah mashlahah mashlahah sosial ( mashlahah Mashlahah 52
4. Mengapa perlu ada (suatu objek) dalam ilmu ekonomi Islam? Pertanyaan keempat ditujukan untuk melihat sejauh mana pentingnya objek tersebut dikaji dalam ekonomi Islam. Misal, jika mashlahah mashlahah sudah mengetahui definisi dan ruang lingkup , lalu apa urgensi konsep benar-benar diperlukan dalam sistem ekonomi Islam? mashlahah dikaji? Apakah konsep mashlahah adalah dua orang pengguna produk kecantikan yang menggunakan produk kecantikan. Sebut saja A dan B. A tidak terlalu peduli dengan logo halal yang ada pada produk kecantikan yang digunakannya, yang penting membuat wajahnya atau terlihat tampak putih, cantik dan mempesona. Sebaliknya, B selalu memperhatikan logo halal dari produk kecantikan yang digunakannya, baginya efek kecantikan dari kosmetik yang digunakannya bukanlah yang utama, hal paling utama adalah kandungan dari produk tersebut harus halal, agar dia merasa nyaman karena telah mematuhi aturan Islam dalam berkonsumsi. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah merupakan mashlahah terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan suatu akibat dari merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu Sebagai contoh dari perilaku utilitas dan glowing kebutuhan atau fitrah. "Semakin tinggi Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan yang bermashlahah, maka semakin besar pula frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi." 5. Bagaimana prinsip dasar (suatu objek)? Selanjutnya, pertanyaan kelima ditujukan untuk meletakkan maqashid syariah fondasi-fondasi dan asumsi dasar dari objek yang dikaji. Contohnya, jika adalah fondasi ekonomi Islam, bagaimana konsep dan implementasi hal tersebut dibangun dalam mashlahah mashlahah ? dalam perilaku konsumsi seperti misalnya ketika seseorang membeli tempat untuk tinggal, maka pilihannya tergantung pada keinginan pribadi yang mempertimbangkan berbagai faktor subjektif, seperti lokasi, harga, kenyamanan, tipe tempat tinggal, dan sebagainya. Tetapi faktor maqashid syariah ketika juga akan mencerminkan subjektif tersebut , seperti dengan adanya tempat memenuhi kriteria Implementasi konsep mashlahah 53
tinggal tersebut apakah berdampak baik pada upaya penjagaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan pemiliknya atau sebaliknya? Misalnya mashlahah seorang kepala keluarga bisa jadi akan bermanfaat dan mendatangkan jika ia memilih membeli rumah di perumahan masyarakat yang strategis dekat dengan tempat ibadah dan tempat strategis lainnya dibandingkan membeli apartemen yang tempat dan lingkungan sosialnya lebih terbatas. mashlahah mashlahah pada konsumsi individual akan sejalan Penerapan dengan pencapaian di level sosial. Pada contoh pembelian tempat tinggal di atas, pembelian rumah tinggal yang kebaikan dan manfaat penggunaannya dirasakan oleh orang di sekitarnya, tetangga nya dan bahkan lingkungannya, ini membuat pencapaian juga untuk sosial. Misalnya rumah tinggal tadi bisa digunakan untuk silaturahim antar tetangga, tempat pengajian tentu membeli rumah di perumahan masyarakat akan lebih cocok dibandingkan dengan membeli apartemen. mashlahah 6. Bagaimana fungsi dan peran sejarah dalam pengembangan (suatu objek) ilmu ekonomi Islam? Terakhir, untuk melihat apakah objek yang dikaji adalah sesuatu yang memiliki penerapan secara historis Islam, maka peran sejarah sangat dibutuhkan. Akan tetapi, jika objek kajian tersebut baru maka bagaimana ilmu ekonomi Islam memperlakukannya? mashlahah ini merupakan objek yang baru atau lama dalam ekonomi Islam. Apakah ditemukan literatur- baik secara literatur lama yang menyebutkan konsep eksplisit maupun implisit, dan seterusnya. Definisi Ilmu Ekonomi Islam Untuk melihat apakah mashlahah Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari nomos yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan bahasa Yunani, yaitu yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga". Ekonomi mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam oikos 54
memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. al-iqtishad al-Islami. Iqtishad Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi 3 kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Terdapat perbedaan penafsiran, pendekatan, dan metodologi yang digunakan oleh para ekonom muslim dalam membentuk konsep ekonomi Islam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. 4 Merujuk pendapat Aslem Haneef, pemikir ekonomi Islam Malaysia, para pemikir muslim bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni: jurist 1) Kelompok atau pakar bidang fikih atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif. 2) Kelompok modernis yang lebih berani memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam untuk menjawab persoalan yang dihadapi western-trained moslem economist, masyarakat terkini. 3) Kelompok yaitu para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. integrated. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fikih dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara Dengan kata lain, mereka berusaha mengonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional, tetapi dengan mereduksi nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya. Pendefinisian tentang apakah ekonomi Islam berbeda antara Ushul al-Iqtishad al-Islami Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis 3 Al-Mishri. (1993). 4 Haneef, M. A. (1995). . Damsyiq: Dar al-Qalam. . Alhoda UK. 55
"Islamic economics may be defined as the study of the 5 ekonom yang satu dengan ekonom lainnya. M.M Metwally (1993) economic behavior of the true Muslim in a society which adheres to the mendefinisikan, Islamic doctrine from the Holy Qur'an, the Sunna of The Holy Prophet Muhammad (or the Hadith, or tradition), the consensus (ijma') and the analogy (qiyas)" . Menurut Metwally, yang membedakan antara Islam dan agama lain adalah ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah, tetapi turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya. The Islamic Economy 6 Menurut Monzer Kahf dalam bukunya menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai seperti matematika, statistik, logika, dan tool of analysis ushul fiqih. 7 ekonomi syariah merupakan Muhammad Abdullah al-Arabi, sekumpulan dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Alquran dan sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan "Jumlah total dari studi historis dan teoritis yang menganalisis 8 memberikan definisi ekonomi Islam sebagai, dan masa. Choudhury kebutuhan manusia dan masyarakat dalam sistem nilai Islam yang terintegrasi. Dua elemen bidang ini, pertama, barang dan jasa yang murni dapat dipasarkan beserta harganya dan, kedua, peningkatan manfaat yang diperoleh dari konsumsi barang dan jasa tersebut.." 9 Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi ilmu pengetahuan sosial yang Islam dapat dikatakan sebagai mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai- . Islamic Economics. 5 Metwally, M.M. (1993), Essays on Islamic Economics, Academic Publishers, Calcutta, 182 pages. 6 Kahf, M. (2014) 7 Muhammad A. Al 'Arabi. Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya. Terjemahan oleh Ahmad, Contributions to Islamic economic theory: A study in social economics. Al Manhal. 8 Abu dan Umar S. Anshori. Semarang: PT Bina Ilmu. Choudhury, M. A. (1986). Springer.t Ekonomi Islam: Teori dan Praktis 9 Muhammad Abdul Mannan (1985). Kuala Lumpur: A.S. Noordeen. , Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. 56
nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan lengkap berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu: Alquran, sunah, ijmak, dan Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal pada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam. qiyas. "Islamic economics is 'the moslem Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya, Role of State in thinker' response to the economic challenges of their times. In this the Economy, endeavor they were aided by the Qur'an and the Sunnah as well as by reason and experience" Islam, Economics, and Society, "Islamic . Syed Nawab Heider Naqvi dalam bukunya, economics is the representative Moslem's behaviour in a typical muslim memberikan rumusan society" 10 memberikan definisi 11 . 12 Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Umer Chapra bahwa ilmu ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan , tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. maqashid Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Alquran, hadis, ijmak, dan sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. qiyas 13 yang mana akidah Islam ini adalah akidah yang produktif, yaitu dapat memancarkan hukum syariah yang berfungsi sebagai solusi atas Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah 10 Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1996). Role of state in the Economy: An Islamic Perspective. Vol. 20. Islam, Economics, and Society (RLE Politics of Islam). Islamic Foundation Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam. 11 Naqvi, S. N. H. (Ed.). (2013). 12 Chapra, M. U. (2001). 13 Syaltut, Mahmud. (1966). Al-Islam Aqidatan Wa Syari'atan Routledge. Gema Insani. . Dar al-Qalam. 57
SWT berbagai problem kehidupan manusia; baik yang berkaitan dengan mahdhah hubungan manusia dengan Allah SWT ( ) seperti ibadah habluminannas (ibadah ritual), kemudian hubungan manusia dengan sesamanya ) seperti ekonomi, politik, sosial, ( (hablubinafsi) pendidikan, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti berakhlak, hukum makanan-minuman dan 14 berpakaian. Bidang ekonomi menjadi salah satu bahasan di dalam Islam. Namun harus diperhatikan, bahwa bidang ekonomi terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Apabila seseorang belum memahami perbedaan ini maka akan terjadi kesalahpahaman dan kebingungan manakah yang boleh diambil dari luar Islam dan manakah yang tidak boleh diadopsi dari luar Islam karena dalam Islam sendiri sudah mengaturnya secara rinci sehingga tidak perlu mengambil sistem ekonomi dari luar Islam. Pengaturan Islam dalam bidang ekonomi mencakup seluruh kegiatan ekonomi. Dalam konteks pengadaan atau produksi barang dan jasa, Islam mengaturnya, termasuk dalam pemilihan teknologi berproduksi sesuai dengan nilai Islam. 15 Ilmu ekonomi terkait sains-teknologi yang bersifat netral, seperti telekomunikasi dan rekayasa pertanian, mekanisasi transportasi modern, serta terkait sains teknologi lainnya. Ilmu ekonomi dapat dikembangkan dan diadopsi dari mana pun selama tidak kontraproduktif dengan sistem ekonomi Islam. "Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian" asbabul wurud industri, Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW.: (H.R. Muslim). Hadis ini memiliki (sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu Diskursus Islam Politik dan Spiritual 14 Abdurrahman, Hafidz. (2010). 15 Al-Anshari, J. (2009). Mengenal Sistem Islam dari A sampai Z (III ed.). (A. Faiz, Penerj.) Bogor: Pustaka Thariqul Izzah; Yusanto, M. I., & Yunus, M. A. (2009). Pengantar Ekonomi Islam (I ed.). Bogor: Al-Azhar Press; Abdurrahman, H. (2010). Diskursus Islam Politik dan Spiritual (III ed.). Bogor: Al Azhar Press; Rivai, V., & Usman, A. N. (2012). Islamic Economics & Finance, Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama; Hatta, Z. b. (2013). Isu-Isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam (I ed.). Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing; Iskandar, A. B. (2019). Materi Dasar Islam, Islam Mulai Akar Hingga Daunnya (XV ed.). Bogor: Al Azhar Press . Bogor: Al Azhar Press. 58
hadis) terkait dengan penyerbukan kurma, sedangkan kita tahu penyerbukan kurma itu terkait tentang ilmu perkembangbiakan tanaman (rekayasa pertanian), sehingga hadis ini tidak boleh digeneralisir untuk semua urusan manusia (karena sistem politik, sistem ekonomi, pendidikan, sosial, dan sistem hidup lainnya urusannya tidak diserahkan kepada kreativitas akal manusia, tetapi wajib diatur oleh Allah SWT/Islam). Sementara itu, pembahasan sistem ekonomi adalah hal yang sebaliknya. Sistem ekonomi berkaitan dengan pandangan hidup ataupun sistem ekonomi akan menyangkut pandangan terhadap kepemilikan harta, pengelolaan harta, maupun distribusi harta di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi bersifat tidak netral dan dipengaruhi pandangan hidup atau ideologi tertentu. Oleh karena itu, akan tampak berbeda sekali antara sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalisme ataupun sistem ekonomi sosialis-komunisme dalam hal tiga asas tadi, yaitu tentang konsep kepemilikan harta, konsep pengelolaan harta, maupun konsep distribusi harta di tengah-tengah masyarakat. ideologi tertentu, sehingga Sebagaimana penjelasan di atas bahwa bidang ekonomi menjadi salah satu bahasan di dalam pemahaman Islam terhadap fenomena berdasarkan tiga tahap ekonomi akan membentuk sebuah berikut: 1. Pembentukan fondasi, aksioma dan premis. 2. Sistematika konsep. 3. worldview 16 Subject-matter, body of knowledge (mikro-makro), cakupan, dan hadd batasan. fashl. hadd Terdapat dua klasifikasi untuk membentuk definisi, yaitu subject-matter Secara harfiah, adalah membangun definisi dan atau masalah utama yang ingin dibahas berdasarkan adalah membangun dalam suatu disiplin ilmu. Sementara itu, fashl ilmu tersebut dengan disiplin definisi berdasarkan perbedaan ilmu lainnya. berarti Jika diaplikasikan dalam ekonomi Islam, bagaimana ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ilmu ekonomi fashl 17 Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi 16 Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). Idem. Salemba Diniyah. . Jakarta: 17 59
maistream lainnya. hadd Berdasarkan pendekatan , ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Sebuah studi menerjemahkan dan mengaplikasikan prinsip Islam dalam ekonomi. Dalam hal ini yang menjadi fokus studi adalah bagaimana ekonomi Islam yang merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial mempelajari masalah-masalah ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Bagaimana menerapkan suatu kumpulan prinsip, dan aturan syariah yang menjadi dasar, pedoman dan paradigma dalam menganalisis realitas dan permasalahan ekonomi. dapat 2. Sebuah mengaktualisasikan dan merealisasikan objek ekonomi Islam. studi tentang bagaimana manusia Dalam hal ini yang menjadi fokus studi adalah bagaimana ekonomi Islam membantu mencapai kehidupan yang ideal bagi manusia. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT, bertujuan akhir untuk Allah SWT dengan menggunakan cara-cara yang tidak terlepas dari syariat Allah SWT. Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi serta ekspor dan impor tidak terlepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Allah SWT. Oleh karenanya, jika seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah SWT (Qaradhawi, 1997). Ketika menanam, seorang muslim merasa bahwa apa yang dikerjakan adalah ibadah karena Allah SWT, begitu pula ketika ia sedang membajak, menganyam, ataupun berdagang. Makin ia tekun bekerja, makin takwa ia kepada Allah SWT; dan bertambah rapi pekerjaannya, bertambah pula kedekatannya kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 60
rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (Q.S. al-Mulk [69]:15) 3. Sebuah studi permasalahan ekonomi dalam sudut pandang Islam dan mencoba untuk menyelesaikannya dalam pendekatan kerangka nilai Islam dan kelembagaan. Dalam hal ini yang menjadi fokus studi adalah bagaimana ekonomi Islam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Kehidupan perekonomian merupakan aktivitas yang sangat kompleks. Tak dapat dipungkiri dari kompleksitas tersebut, justru ekonomi adalah salah satu ilmu yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Islam adalah sistem berbasis aturan dengan metode yang ditentukan untuk manusia dan masyarakat demi mencapai kemajuan dan pembangunan material dan non-materi yang didasarkan pada kepatuhan aturan dan lembaga yang efektif. 4. Sebuah studi tentang perilaku manusia yang terkait dengan kehidupan ekonominya. Dalam hal ini yang menjadi fokus studi adalah bagaimana individu, pemerintah, masyarakat, atau lembaga membuat pilihan langka dan keinginan yang dibatasi oleh sumber daya yang mereka yang banyak. Dasar dari sistem ekonomi Islam ditetapkan berabad-abad yang lalu dalam Alquran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad di Madinah singkatnya dalam eksistensinya. Aturan ini ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai fondasi dari sistem Islam yang diperlukan dalam kelembagaan/institusi. selama waktu Struktur kelembagaan sistem ekonomi Islam dibentuk oleh file aturan perilaku yang ditentukan oleh Alquran. Dengan demikian, isi dan cetak biru ekonomi Islam diperoleh dengan: (1) Penggalian aturan yang mendefinisikan ekonomi Islam yang ideal dan implikasi ekonominya dari Alquran dan sunah (ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW.) (2) Mempelajari lembaga-lembaga tersebut di masa kini dan menentukan derajat dan tingkat penyimpangan antara struktur kelembagaan dan ekonomi Islam yang ideal; dan (3) untuk menjembatani Menentukan rekomendasi kebijakan 61
Gambar 2.1 Dua Klasifikasi Untuk Membentuk Definisi Sumber: (Nurzaman, 2019) Yaitu Hadd Dan Fashl 62
18 Selanjutnya, dari pendekatan fashl kesenjangan antara keduanya. untuk membentuk definisi ekonomi Islam diharapkan kita mampu The Aim of Study, The Approach of Study, The Scope of membedakan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional Study. dalam tiga hal: Kemudian, jika dilihat dari segi permasalahan ekonomi, fokus dan sasaran studi, serta asal mula dan tujuan, berikut adalah tabel pembedanya.Tabel 2.1 Perbedaan Ilmu Ekonomi Islam dan Konvensional dilihat dari segi permasalahan ekonomi, fokus dan sasaran studi, serta asal mula dan tujuannya 19 Ciri Utama Ilmu Ekonomi Konvensional Ilmu Ekonomi Islam Definisi Studi tentang pilihan dalam pengalokasian sumber daya. maqashid Studi untuk merealisasikan dalam maqashid /falah pengalokasian sumber daya Permasalahan ekonomi Kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya keinginan manusia. Realisasi/penjagaan dan pencapaian falah. Fokus studi Menganalisis perilaku manusia dalam membuat pilihan keputusan alokasi sumber dayanya guna memenuhi kebutuhan dalam kerangka Islam. dan Menganalisis mekanisme sumber merealisasikan meraih falah. cara dan maqashid pengalokasian guna dan daya Sasaran studi for what, how, Menjawab pertanyaan- whom pertanyaan ekonomi yang berupa dan produksi dalam (permasalahan dan konsumsi, distribusi) berarti pengalokasian sumber daya secara efisien dan pemenuhan kebutuhan. dalam produksi, yang maqashid Merealisasikan tujuan-tujuan ideal yang terkandung dalam dan falah. Introduction to Islamics Economic Theory and Application 18 Askari, Iqbal, & Mirakhor. (2015) . . Singapore: John Willew & Sons Singapore Pte.Ltd 19 Furqani .(2012). The Foundation of Islamic Economics: A Philosopical Exploration of The Discipline. Phd DIsertation 63
Asal mula disiplin Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana pelaku ekonomi dan membuat keputusan serta bagaimana prinsip-prinsipnya dan dampak praktisnya. pilihan Ilmu mempelajari individu-individu merealisasikan dan meraih falah termasuk perilaku mempelajari dalam membuat individu pilihan/keputusan dan menjelaskan jenis-jenis maqashid. perilaku yang dibutuhkan merealisasikan dalam ekonomi Islam maqashid bagaimana dapat Tujuan Kesejahteraan melalui kebutuhannya komprehensif. manusia pemenuhan secara Kesejahteraan melalui pemenuhan dan pencapaian falah. maqashid manusia Terdapatnya perbedaan penafsiran, pendekatan, dan metodologi yang digunakan oleh para ekonom muslim dalam membentuk konsep dan definisi ekonomi Islam semata-mata karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. Pendefinisian juga akan berbeda antara ekonom yang satu dan ekonom yang lainnya. Definisi yang dibentuk berdasarkan pendekatan yang membangun atau masalah utama yang ingin definisi berdasarkan dibahas dalam suatu disiplin ilmu maupun pendekatan yang membangun definisi berdasarkan perbedaan ilmu tersebut dengan integrated. disiplin ilmu lainnya. Keduanya memiliki tujuan mengonseptualisasi definisi ekonomi Islam secara tentang apakah ekonomi subject-matter Islam itu hadd fashl Dari semua penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim setiap aktivitas ekonominya yang bertujuan untuk dalam mewujudkan (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta) sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Alquran dan sunah: 1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, lapisan maqashid syariah papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap masyarakat; 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang; 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di 64
masyarakat; 4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral; 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Posisi Ilmu Ekonomi Islam Dibandingkan Ilmu Ekonomi Konvensional Pada hakikatnya, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah. Ilmu ekonomi bersumber dari pemikiran manusia sedangkan ilmu fikih muamalah bersumber dari ushuliyah petunjuk Alquran dan hadis yang diwahyukan kepada Nabi. Fikih muamalah diperoleh melalui para fukaha melalui kaidah dengan merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi umat dengan cara menelusuri langsung dari Alquran dan hadis. Proses perumusan tersebut diperoleh dari hasil pemikiran rasional melalui logika deduktif. Dari kedua sumber tersebut diperoleh premis mayor yang kemudian dijabarkan menjadi premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar. Problematika ekonomi manusia dinilai secara berbeda karena adanya perbedaan sumber Ilmu ekonomi membahas mengenai bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Secara lebih spesifik, ilmu pengetahuan. 65
ilmu ekonomi Samuelson dan Nordhaus, menyatakan bahwa merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (langka) dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, untuk kemudian menyalurkan (mendistribusikan) komoditas tersebut kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. 20 Jadi ilmu ekonomi membahas aktivitas yang berkaitan dengan alokasi sumber daya yang langka untuk kegiatan produksi untuk memproduksi barang dan jasa; ekonomi juga membahas aktivitas yang berkaitan dengan ; juga membahas aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, yakni kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kegiatan distribusi, kebutuhan hidup; serta membahas aktivitas yang berkaitan dengan yakni bagaimana menyalurkan barang dan jasa yang ada di tengah masyarakat. Seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa tersebut semuanya dibahas dalam yang sering dibahas dalam berbagai literatur ekonomi kapitalis. cara-cara memperoleh barang dan jasa ilmu ekonomi Terdapat pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas dengan terbatasnya kapasitas sumber daya ekonomi yang tersedia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan liberal, kapitalis, dan komunis membolehkan sistem ekonomi sepanjang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang menjadi tujuan ekonomi. Oleh karena itu, yang menjadi masalah pokok dari ekonomi konvensional adalah kelangkaan ( ) dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Karena kelangkaan inilah, maka manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut. scarcity 21 Pandangan sistem ekonomi kapitalis di atas yang memasukkan seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi dalam pembahasan berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Perbedaan ini dapat diketahui Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. ilmu ekonomi 20 Samuelson & Wiliam. (1995) . Mikroekonomi Edisi ke-4 (Terjemahan). Jakarta: Erlangga 21 Rozalinda. (2014) . Jakarta: PT Grafindo Persada. 66
dengan memahami pandangan tersebut dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam berupa Alquran dan sunah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. bersabda: "Dua telapak kaki manusia tidak akan bergeser (pada Hari Kiamat) hingga ia ditanya tentang umumya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia pergunakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan." (H.R. Tirmidzi dari Abu Barzah r.a..) Hadis di atas memberikan gambaran bahwa setiap manusia akan diminta pentanggungjawaban terhadap empat perkara yakni tentang umurnya, ilmunya, hartanya, dan tubuhnya. Tentang umur, ilmu dan tubuhnya setiap orang hanya ditanya dengan masing-masing satu pertanyaan sedangkan berkaitan dengan harta maka setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan, yakni dari mana hartanya dia peroleh dan untuk apa hartanya dia pergunakan. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa Islam memberi perhatian yang besar terhadap segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan harta. Dengan kata lain, Islam memberikan perhatian yang besar pada bidang ekonomi. Bertolak belakang dengan ilmu ekonomi, fikih muamalah belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena masih membutuhkan validasi dari Alquran dan hadis. Menurut Baqir As-Sadr, sumber daya pada hakikatnya tidak terbatas dan sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Allah SWT juga 22 telah memberikan sumber daya yang cukup untuk umat manusia . Baqir As-Sadr juga menolak pendapat yang menyebutkan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia akan berhenti mengonsumsi suatu barang atau jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang tersebut menurun atau nol. Menurutnya, yang menjadi masalah utama dari ekonomi adalah tidak meratanya distribusi sumber daya di antara manusia. Our Economic, dalam "Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishoduna, terj. 22 Sadr, Muhammad Baqir. (2008). Jakarta: Zahra 67
lepas dari membandingkan perbedaannya dengan ilmu ekonomi konvensional, sehingga bisa digarisbawahi perbedaannya. Permasalahan yang ada pada masyarakat yang terus ada adalah mengenai ketidakpastian dan koordinasi. Ketidakpastian akan apa yang terjadi di masa mendatang, yang menyebabkan banyak orang memiliki persepsi, dan membuat keputusan berdasarkan ekspektasi-ekspektasi yang ada. Untuk memahami ilmu ekonomi Islam, tidak Berkaitan dengan masalah pokok yang dihadapi oleh ekonomi konvensional, di kalangan ekonomi Islam terdapat perbedaan pandangan. Begitu pula dengan ketidakterbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang masih menjadi perdebatan. Ilmu ekonomi (konvensioanl) yang berkembang di dunia Barat dilandasi dengan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan satu sama lain. Konsep-konsep ekonomi konvensional versi Barat perlu diredefinisi agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan syariat Islam. Di antara konsep-konsep tersebut antara lain: Pertama , konsep harta. Masalah yang timbul dalam konsep harta adalah bahwa ilmu ekonomi umum tidak mengenal adanya nilai dalam harta dalam pemilikan. Sejauh dapat menimbulkan nilai ekonomis, segala sesuatu dapat diakui sebagai harta. Tidak heran bila barang- barang haram seperti minuman keras dan daging babi termasuk properti yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu komoditas bisnis. 23 Kedua , konsep uang. Pembahasan dalam fikih muamalah commodity money mengasumsikan bahwa uang yang digunakan masyarakat adalah uang komoditi ( ), yaitu emas dan perak. Padahal sejak zaman penjajahan, uang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Sebagai gantinya uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum uang kertas ini. Ada yang menganggap bahwa uang kertas tidak diterima dalam syariah karena bukan harta riil dan ada pula yang dapat menerimanya. 24 23 Hakim, Cecep Maskanul. (2002). Mu'amalat (Ekonomi Islam): Sebuah Problem Epistemologis dan Aksiologis. Makalah disampaikan pada semiloka Pemetaan Studi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Jakarta 24 Meera, Ahmed Kameel Meydin. (2002). The Islamic Gold Dinar. Kuala Lumpur: Pelanduk. 68
Ketiga , konsep bunga dan riba. Di dalam ilmu ekonomi, bunga merupakan asumsi yang tidak lagi menjadi bahan perdebatan meskipun sampai saat ini para ekonom masih sulit mencari justifikasi terhadapnya. Di dalam ilmu fikih muamalah, istilah ini tidak dikenal meskipun pembahasan tentang hukum riba boleh dikatakan telah selesai dan para ulama sepakat mengharamkannya. Dengan konsep uang kertas atau abstract money, konsep bunga dan riba menjadi pembahasan yang berkelanjutan. time value of money. 25 Keempat, Sebagian besar teori tentang manajemen keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar ketimbang di masa yang akan datang. Sementara itu, ba'i mu'ajjal di sisi lain tidak didapati penjelasannya dalam fikih muamalah meskipun perdebatan tentang jual beli tangguh ( ) termasuk diskusi yang tidak sedikit di antara para ulama. konsep 26 Kelima , konsep modal. Modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala benda, baik yang fisik maupun abstrak, yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Termasuk dalam pengertian ini adalah uang dan (hak atas kekayaan intelektual). Di dalam fikih muamalah klasik, pengertian modal terbatas pada benda fisik. Uang hanya dapat berperan sebagai alat tukar. Apabila ia ingin mejadi modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan ia harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk fisik. intellectual property right 27 Keenam individual entity abstract entity. , konsep lembaga. Ilmu ekonomi tidak mempersoalkan Berbeda halnya dengan adanya fikih muamalah yang objeknya kepada mukalaf secara individual. Hal ini akan membawa dampak bagi analisis tentang kepemilikan dan hubungannya dengan kepemilikan. atau Kemudian, bagaimana posisi ilmu ekonomi Islam dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional lain? Selama bertahun-tahun, hingga sampai saat ini, membahas ilmu ekonomi yang ideal terus men jadi suatu hal yang dicari dan kemudian dipromosikan. Namun, hingga saat ini, belum ada sistem ekonomi yang berjalan ideal sesuai dengan al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, 25 Ka'bah, Rifyal. (1999). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 26 Zuhaili, Wahbah. (1989). 27 Khan, Fahim. (1996). The Theory of Capital in Islam Cet. 3, Beirut: Dar alFikr. . Malaysia: Islamic Research Institute. 69
apa yang dikampanyekan, karena masih menuai beberapa kritik terhadap keberjalanannya. Mulai dari sistem aliran klasik yang dibawa oleh Adam Smith dengan pandangannya akan kepentingan pribadi dan mencari laba sebanyak-banyaknya pada Abad 1700-an, kemudian disanggah oleh Karl Marx yang membawa aliran sistem ekonomi sosialis yang mana merupakan kritikan terhadap aliran klasik, atau disebut Karl Marx merupakan sistem ekonomi kapitalis karena mengakumulasikan kapital sebesar-besarnya. Krisis yang ada saat ini disebabkan karena adanya kegagalan pasar. Ilmu ekonomi Islam mampu menjadi solusi dengan sistemnya yang juga beracuan yakni pasar dilihat sebagai mekanisme terbaik dan efisien untuk mendapatkan alokasi baik dari produksi dan konsumsinya. Namun yang perlu dicatat di sini, efisiensi pasar harus berlandaskan ideologi. Pasar harus memiliki aturan untuk melindungi partisipan pasarnya, baik dari sisi pekerja, produsen, investor dan konsumen yang harus diawasi dengan aturan yang ketat. Posisi kepemilikan sendiri dalam Islam dikategorikan sebagai kepemilikan individu, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik. Kepemilikan individu diatur dalam Islam dan dilindungi, dan kepemilikan publik yang semua orang bisa menikmati seperti alam bisa digunakan, tetapi harus dijaga agar seimbang. Di sinilah, ekonomi Islam menjawab bahwa, semuanya diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Aturan yang paling signifikan dan unggulan yang ada di aturan Islam, di dalamnya pun ilmu ekonomi Islam, merupakan adanya keadilan. Memahami sistem ekonomi Islam secara utuh dan komprehensif, selain memerlukan pemahaman tentang Islam juga memerlukan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir. Keterbatasan dalam pemahaman Islam akan berakibat pada tidak dipahaminya sistem ekonomi Islam se- cara utuh dan menyeluruh, mulai dari aspek fundamental ideologis sampai pemahaman konsep serta aplikasi praktis. Akibatnya tidak jarang pemahaman yang muncul, hanya menganggap bahwa sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi umum yang selama ini ada hanya minus sistem ditambah dengan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) juga disertai adanya prinsip-prinsip akhlak yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi. ribawi 70
Sebaliknya, keterbatasan dalam pemahaman tentang ekonomi umum (kapitalis dan sosialis) akan berakibat pada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki konsep operasional, tetapi hanya memiliki konsep-konsep teoritis dan moral seperti yang terdapat pada hukum-hukum fikih tentang muamalah, seperti perdagangan, sewa-menyewa, simpan-pinjam dan lain-lain. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam hanya berada pada tatanan konsep teoritis, tetapi tidak memiliki konsep operasional praktis seperti halnya sistem ekonomi lainnya. Akibatnya, muncul anggapan sistem ekonomi Islam hanya berisi garis-garis besar tentang ekonomi saja, tetapi tentang rinciannya tidak ada. Karenanya, untuk memahami sistem ekonomi Islam selain memerlukan pemahaman juga tentang memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi umum Islam diperlukan untuk memahami mutakhir. Pemahaman prinsip-prinsip ekonomi Islam secara utuh, yang merupakan bagian dari sistem Islam keseluruhan. Dengan kata lain, agar falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif. Dengan demikian tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki landasan filosofis, politis, maupun strategis. Islam secara utuh, Demikian juga pemahaman tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir diperlukan untuk memahami sistem ekonomi Islam, agar falsafah, Islam dapat diterapkan secara praktis dalam konteks dunia modern. Telah kita ekonomi ketahui bersama model dan bentuk berkembang pesat dibandingkan dengan beberapa abad yang lalu. Karenanya diperlukan pemahaman yang baik dan benar terhadap ekonomi umum mutakhir agar sistem ekonomi Islam dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Perlu disampaikan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang selain memiliki bangunan konsep teoritis yang utuh, juga memiliki konsep operasional praktis. tujuan, dan strategi sistem ekonomi transaksi Sistem ekonomi Islam bahkan sudah pernah diterapkan secara nyata sejak Rasulullah SAW. mendirikan negara/pemerintahan Islam di Madinah hingga menjelang runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah di Turki. Sistem ekonomi Islam selama berabad-abad diterapkan secara 71
praktis dalam kehidupan individu, masyarakat dan bernegara. Baru ketika undang-undang yang berasal dari Barat tentang keuangan dan perdagangan masuk ke negeri Islam pada tahun 1276 H (1858 M), kemudian sistem ekonomi Islam tidak diterapkan secara utuh. Pada (Qanun Al Huquuq wat Tijarah) saat itu Daulah Khilafah Utsmaniyah mulai mengambil undang- undang keuangan dan perdagangan yang berasal dari Barat. Bahkan setelah runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah di Turki pada tahun 1924 M, maka sistem ekonomi Islam, seperti halnya sistem politik pemerintahan Islam, sistem pendidikan Islam dan lain-lain sudah ditinggalkan. Akibatnya umat hingga saat ini hanya mengenal sistem ekonomi yang berasal dari Barat, tetapi tidak mengenal sistem ekonomi Islam secara utuh. Muhammad Rawas Qal'ah-ji serta pakar hukum dan ahli ekonomi Islam lainnya menyebutkan ada 13 ciri utama ekonomi Islam yang menjadikannya berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Ketiga belas prinsip ekonomi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 28 (nizhamun rabbaniyyun) 1. Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah , mengingat aturannya tidak ditetapkan oleh manusia, tetapi didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT.. (juz'un min al-Islam as-syamil). 2. Di dalam Islam, ekonomi hanya satu titik bagian dari Islam secara Tidaklah mungkin memisahkan ekonomi Islam dari rangkaian ajaran Islam secara Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam. keseluruhan yang bersifat utuh dan menyeluruh. 28 Suma, Muhammad Amin. (2008) . Tangerang: Kholam Publishing keseluruhan 72
(iqtishadun 'aqidatun), 3. Ekonomi Islam berdimensikan akidah atau keakidahan mengingat ekonomi Islam itu lahirnya dari akidah Islamiyyah yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban mengenai akidahnya. ta'abbudi (thabi'iyyun ta'abbudiyun), mengingat 4. Berkarakter tata yang aturan bahwa ekonomi berdimensikan ketuhanan dan setiap ketaatan kepada salah satu dari sekian banyak aturan Allah SWT, maka hal itu termasuk ketaatan kepada-Nya, dan setiap ketaatan itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Begitu pula ketaatan dalam penerapan aturan-aturan ekonomi Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. (nizham rabbani), Islam merupakan (murtabithun bil-akhlaq) 5. Terkait erat dengan akhlak . Islam tidak pernah memprediksi pemisahan antara ekonomi dengan akhlak, begitupun Islam tidak pernah memetakan sistem ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak. Itulah sebabnya, mengapa dalam tidak ditemukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perkreditan dan lain sebagainya semata-mata hanya murni kegiatan ekonomi seperti yang terdapat dalam ekonomi konvensional. Di dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak boleh terlepas dari kendali akhlak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. al-murunah Islam (al-murunah), 6. Elastis artinya berkembang secara perlahan. Kekhususan ini didasarkan pada Alquran dan hadis sebagai rujukan ekonomi Islam. Sementara itu, implementasinya secara riil di lapangan diserahkan kepada kesepakatan sosial (masyarakat sosial) sepanjang tidak menyalahi aturan syariat. (al-maudhu'iyyah), Islam dalam pengertiannya, 7. Objektif mengajarkan untuk senantiasa bersikap objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan amanat yang dilakukan pelaku ekonomi tanpa boleh membeda-bedakan berdasarkan ras, golongan, warna kulit, maupun agama. Bahkan terhadap musuh sekali pun, dan Islam memerintahkan untuk menghormatinya memperlakukannya seperti teman dekat. 73
(al-hadaf as-sami). 8. Memiliki target/sasaran yang lebih tinggi Bertolak belakang dengan tujuan atau target ekonomi konvensional Islam yang hanya mengejar kepuasan semata, ekonomi mempunyai tinggi, yaitu merealisasikan kerohanian yang lebih tinggi (berkualitas) serta bina'un). target atau tujuan yang lebih pendidikan kejiwaan yang tenteram. (iqtishadun 9. Perekonomian stabil/kokoh Kekhususan ini antara lain bahwa Islam mengharamkan bisnis yang membahayakan umat insani. Seperti riba, penipuan, perdagangan khamar, dan kegiatan-kegiatan kemaksiatan lainnya. (iqtishad mutawazin), yang 10. Perekonomian maksudnya, yaitu bahwa Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan perekonomian yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, serta keseimbangan antara kebutuhan fisik-biologis dan kebutuhan psikis-rohaniah. (al-waqi'iyyah) (forecasting) yang berimbang 11. Realistis . Ekonomi Islam paham betul bahwa perkiraan bisnis dengan kenyataan tidak selamanya bisa selaras. Dalam hal tertentu dapat saja terjadi pengecualian atau penyimpangan dari hal-hal yang semestinya. 12. Harta kekayaan itu hakikatnya adalah milik Allah SWT.. Di dalam prinsip ini, terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap sesuatu adalah tidak mutlak. Pendayagunaan harta dalam Islam harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan Allah SWT.. (tarsyid istikhdam al-mal). 13. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan Setiap orang harus mempuyai kemampuan dalam mengelola harta seperti hemat dalam berbelanja, tidak menyerahkan harta kepada orang yang tidak mengerti mengenai pengelolaan harta, tidak membelanjakannya pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT serta tidak membelanjakannya pada hal- hal yang dapat merugikan orang lain. 74
Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam yang menjadi inti Rabbaniyah Mashdar 29 ajaran Islam itu sendiri. Karakteristik ekonomi Islam, yaitu: 1. (bersumber dari Tuhan) Ekonomi Islam sejatinya bersumber dari Allah SWT.. Pernyataan tersebut dapat dilacak dalam Alquran dan hadis yang muncul pada abad ke-6 Masehi, walaupun dalam catatan sejarah, ekonomi Islam pernah "mati suri", tetapi kajian ekonomi Islam perlahan mulai dikenal oleh masyarakat. Tujuan Allah SWT memberikan "pengajaran" yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Dengan demikian, umat-Nya dapat hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Rabbaniyah al-Hadf 2. (bertujuan untuk Tuhan) Selain bersumber dari Allah SWT, ekonomi Islam juga bertujuan untuk Allah SWT. Artinya, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia untuk membina hubungan kepada Allah SWT.. Lebih dari itu, Islam mensyariatkan manusia umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan ketentuan Allah SWT. ke seluruh penjuru di bumi ini. Tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Raqabah al-Mazdujah 3. (Kontrol di dalam dan di luar) Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi setiap manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah (khalifah) bagi dirinya sendiri. Pengawasan selanjutnya adalah pengawasan dari luar. Pengawasan dari luar melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang pengawas. Dalam kaitannya dengan pengawasan dari luar, Islam memperkenalkan lembaga pengawas pasar ( ) yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan yang terjadi di pasar. leader hisbah Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah 29 Fauzia & Riyadi. (2014). Prenadamedia Group . Jakarta: Kencana 75
Al-Jam'u bayna al-Tsabat wa al-Murunah 4. (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak) Hal ini berkaitan dengan hukum Islam. Islam memperbolehkan tidak umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi selama bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berdampak pada kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman yang ditetapkan oleh Islam dalam aktivitas ekonomi merupakan suatu kepastian, dan tidak bisa ditawar lagi. Namun, banyak sekali hal-hal yang 'lunak' dan boleh dilakukan, termasuk boleh dieksplorasi dengan tujuan kemaslahatan manusia. At-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jamaah 5. (keseimbangan antara kemaslahatan individu dengan masyarakat) Segala aktivitas yang dilakukan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Namun, kesejahteraan masyarakat belum bisa tercapai sebelum tercapainya kesejahteraan masing-masing individu dalam masyarakat. Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah 6. (keseimbangan antara material dan spiritual) Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki dan Islam tidak melarang umatnya untuk memanfaatkan rezeki yang telah diperolehnya. Akan tetapi pemenuhan terhadap aspek materi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, serta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya dengan berlebih-lebihan, maka dia telah menyalahi ketentuan Allah SWT. Seseorang yang berlebih-lebihan akan kehilangan jurang kesenjangan dengan si miskin. Allah SWT menyandingkan orang yang mubazir dengan setan sebagai saudaranya. 'sensitivitas'nya dan akan memperlebar Al-Waqi'iyah 7. (realistis) Ekonomi Islam bersifat realistis karena sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha 76
kecil yang akan meningkatkan pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga bersifat realistis karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada dengan catatan harus dihilangkan segala aspek keharaman di dalamnya. Salah satu alasan mengapa harus dihilangkan aspek keharamannya adalah untuk menghindari kerusakan di antara manusia. Al-Alamiyyah 8. (universal) Ekonomi Islam bersifat sangat universal. Oleh karena itu, win-win solution ajarannya dapat dipraktikkan oleh siapa saja dan di mana pun ia berada. Karena tujuan dari ekonomi Islam, yaitu yang bisa dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan di antara manusia dan meniadakan kerusakan di bumi ini. Arti Penting Ilmu Ekonomi Islam Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu tentang perilaku manusia, karena aktivitas ekonomi adalah aktivitas manusia, maka analisis dalam ilmu ekonomi harus mendasarkan diri pada perilaku self- manusia. Ilmu sosial pada umumnya percaya bahwa perilaku contradictory manusia seringkali adalah rumit, tidak sempurna, terbatas, homo ilmu ekonomi economicus (economic man) menggunakan model perilaku manusia yang disebut unpredictable dan . Sebaliknya, , yang secara luar biasa menyederhanakan Perfect rationality, dan Perfect perilaku manusia sebagai individu ekonomi yang memiliki sifat-sifat information. berikut: Perfect self-interest, 30 ilmu ekonomi menurut beberapa ahli adalah ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku manusia bagaimana melakukan terhadap berbagai alternatif yang mungkin ada ketika dihadapkan pada Dengan masalah kelangkaan sehingga tercapai kesejahteraan. demikian, dapat diketahui bahwa mempelajari ilmu ekonomi tidak akan lepas dari belajar ilmu perilaku. Di samping itu bahwa tindakan pemilihan 31 Ekonomi Islam dibangun atas dasar aksioma atau keyakinan- keyakinan yang menjadikan dasar perilaku manusia. Aksioma- Handout Pelatihan Mikro dan Makro Islam. 30 Nurzaman, Mohammad Soleh. (2014). Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 31 Ahman, Eeng, Rohmana, Yana. (2015). Ekonomi Mikro Suatu Pengantar. Bandung: Rizqi Press. 77
Ekonomi Islam Bank Indonesia, aksioma tersebut, seperti yang dikutip dari buku 32 yaitu: Kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat 1) 2) , yaitu kehidupan setelah kematian di dunia. Pemikiran akal manusia adalah terbatas, dan sumber informasi yang sempurna hanyalah Alquran dan hadis. pembalasan Kehidupan (pengadilan) kehidupan dunia. Kehidupan akhirat dipercaya bukan merupakan hidup baru yang ter akhirat merupakan akhir lepas dari kehidupan di dunia melainkan kelanjutan dari hidup di dunia. Kehidupan akhirat merupakan masa pembalasan yang seadil-adilnya terhadap setiap perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Pemikiran akal manusia adalah terbatas, dan sumber informasi yang sempurna hanyalah Alquran dan hadis 3) . Manusia yang berakal sehat (ulul albab), menurut Islam, adalah mereka yang mampu menggabungkan antara zikir dan pikir. Berzikir artinya selalu mengingat petunjuk dari Allah SWT dan Rasul-Nya dalam setiap sendi kehidupan, sedangkan berpikir artinya selalu logis dan mendalam dalam menggunakan analisis yang memutuskan hal-hal yang berurusan dengan duniawi. hadd fashl. Urgensi ilmu ekonomi Islam dapat dianalisis dari dua kriteria yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni kriteria Selain itu, terdapat juga perbedaan konsep rasionalitas yang terdapat dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsep rasionalitas tersebut yakni sikap manusia yang hanya merujuk pada sikap mengedepankan kepentingan pribadinya sendiri untuk mendapatkan Islamic worldview keuntungan. Jika sikap ini terus dilestarikan, maka akan menimbulkan konflik dengan tidak hanya mementingkan eksistensi personal, tetapi juga universal atau disebut juga konsep Dengan demikian, segala keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas akan menciptakan mashlahah dan menghilangkan mafsadah. Pengantar Ekonomi Islam dan self-interest social interest. Sementara itu, dalam huquq.33 Pengantar Ekonomi Islam 32 Bank Indonesia, Tim Penulis. (2018). 33 Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). . BI Institute. : Sebuah Pendekatan Metodologi. Jakarta: Salemba Diniyah. 78
Untuk lebih mengetahui urgensi dari ilmu ekonomi Islam ini, perlu adanya pemahaman terkait aksioma ilmu ekonomi Islam itu sendiri. Aksioma merupakan pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Berikut adalah beberapa aksioma yang menjadi prinsip dasar 34 pengembangan ekonomi Islam. Aksioma 1: Keesaan (Tauhid) Aksioma ini merupakan fondasi awal dalam pengembangan ekonomi Islam. Tauhid atau keesaan Allah SWT. adalah hal mendasar yang wajib diyakini oleh manusia yang beragama Islam. Ada tiga elemen dalam kerangka keesaan yang memainkan peranan utama dalam memfokuskan kembali motivasi terhadap tindakan ekonomi. Allah SWT's Omniscience "...Sungguh Allah SWT maha berkuasa atas segala sesuatu" a) (Kemahatahuan Allah SWT) (Q.S. Fatir [35]:1) His Omnibenevolence b) "Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hamba-Nya. Dan Dia Maha (Kemahabelaskasihan-Nya) Bijaksana, Maha Mengetahui" (Q.S. al-An'am [6]: 18) His Ownership of all things c) (Kepemilikan-Nya atas segala "Milik Allah SWT kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di sesuatu) dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (Q.S. al-Maidah [5]: 120) Equilibrium (Al-'Adl wa al-Ihsan) Aksioma 2: al-'adl didefinisikan sebagai keseimbangan dan timbal balik dalam hubungan manusia. Sebagaimana halnya harus terdapat keseimbangan baik vertikal (hubungan kepada Sang Pencipta) maupun horizontal (hubungan kepada sesama manusia), Equilibrium atau Idem. 34 79
seseorang harus berlaku adil dan tidak boleh zalim. Apabila ada tetangga yang kesulitan baik material maupun non-material karena suatu keterbatasan maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membantunya. Free Will (Ikhtiyar) Aksioma 3: Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling spesial karena dianugerahi akal memiliki kebebasan dalam berkehendak. Berbekal ilmu dan pengalaman yang luas, manusia memiliki amanah untuk (khalifah di muka bumi) untuk menjaga, menjadi mengelola, dan menikmati status kemuliaan tersebut di bumi ini. sendiri yang bertanggung jawab. Dan dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain...." khalifatu fil ardi "...Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya (Q.S. al-An'am [6]: 164) "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu...." (Q.S. al-An'am [6]: 165) Responsibility (Fardh) Aksioma 4: Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab manusia tertuang dalam tiga aspek, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Penggabungan ketiga aspek tersebut, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah SWT. Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan atau falah, dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan yang lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Falah hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau kafah. Agama Islam memberikan seharusnya berinteraksi dengan Allah SWT ibadah mahdah dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat muamalah baik tuntunan sebagaimana manusia 80
dalam berekonomi bergaul antarbangsa dan sebagainya. lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, sangat penting dan diperlukan eksistensinya karena ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam bukanlah sekadar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, tetapi lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam Ekonomi Islam memiliki arti penting karena ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, tetapi juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kafah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini. cara memandang permasalahan Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Di dalam pandangan ini tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai atau di luar bidang ekonomi. Dengan kata hal yang sudah tetap lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, tetapi juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai maslahat atau given 81
homo Islamicus Islamic man . Dalam falah, yang disebut sebagai hal ini perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut di atas dan masalah-masalah turunannya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam sangat penting dan diperlukan eksistensinya. Studi Kasus atau 82
Pertanyaan Studi kasus : Jelaskan bagaimana posisi ekonomi Islam jika dibandingkan ekonomi konvensioal berdasarkan studi kasus diatas! Kesimpulan ilmu diperlukan pembentukan kriteria objeknya sebagai dasar acuan dalam latar belakang, membangun konsep yang mencakup definisi, Di dalam membangun sebuah disiplin 83
pembahasan, prinsip dasar, serta perbandingan dengan objek lain yang identik. Untuk merefleksikan hal tersebut, dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dengan menjawab pertanyaan tersebut dapat menyimpulkan apakah suatu objek kajian dapat menjadi bagian pembahasan dalam ekonomi Islam atau malah menjadi bagian dari ilmu lainnya. hadd fashl. Urgensi ilmu ekonomi Islam dapat dianalisis dari dua kriteria Selain yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni kriteria itu, terdapat juga perbedaan konsep rasionalitas yang terdapat dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsep rasionalitas tersebut merujuk yakni sikap di mana manusia hanya pada sikap mengedepankan kepentingan pribadinya sendiri untuk mendapatkan Islamic worldview keuntungan. Jika sikap ini terus dilestarikan, maka akan menimbulkan konflik dengan tidak hanya mementingkan eksistensi personal, tetapi juga universal atau disebut juga konsep . Dengan demikian, segala keputusan mashlahah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas akan menciptakan Rangkuman dan self interest social interest. Sementara itu, dalam huquq 35 dan menghilangkan mafsadah. 1. Pembentukan kriteria objek sebagai dasar acuan dalam membangun konsep ilmu ekonomi Islam dapat dijabarkan melalui beberapa pertanyaan berikut ini: 1) Apa yang dimaksud dengan (suatu objek) ilmu ekonomi Islam? 2) Bagaimana perbandingannya (suatu objek) dengan objek lain yang identik? 3) Apa saja yang dibahas dalam ruang lingkup (suatu objek) ilmu ekonomi Islam? 4) Mengapa perlu ada (suatu objek) dalam ilmu ekonomi Islam? 5) Bagaimana prinsip dasar (suatu objek)? 6) Bagaimana fungsi dan peran sejarah dalam pengembangan al-iqti (suatu objek) ilmu ekonomi Islam? 2. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi 35 Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). Jakarta: Salemba Diniyah. 84
shad al-Islami. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi ilmu yang mempelajari tata kehidupan Islam merupakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Alquran, hadis, ijmak dan sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. qiyas 3. Ilmu ekonomi terkait sains-teknologi bersifat netral, sehingga ilmu ekonomi mana pun dapat dikembangkan dan diadopsi ke dalam sistem ekonomi Islam selama tidak kontraproduktif. Sementara itu, sistem ekonomi akan menyangkut pandangan terhadap kepemilikan harta, pengelolaan harta, maupun distribusi harta di tengah-tengah masyarakat yang bersifat tidak netral dan dipengaruhi pandangan hidup atau ideologi tertentu. hadd subject-matter pendekatan 4. Berdasarkan berdasarkan Islam dapat didefinisikan definisi (membangun atau masalah utama), ilmu ekonomi studi (i) menerjemahkan dan mengaplikasikan prinsip Islam dalam ekonomi; (ii) Sebuah studi tentang bagaimana manusia dapat mengaktualisasikan dan merealisasikan objek ekonomi Islam; (iii) Sebuah studi permasalahan ekonomi dalam sudut pandang Islam dan mencoba untuk menyelesaikannya dalam pendekatan kerangka nilai Islam dan kelembagaan; dan (iv) Sebuah studi tentang perilaku manusia yang bersangkutan dengan kehidupan (membangun ekonominya. Sementara itu, dari pendekatan definisi berdasarkan perbedaan) ilmu ekonomi Islam dapat (i) The Aim of Study; (ii) The Approach of Study; (iii) dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional dalam tiga The Scope of Study. aspek, yaitu sebagai: Sebuah fashl mixed market economy 5. Krisis yang ada saat ini disebabkan karena adanya kegagalan saat ini pasar. Kritik yang ada di dalam adanya pendapatan yang semakin tumbuh, tetapi diiringi adanya disparitas kekayaan. Adanya perulangan krisis keuangan yang diiringi oleh adanya kenaikan pengangguran disebabkan oleh reserve banking - sistem keuangan konvensional yang berdasarkan dan utang yang berlebihan tidak bisa dibayar, fractional 85
membuat institusi keuangan juga menjadi bangkrut karena siklusnya tidak berjalan. Di sinilah, ekonomi Islam menjawab bahwa, semuanya diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Ekonomi Islam tersebut berperan sebagai solusi permasalahan ekonomi saat ini dengan ciri utama sebagai berikut, yakni: (nizhamun rabbaniyyun) 1) Pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah (murtabithun bil-akhlaq) (al-murunah) 2) Terkait erat dengan akhlak (al-maudhu'iyyah) 3) Elastis 4) Objektif 5) Memiliki target/sasaran yang lebih tinggi 6) Perekonomian yang stabil/kokoh 7) Perekonomian yang berimbang 8) Harta kekayaan itu hakikatnya adalah milik Allah SWT. (tarsyid istikhdam al-mal) 9) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (iqtishadun bina'un) (iqtishad mutawazin) (al-hadaf as-sami) 6. Urgensi dari ilmu ekonomi Islam ini dapat dipahami melalui Equilibrium (Al-'Adl wa Al-Ihsan); (iii)Free Will aksioma ilmu ekonomi Islam itu sendiri, yakni: (i) Keesaan Allah SWT (Ikhtiyar); dan (iv) Responsibility (Fard). SWT. (Tauhid); (ii) Pertanyaan Evaluasi hadd 1. fashl! Jelaskan definisi ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi dan 2. Bagaimana perbedaan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional dalam hal pendekatannya? Jelaskan! 3. Bagaimana perbedaan cakupan ilmu ekonomi Islam dan konvensional? Gambarkan dalam sebuah tabel! Jelaskan perbedaan konsep rasionalitas dalam ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional! Jelaskan perbedaan permasalahan ekonomi ekonomi konvensional! responsibility 4. Islam dengan 5. 6. Bagaimana keterkaitan tauhid dengan pengembangan ekonomi Islam! 7. Mengapa 6. Bagaimana keterkaitan tauhid dengan pengembangan ekonomi Islam! 7. Mengapa pengembangan ekonomi Islam? 86
Daftar Istilah Penting Aksioma Al-'Adl wa Al-Ihsan Al-Alamiyyah Al-Hadaf As-Sami Al-Iqtishad Al-Islami Al-Jam'u Bayna Al-Tsabat Wa Al-Murunah Allah SWT's Omniscience Al-Maudhu'iyyah Al-Murunah Alokasi Sumber Daya Al-Raqabah Al-Mazdujah Al-Tawazun Bayna Al-Madiyah Wa Al-Rukhiyah Al-Waqi'iyah Asbabul Wurud At-Tawazun Bayna Al-Mashlahah Al-Fard Wa Al-Jamaah Body of Knowledge Falah Falsafah Ilmu Fardh Fashl Fiqh Fuqaha Hadd Ikhtiyar Integrated Islamic Value System Interdisipliner Logika Deduktif Normatif Premis Rasionalitas Rules of Behaviour Scarcity Self interest Solidaritas Keluarga Subject-Matter Time Value of Money Thabi'iyyun Ta'abbudiyun Ushul Fiqh Daftar Pustaka Abdurrahman, Hafidz. (2010). Diskursus Islam Politik dan Spiritual. Al Azhar Press. Bogor. Ahman, Eeng dan Rohmana, Yana (2015). Ekonomi Mikro Suatu Pengantar. Rizqi Press. Al Azhar Press. Bandung. Al-Anshari, J. (2009). Mengenal Sistem Islam dari A sampai Z (III ed.). Introduction to Islamics Economic Ushul al-Iqtishad al-Islam Pustaka Thariqul Izzah. Bogor. Theory and Application Al-Mishri. (1993). Askari, Iqbal, & Mirakhor. (2015). i. Damsyiq: Dar al-Qalam. . Singapore: John Willew & Sons Singapore Pte.Ltd Bank Indonesia, Tim Penulis. (2018). Pengantar Ekonomi Islam. BI Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Institute. Chapra, M. U. (2001). 87
Islam Contributions to Islamic economic theory: . Gema Insani. A study in social economics Choudhury, M. A. (1986). Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah . Springer. Fauzia & Riyadi. (2014). . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Freshzone Publishing. Furqani. (2012). The Foundation of Islamic Economics: A Philosopical Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Exploration of The Discipline. Phd Disertation Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah Ghofur, Abdul. (2017). . Depok: Raja Grafindo Persada Hakim, Cecep Maskanul. 2002. Mu'amalat (Ekonomi Islam): Sebuah Problem Epistemologis dan Aksiologis. Makalah disampaikan pada semiloka Pemetaan Studi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Contemporary Islamic economic thought: Jakarta A selected comparative analysis Haneef, M. A. (1995). . Alhoda UK. Hatta, Z. b. (2013). Isu-Isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam (I ed.). Bogor: Al Azhar Iskandar, A. B. (2019). Materi Dasar Islam, Islam Mulai Akar hingga Daunnya (XV ed.). Bogor: Ka'bah, Rifyal. (1999). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Islamic Economics Indonesia Press. Kahf, M. (2014). Khan, Fahim. 1996. The Theory of Capital in Islam. Malaysia: Islamic . Al Manhal. Research Institute. Meera, Ahmed Kameel Meydin. 2002. The Islamic Gold Dinar. Kuala Lumpur: Pelanduk. Metwally, M.M. (1993), Essays on Islamic Economics, Academic Islamic Economics and Finance: An Publishers, Calcutta, 182 pages. Institutional Perspective Mirakhor, Abbas. (2009). . IIUM Journal of Economics and Management 31-72. Muhammad A. Al 'Arabi. Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya. Terjemahan oleh Ahmad, Abu dan Umar S. Anshori. Ekonomi Islam: Teori dan Praktis Semarang: PT Bina Ilmu. Muhammad Abdul Mannan (1985). , Islam, Economics, and Society (RLE Politics Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen. Naqvi, S. N. H. (Ed.). (2013). 88
of Islam) Handout Pelatihan Mikro dan . Routledge. Makro Islam Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Juni Nurzaman, Mohammad Soleh. (2014). 2014, Pages 1-100. Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi __________________________. (2019). . Jakarta: Salemba Diniyah. Rivai, V., & Usman, A. N. (2012). Islamic Economics & Finance, Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Solusi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Aktivitas Ekonomi Rozalinda. (2014). Our Economic, dalam "Buku Induk . Jakarta: PT Grafindo Persada. Ekonomi Islam Iqtishoduna Sadr, Muhammad Baqir. (2008). Pengantar Filsafat , terj. Jakarta: Zahra Salam, B. (2005). Samuelson & Wiliam. (1995). Mikroekonomi Edisi ke-4 (Terjemahan). . Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta: Erlangga Sholahuddin, M. (2019). Asas-Asas Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1996). Role of state in the Economy: Menggali Akar Mengurai Serat An Islamic Perspective. Vol. 20. Islamic Foundation Ekonomi dan Keuangan Islam Suma, Muhammad Amin. (2008). Al-Islam Aqidatan Wa Syari'atan . Tangerang: Kholam Publishing. Syaltut, Mahmud. (1966). . Dar al-Qalam. Triono, D. C. (2011). Ekonomi Islam Mazhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam (Vol. I). Yogyakarta: Irtikaz. Yusanto, M. I., & amp; Yunus, M. A. (2009). Pengantar Ekonomi Islam (I ed.). Bogor: Al-Azhar Press. Zuhaili, Wahbah Az, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Cet. 3, Beirut: Dar alFikr,1989. 89
Halaman ini sengaja dikosongkan 90
Bab 3 Ekonomi Islam Metodologi Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menjelaskan filosofi ilmu pengetahuan yang dipahami dari dua sisi, yaitu filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu pengetahuan yang mendasari proses pembangunan keilmuan; 2. Mahasiswa mampu memahami filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam; 3. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan konsep metodologi Filosofi Ilmu Pengetahuan serta ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam. Manusia adalah makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah SWT. dengan sempurna dilengkapi akal serta memiliki kedudukan tertinggi di antara makhluk ciptaan Allah SWT. lainnya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk berpikir, Allah SWT. memberikan pengetahuan yang disebut sebagai ilmu, sehingga manusia memiliki proses berpikir tentang apa yang ingin diketa- hui, bagaimana memperolehnya dan apa nilai guna dari yang ingin diketahui. Seluruh ilmu pengetahuan tidak lebih dari pembaharuan pemikiran manusia setiap hari. Ilmu pada hakikatnya adalah apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya dan apa nilai guna dari ilmu tersebut. Ilmu rasional, merupakan usaha manusia yang bersifat kognitif tertentu sehingga diperoleh kumpulan menggunakan metode 91
pengetahuan yang sistematis yang menjelaskan kausalitas mengenai suatu objek tertentu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam ataupun sosial. Ilmu memiliki karakteristik rasional, empiris, 1 sistematis, objektif, verifikatif dan terbuka untuk dikoreksi. Pengetahuan merupakan hasil proses pengindraan terhadap suatu objek tertentu, yang tidak sistematis, objektif dan tidak universal, karena tidak memerlukan pembuktian atau pengujian yang ketat. Selain itu, proses pembelajaran pengetahuan juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti fasilitas informasi, lingkungan dan budaya. Pengetahuan muncul dari setiap keingintahuan manusia, karena sebenarnya otak manusia tidak pernah berhenti berfungsi. Bahkan rasa ingin tahu terkadang dapat menyebabkan manusia menjadi terlalu terobsesi dengan keinginan tersebut. ilmu tidak terlepas dari peran filsafat ilmu sebagai landasan filosofinya. Filsafat ilmu adalah satu bidang ilmu yang memiliki lingkup kajian tentang 2 hakikat ilmu pengetahuan dalam pandangan kefilsafatan, cara kerja ilmu pengetahuan dan logika yang melaluinya pengetahuan ilmiah tersebut dibangun. Di dalam sejarahnya, perkembangan struktur 3 Filsafat ilmu dapat dipahami dari dua sisi, yaitu filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu pengetahuan yang mendasari proses pembangunan keilmuan. Terdapat dua persoalan mendasar tentang ilmu, pertama persoalan demarkasi yang disebut sebagai garis yang memisahkan antara ilmu dan yang bukan ilmu, apa yang mencirikan ilmu, dan bagaimana mencapai kemajuan ilmiah? Persoalan kedua, yaitu mengenai perkembangan ilmu itu sendiri. General Philosophy of Science Filsafat ilmu terdiri dari kajian yang bersifat umum, yang dikenal dan kajian yang bersifat khusus, dengan dalam arti secara khusus menyelidiki berbagai cabang ilmu pengetahuan dan struktur yang mendasarinya, maka ada filsafat Teori Makroekonomi Model Fluktuasi Ekonomi Jangka Pendek. Philosofphy of Science. 1 Kusnendi. (2002). 2 Kitcher, P. S. (2019, Desember 26). Standford Encyclopedia of Philosophy. (2013). Dipetik Juli 6, 2020, dari Understanding Science, How Science Really Works: Bandung. Dipetik Juli 6, 2020, dari 3 92
biologi, filsafat psikologi, filsafat ekonomi, filsafat ekonomi Islam dan lain-lain. 1. Filsafat Ilmu sebagai Disiplin Ilmu Filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat, dengan demikian sebagai disiplin ilmu, Filsafat Ilmu merupakan cabang dari 4 ilmu filsafat dengan demikian, juga merupakan disiplin filsafat khusus yang mempelajari bidang khusus, yaitu ilmu pengetahuan. Maka mempelajari filsafat ilmu berarti mempelajari secara filosofis berbagai hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Di sini filsafat ilmu dilihat secara teoritis, yang dimaksudkan untuk menjelaskan "apa", "bagaimana" dan "untuk apa" ilmu pengetahuan itu. Tiga persoalan ini lazim disebut ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan. Aspek ontologi berkaitan dengan apa yang dipelajari atau apa fundamental structure objek studi ilmu. Persoalan utama pada aspek ontologi ilmu adalah mengapa sesuatu disebut ilmu dan mengapa sesuatu disebut ilmiah. Dengan demikian pada umumnya ontologi dikaitkan dengan pembatasan kriteria ilmiah dan tidak ilmiah. Ilmiah adalah sesuatu yang bersifat rasional, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. ilmu mempelajari objek studinya menggunakan metode tertentu, yaitu al-aql seperti al-aql al-Islami,5 aql al-arabiy,6 metode keilmuan atau metode ilmiah. Epistemologi ilmu adalah pem scientific.9 episteme,8 reason,7 bahasan mengenai Aspek Epistemologi berkaitan dengan bagaimana berwujud pemikiran-pemikiran yang berasal dari mazhab-mazhab besar pemikiran. Setiap keilmuan memiliki karakter keilmuan yang ditentukan oleh pola pikir mazhab yang menjadi dasarnya. Epistemologi memiliki dua elemen penting: dan Epistemologi Filsafat Ilmu, Basis Filosofis Ilmu Pengetahuan 4 Muslih, M. (2019, Juli 31). . Dipetik Juli 6, 2020, dari Qadhaya fi Naqd al-Aql al-Dini: Kayfa Nafhamu al-Islam al-Yawm? Arkoun, M. (n.d.). Takwīn al-'Aql al-'Arabi Chicago Press. Al-Jabiri, M. A. (2004). 5 The University of Critique of Pure Reason. . Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-al-Arabiyyah. 6 7 Kant, I. (1990). 8 9 Kuhn, T. S. (1970). The Order of Think: An Archeology of Human Sciences. New York: Prometheus. The Structure of Scientific Revolution. Chicao: Foucault, M. (1994). New York: Vintage Books. The University of Chicago Press. 93
1) Struktur nalar yang merupakan unsur pokok dari aliran pemikiran yang membedakannya dengan aliran pemikiran yang lain, 2) Proses pembentukan nalar, yaitu aspek histori dari epistemologi itu. Aspek Aksiologi ilmu berkaitan dengan apa nilai guna dari ilmu. Di dalam aspek ini, ilmu sebagai produk berpikir keilmuan dapat bersifat positif dan normatif. Ilmu bersifat positif, berkenaan dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi berbagai gejala dari objek studi yang dipelajari sebagaimana apa adanya. Sementara itu, ilmu bersifat normatif berkenaan dengan fungsi ilmu berkenaan dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mengendalikan berbagai gejala dari objek studi yang dipelajari ke arah yang diinginkan. Ke arah yang diinginkan mengandung arti apa yang seharusnya, bukan apa adanya. Jadi secara normatif ilmu diaplikasikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu menjadikan hidup manusia menjadi lebih mudah dalam mencapai kesejahteraan. Dalam konteks ini, etika, moral dan nilai menjadi pertimbangan utama. Ilmu 2. Filsafat Ilmu sebagai Landasan Filosofis bagi Pengetahuan Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu memiliki fungsi untuk memberikan kerangka, memberikan arah, menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah kerangka teori, paradigma ilmiah dan asumsi dasar. 1) Kerangka Teori ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang ilmu tertentu. Dengan demikian setiap teori ada penemu dan disiplin ilmunya. Ciri yang membedakannya dengan (al-tajrid) Konsep merupakan hasil dari abstraksi konsep setelah upaya pengindraan yang umumnya biasanya Teori itu penemuan yang dihasilkan oleh (al-tashawwur). dilakukan oleh manusia. Teori itu pada dasarnya merupakan penyederhanaan atau 94
concept map, mind mapping, simplifikasi dari kompleksitas realitas. Di dalam rangka demikian, teori bisa berujud skema, bagan, dan semacamnya, yang sebenarnya merupakan bangunan logika. Inilah Itulah sebabnya, yang disebut sehingga setiap metodologi itu sangat tergantung teori yang digunakan. Di dalam arti sempit, metodologi bisa jadi sama dengan metode, yang sama- sama berarti cara. Namun dalam aktivitas ilmiah, ke duanya memiliki wilayahnya masing-masing. Metode itu wilayahnya teknis, maknanya Logic of proses dan prosedur, sedang metodologi wilayahnya filosofis, scientific discovery maknanya framework theoretical framework. atau teori berkonsekuensi metodologis tertentu, logic of scientific discovery (logika penemuan). itu secara sederhana bisa dimengerti sebagai langkah-langkah rasional dari aktivitas ilmiah yang membawa atau menggiring kepada kesimpulan, atau ditemukan temuan baru sebagai technical concept akhir aktivitas ilmiah. Metodologi memiliki sejumlah elemen penting, . yaitu: pendekatan, teori, metode, dan Di dalam bangunan keilmuan, teori itu merupakan basis logis dari ilmu yang memungkinkan ilmu pengetahuan itu memiliki nilai objektif dan diterima oleh ilmuwan. Sebagai basis pengembangan ilmu, tidak satu pun ilmuwan menolak keberadaan teori. Artinya, tidak disebut ilmu, jika tidak dilandasai oleh teori tertentu. Lebih mendalam pembahasan terhadap teori ini, bisa ditemukan dalam satu disiplin ilmu, namanya logika ilmu keyword atau (logic of science). 2) Paradigma Ilmiah (escalation) Dari asal pembentukannya, paradigma ilmiah itu juga berasal dari , yang teori tertentu yang telah mengalami eskalasi ditandai dengan perluasan objek dan perspektif yang lebih baru. Paradigma ilmiah itu mirip seperti payung yang melindungi sejumlah teori, sehingga bisa jadi beberapa teori bernaung dalam satu paradigma ilmiah. (scientific umbrella) Paradigma ilmiah itu merupakan seperangkat pola pikir yang membuat para ilmuwan bekerja secara lebih mudah dan otomatis, karena pertimbangan- pertimbangan dalam pemilihan metodologi, teori, serta analisis yang diperlukan. Paradigma ilmiah itu terjadi karena konvensi dari para , jika sudah ilmuwan. Paradigma akan mengalami pergeseran paradigma menyediakan kerangka, (shifting) 95
lagi. Melihat keberadaan paradigma yang tidak disepakatinya sangat tergantung dengan kesepakatan ilmuwan, maka paradigma (science) ilmiah itu dikatakan basis kemanusiaan dari ilmu pengetahuan , dalam arti basis sosiologis, basis antropologis, dan basis landasan historis. Keberadaan pengembangan ilmu masih pro-kontra, ada perbedaan pendapat, karena menempatkan subjektivitas ilmuwan sebagian bagian tidak terpisahkan dari bangunan keilmuan. Memang, peran subjek tidak bisa sama sekali dinafikan, tetapi sisi-sisi keilmiahan menuntut objektivitas. Pembahasan lebih mendalam terhadap paradigma ilmiah (Sociology of Science) ini, bisa ditemukan dalam beberapa disiplin ilmu, yaitu sosiologi ilmu , dan paradigma ilmiah sebagai (Antropology of Science) (History of Science). , antrolopogi ilmu sejarah ilmu 3 ) Asumsi Dasar Asumsi dasar itu aspek terdalam dari bangunan keilmuan, sehingga dapat saja dianggap tidak ada, kecuali bagi mereka yang memiliki kepekaan filsafat ilmu. Asumsi dasar itu merupakan seperangkat keyakinan, prinsip-prinsip hidup, spirit, bahkan keimanan keagamaan ilmuwan yang turut mempengaruhi perilaku keilmuan atau aktivitas ilmiah yang dijalankannya. Asumsi dasar itu merupakan basis teologis-metafisis dari ilmu pengetahuan, yang memungkinkan sains berbasis agama itu bisa menjadi ilmiah. Menafikan basis ini sama artinya dengan memustahilkan keberadaan sains berbasis agama, seperti sains Islam yang terus diupayakan pengembangannya oleh banyak universitas atau para ilmuwan muslim. Asumsi dasar itu juga bisa menjadi basis integrasi ilmu-ilmu, bahkan menjadi basis integrasi ilmu dan agama. Sudah tentu, dengan catatan, jika asumsi dasar itu direkonstruksi sedemikian rupa, sehingga menjadi lebih produktif bukan statis. itu keberadaannya tidak tersentuh oleh upaya Asumsi dasar falsifikasi dan karena di luar jangkauan upaya-upaya itu, di protective belt. samping itu keberadaannya dilindungi oleh apa yang disebut dengan teologis-metafisis refutasi, Selama ini, bangunan keilmuan pada lingkungan akademik bukan sama sekali tidak memiliki landasan filosofis. Ilmu logika, baik logika tradisional, yang bercirikan bahasa dan pola pikir deduktis, maupun ) yang logika modern (yang juga dikenal dengan logika saintifika 96
memakai pola induktif dengan seperangkat simbolnya, jelas tidak sedikit peranannya dalam membangun wawasan ilmiah akademik. Bahkan selama ini ilmu logika telah menjadi ilmu dasar dan dianggap sebagai satu-satunya pola pikir yang bisa dipertanggungjawabkan. "Jika ingin berpikir lurus atau berargumen dengan tepat, maka dalami dulu ilmu logika", demikian kira-kira ungkapannya. Harus diakui, peran ilmu logika dewasa ini dirasakan tidak mencukupi lagi, karena beberapa keterbatasan yang ada. Hal ini terlihat misalnya dalam karakteristiknya, yakni formalisme, naturalisme, saintisme, instrumentalisme. Berbeda dengan ilmu logika, filsafat ilmu menawarkan banyak pola pikir dengan memperhatikan kondisi objek dan subjek ilmu, bahkan pola pikir logika sebagai bagian di dalamnya. Lebih jauh, filsafat dalam proses penggalian ilmu, tetapi juga memberikan kerangka pada taraf pra dan post kegiatan keilmuan. Karena itulah, sebagai landasan filosofis dari ilmu pengetahuan, filsafat ilmu memberikan kerangka sekaligus menentukan bagi corak keilmuan, bahkan ilmu logis dan sosiologisnya. Dengan demikian secara konsekuensi akademis, sebagai landasan filosofis ilmu pengetahuan, filsafat ilmu bisa dipahami sebagai perkembangan lebih jauh dari peran yang selama ini di'mainkan' oleh ilmu logika. Tidak hanya itu, bahkan secara historis, perkembangan filsafat terutama cabang epistemologi, menunjukkan bahwa dewasa ini memang era filsafat ilmu. 3. Perbedaan Anatomi Ilmu Pengetahuan dalam Islam dan (instrument) ilmu tidak hanya sebagai sarana Konvensional empirical evidence Untuk menjadi ilmu pengetahuan, ekonomi konvensional telah process melalui proses-proses yang disebut sebagai , yang dalam mempelajari ilmu pengetahuan ada metode riset untuk menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan itu ada, dan diuji validitasnya. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki anatomi yang berbeda dari ekonomi konvensional. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya berasal dari akal, pancaindra ataupun pengalaman kehidupan. Allah SWT menganugerahi akal kepada manusia dan Allah SWT menurunkan sebuah panduan keberilmuan bagi seluruh umat manusia melalui sebuah petunjuk Alquran. Wahyu yang diturunkan melalui Alquran 97
memerlukan sebuah proses interpretasi pemahaman agar manusia dapat memahami hakikat ilmu yang Allah SWT berikan kepada manusia. Islamic worldview Epistemologi dalam ilmu ekonomi Islam dibangun di atas berdasarkan pada wahyu dan ajaran agama. Kebenaran suatu pengetahuan dapat didefinisikan tanpa adanya dikotomi antara doktrin dan realitas, nilai dan fakta. Ilmu sejatinya lebih dekat dengan Tuhan bukan sebaliknya menuntun kita menjauhkan kita dari-Nya. Ilmu mendekatkan kita pada kebenaran, bukan menyesatkan. Di dalam Islam, ilmu mencari kebenaran tentang hakikat Tuhan, ciptaan-Nya, dan segala fenomena kehidupan yang diperoleh melalui wahyu, pemikiran, dan pengalaman manusia. Setiap ide harus dibuktikan keasliannya, bukan hanya prasangka dan nafsu. Tanpa meyakini kebenaran, kita hanya berdusta. Dengan demikian, esensi dari ilmu adalah ilmu harus menuntun kita pada kebenaran. Oleh karena itu, ilmu yang dipelajari dan dikembangkan harus diperoleh dari sumber yang diyakini pasti kebenarannya, yaitu Tuhan. Ilmu pengetahuan dalam Islam, berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua: Revealed Knowledge 1) Revealed Knowledge adalah ilmu yang berasal dari wahyu Allah SWT acquired SWT. yang berupa Alquran dan juga hadis Rasulullah SAW. dan knowledge. menjadi landasan utama dan sumber inspirasi utama dari Acquired Knowledge 2) Acquired Knowledge adalah ilmu yang diperoleh dari hasil usaha manusia dalam menggali dan mengoptimalkan akal pikirannya dalam memahami sesuatu, seperti fatwa-fatwa kontemporer serta ilmu-ilmu yang modern yang ada pada saat ini. Saat ini menjadi fundamental ketika kita berbicara tentang sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Proses pemahaman, interpretasi dan analisis ayat menjadi sebuah ilmu yang dapat dirasakan manfaatnya. acquired knowledge Islam menempatkan pancaindra dan rasionalitas sebagai alat 98
revealed knowledge. untuk memahami ilmu pengetahuan, tetapi hal tersebut tidak boleh terlepas dari Di dalam Islam sumber ilmu pengetahuan tidak hanya akal dan pengalaman, tetapi juga terdapat wahyu. Hal inilah yang membedakan anatominya dengan ilmu pengetahuan konvensional yang hanya terfokus pada dua sumber dengan tanpa menyinggung sama sekali unsur agama, doktrin dan unsur ketuhanan dalam membentuk dan membangun ilmu. Sumber pengetahuan dalam Islam di antaranya: 1) Wahyu Wahyu diletakkan di tingkat pertama dari sumber-sumber yang lainnya. Islam menjadikan Alquran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan yang mutlak karena keduanya bersumber langsung dari Allah SWT. sehingga terjaga dari berbagai kesalahan. Ilmu pengetahuan yang hakiki dapat diraih dengan mengikutsertakan peran manusia untuk berpikir dan menginterpretasikan berbagai "tanda" yang dimaksud dalam Alquran dan hadis melalui akal. 2) Akal Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan karena Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan membekalinya akal untuk berpikir, untuk memahami, membuat perenungan serta dapat memutuskan mana hal yang baik ataupun buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Akal manusia mampu menyerap pengetahuan yang dibentuk oleh pikirannya sendiri. Ekonomi konvensional sangat bertumpu pada akal dan pengalaman sebagai rujukan utamanya dalam membangun ilmu. Hal yang membedakan sumber rasional akal pada ilmu pengetahuan Islam dan konvensional adalah adanya keterkaitan akal dengan wahyu dari Allah SWT.. 3) Pancaindra atau Pengalaman Pancaindra sangat berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi tentang dunia dan apa yang ada di sekitar manusia. Proses pancaindra meliputi observasi ataupun 99
pengalaman yang terjadi berulang-ulang sehingga pengetahuan yang diperoleh mudah untuk dibuktikan dan diuji kebenarannya. 4) Spiritualitas Elemen spiritualitas ini merupakan elemen yang bersifat khusus, tetapi tidak bisa diabaikan karena spiritualitas ini merupakan petunjuk atau ilham dari Allah SWT. yang hanya dapat dicapai dan dirasakan oleh orang-orang tertentu pilihan Allah SWT.. Salah satu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari spiritualitas adalah bertasawuf. Pada akhirnya, akan ada suatu pertanyaan apakah ilmu justru yang didapatkan akan mendatangkan berkah atau mendatangkan laknat Allah SWT.. 4. Filosofi Ilmu dan Peranannya dalam Ekonomi Islam Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tidak terpisahkan dari agama Islam. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah, apakah mungkin agama menjadi dasar ilmu pengetahuan? Kemungkinan ilmu pengetahuan dibangun atas dasar agama dijelaskan oleh Kahf. Cakupan ilmu pengetahuan dan agama sangat dimungkinkan ketika agama didefinisikan sebagai seperangkat kepercayaan dan aturan yang pasti membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain dan diri sendiri. Ilmu ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk di konsumsi. Dengan definisi seperti ini maka ilmu ekonomi dapat dicakup oleh agama, sebab ia merupakan salah satu bentuk perilaku kehidupan manusia. 10 Keterkaitan agama dan ilmu dapat dikaji dengan melihat kaitan antara wahyu dan akal. Wahyu menuntun manusia untuk memahami segala tujuan hidupnya, tanggung jawabnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dengan demikian terdapat komplementari antara akal dan wahyu yang saling melengkapi satu sama lain dan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Jadi, ilmu agama dan 10 Kahf, Monzer. (1978). The Islamic Economy: Analitical Study of the Foundationing System. Indiana MSA of USA and Canada 100
pengetahuan saling melengkapi dalam membangun suatu kehidupan yang baik bagi manusia dan seluruh kehidupan. Oleh karenanya, ekonomi Islam bukanlah mazhab lain dari ekonomi konvensional, seperti yang selalu diinformasikan pada saat ini. Ekonomi Islam berasal dari filsafatnya sendiri. Menurut Muhammad Arif Zakaullah dalam tulisannya mencoba menjawab kritik yang dengan berbagai alasan menentang perkembangan ekonomi Islam. Ini akan memungkinkan untuk memahami sifat ilmiah ekonomi Islam, tetapi juga akan memungkinkan mereka untuk menghargai bahwa perkembangan paradigma syariah dari ekonomi Islam sebenarnya, awal dari revolusi ilmiah di bidang ekonomi. Mazhab kapitalisme menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sama dengan kapitalisme, mereka menekankan bahwa Islam juga memungkinkan hak atas kemakmuran swasta, usaha bebas, dan ekonomi pasar. Namun, mereka mengakui bahwa penyesuaian tertentu perlu dilakukan dalam kapitalisme agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut kelompok ini, ilmu ekonomi Islam kurang memiliki landasan ilmiah dan hanya merupakan refleksi dari keyakinan agama tertentu. 11 Pada dasarnya sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kapitalisme. Paradigma ekonomi Islam berbeda dengan paradigma ekonomi lainnya. Ekonomi Islam didirikan atas dasar ilmiah yang kuat. Ekonomi Islam memiliki struktur keilmuan yang lengkap; yaitu, ia memiliki landasan filosofisnya sendiri, dasar ilmiah untuk landasan mikro dan paradigma syariahnya. Komposisi struktur ekonomi Islam yang lengkap ini menunjukkan bahwa ia memiliki potensi ilmiah yang penuh untuk pembangunan. Masyarakat yang anggotanya menganut agama Islam sebagai jalan hidupnya akan mengembangkan sistem ekonomi Islam. Menurut Muhammad Arif Zakaullah seperti halnya sistem ekonomi lainnya, sistem Islam juga berakar pada landasan filosofis tertentu seperti: 1. Tauhid: Kesatuan dan kedaulatan Allah SWT.; 2. mengarahkan hal-hal menuju kesempurnaannya; Rububiyyah : Pengaturan Ilahi untuk memberi makan dan 11 Arif, Muhammad. "Toward the Shari'ah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific Revolution." The American Journal of Islamic Social Sciences 2, No. 1 (1985b): 79-99 101
Takziyah 3. Khilafah: Peran manusia sebagai wakil Allah SWT. di muka bumi; 4. 5. Pertanggungjawaban di hari pembalasan dan implikasinya bagi : Pemurnian ditambah pertumbuhan; kehidupan di dunia dan akhirat. Metodologi ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan makna terhadap bangunan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Menurut al-Attas bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia Islam oleh peradaban Barat. Menurut al-Faruqi bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak dalam sebuah karikatur Barat; sains Barat telah terlepas dari nilai dan harkat manusia, nilai spiritual, serta harkat dengan Tuhan. 12 Al-Attas mendefinisikan ilmu sebagai sebuah makna yang datang ke dalam jiwa bersamaan dengan datangnya jiwa kepada makna dan menghasilkan hasrat serta kehendak diri. Al-Attas mengartikan makna pendidikan sebagai suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia dan kemudian ditegaskan bahwa sesuatu yang ditanamkan itu adalah ilmu, dan tujuan dalam mencari ilmu ini terkandung dalam konsep . Sementara itu, tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam "diri manusia" sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Secara ideal, Naquib menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik . Implikasinya dalam tujuan secara universal pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas dalam bidang intelektual dan yang paling mendasar adalah nilai-nilai moral-agama selalu membimbingnya. ta'dib (al-insan al-kamil) Islam yakni pendidikan Gagasan awal islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim di Makkah, pada tahun 1977 yang diprakarsai oleh King Abdul Aziz University. Ide islamisasi ilmu pengetahuan dilontarkan oleh Ismail Raji al-Faruqi dan Muhammad Naquib al-Attas. Menurut al-Attas bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia Islam oleh peradaban Barat. " Jurnal 12 Novayani, Irma. "Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pandangan Syed M. Naquib Al-attas dan Implikasi Muta'aliyah, Terhadap Lembaga Pendidikan International Institute of Islamic Thought Civilization (Istac). Vol. 1, No. 1, 2017, pp. 74-89. 102
Islamisasi pengetahuan berarti mengislamkan atau melakukan penyucian ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak "khas islami". terhadap sains produk Barat yang selama 13 Untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, menurut al-Attas, perlu melibatkan dua proses yang saling berhubungan. Pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, dan kedua, memasukan elemen-elemen Islam dan konsep- konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Jelasnya, "ilmu hendaknya diserapkan dengan unsur- unsur dan konsep utama Islam setelah unsur-unsur dan konsep pokok dikeluarkan dari setiap ranting. Islamisasi pada ilmu ekonomi merupakan bagian dari islamisasi ilmu pengetahuan. Mengapa dilakukan islamisasi pada ilmu ekonomi? Ekonomi konvensional sebagai salah satu cabang ilmu yang modern tidak bebas nilai dan juga tidak bebas ideologi. Fondasi dari ekonomi worldview konvensional secara tidak langsung terbentuk dari budaya Barat yang Islam kental terhadap sekularisme. Hal ini tidak sejalan dengan 14 15 , hal tersebut dipicu oleh dan Haneef faktor internal yang disebut sebagai malaise of ummah (kesakitan umat) dalam semua bidang (ekonomi, politik, agama, budaya dan loss of adab sebagainya), sedangkan menurut Al-Attas hal tersebut merupakan akibat dari faktor internal umat muslim sendiri, yaitu " " atau hilangnya kedisiplinan yang berlanjut pada hilangnya keadilan. Hal ini yang menyebabkan kegagalan memahami perbedaan antara ilmu pengetahuan terutama dari pengetahuan Barat. . Menurut Al-Faruqi Proses islamisasi ilmu ekonomi secara sederhana merupakan proses penyusunan kembali ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan nilai dan warisan Islam. Bidang ekonomi merupakan satu prioritas utama karena adanya keterbelakangan negara-negara muslim yang terjadi di bidang ekonomi. Idem 13 14 Al-Farouqy, Ismail (1982). Islamization of Knowledge: General Principle and Workplan. Herndonn: IIIT 15 Haneef, M.A (1997) "Islam, the Islamic Worldview and Islamic Economics." IIUM Journal of Economics and Management. Vol 5 (1). 103
Kembali lagi ke filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam, metodologi ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan makna terhadap bangunan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Para ahli dalam ekonomi Islam , Syed Nawab seperti Choudhury Haider Naqvi memiliki pertimbangan bagaimana metodologi ekonomi Islam dalam membangun teori ekonomi berdasarkan Alquran dan sunah. Metodologi dapat dilihat sebagai bagian dari cabang filsafat yang disebut epistemologi. Epistemologi , sumber- mempelajari teori pengetahuan sumber ilmu pengetahuan penerapan ilmu pengetahuan dan keterbatasan ilmu Penerapan ilmu pengetahuan pengetahuan dan keterbatasan ilmu pengetahuan dalam metodologi bermakna, studi atau penelitian lebih sempit dan lebih spesifik tentang bagaimana mengembangkan pengetahuan (teori) dan bagaimana untuk mengevaluasi pengetahuan (teori) yang dihasilkan. 16 18 17 , M. Aslam Haneef , Umer Chapra 20 19 , Abdul Mannan (theory of knowledge) (sources of knowledge), (application of knowledge) (limitations of knowledge). 21 Berbicara mengenai metodologi ekonomi Islam maka tidak akan ilmu dapat pengetahuan yang terdiri atas tiga komponen, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga komponen filosofi ini pada dasarnya adalah satu kesatuan utuh yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang menjadi landasan dalam pembahasan hakikat dari sebuah ilmu pengetahuan. terlepas dari gambaran besar mengenai filosofi Di dalam kaitannya dengan ekonomi Islam ketiga unsur filsafat ilmu pengetahuan begitu penting peranannya apabila dilihat keterkaitan antar-unsur filosofi tersebut dalam membangun ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Jika diibaratkan sebuah bangunan ontologi berfungsi menentukan bagian utama apa saja yang diperlukan untuk sebuah bangunan berdiri kokoh, sementara epistemologi adalah material dari bahan yang dipakai di setiap bagian Contributions to Islamic economic theory: A study in social economics. Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis. 16 Choudhury, M. A. (1986). 17 Haneef, M. A. (1995). Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam Springer Alhoda UK Islam, Economics, and Society (RLE Politics of Islam). 18 Chapra, M. U. (2001). 19 Naqvi, S. N. H. (Ed.). (2013). 20 Muhammad Abdul Mannan (1985). Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, . Gema Insani Routledge Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen. International Journal of Economics, Management and Accounting, 21 Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). Methodology of Islamic Economics: Overview of Present State and Future Direction. 19. 104
utama, sedangkan aksiologi berfungsi menentukan fungsi dan mengarahkan tujuan dari berdirinya bangunan tersebut. Teori-teori yang dibangun dalam ilmu ekonomi Islam pada normative economics (what should akhirnya merupakan sintesis yang berasal dari harmonisasi doktrin be) dan realitas. Doktrin mencerminkan dan realitas mencerminkan positive economics (what it is) . Jadi, antara doktrin dan realitas harus sejalan atau paralel. Doktrin yang ada yang bersumber dari ajaran Islam (Alquran dan sunah) harus bisa diimplementasikan, bukan sesuatu yang abstrak. Syarat utama dari hal ini adalah kesadaran umat Islam secara individual dan kolektif untuk kafah (keseluruhan). berusaha mengimplementasikannya secara Gambar 3.1 Bangun Ruang Filosofi Ilmu Pengetahuan 1) ASPEK ONTOLOGI EKONOMI ISLAM ontology Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti keberadaan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Adapun dalam arti lain, ontology adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Prinsip ini menegaskan tentang relativitas keputusan yang mana 105
setiap keputusan mengungkapkan hubungan dari hal lain saat keputusan dibuat dengan hal yang sebenarnya terjadi saat keputusan itu dibuat. Maka dari itu prinsip adalah tahap pertama dalam menyusun teori yang merangkul gagasan aktualitas, pemberian dan 22 sebuah proses. ontology Adapun dalam hal agama Islam, keesaan Tuhan adalah dasar moral utama menurut pengertian ontologi. Hal tersebut disebut pula dengan konsep keesaan yang berarti bahwa kemutlakan dan keleng kapan pencipta, pengetahuan, kemauan dan kuasa tidak terpisahkan atas segala sesuatu karena berada di tangan Tuhan saja. Konsep keesaan ini kemudian disebut dengan tauhid. ontology ini ontology merupakan suatu pendekatan yang menjadi acuan untuk menentukan ilmu ekonomi murni , ilmu hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Apabila dilihat secara ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu, yaitu dan muamalat di mana dalam operasionalisasinya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari dua hal tersebut. Selain itu, hukum ontologis yang utama sebagai dasar adalah tauhid. Sebab tauhid sebagai ontologi utama yang menjelaskan sifat segala sesuatu sebagai hukum yang tidak. Dengan sendirinya tauhid ini menjadi atribut esensial Allah SWT yang tidak memiliki perbandingan. Sementara itu, dalam hal objek kajian ekonomi Islam, 23 Di dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, dapat dijelaskan bahwa peran ontologi akan membahas mengenai pemahaman Islam terhadap adanya realitas ekonomi serta fondasi konsep ekonomi Islam yang akan menghasilkan sebuah perspektif baru bagi ilmu ekonomi. Kajian ontologi akan memberikan sebuah gambaran utuh dari bangunan besar ekonomi Islam. Termasuk di dalamnya tentang bagian-bagian dari bangunan ekonomi Islam, seperti misalnya apakah kajiannya termasuk mikro dan makro? Bagaimana dengan kajian perbankan dalam ekonomi Islam, kajian uang, kajian lingkungan, dan sebagainya. Di dalam contoh lain yang lebih sederhana, ontologi juga akan Islamic Economics and Finance and Epistemological Inquity 22 Choudhury, M. A. (2011). . United Kingdom: The Tawhidi Methodological Worldview A Transdisciplinary Study of Islamic Eco- Emerald Group Publishing Limited. nomics. 23 Choudhury, M. A. (2019). Singapore: Springer Nature Singapore, Pte. Ltd. 106
mengkaji sebab-sebab permasalahan yang dalam perspektif Islam dianggap menjadi pemicu dasar adanya kajian ekonomi, jika kelangkaan merupakan masalah dasar yang menjadi sebab diperlukannya kajian ekonomi menjadi penting? Apakah ada bedanya? Bagaimana pembahasannya? Ada lebih banyak lagi pertanyaan- pertanyaan lainnya. Pembahasan dalam ontologi pada akhirnya akan menentukan apa saja yang menjadi inti dalam ekonomi Islam sebagai sebuah bangunan ilmu pengetahuan. Artinya kajian ontologi berfungsi untuk menerjemahkan apa saja yang akan dibahas dalam ekonomi Islam serta bagaimana aktivitas dalam ekonomi Islam dilakukan. Kajian ontologi akan memberikan sebuah perspektif ekonomi Islam yang yang memang berdiri sendiri, di atas fondasi yang memang berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional. genuine 24 Hanya saja terdapat persoalan ontologi yang muncul yakni bagaimana memadukan antara pemikiran sekuler ilmu ekonomi dengan pemikiran yang terdapat dalam muamalat secara fikih. Hal tersebut menjadi persoalan karena muamalat berdasarkan kepada Alquran dan hadis. Selain itu, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam fikih muamalah serta mengacu terhadap wahyu. Artinya transaksi ekonomi akan dinilai benar atau salah jika terdapat larangan dalam wahyu. Sementara itu, ilmu ekonomi akan mengacu kepada teori-teori serta fenomena yang terjadi. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori yang digunakan tersebut, maka akan sulit untuk memadukan antara ilmu 25 ekonomi dengan fikih muamalah. fikih muamalah akan berbeda karena Adapun konsep keesaan dalam ontologi ekonomi Islam memiliki beberapa konsekuensi yakni: 1. Pilihan barang, jasa dan pasar sesuai dengan preferensi konsumen yang tercerahkan serta menu produksi yang dihasilkan secara positif dan normatif diubah dengan parameter pembelajaran pada tanda-tanda Allah SWT., yaitu hal-hal baik dalam kehidupan. 2. Mewujudkan keadilan melalui pemerataan dan keseimbangan (israf) konsumsi, produksi dan pemanfaatan barang dan sumber daya. dalam konsumsi dan produksi. 3. Menghindari pemborosan Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi. 24 Nurzaman, M. S. (2019). Jakarta Selatan: Salemba Jurnal Diniyah. Ummul Qura, 25 Zaini, A. A., & Zawawi, A. (2019). Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. 54-68. 107
4. Mempertahankan kondisi ekonomi melalui pembelajaran di mana jika sistem ekonomi dan keuangan produktif dan efisien maka akan melibatkan preferensi konsumen sehingga tercipta produktivitas. 5. Menghindari tindakan palsu yang menyalahgunakan sumber daya dan barang. 6. Sebagai simulasi keseluruhan dari kriteria objektif kesejahteraan yang mengacu pada hubungan sebab akibat antara hal-hal yang baik dalam kehidupan. 26 2) ASPEK EPISTIMOLOGI EKONOMI ISLAM Pendekatan kedua adalah epistemologi yang digunakan untuk episteme dan melihat prinsip dasar, ciri-ciri dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. logos. Episteme Secara bahasa, epistemologi berasal dari Yunani, yaitu berarti pengetahuan sedangkan logos berarti teori, uraian atau alasan. Namun dalam cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode dan validitas pengetahuan. Epistemologi hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan sumber pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut dan kesahihan pengetahuan. 27 Epistemologi merupakan cara manusia untuk mencari kebenaran dalam pengetahuan yang dapat diverifikasi dan disusun secara sistematis. Ini artinya sesuatu yang dianggap pengetahuan perlu diuji kebenarannya secara prosedural, dan antar-pengetahuan sebuah konstruksi hubungan yang yang berkesinambungan satu dengan lainnya. Jadi, secara sederhana epistemologi dapat didefinisikan sebagai bagian dari filosofi ilmu pengetahuan yang berfungsi membentuk ilmu pengetahuan dan memverifikasi ilmu pengetahuan tersebut. terkait memiliki 28 Di dalam filosofi ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan bagian filosofi lainnya, epistemologi memiliki peranan yang sangat sentral. Di 26 Choudhury, M. A. (2011). Islamic Economics and Finance and Epistemological Inquity. United Kingdom: Idem Emerald Group Publishing Limited. Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi. 27 28 Nurzaman, M. S. (2019). Jakarta Selatan: Salemba Diniyah. 108
dalam epistemologi akan dibahas tentang teori dari pengetahuan yang dengannya manusia dapat mengklarifikasi asal-usul, sifat, pembagian klasifikasi, batas-batas, serta yang paling penting adalah isi dari suatu keberadaan yang dianggap pengetahuan. Tujuan akhir dari epistemologi adalah pencarian kebenaran yang tercermin dalam sebuah standar ilmu pengetahuan, bukan justifikasi penalaran pribadi. Di dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, epistemologi akan memberikan justifikasi ilmiah dari konsep-konsep yang ada dalam ekonomi Islam. Jika ontologi memberikan sebuah gambaran utuh dari bangunan ekonomi Islam maka epistemologi berfungsi untuk mengisi bangunan ekonomi Islam tersebut. Jika keberadaan ekonomi mikro Islam, ekonomi makro Islam, perbankan Islam dan ekonomi moneter Islam dijustifikasi dalam kajian ontologi, maka isi dari adanya cabang-cabang ekonomi tersebut dibahas dalam epistemologi. Apabila melihat dari aspek epistemologi, Islam berpusat pada Allah SWT di satu sisi dan di sisi yang lain berpusat pada manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan. Menurut Choudhury, sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengetahuan adalah Alquran karena memiliki kebenaran yang mutlak telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif dan karenanya tidak dapat dikurangi ataupun ditambahi. Hanya saja, Alquran pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip- prinsip umum. Apabila diibaratkan, antara Alquran dan sunah yang menyusun epistemologi fundamental adalah seperti pertemuan perairan laut dengan pantai. Jika tidak memiliki tanggul air, maka air akan meluap hingga kehidupan menjadi mustahil. Dengan demikian Alquran ini tidak diturunkan ke gunung, tetapi ke hati manusia. (absolute), 29 Kemudian dalam epistemologi ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan akal. Ijtihad yang dilakukan secara bersama- sama disebut ijmak dan dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang paling tinggi. Hadirnya epistemologi ekonomi Islam ini membuat studi tentang ekonomi Islam dan sistem berbagai disiplin ilmu saling lainnya akan saling berinteraksi. Ekonomi Islam dan sistem Islamic Economics and Finance and Epistemological Inquity. 29 Choudhury, M. A. (2011). United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited. 109
tema produksi dan distribusi kekayaan dalam mempelajari kondisi kekuasaan dengan mempelajari dinamika konflik, kekuasaan serta kekayaan sebagai suatu fenomena positivistik. Namun fenomena tersebut berubah menjadi kerja sama yang memiliki prinsip saling melengkapi. 30 Di dalam ekonomi mikro misalnya, tindakan ekonomi apa yang dilakukan oleh manusia ketika pendapatannya naik? Apakah marginal propensity to consume selalu meningkatkan konsumsi barang dan jasa sesuai konsep yang sangat terkenal dalam ekonomi konvensional? Lalu, bagaimana dengan porsi pengeluarannya untuk pemberian sosial seperti sedekah, apakah juga naik seperti halnya konsumsi barang dan jasa? Di dalam kaitannya dengan perilaku muslim, contoh yang lebih spesifik, misalnya pada bulan Ramadan umat muslim secara konseptual seharusnya menahan diri dari perilaku konsumsi berlebih. Ketika meningkat, seperti tercermin dari data inflasi yang meninggi, maka konsep apa yang seharusnya menjadi standar dalam ekonomi Islam? Validitas dari semua konsep tersebut akan dibentuk dan diuji dalam kajian epistemologi. 31 Selain itu, ilmu ekonomi dari aspek epistemologi dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan tersebut selanjutnya digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk diambil kesimpulannya secara umum. Fenomena yang telah diamati dalam sistem produksi maupun distribusi kemudian dijadikan sebagai teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. ushuliyyah, Berbeda halnya dengan fikih muamalah yang diperoleh dari hasil penelusuran terhadap Alquran dan hadis. Melalui kaidah para fukaha merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi yang didapatkan dari hasil pemikiran yang logis. Dengan demikian berbeda dengan ilmu ekonomi yang bersifat kuantitatif, fikih muamalah cenderung menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif. ushuliyyah Salah satu contoh kasus dari ekonomi Islam dalam aspek yang berbunyi "asal dari epistemologi ini adalah kaidah Idem Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi. 30 31 Nurzaman, M. S. (2019). Jakarta Selatan: Salemba Diniyah 110
segala sesuatu adalah boleh kecuali terdapat sebuah dalil yang mengharamkannya". Maka dapat diartikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi pada dasarnya diperbolehkan jika tidak terdapat nas atau dalil yang mengharamkan. Munculnya masalah epistemologi tersebut bersumber dari paradigma metodologi yang disusun oleh para ulama. Ulama melakukan penyelidikan terhadap hukum yang berdasarkan atas teks dan tidak mengembangkan suatu metode analisis sosial maupun historis. Akhirnya hal tersebut berkembang secara konsisten di kalangan ulama sehingga fikih muamalah dan ilmu ekonomi akan tetap berbeda. naqliyah Dapat disebutkan pula bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis sedangkan fikih muamalah lebih bersifat normatif atau dapat dikatakan bahwa fikih muamalah cenderung menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis. Masalah output epistemologis ilmu ekonomi Islam tersebut dapat berimplikasi pada yang dihasilkan. Seperti misalnya fikih muamalah yang diajarkan dalam ekonomi Islam tidak dapat menghasilkan sumber daya muslim yang diterima oleh dunia kerja secara umum karena istimbath kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu al-ahkam. praktis lebih dibutuhkan daripada keahlian dalam masalah 32 Ketika epistemologi bertujuan untuk membangun konsep-konsep dalam ekonomi, maka dalam prosesnya tentu diperlukan mekanisme yang dapat dijadikan acuan dalam membentuk konsep tersebut. Selain itu, hal lain yang juga diperlukan adalah pendekatan atau metode apa saja yang dapat digunakan dalam membentuk konsep dalam epistemologi. Hal-hal tersebutlah yang kemudian dibahas dalam sebuah kajian metodologi. Jadi, bisa dikatakan metodologi pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme dan cara yang dengannya ilmu pengetahuan dibentuk lewat konsep-konsep yang diuji secara prosedural dengan metode-metode ilmiah. Di dalam kaitannya dengan epistemologi sebagai material dari struktur bangunan ekonomi Islam maka dalam proses pembuatan material tersebut tentu terdapat berbagai cara atau metode yang bertujuan tidak lain untuk menghasilkan material yang baik. Itulah Religia, 32 Arwani, A. (2012). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). 40-54. 111
Islam. Dengan demikian, kedudukan metodologi metodologi dapat dikatakan menjadi bagian utama dari epistemologi. Jika epistemologi merupakan teori dari pengetahuan yang dengannya dapat diklarifikasi asal-usul, sifat, jenis, dan batas- batas material dalam sebuah bangunan ekonomi, proses membentuk keseluruhan komponen tersebut akan menjadi sangat menentukan yang dihasilkan. Singkatnya, jika epistemologi bagaimana ekonomi Islam difokuskan pada hasil akhir atau berupa output konsep-konsep dalam ekonomi Islam, metodologi berorientasi pada proses yang baku yang bisa mengarahkan pada terciptanya teori ekonomi Islam. ekonomi output output Gambar 3.2 Kaitan Metodologi Dengan Epistemologi Di dalam kaitan dengan ekonomi Islam, kajian metodologi akan menghasilkan skema konseptual ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan yang kemungkinan menjadi berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam ilmu ekonomi konvensional. Pendekatan menjadi berbeda karena tidak hanya dipengaruhi karakteristik nilai yang ada dalam Islam dan bagaimana temuan di lapangan, tetapi juga kerangka aturan Islam yang memang telah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang notabene berbeda dengan apa yang menjadi acuan ekonomi konvensional saat ini. Di dalam metodologi ekonomi Islam, proses penggalian asas-asas ekonomi Islam dari sumber hukum Islam serta penyusunan bangunan ilmu ekonomi Islam dari pembuktian terjadi dalam proses empiris merupakan sintesis yang 112
keseluruhannya. 3) ASPEK AKSIOLOGI EKONOMI ISLAM Pada aspek ontologi dan epistemologi telah dijelaskan kalau Alquran merupakan dasar yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Begitu pula aspek aksiologi, di mana terdapat tiga nilai fundamental, yang artinya ilmu yang kuat berdasarkan kebenaran yakni yang artinya memegang atau yang lurus, seimbang, adil. Kedua, sabar dan yang ketiga adalah yang artinya kelembutan. Dengan demikian dalam aspek aksiologi ini melalui Alquran, menjadi media untuk mencari fungsi, kegunaan bahkan memecahkan persoalan yang dihadapi. al-haqq al-sabr marhamah 33 Begitu pula aspek aksiologi yang digunakan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun berdasarkan realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologis ilmu ekonomi konvensional dapat bertentangan dengan aksiologi fikih muamalah karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu sah dalam pandangan fikih muamalah. 34 axios Aksiologi, berkaitan dengan tujuan normatif dari sebuah ilmu logos yang pengetahuan. Aksiologi juga tersusun dari dua kata, yaitu berarti pantas atau nilai, serta yang berarti ilmu. Dengan demikian, aksiologi dapat dimaknai ilmu tentang nilai. Karena terkait dengan nilai, dalam aksiologi sering dibahas tentang pertanyaan etis yang terkait dengan sifat dari nilai, yaitu tentang baik dan buruk. Berbicara tentang nilai normatif dalam ilmu pengetahuan, pada prinsipnya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada ajaran Islam pasti memiliki aspek tersebut secara otomatis. Hanya saja yang diperlukan adalah perumusan konsep nilai yang dapat diterjemahkan dan dicapai dalam struktur bangunan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, peran aksiologi adalah menentukan apa yang seharusnya menjadi tujuan kegiatan dan Millah: Jurnal Studi Agama 33 Moneim, A. A. (2018). Towards Islamic Maqasidi Education Philosophy for Sustainable Development: Religia, Quranic Perspective With Special Attention to Indonesia. , 221-266. 34 Arwani, A. (2012). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). 40-54. 113
aksiologi ekonomi dan bagaimana perumusan nilai normatif tersebut dibangun. Contoh sederhana dari kajian aksiologi dalam ekonomi Islam adalah bagaimana ukuran kesejahteraan dalam ekonomi Islam dibangun? Apa indikatornya? Bagaimana cara mencapai dan mengukurnya? Jika kemudian profit menjadi tujuan aktivitas dalam ekonomi Islam, lalu bagaimana seharusnya etika dalam melakukan aktivitas komersial? Apa saja kaidah-kaidah syariah yang harus dilakukan dan juga harus dihindari? online tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun kehadiran penjual dan pembeli secara tatap muka akan dianggap sah dalam ilmu ekonomi sejauh dua belah pihak sama-sama menyetujui ketentuan atau MoU yang dibuat. Akan tetapi fikih muamalah dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima model transaksi tersebut karena tidak diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan dan kedua tidak adanya akad jual beli yang wajib diucapkan dengan jelas oleh penjual maupun pembeli. Contohnya, modus transaksi bisnis secara 35 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam aspek aksiologi, ekonomi Islam ini memiliki tujuan terhadap setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah SWT serta dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah SWT untuk memakmurkan bumi. Maka dalam berkegiatan khususnya melakukan kegiatan ekonomi Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Dari pembahasan singkat di atas maka dapat dipahami bagaimana ketiga unsur filsafat ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan ilmu juga ekonomi Islam begitu penting peranannya. Dapat dilihat keterkaitan antar-unsur filosofi tersebut dalam membangun ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Jika diibaratkan sebuah bangunan sebagaimana dalam gambar ontologi berfungsi menentukan bagian utama apa saja yang diperlukan untuk sebuah bangunan berdiri kokoh, sementara epistemologi adalah material dari bahan yang dipakai di setiap bagian utama, sedangkan aksiologi berfungsi 35 Idem. 114
menentukan bangunan tersebut. fungsi dan mengarahkan tujuan dari berdirinya Gambar 3.3 Filosofi Ilmu Dan Perannya Dalam Ekonomi Islam Definisi dan Konsep Metodologi Setiap sistem ekonomi pada satu pihak selalu didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya dan pada pihak lain didasarkan atas aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya. Proses yang diikuti dengan seperangkat aksioma dan prinsip yang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan tujuan sistem tersebut sebagai landasan yang bisa diuji. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka suatu komunitas sosio-ekonomik yang dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusiawi untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil produksi ini untuk kepentingan konsumsi. Validitas sistem ekonomi dapat diuji dengan konsistensi internalnya, kesesuaiannya dengan berbagai sistem yang mengatur aspek kehidupan lainnya, dan kemungkinannya untuk berkembang dan tumbuh. Suatu sistem untuk mendukung ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti itu seharusnya ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya seharusnya dijelaskan dan aplikabilitasnya. Meskipun demikian, perbedaan yang nyata seharusnya ditarik antara sistem ekonomi Islam dan setiap tatanan yang bersumber padanya. Di dalam literatur Islam mengenai ekonomi, sehingga dapat menunjukkan kemurnian 115
perhatian pada masalah ini sudah dibahas, tetapi masih terbatas pada latar belakang hukumnya saja atau kadang-kadang disertai dengan beberapa prinsip ekonomi dalam Islam. Kajian mengenai prinsip- prinsip ekonomi itu hanya sedikit menyinggung mengenai sistem ekonomi. Selain itu, dalam Islam juga dibedakan antara bagian dari fikih Islam yang membahas hukum dagang (fikih muamalah) dan ekonomi Islam. Fikih muamalah menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat muslim. Berbicara mengenai metodologi ekonomi Islam pada saat ini masih dalam perbincangan, karena ketika mendiskusikan tentang apa itu ekonomi Islam, paling sering membahas mengenai apa itu ekonomi Islam dan isu-isu di dalamnya. Padahal, mempelajari bagaimana metodologi suatu pemikiran itu penting untuk melihat bagaimana kriteria, peraturan dan prosedur yang ada di dalamnya, sehingga bisa dikatakan suatu kinerja ekonomi itu dikategorikan sebagai Islami atau sekuler. Faktanya, sampai saat ini, peneliti Islam masih mendiskusikan apakah ekonomi Islam memiliki metodologi tersendiri atau tidaknya jika dibandingkan ekonomi sekuler. Menurut Addas ekonomi Islam secara epistemologi berhubungan dan juga mandiri jika dibandingkan dengan ekonom sekuler. Lebih tepatnya, ketika berbicara mengena metodologi ekonomi Islam, akan secara luas mempelajari mengenai bagaimana aplikasi atau penerapan dari hukum syariah yang diterapkan di ekonomi sekuler, bukan mengenai bagaimana ekonomi Islam menggantikan ekonomi sekuler. Di mana seharusnya, ekonomi Islam itu memiliki metodologinya tersendiri dengan melihat dan menilai kompabilitas dari adanya dan posisi syariah baik itu secara mikro ataupun isu ekonomi secara makro. 36 faith Sebelum membahas mengenai metodologi ekonomi Islam itu sendiri, diperlukan pemahaman mengenai definisi dan konsep mainstream mengenai metodologi itu sendiri. Literatur dan sumber-sumber mengenai definisi metodologi, utamanya di ekonomi sangatlah banyak. Namun yang perlu digarisbawahi dari literatur yang mendefinisikan tentang metodologi adalah, bahwa metodologi 36 Addas, W. A. (2008). Methodology of economics: Secular versus Islamic. 116
merupakan seperangkat dari epistemologi atau teori pengetahuan yang menjelaskan tentang asal mula suatu pengetahuan, sumbernya, metode untuk memperoleh, aturan klasifikasi, prosedur verifikasinya dan bersifat konstektual merujuk pada cabang ilmu tertentu, misal ekonomi. 37 Metodologi ilmu dapat didefinisikan sebagai kajian tentang prinsip-prinsip yang menuntun manusia di setiap cabang ilmu pengetahuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak proposisi atau pernyataan tertentu sebagai bagian dari sistematika ilmu pengetahuan secara umum ataupun disiplin yang ditekuninya. Para pemikir muslim, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah beserta kedua muridnya Imam Abu Yusuf dan Imam Syaibani, Imam Malik, Ibn Taimiyyah dan nama-nama yang tiada terhitung lagi memformulasikan berbagai perangkat dalam mekanisme ekonomi yang banyak dipakai ilmu ekonomi ini. Dari segi metode yang dipergunakan, konvensional saat sejarah menyatakanbahwa para ulama terdahulu kebanyakan mempergunakan metode penalaran jika Alquran, sunah maupun qiyas, istishan, masalih al-mursalah ijmak tidak menyediakan jawaban melalui berbagai bentuk analisis seperti dan sebagainya. Mereka senantiasa merujuk pada sumber utama terlebih dahulu bila terdapat permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu Alquran dan sunah, baru sebagiannya beralih kepada ijmak atau langsung melakukan ijtihad. Definisi metodologi dapat diartikan secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Secara bahasa, metode berasal (jalan). Jadi jika dari bahasa Yunani, yaitu digabungkan menjadi satu kata, artinya suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi metode secara istilah adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Jika metode digabungkan dengan kata , maka maknanya akan berubah. artinya "studi tentang" atau "teori tentang". Jadi secara sederhana, metodologi dapat didefinisikan sebagai sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas bagaimana cara membentuk teori-teori dalam sebuah ilmu pengetahuan dan bagaimana menguji validitas teori itu secara ilmiah. meta hodos (sepanjang) dan logos Logo Idem 37 117
Metodologi pada dasarnya adalah bagian dari proses konstruksi pemikiran dalam membangun keilmiahan dari pengetahuan yang diperoleh manusia. Metode atau cara-cara yang digunakan dalam proses konstruksi pemikiran. Metodologi juga merupakan kerangka filosofis yang menjadi bagian luas dari sebuah proses ilmiah dalam membentuk konsep dan teori, sedangkan metodologi penelitian merupakan kerangka teknis yang merupakan kelanjutan dari proses tersebut. Di dalam membangun konsep ekonomi Islam tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman tentang konten yang dibangun, tetapi pemahaman terhadap proses dan komponen dalam menyusun konten tersebut juga akan menjadi sangat penting. Islam yang ada sekarang mengenai ekonomi mempergunakan dua macam metode, yaitu metode deduksi dan metode pemikiran retrospektif. Metode pertama dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam dan fukaha. Metode pertama diaplikasikan terhadap ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam, yaitu Alquran dan sunah. Metode kedua dipergunakan oleh banyak penulis muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan ekonomi umat muslim dengan kembali kepada Alquran dan sunah. Pertama, Zarqa kerangka Muhammad Anas presumptions and ideas Islam adalah sebagai berikut. metodologi ekonomi fiqh am-maqasid. atau disebut ide dan prinsip dasar ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Alquran, sunah, dan Kedua, nature of Ide ini harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam value judgement membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam. Literatur 38 menjelaskan bahwa atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep . Bagian utilitas dalam Islam. ini menjelaskan realitas ekonomi dan cara konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, disusunlah sistem ekonomi Islam. Ketiga, positive part of economics science Di Indonesia, perbedaan pendekatan ini terlihat pada perguruan Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 38 Zarqa, M. (2003). Islamization of economics: The concept and methodology. 16(1). 118
tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama Islam. Kurikulum yang disusun di perguruan tinggi umum lebih menitikberatkan metode pemikiran retrospektif, yaitu melihat permasalahan yang ada kemudian mencarikan pemecahannya melalui kajian ilmu ekonomi serta diperkuat dengan dalil-dalil baik yang terdapat pada Alquran, sunah, ataupun ijtihad ulama. Sementara perguruan tinggi agama Islam melakukan pengkajian ekonomi Islam berbasis metode pemikiran deduksi, yaitu mengkaji ekonomi Islam dengan berbasis kepada Alquran dan sunah kemudian aplikasinya terhadap aktivitas ekonomi. lebih baik? Jawabannya kedua pendekatan tersebut sama-sama diperlukan dalam memperkuat ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai ilmu merupakan hal yang tidak bersifat absolut kebenarannya sehingga harus selalu diuji, baik dengan metode pemikiran deduksi maupun metode pemikiran retrospektif. Seorang ekonom harus mampu dien membedakan antara ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan Islam memiliki kebenaran absolut, sebagai suatu tetapi ekonomi Islam sebagai ilmu kebenarannya masih bersifat relatif. Pendekatan manakah yang (Islamic economist) Islam dien , Islam sebagai Metodologi ekonomi Islam lahir karena para ekonom muslim menilai bahwa ada ketidakseimbangan antara nilai dan norma (Alquran dan sunah), cara berpikir dan realitas ekonomi saat ini. Kemiskinan yang terus-menerus menjangkiti masyarakat, tingkat kesenjangan antara si miskin dan si kaya, masalah bunga bank dan lain sebagainya. Teori-teori ekonomi dihasilkan, ideologi tumbuh dan berbagai macam penelitian diproduksi. Kini khususnya, pada fase kontemporer mazhab Baqir as-Sadr, dan alternatif- kritis telah melahirkan berbagai gagasan ekonomi Islam yang berbeda meskipun mereka bertolak dari satu titik yang sama, yakni Islam sebagai landasan dan sumber nilai-nilai ilmiah. (Iqtishaduna), mainstream mainstream Di dalam ekonomi Islam dikenal tiga mazhab besar, yakni Baqir as-Sadr dan alternatif-kritis. Ketiganya memiliki latar belakang berbeda dalam mengkritisi konsep ekonomi sosialis dan kapitalis. Baqir as-Sadr memilih untuk mengganti menyikapi istilah ekonomi dengan 'iqtishaduna'; mainstream 119
pemikiran ekonomi Barat dengan hati lapang dan pikiran terbuka, tidak serta merta menolak seutuhnya oleh karena itu perlu ada filterisasi dan perbaikan-perbaikan konsep ekonomi, sedangkan alternatif-kritis adalah spirit kritisisme yang mengajak bahwa tidak hanya sosialis dan kapitalis yang dikritik, pemikiran ekonomi Islam selayaknya dikritisasi, karena mazhab ini berpendapat bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar. Bagian ini menjelaskan tentang realitas ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Berikut hasil penelitian metodologi ilmu ekonomi Islam tersusun secara sistematis. Gambar 3.4 Qur'an Dan Sunnah 120
Ruang Lingkup Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Membahas mengenai metodologi Ilmu Ekonomi Islam tidak lepas dari pemikiran Islam yang menjadi sumber untuk pembentukannya. Pemikiran Islam mengenai ekonomi sudah ada sejak dari zaman kuno kenabian yang terdapat di sumber literatur dari cendekiawan mulim abad pertengahan. Perkembangan pemikiran tersebut menjadi sangat cepat di kurun waktu terakhir, khususnya pada dekade abad ke-20 dengan adanya paradigma baru mengenai ekonomi Islam. Namun, meskipun paradigma dan kontribusi akan ekonomi Islam semakin berkembang, konsep, asumsi dan analisis metodologi dan pendekatan di antara para pemikirnya masih menjadi diskusi. Tidak menutupi adanya persamaan pandangan, tetapi perbedaan yang ada tentang isu fundamental mengenai konsep, asumsi, metodologi dan pendekatan ekonomi Islam ini seharusnya diselesaikan karena untuk kebutuhan perkembangan ilmiah yang mana apabila tidak ada kesepakatan akan terus menjadi perdebatan di antara para ekonom Islam. fikih juga Ekonomi kontemporer merupakan ilmu sekuler yang positif yang berasal dari hasil pemikiran dan filosofi non-Islam. Konsep yang ada pada ekonomi ini sudah mencakup tentang kekayaan pengetahuan ekonomi, teori dan kebijakannya yang bersumber dari metodologi dan alat analisis yang maju. Lalu, sejauh mana ekonomi Islam dapat mengambil manfaat dari ekonomi sekuler juga menjadi pertanyaan yang penting. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu adanya eksplorasi hubungan antara ekonomi Islam dan sekuler dan mengidentifikasi elemen-elemen yang bisa diadopsi untuk perkembangan ekonomi Islam dan apa yang tidak diambil darinya. Oleh karena itu, penting untuk pertama memahami sifat dasar dari ekonomi Islam keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta nilai-nilai kepercayaannya. Setelah dikomprehensi, hubungan dengan ekonomi sekuler dapat digambarkan dan didirikan atas dasar ilmiah yang kokoh. Ilmu tentang ekonomi Islam muncul dan dibangun dari adanya pengetahuan ekonomi Islam. Pengetahuan memiliki arti dan cakupan yang lebih luas dan inklusif dibandingkan ilmu. Sementara itu, ilmu sendiri berbeda dengan pengetahuan, yang mana ilmu merupakan salah satu jenis dari pengetahuan yang telah dikembangkan melalui 121
teknik-teknik yang memiliki spesialisasi dari adanya interpretasi dari penemuan fakta (Schumpeter, 1974). Ilmu ekonomi Islam dibangun dari pengetahuan ekonomi Islam yang bersumber dari tubuh pengetahuan dan dikumpulkan oleh fukaha dan sarjana Islam yang menunjukkan ketertarikan terhadap aspek dan masalah ekonomi Islam di lingkungan sosialnya. Di mana pertumbuhannya sudah sejak dari tahun hijriah awal (abad Gregorian ke-7) dan berkembang, berevolusi dari waktu ke waktu seiring pertumbuhan pengetahuan ekonomi Islam dalam bidang kebijakan fiskal, moneter, perdagangan dan pasar serta transaksi keuangan. Perkembangan ilmu ekonomi Islam tumbuh karena adanya pemikiran dari cendekiawan dan ahli hukum muslim dengan menganalisis, mengklasifikasikan dan menjelaskan masalah ekonomi yang ada di sekitarnya dengan pengetahuan akan aspek peraturan syariah untuk menyimpulkan apa sebab dan akibat dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian, cakupannya semakin luas menjadi pemahaman akan isu ekonomi dan non- ekonomi. Sebagai contoh, Abu Yusuf (113-182 H) menjelaskan bagaimana penyebab harga naik sebelum memberikan saran ke pembuat aturan mengenai harga. Sebelum memberikan opininya mengenai kompensasi kerugian di nilai riil "fulus" (sebutan koin yang dibuat dari metal yang murah), beliau memberi analisis penyebab adanya harga yang tinggi dan rendah di kekuatan pembelian secara umum dan secara hati-hati menjelaskan perbedaan antara koin emas, perak dengan fulus. Al-Ghazali (451-505 H) menjelaskan masalah yang ada pada pertukaran barang sebelum menjelaskan manfaat dari penggunaan uang dan fungsinya; juga Ibn Qayyim al-Jawziya yang membedakan antara harga asli dan dibuat. Contoh-contoh tersebut memberi gambaran bahwa bahkan pada perkembangan awal ekonomi Islam itu tidak hanya berdasar pada pemahaman ekonomi yang disesuaikan dengan aturan hukum yang ada, tetapi juga ada usaha intelektual yang dikembangkan untuk memahami dan mencari sebab akibat dari adanya permasalahan dan bagaimana mengatasinya sebelum terjadi. 39 Perkembangan pemikiran ekonomi Islam juga mengalami titik Theoretical foundations of Islamic economics, 20. 39 Ahmed, A. R. Y. (2002). Methodological approach to Islamic economics: its philosophy, theoretical construction and applicability. 122
puncaknya yang bersumber dari ijtihad pada abad ke-7 dan 8 Hijriah. Pada periode tersebut, terdapat pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dari sarjana terkenal seperti Ibnu Khaldun (1332-1446) dan Taqiyuddin Al-Maqrizi (1364-1416) yang memberikan pandangan dan interpretasi akan fenomena ekonomi dalam konteks sejarah dan sosial. Ibnu Khaldun memberikan prinsip dan peraturan yang menjelaskan bagaimana masalah ekonomi berubah dari sifat aslinya karena adanya perbedaan tahap perkembangan manusia dan juga memberikan menganalisis interpretasi akan adanya hiperinflasi yang terjadi di Mesir dengan menggambarkan sebabnya dari konteks sejarah dan dihubungkan dengan kejadian saat ini. sebab utamanya. Al-Maqrizi Pada abad ke-20 di mana ekonomi Islam muncul sebagai disiplin ilmu yang baru, yang tidak diragukan lagi dimotivasi oleh progres pemikiran sekuler pada abad ke-19. Hal ini menunjukkan bahwa munculnya ekonomi Islam pada abad ke-20 disebabkan paling tidak karena dari dua atribut. Pertama, merupakan ekspresi dari sejarah Islam, dan yang selanjutnya karena adanya keinginan untuk memahami isu dan permasalahan ekonomi yang ada khususnya di dunia muslim pada zaman modern. Perkembangan ekonomi Islam di akhir abad ke-19 dipacu oleh adanya beberapa kejadian yang menyebabkan jatuh dan mundurnya dunia muslim, seperti di adanya kolonialisasi dunia muslim di Asia dan Afrika di bidang militer, politik dan ekonomi, runtuhnya Khilafah Turki Ustmani, munculnya negara sosialis Rusia di 1917. Kejadian- kejadian inilah yang menumbuhkan semangat pemikir dan pemimpin Islam untuk mengembangkan pergerakan Islam yang mana di bidang ekonomi memunculkan rehabilitasi ekonomi Islam baik dalam hal pemikiran dan praktik untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ilmu ekonomi Islam, dalam satu definisi, muncul dari adanya semangat tentang mengatasi masalah yang ada pada ekonomi (relative scarcity) konvensional mengenai yang diistilahkan sebagai kelangkaan relatif yang kemudian diatasi dengan urutan yang logis di dalam aturan syariah. Definisi lain mengenai konsepsi ekonomi Islam diambil dari Alquran dan hadis, untuk menambahkan sifat atau aturan mengenai konsumsi, produksi laba dan keadilan sosial untuk 123
mengonfirmasi pilihan Islam dan orientasi disiplinnya. Sebagai contoh, penggunaan dan perkembangan tanah, alih-alih eksploitasi sumber daya alam, pendapatan yang diizinkan alih-alih dari pendapatan riil, dan juga pendapatan yang murni dan diperbolehkan alih-alih komoditas. Di mana istilah-istilah tersebut pun harus disesuaikan dengan istilah terkini. Konsep kelangkaan relatif yang menjadi masalah utama ekonomi konvensional inilah yang kemudian dijelaskan bagaimana ekonomi Islam mengatur kelangkaan relatif tersebut. Kelangkaan relatif yang menjadi sumber permasalahan ekonomi sekuler, mengenai adanya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, ketimpangan antara yang berpendapatan tinggi dan rendah inilah yang menjadi titik kritis ekonomi Islam muncul. Di Islam, dalam hal kepemilikan memiliki klasifikasi sedemikian rupa akan mana yang dapat menjadi kepemilikan pribadi, mana yang menjadi kepemilikan negara, dan mana yang menjadi kepemilikan umum. Hal ini dalam Alquran diatur di surah al-Hijr [15]; 19-21 yang mana Allah SWT telah menciptakan dunia sudah membuat segalanya stabil dan sesuai untuk manusia, seimbang. Dengan demikian permasalahan kelangkaan relatif tadi dapat diatasi dengan adanya keseimbangan penggunaan sumber daya yang ada dan adanya kebijaksanaan dalam hal pemenuhan sehari-hari yang wajar dan sama satu sama lain. Dari diskusi sebelumnya, kemudian dapat didefinisikan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari kemungkinan terbaik terkait penggunaan sumber daya ekonomi yang tersedia, yang sudah diatur dan diberkahi Allah SWT untuk produksi maksimal yang menghasilkan barang dan jasa yang halal yang dibutuhkan masyarakat sekarang dan di masa depan, juga tentang distribusi yang adil dalam kerangka syariah . Kemudian secara metodologi, konsep ekonomi Islam bisa dilihat dari definisi, postulat (aksiom atau asumsi) dan hipotesisnya. Namun, untuk menjelaskan ketiga tersebut harus dipastikan bahwa cakupan tersebut sesuai dengan nilai dan aturan syariah. 40 untuk menentukan metodologi yang digunakan di ekonomi Islam, tidak Dengan demikian dapat bahwa, disimpulkan Idem 40 124
lepas dari perkembangan sejarah ekonomi Islam, yang mana kemudian dari sumber pedoman Alquran dan hadis diaplikasikan ke permasalahan ekonomi yang ada untuk memberikan analisis dan logika yang ada dari perspektif Islam. Penerapan dari ekonomi Islam tentu tidak lepas dari adanya adopsi prosedur metodologi yang tepat dari kontribusi teoritisnya. Kemudian perlu adanya usaha bagi peneliti untuk meminimalisir dan mengeliminasi dari permasalahan aktual yang ada dengan kebutuhan sosial muslim, yang mana hal ini pasti akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam meliputi cara pandang manusia terhadap kehidupan dunia, sumber rujukan, objek yang dianalisis, metode yang digunakan, dan terakhir adalah prosedur yang menggambarkan tahapan dalam proses membangun konsep ekonomi Islam. Ruang lingkup ini diturunkan dari dua unsur metodologi yang pada dasarnya merupakan sebuah standarisasi pada cara manusia dalam membentuk ilmu pengetahuan. Unsur yang pertama terkait dengan kriteria-kriteria yang diperlukan dalam justifikasi teori, dan unsur yang kedua berhubungan dengan bagaimana metode dan apa saja teknis prosedural yang diperlukan dalam membangun konsep pengetahuan. Dua unsur metodologi tersebut dapat diturunkan menjadi sebuah ruang lingkup yang menjelaskan tentang proses yang dilakukan dalam metodologi ekonomi Islam. Metode tersebut meliputi: 41 (worldview) 1) Cara pandang manusia terhadap kehidupan dunia Pandangan dunia atau pandangan hidup 1) Cara pandang manusia terhadap kehidupan dunia Pandangan dunia atau pandangan hidup berperan sangat penting dengan segala dampaknya dalam sistem masyarakat worldview tertentu. berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai media kognitif yang menjelaskan posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai, dan sebagainya. Oleh karena itu, worldview bangunan ilmu pengetahuan pun sangat bergantung pada setiap yang dimiliki masyarakat tertentu dan pada akhirnya pula tadi dibangunlah ilmu pengetahuan yang khas dan itu pula dibangun peradaban yang berbeda dari worldview worldview di atas di atas Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi. 41 Nurzaman, M. S. (2019). Jakarta Selatan: Salemba Diniyah. 125
fondasi peradaban lain. worldview , manusia dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup dana pa yang kemudian dianggap benar untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Pengaruh ajaran Islam dalam membangun konsep pengetahuan akan membuat perbedaan yang signifikan dalam cara pandang manusia terhadap tujuan pengetahuan dibuat. Cara pandang tentu akan isi dalam konsep mempengaruhi keseluruhan proses dan pengetahuan yang dibangun. Dengan terebut pada akhirnya 2) Sumber rujukan Sumber rujukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk memperkuat dan menyokong suatu informasi dengan tegas. Dalam hal ini adalah terkait dengan bagaimana dan dari mana objek dalam Islam diperoleh. Cara umum manusia dalam studi ekonomi memperoleh pengetahuan adalah dengan menggunakan panca-indra, seperti dari melakukan pengamatan, kajian, uji coba, dan lainnya. Selain itu, manusia juga bisa menggunakan nalar atau akal pikiran dalam menafsirkan sesuatu sebagai rujukan yang dipakai dalam membangun studi ekonomi Islam. Akan tetapi, sebelum sumber tersebut dipakai sebagai sumber rujukan dalam ekonomi Islam, Alquran dan hadis adalah yang terpenting untuk menjadi acuan utama pengetahuan dalam ekonomi Islam. 3) Objek Objek kajian adalah inti pembahasan dalam ekonomi Islam, di mana pembahasannya mencakup juga kriteria kelayakan seperti yang disebutkan dalam definisi metodologi. 4) Metode Metode terbagi dua, yaitu yang bersifat pola pikir dan bersifat teknis. Metode pola pikir meliputi cara penalaran yang menggunakan basis deduktif atau basis induktif. Selain itu, penalaran yang juga penting dalam kajian metodologi ekonomi Islam yang meliputi bagaimana menguji validitas sebuah konsep yang telah dianggap benar, yang terbagi menjadi pemahaman yang bersifat falsifikasi dan verifikasi. Pemahaman falsifikasi akan menempatkan pola pikir yang kritis dalam menerima kebenaran sebuah konsep pengetahuan. Sementara pemahaman verifikasi akan menempatkan pola pikir yang 126
detail terhadap sebuah konsep pengetahuan. terbagi Metode menjadi dua, yaitu metode yang menggunakan pendekatan patchwork islamisasi, dan metode yang menggunakan basis legal fikih. Perlu dicatat, metode islamisasi berbeda dengan pendekatan . Walaupun sama-sama berangkat dari konsep ekonomi konvensional yang saat ini merupakan konsep metode islamisasi tidak sekadar membangun ekonomi Islam secara pragmatis dengan mengambil apa yang paling sederhana dan mudah dilakukan dari konsep ekonomi konvensional. Metode islamisasi akan berangkat dan dibangun dari akar sampai ujung sebuah bangunan ekonomi sehingga ia bersifat sistematis dan terstruktur dalam prosesnya. teknis dalam metodologi ekonomi Islam mainstream, Metode berbasis legal fikih, pada sisi lain akan membuat ekonomi Islam dibangun dengan pendekatan sejarah, praktik, dan ide-ide yang termaktub dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.. Jika pendekatan islamisasi berangkat dari kondisi kontemporer, maka pendekatan fikih akan berangkat dari apa yang telah dibangun dalam peradaban Islam. Pendekatan ini bisa dikatakan pendekatan yang berusaha membangun dari sisi ideal sebuah konsep ekonomi Islam karena dianggap pendekatan yang pasti akan konsisten dengan ajaran itu sendiri. Sebagaimana metode islamisasi yang berbeda reinvent , metode legal fikih juga tidak bisa dengan pendekatan disamakan dengan pendekatan karena pendekatan ini pada titik ekstrem cenderung tidak relevan dengan realitas masyarakat saat ini sehingga justru bisa menghambat perkembangan ekonomi Islam. patchwork 5) Prosedur Prosedur tidak hanya meliputi bagaimana keempat unsur awal dibangun, tetapi juga pada tahapan teknis yang akan dilakukan. Tahapan teknis tersebut akan menjabarkan langkah yang lebih terperinci serta prasyarat yang diperlukan dalam melakukan tahapan tersebut. Selain itu, dalam prosedur juga akan memberikan berbagai alternatif penjelasan yang terjadi dalam konsep yang dibangun. Misalnya, bagaimana validitas sebuah konsep dapat diterima dan apa yang harus dilakukan jika ditolak? Bagaimana jika sebuah hasil kajian berlawanan dengan hipotesis yang dirancang? Apa penjelasan mengapa sebuah konsep tetap diterima dalam ekonomi Islam walaupun data menunjukkan hal yang berbeda? 127
Kajian metodologi ekonomi Islam dilakukan tidak hanya untuk menghasilkan sebuah konsep dan teori ekonomi Islam yang terbukti secara empiris. Pada sisi lain, teori ekonomi Islam yang dibangun tentu tidak sekadar mencerminkan konsep normatif yang terkandung dalam Alquran dan hadis. Teori ekonomi Islam yang baik adalah hasil dari metodologi kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dapat ditarik tiga hal yang menjadi tugas pokok metodologi ekonomi Islam dalam membentuk teori ekonomi Islam: 1. Menghasilkan teori ekonomi yang bisa "menghubungkan" kondisi ideal dan realitas. 2. Menghasilkan teori ekonomi yang mampu "menjelaskan" realitas dan hubungannya secara menyeluruh. 3. Menghasilkan teori ekonomi yang dapat "merealisasikan tujuan". 128
Studi Kasus 129
Pada saat ini masih banyak masyarakat yang masih berpendapat bahwa bank Islam sama dengan bank konvensional. Sebagai Lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan, pada praktiknya, secara operasional kedua bank ini memiliki perbedaan. Bank konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai serta tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank Islam dijalankan berlandaskan etika dan sistem nilai Islam; yang terbebas dari bunga (riba), kegiatan spekulatif yang nonproduktif (maysir), hal-hal yang tidak jelas ( ); berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Pertanyaan Studi kasus : gharar 1. Buatlah analisis satu objek ilmu ekonomi Islam dibawah ini dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan! Jelaskan bagaimana perbedaan bank Syariah dan bank konvensional dalam sistem operasionalnya menggunakan dua metode, yaitu metode yang menggunakan pendekatan islamisasi Kesimpulan 1. Buatlah analisis satu objek ilmu ekonomi Islam dibawah ini dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan! Jelaskan bagaimana perbedaan bank Syariah dan bank konvensional dalam sistem operasionalnya menggunakan dua metode, yaitu metode yang menggunakan pendekatan islamisasi Kesimpulan dan metode yang menggunakan basis legal fikih! Metodologi ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan makna terhadap bangunan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Para ahli dalam ekonomi Islam seperti Choudhury, Syed Nawab memiliki pertimbangan bagaimana Haider Naqvi, metodologi ekonomi Islam dalam membangun teori ekonomi berdasarkan Alquran dan sunah. Metodologi dapat dilihat sebagai bagian dari cabang filsafat yang disebut epistemologi. Epistemologi ), sumber- mempelajari teori pengetahuan ( ), penerapan ilmu sumber ilmu pengetahuan ( ) dan keterbatasan ilmu pengetahuan ( 42 44 43 M. Aslam Haneef, Umer Chapra, 46 45 Abdul Mannan theory of knowledge sources of knowledge application of knowledge Contributions to Islamic economic theory: A study in social economics Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis. 42 Choudhury, M. A. (1986). 43 Haneef, M. A. (1995). Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam . Springer Alhoda UK Islam, Economics, and Society (RLE Politics of Islam). Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, 44 Chapra, M. U. (2001). 45 Naqvi, S. N. H. (Ed.). (2013). 46 Muhammad Abdul Mannan (1985). Kuala Lumpur: A.S. Noordeen. . Gema Insani Routledge Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. 130
limitations of knowledge ). Penerapan ilmu pengetahuan pengetahuan ( dan keterbatasan ilmu pengetahuan dalam metodologi bermakna, studi atau penelitian lebih sempit dan lebih spesifik tentang bagaimana mengembangkan pengetahuan (teori) dan bagaimana untuk mengevaluasi pengetahuan (teori) yang dihasilkan. 47 Berbicara mengenai metodologi ekonomi Islam maka tidak akan dapat ilmu pengetahuan yang terdiri atas tiga komponen, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga komponen filosofi ini pada dasarnya adalah satu kesatuan utuh yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang menjadi landasan dalam pembahasan hakikat dari sebuah ilmu pengetahuan. Rangkuman terlepas dari gambaran besar mengenai filosofi 1. Filsafat filsafat yang dimaksudkan untuk menjelaskan "apa", "bagaimana" dan "untuk apa" ilmu pengetahuan tersebut. ilmu merupakan cabang dari ilmu 2. Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu memiliki fungsi untuk memberikan kerangka, memberikan arah, menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. 3. Berbicara tentang metodologi ekonomi Islam tentunya tidak terlepas dari pemikiran ekonomi Islam. Metodologi pada dasarnya merupakan sebuah standarisasi pada cara manusia dalam mem bentuk ilmu pengetahuan. Untuk membentuk sebuah metodologi, setidaknya dibutuhkan unsur-unsur berikut; sumber rujukan, objek, metode serta prosedur yang digunakan. worldview, Islam 4. Adapun secara teknis, untuk membentuk metodologi ekonomi terbagi menjadi dua metode, yaitu metode yang Islamisasi dan metode yang menggunakan pendekatan menggunakan basis legal fikih. 5. Tujuan dibentuk metodologi ilmu ekonomi Islam bukan hanya untuk mencerminkan konsep normatif yang terkandung dalam Alquran dan hadis, tetapi lebih dari itu. 47 Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). Methodology of Islamic Economics: Overview of Present State and Future Direction. International Journal of Economics, Management and Accounting, 19. 131
Pertanyaan Evaluasi 1. Jelaskan peranan ketiga komponen falsafah ilmu pengetahuan dalam membangun disiplin ilmu ekonomi Islam menurut pendapat Anda! 2. Buatlah analisis satu objek ilmu ekonomi Islam dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan! Jelaskan tiga pendekatan kerangka metodologi untuk menyusun sistem ekonomi Islam! Buatlah skema kerangkanya! 2. Buatlah analisis satu objek ilmu ekonomi Islam dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan! Jelaskan tiga pendekatan kerangka metodologi untuk menyusun sistem ekonomi Islam! Buatlah skema kerangkanya! 4. Untuk menentukan metodologi yang digunakan di ekonomi Islam, tidak lepas dari perkembangan sejarah ekonomi Islam. Maka, jelaskan perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari zaman Rasulullah SAW. hingga akhir abad ke-19 secara singkat! 5. Buat dan jelaskan skema ruang lingkup metodologi yang digunakan dalam proses membangun konsep ekonomi Islam! 6. Sebutkan tiga hal yang menjadi tugas pokok sebuah metodologi Daftar Istilah Penting ekonomi Islam dalam membentuk teori ekonomi Islam! Aksiologi Ilmu Pengetahuan Al Haqq Al-Tajrid Al-Tshawwur Askalasi Asumsi Dasar Basis Teologis-Metafisis Epistemologi Ilmu Pengetahuan Falsifikasi Filsafat Ilmu Kaidah Ushuliyyah Kontekstual Landasan Filosofis Logic Of Scientific Discovery Marhamah Metodologi Nature of Value Judgement Normative Economics Ontologi Ilmu Pengetahuan Orientasi Materialis Paradigma Ilmiah Pemikiran Retrospektif Pola Pikir Deduktif Pola Pikir Induktif Positive Economics Presumptions and Ideas Refutasi Simplifikasi Skema Konseptual Struktur Nalar Theoretical Framework 132
Daftar Pustaka Addas, W. A. (2008). Methodology of economics: Secular versus Islamic. theoretical Ahmed, A. R. Y. (2002). Methodological approach to Islamic construction and Theoretical foundations of Islamic economics its philosophy, economics: applicability. , 20. Al-Farouqy, Ismail (1982). Islamization of Knowledge: General Takwīn al-'Aql al-'Arabi Principle and Workplan. Herndonn: IIIT Al-Jabiri, M. A. (2004). . Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-al-Arabiyyah. Arif, Muhammad. "Toward the Shari'ah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific Revolution." The American Journal of Islamic Social Sciences 2, No. 1 (1985b): Qadhaya fi Naqd al-Aql al-Dini: Kayfa Nafhamu 079-99 al-Islam al-Yawm? Arkoun, M. (n.d.). Religia The University of Chicago Press. Arwani, A. (2012). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam , 40-54. Chapra, M. U. (2001). . Gema Insani A study in social economics Contributions to Islamic economic theory: Choudhury, M. A. (1986). Islamic Economics and Finance and Epistemological Inquity . Springer ___________, (2011). The Tawhidi Methodological Worldview A . United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited. Transdisciplinary Study of Islamic Economics ___________, (2019). . Singapore: Springer The Order of Think: An Archeology of Human Nature Singapore, Pte. Ltd. Sciences Foucault, M. (1994). Contemporary Islamic economic thought: . New York: Vintage Books. A selected comparative analysis Haneef, M. A. (1995). . Alhoda UK Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). Methodology of Islamic International Journal of Economics, Management and Accounting Economics: Overview of Present State and Future Direction. , Worldview 19. Haneef, M.A (1997) "Islam, the Islamic and Islamic Economics." IIUM Journal of Economics and Management. Vol 5 (1). Kahf, Monzer. (1978). The Islamic Economy: Analitical Study of the 133
Critique of Pure Reason. Foundationing System. Indiana MSA of USA and Canada Philosofphy of Science Kant, I. (1990). Kitcher, P. S. (2019, Desember 26). New York: Prometheus. . Dipetik Juli 6, 2020, dari The Structure of Scientific Revolutio science Kuhn, T. S. (1970). University of Chicago Press. Jangka Pendek Kusnendi. (2002). n. Chicao: The Teori Makroekonomi Model Fluktuasi Ekonomi . Bandung. Moneim, A. A. (2018). Towards Islamic Maqasidi Education Philosophy for Sustainable Development: Quranic Perspective With Special Ekonomi Islam: Teori dan Praktis Attention to Indonesia. Millah: Jurnal Studi Agama , 221-266. Muhammad Abdul Mannan (1985). , Filsafat Ilmu, Basis Filosofis Ilmu Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen. Pengetahuan Muslih, M. (2019, Juli 31). . Dipetik Juli 6, 2020, dari Islam, Economics, and Society (RLE net/publication/3347826 Politics of Islam) Naqvi, S. N. H. (Ed.). (2013). . Routledge Novayani, Irma. "Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pandangan Syed M. Naquib Al-attas dan Implikasi Terhadap Lembaga Pendidikan International Institute of Islamic Thought Civilization Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan (Istac)." Metodologi Nurzaman, M. S. (2019). Jurnal Muta'aliyah , Vol. 1, No. 1, 2017, pp. 74-89. . Jakarta Selatan: Salemba Diniyah. Jurnal Ummul Qura Zaini, A. A., & Zawawi, A. (2019). Ekonomi Islam dalam Konsep , Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Vol. 14(2), pp 54-68. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Zarqa, M. (2003). Islamization of economics: The concept and Economics methodology. , Vol. 16(1), pp 3-42. Standford Encyclopedia of Philosophy. (2013). Dipetik Juli 6, 2020, dari Understanding Science, How Science Really Works. 134
Bab 4 Dalam Lintas Sejarah Ekonomi Islam Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa ekonomi Islam bukanlah pemikiran yang baru ada. Ekonomi Islam berkembang seiring dengan agama Islam itu sendiri. 2. Mahasiswa mengenal sejumlah tokoh pemikir ekonomi Islam sejak wafatnya Rasulullah SAW. hingga saat ini. Pendahuluan: Urgensi Belajar Sejarah Ekonomi "Seorang mukmin itu tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali." (H.R. Bukhari). Permasalahan ekonomi akan selalu hadir dan seringkali permasalahan baru. Permasalahan yang dihadapi saat ini mungkin saja sudah pernah terjadi di masa lalu, hanya beda tempat dan waktu. Oleh karenanya, kita perlu belajar bagaimana para ilmuwan terdahulu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemikiran mereka dapat menjadi fondasi untuk menyusun solusi atas permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. tersebut bukanlah permasalahan Lebih lanjut, cara menyelesaikan permasalahan di ekonomi ini konvensional dan di ekonomi Islam tentu berbeda. Hal 135
worldview . Oleh karenanya, dikarenakan adanya perbedaan diperlukan upaya untuk mempelajari bagaimana pemikiran para pemikir muslim terdahulu dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa tersebut. Overview Great Gap Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat vs Islam great gap 1 ) mengenalkan istilah " Joseph Schumpeter (1997: 73-74 " dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari lima abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ditemukan adanya pemikiran ekonomi hingga pada masa St. Thomas Aquinas (1225-1274 M). Buku dianggap sebagai buku pertama yang mengupas pemikiran ekonomi yang komprehensif sejak era Yunani. Summa Theologica Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa selama lebih dari 2 500 tahun sebelum era Skolastik, tidak ada pemikiran ekonomi yang signifikan. Dengan kata lain, masa kegelapan Eropa berlaku secara universal, yakni kegelapan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Eropa, 3 tetapi juga belahan bumi yang lain. Pemikiran ini juga disampaikan oleh para cendekiawan Barat lainnya, seperti Erick Roles (1954), Spiegel (1964) dan Tawney (1964) yang mengungkapkan bahwa pandangan skolastik hanya merujuk pada pandangan Aristoteles dan tradisi Kristen Ibrani. Tidak ada tokoh Arab pun yang dijadikan sebagai referensi. Demikian halnya Spengler-Allen yang menegaskan bahwa abad 500 - 1200 Masehi adalah abad kekosongan (Ghazanfar, 2003). Hal ini tentunya berbeda dengan fakta sejarah, di mana ketika Eropa mengalami kegelapan, justru bagian dunia lain, di jazirah Arab dan daerah Islam lainnya sedang mencapai peradaban yang tinggi. Banyak cendekiawan muslim yang berbicara tentang ekonomi, dan tidak sedikit yang menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku. 1 2 3 Bukunya History of Economc Analysis pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 setelah kematiannya. Schum- peter meninggal di tahun 1950 Skolastik adalah pemikiran ekonomi di abad pertengahan setelah greap gap, sekitar abad 13 -15. Pemikiran mereka banyak berkaiatan dengan norma dan etika yang berbasis pada ajaran gereja. Mayoritas mereka adalah para cendekiawan di bidang Teologi. Ghazanfar, S. M. (2003). Medieval Islamic Economic Thought (pp. 22-38). Routledge. Scholastic Economics And Arab Scholars: The "Great Gap" thesis reconsidered . In 136
Tokoh ekonom muslim dan pemikirannya akan disampaikan di sub bab berikutnya. History of Economic Analysis Oleh karenanya, pemikiran Schumpeter tersebut sangat disesalkan. ) senantiasa menjadi Mengingat bukunya ( " ini akan terus rujukan, maka pemahaman tentang adanya " digaungkan oleh para ekonomi lainnya (pengikutnya). Meski great demikian, masih terdapat beberapa cendekiawan Barat yang ahli di gap bidang sejarah abad pertengahan yang menegasikan adanya " great gap 4 ": 1. Butler menyatakan tidak ada mahasiswa sejarah yang mempelajari budaya Eropa yang dapat mengonstruksi nilai-nilai intelektual pada masa abad pertengahan kecuali ia menyadari adanya peran dari Islam. 2. Tanpa adanya pengaruh dari filsafat peripatetik Arab, maka teologi Aquinas tidak akan pernah terpikirkan sebagai filosofinya. (Harris: 40). 3. Fakta bahwa Aquinas mengambil ide dan stimulasi dari berbagai sumber menegaskan bahwa Aquinas adalah eklektik dan kurang dalam originalitas pemikirannya. Dengan kata lain, semakin kita mengetahui tentang filosofi Aristoteles, Islam, dan Yahudi serta Kristen sebelumnya, maka kita akan dibuat bertanya-tanya tentang pemikiran Aquinas; manakah yang khas darinya (Copelston, 181). 4. Pada abad ke-12 dan ke-13, berbagai karya filsafat Arab sangat mempengaruhi terciptanya sintesis Aristoteles Kriastiani yang diusung oleh St. Albert ( ) dan St. Thomas Aquinas yang pengaruhnya tidak hanya ekstensif dan nyata, bahkan terus ber the Great langsung dan semakin beragam (Rescher, 156-7). 5. Arab sudah meninggalkan kesan intelektual terhadap Eropa jauh sebelumnya. Dunia Kristen harus mengakui bahwa hal tersebut sangat jelas dipahami, sebagaimana siapa pun dapat memahami nama-nama bintang di langit (Draper, Vol. 2, 42). terhadap Pengaruh perkembangan pemikiran di dunia Eropa abad pertengahan dimungkinkan melalui sejumlah hal, di antaranya: penerjemahan tokoh muslim, pendidikan, petualangan, pemikiran-pemikiran pemikiran cendekiawan muslim Idem 4 137
perdagangan, perang salib, diplomasi, dan juga ziarah religi ke Palestina. 5 Penerjemahan karya-karya intelektual muslim ke dalam bahasa Eropa merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi pemikiran para cendekiawan Eropa. Meski demikian, kontribusi umat Islam terhadap keilmuan hanya diakui sebatas sebagai penerjemah dari pemikiran Yunani. Dengan kata lain, pemikiran ulama Islam dianggap tidak ada yang orisinal, sehingga cendekiawan Barat merasa tidak perlu untuk mencantumkan kontribusi pemikiran muslim, tetapi langsung merujuk kepada pemikiran Yunani kuno. Asumsi ini tentunya tidak tepat. Sejatinya, apa yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tidak semata menerjemahkan, tetapi juga memberikan komentar atas pemikiran Yunani, mengkritisi dan juga menambahkan pemikiran mereka. Dengan hal tersebut, para cendekiawan Barat dapat memahami pemikiran Yunani kuno dengan kritis dan lebih baik. Pendidikan faktor kunci yang berpengaruh. Peradaban Islam yang lebih tinggi tatkala itu mendorong minat warga Eropa untuk menuntut ilmu hingga ke pusat Pendidikan Islam di Spanyol, Maroko, Mesir dan lainnya. Sebagai contoh, Adelardus Bathensis, seorang filsuf Inggris yang merantau mempelajari bahasa Arab, belajar di sana lalu membawa pulang dengan bekal berbagai keilmuan yang ia dapatkan. Bahkan, sejumlah bangsawan kerajaan Eropa tidak segan untuk mengirimkan putra putrinya untuk belajar di berbagai pusat keilmuan di negara muslim. juga menjadi Selain dari faktor akademis, sektor perdagangan juga menyumbang kontribusi pengaruh pemikiran muslim ke cendekiawan Eropa. Perdagangan muslim dengan Eropa tidak hanya sebatas di wilayah Italia dan Spanyol. Sejumlah bukti selatan Eropa, seperti menunjukkan bahwa para pedagang muslim telah mencapai Rusia, Polandia, negara-negara Skandinavia, Swedia, dan juga Denmark. Kontak intensif antara Barat dan Timur juga disebabkan oleh perang salib. Selain mendapatkan berbagai produk komersial dari History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic 5 Thought and Analysis. Islahi, A. A. (2014). Edward Elgar Publishing. 138
hisbah Timur, para tentara salib juga mendapatkan inspirasi ide dan commenda agoranomos pembentukan institusi-institusi ekonomi, seperti lembaga ( ), dan tarif. Selain pelajar dan juga tentara, terdapat para perantau dan para , yang membawa kabar ke Eropa terkait peziarah ke tingginya peradaban Islam. suftaja, sakk cek ), mudarabah ( Holly Land ), ( Alhasil, pemikiran ekonomi Islam telah mempengaruhi pemikiran para ekonom skolastik dan juga merkantilis. Pengaruh ini tidak dapat disembunyikan. Interaksi antara Barat dan Timur; antara pemikiran Yunani, Kristiani dan Islam dapat dijelaskan pada Gambar 4.1. Pemikiran Yunani, Kristiani (Bibel), dan juga Islam bersama-sama mempengaruhi pemikiran ekonom skolastik. Dari gambar tersebut, dapat juga dipahami bahwa ekonomi Islam bukanlah pemikiran baru. Ia telah hadir dan berkembang pesat di abad ke-10 hingga abad ke-15. Islam mengalami stagnasi Setelah sebagaimana yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya. itu, pemikiran ekonomi Meski demikian, masih diperlukan kajian kritis yang mendalam terkait pemikiran ekonomi yang signifikan setelah abad 15, mengingat terdapat kekhilafahan Turki Utsmani yang berkembang cukup pesat pada waktu itu. Setidaknya, terdapat sejumlah tokoh muslim yang dapat dikaji terkait pemikiran ekonominya pada waktu, di antaranya Kinalizade Ali Celebi (1511- 1572) yang menulis satu bab tentang " " (sekarang Mebahis-i İlm-i Servet ilmu ekonomi), Mustafa Nuri Bey (1844-1906) yang menulis (Tema-tema alam ilmu kekayaan), Mehmed Akif Ersoy (1873-1936) yang menjelaskan pentingnya etos kerja, dan Said Nursi Badiuzaaman (1877-1960) yang membahas konsep rezeki dalam bukunya lebih dalam Tadbir Al Manzil Risalah Nur. 139
Lintas Sejarah Hasil Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Mempelajari pemikiran ekonom muslim terdahulu bukanlah ditujukan untuk semata membanggakan keagungan kekayaan intelektual umat Islam. Mempelajari sejarah adalah untuk mengetahui bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka 140
pada masa tersebut, sehingga dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di saat ini atau masa mendatang. 6 Secara garis besar, sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki 7 empat fase perkembangan: 1) Fase pertama, yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 H/1058 M. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. 2) Fase kedua. Pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat. Dimulai dari tahun 450 H/1058 M hingga tahun 850 H/1446 M. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual, termasuk di bidang ekonomi. 3) Fase ketiga. Periode ini adalah terjadinya stagnasi. Tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 H/1446 M hingga 1350 H/1932 M. 4) Fase keempat. Ini adalah periode kebangkitan. Dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Islahi (2008) membagi lebih detail lagi periode ini per seperempat abad. Seperempat abad pertama adalah masa , yakni munculnya semangat dari para pemimpin negara muslim untuk melakukan reformasi atau perubahan ekonomi. Upaya untuk menggali pemikiran ulama klasik tentang isu-isu ekonomi mulai digalakkan. Pada , yakni mulai bermunculan tulisan tentang pemikiran ekonomi Islam dan bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi bila dibandingkan dengan pemikiran Barat. Di seperempat abad ke-20 yang ketiga, munculnya tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang memulai gerakan untuk mengampanyekan ekonomi Islam. Upaya ini akhirnya mendapatkan dukungan secara institusional di terakhir. Rekonstruksi dan seperempat abad ke-20 yang pengakuan terhadap pemikiran ekonomi Islam semakin masif. Adapun seperempat abad pertama di abad 21 ini kita dapat menyaksikan semakin meluasnya penerimaan dunia atas ekonomi Thirty Years of Research on History of Islamic Economic Thought: Assessment and take of Future Directions, Islahi, A. A. (2008, April). 6 7 of Research in Islamic Economics (pp. 123-134). Shiddiqi, M. N. (1992). M (ed), Reading In Islamic Economic Thought. Conference Papers. In The 7th International Conference in Islamic Economics: Thirty Years Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction . In Sadeq 141 pre take of sistem seperempat abad ke-20 yang kedua adalah masa
Islam. Secara praktis, ekonomi Islam tidak hanya sekadar bank Islam, tetapi sudah meluas ke industri keuangan lainnya (asuransi, pasar modal, dll), bahkan sudah meluas ke berbagai sektor industri lainnya, yang kita sebut dengan industri halal. Banyak negara, baik muslim maupun non-muslim yang sudah bergerak untuk menjadi pusat industri halal dunia. Fase Pertama Pemikiran Ekonomi Islam Fase pertama, yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 H/1058 M. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Lahirnya ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah SAW.. Beliau meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah. Di fase awal kenabian, sebelum hijrah, fokus utama masih kepada penguatan akidah umat Islam. Belum lagi, di Makkah, kekuatan umat Islam belum begitu kuat, baik secara politik dan juga ekonomi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW. mulai membangun peradaban Islam. Hal pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., setelah hijrah, adalah membangun modal sosial yang kuat di antara masyarakat; mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Stabilitas keamanan juga dijaga dengan kesepakatan piagam Madinah dengan non-muslim. 8 Di dalam aspek ekonomi, Rasulullah SAW. telah membangun sejumlah institusi pasar di Madinah. Beliau juga membangun baitulmal sebagai perbendaharaan negara. Kewajiban pelaksanaan zakat juga ditetapkan di tahun kedua setelah hijrah. Semangat berbagi juga terus didorong dengan infak dan wakaf. Rambu-rambu atau aturan hukum bisnis juga mulai diatur dengan syariah Islam. Rasulullah SAW. mewariskan dua fondasi utama ajaran Islam: Alquran dan sunah. Dua hal tersebut merupakan sumber hukum agama Islam. Panduan bagi para produsen dan konsumen dalam berperilaku. Sebagai contoh, Alquran mengharamkan bagi produsen untuk mengambil keuntungan dengan cara yang batil (al-Baqarah [2]: 188 dan an-Nisa [4]: 29). Adapun bentuk-bentuk kebatilan dalam jual beli, Tafsir Ekonomi Kontemporer. 8 Bahasan modal sosial dalam Islam dapat dibaca pada Faizin dan Akbar (2018). Gema Insani Press 142
ihtikar kemudian dijelaskan Rasulullah SAW. dengan sejumlah larangan, di antaranya larangan menimbun ( ) dan juga menyembunyikan cacat ( tadlis ). khulafa'ur rasyidin Sepeninggal Rasulullah SAW. (632 M/11 H), umat Islam dipimpin oleh sejumlah sahabat yang disebut dengan (632- 661 M). Tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan, mereka juga adalah orang yang alim di bidang agama. Seiring dengan terhentinya wahyu, maka diperlukan ijtihad dari para pemimpin dan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan umat. Khalifah pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq (632-634 M) dikenal dengan ketegasannya dalam memerangi mereka yang enggan untuk membayar zakat. Meskipun mendapatkan penolakan dari sejumlah sahabat, terutama Umar bin Khattab r.a., Abu Bakar r.a. sangat tegas dengan keputusannya untuk memerangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat. Alhasil, kestabilan sosial, politik dan ekonomi terjaga dengan baik. Selain itu, Abu Bakar r.a. memberikan tunjangan kepada para istri nabi dan veteran perang Badar dan Uhud. Khalifah kedua, Umar bin Khattab r.a. (634-644 M), dikenal dengan kebijakannya yang memperkuat tata kelola pemerintahan. Di bidang ekonomi, Umar membangun institusi yang di antara fungsi utamanya adalah pengawasan pasar. Beliau juga memberlakukan kebijakan ' (bea cukai) sebagai sebuah kebijakan resiprokal. Berbeda dengan Abu Bakar r.a. yang membagikan tunjangan bulanan secara merata, Umar bin Khattab membagikan tunjangan kepada para istri nabi dan sahabat nabi berdasarkan tingkat kedekatannya dengan Nabi dan masa keislamannya. Selain itu, kebijakan Umar yang orisinal adalah kaitannya dengan pembagian harta perang, di mana Ia memutuskan tidak membagikan tanah yang berhasil ditaklukkan di Iraq dan Syam kepada para pejuang yang ikut peperangan. Umar bin Khattab lebih memilih untuk menahan kepemilikan negara atas tanah tersebut dan menetapkan sewa atas pemanfaatan tanah tersebut. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan hisbah usyur kharaj. 9 Sementara itu, Khalifah ketiga, Utsman bin Affan (644-656 M) telah dibangun oleh Khalifah Umar. meneruskan apa yang 9 El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). Islamic economics: A short history. Brill, hal. 100 143
agricultural meningkat pesat hingga Pendapatan negara dari sektor lebih dari lima kali lipat di masa Utsman. Hal ini tidak lepas dari kebijakannya untuk memperbolehkan pengelolaan tanah negara oleh individu masyarakat, sehingga beban negara berkurang dan pemanfaatan tanah menjadi lebih optimal. Meski demikian, hal ini dinilai menjadi benih Seiring dengan feodalisme di sulitnya bagi pemerintah untuk menghitung harta zakat yang tersimpan ( ), Utsman mencukupkan para petugasnya untuk ). Adapun harta hanya menghitung harta zakat yang tampak ( yang tersimpan, maka itu tetaplah menjadi kewajiban muzaki untuk menyalurkannya. 10 Islam. baathin zhahir Khalifah terakhir adalah Ali bin Abi Thallib (656-661 M). Terdapat empat isu besar yang disampaikannya kepada para gubernurnya; moralitas, keadilan, kedamaian dan keamanan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sektor pertanian masih menjadi perhatian utama. Ali r.a. menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih memperhatikan produktivitas dari lahan pertanian daripada hanya sekadar memperhatikan penarikan pajak atas tanah tersebut. Di aspek perdagangan, beliau menegaskan larangan penimbunan yang 11 dapat membahayakan masyarakat. khulafa'ur rasyidin pada tahun 661 M, kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayyah (661-750 M) kemudian Bani syura, Abbasiyah (750-1000 M) di mana pemilihan kepala negara (khalifah) bukan didasarkan pada hasil tetapi lebih kepada dinasti keluarga. Akibatnya, banyak khalifah yang tidak memiliki keilmuan di bidang agama. Oleh karena itu, pada masa kekhalifahan dinasti, muncullah sejumlah ulama yang menjadi hakim agung yang senantiasa memberikan fatwa dan nasihat kepada para khalifah. Di antaranya adalah Abu Yusuf (113-182 H / 731-798 M) dan Abù al-Hasan al-Màwardì (364-450 H / 972-1058 M). El-Ashker dan Wilson menyebutkan bahwa hanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinilai memiliki kealiman di bidang syariah di antara para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setelah berakhirnya 12 Abu Yusuf merupakan hakim agung di masa Harun ar-Rasyid (786- Idem, Idem, Idem, 10 11 12 hal. 117 hal. 122 hal. 156 144
809 M), puncak kejayaan Bani Abbasiyah. Beliau menyusun sebuah buku fenomenal yang dianggap sebagai buku ekonomi Islam yang pertama. Beliau menyusun kitab sebagai nasihat pada pemerintah atas permintaan Sang Khalifah. Buku tersebut berisikan tentang keuangan publik Islam; pendapatan dan pengeluaran negara. Beberapa ulama lain setelahnya juga mencoba menulis buku dengan judul yang sama, " ", yakni Yahya bin Adam (757-818 M) dan Qudama ibn Ja'far al-Katib (864-932 M). Meski demikian, kitab Abu Yusuf dinilai masih lebih komprehensif. al-Kharaj al-Kharaj al-Ahkam Adapun al-Mawardi merupakan hakim agung pada masa al-Qoim as-Sulthoniyah. bi Amrillah (1031-1075 M). Bukunya yang terkenal adalah Buku tersebut banyak bicara tentang tata kelola hisbah pemerintah, termasuk di antaranya adalah mengatur pendapatan dan belanja negara, serta institusi (salah satu tugas utamanya adalah mengawasi pasar/praktik muamalah). 13 yang Kitab Al-Iktisab (Buku tentang Mencari juga membuat karya di bidang ekonomi, di antaranya; a) Al-Syaibani Penghasilan). (750-804 M) dengan karyanya Selain Abu Yusuf dan al-Mawardi, terdapat sejumlah hakim Pemikirannya lebih bersifat mikro, yakni terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Beliau menyinggung empat sumber utama penghasilan; jasa sewa, industri, pertanian, dan perdagangan. b) Abu Ubaid. (w. 224 H / 838 M). Ia menulis buku yang sangat komprehensif, Buku tersebut menjelaskan aspek mikro dan makro sekaligus, yakni bicara tentang sumber harta dan pajak yang berlaku atasnya. Selain itu, buku tersebut menjelaskan berbagai pandangan ulama sebelumnya dan juga melengkapi bukunya dengan sanad periwayatan hadis yang lebih lengkap, serta menunjukkan surat-surat/dokumen resmi para khalifah. al-Amwal (Harta/Wealth). 14 Di lain sisi, muncul sejumlah ulama besar yang pandangannya diikuti oleh mayoritas umat Islam hingga saat ini. Mereka adalah para ulama empat mazhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Hambali. Bahkan, pemikiran mereka juga mempengaruhi pandangan sejumlah tokoh ekonomi Islam yang disebutkan di atas. op.cit 13 Meskipun tidak sampai ke derajat hakim agung 14 El-Ashker & Wilson (2006), 145
Contohnya, Abu Yusuf yang merupakan murid dari Imam Hanafi, maka pendapatnya banyak mengikuti mazhab hanafi. Sementara itu, al-Mawardi bermazhab syafi'i, sehingga pembahasan tata kelola negara dalam bukunya tersebut lebih banyak merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i, meskipun beliau juga mencantumkan pandangan imam yang lain. Menariknya, beberapa tahun kemudian, Abu Ya'la al-Fara' (988-1066 M) yang juga hakim agung menulis tata kelola pemerintahan dengan judul yang sama hanya dari sudut pandang mazhab hambali. ushul fiqh. Perbedaan utama di antara mereka adalah dalam aspek Sejauh mana rasionalitas dapat digunakan dalam mengambil suatu kesimpulan hukum. Mereka diklasifikasikan ke dalam dua kelompok; (yang sering menggunakan pendapat akal) (yang lebih mengedepankan sumber dari hadis). dan dalam Mazhab hanafi sering menggunakan metode menjawab lebih mengedepankan kepada hadis Rasul dan juga amalan penduduk Madinah serta konsensus dari para . Imam Syafii yang merupakan murid dari Imam Malik mencoba menggabungkan antara rasionalitas Imam Hanafi dan penggunaan hadis Imam Malik. Selanjutnya, mazhab hambali yang lebih ketat dalam penggunaan hadis. ahlu al-ra'yi ahlu al-hadith istihsan qiyas dan isu-isu baru. Sementara mazhab maliki khulafa ar-rasyidin 15 Secara umum, di masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi umat Islam tumbuh secara signifikan; arus urbanisasi semakin meningkat dan perdagangan semakin semarak seiring makin meluasnya wilayah Islam. Sejumlah kantor dan biro baru didirikan al-mustaghallat oleh pemerintah; kantor pos, biro kesekretariatan, biro segel, biro /BUMN, biro pusat audit, dan lainnya. Kebijakan ekonomi yang paling signifikan adalah percetakan mata uang dinar dan dirham secara mandiri, tidak lagi bergantung kepada dinar Romawi dan dirham Persia. Reformasi moneter ini diawali oleh Khalifah Abdul Malik (Umayyah). Adapun sejumlah kebijakan lainnya justru dinilai tidak pro kepada rakyat. Hal ini sebagaimana reformasi kebijakan Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) yang perekonomian khalifah Daulah Umayyah mereformasi sistem 15 El-Ashker & Wilson, 167 146
sebelumnya: mengembalikan aset warga yang direbut oleh para pejabat negara secara zalim dan tidak lagi mengambil pajak atas mualaf. 16 Dapat disimpulkan bahwa periode pertama ini merupakan fondasi utama dari pemikiran ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi khulafaur rasyidin. Islam bersumber kepada Alquran dan sunah, kemudian dikembangkan melalui sejumlah ijtihad dari para pemerintahan menjadi dinasti pada masa Bani Pergantian Umayyah dan Abbasiyah, menjadikan para khalifah tidak memiliki ilmu syariah yang mumpuni kecuali khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh karenanya, muncullah sejumlah ulama yang mayoritasnya adalah hakim yang memberikan buah pemikirannya di bidang ekonomi al-Kharraj Islam. Pemikiran ekonomi Islam yang tertuang ke dalam sebuah buku mulai ditemukan pada kitab karangan Imam Abu Yusuf atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada periode ini pula, ulama mazhab yang empat mulai berkembang dan mempengaruhi pemikiran para tokoh ekonomi Islam, termasuk Abu Yusuf yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. sistem Buku-buku yang hadir pada periode ini sudah meliputi aspek ekonomi mikro dan makro. Aspek mikro berkaitan dengan berbagai sektor ekonomi yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Adapun aspek makro terfokus pada permasalahan keuangan publik Islam, yakni pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW. adalah zakat, dan ganimah serta jizyah. Sumber pendapatan bertambah pada kekhilafahan Umar bin Khattab. (bea Beliau menambahkan cukai). Pada saat dinasti Abbasiyah, pajak sebagai sumber pendapatan negara berkembang menjadi beragam, di antaranya: fa'i, kharaj usyr (pajak atas tanah) dan juga 17 a) Pajak atas pasar, diterapkan pada tahun 784 M oleh Khalifah al-Mahdi (775-785 M). Pajak itu diberlakukan kepada toko-toko yang ada di pasar yang besarannya mencapai 33%, sehingga mendorong pemberontakan di Mesir selama 2 tahun. b) Cukai atas penjualan perumahan yang ditanggung oleh penjual hingga 2%. 16 Ucapanya yang terkenal adalah kami diutus sebagai Dai Islam bukan sebagai pemungut pajak. 17 El-Ashker & Wilson, 152 147
c) Pajak atas warisan dengan besaran maksimum sepertiga (33,3%). d) Pajak perikanan, retribusi atas produk perikanan di mana pajak digunakan untuk perbaikan Pelabuhan. Fase Kedua Pemikiran Ekonomi Islam Pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat. Dimulai dari tahun 450 H./1058 M hingga tahun 850 H/1446 M. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual, termasuk di bidang ekonomi. Di antara tokoh tersebut adalah Al-Ràghib al-Asfahànì (w. 502 H. / 1108 M.), Abù-Hamid al-Ghazàlì (450-505 H./1058- 1111 M.), Ja'fer al-Dìmashqì ( ), Ibn-Taymìyah (1263 - 1328 M), Ibn-al-Ukhùwwah (w. 1329 M), Ibn-Khaldùn (1332- 1406 M), Al-Maqrizi (w. 1442 M). late 12th century al-Dzarì"ah fi Makàrìm Bahasan etika dalam berekonomi disinggung oleh al-Asfahani dan al-Sharì"ah al-Ghazali. Al-Asfahani dalam bukunya menyebutkan empat isu pokok: a) manusia; urgensi, fungsi dan kebutuhannya, b) aktivitas produksi, c) harta dan sumber harta serta relasinya dengan manusia, d) pengeluaran: pengeluaran yang seimbang dan yang tidak seimbang. Al-Ghazali juga banyak bicara tentang etika. Lebih jauh ia mengungkapkan pentingnya religiositas yang bukan sekadar halal dan haram. Beliau juga bicara tentang fungsi uang dan bagaimana memperlakukan uang (larangan penimbunan uang dan riba atas uang). Sebagaimana al-Ashfahani, beliau juga membahas tentang pentingnya aktivitas produksi. Pemikiran lain yang juga penting Imam , di al-Ghazali adalah pembagian mana ): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah dharuriyah maqashid syariah adalah tujuan Islam yang lima ( fi Mahasin Di dalam aspek perdagangan, Ja'fer al-Dìmashqì (akhir abad ke-12) al-Tijarah menyusun sebuah buku yang berjudul al-Isyarah di tahun 1175 M. Sesuai dengan judulnya, buku tersebut membahas detail tentang perdagangan. Beliau mengawali bahasannya dengan klasifikasi harta; mana yang bisa diperdagangkan dan mana yang tidak. Dalam hal ini, uang adalah harta yang tidak dapat diperdagangkan. Sebagaimana al-Ashfahani dan Ghazali, beliau juga menyinggung masalah spesialisasi kerja dengan menjadikan roti 148
sebagai contoh bahasan. Bahasan mikro lainnya adalah tentang permintaan dan penawaran serta yang membentuk harga suatu produk. Harga bergantung pada tiga hal: biaya produksi, seberapa besar tenaga pekerja yang dilibatkan, serta permintaan akan barang tersebut. Beliau juga menyinggung disparitas harta antar-wilayah. Di dalam aspek bisnis, beliau menasihati para penjual untuk berperilaku jujur dan adil serta toleran dalam harga (keuntungan sewajarnya) untuk menjaga loyalitas konsumen. Adapun institusi hisbah yang pernah dibahas oleh Imam al-Mawardi kembali dibahas dengan lebih detail oleh sejumlah ulama pada periode ini. Mereka adalah Ibnu Taymiyah (1263 - 1328 M) dan Ibnu al-Ukhuwah (w. 1329 M). Pada dasarnya, institusi hisbah memiliki tugas Amar dan wewenang yang sangat luas, yakni sebagai pengawas di makruf nahi munkar permasalahan ibadah dan juga permasalahan muamalat. (mengajak kepada kebaikan dan mencegah al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah. kemungkaran). Sejatinya, al-Mawardi juga menulis buku khusus tentang hisbah , dengan judul, Pembahasan hisbah disinggung oleh al-Ghazali dalam bukunya Ihya' Ulumiddin. Pembahasan dalam buku spesifik dapat dilihat pada karangan Ibnu Taimiyah di al-Hisbah fil Islam, karangan asy-Syayzari di Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah, dan Ibnu al-Ukhuwah di . Buku karangan Ibnu bukunya hisbah Taimiyah dinilai memiliki pembahasan mendalam dalam aspek teori, seperti prinsip dasar institusi dan kontroversi seputar boleh tidaknya pemerintah melakukan intervensi harga di pasar. Sementara itu, karya al-Ukhuwah meliputi berbagai permasalahan teknis yang dihadapi oleh seorang ). Oleh karenanya, ia merinci dengan detail tugas seorang Ma'alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah muhtasib hisbah muhtasib. (pejabat di institusi Kajian ekonomi dengan metode analisis sejarah dimulai oleh Ibnu Khaldun (1332-1406 M) lalu dilanjutkan oleh muridnya al-Maqrizi (w. 1442 M). Ibnu Khaldun menceritakan bagaimana berbagai peradaban manusia muncul, mencapai puncaknya, lalu hilang. Pajak yang tinggi (baca: mencekik) dinilai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keretakan sebuah peradaban. Tingkat pajak yang rendah akan mendorong produksi, sehingga ekonomi meningkat, penerimaan pajak akan meningkat. Pajak yang tinggi akan mendorong masyarakat berhenti produksi, sehingga ekonomi menurun, lalu penerimaan pajak 149
juga akan menurun, maka peradaban akan menurun. Beliau berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak berbisnis/ berkompetisi dengan pihak swasta, karena pihak swasta akan bisa kalah dengan mudah. Hal ini merupakan bagi pihak swasta untuk berproduksi/berdagang, yang dampaknya juga bisa kembali kepada rendahnya penerimaan pajak negara. disincentive Ibnu Khaldun menekankan bahwa Allah SWT. telah menyediakan segala sesuatu buat manusia, tetapi manusia perlu untuk bekerja untuk mendapatkan hal tersebut guna mendapatkan keuntungan dan juga keperluan bagi hidupnya. Di dalam memproduksi kebutuhan manusia, hal tersebut tidak dapat dilakukan sendirian, perlu lainnya. Beliau dikerjakan secara kolaborasi dengan manusia memberikan contoh pembuatan roti, sebagaimana contoh yang diberikan oleh ulama sebelumnya, bahwa produksi roti memerlukan division of sejumlah pekerjaan yang mengharuskan adanya kolaborasi labor beberapa orang. Di sini pentingnya spesialisasi pekerjaan ( ). Beliau juga menyinggung tentang perdagangan internasional, karena adanya perbedaan keahlian antar-kota/negara. Beliau juga membahas tentang hubungan jumlah populasi dan produksi, di mana keduanya saling mempengaruhi. Kota yang banyak penduduknya akan menghasilkan produksi yang lebih besar, sehingga memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak, sehingga penduduk semakin meningkat dan produksi juga demikian. Maka kesejahteraan kota tersebut akan semakin besar. Demikian halnya, semakin banyak interaksi maka harga akan semakin murah. demand supply, dan 18 Beliau mendorong penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter yang tepat. Hal ini yang kemudian diperkuat oleh analisis sejarah yang dilakukan oleh muridnya, al-Maqrizi. Memulai analisisnya tentang sejarah perekonomian Mesir dari sebelum banjir Nabi Nuh a.s. hingga ke masanya, ia menyimpulkan beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya harga (inflasi). Salah satu faktor selain utamanya adalah banyaknya peredaran uang fulus (tembaga), Journal of Political Economy, 19 Vol. 79, No. 5, pp. 1105-1118 18 Boulakia, Jean David C. (1971). Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist. 19 Al-Maqrizi dalam bukunya Ighatsatul Ummah menyampaikan bahwa penggunaan tembaga secara luas sebagai mata uang di Mesir kala itu menjadikan harga-harga barang menjadi mahal. Oleh karenanya, beliau 150
juga faktor pajak yang tinggi, korupsi, dan juga bencana alam. Fase Ketiga Pemikiran Ekonomi Islam Fase ketiga. Periode ini adalah terjadinya stagnasi. Di mana tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 H/1446 M hingga 1350 H/1932 M. Para ulama fikih pada masa ini cenderung lebih banyak mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab mereka masing-masing. Di abad 19 M dan awal abad 20 M, mulai muncul sejumlah tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Alquran dan sunah. Di antara para tokoh tersebut adalah Syah Waliyullah (1703-1762 M) dan Muhammad Iqbal (1877-1938 M). Hujjatullah al-Balighoh, Syah Waliyullah Di dalam bukunya menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kesejahteraan manusia bergantung kepada kerja sama yang baik di antara mereka, seperti aktivitas perdagangan/pertukaran, kontrak, bagi hasil, dan lainnya. Adapun judi dan riba justru menzalimi pihak lain, sehingga lanjut, beliau ini bukanlah kerja sama yang baik. Lebih Pertama, mengungkapkan dua turunnya perekonomian/ peradaban di negaranya (Kerajaan Mughal di India). keuangan negara terbebani dengan berbagai belanja yang tidak produktif. tingginya pajak atas petani, pedagang, produsen, sehingga menghancurkan ekonomi mereka dan mendorong pada upaya pemberontakan. faktor utama Kedua, Adapun Muhammad Iqbal, beliau menyaksikan kuatnya penjajahan Barat atas berbagai negara Islam di berbagai belahan dunia, dan juga keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924. Beliau menyampaikan kritiknya terhadap dua sistem ekonomi yang berkembangan; kapitalisme dan sosialime. Beliau mendorong terwujudnya keadilan sosial sebagai tugas utama negara Islam dan menjadikan zakat instrumen pentingnya. 20 menegaskan bahwa uang negara mestilah dinar (emas) dan dirham (perak). Kenaikan harga sangat terasa dirasakan masyarakat karena penggunaan fulus (tembaga), yang sebenarnya kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi harganya jika dinilai dengan dinar dan dirham. Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction 20 Shiddiqi, M. N. (1992). . In Sadeq M (ed), Reading In Islamic Economic Thought. 151
Fase Keempat Pemikiran Ekonomi Islam Fase keempat. Ini adalah periode kebangkitan. Dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Di dekade 30-an hingga 60-an, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, muncul perhatian yang lebih mendalam tentang ekonomi apa sistem sistem yang mesti digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi komunis. Islahi (2008) menyebut periode ", yakni mulai tentang permasalahan- sistem take off kapitalis dan kuartal kedua abad ke-20 dengan periode " muncul berbagai karya pemikiran permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. sistem Pada periode ini, institusi ekonomi modern, seperti perbankan, perpajakan dan lainnya menjadi asuransi, pasar modal, sistem sistem sorotan terkait kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam. Struktur produksi dan juga ekonomi ekonomi, pembangunan dikaji dengan lebih detail. Sistem ekonomi Islam, terutama di aspek keuangan publik, seperti zakat dan ' , jaminan sosial, perbankan tanpa bunga menjadi isu yang dikembangkan di periode tersebut. kepemilikan, ushr sistem Pada dekade 60-an dan 70-an, sejumlah cendekiawan muslim mempublikasikan analisisnya tentang konsumsi, produksi, bagi hasil, Konferensi Internasional Ekonomi Islam Pertama zakat dan dampak penghapusan bunga bagi perekonomian. yang dilaksanakan di Makkah pada tonggak era baru tahun 1976 menjadi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Setelah itu, berbagai konferensi atau seminar ekonomi Islam semakin semarak. Di antara tokoh utama ekonomi Islam di fase ini adalah Abu A'la al-Mawdudi (1903-1979), Umer Chapra (1933-sekarang), Nejatullah ash-Sidqi (1931-sekarang), Baqir as-Sadr (1935-1980) dan lainnya. Sejatinya, al-Mawdudi bukanlah seorang ekonom. Ia adalah seorang jurnalis, filsuf, ulama dan juga aktivis politik. Meski demikian, tulisan dan juga pidatonya tentang ekonomi telah menginspirasi dan Sud (Riba), Islam Aur mempengaruhi pemikiran ekonomi di Pakistan dan juga dunia. Jadid Ma'ashi Nazariyat (Islam dan Ideologi Ekonomi Modern), Sejumlah karya beliau di bidang ekonomi adalah: Mas'ala-i-Milkiyat-i-Zamin (Permasalahan Kemilikan Tanah), Insan ka Ma'ashi Mas'ala (Permasalahan Ekonomi Manusia dan Solusi Islam), 152
Qur'an Key Ma'ashi Nazriyat (Pandangan Alquran tentang Ekonomi), Ma'ashiyat e Islam (Ekonomi Islam), Islami Ma'ashiyat Key Bunyadi Usul (Prinsip Dasar Ekonomi Islam). 21 Umer Chapra merupakan ekonom Pakistan-Saudi. Kepakarannya dan kontribusinya di bidang ekonomi, diakui oleh dunia Islam. Sejumlah kepadanya. internasional Towards a Just Monetary System Buku-bukunya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antara (Menuju Sistem Moneter yang Adil), Islam and the Economic Challenge bukunya yang terkenal adalah (Islam dan Tantangan Ekonomi), The Future of Economics: An Islamic Perspective (Masa Depan Ekonomi: Perspektif Islam), The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah (Visi Islam terhadap Pembangunan dalam Kerangka Maqasid Al-Shari'ah). penghargaan diberikan Falsafah dasar yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme ditulis secara Iqtishaduna (Ekonomi Kita) komprehensif oleh Baqir as-Sadr (1935-1980) dalam bukunya . Buku yang ditulis tahun 1950-an dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1961 telah mempengaruhi pemikiran banyak cendekiawan. Karyanya tersebut mendapat pujian dari banyak pihak karena dianggap mampu menjelaskan perspektif Islam terhadap ideologi Barat (kapitalisme dan sosialisme) dan meletakkan fondasi dasar bagi ekonomi Islam. Karyanya yang lain adalah Bank La Rabbawi Fil Islam (Bank Islam tanpa Bunga) 22 . Sementara itu, Nejatullah ash-Sidqi (1931-sekarang) merupakan emeritus profesor ekonomi di universitas Aligarh. Beliau menulis 16 buku dalam bahasa Inggris, 13 dalam bahasa Urdu, dan 7 dalam bahasa Arab. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Indonesia, Melayu, Turki, Persi, dan India. Islam, sejarah Fokus pemikirannya pemikiran ekonomi Islam, kebijakan publik Islam, dan lainnya. Atas kontribusinya di ekonomi Islam, sejumlah penghargaan internasional diberikan kepadanya. terkait dengan keuangan 23 21 Centre for Islamic Economics (CIE), International Islamic University Malaysia (2020). 22 Furqoni, H. (2019). Wilson, R. (1998). Fahlevi, M. (2019). Baqir as-Sadr merupakah tokoh Syiah Iraq. Pemikirannya tidak hanya sebatas soal ekonomi, tapi juga meliputi kritik sosial politik. Pemerintah Iraq menganggapnya sebagai seseorang yang berbahaya, sehingga beliau diisolasi dan pada akhirnya dihukum mati di tahun 1980. 23 153
Saat ini, lebih dari empat dekade setelah konferensi ekonomi Islam pertama, telah muncul berbagai institusi keuangan syariah baik itu perbankan maupun non-perbankan. Selain itu, zakat dan wakaf beserta keuangan mikro syariah sebagai motor penggerak instrumen keuangan sosial yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat. Hal yang disayangkan adalah perkembangan tataran praktis ekonomi Islam telah menyedot perhatian para pemikir ekonomi Islam, sehingga kajian fondasi keilmuan ekonomi Islam tidak banyak diperhatikan. 24 mainstream Dominasi ekonomi (non-Islam) masih kuat hingga saat ini. Buku-buku teks mereka masih diajarkan di berbagai tingkat pendidikan di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara muslim. Ilmu ekonomi Islam mulai diterima, tetapi bukan sebagai ilmu tersendiri melainkan sebagai sebuah bagian dari ilmu ekonomi secara umum. Sistem perekonomian berbasis riba masih belum tergantikan. Di tataran praktis, sistem keuangan Islam masih bersifat pelengkap dan bukan yang utama. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam sejatinya memiliki akar yang kuat pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Penggunaan dinar dan dirham di sejumlah kerajaan Islam Nusantara menjadi bukti nyata. Kerajaan Aceh Darussalam membuat mata uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab pada masa kepemimpinan Sultan Alaiddin Ri'ayat Syah al-Qahhar (945-979 H /1539-1571 M). Praktik pajak perdagangan pada masa kerajaan Islam Nusantara juga menerapkan pembedaan cukai atas muslim dan non-muslim sebagaimana yang diberlakukan pada kekhilafahan Islam. 25 Di dalam aspek pemikiran ekonomi, terdapat dua tokoh ekonomi yang sejauh ini bisa ditelusuri, yakni Nurudin ar-Raniri dan Syaikh pada Abdul Ra'uf Al-Sinkili. Ar-Raniri menulis buku tahun 1638 atas perintah Sultan Iskandar Thani of Aceh (1636-1641). Buku tersebut berbicara menyinggung masalah wakaf. Sementara itu, Bustan Salatin 24 Haneef & Furqoni (2009) 25 Qayum, Abdul, et al. (in-press). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Bank Indonesia dan KNEKS 154
Mirât al- Thullab Syaikh Abdul Ra'uf al-Sinkili menulis buku dengan judul ' ,' atas perintah Tajul Alam Saiatuddin Syah (1641-1675). Setelah itu, belum dijumpai kembali tokoh pemikir ekonomi di Nusantara seiring dengan penjajahan dari negara-negara Eropa. 26 Di dalam pengembangan ekonomi Islam ternyata para pemikir atau cendekiawan muslim Indonesia telah banyak memberikan kontribusinya, tetapi pemikiran ekonomi Islam nya tidak cukup dikenal oleh para cendekiawan muslim dunia karena tidak ditulis atau diterjemahkan dalam bahasa dunia, misalnya Inggris dan Arab. Karya Economic System of Islam dan Hadzihi Khairuddin Yunus merupakan salah satunya yang ditulis dalam Hiya Indunisiya. bahasa Arab dan Inggris, seperti Di awal abad ke-20 dapat dijumpai sejumlah pemikiran ekonomi dari tokoh intelektual muslim Indonesia. Isu ekonomi yang menjadi perhatian adalah tentang hubungan Islam dengan kapitalisme dan sosialisme yang mendominasi perekonomian dunia masa itu. Gerakan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Rida ditengarai juga berpengaruh terhadap gerakan keumatan dan juga pemikiran ekonomi di Indonesia. sistem Islam dan Sosialisme Tokoh pejuang kemerdekaan, H.O.S Tjokroaminoto menulis buku pada tahun 1924. Di tengah yang berjudul perdebatan ideologi antara kapitalisme, beliau berpandangan bahwa sistem sosialisme lebih dekat kepada Islam. Meski demikian, ia menegaskan bahwa apa yang ia yakini adalah sosialisme Islam, prinsip sosialime yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Sosialisme Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam Islam Apa Jang dan Sejumlah tokoh lainnya adalah H.M. Rasjidi yang menulis (1966), Sjafruddin Parawiranegara yang menulis Dasar-Dasar Ekonomi Islam (1967), Zainal Abidin Ahmad Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama Bersamaisme (1950), Kahruddin Yunus yang menulis yang menulis (1955), dan Buya Hamka yang menulis (1951). Keadilan Sosial dalam Islam 27 26 27 Idem Idem 155
Di kuartal keempat abad 20, mulai muncul diskusi tentang sistem keuangan tanpa bunga, mengikuti isu dunia Islam waktu itu. Diskur- sus ini melahirkan pendirian institusi sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya, bank syariah perta- ma, Bank Muamalat beroperasi pada tahun 1992. Semenjak itu, pe- mikiran ekonomi Islam terus berkembang, terutama pasca krisis moneter 1998, di mana sistem keuangan Islam dinilai lebih tahan ter- hadap krisis. Saat ini, banyak tokoh ekonomi Islam yang bermunculan Tahukah Kamu? Uang Sebagai Alat Tukar Dalam Lintas Sejarah Islam Baitul Mal wat Tamwil khulafaur rasyidin, Di awal pemerintahan Islam, pada masa Rasulullah SAW dan uang yang digunakan dalam perdagangan adalah mata uang dinar Romawi dan dirham Persia. Umat Islam belum memiliki mata uang yang dicetak secara mandi- ri. Kebijakan Rasulullah SAW menetapkan bahwa berat dinar yang digunakan adalah 4,25 gram emas, sedangkan dirham adalah 2,975 gram perak. Adapun per- bandingan nilai antara dinar dan dirham adalah 1:10. Inisiatif sempat muncul dari khalifah kedua, Umar bin Khattab, untuk menjadikan kulit unta sebagai uang. Namun, rencana ini dibatalkan. Meski tidak mencetak uang secara mandiri, tetapi para menambahkan ukiran kata Islam di uang koin tersebut. Khalifah Umar bin Khattab r.a. menambahkan lafal, "Alhamdulillah", "Laa Ilaaha IllAllah SWT Wahdah", "Muhammad Rasulullah SAW". Sedangkan Utsman bin Affan menambahkan lafal "Allah SWTu Akbar". khulafaur rasyidin Percetakan uang negara Islam diawali oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 75 H secara terbatas. Unifikasi mata uang di seluruh wilayah Islam dilaku- kan pada tahun 76 H. Kebijakan ini diikuti oleh para khalifah setelahnya dengan sejumlah perbedaan baik kualitas bahan, timbangan, bentuk dan tulisan yang dib- ubuhkan. ashhabul kahfi Sejatinya, jika dilihat di dalam Alquran, maka didapati kisah (surah al-Kahfi [18]: 19) dan juga kisah Nabi Yusuf a.s. (surah Yusuf [12]: 20) yang menun- jukkan penggunaan uang sebagai alat pertukaran. Bahkan, dikatakan pertama kali yang menggunakan emas dan perak sebagai uang adalah Nabi Adam a.s., manusia pertama di muka bumi. Dengan demikian, manusia sedari awal telah menyadari pentingnya uang sebagai media pertukaran. Adapun untuk transaksi dengan nilai yang lebih kecil, terdapat mata uang yang dicetak dari tembaga yang dinamakan "fulus". al-Ihya' menjelaskan bahwasanya Terkait hal ini, Imam al-Ghazali dalam kitabnya uang adalah hakim yang adil, dengannya manusia dapat memenuhi berbagai ke- butuhannya. Uang ibarat cermin tidak memiliki warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidaklah diminati, tetapi dapat menjadi perantara untuk mendapatkan apapun yang diminati. 156
diiringi dengan mulai banyaknya Perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam. Buku-buku ekonomi Islam juga mulai banyak ditemu- kan di berbagai toko buku. Studi Kasus STUDI KASUS 1: REFORMASI EKONOMI UMAR BIN ABDUL AZIZ Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abul 'Ash bin Umayyah adalah salah satu khalifah Bani Umayyah (717 - 720 M). Beliau cicit dari Umar bin Khatthab dari jalur ibunya. Sebelum menjadi khalifah, ia pernah menjadi gubernur di Madinah. Beliau merupakan sosok yang alim, berakhklak baik dan juga adil dalam khulafaur rasyidin pemerintahannya. Atas hal tersebut, beliau dikategorikan sebagai yang kelima. Ketika terpilih sebagai khalifah, ada beberapa reformasi penting yang dilakukan oleh Sang Khalifah: 1. Redistribusi pendapatan dan kekayaan. Beliau menyadari bahwa kesenjangan ekonomi muncul sebagai akibat buruknya distribusi kekayaan. Beliau menginginkan kebijakan yang mem berikan keadilan bagi orang miskin dan orang terzalimi. Para pejabat negara dilarang untuk mengambil keuntungan atas kekayaan umat. Aset pejabat yang didapatkan dengan cara zalim dikembalikan kepada pemiliknya atau ke baitulmal jika tidak had diketahui pemiliknya. Beliau gencar mengajak orang kaya untuk berbagi dengan para fakir miskin hingga mereka mencapai al-kifayah (kadar kecukupan). Dalam hal ini, beliau memberikan teladan yang sangat baik dalam pemisahan harta negara dan harta pribadi, serta menyedekahkan sebagian besar hartanya untuk masyarakat. 2. Memastikan kesejahteraan ini dilakukan dengan penegakan hukum, masyarakat. Hal pembangunan infrastruktur, kharaj 3. Reformasi perpajakan/sumber kas negara. Dalam hal pajak atas , di mana khalifah sebelumnya membolehkan penjualan tanah tersebut (harga jual masuk ke kas baitulmal). Selain itu, beliau juga tatkala pengelola tanah tetap memungut berlaku atas tanah, sementara zakat kharaj masuk Islam. " pertumbuhan dan ekonomi kharaj tanah negara ( ), beliau melarang jual beli atas tanah kharaj usyr Al-kharaj dan juga ' 157
dharaib atas hasil pertanian". Umar bin Abdul Aziz juga membatalkan semua ) yang memberatkan petani. Umar meminta aneka pajak ( para pemungut pajak untuk menaksir pajak pertanian berdasarkan harga pasar (tidak dengan harga yang melebihi harga pasar). juga membatalkan kharaj atas tanah Yaman, karena Umar . Beliau juga kharaj sesungguhnya itu adalah tanah zakat bukan ihya' al mawat menghapus jizyah untuk para mualaf. 4. Mendorong peningkatan produktivitas lahan. Umar mendorong (menghidupkan tanah mati) dan mengelola tanah untuk pertanian. Beliau juga mendorong pengelolaan tanah Beliau juga memberikan bantuan permodalan kepada para showafi. petani yang sedang membutuhkan modal. Reformasi yang dilakukan berjalan sukses dan berhasil mengentaskan kemiskinan dalam tempo waktu yang sangat singkat. Diceritakan bahwa gubernur Mesir pernah mengirimkan surat ke Umar bin Abdul Aziz menanyakan tentang apa yang mesti diperbuat dengan zakat/sedekah seiring tidak ditemukannya orang fakir dan miskin. Umar menjawab, "Belilah budak lalu bebaskan. Bangunlah tempat peristirahatan di jalan-jalan raya, serta membantu pernikahan muda-mudi." Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Umar telah menunjuk seseorang untuk memperhatikan mereka yang terlilit utang dan ingin Baca: memikat, fakir dan anak yatim, sepanjang jalanan dan perkotaan Ash-Shalabi. (2006). Umar bin Abdul Aziz: Ma'alim at -Tajdid wal Isla setiap harinya hingga berhasil mengayakan semua orang. har-Rasyidi 'ala minhajin Nubuwah. Mesir: Dar at Tawzi' wan nasyr al-Islamiyah. Pertanyaan Studi Kasus 1 Dalam konteks negara Indonesia, bagaimanakah opini anda dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan mengacu pada kisah sukses Umar bin Abdul Aziz di atas! STUDI KASUS 2: KRISIS MONETER DI MASA AL-MAQRIZI Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali Al-Maqrizi (w. 1142 M) merupakan Ighatsah Al-Mummah salah satu tokoh ekonomi Islam yang mempunyai perhatian besar bi Kasyfi Al-Ghummah tentang inflasi. Dalam kitab fenomenalnya " ", al-Maqrizi melakukan penelitian terhadap 158
sejarah terjadinya inflasi yang terjadi di Mesir baik sebelum diutusnya Rasulullah SAW maupun yang terjadi di masa kekhilafahan setelah Rasulullah SAW. 'am ar'ramadhoh Inflasi pertama setelah Rasulullah SAW. meninggal adalah pada tahun kelabu ( ) di masa Umar bin Khattab r.a. yang berlangsung kurang lebih 5 tahun. Adapun kekhilafahan di Mesir yang pernah mengalami inflasi berkepanjangan adalah pada periode Abdullah bin Abdul Malik bin Marwan yang merupakan Amir Mesir di masa khilafah umayyah tahun 87 H. Pada tahun 341 H di masa kepemimpinan Otogor bin Ikhsyid terjadi inflasi yang diakibatkan menurunnya negara karena serangan tikus yang telah merusak hasil pertanian. rent seeking Pada masa al-Hakim inflasi juga diperparah oleh adanya praktik di pasar uang (dalam hal ini instrumen yang digunakan adalah dirham dengan Dinar). Praktik tersebut juga diperparah oleh adanya perilaku memotong atau mengurangi uang dirham resmi yang beredar ( ). Akibatnya kurs dirham dan dinar menjadi tidak stabil. Sebagai contoh kurs dinar yang semula senilai 26 dirham terus mengalami kenaikan bahkan pada tahun 97 H kurs dinar mencapai 34 dirham. output debasement Untuk mengatasi masalah di atas otoritas moneter dalam hal ini baitulmal melakukan operasi pasar dengan cara menggelontorkan dirham baru di pasar. Baitulmal sebagai otoritas moneter juga melarang pemakaian dirham yang sudah berubah ukurannya dan menariknya untuk dicetak ulang. Adapun cara yang ditempuh untuk menarik dirham lama yang sudah berubah dan beredar di masyarakat adalah dengan cara setiap dirham baru ditukarkan dengan empat dirham yang sudah berubah ukurannya. Al-Maqrizi menyimpulkan bahwa inflasi yang menimpa masyarakat sejak keberadaan manusia di dunia diakibatkan oleh terjadinya bencana seperti surutnya air sungai Nil di Mesir, kemarau panjang di Syam, Iraq, Hijaz, dan daerah lain, penyakit yang menimpa hasil pertanian dan perkebunan baik berupa angin, serangan hama dan sejenisnya. Faktor inflasi seperti ini pula yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab seperti dijelaskan sebelumnya. Menurut al-Maqrizi faktor inflasi seperti ini bersifat alami karena 159
merupakan sunatullah. Kenaikan harga akibat faktor inflasi seperti ini lanjut al-Maqrizi akan berangsur turun bersamaan dengan hilangnya bencana yang menjadi sumber penyebabnya (Al-Maqrizi, 2007: 115). Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penyebab inflasi pada masanya terjadi lebih dikarenakan faktor manusia. Dalam hal ini ada tiga faktor utama dari yang menjadi penyebab utama inflasi menurut al-Maqrizi (2007: 117-120), yaitu: 1. Merebaknya praktik suap di kalangan pemerintahan (korupsi) 2. Tingginya pajak dan sewa tanah pertanian 3. Tidak terkendalinya peredaran mata uang fulus (uang tembaga). Beliau berdalih bahwa emas dan perak adalah mata uang yang Ighatsah human error stabil. Al-Mummah bi Kasyfi Al-Ghummah, Sumber:Al-Maqrizi, Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali, 2007, Maryiotia: Ein for Human and Social Studies Pertanyaan Studi Kasus 2 Berdasarkan kasus di atas, apakah perihal yang disinggung oleh al-Maqrizi masih relevan untuk ekonomi Indonesia saat ini? Jelaskan tanggapan anda! Kesimpulan Tidaklah benar klaim yang disampaikan oleh sebagian tokoh ekonom konvensional bahwa pemikiran ekonomi Barat langsung merujuk kepada tokoh-tokoh Yunani. Ada peran para cendekiawan muslim yang tidak disebutkan atau bahkan cenderung disembunyikan. Kekayaan intelektual masa Yunani dihidupkan dan dikembangkan oleh cendekiawan muslim yang dimulai dari masa kekhilafahan Abbasiyah. Pengaruh pemikiran cendekiawan muslim terhadap perkembangan pemikiran di dunia Eropa abad pertengahan dimungkinkan melalui sejumlah hal, di antaranya: penerjemahan pemikiran-pemikiran tokoh muslim, pendidikan, petualangan, perdagangan, perang salib, diplomasi, dan juga ziarah religi ke Palestina. Meski demikian, pemikiran ekonomi Islam tidaklah menjadikan landasan utama. Alquran dan sunah filsafat Yunani sebagai Rasulullah SAW. merupakan sumber utama dalam pengembangan 160
Khulafa'ur rasyidin memberikan contoh pemikiran ekonomi Islam. yang lebih konkret dalam pengembangan kebijakan pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Dalam perkembangannya, pemikiran ekonomi Islam memiliki sejumlah fase yang dimulai dari fase fondasi, fase perkembangan, fase stagnasi dan fase kebangkitan yang saat ini masih berlangsung. Rangkuman 1. Pemikiran ekonomi Islam bukanlah gagasan ataupun pemikiran baru, melainkan sudah ada sejak Rasulullah SAW dan terus berkembang hingga saat ini. 2. Terdapat ketidakjujuran dari sejumlah pemikir Barat tentang adanya pemikiran ekonomi yang cemerlang atau orisinil dari para ulama Islam di masa lalu. Cendekiawan Muslim tidak semata menerjemahkan, tapi juga memberikan komentar atas pemikiran Yunani, mengkritisi, dan juga menambahkan pemikiran mereka. Dengan hal tersebut, para cendekiawan Barat dapat memahami pemikiran Yunani Kuno dengan kritis dan lebih baik. 3. Secara umum, perkembangan ekonomi Islam terbagi dalam empat fase: •
Fase pertama, masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 H/1058 M. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Fase kedua, fase perkembangan (450 H/1058 M - 850 H/1446 M). Pada masa ini lahir banyak karya intelektual di bidang ekonomi. Fase ketiga, fase stagnasi (850 H/1446 M-1350 H/1932 M). Tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Fase keempat, (1932 - sekarang). fase kebangkitan Kebangkitan ini diawali dengan bermunculan tulisan yang menggali pemikiran ekonomi dari tokoh muslim klasik dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi bila dibandingkan dengan pemikiran Barat, kapitalisme dan sosialisme. Gerakan ekonomi Islam akhirnya melahirkan se jumlah lembaga keuangan syariah yang kita kenal saat ini dan terus berkembang ke sektor industri halal. Sejumlah negara, baik muslim maupun non-muslim, sudah menyampaikan visinya untuk menjadi pusat industri halal dunia. 4. Sejumlah Tokoh Ekonomi Islam di Fase Pertama: Rasulullah SAW, 161
Khulafa'ur Rasyidin ra. (632-661 M.; Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib), Umar bin Abdul Aziz, Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M), Abù al-Hasan al-Màwardì (364-450 H/ 972-1058 M), Al-Syaibani (750-804), dan Abu Ubaid. (w. 224 H/ 838 M). 5. Sejumlah Tokoh Ekonomi Islam di Fase Kedua: Al-Ràghib al-As fahànì (w. 502 H/1108 M), Abù-Hamid al-Ghazàlì (450-505 H/1058-1111 M), Ja'fer al-Dìmashqì (Akhir abad ke 12), Ibn-Tay mìya (1263/1328), Ibn-al-Ukhùwwah (d. 1329), Ibn-Khaldùn (1332-1406), Al-Maqrizi (w. 1442). 6. Sejumlah Tokoh Ekonomi Islam di Fase Ketiga: Shah Waliyullah (1703-1762 M) dan Muhammad Iqbal (w. 1356 H/1938 M). 7. Sejumlah Tokoh Ekonomi Islam di Fase Keempat: Abu a'la al- Mawdudi (1903-1979), Umar Chapra (1933-sekarang), Nejatullah ash-Sidqi (1931-sekarang), Baqir as-Sadr (1935-1980) dan lainnya. Daftar Istilah Penting Abu Ubaid Abu Yusuf Al-Ghazali Al-Kharaj Al-Maqrizi Al-Mawardi Al-Mawdudi Asy-Syaibani Baqir as-Sadr Fase kedua Fase keempat Fase ketiga Fase pertama Great gap H.O.S Tjokroaminoto Hisbah Ibnu Khaldun Ibnu Taimiyah Khulafaur Rasyidin Muhammad Hatta Muhammad Iqbal Nejatullah Shiddique 162
Skolastik Syah Waliyullah Umar bin Abdul Aziz Umer Chapra Pertanyaan Evaluasi 1. Jelaskan kesalahan pernyataan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi dari masa Yunani ke masa skolastik! 2. Jelaskan empat fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam! 3. Sebutkan salah satu tokoh ekonomi Islam pada fase pertama dan jelaskan pemikirannya! 4. Sebutkan salah satu tokoh ekonomi Islam pada fase kedua dan jelaskan pemikirannya! 5. Sebutkan salah satu tokoh ekonomi Islam pada fase ketiga dan jelaskan pemikirannya! 6. Sebutkan salah satu tokoh ekonomi Islam pada fase keempat dan jelaskan pemikirannya! 7. Uraikan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia! Daftar Pustaka Ihya' Ulumiddin An-Nuqud al-Qadimah al-Islamiyah, Al-Ghazali. (d. 505 H). Al-Maqrizi. (d. 1442). . Beirut: Dar al-Ma'rifah dalam rasail al-Maqrizi (ed. Badri, R dan Qosim, A.M. 1998). Kairo: Dar al-Hadits Boulakia, Jean David C. (1971). Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist. Journal of Political Economy, Vol. 79, No. 5, pp. 1105- 1118 Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 5 Furqoni, H. (2019). What is Islamic economics? The view of No. 2 Muhammad Baqir al-Sadr. , Journal of Islamic Wilson, R. (1998). The Contribution Of Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr To Contemporary Islamic Economic Thought. Studies, 9(1), 46-59. Journal of Research in Business, Economics Fahlevi, M. (2019). Islamic Economy And Politics In The View Of Muhammad Baqir Sadr. and Management, 13(2), 2431-2436. Shahih al-Bukhari Al-Bukhari, Muhammad bin Isma`il. . Riyadh: Darus Salam, 1419 H Centre for Islamic Economics (CIE), International Islamic University 163
Book In Brief: Sayyid Abul A'la Mawdudi's 'First Principles Of Islamic Economics' Malaysia (2020). . Centre for Islamic Economics (CIE) International Islamic University Malaysia & Centre of Islamic economics: A short history Excellence (COE) Maybank Islamic Berhad El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). . Brill. Medieval Islamic Economic Ghazanfar, S. M. (2003). Scholastic Economics And Arab Scholars: The Thought "Great gap" thesis reconsidered. In (pp. 22-38). Routledge. Thoughts on Haneef, M. A., & Furqani, H. (2009). Contemporary Islamic economics: Economics, 19(4), 29-48. the missing dimension of genuine Islamization. Islahi, A. A. (2008, April). Thirty Years of Research on History of The 7th International Conference in Islamic Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions, Economics: Thirty Years of Research in Islamic Economics Conference Papers. In (pp. History of Islamic Economic Thought: Contributions 123-134). Islahi, A. A. (2014). of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis . Edward Elgar Publishing. Qayum, Abdul., Nurhalim, Asep., Fithriady, Martini Dwi Pusparini, & Nurizal Ismail. (in-press). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Bank Islamic Economic Thought: Foundations, Economic Indonesia dan KNEKS. Schumpeter, J.A. (2006). History of Evolution, and Needed Directio Shiddiqi, M. N. (1992). Analysis. Routledge. n. In Sadeq M (ed), Reading in mar bin Abdul Aziz: Ma'alim Islamic Economic Thought. at -Tajdid wal Isla har-Rasyidi 'ala minhajin Nubuwah Ash-Shalabi, Muhammad. (2006). U . Mesir: Dar at Tawzi' wan nasyr al-Islamiyah. Meera, A. K. M. (2018). Islamic Gold Dinar: The Historical Standard. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), Vo. 1(1), pp 109-122. 164
Bab 5 Perbedaan Dan Sistem Ekonomi Sistem Ekonomi Islam Kapitalis Tujuan Pembelajaran sistem Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sistem kapitalis; Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sistem kapitalis; Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan ekonomi kapitalis. mainstream Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan ekonomi kapitalis. mainstream Di dalam literatur ekonomi, terdapat dua sistem ekonomi yang The Wealth of Nation ; kapitalisme dan sosialisme. Paham kapitalisme menjadi diawali oleh Adam Smith melalui bukunya . Das Kapital. Pemahaman ini ditentang oleh Karl Marx melalui karya besarnya, Perdebatan di antara dua paham ekonomi ini telah berlangsung sekitar tiga abad. Dimulai dari terbitnya buku Adam Smith di tahun 1776 hingga saat ini. Perbedaan pandangan ekonomi ini semakin tajam di pertengahan abad ke-20. Hal ini tidak lepas dari perseteruan antara Amerika Serikat bersama dengan sekutunya yang berideologikan kapitalisme dan Uni Soviet beserta sekutunya yang menganut paham sosialisme. Di tengah pertarungan ideologi antara kapitalisme dan sosialisme, para tokoh muslim mengemukakan paham ekonomi Islam sebagai 165
sebuah paham yang tidak ke kanan (kapitalisme) dan tidak juga ke kiri (sosialisme). Pada bab ini, akan dibahas perbedaan antara paham ekonomi Islam dan juga paham ekonomi kapitalis. Adapun pembahasan perbedaan antara ekonomi Islam dan sosialis akan dibahas pada bab berikutnya. Sistem Ekonomi Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat 1 Yang dimaksud dengna kelembagaan adalah aturan atau bernegara. main suatu masyarakat. Setidaknya terdapat 5 macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya: 1. Hak atas Kepemilikan. 2. Proses/mekanisme pengambilan keputusan. 3. Antara pasar dan terencana: dalam penyediaan informasi dan koordinasi. 4. Mekanisme insentif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut. 5. Prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. 2 Pada sistem ekonomi bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Cara yang digunakan oleh manusia untuk mengatur penyediaan material. Hanya saja, cara yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Sistem kapitalisme dan juga sistem sosialisme tentunya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni tentunya dapat kesejahteraan masyarakat. Perbedaan mempengaruhi pencapaian pada tujuan. intinya, semua cara Lebih lanjut, Setiap sistem ekonomi memerlukan batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu dalam interaksi antara manusia, inilah Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, 17(1), 97- 129. 1 Hadi, N. (2018). Paradigma Idiologi Sistem Ekonomi Dunia. The Global Economy and its Economic Systems. 2 Gregory, P. & Stuart, R.C. (2013). Pub. P. 29. ISBN 978-1285055350 South-Western College 166
rules of behavior 3 Seperangkat aturan perilaku yang disebut sebagai tersebut, pada akhirnya, mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi tersebut berkembang. Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme yang menjadikan logika sebagai sumber utama penyusunan aturan, ekonomi Islam mempunyai aturan-aturan yang bersumber pada qiyas wahyu Ilahi/Tuhan. Alquran dan hadis menjadi sumber utama, demikian halnya ijmak serta para ahli (ulama) yang telah dibangun secara terus menerus selama 1400-an tahun terakhir untuk merespons perubahan zaman dan situasi kehidupan yang dihadapi 4 masyarakat muslim seluruh dunia. Perbedaan landasan aturan/nilai dapat menghasilkan sistem ekonomi yang berbeda. Bahkan, ekonomi Islam, juga mempunyai interpretasi yang berbeda terkait tujuan akhir dari sebuah sistem ekonomi. Karakteristik Sistem Ekonomi Kapitalis . laissez-faire Kapitalisme dengan sistem masih terus digaungkan hingga saat ini. Campur tangan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi ekonomi. Namun, berbagai modifikasi telah dilakukan atas sistem ini sebagai respons atas dampak buruknya terhadap keadilan distribusi. Pemerintah terdorong untuk ikut campur dalam mengoreksi kekurangan dari sistem tersebut. Meski demikian, kapitalisme sebagai sebuah model ekonomi masih terus berkembang. Bahkan, gaung untuk mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi masih terus bergema. 5 Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kapitalisme? Apa yang Britannica menjadi karakteristik dasar dari kapitalisme? mengartikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang umumnya berlaku di negara-negara Barat sejak runtuhnya sistem feodal, di mana mayoritas faktor produksi dikuasai oleh swasta, dan di mana produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme/operasi pasar. Understanding the Process of Economic Change, 3 Douglass C North. (2005). Princeton Economic History of the Western World (Princeton, New Jersey, United States: Princeton University Press). 4 Mohamed Ali Elgari, "Islamic Economic System," 5 Chapra, M.U. (1995). Islam and the Economic Challenge. The Islamic foundation & The International Institute of Islamic Thought 167
Pengertian lain yang disampaikan oleh pengkritiknya bahwasanya kapitalisme adalah sebuah sistem di mana barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok, diproduksi untuk mendapatkan keuntungan, di mana tenaga kerja juga termasuk barang yang diperjualbelikan dipasar dan di mana semua pelaku ekonomi bergantung kepada pasar. 6 Pertama Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan , kapitalisme adalah penting tentang definisi kapitalisme. sistem ekonomi yang berasal dari Eropa yang kemudian berkembang ke seluruh dunia pada saat ini. Ia menggantikan sistem feodal di abad pertengahan. , kapitalisme berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, di mana sumber daya seyogianya dimiliki dan dikelola oleh individu masyarakat. , mekanisme pasar adalah hal esensial dalam produksi dan distribusi. Kedua Ketiga sistem Pada abad pertengahan, sosial atau politik di Eropa memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Mereka (para bangsawan) memiliki kuasa atas sebidang tanah yang luas di wilayah pedesaan. Masyarakat yang tinggal di atas tanah tersebut harus setia kepada bangsawan tersebut, termasuk dengan membayarkan pajak atas pemanfaatan lahan. Sistem feodal ini vassal landlord terjadinya eksploitasi dari pihak bangsawan memungkinkan ), terutama para petani. ( Di antara bentuk eksploitasi tersebut adalah biaya sewa tanah yang 7 tidak didasarkan pada nilai pasar. ) terhadap para pengikutnya ( Sistem ini dalam perkembangannya mendapatkan perlawanan. Revolusi Prancis (1787-1799) merupakan momen puncak yang menghapuskan aset feodal secara permanen dan mengalihkannya ke aset borjuis. Langkah ini kemudian diikuti oleh sejumlah negara lainnya dalam menghapuskan sistem feodal. Dengan berakhirnya sistem feodal, maka sistem kapitalisme berkembang sangat pesat. Sistem kapitalisme memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memiliki aset atau tanah pada waktu itu. Adam Smith ditengarai sebagai Bapak Ekonomi yang Idem 6 Wood, E.M. (2002). The Origin of Capitalism: A Longer View. Verso 7 168
an Inquiry into the Nature mempropagandakan pemikiran kapitalisme. Bukunya, and Causes of the Wealth of Nations , yang diterbitkan pada tahun 1776 menjadi rujukan utama para pemikir ekonomi setelahnya. Di antara pemikiran ekonomi Adam Smith yang terkenal free trade. dan juga adalah teori Menurutnya, pelaku ekonomi hendaknya fokus pada pribadinya). Dengan pemenuhan mengejar sesungguhnya division of labor invisible hand kepentingan sosial dapat terwujud lebih efektif melalui proses division of labor, invisible hand, self-interest, self-interest (kepentingan pribadinya, maka 8 Adapun kepentingan (tangan tidak terlihat). (spesialisasi kerja) merupakan pemikiran utama Adam Smith. Sejumlah bab ditulis guna menjelaskan permasalahan spesialisasi 9 Peran pemerintah dalam pandangan Smith hanya terbatas pada kerja. tiga tugas utama, yakni menjamin keamanan eksternal, keamanan internal dan beberapa tugas publik sejumlah institusi publik. (Smith: 1976, p. 687) Pemikiran Adam Smith, kemudian dikembangkan oleh sejumlah ekonom, di antaranya David Ricardo (1772-1823), Thomas Robert Malthus (1766-1834), John Stuart Mill (1806-1873), dan Jeremy Bentham. Bersama dengan Adam Smith mereka dikategorikan sebagai 'mazhab klasik'. teori upah besinya, " ". Pendapat Malthus yang paling dikenal adalah pandangannya bahwa pertumbuhan populasi manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan suplai makanan. Hal ini akan mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Oleh karenanya, pengaturan populasi diperlukan. iron law of wages 10 David Ricardo dikenal dengan Ekonom klasik lainnya, John Stuart Mill, merupakan filsuf dan ekonom yang mengetengahkan pemahaman utilitarian. Tindakan seseorang dinyatakan benar jika dapat mewujudkan utilitas/ jika tindakan tersebut dapat kepuasan. Utilitas dapat diraih memberikan kebahagiaan atau kesenangan atau dapat mencegah 11 dari kesengsaraan atau rasa sakit. Hal ini menjadi pijakan bagi teori ekonomi modern yang menjadikan utilitas sebagai tujuan utama 8 9 Smith, A. (2002). The wealth of nations [1776]. Colin Muir, p. 316 Ide spesialisasi kerja tentunya bukanlah hal yang baru. Kita bisa menemukannya juga di pemikiran Ibnu Khaldun 10 Disebut klasik karena pemikiran mereka dianggap bukanlah pemikiran baru. Hal ini merupakan ejekan dari A history of economic theory and method Karl Marx terhadap mereka. 11 Ekelund Jr, R. B., & Hébert, R. F. (2013). . Waveland Press. 169
konsumsi dan produksi (keuntungan). Das Kapital Pemikiran mereka mendapat kritikan keras dari Karl Marx yang terhimpun dalam bukunya di tahun 1876. Kritikan ini muncul melihat realitas dampak dari kapitalisme yang melakukan eksploitasi terhadap para pekerja. Nilai surplus perekenomian diambil secara berlebih oleh para kapitalis. Kaum proletariat yang dinilai sebagai faktor utama yang mewujudkan adanya nilai surplus tersebut justru tidak mendapatkan nilai surplus yang menggembirakan. Meski demikian, sistem kapitalisme terus berkembang meski mendapat sejumlah kritikan tersebut. Bahkan, muncul sejumlah tokoh marginal yang mencoba menjawab kritikan dari marxisme. Pendekatan matematis melalui konsep mulai digunakan dalam memahami permasalahan ekonomi. Di antara tokoh penting dari pendekatan marginalis adalah Karl Menger (1840-1921) dari Austria yang menulis buku , Leon Walras Principle of (1837-1910) yang menulis tahun 1874, Economics dan Alfred Marshall (1842-1924) yang menulis buku Principle of Economics in Germany Elements of Pure Economics 12 tahun 1891. great depression Ujian terhadap sistem kapitalisme hadir pada tahun 1929 yakni . Krisis yang bermula dari pada saat terjadinya pasar modal ( ) merambat ke sektor industri yang berdampak pada banyaknya pengangguran. Konsumsi masyarakat turun secara drastis. Perekonomian mengalami depresi (resesi berkepanjangan). Di dalam pandangan ekonomi klasik, mereka percaya bahwa ekonomi akan kembali membaik dengan sendirinya, tidak perlu intervensi pemerintah. wall street Teori ini dibantah secara tegas oleh John Maynard Keynes dalam ungkapannya yang sangat terkenal, "The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat again." 12 Deliarnov. (2010). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Rajawali Press 170
Ia mengkritik para ekonom yang dengan santainya mengatakan bahwa badai pasti berlalu tanpa adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah. Jika abai terhadap krisis ekonomi yang melanda, maka dapat dipastikan kita semua akan meninggal pada jangka panjang. Pandangan Keynes inilah yang menginspirasi munculnya kebijakan ekonomi fiskal dan ekonomi moneter yang digunakan di berbagai negara saat ini. 13 Secara umum, ekonomi kapitalis memiliki enam pilar mendasar: 1. Kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah, dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga Self-Interest surat utang. 2. (kepentingan pribadi). Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial. Meskipun tidak terkoordinir untuk pencapaian tujuan tertentu, tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. 3. Persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. 4. Mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, choice interaksi antara pembeli dan penjual. 5. Bebas dalam menentukan pilihan ( ataupun produksi ataupun investasi. ) untuk konsumsi 6. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam Ada beberapa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis: Pertama: Perbedaan Worldview. worldview Pandangan hidup ( ) adalah sebuah hal yang sangat What is Capitalism? 13 Jahan, S. & Mahmud, A.S (2017). Finance and Development-International Monetary Funds. In Back to Basics: Economic Concept explained. 171
penting dan sangat mendasar. Pandangan hidup dapat menentukan arah, tujuan dan juga perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Cara pandang tentang dunia berpengaruh terhadap suatu kelompok 14 masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya mereka. Pandangan hidup masyarakat non-muslim, yakni mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT mempunyai pandangan yang beragam akan hidup ini. Namun, kesemuanya mengarah kepada satu hal bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Sebagian mereka percaya bahwa alam ini terbentuk dengan sendirinya melalui proses seleksi alam (Teori Evolusi Darwin). Sebagian yang lain mempercayai adanya yang menciptakan, tetapi kemudian Tuhan tidak mempunyai , maka intervensi. Hal ini mengacu kepada pandangan kehidupan jam mekanik yang bergerak dengan sendirinya. Tuhan adalah ibarat pembuat jam mekanik. Setelah jam itu diciptakan, maka ia akan bergerak dengan sendirinya. Maka, Tuhan pun beristirahat, tidak lagi mencampuri urusan dunia. Apabila mengacu pada utilitarianisme, maka kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Bagi kapitalisme, materi adalah hal yang paling penting untuk mencapai kebahagiaan sejati. Newtonian layaknya sebuah ini adalah 15 Pemisahan antara agama dan kegiatan ekonomi atau yang dikenal sekularisme adalah fondasi dasar dari sistem kapitalisme. Bisnis beroperasi tanpa mengenal hari setelah kematian. Oleh karenanya, dunia adalah tujuan. Segala hal yang mengarah kepada kebahagiaan dunia dikerjakan semakismal mungkin. Kebahagiaan dunia diukur dengan material. Maka, kekayaan dan pencapaian kepuasan adalah sumber kebahagiaan dunia. 16 Berbeda halnya dengan ekonomi Islam. Dunia, dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir. Ada kehidupan yang abadi setelah kematian. Oleh karenanya, Islam tidak hanya menghendaki keuntungan (kebahagiaan) di dunia saja, tetapi juga keuntungan akhirat Islam memberikan pengetahuan (al-Baqarah [2]: 200-201). Tsaqafah: Worldview Jurnal Peradaban Islam 14 Furqani, H. (2018). Worldview and the Construction of Economics Secular and Islamic Tradition. Falsafah Ekonomi Islam , 14(1), 1-24. Islam and Economic Development 15 Baca sanrego, Yulizar D dan Ismail (2015). 16 Chapra, M.U. (1993). . Karya Abadi: Jakarta, hal. 44-47 . The International institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute. 172
yang esensial dan penting bagi pemahaman manusia akan hakikat dirinya dan juga sekitarnya, meneruskan misinya sebagai khalifah di 17 muka bumi dan meneruskan risalah kenabian ke segenap manusia. Perbedaan cara pandang tentang dunia merupakan hal yang asasi yang membedakan dua sistem ekonomi tersebut. Worldview sekuler yang ditopang dengan paham materialis dan individualis telah sangat mempengaruhi pembentukan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibangun dengan meninggalkan dogma-dogma agama. Pada nyatanya, ilmu ekonomi modern dibangun dalam kerangka pemikiran para kapitalis dan masyarakat kapitalis. Ia tidak bersifat universal dan tidak pula bersifat netral terhadap subjektivitas. Kedua: Pertimbangan Nilai atau Moral. 18 Perkembangan sistem kapitalisme di abad pertengahan tidak terlepas dari pengaruh Gerakan Protestan yang menentang dominasi gereja dalam segala aktivitas manusia, termasuk dalam permasalahan ekonomi. Oleh karenanya, kapitalisme menegasikan pertimbangan nilai-nilai atau moral yang digaungkan oleh agama. Doktrin-doktrin agama seperti halal dan haram tidak menjadi sebuah nilai yang dipertimbangkan dalam aktivitas ekonomi. Chapra (1993) menegaskan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh kapitalisme bukanlah "benar" atau "salah", "baik" dan "buruk", tetapi "kesenangan ( )". Ini adalah konsep utilitarian. Semua yang dapat menghadirkan kesenangan perlu dilakukan dan apa yang menghadirkan kepedihan harus dihindari. pleasure pain )" atau "kepedihan ( Paham utilitarian dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1832) dan juga John Stuart Mill (1806-1873). Suatu tindakan dinilai salah atau benar bergantung kepada hasil yang ditimbulkannya. Tindakan tersebut dikatakan benar jika dapat menghadirkan kesenangan, dan dikatakan salah jika hal tersebut mendatangkan kepedihan. Jadi, benar atau salah tidak bisa ditetapkan begitu saja Dengan kata lain, tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan. The 19 Ameri-can Journal of Islamic Social Sciences, 24(2), 22-43. 17 Berghout, A. (2009). Toward an Islamic framework for worldview studies: Preliminary theorization. Idem. 18 Furqani, H. (2018). 19 Standford encyclopedia of philosophy. The history of utilitarianism (2014) 173
norma agama dan juga tradisi tidak dijadikan sebagai acuan dalam menentukan baik dan buruknya suatu tindakan. Perbedaan mendasar antara kapitalisme dan ekonomi Islam adalah norma dan nilai yang membatasi kebebasan manusia dalam mencari keuntungan atau kekayaan pribadi. Kapitalisme tidak membatasi kebebasan manusia berdasarkan norma agama atau ketuhanan. Jikalau ada batasan-batasan di dalam kapitalisme, maka batasan tersebut hanyalah buatan manusia yang cenderung terus berubah, di mana hal terjadinya ketidakseimbangan di masyarakat. Riba, perjudian, spekulatif dan konsentrasi kekayaan di segelintir orang tidak terelakkan (Usmani, 1998). tersebut memungkinkan Salah satu turunan yang paling mendasar dari perbedaan ini adalah sikap terhadap praktik riba. Pelarangan riba tercantum baik di Alquran maupun hadis Rasulullah SAW.. Konsepsi riba adalah perbuatan yang dilarang oleh semua agama samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam), meski dengan beberapa perbedaan interpretasi. Sistem bunga yang dijalankan oleh sistem kapitalisme saat ini adalah riba yang diharamkan. Oleh karenanya, ekonomi Islam menegaskan penolakan terhadap penggunaan bunga dalam instrumen keuangan. Saat ini, bunga merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian. Contohnya, konsep IS-LM menjadikan bunga sebagai instrumen utama untuk menstabilkan perekonomian. Negara yang menjalankan kebijakan anggaran juga akan terjebak pada pinjaman berbunga. Perusahaan yang ingin melebarkan sayap bisnisnya juga akan mengandalkan pinjaman berbunga dari lembaga keuangan. Masyarakat yang membutuhkan uang untuk belanja berbagai kebutuhan hidupnya terfasilitasi dengan sistem kredit berbunga. Semua aktivitas ekonomi saat ini terhubung dengan sistem bunga. deficit Islam terhadap sistem bunga telah Penentangan ekonomi melahirkan bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan berbagai produk keuangan syariah lainnya. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menggunakan skema bagi hasil (mudarabah dan musyarakah), jual beli (contohnya murabahah), dan juga sewa menyewa (ijarah), serta sejumlah akad syariah lainnya. 174
qard Bahkan, terdapat sejumlah lembaga keuangan syariah mikro yang menggunakan akad (pinjaman) tanpa bunga. Selain bunga, turunan lain yang saat ini semakin bergema adalah gaya hidup halal. Perekonomian negara-negara muslim yang semakin meningkat mendorong kebutuhan akan produk dan jasa halal. Hal ini mendorong semakin pentingnya industri halal. Sama halnya dengan lembaga keuangan syariah, negara-negara non-muslim pun turut lantaran besarnya berlomba dalam memajukan perputaran uang yang dapat dihasilkan. Industri halal ini meliputi sejumlah sektor ekonomi yang produk/jasa utamanya dipengaruhi oleh etika dan hukum Islam secara struktural, di antaranya: 1) , 4) pariwisata makanan halal, 2) keuangan Islam, 3) syariah, 5) media dan rekreasi syariah, 6) farmasi halal, dan 7) kosmetik halal. industri halal modest fashion 20 gharar Krisis ekonomi yang kerap terjadi pada beberapa dekade terakhir tidak lepas dari sistem ekonomi yang menerapkan bunga, , dan juga judi (maysir). Selain itu, komitmen terhadap moral juga seringkali ). Hal ini tidak lepas dari ketamakan dari para diabaikan ( pelaku ekonomi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan moral. Ketiga: Harmoni antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Kolektif atau Sosial. moral hazard 21 Di dalam paham kapitalisme, kepentingan individu adalah hal yang pokok untuk kesejahteraan manusia sebagaimana yang menjadi ciri dari sistem ini. Biarkan setiap orang mengejar kepentingannya masing-masing. Kepentingan sosial dapat terwujud dengan sendirinya ketika semua orang mengejar kepentingannya. Adam Smith, sebagai tokoh utama kapitalisme mengungkapkan bahwasanya tidaklah kita mendapatkan daging ataupun roti untuk makan malam kita, karena kebaikan dari tukang daging atau produsen roti, tetapi karena keinginan mereka untuk mengejar kepentingannya 20 Global Islamic Economy Report (2018) 21 Chapra, M. U. (2008, October). The global financial crisis: can Islamic finance help minimize the severity and frequency of such a crisis in the future. In A paper presented at the Forum on the Global Financial Crisis at the Islamic Development Bank on (Vol. 25). 175
masing-masing. "It is not from the benevolence of the butcher the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest." (The Wealth of Nation; 11) Asumsi dasar yang digunakan adalah pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu dapat memenuhi kepentingan kolektif secara otomatis. Dengan demikian, mengejar kepentingan pribadi justru diutamakan tanpa perlu ada tekanan untuk peduli kepada kepentingan sosial. Kebebasan individu yang tidak dibatasi untuk mengejar kepentingan pribadi dan juga untuk memiliki dan mengelola kekayaan pribadi dianggap sebagai suatu hal yang penting bagi inisiatif individu. 22 Contoh tidak harmoninya kepentingan individu dan kepentingan masyarakat; orang kaya yang mengurangi konsumsi barang mewahnya dan digunakan untuk investasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Demikian halnya limbah tidak baik untuk kepentingan masyarakat, meski demikian produsen akan cenderung menghindar untuk mengelola limbahnya karena dapat menambah biaya baginya. Penambahan biaya akan mengurangi keuntungan, sehingga tidak baik bagi perusahaan. Diasumsikan bahwa meski individu mengejar utilitasnya, tetapi dia hanya akan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Orang kaya akan lebih memprioritaskan prestisenya dibanding pemenuhan kebutuhan orang lain. 23 Belum lagi ketamakan dari para individu yang menginginkan profit lebih dengan cara menekan biaya upah tenaga kerja, di mana hal ini seringkali dikecam oleh sistem sosialisme sebagai sebuah eksploitasi tenaga kerja. Aspek lingkungan juga turut menjadi korban dari doktrin ekonomi yang mengedepankan . Hutan banyak yang hilang. Demikian juga batu karang dan mangrove. Kapitalisme yang mengedepankan kepentingan individu memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar daripada manfaat yang diberikan. Sebagian kecil penduduk menikmati pertambahan kekayaan self-interest Islam and Economic Development 22 Chapra, M.U. (1993). Idem Islamic Research Institute. . The International institute of Islamic Thought and 23 176
justru mendapatkan material, permasalahan kesejahteraan. Kesenjangan ekonomi kian melebar, ekonomi kian tidak stabil dan juga lingkungan yang kian rusak. tetapi sebagian besar lain 24 Di dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Tidak ada satu pun individu atau institusi yang dibiarkan menjadi korban ketamakan manusia. Keegoisan golongan kaya dan para penguasa selalu ditekankan pelarangannya (Sami, et. al, 1989). Terkait masalah ketenagakerjaan, Islam mendorong penghapusan perbudakan. Upah pekerja harus dibayarkan secepatnya, sebelum Bahkan, Rasulullah SAW. mengingatkan bahwa kering keringatnya. pekerja kita adalah saudara kita yang harus diperlakukan dengan 27 baik. Diberi makan dan minum sebagaimana kita makan dan minum. lingkungan, Islam pun melarang untuk memotong Dalam hal tumbuh-tumbuhan atau pepohonan tanpa suatu kepentingan yang jelas. Rasulullah SAW. bersabda: 25 26 "Barang siapa menebang pohon Bidara maka akan dituangkan di atas kepalanya air yang panas." 28 Bahkan, Islam mengajak umatnya untuk gemar bertanam dan men- jadikannya sebagai suatu sedekah bagi siapa pun nanti yang memetik tanaman tersebut. Rasulullah SAW. bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani, lalu ia memakan hasilnya atau orang lain dan binatang ternak yang memakan hasilnya, kecuali semua itu dianggap sedekah baginya" 29 self-interest Ecological Economics, 70(4), 577-584. 24 Murtaza, N. (2011). Pursuing or self-actualization? From capitalism to a steady-state, wisdom economy. 25 Beberapa pelanggaran dalam Islam dihukum dengan kewajiban untuk membebaskan budak. 26 Sejumlah hadits menerangkan hal ini. Lihat at-Targhib wat tarhib hadits No. 2890 dan No. 2891 27 Shahih Bukhari, No. 30 dan shahih Muslim, No. 1661. 28 Suyuthi (d. 911 H). Al-jaami' ash-Shoghir, No. 12212. Beirut: Dar al-Fikr 29 H.R. Bukhari 2320 177
Selain itu, perintah Islam untuk senantiasa berbagi kepada orang lain (zakat, sedekah, dan wakaf) menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sosial merupakan bagian integral dari ekonomi Islam. Keempat: Permasalahan Ekonomi. 30 Di dalam sistem kapitalisme, permasalahan ekonomi yang umum dipahami adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini mengharuskan manusia untuk membuat suatu pilihan dalam produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Adapun yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam pemenuhan keinginan tersebut adalah pertimbangan materi, yakni anggaran. Dari berbagai alternatif pilihan, maka keputusan didasarkan pada pilihan yang dapat memenuhi kepuasan tertinggi dengan anggaran yang paling efisien. Lebih lanjut, diasumsikan bahwa harga merefleksikan keinginan. Keinginan konsumen untuk membayar pada harga pasar merefleksikan tingkat kebutuhannya. Masalahnya, susu adalah kebutuhan bagi semua orang, tetapi hanya yang kaya yang dapat menikmati. 31 Sementara itu, dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi pada pemenuhan kebutuhan. Dua moral utama Islam dalam hal ini adalah dilarangnya sikap berlebih-lebihan ( ) dan sikap Seseorang yang sudah mencukupi menyianyiakan ( ). kebutuhan pribadinya dituntut untuk juga memperhatikan kebutuhan orang lain/masyarakat melalui zakat dan sedekah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dalam Islam juga dibatasi pada barang atau jasa yang halal dan tayib. israf tabdzir 32 "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah SWT kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah Islam and Economic Development. 30 Q.S. adz Dzariyat: 19, at-Tawbah: 60, al-Baqarah: 177, dll. 31 Chapra, M.U. (1993). The International institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute. 32 Q.S. al-Isra': 26-27, al-An'am: 141 178
SWT yang kamu beriman kepada-Nya." (Q.S. al-Maidah [5]: 88) Adapun kaitannya dengan sumber daya alam yang terbatas, maka sesungguhnya Allah SWT. telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Tidak ada satu pun makhluk yang tidak ditetapkan rezekinya. Namun, Allah SWT. juga mengingatkan bahwa salah satu bentuk ujian adalah kelaparan atau kekurangan sumber daya alam. Allah SWT. berfirman: "Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan33" "Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, jiwa, dan buah-buahan. Dan kelaparan, kekurangan harta, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." 34 Dengan demikian, kelangkaan sumber daya lebih bersifat relatif, artinya, ada ketidakmerataan distribusi kekayaan, baik yang karena memang Allah SWT lebihkan satu daerah dibanding daerah lain atau karena ulah sekelompok manusia yang mencoba untuk menguasainya untuk kepentingan pribadinya. Kelima, Kepemilikan Sumber Daya. Kapitalisme sangat mendorong kepemilikan individu. Berbeda dengan sosialisme yang didalamnya faktor produksi dikuasai oleh negara. Setiap individu dapat memiliki berbagai sumber daya yang ada dan juga berhak untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai 33 Q.S. al-An'am [6]: 38 34 Q.S. al-Baqarah [2]: 155 179
dengan kehendaknya dalam upaya pemenuhan kepentingan individunya. Atas dasar pemahaman materialistis, maka para kapitalis berlomba untuk mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya, meski dengan cara yang mungkin dapat menzalimi orang lain. Adapun Islam tentunya ti- dak melihat banyaknya harta sebagai sebuah indikator bahwa seseo- rang itu lebih baik dari yang lainnya. Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada penampilan dan juga harta kalian, tetapi Allah SWT melihat hati kalian dan amal ka- lian." (H.R. Muslim, No. 2564) Hal yang menarik dalam ekonomi Islam terkait dengan hal ini ada- lah bahwasanya Allah SWT adalah pemilik harta sesungguhnya. Ia yang menciptakan, ia yang memiliki dan kepadanya semua akan kem- bali. Kepemilikan manusia terhadap harta atau sumber daya tidak- lah mutlak atas keseluruhan hartanya. Allah SWT. sebagai pemilik har- ta sesungguhnya menegaskan bahwa di setiap harta yang Allah SWT. dititipkan kepada manusia terdapat hak orang lain. Atas dasar ini pula, Islam mendorong setiap individu untuk menyisihkan sebagian hartan- ya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. 35 Allah SWT. berfirman: "Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta." (Q.S. al-Ma'arij [70]: 24-25) Selain itu, tidaklah semua sumber daya bisa dimiliki oleh setiap orang. Ada beberapa sumber daya yang kepemilikannya bersifat kolektif. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. bahwa ada tiga hal yang harus dimiliki secara kolektif. "Manusia berserikat pada tiga hal: air, padang rumput, dan api" (H.R. Abu Dawud). 35 Q.S. al-Maidah [5] : 18 dan Q.S. ar-Rum [30]: 11, 180
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dalam konteks Indonesia, UUD 45 pasal 33 ayat 3 menegaskan dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bahwa " kemakmuran rakyat ". Hal ini menunjukkan keselarasan UUD dengan prinsip Islam. Lebih lanjut, umat Islam juga dapat mengubah kepemilikan individunya menjadi kepentingan publik (wakaf). Praktik wakaf ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Banyak sarana ibadah (masjid/musala), sarana pendidikan (sekolah), sarana kesehatan (rumah sakit), dan berbagai sarana publik lainnya adalah wakaf dari umat Islam. Umar bin Khattab r.a. Pernah berkonsultasi kepada Rasulullah SAW SAW. terkait dengan pengelolaan tanah Khaibar yang baru dimilikinya. Tanah yang subur dan produktif. Maka Rasulullah SAW. memberikan saran untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Tanah yang ditahan tersebut tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan dan juga dihibahkan kepada orang lain. Kepemilikannya terhadap harta telah hilang. Kepemilikan individu berubah menjadi kepemilikan publik. Keenam, Mekanisme Pasar Mekanisme pasar merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Di berbagai buku ekonomi (kapitalis) saat ini, dapat dijumpai adanya hukum permintaan dan hukum penawaran dalam menjelaskan keterkaitannya dengan harga. Hukum permintaan menunjukkan hubungan negatif antara permintaan dan harga, sedangkan hukum penawaran menunjukkan hubungan positif dengan harga. Interaksi kurva permintaan dan kurva penawaran akan menghasilkan titik keseimbangan yang menunjukkan tingkat harga dan jumlah output di pasar. mainstream Tidak ada perbedaan antara kapitalisme dan ekonomi Islam dalam hal ini. Kelangkaan barang atau jumlah permintaan melebihi penawaran dapat mendorong kenaikan harga. Demikian halnya jika jumlah terjadi surplus atau permintaan dapat mendorong turunnya harga. Hal ini sebagaimana jumlah penawaran yang melebih 181
disampaikan oleh sejumlah tokoh ekonomi Islam klasik, seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan al-Maqrizi. Ibnu Taimiyah menuturkan bahwa kenaikan harga dipengaruhi Ini adalah oleh sedikitnya penawaran dan banyaknya permintaan. perkara sunnatullah menurut al-Maqrizi. Tatkala jumlah penawaran berkurang (misal karena bencana alam), sedangkan permintaan tidak berubah, maka berdampak pada kenaikan harga. 36 37 Meski demikian, terdapat hal fundamental yang berkaitan dengan akidah dalam hal ini; Ekonomi Islam meyakini bahwa naik turunnya permintaan dan penawaran adalah kuasa Allah SWT. yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Lebih lanjut, naik turunnya harga tidak selamanya terkait dengan naik turunnya penawaran. Ketetapan harga adalah ketetapan Allah SWT. Abu Yusuf (d. 182 H) mengungkapkan: "Tidak ada ketentuan yang pasti terkait dengan mahal atau murahnya suatu barang. Sesungguhnya harga adalah perkara langit (kuasa Tuhan), tidak diketahui bagaimana penetapannya. Tidaklah murah itu lantaran banyaknya makanan dan tidak pula mahalnya karena persediaan yang sedikit. Sesungguhnya itu adalah urusan dan ketetapan Allah SWT. Terkadang jumlah makanan banyak, tapi harganya mahal. Terkadang pula jumlah makanan sedikit tapi harganya murah." (Abu Yusuf. Al-Kharraj: 60) Dalam pandangan kapitalisme, mekanisme persaingan pasar yang sempurna diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya yang efisien, mendistribusikan barang dan jasa secara efisien kepada konsumen, serta memproduksi barang yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, terdapat sejumlah catatan dalam ekonomi Kedua , efisiensi menghendaki optimalisasi sumber daya Islam. Ketiga , tanpa adanya unsur berlebih-lebihan (israf) dan juga mubazir. ekonomi Islam menentang eksploitasi terhadap tenaga kerja. , tidak semua barang atau jasa bisa diproduksi sesuai keinginan manusia, pertimbangan kehalalan dan juga kemanfaatan barang atau Pertama 38 Al-Hisbah fil Islam 36 37 Al-Maqrizi. (2007). Ighatsah Al-Mummah bi Kasyfi Al-Ghummah. Maryiotia: Ein for Human and Social Ibnu Taimiyah. . Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, hal. 22 Stud-ies hal. 115 38 Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2012). Principles of Economics (10th ed.). Pearson Prentice Hall. 182
jasa tersebut. Ekonomi Islam memberikan perhatian kepada kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna dapat si'r menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan juga pembeli. Harga al-mitsl, tsaman al-mitsl, yang adil dalam ekonomi Islam memiliki sejumlah terminology: qimah al-adl ihtikar . Guna menghindari tadlis, talaqqi 39 dan ketidaksempurnaan pasar, Ekonomi Islam melarang praktik rukban membuka akses informasi (seperti melarang penipuan/ , najasy bay 40 41 , ' dan lain-lain), dan memperbolehkan regulasi 42 harga oleh pemerintah dalam kondisi darurat. Ketujuh, Intervensi Pemerintah Laissez-faire, Laissez-passer Kapitalisme sangat mengedepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintah. adalah doktrin ekonomi kapitalis yang sering digaungkan. Sebuah doktrin yang menginginkan minimnya intervensi pemerintah dalam Tanpa intervensi pemerintah, diharapkan akan terdapat ekonomi. ) yang akan mewujudkan tangan tak terlihat ( kepentingan sosial. 43 invisible hand 44 Laissez-faire, Laissez great depression passer tantangan mendapat Doktrin di tahun 1930an, dimana waktu itu Ketika terjadi terjadi pengangguran yang sangat tinggi dan juga terjadi deflasi. Oleh karenanya, Keyness berargumen bahwa pemerintah perlu melakukan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Meski demikian, Keyness tidak bermaksud untuk menggantikan peran ekonomi pasar, tapi lebih menekankan pentingnya intervensi pemerintah guna menstabilkan perekonomian.
dengan meningkatkan intervensi 45 39 Sengaja menahan atau menimbun barang, terutama saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari. 40 Membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota; memanfaatkan ketidaktahuan mereka terkait harga di kota 41 Rekayasa permintaan agar terjadi kenaikan harga. 42 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2015) The wealth of nations 43 Britannica (2020) 44 Smith, A. (2002). 45 What is Capitalism? [1776]. Colin Muir, p. 316 Jahan, S. & Mahmud, A.S (2017). Finance and Development-International Monetary Funds. In Back to Basics: Economic Concept explained. 183
business cycle sebagai masalah Keynesian sangat memperhatikan utama dalam perekonomian. Peran aktif pemerintah dibutuhkan dalam menstabilkan ekonomi. Di kala resesi ekonomi, pemerintah didorong untuk meningkatkan defisit anggaran guna menstimulasi penyerapan tenaga kerja. Di kala ekonomi tumbuh terlalu cepat, pemerintah didorong untuk menaikkan pajak guna menurunkan kecepatan laju ekonomi dan juga menghindari inflasi. Selain kebijakan fiskal, juga kebijakan moneter guna menstimulasi perekonomian. terdapat 46 Adapun ekonomi Islam memberikan peran pemerintah yang lebih aktif, tidak hanya aspek pemenuhan lapangan kerja dan inflasi, tetapi juga memperhatikan aspek redistribusi pendapatan. Ekonomi Islam memiliki instrumen seperti zakat yang memaksa orang kaya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada golongan ), terutama fakir miskin. Ekonomi Islam tertentu ( menghendaki pemerintah untuk menjaga harmoni antara kepentingan (1991) individu dan kepentingan sosial. Kahf menjelaskan beberapa peran negara dalam sektor ekonomi: ashnaf zakat Mewujudkan kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara Islam, sehingga dapat melindungi agama. • Menjaga kepuasan masyarakat terhadap perekonomian secara umum dan mempromosikan kesejahteraan materi dengan menjamin kebutuhan dasar setiap individu. • Memaksimalkan manfaat barang publik. • Memiliki sumber keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan pengeluaran sesuai dengan syariah. • Melindungi kerangka moral dan hukum serta mempromosikan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Memelihara keadilan ekonomi dengan melestarikan keseimbangan sosial dan ekonomi, memastikan pekerjaan buat para penduduk, dan melindungi penghasilan dan kekayaan masyarakat. Pendapat yang lebih kurang sama disampaikan oleh Chapra bahwa fungsi negara di bidang ekonomi, di antaranya adalah: 1. Menghapuskan kemiskinan, memelihara tatanan hukum, Idem. 46 184
memastikan pertumbuhan ekonomi yang optimum; 2. Perencanaan ekonomi; 3. Memastikan keadilan sosial dan ekonomi; 4. Stabilitas nilai uang; 5. Harmonisasi hubungan internasional dan pertahanan nasional; 6. Menciptakan perdamaian dan menghormati perjanjian dengan mitra. tenaga kerja penuh, dan menggapai level juga Lebih Keynesian) dan sosialisme berasal dari pandangan hidup pencerahan Eropa pada abad pertengahan, yakni menggunakan pendekatan sekuler dalam menganalisis permasalahan manusia dan upaya dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Mereka terlalu menekankan pada konsumsi dan kepemilikan harta benda atau materi sebagai sumber kebahagiaan dan acuh terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. lanjut, sistem ekonomi kapitalisme (klasik dan Mereka menolak peran moral dalam alokasi dan distribusi sumber daya, dan juga keadilan dan kestabilan dalam pembangunan, serta terlalu menitikberatkan pada peran pasar atau pemerintah. Rasionalitas mereka tidak lepas dari materialisme dan darwinisme sosial. Tidak ada motivasi untuk memperhatikan kepentingan sosial, kecuali hal tersebut adalah hasil tidak langsung dari upaya pencapaian kepentingan pribadi. worldview Upaya mencari keuntungan tanpa dilandasi oleh moral dapat Intervensi pemerintah mengakibatkan munculnya kezaliman. sekularisme tidak akan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Bahkan, industri seperti perjudian dan prostitusi akan menjadi bagian dari kebijakan publik pemerintah 47 kapitalis sekularis yang dapat memberikan efek negatif bagi sosial. Di dalam ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab secara moral untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, menggalakkan moralitas dan keadilan dalam semua kebijakan ekonomi, menjaga ekonomi tetap pada jalurnya, serta mencegah penyalahgunaan untuk kekuasaan. Semakin besar motivasi masyarakat Understanding Islamic finance 47 Ayub. (2007). . Wiley. 185
mengimplementasikan nilai Islam dan semakin efektifnya institusi ekonomi sosial dan inter-mediasi keuangan dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk pencapaian keseimbangan yang adil antara sumber daya dan penggunaannya, maka semakin kecil peran pemerintah yang dibutuhkan. Studi Kasus 48 Studi Kasus 1: Kemakmuran Ekonomi Berbasis Wakaf Prinsip dasar dalam kapitalisme adalah persaingan pasar memerlukan modal yang besar agar lebih efisien dan dapat bersaing di pasar. Sayangnya, hal ini berdampak pada kekayaan yang semakin bertumpuk pada orang kaya. Pada masa Turki Utsmani, rakyat dapat hidup sejahtera karena banyaknya wakaf yang menjadi tulang punggung perekonomian Turki Utsmani. Pada kala itu, terdapat pemukiman yang dibangun dengan wakaf, dapur umum wakaf buat segenap masyarakat, berdirinya berbagai lembaga pendidikan berbasis wakaf, terdapat tempat penginapan buat musafir yang juga hasil wakaf, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, gerakan wakaf menjadi salah satu poin vital dalam pencerdasan masyarakat secara intelektual dan spiritual. Wakaf berbagai Ormas, seperti Muhammadiyah, NU, dan berbagai Ormas lainnya menjadi tonggak kekuatan umat Islam. Ribuan sekolah/madrasah dan pesantren, serta sarana ibadah dan lainnya dibangun secara mandiri/swadaya oleh masyarakat melalui gerakan wakaf. Saat ini, wakaf di Indonesia sudah memasuki fase berikutnya, yakni memproduktifkan aset wakaf guna menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Sejauh ini banyak aset wakaf yang berupa tanah dan bangunan yang masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Pengembangan ekonomi aset wakaf diharapkan dapat menopang pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf lainnya. Sebagai contoh: pembangunan kantin di atas tanah wakaf di area masjid diharapkan dapat membantu operasional masjid. 48 Askari, et al. (2015). Introduction to Islamic economics: Theory and application. John Wiley & Sons. 186
Pertanyaan Studi Kasus 1 Studi kasus di atas menjelaskan konsep wakaf yang memiliki haluan berbeda dengan sistem kapitalisme. Konsep wakaf adalah konsep yang otentik berasal dari Islam. Jelaskan bagaimana konsep wakaf dalam Islam dan bagaimana hal tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat! Studi Kasus 2: Utsman bin Affan, Teladan dalam Menyikapi Kekayaan Ekonomi Islam menolak penyetaraan kekayaan ala komunisme. Islam tidak mengecam orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan. Pada masa Rasulullah SAW, terdapat sejumlah sahabat yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Al-Bidayah wa an-Nihayah Di dalam kitab disebutkan bahwa kekayaan Utsman bin Affan tatkala meninggal (baca: terbunuh) sekitar 30.500.000 dirham dan 100.000 dinar (dikatakan juga 150.000 Dinar), 1.000 ekor unta, serta sudah bersedekah sekitar 200.000 dinar (sumur Aris, Khaibar dan Wadil Quro). Ini belum termasuk wakaf sumur Raumah yang dibeli pada masa Rasulullah SAW, lalu diwakafkan yang manfaatnya masih mengalir hingga sekarang. Ketika umat Islam memerlukan biaya besar dalam menghadang rencana serangan Romawi di Tabuk, Utsman bin Affan menyedekahkan 300 unta lengkap dengan perlengkapannya. Hal ini juga dilakukan oleh lainnya. Umar bin Khattab menyedekahkan setengah hartanya, Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, dan Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 2000 dirham. sahabat Perhatian ekonomi Islam adalah pentingnya kedermawanan, terutama dari orang kaya. Semangat berbagi inilah yang menjadi kunci ekonomi Islam. 187
Pertanyaan Studi Kasus 2 giving pledge Pada Agustus 2010, terdapat 40 orang terkaya di Amerika yang berkomitmen untuk melakukan aksi filantropi ( ) dengan mendonasikan sejumlah kekayaan mereka. Aksi yang diprakarsai oleh Bill Gate, Melinda Gate, dan Warren Buffet ini semakin berkembang dan semakin banyak orang terkaya di berbagai belahan dunia yang turut ambil bagian. Bagaimana tanggapan anda tentang fenomena ini? Kesimpulan Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berasal dari Eropa, yang kemudian menyebar ke hampir seluruh dunia. Sistem Kapitalisme menggantikan sistem feodalisme yang memberikan kekuasaan besar kepada para bangsawan ( ). Feodalisme dinilai telah mengakibatkan eksploitasi dari kaum bangsawan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, terutama para petani. Feodalisme juga dianggap membatasi akses masyarakat dalam kepemilikan atas suatu bidang tanah. Meski demikian, sistem kapitalisme dalam perkembangannya, justru dinilai oleh sosialisme telah menimbulkan bentuk eksploitasi lainnya, yakni eksploitasi dari para borjuis (pemilik modal) atas para proletar (pekerja). Saat ini, sistem kapitalisme juga kembali diragukan seiring dengan seringnya terjadi krisis ekonomi. landlord worldview Cara pandang terhadap dunia ( ) merupakan hal sentral yang membedakan antara sistem kapitalisme dan sistem ekonomi Islam. Dengan asas sekularisme dan materialisme, sistem kapitalisme tidak menjadikan nilai dan moral sebagai sebuah pertimbangan. Dorongan untuk lebih mengedepankan kepentingan individu menjadikan kepentingan sosial acapkali terabaikan. Rangkuman Self-interest 1. Sistem kapitalisme memiliki sejumlah karakteristik dasar: a. Kepemilikan individu, b. (Kepentingan pribadi), choice c. Persaingan bebas, d. Mekanisme pasar, e. Bebas dalam ) untuk konsumsi ataupun produksi menentukan pilihan ( ataupun investasi, f. Peran pemerintah terbatas. 2. Secara ringkas, perbedaan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem 188
ekonomi Islam dapat dirangkum dalam tabel berikut: Tabel 5.1 Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis Ekonomi Islam Ekonomi Kapitalis Worldview Islam sebagai pedoman hidup. Percaya adanya kepada akhirat (hari pembalasan). Sekularisme/materialisme. Pertimbangan Nilai dan Moral Nilai Islam (halal-haram, etika dan moral/akhlak) Bebas nilai. Harmoni antara kepentingan Individu dan Kepentingan Kolektif Kepentingan diutamakan kepentingan individu. sosial lebih daripada Kepentingan dengan menghasilkan kolektif. individu sendirinya kepentingan Permasalahan Ekonomi Pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan keinginan yang tidak terbatas. Kepemilikan Sumber Daya Kepemilikan individu dan so- sial. Kepemilikan individu. Mekanisme Pasar Harga adalah ketetapan Allah SWT yang mampu mengge- rakkan hati manusia dalam melakukan permintaan dan penawaran Hukum permintaan dan penawaran. Intervensi Pemerintah pemerintah Intervensi diperlukan dalam redistri- busi pendapatan (zakat) dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam. Pasar bebas; tanpa intervensi pemerintah atau dengan minim intervensi. Daftar Istilah Penting Kapitalisme Feodalisme Ekonomi Islam Self interest Mekanisme pasar Worldview Kepemilikan individu 189
Sekularisme Materialisme Pertanyaan Evaluasi 1. Sistem kapitalisme menggantikan sistem feodalisme di Eropa. Jelaskan sistem feodalisme yang berkembang di Eropa pada abad Pertengahan! 2. Jelaskan perkembangan ekonomi kapitalis sejak Adam Smith hingga saat ini secara ringkas! 3. Sebutkan karakteristik dasar dari sistem ekonomi kapitalis! Jelaskan! 4. Jelaskan perbedaan mendasar antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam! 5. Sistem ekonomi kapitalis ditengarai telah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan ekonomi yang kian lebar. Uraikan pandangan Anda mengapa ekonomi Islam dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut! Daftar Pustaka Abu Yusuf (d. 182 H). al-Kharaj. Kairo: al-Mathba'ah as-salafiyah wa at-Targhib wat Tarhib Minal Hadits asy-Syarif maktabutuha Al-Mundziri (d. 656 H). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Al-Maqrizi. (2007). Ighatsah Al-Mummah bi Kasyfi Al-Ghummah. Introduction to Islamic Maryiotia: Ein for Human and Social Studies. Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). economics: Theory and application . Understanding Islamic finance . John Wiley & Sons. framework for Worldview . Wiley. Ayub. (2007). Berghout, A. (2009). Toward an Islamic studies: Preliminary theorization. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(2), 22-43. Capitalism Britannica, Encyclopaedia. . Encyclopædia (2020). Britannica. September 23, 2020. Al-Jāmi' Al-Shahih al-Mukhtashor topic/capitalism, accessed October 17, 2020 Bukhāri, 1987, Katsir, cet. Ketiga. Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2012). Principles of Economics. Pearson. , Beirut: Dar ibnu 190
Islam and Economic Development Chapra, M.U. (1993). . The International institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute. Islam and the Economic Challenge Chapra, M.U. (1995). . The Islamic foundation & The International Institute of Islamic Thought Chapra, M. U. (2008, October). The global financial crisis: can Islamic finance help minimize the severity and frequency of such a crisis in the future. In A paper presented at the Forum on the Global Financial Crisis at the Islamic Development Bank on (Vol. 25). Understanding the Process of Economic Change, Deliarnov. (2010). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Rajawali Press Douglass C North, Princeton Economic History of the Western World (Princeton, New Jersey, United States: Princeton University Press, 2005) Ekelund Jr, R. B., & Hébert, R. F. (2013). A history of economic theory Worldview and method. Waveland Press. Furqani, H. (2018). and the Construction of Economics Secular and Islamic Tradition. Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, The Global Economy and its Economic 14(1), 1-24. Systems Gregory, P. & Stuart, R.C. (2013). . South-Western College Pub. ISBN 978-1285055350 Al-Fikra: Global Islamic Economy Report (2018) Hadi, N. (2018). Paradigma Idiologi Sistem Ekonomi Dunia. Jurnal Ilmiah KeIslaman, 17(1), 97-129. Ibnu Taimiyah. Al-Hisbah fil Islam. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah Jahan, S. & Mahmud, A.S (2017). What is Capitalism? In Back to Basics: Economic Concept explained. Finance and Development- The economic role of state in Islam International Monetary Funds. Kahf, M. (1991, July). . In Lecture Islamic Economics, Dakka- Presented at Bangladesh. Ecological Murtaza, N. (2011). Pursuing self-interest or self-actualization? From Economics capitalism the seminar on to a steady-state, wisdom economy. Shahih Muslim , Vo. 70(4), pp 577-584. Muslim, tanpa tahun, Al-Mishriyyah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2015). , Mauqi' Wizārohl al-Awqaf Ekonomi Islam, cet. Ke 7 . Rajawali Pers. Jakarta. 191
Halaman ini sengaja dikosongkan 192
Bab 6 Perbedaan Dan Sistem Ekonomi Sistem Ekonomi Islam Sosialis Tujuan Pembelajaran Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sistem ekonomi sosialis. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi sosialis. Bab ini akan menjelaskan sistem sosialis dan perbedaannya dengan sistem ekonomi Islam. Meski, dominasi sistem ini sudah berakhir, tetapi gaungnya masih cukup besar dan beberapa negara mengadopsi sistem ini meski tidak penuh. istilah komunisme. Di dalam menjelaskan hal yang sama, tidak jarang Marx menggunakan kedua istilah itu secara bergantian. Meskipun, sejumlah tokoh lain terkadang membedakan di antara keduanya. Komunisme dapat dikatakan merupakan bentuk sistem paling ekstrem dari sistem sosialisme. Dikatakan ekstrem, karena komunisme sering dikaitkan dengan peralihan kepemilikan dari swasta ke tangan pemerintah secara cepat dan revolusioner. Kata sosialisme sering dipakai bergantian dengan 1 Perkembangan Pemikiran Ekonomi 1 Deliarnov (2010). . Rajawali Pers 193
Karakteristik Sistem Ekonomi Sosialis Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan individu. Semua produksi sumber daya daripada kepemilikan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, dan setiap yang berkontribusi pada produksi berhak atas bagian dari hasil produksi. Oleh karenanya, masyarakat secara keseluruhan seharusnya memiliki atau setidaknya mengontrol kekayaan (harta benda) tersebut untuk kepentingan semua anggota masyarakat. 2 Sosialisme digagas oleh Karl Heindrich Marx (1818-1883) sebagai antitesis terhadap paham kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith. Sebagai filsuf, teori-teorinya tidak hanya didasarkan pada Das aspek ekonomi semata, tetapi juga menyinggung aspek moral, etika, Kapital. sosial, politik, dan juga sejarah. Karyanya yang monumental adalah Sistem Dari aspek moral, Marx mengkritik sistem kapitalis yang mewarisi ekonomi yang tidak peduli tentang sifat ketidakadilan. kesenjangan sosial. Dari aspek sosiologi, Marx memperhatikan adanya pertentangan kelas di masyarakat yang dapat menjadi sumber konflik; para kapitalis memiliki kekayaan berlimpah, sementara kaum buruh sangat miskin. 3 Munculnya sosialisme dipelopori oleh gerakan separatis dari kaum buruh yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari kaum kapitalis atau yang mereka sebut sebagai borjuis. Gerakan tersebut baru muncul akibat pemikiran Karl Marx yang mendorong kaum buruh untuk melakukan pergerakan. Namun secara historis, tokoh awal sosialisme bukanlah Karl Marx, melainkan Robert Owen. Sosialisme yang dicetuskan Robert Owen adalah jenis sosialisme yang fokus pada kepedulian sosial tanpa pergerakan. Melalui tokoh ini, sosialisme digambarkan sebagai tindakan sosial yang berlandaskan kepedulian. Sementara itu, yang dibawa oleh Karl Marx lebih mengarah pada pergerakan terhadap kekuasaan kapitalis yang dianggapnya berlebihan. 2 Dagger, Richard and Ball, Terence. "Socialism". Encyclopedia Britannica, 1 Mar. 2021, Idem. com/topic/socialism. Diakses pada 21 Mei 2021. 3 Deliarnov (2010). 194
Karl Marx mendorong perubahan pola pikir kaum buruh secara besar-besaran di Eropa setelah tulisannya dipublikasikan pada 1848. 4 Marx bersama "manifesto komunisme" berdampak pada politik kaum buruh dan mengembangkan sebuah partai besar di Eropa. Partai tersebut adalah partai sosial demokrat dengan marxisme sebagai landasan dasar ideologinya. Pertama kali memeroleh keberhasilan politik di Australia melalui partai sosialismenya, partai buruh Australia di Queensland. 5 Masa awal tercetusnya sosialisme sebagai ideologi dikenal sebagai masa sosialisme utopis, dan menjadi pergerakan politik pada masa revolusi Eropa 1848. Pada periode tersebut, Eropa mengalami pergolakan politik yang sangat panas, negara-negara di Eropa saling berperang. Gerakan tersebut membawa pemerintahan sosialis singkat di Paris. Peristiwa tersebut dikenal sebagai 'Komune Paris', meskipun hanya berlangsung dari Maret hingga Mei 1871. Setelah itu, kaum sosialis terpecah dan melakukan pergerakan yang tidak terstruktur hingga abad ke-20 atau lebih dikenal sebagai periode anarkisme marxis. Secara internasional, pergerakan tersebut disebutkan berawal dari tahun 1864. Di mana kaum proletar membentuk asosiasi pekerja internasional atau lebih dikenal sebagai 'kelompok sayap kiri' 6 Asosiasi yang didirikan di London itu menyelenggarakan (komunis). kongres pertama di Jenewa pada 1866. Di sana tercatat bahwa asosiasi tersebut memiliki anggota yang besar hingga 8 juta jiwa, dan menurut 7 pendapat lain lima juta jiwa. Namun, karena terjadi perpecahan internal, di mana asosiasi ini memiliki dua paham, yaitu marxis dan anarkis. Maka asosiasi ini pecah dan bubar pada 1876. Setelah pecahnya asosiasi tersebut, sosialisme berkembang dengan ideologi yang terpecah. Namun pada 1889, partai sosialis kembali berkumpul baik tanpa mengajak kaum sosialis yang 8 berideologi anarkis. Delegasi pada saat itu berbentuk negara, yang terdiri dari 20 negara Eropa. Kongres pembentukan asosiasi baru itu 4 Karl Marx dan Friedrich Engels menyusun Bersama buku ini Geoffrey Bleiney (2000). A Shorter History of Australia. Milsons Point, N.S.W.: Vintage 5 "Marx: A Biography". Simon and Schuster. 6 Walter John Raymond (1992). Brunswick Publishing Corp. p. 85. 7 8 Payne, Robert. (1968). George Woodcock. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements (1962). pgs 263-264 New York, p372 195
terjadi di Paris dan membentuk organisasi yang dinamakan sosialis 9 Partai tersebut bertahan hingga 1916. internasional. Setelah itu, sosialisme berkembang hingga abad ke-20. Ia menjadi pergerakan politik di Uni Soviet sehingga menciptakan hegemoni ideologi di negeri itu. Kongres besar terjadi dan partai-partai komunis di dunia bersatu di bawah Uni Soviet. Hal tersebut menghasilkan perkembangan serta Soviet Pergerakan tersebut pembentukan ekonomi terencana terpusat. dikenal sebagai 'ekonomi komando' atau 'blok Timur'. Secara resmi, komunisme menjadi besar di bawah komando Uni Soviet serta diikuti negara-negara yang menjadi bagian dari blok Timur. Revolusi Bolshevik oleh Lenin menjadikan Uni Soviet secara resmi berideologikan komunisme secara ekonomi dan politik, serta memimpin komunisme di dunia. Namun hegemoni komunisme berakhir setelah hancurnya Uni Soviet pada Desember 1991. Pada saat ini komunisme berkembang dalam banyak bentuk baru, tetapi tidak tersebut adalah komunisme libertarian, sosialisme religius, sosialisme liberal, maupun feminisme sosialis sebagai bentuk gerakan sosial progresif modern, dan sindikalisme sebagai bentuk asosiasi buruh yang masih aktif hingga saat ini, tetapi tidak memiliki kekuatan sebagai bentuk gerakan politik. ekonomi model 10 terpusat. Bentuk-bentuk Sejumlah karakteristik dari sistem ekonomi sosialis adalah 11 sebagai berikut, di antaranya: 1. Komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis dinilai selanjutnya menciptakan menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya. kekayaan yang kesenjangan 2. Keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerja sama. Para sosialis berbeda pendapat tentang implementasinya. Ada Rubio, José Luis. Las internacionales obreras en América. Madrid: 1971. p. 42. Socialism: A very short introduction. 9 10 Alec Nove (1987), "Planned Economy," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, hal. 879 11 Newman, M. (2005). OUP Oxford. 196
yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Ada yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka sependapat bahwa mereka menolak (kepentingan pribadi) dan persaingan. Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Ekonomi Islam self-interest Ada sejumlah perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Sosialis: Pertama: Worldview. Sebagaimana kapitalisme, pandangan hidup yang dibangun oleh sosialisme masih berasaskan pada paham sekularisme dan materialisme. Nilai sekularisme ini dapat dilihat dari pernyataan Karl Marx bahwa "agama adalah candu". "Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people." (Agama adalah desah napas keluhan (sigh) dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tidak punya hati, jiwa dari kondisi yang tidak berjiwa. Agama adalah opium bagi masyarakat).12 Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama dianggap sebagai sebuah ilusi yang dibangun oleh manusia sebagai tempat mengadu atas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia. Manusia yang menciptakan agama. Penghapusan agama sebagai kebahagiaan yang semu adalah sebuah tuntutan untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Agama dianggap tidak memiliki peran dalam masyarakat komunis. 13 Pandangan Marx ini tidak lain didasarkan pada pemahamannya tentang mitologi Yunani tentang hubungan antara Tuhan dan Manusia, Tuhan menganggap manusia sebagai rival. Marx menjelaskan tentang 12 Marx, K. (1976). Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right. Collected Works, v. 3. New York. 13 Vincent Geoghegan (2004): Religion and communism: Feuerbach, Marx and Bloch, The European Legacy: Toward New Paradigms, 9:5, 585-595 197
kisah Prometheus, salah satu dewa Yunani, lalu menyimpulkan bahwa segala bukti yang ingin membuktikan keberadaan Tuhan, justru semakin menegaskan ketiadaan Tuhan. Dengan kata lain, ia menyimpulkan bahwa Tuhan muncul dikarenakan irasionalitas manusia. Tentu saja, pandangan Marx sangat sempit. Kesimpulannya hanya didasarkan pada pandangannya tentang agama yang berkembang di dunia Barat (Eropa). 14 Marxisme termasuk yang paling keras dalam menentang agama dibanding dengan paham materialisme lainnya, meski dengan argumentasi yang sangat lemah. Tidak ada yang baru dari argumentasinya. Semuanya mengambil argumentasi dari pemikiran para tokoh anti agama sebelumnya. Agama dianggap muncul karena manusia menyepelekan ilmu pengetahuan tentang sebab-akibat. Agama dianut karena lemahnya psikologi manusia. Bahkan, agama dianggap sebagai dalih pembenaran sebagian kelompok untuk melakukan penindasan atas kelompok lainnya. 15 Islam dan marxisme sangat bertolak belakang dari sudut juga kosmologi. Dari aspek ontologi, marxisme ontologi dan melandaskan pemikirannya pada materialisme. Pandangan sosiologi, antropologi, etika, dan falsafah kehidupan marxisme didasarkan pada paham materialis. Aspek kosmologi yang digunakan juga kosmologi materialisme yang mengingkari aspek non-materi dalam hakikat alam semesta. Berbeda dengan kosmologi Islam yang mempercayai akan sesuatu yang tidak tampak (gaib). Hal gaib adalah realitas tertinggi dan hal yang sentral dalam memahami semua hukum dan fenomena alam. Alquran mengawali surah al-Baqarah, dengan sebuah ayat yang menegaskan pentingnya percaya terhadap hal yang gaib sebagai bagian keimanan, sebagai prasyarat untuk mendapatkan hidayah dan kesalehan. 16 Materialisme tentunya menjadi pangkal munculnya paham sosialisme. Kritik sosialisme atas kapitalisme adalah pada kekayaan. ketidakadilan Ketidakpercayaan terhadap agama menjadikan dunia sebagai tujuan dalam distribusi materi atau Marxism and Other Western Fallacies Idem Idem 14 Syariati, A. (1980). 15 16 , trans. R. Campbell. Islamic Foundation Press 198
kehidupan. Kebahagiaan dalam perspektif sosialisme adalah terwujudnya distribusi kekayaan yang merata secara kolektif. Worldview sosialisme jelas sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Agama bukanlah hasil dari imajinasi masyarakat. Justru, agama adalah petunjuk yang menjadi pegangan masyarakat muslim dalam menjalani segala aktivitas kesehariannya, termasuk dalam urusan ekonomi. Islam adalah agama sempurna dan agama yang diridai oleh Allah SWT.. Maka, Islam harus menjadi landasan muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia. Allah SWT. berfirman: "... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu... " (Q.S. al-Maidah [5]: 3) Materi dalam Islam bukanlah tujuan utama. Materi adalah wasilah atau perantara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah SWT. berfirman: "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat-baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah SWT tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. al-Qashash [28]: 77) Ibnu Abbas menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk mencari kehidupan akhirat, yakni surga dengan apa yang telah Pernyataan ini Allah SWT berikan kepadamu yang berupa harta. menunjukkan bahwa harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT adalah sebuah perantara (wasilah) untuk menggapai kehidupan akhirat. Lebih lanjut, ayat ini juga mengingatkan bahwa meski tujuan 17 17 Ibnu Abbas, Tanwir al-Miqyas Min Tafsiri Ibni Abbas, (Mauqi`ut Tafasir, tanpa tahun), Vol. 1, hal. 412. 199
utama adalah akhirat, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Doa muslim yang senantiasa dipanjatkan adalah permohonan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. 18 19 Kedudukan harta dalam Islam adalah sebagai perhiasan dunia, 20 penopang kehidupan manusia, dan juga amanah dari Allah SWT. Tanpa harta, kehidupan dunia kurang terasa indah. Perhiasan qowam dunia, berarti harta tidak akan dibawa ke akhirat. Sebagai penopang ) menunjukkan pentingnya harta dalam meraih kehidupan ( kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, ekonomi menjadi sangat penting. Ekonomi yang tentunya berbasiskan kepada ajaran agama Islam. Harta memiliki posisi yang penting bagi kehidupan manusia, tetapi hal tersebut tidak menjadikannya sebagai tujuan utama yang mesti diraih oleh setiap insan. Kedua: Pertimbangan Nilai dan Moral. The Communist Manifesto (1848), Marx dan Engels menjelaskan bahwa komunisme menghapus semua agama dan semua lain, komunisme memiliki moralitas sebelumnya. Dengan kata bangunan sendiri yang berbeda dengan agama dan moralitas manusia sebelumnya. Moralitas yang dibangun pada masyarakat sebelumnya dianggap senantiasa melahirkan pertentangan kelas. Eksploitasi sebagian masyarakat atas masyarakat lainnya terus saja berlangsung, meski dengan bentuk dan variasi yang berbeda. Revolusi komunisme merupakan gerakan radikal yang menghapus semua relasi tradisional. Nilai yang dibangun oleh komunisme adalah nilai kesetaraan tanpa adanya perbedaan kelas sosial. Di buku lanjut, marxisme mengungkapkan bahwa moralitas tidaklah dibangun atas dasar nilai-nilai agama. Ia dibangun berdasarkan hati nurani manusia. Mereka menganggap bahwa manusia dapat menentukan mana yang baik dan salah menurut hati nuraninya. Anehnya, mereka mengakui bahwa terdapat kemungkinan munculnya spiritualitas dalam diri manusia yang mempengaruhi moral tanpa harus meyakini adanya Tuhan. Lebih 21 18 al-Baqarah: 201 19 Al-Kahfi: 46 20 an-Nisa: 5 21 Syariati, A. (1980). Idem 200
Islam meletakkan panduan etika yang dapat mengontrol semua perilaku ekonomi secara efektif. Oleh karenanya, segala kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT. berfirman: Sebaliknya, 22 "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S. al-Baqarah [2]: 208) Allah SWT. menyeru kepada segenap hamba-Nya yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya untuk totalitas dalam menjalankan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT. keimanannya. memerintahkan hamba-Nya yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya untuk mengambil seluruh sendi Islam dan syariatnya serta mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya sebisanya. Allah SWT. juga berfirman: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah SWT, dan janganlah kamu bercerai berai...." [Q.S. Ali Imran [3]: 103]. Berpegang teguh kepada tali agama Allah SWT, tentunya, tidak hanya di aspek ibadah saja, tetapi di semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Oleh karenanya, ekonomi Islam mesti Aku tinggalkan berlandaskan pada nilai dan moralitas yang dijelaskan di dalam kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama Alquran dan sunah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, " kamu berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah SWT (Alquran) dan sunahku ." (H.R. Hakim) 22 Sami M. Abbasi Kenneth W. Hollman Joe H. Murrey, Jr., (1989). Islamic Economics: Foundations and Practices. International Journal of Social Economics, Vol. 16 (5) 201
totalitas dalam sebagai wujud menjalankan agama. Tidaklah dipisahkan antara urusan ekonomi ...dihalalkan jual beli dan diharamkannya riba. jelas dalam dan urusan agama. Islam memiliki aturan yang ...dilarang memakan harta secara batil " bermuamalah: " ." (Q.S. al-Baqarah [2]: 275), " (Q.S. al-Baqarah [2]:188), dan lainnya. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem ekonomi saat ini, di mana nilai-nilai agama tidak hadir. Inilah yang dikenal dengan sekularisme, sebuah paham yang memisahkan antara urusan agama dan urusan duniawi way of termasuk ekonomi. Totalitas dalam beragama menuntut umat Islam life untuk menjadikan ajaran Islam sebagai sebuah jalan hidup ( Ekonomi Islam adalah mainstream ), baik di aspek ibadah (hubungan dengan Allah SWT) maupun muamalah (hubungan dengan manusia). Ketiga, Harmoni antara Kepentingan Individu dan Sosial. Sosialisme lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan tidak diperkenankan untuk dimiliki atau dikelola oleh personal atau swasta. Faktor diproduksi hendaknya dimiliki atau dikuasai oleh kelompok. Produksi barang dan jasa harus ditujukan pada kepentingan sosial. individu. Oleh karenanya, faktor produksi Marx dan Engels menjelaskan bahwa kelompok pekerja diharapkan menguasai politik untuk dapat memusatkan seluruh instrumen produksi di tangan negara. Setelah itu, produktivitas akan digenjot secepatnya. Penguasaan oleh negara didasarkan pada ketidakpercayaan pada sistem kapitalis yang lebih mementingkan kepentingan individu daripada sosial. 23 Pola produksi kapitalisme yang mengejar keuntungan pribadi senantiasa abai terhadap permasalahan sosial, termasuk keselamatan para pekerja. Hal ini oleh Marx dianggap sebagai karakter dasar dari sistem kapitalisme. Meski berbagai aturan diterapkan oleh pemerintah, pola produksi kapitalisme akan terus menimbulkan dampak negatif terhadap permasalahan sosial. 24 Namun, apakah sistem sosialisme dapat menyelesaikan persoalan? 23 Marx, K. dan Engels, F.(2003). The communist manifesto [1844]. PGCC Collection (online), p. 20 24 Marx, K. (2010). Capital: A Critique of Political Economy (1887, 1st English edition). Moscow: Progress Publishers, Vol.1 202
Sistem sosialisme yang melarang individu untuk mengejar profit dapat mengikis inisiatif dan efisiensi. Keduanya adalah faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai. Hal ini tampak dengan kegagalan semua negara yang menggunakan sistem sosialisme. Mereka tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketidakmerataan ekonomi. Stagnasi dalam ekonomi juga terjadi sebagai dampak dari kurangnya motivasi dari para pekerja dan para eksekutif, serta ketidakmampuan sistem dalam merespons perubahan. 25 Lebih lanjut, jika individu manusia tidak dapat dipercaya untuk mengelola bisnisnya dalam kerangka kepentingan sosial, maka bagaimana mungkin mereka dapat dipercaya untuk mengelola alat/ faktor produksi seluruh negara untuk kepentingan sosial? Bukankah pejabat pemerintahan nantinya adalah para individu yang tidak bisa dipercaya? Lalu, apakah ada jaminan bahwa mereka tidak akan menggunakan faktor produksi tersebut untuk menyalahgunakan kekuasaan? Apa yang memotivasi mereka untuk peduli kepada kepentingan sosial? Adapun Islam, memiliki perhatian terhadap aspek sosial yang dominan tanpa perlu meniadakan kepentingan pribadi. Bila dibandingkan dengan agama lainnya, maka Islam memiliki perhatian terhadap solidaritas komunal yang lebih besar. Islam menekankan harmoni keseimbangan antara kebutuhan individu (spiritual dan material) dan kebutuhan masyarakat secara umum. 26 Di dalam surah al-Ma'un, Allah SWT. menegaskan bahwa mereka yang tidak peduli kepada orang miskin dan orang yang tidak berdaya seperti anak yatim dikategorikan sebagai pendusta agama. Hal ini juga menjadi landasan bahwa Islam memperhatikan sistem jaminan sosial. landasan Rasulullah SAW. bagaimana sistem jaminan sosial dalam Islam diwujudkan. Sistem jaminan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat; orang miskin, anak yatim, orang lanjut usia, janda, orang yang terlilit utang, dan lainnya. telah memberikan contoh sebagai 27 Islam and Economic Development. 25 Chapra, M.U. (1993). Idem. Islamic Research Institute. The International institute of Islamic Thought and afsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat 26 Sami, et. al. (1989). 27 Al-Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). T 203
Rasulullah SAW. bersabda: "Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Dia juga seperti orang yang ibadah tanpa rasa lelah serta seperti orang yang selalu berpuasa terus-menerus." 28 Sistem jaminan sosial berupa pemberian tunjangan rutin kepada kaum muslimin pertama kali diterapkan oleh Abu Bakar r.a. Sistem ini pun dilanjutkan oleh Umar bin Khattab r.a. dengan skema pembagian yang berbeda. Tunjangan tersebut diberikan kepada para istri Rasulullah SAW., para sahabat yang menjadi veteran perang, dan juga setiap orang miskin. Bahkan, perlindungan jaminan sosial tersebut juga diberikan kepada non-muslim yang juga membutuhkan. 29 r.a. bertemu dengan seorang pengemis tua yang non-muslim. Tatkala ditanya oleh Umar r.a. alasannya mengemis, maka ia menyampaikan bahwa hal itu untuk 30 memenuhi kebutuhannya dan Mendengar hal tersebut, Umar r.a. membawanya ke baitulmal, lalu memberinya santunan serta tidak lagi mewajibkan pembayaran jizyah atas mereka yang sudah tua seraya berkata: "Demi Allah SWT, tidaklah bijaksana apabila kita menarik jizyah kepada mereka di kala muda. Namun, menistakannya di hari tua." Dikisahkan bahwa Umar juga untuk membayar jizyah. 31 Lebih lanjut, contoh lain dari kebijakan Umar bin Khattab yang lebih memprioritaskan kepentingan sosial adalah dalam hal pembagian tanah di berbagai daerah taklukan. Beliau menolak untuk membaginya kepada para tentara yang memang mempunyai hak atas harta rampasan perang. Beliau berpandangan bahwa dengan menjadikannya sebagai aset negara, lalu disewakan pengelolaannya, maka manfaatnya akan jauh lebih besar bagi umat, termasuk untuk generasi mendatang. 32 Al-Qur'an . Gema Insani Press. 28 Shahih al-Bukhari hadits ke-6007, Shahih Muslim hadits ke-7659 atau Riyadhush Shalihin karya an-Nawawi Idem. hadits ke-265 29 Baca Al-Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). 30 Pajak yang dikenakan atas non-muslim 31 Al-Haritsi (2015). 32 Fikih Ekonomi Umar bin Khattab Idem . Pustaka al-Kautsar 204
Secara umum, sosialisme dan ekonomi Islam memiliki perhatian yang sama terhadap aspek sosial. Meski demikian, hal ini tidak menjadikan keduanya sama. Islam tidak membahas pertentangan kelas sebagaimana yang disampaikan oleh Marx. Ekonomi Islam dan marxisme sangat berbeda dalam interpretasi dan juga dimensinya. 33 Kepentingan individu dalam Islam masih tetap dijaga walaupun harus mengutamakan kepentingan sosial. Islam tidak melarang setiap individu melakukan kegiatan ekonomi masing-masing untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, Islam memerintahkan setiap insan untuk berusaha mencari rezekinya. Rasulullah SAW. adalah seorang pengusaha yang sukses. Sejumlah sahabat rasul juga demikian. Sebaliknya, kecaman ditujukan kepada mereka yang tidak berusaha dan lebih mengandalkan kepada belas kasih orang lain. Rasulullah SAW. bersabda: "Di antara kalian memikul kayu bakar pada pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, kemudian diberi atau tidak diberi." 34 Di dalam upaya mengejar keuntungan, Islam memberikan catatan penting dalam cara memperoleh keuntungan dan bagaimana memperlakukan keuntungan tersebut. Cara memperoleh keuntungan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain. Terkait hal ini, sejumlah etika ditetapkan oleh Islam agar tidak memakan harta orang lain secara batil. Allah SWT. berfirman: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah [2]: 188) The Making of Islami Economic Society. 33 Mannan (1984). Economics. Jami`ush Shahih al-Mukhtashar International Center for research in Islamic 34 H.R. Bukhari, , (Beirut: Dar Ibnu Katsir, Cet. ketiga, 1987), Vol. 2, hal. 730, Hadits ke 1968 205
Adapun terkait dengan hasil keuntungan, maka Islam mendorong adanya alokasi untuk orang lain yang membutuhkan. Ada hak orang lain yang terdapat dalam keuntungan yang didapatkan. Alokasi yang bersifat wajib adalah zakat, sedangkan alokasi yang bersifat sukarela di antaranya wakaf, infak, dan hibah. Keempat, Permasalahan Ekonomi: Eksploitasi dan Pertentangan Kelas. Hal utama yang menjadi permasalahan ekonomi menurut sosialisme adalah permasalahan eksploitasi dari satu kelompok atas kelompok lain. Ini adalah permasalahan pertentangan kelas. Konflik terhadap sosial yang memungkinkan. Penolakan komunisme kepemilikan individu didasarkan pada kritik mereka atas superioritas kelas borjuis atas kelas proletar, yakni antara pemilik modal dan para pekerja. Mereka ingin menghilangkan adanya perbedaan kelas antara orang kaya dan pekerja. Dalam hal ini, Marx dan Engels meyakini bahwa dengan penguasaan kelas pekerja atas sumber daya atau instrumen produksi dapat menghapuskan sistem kapitalisme, menghilangkan status borjuis para pemilik modal, sehingga nantinya semua orang berada dalam satu kelas yang sama. 35 Para pekerja adalah faktor utama produksi. Sayangnya, para buruh hanya menerima gaji yang minim, padahal nilai produktivitas mereka jauh lebih besar dari upah mereka. Para pemilik modal adalah pihak yang menikmati bagian terbesar dari hasil produksi. Inilah yang dimaksud dengan eksploitasi oleh Karl Marx. Semakin kecil upah buruh yang dibayarkan, semakin besar nilai surplus yang dinikmati para pemilik modal. Berarti, nilai eksploitasi juga semakin besar. Menurutnya, rasio nilai surplus merupakan rasio sebuah pernyataan akan tingkat eksploitasi tenaga kerja oleh para pemilik modal. 36 Sosialisme menghendaki adanya pemerataan, padahal hal ini justru dapat menyebabkan bentuk kezaliman yang lain. Hal tersebut tidak memberikan apresiasi atau dorongan kepada seseorang untuk bekerja lebih ekstra dibanding yang lain. Keadilan dalam Islam bukan The communist manifesto 35 Marx, K. dan Engels, F.(2003). 36 Das Kapital Vol. 1 [1844]. PGCC Collection (online) 206
berarti harus merata. Perbedaan kekayaan menurut Islam adalah hal wajar. Ada yang diberikan kelebihan harta dan ada yang diberikan kekurangan harta. Allah SWT. berfirman: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. an-Nisa [4]: 32) Allah SWT. juga berfirman: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S. az-Zukhruf [43]: 32) Kedua Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT. memberikan kelebihan/keutamaan seseorang atas lainnya baik dari sisi harta maupun aspek yang lain. Pembagian tersebut adalah kuasa Allah SWT yang didasarkan pada pengetahuan-Nya akan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hal ini, tidak boleh ada rasa dengki atau iri terhadap saudaranya. Ia mesti rida atas apa yang Allah Oleh karena itu, SWT berikan, karena itu yang terbaik baginya. adanya perbedaan jumlah kekayaan semestinya tidak memaksakan pemikiran untuk menyamaratakan dengan dalih keadilan. 37 37 Zuhayli, W. (1998). Tafsir al-Munir fil Aqidah wasy Syari`ah wal Manhaj. Beirut: Darul Fikr. Vol. 5, p. 43 207
Lebih lanjut, kekayaan bukanlah suatu ukuran utama dalam Islam. Islam tidak membeda-bedakan orang berdasarkan tingkat kekayaan, jenis kelamin, suku, warna kulit, negara, dan lainnya. Hal yang terpenting dalam Islam adalah level keimanan atau ketakwaan. Allah SWT SWT. berfirman: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S. al-Hujurat [49]: 13) Dengan demikian, permasalahan ekonomi dalam Islam bukanlah pada jumlah kekayaan, melainkan kepada pertanggungjawaban atas sumber kekayaan tersebut didapatkan dan ke mana harta tersebut dibelanjakan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.: "Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah SWT akan menanyakan tentang (4 perkara:) (Pertama,) tentang umurnya dihabiskan untuk apa. (Kedua,) tentang ilmunya diamalkan atau tidak. (Ketiga,) Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan ke mana dia habiskan. (Keempat,) tentang tubuhnya, capek / lelahnya untuk apa." 38 (H.R. Tirmidzi) Poin ketiga di atas adalah permasalahan pokok dalam ekonomi Islam. Setiap individu akan dipermasalahkan oleh Allah SWT. terkait harta yang dimilikinya. Apakah ia mendapatkan harta dari cara yang halal atau dari cara yang haram, lalu apakah hartanya digunakan untuk hal kebaikan ataukah untuk kemaksiatan. Kelima, Kepemilikan Sumber Daya. Ekonomi sosialis menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi 38 Sunan at-Tirmidzi. No. 2417. Menurut Tirmidzi ini adalah hadits hasan shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi. 208
disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Oleh karenanya, ekonomi sosialis mendorong penguasaan sumber daya oleh masyarakat. Komunitas (negara dalam pengertian yang lebih luas) berhak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Kepemilikan oleh swasta atau individu menghasilkan kesenjangan ekonomi. Hal ini, karena para kapitalis hanya mengejar kepentingannya masing-masing, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat secara luas. Kapitalisme telah menggeser sistem feodal, dalam kapitalisme sumber daya atau kekayaan beralih dari para tuan tanah (sistem feodal) kepada kepemilikan individu oleh kaum borjuis. Adapun sosialisme adalah menggantikan sistem kepemilikan kapitalisme yang cenderung dimiliki oleh kaum borjuis menjadi milik bersama. Sederhananya, komunisme menghilangkan kepemilikan individu. 39 Pendapat ini tentunya mendapatkan penolakan dari kapitalisme. Peniadaan kepemilikan individu dapat menghilangkan kebebasan individu dan juga mendorong orang untuk malas bekerja. Menyikapi hal ini, Marx and Engels menegaskan bahwa hal ini adalah konsepsi yang salah dari para kapitalis. Kekayaan para borjuis tidak lain merupakan hasil dari eksploitasi terhadap para pekerja. Justru, sistem kapitalisme telah mengambil kekayaan mayoritas masyarakat (buruh) untuk dimiliki segelintir kaum borjuis. Kepemilikan individu yang digaungkan kapitalisme, sejatinya, adalah hanya kaum borjuislah yang berhak atas kepemilikan aset. Adapun kemalasan bekerja, bukankah selama ini yang bekerja adalah kaum proletariat (buruh)? Dengan terhadap gagasan demikian, ketidaksetujuan kaum borjuis komunisme dianggap sebagai konsepsi mereka yang egois. Sementara itu, ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa semua sumber daya yang ada di muka bumi adalah milik Sang Pencipta. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya tersebut. Oleh karenanya, kepemilikan manusia harus mengikuti aturan Allah SWT sebagai pemilik sejati daripada harta tersebut. Islam memberikan kebebasan manusia untuk mencari penghasilan dengan bekerja. Islam juga memberikan kebebasan dalam menggunakan kekayaan yang dimiliki. Semuanya dengan The communist manifesto 39 Marx, K. and Engels, F., (1844). . PGCC Collection 209
syarat bahwa kebebasan tersebut masih dalam batas aturan yang telah Allah SWT tetapkan. 40 Islam memandang harta sebagai suatu kebaikan, perhiasan, dan juga penopang kehidupan. Kepemilikan pribadi tidak boleh disita meski telah meninggal sekali pun. Bagi mereka yang meninggal, hartanya akan diwariskan kepada ahli waris (keturunan, orang tua, kerabat, dan pasangan) sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran. Jadi, bahkan dalam urusan warisan pun, ekonomi Islam tidak mengikuti paham sosialis. Ekonomi Islam juga tidak menghendaki berkumpulnya harta kekayaan warisan kepada segelintir orang yang ditunjuk oleh orang yang meninggal sebelum meninggal. 41 Selain daripada itu, Allah SWT. juga mengingatkan bahwa kepemilikan manusia terhadap harta tidaklah 100%. Ada hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut yang mesti ditunaikan. Allah SWT SWT. berfirman: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." (Q.S. adz-Dzariyat [51]: 19) Apa yang dimaksud dengan hak di atas bukanlah sebatas menunaikan zakat. Sesungguhnya terdapat hak orang lain atas harta selain zakat, yakni sedekah yang bersifat sunah. Hal ini sebagaimana jawaban Rasulullah SAW. atas pertanyaan Fatimah binti Qais yang menanyakan apakah terdapat hak orang lain atas harta selain zakat. Rasulullah SAW. menjawab pertanyaan tersebut dengan membacakan surah al-Baqarah [2]: 177, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara bentuk kebaikan adalah bersedekah dan juga berzakat. Sejumlah aturan dalam Islam juga ditetapkan dalam upaya melindungi kepemilikan individu terhadap harta. Di antaranya, larangan keras untuk mencuri, mengambil, atau menggunakan milik Understanding Islamic finance. International Journal of Social Economics, 40 Ayub (2007) ). 41 Sami, et. Al, (1989). Islamic Economics: Foundations and Practices. Wiley. Vol. 16 (5) 210
orang lain tanpa izin, dan juga kewajiban untuk mengganti rugi jika merusak atau menghilangkan harta orang lain. Keenam, Intervensi Pemerintah. Sosialisme menghendaki dominasi intervensi pemerintah di bidang ekonomi. Mekanisme pasar dianggap sebagai sarana bagi kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeksploitasi kaum buruh. Hasil produksi diberikan secara minim kepada para pekerja (gaji/upah), guna memberikan hasil yang maksimal kepada para pemegang saham berupa profit/keuntungan. Eksploitasi terhadap para pekerja yang justru berperan paling besar terhadap produksi adalah isu utama yang dikritisi oleh sosialisme. Oleh karenanya, sosialisme berpandangan bahwa sistem ekonomi harus didasarkan pada intervensi pemerintah bukan kepada mekanisme pasar untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi sosialis sering juga disebut dengan ekonomi komando. Hal ini tidak lepas dari pada pemikiran bahwa keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan dan dikontrol oleh kekuatan pusat. 42 Perencanaan terpusat akan menentukan apa saja barang yang diproduksi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jumlah barang yang diproduksi dan berapa banyak faktor produksi yang dibutuhkan juga mengikuti perencanaan terpusat tersebut. Target produksi adalah pada jumlah produk yang dihasilkan, bukan berapa nilai uang dari barang tersebut. Di dalam perekonomian perencanaan terpusat, pasar tidak dimungkinkan ada. Hal ini dikarenakan tidak ada transaksi jual beli. Segala alat atau media produksi dimiliki oleh asosiasi atau negara atau bahkan raja. "Within the co-operative society based on common ownership of the means of production, the producers do not exchange their products; (didalam masyarakat bergotong-royong yang berbasiskan pada kepemilikan bersama atas suatu faktor produksi, maka produsen tidak akan melakukan jual-beli atau pertukaran." 44 43 Hal ini dapat terlihat pada pernyataan dari Marx: Perkembangan pemikiran ekonomi. 42 Deliarnov. (2010). 43 Arnold, N. S. (1989). Marx, central planning, and utopian socialism. Social Philosophy and Policy, 6(2), 160- Raja Grafindo Persada. 199. 44 Marx Karl (1875). Critique of the Gotha Programme. Progress Publishers, Moscow 211
Dapat dipahami dari pernyataan di atas bahwa produsen tidak akan menjual maupun membeli bahan mentah dari produsen lainnya. Dengan demikian, pasar tidak dapat berjalan dalam produksi. Adapun to each according to his labor contributions distribusi hasil produksi kepada masyarakat menggunakan prinsip " (untuk setiap orang ber- " dasarkan kontribusi kerjanya). 45 Lebih detail, Marx dan Engel (1844)" menyampaikan gagasan sistem komunismenya terkait apa yang akan dilakukan dimulai dari negara maju: 46 1. Penghapusan kepemilikan tanah dan penerapan sewa atas tanah demi tujuan publik. 2. Pajak pendapatan yang progresif atau bertahap. 3. Penghapusan semua hak warisan. 4. Penyitaan kepemilikan dari semua emigran dan pemberontak. 5. Sentralisasi kredit di tangan negara dengan menggunakan bank nasional dengan modal negara dan monopoli eksklusif. 6. Sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. 7. Perluasan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi milik negara: menanami tanah yang menganggur, dan meningkatkan kesuburan tanah secara umum sesuai dengan rencana bersama. 8. Kewajiban yang setara bagi semua untuk bekerja. Pembentukan 47 "tentara industri" , khususnya untuk pertanian. 9. Kombinasi agrikultur dengan industri manufaktur, penghapusan bertahap perbedaan antara kota dan desa, dengan distribusi yang lebih seimbang kepada seluruh penduduk negeri. 10. Pendidikan bebas untuk anak-anak di sekolah publik. Penghapusan tenaga kerja anak-anak di pabrik. Kombinasi pendidikan dengan produksi industri, dan seterusnya. Ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan peran pemerintah dalam urusan ekonomi. Hal ini telah dijelaskan The communist manifesto 45 Arnold, N. S. (1989). p. 9 46 Marx, K. and Engels, F., (1844). 47 Marx dan Engels menyebutnya industrial armies atau "tentara industri". Yang dimaksud dengan tentara industri adalah para pengangguran yang membentuk sebuah organisasi dengan kedisiplinan semi militer. Mereka saling membantu satu sama lain. Baca McMurry, D. L. (1923). The industrial armies and the commonweal. . Diterbitkan Kembali oleh Oxford University Press . PGCC Collection The Mississippi Valley Historical Review, 10(3), 215-252 212
secara detail di bab sebelumnya. Ekonomi Islam memilki institusi pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai hisbah dengan etika dan moral Islam. Institusi ini dikenal dengan lembaga . Islam tidak menafikan mekanisme pasar secara umum. Kebebasan individu diakui oleh Islam. Hanya saja kebebasannya terbatas oleh ajaran Islam yang ditujukan untuk pencapaian harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Rasulullah SAW. pernah menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga pasar tatkala harga di pasar mengalami kenaikan yang tajam. Hal ini dapat dilihat dari sabdanya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a.: "Harga mahal pada zaman Rasulullah SAW., maka para sahabat berkata: Wahai Rasulullah SAW, harga mahal, maka tentukanlah harga untuk kita, maka beliau bersabda: Sesungguhnya Allah SWT adalah penentu harga, penahan, pencurah, pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal arah dan harta." (H. R. Ibnu Majah dan Abu Dawud). Berdasarkan dalil di atas, sejumlah ulama melarang adanya penentuan harga oleh pemerintah. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni interaksi antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih detail: zulm "Naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman ) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya ( kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang- barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau, sesekali, bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha Besar Allah SWT, yang menciptakan kemauan pada hati manusia...." 48 Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah: 48 Islahi, A.A. (1997). (terj. oleh Anshori Thayib). Bina Ilmu 213
Dengan demikian, Islam mendorong adanya mekanisme pasar. Walaupun demikian, Islam memberikan perhatian lebih terhadap peran pemerintah guna memastikan pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Rasulullah SAW. memberikan contoh bagaimana beliau sendiri turut mengawasi praktik penipuan yang ada di pasar. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini, wahai Pemilik Makanan?" Sang Pemilik menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan, wahai Rasulullah SAW." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (H.R. Muslim No. 102) Apa yang dilakukan Rasulullah SAW. kemudian diteladani oleh para pemimpin muslim setelahnya. Umar bin Khattab r.a. adalah hisbah khalifah pertama kali yang mendirikan institusi formal (institusi ) untuk menangani permasalahan etika Islam di pasar. Dengan demikian, fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam adalah menjamin terwujudnya persaingan yang sehat antara produsen dan memastikan tidak ada bentuk ketidakadilan, termasuk kezaliman terhadap konsumen. 214
Tahukah Anda: Reformasi Ekonomi Gorbachev Stagnasi ekonomi Uni Soviet mendorong Gorbachev untuk melakukan reformasi ekonomi dengan kebijakan "perestroika". Kebijakan ini membuka pasar bebas pada sejumlah industri yang dikelola pemerintah. Hal ini mengikuti langkah reformasi ekonomi Tiongkok yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping. Namun, langkah Gorbachev mengalami kegagalan seiring dengan ekonomi yang kian memburuk, hingga hancurnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kegagalan ini diduga akibat birokrasi Uni Soviet yang rumit dan banyaknya faksi-faksi politik. Uni Soviet, sejatinya, adalah negara sosialis terbesar yang pernah ada. Dibangun oleh Lenin pada 1922, kemudian dilanjutkan oleh Stalin pada 1924, Uni Soviet telah menjadi negara industri modern. Pada kala itu, dunia terbagi ke dalam dua blok utama; blok Timur yang dipimpin Uni Soviet dan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Perseteruan tajam antara kedua blok ini, hingga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya perang Dunia ketiga. Sumber: The struggle to save the Soviet economy: Mikhail Gorbachev and the collapse of the USSR Miller, C. (2016). . UNC Press Books. Studi Kasus Studi Kasus 1: UUD pasal 29 dan Ekonomi Islam "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk Dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat 2 disebutkan, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air Hal ini sama semangatnya dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Rasulullah SAW dan api bersabda: " " (H.R. Abu Dawud dan Ahmad). Meski mengakui pentingnya kepemilikan secara individu oleh masyarakat, tetapi ekonomi Islam dan UUD 1945 menegaskan adanya barang publik yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Pertanyaan Studi Kasus 1 Dalam kasus di atas, disebutkan bahwa bumi, air, dan apa yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara. Apakah hal ini menegaskan bahwa perusahaan asing tidak diperkenankan untuk mengelola Sumber Daya Alam yang ada di dalam bumi Indonesia? Jelaskan! 215
Studi Kasus 2: Sistem Ekonomi Sosialisme Pasar ala Tiongkok Sistem sosialisme di Tiongkok diprakarsai oleh Mao Zedong. Ia menggabungkan pandangan Marx dan Lenin. Mao memproklamirkan Tiongkok sebagai negara komunis pada tahun 1949. Berbeda dengan Marx yang menegaskan kaum proletariat sebagai penggerak revolusi, Mao menjadikan kaum petani sebagai penggerak revolusi di Tiongkok. Setelah digantikan oleh Deng Xiaoping, Tiongkok mengubah arah kebijakan ekonominya. Deng Xiaoping dalam pidatonya pada tahun 1984, mengungkapkan: "Kami menerima investasi asing dan teknis yang lebih maju. Manajemen adalah bagian dari teknik. Akankah mereka akan mengubur sosialisme kita? Tidaklah demikian, dikarenakan sektor sosialis adalah andalan ekonomi kita. Ekonomi sosialis kita sangat besar, sehingga akan mampu menyerap nilai investasi asing hingga puluhan bahkan ratusan miliar dolar tanpa tergoyangkan. Investasi asing akan menjadi pelengkap utama dalam membangun sosialisme di negara kita." Dengan demikian, sistem ekonomi Tiongkok mengakomodir sistem ekonomi pasar/kapitalis dalam sistem sosialisme mereka. Tak ayal, Tiongkok seringkali disebut sebagai "Kapitalisme Negara ( )". Saat ini, tahun 2020, ekonomi Tiongkok telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Persaingan ekonomi antara kedua negara semakin sengit seiring dengan Perang Dagang yang masih belum usai sejak 2018. State Capitalism Sumber: An analysis of state-owned enterprises and state capitalism in China Szamosszegi, A., & Kyle, C. (2011). (Vol. 52). Capital Trade, Incorporated for US-China komunis-terbesar-eiU2 Economic and Security Review Commission. Pertanyaan Studi Kasus 2 Tiongkok berhasil meningkatkan laju perekonomian dengan menggabungkan prinsip komunisme dan perekonomian sistem kapitalisme. Apakah hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi campuran ala Tiongkok merupakan sistem ekonomi yang ideal? Jelaskan kritikan Anda terhadap sistem perekonomian Tiongkok dari perspektif ekonomi Islam! 216
Kesimpulan Sistem sosialisme muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme. Tokoh utama dalam sosialisme adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka berpandangan bahwa moralitas yang dibangun oleh peradaban manusia selama ini cenderung menciptakan adanya perbedaan kelas yang pada akhirnya memunculkan eksploitasi dari satu kelompok sosial atas kelompok lainnya. Sistem kapitalisme dinilai telah menyebabkan eksploitasi kelas borjuis/pemilik modal atas kelas proletariat/pekerja. Para pekerja adalah faktor utama produksi, tetapi hanya bisa menikmati sedikit dari hasil produksinya. Selebihnya, diisap oleh para pemilik modal. Dari aspek kepedulian terhadap sosial, sistem ini memiliki Islam. Berbeda dengan sistem persamaan dengan ekonomi kapitalisme pencapaian kepada lebih mengarahkan kepentingan individu. Walaupun demikian, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam sangat berbeda pada tataran landasan filosofisnya dan juga cara yang digunakan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Rangkuman yang worldview 1. Secara yang mempercayai bahwa dunia ini hanya sementara, bahwa dunia ini ada Tuhan yang menciptakan (Allah SWT.), bahwa dunia bukan tujuan akhir, melainkan akhirat. Agama menjadi sumber pijakan dalam berekonomi. Ekonomi Islam memiliki pertimbangan nilai dan moral yang dilandaskan pada ajaran agama. Moralitas tersebut memberikan arahan terhadap pemenuhan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara harmoni. filosofis, ekonomi Islam memiliki 2. Adapun cara yang digunakan oleh sistem sosialisme untuk jalan mewujudkan kesejahteraan penghapusan kepemilikan individu dan kebijakan ekonomi yang terpusat. Kebijakan ini, pada akhirnya, terbukti tidak sukses, sehingga sejumlah negara sosialis saat ini tidak menggunakan sistem sosialisme secara penuh, seperti kasus di Tiongkok. sosial adalah dengan 3. Secara ringkas, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis dapat dilihat pada tabel berikut: 217
Tabel 6.1 Rangkuman Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Sosialis Ekonomi Islam Ekonomi Sosialis Worldview Pertimbangan Nilai dan Moral Islam sebagai pedoman hidup. Percaya adanya kepada akhirat (hari pembalasan). Sekularisme/materialisme. Harmoni antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Kolektif Nilai Islam (halal-haram, etika dan moral/akhlak) Kepentingan diutamakan kepentingan individu. sosial lebih daripada Bebas nilai. Tidak kepentingan individu, yang ada adalah kepentingan kolektif. ada Permasalahan Ekonomi Kepemilikan sumber daya Perbedaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi ketakwaan; Islam menghendaki maka keselarasan dengan ajaran Islam dalam mencari dan juga membelanjakan harta. oleh eksploitasi Menghapuskan dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi secara merata. Intervensi pemerintah Pengakuan kepemilikan kepemilikan sosial. terhadap individu dan Kepemilikan/kontrol oleh kelompok/negara. hanya Intervensi pemerintah hanya diperlukan tatkala ada distorsi pasar. Intervensi pemerintah. penuh dari Daftar Istilah Penting Sosialisme Komunisme Borjuis Proletar Karl Heindrich Marx Friedrich Engels Eksploitasi Nilai Surplus Pertentangan kelas Ekonomi Terpusat 218
Pertanyaan Evaluasi 1. Sistem sosialisme hadir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap mixed market sistem kapitalisme yang dinilai menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap masyarakat. Jelaskan apa itu mixed sosialisme! Jelaskan sejumlah kritik market 2. mixed market sosialisme terhadap mixed market kapitalisme! 3. Sebutkan tokoh utama dari ekonomi sosialisme? Apa karyanya? 4. mixed market Jelaskan perbedaan mendasar antara sosialisme dan ekonomi Islam! ekonomi 5. Sistem sosialisme meyakini bahwa keadilan adalah pembagian kekayaan secara merata. Bagaimana tanggapan Anda? Jelaskan! 6. Sosialisme memiliki kepedulian yang tinggi terhadap aspek sosial. Demikian halnya ekonomi Islam. Lalu, apa yang membedakan antara sosialisme dan ekonomi Islam terkait perlindungan sosial? Jelaskan! Daftar Pustaka Jami`ush Shahih al-Mukhtasha Al-Bukhari. r. Beirut: Dar Ibnu Katsir, Cet. ketiga, 1987 Alec Nove (1987), "Planned Economy," The New Palgrave: A Dictionary Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an Al-Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). of Economics, v. 3. Fikih Ekonomi Umar bin Khatta . Gema Insani Press. b. Pustaka al-Kautsar Al-Haritsi (2015). Arnold, N. S. (1989). Marx, central planning, and utopian socialism. Al-Jami' ash-Shahih Sunan at-Tirmidzi Social Philosophy and Policy, 6(2), 160-199. At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Understanding Islamic finance . Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi Ayub. (2007). Britannica (2020). Capitalism. . Wiley. Islam and Economic Development capitalism Chapra, M.U. (1993). . The International institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute. Dagger, Richard and Ball, Terence. "Socialism". Encyclopedia Britannica, 1 Mar. 2021, 219
Perkembangan pemikiran ekonomi. socialism. Diakses pada 21 Mei 2021 Deliarnov. (2010). Persada. Raja Grafindo Geoffrey Bleiney (2000). A Shorter History of Australia. Milsons Point, N.S.W.: Vintage George Woodcock. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements (1962). negara-komunis-terbesar-eiU2 Tanwir al-Miqyas Min Tafsiri Ibni Abbas soviet-dczk Ibnu Abbas. Vol.1 Ibnu Katsir. Tafsir al-Quran al-'azhim . Mauqi`ut Tafasir. . Daar Thayyibah li an-Nasyr wa Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah Al-Tawzi', 1999 Islahi, A.A. (1997). The Making of Islami Economic Society : (terj. oleh Anshori Thayib). Bina Ilmu Mannan (1984). . International Center for research in Islamic Economics. Marx (1875). Critique of the Gotha Programme. Progress Publishers, Moscow, gotha/ Marx, K. (2010). Capital: A Critique of Political Economy (1887, 1st Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel's English edition). Moscow: Progress Publishers. Philosophy of Right. Collected Works, Marx, K. (1976). v. 3. New York. [1844]. PGCC Marx, K. dan Engels, F.(2003). The communist manifesto Collection (online) The Mississippi Valley Historical Review, 10(3), 215-252 McMurry, D. L. (1923). The industrial armies and the commonweal. The struggle to save the Soviet economy: Mikhail Gorbachev and the collapse of the USSR Miller, C. (2016). Socialism: A very short introduction . UNC Press Books. "Marx: A Biography". Simon and Schuster Newman, M. (2005). Payne, Robert. (1968). . OUP Oxford. . New Las internacionales obreras en América York . Madrid: International Journal of Sami M. Abbasi Kenneth W. Hollman Joe H. Murrey, Jr., (1989). Islamic Rubio, José Luis. 1971. Economics: Foundations and Practices. 220
Social Economics, Vol. 16 (5) Marxism and Other Western Fallacies 03068298910367215 Syariati, A. (1980). , trans. R. An analysis of state-owned Campbell. Islamic Foundation Press enterprises and state capitalism in China Szamosszegi, A., & Kyle, C. (2011). (Vol. 52). Capital Trade, Incorporated for US-China Economic and Security Review Commission. The European Legacy: Toward New Paradigms, Vincent Geoghegan (2004): Religion and communism: Feuerbach, 9:5, 585-595 Marx and Bloch, Tafsir al-Munir fil Aqidah wasy Syari`ah wal Walter John Raymond (1992). Brunswick Publishing Corp. Manhaj. Beirut: Darul Fikr Zuhayli, W. (1998). . Vol. 5. 221
Halaman ini sengaja dikosongkan 222
BAB 7 Ekonomi Islam Sistem Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Memahami perbedaan masalah pokok ekonomi Islam dan konvensional; 2. Memahami dan menjabarkan karakteristik ekonomi Islam; 3. Memahami dan menjelaskan fondasi ekonomi Islam; 4. Memahami dan menjelaskan tiga pilar ekonomi Islam; 5. Memahami proses pencapaian tujuan ekonomi dalam Islam; 6. Memahami dan menyebutkan nilai-nilai ekonomi Islam; 7. Memahami dan menjelaskan berbagai prinsip dasar ekonomi Islam. Pendahuluan Douglas North, seorang ekonom dan sejarawan ekonomi, menyebutkan bahwa dalam setiap sistem ekonomi, berbagai institusi diciptakan oleh manusia untuk memaksakan batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu dalam interaksi antara manusia, inilah 1 Institusi-institusi tersebut yang disebut sebagai melakukan antara manusia dengan interaksi menyediakan suatu struktur insentif yang dapat memandu perilaku manusia. Namun struktur tersebut memerlukan suatu teori yang ini dapat menunjukkan pola berpikir manusia tentang dunia rules of behavior . strukturisasi Understanding the Process of Economic Change 1 Douglass C North, Western World (Princeton, New Jersey, United States: Princeton University Press, 2005). , Princeton Economic History of the 223
termasuk mengakomodir keinginan manusia tersebut dengan tepat. fungsi-fungsinya sehingga institusi tersebut dapat 2 Di sinilah letak relevansi paradigma dalam ekonomi karena ia memiliki konsepsi tentang individu manusia dan masyarakat, dan meta-framework hubungan timbal balik di antara keduanya. Konsepsi itu sendiri yang elemen-elemennya merupakan produk dari meta-framework ada dalam pikiran dari para perancang sebelum sebuah paradigma dari dikonstruksikan dan ditunjukkan. Contohnya, ) berada pada ekonomi ekonomi neo-klasik ( meta-framework terindikasi dari klasik ( penamaannya. Pada dasarnya, ada dua yang human-centered Creator-centered semua paradigma ekonomi, yaitu Tuhan-sentris melingkupi rules ( ). of behavior Paradigma Tuhan-sentris menurunkan analisis ekonominya dari (aturan-aturan berperilaku) neo-classical economics economics classical ), sebagaimana ) atau manusia-sentris ( sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada individu dan masyarakat. Abrahamic traditions Contohnya adalah paradigma ekonomi yang berbasis pada agama samawi ( ), yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sementara itu, paradigma manusia-sentris atau biasa dikenal dengan dari kebiasaan- paradigma sekuler mendapatkan 3 kebiasaan yang sudah berlaku dan diterima dalam masyarakat. Hal ini kemudian membentuk suatu sistem, yaitu seperangkat unsur yang 4 secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. rules of behavior rules of behavior Islam merupakan turunan dari yang dibentuk dengan yang merupakan manifestasi dari paradigma perintah Allah SWT kepada manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kemudian diperjelas lagi dengan hadis Nabi. Di dalam perkembangan selanjutnya, para ulama yang datang kemudian secara terus menerus berusaha menggali makna dari perintah Allah SWT dalam Alquran dan hadis Nabi tersebut untuk merespons perkembangan zaman dan situasi masyarakat muslim di . Oleh seluruh dunia yang kemudian melahirkan ijmak dan Berdasarkan penjelasan di atas, sistem ekonomi Creator-centered qiyas Idem. Introduction to Islamic Economics: Theory and Appli 2 3 Hossein Askari, Zamir Iqbal, and Abbas Mirakhor, cation (Singapore: John Wiley & Sons, 2015). 4 KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018). 224
karena itu, sistem ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam. Aturan-aturan tersebut merupakan manifestasi qiyas dari ajaran Islam yang ada dalam Alquran dan hadis yang menjadi sumber utama, dan ijmak serta para ahli (ulama) sebagaimana yang dijelaskan di atas. Masalah Pokok Ekonomi Islam 5 Ilmu ekonomi dalam pandangan konvensional merupakan kajian langka atau terbatas 6 ) untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. limited resources unlimited needs scarcity tentang pemanfaatan sumber daya yang ( Pengertian ini memberikan implikasi bahwa ada kesenjangan antara ) ketersediaan jumlah sumber daya yang terbatas ( ). dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ( Dari konsep ini terlihat bahwa permasalahan pokok ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional adalah kelangkaan ( ) dari sumber daya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Akibat kesenjangan ini memberikan implikasi pada kemiskinan individu secara parsial dan kemiskinan negara secara komunal. scarcity 7 (Sumber: An-Nabhani, 2009) Gambar 7.1 Aliran permasalahan ekonomi Mikro Ekonomi Teori Pengantar 5 Mohamed Ali Elgari, "Islamic Economic System," 6 Principles of Economics Sadono Sukirno, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008); N. Gregory Mankiw, , 8th ed. (Boston: Cengage Learning, 2017); Paul A. Samuelson and William Membangun Sitem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam 7 D. Nordhaus, Economics, 19th ed. (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009). Taqyuddin An-Nabhani, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009). , trans. Maghfur Wachid 225
Konsep ini kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga persoalan keinginan manusia yang tidak terbatas ini dianggap menjadi hal biasa, alami, wajar, dan diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tidak perlu dipermasalahkan. tinggi, sehingga seakan 8 Secara terperinci, masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu: 1. Kelangkaan sumber daya Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas 2. Kebutuhan yang tidak terbatas Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan ekonomi konvensional, manusia kehidupan. Di dalam digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. 3. Terbatasnya faktor-faktor produksi Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada (disediakan oleh alam) atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, seperti tanah . Faktor-faktor dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. skill 9 ketiga faktor sebagaimana dijelaskan di atas Menurut Samuelson, What to produce? dapat dijabarkan dalam tiga persoalan pokok, yaitu: 1. Masalah utama ekonomi yang pertama adalah memutuskan jenis barang dan jasa apa yang perlu diproduksi yang diikuti dengan keputusan tentang berapa yang harus diproduksi. Keputusan ini How to produce? didasarkan pada preferensi dan prioritas masyarakat. (Apa yang diproduksi?) 2. (Bagaimana memproduksi?) Masalah utama kedua dari ekonomi adalah memutuskan Pengantar Ekonomi Mikro Islam 8 Hendrie Anto, 9 Samuelson, Paul A., and William D. Nordhaus. Economics (Yogyakarta: EONISIA, 2001). . 19th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 226
bagaimana memproduksi barang-barang ini. Masyarakat harus memutuskan kombinasi faktor terbaik untuk menciptakan For whom to produce? output barang dan jasa yang diinginkan. 3. Masalah utama ketiga dari ekonomi adalah memutuskan untuk siapa memproduksi barang-barang ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan itu adalah keputusan alokasi barang di antara anggota (Untuk siapa diproduksi?) masyarakat. Gambar 7.2 Cakupan Persoalan Ekonomi Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Namun demikian teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia. how to maximize the satisfaction of wants Selama ini teori ekonomi konvensional mendefinisikan bahwa from the available resources which are relatives to wants. problem ekonomi sebagai Definisi ini mengandung inkonsistensi, karena meskipun variabel kelangkaan sumber daya ( ) itu dihilangkan, apakah problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia juga akan hilang dengan 'tidak', karena ketidakmampuan sendirinya. materi (sumber daya) untuk memuaskan keinginan manusia. scarcity of resources Jawabannya tentu 227
Bagaimana mungkin proses produksi dapat memuaskan keinginan jika proses produksi itu sendiri justru Galbraith menciptakan keinginan Say's law, or the law of markets 10 mempertanyakan: ini berkaitan dengan hukum Say the supply creates its ) dalam magnum opusnya "A Treatise 12 . Hal ( own demand on Political Economy" yang menyatakan bahwa " 11 ". Tidak mengherankan jika kemudian Scitovsky menyatakan bahwa negara-negara kapitalis yang kaya menjadi masyarakat konsumeris yang banyak melakukan pemborosan. Permasalahan pokok ekonomi konvensional sebagaimana dijelaskan di atas berbeda dengan pandangan ekonomi Islam. Islam memandang bahwa persoalan kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia tidak sepenuhnya bisa dijustifikasi. Ajaran Islam menyebutkan bahwa Allah SWT menyediakan sumber daya yang melimpah bagi manusia untuk diolah dan dimanfaatkan bagi Selain itu, Islam juga kelangsungan hidup manusia di muka bumi. mengajarkan manusia untuk selalu merasa cukup dengan bersyukur terhadap apa yang telah Allah SWT berikan. Berkaitan dengan ini, Baqir As-Sadr menyebutkan bahwa pada dasarnya jumlah sumber daya yang tersedia di muka bumi ini melimpah dan tidak terbatas. Hal ini juga diperkuat oleh al-Qaradhawi yang menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: distribusi yang tidak merata. 13 14 15 "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...." (Q.S. al-Hasyr [59]: 7). Argumen ini didasari pada dalil yang menyatakan, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT dengan ukuran yang setepat- tepatnya. Segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna. Allah SWT juga sudah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Journal of Economic Issues A Treatise on Political Economy 10 11 12 Tibor Scitovsky, "The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfaction," John Kenneth Galbraith et al., "Economics and the Public Purpose," Jean Baptiste Say, 9, No. 1 (1975). (Lippincott, Grambo & Company, 1851). (1976). 13 Lihat Q.S. al-Baqarah 2: 22, 29; Q.S. ali Imran: 27; Q.S. Yunus: 31; Q.S. Hud: 6; Q.S. Ibrahim14: 32-34; al-Hijr: 20; An-Naml: 64; dan masih banyak lagi 14 Lihat Q.S. al-Baqarah 2: 172; al-Anám: 53; al-A'raf: 10; Yunus: 60; Ibrahim: 7; an-Nahl: 14,114,121; dan masih Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam banyak lagi 15 Yusuf al-Qaradhawi, (Jakarta: Robbani Press, 2001). 228
Baqir As-Sadr juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat, bahwa manusia akan berhenti mengonsumsi suatu barang atau jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut menurun atau nol. Oleh sebab itu ia meyakini bahwa yang menjadi masalah utama dari ilmu ekonomi adalah tidak meratanya distribusi sumber daya di antara manusia. Pandangan ini didukung oleh sejumlah ahli ekonomi yang mewakili mazhab iqtishaduna 16 . mainstream meyakini bahwa tidak ada perbedaan yang begitu mendasar dalam memahami masalah pokok ekonomi antara ekonomi konvensional dan ekonomi ini, masalah ekonomi terletak pada Islam. Menurut mazhab persoalan kelangkaan ( ) sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Meskipun tidak terjadi kesenjangan secara keseluruhan antara jumlah sumber daya ekonomi dengan kebutuhan manusia, tetapi secara relatif pada suatu waktu tertentu dan pada tetap akan dijumpai kelangkaan tersebut. Perbedaannya terletak pada mekanisme menyelesaikan ini, masalah ekonomi. Menurut pandangan mazhab bahwa penyelesaian masalah ekonomi tersebut harus merujuk pada Alquran dan sunah, sementara dalam pandangan kapitalis melalui bekerjanya mekanisme pasar dan sosialisme klasik melalui sistem perencanaan yang sentralistik. Akan tetapi, sebagian ahli dalam mazhab scarcity tempat tertentu mainstream 17 18 berpendapat bahwa masalah ekonomi umat manusia yang diakui secara umum adalah menemukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia terlepas dari kelangkaan sumber daya yang ada. Ketika hal ini tidak terjadi, Chapra kemudian beranggapan bahwa masalah utama terletak pada cara Chapra Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna 16 Muhammad Baqir Sadr, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008).; Asad Zaman, "Islamic Approaches to Fundamental Economic Problems," (2013), =2231398.; Baqir Al-Hasani and Abbas Mirakhor, "Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems," Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam) (Herndon, VA: International Institute of Islamic Islamic Development Bank (Lahore: Islamic USA: Nur Coorporation Islam and the Economic Challenge (1989). 17 Muhammed Umer Chapra, Some Aspects of Islamic Economy Thought, 1992); Muhammad A. Mannan, (Intermasa, 1992); Muhammad Nejatullah Siddiqi, Roundtableon Islamic Economics: Current State of Knowledge and Development of the Discipline Publications, 1970); Monzer Kahf, "Islamic Economics: What Went Wrong," in (Jeddah, 2004). Working Papers 2011-1, The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI) 18 Muhammed Umer Chapra, "The Economic Problem: Can Islam Play an Effective Role in Solving It Efficiently (Jeddah, as Well as Equitably?" in 2015). 229
pandang sekuler yang telah melemahkan fondasi sosial dan etika kehidupan manusia dan menempatkan ketergantungan utama pada mekanisme pasar untuk memastikan efisiensi serta keadilan dalam struggle for penggunaan sumber daya. Hal ini, dengan sendirinya mengarahkan existence' dan 'survival of the fittest'. dukungan pada prinsip-prinsip sosial darwinis tentang ' Hasilnya adalah bahwa konsep manusia ekonomi dan melayani kepentingan diri sendiri dengan memaksimalkan kekayaan dan menginginkan kepuasan telah mendapatkan keunggulan. Sangat kontras dengan ini, pandangan dunia kebanyakan agama, dan khususnya Islam, menekankan konsep persaudaraan manusia dan kesejahteraan semua dan memberikan batasan moral tertentu untuk melayani kepentingan pribadi. Meskipun mengakui peran penting dari mekanisme pasar untuk tujuan ini, ia tidak menganggapnya cukup. Ini memberikan orientasi moral kepada semua aktivitas manusia, termasuk mekanisme pasar, sehingga mereka beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip moral yang berasal dari wahyu Tuhan yang memperlakukan semua manusia sebagai saudara dan sumber daya yang mereka miliki sebagai amanah dari Tuhan. Seluruh makalah ini membahas tentang bagaimana pandangan dunia semacam itu dapat membantu memecahkan masalah ekonomi secara efisien dan adil. (Sumber: P3EI, 2008) Gambar 7.3 Permasalahan Pokok Ekonomi dalam Islam 230
iqtishaduna Dari penjelasan di atas terlihat bahwa walaupun terdapat dan perbedaan pandangan antara kedua mazhab (mazhab mazhab ) tentang pokok permasalahan ekonomi, tetapi keduanya mengarahkan kepada tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai falah. Di dalam upaya mencapai falah ini, manusia dihadapkan pada berbagai persoalan yang pada akhirnya juga menjadi akar dari permasalahan ekonomi itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sumber masalah ekonomi dalam pandangan konvensional adalah kelangkaan. Namun kalau mencermati berbagai ayat Alquran, misalnya Q.S. al-Baqarah [2]: 22, 29; Q.S. Ali Imran [3]: 27; Q.S. Yunus [10]: 31; Q.S. Hud [11]: 6; Q.S. Ibrahim [14]: 32-34; Q.S. al-Hijr [15]: 20; Q.S. an-Naml [27]: 64; dan masih banyak lagi, kelangkaan seperti ini yang dimaksudkan oleh pandangan tidak sepenuhnya benar. Inilah yang mendasari mazhab dalam membantah konsep kelangkaan. mainstream Iqtishaduna resource Akan tetapi, jika dicermati berbagai fenomena yang ada di sekeliling kita, kekurangan sumber daya ( ) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam rangka mencapai falah. Kenyataan inilah yang digunakan sebagai dasar oleh mazhab untuk menyebutkan bahwa 'kelangkaan' itu nyata. Jika dicermati lebih saksama, kelangkaan yang dimaksudkan di sini bukanlah persoalan yang terjadi secara terus menerus, tetapi hanya bersifat temporer sampai ditemukannya barang pengganti. Oleh sebab itu, kelangkaan seperti ini disebut sebagai kelangkaan relatif sebagaimana Kelangkaan relatif disebabkan oleh tiga faktor: mainstream 19 terlihat pada Gambar 7.3. 1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya Secara sunatullah, Allah SWT menjamin ketersediaan rezeki bagi setiap makhluk ciptaannya, tetapi Allah SWT juga menciptakan dunia dan segala isinya dengan berbagai keragaman. Masing-masing daerah dan wilayah memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Ada daerah yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi miskin sumber daya manusia. Ada daerah yang kaya akan minyak, tetapi miskin akan air, dan lain sebagainya. Ketidakmerataan seperti sifatnya relatif dan bersifat jangka pendek. Seiring dengan perubahan manusia kemudian akan Ekonomi Islam 19 P3EI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). 231
belajar untuk menutupi kekurangannya dengan berbagai cara. Misalnya, kelangkaan bahan bakar minyak telah melahirkan berbagai inovasi energi dengan memanfaatkan panas bumi dan energi listrik. 2. Keterbatasan manusia Di dalam Alquran, Allah SWT menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling baik, baik dari sisi bentuk maupun sifatnya yang kompleks. Akan tetapi, dengan penggabungan nafsu, naluri, akal, dan hati, manusia seringkali tidak bisa memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengolah sumber daya yang ada secara optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Selain itu, perilaku buruk manusia seperti keserakahan juga mengakibatkan terjadinya kelangkaan tersebut. Naluri manusia yang tidak ia menggunakan segala cara untuk pernah menyebabkan menguasai sumber daya yang ada sehingga orang lain terhalangi dalam menggunakannya. 3. Konflik antara berbagai tujuan hidup Tujuan hidup di antara manusia sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas dan pemahaman terhadap makna hidup yang terlalu sempit. Misalnya, seseorang yang memprioritaskan tujuan tidak (kebahagiaan duniawi) jangka pendek menyeimbangkan dengan tujuan jangka panjang (kebahagiaan akhirat). Dalam konteks seperti jangka pendeknya tercapai, pengambilan harta orang lain secara tidak sah dianggap menjadi hal biasa. Akibatnya, akan terjadinya kelangkaan sumber daya bagi kelompok masyarakat tertentu. cenderung ini, agar tujuan Di sinilah ilmu ekonomi berperan dalam mengatasi kelangkaan relatif ini sehingga tujuan utamanya untuk mencapai falah dapat tercapai. Peran ekonomi dalam pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur tiga aspek dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Aspek konsumsi mengatur tentang jenis-jenis komoditas yang dibutuhkan manusia dalam mencapai falah. Aspek produksi mengatur tentang tata cara komoditas tersebut dihasilkan agar maslahat dapat terwujud. Sementara itu, aspek distribusi memastikan sumber daya dan 232
komoditas terdistribusi dengan merata. Dari paparan di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap masalah pokok ekonomi antara pandangan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional lebih menitikberatkan pada objek produk sehingga fokus permasalahannya terpusat pada keterbatasan dan kelangkaan produk dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik manusia saja. Cara pandang ini berbeda dengan ekonomi Islam yang lebih menekankan pada objek manusianya sehingga fokus permasalahannya tidak hanya terpusat pada produk semata, tetapi juga pemberdayaanmanusia untuk dapat menyejahterakan diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Hal ini merupakan salah satu upaya manusia dalam realisasi/penjagaan maqashid dan pencapaian falah. Islam memandang bahwa martabat kemanusiaan adalah suatu hal yang esensial, sehingga setiap manusia berperan untuk mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Karakteristik Ekonomi Islam 20 Menurut kamus Bahasa Indonesia, istilah karakteristik diartikan sebagai "mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu". 21 Kata "karakteristik" bersinonim dengan "tipikal, distingtif, tersebut, eksklusif," karakteristik dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan atau kekhususan atau keunikan atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu yang membedakannya dengan entitas lain. Begitu juga halnya dengan ajaran Islam, ada karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ajaran-ajaran agama lain. Sebagai agama samawi, ajaran Islam bersifat universal dan komprehensif. Universal mempunyai pengertian bahwa Islam datang sebagai petunjuk bagi semua umat manusia dengan berbagai latar belakang dan budaya, dan akan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, komprehensif mempunyai arti bahwa ajaran Islam mencakupi semua aspek yang diperlukan oleh umat manusia untuk membimbingnya Islam and Business 22 dan lain sebagainya. Dari pengertian 20 Nik Mohamed Affandi bin Nik Yusoff, (Selangor, Malaysia: Pelanduk Publications, 2002). 21 KBBI. 22 BPPB, "Tesaurus Tematis Indonesia," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 233
dalam menjalankan fungsi sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Di dalam kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, karakteristik yang dimaksudkan adalah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis/komunisme. Sistem ekonomi Islam memiliki konsep pikir moral dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien dalam mengatur produksi, distribusi atau pertukaran, dan konsumsi, dan dibentuk oleh prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan adanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat dengan cara mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Karakteristik unik ekonomi itu, dimanifestasikan dalam mekanisme operasionalnya yang diharapkan berakar dalam pada prinsip-prinsip Islam. Islam, oleh karena 23 telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam kegiatan ekonominya yang kemudian menjadi pedoman masyarakat yang datang sesudahnya. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, etika, dan moral, selama mereka berada di koridor hukum Islam, melarang transaksi riba, dan sebagainya. Sistem bagi hasil yang telah banyak dibicarakan telah lama dipraktikkan. Percakapan ekonomi Islam yang muncul kembali seharusnya tidak hanya dianggap sebagai alternatif dari sistem konvensional saat ini. Ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai universal yang dapat diterapkan pada semua orang, tidak hanya bagi umat iqtishad Rabbani Islam. Di dalam pandangan al-Qaradhawi, Islam iqtishad iqtishad akhlaqi berasaskan pada ketuhanan ( ), berorientasi pada insani akhlak ( Prinsip-prinsip tersebut 24 ekonomi iqtishad wasati ), berwawasan pada kemanusiaan ( ). Dari pengertian yang dirumuskan ini melahirkan empat karakteristik ekonomi Islam, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: ), dan ekonomi pertengahan ( Iqtishad Rabbani 1. (Ekonomi Ketuhanan) Segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid. Ini merupakan karakteristik pertama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Tidak ada sistem ekonomi lain di The Future of Economics: An Islamic Perspective 23 Muhammed Umer Chapra, Dawr Al-Qiyam Wa-Al-Akhlaq Fi Al-Iqtisad Al-Islami , Vol. 21 (Kube Publishing Ltd, 2016). 24 Yusuf al-Qaradhawi, (Maktabat Wahbah: al-Qahirah, 1995). 234
dunia ini yang mengaitkannya dengan unsur-unsur ketuhanan dalam praktik-praktik sehari-hari. Umumnya, mereka merupakan sistem yang bebas nilai sehingga ia tidak berkaitan dengan unsur- unsur lain selain dari ekonomi. Di dalam kenyataannya, apa pun yang ada di muka bumi ini merupakan suatu sistem yang saling berkaitan sehingga tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Di dalam ekonomi Islam, sistem ekonomi terikat dengan tujuan akhir mencapai falah dengan rida Allah SWT. Ketika aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan rida Allah SWT, maka aktivitas tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam Islam selalu dikaitkan dengan ibadah sebagai upaya dalam mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Ajaran dan perilaku ekonomi dalam Islam bersumber dari Al-quran dan hadis Nabi sehingga terikat dengan nilai-nilai ketuhanan. Setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi baik produksi, konsumsi atau distribusi tidak bisa lepas dari tujuan utama mencapai rida Allah SWT. Mencapai rida Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menghindari hal-hal yang dilarangNya. Karakteristik ini menjadikan pelaku ekonomi terikat pada norma-norma agama dan menjauhi aktivitas ekonomi dari praktik merugikan para pihak yang terlibat. Karakteristik ini dapat menumbuh kembangkan perilaku dan aktivitas ekonomi ke arah yang lebih baik dan Iqtishad Akhlaqi rabbaniyah menguntungkan semua pihak yang terlibat. 2. (Ekonomi Akhlak) Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." (H.R. Bukhari, No. 273). Komponen akhlak dalam Islam harus diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. ini menjadi salah satu hal dasar yang Pengintegrasian 235
membedakan ekonomi konvesional. Di dalam sistem konvensional, integrasi akhlak dalam bisnis ( ) masih menjadi polemik yang terus diperdebatkan, satu pihak mendukung pengintegrasian, tetapi ini akan menghambat pihak 25 perkembangan dalam hal Peter Drucker, seorang tokoh dalam bidang manajemen yang terkenal, menuduh bahwa pengintegrasian etika dalam bisnis dan hanya akal-akalan saja karena dilakukan secara tidak 26 dikaitkan dengan ranah politik. ekonomi sistem Islam dengan business ethics maximization of shareholders wealths lain menyebutkan integrasi fair . ini berbeda dengan pandangan ekonomi Islam yang mengharuskan adanya pengintegrasian akhlak dengan ekonomi yang di manifestasikan dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi serta sirkulasi. Di dalam bertindak, seorang muslim selalu terikat dengan nilai-nilai ini sehingga ia tidak bebas, dalam artian boleh, mengerjakan apa 28 saja diinginkannya ataupun yang menguntungkannya saja. Islam memberikan perhatian penting terhadap akhlak. Sistem ekonomi yang dibangun atas fondasi akhlak yang benar akan memberikan keuntungan kepada semua pihak dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan ekonomi. Islam tidak menghalalkan segala macam cara untuk mendapat keuntungan secara ekonomi dengan mengorbankan akhlak yang merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial. Iqtishad Insani Hal 27 3. (Ekonomi Kerakyatan) Di dalam ekonomi Islam, setiap orang memiliki kesempatan yang rabbani sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk melakukannya, setiap manusia dibimbing dengan pola kehidupan sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan, terhadap dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Di dalam sistem ekonomi Islam, manusia merupakan tujuan sekaligus juga sebagai sasaran dalam setiap aktivitas ekonomi karena manusia merupakan Journal of Business Ethics 25 Andrew Bartlett and David Preston, "Can Ethical Behaviour Really Exist in Business?" Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi , No. 63 (1981). Public Interest 23, No. 2 (2000). 26 Peter F Drucker, "What Is Business Ethics," 27 Rozalinda, 28 al-Qaradhawi, Dawr Al-Qiyam Wa-Al-Akhlaq Fi Al-Iqtisad Al-Islami. (Jakarta: Rajawali Press, 2015). 236
khalifah Allah SWT di muka bumi. Penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan, seperti memuliakan manusia, merupakan bagian yang diimplementasikan dengan dari prinsip pengangkatannya sebagai khalifah. Di dalam kaitan dengan ini, Allah SWT menganugerahkan manusia dengan berbagai kelebihan dan sarana yang memudahkan mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Karena itu manusia wajib bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kreativitas dan inovasi untuk dapat menjadikan manusia sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu. ilahiyah 29 30 Sistem ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam aktivitas ekonomi tanpa boleh dibatasi oleh siapa pun selama tidak merugikan dan menzalimi orang lain. Sistem ekonomi kerakyatan mengakomodir beberapa hal yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Di dalam sistem kapitalis, kekayaan berpusat pada segelintir orang, sedangkan sistem sosialis berporos pada besarnya peran pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan ini mampu menjembatani kebutuhan semua pihak sehingga setiap orang dapat melakukan aktivitas ekonomi secara adil dan merata. Hal ini menurut al-Ghazali merupakan salah satu tujuan , yaitu pencapaian maslahat melalui perlindungan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Oleh karena itu, segala hal yang dapat menjamin tercapainya kelima hal ini akan menjamin kepentingan publik. Iqtishad Wasati maqashid syariah 31 4. (Ekonomi Pertengahan) wasati Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dan hidup seimbang ( ). Dalam hal konsumsi, misalnya, ulama- ulama terdahulu mengajarkan manusia untuk hidup seimbang dengan pola yang sehat, yaitu dengan pola "makan sebelum lapar, Makna dari keseimbangan ini berlaku berhenti sebelum kenyang". 32 An Introduction to the Sharia Aconomic Dawr Al-Qiyam Wa-Al-Akhlaq Fi Al-Iqtisad Al-Islami. 29 Mohamad Hidayat, 30 al-Qaradhawi, 31 Chapra, 32 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010 The Future of Economics: An Islamic Perspective Al-Rahmah Fi Al-Thibbi Wa Al-Hikmah , 21. Jalaluddin as-Suyuthi, (Misr: Mustafa Babi al-Halabi, 1938). 237
dalam konteks yang lebih luas dalam segala aktivitas manusia dengan selalu mempertimbangkan aspek duniawi dengan aspek ukhrawi. Bentuk keseimbangan yang dimaksud di antara dua aspek ini adalah dengan menyesuaikan segala sesuatu dengan juga porsinya masing-masing secara adil. Ekonomi Islam individualisme dan sosialisme secara harmonis, kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat secara seimbang antara hak dan kewajiban, imbalan dan Keseimbangan ini juga bermakna bahwa Islam tanggung jawab. memperhatikan faktor religiositas dalam aktivitas ekonomi. Semua aktivitas ekonomi Islam tidak berdiri sendiri sebagai sebuah ritual dan kepercayaan yang tidak ada kaitannya dengan (pertengahan atau keseimbangan) juga ekonomi. merupakan nilai-nilai yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan nilai-nilai ini menurut Yusuf al-Qaradhawi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam. menengahi sistem 33 Wasatiyah wasati Di dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini terwujud dalam bentuk kesederhanaan, yaitu hidup sesuai dengan porsinya, tidak boros dan mubazir. Keseimbangan yang dimaksud dalam konsep ini tidak hanya dalam konteks kepentingan dunia dan akhirat saja, tetapi keseimbangan berhubungan dengan individu dan masyarakat, serta keseimbangan kepentingan juga mencakup antara hak dan kewajiban. Selain itu, asas antara kepemilikan umum dengan keseimbangan hak kepentingan terhadap keseimbangan-keseimbangan tersebut berkonsekuensi pada terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam wasati Terjadinya pribadi. pergeseran masyarakat. International Association of Islamic Banks Al-mawsu'ah al-ilmiyah wa al-amaliyah lil-Bunuk al-Islamiyah (IAIB) Sementara itu, dalam menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi Islam, yang dapat diringkas sebagai berikut : 34 1. Harta kepunyaan Allah SWT, manusia sebagai khalifah Khulashah Al-Ammah Li Al-Islam 33 Yusuf al-Qaradhawi, 34 Al-Islāmīyah International Association of Islamic Banks - IAIB, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Al-Mawsū'ah Al-'ilmīyah Wa-Al-'amalīyah Lil-Bunūk (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989). , Vol. 8 (Cairo: al-Ittihạ'd al-Dawlī lil-Bunūk al-Islāmīyah, 1978); Mustafa Edwin Nasution et al., (Jakarta: Kencana, 2007). 238
Di dalam Islam, yang memiliki kekuasaan absolut atas segala sesuatu termasuk harta adalah Allah SWT: "Kepunyaan Allah SWT-lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi..." (Q.S. al-Baqarah [2]: 284). itu, manusia hanya menjadi khalifah yang ditugaskan sehingga menyejahterakan manusia itu sendiri. Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah atas segala sesuatu yang ada di bumi termasuk harta sehingga ia dapat saling membantu dengan manusia lain, sebagaimana firman Allah SWT: Sementara untuk mengelola harta tersebut "Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar" (Q.S. al-Hadid [57]:7). Karakteristik inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Di dalam Islam, kepemilikan individu sangat dihormati, tetapi tidak mutlak. Penggunaannya juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sementara itu, dalam sistem kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan bebas dalam cara apa pun untuk menggunakannya. tidak mengakui Berbeda dengan sistem sosialis, sistem kepemilikan individu; negara memiliki otoritas penuh atas segalanya. ini 2. Ekonomi terikat oleh akidah, syariah dan akhlak Di dalam setiap bagian kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi, keterkaitan dengan akidah sangat erat. Didalam Islam, dasar dari semua aktivitas adalah persatuan dan tujuan umat manusia diciptakan adalah untuk beribada kepada-Nya. Berkenaan dengan ini, Allah SWT berfirman: 239
"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." (Q.S. adh-Dzariyat [51]: 56). Karena dasar itu, setiap aktivitas manusia selalu berada dalam koridor akidah, syariah, dan akhlak mulia. Begitu juga halnya dengan kegiatan ekonomi, dalam setiap aktivitasnya selalu memiliki muatan religius jika berada dalam koridor di atas. Ekonomi Islam juga menempatkan akhlak sebagai salah satu fondasi utama ekonomi yang termanifestasikan dalam beberapa larangan seperti adanya larangan menggunakan hartanya jika dapat merugikan orang lain, larangan ihtikar melakukan penipuan dalam bertransaksi, larangan menimbun ( ), dan larangan melakukan pemborosan sebagai konsekuensi dari keyakinan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang dilakukan. Aktivitas ekonomi Islam juga tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain, tidak boleh berlebihan dalam konsumsi yang mengarah pada mubazir. 3. Terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas Bisakah seorang muslim memikirkan aktivitas duniawi? Apakah seorang muslim harus selalu berdoa dan meninggalkan kegiatan lain seperti belajar atau bekerja? Tentu saja tidak. Islam tidak memisahkan kehidupan dunia dari akhirat karena keseimbangan antara keduanya penting untuk kebahagiaan seorang muslim. Allah SWT berfirman: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT janganlah kamu kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. al-Qasas [28]:77). 240
Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. 4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat Islam melihat keseimbangan dalam sistem sosial. Islam tidak mengenal hak dan kebebasan mutlak, karena segala sesuatu memiliki batasan, termasuk hak milik. Untuk sejahtera dalam hidup, manusia tidak boleh mengorbankan kepentingan orang lain. Allah SWT berfirman: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah SWT kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah SWT, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT amat keras hukumannya." (Q.S. al-Hasyr [59]: 7). Ini menjadi bukti bahwa Islam memperhatikan kepentingan individu dan ini perlu juga masyarakat pada umumnya. Hal diterapkan dalam setiap kebijakan oleh individu dan institusi. Ciri ini juga membedakannya dengan ekonomi kapitalis yang cenderung lebih mengedepankan kepentingan individu dan ekonomi sosialis yang lebih menekankan pada kepentingan umum. 5. Penjaminan kebebasan individu Setiap orang di dunia ini diberikan kebebasan bergerak untuk mencapai tujuan masing-masing. Prinsipnya jangan sampai menyalahi kaidah hukum Islam yang telah diatur dalam Alquran dan hadis. Allah SWT berfirman: 241
"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah [2]: 188). Islam memiliki batasan halal-haram, akibatnya berdampak pada kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, aktivitas kita sebagai muslim tidak boleh melanggar larangan halal dan haram. 6. Adanya otoritas negara di bidang perekonomian Bisakah kita bayangkan bagaimana jika perekonomian tidak diatur di negara ini? Bagaimana kebutuhan dasar dapat dipenuhi oleh semua orang? Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur ekonominya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara berkewajiban melindungi kepentingan umum dari ketidakadilan baik oleh individu maupun kelompok, institusi, atau bahkan negara lain. Keamanan masyarakat untuk hidup layak dan layak juga merupakan kewajiban negara. Negara harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan, pendidikan, dan kesehatan penduduknya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, otoritas negara terhadap perekonomian terasa begitu besar. Umar melakukan banyak hal untuk menstabilkan kondisi perekonomian, misalnya dengan cara mengintervensi harga, melakukan pengawasan pasar secara ketat, dan mengefektifkan peran baitulmal. Sumber dana baitulmal adalah kharaj terdiri dari zakat, harta rampasan perang ( ), pajak tanah ), pajak tanggungan ( (jizyah), yang pembagiannya kemudian diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Pendapatan zakat dan ini didistribusikan di tingkal lokal dan jika terdapat surplus sisa ashnaf pendapatan tersebut disimpan di baitulmal pusat dan dibagikan seperti yang telah ditentukan oleh Alquran; kepada delapan ghanimah usyur ), pajak perdagangan/bea cukai ( usyur , pendapatan 242
khums dan sedekah, pendapatan ini didistribusikan 2) Pendapatan kepada para fakir miskin tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan; 3) Pendapatan dan sewa tanah, pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiunan dan dana bantuan serta menutupi biaya operasional kebutuhan militer dan sebagainya; 4) Pendapatan lain-lainnya, pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya. Otoritas negara sebagaimana yang dipraktikkan pada masa Khalifah Umar bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi. kharaj usyur fa'i , jizyah, ' , 35 7. Adanya panduan konsumsi Kemewahan dan hal-hal yang berlebihan dilarang dalam Islam. Selain itu, merasa berada di atas hukum juga dilarang. Ada banyak contoh bagaimana hukum modern dapat diperdagangkan dengan kekayaan. Allah SWT. berfirman: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Q.S. al-A'raf [7]: 31). Berkaitan dengan ini, Quraish Shihab menafsirkan bahwa sikap berlebih-lebihan akan mendatangkan kemudaratan bagi manusia itu sendiri karena tubuh manusia tidak bisa menyerap semua makanan yang masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya, kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan, sedangkan lambung dan alat-alat pencernaan lainnya akan terforsir dan mengalami gangguan. Dengan begitu, seseorang akan menderita penyakit tertentu yang berhubungan dengan alat-alat tersebut. 36 8. Adanya petunjuk investasi Investasi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ada lima hal yang dapat dijadikan pedoman dalam Ekonomi Islam Umar Bin Khatta Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat 35 M Sulaeman Jajuli, 36 Quraish Shihab, b (Yogyakarta: Deepublish, 2016). (Yogyakarta: Mizan, 1998). 243
menilai proyek investasi, yaitu: a. Sebuah proyek itu baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam, misalnya tidak boleh investasi pada proyek-proyek yang dilarang agama seperti perusahaan minuman keras, peternakan babi, atau perusahaan rokok. idle b. Kekayaan harus didistribusikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Artinya setiap kekayaan tidak dibiarkan pada satu tempat sehingga ia harus diproduktifkan agar terdistribusi dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi secara berantai. c. Memberantas paganisme, meningkatkan pendapatan dan kekayaan. d. Menjaga dan mengembangkan aset. e. Melindungi kepentingan umum. 9. Adanya kewajiban zakat Adanya kewajiban zakat merupakan salah satu ciri ekonomi Islam yang tidak ada pada sistem ekonomi lain. Kekayaan yang dimiliki seseorang pada dasarnya adalah milik Allah SWT sehingga perlu dipergunakan sebijaksana mungkin dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Tujuan zakat untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Zakat juga salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara pihak surplus harta dengan pihak defisit. Sistem pengenaan zakat dalam Islam dilakukan dengan pola persentase sehingga semakin kaya seseorang maka semakin besar pula jumlah zakat yang harus dibayarkan. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mencapai batas ) untuk membayar zakat, maka dalam Islam dia tidak tertentu ( diwajibkan untuk membayar zakat, bahkan akan dikategorikan sebagai pihak yang berhak menerima zakat (mustahik). nishab 10. Adanya pelarangan riba Riba adalah uang tambahan yang diperoleh tanpa pengorbanan. valuasi Islam sangat menekankan fungsi uang sebagai alat transaksi dan barang, bukan komoditas. Penyalahgunaan uang dari kedua fungsi tersebut biasanya akan menyebabkan transaksi menjadi riba. Salah satu contohnya adalah bunga bank. Riba mempunyai sifat yang berlawanan dengan distribusi atau pemerataan pendapatan sebagaimana yang dianjurkan dalam ekonomi Islam di mana terjadi penumpukan harta pada pihak-pihak dan terjadinya eksploitasi 244
terhadap pihak-pihak lain. Fondasi Ekonomi Islam Dari karakteristik yang disebutkan di atas, dapat terlihat bahwa sebenarnya ekonomi Islam merupakan suatu konsep ekonomi holistik yang dapat disistematiskan secara berjenjang mulai dari filosofi atau fondasi, pilar-pilar pendukung, nilai-nilai, dan tujuan. Fondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan, manusia, dan Allah SWT. Fondasi ekonomi Islam lahir bersamaan dengan munculnya Islam dan merupakan bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, fondasi dasar ekonomi Islam tidak tujuan untuk mencapai terlepas dari kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Islam sebagai suatu falsafah hidup secara lengkap telah mendefinisikan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah, termasuk di dalamnya kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Falsafah Islam dalam ekonomi berusaha untuk mengangkat kesinambungan sistem perekonomian dan mencakup aspek-aspek yang lebih luas yang terstruktur diformulasikan dalam bentuk fondasi pemikiran pilar-pilar dan tujuan. 37 filosofi Islam dengan Beberapa pemikir ekonomi Islam kontemporer merumuskan asas tauhid, 39 38 beberapa landasan/fondasi ekonomi Islam. Menurut Siddiqi, pokok ekonomi Islam hanya satu, yaitu tauhid. Sementara Ahmad rububiyyah, khilafah mengemukakan empat dan tazkiyyah Islam, yaitu, filosofi ekonomi accountability . Dari kerangka yang dibuat Ahmad, (tanggung Arif 41 jawab akhirat). Sementara Kahf selain menyentuh pada unsur keesaan Tuhan dan hari pembalasan (akhirat), juga memasukkan 40 memasukkan satu unsur lain, yaitu paper presented at the Islamic Development Bank Roundtable on Islamic Economics: Current State of Knowledge and Development of the Discipline 37 M Kahf, "Islamic Economics: What Went Wrong?" in 2004). 38 Siddiqi. Honour of Mawlana Sayyid Abul A'la Mawdudi 39 Kurshid Ahmad, "Economic Development in (Jeddah an Islamic Framework," in Islamic Perspectives: Studies in , ed. K. Ahmad and Z.I. Ansari (Leicester: Islamic Foundation, Journal of 1980). Research in Islamic Economics 40 Muhammad Arif, "Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations," Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics 2, No. 2 (1985). 41 Monzer Kahf, "Islamic Economics and Its Methodology," in , ed. Aidit Ghazali and Syed Omar (Petaling Jaya, Malaysia: Pelanduk Publications, 1989). 245
42 konsep hak asasi manusia dan kesetaraan. Mannan juga membahas rububiyyah masalah tauhid, khalifah, dan kedaulatan Allah SWT dalam hak milik. Demikian pula, masalah monoteisme, , kesetaraan dan ) dan konsep properti manusia disentuh persaudaraan ( Dari beberapa rumusan oleh Abu Sulayman 45 tersebut, Bank Indonesia dalam menyaring menjadi empat fondasi ekonomi syariah, yaitu 1) akidah, 2) syariah, 3) akhlak, dan 4) ukhuwah. ukhuwwah 43 Cetak Biru Perbankan Syariah 2002 44 dan Choudhury. (Sumber: Bank Indonesia, 2004) Gambar 7.4 Fondasi, Pilar, dan Tujuan Ekonomi Islam Keempat fondasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Akidah merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di termasuk aktivitas ekonomi. Konsep akidah muka bumi membentuk paradigma dasar bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini merupakan ciptaan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Ciptaan Allah SWT tersebut merupakan sarana bagi manusia untuk hidup di muka bumi yang tujuan akhirnya adalah mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Di dalam konsep Islamic Economics: Theory and Practice 42 Muhammad Abdul Mannan, Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam, 43 Abdul-Hamid Ahmad Abu-Sulayman, "The Theory of Economics of Islam: The Economics of Tawhid and (Delhi: Idarah Adabiyati, 1980). Brotherhood; Philosphy, Concept and Suggestions," in ed. Ismail R. A. al-Faruqi (Plainfield: American Trust Publications, 1976); "The Theory of the Economics of 6, No. 1 (1998); "The Theory of the Economics of Islam (I)," 6, No. 2 (1998). Islam (Ii)," IIUM Journal of Economics and Management IIUM Journal of Economics and Management Middle Eastern Studies 44 Masudul Alam Choudhury, "Principles of Islamic Economics," 45 Bank_Indonesia, "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011," (Jakarta: Bank 19, No. 1 (1983). Indonesia, 2002). 246
ilahiyah ini, aktivitas-aktivitas manusia memiliki nilai akuntabilitas sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip- prinsip syariah. Hubungan ekonomi dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Fondasi ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap Good aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga Corporate Governance yang menempatkan perangkat syariah market discipline menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip . Contoh, ketika seorang produsen memproduksi suatu barang yang baik, yang tidak hanya membawa kepuasan lahiriah, tetapi juga manfaat yang lebih luas. Dengan pola pikir seperti ini, setiap pelaku ekonomi akan punya ekspektasi untuk mengedepankan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas ekonominya. Konsep akidah akan menjadi dasar bagi fondasi pendukung yang (GCG) dan meliputi syariah dan akhlak. 2. Syariah merupakan fondasi pendukung konsep akidah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat larangan, baik yang manusia yang berisi perintah dan menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Tujuan syariah adalah kemaslahatan makhluk hidup menuju falah dunia dan akhirat. Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum akan menjadi sumber ketentuan yang mengatur pola hubungan bagi semua pelaku dan perbankan syariah. Dalam konteks ini, penerapan perilaku ekonomi baik dari sisi produksi dan konsumsi tidak boleh lepas dari konteks maslahat. Contoh, ketika seorang produsen memproduksi suatu barang, katakanlah mindset makanan, dan kemudian menjualnya ke pasar, harus tercipta maslahat dengan cara memproduksi dan menjual makanan yang ketika dikonsumsi oleh konsumen mendatangkan kebaikan baginya. Ini artinya, dari input bahan baku sudah harus dipilih bahan-bahan yang halal dan baik; dan proses produksinya tidak mencampuri dengan elemen-elemen yang mendatangkan kemudaratan bagi tubuh manusia. stakeholder 3. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai interaksi sesama manusia, manusia dengan moral dalam lingkungannya, dan manusia dengan pencipta alam semesta agar 247
hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Akhlak akan membimbing aktivitas ekonomi agar senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai elemen untuk mencapai tujuan. Hubungan nilai- nilai moral dengan ekonomi, misalnya dapat dicontohkan sebagai berikut: a) tidak menggunakan harta yang dapat merugikan orang lain; b) tidak melakukan penipuan dalam transaksi; c) tidak ); d) tidak memubazirkan harta, dan lain- ihtikar menimbun harta ( lain. 4. Ukhuwah merupakan fondasi pendukung berikutnya dalam segala aktivitas ekonomi. Ukhuwah atau kesetiakawanan adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. ta'awun ta'aruf Ukhuwah dalam aktivitas ekonomi dilakukan melalui proses tafahum takaful (saling mengenal), tahaluf (saling memahami), (saling menjamin), dan (saling menolong), (saling beraliansi). Ukhuwah menempatkan pola hubungan antara manusia yang dilandasi dengan prinsip kesejajaran, saling percaya dan saling membutuhkan. Ukhuwah dapat dihasilkan dari pola ekonomi sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. terlihat Transaksi ekonomi sosial secara sekilas hanya menguntungkan pihak penerima manfaat saja, tetapi hakikatnya pemberi manfaat juga diuntungkan dengan hal-hal yang kurang dapat diperhitungkan secara matematis, seperti terjadinya keteraturan sosial, terciptanya kenyamanan hidup akibat tidak adanya pencurian atau perampokan, bertambahnya rezeki dari hal-hal yang tidak terduga, dan hal-hal lain yang sudah Allah SWT janjikan dalam Alquran. Pilar Ekonomi Islam Pilar ekonomi Islam berdiri di atas fondasi akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah yang berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi mulai dari level individu, instansi, maupun sistem. Dari karakteristik sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disarikan ke dalam beberapa mashlahah pilar, yaitu: 1) keadilan (' ), 3) kemaslahatan ( adalah tawaazun ), 2) keseimbangan ( ). 248
1. Pilar keadilan memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Misalnya, jika kita mempunyai dua orang anak, yang satu masih SD dan satu lagi sudah kuliah, karena ingin bertindak adil kita memberikan uang jajan dengan nominal sama kepada kedua anak tersebut. Padahal nilai uang jajan antara anak SD dengan yang kuliah pasti sangat berbeda. Bagi anak yang sudah kuliah, uang jajan Rp20 ribu mungkin terasa kecil, tetapi bagi anak SD, uang jajan dengan jumlah seperti itu mungkin sudah terasa besar. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, garar, dan haram dalam segala aktivitas ekonomi. qist dan adl. Qist Sebagai pilar dalam sistem ekonomi Islam, istilah "keadilan" dalam Alquran menggunakan dua kata, yaitu adalah karakteristik utama dari hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungannya dengan ciptaan lainnya, dan ini yang merupakan fenomena dari hakikat manusia; bukan merupakan merupakan ciri dari tindakan Sang sifat ilahi. Sementara itu, Pencipta yang memanifestasikan diri-Nya dalam keseimbangan sempurna dari kosmos; itu mencirikan tindakan-Nya untuk menempatkan segala sesuatu di tempat yang selayaknya. Setiap ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lain dan terhadap makhluk ciptaan Allah SWT lainnya pada akhirnya merupakan ketidakadilan bagi diri sendiri. Allah SWT. itu adalah bagian sentral dari cinta universal-Nya. Respons penciptaan terhadap cinta universal harus 1. Pilar keadilan memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Misalnya, jika kita mempunyai dua orang anak, yang satu masih SD dan satu lagi sudah kuliah, karena ingin bertindak adil kita memberikan uang jajan dengan nominal sama kepada kedua anak tersebut. Padahal nilai uang jajan antara anak SD dengan yang kuliah pasti sangat berbeda. Bagi anak yang sudah kuliah, uang jajan Rp20 ribu mungkin terasa kecil, tetapi bagi anak SD, uang jajan dengan jumlah seperti itu mungkin sudah terasa besar. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, garar, dan haram dalam segala aktivitas ekonomi. qist dan adl. Qist Sebagai pilar dalam sistem ekonomi Islam, istilah "keadilan" dalam Alquran menggunakan dua kata, yaitu adalah karakteristik utama dari hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungannya dengan ciptaan lainnya, dan ini yang merupakan fenomena dari hakikat manusia; bukan merupakan merupakan ciri dari tindakan Sang sifat ilahi. Sementara itu, Pencipta yang memanifestasikan diri-Nya dalam keseimbangan sempurna dari kosmos; itu mencirikan tindakan-Nya untuk menempatkan segala sesuatu di tempat yang selayaknya. Setiap ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lain dan terhadap makhluk ciptaan Allah SWT lainnya pada akhirnya merupakan ketidakadilan bagi diri sendiri. Allah SWT. itu adalah bagian sentral dari cinta universal-Nya. Respons penciptaan terhadap cinta universal harus mencintai keadilan; 46 mencerminkan keadilan Allah SWT. Ekonomi yang adil adalah bagian dari masyarakat yang adil, sehat, dan bermoral, yang merupakan tujuan utama Islam. Apa yang mendasari semua aturan perilaku yang ditentukan oleh Islam adalah konsepsinya tentang keadilan, yang menyatakan bahwa semua perilaku, terlepas dari konten dan konteksnya, harus dalam konsepsi dan fungsinya, didasarkan pada standar yang adil sebagaimana didefinisikan oleh syariah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang giat, bertujuan, makmur, dan berbagi di 46 Askari, Iqbal, and Mirakhor. 249
mana semua anggota masyarakat menerima ganjaran yang adil. Perekonomian seperti itu dibayangkan sebagai perekonomian di mana disparitas ekonomi yang mengarah pada segmentasi sosial dan perpecahan secara mencolok tidak ada. Aturan penting ), lainnya adalah larangan mengambil dan menerima bunga ( yaitu sejumlah kelebihan pengembalian yang dipersyaratkan oleh si pemberi pinjaman kepada si peminjam. Menurut Askari, Iqbal, ada tiga komponen keadilan ekonomi dalam dan Mirakhor, al-riba 47 masyarakat Islam adalah: Kesetaraan dalam hal kebebasan dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam; Di dalam konsepsi Islam, kebebasan berarti bahwa seseorang tidak menghalangi orang lain dalam mengkreasikan kerjanya dengan sumber daya yang tersedia sesuai dengan tuntunan syariah. Sementara itu, kesempatan mewakili hubungan yang saling menguntungkan dari keadaan yang memberikan setiap individu kesempatan untuk bisa bersaing secara sehat dan kompetitif. Tingkat keberhasilan tergantung pada upaya dan kemampuan individu. Kesetaraan dalam kesempatan ini harus secara bersama-sama diperjuangkan, misalnya, tidak hanya terbatas dalam bentuk akses yang bebas dan setara ke sumber-sumber daya fisik, tetapi juga meluas ke akses terhadap teknologi, pendidikan, dan sumber daya lingkungan. Pandangan Islam bahwa sumber daya alam disediakan untuk semua anggota masyarakat menjadi dasar bagi kesetaraan akses ke sumber daya dan persamaan kesempatan untuk menggunakannya. Meskipun kesempatan untuk menggunakan sumber daya ini tidak tersedia untuk beberapa orang, baik secara alami atau karena beberapa keadaan lain, tetapi hal itu tidak mengurangi bagian mereka terhadap sumber daya tersebut sehingga tetap utuh dan tidak dapat dibatalkan. Pada titik tertentu, mereka harus dikompensasikan untuk klaim lain yang kebetulan memiliki atau mendapat kesempatan lebih besar untuk menggunakannya, misalnya kompensasi dengan bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bentuk-bentuk lainnya. ini oleh anggota masyarakat Idem. 47 250
Keadilan dalam transaksi ekonomi; Di dalam tataran konsep, idealnya dari hasil kreativitas individu dan pencampuran dengan sumber daya yang tersedia, seorang manusia bisa menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai tambah sehingga bisa melakukan klaim sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertukaran. Untuk ) berlangsung atas dasar memungkinkan transaksi ( standar yang adil, Islam memberikan penekanan pada pasar dan moralitasnya, serta operasi yang efisien. Untuk memastikan keadilan dalam telah menyediakan serangkaian aturan tentang perilaku yang beretika secara detail yang mencakup semua pelaku pasar. Islam mensyaratkan agar norma dan aturan ini diinternalisasikan, dipahami, dan untuk kemudian ditaati oleh para pihak sebelum mereka memasuki pasar. Di dalam sebuah pasar yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan moralitas dan keadilan ini, dipastikan akan menghasilkan harga faktor-faktor produksi (tenaga kerja, kewirausahaan, modal, dan tanah) - dan produk yang wajar, 48 adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. supply Aturan tentang transaksi pasar mencakup penawaran )-yang sesuai syariah- ( faktor-faktor produksi dan produk sebelum memasuki pasar, perilaku pembeli dan penjual, dan proses tawar-menawar harga yang terbebas dari hal-hal yang dilarang agama. Oleh ' (ketidaksempurnaan karena itu, istilah ' pasar) merujuk kepada masih adanya faktor-faktor yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Aturan tentang penawaran dan permintaan, misalnya, tidak hanya sekadar mengatur tentang kebolehan suatu permintaan dan penawaran terhadap produk, tetapi runtut sampai ke asalnya. Tidak semua jenis permintaan dapat dianggap (sah); begitu juga permissible halnya tidak semua tindakan penawaran produk dianggap (diperbolehkan). Ini berarti bahwa sejauh mana daya beli - memberi efek kepada jumlah permintaan- diperoleh dan cara suatu komoditas diproduksi harus kepemilikan atas barang yang dihasilkan exchange transaksi, Islam untuk demand ) dan permintaan ( market imperfection legitimate Idem. 48 251
berasal dari standar yang adil. Aturan yang mengatur perilaku pelaku ekonomi di pasar dirancang untuk memastikan terjadinya pertukaran yang adil. Syariah mengatur kebebasan kontrak beserta kewajiban yang harus dipenuhi; persetujuan para pihak terhadap suatu transaksi; kesepahaman untuk tidak mengintervensi pasokan sebelum masuk ke pasar; pemberian akses penuh terhadap pasar bagi semua pembeli dan penjual; penekanan terhadap kejujuran informasi yang utuh dalam bertransaksi; penyediaan faktor-faktor produksi dan barang kepada pembeli dan penjual sebelum dimulainya negosiasi dan tawar-menawar; dan pemenuhan bobot dan ukuran. Syariah melarang perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan, kecurangan, underselling products praktik monopoli, kolusi dan nepotisme dalam bentuk , apapun antara pembeli dan penjual, tindakan , penimbunan, dan menawar harga tanpa niat untuk membeli. Secara keseluruhan, segala bentuk perilaku yang mengarah pada penciptaan hak milik tanpa adanya barang yang diciptakan adalah sesuatu yang dilarang. Di dalam suatu pasar dengan semua kondisi ini dipenuhi bargaining dipastikan akan menghasilkan harga yang wajar dan adil bagi semua pihak. Keadilan ini didapat dari hasil di antara semua orang dengan kedudukan yang sejajar, mempunyai pengetahuan yang sama, dilakukan secara mengenai kuantitas, kualitas, dan harga dumping 49 bebas, dan dengan penuh tanggung jawab. Penekanan Islam pada aspek moral dan perilaku adil dalam transaksi di pasar sangatlah kuat. Dengan demikian tidak mengherankan jika Islam memberikan penghargaan yang tinggi dan dijanjikan akan dijanjikan akan berada bersama para nabi, sahabat beliau, dan para syuhada nanti di akhirat kepada para pelaku bisnis tindakannya dalam 50 bertransaksi di pasar sesuai dengan aturan Islam. Kedudukan yang tinggi tersebut merupakan ganjaran dari upayanya dalam menghadapi rintangan besar di jalan kejujuran dan kebajikan. Islam bahkan menganjurkan para jika Idem. 49 50 H.R. Turmudzi 1209, Darami 2581, Daraquthni 2813 dan Hakim 2143]. Juga berkaitan dengan Q.S. an-Nisaa': - 69-70 252
pelaku pasar untuk berbuat lebih dari sekadar yang dituntut oleh agama dengan memperluas kebajikan satu sama lain sehingga bisa menjadi pelindung dari ketidakadilan. Di dalam kaitannya dengan perilaku pasar sesuai tuntunan Islam, pedagang muslim pada awal masa Islam membuat struktur pasar seperti bazar, bentuk bazar yang kita kenal sekarang, yang kemudian terlihat hampir sama di seluruh dunia muslim, memiliki karakteristik yang mendorong kepatuhan terhadap aturan. Secara bentuk, bazar disusun sebagai upaya untuk menjamin kepatuhan yang tinggi terhadap aturan-aturan yang dibuat. Bentuk pasar dibuat dengan berbagai segmen dengan pengkhususan terhadap produk tertentu, dan tidak terdapat variasi harga yang mencolok antara bagian pasar ke bagian berikutnya. Setiap profesi atau bentuk perdagangan yang sama membentuk serikat tersendiri yang kemudian dapat mengatur pasar secara muhtasib mandiri. Kepatuhan terhadap aturan yang dibuat ditegakkan ) yang ditunjuk oleh hakim oleh pengawas pasar ( tidak bisa setempat. Sayangnya, berkembang sesuai tuntutan ekonomi yang terus berkembang dengan kompleksitas hubungan antara pihak yang semakin rumit. Umumnya bazar yang ada sekarang tidak lagi memiliki karakteristik dan persyaratan sebagaimana diatur pada awal-awal Islam. Mereka tertinggal dalam banyak hal termasuk tampilan yang relatif kurang menarik dan infrastruktur yang ketinggalan zaman dan lingkup pasar yang sempit. institusi bazar ini Keadilan distributif. Komponen selanjutnya dari pilar keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan distributif. Ia merupakan mekanisme yang dapat menjembatani kebebasan dan kesetaraan antara individu dari kemungkinan pelanggaran. terhadap individu dapat melakukan klaim Seorang suatu benda atas dasar kemampuan dan usaha yang dilakukannya dengan catatan adanya keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk memanfaatkannya. Basis moral dari pemerolehan harta dalam Islam dititikberatkan pada bentuk barang dan/ 253
atau jasa yang riil dan didapatkan dari upaya dan pencapaian individu yang bersangkutan. Berkaitan dengan ini, ada tiga dasar kepemilikan pribadi dalam Islam: - Harta yang didapat dari kemampuan dan usaha individu, termasuk: 1) barang-barang yang didapat/dibuat dari hasil kombinasi antara sumber daya yang tersedia dengan teknologi, , dan kemampuan individu; 2) pendapatan yang diperoleh dari permodalan sendiri; 3) aset yang diperoleh sebagai imbalan dari produk yang dikerjakan oleh seorang individu; skill Harta yang didapat melalui proses pengalihan (transfer); - Harta yang didapat melalui warisan. Di distributif, operasionalnya dilakukan melalui dua hal yang dijelaskan terakhir. dalam kaitannya dengan keadilan Dengan asumsi bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dan kesempatan yang sama, dalam setiap jenis pekerjaan dilakukan manusia hasil yang diperoleh sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Apa yang didapat seseorang sepadan dengan produktivitas yang dilakukannya sehingga memperoleh bentuk rewards yang berbeda. Karenanya, walaupun upaya untuk memperoleh harta dilakukan dengan prinsip kesetaraan dalam hal kebebasan dan kesempatan akses terhadap sumber daya, hasil yang inequality diperoleh bisa saja mengarah pada ketidaksetaraan ). Selain itu, alokasi sumber daya yang timbul dari ( pengoperasian pasar akan mencerminkan distribusi awal kekayaan serta struktur pasar. Jika diasumsikan bahwa baik operasional dan struktur pasar adalah adil, maka tidak ada alasan logis juga untuk mengasumsikan bahwa hasil pasar akan secara otomatis dan alami akan mengarah pada distribusi kekayaan yang relatif sama. Akibatnya, sering kali bahwa ketidaksetaraan yang tercipta secara adil, akan memiliki implikasi langsung dan jangka panjang. Di sinilah mekanisme distributif keadilan ekonomi Islam berusaha untuk mengubah ketimpangan yang tercipta secara adil. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Islam mengakui 254
individu berdasarkan persamaan klaim kepemilikan terhadap kebebasan dan kesempatan, yang tercermin dalam tingkat akses ke sumber daya, derajat, dan tingkat kemampuan seseorang untuk mengaktualisasikan potensi kebebasan dan kesempatan yang ada, dan hak kepemilikan sebelumnya. Hak seseorang yang kurang mampu pada harta orang-orang yang mempunyai kesempatan dan kemampuan yang kekayaan khums, kharaj, dikompensasikan melalui berbagai pungutan, baik yang nafaqa, sadaqa bersifat wajib atau sukarela (seperti zakat, lebih besar untuk menghasilkan juga mendorong manusia untuk melakukan lebih banyak pemberian sukarela (seperti sedekah) di atas dari pemberian yang bersifat wajib karena ini pada dasarnya merupakan bentuk 'pengembalian' kepada orang lain apa seharusnya yang menjadi hak mereka. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tanpa menyadari sebenarnya banyak mengambil hak-hak orang ketika mengejar hak-hak individu. Inilah yang kemudian harus dikompensasikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Mengabaikan kewajiban ini menyebabkan terjadinya distribusi kekayaan yang tidak merata sehingga menjadi sebab utama terjadinya kemiskinan. , dan lain-lain). Islam Di dalam Islam, aturan waris mengubah distribusi kekayaan kepada generasi berikutnya berdasarkan prinsip bahwa hak kepemilikan atas kekayaan berhenti setelah kematian. Kekuasaan orang tersebut untuk mewariskan kekayaan sesuai keinginannya diakui, tetapi pada dasarnya dibatasi maksimum sepertiga dari kekayaan bersih. Alquran dengan lugas menjelaskan tata cara pembagian termasuk bagian- Pada dasarnya, tidak bagian yang didapatkan oleh ahli waris. serta istimewa ada diskriminasi dalam pembagian warisan dalam Islam, walaupun secara kuantitas perempuan mendapatkan setengah dari bagian yang didapatkan laki-laki. Hal ini karena dalam Islam pembebanan tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga keluarga berada pada pihak laki-laki (suami). Jadi, walaupun istri 51 atau diskriminasi perlakuan sebuah keluarga 51 Q.S an-Nisa 4: 11-12 255
memiliki pendapatan yang lebih besar dan kekayaan yang lebih besar (dari pekerjaannya sendiri atau dari warisan), dia tidak diharuskan untuk berbagi kekayaan atau pendapatan dengan suaminya dan juga tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kontribusi apa pun kepada keluarganya. Mempertimbangkan ikatan keluarga (besar) dan tanggung jawab timbal balik yang didorong oleh Islam, lembaga pewarisannya memecah kekayaan setiap generasi dan mendistribusikannya ke generasi berikutnya jika sedemikian pewarisnya berjumlah banyak maka akan menerima dengan jumlah yang kecil dibandingkan jika pewarisnya tidak banyak. sifat rupa sehingga 2. Pilar keseimbangan dimaksudkan sebagai penyeimbang antara tawaazun aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Konsep keseimbangan ( ) merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi israf Islam, semisal kesederhanaan ( ), ), hemat ( ). Keseimbangan yang dimaksud dan menjauhi sifat boros ( yang dimaksud bukan hanya persoalan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, tetapi juga seimbang dalam kaitannya dengan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, serta kehidupan kewajiban. Bila antara perekonomian tidak terjadi keseimbangan antara berbagai unsur tersebut, maka akan terjadi ketimpangan dan kesenjangan sosial. parsimony dalam dan hak kegiatan kehidupan dalam sehari-hari, setiap dalam Di diimplementasikan keseimbangan dengan menyeimbangkan antara kegiatan ibadah dengan kegiatan mencari rezeki (bekerja). Islam memandang segala aktivitas manusia di bumi ini dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan benar dan niat yang benar pula. Ini artinya, segala aktivitas termasuk dalam hal mencari nafkah dapat diseimbangkan dengan kegiatan ibadah. Aturan Islam menetapkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan syariah. Muslim wajib untuk menaati ketetapan syariah terhadap berbagai aspek kehidupan. Balasan atas ketaatan muslim adalah pahala dan kelancaran mencari rezeki di muka bumi. Setiap hukum syariah memiliki tujuan menciptakan keadilan untuk moderation 256
seluruh makhluk di dunia. Selanjutnya, pilar keseimbangan juga diterapkan pada kebutuhan yang menyeimbangkan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan sosial. Seorang muslim diharapkan peduli dengan sesama manusia ketika melakukan aktivitas bekerja atau berbisnis. Keadilan sangat dijunjung dalam ekonomi syariah, karena setiap manusia memiliki tanggung jawab sosial dengan memanfaatkan hasil bumi secara bijak. Hal ini akan greedy mendorong seseorang untuk menjauhi sifat tamak ( ). risk return Selain itu, keseimbangan juga berlaku pada aspek keuangan dan sektor riil, , bisnis dan sosial, dan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor-sektor korporasi, tetapi juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Salah satu bentuk keseimbangan risk-sharing dalam transaksi ekonomi Islam adalah adanya pembagian risiko ). Hal ini didasarkan pada prinsip kewajiban, yang ( menyatakan bahwa keuntungan dibenarkan atas dasar adanya komponen tanggung jawab, yang bahkan mungkin bertanggung jawab atas kerugian dan konsekuensinya. Pepatah hukum ini dikatakan berasal dari perkataan Nabi SAW. bahwa "keuntungan syariah datang dengan kewajiban," menyiratkan bahwa membedakan profit halal dari semua bentuk pendapatan lain, dan hak atas keuntungan muncul hanya jika ada kewajiban atau risiko kerugian. dan Proposisi utama keuangan Islam adalah pembagian risiko dan larangan transaksi berbasis bunga. Islam memberikan solusi dalam bentuk pertukaran benda atau jasa yang setara ( '); satu set hak milik seseorang dipertukarkan dengan yang lain, sehingga memungkinkan kedua pihak untuk berbagi risiko transaksi. Islam menekankan konsep ini dalam kegiatan ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Alquran: al-bay risk-sharing "...Mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya al-bay' itu sama dengan al-riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan al-bay' dan mengharamkan al-riba." (Q.S. al-Baqarah [2]: 275) 257
Al-bay Sifat hak milik yang melekat dalam dua transaksi ini menandakan salah satu perbedaan penting mereka. ' adalah kontrak pertukaran satu komoditas dengan komoditas lain di mana hak milik atas satu komoditas dipertukarkan dengan komoditas , sejumlah uang lainnya. Sementara dalam kasus transaksi dipinjamkan hari ini untuk pengembalian yang lebih besar di masa yang akan datang tanpa pengalihan hak milik atas pokok dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Pemberi pinjaman tidak hanya memiliki hak atas jumlah yang dipinjamkan, tetapi hak milik atas jumlah tambahan yang harus dibayar sebagai bunga yang dialihkan dari peminjam kepada pemberi pinjaman pada saat perjanjian dilakukan. Ringkasnya, ayat menekankan bahwa pertukaran dan perdagangan komoditas dan/atau aset al-riba al-riba merupakan fondasi dari kegiatan ekonomi dalam Islam. Pandangan ini berimplikasi bahwa setiap pertukaran/transaksi dalam ekonomi harus didasari pada sifat saling rida di antara para pihak ( ) yang terlibat dalam transaksi tersebut. Artinya, setiap individu memiliki kebebasan untuk sesuatu, misalnya kebebasan untuk berproduksi, yang memberikan hak yang sehingga memungkinkan proses produksi ini berlanjut. Untuk dapat melakukan pertukaran dengan bebas dan nyaman, para pihak membutuhkan pasar. Pasar membutuhkan aturan perilaku dan mekanisme penegakan hukum untuk mengurangi ketidakpastian dalam transaksi dan memastikan arus informasi yang bebas. an taradhim minkum jelas dan dilindungi 3. Pilar berikutnya adalah kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (tayib) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu aspek. maqasid Secara luas, pemenuhan visi kemaslahatan tercakup dalam nasl (tujuan) syariah yang terdiri dari menjaga keimanan dan ), Kelima unsur tersebut ketakwaan ( harta benda ( ), jiwa dan keselamatan ( ), dan rasionalitas (' ), keturunan ( dien maal nafs aql ). 52 Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah 52 Abu Ishaq Al-Syatibi, , Vol. 1 (Kairo: Dar Kutub al 'ilmiyah, 2003). 258
merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara terintegrasi. Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia pun akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu memedulikan nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepentingannya. Sebaliknya, seorang budak, pada masa-masa sebelum Islam misalnya, tidak merasa memiliki harta meskipun raganya sendiri sehingga segala tindakannya lebih didorong untuk memenuhi kehendak pihak lain. Di dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Misalnya, seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Sebaliknya dalam paham sosialisme, kegiatan ekonomi lebih didorong oleh insentif keamanan/ kenyamanan sosial. Meskipun kedua paham ini mendasarkan pada insentif yang berbeda, tetapi baik insentif individu ataupun insentif sosial sering kali diukur dari aspek material semata. Kesejahteraan individu sering kali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli individu, dan kesejahteraan sosial sering kali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli masyarakat. Islam mengakui adanya insentif material ataupun non-material dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam mem berikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat. Insentif di dunia mungkin akan diterima oleh individu ataupun masyarakat, baik dalam kegiatan konsumsi, produksi, atau distribusi. Insentif di akhirat adalah berupa imbalan (ganjaran atau hukuman) yang hanya akan dirasakan di akhirat, 259
seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang-barang yang halal dan tayib adalah kepuasan duniawi pribadi. Sekaligus pahala di akhirat karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah. Namun, ada kegiatan ekonomi yang insentifnya diterima di akhirat semata, seperti kegiatan berderma atau membantu orang lain. Kesamaan insentif ini yang disebut sebagai maslahat sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Tujuan Ekonomi Islam Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Ini karena, kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi. Manusia diciptakan bukan semata untuk menjadi seorang pertapa yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan, bukan pula sebagai manusia bumi yang tidak memedulikan aturan Allah SWT dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah SWT menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah SWT) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu 53 menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan. Untuk kepentingan inilah Allah SWT telah memberikan (menyediakan) segala sesuatunya yang akan manusia butuhkan di muka bumi ini. 54 Oleh karenanya, "kebajikan" tidak bisa diartikan sebagai seberapa banyak seseorang mempunyai dan bisa menikmati kekayaan ataupun kekuasaan. Bukan pula kebajikan itu berupa penghindaran diri dari hiruk pikuk dunia dan menyendiri hanya kepada Tuhannya. Namun kebajikan itu adalah seberapa banyak kita membuat kemaslahatan untuk sesama. maqashid syariah Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri ( ), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan ). Tujuan ini dapat yang baik dan terhormat ( dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal- hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau hayyatan thayyiban 53 Q.S al-Baqarah [2]: 30 54 Q.S al-Baqarah [2]: 29 260
langsung dapat dengan mengusahakan aktivitas yang secara merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta Ya Tuhan kami, tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan ini, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 201, Allah SWT berfirman: " kami dari siksa neraka 55 ." Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya, seperti persaudaraan dan moralitas. Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada produksi sehingga harga tidak meningkat. Di samping itu, falah juga dapat terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip ini termanifestasikan pada penyaluran zakat oleh muzaki sebagai pihak yang mempunyai surplus pendapatan kepada mustahik sebagai pihak yang membutuhkan. Melalui zakat, para mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dari sinilah falah (kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat) dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. 56 kebutuhan- kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan manfaat tersebut akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Di dalam Alquran, maslahat sering juga disebut dengan istilah ' yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, atau sering juga fisik, dan psikologis hal-hal indrawi lainnya. diungkap dengan istilah lain seperti hikmah, huda, dan , yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Jadi, maslahat adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun spiritual, yang mampu memberikan kemanfaatan di dunia Falah dapat terwujud terpenuhinya jika manafi Mashlahah barakah 57 Prinsip Dasar Ekonomi Islam ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 55 56 Rozalinda, 57 Q.S 6:76, Q.S 14:5, Q.S. 17:28, Q.S. 18:21, Q.S. 27:55 Ika Yuniza Fauzia, , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2014), 12. (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 4.t 261
dien 58 nafs aql maslahat dasar bagi manusia maupun di akhirat. Menurut Shatibi, ), ), jiwa ( terdiri dari lima hal, yaitu agama ( keluarga dan keturunan ( ). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi, tetapi tidak seimbang maka kebahagiaan hidup manusia juga tidak akan tercapai dengan baik. nasl maal ), intelektual ( ), dan kekayaan ( Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan salah satu komponen untuk mencapai maslahat, yaitu melalui . Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam Islam harus dilandasi dengan pemikiran bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki dimensi ibadah yang dapat diimplementasikan pada setiap level kegiatan. Dengan akidah yang sistem diharapkan dapat benar, menghasilkan perbuatan baik yang mencerminkan suatu akhlak mulia. Untuk menyelaraskan jenis kegiatan yang berbeda, sistem dilengkapi dengan hukum syariah tentunya dilaksanakan secara selaras dengan hukum positif yang berlaku suatu sistem kemasyarakatan. Implementasi aturan syariah dan akhlak yang baik diharapkan akan menghasilkan suatu fenomena kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan muamalah yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam setiap pencapaian tujuan ekonomi. Kemaslahatan dalam bidang ekonomi sebagaimana yang dimaksudkan di atas akan tercapai jika hal-hal berikut terwujud: al-mal setiap komponen dalam 1. Kesejahteraan Ekonomi dengan Berpegang pada Norma Moral. Berkaitan dengan ini, Allah SWT berfirman: "...Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah SWT, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." (Q.S. al-Baqarah [2]: 60) Islam menghendaki agar setiap manusia mencari rahmat (karunia) The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law 58 (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah), Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, trans. Imran Ahsan Khan Nyazee, Vol. II (UK: Garnet Publishing Limited, 2014). 262
Allah SWT, dengan tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Bahkan setiap manusia hendaknya bisa melakukan tindakan ekonomi dalam konteks membagi kemaslahatan untuk kesejahteraan bersama. Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan mencela perbuatan meminta-minta. Di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang mencari penghidupan dengan jalan yang baik demi mencegah dirinya dari meminta-minta untuk menafkahi keluarganya, dan untuk bisa berbuat baik dengan tetangga, kelak di hari akhir akan menemui Tuhannya dengan wajah berseri-seri. seseorang meminta-minta dan mendorong seseorang untuk bisa berbuat menghidupi diri dan keluarganya. Itulah mengapa salah satu tujuan ekonomi masyarakat Islam adalah mewujudkan lingkungan ekonomi sehingga setiap manusia mendapatkan dengan kesempatan kemampuannya. Islam melarang kerja sesuai Di dalam kerangka usaha agar masing-masing individu dalam lingkungan ekonomi bisa mewujudkan kerja dan kemaslahatan dengan sebaik-baiknya itulah maka kita membutuhkan aturan- aturan baku yang kita pahami sebagai aturan syariah. Dengan kata lain, syariah mempunyai tujuan untuk mewujudkan (menjamin) agar dan bisa memenuhi menghindarkan diri dari kesengsaraan.... baik kesengsaraan Islam, dunia maupun akhirat. Al-Ghazali, menyatakan bahwa tujuan utama dari keberadaan (aturan) syariah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap orang yang berdasar pada jaminan keselamatan akan: 1) kepercayaan, 2) kehidupan, 3) akal, 4) nasab (keturunan), dan 5) harta (kekayaan). Syariat Islam mengarahkan agar setiap orang mewujudkan kerja dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah moral kebersamaan, atau dengan kata lain, syariah menyediakan dasar bagi upaya-upaya mewujudkan tujuan duniawi (produktivitas) dengan orientasi spiritual (bermakna ibadah). "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan lain) bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan d bumi. Sungguh, Allah SWT tidak menyukai setiap orang kebutuhannya filsuf-pembaharu 263
orang yang berbuat kerusakan."59 Ayat di atas sekali lagi menekankan keseimbangan antara aspek material dan aspek spiritual secara bersama-sama harus ada pada setiap kerja yang kita lakukan. Kedua aspek ini secara bersama akan memberikan sumber terbentuknya kesejahteraan sosial secara nyata. Mengabaikan salah satu aspek akan menyebabkan ketimpangan dalam hidup dan kesejahteraan sosial. Ketika hanya kepentingan materi saja yang mendasari perilaku seseorang, maka akan muncul berbagai permasalahan sosial dan personal pada setiap individu. Fenomena alkoholisme, kriminal, frustrasi, bunuh diri, inner perselingkuhan, perceraian, dan banyak lagi bentuk perilaku yang unhappiness mengindikasikan ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan ( ) seseorang. Sebaliknya, apabila seseorang hanya mencari pemuasan permasalahan spiritual, maka akan muncul permasalahan-permasalahan yang akan menghancurkan nilai-nilai sosial kemanusiaan, seperti masalah kejumudan, ketertinggalan pola pikir dan wawasan, keterbelakangan pendidikan, ilmu dan teknologi, hingga menimbulkan masalah ketergantungan pada pihak lain dan memunculkan eksploitasi oleh pihak lain. Keseimbangan antara orientasi material dan spiritual merupakan permasalahan mendasar yang tidak pernah ada dalam sistem kapitalis dan sistem sosialis. Kedua sistem tersebut hanya mendasarkan pada permasalahan materi saja, dengan meninggalkan pertimbangan moral, spiritual. Sistem kapitalis memang terbukti mampu mencapai efisiensi dan produktivitas, sementara sistem kapitalis terbukti bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, keduanya mengabaikan kebutuhan-kebutuhan spiritual seseorang. Di sinilah munculnya kerusakan per individu yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan dan menjadi sebuah budaya yang dianggap "modern" dan tidak pernah bisa dikendalikan. Kehancuran tatanan aturan keluarga dan garis keturunan, kerusakan pola pergaulan remaja dan orang tua, munculnya berbagai bentuk penyakit baru, kerusakan sistem perpolitikan dan pemerintahan, eksploitasi sumber daya ekonomi, ketertinggalan golongan lemah, dan masih banyak lagi. 59 Q.S al-Qashash (28): 77 264
2. Persaudaraan dan Keadilan Manusia berasal dari satu ayah dan satu ibu. Berbagai jenis suku bangsa yang ada di dunia ini, dari berbagai warna kulit, badan, rupa, keturunan, semuanya (sebenarnya) merupakan satu keluarga besar dari Ayah (Adam as) dan Ibu (Hawa) yang sama. Di antara mereka, entah yang kaya raya atau yang hidup kekurangan, yang cerdas luar biasa ataukah yang mengalami keterbelakangan, yang punya kuasa ataukah rakyat jelata, tidak ada yang lebih mulia, kecuali di antara mereka yang paling bertakwa, sebagaimana firman Allah SWT: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulai di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Teliti" (Q.S. al-Hujurat [49]:13) Di dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW. juga berpesan kepada manusia bahwa ikatan persaudaraan seorang muslim dengan "Orang-orang beriman bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu muslim lainnya sangat erat yang digambarkan sebagai satu batang bagian yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam." tubuh, 60 Selain menekankan pada aspek persaudaraan, Islam secara juga memberikan penekanan pada masalah keadilan. bersama Seseorang yang mengaku beriman sekali pun, tetapi tidak berlaku adil, tidak akan mendapat pengakuan dari Allah SWT, sebagaimana yang tertera pada beberapa ayat, di antaranya: "Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. 60 H.R. Bukhari dan Muslim 265
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. an-Nahl [16]: 90). Di dalam Islam, keadilan bersifat imparsial terhadap semua orang ...Dan dan golongan dengan mengesampingkan emosional yang diakibatkan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu oleh persepsi tertentu terhadap kaum atau golongan tertentu, " untuk berlaku tidak adil.... " (Q.S. al-Maidah [5]: 8). Jika ini bisa ...Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dilakukan, maka manusia tersebut semakin dekat dengan ketakwaan kepada takwa.... kepada Allah SWT., " " (Q.S. al-Maidah 5:8). Pentingnya penegakan keadilan ...Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena dalam Islam juga digambarkan melewati kepentingan pribadi dan Allah SWT, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan golongan, " kaum kerabatmu.... " (Q.S. an-Nisa [4]:135) Dalam konteks ekonomi, keadilan ditegakkan dengan praktik ekonomi yang mementingkan kepentingan semua golongan, tidak Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan saling merugikan, saling eksploitasi, dan berbuat kecurangan dalam mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi transaksi ekonomi, " " (Q.S. asy-Syu'ara [26]:183). Bahkan, dalam beberapa ayat yang lain, Allah SWT secara spesifik menyebutkan beberapa bentuk kecurangan Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan dan mengancamnya dengan hukuman yang setimpal di akhirat kelak, menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran " dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi ." (Q.S. al-Muthaffifiin [83]:1-3). Salah satu bentuk keadilan ekonomi dalam Islam adalah pola hubungan antara pekerja dengan majikan kerja. Setiap pekerja berhak atas upahnya dengan segera atas kerja yang mereka berikan. Selain itu, pemberi pekerjaan dilarang keras mengeksploitasi pekerja, dan membebani pekerja dengan sesuatu di luar kemampuannya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. juga mengingatkan agar setiap mereka yang mempunyai pekerja agar membayar upah pekerja mereka "sebelum keringatnya kering" (H.R. Ibnu Majah). Hal ini dapat diartikan bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapat imbal jasa yang setara dengan kontribusi mereka. 266
3. Kesetaraan Distribusi Pendapatan Di dalam konsep tauhid disebutkan bahwa segala sesuatunya yang kita miliki dan yang ada di dunia ini, baik itu berupa harta benda kita, bumi, alam, bahkan pekerjaan dan kecerdasan yang ada pada setiap individu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk mengusahakannya agar dapat memberi manfaat. Hal ini berimplikasi bahwa tidak alasan apa pun untuk menahan sumber daya yang diberikan Allah SWT tersebut hanya kepada sebagian golongan saja. Dalam konteks ini, syariat Islam menekankan terjadinya keadilan distribusi dan menyediakan sebuah sistem untuk terwujudnya keadilan distribusi pendapatan, dengan harapan bahwa setiap individu mendapatkan jaminan untuk bisa memperoleh standar kehidupannya secara baik dan terhormat. Islam menganjurkan diciptakannya sistem sosial kemasyarakatan agar dapat menjamin Bukan seorang yang beriman, ketika setiap warga masyarakat mendapatkan standar kehidupan yang ia makan dengan enak, sementara ada tetangganya yang kelaparan layak dan terhormat sungguh, " ." (H.R. Bukhari). Berkaitan dengan ini, Umar Ibn Khattab r.a., mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan sumber kekayaan masyarakat setempat. Tidak ada seorang pun, bahkan dia sendiri (sebagai khalifah/pemimpin umat) yang mempunyai hak yang lebih banyak atas pemanfaatan kekayaan tersebut. Sementara itu, Ali Ibn Abi Thalib r.a., menekankan bahwa "setiap golongan kaya mempunyai kewajiban untuk menyediakan keperluan bagi golongan miskin." Apabila ada seseorang yang kelaparan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang atau papan, tidak lain itu semua karena orang-orang kaya yang mencegah (tidak menunaikan) hak-hak orang miskin. Oleh karenanya mereka (orang-orang kaya) pantas dihukum atau mendapatkan sanksi Tuhan. Sebuah sistem yang disediakan oleh Islam dalam kaitannya untuk terjadinya redistribusi kekayaan ini terdiri atas: • Memberikan bantuan dan memfasilitasi setiap orang untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja yang baik sesuai dengan kapabilitas dan kapasitasnya masing-masing, serta memberikan upah pekerja dengan segera bagi mereka yang mempunyai pekerja pada mereka. Memungut zakat dari golongan kaya untuk didistribusikan 267
kepada golongan miskin untuk memenuhi kebutuhan minimum atau meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan sistem zakat inilah akan terbentuk perputaran kekayaan sehingga tidak akan ada penumpukan harta di sebagian golongan saja. Pembagian harta dari mereka yang meninggal dunia (waris). Dengan nisbah yang telah diatur oleh syariat, pembagian warisan akan mendistribusikan kekayaan orang yang sudah meninggal ke banyak golongan, dan tidak hanya mengalir ke satu orang saja. 4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Kepercayaan dalam syariat Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan mengabdi hanya kepada-Nya saja. "...katakanlah! Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah SWT dan Dan barang siapa berserah diri tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) kepada Allah SWT, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka 61 " dan hanya kepada-Nya aku kembali." sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul (tali) yang kokoh. kesuda- Allah Hanya han kepada SWT segala urusan 22). (Q.S. Ayat di atas memberikan isyarat agar kita melepaskan segala ikatan kecuali ikatan kepada Allah SWT saja. Pembatasan hak-hak seseorang tidak bisa dikenakan kepada orang merdeka, berakal, dan baligh, kecuali bahwa ia melakukan perbuatan yang melukai kepentingan lain atau kepentingan orang banyak. Bahkan terdapat orang keharusan untuk melakukan pengendalian dan pembatasan bagi pekerja yang tidak amanah, pegawai yang kotor, pejabat yang korupsi, hakim yang tidak adil, dan kepada mereka yang mengabaikan hak-hak dan kepentingan umum, demi untuk menghindarkan diri dari kerugian yang lebih besar lagi. ." Luqman [31]: ushul fiqih Sebagai pedoman terdapat kaidah menjamin hak-hak setiap orang dalam sebuah masyarakat: • Kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada dalam kaitannya untuk kepentingan individu. Menghindari mudarat (bahaya) dan menarik manfaat dua-duanya adalah tujuan penerapan syariah. Namun, (dalam pertimbangan atas sebuah opsi) menghindari mudarat harus lebih didahulukan daripada menarik manfaat. 61 Q.S 13:36 268
lebih besar tidak dapat dilakukan untuk • Kerugian yang menghindari kerugian yang lebih kecil. Kemanfaatan yang lebih besar tidak bisa dikalahkan karena (menghendaki) manfaat yang lebih kecil. Atau konsekuensi dari kaidah di atas adalah: Kerugian yang lebih kecil bisa ditanggung demi untuk menghindarkan dari kerugian yang lebih besar, atau kemanfaatan yang lebih kecil bisa dikorbankan demi untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Gambar 7.5 Mashlahah sebagai upaya pencapaian tujuan ekonomi Islam Nilai-Nilai dalam Ekonomi Islam Di dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri yang terintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu: 1. Kepemilikan Allah SWT secara Absolut Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah SWT apa Di dalam Islam, hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada yang ada di langit dan di bumi... Allah SWT, " 62 Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah, yang diberi amanat dan kepercayaan , dengan segala apa yang telah disediakan untuk mengelolanya Islam menghormati hak relatif kepemilikan oleh Allah SWT. " 1. Kepemilikan Allah SWT secara Absolut Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah SWT apa Di dalam Islam, hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada yang ada di langit dan di bumi... Allah SWT, " 62 Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah, yang diberi amanat dan kepercayaan , dengan segala apa yang telah disediakan untuk mengelolanya Islam menghormati hak relatif kepemilikan oleh Allah SWT. " 64 62 Q.S. Yunus [10]: 55, 66; Q.S. Ibrahim [14]: 2 63 Q.S. al-Baqarah [2]:30, 195; Q.S. ali Imran [3]: 180 64 Q.S. al-Baqarah [2]:29 269
pribadi atas harta sekaligus menjaga keseimbangan antara hak relatif pribadi, kolektif, dan negara. 2. Berusaha dengan Berkeadilan Manusia didorong untuk berusaha 65 dan memanfaatkan segala Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai sumber daya. 67 kecenderungan cinta terhadap harta. Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan dapat bermuara pada 68 Oleh karena itu, kecenderungan penimbunan harta berlebihan. manusia untuk menumpuk harta harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong berkembangnya perniagaan dan sosial dilakukan dengan partisipasi menafkahkan sebagian harta untuk kepentingan bersama melalui 66 69 sosial. Partisipasi 70 infak, sedekah, dan wakaf. 3. Kerja Sama dalam Kebaikan Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah keduanya diperbolehkan. Namun yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerja serta sama dan semangat tolong menolong dalam kebaikan berkeadilan. Sementara itu, kompetisi dilakukan dalam bentuk yang positif, yaitu kompetisi dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. 71 72 73 4. Pertumbuhan yang Seimbang rahmatan lil Tujuan keberadaan manusia di dunia, yaitu untuk memberikan 'alamin manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta ( 74 Untuk mencapai tujuan itu pertumbuhan ekonomi men jadi penting, yaitu pertumbuhan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. ). 75 65 Q.S Al Jumuah [6]:10; Q.S Al Isra [17]:12; Q.S An Nahl [16]:14 66 Q.S Al Baqarah [2]:29; Q.S Ibrahim [14]:34 67 Q.S Ali Imran [3]:14; Q.S Al Fajr [89]:20; Q.S Asy Syura [42]:27 68 Q.S Al Humazah [104]: 1-3. 69 Q.S An Nisa [4]:29 70 Q.S Hadid [57]:7; Q.S An Nur [24]:33; Q.S Al Baqarah [2]:267-268 71 Q.S Al Maidah [5]:2 72 Q.S Shaad [38]:24 73 Q.S Al Baqarah [2]:148; Q.S Al Maidah [5]:48 74 Q.S Al Anbiya [21]:107; Q.S Al Ankabut [29]: 51 75 Q.S Al Baqarah [2]:11-12 270
(Sumber: Bank Indonesia, 2017) Gambar 7.6 Nilai-nilai Ekonomi Islam 76 Prinsip Dasar Ekonomi Islam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Prinsip yang dimaksudkan di sini adalah sebuah landasan berpijak di mana kerangka dan konsep ekonomi Islam dibangun di atas dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Prinsip menurut Nilai-nilai ekonomi syariah yang telah diuraikan sebelumnya yang berdasarkan pada fondasi akidah, akhlak, dan syariah (aturan/ hukum), dapat disarikan dan dirumuskan menjadi 6 (enam) prinsip dasar ( guiding principles 77 ), yaitu: 1. Pengendalian Harta Individu Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lain. Namun demikian, prinsip ini merupakan fungsi 76 Bank_Indonesia, "Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah," Idem 77 271
ekonomi yang paling penting yang diemban oleh instrumen zakat. Berdasarkan fungsi ini, zakat akan mendorong harta yang tertumpuk dan tidak produktif untuk keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor riil, maupun berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan mengalirnya harta kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus menerus. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam pengendalian harta individu adalah zakat. Zakat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan harta individu agar tidak bertumpuk pada pihak surplus unit 78 tertentu saja dengan cara distribusi dari pihak yang berlebih ) ) kepada pihak yang kekurangan ( ( sehingga akan terciptanya keseimbangan sosial. Di dalam fikih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu, sehingga secara umum ia bermakna sebagai pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu. secara produktif, deficit unit 2. Distribusi Pendapatan yang Inklusif Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya. Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Prinsip dasar ini merupakan fungsi instrumen zakat yang lebih dikenal secara umum. Berdasarkan prinsip ini distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta di atas nisab kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, dalam hal ini masyarakat yang memiliki harta di bawah nisab, dapat tercipta. Zakat tidak hanya merupakan instrumen yang dapat berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesempatan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat miskin akibat zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk konsumsi, maka kesempatan untuk berusaha dan tercapai. Keutamaan bekerja secara produktif juga akan 78 Q.S. al-Hasyr [59]: 7 272
penyaluran zakat yang digunakan untuk mendukung konsumsi masyarakat yang tergolong dalam kelompok yang berhak menerima zakat ialah meningkatkan daya beli mereka, sehingga kegiatan konsumsi dapat terus berlangsung secara inklusif menopang supply permintaan yang pada gilirannya akan mendorong penyediaan barang dan jasa konsumsi tersebut. 3. Bertransaksi Produktif dan Berbagi Hasil profit and risk sharing Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko ( ). Pelarangan atas riba akan meniadakan tambahan atas modal yang dipastikan di awal sehingga pemilik modal turut menanggung risiko dari kegiatan usaha. Peniadaan riba juga dapat memperbesar wilayah ini akan kelayakan mendorong pergerakan perekonomian untuk terus aktif dan pada gilirannya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh pasar, semakin banyak aliran produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi. Penerapan prinsip dasar ini akan mendorong kreativitas dan produktivitas usaha untuk berlomba-lomba membuka peluang investasi di sektor riil. investasi menjadi lebih optimal. Hal 4. Transaksi keuangan terkait erat sektor riil Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor riil. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil money yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Sektor keuangan follow the trade ada untuk memfasilitasi sektor riil, seperti ungkapan financial bubble dan tidak sebaliknya. Penerapan prinsip dasar ini akan menghindari yang kerap terjadi pada ekonomi konvensional. Sektor riil ini dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak roda perekonomian yang nyata dari suatu bangsa dengan menghasilkan barang dan jasa yang beredar dalam masyarakat. Jika sektor ini berkembang dengan baik, maka perekonomian suatu negara juga dipastikan akan mengalami pertumbuhan yang baik. 5. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik Sesuai dengan nilai ekonomi Islam yakni pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan 273
sebagian hartanya untuk kepentingan bersama (Q.S Al-Hadid [57]: 7; Q.S An-Nur [24]: 33; Q.S Al-Baqarah [2]: 267-268). Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Pengelolaan dan implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara optimal, misalnya, dapat memberikan dampak positif berantai bagi perekonomian. Ziswaf dapat meningkatkan daya beli masyarakat, barang dan jasa. Ini yang berimplikasi pada meningkatnya kemudian berimbas pada peningkatan produksi, dan juga pasokan bahan baku. Pada akhirnya, produsen dan pemasok bahan baku akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Mata rantai ekonomi seperti ini secara pasti akan menggerakkan perekonomian masyarakat. supply 6. Bertransaksi atas Kerja Sama dan Keadilan Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerja sama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan, telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW. pada saat beliau mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan pada saat sekarang. Aturan transaksi pasar di Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. tersebut ialah antara lain: a. Kebebasan pertukaran; kebebasan agen ekonomi untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, 79 tidak ada paksaan dalam transaksi. b. Pasar merupakan tempat pertukaran; infrastruktur pasar dan sarana pertukaran yang lengkap dengan informasi terkait kuantitas, kualitas dan harga diberikan secara transparan. asymmetric information ); minimasi Menghindari ketidakjelasan/ ambiguity gharar ( supply . c. Campur ) tangan dalam proses penawaran sebelum berada di pasar tidak diperbolehkan karena dapat Economic Development of Oic Countries," in ( Economic Development and Islamic Finance 79 Hossein Askari and Scheherazade Rehman, "A Survey of the , ed. Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor (Washingtong, DC: World Bank Publications, 2013). 274
mengganggu kepentingan awal penjual maupun pembeli (tengkulak dilarang). price d. Pasar bebas; tidak ada batasan area perdagangan (antar- control daerah, antar-negara) tanpa tarif/pajak ataupun . e. Kelengkapan kontrak transaksi; setiap kontrak harus memuat hak dan kewajiban, pertukaran kepemilikan dan aturan lainnya secara lengkap. Menaati kontrak dan menyampaikan kebenaran informasi merupakan suatu yang sakral. f. Kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum ditegakkan untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak. (Sumber: Bank Indonesia, 2017) Gambar 7.7 Prinsip Ekonomi Islam 80 Studi Kasus Studi Kasus 1: Ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW. tiba di Madinah, beliau berkeliling Kota Madinah untuk melihat situasi dan kondisi perekonomian di sana. Beliau melihat, saat itu perekonomian kota Madinah berpusat di pasar Bani Qainuqa yang dikuasai pedagang Yahudi. Di pasar tersebut, Nabi menyaksikan sikap tidak jujur, kasar, 80 Bank_Indonesia, "Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2019," (Jakarta: Bank Indonesia, 2020). 275
dan sikap-sikap tidak terpuji lainnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan kaum Yahudi terhadap pasar-pasar di Madinah pada masa itu sangat merugikan pihak lain. Dikisahkan bahwa ada pedagang menggunakan dua timbangan dalam bertransaksi. Satu timbangan untuk dipakai membeli barang dari pengrajin atau petani yang menguntungkan dirinya. Sementara itu, timbangan yang lain digunakan untuk menjual kepada pembeli yang juga menguntungkan dirinya. Selain itu, beliau juga melihat bahwa kekuatan politik Islam hanya dapat ditegakkan dengan kedaulatan ekonomi umat. Hal ini kemudian mendorong beliau untuk membangun pasar sendiri yang kemudian dikenal dengan Pasar Baqi. Tidak hanya memilih lokasi yang luas dan strategis, Nabi untuk Muhammad membangun sistem pasar yang adil. , tidak mengizinkan seseorang membuat tempat khusus di pasar. Maksudnya, para pedagang dilarang membuat klaim terhadap lokasi lapak di pasar. Siapa yang datang duluan, dia yang berhak menempati lokasi itu. Ini dimaksudkan agar para pedagang datang lebih awal untuk memilih tempat yang strategis. Dengan kebijakan ini, maka tidak ada diskriminasi dan tidak ada pedagang yang dirugikan karena pasar menjadi milik bersama. , membebaskan pedagang dari pajak dan upeti. Para pedagang yang ada di Pasar Baqi tidak ditarik untuk membayar retribusi. Tentu saja kebijakan ini sangat menguntungkan Ini pasar kalian, jangan disempitkan para pedagang karena laba mereka menjadi utuh, tidak berkurang dan jangan ditarik retribusi untuk membayar ini dan itu. " Ketiga Pertama kebijakan-kebijakan juga menerapkan Kedua ," kata Nabi Muhammad SAW kepada para , mengimpor komoditas. Nabi Muhammad SAW juga sahabatnya. mendorong agar para pedagang di pasar mengimpor barang-barang komoditas. Misalnya kurma karena Madinah merupakan daerah pertanian dan penghasil buah tersebut. Nabi Muhammad SAW juga turun langsung ke pasar untuk mengawasi agar praktik-praktik transaksi sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada suatu ketika misalnya, Nabi Muhammad SAW mendapati setumpuk makanan. Beliau kemudian memasukkan tangannya ke dalamnya untuk mengecek kualitas makanan itu. Ternyata makanan itu bagian bawahnya basah. Setelah ditanya, si pedagang bilang bahwa makanan itu basah karena kehujanan. "Kenapa yang basah tidak kau taruh di atas, biar kelihatan. Siapa 276
menipu, ia bukan golonganku," kata Nabi Muhammad SAW. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu menekankan kejujuran dalam setiap transaksi jual beli sehingga tidak ada yang dirugikan. Fathul Makkah Terkadang Nabi Muhammad SAW juga menugaskan orang lain untuk misalnya, Nabi Muhammad mengawasi pasar. Setelah menugaskan Said bin Said bin al-Ash untuk mengawasi pasar Makkah. Dengan kebijakan Nabi dan semangat para sahabat dalam berniaga, maka tidak heran jika Pasar Baqi atau Pasar Madinah menjadi pusat perekonomian baru dalam kancah regional Arab, melebihi pasar kaum Yahudi di Qainuqa. Pertanyaan Studi Kasus 1: 1. mendirikan pasar sendiri bagi umat Islam? 2. Sebutkan beberapa aturan dasar yang dibuat Nabi dalam menegakkan sistem pasar (ekonomi)? 3. Apa Studi Kasus 2: lakukan untuk menegakkan perekonomian (pasar)? yang beliau sistem Jelaskan alasan yang mendasari Nabi Muhammad SAW. amur ramadah Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pernah , sebagai akibat terjadi paceklik yang disebut dengan ' dari langkanya makanan sehingga harga-harga membumbung tinggi. Namun Umar tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut. Diceritakan bahwa ketika itu kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami dampak negatif dari krisis, karena kondisi tersebut Umar sebagai khalifah memerintahkan untuk hidup sederhana. Salah satunya yang terkena imbas dari ' adalah perdagangan. pest Untuk bangsa Arab perdagangan merupakan aktivitas yang sangat penting, tetapi setelah terdengar bahwa di Syam terkena wabah sehingga perdagangan dari dan ke Syam menjadi terhambat karena sementara menghentikan para pest perdagangannya karena takut terserang wabah . Dampak dari menjangkitnya wabah ini menyebabkan terjadinya kelaparan karena stok bahan makanan berkurang. Berdasarkan riwayat Umar membuat gudang untuk menyimpan bahan makanan seperti gandum, zaitun, tepung, dan kurma, serta membagikan pada manusia dengan harga yang lebih murah walaupun di pasaran harga melambung tinggi amur ramadah pest saudagar dari Hijaz untuk 277
dengan perbedaan yang sangat signifikan. Pertanyaan Studi Kasus 2: 1. Dalam zaman modern, kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab ini identik dengan sikap apa? 2. Berikan analisis Anda tentang dampak kebijakan tersebut Kesimpulan terhadap perekonomian? rules of behavior Diskusi dan penjelasan di atas menyimpulkan bahwa merupakan dasar yang membentuk sebuah sistem dalam ekonomi Islam yang terdiri dari seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun qiyas hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam dengan mengacu pada Alquran dan hadis sebagai sumber utama, ijmak, dan sebagai sumber pendukung. Sudut pandang sistem ekonomi Islam berbeda dengan konteks konvensional. Di dalam ekonomi konvensional, penekanan dalam setiap aktivitas ekonomi lebih dititik-beratkan pada aspek material saja, sedangkan dalam ekonomi Islam lebih komprehensif dari itu karena mencakup juga aspek moral dan hubungan setiap aktivitas ekonomi manusia dengan Allah SWT dan pertanggung-jawabannya di hari akhirat kelak. Sistem ekonomi Islam mempunyai ciri khas (karakteristik) yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional, seperti adanya unsur ketuhanan, akhlak, pelarangan riba, kewajiban zakat. Keseimbangan antara aspek material dengan aspek spiritual. Penggambaran sistem ekonomi dapat dilakukan seperti sebuah bangunan yang terdiri dari fondasi awal (akidah), fondasi pendukung (syariah, akhlak, dan ukhuwah); kemudian adanya pilar-pilar yang menyangga sistem ini seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Di atas pilar ini kemudian adanya tujuan yang juga merupakan tujuan akhir dari ini, yaitu mencapai falah kehidupan manusia di muka bumi (kesejahteraan) di dunia maupun di akhirat. 278
Rangkuman Penjelasan-penjelasan di atas dapat dirangkum dalam beberapa poin sebagai berikut: scarcity 1. Masalah pokok ekonomi Islam tidak terbatas pada persoalan (kelangkaan) sumber-sumber daya alam dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi lebih kepada kurang meratanya distribusi sumber daya di antara manusia. Selain itu, masalah pokok lain dalam ekonomi dalam pandangan Islam adalah kurangnya batasan nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi. iqtishad rabbani Islam berasaskan pada ketuhanan 2. Karakteristik ekonomi ), ( ), dan ekonomi berwawasan pada kemanusiaan ( ). Empat karakteristik utama tersebut pertengahan ( lagi menjadi 10 karakteristik, yaitu kemudian dijabarkan harta kepunyaan Allah SWT, manusia sebagai khalifah; ekonomi terikat oleh akidah, syariah, dan akhlak; terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas; adanya keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat; penjaminan kebebasan individu; adanya otoritas negara di bidang perekonomian; adanya panduan konsumsi; adanya petunjuk investasi; adanya kewajiban zakat; dan adanya pelarangan riba. iqtishad akhlaqi iqtishad insani ), berorientasi pada akhlak ( iqtishad wasati 3. Ada empat fondasi ekonomi Islam, yaitu akidah yang menjadi fondasi utama, syariah, akhlak, dan ukhuwah sebagai fondasi pendukung. Islam berdasarkan pada uraian adalah karakteristik sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu: 1) keadilan mashlahah (' ), 3) kemaslahatan ( ), 2) keseimbangan ( tiga pilar ekonomi tawaazun 4. Ada ). maqashid syariah 5. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan ), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata ). kehidupan yang baik dan terhormat ( Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. hayyatan thayyiban syariat Islam itu sendiri ( 6. Adapun nilai-nilai ekonomi Islam terdiri dari: kepemilikan Allah SWT secara absolut, berusaha dengan berkeadilan, kerja sama dengan kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang. 279
guiding principles 7. Ada enam prinsip dasar ( ) dalam ekonomi Islam yang merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi, yaitu pengendalian harta individu, distribusi pendapatan yang inklusif, bertransaksi produktif dan berbagi hasil, transaksi keuangan terkait erat sektor riil, partisipasi sosial untuk kepentingan publik, dan bertransaksi atas kerja sama dan keadilan. Daftar Istilah Penting - - - - Mazhab Iqtishaduna - Mazhab Mainstream - Mazhab alternatif kritis Tauhid - Rububiyah - Tazkiyyah - Ukhuwah - - Muhtasib - Hayyatun thayyiban Rahmatan lil 'alamin - Pertanyaan Evaluasi Scarcity Good and service SDA Resources Untuk menguji pengetahuan Anda di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut: 1. Sebutkan tiga penyebab masalah pokok ekonomi dalam sistem terhadap pembahasan konvensional? Jelaskan konvensional? Jelaskan perbedaan pandangan dalam ekonomi Islam dalam 2. tiga cakupan persoalan pokok dalam ekonomi 3. memahami masalah pokok ekonomi? 4. Apa perbedaan mendasar masalah pokok ekonomi antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam? Jelaskan dimaksud dari kelangkaan relatif? 5. 6. Sebutkan karakteristik ekonomi Islam menurut al-Qaradhawi dan 280
7. 8. 9. IAIB! Jelaskan empat fondasi ekonomi Islam! Jelaskan tiga pilar ekonomi dalam Islam! Jelaskan konsep falah sebagai pencapaian tujuan ekonomi dalam Islam! 10. Sebutkan nilai-nilai ekonomi dalam Islam! 11. Sebutkan prinsip dasar ekonomi dalam Islam! Daftar Pustaka "The Theory of Economics of Islam: The Economics of Tawhid and Brotherhood; Philosphy, Concept and Suggestions." In Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam Abu-Sulayman, Abdul-Hamid Ahmad. , edited by Ismail R. A. al-Faruqi. Plainfield: " IIUM Journal of American Trust Publications, 1976. Economics and Management ___________. "The Theory of the Economics of Islam (I). " IIUM Journal of Economics and Management 6, No. 1 (1998): 79-122. ___________. "The Theory of the Economics of Islam (Ii). Framework." In Islamic Perspectives: Studies in Honour of Mawlana Sayyid Abul A'la Mawdudi 6, No. 2 (1998): 87-113. Ahmad, Kurshid. "Economic Development in an Islamic , edited by K. Ahmad and Z.I. Ansari. Leicester: Islamic Foundation, 1980. USA: Nur Coorporation Al-Hasani, Baqir, and Abbas Mirakhor. "Essays on Iqtisad: The Islamic Dawr Al-Qiyam Wa-Al-Akhlaq Fi Al-Iqtisad Al- (1989). Approach to Economic Problems." Islami al-Qaradhawi, Yusuf. Khulashah Al-Ammah Li Al-Islam [in Arabic]. Maktabat Wahbah: al-Qahirah, 1995. Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam ___________. Wahbah, 1989. ___________. . Kairo: Maktabah . Jakarta: The Reconciliation of the Robbani Press, 2001. Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah) al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. . Translated by Imran Ahsan Khan Nyazee. Vol. II, UK: Garnet Publishing Limited, 2014. Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah Al-Syatibi, Abu Ishaq. Dar Kutub al 'ilmiyah, 2003. Perspektif Islam An-Nabhani, Taqyuddin. . Vol. 1, Kairo: Membangun Sitem Ekonomi Alternatif . Translated by Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2009. 281
Pengantar Ekonomi Mikro Islam . Yogyakarta: EONISIA, Islamic in Arif, Muhammad. "Toward a Definition of Islamic Economics: Some Anto, Hendrie. 2001. Economics 2 Scientific Considerations." Journal of Research Al-Rahmah Fi Al-Thibbi Wa Al-Hikmah , No. 2 (1985): 79-93. as-Suyuthi, Jalaluddin. Mustafa Babi al-Halabi, 1938. Askari, Hossein, Zamir Iqbal, and Abbas Mirakhor. Islamic Economics: Theory and Application. . Misr: Introduction to Singapore: John Wiley Economic Askari, Hossein, and Scheherazade Rehman. "A Survey of the & Sons, 2015. Development and Islamic Finance Economic Development of Oic Countries." In , edited by Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, 372. Washingtong, DC: World Bank Publications, 2013. Bank_Indonesia. "Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah." Biru/Contents/default.aspx. ___________. "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011." Jakarta: Bank Indonesia, 2002. ___________. "Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2019." Jakarta: Bank Indonesia, 2020. Journal of Business Ethics Bartlett, Andrew, and David Preston. "Can Ethical Behaviour Really 23, No. 2 (2000): Exist in Business?". 199-209. BPPB. "Tesaurus Tematis Indonesia." Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, lema/karakteristik. Chapra, Muhammed Umer. "The Economic Problem: Can Islam Play Working Papers 2011-1, The Islamic Research and Teaching an Effective Role in Solving It Efficiently as Well as Equitably?" In Institute (IRTI) The Future of Economics: An Islamic Perspective . Jeddah, 2015. ___________. Islam and Kube Publishing Ltd, 2016. the Economic Challenge . Vol. 21: ___________. . Herndon, VA: Middle International Institute of Islamic Thought, 1992. Eastern Studies Choudhury, Masudul Alam. "Principles of Islamic Economics." Public Interest 19, No. 1 (1983/01/01 1983): 93-103. Drucker, Peter F. "What Is Business Ethics." , No. 63 282
(1981): 18-36. Elgari, Mohamed Ali. "Islamic Economic System." com/Islamic-economic-system/. Galbraith, John Kenneth, Murray L Weidenbaum, Charles H Hession, Journal of Economic Issues Barbara Deckard, Howard Sherman, and Carey C Thompson. 9 "Economics and the Public Purpose." An Introduction to the Sharia Aconomic , No. 1 (1975): 87-100. Hidayat, Mohamad. . Jakarta: Al-Mawsūʻah Zikrul Hakim, 2010. Al-ʻilmīyah Wa-Al-ʻamalīyah Lil-Bunūk Al-Islāmīyah IAIB, International Association of Islamic Banks -. Ekonomi Islam Umar Bin Khattab . Vol. 8, Cairo: al-Ittihạ̄d al-Dawlī lil-Bunūk al-Islāmīyah, 1978. Jajuli, M Sulaeman. . Yogyakarta: paper presented Deepublish, 2016. Islamic Islamic Development Bank Roundtable on at the Economics: Current State of Knowledge and Development of the Discipline Kahf, M. "Islamic Economics: What Went Wrong?" In Readings , 26-27. Jeddah, 2004. in the Concept and Methodology of Islamic Economics Kahf, Monzer. "Islamic Economics and Its Methodology." In , edited by Aidit Ghazali and Syed Omar. Petaling Jaya, Malaysia: Pelanduk Islamic Publications, 1989. Development Bank Roundtable on Islamic Economics: Current ___________ "Islamic Economics: What Went Wrong." In State of Knowledge and Development of the Discipline , 26-27. Jeddah, 2004. KBBI. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Principles of Economics Mankiw, N. Gregory. Learning, 2017. Dasar Ekonomi Islam) Mannan, Muhammad A. . 8th ed. Boston: Cengage Ekonomi Islam Teori dan Praktik (Dasar- Islamic Economics: Theory and Practice . Intermasa, 1992. . Pengenalan Eksklusif Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Understanding the Process of Economic Change. Mannan, Muhammad Abdul. Delhi: Idarah Adabiyati, 1980. Ekonomi Islam Arief Mufraeni, and Bey Sapta Utama. . Jakarta: Kencana, 2007. North, Douglass C. Princeton Economic History of the Western World. Princeton, 283
Ekonomi Islam New Jersey, United States: Princeton University Press, 2005. . Jakarta: Rajawali Pers, 2008. Ekonomi Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas P3EI. Rozalinda. Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna . Jakarta: Rajawali Press, 2015. Sadr, Muhammad Baqir. Economics . Jakarta: Zahra Publishing House, 2008. Samuelson, Paul A., and William D. Nordhaus. A Treatise on Political Econo . 19th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009. Say, Jean Baptiste. my. Lippincott, Grambo & Company, 1851. Scitovsky, Tibor. "The Joyless Economy: An Inquiry into Human Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Satisfaction and Consumer Dissatisfaction." (1976). Pelbagai Persoalan Umat Shihab, Quraish (1998). Some Aspects of Islamic Economy . Mizan. Yogyakarta. Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1970). . Islamic Publications. Lahore. Sukirno, Sadono (2008). Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Raja Islam and Business Grafindo Persada. Jakarta. Yusoff, Nik Mohamed Affandi bin Nik (2002). Selangor, Pelanduk Publications. Malaysia. . Zaman, Asad (2013). Islamic Approaches to Fundamental Economic Problems. pp 1-36 284
Bab 8Maqashid Syariah Ekonomi Islam Sebagai Tujuan Tujuan Pembelajaran huquq Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat: 1. Memahami dan menjelaskan konsep dan maslahat; dengan 2. Memahami dan menjelaskan konsep pencapaian maslahat; 3. Memahami peran dan signifikansi maqashid syariah dalam kaitannya maqashid syariah dan maqashid syariah dalam ekonomi maqashid syariah Islam; 4. Memahami penerapan Islam. Pendahuluan dalam aktivitas ekonomi maqashid syariah ) dapat dirangkum dalam satu pernyataan, "pencapaian kemaslahatan dan 1 pencegahan kemudaratan." dan Ketika mengaitkan maqashid syariah ekonomi, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan tentang pertama terhadap ekonomi, khususnya hal-hal implikasi , yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu dalam memahami peran apa yang dapat dimainkan Secara sederhana, seluruh tujuan syariah ( maqashid syariah maqashid Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law 1 Izzuddin bin Abdissalam, 1998); Ahmad al-Raysuni, Nancy Roberts (London: The International Institute of Islamic Thought, 2005). (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, , trans. 285
Kedua masalah ekonomi, dan menganalisis fenomena ekonomi, serta merumuskan kebijakan ekonomi? , apa relevansi teori maqashid 2 syariah dalam kajian pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam? Ada berbagai alasan untuk menyebutkan bahwa adalah inti dari semua analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. 3 Qasmi menyebutkan bahwa pencapaian tujuan ekonomi dalam Islam dapat diraih dengan cara pendistribusian kekayaan dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang sedemikian rupa sehingga tidak hanya tinggal di kantong-kantong orang kaya saja. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi, yang ingin dicapai oleh syariah adalah penghilangan seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan, dan lain- lain dan di sisi yang lain menyediakan segala insentif yang memadai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat sehingga dapat menikmati segala sumber daya yang tersedia dan mencapai kehidupan yang sejahtera. Konsep Huquq, Maqashid Syariah, dan Mashlahah maqashid segala bentuk permasalahan ekonomi huquq haqq al-nasib wa al-haz yang berarti kebenaran, Kata ), nyata, kepastian ( 4 Menurut ). kewajiban, dan tanggung jawab ( al-khayr wa al-mashlahah 5 ini juga berarti kemurahan hati dan kebaikan umum Kamali, ( adalah apa ). Menurut az-Zuhaili, yang diakui hukum bagi seseorang untuk memungkinkannya menjalankan otoritas tertentu atau mengikat orang lain untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. 'Ali al-Khafif 7 sebagaimana dikutip Wohidul-Islam berpendapat bahwa haqq manafi' merupakan istilah umum, dan karenanya ia mencakupi semua hasil ( ) yang menjadi hak individu yang diakui secara sah, dan karenanya mereka al-thubut merupakan jamak dari al-wujub, al-mas'uliyyah ), hak, tuntutan ( haqq 6 mashlahah ) dan berlaku untuk semua kepentingan ( International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Abdullahi Abubakar Lamido, "Maqasid Al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theoriza tion," 3 MNA Qasmi, Ahmad Asy-Syarbasyi, "Al-Mu'jam Al-Iqtisad Al-Islami," (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987). 4 of Islamic Social Sciences 5 Mohammad Hashim Kamali, "Freedom of Expression in Islam: An Analysis of "Fitnah"," 2 Economy: The Islamic Approach 30, No. 68 (2016). (Karachi: Darul-Ishaat, 2009). American Journal Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10, No. 2 (1993). Arab Law 6 Wahbah al-Zuhaily, 7 Muhammad Wohidul Islam, "Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought," , Vol. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011). Quarterly 14, No. 4 (1999). 286
8 secara adalah pemilik dari kepentingan tersebut. Menurut Shiddieqy, terminologi haqq mempunyai dua pengertian utama, yaitu: 1) merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda; 2) merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Al-haqq adalah salah satu nama Tuhan yang paling sering diulang dalam Alquran, yang menyiratkan bahwa konsep tersebut tidak hanya memiliki perspektif dan konotasi metafisik yang lebih luas, tetapi juga memberikan peran sentral kepada Tuhan dalam gagasan konseptual . Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua , yaitu pertama, hak dan tanggung jawab yang dimensi dari menyiratkan bahwa meskipun individu tersebut diakui memiliki hak eksklusif ( ), dia tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban ( ); kedua, tuntutan ihsan hak harus diarahkan pada nilai-nilai yang lebih tinggi seperti keadilan 9 ) dan kebaikan umum ( (' huquq huquq ikhstisas hajiz sultah al-wujub ) yang menetapkan otoritas ( adl mashlahah ), kebenaran ( ). haqq Menurut az-Zuhaili, haqq terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) hak yang al-milkiyyah berhubungan dengan mal (harta), misalnya hak milik ( haqq al-irtifaq murur ) di atas tanah yang berkaitan dengan hak untuk melewati ( ), mengaliri air, atau pembangunan; dan 2) hak yang tidak berhubungan dengan harta, seperti hak qishash, hak kebebasan dengan segala bentuknya, hak 10 wanita untuk ditalak, hak mengasuh anak, dan lain sebagainya. Menurut al-Khafif, semua hasil adalah hak, tetapi tidak semua hak khass manfa'ah merupakan hasil itu sendiri. Dengan kata lain, ) dan umum (' ). Oleh karena itu, makna hak atas manfaat berbeda dengan makna manfaat itu sendiri, dalam artian yang disebutkan pertama adalah atribut yang melekat pada seseorang yang berhak, dan yang terakhir adalah atribut dari hal yang darinya manfaat itu berasal. syara ), dan hak kemudahan ( haqqis am merupakan hal yang spesifik ( Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan ' dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara dalam Haqq kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Humanomics Pengantar Fiqh Muamalah 8 9 Hafas Furqani, "Individual and Society in an Islamic Ethical Framework," 10 al-Zuhaily, 4. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, (PT. Pustaka Rizki Putra, 2009). 31, No. 1 (2015). 287
Islam yang melekat pada manusia hakikatnya adalah bersumber dari hak-hak Allah SWT. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya ', yaitu mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan ketetapan pribadi dan kemaslahatan umum. Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu di mana pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain dalam hal terjadi perselisihan. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang. syara 11 12 maqashid syariah rahmatan lil alamin , Islam merupakan Dalam kaitannya dengan agama dengan konsepsi untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam kaitannya dengan tugas Nabi Muhammad SAW. sebagai penyampai ajaran Islam: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S. al-Anbiya' [21] : 107) huquq al-insani Konsepsi langsung menekankan pada ) yang tercakup pemenuhan hak-hak dasar manusia ( al-huquq al-khamsah dalam lima prinsip dasar hak asasi manusia yang disebut sebagai 13 ini secara tidak maqashid syariah sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Ghazali al-aql , yaitu adalah hak sebagai bagian dari pencapaian al-mal ), hak ), hak kebebasan beropini dan berekspresi ( hidup ( al-nasl ), dan hak kebebasan beragama ( reproduksi ( Kelima elemen ini, merupakan hak dasar yang harus terpenuhi bagi setiap manusia agar dalam melangsungkan maqashid syariah kehidupannya dalam upaya pencapaian Islam ( al-nafs al-din ), hak properti ( 14 ). tujuan syariat ). American Journal of Islamic Social Sciences 11 Mohammad Hashim Kamali, "An Analysis of Right in Islamic Law," Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn Fiqh Muamalah Kontekstual 10, No. 3 (1993). 12 Ghufron A Mas' adi, 13 Abu Hamid al-Ghazali, (PT RajaGrafindo Persada, 2002). [Revival of Religious Learnings], trans. Fazl-ul-Karim, 1st ed., 4 Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis vols. (Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1993). 14 Nasaruddin Umar, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014). 288
15 berpendapat bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal dengan konsep yang holistik. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri. Tujuan dasar syariat secara jelas terimplementasi dalam nilai-nilai keadilan ( ), al-ta`addudiyah al rahmah kebijaksanaan ( ), kasih sayang ), kesetaraan ( al-huquq al insaniyah ), dan hak asasi manusia ( ). Pencapaian terhadap nilai-nilai tersebut akan ( membawa manusia pada kemaslahatan ( ). Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, secara etimologi adalah segala 16 Sementara itu, sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia. secara terminologi adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu merugikan manusia. Ibn al-Qayyim al-'adl al-hikmah almusawah ), pluralisme ( al-mashlahah al-mashlahah 17 18 Menurut Ibnu Rusyd, kemaslahatan merupakan akar dari berbagai syariat yang ditetapkan Tuhan kepada manusia. Pandangan ini didukung oleh sederetan ulama yang punya otoritas dalam bidang 20 Izzuddin fikih seperti Fakhruddin al-Razi, 22 Abu Ishaq al Syatibi; dan Najmuddin al-Tufi, Ibnu Taimiyah, Bahkan, Izzuddin ibn Abdissalam Muhammad ibn Tahir al-Ashur. sampai kepada kesimpulan bahwa seluruh ketentuan agama diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kemaslahatan manusia. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan 19 ibn Abdissalam, 21 23 24 Al-Fawaid: A Collection of Wise Sayings, 15 16 17 18 Ibn Al-Qayyim, Al-Qura, 2004). Idem. Jalal al-Din Abd al-Rahman, Al-Mashalih Al-Mursalah trans. Ashia Adel and Said Traore (Cairo: Umm (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983). Dirasah al-Wihdah al-Arabiyah Ibnu Rusyd, "Fashl Al-Maqal Fi Taqrir Ma Baina Al-Syari'at Wa Al-Hikmah Min Al-Ittishal Aw Wujuh Al-Nazhar Al-'Aqli Wa Hudud Al-Ta'wil," Beirut: Al-Mahsul Fi 'Iilm Ushul Al-Fiqh (1999). 19 Fakhruddin al Razi, al-Risalah, 1997). Al-Taʿin Fi Sharh Al-Arbaʿin , ed. Jabir Fayyad al-'Alwani (Beirut: Muassasah 20 Abdissalam. 21 Najmuddin al-Tufi, Ibnu Taimiyah, 22 (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah), Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, 23 Al Siyasah Al Syar'iyyah (Beirut: al-Rayyan, 1989). The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Qahirah: Dar Al-Fiqr Al-'Arabi, 1976). trans. Imran Ahsan Khan Nyazee, Vol. I (UK: Garnet Publishing Treatise on Maqasid Al-Shariah Limited, 2014). 24 Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, , trans. Muhammad el-Tahir el-Misawi (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006). 289
spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah ) bagi (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan ( semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan dan maqashid syariah merugikan salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap lima elemen berikut: nafs a. Keimanan dan ketakwaan ( ) ) b. Jiwa dan keselamatan ( c. Rasionalitas (' d. Keturunan ( e. Harta benda ( thayyib mudarat dien aql nasl ) maal ) ). Kelima unsur maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur- Mashlahah unsur yang telah ditetapkan dalam secara terintegrasi. merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maslahat sebagai prinsip utama dalam merupakan tujuan dari syariah Islam dalam syariah. rangka pencapaian falah. maqashid syariah 25 Mashlahah Kegiatan-kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyangkut maslahat dikerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Ia tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepuasan dunia semata, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas ekonomi yang mempunyai maslahat bagi manusia disebut sebagai needs atau kebutuhan; dan semua yang bersifat kebutuhan harus dipenuhi. Definisi dan Ruang Lingkup Maqashid Syariah 26 Maqashid Syariah maqashid syariah 1. Pengertian maqashid syariah Secara etimologi, dan . Maqashid maqshad terdiri dari dua kata, yakni syariah adalah bentuk jamak dari 27 yang berarti tujuan, atau kesengajaan. Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia Adapun artinya jalan Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam 25 Darsono dkk., 26 Mustafa Edwin Nasution et al., 27 (Jakarta: Bank Indonesia, 2016). Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide (Jakarta: Kencana, 2007). , ed. Anas S. al-Shaikh-Ali and Shiraz Khan, Vol. 14, Jasser Auda, Occasional Paper Series (International Institute of Islamic Thought, 2008). 290
menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, syariah mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia. Di dalam Alquran kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama sebagai lurus yang ditetapkan Allah SWT untuk diikuti oleh manusia agar mendapatkan keselamatan. maqashid syariah Pengertian jalan 28 maqashid syariah di atas, dapat dipahami bahwa maqashid syariah , yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum- hukum Allah SWT. Sementara itu, menurut istilah maqashid syariah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily menyebutkan syara adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh ' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh (pemegang otoritas syariat, Allah SWT dan Rasul-Nya). maqashid syariah Adapun secara dan syar'i 29 terminologi, beberapa pengertian dikemukakan oleh beberapa ulama antara lain: tentang a. Imam al-Ghazali mendefinisikan sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong hidup, menahan 30 maqashid syariah terjadinya kesejahteraan. b. Imam al-Syatibi mengatakan bahwa terbagi menjadi dua yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua berkaitan dengan maksud ' (Allah SWT) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Kembali kepada maksud mukalaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara Syari 31 mukalaf. Kembali kepada maksud Maqasid Al-Shariah Made Simple, 28 Mohammad Hashim Kamali, Islamic Thought, 2008). Vol. 13 (London: International Institute of Usul Al-Fiqh Al-Islami Shifa Al-Ghazali 29 Wahbah al-Zuhaily, 30 Al-Ghazali, Fi Usul Al-Shariah) Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, 31 (Damascus: Dar al-Fikr, 1986). The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat (Baghdad: Matba'ah al-Irshad, 1971). , trans. Imran Ahsan Khan Nyazee, Vol. II (UK: Garnet Publishing Limited, 2014). 291
mashlahah 32 kemaslahatan ( ) dan kerusakan (mafsadah). c. Imam al-Amidi memberikan keterangan bahwa sesungguhnya tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk mencapai manfaat 33 dan menghindari kemudaratan atau gabungan keduanya. d. Abdul Wahab Khallaf 34 tujuan umum ketika Allah SWT menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terpenuhinya tahsiniyah (sekunder) dan kebutuhan yang mengatakan bahwa daruriyah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan hajiyat (primer), maqashid syariah (tersier). e. Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan bahwa tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, juziyyah larangan serta ibahat (kebolehan). Tujuan itu ingin mengarahkan (parsial) pada seluruh aspek hukum-hukum yang bersifat 35 kehidupan mukalaf. Tabel 8.1 Ringkasan Pengertian Maqashid Syariah No. Ulama Pengertian 1 Al-Ghazali Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor- faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. 2 Al-Syatibi Berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan berkaitan dengan maksud mukalaf untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. 3 Al-Amidi Tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan atau gabungan keduanya. 4 5 Abdul Wahab Khallaf Al-Qaradawi Tujuan kan judkan terpenuhinya kebutuhan yang (sekunder) dan ketika hukum-hukum-Nya kemaslahatan tahsiniyah umum Allah adalah daruriyah SWT menetap- untuk mewu- hajiyat dengan manusia (primer), (tersier). Tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan serta ibahat (kebolehan). maqashid syariah Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa adalah maksud Allah SWT selaku pembuat syariah Al-Nadzariyah Al-Ammahli Syariah Al-Islamiyah Al-Ihkam Fee Usool Al-Ahkam Ilmu Ushul Fiqih , Vol. 3 (Beirut: Dar al-Aafaq al-Jadeedah, 1983). Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah; Baina Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus (Semarang: Dina Utama, 1994). 32 33 Al-Aamidi, 34 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Juziyyah 35 Yusuf al-Qaradhawi, Jamal al-Din 'Athiyyah, (t.tp1982). (Kairo:: Dar al-Syuruq, 2006). 292
dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik. dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan, baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kemudaratan yang akan terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok adalah suatu kondisi yang tidak mengancam tersebut. Tahsiniyat eksistensi kelima pokok, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Sementara diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya. dan Dharuriyat Hajiyat itu, 36 Maqashid Syariah maqashid syariah 2. Sejarah Perkembangan telah melewati beberapa fase sebelum terkodifikasi seperti yang dikenal sekarang. Sejarah dapat ditelusuri sampai pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW. masih hidup (fase pra- kodifikasi). Pada saat itu, perhatian terhadap dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh dalam sebuah hadis Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu sekadar perbekalan untuk waktu tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan mereka sambil menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging kurban itu didasarkan atas Sekarang kata Nabi, simpanlah daging- kepentingan . daging kurban yang ada itu karena 38 Larangan ini mengindikasikan bahwa tujuan membutuhkannya. syariat dapat dicapai dengan memberikan kelapangan kaum miskin yang berdatangan dari dusun ke Kota Madinah. Setelah mereka tidak lagi datang, maka alasan pelarangan tersebut pun tidak ada lagi Dawatib Al-Mashlahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah al-daffah tamu tidak lagi 37 36 Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, Al-Daffah al-Risalah, 2000). (Beirut: Muassisah 37 adalah tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan Badawi ke Kota Al-Muwatta of Imam Malik Ibn Anas: The First Formulation of Islamic Law Madinah. 38 Malik Ibn Anas, Abdurrahman Bewley (London: Kegan Paul International, 1989). , trans. Aisha 293 ilmu maqashid syariah maqashid syariah
39 sehingga larangan dicabut. Pada perkembangan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi dijadikan pedoman oleh para sahabat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi. Para sahabat karena banyak bergaul dengan Nabi, dengan cepat dapat ' sehingga dengan itu mereka mampu menangkap rahasia-rahasia menghadapi tantangan-tantangan zamannya. Sebagai contoh yang mu'allafah paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar bin Khattab qulubuhum tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok syari 40 mu'allafah qulubuhum 41 ini pada masa Nabi mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan nas yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, maka pelaksanaan zakat dengan tujuan tersebut, tidak lagi dilaksanakan. maqashid syariah . Kelompok 42 Walaupun demikian, dalam catatan sejarah, teori secara formal dapat ditelusuri mulai dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibn Hazm, al-Juwaini, al-Ghazali, al-Razi, al-Amidi, Izzudin ibn Abd al-Salam, al-Qarafi, al-Thufi, Ibn Taimiyah, al-Syatibi, dan al-Zarkasyi. Periode fase kodifikasi karena perkembangannya pesat. Di dalam periode berikutnya, muncul tokoh-tokoh kontemporer seperti Ibn Asyur, Gamal al-Banna, Wahbah al-Zuhaili, dan Yusuf al-Qaradhawi. Pada periode ini, terjadi beberapa modifikasi baik dari isi maupun aplikasinya sesuai dengan perkembangan zaman. ini dapat dikatakan sebagai maqashid syariah Muwatta dapat ditelusuri mulai dari Fase kodifikasi ilmu '-nya yang sudah menuliskan Imam Malik (w. 179 H) dalam riwayat yang menunjukkan pada penggunaan pada masa Rasul dan sahabat. Kemudian diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) , di mana beliau dalam karyanya yang sangat populer, yaitu hifz menyinggung pembahasan mengenai (pencarian alasan hifz al-mal al-nafs pada sebuah hukum), sebagian seperti maqashid al Risalah ta'lil ahkam maqashid kulliyyah maqashid ilmu dan , yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema . Beliau merupakan teolog pertama yang mengkaji Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi Idem. Mu'alafah Qulubuhum 39 Asafri Jaya Bakri, 40 41 42 Bakri. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). adalah orang-orang yang sedang di bujuk hatinya untuk memeluk agama Islam 294
ta'lil illat maqashid syariah ) tegaknya sebuah hukum, sedang sendiri merupakan alasan ( bagian inti dari ilmu . Imam Syafi'i juga merupakan salah satu yang memberi perhatian penting pada kaidah umum syariat dan maslahat terutama dalam praktik berijtihad dan penyimpulan yang hukum. Al-Syafi'i sebuah ) seperti menitikberatkan pada tujuan hukum ( dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan ( ), hukum pidana, ataupun dalam ranah yang lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya. maqasid al-ahkam qhishas juga merupakan maqashid ulama 43 maqashid al-Shalatu wa Setelah Imam Syafi'i muncul al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H) yang Maqasiduha merupakan kata dalam judul karangannya Mahasinu Syariah , disusul Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir , yang mencoba (w. 365 H) dalam kitabnya membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah Ilalu al Syarai' wa dipahami dan diterima oleh manusia. Kemudian datang setelahnya ta'lilu al al Ahkam al-Syaikh al-Shaduq (w. 381 H) dengan kitabnya ahkam , yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang al-I'lam bi Manaqibi al-Islam dari ulama-ulama Syiah, dan al-'Amiri (w. 381 H) dalam , meskipun kitab ini membahas ia menyinggung tentang (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, maqashid syariah yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu maqashid syariah Ulama berikutnya yang juga turut meletakkan konsep awal dari qiyas adalah Ibn Hazm (w. 456H). Pemikiran Ibn Hazm . . Di dalam ditegaskan bahwa dalam agama tidak boleh menggunakan ataupun penalaran. Menurutnya, dalil agama sudah jelas dan tegas, dan jika ada persoalan yang butuh penjelasan semua itu harus dikembalikan kepada Alquran dan hadis Nabi. ushul kitabnya dharuriyyat al-khams tentang perbandingan agama, tetapi 44 . qiyas untuk maqashid syariah terletak pada pemikiran tentang al-Mahally Sebagai ulama tekstualis, ia terang-terangan menolak qiyas 45 Selanjutnya adalah Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H). Jika Imam dibandingkan dengan para ulama sebelumnya, Maqashid Syariah Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach 43 Muhammad Yusuf al-Badawi, 44 (Urdun: Dar al-Nafais, 2000). Jasser Auda, International Institute of Islamic Thought, 2008). Ibn Hazm, Al-Mahally 45 (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, 1968). (Herndon, VA: 295
Qiyas al-Haramain al-Juwaini adalah ulama pertama yang membahas ushul teori , al-Juwaini membagi dan menjelaskan (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. ushul garis besar apa yang dilakukan al-Juwaini lewat pembagian maqashid syariah al-Burhan fi Ushul al-Fiqh illal . Di dalam , bab (alasan-alasan) dan illal 46 Secara dan dharuriyat di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat maslahat hajiyat tahsiniyat sebagaimana kita kenal melalui sistematika dari al-Syatibi: (hak primer), (hak 47 suplementer). dasar teori syariah Ulama lainnya yang juga dikenal sebagai konseptor teori (hak skunder) dan Barangkali karena itulah, al-Juwaini disebut peletak maqashid maqashid syariah . maqashid syariah adalah Imam al-Ghazali (w. 505 H). Imam Ghazali menulis Ihya , al-Ghazali secara bertahap; mula-mula pada ushul fiqh , kemudian dilanjutkan pada Syifa al-Ghalil, fi-Ilm al-Ushul. -nya , dan disempurnakan dalam karya illat qiyas Di dalam munasib maqashid syariah serta mekanisme . maqashid syariah ) harus sesuai ( al-din Syifa al-Ghalil teori Ulum al-Din karya pertamanya, al-Mustasfa berjudul al-Ghazali menjelaskan metode Menurutnya ukuran dengan kemaslahatan. Al-Ghazali membagi maqashid menjadi dua, maqasihd al-duniyawi ) dan ). menurut al-Ghazali dibagi menjadi tiga; (hak sekunder); dan 48 (hak suplementer). yang terkait dengan agama ( maqashid syariah yang al-dharurat ( terkait dengan hal duniawi al-hajat al-tazzayunat wa al-tashilat atau al-tahsinat Urutan pertama, ketiga (hak primer); kedua, maqashid syariah Berikutnya adalah Imam al-Razi (w. 606 H) yang melakukan al-Mashul fi Ilm Ushul berdasarkan pemikiran pembagian dan pengurutan al-Fiqh gurunya, al-Ghazali dalam karya beliau 49 Hanya saja al-Razi memberikan penekanan pada komponen al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam jiwa daripada agama. Pola yang lebih kurang sama juga dilakukan oleh Imam al-Amidi (w. 631 H) dalam karyanya dengan memberikan penjelasan yang lebih lengkap. . Di dalam masa berikutnya ada Izzudin Abd as-Salam (w. 660 H) Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Idem. 46 Al-Haramain al-Juwaini, 47 48 al-Ghazali, , Vol. II (1992). Syifa Al Ghalil Fi Bayan Al-Shibh Wa Al-Mukhayyal Wa Masalik Al-Ta'lil , trans. Hamad al-Kabisi (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad). 49 al-Badawi. 296
Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam maqashid syariah yang menulis rangkuman pemikiran tentang penjelasan yang sangat detail tentang teori Menurutnya, akal merupakan wahana untuk mengetahui tujuan agama. Di dalam pembagian maslahat, sekilas Izzudin terpengaruh al-Ghazali, hanya saja pembagian tersebut terlihat masih samar dibalik pembagian macam-macam maslahat dan mafsadah yang begitu banyak. Lalu pada , Izzudin memasukan al-iradh (kehormatan) untuk melengkapi lima maslahat primer al-Ghazali sehingga menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, al-mashalih dan harta. Dalam konteks ini, Izzudin adalah ulama pertama al-dharruriyyah. yang mencantumkan kehormatan ( yang merupakan maqashid syariah. . Beliau memberikan al-dharuriyyah ushul al-iradh ) dalam maqashid syariah Ulama berikutnya yang membahas dalam karyanya adalah Syihib al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H). Imam maqashid al-Qarafi merupakan murid langsung dari Izzudin sehingga pemikiran merupakan perpanjangan dari gurunya. beliau tentang maqashid syariah Selanjutnya ada Najm al-Din al-Thufi (w. 716 H). Imam al-Thufi al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in merupakan pengikut al-Ghazali sehingga konsep yang dikembangkannya dalam kental dengan nuansa warisan al-Ghazali. masih Agak berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya, Taqiy al-Din Ibn Taimiyyah (w. 728 H) mengkritisi lima hak primer yang menyangkut kepentingan manusia di dunia. Menurut Ibn Taimiyyah kelima pem bagian hak primer yang dikaitkan dengan sanksi hudud hanya saja. Maslahat yang dikaitkan dengan menekankan sanksi sama halnya menyederhanakan konteks luas maslahat bagi Ibnu Taimiyyah menjadi maslahat fisik. jalb al-mashalih adalah lebih mengutamakan , terlebih pada Berikutnya ada Ibnu al Qayyim penekanan maqashid al-Jauziyyah (w. 751 H) yang menunjukkan bahwa diskursus tidak lain merupakan akumulasi pemikiran para teoretisi daf al-madlar Maqashid syariah mashlahah al-mursalah 50 . hukum sepanjang sejarahnya. maqashid syariah Di antara sekian ulama yang telah mencetuskan dan menjelaskan , Ibrahim ibn Muhammad al-Gharanathi Abu teori Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah 50 Abdul Azim Islahi and Anshari Thayib, (Jakarta: Bina Ilmu, 1997). 297
maqashid Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) merupakan sosok yang dinilai berhasil al-Muwafaqat dalam karyanya mensistematisasikan . Di dalam karya tersebut, al-Syatibi mendefinisikan kembali konsep maslahat dengan sistematis. Maslahat dalam pemikiran al-Syatibi pada intinya mengarah tegaknya pilar-pilar kehidupan, bukan sebaliknya, yakni menghancurkan sendi-sendi dharuriyyat, hajiyat, menurut al-Syatibi untuk melindungi kehidupan. 51 tiga kategori hak manusia: Ketiga terminologi berhasil dijelaskan secara detail oleh al-Syatibi sehingga menurut banyak pemikir, ini merupakan capaian yang sangat penting dalam pengembangan teori maqashid syariah syariah teori Maqashid syariah tahsiniyyat dan maqashid syariah. . Ulama berikutnya yang juga membahas teori al-Bahr adalah Badr al-Din al-Zarkasyi (w. 794 H). Imam al-Zarkasyi al-Muhith fi Ushul al-Fiqh. menjelaskan tentang pembagian maslahat dalam karyanya maqashid syariah Akan tetapi, penjelasan tentang konsep ushul terlihat seperti pengulangan kembali pendapat al-Ghazali dan sifatnya hanya menyarikan dari ulama-ulama sebelumnya, terutama al-Ghazali. maqashid syariah dalam hukum Islam Upaya membumikan maqashid syariah al Islamiyyah kembali ditegaskan Thahir ibn Asyur (w. 1973 M/1393 H) dalam maqashid syariah Meski tidak terlalu tebal, tetapi buku 52 . tasyri ini sangat penting. Al-Asyur membahas sisi-sisi Islam yang harus diperhatikan dalam setiap upaya ' hukum, maqashid syariah khususnya dalam persoalan keseharian atau dikenal dengan istilah menurut Asyur fikih muamalah. Bangunan Di antara aspek umum dilandaskan pada Islam sebagai agama fitrah. menurut Asyur adalah sifatnya yang luwes dan dari Islam menurut toleran ( ). Tujuan umum Asyur adalah untuk menjaga keteraturan sosial. Bahwa tujuan hukum harus dapat memenuhi maslahat jiwa dan badan, aspek lahir dan batin. Tujuan hukum Islam harus sesuai dengan maksud dan syariah Islam itu sendiri, syariah yang mengedepankan aspek Al-Ukhuwwah ) dan persaudaraan toleran ( ( maqashid syariah samahah 53 maqashid syariah 54 al-samahah al-musawah ), persamaan ( ). The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah) 51 al-Shatibi, Idem Ibn Ashur. 52 Idem . 53 . 54 , II. 298
Ushul Fiqh maqashid syariah 55 Selanjutnya, Muhammad Abu Zahrah (w. 1974 M) dalam iqamah al-'adl dalam tiga tahdzib al-fard karyanya tujuan, yaitu (pencapaian kemaslahatan). (penegakan keadilan), dan yang mengembangkan kerangka Sedangkan Abdul Majid An-Najjar awal Imam Ghazali, membagi menjadi empat elemen maqasid yang masing-masing elemen tersebut terbagi menjadi dua pokok syariah penjagaan. Sehingga secara tidak langsung Najjar membagi mengklasifikasikan mashlahah (pendidikan bagi individu), maqasid syariah 56 menjadi delapan pilar penjagaan. maqashid syariah Selain para ulama yang telah dijelaskan di atas, konsep juga dibahas oleh Gamal al-Banna (w. 2013 M) yang merupakan adik kandung dari Hasan al-Banna. Al-Banna menaruh Ushul As-Syariah perhatian serius terkait dengan dasar-dasar syariat Islam dalam buku , ia merombak urutan yang menjadi landasan syariat Islam dengan membalik bahwa akal lebih superior dan kedudukannya mendahului nas atau teks (Alquran dan hadis). Asumsinya sederhana saja, bahwa dengan akAllah SWT kita mampu memahami Alquran secara paripurna. Pandangan al-Banna bahwa akal sebagai peranti menelisik 57 alasan hukum Islam merupakan bagian dari kajian maqashid syariah maqashid syariah maqashid syariah Ushul al-Fiqh al-Islami syara Selanjutnya ada Wahbah Zuhaily (lahir 1926 M), yang membahas . Menurutnya, ' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, 58 yang ditetapkan oleh Pembagian yang menguraikannya kembali dalam konteks yang lebih kontemporer. maqashid syariah Ulama kontemporer lainnya yang juga menguraikan konsep dalam karyanya adalah Yusuf al-Qaradhawi (lahir 1926 M). Al-Qaradhawi merupakan ulama yang menambahkan maqashid maqashid syariah ) sebagai salah satu komponen elemen dalam adalah nilai-nilai dan sasaran al-Syari' maqashid syariah dalam setiap ketentuan hukum. didasarkan pada pemikiran al-Ghazali tetapi al-Syatibi. Akan sudah disistematiskan oleh al-bi'ah . lingkungan ( . Menurut al-Qaradhawi pembagian Muhammad Abu Zahrah, M. (1958) 55 56 Abdul Majid An-Najjar, Maqaṣid al-shariʻah bi-abʻadjadidah. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2006). 57 Gamal al-Banna, 58 Wahabah al-Zuhaili, . Ushul Al-Fiqh. Cairo: Darul Fikri al-Araby Ushul syariah Ushul al-Fiqh al-Islami, (Kairo: dar al-Fikr al-Islami, 2006), hal. 22. (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006), Juz.II, h. 307. 299
syariah Ri'ayah al-Bi'ah fi Syariah ada enam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan, al-Islam dan lingkungan. Di dalam bukunya 59 al-Qaradhawi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan lingkungan hidup. Agama secara terhadap menjaga signifikan dapat memberikan kontribusi lingkungan alam sekitar. Beliau menjelaskan bahwa kualitas maqashid syariah memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan ushul fiqh ). Karena itu, memelihara lingkungan dasar Islam ( ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun . Di dalam kaidah sama hukumnya dengan disebutkan, (sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib). , maqashid syariah 60 maqashid syariah Pembaharuan terhadap konsep awal dilakukan oleh Jasser Auda (l. 1966) modern dari Mesir. Originalitas pemikiran Auda tentang terletak pada pergeseran paradigma dan pengembangan yang ia lakukan. Pengembangan ini melalui suatu dilakukannya karena melihat teori klasik yang cenderung individual, kaku, sempit, bahkan terkesan hierarkis. Auda menggeser (perlindungan) paradigma maqashid klasik yang coraknya (penjagaan) menjadi dan (pembangunan) maqashid (hak-hak manusia). Di samping itu, Auda juga dan cognition, wholeness, openness, interrelated- dengan pendekatan fitur-fitur sistem mengembangkan purposefulness hierarchy, multidimensionality, yang ia buat, yaitu purposefulness; . Eksistensi al-maqasidiyah fitur sebuah ). juga maqashid , seorang intelektual Muslim maqasid 61 system approach maqashid protection development preservation human right dan pada terletak tujuannya ( Ri'ayat Al Bi'ah Fi Al Shariah Al Islam Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup, 59 Yusuf al-Qaradhawi, 60 Safrilsyah dan Fitriani, April 2014, hal. 69 Jasser Auda, Institute of Islamic Thought, 2007) (Kairo: Darl Al Syuruq). Substantia, Volume. 16, No. 1, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach 61 (London: The International 300
Tabel 8.2 Fase Perkembangan Teori Maqashid Syariah Periode Tokoh Utama Bentuk Perkembangan Pra Kodifi- kasi Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq RA Umar bin Khattab RA Usman bin Affan RA Ali bin Abi Thalib RA Para sahabat dan tabiin Beberapa contoh pemecahan masalah berbasis kemaslahatan dari Nabi. - Ijtihad sahabat mencari hikmah-hikmah dan alasan dibalik ayat maupun hadis yang menerangkan tentang suatu hukum. - Belum ada kesadaran untuk membukukan ilmu ini menjadi sebuah disiplin. maqashid syariah Kodifikasi Imam Malik Imam Syafi'i Imam al-Tirmidzi Imam al-Kabir Imam al-Shaduq Imam al-'Amiri Imam Ibn Hazm Imam al-Juwaini Imam al-Ghazali Imam al-Razzi Imam al-Amidi Imam Izzudin ibn Abd al-Salam Imam al-Qarafi Imam al-Thufi Imam Ibn Taimiyah Imam al-Syatibi Imam al-Zarkasyi. Pencetusan istilah . - Pembentukan beberapa sistem dasar. - Pembagian - Perumusan lima hal pokok. - Penjelasan detail terhadap teori yang ditulis ulama sebelumnya - Penyempurnaan teori-teori kemaslahatan. al-iradh - Penentuan elemen-elemen prioritas. - Penambahan melengkapi al-Ghazali. - Kritikan terhadap lima hak primer yang menyangkut kepentingan manusia di dunia. - Sistematisasi teori (kehormatan) untuk primer lima maslahat maqashid syariah . maqashid syariah maqashid syariah. Modifikasi Ibn Asyur Abu Zahrah Al-Zuhaily Al-Qaradhawi Jasser Auda Penafsiran teks sehari-hari. dalam kon maqashid Merombak urutan landasan syariat Islam. - Reformasi pemahaman teori - Restrukturisasi elemen maqashid . Maqashid Syariah 3. Ruang Lingkup Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah sifatnya umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif. Universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu , seperti dan sepanjang kehidupan manusia. Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Ekonomi Syariah, Maqashid syariah 62 62 Ika Yunita Fauza, (Jakrta: Kencana, 2014), 45. 301
ditegaskan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Alquran dan sunah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat maqashid penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang syariah tidak tertampung oleh teks Alquran dan sunah. 63 Jadi, merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah SWT dalam menetapkan, semua atau sebagian hukum-hukum-Nya. Tujuan syariat, pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat. qasd al-syari' qasd al-mukallaf. Qasd al-syari tujuan pensyariatan hukum dapat dilihat dari ' dapat 64 Menurut al-Syatibi, dua sisi, yaitu dikategorikan dalam dua aspek, yaitu: a. Aspek tujuan asasi yang mendasar atau tujuan pokok pensyariatan hukum. Tujuan mendasar atau tujuan pokok Allah SWT mensyariatkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini adalah tujuan yang utama dalam mensyariatkan hukum dan pemberlakuan hukum oleh Allah SWT yang terdapat dalam setiap syariat atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan pensyari atan hukum yang utama dapat dicapai apabila dapat memelihara pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemuka kan al-Syatibi, yang mencakup lima kemaslahatan dengan member ikan perlindungan terhadap terjaganya: 1) Agama ( ), hifz hifz an-nafs misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan salat, al'aql zakat, puasa, haji; 2) Jiwa ( dan hifz ad-din hifz an-nasl ) dan 3) Akal pikiran ( hifz al-mal ), misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; 4) Keturunan ( ), misalnya bermuamalah. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari dharuriyat, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini akan membawa kerusakan bagi manusia. Sebagaimana dijelaskan di al-iradh atas, Izzudin Abd Salam menambahkan komponen kehormatan ) sebagai maslahat primer. Sementara Yusuf al-Qaradhawi ( maqashid syariah ) dalam komponen . Dengan demikian jika digabungkan dari semua ); dan 5) Harta benda ( al-bi'ah menambahkan aspek lingkungan ( 63 Khallaf. 64 al-Shatibi, The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah) , II. 302
maqashid syariah pendapat sebagaimana dijelaskan di atas, unsur pokok menjadi tujuh. Ketujuh unsur pokok tersebut merupakan hal-hal yang asasi bagi manusia. b. Aspek media atau sarana penunjang untuk menggapai tujuan asasi. Aspek ini mencakup tiga hal, yaitu: uslub 'uruf Tujuan Allah SWT dalam mempergunakan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Dengan demikian, maka syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para mukalaf, dikarenakan Allah SWT memang telah menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia dalam mensyariatkan hukum-hukum-Nya. Tujuan Allah SWT dalam membuat hukum atau syariat adalah diperuntukkan kepada para mukalaf, sehingga syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan oleh manusia. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum adalah untuk membawa seluruh mukalaf ke bawah naungan hukum, dengan mensyariatkan hukum yang memiliki sifat universal bagi seluruh manusia. syar'i Sementara itu,
qasd al-mukallaf mukallaf atau tujuan mukallaf merupakan tujuan ). Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tujuan-tujuan mukalaf yang berkaitan dengan perbuatannya, yaitu: a. Perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang harus disertai dengan niat atau maksud yang benar. Karena setiap pekerjaan dinilai oleh Allah SWT berdasarkan niatnya. Dengan demikian hanya perbuatan yang disertai dengan niat yang benar yang diterima oleh Allah SWT. Niat yang benar yang dimaksudkan di sini adalah niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan sesuai dan sejalan dengan . Niat berperan dalam menjadikan ibadah seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niat juga yang menyebabkan sebuah perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekadar perbuatan biasa. Dengan demikian apabila seseorang melakukan sebuah ibadah atau perintah Allah SWT., tetapi ia mempunyai maksud atau niat lain dan tidak sesuai dengan tuntunan kepada subjek hukum ( syariat tuntunan Qasd mukallaf syariat maka perbuatannya dikategorikan batal. qasd mukallaf b. pekerjaannya, tetapi hal ini ( bukanlah hal yang harus ada di dalam setiap ) harus ada di dalam setiap ibadah. Karena apabila ibadah dikerjakan tanpa dibarengi dengan maka ibadah tersebut tidak dapat disebut adanya qasd mukallaf 303
65 sebagai ibadah. maqashid syariah juga di bagi menurut tingkatan kepentingannya dalam kehidupan manusia yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Selain pembagian di atas, dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah. dan Dharuriyah Dharuriyah 1. dharuriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. itu hilang maka kemaslahatan dunia dan Artinya, Ketika juga akan hilang dan munculnya kerusakan bahkan akhirat bahkan musnahnya kehidupan. juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika dibiarkan, maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada hajiyah dalam perspektif syariah rusaknya kehidupan manusia. dharuriyat merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan dan hajiyah berakibat rusak dan cacatnya Dharuriyah 66 Dharuriyah tahsiniyah hajiyah tahsiniyah tidak bisa dipenuhi, maka akan , dan . Namun jika dharuriyah tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan hajiyah dijaga dijaga untuk membantu ini, ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu mewujudkan segala yang menjadi sebab-sebab keberadaan, dan meninggalkan segala hal yang dapat merusaknya. . Apabila tahsiniyah tahsiniyah dan hajiyah . Jadi, mengakibatkan rusak dan cacatnya dharuriyah untuk membantu maqashid al-dharuriyat , dan . Dalam mewujudkan 67 dharuriyat Tujuan hukum Islam dalam bentuk ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi , yaitu manusia yang dikenal dengan 68 pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan ' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mashlahah mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut , dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut dharuriyat al-khams syara 69 mafsadah dan menolaknya disebut maslahat." Falsafah Hukum Islam The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah) 65 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 66 al-Shatibi, Maqashid Syariah 67 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 68 Busyro, 69 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi, , (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 180. Falsafah Hukum Islam..., , II. hal. 187. Al-Mustashfa ,...., hal. 150 , Muhaqqiq:Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi,...., hal.174 304
Hajiyah maqashid syariah 2. hajiyah adalah yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya value juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu tidak ada. kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat menambah kehidupan manusia. juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang 70 kehidupan manusia. Sementara itu, tahapan kedua dari Hajiyah Hajiyah dharuriyah, hajiyah Berbeda dengan bukanlah tentang hal-hal yang esensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan kemaslahatan umum, melainkan hanya maqashid al-hajiyat menimbulkan kesulitan dan kesempitan bagi mukalaf. Apabila ini tidak dapat diwujudkan maka hal tersebut tidak menyebabkan akibat yang buruk bagi kehidupan manusia, ini berlaku dalam hanya sekadar menimbulkan kesempitan. shalat 71 masalah ibadah, adat atau kebiasaan, muamalah, dan jinayah. Pada tingkat ini, Allah SWT mensyariatkan antara lain jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian, dalam rangka memelihara agama; diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat, dalam rangka memelihara jiwa; dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan sebagai pengembang dalam rangka memelihara akal; ketentuan menyebut mahar oleh suami pada waktu akad nikah, dalam untuk rangka memelihara keturunan; dan diizinkan transaksi memelihara harta. Tahsiniyah Maqashid salam maqashid syariah tahsiniyah 3. , yang Tahapan terakhir pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan Tahsiniyah menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal juga berkaitan dengan etik, yaitu melakukan hal-hal sehat. yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah melaksanakan ibadah sunah, makan dan minum adalah Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Ekonomi Syariah Ika Yunita Fauza, 70 71 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam ..., hal. 190. , (Jakrta: Kencana, 2014), 68. 305
dengan cara yang baik, menghindari dari sesuatu yang tidak bermanfaat. maqashid syariah Bila diperhatikan dalam usaha memelihara unsur pokok di atas, di atas tidak dapat dipisahkan. ketiga kelompok dharuriyah Hanya saja tingkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kelompok dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang kalau diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder itu. Kelompok dalam arti kalau diabaikan tidak akan mengancam eksistensinya, tahsiniyah melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. dapat dikatakan sebagai Sementara pelengkap yang kalau diabaikan tidak akan menimbulkan kesulitan dharuriyah apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi akan hajiyah 72 mengakibatkan ketidakpantasan. merupakan pokok, hajiyah itu, kelompok hajiyah Dengan kata lain, merupakan penyempurna bagi . 73 Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu: 1. Hifz al-Din atau Menjaga Agama Agama merupakan seperangkat akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang, yang telah disyariatkan Allah SWT., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan dengan sesamanya, serta hubungan mereka dengan alam dalam menjaga agama diinduksi dari sekitarnya. ayat-ayat Alquran dan sunah. dalam menjaga agama dapat dijumpai dalam beberapa ayat Alquran, di antaranya surah an-Nisa [4], ayat 48, surah al-Maidah [5], ayat 3, dan surah Luqman [31], ayat 13. Ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan untuk memelihara agama. Salah satu contohnya adalah salat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agama. Dengan demikian apabila ada hal- hal yang dapat menghalangi manusia dalam melaksanakan salat, maka hal tersebut wajib dihilangkan atau dihindari. Apabila Maqashid syariah Maqashid syariah lima waktu. Apabila salat Filsafat Hukum Islam The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah) 72 Fathurrahman Djamil, 73 al-Shatibi, , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993), 127. , II. 306
maqashid syariah daruriyat tingkatan diatas, maka memelihara agama dalam seperti kewajiban melaksanakan salat bagi , yaitu yang menimbulkan keringanan untuk tahsiniyat menghindari musaqah atau kesulitan dikarenakan sakit atau , dalam perjalanan. seperti mengenakan pakaian yang bagus dan indah dalam pemeliharaan agama dihubungkan dengan tiga hajiyat tingkatan setiap mukalaf. Sementara itu, dalam tingkatan seperti rukhshah-rukhshah 74 Sementara itu, dalam tingkatan melaksanakan salat. 2. Hifz al-Nafz atau Menjaga Jiwa Hifz al-nafz atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun tindakan melukai. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya jiwa dibedakan 75 maqashid syariah jinayah. Memelihara permasalahan adat dan hukum berdasarkan dengan tiga tingkatan menjadi: dharuriyah a) Memelihara jiwa dalam tingkat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. hajiyat b) Memelihara jiwa dalam tingkat , seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. seperti ditetapkan tahsiniyat c) Memelihara jiwa dalam tingkat tata cara makan dan minum. 76 3. Hifz al-'Aql atau Menjaga Akal Hifz al-'aql atau menjaga akal merupakan karunia Allah SWT yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti Memelihara akal berdasarkan dengan tiga maqashid syariah 77 narkoba dan khamar. tingkatan dibedakan menjadi: Falsafah Hukum Islam Ushul Fiqh 74 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 75 Muhammad Abu Zahrah, ..., hal. 190. , penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Filsafat Hukum Islam hal. 549. Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 129. 76 Fathurrahman Djamil, 77 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, , (Beirut, Dâr al-Fikr, tt), hal. 21. 307
dharuriyah a) Memelihara seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal. akal dalam tingkat hajiyat b) Memelihara akal dalam tingkat , seperti dianjurkan tahsiniyat menuntut ilmu pengetahuan. dalam c) Memelihara seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan 78 sesuatu yang tidak berfaedah. akal tingkat Hifz al-Nasl atau Menjaga Keturunan Hifz al-nasl 4. atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina daruriyat sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia. seperti melakukan pernikahan untuk menghindari perzinaan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikhawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatuh kepada perbuatan zina. , menjaga keturunan dilakukan dengan Pada tingkatan menyebutkan jumlah mahar yang diberikan kepada pengantin tahsiniyat perempuan saat akad dilaksanakan. Sementara itu, menjaga adalah dengan melaksanakan 79 Menjaga keturunan dalam tingkatan hajiyat khitbah keturunan pada tingkatan Hifz al-mal atau Menjaga Harta 80 . Hifz al-mal 5. jinayah atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyari . Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada maqashid 81 pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut. Memelihara harta pada adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal. Sementara itu, , seperti melakukan transaksi jual beli pada tingkatan atan hukum di bidang muamalah dan daruriyat tingkatan hajiyat Filsafat Hukum Islam Ushul Fiqh 78 Fathurrahman Djamil, 79 Muhammad Abu Zahrah, 80 Fathurrahman Djamil, 81 Abdul Karim Zaidan, Filsafat Hukum Islam , hal. 551. al Wajiz Fi Ushulil Fiqh, ..., hal. 129-130. ...,hal. 128- 130. (Beirut: Muasasah Ar Risaalah, 2006), hal.380. 308
tahsiniyat dengan cara salam. Menjaga harta pada tingkatan dengan menghindari penipuan. 82 maqashid syariah Gambar 8.1 Tingkatan dan pembagian Peran dan Signifikansi Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam maqashid syariah Pengetahuan tentang , seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Alquran dan sunah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang mashlahah mursalah qiyas, istihsan, tidak tertampung oleh Alquran dan sunah secara kajian kebahasaan. Metode adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan misalnya, baru bisa dilaksanakan atas bilamana dapat ditemukan nya yang merupakan ) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus alasan logis (' syariah diharamkannya khamar (Q.S. al-Maidah [5]: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa dari diharamkannya khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (' ) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan. istinbat dan maqashid syariah , seperti maqashid syariah. Qiyas, illat maqashid iilat Filsafat Hukum Islam 82 Fathurrahman Djamil, ..., hal. 131. 309
qiyas Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi ( 83 setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. iilat ) bahwa qiyas hukum dalam suatu ayat atau hadis bila (analogi). Artinya, hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng- -kannya yang dikenal dengan -kan). Jika tidak ada ayat , tetapi atau hadis secara khusus yang akan dijadikan termasuk dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode Di dalam , apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak kajian dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal maslahat . Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nas atau melalui , kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut ' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam . Metode kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan mashlahah istinbat dalam praktik-praktik penetapan hukum melalui 'urf ( dan Dengan demikian, ' qiyas diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas al-mawis 'alaih qiyas al-maqis 'alaih (tempat meng- mashlahah mursalah ushul fiqh 84 . mursalah qiyas syara istihsan maqashid syariah qiyas, istihsan istishab, sad al-zari'ah, istislah tersebut, yaitu praktik (adat mursalah), dan lainnya seperti maqashid syariah kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui , dan 85 . Metode penetapan hukum seperti telah berkembang sedemikian dan dipakai secara meluas dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan maqashid syariah 86 Tujuan ini merupakan manifestasi dari ). terhormat ( maksud syariat itu sendiri ( ) sehingga penyusunan sebuah bangunan ekonomi Islam, tidak bisa dilepaskan dari teori hayah thayyibah 83 Oni Sahroni and Adiwarman A Karim, "Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Economic: Jurnal Ekonomi dan Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah Ekonomi," (2015). Ika Yunia Fauzia, Hukum Islam 84 85 Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," (Kencana, 2014). 3, No. 2 (2013). 86 Munrokhim Misanan, dkk., Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 54. 310
maqashid maqashid . Menurut Ibnu al-Asyur, melupakan pentingnya sisi dalam syariat Islam menjadi penyebab utama dari maqashid ini adalah ilmu 87 fikih. stagnasi Ekonomi the ultimate goal syariah reinkarnasi fikih muamalah. Oleh karena itu, menjadikan Islam dalam hal akan mengembalikan kelenturan dan elastisitas fikih. Di dalam masalah muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya, hukum asalnya adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini artinya seseorang tidak diperkenankan transaksi ekonomi yang melarang suatu persyaratan dalam disepakati para pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. sebagai 88 maqashid syariah dapat berperan Berdasarkan hal tersebut, sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi Islam yang akan memagari aktivitas ekonomi dari sesuatu yang melanggar syariah. juga dapat berperan sebagai sarana Selain itu, hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Oleh sebab itu, teori menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi ushulnya pengembangan ekonomi Islam. Bahkan, al-Syaṭibi sendiri menyatakan bahwa Ini berarti bahwa sebagai sebuah metodologi tidak dapat lepas menyusun dapat dari Maqashid syariah standar mengantarkan para mujtahid untuk menentukan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat/hukum. menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan sunah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat (kesejahteraan) kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekadar didasarkan pada imbalan ekonomi dan/atau sosial, dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat yakni kepuasan hidup di dunia. maqashid syariah maqaṣhid maqashid syariah ushul fiqih 89 merupakan . maqashid syariah maqaṣhid . Hal ini karena teori mashlahah maqashid syariah Nilai-nilai ini dapat dipakai untuk merumuskan ekonomi dalam konteks kekinian, baik dalam proses produksi, konsumsi, distribusi, kebijakan fiskal, keuangan, sebagai Maqashid syariah al-Islamiyah 87 Muhammad Thahir bin 'Asyur, 88 A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi , (ttp: al-Basair, 1998), 110. The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah) Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 175. 89 al-Shatibi, , II. 311
90 Alquran dan hadis sebagai teks lembaga keuangan, dan sebagainya. syariah secara garis besar telah menentukan prinsip-prinsip umum dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan menciptakan struktur ekonomi yang berkeadilan di atas nilai-nilai keseimbangan dan kemaslahatan tanpa unsur eksploitasi, di mana syariah difungsikan sebagai pengontrol dan perekayasanya. 91 Sistem ekonomi Islam menawarkan aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan pada empat fondasi, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Dengan dasar ini kemudian dihasilkan ekonomi yang adil , dan transaksi haram lainnya), seimbang (bebas riba, maysir, (antara sektor riil dan finansial, antara , antara eksplorasi dan konservasi, antara bisnis dan sosial, dan antara material dan spiritual), maslahat (bagi agama, keberlangsungan generasi, jiwa manusia, keberkahan harta, dan perkembangan intelektualitas manusia). Ketika keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan tercapai, maka falah (keseimbangan kebutuhan dunia akhirat) sebagai tujuan akhir dalam kegiatan ekonomi akan lebih mudah diperoleh. dzulm risk return dan maqashid syariah (Sumber: Bank Indonesia, diolah, 2020) Gambar 8.2 Signifikansi dalam ekonomi Islam Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi 90 Moh Mufid, 91 Nasitotul Janah and Abdul Ghofur, "Maqashid as-Ayariʻah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," (Kencana, 2018). International Journal Ihya''Ulum Al-Din 20 (2018). 312
freedom Untuk kehidupan dunia, falaḥ mencakup tiga pengertian, yaitu from want kelangsungan hidup ( survival power and honor ), kebebasan berkeinginan ( ). Sementara itu, untuk kehidupan akhirat, falaḥ mencakup pengertian ), kesejahteraan kelangsungan hidup yang abadi ( free of all abadi ( ) dan ignorance pengetahuan dari segala kebodohan ( ) serta kekuatan dan kehormatan ( eternal survival eternal prosperity everlasting glory knowledge ), kemuliaan abadi ( 92 Di dalam surah al-Qashash [28] ayat 77, telah dijelaskan dasar filosofis Islam dalam melaksanakan ekonomi agar terciptanya keseimbangan antara keuntungan dunia dan akhirat. ). "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada- mu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan ba- gianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik, kepadamu, dan jan- ganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. al-Qa- shash [28]: 77). maslaḥah Dengan demikian, dalam proses tersebut, target yang akan dicapai khalifah fil ardh 93 Tugas . adalah target keuntungan dan maksimalisasi maksimalisasi ini menjadi tugas manusia sebagai sehingga agar apa yang ada di muka bumi ini menjadi lebih bermanfaat. Dengan demikian, implementasi aktivitas berdasarkan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas akan menjadi satu kesatuan utuh dalam terbentuknya maqashid syariah Maqashid syariah . 94 mengandung semua hal yang diperlukan syariah. Al-Ghazali manusia untuk mencapai menempatkan pada urutan pertama karena atas dasar itulah manusia akan meletakan dan merumuskan relasi-relasi kemanusiaan dalam perspektif dan filter moral pada fondasi yang hifz ad-din falah secara Ekonomi Islam 92 P3EI, 93 Ahmad Rafiki1 & Kalsom Abdul Wahab, Islamic Values and Principles in the Organization: A Review of (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). Journal Asian Social Science Literature, , (Vol. 10, No. 9; 2014), p. 1-7. Hunafa: Jurnal Studia Islamika 94 Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqaṣid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," 13, No. 2 (2016). 313
guidline benar. Hal itu memungkinkan manusia dapat berinteraksi secara adil. Iman akan memberikan instruksi dan moral tentang alokasi, produksi, konsumsi dan distribusi dalam bingkai keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Konsekuensinya, implementasi aktivitas ekonomi akan dilaksanakan sesuai dengan koridor syariah, dengan menjauhi maysir, , dan mendapatkan harta , riba, secara batil. hifz al-mal gharar ẓulm pada urutan paling akhir Al-Ghazali menempatkan karena secara ideologis harta bukanlah tujuan. Ia hanya instrumen untuk mencapai falah. Karena harta tidak mungkin merealisasikan falah, jika ia tidak menyertakan kriteria moral dalam alokasi dan distribusinya. Jika harta adalah tujuan maka akan sangat lekat dengan lainnya, eksploitasi dan kezaliman. yaitu: , pencapaian kebahagiaannya menjadi tujuan utama dari syariah yang harus dilindungi dengan komitmen moral. maqashid 95 hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl Sementara tiga dan 96 Maqashid syariah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal maupun sosial. Pemahaman merupakan sebuah keharusan dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika ekonomi. Pemahaman tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat makro ekonomi, tetapi juga kebijakan yang bersifat mikro ekonomi. inilah yang selama ini dijadikan Pemahaman terhadap landasan merumuskan dan menjawab problematika kehidupan ekonomi yang dihadapi setelah Nabi SAW. wafat, misalnya: Abu Bakar r.a. merumuskan kebijakan zakat dan penggajian pegawai; Umar bin tentang pencetakan uang, Khattab pengembangan pertanian, pajak perdagangan dan tanah, kebijakan fiskal, pendirian , komite sensus, hukum perdagangan; 'Ali bin Abi Thalib mencetak uang atas nama pemerintah Islam yang sebelumnya menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Kemudian disusul oleh para ulama yang hidup pada masa-masa syariah maqashid terhadap terhadap maqashid syariah maqashid r.a. membuat kebijakan addiwan Islam and the Economic Challenge 95 Muhammed Umer Chapra, Islamic Thought, 1992). Janah and Ghofur. 96 (Herndon, VA: International Institute of 314
selanjutnya, seperti Abu Hanifah (80-150 H) tentang konsep jual beli salam dan zakat pertanian; Abu Yusuf (113-182 H) yang menulis Kitab al-Kharaj yang berisi tentang perpajakan, keuangan negara, Kitab al Iktisab fi ar-Rizq shina'ah pertanahan dan lainnya; Ibnu al-Hasan as-Syaibani membahas tentang al-Mustahab ijarah, tijarah, ziraʻah, dan dalam , dan lain sebagainya. maqashid Dalam konteks kekinian, pemahaman terhadap klasik perlu adanya dinamisasi karena objek dan subjeknya lebih kepada individu saja dan konteks yang dibicarakan masih bersifat normatif. Saat ini, objek dan subjek sudah menjangkau dimensi yang sangat luas, seperti masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Perluasan jangkauan ini memberi maqashid kesempatan umat Islam untuk merespons tantangan global dan membantu merealisasikan menjadi rencana-rencana 97 praksis untuk pembaharuan ekonomi umat manusia. maqashid syariah maqashid syariah Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks memiliki peran yang sangat signifikan ekonomi, sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk maqashid syariah landasan mewujudkan kemaslahatan manusia. Ia memberikan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa , pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, maqashid syariah statis, dan lambat. Ekonomi Islam akan kehilangan spirit dan substansi syariahnya. Namun sebaliknya, dengan ekonomi Islam berkembang elastis, dinamis, sesuai dengan karakter syariah Beberapa Contoh Penerapan Maqashid Syariah dalam Aktivitas Ekonomi Islam Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tujuan akhir dari segala kegiatan manusia, termasuk aktivitas ekonomi, dalam Islam maqashid syariah adalah untuk mencapai falah melalui berbagai hal yang membawa pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, konsep menjadi konsep inti dari tujuan ekonomi Islam itu sendiri, sehingga pembahasan pencapaian tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari pembahasan maqashid syariah. Idem 97 . 315
maqashid syariah telah Di dalam tataran praktis, konsep diimplementasikan dalam berbagai keperluan, terutama pengukuran maqashid syariah aktivitas-aktivitas manusia dalam kaitannya dengan ekonomi. Penerapan dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam berbagai sub bidang seperti penganggaran, analisis upah minimum, indeks pembangunan manusia, pemasaran, perbankan dan 98 lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Dayyan dan Mohammed, misalnya, menggunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas penganggaran pemerintahan. Dalam konteks ini, Maqashid Performance Pairwise maqashid syariah digunakan oleh mereka sebagai alat pengembangan Matrix (MPPM) sebuah matriks yang disebut sebagai maqashid syariah al-Siyasah al-Shar'iyyah . Matriks ini kemudian dijadikan sebagai salah satu alat ) yang kebijakan publik berorientasi Islami ( digunakan untuk mengukur persepsi publik atas belanja pemerintah di Aceh dan kesesuaiannya dengan konsep maqashid syariah. maqashid syariah juga diimplementasikan pada kajian maqashid syariah tentang formulasi upah minimum para pekerja di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Sanrego. digunakan untuk menganalisis relevansi keputusan Menteri Tenaga maqashid Kerja Republik Indonesia No. 13, tahun 2012 dengan kondisi dan syariah tujuan sistem upah berbasis syariah. Selanjutnya, konsep Selain itu, 99 Dalam konteks ini, instrumen dalam pengukuran pembangunan yang berwawasan syariat sebagaimana yang dilakukan maqashid syariah Di dalam bidang pembangunan oleh Tim Riset Bappeda Aceh. manusia ( digunakan para ), peneliti untuk membuat pengukuran indeks pembangunan manusia. maqashid syariah misalnya, menggunakan komponen Ali, Hasan dan Muhammad, sebagai parameter dalam membangun kerangka teori, aksioma, dan metode dalam pengukuran pembangunan maqashid syariah menjadikan sosial-ekonomi. Sementara Oladapo dan Rahman sebagai komponen dasar dalam membangun juga digunakan sebagai 100 human development 101 102 Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan 98 Muhammad Dayyan and Mustafa Omar Mohammed, "Public Perception on Government Spending in Aceh: Islam An Analysis Based on Maqasid Performance Pairwise Matrix (Mppm)," 3, No. 2 (2014). Idem 99 Yulizar D Sanrego, "The Formulation of Minimum Wage (Mw) in the Light of Maqashid Al-Sharia: Tabangun Aceh Indonesian Case," .6 (2017). 100 Bappeda-Aceh, "Mengukur Derajat Kesyariatan Aceh," 101 Salman Syed Ali, Hamid Hasan, and Malik Muhammad, "Towards a Maqasid Al-Shariah Based Development 2017. Journal of Islamic Business and Management, 8(1), 20-36, 2018 Index," 8, No. 1 (2018). Jurnal Syariah 102 Ibrahim Abiodun Oladapo and Asmak Ab Rahman, "Maqasid Sharī 'Ah: The Drive for an Inclusive Human Development Policy," 24, No. 2 (2017). 316
suatu model pembangunan manusia dengan memasukkan komponen keadilan sosial, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Masih dalam bidang pembangunan manusia, Rafsanjani menjadikan elemen-elemen sebagai alat untuk membangun dan menganalisis sebuah pengukuran I-HDI di Indonesia yang kemudian menganalisis pencapaiannya di Indonesia. maqashid syariah maqashid syariah juga digunakan Di dalam bidang politik ekonomi, 103 yang dalam berbagai keperluan, seperti yang dilakukan oleh Rane mengkaji relevansi pendekatan dengan situasi maqashid syariah politik Islam pasca-revolusi Arab di beberapa negara. Dalam konteks mengadopsi elemen-elemen yang sama, Bahri maqashid sebagai parameter untuk mengonstruksi fikih politik di Indonesia. syariah Selanjutnya, Yusob, dkk maqashid syariah 104 105 dalam risetnya meyakini bahwa treaties dapat digunakan sebagai parameter untuk negara-negara maqashid syariah internasional sebelum Islam dalam menyaring berbagai 106 meratifikasinya. Sementara Phar, sebagai alat dalam mengkaji beberapa pandangan tentang isu negeri Islam dalam suatu negara dengan menggunakan Malaysia juga digunakan sebagai sumber data. Selain itu, dalam kajian tentang hak asasi manusia, misalnya yang dilakukan oleh Miswanto dengan mengkaji model pembelajaran hak asasi manusia di sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia dan digunakan sebagai menemukan bahwa konsep pijakan dasar bagi guru dan murid dalam membangun kesadaran tentang hakikat hak asasi manusia. menggunakan maqashid syariah 107 maqashid syariah maqashid syariah juga Di dalam bidang ekonomi, konsep digunakan sebagai dasar justifikasi terhadap berbagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan konsep produksi, distribusi, dan Corporate Social konsumsi. Penerapan dalam bidang ekonomi Islam di antaranya dilakukan untuk mengukur aktivitas maqashid syariah Journal of Law and Religion 103 Halim Rane, "The Relevance of a Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions," 28, No. 2 (2013). Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 104 Syaiful Bahri, "The Construction of Indonesian Political Fiqh: Maqasid Al-Shariah Perspective and Ahmad Ar-Raisuni's Thoughts," 17, No. 1 (2020). Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities Islamic Statehood and Maqasid Al-Shariah in Malaysia. A Zero-Sum Game? 105 ML Mohd Yusob et al., "Maqasid Al-Shariah as a Parameter for Islamic Countries in Screening International Treaties before Ratification: An Analysis," 106 Kim Beng Phar, 23 (2015). (Chiang Mai: IN ASIA Silkworm Books, 2009). PACIFIC 107 Agus Miswanto, "Human Rights Education in Indonesia: The Muhammadiyah Schools Experience," 91 (2012). 317
Responsibility lembaga keuangan syariah Dalam kajian ini, seperti yang dilakukan oleh Finarti dan Putra. mereka menggunakan konsep sebagai landasan untuk mengembangkan parameter untuk mengukur program CSR pada suatu bank syariah. Konsep senada juga digunakan oleh untuk mengukur pelaksanaan CSR di bank Muchlis and Sukirman syariah yang berbeda. Selain itu, juga dipakai dalam konteks yang lebih luas sebagai parameter pengukur pelaksanaan CSR 111 pada perbankan syariah secara umum, shariah compliance dan juga lembaga-lembaga yang sudah punya kepatuhan syariah ( maqashid syariah (CSR) pada berbagai maqashid syariah 108 109 maqashid syariah 110 institusi keuangan syariah, 112 ). Masih dalam konteks keuangan syariah, konsep juga diterapkan sebagai alat untuk memitigasi risiko pada lembaga misalnya, mengukur keuangan syariah. Sofyan, Said, dan Abdullah, qualitative risk assessment risiko pembiayaan pada perbankan syariah dengan metode maqashid dengan yang berbasis syariah menggunakan matriks mafsadah. Selanjutnya, penggunaan 113 maqashid syariah untuk mengukur risiko dan dampaknya terhadap kinerja Sementara juga dilakukan Widarjono. perbankan 115 Abdullah untuk mengelola risiko produk-produk asuransi pada takaful. Selain itu, elemen-elemen juga banyak diadopsi untuk mashlahah-efficiency mengukur kinerja perbankan syariah, misalnya, Rusydiana dan Sanrego maqashid syariah 114 syariah menggunakan elemen-elemen maqashid syariah 116 yang menganalisis penerapan Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 108 Aan Finarti and Purnama Putra, "Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syariah," Jurnal Akuntansi Multiparadigma 4, No. 1 (2015). 109 Saiful Muchlis and Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Islamic Economics Journal 110 Nurizal Ismail and Ahmad Muqorobin, "Implementation of Corporate Social Responsibility (Csr) on Islamic International 3, No. 1 (2017); Abdullah Rajeh Ali Alamer Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia," 7, No. 1 (2016). Banking: Maqasid Sy Ariah's Approach," Journal of Economics and Financial Issues et al., "Csr's Measuring Corporate Social Responsibility Practice in Islamic Banking: A Review," 5 (2015). Business and Economics Journal 111 Yusuf Sani Abubakar, "Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions: A Look from the Maqasid Al-Shariah (Purpose of Shariah) Approach," Research Journal of Finance and Accounting 7, No. 4 (2016). 112 Syahiza Arsad et al., "Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari'ah Compliant Companies," 6, No. 6 (2015). 113 A Syathir Sofyan, Salmah Said, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Financing Risk Measurement with Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Maqashid Al-Sharia Qualitative Risk," Asian Economic and Financial Review 8, No. 1 (2019). 114 Agus Widarjono, "Maqasid Sharia Index, Banking Risk and Performance Cases in Indonesian Islamic Banks," Procedia- 8, No. 9 (2018). 115 Syahida Abdullah, "Risk Management Via Takaful from a Perspective of Maqasid of Shariah," Social and Behavioral Sciences 65 (2012). Journal of Islamic Monetary Economics 116 Aam Slamet Rusydiana and Yulizar Djamaluddin Sanrego, "Measuring the Performance of Islamic Banking in and Finance Indonesia: An Application of Mashlahah-Efficiency Quadrant (Meq)," 3 (2018). 318
quadrant 117 Maqasid Index menganalisis kinerja perbankan syariah framework Green Banking (MEQ); Saoqi Approach di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan maqashid syariah Performance 118 ; dan Julia dan Kassim yang mengadopsi sebagai landasan untuk mengukur antara bank syariah dan bank konvensional di Bangladesh. maqashid syariah Dalam konteks yang agak umum, konsep juga sering digunakan sebagai landasan ijtihad hukum dalam berbagai permasalahan ekonomi Islam. Syibly dan Mu'allim, misalnya, mengintegrasikan nilai-nilai dan mengaitkannya dengan konteks pelaksanaan sistem ekonomi Islam di zaman yang modern. Hal yang berkaitan juga dilakukan oleh Dahlan sebagai jawaban mencoba menyodorkan paradigma syariah terhadap dinamika ekonomi kontemporer; dan secara lebih khusus dalam Ahmed produk-produk lembaga keuangan syariah, dan menggunakannya keuangan sebagai Islam ijtihad dalam bidang dalam konteks yang sama kontemporer. untuk digunakan menunjukkan peran penting sebagai landasan teori bagi pelaksanaan ekonomi dan bisnis secara Islam. maqashid syariah 119 maqashid syariah 120 maqashid 121 mengintegrasikan konsep landasan 122 maqashid syariah 123 Sementara itu, Nurhadi maqashid syariah juga dilakukan dalam bidang Penerapan manajemen pemasaran, seperti yang dilakukan oleh Santoso yang maqashid mengintegrasikannya dalam konsep pemasaran. Beberapa kajian syariah menunjukkan bahwa 124 jika digunakan dengan benar, dapat berperan secara efektif untuk membantu konsep pemasaran sosial Islami dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Jurnal Ekonomi Islam 117 Abdul Aziz Yahya Saoqi, "Analyzing the Performance of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid Index Approach," 8, No. 1 (2017). Journal of Islamic Marketing 118 Taslima Julia and Salina Kassim, "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks Vs Conventional Jurnal (2019). Banks in Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework," Islam Nusantara 119 M Roem Syibly and Amir Mu'allim, "Ijtihad Ekonomi Islam Modern," (2012). 120 Moh Dahlan, "Paradigma Maqashid Al-Syari'ah dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer," ISRA 3, No. 2 (2019). International journal of Islamic finance 121 Habib Ahmed, "Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment," Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance 3, No. 1 (2011). 122 Tayyab Ahmed, "Islamic Finance Ijtihad in the Information Age: Quo Vadis?" International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) 4 (2015). 123 Nurhadi Nurhadi, "The Importance of Maqashid Sharia as a Theory in Islamic Economic Business Opera Jurnal Ilmiah tions," Ekonomi Islam 3, No. 2 (2019). 124 Ivan Rahmat Santoso, "Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-Syari'i Imam Al-Ghazali," 5, No. 3 (2019). 319
yang berdampak pada peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infak, 125 dan sedekah (ZIS) pada lembaga-lembaga pengumpul zakat. Efektivitas juga dalam konsep pemasaran ditemukan oleh Fauzi yang lebih mengarahkan kajiannya untuk maqashid syariah. menganalisis pola-pola dan pengelolaan pemasaran dari perspektif maqashid syariah 126 maqashid syariah Konsep juga diterapkan pada operasionalisasi misalnya, menganalisis dan Nur Hadi, koperasi syariah. Ghulam, maqashid syariah secara bertahap implementasi elemen-elemen yang ada dalam ke dalam operasional koperasi syariah. Sementara maqashid syariah menggunakan itu, dalam tataran yang lebih praktis, Nadhilah, sebagai parameter untuk menganalisis peran maqashid pembiayaan produktif pada koperasi syariah dan mengaitkannya syariah dengan kesejahteraan anggota. Selain 127 128 129 itu, nilai-nilai juga diterapkan dalam konteks produksi dengan menitikberatkan pada nilai-nilai etika sebagaimana dijelaskan dalam beberapa teori. maqashid syariah Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa penerapan 130 mencakup hal-hal yang sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di bumi ini. Ia tidak hanya sekadar berbicara dalam subjek bahasan tertentu seperti ekonomi, tetapi juga maqashid syariah lain. Penjelasan di atas merupakan diterapkan pada hal-hal beberapa contoh penerapan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Secara umum, elemen-elemen yang ada dalam membawa dampak positif pada bidang-bidang yang menjadi objek kajian. Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, jika elemen-elemen diintegrasikan secara maksimal, maka kemaslahatan ekonomi akan tercapai. maqashid syariah maqashid syariah 125 NURIDA ISNAENI and MUHAMMAD QODRI, "The Role of Islamic Social Marketing as a Mediation Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Variable on the Implementation of Maqashid Syariah on Decisions to Pay Zis through Zakat Managers," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, No. 2 (2019). 126 Yayan Fauzi, "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah," 1, No. 03 Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam (2015). 127 Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah," I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics 5, No. 1 (2016). 128 Nur Hadi, "Maqashid Koperasi Syariah," 4, No. 2 (2018). 129 Nur Shadrina Nadhilah, "Peran Pembiayaan Produktif Koperasi Syariah Aba Jatim Pada Kesejahteraan Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi Anggota Perspektif Maqashid Syariah" (Universitas Airlangga, 2019). Ekonomi dan Perbankan Syariah 130 Haqiqi Rafsanjani, "Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah," 1, No. 2 (2016). 320
Dengan kemaslahatan ini, manusia akan dapat meraih falah, baik di dunia maupun di akhirat. syariah Pemaparan di atas menunjukkan bahwa elemen-elemen maqashid dapat selalu diterapkan sesuai dengan keperluan karena yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini menunjukkan konsistensi ajaran Islam walaupun diterapkan dalam masa dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ekonomi syariah bukanlah ekonomi sekuler yang didasarkan pada pemikiran manusia melainkan adalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai transendental yang bersumber dari teks-teks Alquran dan hadis. Hanya saja, teks itu terbatas sementara persoalan ekonomi manusia terus berjalan dinamis bahkan progresif. Karena itu pendekatan substansialis, penerapannya menjadi sangat penting. Studi Kasus an-sich Studi Kasus 1: Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh beberapa pembantu Hatib bin Abi Balta'ah. Mereka ketahuan mencuri seekor unta milik seorang pria asal Muzainah. lantas membawa para pencuri yang Seorang warga setempat itu kepada Khalifah Umar. Umar kemudian tertangkap basah menggelar sidang untuk mengadili perkara tersebut. Dalam sidang tersebut terungkap bahwa mereka melakukan pencurian itu karena keadaan yang memaksa dalam kondisi mereka yang sedang kelaparan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menambah penghasilan. Umar tidak menghukum para pencuri tersebut, dan mengimbau Abdurrahman bin Hatib agar membayar harga unta yang dicuri tersebut dua kali lipat. Dengan demikian, status unta tersebut menjadi halal, tidak lagi sebagai barang curian. Umar beralasan: "Sebab, Hatib yang telah berbuat demikian sehingga mereka terpaksa mencuri. Mereka dalam kondisi kelaparan dan perbuatan ini dilakukannya hanya sekadar untuk bertahan hidup," Kebijakan tersebut tidak dibuat semata-mata karena pemikiran Khalifah Umar, tetapi berdasarkan ...jika dalam keadaan terpaksa bukan sengaja hendak melanggar pemahamannya terhadap nas Alquran dalam surah al-Baqarah [2] ayat atau mau melampaui batas maka tidaklah ia berdosa. Allah SWT Maha 173:, " Pengampun, Maha Pengasih." 321
Pertanyaan Studi kasus 1: maqashid syariah 1. Jelaskan kebijakan Umar bin Khattab tersebut dalam perspektif ? 1. Jelaskan kebijakan Umar bin Khattab tersebut dalam perspektif ? 2. Menurut Anda, sejauh mana kebijakan Umar tersebut sinkron dengan Studi Kasus 2: ? Pada suatu waktu¸ Khalifah Umar berkeliling pasar Madinah untuk memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Pada suatu sudut pasar, Umar mendapati Hathib bin Abi Balta'tah menjual Kismis dengan harga yang sangat murah. Umar bertanya, "Bagaimana kamu menjual, wahai Hathib?" Hathib menjawab, "Dua mud ." Maka Umar berkata, "Kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kami, kemudian kalian menjual sesuai dengan kehendak kalian. Juallah SWT satu , apabila tidak, maka jangan menjual di pasar kami. Berjalanlah di muka bumi dan ambillah barang, kemudian juallah SWT sesuai kehendak kalian." Perintah Umar untuk menaikkan harga sesuai dengan harga pasaran merupakan upaya menghindari adanya praktik yang dapat merugikan pedagang yang lain. Kebijakan Umar ini pada akhirnya cara akan mendorong memberikan akses dan kesempatan kepada para pebisnis untuk bersaing secara . Walaupun demikian, dalam satu riwayat diceritakan bahwa Umar merasa perlu menjelaskan sikapnya kepada Hathib sehingga beberapa waktu kemudian mendatangi rumah Hathib, "Sesungguhnya apa yang aku katakan bukanlah ketetapan dan keputusan dariku, tetapi sesuatu yang aku ingin kebaikan darinya untuk penduduk negeri ini. Kapan kamu kehendaki, maka juallah SWT, bagaimana kamu kehendaki, maka juallah SWT." 131 sha 132 ' siyasah al-ighraq 133 terciptanya keadilan pasar dengan fair 131 Mud merupakan satuan takaran yang ukurannya kira-kira setara dengan 3/4 liter. Menurut Zuhaily (1985), satu mud adalah takaran sebesar cakupan dua telapak tangan orang dewasa. Sebagian ulama menyetarakan takaran satu mud dengan timbangan seberat 0,6 Kg. Menurut ulama syafi'iyah, takaran satu mud (misalnya) beras memiliki ukuran yang setara dengan bobot 675 gram/6,75 ons beras 132 Sha merupakan satuan takaran yang setara dengan empat mud. Jika dikonversi ke dalam satuan berat, maka ukuran sha menurut Mazhab Syafi'i setara dengan 2751 gram (2,75 kg). 133 Istilah ini digunakan dalam berbagai literatur dengan merujuk kepada praktik dumping. Akan tetapi, jika dilihat kembali definisi istilah ini adalah "tindakan para pedagang yang dengan sengaja menurunkan harga dibawah harga pasar" ini lebih mengarah kepada bentuk predatory pricing 322
Pertanyaan Studi kasus 2: maqashid syariah 1. Jika merujuk kepada teori , efek apa yang akan terjadi terhadap ekonomi akibat dari kebijakan Umar tersebut? 2. Jika merujuk kepada kasus di atas, sejauh mana Anda melihat ke tercapaian konsep maslahat yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam? Kesimpulan Pencapaian tujuan syariah sangat relevan dengan tujuan ekonomi maqashid Islam karena aktivitas ekonomi merupakan salah satu upaya dan syariah merupakan bagian dari pencapaian tujuan syariah ( Maqashid syariah merupakan inti dari analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ia diarahkan untuk dapat memberi solusi dalam hal penghilangan segala bentuk permasalahan pengangguran, ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, pencapaian tujuan ini juga dimaksudkan untuk menyediakan segala insentif yang memadai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat sehingga dapat menikmati segala sumber daya yang tersedia dan mencapai kehidupan yang sejahtera. ). ekonomi seperti kemiskinan, Maqashid syariah huquq melingkupi seluruh aspek kehidupan dalam al-insani kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia ( Maqashid syariah adalah maksud Allah SWT selaku pembuat tahsiniyah syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana ), yaitu mencapai kebahagiaan tujuan syariat Islam ( di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat ( Rangkuman ). dharuriyah, hajiyah dan maqashid syariah hayah thayyibah ). Dari pembahasan pada bagian-bagian di atas, dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut: 323
Konsep huquq berkaitan erat dengan maqashid syariah dan maslahat 1. Haqq dalam Islam yang melekat pada manusia hakikatnya adalah bersumber dari hak-hak Allah SWT. Dalam , Islam merupakan agama untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang. Konsepsi ini secara tidak langsung menekankan pada pemenuhan hak-hak al-huquq al- ) yang tercakup dalam lima prinsip khamsah . maqashid syariah rahmatanlil alamin kaitannya dengan dengan konsepsi huquq al-insani dasar manusia ( dasar hak asasi manusia yang disebut sebagai sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Ghazali. Pemenuhan kelima prinsip dasar tersebut akan membawa manusia pada kemaslahatan yang merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. 2. Maqashid syariah merupakan suatu konsep pencapaian maslahat yang dikembangkan secara berentetan oleh ulama-ulama terdahulu, seperti al-Juwaini, al-Ghazali, al-Syatibi, Abdussalam, Ibn Asyur, dan lain-lain dengan menekankan pada lima konsep pencapaian maslahat dengan memberikan perlindungan pada ), ). Kelima pokok yang apabila tidak ini akan membawa kerusakan bagi manusia. Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi hifz ad-din hifz al-'aql hifz an-nafs hifz an-nasl hifz al-mal jiwa ( ), dan harta ( ), agama ( keturunan ( tersebut merupakan bagian dari terpenuhi dalam kehidupan tahsiniyah. dharuriyah, hajiyah, Maqashid syariah ), akal ( dharuriyat, dan 3. menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan sunah, di mana aspek maslahat (kesejahteraan) kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekadar didasarkan pada imbalan ekonomi dan/atau sosial, dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat hubungan ekonomi menekankan pada maqashid syariah yakni kepuasan hidup di dunia. telah 4. Dalam diimplementasikan dalam terutama berbagai maqashid syariah pengukuran aktivitas-aktivitas manusia dalam kaitannya dengan dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam berbagai sub bidang seperti penganggaran, indeks pembangunan manusia, lain tataran praktis, konsep keperluan, ekonomi. Penerapan analisis upah minimum, pemasaran, perbankan dan lembaga keuangan, dan sebagainya. 324
Daftar Istilah Penting Huquq - Maqashid - Syariah: - Mashlahah - Mafsadah - Mukallaf - Dharuriyat - Hajiyyat - Hifz al-Din - Hifz al-Nafz - Hifz al-'Aql - Hifz al-Nasl - Hifz al-mal Pertanyaan Evaluasi Untuk menguji pengetahuan Anda terhadap pembahasan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut: 1. Bagaimana hubungan antara konsep maqashid syariah maslahat? 2. Berikan pengertian 3. Sebutkan perkembangan teori dan sahabat? 4. Uraikan perkembangan maqashid syariah 5. Dalam konteks kekinian, bentuk pembaharuan apa yang sudah oleh para cendekiawan? dilakukan dalam teori syariah 6. Sebutkan tingkatan dan elemen dasar 7. Sejauh mana pengembangan ekonomi syariah? 8. Jelaskan pengertian falah sebagai tujuan akhir dari ekonomi syariah? Daftar Pustaka huquq, maqashid syariah , dan maqashid syariah ? pada masa Nabi maqashid syariah pada fase kodifikasi? maqashid syariah maqashid ? dapat berperan dalam Al-Nadzariyah Al-Ammahli Syariah Al- Islamiyah 'Athiyyah, Jamal al-Din. . t.tp1982. Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam Abdissalam, Izzuddin bin. Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, 1998. . 325
Procedia-Social and Behavioral Sciences Abdullah, Syahida. "Risk Management Via Takaful from a Perspective 65 of Maqasid of Shariah." (2012): 535-41. Abubakar, Yusuf Sani. "Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions: A Look from the Maqasid Al-Shariah 7, no. 4 (2016): 1-4. ISRA International journal of Ahmed, Habib. "Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products: Islamic finance A Framework for Assessment." Business and Economics Journal (Purpose of Shariah) Approach." 3, no. 1 (2011): 149-60. Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance Ahmed, Tayyab. "Islamic Finance Ijtihad in the Information Age: Quo Vadis?". 4 (2015): 1-8. Al-Aamidi. Al-Ihkam Fee Usool Al-Ahkam . Vol. 3, Beirut: Dar al-Aafaq Maqashid Syariah. al-Jadeedah, 1983. al-Badawi, Muhammad Yusuf. Nafais, 2000. Al-Buti, Muhammad Said Ramadhan. Shifa Al-Ghazali Syariah Al-Islamiyah Urdun: Dar al- Dawatib Al-Mashlahah Fi Al- . Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000. Syifa Al Ghalil Fi Bayan Al-Shibh Wa Al-Mukhayyal Wa Masalik Al-Ghazali. Al-Ta'lil - - - . . Baghdad: Matba'ah al-Irshad, 1971. . Translated by Hamad al-Kabisi. Baghdad: Mathba'ah Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn al-Irsyad. [Revival of Religious al-Ghazali, Abu Hamid. Learnings]. Translated by Fazl-ul-Karim. 1st ed. 4 vols. Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1993. Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah; Baina al-Juwaini, Al-Haramain. Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus Al-Juziyyah al-Qaradhawi, Yusuf. Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh . Vol. II,1992. Ri'ayat Al Bi'ah Fi Al Shariah Al Islam . Kairo: : Dar al- Syuruq, 2006. Al-Fawaid: A Collection of Wise Sayings - - - . Al-Qayyim, Ibn. Al-Mashalih Al-Mursalah by Ashia Adel and Said Traore. Cairo: Umm Al-Qura, 2004. al-Rahman, Mathba'ah al-Sa'adah, 1983. and Intents of Islamic Law al-Raysuni, Ahmad. . Kairo: Darl Al Syuruq. . Translated Jalal al-Din Abd. . Mesir: Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives . Translated by Nancy Roberts. London: The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah) The International Institute of Islamic Thought, 2005. al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. . 326
Translated by Imran Ahsan Khan Nyazee. Vol. I, UK: Garnet Publishing Limited, 2014. - - - . The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah) . Translated by Imran Ahsan Al-Taʿin Fi Sharh Al-Arbaʿin Khan Nyazee. Vol. II, UK: Garnet Publishing Limited, 2014. al-Tufi, Najmuddin. 1989. al-Zuhaily, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Vol. 4, Jakarta: Gema . Beirut: al-Rayyan, Insani, 2011. - - - . Usul Al-Fiqh Al-Islami. Damascus: Dar al-Fikr, 1986. Alamer, Abdullah Rajeh Ali, Hussin Bin Salamon, Muhammad Imran Qureshi, and Amran Md Rasli. "Csr's Measuring Corporate International Journal of Economics and Financial Issues Social Responsibility Practice in Islamic Banking: A Review." 5 (2015). Arsad, Syahiza, Rahayati Ahmad, Wan Nazjmi Mohamed Fisol, Roshima Said, and Yusuf Haji-Othman. "Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari'ah Compliant Companies." , no. 6 (2015): 239- Research Journal of Finance and Accounting 6 47. Asy-Syarbasyi, Ahmad. "Al-Mu'jam Al-Iqtisad Al-Islami." Beirut: Dar Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Alamil Kutub, 1987. Systems Approach Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide . Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008. - - - . . Occasional Paper Series. Edited by Anas S. al-Shaikh-Ali and Shiraz Khan Vol. 14: International Institute of Islamic Thought, 2008. Bahri, Syaiful. "The Construction of Indonesian Political Fiqh: Maqasid Al-Shariah Perspective and Ahmad Ar-Raisuni's Thoughts." 17, no. 1 (2020): 203-31. Bakri, Asafri Jaya. Raja Grafindo Persada, 1996. Aceh Bappeda-Aceh. "Mengukur Derajat Kesyariatan Aceh." Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi . Jakarta: Tabangun Islam and the Economic Challenge , 2017, 4. Chapra, Muhammed Umer. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1992. Dahlan, Moh. "Paradigma Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menjawab 3, no. 2 Dinamika Ekonomi Kontemporer." Jurnal Islam Nusantara . (2019): 357-87. 327
Dayyan, Muhammad, and Mustafa Omar Mohammed. "Public Share: Jurnal Perception on Government Spending in Aceh: An Analysis Based Ekonomi dan Keuangan Islam on Maqasid Performance Pairwise Matrix (Mppm)." 3, no. 2 (2014): 102-24. Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia. dkk., Darsono. Jakarta: Bank Indonesia, 2016. Hunafa: Jurnal Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqaṣid Studia Islamika Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 13, no. 2 (2016): 218-46. Fauzi, Yayan. "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah." Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah Fauzia, Ika Yunia. 1, no. 03 (2015). . Kencana, 2014. Finarti, Aan, and Purnama Putra. "Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank 4, no. 1 Bri Syariah." Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (2015). Humanomics Furqani, Hafas. "Individual and Society Framework." Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi 5, no. 1 (2016): 90- I-ECONOMICS: A Research in an Islamic Ethical 31, no. 1 (2015): 74-87. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam Syariah." Journal on Islamic Economics Al-Mahally. 112. Hadi, Nur. "Maqashid Koperasi Syariah." 4, no. 2 (2018): 141-58. Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, Al-Muwatta of Imam Malik Ibn Anas: The First Hazm, Ibn. 1968. Ibn Anas, Malik. Formulation of Islamic Law . Translated by Aisha Abdurrahman Treatise on Maqasid Al-Shariah Bewley. London: Kegan Paul International, 1989. Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. Translated by Muhammad el-Tahir el-Misawi. International Institute of Islamic Thought, 2006. Taimiyah Islahi, Abdul Azim, and Anshari Thayib. . London: The Konsepsi Ekonomi Ibnu . Jakarta: Bina Ilmu, 1997. Arab Law Quarterly Islam, Muhammad Wohidul. "Al-Mal: The Concept of Property in 14, no. 4 (1999): 361- Islamic Legal Thought." 68. Ismail, Nurizal, and Ahmad Muqorobin. "Implementation of Corporate Social Responsibility (Csr) on Islamic Banking: Maqasid Islamic Economics Journal Sy Ariah's Approach." 3, no. 1 (2017). 328
ISNAENI, NURIDA, and MUHAMMAD QODRI. "The Role of Islamic Social Marketing as a Mediation Variable on the Implementation of Maqashid Syariah on Decisions to Pay Zis through Zakat Managers." 4, no. 2 (2019): 215-34. International Journal Janah, Nasitotul, and Abdul Ghofur. "Maqashid as-Ayariʻah Sebagai Ihya''Ulum Al-Din Dasar Pengembangan Ekonomi Islam." Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan 20 (2018): 167. Julia, Taslima, and Salina Kassim. "Exploring Green Banking Journal of Performance of in Islamic Marketing Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework." Islamic Banks Vs Conventional Banks (2019). American Journal of Islamic Social Sciences Kamali, Mohammad Hashim. "An Analysis of Right in Islamic Law." 10, no. 3 (1993): 340. American Journal of Islamic Social Sciences Maqasid Al-Shariah Made Simple - - - . "Freedom of Expression in Islam: An Analysis of "Fitnah"." - - - . Ilmu Ushul Fiqih. 10, no. 2 (1993): 178. . Vol. 13, London: International Institute of Islamic Thought, 2008. Semarang: Dina Utama, Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. International Journal of Lamido, Abdullahi Abubakar. "Maqasid Al-Shari'ah as a Framework Islamic Economics and Finance Studies for Economic Development Theorization." Fiqh Muamalah Kontekstual. 30, no. 68 (2016): 1-23. Mas' adi, Ghufron A. Persada, 2002. Miswanto, Agus. "Human Rights Education Muhammadiyah Schools Experience." Mohd Yusob, ML, MA Salleh, AS Haron, M Makhtar, KN Asari, and LSM Jamil. "Maqasid Al-Shariah as a Parameter for Islamic Countries in Screening International Treaties before Ratification: An 23 PT RajaGrafindo IN ASIA PACIFIC in Indonesia: The 91 (2012). Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities Analysis." (2015). Muchlis, Saiful, and Anna Sutrisna Sukirman. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt 7, Bank Muamalat Indonesia." Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari no. 1 (2016): 120-30. Teori Ke Aplikasi Mufid, Moh. Jurnal Akuntansi Multiparadigma . Kencana, 2018. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Muzlifah, Eva. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi 3, no. 2 (2013): Islam." 329
2103. NADHILAH, NUR SHADRINA. "Peran Pembiayaan Produktif Koperasi Jatim Pada Kesejahteraan Ekonomi Anggota Perspektif Maqashid Syariah." Universitas Airlangga, 2019. Pengenalan Eksklusif Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Ekonomi Islam Arief Mufraeni, and Bey Sapta Utama. International Journal of Nurhadi, Nurhadi. "The Importance of Maqashid Sharia as a Theory . Jakarta: Kencana, 2007. Islamic Business and Economics (IJIBEC) in Islamic Economic Business Operations." Syariah Aba 3, no. 2 (2019): 130-45. Jurnal Oladapo, Ibrahim Abiodun, and Asmak Ab Rahman. "Maqasid Sharī Syariah 'Ah: The Drive for an Inclusive Human Development Policy." Ekonomi Islam 24, no. 2 (2017). Islamic Statehood and Maqasid Al-Shariah in . Jakarta: Rajawali Pers, 2008. P3EI. Malaysia. A Zero-Sum Game? Phar, Kim Beng. Economy: The Islamic Approach Chiang Mai: Silkworm Books, 2009. . Karachi: Darul-Ishaat, Qasmi, MNA. 2009. Jurnal Ekonomi dan Rafsanjani, Haqiqi. "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Perbankan Syariah Jurnal Masharif al-Syariah: Syariah." 1, no. 2 (2016). Journal of Law and Religion Rane, Halim. "The Relevance of a Maqasid Approach for Political 28, no. 2 Islam Post Arab Revolutions." (2013): 489-520. Razi, Fakhruddin al. Fayyad al-'Alwani Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997. Rusyd, Ibnu. "Fashl Al-Maqal Fi Taqrir Ma Baina Al-Syari'at Wa Al-Hikmah Min Al-Ittishal Aw Wujuh Al-Nazhar Al-'Aqli Wa Hudud Al-Ta'wil." Rusydiana, Aam Slamet, and Yulizar Djamaluddin Sanrego. Journal "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia: of Islamic Monetary Economics and Finance Al-Mahsul Fi 'Iilm Ushul Al-Fiqh . Edited by Jabir Beirut: Dirasah al-Wihdah al-Arabiyah (1999). An Application of Mashlahah-Efficiency Quadrant (Meq)." 3 (2018): 79-98. Sahroni, Oni, and Adiwarman A Karim. "Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi." (2015). Share: Jurnal Sanrego, Yulizar D. "The Formulation of Minimum Wage (Mw) in the Ekonomi dan Keuangan Islam 6 Light of Maqashid Al-Sharia: Indonesian Case." , no. 2 (2017). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Santoso, Ivan Rahmat. "Konsep Marketing Berbasis Maqoshid 5, no. 3 Al-Syari'i Imam Al-Ghazali." 330
(2019): 157-65. Jurnal Ekonomi Islam Saoqi, Abdul Aziz Yahya. "Analyzing the Performance of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid Index Approach." Pengantar Fiqh 8, no. 1 (2017): 29-50. Muamalah Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. . PT. Pustaka Rizki Putra, 2009. Sofyan, A Syathir, Salmah Said, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Financing Risk Measurement with Maqashid Al-Sharia Qualitative Risk." 8, no. 1 (2019). Journal of Islamic Syed Ali, Salman, Hamid Hasan, and Malik Muhammad. "Towards a Business and Management, 8(1), 20-36, 2018 Maqasid Al-Shariah Based Development Index." Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 8, no. 1 (2018): 20- 26. Syibly, M Roem, and Amir Mu'allim (2012). Ijtihad Ekonomi Islam Modern. Taimiyah, Ibnu (1976). Al-Fiqr Al-'Arabi. Hadis Umar, Nasaruddin (2014). . Al-Qahirah: Dar Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Al Siyasah Al Syar'iyyah . Elex Media Komputindo. Jakarta. Asian Economic Widarjono, Agus (2018). Maqasid Sharia Index, Banking Risk and Performance Cases in Indonesian Islamic Banks. and Financial Review . Vol. 8(9), 1175-1184 331
Halaman ini sengaja dikosongkan 332
Bab 9 Perilaku Ekonomi Perspektif Islam Dalam Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat: 1. Memahami dan menjelaskan bentuk hubungan manusia dengan homo economicus, homo ethicus, ekonomi; homo Islamicus; 2. Memahami alur dan konsepsi dan juga 3. Menyebutkan sifat-sifat manusia dalam Alquran; 4. Memahami karakteristik antara keinginan dan kebutuhan; 5. Memahami dan menjelaskan perbedaan konsep konsumsi dan produksi dalam Islam; 6. Memahami dan menjelaskan konsep maslahat dalam konsumsi dan produksi. Pendahuluan Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan, baik secara langsung maupun sumber-sumber produktif untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor perilaku manusia yang berkaitan langsung dengan 1 produksi, distribusi, jasa dan konsumsi. Dalam ekonomi, konsepsi behavioral perilaku termasuk ke dalam ranah etika bisnis yang juga berhubungan economics. Behavioral dengan kajian psikologi yang masuk dalam konsep tidak langsung, economics sebuah perspektif baru ilmu ekonomi dengan mempertimbangkan faktor dipahami sebagai Jurnal Al-Ulum 1 M. Asy'ari, "Perilaku Ekonomi dalam Perspektif Etika Islam," 10, No. 1 (2010). 333
target market ). psikologis dan kognitif manusia, sebagai pasar ( Konsep ini lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan ilmiah behavioral economics ekonomi, yaitu eksplanasi dan prediksi dengan menggabungkan elemen psikologis. Singkatnya, menyarankan dalam tindakan ekonomi untuk mengidentifikasi keinginan konsumen, mengidentifikasi gaya hidup konsumen, dan menyadari bias 2 persepsi. Pandangan itu tentu saja antitesis dari ilmu ekonomi konvensional yang selama ini punya asumsi bahwa manusia selalu rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam Islam, perilaku ekonomi berkaitan dengan akhlak sebagai fondasi dalam menentukan boleh tidaknya melakukan sesuatu. Hubungan Manusia dengan Ekonomi Dalam literatur ekonomi konvensional, ilmu ekonomi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia (dalam konteks mikro) dan masyarakat (dalam konteks makro) dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkannya, baik saat sekarang maupun masa yang akan datang, kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam 3 suatu masyarakat. Para ahli ekonomi menamakan sumber daya tersebut sebagai faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk ekonomi menghasilkan konvensional, sumber daya yang tersedia sekarang sangat terbatas berbanding dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga 4 melahirkan konsep kelangkaan atau Dari penjelasan tersebut tergambarkan bahwa manusia mempunyai persoalan mendasar dalam ekonomi tentang jenis barang/jasa yang akan diproduksi, siapa diproduksi, dan cara menentukan alternatif pilihan produksi. Dari sini terlihat bahwa inti permasalahan ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. barang-barang. Dalam pandangan scarcity . cara membagi produksi tersebut, untuk Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat Journal of Business and Psychology 2 3 4 Richard E Hattwick, "Behavioral Economics: An Overview," (1989). Paul A. Samuelson, Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, 4, No. 2 Foundations of Economic Analysis Economics (Harvard: Harvard University Press, 1947). , 19th ed. (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009). 334
dipisahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh karena manusia adalah aktor utama penggerak kegiatan ekonomi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya manusia pun akan mendapatkan imbas dari kegiatan ekonominya. Dalam kondisi perekonomian modern seperti sekarang, hubungan manusia dengan ekonomi tidak lagi bersifat individual, tetapi sudah pada tataran sektoral yang melibatkan para pelaku ekonomi di berbagai sektor antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam perekonomian modern, ada empat sektor pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sebagaimana terlihat pada Gambar 9.1 hubungan sektor rumah tangga dengan perusahaan berada pada tataran jual beli barang dan jasa, sementara hubungannya dengan pemerintah berada pada tataran hak dan kewajiban, seperti hak mendapatkan gaji, insentif, dan berbagai fasilitas publik; kewajiban membayar pajak. Sementara itu, hubungan sektor rumah tangga dengan masyarakat luar negeri berada pada tataran ekspor impor terhadap barang dan jasa yang saling membutuhkan, seperti ekspor sumber daya, dan impor barang/ jasa yang dibutuhkan, tetapi tidak terdapat/diproduksi dalam negeri. Sama halnya dengan sektor rumah tangga, hubungan sektor perusahaan dengan pemerintah berada pada tataran hak dan kewajiban, yaitu kewajiban membayar pajak, dan hak untuk dapat mendapatkan perlindungan dalam menjual hasil produksinya kepada masyarakat. Begitu juga halnya hubungan sektor perusahaan dengan masyarakat negeri yang berada pada tataran ekspor dan impor barang dan jasa. 335
(Sumber: 2020) Gambar 9.1. Skema hubungan manusia dengan ekonomi antarsektor Seiring perkembangan peradaban manusia, kondisi ekonomi dan kebutuhan/keinginan manusia juga ikut berkembang. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, adakalanya manusia dihadapkan pada berbagai masalah di mana salah satunya yang paling mendasar adalah kelangkaan ( ). Kelangkaan terjadi ketika adanya keterbatasan akan barang yang dibutuhkan untuk hidup atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Kelangkaan yang dimaksud dapat terjadi karena: a. Terbatas, dalam artian jumlah sumber daya yang tersedia lebih scarcity sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. b. Terbatas, dalam artian bahwa untuk memperolehnya, manusia harus melakukan pengorbanan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dalam ekonomi konvensional adalah: 1) Peningkatan kebutuhan manusia yang terus menerus; 2) Keterbatasan sumber daya alam (SDA); 3) Keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah SDA; 4) Belum baru; dan 5) Ketidaksesuaian ditemukannya (IPTEK) perkembangan SDA Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 336
dengan perkembangan kebutuhan yang semakin meningkat mengikuti perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, manusia secara terus menerus berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai alternatif solusi ) yang tersedia dan kemampuan menggunakan berbagai alat ( yang dimilikinya. Untuk melakukannya, manusia melakukan dengan cara: 1) Menggali berbagai sumber daya alam yang sudah tersedia, dan 2) Menciptakan berbagai barang baru dengan bantuan berbagai alat produksi yang tersedia. tools Dalam ekonomi konvensional, kelangkaan tidak mungkin dielakkan karena sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya sehingga akan selalu berusaha 5 untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara. Dalam bertindak, manusia sebagai makhluk ekonomi selalu melakukannya dengan alasan dan perhitungan yang rasional dengan tujuan akhir 6 Secara umum manusia sebagai maksimalisasi keuntungan pribadi. makhluk rasional, konsisten, ekonomi mempunyai individualistis, dan selalu ingin mencari keuntungan. Di sisi lain makhluk ekonomi juga cenderung menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam aktivitasnya di mana salah satunya yang terkenal adalah "dengan pengorbanan (modal) yang sekecil-kecilnya untuk 7 memperoleh hasil (keuntungan) yang sebesar-besarnya." Hal inilah homo economicus yang mendasari kenapa manusia disebut sebagai makhluk ekonomi ( homo economicus ciri-ciri ). Secara spesifik, ciri-ciri manusia sebagai adalah: bersikap tidak pernah puas, mempunyai berbagai keinginan dan kebutuhan, dalam kepentingan ekonomi berkecenderungan untuk bertindak efisien atas dasar kepentingan (memperbandingkan antara pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai), dan jika harus memilih berkecenderungan menetapkan pilihan dari suatu kegiatan/ aktivitas ekonomi yang paling dekat dengan tujuan yang ingin dicapai. sendiri, Principles of Economics 5 N. Gregory Mankiw, 6 , 8th ed. (Boston: Cengage Learning, 2017). 2016 Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia," Adam Smith, Classics Series (Hazleton, PA: Pennsylvania State University-Hazleton, 2005). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 26, No. 1 (2016). 7 , ed. Jim Manis, The Electronic 337
Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan sikap dan gaya hidup, selera, pendapatan, dan intensitas kebutuhan. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan, adat tren, kemajuan istiadat, kebijakan pemerintah, mode dan teknologi, kebudayaan, dan keadaan alam. Selain itu, dalam usahanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti mengambil dan memanfaatkan hasil kekayaan alam (ekstraktif), mengolah tanah (agraris), berdagang (perdagangan), membuka usaha industri dan usaha jasa. Usaha sebagaimana dijelaskan di atas disebut sebagai tindakan ekonomi, yang menjadi pendorong atau alasan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi adalah motif ekonomi. Penjelasan di atas merupakan gambaran hubungan manusia dan ekonomi dalam ekonomi konvensional. Dalam konteks ekonomi Islam, manusia merupakan khalifah Allah SWT. di muka bumi yang ditugaskan untuk mengatur segala urusan dunia dengan baik dan 8 teratur. Dalam hal produksi misalnya, manusia menggunakan sumber utama dari alam dan sumber penunjang berupa alat-alat seperti mesin, robot, dan berbagai teknologi lainnya, tetapi sumber utama dan pendukung tadi tidak akan berjalan dan menghasilkan ketika manusia tidak menggerakkannya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sumber dari segala sumber itu sendiri adalah tenaga manusia. Dalam kaitannya dengan konsep kelangkaan, ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan ekonomi sebagaimana yang dimaksud di atas tidak sepenuhnya benar karena selalu saja ada barang substitusi yang tersedia untuk menggantikan barang-barang yang dianggap langka. Misalnya, ketika dulu batu bara masih menjadi bahan bakar dan pelan-pelan sumbernya mulai berkurang, manusia sebagai makhluk ekonomi kemudian mulai berpikir untuk mencari barang- barang alternatif yang memiliki fungsi yang minimal sama dengan batu bara. Pada fase selanjutnya, batu bara kemudian menjadi jarang sekali digunakan karena sudah diganti dengan minyak hasil tambang. Pada fase berikutnya, manusia juga mulai merasakan kelangkaan akan barang ini, sehingga sudah mulai dikembangkan tenaga matahari sebagai sumber utama listrik, baik untuk rumah tangga maupun kendaraan, dan seterusnya. 8 (Q.S. al-Baqarah: 30) 338
Dialah (Allah SWT) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu Berkaitan dengan ini, Allah SWT. berfirman, " ..." (Q.S. al- Baqarah [2]: 29). Ini artinya bahwa Allah SWT menyediakan sumber daya yang cukup di bumi ini untuk manusia agar dapat memenuhi kebutuhan dan mengambil manfaat darinya. Hal ini kemudian "Allah SWT-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan diperkuat lagi dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ibrahim [14] ayat menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan 32-34, yaitu: dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, telah berlayar di menundukkan telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah SWT, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah SWT)." lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia sungai-sungai. Dan Dia (pula) bagimu Oleh karena itu, kelangkaan bukan merupakan masalah utama dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, manusia tetap dipandang sebagai faktor utama dalam produksi walau mesin sudah bisa menggantikan tenaga manusia karena pada dasarnya mesin itu sendiri diciptakan oleh manusia. Ketika sudah dihasilkan, proses distribusi untuk sampai ke tengah-tengah masyarakat (termasuk pengemasan, iklan, penentuan segmen pasar, dan sebagainya) juga memerlukan tenaga dan pikiran manusia. Berkaitan dengan ini, pemikiran Ibnu Khaldun yang mengaitkan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu sosiologi ada 9 benarnya. Dengan demikian, ekonomi Islam memandang fitrah manusia sebagai faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Dalam perspektif ekonomi konvensional, sektor moneter dan alam dianggap sebagai penggerak utama roda perekonomian. Dari Homo Economicus ke Homo Ethicus homo economicus, Salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan atau disebut juga dengan neo-klasik adalah konsep The Muqaddimah 9 Abd al-Rahman Ibn Khaldun, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004). 339
economic man economic man . Salah satu orang yang mengenalkan ide "On the Definition of Political Economy; and on the Method of adalah John S. Mill pada tahun 1844 dalam sebuah esai yang ber- Investigation Proper to It". Dalam esai tersebut, ia mengatakan: "It judul does not treat of the whole of man's nature as modified by the social state, nor of the whole conduct of man in society. It is concerned with him solely as a being who desires to possess wealth, and who is capable of judging of the comparative efficacy of means for obtaining that end. (...) It makes entire abstraction of every other human passion or motive". 10 homo economicus sendiri diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, para ekonom berasumsi bahwa perilaku individu dikendalikan oleh rasionalitas sehingga sarat dengan kepentingan pribadi dan hanya berpikir untuk dirinya sendiri ( ). Ini artinya, jika ia seorang individu adalah produsen, maka ia hanya berpikir cara-cara untuk memaksimalkan keuntungannya saja. ia sebagai konsumen maka secara rasional ia dianggap akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya sampai dalam kepuasan yang maksimal Inilah yang menjadi manifestasi dari seperti masalah konsumsi. konsep yang kemudian menjadi sebuah prototipe dari seorang pelaku ekonomi dan menjadi titik awal untuk economic man memformulasi sebuah model. Mastetten menyebutkan bahwa model " " ini telah mengalami perkembangan dan perubahan dalam beberapa ratus tahun terakhir, tetapi pembaruan tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sama. Istilah 11 selfish individual Jika homo economicus 12 13 14 homo economicus Konsep dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan mengeneralisasi semua orang sebagai individu ekonomi yang The Philosophy of Economics: An Anthology John Stuart Mill, "On the Definition and Method of Political Economy," in and Financial Sciences Idem 10 , ed. Daniel M. Hausman (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). 11 Monika Czerwonka and Paulina Łuba, "Homo Oeconomicus Versus Homo Ethicus," Journal of Management 8, No. 21 (2015). 12 European Journal of 13 Gebhard Kirchgässner, "On the Relation between Voting Intention and the Perception of the General Economic Der homo oeconomicus und die Anthropologie von . Political Economy Situation: An Empirical Analysis for the Federal Republic of Germany, 1972-1986," Adam Smith. Freiburg, München 7, No. 4 (1991). 14 Reiner Manstetten, "Das Menschenbild Der Ökonomie," (2000). 340
perfect perfect rationality self-interest (kepentingan pribadi memiliki sifat-sifat: (memiliki rasionalitas yang semata-mata), sempurna), dan (memiliki segala informasi). Asumsi-asumsi di atas menciptakan manusia sebagai pelaku ekonomi yang berlaku secara independen, tidak kooperatif, individualis, dan terisolasi dari komunitas atau masyarakat. Dalam versi yang lebih ekstrem, sebagaimana terlihat mendominasi ekonomi modern, ex ante adalah suatu set lengkap dari upaya- permasalahan untuk berbohong, menipu, mencuri, upaya ' berpura-pura, menyesatkan, memutarbalikkan, dan membingungkan. homo economicus Namun, teori perfect information homo ethicus ex post' ' dan ' menyamar, mengaburkan, 15 ini sering mengabaikan fakta bahwa bukanlah manusia, dalam artian mempunyai daging dan darah, tetapi merupakan suatu gagasan konseptual. Bukti empiris menunjukkan bahwa perilaku yang diperkirakan oleh model-model standar tersebut sering tidak sesuai dengan kenyataan. Berbagai faktor seperti keadilan, kepercayaan, dan nilai moral juga berperan dalam pengambilan keputusan dari pelaku ekonomi yang itu, pengetahuan yang diperoleh dari sesungguhnya. Selain pengamatan terhadap berbagai negosiasi dan budaya serta nilai-nilai 16 yang dianut juga berperan dalam membentuk pola perilaku individu. behavioral economics. Pada periode berikutnya, pola perilaku ini kemudian dikaji dengan Behavioral economics pendekatan psikologi yang melahirkan konsep dipahami sebagai sebuah perspektif baru ilmu ekonomi dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan kognitif ). Konsep ini lahir sebagai manusia, sebagai pasar ( ilmiah ekonomi, yaitu upaya untuk meningkatkan kekuatan eksplanasi elemen psikologis. Singkatnya, menyarankan dalam tindakan ekonomi untuk mengidentifikasi keinginan konsumen, mengidentifikasi gaya hidup konsumen, dan menyadari bias persepsi. Pandangan itu tentu saja antitesis dari ilmu ekonomi Behavioral economics konvensional yang selama ini punya asumsi bahwa manusia selalu rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. target market behavioral economics dan dengan menggabungkan prediksi 17 The Economics Institutions of Capitalism The Concept of "Homo Economicus" and Experimental Games: Is "Homo Economicus" Still 15 Oliver E. Williamson, Alive Today? 16 Merve Gülacan, (New York: The Free Press, 1985). (Munich, Germany: GRIN Publishing, 2016). 17 Hattwick 341
memberi banyak pencerahan kepada ilmu ekonomi tentang sifat dan perilaku manusia dalam bertindak, di antaranya: a. Tidak benar bahwa manusia selalu dapat bertindak rasional. vivid observations Manusia secara sistematis sering membuat berbagai kesalahan, overconfident seperti: (pemberian bobot yang besar terhadap observasi kecil yang (susah berubah karena ada kecenderungan menginterpretasikan bukti-bukti secara sepihak untuk mendukung keyakinan yang telah tertanam (terlalu percaya diri), reluctant to change melibatkan perasaan), dan di mereka). b. Secara fitrah, manusia tidak bisa mengabaikan nilai-nilai keadilan sehingga interpretasi ekonomi konvensional terhadap perilaku ekonomi (yang mengabaikan nilai-nilai moral) tidak memiliki dasar yang kuat. c. Manusia sering berubah seiring dengan perubahan waktu, pengalaman, usia, pendidikan, dan lain sebagainya. d. Terdapat bias dalam sejumlah perilaku manusia yang diakibatkan oleh: (i) Keyakinannya atau optimismenya yang bercampur dengan khayalan-khayalan tentang masa yang akan datang, (ii) (iii) Keyakinan Kecenderungan menyamakan pikiran diri sendiri dengan orang lain ( ), dan (iv) Fakta tentang pengetahuan yang mempengaruhi seorang individu ternyata tidak dirasakan sama oleh individu lainnya ( overconfidence fakta yang melampaui ( ), the false consensus effect the curse of knowledge 18 homo economicus ). Akibatnya, model perilaku dianggap tidak dapat mengakomodir realitas yang ada sehingga melahirkan model ekonomi yang sering diistilahkan yang berbasis perilaku ( dengan merupakan konsep kemanusiaan self- yang bersifat altruistik, kooperatif, jujur, dan dapat dipercaya, interest karena pada behavioral models homo ethicus. Homo ethicus 19 ) homo ethicus public-interest , yang dipentingkan bukan hanya . Dalam model ini, pemenuhan kesejahteraan manusia tidak semata-mata hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat non-materi. Melakukan hal-hal baik terhadap individu lain dengan rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat , tetapi juga Psychology in Economics and Business: An Introduction to Economic Psychology The Economic Psychology of Everyday Life 18 Gerrit Antonides, Science & Business Media, 1996); Paul Webley et al., Press, 2002). The Death of Homo Economicus: Work, Debt and the Myth of Endless Accumulation (Springer (Psychology 19 Peter Fleming, (Pluto Press, 2017). 342
untuk mencapai tujuan sosial, dianggap dapat memperoleh kepuasan secara moral dan emosional. 20 homo ethicus team-player ' alami, yang mampu mengoordinasikan tindakannya secara efektif dengan orang lain dan bekerja dalam kemitraan yang saling menguntungkan Dalam konteks ekonomi Islam permodelan dengan orang lain. perilaku manusia dikenal sebagai yang merupakan , karena pemodelan model yang lebih sempurna dari homo islamicus perilaku ini diturunkan dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis. Permodelan ekonomi ala punya cakupan yang lebih komprehensif dan bertujuan untuk dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama mencapai manusia, dengan lingkungan, dan juga dengan dirinya sendiri. Hal ini berkonsekuensi bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraannya pada level moral dan emosional saja, tetapi juga sebagai pemenuhan kewajiban manusia sebagai . Konsep kesejahteraan dalam model tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan duniawi, tetapi juga punya konsekuensi Islamic man kesejahteraannya akhirat. Oleh karena itu, setiap tindakan seorang tidak hanya digerakkan oleh moral dan emosional saja, tetapi juga dituntun oleh satu sumber utama, yaitu Alquran dan hadis; sehingga nantinya semua individu secara ideal akan bergerak dengan pola perilaku yang sama. Sifat Manusia dalam Islam Selain itu, adalah sebuah konsep ' homo islamicus homo ethicus 21 huquq Islamic man homo islamicus Dalam Alquran, Allah SWT menerangkan proses penciptaan manu- sia mulai dari tanah yang kemudian dibentuk dengan sebaik-baiknya sampai ditiupkannya roh sehingga ia menjadi hidup: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat Journal for the Study of Religion 20 Martin Prozesky, "Homo Ethicus: Understanding the Human Nature That Underlies Human Rights and Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity Human Rights Education," 27, No. 1 (2014). 21 M. Teresa Lunati, (Palgrave Macmillan, 1997). 343
kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, Maka apa- bila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud". 22 (Q.S. al-Hijr [15]: 28-29) Selanjutnya, manusia digambarkan dalam Alquran sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan terbaik dibandingkan dengan ciptaan Allah SWT lainnya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya". (Q.S. at-Tin [95]: 4) Merujuk kepada beberapa ayat sebagaimana yang diterangkan di atas, terlihat bahwa penciptaan manusia merupakan bagian dari rencana besar Allah SWT sehingga tidak mengherankan jika manusia diciptakan dengan secara bertahap yang kemudian menghasilkan makhluk yang paling sempurna. Ini artinya, Allah SWT menciptakan manusia dengan tubuh dan fungsionalitas yang efektif dan efisien, yang dilengkapi dengan kemampuan untuk memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak yang tidak didapati pada makhluk- makhluk lain. Dalam , al-Zuhaily menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tidak saja memiliki bentuk fisik yang sempurna, tetapi juga dihiasi dengan akal, lisan, dan kelebihan lainnya atas kebanyakan makhluk yang ada di muka bumi. Tafsir al-Wajiz 23 Instrumen akal inilah yang kemudian dapat dipergunakan oleh manusia untuk menimbang baik buruknya suatu perbuatan, dan instrumen ini pula yang menjadi faktor utama yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah SWT lainnya. Ketika ingin melakukan sesuatu, dengan akalnya manusia memiliki kebebasan untuk menimbang-nimbang opsi terbaik yang dimilikinya. Instrumen akal juga bisa dipergunakan menggali pengetahuan tentang hakikat ciptaan Tuhan sehingga manusia sadar bahwa dia merupakan seorang makhluk sama seperti yang lain, tetapi dijadikan khalifah untuk memakmurkan bumi dan seluruh aspek kehidupan umat manusia dengan segala sumber daya yang ada: Al-Tafsir Al-Wajiz 'Ala Hamish Al-Quran Al-'Azim 22 Lihat juga Q.S. Shad [38]: 71-72 23 Wahbah al-Zuhaily, (Dimasyiq: Dar al-Fikr, 1996). 344
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".... (Q.S. al-Baqarah [2]: 30) Dalam menjalankan fungsinya, manusia - dengan bekal akal yang dimilikinya - diharapkan selalu berada dalam kerangka hubungannya ) dengan tidak mengesampingkan dengan manusia ( kewajibannya kepada Allah SWT ( Jika bekal akal ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan membentuk manusia yang berkualitas. Banyak istilah yang digunakan Alquran untuk menggambar manusia berkualitas seperti manusia beriman (Q.S. al-Hujarat [49]: 14) dan beramal saleh (Q.S. at-Tin [95] : 6), diberi ilmu (Q.S. al-Isra [17]: 85, Q.S. al-Mujadalah [58] : 11, Q.S. Fatir [35] : 28), alim (Q.S. al-Ankabut [29] : 43), berakal (Q.S. al-Mulk [67]: 10), manusia sebagai khalifah (Q.S. al-Baqarah [2]: 30), jiwa yang tenang (Q.S. al-Fajr [89] : 27-28), hati yang tenteram (Q.S. ar-Ra'd [30] : 28), mu'minin, muhsinin, syakirin, muflihin, kafah (Q.S. al-Baqarah [2] : 208), takwa (Q.S. al-Baqarah [2] : 2 &183), yang kemudian diberi keterangan untuk mendeskripsikan Istilah-istilah ciri-cirinya. tersebut saling berkaitan dan saling menerangkan. Jadi, apabila mengambil salah satu istilah dari istilah-istilah yang digunakan Alquran, maka deskripsinya akan saling melengkapi dan merupakan lainnya. Dapat dikatakan bahwa konsep dan ciri bagi yang karakteristik manusia tetapi Dalam Alquran tidak kurang komprehensif dan saling melengkapi. dari 91 ayat berbicara tentang sifat-sifat manusia, termasuk sifat- sifat yang positif. Pembicaraan tersebut diselipkan dalam berbagai ayat tentang kejadian manusia, status manusia, martabat manusia. kesucian manusia, fitrah manusia, sifat manusia, tugas manusia, pembinaan manusia, pengganggu manusia, kemampuan manusia, 26 perbedaan manusia, nasib manusia, dan perjalanan hidup manusia. Tabel 9.1 merangkum beberapa di antara sifat positif manusia. Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci hablun min al-nas hablun min allah 24 ). berkualitas 25 tidak tunggal, 24 M. Dawam Rahardjo, Paramadina, 1996). Hermeunetik (Jakarta: 25 Mujiono, "Manusia Berkualitas Menurut Al-Quran," 26 Hujair AH. Sanaky, "Konsep Manusia Berkualitas Menurut Al-Quran dan Upaya Pendidikan," (t.t.), 7, No. 2 (2013). 345
Tabel 9.1. Beberapa sifat positif manusia dalam Alquran Di sisi yang lain, dalam proses penciptaannya, manusia juga dibekali dengan nafsu yang memberikan dorongan kepada untuk melakukan sesuatu, baik berkecenderungan untuk berbuat baik maupun buruk. Adanya dua hal ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang unik dan kompleks untuk dipahami bahkan oleh Dua hal ini menjadi bagian integral dalam manusia itu sendiri. kehidupan manusia yang mempunyai tersendiri. Sebagai makhluk terbaik, manusia merupakan satu-satunya ciptaan Allah SWT yang perbuatannya mampu mewujudkan bagian tertinggi dari Konsekuensi dari hal tersebut, kehendak Tuhan dan sejarah. 27 output outcome dan 28 What Is the Origin of Man?: The Answers of Science and the Holy Scriptures Human Being: A Philosophical Approach 27 Maurice Bucaille, 1993); Louis Leahy, 2008). (Seghers, (Jogyakarta: Kanisius Publishing House, 28 Lihat Q.S. al-Qiyamah [75]:36 dan Q.S. al-Maidah [5]:66 346
manusia kewajiban. juga dipersiapkan untuk menerima berbagai beban 29 Dalam Alquran, sifat manusia banyak digambarkan dengan sifat-sifat negatif, seperti tergesa-gesa (Q.S. al-Isra [17]: 11), lemah (Q.S. an-Nisa [4]: 28), kikir (Q.S. an-Nisa [4]: 128, al-Isra [17]: 100), serakah (al-Baqarah [2]: 96), dan lain sebagainya. Sifat-sifat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penciptaan manusia. Dalam prosesnya, sifat-sifat tersebut kemudian berkembang sedemikian rupa menghasilkan rentetan sifat negatif lainnya. Sebagai contoh, dalam Q.S. al-Anbiya' [21] ayat 37 dan Q.S. al-Isra [17] ayat 11, Allah SWT menyebutkan bahwa manusia mempunyai sifat yang tergesa-gesa. Karena sifat inilah manusia kemudian menjadi sombong dan suka berputus asa dari rahmat Allah SWT. Kesombongan dan keputusasaan begitu mudahnya melanda manusia. Dalam ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan bahwa manusia setelah mendapatkan rahmat Allah SWT cenderung segera melupakannya dan menganggap bahwa apa yang diperolehnya merupakan akibat dari upaya dan usahanya sendiri sehingga peran Allah SWT dalam memudahkan upaya dan usahanya tersebut sama sekali tidak terlihat. Akan tetapi, ketika terjadi kerugian dan dilanda kesusahan, maka manusia akan cepat sekali berputus asa dan kembali mengingat Allah SWT Yang Maha Kuasa. Ketika kesusahanvsudah lewat, kondisi di atas berulang lagi, demikian Dan jika Kami berikan rahmat Kami kepada seterusnya. Kondisi ini sudah digambarkan dalam Alquran dalam manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia beberapa surah, seperti: " menjadi berputus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia (merasa) sangat gembira dan bangga 30 ." (Q.S. Hud [11]: 9-10). Ada banyak lagi sifat-sifat negatif manusia yang disebutkan dalam Alquran dan Tabel 9.2 Ada banyak lagi sifat-sifat negatif manusia yang disebutkan dalam Alquran dan Tabel 9.2 merangkum beberapa di antaranya. 29 Q.S al-Mu'minun [23] : 115, al-Ahzab [33]: 72, al-Dzariyat [51]: 56, al-Baqarah [2]: 30, al-An'am [6]: 165, Ali Tema Pokok Al-Qur'an Imran [3]: 11 , ar-Rahman [55]: 31 dan al-Qiyamah [75]: 36 30 Fazlur Rahman, (Bandung: Pustaka, 1996). 347
Tabel 9.2 Beberapa sifat negatif manusia dalam Alquran Namun penggambaran berbagai kelemahan dan kekurangan ini merupakan hikmah dari dimulainya proses pembelajaran manusia. Penggambaran sifat-sifat tersebut dijadikan dasar bagi manusia untuk menjadi lebih baik. Dari situ, manusia kemudian belajar dan bergerak ke arah yang lebih baik yang bisa memberikan kekuatan dengan tetap mengingat Tuhannya. Dengan keadaan seperti itu, jika seorang manusia kemudian melakukan perbuatan yang tidak berakhlak dan bermoral, maka ia akan berada pada martabat serendah-rendahnya. 31 32 Dalam ilmu psikologi, sifat positif dan negatif yang ada pada manusia merupakan manifestasi dari struktur jiwanya. Sigmund Freud, seseorang ahli psikoanalisis dari Austria, menyebutkan Jurnal At-Tibyan Manusia Diungkap Quran 31 Syamsul Rizal, "Melacak Terminologi Manusia dalam Alquran," 32 Abbas Mahmud Al-Aqqad, 2, No. 2 (2017). (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993). 348
super-ego bahwa dalam struktur jiwa manusia ada tiga komponen yang memainkan perannya masing-masing, yaitu . Ketiga komponen teoretis yang id menggambarkan aktivitas dan interaksi kehidupan mental seseorang. super-ego Dalam model psikologi adalah himpunan hasrat jiwa, ego instingtual yang tidak terkoordinasi; memainkan peran adalah komponen yang terorganisir dan kritis dan moral; dan super-ego dan realistis yang memediasi, antara keinginan naluriah Dalam konteks ini, ketika dorongan id lebih kuat dari , penyalurannya akan melahirkan nafsu yang kontrol buruk ( ). Jika ini terjadi, manusia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat mendegradasikan hakikat kemanusiaannya. id, ego , dan ini merupakan konstruksi ego id 33 super-ego kritis. nafsu lawwamah 34 Menurut Miskawayh, struktur wujud manusia terdiri dari jiwa dan badan. Jiwa adalah substansi imateriel, dan badan adalah substansi material manusia. Manusia bukanlah entitas homogen. Ia terdiri dari bagian imateriel dan material yang membentuk suatu komposisi yang menunjukkan keberadaannya. Ibnu Miskawayh membuktikan adanya jiwa dengan dasar, bahwa pada diri manusia terdapat sesuatu yang memberi tempat bagi perbedaan dan pertentangan bentuk dalam waktu bersamaan. Sesuatu itu tidak mungkin berupa materi. Sebab materi hanya mampu menerima satu bentuk dalam satu waktu. Jiwa sebagai substansi imateriel manusia berbeda dengan badan. Perbuatan jiwa berlainan dengan perbuatan dan karakteristik badan. Keunggulan sifat dan tingkah laku jiwa atas badan menyebabkan status jiwa sebagai pembimbing badan. Jiwa senantiasa membetulkan kesalahan-kesalahan persepsi yang dialami oleh indra. Jiwa unggul di sini adalah jiwa berpikir, bukan jiwa amarah atau jiwa yang dimiliki manusia. Ibnu Miskawayh membagi al-quwwah al-ghadhabiyyah jiwa dalam tiga tingkatan; yaitu jiwa berpikir ( ), a-lquwwah al-syahwiyah jiwa amarah ( jiwa binatang ). Berkembangnya salah satu dari ketiga ( kekuatan tersebut akan merusak, bahkan meniadakan tindakan lainnya. syahwiyah al-quwwah al-nathiqah ) dan An Outline of Psychoanalysis A General Introduction to Psychoanalysis Psychoanalysis and 33 Sigmund Freud, (Penguin UK, 2003); History (Createspace Independent Publishing Platform, 1920); "Beyond the Pleasure Principle," Ibn-Muhammad Miskawayh's Tahdhib Al-Akhlaq The Refinement of Character: A Translation from Arabic of Ahmad 17, No. 2 (2015). 34 Ahmad ibn-Muhammad Miskawayh, , trans. Constantine K. Zurayk (Beirut: American University of Beirut, 1968). 349
35 jiwa secara fitrah diciptakan dengan Menurut Al-Ghazali, mencintai hikmah, mencintai makrifah dan beribadah kepada Allah SWT, ada unsur orisinal bukan eksternal yang masuk ke dalamnya, karena unsur ini merupakan wahyu (fitrah) yang diciptakan oleh Allah SWT kepada manusia. Sementara itu, kecenderungan instingtif, seperti kecenderungan untuk makan dan minum, merupakan keharusan bagi kalbu, sedangkan kecenderungan untuk memenuhi keinginan syahwat merupakan hal yang ada dalam manusia dan ada secara aksidental pada temperamen manusia. Dalam perkembangan, jiwa memiliki potensi-potensi psikologis yang harus dididik, yaitu potensi kognitif (kekuatan akal) untuk membuahkan hikmah budi pekerti yang luhur; potensi afektif agar mampu (emosi dan syahwat) untuk mencapai menghilangkan kejelekan-kejelekan; dan potensi psikomotorik (gerak dan tingkah laku) untuk menyesuaikan dengan dua potensi di atas. rabbani karena ia merupakan unsur , iffah Sifat-sifat di atas akan terimplementasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi yang kemudian melatarbelakangi lahirnya teori perilaku dalam kajian ekonomi. Teori ini mempelajari bagaimana sifat-sifat manusia dalam melakukan berbagai tindakan ekonomi seperti memilih antara berbagai pilihan ekonomi yang ada di hadapannya, baik dalam hal memproduksi maupun mengonsumsi. Dari sisi konsumen, sifat-sifat ini membentuk perilaku yang kemudian dimanifestasikan dengan berbagai kebutuhan dan keinginan. Inilah yang kemudian mendasari lahirnya teori perilaku konsumen. Dalam paradigma ekonomi konvensional, teori perilaku konsumen didasarkan pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme yang diprakarsai oleh Bentham. Konsep ini meyakini bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui yang terbaik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri sehingga pembatasan terhadap kebebasan individu merupakan kejahatan jika tidak ada alasan yang ini kemudian dipertajam oleh kuat untuk melakukannya. Hal muridnya, John Stuart Mill dalam bukunya Dalam buku yang merupakan itu, Mill mengungkapkan konsep 36 On Liberty. freedom of action Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn Mizanul Amal 35 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Munqiz Min Al-Dalal vols. (Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1993); Now First Published Jeremy Bentham, [Revival of Religious Learnings], trans. Fazl-ul-Karim, 1st ed., 4 , trans. H.A. Mustafa (Jakarta: Rineka, 1995); An Introduction to the Principles of Morals and Legislation: Printed in the Year 1780, and (Beirut: Maktabah al-Sa'biyyah, tt.). 36 (T. Payne, 1789). 350
37 Dasar filosofis ini kemudian argumentasi kebebasan dasar manusia. melatarbelakangi konsep perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Asumsi sentral teori ekonomi mikro neo-klasik adalah manusia berperilaku secara rasional. Dasar dari rasionalitas itu adalah adanya pengetahuan atau perkiraan mengenai akibat dari sesuatu yang dilakukan. Seseorang hanya dianggap rasional apabila dia berusaha mencapai tujuan ekonominya dengan berbagai cara yang mungkin dia capai. Akan tetapi rasionalitas itu sendiri mempunyai keterbatasan akibat terbatasnya pengetahuan, nalar, dan metode sehingga melahirkan konsep beyond yaitu memahami bahwa dalam beberapa hal yang terjadi dalam hidup ini berada di luar dari kontrol manusia. 38 39 rationality 40 , Adanya pemakluman atas hal-hal yang di luar kontrol dan berada di luar jangkauan rasionalitas menunjukkan bahwa masyarakat rasionalitas. Dengan ilmiah modern meyakini keterbatasan demikian, manusia sebenarnya percaya terhadap sesuatu yang lebih besar dari jangkauan rasio manusia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan metode maupun keterbatasan nalar. Memaklumi adanya sesuatu yang di luar nalar bukanlah berarti tidak tidak sama dan tidak identik rasional karena dengan seperti mengeluarkan sedekah dan zakat dari penghasilan kita tanpa ada transaksi penyeimbang yang tampak di depan mata boleh jadi bagi mereka yang tidak memahami esensi dan dianggap manfaat bersedekah. Namun hakikat amalan sosial dalam Islam surplus adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan sosial yang sector dimanifestasikan dalam bentuk distribusi pendapatan dari beyond rationality irrationality. Melakukan tindakan sosial, irrational deficit sector. ke Amalan sosial akan menjaga pihak yang kelebihan dari rasa kekhawatiran akan kehilangan atau kecurian akibatnya banyaknya pihak yang kekurangan di sekitarnya, sebaliknya ia juga akan menjaga pihak yang kekurangan dari perbuatan sebagaimana tersebut. Dari sisi ekonomi, amalan sosial dalam ekonomi Islam dapat On Liberty Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam 37 38 Mustafa Edwin Nasution et al., 39 Nazaruddin A. Wahid, SEARFIQH, 2013). John Stuart Mill, (Auckland, New Zealand: The Floating Press, 2009). Paradigma Ekonomi Islam: Konsep Dasar, Pelaksanaan, dan Kebijakan) (Jakarta: Kencana, 2007). (Banda Aceh: 40 Nasution et al. 351
menciptakan aliran distribusi pendapatan yang berdampak positif tidak hanya bagi penerima, tetapi bagi pihak pemberi. Sebagai contoh dapat diilustrasikan sebagai berikut: Jika A memberikan zakat atau sedekah kepada B, maka B akan menerima efek positif berupa tambahan pendapatan. Kemudian B membeli sesuatu pada C yang berakibat pada lakunya barang-barang yang dijual C. Karenanya C akan memesan kembali barang-barang tersebut kepada D. Untuk memproduksi barang-barang tersebut, D kemudian akan memesan bahan baku kepada E. Untuk memproduksi bahan baku yang dipesan D, E akan mempekerjakan F, G, H, dst. yang ternyata adalah kerabat dari A yang sedikit banyak akan memberikan efek positif kembali kepada A. Lingkaran rezeki sebagaimana ilustrasi tersebut memang tidak bisa dikalkulasi dengan pasti, tetapi bisa dibuat permodelan dengan menggunakan berbagai asumsi. Akan tetapi yang pasti, semua orang dapat merasakan manfaat dari keseimbangan sosial yang diakibatkan oleh amalan sosial sebagaimana dijelaskan di atas. 41 Perilaku manusia dalam amalan sosial bisa dimotivasi oleh banyak hal. Ada manusia yang dimotivasi oleh harapan akan balasan langsung seperti timbulnya pujian, menaikkan pamor dan reputasinya, ataupun minimal adanya ungkapan terima kasih dari pihak yang menerima. Balasan-balasan tersebut menimbulkan kepuasan tersendiri bagi yang beramal sehingga untuk itu dia bersedia mengeluarkan amalan sosial yang lebih besar, bila perlu sekalian Sebagian manusia yang lain yang dengan alat-alat promosinya. bersedekah dengan pendekatan berkeyakinan bahwa akan adanya balasan yang setimpal nanti di akhirat di samping kebaikan di dunia seperti yang berulang-ulang dijanjikan dalam Alquran. Perilaku seperti ini dilahirkan dari sifat ikhlas dan taat kepada Allah SWT sehingga golongan seperti ini percaya bahwa suatu kebenaran tidak perlu langsung melahirkan balasan yang nyata. 42 beyond rationality 43 Dalam Islam, perilaku konsumsi harus selalu mendasari pada tuntunan Alquran dan hadis. Rasionalitas yang disebutkan dalam perilaku konsumsi ekonomi konvensional perlu disempurnakan dalam konteks yang lebih luas sehingga tidak hanya memandang Journal of Usuluddin 41 Nor Azzah Kamri, Siti Fairuz Ramlan, and Azharsyah Ibrahim, "Qur'anic Work Ethics," 40, No. July-December (2014). Idem 42 Nasution et al. . 43 352
aspek materi dan fisik saja, tetapi juga dapat mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas ini. Dengan demikian, perilaku konsumen Islami terbentuk dari paradigma berpikir yang sama sekali berbeda dengan paradigma berpikir dalam ekonomi konvensional. 44 Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Umer Chapra menyebutkan bahwa masa 200 tahun lebih perkembangan ilmu ekonomi konvensional belum dapat menjawab permasalahan dasar ekonomi manusia di dunia ini, yaitu kemiskinan. Menurut Chapra, persoalan ini masih menjadi masalah besar dunia, sementara kerusakan lingkungan dan timbulnya berbagai macam penyakit fisik maupun mental terhadap individu maupun sosial merupakan efek samping pembangunan yang menyertai kemajuan teknologi dan kemudahan-kemudahan lain yang bersifat material. 45 46 Dewasa ini, perilaku masyarakat terutama dalam hal konsumsi lebih menekankan pada aspek pemenuhan keinginan material daripada aspek kebutuhan yang non-materi. Akibatnya, barang- lebih menekankan pada aspek barang yang diproduksi pun pemenuhan materi saja sehingga terkadang membahayakan hakikat kemanusiaan itu sendiri. Dalam konteks ini, rasionalitas konsumen hanya dilihat dari maksimalisasi nilai guna dengan budget, bukan usaha, yang minimum. Pemenuhan keinginan dengan pola ini hanya akan memenuhi hakikat kemanusiaan dalam jangka pendek, tetapi mengabaikan kesejahteraan manusia secara hakiki. Rasionalitas konsumsi yang seperti ini merupakan cerminan dari sifat manusia . Pola ini akan merusak yang sangat individualis dan keseimbangan umum yang berkonsekuensi pada munculnya berbagai persoalan sosio-ekonomi. Untuk itu, sektor konsumsi tidak bisa dibiarkan bebas nilai sehingga dapat menjaga manusia itu dari hal- hal yang tidak baik. 47 self-interest an-nafs al-muthmainnah Berkaitan dengan perilaku konsumsi ini, Islam menawarkan (jiwa yang tenang). Jiwa yang tidak konsep Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 44 Suharyono, "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam," Islam and the Economic Challenge 4, No. 2 (2018). 45 Muhammed Umer Chapra, Islamic Thought, 1992). The Future of Economics: An Islamic Perspective (Herndon, VA: International Institute of The Journal of Socio-Economics 46 "Is It Necessary to Have Islamic Economics?" 47 29, No. 1 (2000). , Vol. 21 (Kube Publishing Ltd, 2016). 353
mengabaikan urutan aspek material dari kehidupan; yang tetap jasmani memerlukan suatu pemenuhan kebutuhan juga dengan termasuk dibarengi oleh kekuatan moral ketiadaan tekanan batin ( ), dan keharmonisan hubungan antarsesama manusia dalam sebuah tatanan masyarakat. Di sinilah perlu diintegrasikan sikap hidup peduli al-iitsar kepada orang lain yang dalam bahasa Alquran dikatakan sebagai . Sikap ini tentu akan meniadakan berbagai varian dari pola Secara konsumsi materialistis seperti agama, konsumsi model ini dapat digolongkan sebagai pemubaziran harta yang jika dilakukan dalam tatanan negara akan berimplikasi dalam menguras devisa dan secara sosial merenggangkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Karakteristik Keinginan dan Kebutuhan comfort fisiologis tension tetapi ), ( juga kenyamanan conspicuous consumption 48 . 49 Secara umum, ilmu ekonomi adalah studi ilmiah tentang 50 kepemilikan, penggunaan, dan pertukaran sumber daya yang langka. Ekonomi dianggap sebagai ilmu sosial karena menggunakan metode ilmiah untuk membangun teori yang dapat membantu menjelaskan perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Ilmu ekonomi berusaha menjelaskan perilaku ekonomi, yang muncul ketika sumber daya yang langka dipertukarkan. Konsep kelangkaan yang dimaksudkan dalam ilmu ekonomi ini terjadi ketika kebutuhan/keinginan terhadap suatu barang/jasa melebihi dari jumlah barang yang tersedia. Penjelasan di atas tidak mengindikasikan adanya perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Penekanannya hanya pada dampak, artinya jika kedua faktor ini memberikan efek kelangkaan, maka kedua faktor ini dianggap sama. 51 Secara harfiah, ada perbedaan mendasar antara kebutuhan dengan keinginan. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan sesuatu yang kita perlukan, tetapi sering kali conspicuous consumption 48 Dalam Encyclopædia Britannica, dideskripsikan sebagai "the practice by praktik yang dilakukan konsumen dalam menggunakan barang-barang dengan consumers of using goods of a higher quality or in greater quantity than might be considered necessary kualitas yang lebih tinggi atau kuantitas yang lebih besar dari yang dibutuhkan in practical terms" ( ). Phillips, R. J. (22 March 2021). Conspicuous consumption. Encyclopedia Britannica. 49 Nasution et al. 50 Samuelson. 51 T Lawson, Economics and Reality (London and New York: Routledge, 1997). 354
barang tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan, tetapi kita hanya the desires which take the form of a "must" urgency in acquiring goods menginginkan saja. Menurut Raiklin dan Bulent, kebutuhan adalah and services in order to achieve satisfaction. Needs are a basic " organic part of wants. 52 " Kebutuhan merupakan hal dasar dalam (wants) "include needs but go beyond them; wants are needs memenuhi keberlangsungan hidup dan bersifat keharusan. Sementara plus some residual desires that do not correspond to needs." keinginan Keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kebutuhan bersifat sesuatu yang harus dipenuhi karena merupakan hal mendasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Sementara itu, keinginan berfungsi sebagai suplemen dari kebutuhan. Urgensitas keinginan tidak bersifat harus dan tidak bersifat mengikat. 53 Dalam Islam, kedua konsep ini memiliki perbedaan yang jelas. Imam al-Ghazali misalnya menyebutkan dua hal ini dengan istilah yang berbeda, keinginan sebagai dan Hajat Perbedaan ini membawa konsekuensi kebutuhan sebagai besar dalam ilmu ekonomi. merupakan cerminan kebutuhan asasi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya sebagai manusia, seperti kebutuhan akan syahwat makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Sementara itu, merupakan dorongan keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pemenuhan kepuasan psikis. Tidak dapat dapat berkonsekuensi pada esensi kehidupan memenuhi manusia, sementara jika tidak terpenuhi, tidak akan terlalu berpengaruh dalam hal mempertahankan hidup manusia. Ketika seseorang, misalnya, menginginkan makanan organik untuk gaya hidup sehat, tetapi tidak dapat terpenuhi dengan berbagai sebab, ia masih dapat menundanya. Keinginan akan menjadi kebutuhan ketika mereka diarahkan kepada kepentingan tertentu jika itu menjadi vital bagi kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang raghbah, syahwat hajat sedangkan 54 . hajat syahwat International Journal of Social Economics 52 Ernest Raiklin and Bülent Uyar, "On the Relativity of the Concepts of Needs, Wants, Scarcity and Opportu nity Cost," (1996). 53 M Fahim Khan, "Theory of Islamic Economics: A Survey of Selected Contemporary Writings on Economics Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn Relevant Subjects of Fiqh," (Islamic research and Training institute, 2002). 54 Abu Hamid al-Ghazali, [Revival of Religious Learnings], trans. Fazl-ul-Karim, 1st ed., 4 vols. (Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1993). 355
membutuhkan makanan sehat untuk mencegah diabetes yang ia derita yang jika tidak terpenuhi akan berkonsekuensi bagi kehidupan yang bersangkutan. Dari penjelasan di atas, jelas ada perbedaan mendasar antara kebutuhan dengan keinginan. Anehnya, ekonomi konvensional tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan ini sehingga dalam berbagai literatur kedua hal ini sering disamakan perlakuannya. Konsekuensi dari penyamaan ini berakibat pada tidak terkontrolnya eksploitasi sumber daya alam sehingga menciptakan ketidakseimbangan ekologi yang parah. Ketika terjadi, manusia kemudian itu konsekuensinya dengan bermacam-macam bencana alam. Dalam Islam, konsumsi manusia mempunyai makna dari hanya sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Imam al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna. Dalam pandangan Islam, konsumsi merupakan bagian integral dari ibadah manusia kepada Allah SWT. Di sinilah letak perbedaan pandangan ekonomi Islam dengan konvensional. Dalam pandangan konvensional, konsumsi merupakan hal materialis yang merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan dan lain-lain dengan mengabaikan dimensi-dimensi spiritual yang homo economicus dianggap berada di luar domain ilmu ekonomi. Kemampuan dana merupakan satu-satunya penghalang dari perilaku untuk mengonsumsi sesuatu. Tidak ada perasaan apakah konsumsi sekarang akan berpengaruh kepada masa depan dirinya sendiri (misalnya mengonsumsi alkohol dan merokok), masa depan umat manusia (misalnya, menguras minyak bumi, menebangi hutan, proses industri yang menimbulkan polusi udara dan air) apalagi masa depan yang lebih jauh lagi di akhirat kelak. 55 The Theory of Moral Sentiment 55 Adam Smith, (Indianapolis: Liberty Classics, 1759). 356
(Sumber: BNP2TKI, 2015) Gambar 9.2 Ilustrasi Perbedaan Kebutuhan dengan Keinginan Pertama Dalam berbagai literatur ekonomi, kebutuhan dibagi berdasarkan sifat, waktu, subjek, kepentingan, dan jenisnya. , jika dilihat berdasarkan sifat, kebutuhan terbagi dua, yaitu: 1) Kebutuhan jasmani, yang berkaitan dengan aspek penjagaan fisik seperti makanan, olahraga, dan istirahat; dan 2) Kebutuhan rohani, yang berkaitan dengan aspek penjagaan jiwa seperti ibadah, hiburan, rekreasi, dan sebagainya. , jika dilihat berdasarkan waktu, kebutuhan dibagi ke dalam empat segmen, yaitu: 1) Kebutuhan saat ini, seperti asupan makanan di saat lapar; 2) Kebutuhan masa depan, seperti persiapan menghadapi ujian; 3) Kebutuhan untuk waktu yang tidak terduga, seperti kebutuhan jika terjadi musibah; dan 4) Kebutuhan untuk masa akhirat, seperti pemenuhan kewajiban agama sebagaimana yang diwajibkan bagi seorang muslim. , jika dilihat berdasarkan subjek, kebutuhan dibagi dua, yaitu: 1) Subjek individu, kebutuhan perseorangan seperti anak yang membutuhkan orang tua; dan 2) Kebutuhan kelompok, kebutuhan yang cenderung mengarah pada kepentingan masyarakat, yaitu pasar, rumah sakit, angkutan umum, dan lain sebagainya. Kedua Ketiga Keempat , jika berdasarkan intensitas atau kepentingannya yakni: 1) Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak seperti dari sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal); 2) Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau 357
menambah kebahagiaan hidup; tidak bersifat wajib atau dapat ditunda pemenuhannya, seperti pendidikan, hiburan, akses kesehatan dan lain-lain; 3) Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan nilai tambah diri atau prestise atau gengsi, Kelima seperti liburan ke luar negeri, perhiasan, dan barang bermerek. , jika dilihat berdasarkan jenisnya, Maslow membagi kebutuhan Fisiologis physiological 56 manusia dalam lima tingkatan, 1. ( Keselamatan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. 2. yaitu: ) meliputi kebutuhan dasar seperti safety ( ) seperti lingkungan kerja yang aman dan social Sosial keamanan pekerjaan. ( Esteem tim Aktualisasi diri 3. ) suka merasa diinginkan atau menjadi bagian dari self-actualization 4. 5. dan pencapaian target. ( seperti status sosial, promosi, atau pujian. ) seperti kebutuhan intelektual juga membagi Dalam Islam, para cendekiawan Islam telah had ad-dharurah, kebutuhan konsumsi manusia dalam berbagai tingkatan. Imam had had al-hajah al-Ghazali membaginya dalam tiga tingkatan, yaitu: ad-dharurah , dan yang tertinggi adalah adalah tingkatan paling dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pemenuhannya bersifat wajib dalam dharurah mempertahankan hidup manusia. Imam Ghazali sendiri tidak merekomendasikan kehidupan selalu berada di level tana'um karena akan mengganggu ibadahnya kepada Allah SWT. Level merupakan tingkatan di mana perilaku individu dalam aktivitas konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tetapi juga bertujuan untuk hiburan dan bersenang-senang. Menurut Imam al-Ghazali kehidupan seperti ini semata-mata juga tidak cocok bagi kehidupan seorang muslim. Beliau had dharurah merekomendasikan untuk hidup dengan menyeimbangkan antara . Antara kedua had ini terdapat area yang disebut sebagai yang isinya mencakupi hal-hal yang halal dan mubah. Al-Ghazali merekomendasikan agar manusia dapat berada pada level Kajian al-Ghazali dengan tingkatan konsumsi ini banyak bersentuhan dengan apa yang telah had at-tana'um. Level had at-tana'um had al-hajah dengan had al-hajah 57 . Psychological review Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn. 56 Abraham H. Maslow, "A Theory of Human Motivation," 57 al-Ghazali, 50, No. 4 (1943). 358
dikemukakan oleh Imam al-Juwaini. Kategorisasi ini kemudian dharuriyyah, hajiyyah, yaitu dikembangkan lagi Imam Asy Syatibi dalam Al-Muwafaqat, yang lebih tahsiniyyah (kamaliyyah) 58 maqashid syariah dan dikenal konsep . Dari paparan di atas terlihat perbedaan yang jelas antara kebutuhan dan keinginan. Perbedaan tersebut tidak hanya pada tataran harfiah, tetapi juga pada tataran filosofisnya. Untuk lebih jelas, tabel berikut menggambarkan perbedaan karakteristik antara kebutuhan dan keinginan. Tabel 9.3. Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan Sumber: P3EI-BI, diolah (2020)59 Dalam dunia bisnis dan ekonomi, perbedaan-perbedaan tersebut memberikan konsekuensi terhadap kelangsungan usaha atau sifat konsumtif konsumen. Jika seorang individu bertindak sebagai produsen, perbedaan di atas membawa pengaruh pada jenis, kualitas barang akan diproduksi, dan segmen pasar yang akan dituju serta pola iklan yang akan dibuat. Dengan mempertimbangkan karakteristik di atas, jenis barang yang diproduksi akan sangat selektif disesuaikan dengan fungsi dan manfaat bagi kehidupan manusia. Kualitas barang yang diproduksi pun akan dipengaruhi oleh faktor ini di mana produsen hanya akan memproduksi barang-barang dengan kualitas yang bagus sehingga fungsi barang sebagai pemenuhan kebutuhan dapat dicapai. Jika bertindak sebagai konsumen, seorang individu juga akan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas barang yang , apa yang dikonsumsi. Misalnya, ketika membeli sebuah smartphone Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah Ekonomi Islam 58 Abu Ishaq Al-Syatibi, 59 P3EI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). , Vol. 1 (Kairo: Dar Kutub al 'ilmiyah, 2003). 359
brand menjadi pertimbangannya? Apakah , desain, atau fitur (kamera, smartphone daya tahan baterai, teknologi, dsb.)? Kemudian berapa buah yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan berbagai pertimbangan lainnya? Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Islam 1. Konsumsi dalam Islam Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi identik dengan makan dan minum, tetapi dalam konteks ekonomi, konsumsi mencakupi berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang Connolly dan Munro mendefinisikan dibutuhkan manusia. konsumsi sebagai segala aktivitas manusia dalam menggunakan barang/jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara Mansvelt menyebutkan konsumsi sebagai seperangkat hubungan sosial, wacana, dan praktik yang berfokus pada penjualan, akuisisi, penggunaan, dan pembuangan komoditas. Selanjutnya, Mankiw mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. 60 61 62 63 64 menyebutkan salah satu tujuan ekonomi adalah untuk menjelaskan dasar-dasar perilaku konsumen untuk mengetahui kecenderungan mereka dalam memilih barang atau jasa yang kemudian melahirkan hukum permintaan. Dengan mendasari pada teori ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar pemikiran dari perilaku konsumsi konsumen adalah nilai guna atau . Jika kepuasan terhadap terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya, sebaliknya jika kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah maka 65 semakin rendah pula nilai gunanya. Samuelson dan Nordhaus utility An Introduction to the Sharia Aconomic Economics of the Public Sector 60 Mohamad Hidayat, 61 S. Connolly and A. Munro, 62 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010). The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, (England: Prentice Hal, 1999). Environment and Technology: People, the Earth, Environment and Technology, Juliana Mansvelt, "Consumption," in Principles of Microeconomics, et al. (New Jersey: John Wiley & Sons, 2017). ed. Douglas Richardson, 63 Gregory Mankiw, 64 Samuelson and Nordhaus. 65 Rozalinda, vol. 8e (Boston, MA: Cengage Learning, 2018). Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: Rajawali Press, 2015). 360
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kepuasan konsumen terhadap suatu benda merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, secara esensi ketika hal itu terpenuhi belum tentu dapat meningkatkan kesempurnaan sesuatu. Misalnya, cat, interior, ataupun desain yang baik adalah keinginan manusia dalam membangun rumah. Jika hal itu terpenuhi belum tentu dapat menambah fungsi bangunan rumah, tetapi hanya memberikan kepuasan pemiliknya. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa want konsumsi dalam ekonomi konvensional ditentukan oleh keinginan ( fungsi manusia atau 66 utility ), dan keinginan ditentukan oleh nilai guna ( ). Gambar 9.3 Pola Konsumsi Ekonomi Konvensional mashlahah dalam Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal sebagai artian terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat fisik dan non-fisik (spiritual). Oleh karenanya, konsumsi dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan barang/jasa yang memberikan kebaikan Mashlahah 67 dunia dan akhirat bagi konsumen mashlahah itu sendiri ( ). duniawi akan terpenuhi dengan tercukupinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Sementara itu, maslahat akhirat akan tercapai jika kebutuhan duniawi tadi digunakan dan diniatkan juga untuk melaksanakan ibadah kepada Idem Introduction to Islamic Economics: Theory and 66 67 Hossein Askari, Zamir Iqbal, and Abbas Mirakhor, . Application (Singapore: John Wiley & Sons, 2015). 361
Allah SWT, seperti makan dan minum agar mempunyai energi untuk salat, haji, dan aktivitas ibadah lainnya. Berpakaian untuk menutupi aurat sebagaimana yang diwajibkan atas umat Islam. Punya kesehatan dan pendidikan yang baik agar dapat dipergunakan untuk mencari rezeki dan menebar kebaikan kepada orang lain. Islam menganjurkan manusia untuk menganut pola konsumsi moderat (di tengah-tengah), artinya manusia tidak boleh berlebih- ), tetapi juga tidak boleh terlalu apa adanya. Menurut lebihan ( al-Ghazali, pola hidup yang sangat sederhana akan mengganggu proses ibadah manusia kepada Allah SWT, sedangkan hidup yang kemubaziran. Banyak berlebih-lebihan akan menyebabkan tabdzir /berlebih-lebihan dan larangan bagi konsumen di antaranya /mubazir. Beberapa larangan Allah SWT untuk hidup berlebih- israf israf lebih terdapat dalam: 1. Q.S. al-Baqarah [2]: 168: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." 2. Q.S. al-A'raf [7]: 31: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." 3. Q.S. al-An'am [6]: 141: 362
"Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." 4. Q.S. al-Maidah [5]: 77: "Katakanlah (Muhammad), Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus." Konsumsi dalam Islam juga diatur terbatas pada proporsionalitas personal karena sifatnya yang sangat relatif. Artinya, banyaknya sesuatu dalam kadar seorang individu, belum tentu sama ketika "Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia dibandingkan dengan individu yang lain. Berkaitan dengan ini, lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi putra-putra anak Adam Rasulullah SAW. bersabda: beberapa suap yang dapat menguatkan tubuhnya. Kalaupun harus memenuhi perutnya, hendaklah sepertiga untuk makannya, sepertiga lagi untuk minumnya dan sepertiga lagi untuk napasnya". (H.R. at- Tirmidzi) Di samping manusia harus mengendalikan konsumsinya, agama Islam pun menganjurkan pengeluaran untuk orang lain, terutama fakir miskin yakni dalam bentuk zakat. Selain itu, Islam juga menganjurkan pengeluaran sukarela untuk kepentingan sesama dalam bentuk infak, sedekah, dan wakaf. Adapun aturan Islam mengenal bagaimana seharusnya melakukan kegiatan konsumsi Israf adalah sebagai berikut: a. Tidak boleh berlebih-lebihan ( ), sebagaimana firman Allah SWT dalam beberapa ayat yang telah disebutkan di atas. Jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan, itu berarti manusia harus di 363
needs wants ). dorong oleh faktor kebutuhan ( b. Mengonsumsi yang halal dan tayib, konsumsi seorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan tayib. Tidak ada permintaan terhadap barang yang haram. Di samping itu di dalam Islam, barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi, karena tidak boleh ) daripada keinginan ( diperjualbelikan. c. Mempertimbangkan hal konsumsi Islam juga menuntut agar kita peduli kepada orang lain, terutama sanak kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim ataupun konsumen lainnya. Secara spesifik, kepedulian ini dimaknai sebagai bentuk amal saleh, yaitu kemauan konsumen membelanjakan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. kebutuhan orang lain, Dalam Gambar 9.4. Pola Konsumsi Ekonomi Islam Tabel 9.4 menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam Islam merupakan upaya yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri ( ). Pemenuhan kebutuhan tersebut didasarkan pada nafsu yang terkendali dan rasionalitas Islami. Artinya, Islam tidak melarang manusia untuk mashlahah memenuhi kebutuhannya selama hal tersebut mendatangkan . Konsep kebutuhan dalam Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis merujuk pada tingkat konsumsi masyarakat. Dapat saja pada tingkat ekonomi tertentu sebuah maximum mashlahah mafsadah , bukan 364
barang dikonsumsi karena motivasi keinginan. Kemudian, pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut menjadi kebutuhan. Laptop, misalnya, dalam tingkatan tertentu ia dikonsumsi karena keinginan, tetapi pada tingkatan lainnya ia menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang karena tuntutan pekerjaan atau pendidikan tertentu. Jadi, parameter kebutuhan dalam hal ini bisa fleksibel tergantung pada tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau kondisi ekonomi seseorang. 2. Produksi dalam Islam 68 Secara umum, produksi didefinisikan sebagai kegiatan manusia jasa yang dimafaatkan oleh untuk menghasilkan barang dan konsumen. Selain itu, produksi juga didefinisikan sebagai proses penggabungan berbagai input material dan input imateriel (rencana, output pengetahuan) untuk menghasilkan sesuatu untuk konsumsi ( Selanjutnya, produksi juga didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisir dalam rangka mengubah sumber daya menjadi Menurut Siddiqi, produk jadi dalam bentuk barang dan jasa. jasa dengan produksi merupakan penyediaan barang dan 72 memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi adalah tindakan menciptakan dan menambah nilai guna keluaran, barang atau jasa yang memiliki nilai dan berkontribusi pada utilitas individu. Dalam menjalankan aktivitas produksinya, produsen cenderung untuk berproduksi secara efisien dengan biaya seminimal mungkin. Motivasi efisiensi mengarahkan produsen untuk semaksimal mungkin dengan berusaha menghasilkan menggunakan kombinasi sejumlah input tertentu, dengan berusaha menghindari terjadinya pemborosan. 69 70 ). 71 output Dalam menentukan jenis barang yang akan dihasilkan dan dijual ke konsep maksimalisasi keuntungan sebagai pertimbangan mendasar. Dengan demikian produksi merupakan suatu proses yang menyesuaikan pasar (konsumen), perusahaan menggunakan Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi Idem 68 Rozalinda, 69 70 Philip Kotler and Gary Armstrong, 71 72 Muhammad Nejatullah Siddiqi, "Obstacles to Islamic Economics Research," in (Jakarta: Rajawali Press, 2015). Principles of Marketing . Business Economics , 13th ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2009). Seventh International James Bates and J. R. Parkinson, Conference on Islamic Economics (New Jersey: Blackwell Pub, 1983). (Jeddah Islamic Economics Research Center, 2008) 365
antara pola permintaan pasar (konsumen) untuk suatu barang dengan jumlah, bentuk dan pola distribusi dari barang tersebut. Dalam kaitan antara efisiensi produksi dan maksimalisasi keuntungan, konsep dasar yang perlu dipahami adalah konsep fungsi produksi, konsep biaya dan konsep keuntungan. 73 Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa proses produksi dalam ekonomi konvensional tidak mengenal batas-batas halal dan haram karena tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan akan sumber daya yang telah diubah menjadi bernilai guna tersebut. Hal yang paling penting dalam proses produksi ini adalah bagaimana memproduksi segala jenis barang yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga menghasilkan nilai utilitas maksimum tanpa dihalangi oleh batasan moral tentang kemaslahatan barang tersebut jika dikonsumsi. 74 Dalam pandangan Islam, produksi diartikan sebagai upaya mengolah sumber daya alam agar menghasilkan bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Pandangan melarang produsen untuk memproduksi sesuatu yang merusak akidah, melucuti identitas umat, memudarkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkannya dari keseriusan, mendekatkan pada kebatilan, menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat, dan hanya bermotif pada keuntungan material semata. mendefinisikan produksi sebagai 'penciptaan utilitas' yang halal (diizinkan) dan bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi dari perspektif ajaran Islam. Menurut Mannan, peningkatan produksi barang-barang yang bermanfaat merupakan satu syarat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dalam Islam. Dalam konteks yang sama, Akhtar mengatakan bahwa produksi harus merenungkan pertanyaan moralitas, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya. Sejalan dengan Mannan, Akhtar juga melihat urgensi dimasukkannya aspek moral adalah untuk memaksimalkan utilitas sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui keterlibatan sebanyak mungkin orang dalam proses produksi 75 76 77 Mannan 73 Syamsul Rijal, "Teori Produksi dan Perilaku Produsen dalam Perspektif Islam," 24 (2018). Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna 74 Bates and Parkinson. Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam 75 Muhammad Baqir Sadr, 76 Yusuf al-Qaradhawi, 77 Mannan, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008). Islamic Economics, Theory and Practice, Sh. Muhammad Ashraf (Jakarta: Robbani Press, 2001). (Lahore1970). 366
Barang siapa yang menciptakan kemudaratan/kejahatan, dan orang tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW. bersabda: lain mengikuti kemudaratan tersebut maka ia akan mendapat dosa dari " perbuatan itu dan akan mendapat dosa dari setiap orang yang mengikutinya sampai hari kiamat 78 ." (H.R. Ahmad, Muslim, Turmudzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Jahir). Selanjutnya, Kahf mendefinisikan produksi sebagai sarana manusia untuk memperbaiki kondisi dan material dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam. Kebahagiaan dapat diwujudkan ketika orang mampu menghasilkan kecukupan dalam kesejahteraan ekonomi. Definisi ini didasarkan pada firman Allah SWT: 79 yang mengharamkan perhiasan dari Allah SWT yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui." "Katakanlah (Muhammad), siapakah (Q.S. al-A'raf [7]: Ayat 32). Dalam Islam, produksi dipandang sebagai kewajiban karena bagian dari tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT untuk memakmurkan bumi dengan segala sumber daya yang telah Allah SWT berikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran: "Dan suatu tanda (kebesaran Allah SWT) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan. Dan Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Agar mereka dapat makan dari Economics in Islamic Law Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective 78 Wazir Akhtar, 79 Monzer Kahf, "The Theory of Production," in (New Delhi: Kitab Bhavan, 1992). , ed. Sayyid Tahir et al (Kuala Lumpur: Longman, Malaysia, 1992). 367
buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?" (Q.S. Yasin [36]: 33-35); "...Dan kami ciptakan besi yang daripadanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia"... (Q.S Al-Hadid [57]: 25). Dalam beberapa definisi di atas terlihat bahwa dalam ekonomi konvensional, tujuan utama produksi adalah memaksimalkan keuntungan. Teori produksi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan (produsen) dalam membeli input (bahan baku) untuk produksi dan dan menggunakan menjualnya kembali dalam bentuk produk ( Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, meskipun juga tidak dilarang, tetapi lebih kepada menyeimbangkan antara manfaat individu dan masyarakat. output 80 ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Islam tidak menolak motif produksi yang ada dalam sistem ekonomi tetapi mengintegrasikan nilai-nilai moral pada konvensional, setiap manfaat ekonominya sehingga ia juga bisa bernilai ibadah yang berkonsekuensi akhirat. Berkaitan dengan manfaat kegiatan produksi dalam ekonomi Islam, ada beberapa persyaratan harus dipenuhi, yaitu 1. Dibenarkan dalam syariat Islam, yang sejalan dengan ketentuan qiyas yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis, ijmak, dan ; 2. Tidak mengandung unsur-unsur yang dapat membahayakan orang lain; 3. Cakupan manfaat produksi dalam ekonomi Islam meliputi dunia dan akhirat. Konsep Mashlahah dalam Konsumsi dan Produksi Secara umum dapat dikatakan bahwa ajaran Islam menginginkan manusia untuk hidup dengan hal yang baik-baik saja termasuk dalam hal konsumsi dan produksi sehingga dapat membawa kebaikan bagi yang seluruh umat manusia. Dalam konsep yang diungkapkan asy-Syatibi ini dikenal dengan istilah Economic Issues and Policy Maqashid Syariah mashlahah 80 J.M Brux and J.L Cowen, , Second Edition ed. (U.S.: Thomson Learning, 2001). 368
Maqashid syariah maknanya lebih luas dari sekadar diteliti atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syariat kepada manusia pada 82 dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Al-Syatibi mendefinisikan sebagai hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT untuk menegakkan kemaslahatan Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi akhirat dan kemaslahatan dunia. mendefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan serta ibahat juziyyah (kebolehan). Tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang (parsial) pada seluruh aspek kehidupan mukalaf bersifat sehingga membawa kemaslahatan bagi umat manusia. 81 maqashid syariah maqashid al-syariah 83 84 Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman maṣlahah dengan makna luas adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang al-muhafaẓah 'ala maqṣud al-syara' 85 Imam al-Ghazali (505 H/1111 M) tertentu membahayakan manusia. mendefinisikan dengan: (penjagaan terhadap tujuan syara'); tujuan ' terhadap manusia meliputi lima perlindungan: memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua yang dapat melindungi lima hal utama tersebut dinamakan maṣlahah dan semua yang dapat merusak lima hal utama tersebut dianggap mudarat/mafsadah, yang dan Al-Khawarizmi mendatangkan mudarat/mafsadah adalah maṣlahat. (w. 997 H) berpendapat, ialah pemeliharaan terhadap maksud syara' dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk (manusia). Dari penjelasan al-Khawarizmi ini dapat syara dipahami bahwa ukuran sesuatu itu dianggap maṣlahah atau tidak adalah hukum maṣlahah syara sebaliknya menghilangkan maṣlahah 86 87 ', bukan rasionalitas akal semata. Ilmu Ushul Fiqh 81 Al-Syatibi, 1. 82 Abdul Wahab Khallaf, 83 Al-Syatibi, 1. 84 Yusuf al-Qaradhawi, Al-Juziyyah (Semarang: Dina Utama, 1994). Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah; Baina Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus Al-Maṣālih Al-Mursalāh (Kairo:: Dar al-Syuruq, 2006). Al-Mustasfá Min 'Ilm Al-Ushūl 85 86 Al-Ghazāli, 87 Muhammad Ibn Ali asy-Syaukani, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān, (al-Qahirah: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1983). Irsyadul Al Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min 'Ilm Al-Usul (Kairo: Maktabah al-Jūndiy, 1971). (Riyad: Dar al-Fadilah, 2000). 369
mashlahah adalah "sebab yang At-Thufy berpendapat bahwa membawa kebaikan, seperti bisnis yang membawa keuntungan". Sementara itu, menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum Islam baik Muhammad Abu Zahra, dalam bentuk ibadah maupun muamalah". "kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan ' (Allah SWT dan rasul-Nya), tetapi tidak ada suatu dalil spesifik oleh maṣlahah yang menerangkan tentang diakuinya ataupun ditolak kemaslahatan 89 sebagai perbuatan yang itu". menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik ilahiyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi, untuk orang banyak ataupun individu. syariat Islam bersumber dari nilai-nilai , dan dari hasil telaahan terhadap ketetapan hukum-hukuman, sehingga dapat disimpulkan bahwa syariat membawa kemaslahatan. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang telah dikemukakan al Syatibi, bahwa Maṣlahah tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. ' hanyalah bersifat umum secara mutlak, bukan yang bersifat khusus, yaitu tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia dalam arti hakiki, merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kerusakan untuk kesempurnaan hidup dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu. 88 syara Ibnu Asyur mendefinisikan 90 91 tasyri yang ingin dicapai dalam 92 Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa tujuan umum ketika Allah SWT. menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk tahsiniyyah terpenuhinya mewujudkan 93 kebutuhan Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah adalah bersifat umum (kolektif dan keseluruhan) dan universal (berlaku sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia). dharūriyyah, hajiyyah, kemaslahatan manusia dengan dan yang 94 . Jika dikaitkan dengan konteks konsumsi, pengertian maslahat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bersifat sangat relatif At-Ta'yīn Fi Sharhī Al-Arābīn Ushūl Fiqh 88 Najmūddīn Sulaimān At-Ṭūfī, 89 Muhammad Abū Zahrāh, 90 Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyir, 91 Yusuf al-Qaradhawi, (Beirut: Muassasah Dayyan, 1998). Maqasid Al-Syarī'ah Al-Islamiyah (Beirut: Dar al-Fīkr al-Araby, t.t.). Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan (Jordan: Dar al Nafis, 2001). , trans. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). 92 Al-Syatibi, 1. 93 Khallaf. 94 Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syarī'ah 370
individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. karena Artinya pola konsumsi seseorang tidak bisa dipaksakan sama dengan pola konsumsi orang lainnya karena kadar kebutuhan yang berbeda-beda. Akan tetapi, masing-masing individu berkewajiban untuk memahami kadar kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Misalnya, jika si A mengonsumsi nasi dengan kadar lemak yang banyak memberikan kebaikan dalam hal menambah energinya bekerja dan beribadah, tetapi bagi si B mungkin akan mendatangkan kemudaratan karena kadar kolesterol yang tinggi. Untuk itu, batasan bagi seseorang akan mendatang maslahat bagi dirinya sendiri harus diperhatikan dengan ketat dengan berpedoman kepada lima perlindungan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu melindungi keperluan manusia di bidang agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ditambah lingkungan dan kehormatan manusia. 95 Dalam konteks produksi, seorang produsen juga berpegang lima batasan plus dua batasan di atas. Artinya ketika memproduksi suatu barang atau jasa, batasan di atas harus selalu menjadi acuan tentang boleh tidaknya suatu barang diproduksi. Hal ini tentu berbeda dengan konsep produksi dalam ekonomi konvensional yang hanya berpatokan pada maksimalisasi keuntungan yang berkonsekuensi pada pelanggaran nilai-nilai moral yang dapat memberikan kemudaratan bagi manusia. Adapun sifat-sifat maslahat sebagai berikut: Mashlahah 1. Dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing- masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Namun tata cara untuk mencapai maslahat tersebut telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi maslahat bagi diri dan usahanya, tetapi syariat telah menetapkan keharaman bunga bank, maka yang menjadi acuan adalah tuntunan ' tersebut. syara Mashlahah maslahah individu akan konsisten dengan masalah komunitas 2. Konsep ini menyebutkan bahwa seseorang dapat mencapai -nya sendiri jika dalam waktu yang bersamaan juga Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah; Baina Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus bersifat subjektif Al-Juziyyah 95 Yusuf al-Qardawi, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006). 371
mencapai maslahat orang banyak. Artinya, kepuasan pribadi akan meningkat seiring dengan meningkat kepuasan masyarakat. Mashlahah 3. mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, mulai dari produksi, konsumsi, maupun pertukaran atau distribusi. min haythu al-wujūd min haythu al-'adam Oleh karena itu, secara umum menjaga kemaslahatan bisa dengan cara . Menjaga yaitu dengan cara kemaslahatan dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan, seperti seseorang memasuki sektor industri ia selalu harus mempersiapkan beberapa strategi bisnisnya agar bisa adalah sukses. Sedangkan menjaga maṣlahah dengan cara mengatasi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan ia mempunyai sebuah industri dia harus mempertimbangkan beberapa hal yang menyebabkan bisnisnya bangkrut. Dengan ia harus mengeluarkan pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari perilaku korupsi. Hak-hak manusia yang dibuat untuk kemaslahatan mereka dan berupa diambil untuk mencapai maksudnya. Oleh karena itu, kemaslahatan adalah salah satu dalil syariat yang paling kuat dan paling khusus. Pendapat ini bisa dikatakan kepada ibadah yang kemaslahatannya tidak bisa diketahui oleh akal dan adat. Adapun kemaslahatan urusan hak-hak manusia bisa diketahui oleh mereka melalui hukum adat dan akal, jika kita melihat dalil syariat tidak membuka kepada kita maknanya, juga kita mengetahui bahwa syariat memberikan kepada kita untuk mendapatkannya, sebagai teks tidak bisa menjelaskan hukum kecuali dengan menggunakan min haythu al-wujūd dan min haythu al-'adam jika tersebut misalnya tegas siyasat al-syar'iyyah qiyas . Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa seorang ekonomi harus setiap individu muslim, dalam mempertimbangkan karena memberikan nilai yang komprehensif baik di dunia maupun di akhirat. Mashlahah itu, jika dilihat dari lima elemen sebagaimana yang telah dijelaskan di atas semuanya menyangkut konsep kebaikan bagi umat manusia. Konsep ini dapat dijadikan sebagai 'modal' manusia untuk menuju hari akhirat nanti. Artinya, setiap perbuatan yang dilakukan manusia, baik produksi maupun konsumsi, selalu harus dilakukan dalam kerangka mencapai kemaslahatan. Dampak kemaslahatan itu aktivitas komponen-komponen maslahat 372
sendiri akan bisa dirasakan secara kolektif. Misalnya, ketika seseorang memproduksi barang-barang yang mendukung atau mempermudah aktivitas ibadah manusia (dalam konteks umum), maka dampak kolektif yang dirasakan adalah produktivitas manusia yang meningkat. Meningkatnya produktivitas akan berdampak pada meningkatnya arus barang, arus produksi, arus distribusi, dan seterusnya. Studi Kasus Studi Kasus 1: Pada suatu malam yang sunyi, sebagaimana biasa Khalifah Umar Ibn Khattab berkeliling sendirian ke seluruh pelosok kota Madinah. Usai berkeliling, beliau menyandarkan tubuhnya pada dinding sebuah rumah sederhana di pinggiran Kota Madinah. Tak sengaja Umar mendengar pembicaraan dua orang wanita. Umar mendengar seorang wanita sedang berbicara kepada anak gadisnya. "Bu, kita hanya mendapat beberapa kaleng hari ini," kata anak perempuan penjual susu itu. "Mungkin karena musim kemarau, air susu kambing kita jadi sedikit." "Benar anakku," kata ibunya. "Nak," bisik ibunya seraya mendekat. "Kita campur saja susu itu dengan air. Supaya penghasilan kita cepat bertambah." "Tidak, Bu!" katanya cepat. "Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur susu dengan air." Ia teringat sanksi yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang berbuat curang kepada pembeli. "Namun tidak akan ada yang tahu kita mencampurnya dengan air! Tengah malam begini tidak ada yang berani keluar. Khalifah Umar pun tidak akan tahu perbuatan kita," kata ibunya memaksa. "Bu, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat dan mengetahui kita mencampur susu dengan air, tetapi Allah SWT tetap melihat. Allah SWT pasti mengetahui segala perbuatan kita sekalipun kita menyembunyikannya," tegas gadis itu. Di luar rumah, Khalifah Umar tersenyum mendengar percakapan ibu penjual susu dan anak gadisnya itu. Khalifah Umar pun beranjak 373
meninggalkan gubuk itu dan cepat-cepat pulang ke rumahnya. Esoknya, Khalifah Umar memanggil putranya, Ashim bin Umar. Umar menceritakannya tentang kejujuran gadis penjual susu itu. "Anakku menikahlah dengan gadis itu. Ayah menyukai kejujurannya. Di zaman sekarang, jarang sekali kita jumpai gadis jujur seperti dia. Ia bukan takut pada manusia. Namun takut pada Allah SWT yang Maha Melihat." kata Khalifah Umar. Pertanyaan Studi Kasus 1: 1. Perilaku kedua pedagang pada kasus di atas mencerminkan nilai- nilai apa? 2. Jelaskan dampak ekonomi dari masing-masing sikap pedagang di Studi Kasus 2: atas? Abdur Rahman Azzam Pasha meriwayatkan tentang seorang saudagar muslim yang bernama Yunus bin Obaid. Yunus merupakan pedagang pakaian yang menjual berbagai macam dengan harga yang bermacam-macam pula, di antaranya ada yang berharga 400- dirham dan 200-dirham. Ketika tiba waktu salat, dia pergi ke masjid dan menyuruh keponakannya untuk menjaga barang-barang dagangannya. Kemudian datang seorang dari kota dengan maksud membeli kain, dan akhirnya jual beli pun terjadi. Namun kain yang semestinya berharga 200-dirham dijual dengan harga 400 dirham. Ketika dalam perjalanan pulang dari masjid, Yunus bin Obaid berjumpa dengan pembeli tadi. Dihampirinya orang itu, dan dia bertanya: "Berapa saudara membeli kain ini?" tanyanya sambil menatap kain tersebut. "400 dirham" jawab orang itu. "Harga kain ini tidak patut melebihi 200 dirham, kembalikanlah ke tempat saudara membelinya," kata Yunus. "Tidak apa-apa," kata orang itu, "saya menyukainya, dan di kampung saya harganya 500 dirham." "Pergilah dan kembalikan, sesungguhnya nasihat dalam agama lebih baik daripada segala isinya" kata Yunus kemudian. Akhirnya orang tersebut mengikuti nasihatnya dan sesampainya di tempat tersebut, Ia kemudian menegur Yunus mengembalikan 200 dirham. dengan mengambil keponakannya keuntungan secara tidak wajar. "Demi Allah SWT, dia membelinya dengan yang menjual barang 374
ridanya sendiri!" keponakannya mencoba menjelaskan. "Betul, tetapi 96 apakah kamu senang jika hal yang sama terjadi pada dirimu sendiri?" Pertanyaan Studi kasus 2: 1. Perilaku yang dicontohkan oleh pedagang tersebut merupakan cerminan dari pertalian antara kepentingan ekonomi dan semangat sosial. Berikan penjelasan Anda! 2. Jelaskan dampak perilaku tersebut dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan ekonomi Islam! Kesimpulan Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam berkaitan dengan konsep homo economicus, akhlak sebagai fondasi dalam menentukan baik buruknya suatu tindakan. Dengan pemikiran seperti itu, konsep yang merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia, dianggap ada. homo Penyempurnaan dari itu kemudian melahirkan model ekonomi yang ethicus berbasis perilaku ( tidak dapat mengakomodir behavioral models realitas yang ) yang disebut dengan . Dalam model ini, pemenuhan kesejahteraan manusia tidak semata-mata hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat non-materi. Dalam konteks ekonomi Islam permodelan perilaku manusia dikenal homo islamicus yang merupakan model yang lebih sempurna sebagai dari punya cakupan yang lebih komprehensif dan bertujuan untuk mencapai dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan juga dengan dirinya sendiri. homo islamicus homo ethicus . Permodelan perilaku ekonomi ala huquq Dalam konteks kemanusiaan, perilaku ekonomi seseorang dipengaruhi oleh sifat-sifat yang melekat pada individu tersebut. jiwa Sifat-sifat tersebut merupakan manifestasi dari struktur seseorang. Menurut Al-Ghazali, jiwa secara fitrah diciptakan dengan mencintai hikmah, mencintai makrifah dan beribadah kepada Allah SWT. rabbani instingtif manusia merupakan itu, kecenderungan Sementara keharusan bagi kalbu, karena , ia merupakan unsur sedangkan kecenderungan untuk memenuhi keinginan syahwat merupakan hal yang ada dalam manusia dan ada secara Ekonomi dalam Perspektif Islam 96 Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2002). 375
aksidental pada temperamen manusia. Dalam perkembangan, jiwa memiliki potensi-potensi psikologis yang harus dididik, yaitu potensi kognitif (kekuatan akal) untuk membuahkan hikmah budi pekerti yang luhur; potensi afektif (emosi dan syahwat) untuk agar mampu menghilangkan kejelekan-kejelekan; dan mencapai potensi psikomotorik (gerak dan tingkah laku) untuk menyesuaikan dengan dua potensi di atas. Pengontrolan terhadap potensi-potensi tersebut akan mengarahkan manusia untuk dapat membedakan antara keinginan dengan kebutuhan yang pada akhirnya akan melahirkan kemaslahatan, baik bagi dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Rangkuman iffah Ada beberapa hal yang dapat dirangkum dari paparan dan diskusi yang disampaikan di atas, yaitu: 1. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh karena manusia adalah aktor utama penggerak kegiatan ekonomi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya manusia pun akan mendapatkan imbas dari kegiatan ekonominya. Dalam ekonomi Islam, manusia tetap dipandang sebagai faktor utama dalam produksi walau mesin sudah bisa menggantikan tenaga manusia karena pada dasarnya mesin itu sendiri diciptakan oleh manusia. 2. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan yang diartikan sebagai neo-klasik adalah konsep homo seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan economicus tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Konsep homo economicus dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan meng perfect self-interest generalisasi semua orang sebagai individu ekonomi yang memiliki (kepentingan pribadi sifat-sifat yang perfect: (memiliki rasionalitas yang semata-mata), (memiliki segala informasi). sempurna), dan dianggap tidak dapat mengo 3. Model perilaku komodir realitas yang ada sehingga melahirkan model ekonomi ) yang sering yang berbasis perilaku yang merupakan konsep kemanusiaan yang bersifat altruistik, kooperatif, jujur, dan dapat dipercaya, karena pada homo ethicus, yang dipentingkan bukan perfect rationality perfect information homo economicus behavioral models homo ethicus ( diistilahkan dengan 376
self-interest public-interest hanya . Dalam konteks homo islamicus ekonomi Islam permodelan perilaku manusia dikenal sebagai homo ethicus yang merupakan model yang lebih sempurna dari , karena pemodelan perilaku ini diturunkan dari , tetapi juga sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis. 4. Manusia digambarkan dalam Alquran sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan terbaik dibandingkan dengan ciptaan Allah SWT lainnya. Akan tetapi, Alquran juga menggambar sifat manusia yang suka terburu nafsu, panik, dan tidak berpikir panjang akan akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya merupakan fitrah manusia. 5. Secara harfiah, ada perbedaan mendasar antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia karena merupakan hal mendasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Sementara itu, keinginan berfungsi sebagai suplemen dari kebutuhan. Urgensitas keinginan tidak bersifat harus dan tidak bersifat mengikat. 6. Konsumsi dalam Islam diatur terbatas pada proporsionalitas personal karena sifatnya yang sangat relatif. Artinya, banyaknya sesuatu dalam kadar seorang individu, belum tentu sama ketika dibandingkan dengan individu yang lain. 7. Dalam setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan komponen-komponen maslahat yang terdiri dari lima elemen sebagaimana yang telah dijelaskan di atas semuanya menyangkut konsep kebaikan bagi umat manusia. Konsep ini dapat dijadikan sebagai 'modal' manusia untuk menuju hari akhirat nanti. Daftar Istilah Penting Homo economicus - Homo ethicus - Homo Islamicus - Behavioral economics - Utilitarianisme - Beyond rationality - Hajat - Syahwat Israf - 377
Pertanyaan Evaluasi 1. Jelaskan hubungan manusia dengan ekonomi! 2. Jelaskan perbedaan antara homo ethicus ! 1. Jelaskan hubungan manusia dengan ekonomi! 2. Jelaskan perbedaan antara homo ethicus ! homo islamicus dan 3. Sebutkan asumsi konsep 4. Sebutkan sifat-sifat manusia yang disebutkan dalam Alquran! 5. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan! 6. Sebutkan aturan konsumsi dalam Islam! 7. Apa yang dimaksud dengan produksi dalam Islam? 8. Sifat-sifat maslahat apa yang harus diperhatikan dalam produksi? Daftar Pustaka Manusia Diungkap Quran ! Abbas Mahmud Al-Aqqad, Firdaus, 1993). Abd al-Rahman Ibn Khaldun, Ilmu Ushul Fiqh Princeton University Press, 2004). Abdul Wahab Khallaf, Abdullah Zakiy al-Kaaf, Pustaka Setia, 2002). Abraham H. Maslow, "A Theory of Human Motivation," Iḥyā' (Jakarta: Pustaka The Muqaddimah (Princeton, NJ: Ekonomi dalam Perspektif Islam (Semarang: Dina Utama, 1994). (Bandung: Psychological review 'Ulūm Al-Dīn 50, No. 4 (1943). [Revival of Religious Abu Hamid al-Ghazali, Learnings], trans. Fazl-ul-Karim, 1st ed., 4 vols. (Karachi, Pakistan: Al-Munqiz Min Al-Dalal , trans. H.A. Mustafa (Jakarta: Darul Ishaat, 1993); Rineka, 1995); (Beirut: Maktabah al-Sa'biyyah, tt.). Abu Ishaq Al-Syatibi, Dar Kutub al 'ilmiyah, 2003). Nations Adam Smith, Mizanul Amal Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah , Vol. 1 (Kairo: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of , ed. Jim Manis, The Electronic Classics Series (Hazleton, PA: The Theory of Moral Sentiment Pennsylvania State University-Hazleton, 2005). Adam Smith, (Indianapolis: Liberty The Refinement of Character: A Classics, 1759). Translation from Arabic of Ahmad Ibn-Muhammad Miskawayh's Ahmad ibn-Muhammad Miskawayh, Tahdhib Al-Akhlaq , trans. Constantine K. Zurayk (Beirut: American University of Beirut, 1968). 378
Al-Mustasfá Min 'Ilm Al-Ushūl Al-Ghazāli, (Kairo: Maktabah al-Jūndiy, 1971). International Ernest Raiklin and Bülent Uyar, "On the Relativity of the Concepts of Needs, Wants, Scarcity and Opportunity Cost," Tema Pokok Al-Qur'an (1996). Journal of Social Economics Fazlur Rahman, Gebhard Kirchgässner, "On the Relation between Voting Intention and the Perception of the General Economic Situation: An Empirical European Journal of Political Economy Analysis for the Federal Republic of Germany, 1972-1986," in Economics and Business: An (Bandung: Pustaka, 1996). Psychology Introduction to Economic Psychology Gerrit Antonides, Everyday Lif Media, 1996); Paul Webley et al., 7, No. 4 (1991). The Economic Psychology of (Springer Science & Business e (Psychology Press, 2002). Hujair AH. Sanaky, "Konsep Manusia Berkualitas Menurut Al-Quran dan Upaya Pendidikan," (t.t.), Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syarī'ah Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, (Jakarta: Prenadamedia Economic Issues and Policy, Group, 2015). J.M Brux and J.L Cowen, Second Edition ed. Al-Maṣālih Al-Mursalāh (U.S.: Thomson Learning, 2001). Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān, Maṭba'ah al-Sa'adah, 1983). James Bates and J. R. Parkinson, Blackwell Pub, 1983). Jeremy Bentham, (al-Qahirah: Business Economics (New Jersey: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation: Printed in the Year 1780, and Now First Published (T. Payne, 1789). The Philosophy of Economics: An Anthology, John Stuart Mill, "On the Definition and Method of Political Economy," ed. Daniel in On Liberty M. Hausman (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). John Stuart Mill, (Auckland, New Zealand: The Floating The International Encyclopedia of Press, 2009). Geography: People, the Earth, Environment and Technology: Juliana Mansvelt, "Consumption," in People, the Earth, Environment and Technology , ed. Douglas Richardson, et al. (New Jersey: John Wiley & Sons, 2017). M Fahim Khan, "Theory of Islamic Economics: A Survey of Selected Contemporary Writings on Economics Relevant Subjects of Fiqh," 379
Jurnal Al- (Islamic research and Training institute, 2002). Ulum M. Asy'ari, "Perilaku Ekonomi dalam Perspektif Etika Islam," Konsep-Konsep Kunci M. Dawam Rahardjo, Cooperation to Equity M. Teresa Lunati, Ashraf MA. Mannan, Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan 10, No. 1 (2010). Ethical Issues in Economics: From Altruism to (Jakarta: Paramadina, 1996). Islamic Economics, Theory and Practice, Sh. Muhammad (Palgrave Macmillan, 1997). (Lahore1970). Martin Prozesky, "Homo Ethicus: Understanding the Human Nature That Underlies Human Rights and Human Rights Education," What Is the Origin of Man?: The Answers of Science Human Journal for the Study of Religion 27, No. 1 (2014). and the Holy Scriptures Maurice Bucaille, Being: A Philosophical Approach (Seghers, 1993); Louis Leahy, (Jogyakarta: Kanisius Publishing The Concept of "Homo Economicus" and Experimental House, 2008). Games: Is "Homo Economicus" Still Alive Today? Merve Gülacan, (Munich, Germany: An Introduction to the Sharia Aconomic GRIN Publishing, 2016). Mohamad Hidayat, Zikrul Hakim, 2010). Monika Czerwonka and Paulina Łuba, "Homo Oeconomicus Versus Homo Ethicus," 8, in No. 21 (2015). Microeconomics: An Islamic Perspective Monzer Kahf, "The Theory of Production," (Jakarta: Journal of Management and Financial Sciences Readings in , ed. Sayyid Tahir et al (Kuala Maqasid Al-Syarī'ah Al-Islamiyah (Beirut: Dar al-Fīkr al-Araby, t.t.). 'Asyir, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna Ushūl Fiqh Lumpur: Longman, Malaysia, 1992). Muhammad Abū Zahrāh, Muhammad al-Tahir Ibn (Jordan: Dar al Nafis, 2001). Muhammad Baqir Sadr, Min 'Ilm Al-Usul Muhammad Ibn Ali asy-Syaukani, Irsyadul Al Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008). Islam and the Economic Challenge (Riyad: Dar al-Fadilah, 2000). Muhammed Umer Chapra, (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1992). Muhammed Umer Chapra, "Is It Necessary to Have Islamic Hermeunetik Economics?" Mujiono, "Manusia Berkualitas Menurut Al-Quran," No. 2 (2013). The Journal of Socio-Economics 29, No. 1 (2000). 7, 380
Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Mustafa Edwin Nasution et al., (Jakarta: Kencana, 2007). Principles of Economics N. Gregory Mankiw, Learning, 2017). N. Gregory Mankiw, Cengage Learning, 2018). Najmūddīn Sulaimān At-Ṭūfī, Muassasah Dayyan, 1998). Pelaksanaan, dan Kebijakan) Nazaruddin A. Wahid, , 8th ed. (Boston: Cengage Principles of Microeconomics , vol. 8e (Boston, MA: At-Ta'yīn Fi Sharhī Al-Arābīn (Beirut: Paradigma Ekonomi Islam: Konsep Dasar, (Banda Aceh: SEARFIQH, 2013). Journal of Usuluddin Nor Azzah Kamri, Siti Fairuz Ramlan, and Azharsyah Ibrahim, 40, No. July-December "Qur'anic Work Ethics," (2014). The Economics Institutions of Capitalism Oliver E. Williamson, York: The Free Press, 1985). Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, York: McGraw-Hill/Irwin, 2009). Paul A. Samuelson, Harvard University Press, 1947). Myth of Endless Accumulation Peter Fleming, (New Economics , 19th ed. (New Foundations of Economic Analysis (Harvard: The Death of Homo Economicus: Work, Debt and the Principles of Marketing (Pluto Press, 2017). Philip Kotler and Gary Armstrong, (New Jersey: Prentice Hall, 2009). , 13th ed. J. (22 March 2021). Conspicuous consumption. Phillips, R. Encyclopedia Britannica. Der homo conspicuous-consumption oeconomicus und die Anthropologie von Adam Smith. Freiburg, Reiner Manstetten, "Das Menschenbild Der Ökonomie," München Journal of (2000). Business and Psychology Richard E Hattwick, "Behavioral Economics: An Overview," Economics of the Public Sector 4, No. 2 (1989). S. Connolly and A. Munro, Prentice Hal, 1999). Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: 26, No. 1 Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia," A General Introduction to Psychoanalysis Sigmund Freud, (England: 2016 An Outline of Psychoanalysis (2016). (Penguin UK, 2003); (Createspace Independent Publishing Platform, 1920); "Beyond the Pleasure Principle," Psychoanalysis and History 17, No. 2 (2015). 381
Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Suharyono, "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam," 4, No. 2 (2018). Syamsul Rijal, "Teori Produksi dan Perilaku Produsen dalam Jurnal Perspektif Islam," 24 (2018). At-Tibyan Syamsul Rizal, "Melacak Terminologi Manusia dalam Alquran," Economics and Reality 2, No. 2 (2017). T Lawson, The Future of Economics: An Islamic Perspective, 1997). (London and New York: Routledge, Vol. 21 (Kube Al-Tafsir Al-Wajiz 'Ala Hamish Al-Quran Al-'Azim Publishing Ltd, 2016). Wahbah al-Zuhaily, Economics in Islamic Law (Dimasyiq: Dar al-Fikr, 1996). Wazir Akhtar, 1992). Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus Al-Juziyyah Yusuf al-Qaradhawi, (New Delhi: Kitab Bhavan, Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah; Baina (Kairo:: Dar Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai al-Syuruq, 2006). Penyimpangan Yusuf al-Qaradhawi, Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam , trans. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). Yusuf al-Qaradhawi, (Jakarta: Robbani Press, 2001). 382
BAB 10 Dalam Islam Konsep Harta Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, jenis dan bentuk harta, hak, dan hak milik dalam Islam; 2. Mahasiswa mampu membandingkan konsep harta, hak, dan hak milik dalam Islam dengan konsep harta, hak dan hak milik dalam Pendahuluan sistem ekonomi konvensional. qiyama Islam sangat memperhatikan harta dengan menempatkannya harta itu dijadikan Allah SWT sebagai ), sebagaimana terdapat firman sebagai tiang kehidupan ( tiang (pilar) kehidupan Allah SWT Q.S. an-Nisa [4]: 5 "... ". Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dan manusia tidak akan bisa terpisah dengannya. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non-materi. Manusia berusaha sesuai dengan maqashid syariah naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta. Karena itu, para ulama sepanjang sejarah merumuskan konsep dengan lima kebutuhan dasar ( antaranya adalah memelihara eksistensi harta ( dharuriyat ri'ayatu al mal ) yang salah satu di ). Syariah tidak memberlakukan pembatasan yang tidak perlu pada makna harta dengan mendefinisikannya dalam perspektif yang sempit, melainkan konsep harta dibiarkan melebar atas dasar 383
kebiasaan masyarakat dan penggunaannya. surah menguraikan persoalan harta ini dalam beragam bentuknya pula. Kebanyakan ayat- berbicara dalam konteks hukum, ayat yang mengandung lafaz baik dalam bentuk larangan-larangan maupun perintah-perintah dalam memperoleh maupun dalam mempergunakan harta tersebut. Sebagian yang lain, ayat-ayat tentang juga berbicara dalam konteks yang umum seperti dalam bentuk peringatan-peringatan, sejarah dan sebagainya. dan turunannya telah disebutkan di dalam Alquran lebih dari 90 ayat dan dalam sunah Nabi SAW. di banyak tempat yang tidak terhitung, dan dengan demikian ini dua sumber telah meninggalkan pemahaman 2 terminologi sesuai dengan kebiasaan orang-orang. Sementara itu, menurut Ibn Imarah kata terdapat sebanyak 86 kali dalam Alquran, baik dalam bentuk tunggal (mufrad) maupun plural (jamak) dalam 70 surah. Dalam bentuk mufrad disebut sebanyak 24 kali, dan dalam bentuk jamak sebanyak 62 kali. Alquran dalam berbagai ayat dan al-mal al-mal al-mal 1 Menurut Abu Zahrah kata al-mal terbuka 3 terhadap harta membuktikan bahwa sesungguhnya harta merupakan satu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi manusia, sehingga Alquran memandang perlu untuk memberikan garisan-garisan yang rinci dan luas tentang harta. Syariah Islam mengandung kaidah-kaidah umum yang mengatur cara untuk mendapatkan uang atau harta, cara menyalurkannya, proses pertukaran dengan barang lain, cara pengembangannya dan operasionalnya. Islam juga menjelaskan adanya hak-hak orang lain atau masyarakat dalam harta itu. Persoalan-persoalan inilah yang diatur oleh syariah dalam bidang fikih muamalah. Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam Perhatian Alquran yang begitu besar al-mal masdar Secara etimologis, dalam Bahasa Arab, kata harta diartikan ) dari lafaz Jurnal al-Intaj. Vol. 2, No. 1, Maret 2016 dengan yang merupakan akar kata ( 1 Toha Andiko, Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam al-Quran. 59 Al-Milkiyyah wa Nazariyyahal-'Aqd Mu'jam Mufahras li al-Faz Al-Qur'an al-Karim , 2 Muhammad Abu Zahrah, 3 Muhammad Fuad Abdul Baqi, .(Cairo: Dar al-Fikr, 1996), . 44 , (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), h. 778-779. 384
al-maal berarti condong, cenderung, miring, atau berpal- ing dari tengah kesalah satu sisi, dan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia, dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. 4 Lisan al-Arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai ( Ibn Mazhur dalam qimah 5 ), ialah harta kekayaan. Al-muyuul Harta juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digandrungi yang terjemahannya kecenderungan , yaitu sesuatu yang al-mal dan dicintai manusia. mempunyai akar kata yang sama dengan hati manusia cenderung untuk memilikinya. maal Muhammad Abu Zahrah mengartikan adalah segala sesuatu yang engkau miliki. maal 6 , dalam arti bahasa Dalam Alquran kata terdapat pada Q.S. al-Kahfi [18]: 46: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." Ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa secara etimologi, harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai, dan menempati. Adapun yang tidak digenggam oleh seseorang tidaklah dinamakan dengan harta secara etimologi seperti burung yang terbang di udara, ikan di kolam, pohon di hutan, barang tambang di permukaan bumi, Fiqh Muamalah Ensiklopedi Hukum Islam 4 Nasrun Haroen, . (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000), 73, Abdul Azis Dahlan (ed.) et. al., 5 , jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 525. Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), Vol. 11, p. 632; Majduddin al-Firuzabadi, Al-Qamus Al-Milkiyyahwa Nazariyyahal-'Aqd al-Muhith. jilid 4 (MD. 817), hlm 52. 6 Muhammad Abu Zahrah, (Cairo: Dar al-Fikr, 1976), 44 385
7 dan sebagainya. Harta juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat yang manusia cenderung untuk memanfaatkannya di waktu yang dibutuhkan. Maka dapat dikemukakan bahwa harta adalah suatu benda yang mempunyai nilai/manfaat maupun nilai asbab estetika yang jika memperolehnya atau memilikinya dibutuhkan , daya, dan upaya. al-maal Qintharah qintharah adalah: 8 Adapun padanan kata (sinonim) dari 1. (harta yang banyak): Lafaz ini disebut dalam Alquran sebanyak 4 kali, 2 kali terulang dalam satu ayat dan 3 kali terulang dalam satu surah, yaitu surah Ali `Imran [3] ayat 14 sebanyak 2 kali dan ayat 75 satu kali, dan 1 kali dalam surah an-Nisa Tsamarun [4] ayat 20. tsamarun 2. yang berarti kekayaan hanya terdapat dua kali dalam Alquran, yaitu surah al-Kahfi [18]: 34 dan ayat 42. Sedangkan yang lainnya bermakna: berbuah, Kanzun buah-buahan, dan sebagainya (kekayaan). Lafaz al-mal kanzun 3. 4. (perbendaharaan/Kekayaan). Lafaz lain yang dapat dikatakan sinonim dari . Lafaz ini terdapat 9 kali dalam Alquran dalam berbagai bentuknya. Salah Khaza'in satunya terdapat dalam surah Hud [11]: 12. khazinah, adalah lafaz jama (gudang rezeki). Lafaz ini merupakan jamak dari `, terdapat sebanyak 9 kali semuanya dalam bentuk dan tidak pernah digunakan dalam bentuk mufrad. Perbedaan lafaz bermakna harta berarti harta yang dalam arti umum, sedangkan juga diartikan dengan disimpan atau perbendaharaan harta. Di antara ayat yang terdapat lafaz ini `ardhun Ardhun adalah dalam surah Hud [11]: 31. khaza'in al-mal al-mal khaza'in dengan adalah jika tersimpan, dapat untuk juga menggunakan 5. menggambarkan sesuatu yang mengandung makna harta. Pemaknaan lafaz ini kepada makna harta seperti terdapat dalam Maghanim surah al-Anfal [8]: 67. . Alquran lafaz 6. (harta rampasan). Di antara ayat yang terkandung di Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dalamnya lafaz tersebut adalah surah al-Fath [48]: 20. 7 Wahbah al-Zuhaili, 8 , (Dar al-Fikr: Beirut.2008), IV, 40 Toha Andiko, Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam al-Quran.Jurnal al-Intaj. Vol. 2, No. 1, Maret 2016, 59 386
Mata Al-Khayr '. Lafaz ini di antaranya terdapat dalam surah Yusuf [12]: 79. . Lafaz ini mempunyai makna yang sangat banyak, salah satunya adalah bermakna harta. Harta dalam satu segi dapat membawa kepada hal-hal yang positif sehingga dapat juga . Namun demikian, tidak jarang juga dikatakan dengan al-khayr harta membawa kepada hal-hal yang negatif. Penggunaan lafaz untuk maksud harta merupakan salah satu keunikan Alquran yang kaya dengan bahasa dan sastra, sehingga lebih lebih mendalam khithab yang terkandung di serasi dan yang bermakna dalamnya. Lafaz atau harta al-anfal Al-Anfal terdapat dalam surah [100]: 19. al-mal 7. 8. al-khayr al-khayr 9. lebih khusus, yaitu menerangkan bahwa harta tersebut berasal dari rampasan perang. Sementara itu, mempunyai makna yang umum, tanpa merinci apakah harta tersebut berasal dari hasil rampasan perang al-Anfal ataupun dari hasil yang lain. Lafaz ini terdapat dalam surah Al-Turas (harta rampasan). Makna al-turats 10. [8]: 1. (harta pusaka). Lafaz juga mempunyai makna harta, tetapi lebih dikhususkan pada harta-harta yang berasal dari pusaka orang-orang yang telah terdahulu. Dengan kata lain, Al-quran dapat dikatakan mempunyai perbendaharaan kata yang kaya, sehingga ia mampu meletakkan lafaz tertentu sesuai dengan al-Fajr konteks pembicaraan yang sedang dilangsungkan. Lafaz ini hanya dijumpai dalam surah 9. lebih khusus, yaitu menerangkan bahwa harta tersebut berasal dari rampasan perang. Sementara itu, mempunyai makna yang umum, tanpa merinci apakah harta tersebut berasal dari hasil rampasan perang al-Anfal ataupun dari hasil yang lain. Lafaz ini terdapat dalam surah Al-Turas (harta rampasan). Makna al-turats 10. [8]: 1. (harta pusaka). Lafaz juga mempunyai makna harta, tetapi lebih dikhususkan pada harta-harta yang berasal dari pusaka orang-orang yang telah terdahulu. Dengan kata lain, Al-quran dapat dikatakan mempunyai perbendaharaan kata yang kaya, sehingga ia mampu meletakkan lafaz tertentu sesuai dengan al-Fajr konteks pembicaraan yang sedang dilangsungkan. Lafaz ini hanya dijumpai dalam surah 9. lebih khusus, yaitu menerangkan bahwa harta tersebut berasal dari rampasan perang. Sementara itu, mempunyai makna yang umum, tanpa merinci apakah harta tersebut berasal dari hasil rampasan perang al-Anfal ataupun dari hasil yang lain. Lafaz ini terdapat dalam surah Al-Turas (harta rampasan). Makna al-turats 10. [8]: 1. (harta pusaka). Lafaz juga mempunyai makna harta, tetapi lebih dikhususkan pada harta-harta yang berasal dari pusaka orang-orang yang telah terdahulu. Dengan kata lain, Al-quran dapat dikatakan mempunyai perbendaharaan kata yang kaya, sehingga ia mampu meletakkan lafaz tertentu sesuai dengan al-Fajr konteks pembicaraan yang sedang dilangsungkan. Lafaz ini hanya dijumpai dalam surah turats [89]: 19. Secara terminologi harta menurut istilah ahli fikih terbagi dalam 9 dua pendapat: 1. Harta menurut Ulama Hanafiyah Mazhab hanafiyah mendefiniskan harta, yaitu: "Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan." Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur: a. Harta yang dapat dikuasai dan dipelihara Al-Fiqh al-Islam 9 Wahbah al-Zuhaili, ... 387
Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kecerdasan, udara, panas matahari, tidak dapat dikatakan harta. b. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan basi tidak dapat disebut sebagai harta, serta menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu buji gandum, setetes air, segenggam tanah. Semua itu tidak disebut sebagai harta, sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal lain. Majalah al-Ahkam al Adliyyah Definisi harta disebutkan dalam materi 621 dalam dengan menukil dari Ibnu Abidin al-Hanafi, yaitu harta adalah segala sesuatu yang disukai oleh manusia secara tabiat, ghair manqul (bergerak) atau bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan, baik (tidak bergerak). Akan tetapi, definisi ini dibantah karena tidak komprehensif; sayuran-sayuran dan buah-buahan adalah harta meskipun tidak disimpan karena ia cepat rusak. Definisi ini juga menjadikan tabiat sebagai standar dan ini menjadikannya tidak stabil karena beberapa obat-obatan seperti obat-obat yang pahit dan racun-racun tidak disukai oleh tabiat manusia, padahal ia adalah harta. Demikian juga hal-hal yang mubah dari 'alam sebelum ia digenggam seperti hewan-hewan buruan, binatang buas, dan pohon-pohon di hutan, semuanya termasuk harta walaupun sebelum digenggam atau dimiliki. manqul 10 mal telah mencoba ahli mal dalam perspektif Hanafi. Beberapa dari mendefinisikan-ulang yang mereka, misalnya, berpendapat bahwa konsep dikemukakan oleh para pendahulu tidak komprehensif dan kurang akomodatif, karena dalam surah al-Baqarah [2] ayat 29 Allah SWT menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya di bumi ini adalah untuk dimanfaatkan manusia. Beberapa hukum kontemporer 11 Al-Fiqh al-Islam Al-Amwal wa Nazariyat al-Aqd fi Fiqh al-Islami ma'a Madkhal li Dirasat al-Fiqh 10 Wahbah al-Zuhaili, wa al-Falsafah 11 Muhammad Yusuf Musa. ... : Dirasah Muqaranah. Kaherah: Dar al-Kitab al-Arabi, 1952, Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah... 388
2. Harta Menurut Jumhur Fukaha (selain Hanafiyah) Menurut jumhur (mayoritas) fukaha harta adalah "Harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti." Al-Manthur fi al Qawa'idal-Syariyah mal Imam Az-Zarkasyi dari ulama syafi'iyyah dalam kitab sebagai apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga bisa berupa manfaat. Apa yang berupa benda terbagi dua: barang dan hewan. Apa yang dimaksud dengan barang di sini ialah semua harta secara umum. Hewan menurutnya terbagi dua: 1) Hewan yang tidak bisa diambil manfaatnya, maka ini tidak bisa disebut atau harta, seperti lalat, nyamuk, kelelawar, dan serangga; 2) Hewan yang bermanfaat; ini pun terbagi menjadi hewan yang mempunyai tabiat jahat dan merusak, seperti singa dan beruang; ini tidak bisa disebut harta; dan kedua, hewan yang bertabiat jinak dan patuh seperti binatang ternak; inilah yang disebut harta. mendefinisikan mal Kasyhaf al-Qana' Matan al-Iqna Al-Buhuti (Mansur Ibn Yunus) dari kalangan madzhab Hambali, Vol 3 h. 153 mendefinikan dalam kitab harta ialah apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu 12 keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Sementara itu, menurut Imam as-Suyuthi, harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual yang akan terus ada, kecuali bila semua orang telah meninggalkannya. Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka. 13 Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain hanafiyah, manfaat termasuk harta Syarh muntaha al-Iradat. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankkan Syari'ah 12 Mansur Bin Yunus. Al Buhuti, 13 Habib Nazir dan Afif Muhammad, Kaherah: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2000 . Cet ke1 (Bandung: Kaki Langit, 2004). 368 389
sebab yang penting adalah manfaatnya bukan zatnya. Kalangan hanafiyah membatasi harta pada hal-hal atau barang- barang yang bersifat materi, artinya sesuatu yang memiliki materi yang dapat dirasakan. Adapun manfaat dan hak, tidak termasuk harta menurut mereka. Hal tersebut adalah milik dan bukan harta. Namun, kalangan selain hanafiyah memandangnya sebagai harta, karena yang dituju sesungguhnya dari segala sesuatu adalah manfaatnya bukan zatnya. Inilah pendapat yang benar dan digunakan oleh undang- undang dan interaksi manusia. al-hiyazah Penggenggaman ( terhadap sesuatu ( al-ihraz juga dalam kebiasaan atau ) dan penguasaan 14 ) berlaku terhadap hak dan manfaat. Menurut jumhur ulama, harta bukanlah sekadar materi, tetapi termasuk manfaat dari suatu benda karena yang terpenting adalah manfaatnya bukan zatnya, berbeda jauh dengan pendapat mazhab Hanafi di atas. Implikasi dari perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh berikut. Apabila seseorang merampas atau mempergunakan komputer orang lain tanpa izin ( ), menurut jumhur ulama, orang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat komputer tersebut mempunyai nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda tersebut. Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa penggunaan komputer orang lain tanpa izin tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang tersebut bukan mengambil harta, tetapi hanya sekadar memanfaatkan komputer tersebut. Namun demikian, ulama mazhab Hanafi tetap tidak dapat membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin. muta'akhirīn ghoshob 15 menganggap bahwa definisi harta yang dikemukakan oleh pendahulunya tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Alasannya, dalam surah al-Baqarah [2] ayat 29 Allah SWT telah berfirman: Ulama mazhab Hanafi Al-Fiqh al-Islam Ensiklopedi Hukum Islam 14 Wahbah al-Zuhaili, 15 Abdul Aziz Dahlan, ... . (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 526 390
"Dia-lah Allah SWT, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." Menurut Abdul Aziz Dahlan, ayat di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Karenanya, mereka lebih cenderung pada pendapat jumhur ulama. Di antara mereka adalah Musthafa Adapun konsep harta Ahmad Az-Zarqa dan Wahbah Az-Zuhaili. menurut Hasby Ash-Shiddiqy ialah segala sesuatu yang memenuhi kategori sebagai berikut: 16 17 1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah SWT untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dapat dikelola ( ) dengan jalan ikhtiar. tasharruf 2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia. 3. Sesuatu yang sah untuk diperjual-belikan. 4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan. 5. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. 6. Sesuatu yang dapat disimpan baik lama maupun sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. aniyyah urf Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dan harta aniyyah harus memuat dua unsur, yaitu unsur ' . Unsur , yaitu hal yang ada wujudnya dalam kenyataan. Sementara ' itu, unsur ' , yaitu segala sesuatu yang dipandang sebagai harta oleh manusia, baik keseluruhan manusia maupun sebagiannya. dan unsur ' urf 18 Wening Purbatin Palupi, dari beberapa definisi yang telah diuraikan, dalam memahami konsep harta di sini, penulis akan mendialektikakan konsep harta dengan nas-nas berkenaan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, menurut hemat penulis bahwa pada Ensiklopedi 16 Abdul Aziz, 17 Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad. 2010. Pengantar Fiqih Muamalah. Semarang: Pustaka Rizki ..., 525. Putra. 18 Wening Purbatin Palupi. 2013. Harta dalam Islam (Peran Harta dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013, 157. 391
al-mal a'yan ) merupakan segala sesuatu yang memiliki dasarnya harta ( nilai-nilai legal dan konkret ( ) wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, bisa dimiliki, dapat disimpan, serta dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut ', seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dan sebagainya. syara Oleh karena itu, kepemilikan barang/harta dalam ekonomi dapat dikemukakan sebagai suatu upaya manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan mendapatkan kuasa atau kewenangan kepemilikan terhadap harta kekayaan tersebut agar dapat dikelola atau diproduksi semaksimal mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang-barang yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di antaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Berwujud; 2) Memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan; 3) Bila digunakan, nilai dan manfaat serta bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis. Bagi Ibn Khaldun, dua logam, yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang yang nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. "Allah SWT menciptakan dua "batuan" logam tersebut, emas dan perak, sebagai (ukuran) nilai semua akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk. Oleh karena itu, Ibn Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Percetakannya adalah sebuah kantor religius, dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan dunia". 19 Uang sebagai salah satu bentuk harta adalah alat untuk memenuhi Jurnal Khatulistiwa - Journal Of 19 Islamic Studies Ichsan Iqbal, Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. Volume 2 Nomor 1 Maret 2012 392
kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun tidak sesempurna sekarang. Sekalipun ukuran kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki, ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan Sebagai jasa perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. konsekuensinya uang harus beredar dan mengalir ( ) dan terdistribusi di tengah masyarakat. Uang tidak boleh terkumpul pada sebagian pihak masyarakat saja. flow concept 20 Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian emas dan perak sebagai salah satu bentuk harta kekayaan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia perekonomian, ialah melayani tiga makasib kepentingan, yaitu: pertama, menjadi alat penukar dan pengukur qaniah deviezen ( harga, sebagai nilai usaha ); kedua, menjadi alat zakhirah perhubungan, seperti ); dan ketiga, menjadi alat ( 21 ). simpanan di dalam bank-bank ( Bentuk dan Jenis Harta dalam Islam Dilihat secara kasat mata, atau bahkan dirasakan oleh manusia barang dapat dibagi sebagai berikut: a. Barang Bebas Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara yang terlampau mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. b. Barang Ekonomi yang Barang-barang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperoleh barang-barang tersebut, orang terlebih dahulu berkorban dan/ atau berjuang sedangkan yang dikorbankan itu pada umumnya barang ekonomi pula. Dalam definisi lain barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Barang- barang ekonomi ini sebenarnya pada awalnya adalah sebagian , tetapi untuk memiliki dan besar barang-barang memanfaatkannya secara maksimal agar terdapat nilai tambah pada barang itu maka membutuhkan pengorbanan atau biaya. ekonomi adalah barang-barang free good 20 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 187 21 Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, (Beirut: Dar al Fikr, tth),. 380. 393
Barang ekonomi tersebut dapat pula dibagi menjadi barang konsumsi, yaitu barang yang dimiliki dan diproduksi untuk dikonsumsi secara langsung oleh yang memproduksi dan barang investasi, yaitu barang tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga diupayakan untuk dapat menghasilkan keuntungan 22 melalui proses komersialisasi dari hasil produktivitas tertentu. Para fukaha membagi harta tersebut kepada 10 pembagian, yaitu: ghair mutaqawwim. 1. Dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkannya terbagi kepada aqar mutaqawwim manqul. dan 2. Dari segi menetap dan tidaknya di tempatnya terbagi kepada ' dan mitsl qimi. 3. Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya, terbagi kepada dan istihlaki 4. Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan, terbagi mal 'ain kepada dan mal dayn 4. Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan, terbagi mal 'ain kepada dan mal dayn 5. Harta yang berbentuk benda ( berbentuk ( ). 5. Harta yang berbentuk benda ( berbentuk ( ). 5. Harta yang berbentuk benda ( berbentuk ( ). ) dan harta yang bukan ) dan sesuatu yang mal mamluk berada dalam tanggungannya ( ). 7. Harta yang berada di bawah kepemilikan , pada asalnya bukan milik seseorang (mubah) dan harta sesuatu tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan yang mahjur qabil lil qismah memberikannya kepada orang lain ( ghair qabil lil qismah 8. Harta yang 'dapat dibagi' ( tsamarah ). ) dan 'harta yang tidak dapat dibagi' ( mal khas ). mal 'am 9. Harta pokok dan harta hasil ( 10. Harta pribadi ( 1. Harta Mutaqawwim dan Ghair al-Mutaqawwim. ) dan harta milik umum ( ). 23 ). Mutaqawwim mutaqawwim . a. Harta adalah setiap yang digenggam secara Harta aqar ' untuk memanfaatkannya nyata dan dibolehkan oleh (bangunan atau benda-benda tidak seperti berbagai ' bergerak). barang-barang yang bergerak, makanan, dan sebagainya. Contoh yang pertama adalah ikan di dalam air, syara Mikroekonomi Teori Pengantar 22 Sudono Sukiro, 23 Wahbah al-Zuhaili, AL-Fiqh ... . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), 394
burung di udara, barang tambang di perut bumi, dan hal-hal mutaqaw yang mubah lainnya seperti hewan buruan dan rumput mutaqawwim wim rumputan. Hal-hal ini tidak termasuk harta yang mal . Fukaha mazhab Hanafi menjelaskan ialah harta yang menepati kriteria-kriteria, yaitu harta yang bisa disimpan serta dimanfaatkan oleh manusia secara adatnya. sesuatu harta tersebut bersandarkan kepada kewujudan yang membolehkan sesuatu itu dapat dikawal atau disimpan. Taqawwum 24 Ghair al-Mutaqawwim b. Harta ghair al-mutaqawwim mutaqawwim ghair mutaqawwim Harta merupakan kebalikan adalah setiap dari harta sesuatu yang belum digenggam secara nyata, atau sesuatu yang tidak dibolehkan secara ' untuk memanfaatkannya mutaqawwim kecuali dalam kondisi terpaksa. Contohnya adalah khamar dan babi untuk seorang muslim adalah secara ' sehingga tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan kecuali dalam kondisi darurat, seperti untuk menghindari bahaya kelaparan yang sudah sangat membahayakan atau rasa haus yang membahayakan dan dikhawatirkan akan menyebabkan kematian, dan ia tidak mendapatkan sesuatu yang lain selain khamar dan babi tersebut, maka ia dibolehkan untuk memanfaatkan salah satunya dalam batas yang bisa mutaqawwim menyelamatkannya dari kematian. Kadang-kadang harta , yaitu sesuatu yang , syara ghair syara dzimah diartikan dengan mempunyai nilai. muttaqawwim Namun demikian menurut ulama hanafiyah, keduanya (khamar oleh non- dan babi) dipandang sebagai harta muslim. Oleh karena itu, umat Islam yang merusaknya harus selain tetap dipandang , sebab non-muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam. Namun demikian terkadang harta juga didefinisikan sebagai harta yang belum diraih/dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum muttaqawwim jawab. Adapun menurut ulama ghair bertanggung muttaqawwim hanafiyah, harta mutaqawwim Kasyf al-asrar. 24 Ala al-Din al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997 395
sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia, seperti: mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan sebagainya. 25 Faedah pembagian harta ini adalah: Harta muttaqawwim a. Sah dan tidaknya akad sah dijadikan akad dalam berbagai ghair mutaqawwim aktivitas muamalah, seperti hibah, pinjam-meminjam. tidak sah dijadikan Sementara itu, harta akad dalam bermuamalah. Penjualan khamar, babi, dll yang dilakukan oleh umat Islam adalah batal. Adapun pembelian sesuatu barang-barang haram adalah fasid. Hal ini karena penjualan merupakan syarat terjadinya jual beli, sehingga batal, sedangkan harta adalah wasilah terjadinya akad, yakni syarat sah dalam muamalah sehingga fasid. mutaqawwim b. Tanggung jawab ketika rusak seseorang merusak ghair Jika ia mutaqawwim bertanggung jawab untuk menggantinya. Akan tetapi, jika , ia tidak bertanggung ghair jawab. Menurut ulama hanafiyah, dalam hal ini merusak , ia tetap bertanggung jawab sebab harta mutaqawwim oleh non-muslim. Selain , harta merusak harta mutaqawwim mutaqawwim ghair tersebut dipandang hanafiyah berpendapat bahwa, harta tetap dipandang sebab umat non-muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam. mutaqawwim 2. Mal Manqul dan Mal Ghair al-Manqul (al-'Aqar). manqul a. Harta ialah segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Harta dalam kategori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, kendaraan, macam-macam benda yang ditimbang dan diukur. Pengantar Fiqh Muamalah 25 Djuwaini, Dimyauddin Djuwaini. .(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 25-25 396
ghair al-manqul al-'aqar b. Harta , ialah segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lainnya. mal ghair al-manqul (al-aqar) Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah diartikan dengan istilah benda bergerak dan atau benda tetap. atau mal manqul dan aqar Menurut ulama hanafiyah, bangunan dan tanaman tidak termasuk , kecuali kalau keduanya ikut pada tanah. Dengan demikian, ' jika menjual tanah yang di atasnya ada bangunan dan pohon, aqar bangunan dan pohon tersebut atau hal-hal lain yang menempel aqar jika hanya ' di tanah tersebut dihukumi aqar , sebab manqul menurut ulama hanafiyah hanyalah tanah, dan selain itu . Sebaliknya, menjual bangunan dan pohonnya saja, tidak dihukumi ' ' adalah harta . manqul aqar manqul dan adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain, dengan tidak berubah bentuk dan keadaannya seperti pakaian, buku dan sebagainya. ' adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan diubah pada asalnya, seperti tanah atau mungkin dapat di pindahkan dan diubah dan terjadi perubahan pada bentuk dan keadaannya ketika dipindahkan, seperti rumah dan pohon. Rumah setelah diruntuhkan berubah menjadi rusak, dan pohon berubah menjadi kayu. Ulama malikiyah menyempitkan , yaitu: cakupan memperluas pengertian ' Aqar aqar manqul Di antara faedah pembagian harta menjadi ' hukum, antara lain: a. Menurut ulama hanafiyah, tidak sah wakaf, kecuali pada harta manqul . Sebaliknya jumhur dapat dan dan aqar aqar aqar atau sesuatu yang ikut pada ' ' ulama berpendapat bahwa harta ' diwakafkan aqar Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, berpendapat dibolehkan yang belum diterima atau dipegang oleh pembeli pertama, sedangkan harta manqul dilarang menjualnya sebelum dipegang atau diserahkan kepada pembeli dilarang menjualnya b. menjual harta ' manqul pertama, sedangkan harta sebelum dipegang atau diserahkan kepada pembeli. pada 397
3. Mal Mitsli dan Mal Qimi Mitsli a. Harta . Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta terbagi atas empat bagian, yaitu: harta yang ditakar, seperti gandum; harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi; harta yang dihitung, seperti telur; dan harta yang dijual dengan meter, seperti kain, papan, dan lain-lainnya. mitsli Qimi Qimi , b. Harta Harta adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon. mitsli Dengan perkataan lain, pengertian kedua jenis harta di atas ialah berarti jenisnya mudah ditemukan atau diperoleh di suatu benda yang jenisnya sulit pasaran (secara persis), dan didapatkan persamaannya secara persis, walau bisa ditemukan, tetapi jenisnya berbeda dalam nilai harga yang sama. Jadi, harta qimi yang ada duanya disebut dan harta yang tidak duanya qimi . Perlu diketahui bahwa harta yang secara tepat disebut dikategorikan sebagai tersebut bersifat amat ataupun relatif dan kondisional, artinya bisa saja di suatu tempat atau mitsli negara yang satu menyebutnya dan di tempat yang lain qimi mitsli mitsli qimi menyebutnya mitsli . qimi mitsli Harta qimi Ada empat kondisi di mana harta bisa saja berubah menjadi harta 26 atau sebaliknya. akan berubah menjadi qimi mitsli , yaitu: 1. Tidak ada di pasar. Apabila harta maka ia akan berubah menjadi harta hinthah 2. Pencampuran. Apabila bercampur dua harta qimi jenis yang berbeda seperti dan mitsli sya'ir . berubah menjadi . 1. Tidak ada di pasar. Apabila harta maka ia akan berubah menjadi harta hinthah 2. Pencampuran. Apabila bercampur dua harta qimi jenis yang berbeda seperti dan mitsli sya'ir . berubah menjadi . 1. Tidak ada di pasar. Apabila harta maka ia akan berubah menjadi harta hinthah 2. Pencampuran. Apabila bercampur dua harta qimi jenis yang berbeda seperti dan mitsli sya'ir . berubah menjadi . 26 Op. Cit. Wahbah. 2008. 398
mitsli 3. Risiko bahaya. Apabila harta qimah 3. Risiko bahaya. Apabila harta qimah memiliki nilai ( 4. Terdapat cacat atau telah digunakan. Apabila harta memiliki cacat atau telah digunakan maka ia memiliki nilai ) yang tertentu. tertentu. qimi mitsli Perubahan harta adalah ketika ia banyak padahal sebelumnya jarang. Jadi apabila suatu harta menjadi jarang di pasaran kemudian menjadi banyak maka ia akan mutaqawwim qimah berubah menjadi setelah sebelumnya ia memiliki nilai ( lebih umum dari tersebut; menjadi mitsli qimi mitsli mutaqawwim ) tertentu. Perlu diperhatikan bahwa harta qimi karena mencakup kedua hal dan . mitsli Faedah pembagian harta ini adalah jika seseorang merusak harta , ia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan harus menggantinya dengan harta yang sama dan sempurna atau , orang yang merusaknya dicukupkan mengganti dengan harta yang senilai dengan harta. qimi mendekati barang yang rusak. Adapun pada harta 4. Mal Istihlak dan Mal Isti'mal. istihlak istihlak : a. Harta Harta ialah harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali dengan menghabiskan zatnya seperti makanan, minuman, kayu bakar; minyak tanah, perak, uang, dan sebagainya. Semua harta ini selain uang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan zatnya. Adapun uang, pemanfaatannya adalah dengan keluarnya ia dari tangan si pemiliknya meskipun zatnya tetap ada sebenarnya. Harta dalam kategori ini ialah harta sekali pakai, artinya istihlak haqiqi manfaat dari benda tersebut hanya bisa digunakan sekali Istihlak haqiqi istihlak istihlak huquqi saja. Harta dan dibagi menjadi dua, yaitu . ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali istihlak huquqi digunakan. Misalnya makanan, minuman, kayu bakar dan ialah harta yang sudah sebagainya, sedangkan habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih ada. 399
Misalnya uang, uang ataupun uang tersebut masih utuh, Isti'mal Isti'mal hanya pindah kepemilikan. b. Harta Harta ialah harta yang dapat digunakan berulang kali, artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian, seperti kebun, tempat tidur, baju, sepatu, dan lain sebagainya. mal istihlak Dengan demikian, perbedaan antara dua jenis harta terebut di atas, terletak pada zat benda itu sendiri, habis zatnya dalam sekali pemakaian dan tidak habis dalam sekali pemanfaatan (bisa dipakai berulang-ulang). Masing-masing dari kedua jenis harta ini menerima jenis akad yang tertentu pula. Harta menerima akad yang tujuannya adalah untuk penghabisan, bukan untuk penggunaan seperti meminjamkan uang menerima akad yang dan makanan. Sementara, harta tujuannya adalah untuk penggunaan, bukan penghabisan seperti penyewaan dan peminjaman. Jika tujuan dari akad bukan penggunaan semata atau penghabisan semata, maka ia bisa seperti jual mal isti'mal istihlaki isti'mali isti'mali istihlaki menerima kedua jenis tersebut dan beli dan penitipan. Kedua jenis akad ini bisa menerima kedua jenis harta tersebut tanpa ada beda. Faedah pembagian harta tersebut adalah digunakan pada bahwa dalam aktivitas ekonomi, harta isti'mali berbagai macam akad yang dimaksudkan untuk merusaknya, seperti digunakan dalam beragam akad yang bertujuan untuk memakai harta tersebut, bukan untuk merusaknya, seperti sewa-menyewa dan pinjam-meminjam. 5. Mal 'Ain dan Mal Dayn. istihlaki qirad dan meminjamkan makanan. Adapun harta Ain Ain a. Harta ' Harta ' pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Harta ' ain Ain Dzati Qimah ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, dibagi , yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta ' 1. Benda yang dianggap harta yang boleh diambil menjadi dua bagian. Pertama, harta ' ain dzati qimah meliputi: 400
manfaatnya. 2. Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya. 3. Benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya. 4. Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari persamaannya yang serupa. 5. Benda yang dianggap harta berharga dan dapat dipindahkan (bergerak). 6. Benda yang dianggap harta berharga dan tidak dapat dipindahkan (tetap). Ain Ghayr Dzati Qimah , yaitu benda yang tidak Kedua, harta ' dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki nilai atau harga, misalnya sebiji beras. Dayn b. Harta Jenis harta dalam kategori ini merupakan kepemilikan atas suatu harta yang harta tersebut masih berada dalam tanggung jawab seseorang, artinya si pemilik hanya memiliki harta tidak memiliki wujudnya karena berada dalam tanggungan orang lain. Menurut dayn dan hanafiyah, harta tidak dapat dibagi menjadi harta ' , karena konsep harta menurut hanafiyah merupakan segala sesuatu yang berwujud (konkret), maka bagi sesuatu yang tidak memiliki wujud riil tidaklah dapat dianggap sebagai harta, semisal utang. Utang tidak dipandang sebagai harta, tetapi utang menurut hanafiyah merupakan sifat pada qardh ). Sumber utang ini, tanggung jawab ( adakalanya berasal dari akad atau kontrak, seperti , fi'lun jual beli, , serta nikah, dan adakalanya dhar bersumber dari tindakan yang merugikan orang lain ( , seperti 27 tersebut, ia tetapi ain washf fi al-dzimmah kafalah, shulh ta'widh ), seperti utang yang timbul lantaran membayar harga barang yang diserobot atau dirampas. 6. Mal 'Aini dan Mal Naf 'i (Manfaat). al-'aini Harta ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk Pengantar Fiqh 27 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, .... 153 401
an-nafi' (berwujud), misalnya rumah, a'radl ternak, dan al-naf'i lainnya. Harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut tidak berwujud perkembangan masa, oleh karena itu naf ain dan tidak mungkin disimpan. Ulama syafi'iyah dan hanabilah mutaqawwim memiliki berpendapat bahwa harta karena perbedaan; manfaat dianggap sebagai harta manfaat adalah maksud yang diharapkan dari kepemilikan suatu 7. mal ialah 'i ' dan harta harta benda. Mal Mamluk, Mubah dan Mahjur. mamluk a. Harta ialah harta yang sudah dimiliki, baik oleh mamluk perorangan maupun badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan. Harta 1. Harta perorangan ( mustaqil terbagi menjadi dua macam, yaitu: ) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan. 2. Harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya seorang yang mempunyai sepasang sepatu dapat digunakan kapan saja. 3. Harta perkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain. 4. Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemiliknya, semisal dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik, maka pabrik tersebut diharuslah dikelola bersama mubah b. Harta mahjur ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air. c. Harta ialah sesuatu yang tidak dibolehkan memiliki sendiri dan memberikan pada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum. 8. Harta yang Dapat Dibagi dan Harta yang tidak Dapat Dibagi. mal qabil li al-qismah a. Harta yang dapat dibagi ( ) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, jagung, tepung dan 402
mal ghair al-qabil li al-qismah sebagainya. b. Harta yang tidak dapat dibagi ( ) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kemeja, mesin, dan sebagainya. 9. Harta Pokok dan Harta Hasil a. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya menghasilkan harta yang lain; b. Harta hasil ialah harta yang terjadi darinya harta yang lain. modal , misalnya uang, emas, Harta Pokok juga bisa disebut dan yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil ialah, bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan pokok dan bulunya merupakan harta hasil; kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai dan induknya yang melahirkan disebut harta pokok. tsamarah 10. Mal Khas dan Mal 'Am. khas a. Harta lain am pemiliknya. ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang tanpa disetujui tidak boleh diambil manfaatnya b. Harta ' ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. ikhraj Harta yang dapat dikuasai ( yaitu: 1. Harta yang termasuk milik perseorangan. 2. Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan. ) terbagi menjadi dua bagian, Harta yang dapat masuk menjadi milik perseorangan, ada dua macam, yaitu: 1. Harta yang bisa menjadi milik perorangan, tetapi belum ada sebab kepemilikan, misalnya binatang buruan di hutan. 2. Harta yang bisa menjadi milik perorangan dan sudah ada ikan di sungai diperoleh sebab kepemilikan, misalnya seseorang dengan cara memancing. 3. Harta yang tidak masuk milik perorangan adalah harta yang 403
syara menurut ' tidak boleh dimiliki sendiri, misalnya sungai, 28 jalan raya, dan yang lainnya. Dari kesepuluh pembagian jenis-jenis harta yang telah diuraikan di atas, secara umum konsep harta dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Mal at-Tam , yaitu harta yang merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun manfaatnya; , berarti pengertian harta ini disebut juga kepemilikan sempurna atas unsur hak milik dan hak Mal Ghair al-Tam penggunaannya. milk at-tam 2. , yaitu harta yang bukan merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun milk an-naqis dari segi manfaatnya; pengertian harta ini disebut juga , yang berarti kepemilikan atas unsur harta hanya dari satu segi saja, semisal hak pakai rumah kontrakan dan sebagainya. al-mal 2. , yaitu harta yang bukan merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun milk an-naqis dari segi manfaatnya; pengertian harta ini disebut juga , yang berarti kepemilikan atas unsur harta hanya dari satu segi saja, semisal hak pakai rumah kontrakan dan sebagainya. al-mal Uang adalah salah satu dari jenis harta. Penggunaan lafaz asbab al-nuzul tertentu dan didukung oleh penafsiran juga pada konteks berdasarkan kronologis turunnya ayat ( ) mempunyai makna uang (salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya). Pemaknaan ini oleh al-Qurthubi didasarkan kepada hadis Nabi yang memberitakan tentang kasus yang menyebabkan turunnya surah al-Baqarah [2]: 262: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mer- eka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih." Pengantar Fikih Muamalah Fiqh 28 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, ,166; Ismail Nawawi, ,36, Hendi Suhendi, .... 27 404
Turunnya ayat ini berkenaan dengan tindakan Usman bin `Affan yang menyerahkan uang (dinar) sebanyak seribu dinar kepada pasukan pada masa hijrah Rasulullah SAW. Pemaknaan kepada al-mal uang merupakan makna detail (penjelasan) yang lebih khusus ) tersebut. Dengan kata lain, dari salah satu bentuk harta ( pemahamannya tidak dapat dipisahkan dengan konteks ketika ayat tersebut diturunkan. al-mal Doktrin keislaman mengajarkan bahwa, meskipun praktik riba secara matematis dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya, tetapi pada hakikatnya riba tersebut dalam pandangan Allah SWT tidak akan mendatangkan keuntungan. Sebagaimana firman Allah SWT SWT dalam surah ar-Rum [30], ayat 39, sebagai berikut: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah SWT, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." medium of exchange Ekonomi Islam memandang bahwa uang adalah uang. Dalam arti, public good ). flow yang harus selalu dalam money holding ). Praktik-praktik yang sangat Ekonomi Islam dibangun atas dasar tujuan kemaslahatan ). ia hanya memerankan fungsi sebagai alat tukar ( Karena itulah uang merupakan keadaan mengalir atau beredar ( menghambat peredaran uang seperti maslahah 29 ditentang. ( capital Sementara ini, orang salah kaprah menempatkan uang. Uang ). Uang adalah barang khalayak diartikan dengan modal ( masyarakat ). Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang sementara modal adalah per orang. Jika uang sebagai public good luas ( flow concept Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 29 Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah." 1(1):1-83. 405
stock concept. Flow concept mengibaratkan uang seperti air yang selalu mengalir. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Sementara itu, diibaratkan air berhenti (tidak mengalir secara wajar) maka air tersebut menjadi busuk dan bau, demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian. Uang dalam perspektif ekonomi Islam adalah alat untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perseorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa adanya hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain untuk menggunakannya. Jumlah uang tunai yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya berdasarkan motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga, merupakan fungsi dari tingkat pendapatan. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan atas uang oleh masyarakat, untuk tingkat pendapatan tertentu uang yang stock concept idle (menganggur) akan dikenakan zakat. Tidak seperti dalam ekonomi kapitalis, Islam memandang bahwa uang dan komoditas itu berbeda, uang tidak memiliki kegunaan intrinsik, tidak bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebaliknya, komoditas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung tanpa harus ditukar dengan barang atau jasa yang lain. Selain itu, uang tidak memiliki perbedaan satu sama lain karena kegunaannya sebagai alat tukar, sedangkan komoditas memiliki perbedaan kualitas satu sama lain. Dalam pasar komoditas, jual beli suatu barang atau jasa dapat memberikan pengaruh terhadap komoditas lainnya, sedangkan uang tidak memberi dan mendapat pengaruh. Berdasarkan perbedaan dasar antara komoditas dengan uang, hukum Islam menjadikan uang berbeda dengan komoditas atas dua alasan: , uang bukanlah subjek utama dalam perdagangan seperti barang komoditas, penggunaan uang sebagai subjek utama telah melanggar tujuan utamanya (sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai). , jika uang ditukarkan dengan uang atau dipinjamkan untuk beberapa alasan pengecualian, pembayaran pada kedua belah pihak harus sama, sehingga tidak digunakan untuk maksud lain yang seharusnya uang tidak digunakan untuk itu Pertama Kedua 406
30 (memperjualbelikan uang tersebut). Bunga dalam pandangan ekonomi Islam sama halnya dengan riba yang telah diharamkan oleh Allah SWT melalui Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Keberadaan bunga sangat mengancam stabilitas ekonomi. Ketika bunga dijadikan instrumen utama moneter, maka keseimbangan nilai tukar uang bukan lagi diukur dengan jumlah nilai harga barang dan jasa pada sektor ekonomi riil, tetapi akan dimainkan oleh otoritas moneter melalui penentuan interest rate . instrumen kebijakan moneter, mengancam keberlangsungan stabilitas ekonomi mikro, padahal standar kesejahteraan secara ekonomi bukanlah ditentukan makro ekonomi. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi pada skala makro bagus, tetapi jika banyak rakyat yang kelaparan apakah kondisi tersebut dapat dikatakan sejahtera? Kemajuan ekonomi menurut konsep ekonomi Islam, adalah terwujudnya positive time preference Bunga sebagai rahmatan li al-'alamin. time value of money atau yang disebut oleh ekonom menyebutkan bahwa nilai komoditas pada Capital and Interest saat ini lebih tinggi dibanding nilai yang akan datang. Konsep yang positive time preference Positive Theory of Capital dikembangkan oleh Von Bhom-Bawerk dalam dan menyebutkan bahwa merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Diskonto dalam biasanya berhubungan dengan tingkat bunga ( Konsep positive time preference interest rate 31 ). time value of money yang telah disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa penggunaan bunga dalam instrumen moneter konvensional bertujuan untuk menjaga nilai harga mata uang pada hari ini tetap sama dengan nilai harga barang atau jasa pada masa yang akan datang. Karena dalam konsep ekonomi konvensional diyakini bahwa nilai mata uang akan selalu tergerus oleh inflasi. Maka untuk menjaga nilai mata uang tersebut dibutuhkan bunga. Berdasarkan konsep time value of money Islam tidak mengenal adanya American Journal of Islamic Social Sciences , yang dikenal 30 Abu Umar Faruq Ahmad and M. Kabir Hassan. 2006. "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance." 23(1):66. 31 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003) 407
economic value of time. Teori time value of money adalah adalah sebuah kekeliruan besar, karena mengambil konsep pertumbuhan Economics value of time uang dari teori pertumbuhan populasi, yang tidak ditemukan di return on dalam ilmu dapat dicontohkan capital dalam penghitungan nisbah bagi hasil di bank syariah, return on money, return on capital harus diperhitungkan. interest rate finance . Return on capital tidak sama dengan return on money tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor riil, sedangkan projected return . Penghitungan nisbah bagi hasil dilakukan di tergantung awal, boleh dengan menggunakan . Namun jika keuntungan proyeksi tidak sama dengan keuntungan aktual, maka yang digunakan adalah keuntungan aktual. Telah dibahas sebelumnya bahwa barang pada hari ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilainya di masa yang akan datang, tetapi pada kenyataannya banyak kejadian yang tidak sesuai dengan pernyataan ini. Banyak orang yang memilih untuk menyimpan pendapatannya pada masa sekarang untuk menghadapi masa depan dan mereka akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi di masa depan. Banyak sekali motif manusia dalam menabung, di antaranya: kebutuhan di masa depan, pendidikan anak, pernikahan, persiapan di masa tua, sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Namun tidak bisa dibenarkan orang yang menabung untuk memperoleh bunga. Terdapat banyak bukti bahwa orang masih melanjutkan menabung walaupun bunga telah menyebabkan krisis di Amerika, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Motivasi masyarakat dunia untuk menabung untuk mempersiapkan hari esok bukan hanya bawaan sejak lahir, tetapi lebih kuat dari itu, bahkan orang yang memiliki pendapatan sedikit pun memiliki keinginan keras walaupun dia tidak punya hal berarti untuk ditabung. Namun kenyataannya setiap tindakan menabung yang dilakukan telah membuahkan testimoni yang kuat bahwa nilai waktu uang hanyalah mitos belaka. 32 Mempelajari pertumbuhan ekonomi pada masa Daulah Abasiyah, Al-Maqrizi juga mengemukakan bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan terus-menerus. Al-Maqrizi menyadari bahwa penggunaan mata uang emas dan perak The American Journal of Islamic Social Science 32 Khan, Muhammad Akram, Commodity Exchange and Stock Exchange in an Islamic Economy dalam Vol. 5, No.1, 1988. 408
tidak serta-merta akan menghilangkan inflasi dalam ekonomi, karena human inflasi juga dapat terjadi karena faktor alam dan tindakan dari error penguasa yang sewenang-wenang. Inflasi yang disebabkan , terjadi karena tindakan korupsi, administrasi yang buruk, dan 33 sirkulasi mata uang fulus yang berlebihan. Pencetakan mata uang fulus yang terbuat dari tembaga, dimulai pada Dinasti Ayyubiyah, salah satu dinasti kecil pada masa pemerintahan Abbasiyah, di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi. Dengan rasio nominal 48 fulus untuk setiap dirham. Setelah pemerintahan Sultan Al-Kamil, pada tahun 650 H kebijakan sepihak mulai muncul, dengan menetapkan rasio nominal 24 fulus untuk setiap satu dirham. Dengan demikian barang-barang yang dahulunya berharga ½ dirham, naik menjadi 1 dirham. 34 Pada masa Daulah Abasiyah, pencetakan uang fulus terjadi untuk menutupi defisit anggaran yang dihabiskan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara itu, pada saat ini kebijakan untuk pencetakan uang terkadang juga didesak oleh kebutuhan pemerintah untuk membayar utang berbasis bunga, di samping juga terjadinya sistem pemerintahan yang koruptif. Ketika anggaran negara tidak cukup untuk membayar utang tersebut tentu terpaksa pemerintah melalui Bank Sentral harus mencetak uang baru. Menjaga kestabilan nilai mata uang sangat penting, maka timbul pertanyaan bagaimana menjaga kestabilan nilai mata uang kertas saat ini? Sistem moneter dunia kini dikuasai yang sangat rentan dwi-logam ), kecuali beberapa negara yang masih dengan fluktuasi ( menggunakan (dinar dan dirham). Robert A. Mundell, peraih Nobel Ekonomi, mengatakan ketika masyarakat dunia , maka konsekuensi logisnya mereka telah menggunakan atau memasuki tahapan ekonomi baru, 35 inflasi abadi. fiat money volatile fiat money regime of permanent inflation Tidak ada nas dalam Alquran dan hadis yang mewajibkan menjadikan emas dan perak sebagai uang yang diakui oleh syariat dan 33 Al-ashraf sha'ban dalam almaqrizi 1986:71 dikutip dalam Adiwarman Azwar Karin 2007:429 34 35 M. Hatta, "Telaah Singkat Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam, Jurnal Ekonomis Idem. Ideologis, (Juni 2008) 409
juga tidak ada nas yang menafikan uang selain emas dan perak menjadi istilah pasar. Dengan demikian, jelas bahwa permasalahan uang termasuk dalam masalah . Oleh sebab itu, apabila pasar menemukan maslahat ketika menjadikan sesuatu sebagai uang, berarti sikap mereka tidak bertentangan dengan syariah. al-mashalih al-mursalah 36 Penggunaan mata uang emas ataupun perak yang disertai sistem moneter yang memungkinkan terjadinya penggunaan uang untuk motif spekulasi mendapatkan bunga (riba), tentu juga tetap akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Karena akan terjadi pertambahan jumlah uang tanpa pertambahan secara riil barang dan jasa. Maka Islam, baik melalui Alquran maupun sangat jelas hadis, mengharamkan riba dalam kegiatan transaksi ekonomi. maqashid syariah Modal adalah faktor produksi yang ketiga. Modal juga merupakan kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Dia adalah "alat produksi yang diproduksi" atau dengan kata lain "alat produksi buatan manusia". Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut. Mesin, peralatan, alat-alat pengangkutan, proyek irigasi seperti kanal dan dam, persediaan barang mentah, uang tunai yang ditanamkan di perusahaan dan sebagainya. Semuanya itu adalah contoh-contoh modal. Jadi, modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut. 37 fixed capital working capital ) dan Modal digolongkan menjadi modal tetap ( modal kerja ( ). Modal tetap mencakup barang produksi tahan lama yang digunakan lagi dan hingga tidak dapat dipakai lagi. Bangunan dan mesin, peralatan, traktor dan truk, dan sebagainya adalah contoh modal tetap. Adapun modal kerja berisi barang produksi sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung habis sekali pakai saja. Modal tetap disebut tetap karena uang yang dikeluarkan untuk membelinya 'tetap' saja selama jangka waktu yang panjang, sedangkan uang pembeli bahan mentah segera kembali setelah barang yang dihasilkan dari bahan mentah tersebut terjual di 36 Ahmad Hasan, Mata uang Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004 37 Chaudhry, Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, terjemahan Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 410
38 pasar. Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Selain juga akan meningkat jika meningkatkan produksi, barang-barang modal seperti bangunan dan mesin produksi dan jika khulafaur rasyidin 'Umar, salah kemudian digunakan untuk produksi lebih lanjut. seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua dari , sering menasihati para penerima jatah maupun gaji dari negara, agar mereka membeli kambing atau ternak lainnya, agar mereka dapat meninggalkan modal serta meninggalkan harta bagi anak-anaknya jika ia meninggal kelak. Kedudukan dan Fungsi Harta dalam Islam employment 39 Manusia menurut pandangan Islam manusia memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya, dan dalam beberapa ayat dalam Alquran sudah memberi sinyal terhadap hal itu. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut, seseorang berusaha dengan berbagai aktivitas ekonomi, karena sifat kecenderungan ingin memiliki harta sehingga manusia mau untuk bekerja keras. 40 Allah SWT. telah menjadikan harta sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia, sehingga manusia diberi tabiat alamiah untuk mempunyai kecintaan terhadap harta. Kecintaan manusia terhadap harta tentunya harus mendapat bimbingan agar supaya jurang yang dimurkai Sang Pencipta. tidak terperosok dalam Hal juga membantu manusia untuk sadar bahwa harta bukan tujuan hidup, tetapi hanya sebagai sarana yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Harta juga dianggap sebagai bagian dari aktivitas dalam kehidupan yang dijadikan Allah SWT untuk proses tukar-menukar/jual-beli sekaligus digunakan sebagai ukuran terhadap nilai. Syariat Islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkan, ini 41 38 39 40 Veithzal Rivai & Andi Buchari, Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Namun SOLUSI, (Jakarta: Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam Idem. Idem. Bumi Aksara, 2009), 367. 41 Nabhani, T. A. (1996). . Surabaya: Risalah Gusti. 411
proses pertukaran dengan barang lain serta pengaturan hak-hak orang dalam harta itu. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai kedudukan harta, pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi -termasuk 42 harta benda- adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Manusia juga pada hakikatnya hanya mempunyai hak untuk menggunakan dan mengatur harta itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, sehingga memberi kemaslahatan kepada umat manusia. 43 Di dalam ayat-ayat Alquran, Allah SWT. kadang menisbatkan kepemilikan harta ini Berimanlah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Hadid [57]: 7 yang artinya: Allah SWT) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai " penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah SWT) memperoleh pahala yang besar. itu langsung kepada Allah SWT. Hal " Dari keterangan ayat di atas, jelaslah bahwa pemilik mutlak atas harta yang ada adalah Allah SWT. Akan tetapi Allah SWT. memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi baik atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam. Sementara itu, dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sementara itu, dalam ekonomi sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada hanyalah milik negara. 44 Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud: Rasulullah SAW bersabda: "Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer 42 Hafidhuddin, Didin. (2007). Agar Harta Berkah dan Bertambah. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press. 43 , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 36 44 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonisia, 2004 Ismail Nawawi, 412
usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan dan ilmunya untuk apa dia pergunakan." (H.R. Abu Dawud). Namun saat ini, masih banyak manusia yang terlena dengan kenikmatan harta yang dimiliki. Dengan demikian melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Maka untuk menghindari sikap ini, pembahasan konsep kepemilikan harta menjadi sangat penting dibahas secara mendalam, sehingga memperoleh jawaban bagaimana seharusnya pengaturan pemilikan harta dalam Islam sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara adil tanpa menzalimi satu sama lain. Hal ini tidak terlepas dari alasan bahwa aktivitas ekonomi sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu Islam menekankan agar aktivitas ekonomi dimaksudkan tidak semata-mata berorientasi sebagai bagian dari pemuas nafsu belaka melainkan lebih kepada pemenuhan kebutuhan dengan pencarian kehidupan yang seimbang yang disertai dengan tuntunan syariat dan perilaku positif. Islam mengenai harta terutama dalam hal pemanfaatan atau distribusi yang tidak terdapat dalam ekonomi kapitalis maupun sosialis adalah zakat. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah SWT kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dendam, dan sifat buruk lainnya. Jika dalam ekonomi konvensional pemerintah memperoleh pendapatan dari sumber pajak, bea cukai, dan pungutan, maka Islam memperolehnya dengan zakat, jizyah, dan juga Salah satu karakteristik ekonomi kharaj 45 . Berdasarkan uraian di atas, pada hakikatnya segala sesuatu adalah milik Allah SWT. dan semuanya akan kembali pada Allah SWT, sehingga aktivitas ekonomi baik produksi, konsumsi, dan distribusi harus senantiasa dikembalikan kepada aturan-aturan yang Ketahuilah telah ditetapkan baik dalam Alquran maupun sunah sebagaimana sesungguhnya kepunyaan Allah SWTlah apa yang di langit dan di bumi. firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nur [24]: 64 yang artinya: " Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya (sekarang). Dan (mengetahui pula) hari (ketika mereka) 45 Loc.cit. Veithzal. 2009. 413
dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan dan Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu ." Allah SWT menutup surah ini setelah menerangkan bahwa Dialah pemberi cahaya bagi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan memberi petunjuk kepada hamba-Nya dengan melalui Rasul-Nya. Kemudian mengancam kepada orang-orang yang melanggar perintah-Nya dengan menegaskan bahwa milik-Nya semua yang ada di langit dan di bumi dan Dia mengetahui keadaan semua hamba-Nya dan akan memperhitungkan seluruh amal mereka serta akan mendapat balasan yang setimpal. Alquran juga memberikan penjelasan bahwa harta dengan beberapa ungkapan: 46 1. Harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Kahfi [18]: 46. "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia..." 2. Harta bisa menjadi cobaan. Firman Allah SWT dalam Q.S. at- Taghaabun [64]: 15. "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah SWT-lah pahala yang besar" 3. Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali-Imran [3]:14; "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa- apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah SWT- 46 Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani. 2001. 414
lah tempat kembali yang baik (surga)." 4. Harta untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat. Allah SWT berfirman Q.S. al-Baqarah [2]: 262. "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, mabuk, judi, dll. Sebaliknya orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk yang bermanfaat. syara Berikut ini, fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan mahdhah antara lain: 1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas ( ), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti alat untuk menutup aurat dalam pelaksanaan salat, pendaftaran dan bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah, wakaf. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk ', meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. 2. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang berikutnya, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. an-Nisa [4]: 9 yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah artinya, " yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT dan mengucapkan perkataan yang benar. " 3. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan 415
Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dunia dan akhirat, Nabi SAW. bersabda: " dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat ." 4. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu jelas membutuhkan biaya. 5. Untuk memutar peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan dan berkecukupan. 6. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan, misalnya Bandung merupakan daerah penghasil kain, Cianjur merupakan daerah penghasil beras; maka orang Cianjur yang membutuhkan kain akan membeli produk orang Bandung, dan orang Bandung yang membutuhkan beras akan membeli produk orang Cianjur. Dengan cara begitu akan terjadilah interaksi dan komunikasi silaturrahmi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Secara garis besar, menurut Musthafa Ahmad Zarqa' bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kepentingan pribadi, pemilik harta juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya milik Allah SWT yang dititipkan ke tangan-tangan manusia yang tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang memegang amanah itu saja. Di samping itu, taqarrub penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah SWT dan dimanfaatkan dalam rangka kepada Allah SWT. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam jangka membantu sesama manusia. Kepemilikan Harta dalam Islam Agama Islam memahami adanya suatu fenomena tentang keinginan manusia untuk memiliki harta karena hal itu merupakan Dijadikan indah pada (pandangan) sunatullah. Hal ini sebagaimana dilukiskan dalam firman Allah SWT Q.S. manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, Ali-Imran[3]:14 yang artinya: " 416
anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah SWT-lah tempat kembali yang baik (surga) ". Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan harta. Dalam pandangan Islam, semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT SWT. Berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme, yang keduanya berakar dari pandangan yang sama materialisme. Menurut pandangan kapitalisme bahwa kekayaan, yang dimiliki seseorang merupakan hak milik mutlak baginya yang kemudian melahirkan pandangan kebebasan kepemilikan sebagai bagian dari pandangan hak asasi manusia. Manusia bebas menentukan cara memperoleh dan memanfaatkannya. Dari pandangan inilah yang mendorong manusia berusaha menciptakan suatu metode atau teknologi produksi yang modern untuk dapat memperoleh keuntungan dan pendapatan yang sebesar-besarnya. Di sisi lain, Islam juga tidak sepakat dengan pandangan sosialisme yang tidak menempatkan harkat dan martabat manusia pada proporsinya yang tidak mengakui adanya hak milik individu. Semua kekayaan adalah milik negara dan negara memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Individu akan diberikan sebatas yang diperlukan dan dia akan bekerja sebatas kemampuannya. Hal ini justru memudahkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Para ulama membagi kepada lima macam kepemilikan, yaitu: a. Kepemilikan individu ( milkiyah fardhiyah / private property ), adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu 417
al-amal al-irts individu, yaitu: barang melalui 1) Bekerja ( ), 3) Penggunaan harta i"thau al-daulah dalam rangka mempertahankan hidup, 4) Pemberian negara ( ) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, 5) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang lima sebab kepemilikan ), 2) Warisan ( milkiyah 'ammah / collective property 47 kekuasaan pemerintah. b. Kepemilikan umum ( ) ialah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Ini berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput, sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid, dan sebagainya; Serta barang- barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya. Syariat Islam melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil Kepemilikan negara orang. milkiyah daulah / state property 48 c. ), disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Pengelolaan oleh khalifah disebabkan adanya ghanimah kewenangan yang dimiliki khalifah untuk mengelola harta milik fa'i seperti itu. Yang termasuk milik negara seperti harta (harta rampasan perang), (harta kaum muslimin yang berasal dari kaum kafir yang disebabkan oleh kepanikan dan ketakutan tanpa mengerahkan pasukan), (1/5 bagian yang dikeluarkan dari harta temuan/barang galian) harta yang tidak Kepemilikan mutlak ( khumus memiliki ahli waris, dan hak milik dari negara. d. , yaitu kepemilikan hakiki atas semua Kepemilikan relatif, kekayaan yang ada di alam semesta ini ialah Allah SWT. de jure e. yaitu walaupun harta itu milik Allah SWT, tetapi kepemilikan manusia diakui secara karena Allah SWT sendiri yang memberikannya kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. Dalam memanfaatkan hasil usaha ada beberapa hal yang dilarang Islamic Economics Hukum Bisnis Syari'ah 47 Veithzal. 48 Mardani. ...367 .( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.), 119 418
Israf untuk dilakukan oleh setiap muslim: a. , yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Apa yang dimaksud dengan israf atau berlebih-lebihan itu ialah menggunakannya melebihi ukuran yang patut, seperti makan sampai kekenyangan, mempunyai kendaraan melebihi dari apa yang diperlukan, dan mempunyai rumah melebihi dari apa yang dibutuhkan. Larangan Makan dan minumlah tetapi jangan hidup berlebih-lebihan itu dinyatakan Allah SWT dalam Q.S. berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak senang kepada al-A'raf[7]: 31 yang artinya: "... orang-orang yang berlebihan Tabdzir ." b. , artinya menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan untuk menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bedanya dengan telah dikemukakan di atas ialah bahwa israf itu untuk kepentingan diri untuk kepentingan lain. Seperti sendiri sedangkan memiliki motor balap yang mahal padahal dia sendiri bukan Janganlah kamu pembalap. Larangan Allah SWT terhadap pemborosan ini terdapat menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya dalam Q.S. al-Isra' [17]: 26-27 yang artinya: "... pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat kafir terhadap Tuhannya israf, sebagaimana tabdzir ." c. Digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT Kewajiban terhadap Allah SWT itu ada dua macam, di antaranya: 1) Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah SWT, seperti untuk keperluan membayar zakat atau nazar atau kewajiban materi juga digunakan dan lainnya, meskipun secara praktis dimanfaatkan untuk manusia. Kewajiban dalam bentuk ini beriman nafkahkanlah dinyatakan Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 267 yang (zakatkanlah) dari yang baik-baik dari apa yang kamu " artinya: usahakan dan apa-apa yang Kami keluarkan untukmu dari dalam bumi Wahai orang-orang ." 2) Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat. Tentang kewajiban materi untuk kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan istri dan anak dijelaskan Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: pakaian untuk istri dan anaknya secara makruf (patut) 233 yang artinya: "... ." 419
Mereka bertanya Adapun kewajiban memberi nafkah untuk kerabat terlihat dalam kepadamu (ya Muhammad) apa-apa yang akan mereka nafkahkan, firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah [2]: 215 yang artinya: " katakanlah: Apa saja yang akan kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak dan karib kerabat ...." Harta harus dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki, tetapi yang diberikan oleh Allah SWT tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya, tetapi ada pula yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluan hidupnya. Siapa yang mendapat rezeki yang sedikit ini memerlukan bantuan dari saudaranya yang mendapat Dan Allah SWT rezeki yang berlebih dalam bentuk infak. Kenyataan ini dinyatakan melebihkan sebagian kamu dari sebagian lain dalam hal rezeki Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl [16]: 71 yang artinya: " ....". ini dituntut untuk Orang yang mendapat kelebihan rezeki menafkahkan sebagaimana Dan infakkanlah sebagian apa yang Allah SWT telah disebutkan Allah SWT dalam banyak ayat, di antaranya Q.S. al-Munafiqun memberi rezeki kepadamu sebelum maut mendatangimu [63]:10 yang artinya: " sebagian dari perolehannya itu, ...." Di samping Allah SWT memberi pedoman pemanfaatan harta yang telah diperoleh seseorang dalam bentuk rezeki sebagaimana telah dijelaskan di atas, Allah SWT melarang umat Islam menggunakan hartanya untuk tujuan negatif yang dapat menyulitkan kehidupan orang, menyakiti orang, dan menjauhkan orang dari melaksanakan perintah agama. Hal ini tampak dalam beberapa firman Allah SWT sebagai berikut: - Larangan penggunaan harta untuk menjauhkan orang dari ajaran Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu agamanya tergambar dalam celaan Allah SWT, Q.S. al-Anfal [8]: menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan 36 yang artinya: " Allah SWT ..."
Larangan Allah SWT menggunakan harta untuk menyakiti orang lain Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan yang dapat dipahami dari firman-Nya Q.S. al-Baqarah [2]: 262 Allah SWT, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang yang artinya: " dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan (perasaan si penerima), mereka dengan tidak menyakiti 420
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka ...." faham Yusuf al-Qaradhawi (1997: 78) menyebutkan bahwa berbagai aliran ( ) baru seperti materialis dan sosialis, mereka menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup dan menjadikan harta sebagai Tuhannya bagi individu dan masyarakat: "Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." (Q.S. al-Fajr [89]: 20) "Dan berlebihan." sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar (Q.S. al-Adiyat [100]: 8) Islam tidak memandang harta sebagai sebuah keburukan dan sinis serta antipati terhadapnya sebagaimana yang dipandang dalam Injil. Begitu pula Islam tidak menuhankan harta dan menjadikannya sebagai tujuan hakiki sebuah kehidupan sebagaimana pemahaman kaum materialis, kapitalis dan sosialis. Islam berdiri di pertengahan antara keduanya dan meletakkan harta dalam kedudukan yang adil. Dengan demikian harta itu tidak bersifat baik secara mutlak atau buruk siapa yang tetapi mengendalikannya. Jika harta tersebut di bawah pengendalian seorang mukmin yang bertakwa, maka ia akan mendatangkan manfaat dan kebaikan yang besar. secara mutlak, tergantung 49 Apabila sebaliknya, harta tersebut dikendalikan oleh orang-orang durhaka dan pendosa, maka harta itu akan menjadi sumber bencana dan malapetaka baginya. Dalam Islam, kedudukan harta menjadi pilar yang menegakkan sendi-sendi kehidupan manusia. Ia menjadi sarana yang dengannya kewajiban-kewajiban dapat terpenuhi, seperti zakat, jihad, ibadah haji dan lain-lain. syar'i Status harta yang dikuasakan kepada manusia adalah sebagai berikut: 49 Idem., hlm. 11 421
1) Harta sebagai amanah atau titipan dari Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah karena tidak mampu menghadirkan sesuatu dari ketiadaan. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia untuk menikmati dan memanfaatkannya Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa- dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Allah SWT berfirman: apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang " banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah SWT-lah tempat kembali yang baik (surga) [3]: 14). 2) Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini lebih didasarkan pada bagaimana ia mendapatkan dan memanfaatkan harta tersebut. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah Apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Allah SWT berfirman: sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah SWT-lah pahala yang " besar. " (Q.S. al-Anfal [8]: 28) 2) Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini lebih didasarkan pada bagaimana ia mendapatkan dan memanfaatkan harta tersebut. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah Apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Allah SWT berfirman: sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah SWT-lah pahala yang " besar. " (Q.S. al-Anfal [8]: 28) 3) Harta sebagai bekal ibadah, yaitu untuk melaksanakan ibadah dan Berangkatlah kamu baik dalam muamalat sesama manusia melalui zakat, sedekah, infak, dan lain keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu sebagainya. Allah SWT berfirman: " dengan harta dan dirimu di jalan Allah SWT, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui ." (Q.S. at-Taubah [9]: 41) "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan ke- pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Q.S. Ali-Imron [3]: 133-134) syara Ihrazul mubahat 50 Sebab-sebab kepemilikan yang ditetapkan 1. (memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki sesuatu tempat untuk ' ada empat: Al-'Uqud dimiliki). Al-Khalafiyah 2. 3. (Kontrak). (pewarisan). 50 Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh,... 10 422
Attawalludu minal mamluk 4. (berkembang biak). syara Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, empat inilah yang menyebabkan timbulnya hak kepemilikan di dalam '. Beberapa sebab kepemilikan yang terdapat di kalangan bangsa Jahiliah, jalan peperangan, dengan jalan menjadikan budak yang tidak sanggup taqadum membayar utang dan kedaluwarsa atau dengan istilah fikih disebut , yang menimbulkan hak kedaluwarsa. Harta dinyatakan sebagai milik manusia karena hasil usahanya. Alquran menggunakan kata untuk menunjukkan kepemilikan individu 51 ini. telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dengan al-milku al-kasbu dan Allah SWT berfirman: "Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan." (Q.S. al-Lahab [111]: 2) Ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya 52 ekonomi dalam Islam: 1. Harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang penimbunan dan monopoli). 2. Pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif). 3. Penggunaan yang berfaedah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-spiritual. 4. Penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara kemasyarakatan dalam aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi. syirkah ) dan kepemilikan negara. Kepemilikan bersama diakui pada bentuk-bentuk kerja sama antara manusia yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan atas kerelaan bersama. Kepemilikan negara diakui pada aset-aset penting (terutama Sumber Daya Alam) yang pengelolaan atau pemanfaatannya dapat mempengaruhi kehidupan bangsa secara keseluruhan. Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis anfal fay'i kepemilikan negara dan berhak mengelolanya adalah: 1. Harta Islam juga mengakui kepemilikan bersama ( ghanimah khumus 53 , dan ; 51 Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh,... 10 52 Loc. Cit. Putra. Haristian, S. Hlm. 17 53 Idem., hlm. 17 423
kharaj jizyah ; dharibah ; usyur 2. Harta yang berasal dari 3. Harta yang berasal dari 4. Harta yang berasal dari 5. Harta yang berasal dari ' ; 6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa (pajak); waris; 7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad; 8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syariat; 9. Harta lain milik negara diatur pula di dalamnya mengenai kepemilikan umum, yaitu meliputi: a) Harta yang dari sisi pembentukannya tidak mungkin dimiliki secara individu, seperti sungai, danau, laut, dan sebagainya. b) Apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak, seperti jalan, masjid, dan lain sebagainya. Barang tambang yang depositnya banyak dan tidak terputus; baik yang berbentuk padat, cair maupun gas; baik tambang di permukaan maupun di dalam perut bumi, semuanya merupakan kepemilikan umum. Dampak Harta Halal dan Haram Status halal dan haram adalah hal yang asasi dalam ajaran agama Islam. Sesuatu yang awalnya bernilai positif bisa jadi berubah 180 derajat imbas dan nilainya karena perubahan status dari halal menjadi haram. Adapun sumber dan dampak harta yang halal telah dipahami secara jelas oleh mayoritas umat ini, seperti keberkahan dalam harta, kemudahan beramal saleh, pelipat gandaan pahala dan kenikmatan dari Allah SWT, dan lain sebagainya. Sementara itu, mengenai harta haram, hal ini masih sangat minim diketahui secara jelas oleh umat Islam hari ini sehingga banyak di antara mereka terjatuh di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Sumber harta yang haram meliputi pekerjaan yang mengandung unsur kezaliman, merampas hak orang lain tanpa jalan yang dibenarkan syariat, memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan pekerjaan atau pengorbanan yang setimpal, harta yang dihasilkan melalui jual beli barang haram, dan atau harta yang 54 diperoleh melalui cara kerja yang tidak dibenarkan oleh syariat. 54 Idem., 18 424
Allah SWT berfirman: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah [2]: 188) Berikut ini merupakan dampak dari harta yang haram 1. Mereka telah mendurhakai Allah SWT, berdasarkan firman Allah SWT: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. al-Baqarah [2]: 168) 2. Harta yang masuk dalam tubuh manusia berhubungan dengan amal jasadi, berdasarkan firman Allah SWT: "Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Mu'minun [23]: 51) Terdapat keterkaitan antara amal saleh dengan pangan, jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal baik dari zat maupun cara memperolehnya, jasad kita akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal makruf. Namun sebaliknya, jika kita mengonsumsi makanan yang haram, kemudian jasad kita tumbuh dan berkembang dari panganan tersebut, maka hasilnya jiwa dan jasad kita juga mengarah pada kemungkaran. 3. Orang yang suka memakan harta yang haram menyerupai orang 425
Yahudi, berdasarkan firman Allah SWT: "Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu." (Q.S. al-Maidah [5]: 62) 4. Makanan dari harta haram merupakan penyebab terhalangnya doa. Rasulullah SAW. bersabda: "Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah, ia mengangkat kedua tangannya ke langit (seraya berdoa), "Wahai Rabku, wahai Rabku!" Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram; maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?" (H.R. Muslim) 5. Petaka terbesar apabila memakan harta haram adalah terancam dengan api neraka. "Harta yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak atasnya." (H.R. Ahmad) 6. Penyebab kemunduran, kehinaan, dan kenistaan umat ini, Rasulullah SAW. bersabda "Bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad niscaya Allah SWT timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah SWT (dalam seluruh aspek kehidupan kalian)." (H.R. Abu Daud) Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. 426
Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Distributife Justice and Need Fulfilment In an Islamic Economy Munawar Iqbal dalam buku kedua 55 pertama menjelaskan bahwa secara umum , tujuan disribusi dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek: distribusi fungsional, dan distribusi pendapatan secara personal. Aspek distribusi fungsional adalah aspek yang banyak dapat perhatian dalam ilmu ekonomi Islam. Banyak penulis beranggapan bahwa tujuan distribusi dalam Islam adalah terjadinya pendistribusian kekayaan, yang secara abstrak pengertiannya adalah barang yang berbeda untuk orang berbeda. Setiap orang membayangkan bahwa setiap orang harus memiliki bagian yang sama. Padahal menjadi tidak adil untuk menyamakan orang satu sama lainnya, disebabkan perbedaan alamiah dari kemampuan manusia. Islam memberikan apresiasi terhadap usaha seseorang sesuai dengan usaha yang dia curahkan. Semakin besar reward usaha yang dikerahkan oleh seseorang maka akan semakin banyak yang dia dapat sebagai bentuk apresiasi dari usahanya. Jadi, adalah tidak adil dengan menyamaratakan saja pendistribusian kekayaan dan pendapatan tanpa mempertimbangkan seberapa besar tenaga yang dia curahkan. Dalam pemahaman sistem distribusi islami dapat dikemukakan tiga poin, yaitu: 1. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang; 2. Kesederajatan atas pendapatan setiap personal, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan; 3. Mengeliminasi ketidakmerataan yang bersifat ekstrem atas pendapatan dan kekayaan individu. Islam tidak menentukan rasio maksimum dan minimum pendapatan yang harus diperoleh seseorang melainkan Islam hanya berusaha memperkecil ketidakmerataan yang bersifat ekstrem. Tujuan Islam tidak hanya semata-mata untuk keperluan keadilan, tetapi juga berorientasi untuk menumbuhkan sikap saling mencintai 55 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), 427
dan berbuat ihsan. Perbedaan pendapatan yang terlalu mencolok hanya akan menyebabkan gangguan politik dan sosial sedangkan Islam bertujuan untuk memperkuat jalinan ukhuwah. 56 Di antara bukti Islam menganjurkan agar harta kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada sebagian orang saja adalah dengan mengintrodusir dua bentuk mekanisme pendistribusian harta, yaitu pungutan wajib, yaitu berupa zakat, dan pungutan sunat, berupa sedekah, infak, wakaf, hibah, dll. Menurut M.A Mannan, zakat faith mempunyai enam prinsip. , prinsip keyakinan keagamaan ( ), yaitu keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikannya, maka dia merasakan belum justice sempurna ibadahnya. ) dan keadilan . prinsip pemerataan ( ), yaitu pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan ( tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan productivity oleh Allah SWT. kepada umat-Nya. , prinsip produktivitas ( ) dan kematangan, artinya produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut Keempat hanya dapat diambil setelah melewati batas waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. , , kebebasan menjelaskan bahwa zakat prinsip nalar ( hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa bertanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Pertama equity Kedua Ketiga reason Kelima ). 57 growth employment Khan memberikan perspektif dinamis perihal efek zakat pada pertumbuhan ( . Zakat yang dipertimbangkan sebagai instrumen untuk transfer sumber daya memberikan efek positif dalam perekonomian. Dengan menggunakan model sederhana ditunjukkan bahwa meskipun terdapat kemungkinan penurunan dalam jangka pendek, tetapi penurunan tersebut segera berbalik dan mendorong tabungan dan pertumbuhan jangka panjang yang paling tinggi. Hal ini merupakan dari efek distribusi pendapatan zakat. Perbaikan kondisi ekonomi ) dan aggregate saving resultante 56 Suryani, Eli. Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan dalam Ekonomi Islam. Al-Hurriyah, Vol. Islamic Economic 11, No. 2, Juli-Desember 2010 57 M.A. Mannan, , 257-258 428
masyarakat miskin akan membuka peluang upaya kegiatan produksi untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan tabungan. 58 wealth tax Choudhuri sebagaimana yang dikutip oleh Iggi menyebut zakat dalam Islam. Zakat merupakan salah satu ciri dan sebagai ) perusahaan komponen dalam laporan keuangan ( yang berada dalam perekonomian Islami atau menjalankan income, prinsip-prinsip Islam. Model analisis matematis yang ditawarkan juga , karena ide menunjukkan hubungan zakat, multiplier zakat adalah transformasi produktif. Hal ini ditunjukkan dengan pembuktian analitis kuantitatif bahwa zakat mendorong positif untuk investasi. Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam income statement employment dan haq mali Kepemilikan dapat juga diartikan dengan hak milik, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai , yaitu hak-hak yang terkait kehartaan dan manfaat, atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki (harta). Hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh Islam menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali ada halangan syariah. Dalam kepemilikan, Islam bersikap pertengahan, yaitu berada di antara paham kapitalis yang berlebihan memberikan hak pada individu dalam kepemilikan dan antara penganut paham komunis yang justru tidak mengakui kepemilikan individu. Dalam masalah kepemilikan, Islam mengakui kepemilikan secara pribadi yang diperoleh dengan cara yang diperbolehkan syariat. Konsep ini dipandang sebagai landasan pembangunan ekonomi. Kepemilikan harus diperoleh dengan cara halal. Demikian pula mengembangkannya harus dengan cara yang dihalalkan. Islam pun mewajibkan atas pemilik harta sejumlah perintah dan kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban memberi nafkah kepada karib kerabat, kewajiban mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan. Demikian pula Islam mengharamkan mengembangkan harta dengan cara-cara 59 58 59 Hidayat, Mohammad. 2010, An Introduction to The Syariah Economic, Pengantar Ekonomi Syariah, Jakarta: , Iggi H. Ahsien, Investasi Syari'ah di Pasar Modal, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) Zikrul Hakim. H. 114. 429
60 yang merusak nilai etika. Ibnu Taimiyah dalam hal ini berpendapat bahwa kepemilikan individu diakui oleh Islam. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkan status kepemilikan kepada orang lain, serta melindunginya dari kesia-siaan. Namun hak tersebut dibatasi oleh sejumlah limitasi, yaitu tidak boleh menggunakan secara berlebih- lebihan, semena-mena yang ditujukan untuk bermewah-mewah. Kepemilikan menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan yang dilandasi oleh syariah. Untuk menggunakannya tidak hanya dibatasi pada kepemilikan pribadi saja, tetapi juga mencakup kepada kepemilikan masyarakat atau negara. 61 Kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik (ciri khas) kebebasan yang dimiliki Islam. Islam mengakui adanya kepemilikan individu karena Islam adalah agama yang menghargai fitrah, kemerdekaan dan kemanusiaan. Pengakuan dan perlindungan Islam terhadap perekonomian umat secara keseluruhan, yakni memberikan semangat yang kuat kepada setiap orang untuk bersungguh- sungguh dalam berusaha sehingga seseorang dapat merasakan nikmat dari kepemilikannya tersebut. Sebaliknya pelanggaran terhadap hak kepemilikan baik melalui kekuatan dan paksaan akan menggoyang tatanan masyarakat secara keseluruhan, merobohkan aturan-aturan, dan ikatannya. Bahkan orang yang melakukan pelanggaran terhadap orang lain, sesungguhnya telah menumpahkan darahnya sendiri karena ia telah melampaui batas-batas syariat. 62 Berdasarkan hal itu, pemilik suatu benda bebas memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan hartanya untuk mencari 63 keuntungan dari harta tersebut. Namun menurut Islam, pemilik harta secara hakiki adalah sesungguhnya adalah Allah SWT. majazi Seseorang yang memiliki harta sebetulnya kepemilikannya itu ha- . Karena itu menurut sistem ekonomi Islam, nya secara Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah 60 Yusuf Qaradhawi, 1997. H. 34 . Cet. ke 1, Solo: Citra Islami Press, 61 Abdul Azim, Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah, Terj. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). H. 46. 62 AL-QARDHAWI, Yusuf Karakteristik Islam ; kajian analitik / oleh Yusuf Al-Qardhawi. Surabaya: Risalah Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi dan Sistem Ekonomi Islam Gusti, 1994. H. 205 63 Kahf, Monzer. . Terj. Machnul Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 1995. H. 46 430
kepemilikan bukan berarti penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pada taraf memiliki manfaatnya saja. Prinsip ini merupakan implikasi dari konsepsi bahwa harta adalah amanah. Manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan barang-barang di dunia ini karena kedudukannya sebagai khalifah dan pengemban amanat Allah SWT. Ini berarti, bahwa hak-hak manusia dibatasi oleh batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT dan harus dipergunakan untuk itu kepemilikan tidak bersifat mutlak. tujuan-tujuan yang telah ditentukan-Nya. Karena Islam juga mengakui adanya hak individu dalam memiliki harta, tetapi dengan batas-batas tertentu sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Senada dengan hal itu, Musthafa Ahmad Zarqo' berpendapat kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Menurutnya, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, cara bermuamalah dengan , penipuan, penyeludupan, dan lain sebagainya adalah cara riba, yang diharamkan syariah. ihtikar 64 Dalam masalah kedudukan harta dalam Islam, ada dua kaidah Pertama yang menjadi landasan bangun ekonomi Islam, yaitu: penghargaan Islam terhadap harta dan kedudukannya dalam kehidupan. Karena pemahaman agama dan filsafat hidup sebagian manusia sebelum datangnya Islam menganggap harta sebagai suatu keburukan, atau menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi sebagai kotoran ruhani, seperti kecenderungan yang terdapat dalam sistem kerahiban Nasrani. seperti materialistis menjadikan Sebaliknya, paham baru Kedua perekonomian itu sebagai tujuan hidup malah menjadikan harta sebagai Tuhannya sehingga mereka diperbudak oleh harta. , harta dalam pandangan Islam bukanlah menjadi tujuan yang esensial bagi manusia, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan rida Allah SWT ataupun untuk kebaikan pribadi dan 65 Abdul Mun'im al jamal 64 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997) 65 Muhammad Islamiyyah 1980 . Format: Arab Sirkulasi. Language: Arab. Published: Majma' al Buhuth al . H. 211 431
masyarakat. Islam memandang bahwa harta hanyalah sebagai wasilah atau sarana untuk mencapai kebaikan dan memenuhi kebutuhan hidup. Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara atau dijamin oleh agama. Kelima hal tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Contoh Kasus: 66 Kisah Qarun yang terdapat dalam Q.S. al-Qashash [28] ayat 76 - 83 dan Q.S. al-'Ankabut [29] ayat 39 - 40: Qarun adalah pengikut Nabi Musa yang kekayaannya sangat melimpah ruah, tetapi lupa kepada Allah SWT., yang akhirnya namanya disematkan istilah harta karun, harta yang ditemukan di dalam tanah atau perut bumi, di mana Nabi Musa berdoa dan Allah SWT mengabulkan permohonan tersebut, hingga Qarun menjadi orang paling kaya, dan memiliki ribuan gudang harta penuh emas dan perak, sampai-sampai kunci gudang hartanya harus dipikul oleh beberapa pegawai yang kekar, karena akibat kekayaannya Qarun mengingkari nikmat yang Allah SWT beri, dan ia dengan sombong mengatakan bila kekayaannya itu diperoleh dari kepintarannya, dan sibuk juga memamerkan kekayaannya kepada orang banyak, tetapi bersikap kikir, hingga akhirnya Allah SWT menjatuhkan azab dengan menenggelamkan harta kekayaan Qarun di bumi, hingga akhirnya nama Qarun dikenal dengan sebutan harta yang tenggelam (harta karun). Kesimpulan syumul (sempurna), semua aspek kehidupan manusia dijelaskan secara komprehensif. Salah satunya mengenai harta. Harta merupakan sesuatu yang vital dan fatal. Dengan demikian sangat perlu dikaji untuk melaksanakan aturan syariat secara kafah. Islam sendiri memandang harta sebagai suatu objek untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tentu dalam Islam sendiri, harta yang baik pastinya akan membawa kebaikan pula bagi pemiliknya. Carilah dengan cara yang baik, gunakan untuk hal yang bermanfaat. Islam adalah agama yang 66 Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasidi (Qatar: t.p, 1998). H. 50. 432
Sesungguhnya harta merupakan satu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi manusia, sehingga Alquran memandang perlu untuk memberikan garisan-garisan yang rinci dan luas tentang harta. Harta juga terdiri dari berbagai macam klasifikasi, mulai dari wujudnya, manfaatnya. Syariah Islam mengandung kaidah-kaidah umum yang mengatur cara untuk mendapatkan uang atau harta, cara menyalurkannya, proses pertukaran dengan barang lain, cara pengembangannya dan operasionalnya. Islam juga menjelaskan adanya hak-hak orang lain atau masyarakat dalam harta itu. Karena kita mengejar dunia untuk kebahagiaan akhirat. Harta juga dapat menjadi suatu kebahagiaan dan suatu ujian dari Allah SWT. Tentu bagaimana kita memandangnya dan mengelolanya. Harta bisa membawa musibah, bisa juga membawa bahagia. Ini dari pembahasan di atas adalah, utamakan keberkahan dalam mencari dan mengelola harta. Islam mengenai harta terutama dalam hal pemanfaatan atau distribusi yang tidak terdapat dalam ekonomi kapitalis maupun sosialis adalah zakat. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah SWT kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dendam, dan sifat buruk lainnya. Rangkuman Salah satu karakteristik ekonomi terhadap harta • membuktikan bahwa sesungguhnya harta merupakan satu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi manusia, sehingga Alquran memandang perlu untuk memberikan garisan-garisan yang rinci dan luas tentang harta. • Menurut definisi, harta terbagi menjadi harta yang dapat dikuasai Al-Mal dan dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Perhatian Alquran yang begitu besar a'yan
merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai legal dan konkret ( ) wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara syara umum, bisa dimiliki, dapat disimpan serta dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak '. 433
dapat diraba, seperti manfaat. Ulama hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya bukan zatnya. Dilihat secara kasat mata, atau bahkan dirasakan oleh manusia di antaranya barang terdiri dari harta bebas dan harta ekonomi. • Menurut fukaha harta dapat ditinjau dari beberapa bagian yang setiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri yang mal mutaqawwim berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan). mal qimi, mal istihlak ghair al-mutaqawwim, mal mitsli dan mal ghair al-manqul (al-aqar), dan mal naf 'i (manfaat), mal Harta dibagi menjadi 10, di antaranya: mal isti'mal., mal manqul mal 'ain mamluk, mubah mal dayn, mal 'aini mahjur dan dan dan dan mal -'am. Harta dibagi menjadi 10, di antaranya: mal isti'mal., mal manqul mal 'ain mamluk, mubah mal dayn, mal 'aini mahjur dan dan dan dan mal -'am. Harta dibagi menjadi 10, di antaranya: mal isti'mal., mal manqul mal 'ain mamluk, mubah mal dayn, mal 'aini mahjur dan dan dan dan mal -'am. dan dan Ada tiga macam kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. israf, tadzir, Dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang digunakan untuk dilarang untuk dilakukan, yaitu memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT. • Kedudukan Harta: Sebagai penegak kehidupan, sebagai sarana kebaikan, nikmat dari Allah SWT, kemiskinan merupakan ujian dan musibah, harta yang dimiliki orang saleh adalah yang terbaik. ihrazul mubahat ' ada empat: Sebab-sebab kepemilikan yang ditetapkan • (memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, al-khalafiyah al-uqud atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki sesuatu tempat attawalludu minal mamluk (pewarisan), dan untuk dimiliki), syara (uqud), (berkembang biak). Harta yang halal tentu akan mengarahkan jasad untuk melakukan amal-amal saleh. Namun, tidak sebaliknya bagi jasad yang tumbuh dan berkembang dari harta yang haram, tentu akan membawa kegundahan dan kegelisahan. 434
Studi Kasus Studi Kasus 1 Tsa'labah Ibn Hathib al-Anshari adalah contoh orang yang gagal menjaga sikap istiqamahnya. Dia membuat Allah SWT geram atas sifat kikirnya. Empat ayat diturunkan Allah SWT untuk mengingatkannya dan mengingatkan umat muslim lainnya di seluruh penjuru dunia. Suatu hari Tsa'labah dikisahkan datang menghadap Rasulullah SAW. Tanpa basa-basi dia minta Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah SWT supaya dia dianugerahi rezeki. Namun, Rasulullah SAW menolak permintaan tersebut. Meskipun demikian, Tsa'labah tidak bosan-bosannya mendesak Rasulullah SAW untuk memenuhi maunya. "Doakanlah kepada Allah SWT agar Dia memberiku harta kekayaan", pinta Tsa'labah. Meski kerap ditolak, Tsa'labah memohon sekali lagi. Namun, kali ini pun Rasulullah SAW menolak kembali. Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah SWT? Demi Zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia melakukannya," tutur Rasulullah SAW. Untuk meluruhkan hati Rasulullah SAW, Tsa'labah kemudian mengucapkan sumpahnya. "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak. Jika engkau memohon kepada Allah SWT, lalu Dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya," ujarnya. Rasullulah memegang janji Tsa'labah. Dia akhirnya mengamini keinginan Tsa'labah dan berdoa untuk Tsa'labah agar Allah SWT memberikannya rezeki dan memberkahinya. "Ya Allah SWT, anugerahkanlah harta kekayaan kepada Tsa'labah, ujar Nabi. Allah SWT memenuhi doa Rasulullah SAW, sehingga akhirnya Tsa'labah mendapatkan seekor unta dan domba. Tsa'labah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dijual. Tsa'labah masih teguh bersikap istiqamah saat memenuhi panggilan jihad pada Perang Badar. 435
ternaknya. Dia menggembalakannya, menggemukkan yang kurus, dan membesarkan yang kecil. Harinya semakin sibuk seiring bertambahnya jumlah ternak yang dimilikinya. Mereka beranak pinak bagai belatung hingga Madinah menjadi penuh sesak. Akibatnya, dia dan ternaknya menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah sehingga dia masih bisa salat Zuhur dan Asar dengan berjamaah. Sementara itu, salat lainnya dilakukannya sendirian. Ternaknya terus bertambah dan dia menjadi sangat sibuk. Akhirnya, Tsa'labah mulai meninggalkan salat Jumat. Dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalaannya untuk menuju salat Jumat di masjid Madinah dan hanya untuk menanyakan kabar. Seusai perang, dia kembali pada Saat itu, Rasulullah SAW menangkap ada hal yang aneh dari Tsa'la- bah. Dia pun bertanya kepada dua pengendara unta yang ditemuinya. Apa yang dilakukan oleh Tsa'labah? Mereka menceritakan soal ternak Tsa'labah kepada Nabi. Rasul terkejut dan bersabda: "Aduh celaka Tsa'labah, aduh celaka Tsa'labah, celaka Tsa'labah," tuturnya. Tsa'labah juga bersikap kikir. Dia menghindari kewajiban ber- zakat. "Ini hanyalah pajak, ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu, apa ini? Pergilah sehingga selesai tugasmu, nanti kembali lagi kepada- ku," elak Tsa'labah kepada utusan Rasulullah SAW. Kabar ini sampai ke telinga Nabi dan membuatnya gusar. Maka, Allah SWT kembali menurunkan firmannya dalam surah at-Taubah [9] ayat 75-77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelum- nya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruni- ai oleh Allah SWT berupa kekayaan, tetapi setelah diberi kekayaan mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Karena sikap seperti itu, Allah SWT kemudian menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai tiba ajal sebab mereka telah memungkiri ikrar dan berdusta. Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ada salah seorang kerabat Tsa'labah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Tsa'labah yang menjadi kalang kabut. Dia pun pergi menemui Nabi dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun, Nabi 436
tidak mau menerimanya. Sesungguhnya Allah SWT melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian, Tsa'labah yang sangat menyesal menaburi kepalanya dengan tanah. Lalu, Rasulullah SAW berkata kepadanya: "Inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku." Akhirnya, Rasulullah SAW dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya. Pertanyaan Studi Kasus 1 1. Perilaku Tsa'labah pada kisah di atas merupakan salah satu perilaku yang sangat buruk setelah memiliki harta yang berlebih. Berikan penjelasan Anda! Jelaskan dampak perilaku kikir dan lalai dalam harta dengan hubungannya untuk mencapai fungsi harta yang sesungguhnya sesuai dengan syariat Islam. 2. Studi Kasus 2 Seorang adik pinjam uang kepada kakaknya untuk naik haji, dan sebagai jaminan, sepetak sawah digadaikan kepada kakaknya. Sayangnya sampai sekian puluh tahun kemudian, uang pinjaman ini tidak dikembalikan. Otomatis sawah sebagai jaminan pun juga masih di tangan kakaknya. Ketika kedua kakak beradik ini sudah meninggal, anak dan cucu mereka bermaksud membagi harta warisan. Muncul masalah tentang status sawah, karena para ahli waris meributkan statusnya. Anak keturunan adiknya mengatakan bahwa sawah itu milik orang tua mereka, karena orang tua mereka tidak pernah menjual sawah itu semasa hidupnya, kecuali hanya menjadikannya sebagai jaminan utang. Sementara itu, anak keturunan kakaknya mengatakan bahwa sawah itu sudah menjadi hak orang tua mereka, lantaran utang belum pernah dikembalikan. Anak keturunan adiknya pun bersedia mengembalikan utang orang tua mereka, tetapi nilainya hanya Rp30.000,00 saja, karena dulu pinjam uangnya hanya senilai itu saja. Akhirnya, keluarga kakaknya meradang, karena apa artinya uang sekecil di zaman sekarang ini. Padahal di masa lalu, uang tersebut senilai dengan biaya pergi haji. Mereka meminta setidaknya uang itu dikembalikan seharga biaya ONH sekarang, yaitu sekitar 30-an juta. 437
Pertanyaan Studi Kasus 2 1. Bagaimana penyelesaian masalah di atas sesuai dengan syariat Islam? Jelaskan pendapat Anda terkait studi kasus di atas! 2. Daftar Istilah Penting Al-Mal Aniyyah 'Urf Mal Mutaqawwim Ghair al-Mutaqawwim Mal Mitsli Mal Qimi Mal Istihlak Mal Isti'mal. Mal Manqul Mal Ghair al-Manqul (al-Aqar) Mal 'Ain Mal Dayn. Mal 'Aini Mal Naf 'i (manfaat). Mal Mamluk, Mubah dan Mahjur. Mal qabil li al-qismah (Harta yang Dapat Dibagi) Mal ghair al-qabil li al-qismah (Harta yang tidak dapat dibagi Harta Pokok Harta Hasil Mal Khas Mal 'Am Mal at-Tam Mal Ghair al-Tam Ghasab Nash Legal Fuqaha' Dzimah Hukum Perdata Fuqara' Mutlak 438
Relatif Komprehensif Tashorruf Pertanyaan Evaluasi 1. Jelaskan menurut pendapat Anda, bagaimana Islam memandang harta? 2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur harta! 3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis harta dan pembagiannya, sertakan masing-masing contohnya! 4. Jelaskan cara Islam memandang kedudukan harta! 5. Sebutkan dan jelaskan sebab-sebab kepemilikan harta! 6. Apa saja fungsi harta dalam Islam? 7. Jelaskan perbedaan harta halal dan harta haram! Kemudian, jelaskan dampak dari kedua harta tersebut! 8. Menurut Anda, jelaskan apa yang dimaksud dengan harta sebagai titipan dan amanah dari Allah SWT? 9. Menurut Anda, jelaskan apa yang dimaksud dengan harta sebagai ujian keimanan? 10. Siapakah pemilik mutlak dan relatif dari harta? Jelaskan menurut Daftar Pustaka pendapat Anda! Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah Abdul Azim, Ensiklopedi Hukum Islam, , Terj. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997) Abdul Aziz Dahlan, . (Jakarta:Ichtiar Baru Muqaddimah Ibn Khaldun, Van Hoeve, 2001) Abdurrahman Ibnu Khaldun, (Beirut: "The Time Value Dar al Fikr, tth). of Money Concept in Islamic Finance." American Journal of Islamic Social Sciences Abu Umar Faruq Ahmad and M. Kabir Hassan. 2006. Mata uang Islam 23(1). Ahmad Hasan, 2004. . (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Kasyf al-asrar. Ala al-Din al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997 439
Al-ashraf sha'ban dalam almaqrizi 1986:71 dikutip dalam Adiwarman Karakteristik Islam; kajian analitik Azwar Karin 2007. Al-Qardhawi, Yusuf / oleh Yusuf Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Al-Qardhawi. Surabaya: Risalah Gusti, 1994. Alquran dan Terjemahannya. Antonio, Muhammad Syafii, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Jakarta: Gema Insani. 2001. Chaudhry, Muhammad Sharif, terjemahan Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Pengantar Fiqh Muamalah. Group, 2012) Djuwaini, Dimyauddin Djuwaini. Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) dan Konvensional Eko Suprayitno, Ensiklopedi Ekonomi dan , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). Perbankkan Syari'ah. Habib Nazir dan Afif Muhammad, Cet ke1 (Bandung: Kaki Langit, 2004).. Hafidhuddin, Didin. (2007). Agar Harta Berkah dan Bertambah. Cet. 1; Pengantar Fiqih Fiqih Muamalah Jakarta: Gema Insani Press. Haroen, N. (2007). Muamalah. Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad. 2010. .Jakarta: Gaya Media Pratama. Pengantar Ilmu Mu'amalah Semarang: Pustaka Rizki Putra. Hasby Ash-Shiddiqy. 1994. Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang) Hendi Suhendi. 2007. . Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hidayat, Mohammad. 2010, An Introduction to The Syariah Economic, Pengantar Ekonomi Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim. Diakses pada tanggal 23 September 2014 pada tanggal 23 menjadi-halal.html Ibn Manzhur, Majduddin al-Firuzabadi, Al-Qamus al-Muhith. jilid 4 (MD. 817), Jurnal Khatulistiwa - Journal Of Islamic Studies Ichsan Iqbal, Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Volume 2 Lisan al-'Arab , (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), Vol. 11, p. 632; Pasar. Nomor 1 Maret 2012 Investasi Syari'ah di Pasar Modal Iggi H. Ahsien, , (Jakarta: Gramedia Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Pustaka Utama, 2003) Ismail Nawawi, (Bogor: 440
Encyclopedia Islam International. Ghalia Indonesia, 2012). Iwan Gayo Glaxo. 2013. Pustaka Warga Negara) Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi dan Kahf, Monzer. . Terj. Machnul Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Mushaf al-Qur'an Tajwid dan go.id/entri/harta. Dimutakhirkan pada April 2020. Terjemah. Kementerian Agama RI. (t.thn.). Commodity Exchange and Stock Exchange in an Islamic Economy dalam The American Journal of Islamic Social Science Khan, Muhammad Akram, "Telaah Singkat Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Vol. 5, No.1, 1988. Kebijakan Moneter Islam, Jurnal Ekonomis Ideologis M. Hatta, Islamic Economic. , (Juni 2008) Al Buhuti, Syarh muntaha al-Iradat. Kaherah: M.A. Mannan, Muassasah al-Risalah Nasyirun, Mansur Bin Yunus. Fiqh Ekonomi Syariah 2000 "Teori Bagi Hasil Mardani. (2013). (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. Syariah." Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan .Jakarta: Kencana. Al-Milkiyyah wa Nazariyyahal-'Aqd. 1(1):1-83. Muhammad Abu Zahrah, Dar al-Fikr, 1996), al-Karim (Cairo: Mu'jam Mufahras li al-Faz Al-Qur'an Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Amwal wa Nazariyat al-Aqd fi Fiqh al- , (Kairo: Dar al-Hadits, 2001). Islami ma'a Madkhal li Dirasat al-Fiqh wa al-Falsafah Muhammad Yusuf Musa. Fiqh Muamalah... : Dirasah Muqaranah. Kaherah: Dar al-Kitab al-Arabi, 1952, Nasrun Haroen, Abdul Mun'im al jamal. Format: Arab Sirkulasi. Language: Arab Muhammad Tafsir Ibnu Katsir Jilid III Terj. Muhammad . Published: Majma' al Buhuth al Islamiyyah 1980. Abdul Ghofar. Muhammad, A. b. (2003). Manajemen Bank Syariah Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Muhammad, 2003) (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam Mujied, M. A. (1994). . Jakarta: PT Pustaka Firdaus. Menurut Afzalur Rahman di Buku Economic Doctrines of Islam. Murlan, E. (2011). Kamus Istilah Fiqih Pekanbaru. 441
Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam Mustafa Edwin Nasution, Kencana, 2006), Ekonomi Islam. Bilancia. , (Jakarta: Konsep Harta dalam Pandangan Muthmainnah. MD, S. M. (2016). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam Nabhani, T. A. (1996). Etos Kerja Wirausahawan Muslim . Surabaya: Risalah Gusti. Nasir, N. F. (1999). Fiqh Muamalah. . Bandung: Gunung Djati Press. Ensiklopedi Hukum Islam, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000), jilid Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Sumberdana dalam Pendidikan Islam. al-Murabbi, Nasrun Haroen, 73, Abdul Azis Dahlan (ed.) et. al., 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 525. Nawawi, I. (2009). Nizar, M. (2016). 379. Syariah. Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Nizaruddin. (t.thn.). Ekonomi Syariah. 10. Praja, J. S. (2012). Putra. Haristian, S. 2016. Makalah Fiqh Muamalah. Diakses pada pada tanggal 28 Agustus Bandung: Pustaka Setia. Doktrin Ekonomi Islam. 2016. Hlm. 8 Rahman, A. (1995). Wakaf. Bukan OPSI Namun Solusi Rivai, V., & Buchari, A. (2009). Yogyakarta: Dana Bakti Islamic Economic, Ekonomi Syariah Pengantar Teori Ekonomi Fiqh Ekonomi Syariah . Jakarta: Bumi Aksara. Rosyidi, S. (t.thn.). Rozalinda. (2016). September 2014 Sudarsono, H. (2002). Sudono Sukiro, . Jakarta: Rajawali Press. Hukum .Jakarta: Rajawali Press. Konsep Ekonomi Islam Mikroekonomi Teori Pengantar. . Surabaya: Putra Media Nusantara. . Yogyakarta: Ekononisia. Jakarta: PT Raja Fiqh Muamalah Mikroekonomi Teori Pengantar Grafindo Persada,2013), Suhendi, H. (2002). Sukiro, S. (2013). .Jakarta: Raja Grafindo Persada. . Jakarta: PT Raja Al-Mawarid Grafindo Persada. Jurnal Syariah , 80. Sularno, M. (2003). Konsep Kepemilikan dalam Islam. Sulistiawati, & Fuad, A. (2017). Konsep Kepemilikan dalam Islam. , 23. Suryani, Eli. Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Ekonomi Islam. Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2010 Garis-Garis Besar Fiqh Syarifudin, A. (2013). . Bogor: Kencana. 442
Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam Tamsir. (2017). Jurnal . Makassar. al-Intaj. Vol. 2, No. 1, Maret 2016 Toha Andiko, Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam al-Quran. Ekonomi Islam Mazhab Hamfara Triono, D. C. (2014). Veithzal Rivai & Andi Buchari, Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah . Bantul: Irtikaz. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Bukan OPSI Namun SOLUSI, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). Wahbah al-Zuhaili, Beirut.2008), IV Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). u, (Dar al-Fikr: Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Wening Purbatin Palupi. 2013. At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 HARTA Dalam Islam (Peran Harta Tahun 2013. Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). Wening Purbatin Palupi. 2013. At-Tahdzib Vol.1 Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah. Nomor 2 Tahun 2013. Yusuf Qaradhawi, Cet. ke 1, Solo: Citra Islami Press, 1997. AKADEMIKA Z.A., M. A. (2016). Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam. Al-Milkiyah Wa Nazhariyah Al'Aqad Fi Asy-Syariah . Al-Islamiyah. Zahra, M. A. (1976). Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh Dar Al Fikr Al-Arabiy. Zuhaili, W. (1898). al-fikri.2008 . Damaskus: Dar 443
Halaman ini sengaja dikosongkan 444
BAB 11 Ekonomi Islam Larangan Utama Dalam Tujuan Pembelajaran gharar 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, bentuk dan jenis maysir, gharar dan riba dalam ekonomi Islam; 2. Mampu menjelaskan dampak maysir, Pendahuluan dan riba terhadap perekonomian. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip religius, berorientasi dunia dan akhirat. Dalam paradigma ini, para ekonom muslim masih dalam satu kata, atau setidaknya, tidak ada perbedaan 1 yang berarti. Namun demikian, para ahli merumuskan prinsip- prinsip ekonomi syariah dengan skala perincian yang berbeda. Masudul Alam Choudury misalnya mengemukakan beberapa prinsip utama dari sistem ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid dan equitas persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan distribusi 2 Naqvi menjelaskan empat landasan normatif dalam etika Islam yang dapat direpresentasikan dalam aksioma etika, yaitu landasan tauhid sebagai landasan utama, landasan keadilan dan landasan kehendak bebas serta landasan pertanggungjawaban, keempat aksioma ini secara bersama-sama membentuk perangkat . Ekonomi Mikro Islami Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro 1 Adiwarman Karim, 2002), 13. Adiwarman Karim, " Islami Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), 195-197. M.B. Hendrie Anto, " (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Pengantar Ekonomika Mikro ", (Jakarta: The International Contribution to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economic ", (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 89-93. 2 Masudul 'Alam Choudhury, (New York: ST Martin's Press, 1986), 7-10. 445
3 hubungan manusia dengan diri sendiri dan lingkungan sosialnya. norms of Islamic financial ethics Mohammed Obaidillah mengemukakan bahwa ada sembilan yang harus dipenuhi dalam sebuah ; kebebasan ; bebas dari unsur Freedom ; tidak mengandung gharar, Freedom of contract Freedom from al riba transaksi keuangan syariah, yaitu: 1) from al-gharar Freedom untuk melakukan transaksi, 2) Freedom from al-qimar riba, 3) from price control and manipulation 4) ; tidak mengadung unsur judi, 5) Entitlement to transact at fair prices ; tidak ada unsur pengontrolan Entitlement to equal, ; hak harga dan manipulasi, 6) adequate and accurate information untuk bertransaksi dengan harga yang adil, 7) Freedom from al-djarar informasi, 8) kemudaratan, dan 9) 4 kemaslahatan. ; kesamaan, dan kelengkapan tidak mengandung ; mengandung Unrestricted public interest ; Secara teknis, para sarjana ekonomi Islam sepakat dalam hal norma dan etika mendasar dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, yaitu: 1. Tidak mengandung perbuatan maisir/ gambling 2. Tidak mengandung gharar ( 3. Tidak mengandung tiga unsur uncertainty riba (usury atau excessive interest) ) . Ketiga aspek ini dijadikan sebagai parameter operasional untuk menilai syariah atau tidaknya suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, baik secara individu maupun bersama-sama. Larangan-Larangan Utama dalam Ekonomi Islam 1. Larangan Maysir dalam Transaksi a. Pengertian Maysir (Gambling/Judi) maysir qimar Dalam bahasa Arab kata sering juga disebut Islam, Economic and Society Ethict and Economics: An Islamic Syntesis 3 Syed Nawab Haider Naqvi, Michigan, 1994), dan bukunya University Michigan, 1981), 27. Journal of Islamic Financial Services Islamic Finance (London: Kegan Paul International: University (The Islamic Foundation UK, International Understanding 4 Mohammed Obaidullah, Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency, , Volume 3, Number 4(2008): 2-4. Muhammad Ayub, (West Sussex: Jhon Wiley and Sons, 2008), 43 446
maysir qimar 5 Kata-kata yang artinya adalah taruhan atau perlombaan. dan bahasa, kata maysir ism makan digunakan secara identik dalam bahasa Arab. Secara yasara-yaisaru/yaisiru-yasran = ) adalah ( ( menunjuk pada tempat) dari yang mengandung beberapa makna, (,( seperti 'mudah'antonim dari makna sulit; mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah atau tanpa membayar kompensasi (' ) untuknya atau tanpa mengambil tanggung jawab melalui 'kaya' karena permainan peluang. yadun Yasiru kekayaan itu bisa membuat orang mudah melakukan banyak hal. yusra iwad 6 Dari sini, lahir makna yasar juga berarti tangan kiri, disebut ( tangan kanan. ( ) atau ) karena biasanya tangan kiri itu lebih lemah dari maysir yasaar berasal yang artinya kaya, dengan analisis bahasa karena dari kata dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata berasal dari kata yang artinya membagi-bagi daging unta. Hal ini sejalan dengan sifat maisir/judi yang ada pada masa Jahiliah yang itu diturunkan; di mana mereka karenanya ayat Alquran 7 membagi-bagi daging unta menjadi dua puluh delapan bagian. Longman Dictionary Dalam bahasa Inggris, kata diterjemahkan menjadi the practice of risking money or memberi penjelasan yang lebih gambling. possessions on the result of something uncertain, such as a card umum terhadap gambling: " game or a horse race Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa kata maysir yusrun maysir 8 ". Maysir Definisi maysir (perjudian) menurut Qanun Aceh No. 13 Tahun (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat 2003 diatur dalam Pasal 1 ayat (20) yang berbunyi: " taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapat bayaran ." Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam 9 kitabnya judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Suplemen Ensiklopedia Islam Understanding Islamic Finance 5 Hasan Muarif Ambary, 6 Muhammad Ayub, 7 Hasan Muarif, 8 , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 25. (West Sussex: Jhon Wiley and Sons, 2008), 91 Suplemen Longman Dictionary of Contemporary English ....24-25 Apakah Judi Itu? (Edinburg: Longman, 2009), 581. Ibrahim Hosen, h. 28 , Ninth Edition Pearson Education Limited 1978, 200 9 (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 447
Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai 10 taruhan kepada pihak yang menang. Dalam terminologi agama, judi diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Secara syar'i hukum berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara langsung maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, mendapatkan apa yang semestinya didapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. b. Dasar Hukum Pelarangan Maysir 11 qimar azlam ) dan penjualan undi- an khususnya ( ) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah ha- ram di dalam Islam. Islam melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan di peroleh dari bekerja. Judi pada umumnya (maysir dan Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah [2]: 219 "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar Suplemen 10 Hasan Muari, 11 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam ..., 297. (Lahore: Islamic Publications, 1974), Vol 3, 112. 448
dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir." Firman Allah SWT Q.S. al-Maidah [5]: 90 "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." maysir maysir ) dan semua bentuk ) derivasinya berulang sebanyak 44 kali, sedangkan kata sendiri hanya ditemukan pada tiga tempat, yaitu pada Q.S. al-Baqarah [2]: 219 dan al-Maidah [5]: 90 dan 91. Imam As-Shabuni ketika menafsirkan kata dalam firman Allah SWT surah al-Maidah [5]: 90 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Di dalam Alquran kata ( ( al-maysir al-maysir adalah: "Setiap permainan yang membawa keuntungan kepada satu pihak dan kerugian kepada satu pihak yang lain, ia adalah judi yang diharamkan."12 Merujuk pada pengertian tersebut, ada kesan bahwa pengertian judi hanya terbatas kepada aktivitas permainan yang ada unsur pertaruhan, menang atau kalah, untung atau rugi yang bergantung kepada risiko kemungkinan dan nasib. Namun demikian ada pandangan lain yang memperluas cakupan dan pemahaman tentang judi kepada semua aktivitas yang mempunyai risiko kepada pemain atau pesertanya sama ada untung atau rugi dengan adanya unsur pertaruhan untuk mendapatkan harta kekayaan. maysir ) pada ayat tersebut, para mufasir merujuk pada contoh-contoh maysir yang Untuk memperjelas apa yang dimaksud ( Tafsir Ayat al-Ahkam min Ayat al-Qur'an 12 Muhammad Ali as-Shabuni, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi, 1999), Jilid I, 279. 449
azlam dikenal orang Arab di masa Jahiliah seperti mengundi dengan ), yaitu menggunakan anak panah yang belum ada bulunya untuk menentukan apakah akan melakukan sesuatu perbuatan yang penting, umpamanya ingin bepergian ataukah tidak. Biasanya dengan menggunakan tiga anak panah, satu yang ditulisi "tidak", satu "ya", dan satu yang tidak ditulisi apa-apa, kemudian ketiga anak panah itu dimasukkan ke dalam Kabah lalu penjaga Kabah tersebut disuruh mencabut salah satunya, kalau yang dicabut adalah yang tidak ada tulisannya maka dia mencabut sekali lagi, tetapi kalau yang dicabut adalah yang bertuliskan "ya" maka perbuatan yang hendak dilakukan itu diteruskan; sedangkan, kalau yang dicabut adalah yang bertuliskan "tidak" maka perbuatan tersebut tidak dilakukan. Sementara itu, yang disebut maysir menurutnya, khusus undian yang berkaitan dengan taruhan daging hewan yang juga biasanya menggunakan anak panah. Anak panah maysir tersebut ada 11, tujuh di antaranya kalau menang, akan mendapat bagian sesuai jumlah tanda yang ada pada anak panah itu, sebaliknya kalau kalah ia wajib membayar sejumlah tanda yang ada pada anak panah itu dan empat lainnya tidak mendapat bagian dan tidak mempunyai. ( Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maysir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut pemenangnya at-Tabarsi, maysir mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak- anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini. adalah permainan yang 13 al-Iqna Menurut Imam Syafi'i di dalam kitabnya ', memaparkan bahwa apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi muhallil semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan , maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh 13 Hasan Muarif, Suplemen.... 297-298. 450
muhallil muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya 14 Sementara itu, Muhammad Ayub dari bentuk judi yang diharamkan. ) merupakan salah satu dari memaparkan bahwa judi ( bentuk karena penjudinya mengabaikan hasil perjudian tersebut. Seseorang mempertaruhkan uangnya di mana jumlah yang dipertaruhkan tersebut memungkinkannya mendapatkan, kehilangan, atau kerusakan jumlah uang yang sangat besar. gambling gharar 15 gambling dan spekulasi sering disamakan, padahal ada perbedaan mendasar antara keduanya yang terletak pada penguasaan teknik dan pengetahuan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan. Seorang yang berjudi ( ) cenderung melakukan tindakannya tanpa analisis, karena ia memang tidak mempunyai teknik dan pengetahuan dan memadai. Sebaliknya, spekulasi masih melibatkan analisis, bahkan kadang-kadang melibatkan informasi yang lengkap dan data yang akurat. Namun, kedua praktik itu sama-sama jangka pendek tanpa bertujuan untuk mencari untung dalam role of the game itu, spekulasi lain. Selain memperhatikan kepentingan orang seringkali menggunakan cara-cara yang melanggar yang berlaku. Konsep dasar dalam muamalat Islam adalah bahwa seriap transaksi mestilah berlaku dengan berdasarkan ukuran kerja tertentu yang jelas dan terukur untuk ditukarkan dengan sesuatu yang sudah diketahui ( ). Hasil keuntungan dari satu usaha (investasi) harus sesuai dengan sesuatu usaha yang konkret, setara, dan sama. Bukan dengan spekulasi, manipulasi semata-mata karena profit and loss ia akan membawa ketidakadilan, penindasan, dan merusak tatanan sharing ekonomi yang mengedepankan saling tolong menolong ( ) dalam memperoleh keuntungan dan kekayaan. Arti gambling 16 ma'lum Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maysir adalah suatu permainan yang mengandung perjudian, di mana pihak yang kalah harus memberikan sejumlah uang/barang kepada yang menang, tanpa harus berpikir atau bekerja keras. Al-Iqna' fi Hal Alfaz Abiy Syuja 14 Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al -Syarbaini, Understanding Islamic Finance ' (Dal al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2004) Vol II, 286 Bursa Efek dan Investasi Syariah 15 Muhammad Ayub, 16 Muhammad Nafik HR, (West Sussex: Jhon Wiley and Sons, 2008), 61. (Jakarta: Serambi, 2009), 74. 451
c. Pelaku Maysir Meskipun perbuatan maysir termasuk perbuatan yang clear diharamkan oleh Allah SWT, tetapi Alquran sendiri tidak secara jelas ) menjelaskan tentang jenis dan bentuk hukuman terhadap ( ta'zir judi. Mayoritas ulama sepakat untuk memberlakukan hukuman azzaro merupakan masdar (kata dasar) dari ' yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, juga berarti hukuman yang berupa memberi membantu. pelajaran. Disebut dengan , karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali jera. kepada Sementara para fukaha mengartikan dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Alquran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang Ta'zir berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan ta'zir kepada pelaku judi. Secara bahasa Ta'zir ta'zir ta'zir jarimah atau dengan kata lain membuatnya mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. had sering juga disamakan oleh fukaha dengan hukuman terhadap atau setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman kafarat. ta'zir ta'zir Dapat pula dikatakan, bahwa had qishash diyat adalah suatu jarimah yang ). diancam dengan hukuman larangannya Pelaksanaan hukuman ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut ta'zir hak Allah SWT atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk tertinggi diserahkan terendah dan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan 17 ta'zir (selain , baik yang dan jenis menentukan batas hukuman kepada pelaku jarimah. ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, Hukuman Jurnal Al-Qisthu, Vol.16.No.12 17 Darsi dan Halil Husairi, Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. .2019 hal 60- 64 452
atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi agar tidak mengulangi ta'ziir perbuatannya. Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, tetapi hanya sebagai atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fikih membuat suatu pengecualian dari aturan umum jika tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya 18 tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. ta'zir ta'dib Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa anak di bawah umur, qishash orang gila, dan orang mabuk yang kehilangan akalnya tidak dikenai hukuman hudud dan . Meskipun anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk tidak dikenai hukuman . Jika salah satu dari mereka tersebut, mereka harus dihukum melakukan tindak pidana, ia harus diberi pelajaran agar berhenti merugikan orang lain. Orang yang mabuk sampai ia bertobat, yang gila sampai ia sadar, dan anak di bawah umur sampai ia dewasa. Mendidik mereka berarti saling menolong dalam kebaikan dan takwa, sedangkan membiarkan mereka berarti membantu dalam dosa dan pelanggaran. ta'zir 19 "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksaan-Nya..." (Q.S. al-Maidah [5]: 2). d. Unsur-Unsur Perjudian (Maysir) Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy). Jilid I. Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor. Jakarta: PT Karisma Ilmu 18 Abdul Qadir Audah, 2007. Ensiklopedi . h. 227 19 Abdul Qadir Audah , 227 453
perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah. Unsur-unsur delik itu ada dua macam, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah: a. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formal). b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiel). c. Pelaku adalah mukallaf (unsur morel). Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian, ialah: a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh, yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh. 20 Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa syara segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan '. termasuk ke dalam pengertian maysir yang dilarang Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung syara 21 unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang '. Merujuk kepada pandangan Imam Malik, Ibn Taimiyyah, Ibn qimar al-Qayyim, dan beberapa ulama lainnya mengemukakan bahwa pada prinsispnya unsur utama yang ada dalam maysir dan adalah adanya pertaruhan harta, dan maysir (hiburan yang melalaikan dari beribadah meskipun tidak ada unsur pertaruhan harta. Larangan terhadap aktivitas maysir karena untuk adanya memperoleh keuntungan dengan membebankan pihak lain. Maysir dilarang karena unsur spekulasinya yang tinggi sehingga pihak tertentu akan di untungkan dan pihak lain akan dirugikan. al-lahwi aktivitas memainkan peluang tertentu Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam) 20 Masjfuk Zuhdi, 21 Hasan Muarif Ambary, Suplemen ...,. 297-298 , . 148. 454
Menurut Metwally, larangan terhadap maysir (spekulasi) dalam bisnis akan menghasilkan; a) Tidak ada tabungan yang disalurkan ke usaha yang menghasilkan . Oleh karena itu tabungan harus dibuat aktif dengan investasi nyata, b) Permintaan uang untuk kegiatan spekulasi tidak aka ada dalam Islam, c) Dalam jangka pendek tidak akan ada spekulasi di pasar capital gain modal sehingga tingkat keuntungan dari investasi akan stabil. Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Contoh lain, dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang suatu jumlah uang, juga tidak dapat dinamakan berjudi, sebab pertandingan itu merupakan adu kekuatan/ keterampilan/kepandaian. 22 Pada prinsipnya lomba berhadiah seperti bergulat, lomba lari, badminton, sepak bola, atau catur diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperboleh kan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau a. sponsor non-pemerintah untuk para pemenang. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat di kalahkan oleh lawannya itu. Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba , yaitu orang yang berfungsi dan mereka disertai menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagonya 23 b. muhallil c. menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagonya kalah. Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian Islam membolehkan balapan kuda dan peserta lomba. Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), Cet. 9. Jakarta: Toko Gunung Agung,1996 22 Masjfuk Zuhdi, ) . 23 150. Idem. 455
sebagainya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu. Namun sekarang orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: Siapa yang kalah,membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing meng hadapi untung rugi. e. Maysir pada Transaksi Keuangan Konvensional 24 1. Maysir pada Asuransi Konvensional Musthafa Ahmad Zarqa menegaskan bahwa dalam al-qimar qimar yang pada asuransi konvensional terdapat unsur . Sementara itu, gilirannya menimbulkan sama dengan Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan gharar unsur maysir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur , terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Hal ini boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat yang dipengaruhi dibayarkannya. banyak/sedikitnya klaim oleh mortality morbidity Asuransi dalam menghitung premi mengacu pada tabel yang menghitung secara historis, dengan metode acak. Padahal pada kenyataannya, peluang untuk meninggal dan sakit bagi setiap manusia itu dan Masail Fiqhiyah ..., 151 1. Maysir pada Asuransi Konvensional Musthafa Ahmad Zarqa menegaskan bahwa dalam al-qimar qimar yang pada asuransi konvensional terdapat unsur . Sementara itu, gilirannya menimbulkan sama dengan Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan gharar unsur maysir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur , terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Hal ini boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat yang dipengaruhi dibayarkannya. banyak/sedikitnya klaim oleh mortality morbidity Asuransi dalam menghitung premi mengacu pada tabel yang menghitung secara historis, dengan metode acak. Padahal pada kenyataannya, peluang untuk meninggal dan sakit bagi setiap manusia itu dan Masail Fiqhiyah ..., 151 gharar al-maysir. 456
sama (Q.S: al-Kahfi [18]: 23-24). Perbedaan antara ramalan good faith asuransi dan kenyataan di lapangan menghasilkan banyak moral hazard munculnya good faith yang mencederai asas dalam asuransi. Menariknya, saat mengkaji asuransi adalah yang bertolak belakang dengan niat tentang asas Good faith transaksi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. dalam teorinya sangat sesuai dengan ajaran Islam dan takaful, tetapi sistem asuransi yang menganut asas maksimasi keuntungan, bertolak belakang dari konsep tersebut. Selain itu, dalam hal investasi dana premi, asuransi yang berkembang sekarang hanya melihat objek investasi yang paling menguntungkan. Tidak peduli halal atau haram. ha ta'awun dalam 25 2. Maysir/Spekulasi di Pasar Modal Konvensional Perilaku spekulasi seringnya terjadi dalam transaksi di pasar sekunder. Perdagangan di pasar sekunder berbeda dengan perdagangan di pasar perdana. Di pasar perdana, terjadi ketika emiten proses perdagangannya hanya mengeluarkan emisi baru dan harga ditentukan oleh subjek tivitas penjamin emisi dan emiten. Pada pasar sekunder, transaksi terjadi setiap saat pada hari perdagangan dan harga tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi, tetapi ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam sekali dapat terjadi beberapa kali perdagangan dan transaksi melalui pialang. Kenyataannya dalam proses transaksi di lantai bursa sering terjadi permainan harga yang dilakukan oleh para ) spekulator untuk mendapatkan keuntungan ( dalam waktu yang singkat. capital gain M. M Metwally menjelaskan bahwa yang membedakan bursa efek dalam ekonomi Islam dengan non-islami adalah harga di pasar modal syariah terkait sepenuhnya dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Jadi harga bukan ramalan-ramalan dari para pialang atau kondisi lain yang tidak terkait dengan pasar modal. Permasalahan Asuransi Konvensional Perspektif Muamalah Islam. 25 M. Maulana Hamzah, " " Program Magister Manjemen Bisnis IPB 457
3. Maysir pada Transaksi/Jual Beli Valas Bermain valas dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli valas yang sesungguhnya. Transaksi ini dikemas dengan nama investasi pada pasar uang. Sesungguhnya tidak ada barang yang ditransaksikan, semuanya bersifat semu. Pemilik dana tidak menerima valuta asing yang dibelinya, agen tidak menyerahkan valas yang diamanatkan untuk dibeli oleh pemilik dana. Transaksi seperti ini dikategorikan perjudian dan haram dilakukan. 4. Maysir pada Transaksi Bursa Emas Tidak jauh berbeda dengan dua contoh di atas, dalam kegiatan ini emas yang ditransaksikan bersifat semu. Pemilik dana menyerahkan sejumlah uang kepada agen untuk dimainkan dalam bursa emas. Manajer investasi akan memberitahukan perkembangan harga emas dunia dan memberikan saran untuk membeli atau menjual emas yang dimiliki pemilik dana. Emas yang dimaksud di sini tidak pernah diterima barangnya oleh pemilik dana. Karena bersifat permainan untuk mengambil keuntungan tanpa inah adanya transaksi riil, maka hukumnya haram karena masuk atau jual beli yang tidak dalam kategori jual beli ' terpenuhi syarat rukunnya. Praktik yang berlangsung saat ini, judi merupakan salah satu cara mendapatkan harta kekayaan secara batil, di samping dengan cara mencuri, merampok, riba, judi, spekulasi, manipulasi, dan lain-lain. Ulama tidak berbeda pendapat tentang status haramnya kecuali dari segi perincian dan kategori judi. Pengharaman judi berdasarkan dalil Alquran, sunah, ijmak, dan juga dalil akal. ghubn najash, ihtikar, menipu ( ), 2. Larangan Gharar/Uncertainty dalam Transkasi gharar adalah salah satu prinsip yang penting dan luas cakupannya dalam fikih muamalah. Para sebagai ahli ekonomi dan keuangan Islam sering menjadikan Prinsip pelarangan model transaksi gharar 458
Gharar disepakati sebagai salah satu tolok ukur dalam sebuah akad. gharar unsur yang tidak boleh ada dalam setiap produk dan praktik keuangan Islam. Meskipun demikian, secara teknis term tidak pernah disebutkan dalam Alquran dan hadis. Alquran hanya seperti penipuan dan menyebutkan kata yang semakna dengan penyesatan. Begitu juga dalam tataran teori keilmuan (ilmu ekonomi dan keuangan Islam) para ahli belum mampu memberikan sebuah definisi final yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak tentang pengertian dan ruang lingkup a. Definisi Gharar gharar 26 gharar 27 tersebut. gharar Bahan-bahan yang tersedia mengenai dalam literatur 28 ekonomi dan keuangan Islami jauh lebih sedikit dibandingkan riba. Dalam titik tertentu bahkan Kiren dan Aziz Chaudry memaparkan bahwa mayoritas tulisan-tulisan dalam keuangan Islam seringkali mengabaikan pembahasan mengenai Akan tetapi, para ahli hukum telah berusaha membahas berbagai aspek berbeda untuk ) sesuai dengan syariah atau menentukan apakah suatu transaksi ( . Meskipun demikian para tidak dalam keterlibatannya dengan ulama menyepakati bahwa adalah sesuatu yang diharamkan dalam akad jual beli. gharar 29 . aqd gharar gharar 30 gharar al-khatar Secara etimologis kata berarti dan risk sesuatu yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui ); kepastian benar atau salahnya, spekulasi; risiko; bahaya ( ketidakpastian juga ); atau atau gharar atau maysir. Menurut ahli bahasa lainnya jual berarti judi; beli adalah jual beli yang pada lahirnya menggiurkan pembeli sedangkan isinya tidak jelas. Al-Azhari menyatakan: "termasuk dalam jual beli adalah semua jual beli yang tidak jelas yang mana kedua pihak berakad tidak mengetahui hakikatnya sehingga ada faktor atau pihak lain yang menjelaskannya. Keraguan tersebut uncertainty gambling ( gharar Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return 26 Q.S.Luqman(31).33. 27 Frank E Vogel dan Hayes Understanding Islamic Finance (Kluwer Law International: 1998), 91. Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global 28 Muhammad Ayub, 29 Ibrahim Warde, 2009), 125. Islamic Economic Universty of Wolonggon (Jakarta: Gramedia, 2009), 91. (Jakarta: Pustaka Pelajar, Journal of 30 Alsadeek H Gait, "A Primer on Islamic Finance: Definitions, Sources, Principles and Methods," (2007), 10. 459
mungkin pada komoditas yang menjadi objek akad, atau ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. gharar menurut para ulama fikih; Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu gharar Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, gharar baik objek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang dari segi ketidaktahuan salah lepas. Ibnu Hazam memandang satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. Pengertian gharar gharar gharar Sementara itu, Gharar dalam terminologi para ulama fikih (hukum Islam) memilki beragam definisi: 1. dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang (tidak diketahui). Sebagai contoh adalah definisi yang dipaparkan oleh Ibn 'Abidin, yaitu: " adalah keraguan atas wujud fisik dari objek Gharar transaksi". majhul gharar majhul 2. (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab dalam transaksi Dhariri. Ibn Hazm mengatakan: "unsur bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli gharar apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual". majhul dibatasi dengan sesuatu yang gharar 3. Kombinasi antara dua pendapat tersebut di atas, yaitu meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga . Contoh dari definisi ini adalah yang atas sesuatu yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: " adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi", dan ini adalah pendapat gharar 31 mayoritas ulama fikih. 31 Husain Syahatah, dkk, Transaksi dan Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005) cet. ke-1, 144-145 460
gharar Berbeda dengan ulama Sunni, ulama Syi'ah Zaidiyah, dengan transaksi terhadap segala sesuatu mendefinisikan yang benar-benar tidak ada ( ) dan tidak mungkin diserah- terimakan. Mufdhil bin Mansur Al-Husni dari mazhab Syi'ah Zaidiyah adalah: segala sesuatu menjelaskan, bahwa yang dimaksud yang menimbulkan keraguan ( ) pada objek, dan tempat serah terima objek yang ditransaksikan, seperti menjual burung yang sedang terbang di udara, atau dapat juga ketidakpastian untuk memperoleh ada atau tidak adanya objek yang ditransaksikan tanpa dapat dipastikan ada atau tidaknya. Islam adalah kontemporer Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa risiko, yang berarti tidak adanya kepastian ( ) yang berkaitan dengan keberadaan objek yang ditransaksikan. Sementara itu, jual beli adalah jual beli yang tidak jelas objeknya, tidak jelas ukurannya dan objek yang ditransaksikan tidak bisa diserah- terimakan ( b. Dasar Hukum Pengharaman Gharar al-ma'dum gharar taradud 32 gharar Sarjana hukum lack of certainty gharar undeliverable 33 ). Ada beberapa hadis yang dijadikan hukum Islam sebagai acuan gharar dalam memberikan pemahaman tentang pengertian dan cakupan bay' al-hashat . Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu dan jual beli al-gharar Hurairah "Bahwa Nabi SAW. melarang dari melakukan c. ". Jenis-Jenis Gharar Kelebihan yang dimiliki oleh mazhab maliki yang tidak dimiliki mazhab lain adalah terletak pada pengembangan hadis yang terkait dengan masalah , bahkan ada di antara mereka (ulama mazhab gharar maliki) yang membahas secara spesifik permasalahan tentang dengan gharar gharar , serta mengetengahkan pembagian-pembagian 34 berbagai ragamnya. gharar Setelah kita amati dalam pembagian tersebut maka akan Al Bahr al-Zuhar 32 Ahmad bin Yahya bin al-Murtafa Ibn Mufdil bin Mansur al-HusniI, Financial Transaction in Islamic Jurisprudence Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu 1987) Jild, 293 &309. , (Beirut: Dar Al-Fikr, 33 Wahbah Al-Zuhaily, Wahbah Al-Zuhaily, 34 Husain Syahatah, Transaksi .... 146 , 198-199. (Libanon: Da>r al-Fikr, 20003), 84, 461
didapati permasalahan cabang yang sangat banyak menurut mazhab Maliki, dan begitu juga menurut mazhab lainnya, yaitu: 1. Gharar 35 dalam sighat akad (kalimat transaksi) yang meliputi: Bai'atani fii bai'ah 1) Dua kesepakatan satu transaksi adalah merupakan satu kesepakatan dengan dua transaksi, baik dengan terlaksananya salah satu dari dua transaksi tersebut (atau dari segi harganya). Sebagai contoh ketika seorang penjual mengatakan: "Saya jual komoditas ini kepada Anda seharga seratus secara tunai dan seratus sepuluh dengan cara kredit". Kemudian pembeli menjawab: "Saya terima", tetapi si pembeli tidak menentukan akad (kesepakatan) atau harga mana yang ia pilih untuk dibeli, yang semestinya salah satu dari kedua kesepakatan atau harga tersebut harus diputuskan oleh pembeli. Betuk lain dari dapat juga berlaku dengan terlaksananya kedua kesepakatan atau harga tersebut, seperti pernyataan pihak penjual: "Saya jual rumahku kepada Anda seharga sekian dengan syarat Anda menjual mobil Anda kepada saya dengan harga sekian". bai'atani fii bai'ah urban urbun 2) Jual beli dengan hilangnya uang muka Bai' ' adalah seorang membeli sebuah komoditas dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (uang muka). Jika si pembeli jadi mengambil komoditas tersebut maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi, jika calon pembeli tidak jadi mengambil komoditas tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual. atau ' Bai al Hashah Jual beli Jahiliah (dengan batu, sentuhan dan lemparan) (jual beli dengan batu) adalah suatu transaksi bisnis di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli (batu kecil) suatu komoditas pada harga tertentu dengan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut, atau juga dengan meletakkan batu kecil tersebut di atas Bai' komoditas, dan juga jatuhnya batu di pihak mana pun yang al-mulamasah 3) hashah mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi. (jual beli dengan sentuhan) adalah ketika kedua Transaksi 35 Husain Syahatah, .....152 462
pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditas, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditas tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka dia harus membelinya baik si pemilik komoditas tersebut rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata kepada pembeli, "Jika Anda menyentuh baju ini maka itu berarti Anda harus membelinya dengan harga sekian". Mereka menjadikan sentuhan Bai' al-munabadzah terhadap objek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya (jual beli dengan transaksi lemparan) adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "Jika saya lemparkan sesuatu kepada Anda maka transaksi jual beli harus berlangsung di antara kita". Ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan tawar menawar komoditas kemudian penjual melemparkan sesuatu kepada pembeli maka ia harus membeli komoditas tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, atau dengan gambaran lain seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "Jika saya melemparkan komoditas ini kepada Anda maka itu berarti saya jual beli. jual komoditas ini kepada Anda dengan harga sekian". 4) Bai' al-mu'allaq Jual beli bergantung adalah suatu transaksi jual beli di mana ke berlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya (yang ta'liq disyaratkan). Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan (mengikuti) (persyaratan dalam akad yang berbeda). Sebagai contoh adalah tatkala seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, "Saya jual rumahku kepada Anda dengan harga sekian jika si Fulan menjual rumahnya kepada Saya". Kemudian calon pembeli menjawab, "Saya terima". Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau ikatan atau dasar pernyataan berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak menurut instrumen-instrumen yang ada dalam tertentu yang dijadikan mayoritas ulama fikih. al-mudhaf 5) Bai' al-mudhaf Jual beli adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang, contoh dari transaksi ini adalah perkataan seseorang (penjual) kepada pihak 463
lain, "Saya jual rumahku kepada Anda dengan harga sekian pada Gharar awal tahun depan". Kemudian orang itu menjawab,"Saya terima". 36 2. dalam objek transaksi yang meliputi: 1) Ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi jenis objek Ketidakjelasan atas 1) Ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi jenis objek Ketidakjelasan atas transaksi merupakan klasifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya. Hal ini tersebut disebabkan mengandung ketidakjelasan atas zat, macam, dan sifat ataupun karakter objek transaksi. Untuk ini maka ulama ahli fikih sepakat, bahwa mengetahui jenis objek transaksi syarat sahnya jual beli. Dapat pula dikatakan, bahwa tidak sah jual beli jika jenis gharar dari objek transaksi tersebut tidak diketahui, karena kandungan yang sangat banyak. Hal-hal yang termasuk ketidakjelasan ketidakjelasan atas jenis objek transaksi menurut para ulama ahli fikih adalah: a. "Saya jual komoditas kepada Anda seharga sepuluh dinar", atau "Saya jual sesuatu kepada Anda seharga sepuluh dinar," tetapi komoditasnya tidak diketahui. "Saya jual apa yang ada dalam karung saya seharga sepuluh dinar". b. 2) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi Ketidakjelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas gharar jenisnya. Ketidakabsahan tersebut karena mengandung unsur yang banyak. Seandainya seorang (penjual) berkata kepada pihak yang lain, "Saya jual kepada Anda binatang dengan harga sekian," tanpa menjelaskan jenis dari binatang yang ditawarkan, apakah ia termasuk jenis unta atau kambing. Maka transaksi jual beli semacam ini rusak karena adanya unsur ketidakpastian dalam hal macam objek transaksinya. 3) Ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi gharar Beberapa contoh dari transaksi jual beli terlarang karena yang disebabkan dari unsur ketidaktahuan dalam faktor sifat dan karakter objek transaksi. a. b. Jual beli sesuatu yang ada dalam kandungan tanpa induknya. Jual beli janin, sperma jantan, dan segala bentuk materi pembuahan janin. Transaksi 36 Husain Syahatah, ....165 464
4) Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi Transaksi jual beli yang dilarang karena unsur 4) Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi Transaksi jual beli yang dilarang karena unsur yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi antara lain, Jual beli (barter antara) buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. 5) Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi Jual beli semacam ini biasanya dapat menyebabkan perselisihan dalam penentuan, walaupun jenis, macam, sifat dan kadarnya diketahui, tetapi secara zat tidak diketahui, dan hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang bermacam-macam, tanpa adanya penentuan zatnya, seperti jual beli pakaian atau kambing yang bermacam-macam pada dasarnya komoditas di sini menjadi tidak jelas dalam volumenya yang besar dan dapat menimbulkan perselisihan yang pelik yang pada akhirnya berakibat pada rusaknya transaksi jual beli. jika dijual suatu objek 6) Ketidaktahuan dalam waktu akad habl al hablah Ketidaktahuan dalam waktu pembayaran adalah transaksi ini ditafsirkan dalam banyak terminologi, salah satunya adalah jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Maka dalam transaksi bisnis semacam ini disimpulkan adanya unsur gharar yang timbul akibat penangguhan pembayaran hingga waktu yang tidak dapat diketahui secara konkret. . Transaksi 7) Ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas Sebagai contoh dari ketidakmampuan dalam penyerahan objek transaksi yang sering dipaparkan oleh para ulama ahli fikih (jual beli utang dengan utang), adalah menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan penjualan yang dilakukan pembeli sebelum adanya mekanisme pemberian kuasa. bai al dain bi al dain 465
ma'dum 8) Melakukan akad atas sesuatu yang gharar adanya) Bentuk lain (tidak nyata yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli, yaitu keberadaan objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan. Ataupun keberadaan objek tidak jelas pada masa yang akan datang, bisa bersifat spekulatif di mana mungkin objek ada dan kemungkinan juga tidak ada, maka jual beli semacam ini tidak sah. Sebagai contoh dari transaksi ini adalah jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. jadi melahirkan dan ada Seekor unta (mengandung) bisa kemungkinan juga buah tidak terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada. (keguguran/mati) begitu 37 9) Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi Ada kalanya objek transaksi diketahui macam, jenis, sifat, ukuran, waktu, berwujud, dan dapat diserahkan, tetapi masih dikategorikan ke dalam unsur gharar oleh sebagian para ulama ahli fikih, yaitu, ketika objek tersebut tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli. Hal itu terjadi ketika objek transaksi tidak ada pada waktu transaksi berlangsung, atau ada pada waktu akad berlangsung, tetapi tidak terlihat karena berada dalam pembungkus, dan inilah yang dikenal dengan jual beli ' , yaitu objek transaksinya ada di luar (tidak terindra) dan dimiliki secara penuh oleh penjual, tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli. gharar ain ghaib gharar Sehubungan dengan tingkatan kebolehan Gharar tingkatan gharar kepada tiga tingkatan, yaitu: al-katsir 1. dan tingkat toleransi dalam sebuah transaksi, hukum Islam membagi gharar 38 yang dilarang secara ijmak ulama, yaitu gharar gharar dominan ) yang sebenarnya dapat dihindari, dan tidak perlu ( yang terlarang secara ijmak ulama dilakukan. Jadi, jual beli adalah dengan sifat: (1) sebenarnya risikonya dapat dihindari; (2) sebenarnya pelaku Gharar tidak harus melakukan transaksi model ini. al-gharar al-fahish yang dominan atau gharar 2. yang boleh secara ijmak ulama, yaitu tipis atau Mushkilatu al-Istithmar fi al-Banuk al-Isla>miyah wa Kaifa Transaksi 37 Husain Syahatah, 38 Muhammad Shalah Muhammad al-Shawi, .... 146 'Ajaluha al-Islam (Terj). Alimin, Problemantika Investasi pada Bank Islam: Solusi Ekonomi Islam (Jakarta: Migunani, 2008), 289. 466
al-yasir ) yang dapat diukur dengan adanya dua kriteria: ringan ( a. Barang yang mengikut pada barang yang dijual satuannya, di mana jika dipisahkan, maka jual beli tersebut tidak sah. (Sebagai contoh: fondasi rumah yang mengikuti rumah, anak ternak yang hamil, dll); b. Hal-hal yang dimaafkan dan biasanya dapat ditolerir karena murah, kecil, atau sulit untuk Gharar menghindarkan diri darinya. gharar 3. yang kadangkala dimasukkan dalam kelompok pertama (haram) dan kadangkala bai' dimasukkan pada kelompok kedua (boleh). Misalnya: jual beli al-ghaib barang sedang tidak berada di hadapan pelaku transaksi ( yang diperdebatkan ulama, yaitu ), dan jual beli barang yang belum berada di tangan penjual. d. Bentuk dan Jenis Gharar dalam Transaksi 1. Sistem Ijon gharar dan yang nyata-nyata telah dilarang oleh Nabi SAW. ialah jual beli dengan sistem ijon. Di antara bentuk jual beli yang mengandung "Dari sahabat Anas bin Malik r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua. Para Sahabat bertanya," Apa maksudnya telah menua?" Beliau menjawab, "Bila telah berwarna merah." Kemudian beliau bersabda,"Bila Allah SWT menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?" H.R. Bukhari No. 1488 dan Muslim No. 4061 Kemudian, pada riwayat lain sahabat Anas bin Malik r.a. juga meriwayatkan: "Bahwa Nabi SAW. melarang penjualan anggur hingga berbuah menjadi kehitam-hitaman, dan penjualan biji-bijian hingga mengeras." H.R. Abu Dawud No. 3371 467
Dengan demikian jelaslah bahwa sistem ijon adalah penjualan yang terlarang dalam syariat Islam, baik sistem ijon yang hanya untuk sekali panen atau untuk berkali-kali hingga beberapa tahun lamanya. 2. Membeli Janin Hewan gharar Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur sehingga terlarang dalam syariat ialah memperjualbelikan janin hewan. "Sahabat Abdullah bin Umar r.a mengisahkan bahwa nabi melarang jual beli janin (hewan) yang masih ada dalam perut induknya. Akad ini dahulu biasa dilakukan di zaman Jahiliah. Dahulu seseorang membeli seekor unta, dan tempo penyerahannya ialah bila unta yang ia miliki telah melahirkan seekor anak, dan selanjutnya anaknya tersebut juga telah beranak." 3. H.R. Bukhari No. 2143 dan Muslim No. 3882 Jual Beli Mulamasah dan Munabadzah gharar mulamasah munabadzah Di antara akad yang mengandung unsur ialah akad , sehingga keduanya termasuk akad dan yang diharamkan. "Dari sahabat Abu Hurairah r.a. ia menuturkan, "Rasulullah SAW. melarang dari penjualan dengan cara mulamasah (hanya dengan cara saling menyentuh) dan dengan cara munabadzah (saling melempar)." H.R. Bukhari No. 2146 dan Muslim No. 3874 mulamasah Penjualan dengan cara ialah seperti yang disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri r.a. berikut: 468
"Mulamasah ialah (berjual beli dengan hanya) menyentuh baju tanpa melihatnya." Dan pada riwayat lain: "Adapun mulamasah ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksinya tanpa diamati." H.R. Bukhari No. 2144 dan Muslim No. 3879 munabadzah Adapun penjualan dengan cara ialah seperti yang ditafsiri oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a. berikut ini: "Dan munabadzah ialah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakainnya kepada lawan transaksinya, dan keduanya tidak melihat dengan saksama pakaian lawan transaksinya tersebut." (H.R. Bukhari No. 5820 dan Muslim No. 3879) Ibnu Hajar al-Asqalani setelah menyebutkan penafsiran tentang kedua bentuk akad ini mengatakan, "Tentu ini termasuk dalam perjudian." [Fath al-Bari: 4/359] 3. Menjual Barang yang belum Menjadi Miliknya gharar Di antara bentuk akad penjualan yang terlarang karena ialah menjual barang yang belum menjadi mengandung milik penjual. Hal ini berdasarkan hadis berikut: "Dari sahabat Hakim bin Hizam r.a. ia mengisahkan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah SAW, ada sebagian orang yang datang kepadaku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar? "Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (H.R. Ahmad Abu Dawud No. 3505) 469
Di antara salah satu bentuk dari menjual barang yang belum menjadi milik kita ialah menjual barang yang belum sepenuhnya diserah-terimakan kepada kita, walaupun barang itu telah kita beli, dan mungkin saja pembayaran telah lunas. Larangan (pengharaman) ini berdasarkan sabda Nabi SAW.: "Dari sahabat Ibnu Abbas r.a ia menuturkan, "Rasulullah SAW. 'Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka bersabda, janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.' Ibnu Abbas r.a. berkata, "Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan." (H.R. Bukhari No. 2132 dan Muslim No. 3915) Pemahaman Ibnu Abbas r.a. ini didukung oleh riwayat Zaid bin Tsabit r.a. sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut: Dari sahabat Ibnu Umar r.a. ia mengisahkan, "Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemui saya dan menawar minyak tersebut, kemudian ia memberi saya keuntungan yang cukup banyak. Saya pun hendak menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut), tetapi tiba-tiba ada seseorang dari belakang saya yang memegang lengan saya. Saya pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata, 'Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah SAW. melarang dari menjual kembali barang di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing." 39 al-ghurur Di samping itu, dalam fikih Islam terdapat beberapa istilah yang gharar ghorm Al-ghurur kadang berdekatan pemahamannya dengan ( adalah usaha membawa dan dan risiko. menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu menguntungkannya, sedangkan sekiranya ia , yaitu ), 39 H.R. Abu Dawud No. 3501. pada sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, tetapi ia telah menyatakan dengan tegas bahwa ia mendengar langsung hadits ini dari gurunya, sebaagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab al-Tahqiq. Baca Nasbu al-Rayah: 4/43, dan al-Tahqiq:2/181 470
mengetahui hakikat ajakan tersebut, maka ia tidak akan mau menerimanya. ada yang bersifat perkataan atau perbuatan. Tindakan Contoh perbuatan adalah memberi cat suatu benda untuk tasriyyah menyembunyikan cacat atau jenisnya, dan seperti perbuatan yang populer dalam istilah ahli fikih dengan nama ternak . Sementara itu, contoh dari perkataan adalah ucapan bohong yang membuat seseorang melakukan sesuatu, seperti promosi atau iklan bohong yang menyatakan keunggulan suatu yang mengakibatkan produk. Segala bentuk perbuatan kerugian pada seseorang mengharuskan pelaku tersebut mengganti kerugian yang terjadi. al-ghurur 40 al-ghurur al-ghurur al-ghurur al-ghurur Dalam perspektif lain, Saiful Azhar Rosly juga memaparkan adanya kesulitan dan keraguan di kalangan ahli keuangan dengan dan menyamakan menganggapnya sebagai elemen negatif dalam kontrak keuangan Islam. Hal ini disebabkan karena dalam kontrak keuangan, gharar mesti dihindarkan ( ). Sebuah transaksi keuangan ) manakala ditemukan indikator atau bukti adanya dianggap batil ( Existence of gharar in contract matkes it null and void 41 Hal senada juga dikemukakan oleh Zamir Iqbal, yaitu: gharar. Saiful lebih risk " daripada cenderung mengartikan kata , karena sebenarnya mengartikannya dengan yang dilarang dalam konteks pengharaman adalah adanya keraguan pada penjual dan pembeli begitu juga dengan harga dan objek yang ditransaksikan. Dalam perspektif Saiful, yang lebih tepat al-ghorm bil ghonm. , sesuai untuk kata adalah menerjemahkan dengan prinsip dalam jual beli, yaitu e. Gharar dalam Transaksi Keuangan Konvensional risk uncertainty, gharar dengan must to be avoid dan null gharar ambiguities 42 . uncertainties dengan " gharar dan uncertainty risk ghorm dan Aspek Gharar pada Asuransi Konvensional Gharar /ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang Dhaman al-Matlafat fi al-Fiqh al-Islamiy, 40 Sulaiman Muhammad Ahmad, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market, 73 (Kairo: Maktabat al-Mujallad al- 'Arabi, 1985), 78. An Inroduction to Islamic Finance: Theory and Practice, 67. 41 Saiful Azhar Rusli, 42 Zamir Iqbal, 471
didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan Yang Mahakuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara financial tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan materi. akan untung dan tertanggung merasa rugi secara . Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai . Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/ akad takafuli Jika transaksi gharar tadabuli tersebut cacat secara hukum. tadabuli diganti dengan akad , yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah SWT dalam praktik muamalah yang garar. Pada akad asuransi transfer of fund konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi shahibul mal ). Sementara itu, dalam asuransi syariah, dana yang ( terkumpul adalah milik peserta ( ) dan perusahaan asuransi syariah ( ) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan. Pada asuransi syariah akad mudharib Selain itu, perusahaan asuransi juga mengasuransikan dirinya melalui mekanisme reasuransi dan uang premi diinvestasikan kembali untuk bisnis yang selalu memiliki potensi rugi. Konsep inilah ekonomi karena hakikatnya risiko tidak yang melahirkan sepenuhnya bisa dihilangkan, inilah penyebab utama krisis 2008 silam, dengan bangkrutnya salah satu raksasa perusahaan Investasi Lehnman Brother berefek domino pada perusahaan asuransi yang kehilangan uang investasinya yang berujung pada gagal klaim. Dana rush hilang secara sistematis dari dunia karena sektor riil yang . Di tahun 1998 pun terbukti asuransi tidak bisa berbuat banyak saat quantitative easing dialami perbankan bubble collapse menyelamatkan ( Indonesia. 43 Indonesia yang berujung pada kebijakan yang intinya cetak duit oleh pemerintah untuk ) para pemain judi di sektor keuangan di bail out 43 Hamzah, M. Maulana,.. "Permasalahan Asuransi Konvensional Perspektif Muamalah Islam." 472
Gharar di Transaksi Saham Pasar Modal gharar Syafii Antonio mengatakan bahwa unsur spekulasi di bursa efek gharar yang mempengaruhi gharar transaksi sangat tinggi karena banyaknya unsur khafi satuan harga. Unsur spekulasi harus dilihat apakah termasuk atau fahish mengandung unsur gharar fahish gharar , karena hampir semua , hanya saja yang dilarang adalah (jelas) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dari sisi harga. Syafii mengisyaratkan untuk sangat berhati-hati dalam bertransaksi di pasar modal karena intensitas spekulasi yang sangat tinggi. Namun KH Ali Yafie, ahli fikih Indonesia lebih tegas lagi menyatakan bahwa hukumya haram karena memiliki spekulasi yang gubun sangat tinggi. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Satria Effendi gubun yasir fahisy bahwa jual beli saham mengandung dua kemungkinan, yaitu (kerugian ringan). Terakhir, masih bisa ditolerir, tetapi tidak yang pertama karena akan merusak moral masyarakat dalam perilaku ekonomi. (kerugian besar) dan Dalam hal transaksi saham di pasar modal, Sami al-Suwailem menegaskan bahwa dalam banyak hal, pasar saham dipandang sebagai kasino perjudian. Banyak praktik di pasar ini dianggap garar, dan karena mempunyai bayak kemiripan dengan perjudian. Sebuah pertanyaan yang sah, bagaimanapun, muncul mengenai perbedaan zero-sum antara membeli tiket lotre dan membeli saham di pasar saham. Perbedaan yang jelas adalah bahwa lotre adalah permainan : Pemenang lotre menang hanya dengan mengorbankan yang lain. Di pasar saham, semua peserta mungkin menang ketika kondisi ekonomi menguntungkan. Kolektif menang dalam lotre tidak mungkin, tetapi layak di pasar saham. zero-sum In many respects, stock markets are viewed , as gambling casinos. As we shall see later, many practices in these tetapi yang terakhir tidak. markets are considered gharar, and therefore bear a strong resemblance to gambling. A legitimate question, however, arises concerning the difference between buying a lottery ticket and buying a share in the stock market. A clear difference is that a lottery is a zero-sum game: The winner of a lottery wins only at the expense of the others. In a stock market, all participants might win when economic conditions are favorable. Collective winning in a lottery is impossible, but feasible in a Dengan demikian yang pertama adalah permainan 473
stock market. Thus the former is a zero-sum game but the latter is not 44 Gharar pada Asuransi Konvensional. . Asuransi adalah pertukaran tanggung jawab untuk premi. Satu pihak membayar yang lain untuk mengasumsikan risiko aset tertentu, 45 sehingga jika rusak pemilik dikompensasi untuk itu. Menurut Arrow asuransi adalah "pertukaran uang untuk uang, bukan uang untuk countervalue langsung memenuhi kebutuhan." Karena sesuatu yang secara merupakan pertukaran (uang) yang sama. Perbedaan antara premi dan kompensasi akan selalu untuk kepentingan satu pihak dengan mengorbankan yang lain. Namun, kontrak dirancang sedemikian rupa sehingga hanya kesempatan yang memutuskan siapa pemenangnya. tabaduli 46 Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu, di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu, untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya mendapatkan Allah SWT yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian, tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung, tetapi apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. syara al-gharar ' bagi ulama yang tidak Hal-hal yang menjadi halangan ma'qud membolehkan akad asuransi konvensional adalah terdapat (akad yang mengandung ketidakjelasan/tidak ada kepastian). Yang 'alaih (barang atau objek akad). jelas padanya adalah tentang 44 Sami Al-Suwailem,. 2000. "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange." Islamic Economic Studies 7(1). 45 Kenneth J Arrow, Insurance, Risk and Resource Allocation, 1971, 34. papers.cfm?abstract_id=1497765 46 Sami Al-Suwailem,. 2000. "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange." Islamic Economic Studies 7(1). 474
Apa yang dibeli dalam kontrak asuransi tersebut? Apakah keamanan dapat dibeli? Lalu apakah rasa aman tersebut dapat diukur? Berapa lama tertanggung akan membayar? Belum tentu pula apakah tertanggung akan dapat tanggungan. qimar Al-gharar , unsur untung- uncertainty itu sendiri termasuk dalam untungan, judi atau pertaruhan. jenis ) dalam judi. Di sinilah asuransi konvensional. Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan ( ) dalam hal berapa saving besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk ) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada Di samping itu, terdapat pula unsur letak ketidakjelasan ( gharar non-saving) produk 4. Larangan Riba/Bunga dalam Transaksi . Riba merupakan salah satu isu terpenting yang dibahas oleh 47 kalangan sarjana muslim, karena adanya peringatan keras Alquran terhadap keharamannya. Sejak semula riba diakui potensial menimbulkan perdebatan karena belum jelas makna sesungguhnya yang dikehendaki. Alquran sendiri sebagai rujukan utama tidak secara langsung menjelaskan apa yang dimaksud dengan riba (meskipun secara jelas mengharamkan riba). Sahabat Nabi SAW. sekali pun Umar bin Khattab mengakui tingkat kepelikan dari persoalan riba itu sendiri yang tergambar dalam ungkapan (keluhan) Umar, "Ada tiga perkara yang sangat aku sukai andai saja Rasulullah SAW meninggalkan wasiat (yang berupa penjelasan) untuk kita, yakni masalah pewarisan itu, tidak kakek, mengherankan bila kemudian muncul banyak sekali teori ataupun pandangan dan interpretasi dan tentang riba. 48 kalalah , dan persoalan riba". Oleh karena Diskursus mengenai riba dapat dikatakan telah "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh 47 Q.S: al-Baqarah (2):275, 276,278; Q.S: Ali 'Imra>n (3):130; Q.S an-Nisa>' (4):161 dan Q.S: ar-Ru>m (30):39. 48 Shamin Ahmad Siddiqui, "Understanding and Eliminating Riba: Can Islamic Financial Instrument Meaning- Journal of Management of Social Sciences fully Implemented," , Volume 01.No 02(Autuum 2005):187 475
manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya, transaksi riba dapat terjadi dari transaksi utang piutang, tetapi bentuk dari sumber ' dan lain sebagainya. Para ulama tersebut bisa berupa menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada kitab Allah SWT dan sunah Rasul serta ijmak para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral melainkan sesuatu yang menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan demikian orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. a. Pengertian Riba qardh, buyu ziyâdah increase, addition, expansion, or growth Riba secara bahasa bermakna (tambahan, " ). Dalam pengertian lain, secara linguistik "membesar". dan Sementara itu, menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan "tambahan" dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari "tambahan" di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam utang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga utang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba. riba juga berarti "tumbuh" 49 Di kalangan ulama telah menjadi konsensus bahwa makna riba adalah adanya penambahan bayaran melebihi dari pada jumlah pinjaman di awal. Dari sudut terminologi yang paling singkat sebagaimana dilontarkan oleh Imam Nawawi dari golongan syafi'iyah ' adalah penambahan atas harta pokok mengemukakan bahwa 50 riba 49 Abdullah al-Muslih Shalah al-Shawi, Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Lectures on Islamic Economics, Umat, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 1-2. 50 Manzoor Ali, Islamic Banking and Finance in Theory and Practice (paper), Papers and Proceedings of an Intrnational Seminar on Teaching Islamics for University Teachers (Jeddah, Saudi Arabia: Islamics Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1992), 343. 476
51 Setiap bentuk tambahan (besar atau karena adanya unsur waktu. kecil, nominal atau nyata) pengembalian pinjaman, termasuk 52 pinjaman dengan jaminan. Ibn Rusyd mengemukakan alasan utama kenapa bunga/riba diharamkan memaparkan bahwa praktik riba akan berimplikasai serius kepada terciptanya penipuan, kezaliman, dan ketidakadilan sosial ekonomi dan penipuan besar pada hal keadilan transaksi seharusnya diwujudkan dalam ukuran ekuivalensi. ziyâdah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai "tambahan" terjadi karena imbalan yang penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan 53 inilah yang disebut riba Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh 54 peminjam menyebabkan terjadinya riba, maka hal tersebut dilarang. Allah SWT. berfirman: ( ) tanpa nasî'ah ". "Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)." b. (Q.S. an-Nisa [4]: 41) Jenis-Jenis Riba riba nasi'ah riba fadhl 55 Macam-macam Riba secara umum, dikenal dua macam riba, duyun . Riba yang disebutkan pertama yakni terjadi pada utang piutang sehingga disebut juga riba . Sementara itu, terjadi dalam jual beli (barter) sehingga lazim juga disebut riba dan riba fadhl buyu '. Berikut ini uraian singkatnya. Majma' Sharh al-Muhazzab Essays in Islamic Economics 51 An Nawawi, 52 M. Fahin Khan, (Cairo: Zakaria Ali Yusuf, t.th) Vol IX, 442. (Unites Kingdom: The Islamic Fondation,Markfield Dawah Centre, 1995) h. 77 53 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/ Islamic Finance In The Global Economy, Faidah). Ibrahim Warde, 54 55 Sebenarnya pembagian riba dalam pandangan ulama-ulama bervariasi, bukan dua seperti yang disebutkan di atas, hanya saja semua macam riba tersebut dapat dimasukkan ke salah satu dari dua macam riba tersebut. Pada pokoknya memang ada dua jenis riba, yakni riba jual beli atau riba buyu' atau riba fadhl dan riba utang piutang atau riba nasi'ah. (Edinburgh University Press, 2001), h. 55. 477
Riba nasi'ah nasi'ah fi'il madhi nasa'a 1. yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sama atau identik dengan bunga atas pinjaman. Kata berasal dari kata dasar ( ) riba nasi'ah Kata riba dengan makna ini sedikitnya digunakan dalam Alquran surah al-Baqarah [2]: 275, Allah SWT., berfirman: Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S.al-Baqarah[2]: 275) Riba nasi'ah Riba jenis ini juga disebut sebagai riba Alquran, yakni riba yang disebutkan secara spesifik dalam Alquran. atau disebut juga riba merupakan riba yang timbul akibat utang piutang al-ghunmu bil ghurmi yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko al-kharaj bi ad-dhaman ) dan hasil usaha muncul bersama biaya ( ( Pada kenyataannya, riba jenis inilah yang ). terkenal di zaman Jahiliah. Dalam praktiknya, salah seorang dari mereka memberikan hartanya kepada orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam duyun 56 57 Pengantar Fiqh Muamalah Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan 56 Dimyauddin Djuwaini, 57 Adiwarman A. Karim, , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 195. , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 37; Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, Op. Cit., 499 478
setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika telah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika ia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan bertambah terus. 58 Riba nasi'ah selalu mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-ganda bila dapat juga telah lewat waktu. terjadi dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan pada salah satunya yang pembayarannya ditunda. Misalnya dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram gula dengan dua kilogram yang akan dibayarkan satu bulan kemudian. Atau barter dalam barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu di masa mendatang inilah yang merupakan esensi dari riba nasi'ah 60 59 Menurut Nasrun Haroen, riba nasi'ah. Riba Fadhl 2. Walaupun Islam telah melarang riba (bunga) atas pinjaman dan membolehkan praktik perniagaan (jual beli), hal itu bukan berarti tidak hanya semua praktik perniagaan diperbolehkan. ribawi menghilangkan unsur ketidakadilan yang secara intrinsik melekat juga segala bentuk dalam ketidakjujuran ataupun ketidakadilan yang melekat pada transaksi riba bisnis. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam al-fadhl. perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan lembaga keuangan tetapi Islam , 61 Riba fadhl buyu mitslan bi mitslin yang disebut juga riba ' adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama ) kualitasnya ( sawâan bi sawâin 2. Walaupun Islam telah melarang riba (bunga) atas pinjaman dan membolehkan praktik perniagaan (jual beli), hal itu bukan berarti tidak hanya semua praktik perniagaan diperbolehkan. ribawi menghilangkan unsur ketidakadilan yang secara intrinsik melekat juga segala bentuk dalam ketidakjujuran ataupun ketidakadilan yang melekat pada transaksi riba bisnis. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam al-fadhl. perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan lembaga keuangan tetapi Islam , 61 Riba fadhl buyu mitslan bi mitslin yang disebut juga riba ' adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama ) kualitasnya ( sawâan bi sawâin 58 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), 59 h.222; Jamal Abdul Aziz, "Riba dan Etika Bisnis Islam (Telaah atas Konsep Riba 'Kontemporer' Muhammad Sharur)", Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. II, No. 1 Fiqh Muamalah , (Jan-Jun 2004), 2 Ensiklopedi Hukum Islam 60 Haroen, Nasrun. Aziz. . Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007., 184. Lihat juga Dahlan (Ed.), Abdul Pengantar Fiqh Muamalah Jilid 5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1997, h. 1498. 61 Dimyauddin Djuwaini, , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 197-198. 479
yadan bi yadin ). Pertukaran dan sama waktu penyerahannya ( semacam ini mengandung garar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain. 62 riba fadhl Tidak ada perbedaan pendapat antara empat imam mazhab mengenai keharaman ini. Sungguh pun begitu, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud r.a., tetapi ada nukilan riwayat yang menerangkan bahwa beliau telah menarik pendapatnya dan Jangan kamu ini sendiri dapat menjadi jalan mengatakan haram. menjual satu dirham dengan dua dirham, karena aku khawatir riba kepada riba nasi'ah. Nabi Muhammad SAW. bersabda " akan menimpamu Riba fadhl 63 " (H.R. Abu Said al-Khudri). c. Dasar Hukum Pelarangan Riba Secara normatif, riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dalam Alquran, sunah dan ijmak. Dalam Alquran sendiri ada beberapa ayat yang secara tegas menyatakan keharaman riba. Namun demikian pengharaman riba dalam Alquran tidak berlangsung sekaligus, tetapi melalui empat tahapan ( ) yang terekam dalam beberapa ayat: al-tadrij fi al-tasyri' Tahap pertama , (tahapan mengubah persepsi) menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan 62 Adiwarman A. Karim, . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2008. h. 36 63 Taufik Abdullah (Eds), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 144 480
maksudkan untuk mencapai keridaan Allah SWT, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (Q.S. ar Rum [30]: 39). Tahap kedua , tahapan untuk memberi contoh riil, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Firman Allah SWT. (Q.S. an-Nisa [4]: 160-161). "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah SWT, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih" Tahap ketiga (Q.S. an-Nisa [4]: 160-161). , tahapan untuk menunjukkan karakter riba. Riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Allah SWT.. berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan." Tahap keempat, (Q.S. Ali Imran [3]: 130). terakhir sekali, tahapan untuk memberikan kepastian hukum keharaman riba di mana ayat riba diturunkan oleh Allah SWT. yang dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman. 481
Firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah [2]: 275-279 "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Barang siapa mengulangi, maka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." mereka (Q.S. al Baqarah: 275) "Allah SWT memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." (Q.S. al-Baqarah [2]: 276) "Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." (Q.S. al-Baqarah [2]: 277) "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." (Q.S. al-Baqarah [2]: 278) "Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun jika kamu bertobat, maka kamu 482
berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." Riba dalam Hadis (Q.S. al-Baqarah [2]: 279) Di antara hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan riba adalah sebagai berikut: 1. Hadis Bukhari 1990 Telah menceritakan kepada saya 'Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan bahwa 'Amru bin Dinar menceritakan kepadanya dari Az Zuhriy dari Malik bin Aus bahwa dia berkata: "Siapa yang memiliki barang dagangan?" Tholhah berkata: "Saya, hingga tukang gudang kami datang dari hutan" Sufyan berkata: "Begitulah yang kami ingat dari az-Zuhriy tanpa ada tambahan sedikit pun di dalamnya". Maka dia berkata, telah mengabarkan kepada saya Malik bin Aus bin Al Hadatsan dia mendengar 'Umar bin Al Khattab r.a. mengabarkan dari Rasulullah SAW SAW.. bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), beras dengan beras adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), kurma dengan kurma adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), gandum dengan gandum adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan)." " telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bahwa dia mendengar 'Umar r.a. dari Nabi SAW. bersabda: "Jual beli "Telah menceritakan kepada saya Abu Al Walid 483
beras dengan beras adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash), kurma dengan kurma adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash)." 2. H.R. Abu Daud 2906 "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus dari Umar r.a., ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda: "Emas ditukar dengan perak adalah riba, kecuali diserahkan secara tunai, gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan secara tunai, kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali diserahkan secara tunai, Jewawut ditukar dengan Jewawut adalah riba kecuali diserahkan secara tunai." , sya'ir, Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditas (emas, perak, gandum kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadis di atas termasuk komoditas ribawi. Dengan demikian enam komoditas tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditas yang sama, misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan. pertama , transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai). Dengan demikian penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi dan tidak boleh ditunda seusai akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walaupun hanya sejenak. Misalnya, kurma kualitas bagus sebanyak 2 kg ingin dibarter dengan kurma lama sebanyak 2 kg pula, maka syarat ini harus terpenuhi. kurma lama harus ditukar dan tanpa boleh ada satu gram yang tertunda (misal satu jam atau satu hari) ketika akad barter. Pembahasan ini akan masuk riba jenis kedua, (riba karena adanya penundaan). yaitu Persyaratan riba nasi'ah 484
kedua , barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Misalnya, Ahmad ingin menukar emas 21 karat sebanyak 5 gram dengan emas 24 karat. Maka ketika terjadi akad barter, tidak boleh emas 24 karat dilebihkan misalnya jadi 7 gram. Jika dilebih- kan, maka terjadilah . Jika dua syarat di atas tidak terpenuhi, maka jual beli di atas tidaklah sah dan jika barangnya dimakan, berarti telah memakan barang yang haram. d. Pandangan Ulama tentang Riba Persyaratan riba fadhl Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Keadaan seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut: "Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Alquran yang lebih dahsyat daripada riba. "Kesepakatan ini dinukil oleh Al-Mawardi. Mohammad Ali al-Saayis riba di dalam menyatakan, telah terjadi kesepakatan fadhal atas keharaman riba di dalam dua jenis ini ( 64 Tafsiir Ayat Ahkaam riba nasii'ah dan Keharaman riba jenis pertama berdasarkan Alquran; sedangkan keharaman riba jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadis sahih. Abu Ishaq di dalam Kitab al-Mubadda' menyatakan; keharaman riba telah menjadi konsensus, berdasarkan Alquran dan sunah. ). Buhūsu fi al-Ribā menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nas itu bersifat umum. Abu Zahrah dalam kitab Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat iwadh bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar (imbalan) adalah riba. Yang dalam tenggang waktu tertentu ' dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan : emas, ), yaitu penjualan barang-barang kuantitas ( Tafsir Ayat al-Ahkam tafadhul riba fadhal 64 Muhammad Ali Al-Saayis, (Al-Maktabah al-Ishriyah,t.p. 2002). 485
perak, gandum, serta segala macam komoditas yang disetarakan dengan komoditas tersebut. Istilah riba pertama kalinya diketahui berdasarkan wahyu yang risalah kenabian di Makkah diturunkan pada masa awal kemungkinan besar pada tahun IV atau awal hijriah ini berdasarkan pada awal turunnya ayat riba. Para mufasir klasik berpendapat, bahwa makna riba di sini adalah pemberian. Berdasarkan interpretasi ini, menurut Azhari (w. 370H/980 M) dan Ibnu Mansur (w. 711H/1331M) riba terdiri dari dua bentuk, yaitu riba yang dilarang dan yang tidak dilarang. Namun dalam kenyataannya istilah riba hanya dipakai untuk memaknai pembebanan utang atas nilai pokok yang dipinjamkan. Dalam istilah al-Jurjani mendefinisikan riba dengan kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari kedua belah pihak yang membuat akad/transaksi. Esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Dengan pengertian di atas, maka penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan riba yang terjadi dalam utang bentuk transaksi jual beli. Dalam konteks ini, bunga sebagai riba dalam utang piutang, secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Demikian pula berbagai valuation jual beli yang menimbulkan riba seperti bentuk transaksi-transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran ( ) yang jelas, juga harus dilarang. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika kezaliman harus dihapus, maka implikasinya keadilan harus ditegakkan. Keduanya 66 merupakan sebuah kausalitas yang tegas dan jelas. Pelarangan riba, monopoli, penimbunan, dan perampasan hak merupakan instrumen yang diharapkan sanggup menekan konsentrasi dan penimbunan harta menuju distribusi kekayaan yang merata. 65 transaksi gharar adalah untuk menekankan nilai keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, Secara ekonomis larangan terhadap maysir, riba, Halal Haram dalam Islam 65 Yusuf Al-Qaradawi, 66 Mufti Muhammad Syafi'i, Islam Ka Nizami Taqsimi Dawlat (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 330. (Karachi:Maktabah Dar al-Ulul, 1968), 35. 486
Ibnu Rusyd berpendapat bahwa "jelas dari hukum apa yang ditujukan oleh larangan riba adalah adanya ketidakadilan yang berlebihan ( Aspek Riba dalam Transaksi Keuangan Konvensional ghubn fahish. 67 ) Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharram Yusuf al-Qaradhawi melalui bukunya ), termasuk salah satu tokoh yang secara tegas mengharamkan bunga bank. Beliau adalah salah satu murid Syeikh Abu Zahrah. Posisi beliau sama dengan gurunya, yakin sekali bahwa bunga bank itu adalah riba yang diharamkan. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang terkenal, ( , sampai menulis kata haram tiga kali berturut-turut: haram haram haram. Maksudnya bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Namun sebelumnya beliau juga beberapa mengutip pendapat yang beliau tidak setujui, seperti Fahmi Huwaidi dan Sayid At-Thantawi. telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Nomor 02/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Tabungan, dan Nomor 03/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, yang menetapkan bahwa giro, tabungan, dan deposito tidak dibenarkan secara syariah apabila berdasarkan perhitungan bunga. Sementara itu, giro, tabungan, dan deposito yang dibenarkan secara syariah ialah yang didasarkan prinsip mudarabah dan/atau wadiah. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia Interest/Fa-idah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang ) tanggal 22 Syawal 1424 atau 16 Fatwa Bunga ( Desember 2003, antara lain: riba 1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria nasi'ah riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW., yakni . Dengan demikian praktik pembungaan uang ini ter masuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Journal Of Islamic Economic 67 Mahmoud A Elgamoul, "A Simple Fiqh and Economics Rationale For Mutualization In Islamic Financial Intermediation, " , Rice University (2006): 4. 487
2. Praktik pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu. 5. Bentuk-Bentuk Transaksi Lain yang Dilarang gharar Dalam literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer ada beberapa jenis transaksi selain maysir, sebab-sebab tertentu. Sebab tersebut dapat karena objeknya, sifat-sifat yang terdapat pada syarat dan rukunnya, maupun karena proses pelaksanaan dari akad tersebut. Dalam buku-buku hadis ditemukan cukup banyak hadis yang jual beli yang dilarang. Dengan menjelaskan bentuk-bentuk jual beli larangan dalam mengkaji illat sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, sehingga diketahui alasan atau ' hukumnya, kiranya dapat diketahui atau bahkan qiyas dirumuskan bentuk-bentuk akad lain yang dilarang, berdasarkan metode Ahâdits al-Buyû' al-Manhiy 'anha Riwâyatan wa Dirâyatan lebih mendalam terhadap . Imam al-Batali dalam kitab , telah mengumpulkan sekitar dua ratus hadis yang memuat tentang akad-akad yang dilarang dalam muamalah tersebut, al-Batali yang dimaksud. Berdasarkan hadis-hadis memetakan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang menjadi empat bai' gharar , jual beli yang dilarang disebabkan mengandung kategori, al-hashat dharar Pertama Kedua (adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian akibat), seperti bai' al-hâdhir lil-bâdi , jual beli yang dilarang disebabkan mengandung (jual Keempat , jual beli yang dilarang beli orang kota dengan orang desa); disebabkan zat atau bendanya, seperti jual beli anjing; dan , jual beli yang dilarang disebabkan waktu atau tempat di mana jual beli itu dilaksanakan, seperti jual beli di Masjid. dan; Ketiga (ada pihak yang dirugikan) seperti 68 Berikut beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam: 1) Barang yang dikemukakan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Ahâdits al-Buyû' al-Manhiy 'anha Riwâyatan wa Dirâyatan, 68 Khâlid bin 'Abd al-'Azîz al-Batali, Kunûz Isybiliya, 2004),. 483-492. (Riyadh: Dâr 488
"Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda ketika Fathul Makkah: "Sesungguhnya Allah SWT dan Rasulullah SAW telah mengharamkan penjual khamar, bangkai, dan berhala kemudian ditanya: ya Rasulullah SAW, bagaimana lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu) dan meminyaki kulit juga untuk menyalakan lampu? Jawab Nabi SAW. tidak boleh, tetap haram menjualnya, kemudian dilanjutkan sabdanya: Semoga Allah SWT membinasakan kaum Yahudi, ketika Allah SWT mengharamkan lemak (gajih) lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu)." (H.R. Bukhari dan Muslim) 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda: "Diriwayatkan dari Anas Bin Malik. Rasullualah Bersabda: Rasullala SAW. melarang kita menerima harga (jual beli) dari spema hewan pejantan." (H.R. Ahmad dan Abu Dawud) 3) Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, jantan atau betina. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. "Diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar, Rasulullah SAW telah melarang jual beli janin dalam kandungan." (H.R. Bukhari) muhaqqalah, mukhadharah, mulamasah, 4) Jual beli dengan 489
munabadzah, muzabanah gharar . (sebagaimana yang di jelaskan pada pembahasan ) 5) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual-belikan. Menurut Imam Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, ini yang pertama seperti seseorang berkata "Kujual baju kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku". Jual beli dengan syarat ( ), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: "Aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga, arti yang kedua menurut Imam Syafi'i". 7) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya: A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah karena yang dikecualikan itu jelas, tetapi apabila yang dikecualikan itu tidak jelas ( ), maka jual beli Tadlis tersebut batal. iwadh mahjul 6) majhul 8) , yaitu tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabui pihak pembeli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak. Mereka harus sama-sama mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai fakta yang front running dan misleading information. ada pada objek transaksi. Contohnya di pasar modal adalah Taghrir Tadlis 69 9) , yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Contohnya di Menjawab Keraguan Umat Islam terhadap Bank Syari'ah 69 M. Nadratuzzaman Hosen, . Jakarta: PKES Publishing.,. (2007). 490
wash sale pre-arrange trade. Najsy pasar modal adalah dan , yaitu upaya menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan berminat banyak creating fake membelinya (penawaran palsu). Contohnya di pasar modal 10) pihak kesan yang pump and dump, hype and dump, demand/supply. adalah Ihtikar dan 11) , yaitu upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya cornering dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga lebih Ghisysy di pasar modal. pooling interest mahal. Contohnya di pasar modal dan tadlis , yaitu penjual 12) , yaitu salah satu bentuk menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang marking at the close yang dijual, tetapi menyembunyikan kecacatannya. Contohnya di Ghabn Fahisy pasar modal adalah alternate trade. ghabn dan 13) 14) (ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad) tingkat berat, seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah pasar. Bai' Al Ma'dum Contohnya di pasar modal adalah short selling ') tidak ada bai' al maksyuf pada saat akad. Contohnya di pasar modal adalah ( adalah insider trading mabi . adalah jual beli yang objeknya ( ). Gambar: 11.1 Penyebab Haramnya Transaksi 6. Implikasi Pelarangan Riba, Maysir dan Gharar terhadap Aktivitas Ekonomi ribawi ) memaink- an peran penting dalam aktivitas ekonomi modern dan kapitalistik. Bunga memainkan peran utama dalam kehidupan kita hari ini dan hampir semua struktur ekonomi saat ini bertumpu pada bunga yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Hampir sebagian besar Dalam dunia modern ini, bunga (riba atau 491
jasa keuangan, industri, bisnis dan sektor ekonomi termasuk pertanian mempraktikkan riba/bunga. Riba sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini. Secara faktual tidak dapat disangkal bahwa sistem perbankan berbasis riba telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Namun, seperti yang telah disebarkan secara luas, tanpa posisi perantara keuangan, pembangunan tidak dapat dicapai. Kemunculan sistem keuangan syariah telah menunjukkan kepada kita bahwa dimungkinkan untuk memiliki lembaga keuangan yang taat syariah, tetapi tetap kompetitif. Lembaga keuangan Islam menawarkan produk alternatif yang bebas bunga. Oleh karena itu, makalah ini menyoroti definisi istilah 'bunga' atau 'riba'; bunga atau riba dalam berbagai pandangan agama dan akhirnya berdampak pada riba dalam sistem perekonomian. Ada beberapa alasan kenapa riba/bunga ditolak dan dikritik dalam aktivitas ekonomi karena ia memberikan dampak kepada: 1. Bunga dalam Investasi Menurut ekonom klasik, menabung dalam bentuk bunga akan diberi imbalan. Semakin tinggi tingkat bunga semakin besar premi tabungan. Selain itu, kenaikan suku bunga menyebabkan investasi yang akan berdampak buruk peningkatan biaya terhadap total investasi dalam negeri (Muhammad Farooq, 2012). Pada dasarnya, orang menaruh kelebihan uangnya di bank karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan uang dari bunga. Pada dasarnya, pengusaha menetapkan bagiannya (tingkat bunga) pada saat investasi dalam bisnis. Tidak ada kepentingan jika transaksi ilahi terhadap bisnis dan dia tidak peduli menghasilkan keuntungan atau kerugian, karena keuntungannya di jamin dengan segala cara. Penyelenggaraan bisnis sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen. Dengan demikian, para pemodal muncul yang memasok uang dan kemudian duduk di waktu luang. Oleh karena itu, jika hanya kepentingan yang dihapuskan maka kelas pemodal akan mengambil peran dinamis dalam kegiatan ekonomi, usaha yang besar dan kecepatan 492
70 pembangunan ekonomi dalam negeri akan dipercepat. 2. Riba sebagai Mekanisme Redistribusi Kekayaan yang Tidak Adil Distribusi kekayaan dalam masyarakat menjadi tidak adil karena yang bukan kepentingan. Bunga adalah biaya merupakan bagian dari faktor produksi apa pun. Bunga diterima oleh kapitalis yang terus menggunakan kekayaannya untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan, hal ini menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil di masyarakat. Dengan cara ini terutama karena kepentingan, yang kaya dalam masyarakat semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60 persen sumber daya dunia 71 dikendalikan dan dikonsumsi oleh 20 persen orang kaya. Meningkatnya kemiskinan bukanlah masalah dunia ketiga saja. Tarjuman-ul-Quran Negara-negara maju menghadapi masalah ini juga. Chapra dalam mengungkapkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar bunga akan menghitung kekayaan pemohon pinjaman. Mereka akan menuntut keamanan yang layak tidak hanya akan untuk memastikan bahwa peminjam mengembalikan modal mereka, tetapi juga biaya tambahan. Islam menolak kepentingan finansial atas dasar bahwa ia bertentangan dengan prinsip ekuitas distributif yang ingin diabadikan oleh ekonomi politiknya: "Bunga dalam jumlah berapa pun bertindak dalam mentransfer kekayaan dari bagian yang kurang dari aset populasi". Needy overhead 3. Riba sebagai Eksploitasi kepada Orang yang Membutuhkan ) ( Bunga dilarang oleh Islam untuk mencegah eksploitasi. Riba yang dikenal sejak lama dan telah menjadi salah satu pendapatan tidak adil yang paling tanpa ampun muncul dengan alasan ini berarti penerima pembayaran penundaan utang dan 3. Riba sebagai Eksploitasi kepada Orang yang Membutuhkan ) ( Bunga dilarang oleh Islam untuk mencegah eksploitasi. Riba yang dikenal sejak lama dan telah menjadi salah satu pendapatan tidak adil yang paling tanpa ampun muncul dengan alasan ini berarti penerima pembayaran penundaan utang dan 70 Muhammad Arif, Ashiq Hussain et.al (2012). Riba Free Economy Model. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 6 Issue_March_2012/12.pdf 71 Muhammad Arif, Ashiq Hussain et.al (2012). Riba Free Economy Model. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 6 Issue_March_2012/12.pdf 72 Choudhury, M.A. and Malik, U.A. (1992) the Foundations of Islamic Political Economy, London: MacMillan. 493
73 Oleh karena itu, pinjaman berbasis bunga mengakibatkan eksploitasi orang miskin dan yang membutuhkan karena semakin jatuh miskin, dengan mengurangi penghasilan mereka di masa depan. Di sisi lain, pinjaman berbasis bunga ini membuat kreditor kaya semakin kaya dan menambah penghasilan mereka di masa depan. Economic Instability mengeksploitasi debitur mereka yang membutuhkan. 4. Riba Menimbulkan Instabilitas Ekonomi ( ) Chapra menyatakan bahwa sistem Bunga telah menggoyahkan perekonomian. Selain itu, ahli ekonomi Amerika yang terkenal, Milton Friedman, mengaitkan naik turunnya ekonomi dengan naik turunnya suku bunga. Suku bunga yang tinggi menciptakan kondisi ketidakpastian yang ekstrem di pasar investasi. Gesell (1904) menyatakan bahwa keberatan utama terhadap bunga adalah faktor yang lazim dalam volatilitas ekonomi berbasis bunga, adalah resesi, siklus , serta pemulihan. Inflasi sebenarnya dapat disebabkan oleh pertumbuhan bunga yang majemuk. Apresiasi modal moneter yang diinvestasikan akan menghasilkan bunga majemuk, oleh karena itu dianggap rasional bagi masyarakat untuk lebih memiliki mata uang dalam jumlah tertentu sekarang daripada jumlah yang sama di masa depan. Fractional Reserve Fractional reserve 74 boom bust dan system 5. adalah salah satu sistem perbankan crises event modern yang dinilai oleh para ekonom sebagai sumber masalah ini merangkai kerangka inheren yang tidak stabil karena berasal dari asimetri antara perubahan dalam nilai aset dan perubahan nilai kewajiban. Secara teknis, dengan sistem ini perbankan langsung telah memiliki kemampuan untuk secara tidak reserve basic ), sehingga dapat diilustrasikan sebagai piramida terbalik, yaitu yang lebih kecil malah justru "mendukung" lebih besar jumlah multiplier effects memberikan deposito dan kredit. Tentu yang menyebabkan ketidakseimbangan antara yang sistemik dan memunculkan . Sistem creation of money menciptakan uang sendiri ( money creation 73 Gul, Ali Riza. 2008. Riba (Usury) Prohibition in the Qur'an in Term of its Historical Context (Frankfurt: Universität Frankfurt am Main. No. 116. 74 M Umer Chapra. (2000) Tarjuman-ul-Quran February 2000 "Interest: Enemy of Justice and Economic Stability 494
sektor moneter dan sektor riil sehingga hal tersebut diyakini sebagai penyebab suatu krisis keuangan terjadi. Di sektor produksi dan investasi, sistem perbankan bunga atau riba memungkinkan aliran keluar mata uang ke orang-orang kaya yang mampu membayar pinjaman sementara orang-orang miskin menanggung biaya ketika harga-harga komoditas naik. Hal ini juga mengakibatkan inflasi ekonomi nasional yang merupakan bencana bagi perekonomian mana pun. Banyak usaha keras telah dilakukan untuk mewujudkan ekonomi bebas riba, tampaknya perjalanan yang panjang dan tantangan besar untuk memenuhi tujuan ini. Penyebab utama kegagalan kita dalam menghilangkan minat adalah karena kita berusaha membuat hal yang tidak mungkin terjadi. Bukannya bunga tidak bisa dihilangkan dari ekonomi. Namun faktanya tidak bisa dihilangkan dari sistem ekonomi kapitalistik. Ini seperti pilar di mana struktur ekonomi kapitalis modern berdiri. Untuk mempertahankan sistem ini, pilar ini tidak dapat ditarik kembali karena dalam hal ini seluruh sistem akan runtuh. Kerangka ekonomi Islam saat ini kurang adanya konsep Islam karena sistem ekonomi dan keuangan sebagian besar meniru dari kerangka konvensional. tetapi 75 Larangan bunga oleh Islam memiliki pesan penting tertentu bagi pemerintah muslim, mereka harus meminimalkan pinjaman mereka. Ini hanya dapat dilakukan jika mereka menerapkan disiplin yang ketat pada program pengeluaran mereka dan tidak memaksakan diri. Mereka harus mengandalkan terutama pada pendapatan pajak untuk membiayai semua pengeluaran berulang dan tidak produktif mereka dan bahkan sebagian dari pengeluaran pembangunan mereka, terutama pengeluaran yang tidak sesuai dengan moda pembiayaan alternatif yang diizinkan secara Islam. Dengan demikian penyelesaian asli dari masalah bunga/riba terletak pada penegakan total sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Penegakan sebagian atau perlahan dari sistem ekonomi Islam tidak akan berhasil. Allah SWT. telah melarang segala bentuk bunga karena Sang Pencipta menginginkan kehidupan 75 Muhammad Sharif Chaudry. Fundamentals of Islamic Economic System. Retrieved on 25th November 2013. 495
makhluk-Nya yang lebih bahagia dan sejahtera di kedua dunia. Ayat-ayat Alquran tentang riba/bunga ingin membangun sistem ekonomi di mana Ini menegakkan keadilan antara pemberi pinjaman dan peminjam; kapitalis dan pengusaha yang mengarah pada persaudaraan, persaudaraan, kemajuan ekonomi dan standar hidup yang lebih baik untuk semua. Mengapa Gharar Dilarang dalam Aktivitas Ekonomi tidak ada eksploitasi sama sekali. 76 al-gharar adalah transaksi yang tidak dapat diketahui akibat akhirnya karena ia mukhatharah tergolong dalam salah bentuk judi yang penuh dengan spekulasi ( ) murni, misalnya apabila seseorang menjual kuda atau burung yang sudah lepas (lari atau hilang) kepada pembeli dengan harga yang rendah, lalu si pembeli berhasil menemukannya, si penjual akan berkata, "Ia berhasil berspekulasi-judi-dengan saya, sedangkan saya hanya mendapatkan sedikit uang". Pembeli juga akan mengungkapkan hal senada apabila ia tidak berhasil menemukan kuda atau burung tersebut. Jadi, jual beli seperti ini mendatangkan dua akibat dari perjudian, yaitu permusuhan dan kebencian. Di samping itu, mereka sudah mengonsumsi harta orang lain secara batil yang termasuk dalam suatu tindakan kezaliman. Dengan demikian, terdapat unsur kezaliman, permusuhan, dan dalam jual beli kebencian. Gharar Ibnu Taymiyyah berkata, Sesungguhnya al-gharar gharar al-maysir Berikut alasan kenapa 1. dilarang: ) yang dilarang Allah SWT. karena ia akan menimbulkan kezaliman, permusuhan, kebencian, Semua dan pertengkaran sesama manusia. Dengan demikian para transaksi yang menyebabkan pertengkaran adalah gharar ulama hukum Islam menyatakan sebuah kaidah umum: termasuk jenis judi ( . Oleh karena itu, semua sebab yang menyebabkan pada pertengkaran harus dihindarkan sebisa mungkin. al-gharar 2. Bila transaksi sudah berakhir, dipastikan bahwa salah satu dari dua pihak yang bertransaksi akan menyesal dan kesal pada temannya. Keadaan menyesal dalam sebuah transaksi 76 Muhammad Farooq (2012). Interest, Usury and its Impact on the Economy. Retrieved on 2nd December 2013. _265-276.pdf 496
taradhin harus dihapuskan karena hal tersebut akan mengurangi rasa "rela sama rela" ( ) dalam perdagangan. al-gharar, 3. Salah satu prinsip muamalat dalam Islam adalah terwujudnya keadilan tidak akan mungkin keadilan. Dalam transaksi ditegakkan. al-gharar jual beli demi menjaga hubungan kasih sayang dan silaturahmi antara sesama manusia yang tidak pantas diputuskan oleh karena buruknya sistem perdagangan sesama mereka. Dalam metodologi hukum Islam, hal ini dikenal dengan nama sad (jalan menuju larangan adalah larangan itu sendiri). Ringkasnya, Islam melarang dan mengharamkan adz-dzari'ah gharar tidak diizinkan dalam kontrak Islam, yaitu ketentuan kontrak harus didefinisikan dirancang untuk dengan baik dan tanpa ambiguitas. Larangan lemah dieksploitasi oleh yang kuat. Dengan mencegah yang di mana seseorang mendapatkan demikian, permainan keuntungan dengan mengorbankan orang lain tidak diberi sanksi. gharar Perjudian dan derivatif seperti kontrak berjangka dan opsi, oleh forward, karena itu, dianggap tidak Islami karena adanya larangan . futures Sebagian besar sarjana kontemporer menentang kontrak Para sarjana muslim menyatakan bahwa gharar zero-sum option karena hampir selalu diselesaikan hanya dalam perbedaan harga. Oleh karena itu, ini lebih banyak digunakan sebagai alat perjudian daripada sebagai alat manajemen risiko. Meskipun ada sedikit risiko penyelesaian baik di masa depan maupun di masa depan, tetapi hanya signifikan di masa depan. dan 77 gharar dalam praktiknya berpotensi terkait dengan isu-isu seperti harga, pengiriman, kuantitas, dan kualitas aset yang berbasis transaksional dan akan mempengaruhi tingkat atau kualitas persetujuan para pihak dalam kontrak. Misalnya, seseorang tidak dapat membeli 'opsi' pada harga tertentu untuk memiliki hak membeli saham dasarnya, karena 'opsi' tidak dapat dipastikan dan dengan demikian tidak pasti. Sebuah pilihan adalah hak. Ini bukan aset yang spesifikasinya jelas dan dapat dicapai. Dalam asuransi konvensional, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi atas suatu klaim Selain itu, Islamic Financial Services 77 Mohammad Obaidillah, , (Jeddah: King Saud Publishing Center, 2005), 34 497
sama-sama tidak pasti, sehingga membuat asuransi konvensional tidak patuh dari perspektif hukum Islam. Seperti disebutkan sebelumnya dalam Alquran, Allah SWT. dengan jelas melarang perjudian (al-Baqarah [2]: 219 dan al-Maidah [5] :93). Misalnya, ketidakpastian waktu manfaat dari kontrak asuransi jiwa murni menciptakan elemen maysir. Kasino juga merupakan contoh umum maysir, yang terjadi di dalamnya hanya transfer kekayaan dari pecundang ke pemenang tanpa menciptakan persediaan kekayaan baru. Singkatnya, kontrak yang melibatkan spekulasi murni, asuransi konvensional dan turunannya adalah contoh maisir. gharar Sebagai kesimpulan, kita dapat berpendapat bahwa transaksi keuangan Islam harus bebas dari riba, dan maysir, hal ini tidak hanya karena ketidakadilan yang melekat dalam mekanisme ini, tetapi juga menciptakan kerugian sosial dalam bentuk inflasi, pengangguran, volatilitas, ketidakstabilan, dan degradasi lingkungan. Studi Kasus 78 1. Suatu perusahaan melakukan undian berhadiah untuk memancing pembeli agar membeli produk tertentu dengan peraturan, jika pembeli membeli 5 produk tersebut, maka pembeli ini akan mendapatkan tiket yang sudah diberi nomor seri yang jika beruntung akan mendapatkan hadiah. Lalu setelah di tentukan harinya, perusahaan itu mengambil secara acak nomor seri yang telah terkumpulkan lalu yang beruntung mendapatkan no seri ini akan mendapatkan hadiah. a. Kegiatan di atas termasuk jenis transaksi apa? Jelaskan dengan rinci! b. Apakah transaksi diatas melanggar syari'at Islam? Jelaskan dengan rinci! 2. Pihak perbankan atau PT Pembiayaan menghutangi calon pembeli sejumlah uang terlebih dahulu lalu meminta kembalian lebih dari nominal yang dikeluarkan. Terlebih dalam KPR itu, pihak nasabah/calon pembeli diminta untuk membayar Journal of Islamic Banking and Finance July-Sept. 2014 78 Camile Padli, Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance, 498
uang muka terlebih dahulu. Setelah membayar uang muka, barulah KPR disetujui oleh perbankan. Praktek semacam ini tentu bermasalah secara syari'at. Ada juga yang berpendapat bahwa kelebihan dalam angsuran merupakan "bayaran waktu" selama cicilan berlangsung. a. Kegiatan di atas termasuk jenis transaksi apa? Jelaskan dengan rinci! b. Apakah transaksi diatas melanggar syari'at Isam? Jelaskan dengan rinci! Kesimpulan
Secara teknis norma dan etika mendasar dari sistem ekonomi dan keuangan Islam yaitu, bahwa semua produk tidak mengandung gambling tiga unsur; Pertama, tidak mengandung unsur maysir (judi, excessive ; Ketiga, interest). tidak mengandung unsur gharar bunga (usury riba dan spekulasi; Kedua, tidak mengandung dan atau qimar Hakikat maysir, dan spekulasi meskipun secara teknis berbeda, tetapi pada hakikatnya adalah sama, yaitu aktivitas yang tergantung sepenuhnya kepada keberuntungan dan peluang. Implikasi lebih jauh dari judi akan membawa kepada kelalaian, penindasan, Gharar kerugian, perpecahan, merusak tatanan ekonomi. mengharapkan keuntungan dan uang yang
adalah jual beli yang tidak jelas objeknya, tidak jelas Gharar ukurannya dan objek yang ditransaksikan tidak bisa diserah- terimakan ( mencakup semua hal yang tidak didukung dengan informasi yang kurang lengkap, atau ada unsur penipuan dan kecurangan dari salah satu pihak, atau ketidakpastian dari objek transaksi itu sendiri. Gharar Para ahli fiqih Islam membagi tingkatan al-katsir gharar tingkatan, yaitu: 1. gharar dominan ( undeliverable 79 ). gharar kepada tiga yang dilarang secara ijmak ulama: yaitu - ) yang sebenarnya dapat dihindari, dan al-gharar al-fahish yang terlarang secara gharar tidak perlu dilakukan. Jadi, jual beli ijmak ulama adalah dengan sifat: (a) sebenarnya risiko dapat dihindari (b) sebenarnya pelaku tidak harus melakukan transaksi model ini. yang dominan atau Financial Transaction in Islamic Jurisprudence Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu 79 Wahbah Al-Zuhaily, Wahbah Al-Zuhaily, , 198-199. (Libanon: Dar al-Fikr, 20003), 84, 499
Gharar gharar al-yasir tipis atau 2. ringan ( ) yang dapat diukur dengan adanya dua kriteria: (a) Barang yang mengikut pada barang yang dijual satuannya, yang jika dipisahkan, maka jual beli tersebut tidak sah, seperti: fondasi rumah yang mengikuti rumah, anak ternak yang hamil, dll. b. Hal-hal yang dimaafkan dan biasanya dapat ditolerir karena murah, kecil, atau sulit untuk menghindarkan diri darinya. 3. yang kadangkala dimasukkan dalam kelompok pertama (haram) dan kadangkala dimasukkan pada kelompok kedua (boleh). Misalnya bai' al-ghaib jual beli barang sedang tidak berada di hadapan pelaku transaksi ( dan jual beli barang yang belum berada di ), Gharar tangan penjual. yang boleh secara ijmak ulama: yaitu Gharar gharar yang diperdebatkan ulama: yaitu 80
dapat terjadi dalam suatu transaksi terkait dengan tiga hal, yaitu: 1) Ketidaktahuan tentang objek transaksi oleh para pihak, 2) Objek transaksi tidak ada pada saat ini, 3) Objek transaksi 81 yang tidak berada dalam kontrol para pihak yang bertransaksi. Dalam pengertian, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah transaksi, maka paling tidak memenuhi dua buah kriteria, para pihak yang melakukan yaitu: kedua transaksi seluruh terhadap seluruh objek yang ditransaksikan, menyangkut eksistensi dari objek yang ditransaksikan itu al-amwal al-ribawiyah knowledge pertama , adanya sendiri. • Riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi ( ) dan tambahan Riba yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan al-jahiliyya pembayaran secara mutlak. Riba terbagi dua, yakni (a) adalah riba yang merupakan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak biasanya. (b) adalah riba yang merupakan tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi ( margin trading Riba al-fadhl al-amwal al-ribawiyah ). Tindakan transaksi efek yang termasuk dalam kategori riba adalah (transaksi pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas (khiya>r ar-ru'yah) Tindakan transaksi efek yang termasuk dalam kategori riba adalah (transaksi pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas (khiya>r ar-ru'yah) 80 Mazhab hanafi membolehkan transaksi ini dengan ketentuan, si pembeli diberi hak untuk membatalkan Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return atau melanjutkan transaksi setelah melihat barang tersebut. 81 Frank E Vogel dan Samuel L Hayes, ammad Al-Amin Al Darir, " Eminent Scholars Lectures Series No.16,(2001):10-11 , 90. S}adiq Muh} " IRT IsDB. 500
kewajiban penyelesaian pembelian efek. Riba dan maysir mendorong penumpukan harta pada segelintir orang sehingga tidak terjadi mekanisme keadilan dalam ekonomi. Rangkuman Maysir maysir ism makan 'mudah' antonim dari makna sulit. Dalam judi diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Secara syariah, hukum berjudi adalah terlarang. Dasar hukum maysir adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 219 dan Q.S. al-Maidah [5]: 90. Meskipun perbuatan maysir termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, tetapi Alquran sendiri tidak secara jelas ( ) menjelaskan tentang jenis dan bentuk hukuman terhadap judi. Mayoritas ulama sepakat kepada pelaku judi. Ada dua untuk memberlakukan hukuman unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian, ialah: (a) Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. (b) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh. Gharar Secara bahasa, kata ( ) adalah terminologi agama, clear ta'zir gharar berarti yang membahayakan, yaitu gharar Gharar sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya, spekulasi. al-ma'dum dengan transaksi terhadap Gharar gharar ) dan tidak segala sesuatu yang benar-benar tidak ada ( mungkin diserah-terimakan. Jenis-jenis dalam akad (kalimat transaksi) yang meliputi: Dua kesepakatan satu transaksi, jual beli dengan hilangnya uang muka, jual beli jahiliah (dengan batu, sentuhan dan lemparan), jual beli bergantung, dalam objek transaksi yang meliputi: jual beli Secara etimologis kata adalah mendefinisikan sighat di antaranya: a) al-Mudhaf Gharar . b) 501
ketidakjelasan dalam jenis, macam, sifat, zat, dan ukuran objek ma'dum transaksi, ketidaktahuan dalam waktu akad, ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas, melakukan akad atas sesuatu yang (tidak nyata adanya), tidak adanya hak melihat atas objek transaksi. munabadzah mulamasah dalam transaksi, yaitu: sistem ijon, membeli Bentuk dan jenis janin hewan, jual beli , dan menjual barang yang belum menjadi miliknya. Riba gharar dan Secara linguistik riba juga berarti "tumbuh" dan "membesar". Sementara itu, menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan riba fadhl "tambahan" dari harta pokok atau modal secara batil. Jenis-jenis riba: . Dasar hukum riba adalah Q.S. ar Rum [30]: 39, Q.S. an-Nisa [4]: 160-161, Q.S. Ali Imran [3]:130, Q.S. al Baqarah [2]: 278-279, dll. Transaksi yang Dilarang dalam Islam riba nasi'ah dan Berikut bebarapa transaksi yang dilarang dalam Islam: Barang yang dikemukakan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya sebagaimana, jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat muhaqqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, jantan atau betina, jual muzabanah beli dengan gharar ), menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, jual tadlis, taghrir, najsy, ihtikar, ghisysy, ghabn , jual beli dengan mengecualikan beli dengan syarat ( fahisy, bai' al ma'dum. sebagian benda yang dijual, (sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan iwadh mahjul 502
Daftar Istilah Penting - - - - - - Maysir dan qimar - Muhallil Ta'zir - - Moral hazard Capital gain - Ghubn - - Najash Ihtikar - Bay' al-hashat dan jual beli al-gharar". - Bai'atani fii bai'ah - Bai' al-Mu'allaq - Sistem Ijon - Riba Nasi'ah - Riba Fadhl - Al-Ghurur - Bai' Al Ma'dum - Ekuivalensi - Ghabn Fahisy - Ghisysy - Komoditas - - Kompensasi - Maysir - Monopoli - Moral Hazard - Morbidity - Mortality - Mulasamah - Munabadzah - Najsy - Normatif Riba - Risiko - Al-milkiyyah al-muzdawijah; al-khassah wa al-'ammah Al-hurriyyah al-iqtisadiyyah al-muqayyadah Al-takaful al-ijtima'i Gambling Uncertainty Usury atau excessive interest 503
- Tabadul Tadlis Takaful Pertanyaan Evaluasi gharar, 1. Jelaskan pengertian dari maysir, etimologi dan terminologi! dan riba dari aspek gharar 2. Tuliskan dan jelaskan dasar hukum dari maysir, 3. 4. gharar 5. Sebutkan dan jelaskan jenis
-jenis gharar 6. Sebutkan bentuk dan jenis 7. 8. Bagaimana bentuk riba dalam transaksi konvensional? 9. Bagaimana pendapat ulama mengenai riba? 10. Sebutkan dan jelaskan bentuk
-bentuk transaksi yang dilarang! Daftar Pustaka dalam transaksi konvensional! dalam transaksi! Jelaskan ! , dan riba! Jelaskan unsur
-unsur perjudian! Jelaskan maysir dalam transaksi konvensional! gharar Abdul. Aziz Muhammad Azzam. Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah. 2010.. Abdullah al
-Muslih Shalah al
-Shawi. Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat. Jakarta: Darul Haq. 2003.. Abdullah. Taufik. Eds.. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Ajaran. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 2003 Ahmad. Siddiqui. Shamin. "Understanding and Eliminating Riba: Journal of Management of Social Sciences Can Islamic Financial Instrument Meaningfully Implemented." . Volume 01.No 02. Dhaman al
-Matlafat fi al
-Fiqh al
- Autuum 2005.:187 Islamiy Ahmad. Sulaiman Muhammad Ma'alim al
-Iqtishad al
-Islami . Kairo: Maktabat al
-Mujallad al
-'Arabi. 1985 al
-Iqtishad al
-Islami wa al
-Qadhaya . 31
-32. Lihat dan Al
-Ali. Humaid al
-Fiqhiyyah al
-Mu'asirah bandingkan dengan Al
-Salus. Al
-Iqna' fi Hal Alfaz Abiy Syuja'. Al
-Khatib.al Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad
- Dal al
-Kutub al
-Ilmiyah. "Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan Syarbaini. Beirut. 2004. Vol II. Al
-Maududi Abul A'la. 504
KUHP. Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian.". Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas wa al-Qimar. al-Musabaqat wa al- al Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009. Jawa'iz. Al-Misriy. Rafiq Yunus Maysir Halal Haram dalam Islam Beirut: Dar al-Fikr. 1993 Al-Qaradawi.Yusuf. . Jakarta: Akbar Media Financial Transaction in Islamic Jurisprudence Eka Sarana. 2005 Al-Zuhaily. Wahbah. Financial Transaction in Islamic Jurisprudence . Libanon: Dar al-Fikr. 2003.. ______. Wahbah. . Libanon: Dar al-Fikr. 2003 Ali Riza Gul Ribā. Usury. Prohibition in the Qur'an in Terms of its Historical Context. Journal of Religious Culture. Retrieved on 15th November 2013 relkultur116.pdf. 2008. Lectures on Islamic Economics. Ali. Manzoor Islamic Banking and Finance in Theory and Practice. paper.. Papers and Proceedings of an International Seminar on Teaching Islamics for University Teachers. Jeddah. Saudi Arabia: Islamics Research and Training Majma' Sharh al-Muhazzab Institute Islamic Development Bank. 1992 An Nawawi. Vol IX . Cairo: Zakaria Ali Yusuf. t.th. Arif. Muhammad, Ashiq Hussain et.al (2012). Riba Free Economy Model. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 6 Tafsir Ayat al-Ahkam min Ayat al-Qur'an. As-Shabuni Ali. Muhammad Mushkilatu al-Istithmar fi Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi. 1999.. Jilid I al-Banuk al-Islamiyah wa Kaifa 'Ajaluha al-Islam As-Shawi. Muhammad Shalah Muhammad. Problemantika Investasi pada Bank Islam: Solusi Ekonomi Islam . Terj..Alimin. . Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. At-Tasyri' I. Jakarta: Migunani. 2008 Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy.. Jilid Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor. Jakarta: PT Karisma Ilmu.2007. Audah. Abdul Qadir Understanding Islamic Finance Ayub. Muhammad Wiley and Sons. 2008.. 61. Ayub. Muhammad. Wiley and Sons. 2008 Aziz. Jamal Abdul "Riba dan Etika Bisnis Islam. Telaah atas Konsep . West Sussex: Jhon Understanding Islamic Finance. West Sussex: Jhon 505
Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya. Vol. II. No. 1 Riba 'Kontemporer' Muhammad Sharur.". . Jan-Jun 2004. Azzam. Abdul Aziz Muhammad Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah. 2010. Birnie. A. 1958. The History and Ethics of Interest. London: William Hodge & Co Chapra. M Umer. (2000) Tarjuman-ul-Quran February 2000 "Interest: Enemy of Justice and Economic Stability Chapra M.U. 2000. Tarjuman-ul-Quran February 2000 "Interest: Enemy of Justice and Chaudry. Muhammad Sharif. Fundamentals of Islamic Economic System. Retrieved on 25th Choudhury, M.A. and Malik, U.A. (1992) the Foundations of Islamic Political Economy, London: MacMillan. Choudhury. M.A. and Malik. U.A. 1992. the Foundations of Islamic Contribution to Islamic Economic Theory: Political Economy. A Study in Social Economic. Choudhury. Masudul 'Alam. New York: ST Martin's Press. 1986.. Dahlan. Ed... Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5. Jakarta: Pengantar Fiqh Muamalah PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1997 . Yogyakarta: Journal Of Elgamoul. Mahmoud A "A Simple Fiqh And Economics Rationale For Mutualization In Islamic Financial Intermediation. " Djuwaini.Dimyauddin. Pustaka Pelajar. 2008 Islamic Economic . Rice University .2006 Farooq Muhammad (2012). Interest, Usury and its Impact on the Economy. Retrieved on 2nd December 2013. July_Septem ber2012_265-276.pdf Journal of Islamic Economic Universty Gait. Alsadeek H "A Primer on Islamic Finance: Definitions. Sources. of Wolonggon Principles and Methods." Haider Naqvi. Syed Nawab. Ethict and Economics: An Islamic Syntesis . 2007 Islam. Economic and Society . The Islamic Foundation UK. University Michigan. 1981. Haider Naqvi. Syed Nawab. . London: Kegan Paul International: University Michigan. 1994.. Jurnal Al-Qisthu. Vol.16.No.12 Halil. Husairi. dan Darsi dan. Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. .2019 Suplemen Ensiklopedia Islam Haroen. Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007 Hasan Muarif Ambary. . Jakarta: Ichtiar 506
Pengantar Ekonomika Mikro Islami Baru Van Hoeve. 1996. Hendrie Anto. " Apakah Judi Itu? ". Jogjakarta: Ekonisia. 2003.. Hosen. Ibrahim. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an .IIQ.. 1987.. Husain Syahatah. dkk. Transaksi dan Etika Bisnis Islam. Jakarta: Visi Insani Publishing. 2005. cet. ke-1. Jamal Abdul Aziz. "Riba dan Etika Bisnis Islam .Telaah atas Konsep Riba 'Kontemporer' Muhammad Sharur.". Ibda' Jurnal Studi Islam Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan dan Budaya. Vol. II. No. 1. Jan-Jun 2004.. 2 Karim Adiwarman A.. Ekonomi Mikro Islami . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2008. Karim.Adiwarman. Makro Karim. Adiwarman Azwar. " . Jakarta: The International Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Institute of Islamic Thought Indonesia 2002 ". Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia. 2002.. 195-197. M.B Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. MUI.. Nomor 1 Tahun Essays in Islamic Economics 2004. Tentang Bunga. Intersat/Faidah.. Khan. M. Fahin. Longman Dictionary of Contemporary English London: MacMillan . Unites Kingdom: The Islamic Fondation.Markfield Dawah Centre. 1995. . Ninth Edition Pearson Education Limited 1978. 2001.Edinburg: Longman. 2009. M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003. M. Nadratuzzaman HosenMenjawab Keraguan Umat Islam terhadap Fiqh Jinayah. Bank Al Bahr al-Zuhar M. Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. Mansur al-Husnil.Ahmad bin Yahya bin al-Murtafa Ibn Mufdil bin. Jakarta: Amzah. Suplemen Ensiklopedia Isla . Beirut: Dar Al-Fikr. 1987 Muarif. Ambary. Hasan m. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996. Muhammad Arif, Ashiq Hussain et.al (2012). Riba Free Economy Model. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 6 Muhammad Arif. AshiqHussain et.al. 2012.. Riba Free Economy Model. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 6 507
Muhammad Farooq. 2012.. Interest. Usury and its Impact on the Bursa Efek dan Investasi Syariah. Economy. Retrieved on 2nd December 2013. Nafik H.R. Muhammad. Serambi. 2009 Jakarta: November 2013. Islamic Financial Service htm s, (Jeddah: King International Journal of Islamic Financial Obaidullah. Mohammed. Islamic Risk Management: Towards Greater Obaidillah. Mohammad, Saud Publishing Center, 2005 Services Ethics and Efficiency. Journal of Islamic Banking and Finance July-Sept. 2014 . Volume 3. Number 4.2008. Padli. Camile, Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. At-Tasyri' I. Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy.. Jilid Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor. Jakarta: PT Karisma Ilmu.2007. Qadir Audah. Abdul. Economic Doctrines of Isla Rahman. Afzalur m. Lahore: Islamic Publications. 1974.. Vol 3. Ri Fatul. Jauhilah Bisnis yang Mengandung Perjudian. Maisir.. Diakses pada 08 Mei 2017. pukul 17.24 Saeed. Abdullah. Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Al-Gharar in Contracts and Its Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. Jakarta: Paramadina. 2004.. Effect On Contemporary Transaction Shadiq Muhammad Al-Amin Al Darir. " ." IRT IsDB.Eminent Scholars Islam Ka Nizami Taqsimi Dawlat Lectures Series No.16..2001.: Syafi'i. Mufti Muhammad Maktabah Dar al-Ulul. 1968.. 35. Syafi'i Antonio. Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan. . Karachi: Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.. Syahatah. Husain. dkk. Transaksi dan Etika Bisnis Islam. Jakarta: Visi Insani Publishing. 2005. cet. ke-1. Syari'ah. Jakarta: PKES Publishing.,. (2007). Valeriano F. García.Vicente Fretes Cibils. dan Rodolfo Maino. .2004.. "Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common". Islamic Economic Studies. Vol. 11. No. 2. March 2004 508
Islamic Law and Finance: Religion. Risk and Return Vogel. Frank E dan Hayes .Kluwer Law International: 1998 Perekonomian Global Ibrahim. Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Warde. Masail Fiqhiyah .Kapita Selekta Hukum Islam.. Cet. 9. .Jakarta: Pustaka Pelajar. 2009.. Jakarta: Toko Gunung Agung.1996 Zuhdi.Masjfuk. 509
Halaman ini sengaja dikosongkan 510
Bab 12 Peran Pemerintah Ekonomi Islam Dalam Kerangka Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; 2. Mahasiswa mampu membandingkan peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional; terlibat 3. Mahasiswa mengetahui pengembangan dan penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Pendahuluan lembaga yang dalam Pemerintah merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengendali suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki peran dan khalifatullah dan merata. Dalam Islam, pemerintah fungsinya secara yang bertugas untuk dianggap falah menyejahterakan masyarakatnya (kemenangan) dunia dan akhirat. syumul sebagai agen dalam menggapai economic agents Kewajiban merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas , termasuk pemerintah dan masyarakat. keseluruhan Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh pasar, sehingga mengharuskan adanya peran aktif market dari pemerintah maupun masyarakat. Di samping pemerintah, masyarakat harus berperan langsung. Terdapat fenomena 511
failure, government failure, citizen failure pareto , yaitu suatu kegagalan dan optimal pasar muncul ketika alokasi sumber daya tidak optimal ( Optimalitas pareto 1 ). berarti bahwa tidak mungkin membuat satu individu menjadi lebih baik, tanpa membuat individu lain menjadi lebih buruk. Kegagalan sektor-sektor ini dalam mencapai solusi maksimum bagi permasalahan ekonomi. Oleh karena itu dalam merealisasikan falah, pasar, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak dan bekerja sama dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan umat. Dalam Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Chapra, bahwa sistem pasar menentukan tidak hanya penggunaan sumber daya yang paling 'efisien', tetapi juga distribusi pendapatan yang paling 'adil' dengan cara yang rasional dan tidak memihak tanpa penilaian nilai. Hal juga secara otomatis membawa keselarasan antara kepentingan privat dan publik. Pertanyaan tentang apakah konfigurasi ini memenuhi kebutuhan dasar manusia dan apakah distribusinya adil adalah tidak tepat karena pertanyaan seperti itu tidak dapat dijawab tanpa penilaian nilai kolektif yang, tidak seperti harga kliring pasar, imparsial. Pertanyaan tentang tidak dapat ditetapkan secara perbedaan dalam kepemilikan kekayaan juga tidak tepat karena output kekayaan individu mewakili simpanan yang dihasilkan dari nilai pasar dari kontribusi mereka terhadap dan pantang mereka dari itu, tidak diperlukan campur tangan konsumsi. Oleh karena pemerintah kecuali sejauh mana diperlukan untuk memastikan persaingan dan pasar yang teratur dan untuk mengimbangi kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik. pareto optimum Bagi Chapra, setiap ekuilibrium kompetitif dianggap sebagai ini 2 tidak mungkin membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk- yang harus diterima sebagai 'efisien' dan 'adil'. Dengan demikian, istilah 'efisiensi' dan 'keadilan', sebagaimana didefinisikan dalam kerangka ini, tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan pengentasan kemiskinan, ketidaksetaraan pemenuhan pengurangan dan kebutuhan, Government Failure versus Market Failure 1 Clifford Winston, Coservation Policy . Washington, 2006), Sanne Anema, Market Failure versuse Government Failure in Forest and Nature , (The American Enterprise Institu for Public tidak mungkin membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk- yang harus diterima sebagai 'efisien' dan 'adil'. Dengan demikian, istilah 'efisiensi' dan 'keadilan', sebagaimana didefinisikan dalam kerangka ini, tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan pengentasan kemiskinan, ketidaksetaraan pemenuhan pengurangan dan kebutuhan, Government Failure versus Market Failure 1 Clifford Winston, Coservation Policy . Washington, 2006), Sanne Anema, Market Failure versuse Government Failure in Forest and Nature , (The American Enterprise Institu for Public Islam and The Economic Challenge 2 M.Umer Chapra, , The Islamic Foundationthe International Institute Of Islamic Thought . Kano. Nigeria, 19951992/1413, 87 512
pendapatan dan kekayaan. Diasumsikan bahwa tujuan-tujuan ini juga akan diwujudkan sebagai 'kebutuhan' yang sejalan dengan 'efisiensi' dan 'ekuitas' yang ditimbulkan oleh keseimbangan kompetitif. Setiap intervensi dari luar untuk mengubah status quo harus selalu mengarah pada hasil yang kurang 'efisien' dan 'adil'. Satu-satunya cara yang dapat diterima untuk mengubah status quo adalah dalam kerangka kerja untuk membuat beberapa orang 'lebih baik' tanpa membuat siapa pun 'menjadi lebih buruk'. Peran dan Fungsi Pemerintah optimalitas pareto 3 The Economic Role of State in Islam Monzer Kahf dalam memaparkan bahwa ada dua elemen yang dapat dikatakan berbeda dan unik dari fungsi negara dalam Islam, yaitu: Pertama , sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemanjuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Namun, setiap sistem politik memiliki alasannya sendiri-sendiri, dan Ibn Khaldun membedakan di antara tiga jenis rasionalisasi politik: monarki, demokratis, dan Islam. Dasar pemikiran monarki didasarkan pada serangkaian nilai yang mengelilingi dan memelihara keinginan, semangat, dan nafsu raja. Alasan demokratis didasarkan pada penalaran manusia tanpa komitmen nilai atau dibimbing oleh wahyu Ilahi. Sementara itu, pemikiran Islam didasarkan pada nalar manusia yang berkomitmen pada wahyu ketuhanan baik dalam nilai maupun metodologi. Kedua , ranah dan ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Tanggung jawab negara Islam terhadap anggota masyarakatnya meliputi kepentingan mereka di akhirat dalam arti membantu orang bekerja menuju keselamatan mereka sendiri dan sukses dalam menyenangkan Allah SWT, di samping mencapai kepuasan mereka sehubungan dengan kesenangan dan hal-hal duniawi. Imam Syatibi berpendapat bahwa negara Islam harus lebih tujuannya karena: berupaya membantu warganya mencapai "kepentingan agama memiliki prioritas mutlak di atas kepentingan kehidupan duniawi 4 . Idem 3 M.Umer Chapra, 4 Monzer Kahf, The Economic Role of State In Islam, Paper di presentasekan pda The Seminar on Ialmaic , hal. 18 Eco nomics, Dakka, Bangladesh, 1991, 1 513
Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan menyejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga dalam negara perspektif Islam dapat mendefinisikan apa pun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Siddiqi mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam dalam tiga kategori: 1. Fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen meliputi: a. Pertahanan b. Hukum dan ketertiban c. Keadilan d. Pemenuhan kebutuhan Amar makruf nahi munkar e. Dakwah f. g. Administrasi sipil h. Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial. 2. Fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi enam fungsi: a. Perlindungan lingkungan b. Penyediaan sarana kepentingan umum c. Penelitian d. Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi e. Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu f. Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan 3. Fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah (syura), meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Inilah yang menurut Sidiqi terbuka dan berbeda-beda setiap negara tergantung keadaan masing-masing. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, bentuk negara tidaklah terlalu penting, begitu pula nama yang dipakainya. Ia juga tidak menyeru untuk kembali mendirikan sistem pemerintahan cara khilafah dalam bentuk dan model yang lama dan kolot. Juga tidak kepada bentuk persatuan dan kesatuan cara lama. Kesatuan itu bisa berbentuk ataupun seperti bentuk-bentuk negara federal atau kesatuan yang paling sesuai dan paling ideal menurut pandangan confederal 514
politik kenegaraan terkini. Sistem negara kesatuan tersebut dapat terus dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan umat Islam dan faktor-faktor yang mendukung kesatuan dan persatuan pada masa-masa selanjutnya. Namun ia mengisyaratkan bahwa menurut perjalanan sejarah dapat dilihat bentuk negara Islam adalah khilafah atau imamah. itu, pemerintahan Islam harus Namun lebih penting dari negara seperti bernafaskan diselenggarakan atas dasar Jadi pemerintahan tersebut tidak diurusi oleh satu golongan atau 5 sekelompok orang tertentu baik adanya ikatan darah atau tidak. Rijâluddin Yusuf al-Qaradhawi menegaskan, bahwa Islam tidak mengenal " (pemimpin agama), sebagai wakil Tuhan di bumi. Jadi " pemerintahan Islam adalah pemerintahan sipil yang berdasarkan rijaluddin Islam, berdiri di atas panji-panji syura dan memiliki pemimpin yang kuat, jujur serta paham akan strategi negara. Sementara itu, dalam Islam adalah ulama yang selalu berdampingan dengan pemimpin untuk memberikan nasihat agar pemimpin tetap berada di jalur syariat. Dengan demikian negara berjalan di atas rel keislaman yang tepat dan benar. Islam, pengelolaan urusan syura atau musyawarah. Dalam perspektif lain Muhammad 'Abid al-Jabiri memaparkan bahwa sesungguhnya bentuk negara dalam Islam bukanlah termasuk hal-hal yang diatur oleh Islam. Ia termasuk masalah yang diserahkan kepada kaum muslimin agar mereka berijtihad sesuai dengan pertimbangan manfaat dan kemaslahatan serta berbagai standar yang 6 Negara memiliki hak untuk ikut campur ada pada setiap zaman. dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam itu sangat kurang karena masih sederhananya kegiatan ekonomi akibat kemelaratan lingkungan tempat Islam timbul. Selain itu, disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah Agama Negara dan Penerapan Syariah 5 6 Yusuf al-Qaradhawi, Min Fiq al-Daulah fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Syurq,1997), hal. 35 Abid al-Jabiri Muhammad, 2001). 20. , (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 515
syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara 7 untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Beberapa cara penerapan pada negara Islam pertama tentang ikut campurnya negara dalam kegiatan ekonomi dapat ditemui dalam beberapa contoh berikut ini. Salah satu contohnya adalah ikut campurnya pemerintah mengembalikan distribusi kelayakan untuk mewujudkan perimbangan ekonomi di antara individu-individu dalam masyarakat. Hal inilah yang dilakukan Nabi SAW. ketika beliau membagikan (harta rampasan tanpa perang) Bani Nadir kepada kaum muhajirin saja, tidak kepada kaum ansar, kecuali dua orang yang fakir. Hal ini beliau lakukan untuk menegakkan keseimbangan antara orang-orang muhajirin yang telah meninggalkan harta mereka di Makkah dan lari membawa agama mereka ke Madinah, dengan orang-orang ansar yang memiliki harta. Sangatlah wajar apabila semua orang berusaha meminimalisasi risiko yang akan menimpa jiwa dan hartanya. Beberapa orang bergabung menjadi kelompok besar untuk mencapai maksud tersebut, karena kelompok tersebut memerlukan dana yang besar untuk melaksanakan usaha bersama dalam jangka yang panjang, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh kelompok atau persatuan yang kecil. fa'i 8 dan Negara mengorganisasi secara nasional atau memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat dalam bentuk jaminan sosial untuk menghindari untuk kemungkinan memperbaiki efisiensi masyarakat yang lebih baik. Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari luar. Namun pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal; makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian. harus mengambil alih tanggung jawab dan konflik serangan 9 Isu Nalar Ekonomi Islam Peran Pemerintah Ismail Nawawi, 7 8 Indra Hidayatullah, 9 M Faruq an-Nabahan, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013),. 283 Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, ....81 (Yogyakarta: UII Press, 2000),. 54. 516
Harta yang dikumpulkan dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat dan pemiliknya memanfaatkan dengan cara yang baik, sederhana dan jujur, maka harta yang masih tersisa di tangan pemiliknya wajib dilindungi oleh negara dan dijamin keselamatannya dengan undang-undang hak milik. Masyarakat pun wajib menghormati hak miliknya itu, sebagaimana firman Allah SWT: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu mem- bawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah [2]: 188) Pemerintah tidak berhak mengintervensi setiap konflik intern suatu badan usaha, kecuali konflik yang bersifat destruktif atau konflik yang lahir dari diabaikannya hak satu pihak oleh pihak yang berlaku sewenang-wenang. Jika yang demikian terjadi, maka pemerintah harus turun tangan untuk membela yang dizalimi. 10 Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut: 11 1. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen ( ). Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik, dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa ahl al hisbah yang nihil moral. Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntutan Hidup Bermasyarakat 10 Musthafa Husni as-Siba'I, Diponegoro, 1993),. 160. Indra Hidayatullah, Peran Pemerintah 11 ....,82 , (Bandung: CV 517
2. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam, yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Islam sangat memperhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu Islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan untuk memeranginya dengan tegas dan keras, bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar. 3. Mematok Harga kalau Dibutuhkan Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nas yang melarang pematokan harga. Di antaranya ialah riwayat Anas dari Rasul SAW.. Anas berkata: "Di masa Rasul, harga-harga pernah melambung tinggi. Para sahabat lalu mengusulkan pada Nabi: "Wahai Rasulullah SAW, hendaknya engkau mematok harga". Nabi lalu menjawab, "Allah SWTlah Zat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap, di hari saya bertemu Allah SWT, tidak seorang pun menuntutku atas kezalimanku, baik dalam jiwa atau harta". (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah.) Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa mematok harga adalah haram dan pematokan dianggap perilaku kezaliman. Tentunya, Rasulullah SAW. tidak ingin melakukan kezaliman terhadap siapa pun. Sampai di sini tidak ditemukan silang pendapat. Namun kondisi sosial di masa Rasul jelas berbeda dengan kondisi sosial masa kini, berkaitan Di masa Rasulullah SAW, mungkin dengan baik tidaknya mematok harga. posisi penjual lemah, sehingga pematokan harga sangat memberatkan mereka. Sekarang kondisinya telah berubah, posisi penjual justru kuat dalam banyak hal. Mereka tidak akan terkena dampak yang merugikan 12 Peran Pemerintah 12 Indra Hidayatullah, ....83 518
karena pematokan harga yang diprioritaskan bagi pembeli yang dalam kondisi sekarang berposisi lemah. Jelasnya, dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Islam menganjurkan agar sesuai kekuatan harga diserahkan pada mekanisme pasar permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi. 13 Namun adakalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil oleh rakyatnya. Yang menjadi pertanyaan, kapan ketidakadilan terjadi di pasar? Ketidakadilan dapat terjadi jika ada praktik monopoli atau pihak yang mempermainkan harga. tidak berlaku sempurna, Jika pasar mengalami distorsi, baru pemerintah boleh melakukan kontrol dan menetapkan harga. Ada juga pakar yang menyatakan bahwa penetapan harga diperbolehkan pada barang yang dihasilkan oleh BUMN seperti BBM, listrik, telepon, air bersih, dan sejenisnya. 14 Berangkat dari sekarang dan berbagai pertimbangan, maka perlu dibedakan antara pematokan yang jelas haram dan mengakibatkan kezaliman, yang hukumnya Pematokan harga yang pematokan yang tanpa akibat kezaliman. tidak mengandung unsur kezaliman, bahkan justru menciptakan keadilan bersama dan selain itu juga melahirkan kemaslahatan bersama, jelas hukumnya sah, bahkan bisa wajib. Itulah mengapa banyak ulama masa kini yang membagi pematokan harga menjadi dua: pematokan yang haram, karena ditemukan kezaliman, dan pematokan yang sah, karena mendatangkan kebaikan bersama. Model pertama jelas haram dan yang kedua jelas boleh, dan bisa menanjak ke wajib, apabila menjadi keharusan untuk menyejahterakan masyarakat dalam pandangan syariah. realitas kondisi 15 Ibnu Qayyim mengatakan, "Petugas pasar, harusnya mengurus tata usaha yang berjalan di pasar pantauannya. Ia harus mengetahui Perkembangan Pemikiran Ekonomi 13 14 Deliarnov, 2005),. 44 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi, (Malang: UIN Malang Prees, 2008). H. 83. , alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Sistem Ekonomi Islam 15 M. Faruq an-Nabahan, .... 59 519
komoditas apa saja yang diperdagangkan di situ. Petugas lalu mematok harga, dengan membatasi penjual agar tidak mengambil laba di atas yang wajar. Jika ada yang melanggar maka diberi peringatan, dan jika tidak mengindahkan, maka pelanggar ini dikeluarkan dari pasar." Landasan Hukum dan Bidang-Bidang yang Dapat dan Tidak Diintervensi Negara 1. Bidang-bidang ekonomi yang dapat diintervensi oleh negara Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, sebagian ulama berpendapat bahwa landasannya pada firman Allah SWT.: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Ra- sul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa [4]: 59) Nas di atas dalam pandangan segolongan ulama memberikan hak campur tangan, kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nas juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Dalam filsafat ekonomi Islam, hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh perseorangan, berapa pun besar modal seseorang masih dibatasi oleh kepentingan umum seperti air, udara, dan minyak. Manusia harus tunduk pada apa yang diatur oleh pemerintahannya untuk kepentingan bersama. laissez fire Hal ini berbeda dengan filsafat ekonomi kapitalis dengan prinsip -nya, bahwa manusia bebas sepenuhnya dan Tuhan tidak campur tangan dalam urusan bisnis. Dari prinsip tersebut dapat melahirkan kehidupan yang materialistis, siapa pun yang bermodal besar akan menguasai dunia. Begitupun dengan filsafat ekonomi sosialis/komunis, bahwa pemerintah berhak mengatur segala-galanya itu 520
demi kesejahteraan masyarakatnya. Abdullah Abdul Husain at-Tariqi menjelaskan bahwa intervensi ini ditentukan oleh beberapa hal: a) Regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan secara seperti minuman keras, alat-alat berbahaya, dan transaksi 16 syar'i yang diharamkan. b) Regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi. Manipulasi masuk dalam sistem perdagangan dengan cara menyembunyikan kecacatan barang dan penipuan harga. c) Regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman, atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum. d) Regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum, kebun-kebun yang menjadi sarana pelayanan umum, dan berbagai fasilitas lainnya. e) Regulasi yang melarang pekerjaan sektor-sektor yang diharamkan, seperti praktik prostitusi, zina, perjudian, pembuatan berhala, minuman keras. f) Regulasi yang membatasi produksi komoditas yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Negara harus mengatur agar para produsen memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat seperti hasil pertanian, perikanan, dan bangunan. Komoditas semacam ini wajib disediakan secara bersama-sama. Pemerintah harus mengatur harga agar tidak memberatkan konsumen dengan tetap memperhatikan produsen lagi menuntut konsumen untuk sehingga produsen tidak membayar dengan harga lebih. Manusia diperintahkan oleh Penciptanya, untuk memanfaatkan harta kebutuhan-kebutuhannya dan memperbaiki hidupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal. Ia terangkan juga bahwa manusia suatu saat kelak akan berdiri di hadirat-Nya untuk diperhitungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap harta ini. Maka apabila manusia itu tidak melaksanakan kewajiban- kewajibannya dan tidak mematuhi perintah-perintah Penciptanya, ini untuk memenuhi Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan, 16 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004),. 207. 521
bercampur maka mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar. negara berkewajiban untuk 17 tangan 2. Bidang-bidang ekonomi yang tidak dapat diintervensi oleh negara, di antaranya: a) Regulasi yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT atau Rasul-Nya, seperti memberikan toleransi operasi bank yang melakukan kegiatan ribanya secara berlebihan, pembangunan pabrik minuman keras, pembuatan patung untuk disembah, sarana prostitusi, pelarangan praktik waris berdasarkan syariat Islam, penyediaan jasa asuransi yang dilarang, dan sebagainya. b) Regulasi yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, seperti melarang manusia untuk mencari barang- barang yang baik yang dihalalkan bagi mereka. c) Mengambil kebijakan yang membahayakan kepentingan umum hanya demi untuk memenuhi kepentingan beberapa orang saja. Biasanya campur tangan negara bisa menyempit dan meluas menurut kadar patuh tidaknya rakyat negara tersebut terhadap hukum-hukum syariat. Maka tiap kali kontrol spiritual dan moral pada individu-individu itu kuat, berkuranglah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, tiap kali kontrol ini lemah, bertambahlah pula campur tangan negara. Rasionalitas Peran Pemerintah dalam Perekonomian 18 Dalam ekonomi konvensional, rekomendasi oleh para ekonom untuk menyelesaikan kegagalan pasar. Secara teori, pemerintah memiliki beberapa alat untuk memperbaiki kegagalan pasar dan Le Grand menyebutkan tiga meningkatkan efisiensi mikroekonomi. cara keterlibatan pemerintah, yaitu: (1) penyediaan, (2) subsidi atau perpajakan, dan (3) regulasi. Pemerintah mampu menyediakan barang atau jasa itu sendiri, melalui lembaga yang memiliki dan 19 Peran Pemerintah Idem Indra Hidayatullah, , hal. 88 Nature Coservation Policy. Washington, 2006), Sanne Anema, 17 18 19 Clifford Winston, ....87 Government Failure versus Market Failure Market Failure versuse Government Failure in Forest and , (The American Enterprise Institu for Public , M.Sc Thesis Wagening University and Research Center 522
mengoperasikan dan dengan mempekerjakan karyawan. Di bidang hutan dan alam contohnya adalah jasa kehutanan negara yang memiliki tanah dan berada di bawah kendali pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan pajak dan subsidi untuk menaikkan atau menurunkan harga sumber daya dan dengan demikian mempengaruhi pasar dan masyarakat. Di Belanda, misalnya, subsidi diberikan oleh pemerintah kepada petani untuk mendorong pengelolaan dan perlindungan alam. Akhirnya pemerintah dapat mengatur sumber daya dengan mempengaruhi struktur pasar, dengan mengatur produksi dan distribusi sumber daya atau dengan mengatur kuantitas, kualitas dan/atau harga sumber daya. Penyediaan, subsidi dan perpajakan, dan regulasi semuanya dapat menyebabkan pemerintah menjadi tidak efisien dan ketiganya dapat menyebabkan ketidakadilan. 20 Keterlibatan pemerintah, bagaimanapun, mungkin tidak selalu menghasilkan fungsi yang efisien; pemerintah bisa gagal. Kegagalan pemerintah terjadi ketika pemerintah tidak cukup efisien dalam menyelesaikan masalah kegagalan pasar atau ketika pemerintah seharusnya tidak melakukan intervensi sama sekali. Sejumlah alasan kegagalan pemerintah disebutkan dalam literatur, yaitu: masalah prinsip-agen masalah informasi, campuran tujuan sosial dan ekonomi, manajemen yang buruk akibat insentif yang 21 lemah, masalah dengan sains, dan teknik dan manajemen top-down . Dalam Islam, pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami, memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa fardh-kifayah argumentasi. Pertama. derivasi dari konsep kekhalifahan; Kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif ( ) dan yang terakhir adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah SWT untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. khalifatullah Pemerintah adalah agen dari Tuhan atau untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi Julian Le Grand, Quasu Market and Social Poliicy, The Economic Journal, Vol. 101, No. 408 (Sep., 1991), pp. 1256-1267 21 Clifford Winston, 20 Government ,,,,. 523
dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Alquran dan sunah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat. Fardu kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa, sementara jika telah dilaksanakan (bahkan hanya oleh satu orang), maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut, dengan kata lain jika individu gagal menjalankan kewajiban tersebut, maka ia akan menjadi beban (dosa) publik. khulafaur rasyidin 22 Selain pada salat jenazah, konsep fardu kifayah mengacu pada segala kepentingan masyarakat di mana jika tidak ada masyarakat yang melakukannya, maka seluruh masyarakat akan terkena kerugian. Beberapa contoh dari hal ini, misalnya kewajiban untuk membangun industri yang menyediakan kebutuhan dasar (darurat) dan kebutuhan pokok ( ), seperti transportasi, pendidikan, pelayanan medis, dan lain-lain. Jika tidak ada anggota masyarakat yang bersedia untuk mengusahakannya, maka seluruh masyarakat menderita kerugian. hajiyah Pemerintah dapat memiliki peran penting dalam menjalankan fardu kifayah ini karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat menjalankannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fardu kifayah ini disebabkan beberapa hal, yaitu pertama, asimetri dan kekurangan informasi, kedua, pelanggaran moral, dan yang terakhir kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Masyarkat kemungkinan tidak memiliki informasi yang memadai tentang adanya suatu kewajiban publik, sehingga mereka tidak melaksanakannya. Dalam kenyataan, pemerintah biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap dan akurat. Dibandingkan dengan masyarakat, karena pemerintah memiliki sumber daya yang lebih baik dalam mencari dan mengolah ini informasi. Seandainya informasi tentang kewajiban publik 22 Aji Fauzie. 2017. Rasionalitas Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. HYPERLINK ekonomi-Islam" Diakses pada 2 4 Februari 2017, pukul 13:31 524
diketahui masyarakat, maka belum tentu mereka akan dapat menjalankannya karena alasan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban publik rendah, maka karena tidak akan melakukannya, meskipun mengetahui adanya kewajiban ini. Bahkan masyarakat kemungkinan juga akan mengabaikan atau setidaknya tidak dapat melaksanakan kewajiban publik dengan baik karena ketiadaan sumber daya atau keahlian yang dibutuhkan. Jika salah satu atau ketiga hal ini terjadi, maka pemerintah harus mengambil alih kewajiban-kewajiban publik tersebut. Ruang Lingkup Peran Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahat kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, mata tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam. 23 Dalam fondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah SWT. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan. Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat. Oleh karenanya tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. 23 Syaakir Soryan. 2016. Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam). Vol. 13, No. 2 Desember 2016: 288-314,. 291. 525
Agar dapat menjalankan fungsinya, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan. Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi dan pemerintah memiliki peranan penting untuk menjaga keharmonisan tersebut. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan ekonomi, tetapi tidak mampu dilakukan oleh para individu. the office of market supervisor (hisbah) is a Bagi Ibnu Khaldun, dalam konteks perekonomian pemerintah religious position. It falls under the religious obligation "to command to mempunyai tugas untuk :,,,, do good and forbid to do evil," which rests with the person in charge of the affairs of the Muslims. He appoints to the position men whom he considers qualified for it. The obligation thus devolves upon the appointee. He may use other men to help him in his job. He investigates abuses and applies the appropriate punishments and corrective measures. He sees to it that the people act in accord with the publik interest in the town (under his supervision)' 24 Dalam pandangan Ibn Khaldun, pemerintah bertugas mengawasi pasar, hal itu ditunjukkan dengan adanya lembaga di bawah naungan hisbah lembaga kehakiman yang bernama . Lembaga pengawas pasar ( ) menempati posisi religius. Posisi ini berada di bawah otoritas keagamaan "(berfungsi) untuk memberi perintah agar (masyarakat) berbuat baik dan melarang berbuat jahat," yang bertanggung jawab pada urusan kaum muslimin. Dia menunjuk orang- orang yang cakap bagi posisi tersebut. Kewajiban yang demikian diserahkan pada orang yang ditunjuk tersebut. Dia mungkin menggunakan orang lain untuk membantunya dalam pekerjaannya. Dia menyelidiki pelanggaran dan menerapkan hukuman yang tepat dan langkah-langkah perbaikan. Dia melihat itu bahwa orang-orang bertindak sesuai dengan kepentingan publik/umum di kota tersebut (di bawah pengawasan pemerintah). Selain itu, Ibnu Khaldun juga menyertakan sebuah lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan hisbah lembaga Ibnu Khaldun the Muqaddimah, An Introduction to History 24 Franz Rozenthal, , (London: Routledge & Kegan Paul, 1958), 48 526
mint mata uang yang disebut sebagai . Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Sebagai pemegang amanah, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam Alquran dan sunah baik secara eksplisit maupun implisit. Peran negara diperlakukan dalam instrumen dan legal, fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi perencanaan, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasannya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemilik manfaat sumber-sumber ekonomi bersifat publik, termasuk produksi dan distribusi serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi. Ikut campur tangan pemerintah ini bukan berarti pemerintah berhak memonopoli segala sumber daya ekonomi negara. Seluruh hasil campur tangan pemerintah bertujuan untuk menghasilkan individu dan masyarakat yang saleh. Islam dalam aspek Peran pemerintah tercermin jelas dalam menciptakan pasar yang efisien yang mampu menghasilkan maslahat yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu unit barang tersebut. Secara teknis, kondisi seperti ini dapat tercipta apabila pasar dapat bersaing dengan sempurna di mana tidak satu pun individu yang dapat mengatur harga pasar. Dengan demikian, pasar efisien adalah pasar yang setiap produsen dapat menetapkan harga yang konstan dan besarnya harga adalah sama dengan tingkat minimum. Namun, realisasi pasar yang efisien tidak dapat terwujud bila diserahkan sepenuhnya kepada pelaku pasar, maka intervensi pemerintah sangat diperlukan. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif dan negatif. Hal ini diakibatkan karena pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Eksternal positif terjadi bila suatu aktivitas yang dilakukan menimbulkan manfaat kepada pihak lain. Adapun eksternalitas negatif terjadi ketika pihak lain merasa dirugikan. Teks Alquran dan sunah secara eksplisit dan implisit telah 527
menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah. Peran-peran tersebut adalah: 1) Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. 2) Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. 3) Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. 4) Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efesiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. 5) Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan/pendapatan. 6) Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas penjagaan dan memonitoring juga harus pengembangan semua hal tersebut. Tugas negara pelaksanaan dan ketidakdisiplinan terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikan pelecehan dalam kehidupan bersama. Al-Ghazali memberikan komentar dan nasihat yang terperinci mengenai tata cara urusan negara. Dalam hal ini, al-Ghazali tidak ragu menghukum para penguasa. Hal ini dikarenakan negara sebagai lembaga penting yang tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu ekonomi masyarakat yang baik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan kewajiban sosial. Al-Ghazali menyatakan: "Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; 25 apabila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk." Ketidakmampuan manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya akan mendorong untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dengan kerja sama. Akan tetapi, kecenderungan seperti ini persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan tersebut. Negara adalah suatu yang esensial untuk menjaga orang-orang agar Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam 25 Boedi Abdullah, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),.233. 528
hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama satu sama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerja sama dan rekonsiliasi. Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Khattab, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk- buruknya penguasa adalah mereka yang memerintah, tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan. serta menjamin terciptanya Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas- tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Dalam konteks ini al-Mubarak dalam buku Niżam al-Islam al-Iqtiṣadῑ, 26 mengutip Q.S. al-Hadid [57] 25: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan dan Kami ciptakan besi yang padanya ter dapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah SWT mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya. Padahal Allah SWT tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Nizam al-Islam al Iqtishadi: Mabadi' wa Qawaidi Ammah 26 Muhammad al-Mubarak, (Mathabaah Thahiran: Iran, t.th), 529
kuat lagi Maha Perkasa." Mengomentari ayat tersebut, Muhammad Al-Mubarak mengatakan bahwa penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan (kekuasaan), yang dalam ayat tersebut disebutkan dengan besi. Dengan demikian, negara hendaknya menggunakan kekuatan, jika dibutuhkan, untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Indonesia sebagai negara yang beragama dengan memberikan kebebasan penuh kepada rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Penyelenggaraan dan pengelolaan kebijakan negara tidak bertumpu pada ideologi agama, tetapi berdasarkan ideologi Pancasila. Kebijakan negara Indonesia dalam bidang ekonomi mengikuti ideologi Pancasila. Pengembangan ekonomi diserahkan sepenuhnya di tangan rakyat berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Tujuan negara tercermin pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk tumpah darah Indonesia dan seluruh memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..". Adapun bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tercermin pada Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Selain itu, dilanjutkan pada ayat 3 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Piagam Madinah dan Undang-Undang NRI; Sebuah pendekatan menarik ditulis oleh Ahmad Sukerja dalam tentang Dasar Hidup Beragama dalam Kajian Perbandingan bukunya yang berjudul Masyarakat Majemuk . Kesimpulan yang dapat diambil adalah 530
adanya kesamaan antara UUD 1945 dengan Piagam Madinah, dan bukan berarti menunjukkan bahwa keduanya sepenuhnya sama. Piagam Madinah merupakan inovasi penting selama abad-abad pertengahan yang memulai suatu tradisi baru adanya perjanjian di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk bernegara dengan naskah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah dapat disebut sebagai konstitusi pertama dalam sejarah umat manusia. Pengakuan tersebut muncul pula dari beberapa sarjana Barat, yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW. bukan hanya seorang Rasul, tetapi juga sebagai Kepala Negara. Isi UUD 1945 sesuai dan tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan Islam. Ia menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat untuk menegakkan keadilan, dan dapat mewujudkan kemaslahatan, Sejalan dengan pemikiran tersebut, serta menjauhkan kemudaratan. 28 Muchsan menyatakan bahwa fungsi/tugas negara Indonesia adalah: 27 1) Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam welfare function peraturan perundang-undangan. social welfare 2) Fungsi kesejahteraan ( ), termasuk di dalamnya , yang jelas seluruh kegiatan yang ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta nation and character building, ), termasuk ke dalamnya social service dan education function keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3) Fungsi Pendidikan ( tugas penerangan umum, peningkatan kebudayaan, dan sebagainya. 4) Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia. Economic Policies In Islamic Tradition Ekrem Erdem dalam The Functions Of State In Determining mengungkapkan bahwa, apabila literatur tersebut diteliti, akan terlihat bahwa para ulama fungsi negara/pemerintahan sebagai Islam menekankan pada Piagam Madinah dan Undang-Undang NKRI; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Beragama dalam Masyarakat Majemuk 27 Ahmad Sukadja, (Jakarta: SInar Grafika, 2012),.233 28 M.Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1992),.8 531
29 berikut:: 1. Menjaga keadilan dan menghilangkan ketidakadilan Keadilan hampir menjadi pilar dan tujuan utama keberadaan karena Islam tersedia untuk menghilangkan penindasan dan mendominasi keadilan di mana-mana. Padahal, keadilan merupakan elemen utama yang menjaga eksistensi negara dalam waktu yang lama. Menurut pemikir Islam terkenal Suhreverdi, "harta benda tidak hilang karena ketidakpercayaan, tetapi karena penindasan". Dengan kata lain, "properti dapat bertahan karena ketidakpercayaan, tetapi bukan penindasan". Ibn Taimiyyah berkata "Allah SWT membantu negara yang adil meskipun seluruhnya terdiri dari orang-orang kafir, tetapi jika itu adalah negara yang tidak adil, Allah SWT tidak membantu negara itu bahkan jika itu seluruhnya terdiri dari Muslim ..." 2. Melindungi keamanan kehidupan dan properti individu serta hukum dan ketertiban. Nabi bersabda dalam pidato terakhirnya (khotbah) kepada umatnya "harta dan hidup Anda adalah suci seperti hari haji ini". lain dikatakan bahwa "pelanggaran terhadap Dalam hadis kehidupan muslim, harta benda dan harta benda dilarang bagi muslim lain". Hadis ini secara khusus menggambarkan peran pemerintah, mengatakan; "Seorang wanita yang bepergian dari Hira ke Kabah sendiri harus dalam kondisi aman sehingga tidak Bagi Chapra, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain: zakat, penghasilan dari akan ada yang dia takuti selain Allah SWT selama perjalanannya" 30 29 Ekrem Erdem, The Functions Of State In Determining Economic Policies In Islamic Tradition, Erciyes Economic Order In Islam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, Ocak-Temmuz 2010, ss.19-36 30 M. Umer Chapra, ,.7 532
sumber alam, pemungutan pajak, dan pinjaman. Menurut Chapra, 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya', tetapi 'yang ideal', yaitu keadaan di mana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bilamana martabat batin dan moral masyarakat meningkat, kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, tegaknya keadilan, serta lenyapnya penindasan. Negara sejahtera menurut Islam, bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan Islami. 31 3. Membuktikan bahwa etika bisnis diterapkan. Dalam tradisi Islam, umumnya intervensi pemerintah tidak diutamakan asalkan yang dilakukan sesuai dengan aturan dasar Islam, karena substansi esensial dalam kehidupan bisnis adalah mengakui kebebasan berusaha. Jika terjadi ketidakpedulian terhadap aturan etika dasar, pemerintah dapat ikut campur dalam pasar setelah menyelesaikan pengawasan yang diperlukan dalam aturan di bawah kerangka kelembagaan tertentu. 4. Menerapkan mekanisme pasar ke dalam praktik yang sesuai untuk kepentingan semua individu. Seperti halnya masyarakat lain, tujuan kebijakan ekonomi yang Islam adalah untuk akan dipraktikkan dalam masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus dengan menjaga stabilitas harga, lapangan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, neraca pembayaran yang kondusif, dan distribusi pendapatan yang adil. Untuk memenuhi tujuan ini, Nabi menyarankan mekanisme pasar dan harga pasar ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa untuk mencapai harga pasar seperti itu, Islam bertujuan untuk mempertahankan beberapa persyaratan yang diperlukan, seperti mencegah monopoli, pasar gelap dan spekulasi, melarang penimbunan, menghapus kontrol Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah 31 M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008),.418 533
harga dan pembatasan perdagangan, serta menjalankan sistem moneter yang tegas. 5. Mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan dalam pengertian itu. Menurut hukum Islam, pemerintah dapat membuat beberapa aturan dalam kehidupan ekonomi dalam situasi yang dikenal di mana tidak ada bukti (nas) dan dengan dibebaskan dalam Alquran dan sunah. Inilah yang disebut mubah (yang diperbolehkan) secara umum berisi beberapa peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat. masalih mursal 6. Menggerakkan dan mengelola barang publik. Yaitu dengan mengumpulkan uang melalui baitulmal (perbenda haraan), uang yang dikumpulkan sebagai zakat wajib dari peternakan dan pertanian, tanah perbendaharaan yang kosong, tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah yang baru ditaklukkan, dan sebagainya untuk kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan publik. 7. Melaksanakan pelayanan publik. Maksud dari pelayanan publik di sini adalah merencanakan infrastruktur sosial di beberapa bidang seperti pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah bersamaan dengan jalan, beberapa jembatan, bendungan, saluran air, listrik, telepon, dan jalur internet untuk ditingkatkan. Tingkat kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk melaksanakannya sesuai kebutuhan. Sebagian besar negarawan biasa memuji gubernur yang ditunjuknya karena mementingkan perbaikan publik di kota mereka. Misalnya, Khalifah Ali mengatakan dalam suratnya kepada gubernur Mesir "Biarlah keinginan Anda untuk Ashtar an-Nahai bahwa: memperbaiki bumi lebih besar daripada keinginan Anda untuk 32 mengumpulkan investasi investasi infrastruktur fisik dasar, seperti kharaj (pajak tanah) darinya" The Functions 32 Ekrem Erdem, ... 534
8. Menjaga jaminan sosial. Islam pada dasarnya menganjurkan dan mengakui kepemilikan pribadi, mekanisme pasar, dan persaingan bebas sebagai model ekonomi, tetapi hal itu benar-benar membawa kewajiban bagi negara untuk menjaga dan melindungi setiap warga masyarakat yang telah melakukan yang terbaik dalam berjuang melawan kemiskinan untuk bertahan hidup. Pada dasarnya, rasionalitas ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi secara umum tidak dapat dilaksanakan ketika sebagian masyarakat sedang bergumul dengan masalah kemiskinan. Menurut pemikir Islam ternama Yusuf al-Qaradhawi, berikut ini cara-cara yang disarankan Islam dalam menyelesaikan masalah kemiskinan: 33 • • • • Hak wajib (wajib) lainnya selain zakat, sedekah dan ihsan (kemurahan hati) perorangan. Pekerjaan individu; Perlindungan kerabatnya; Zakat; Bantuan pemerintah; 9. Memaksa orang melakukan suatu pekerjaan bila perlu Secara umum, cendekiawan Islam menerima bahwa pemerintah dapat memaksa beberapa orang untuk melakukan pekerjaan apa pun ketika tidak ada yang dapat melakukannya lebih baik dari mereka. Intervensi pemerintah tidak dapat dihindari terutama dalam kasus perang dan bencana alam yang parah untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Negara dapat mencampuri pasar dengan dua institusi: dan lembaga penilaian. Tujuan dan Prinsip Dasar yang Berkaitan dengan Fungsi Ekonomi Pemerintah dalam Islam Hisbah 34 Monzer Kahf dalam Islam, yaitu: mengemukakan beberapa tujuan perekonomian The Functions The Economic Role of The State in Islam 33 Lihat dalam, Ekrem Erdem, 34 Monzer Kahf, 2991,. 3 ... , Paper Presented on Islamics, Dakka Bangladesh, 535
1. Pencapaian kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjadi pelindung agama, pelindung masyarakat dan nilai- nilainya, serta wahana penyebaran dakwah Islam di dunia; di bidang pembangunan ekonomi, iptek, dan kekuatan militer. 2. Bekerja untuk menjamin kepuasan ekonomi masyarakat pada umumnya dan meningkatkan kesejahteraan materi secara umum sambil menjamin kebutuhan dasar setiap individu. 3. Memaksimalkan manfaat properti publik, perluasannya, dan penggunaannya untuk kepentingan semua orang. 4. Mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan membelanjakannya sesuai dengan syariah. 5. Melindungi kerangka moral dan hukum serta mendorong lingkungan kerja yang kondusif menuju kesuksesan di akhirat. Ini termasuk menahbiskan apa yang baik dan mencegah apa yang salah. 6. Menjaga keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, mencapai lapangan kerja yang layak bagi seluruh anggota masyarakat dan melestarikan kekayaan dan pendapatan rakyat. 35 Lebih jauh Kahf memaparkan bahwa dalam rangka memenuhi tujuan perekonomian, ada beberapa prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan dalam mengatur operasinya, prinsip terpenting adalah sebagai berikut: Komitmen terhadap ketentuan Syariah 1) . Syariah menguraikan kerangka kerja tindakan yang menentukan apa yang diperbolehkan Komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan secara dan tidak diperbolehkan umum oleh syariat. 2) Kebanyakan cendekiawan muslim menerima urutan prioritas yang diberikan oleh Imam Ghazali dan Imam Shatibi. Keduanya berpendapat bahwa semua hal kehidupan dapat tahsiniyah. dan dibagi dalam tiga kategori, yaitu: Keterkaitan yang kuat antara fungsi / tujuan pemerintahan Islam dan ketersediaan sumber daya dharuriyah, hajiyah, 3) The Economic . Ini berarti hubungan yang 35 Monzer Kahf, ....8 536
kuat antara pendapatan dan pengeluaran publik. Hal ini dapat diamati dengan melihat dengan cermat berbagai jenis pendapatan publik dalam sistem Islam. Beberapa dari pendapatan ini, misalnya, zakat secara ketat ditujukan untuk memenuhi tujuan tertentu dan tidak boleh dialihkan ke tujuan lain. Di sisi lain, ada pendapatan publik tertentu yang pemanfaatannya tidak dibatasi dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan apa pun dari pemerintahan ekonomi dan dan pendapatan dari properti publik. perlindungan properti pribadi: 4) kharaj Kepatuhan pada prinsip kebebasan Islam. Ini termasuk Syariah Islam menekankan bahwa manusia diberi wewenang atas properti pribadi mereka; mereka benar-benar bebas mengambil keputusan berkenaan dengan properti mereka sendiri. Kepemilikan pribadi dilindungi oleh syariah itu sendiri dan tidak diserahkan kepada otoritas pemerintah untuk menghilangkan, membatasi atau membatasi. pemerintah Kepemilikan pribadi dilindungi dalam Islam itu sendiri. Harus dicatat bahwa adanya beberapa larangan dalam syariat sama sekali bukan merupakan pembatasan kebebasan ekonomi karena setiap tatanan sosial memerlukan organisasi transaksi tertentu dan hubungan antara pribadi; dan larangan tersebut hanya diberlakukan sejauh yang diperlukan untuk menjaga nilai-nilai agama, standar moral, dan tatanan sosial. Bagaimanapun, setiap masyarakat harus memilih organisasi sosial tertentu yang membatasi kegiatan individu tertentu dengan satu Kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan atau lain cara. vis-a-vis pribadi 5) : Prinsip ini menetapkan bahwa kepentingan individu dapat hilang jika hal ini diperlukan untuk menjaga kepentingan semua. Akan tetapi, kepentingan publik yang memungkinkan pengorbanan semacam itu dapat ditoleransi haruslah pasti, sangat Prinsip tanggung jawab sosial diperlukan, dan hanya dapat dicapai melalui pengorbanan ini. : Syariah memperkenalkan konsep 6) unik untuk hal-hal yang dibutuhkan dalam masyarakat yang membutuhkan tindakan kolektif, di mana ia menetapkan tanggung jawab individu dan akuntabilitas untuk memenuhi tugas-tugas sosial ini, yaitu kewajiban sosial yang digabungkan dalam syariah dengan tanggung jawab individu dari semua mereka yang mampu melaksanakan tugas sosial. Sampai dan kecuali kebutuhan sosial terpenuhi, individu secara pribadi bertanggung jawab untuk pemenuhannya. Tanggung jawab pribadi dan individu ini hanya 537
fard al kifayah. akan hilang jika tugas sosial dicapai oleh siapa pun. Konsep ini Syura disebut 7) : Syariah juga mensyaratkan keputusan dalam masyarakat diambil sesuai dengan prinsip syura. Prinsip ini berdasarkan ayat-ayat Alquran dan diterapkan sesuai dengan sabda Nabi SAW.: "Manusia itu seperti gigi sisir". Hal ini mensyaratkan bahwa dalam syura, orang hanya boleh diperlakukan sama; dan dalam masyarakat metropolitan dunia saat ini, hal itu hanya dapat dipenuhi dengan voting 36 . Hak negara Islam untuk mengumpulkan sumber daya pajak selain zakat telah dipertahankan oleh sejumlah ahli hukum yang mewakili hampir semua sekolah Islam yurisprudensi. Ini karena hasil zakat akan digunakan terutama untuk kesejahteraan kaum miskin sedangkan kebutuhan negara sumber dana lain untuk dapat melakukan semua nya secara efektif fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini benar dipertahankan oleh para ahli hukum atas dasar sabda Nabi bahwa dalam kekayaan Anda ada juga kewajiban di luar zakat. Menurut Cahpra, mengingat tujuan keadilan sosial dan pemerataan distribusi pendapatan, sistem pajak progresif tampaknya selaras sempurna dengan tujuan Islam, ditegaskan bahwa dari pembahasan para ahli hukum, yang relevan dengan zaman modern adalah hak negara Islam untuk mengenakan pajak dengan adil. Tidaklah realistis untuk menyatakan bahwa perpajakan oleh negara-negara muslim bahkan sekarang harus dibatasi secara ketat pada pajak yang dibahas oleh para ahli hukum. Keadaan telah berubah dan ada kebutuhan untuk merancang sistem perpajakan yang terutama kebutuhan memperhatikan maqashid infrastruktur sosial dan fisik yang masif dari ekonomi modern yang berkembang dan efisien dan komitmen untuk mewujudkan dalam konteks mereka saat ini. Saat merancang sistem pajak semacam itu, perlu diingat bahwa ia tidak hanya harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, insentif untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, pendapatan yang cukup untuk tanggung memungkinkan negara jawabnya. realitas yang berubah, tanpa mempengaruhi Islam modern menjalankan Pemerintah juga harus mendorong filantropis swasta untuk The Economics 36 Monzer Kahf, ,,, 538
lembaga membangun dan menjalankan pendidikan, rumah sakit, skema perumahan bagi orang miskin, panti asuhan, dan proyek layanan sosial lainnya. Lembaga wakaf (perwalian amal) memainkan peran penting dalam sebagian besar sejarah tetap belum muslim. Potensinya yang kaya, bagaimanapun, dimanfaatkan di masa lalu karena sejumlah alasan termasuk gaya hidup yang mahal dan kebijakan pajak yang tidak sehat. Kebangkitan lembaga ini seharusnya membantu mereduksi secara signifikan beban pemerintah dalam pembiayaan proyek kesejahteraan sosial sistem perpajakan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, harus menghilangkan hambatan besar dalam kebangkitan lembaga ini. Mungkin juga mungkin, tetapi pada tingkat yang lebih kecil, bagi pemerintah untuk meminjam dari bank sentral untuk mendanai proyek-proyek kesejahteraan sosial. Keharusan untuk menjaga stabilitas harga harus menjadi kendala. sebanyak mungkin Dalam perspektif lain, Tamkin dan Zarina memaparkan bahwa fungsi negara dalam kerangka ekonomi Islam adalah: (To maintain law and 1) Untuk menegakkan hukum dan ketertiban, dan untuk menjaga (To enforce the Islamic order, and to safeguard life and property of all individual); kehidupan dan properti semua individu code of business etichs); 2) Untuk menegakkan kode etik bisnis Islam (To ensure that the market 3) Untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja secara efisien mecanisme works effiennly and to the benefit of all individual); dan menguntungkan semua individu (To eradicate poverty and 4) Memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja penuh create conditions fo full employment and optimum rate of growth); dan tingkat pertumbuhan yang optimal (To pro mote stability in the value of money); 5) Untuk mempromosikan dan menjaga stabilitas nilai uang (To ensure socio-economic justice and 6) Menjamin keadilan sosial ekonomi dan mendorong pemerataan pendapatan dan kekayaan (To provide physical and social overhead capital); foster equitable distribution of income and wealth); 7) Menyediakan modal overhead fisik dan sosial (To harmonise international relations and 8) Untuk mengharmoniskan hubungan internasional dan menjamin pertahanan nasional 539
ensure national defend) 37 . Tas'ir Wa Al Jabari / Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam Fiqh al-Sunnah menjelaskan bahwa pada prinsipnya ketentuan harga pasar sebenarnya merupakan hak supply prerogatif dari pedagang. Islam memberikan kebebasan terhadap and demand harga pasar dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar ( Sayid Sabiq dalam kitab ) sesuai dengan permintaan dan persediaan, dalam arti apabila stok barang di pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Oleh karena itu, Rasul secara tegas menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Pada dasarnya setiap manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menghilangkan kebebasan tersebut. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Kedua hal ini sama perlunya dan wajib membiarkan kedua belah pihak untuk berijtihad untuk kemaslahatan mereka. 38 Tas'ir si'r si'r menurut bahasa sama dengan menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa dasar ( kata penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan. , yaitu menetapkan atau adalah harga at-tas'ir al-jabari Sementara itu, adalah 40 price rate al-jabari 39 ), yang berlaku di kalangan pedagang. berarti secara paksa. Jadi tsaman si'r. Dalam fikih Islam, ada dua istilah yang berbeda menyangkut Tsaman menurut ulama fikih harga suatu barang, yaitu dan adalah patok harga suatu barang, sedangkan adalah harga yang si'r berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama fikih menjelaskan tsaman bukan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan dengan as-si'r si'r . Para ulama fikih membagi Jurnal Ushuludin, Bill 16 Fiqh as-Sunnah kepada dua macam, yaitu: Joni Tamkin Bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari, Economic Functions of The State an Islamic Perspective, 38 Sayid Sabiq, 39 Abu Lois al-Ma'luf, 40 Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, 37 (2002)75-90 Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam , (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, . 160 Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha ,(Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), . 334. ', (Bairut: Dar al- Nafais, 1985), .244 540
1) Harga yang berlaku secara alamiah, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam hal yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini bisa membatasi hak para pedagang. 2) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan at tas'ir al jabari situasi perekonomian. Penatapan harga seperti ini dinamakan 41 . at tasir wa aljabari. Ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama fikih tantang pengertian Ulama mazhab Hambali sebagai upaya pemerintah dalam mendefinisikan menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya tas'ir wa Nailu al-Authar dalam transaksi jual beli warganya. Imam Al-Syaukani dalam kitab al-jabari at-tas'ir al jabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau menguranginya Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib Fath ad Duraini dalam kitab dengan tujuan untuk kemaslahatan. at tasir wa al jabari, , memperluas cakupan sesuai dengan perkembangan keperluan 42 masyarakat. itu tidak hanya Menurut ad-Duraini ketetapan pemerintah terhadap komoditas yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari Perintah dari tas'ir wal al jabari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar. Ad-Duraini pejabat yang berwenang untuk menjual barang dagangan, mengemukakan bahwa menurunkan upah atau manfaat yang sangat dibutuhkan secara syara' karena menahan atau menaikkan harta serta upah dengan jalan yang tidak dibenarkan, sementara manusia, hewan, dan negara sangat adalah: " Fiqh Muamalah Nail al-Authar, 41 Nasrun Haroen, 42 Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, ,(Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000), 139 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), juz V, h. 220 541
membutuhkannya dengan harga atau upah tertentu yang adil berdasarkan musyawarah dengan ahli ekonomi. 43 Tas'ir Lebih al-Durauani menjelaskan bahwa: 1) dibenarkan tas'ir dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Artinya tidak dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang Tas'ir seperti organisasi di luar pemerintahan; Tas'ir 2) negara. dibutuhkan oleh publik, hewan, dan negara. 3) Adanya unsur memaksa karena terdapat larangan menaikkan harga berdasarkan kewenangan pemerintah. 4) mutlak, tidak khusus untuk pedagang saja, tetapi terhadap setiap orang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan umat atau negara. at tas'ir wa al jabari mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan hanya boleh berlaku terhadap hal-hal yang Tas'ir Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ( ) tidak dijumpai dalam Alquran. Adapun dalam hadis Rasululah SAW. dijumpai beberapa hadis, yang dari logika mashlahah al-mursalah hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan harga itu dibolehkan atas dasar . Di antara hadis Rasulullah SAW. yang berkaitan dengan penetapan harga adalah: "Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW. Lalu orang- orang berkata: Ya, Rasulullah SAW harga-harga menjadi mahal, lalu Rasulullah SAW. tetapkanlah patokan harga untuk kami; bersabda: Sesungguhnya Allah SWTlah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT. dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kamu sekalipun yang Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib 43 Fathi ad-Duraini, , (Damaskus: t.tp., 1997), h. 139-140 542
menuntut saya karena kezaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta". (H.R. al-Khamsah kecuali al-Nasai dan disahihkan oleh Ibn Hib). Hadis tersebut di atas menginformasikan bahwa Nabi tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga- harga itu melambung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah daripada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli. 44 Para ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu bukanlah oleh tindakan sewenang- wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi, jika stok terbatas, permintaan meningkat, maka akan terjadi kenaikan pada harga. Itulah kenapa Rasulullah SAW tidak mau melakukan intervensi pasar. Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer, sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomi lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. at tas'ir wa aljabari Menurut para ulama fikih, syarat-syarat 1) Komoditas atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak; 2) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka; 3) Pemerintahan itu adalah pemerintahan yang adil; 4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk pakar ekonomi; 5) Penetapan dilakukan mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang; 6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang adalah: dengan harga terlebih dahulu Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam 44 Monzer Kahf , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),.96 543
menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan, pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk ini. Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia 45 Saat ini di Indonesia ada beberapa Lembaga/Institusi yang mempunyai otoritas dalam pengaturan tentang keuangan komersial maupun sosial, yaitu: 1. Bank Indonesia 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Agama 5. Badan Amil Zakat Nasional 6. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 7. Badan Wakaf Indonesia Gambar 12.1 Lanskap Keuangan Syariah Indonesia Sumber: Ali Sakti (dengan modifikasi): Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia 1. Bank Indonesia Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan Fiqh Muamalah 45 Nasrun Haroen, ...145 544
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang BI. BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1998, regulasi pertama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah SK Direksi Bank Indonesia No 32/34/SK/Dir tentang Pembukaan Kantor Bank Syariah dan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/36/SK/Dir tentang BPR Syariah. Dua tahun kemudian, regulasi-regulasi lain bermunculan dan menjadi garis pedoman cadangan untuk undang-undang bank syariah. 46 aktif dalam Bank pengembangan perbankan syariah pasca UU No 10 tahun 1998. Grand Sebagai langkah konkret upaya pengembangan perbankan syariah Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Indonesia terlihat cukup berperan tahun 2010, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek- aspek strategis, yaitu: Penetapan visi sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekadar bank. stakeholder terkait Bank Sentral memiliki peran aktif bersama dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah. Independensi yang dimiliki oleh Bank tambah tersendiri atas lembaga ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan termasuk stabilitas keuangan syariah. Hal ini sesuai dengan pendapat Tim Lindsey yang menyatakan bahwa terkait masalah regulasi, maka Bank Indonesia memainkan peran yang sangat penting bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Adapun terkait dengan aspek kesyariahan maka MUI dan DPS-lah yang berperan. Indonesia memiliki nilai 47 46 Dhian Indah Astianti dan Subaidah Ratna, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah,Jurnal Law and Justice Vol.2 No 2 Oktober 2017 47 Tim Lindsey, Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in 545
Khususnya, Bank Indonesia saat ini masih berkontribusi kepada beberapa aktifitas ekonomi dan keuangan syariah seperti: operasi moneter syariah, pasar uang syariah, kebijakan makroprudensial syariah, sistem pembayaran yang menggunakan instrumen syariah, dan kelembagaan internasional di bidang keuangan syariah seperti Islamic Development Bank (IsDB), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Liquidity Management (IILM), dan International Islamic Financial Market (IIFM). 2. Otoritas Jasa Keuangan industri perbankan syariah nasional memperlihatkan pertumbuhan yang semakin pesat beberapa waktu belakangan ini. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perbankan syariah yang lebih komprehensif dan efektif diperlukan seiring dengan bertambahnya pelaku pasar, varian produk/jasa layanan, serta kemajuan teknologi yang semakin inovatif dan kompleks. Hal ini demi terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat guna mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian nasional secara umum. Dengan demikian, dalam rangka penguatan dan ketahanan serta kesinambungan bisnis industri perbankan syariah, penerapan metode pengawasan secara efektif diharapkan mampu mendeteksi sedini mungkin risiko-risiko yang dihadapi perbankan syariah Sebagaimana telah dimaklumi, Namun masa depan pertumbuhan industri perbankan syariah nasional sempat diinterupsi oleh kekhawatiran dan kegelisahan beberapa kalangan ketika pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Menurut Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, UU OJK masih tidak bunyi atau terhadap jasa keuangan berbasis syariah. Pasalnya, dalam UU OJK ini, kata syariah hanya terdapat satu kali saja, yaitu pada Pasal 1 Ketentuan Umum butir Nomor 5. silent 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan The Sydney Law Review, 2012 Indonesia. 48 Lihat "MUI: OJK Belum Berpihak Kepada Perbankan Syariah", infobanknews. com/ 2012/ diakses pada 12 November 2020 546
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan lainnya. Pembentukan Undang-Undang OJK untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan, yaitu Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dari BI kepada OJK, khususnya terhadap Bank Syariah dan UUS, maka terdapat beberapa PBI yang menjadi acuan pelaksanaan tugas OJK yang penting untuk dipahami kedudukan dan keberlakuannya. dimaksudkan off-site Pengawasan yang dilakukan BI (sebelum pindah ke OJK) terhadap supervision Bank Syariah dan UUS meliputi pengawasan tidak langsung ( on-site supervision ( ) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung ). Pengawasan dilaksanakan dengan cara: a. Menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS; b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank; c. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut; d. penilaian BI memiliki pengaruh terhadap bank; e. Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan; f. Menugasi kantor akuntan publik dan/atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan atas nama BI; serta g. Melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain: 1) Membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, direksi, dan pemegang saham; 2) Meminta pemegang saham menambah modal; 3) Meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah; 4) Meminta Bank Syariah menghapus-bukukan penyaluran dana 547
yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya; 5) Meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain; 6) Meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya; 7) Meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain, dan / atau; 8) Meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain. Pasca diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya ditangani oleh BI secara otomatis digantikan oleh OJK. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin pemenuhan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, OJK diharapkan dapat berkoordinasi dengan DSN dan DPS. 3. Badan Amil Zakat Nasional Kata zakat berarti 'pemurnian' dan 'pertumbuhan'. Harta manusia dimurnikan dengan menyisihkan sebagian untuk mereka yang membutuhkan. Zakat adalah kewajiban agama yang masuk dalam sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kesejahteraan sosial melalui pembagian kekayaan antara mereka yang punya dan yang tidak. Umat muslim diwajibkan membayar zakat dan dana ini didistribusikan kepada delapan penerima yang ditentukan yang dikenal sebagai dengan prioritas diberikan kepada orang miskin dan kelompok melarat. Prinsip umum pembagian zakat telah diatur dengan jelas dalam Alquran seperti yang digarisbawahi dalam Surah at-Taubah [9] ayat 60 yang berbunyi: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Tujuan utama dari zakat adalah untuk memberantas kemiskinan ashnaf tujuan sekunder adalah untuk melalui kekayaan, sedangkan (penerima zakat) terutama yang memastikan kelompok miskin dan melarat keluar dari kemiskinan sehingga tidak lagi asnaf 548
menjadi penerima zakat di masa depan atau jika tidak, setidaknya bisa mencapai kualitas hidup minimum. 49 Alquran mencela riba dan segera mengusulkan zakat sebagai penawar. Dalam riba, pemberi pinjaman peningkatan melalui praktik eksploitatif, zakat membawa peningkatan pembayar zakat dengan cara yang menguntungkan. Dari segi efek distributif juga keduanya berlawanan. Sementara riba mentransfer kekayaan dari masyarakat ke orang kaya, zakat mendistribusikan kembali kekayaan dari yang seharusnya ke orang miskin. Selain itu, efek berganda zakat melalui peningkatan konsumsi, lapangan kerja, dan pendapatan tidak dapat disangkal. Namun, zakat sebagian besar merupakan bantuan sementara. Tujuannya ada dua: a) Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan untuk membantu orang berdiri sendiri sehingga keluar dari kemiskinan, serta b) Menjadi produktif secara sosial dan ekonomi. output , 50 Pertama Zakat adalah prinsip penting dalam ekonomi Islam. Zakat dalam Islam ekonomi memiliki dua fungsi utama. , sebagai alat ibadah yang memberi manfaat individu untuk orang yang membayar , memberi manfaat kolektif untuk orang-orang di zakat. lingkungan yang menjalankan sistem zakat. Zakat di samping sebagai ibadah, di dalam zakat juga terkandung misi pengembangan ekonomi umat, tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzaki dan pengelola zakat (amil). Para muzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat semata-mata menggugurkan kewajibannya, tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk pengembangan ekonomi dari sisi makro juga mikro. Kedua 51 tidak hanya Pemahaman tentang zakat sebagai komponen kunci kehidupan ritual Islam menjadi dasar dari praktik muslim di dunia. Pemahaman ini juga menarik perhatian para antropolog dengan yang menciptakan Malaysian Accounting Review Volume 13 N 01 Juni 201 49 Maheran Zakaria, The Effects Of Maslow's Hierarchy Of Needs On Zakah Distribution Efficiency In Asnaf IIUC Business Review ISSN 1991-380X Volume 4, - A Comprehensive and Effective Redistribution Strategy for an Economy Zakah Assistance Business Program, December 2015 Ensuring Poverty Alleviation and Distributive Justice, 50 Abu Umar Faruq Ahmad, Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern (P .81-100) 51 Ali Sakti. 2007. . Paradigma & Aqsa Publishing, 549
52 Pemahaman tentang istilah 'ibadah finansial' sebagai padanan zakat. zakat mulai berubah di Indonesia dengan sangat jelas dan mendalam dari akhir 1970-an dan pasti dari 1980-an dan seterusnya, sebagian sebagai akibat dari gerakan yang luas untuk 'pembaruan' keimanan muslim, dan sebagian sebagai tanggapan atas perubahan ekonomi politik yang dibawa oleh kebijakan Orde Baru. Tahun 1980-an adalah mungkin puncak Orde Baru seperti itu telah mendapatkan persetujuan besar bagian dari populasi, mengatur negara di atas gelombang kemakmuran, itu sendiri dihasilkan melalui keterbukaan ekonomi untuk investasi asing dan industrialisasi berorientasi ekspor yang menyertainya. lebih 53 Zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi, dan produksi agregat. Implikasi terpenting zakat, yaitu dampaknya terhadap konsumsi agregat. Dalam perekonomian Islam di mana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan, yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat (muzaki) akan mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka ke kelompok masyarakat penerima zakat (mustahik). Hal ini secara jelas akan membuat pendapatan yang ) dari mustahik akan meningkat. siap dibelanjakan ( Peningkatan 6 pendapatan akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus mengizinkan mustahik untuk mulai membentuk tabungan. Dalam jangka panjang, transfer zakat akan membuat ekspektasi pendapatan dan tingkat kekayaan mustahik meningkat yang pada gilirannya membuat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi lagi. disposable income disposable 54 Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang- Undang No. 38 tahun 1999 dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Indonesia and The Malay World 52 Konstantinos Resiktas, Reconceptualising Zakat In IndonesiaWorship, Philanthropy and Rights, , 2014, 399 Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS) 53 Haris Al Amin. "Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)." 14 (2015): 1-15 54 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 8 550
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah-panjang (investasi). Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya Baznas yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia. Dengan adanya regulasi resmi dari pemerintah tentang zakat, diharapkan bertambahnya kepercayaan dan loyalitas masyarakat muslim untuk membayar zakat di lembaga resmi ini. Hal ini dilaksanakan guna mencapai pemerataan dalam pendistribusian atau zakat. Pendistribusian zakat oleh lembaga resmi ini jelas berbeda dengan penyaluran zakat secara langsung oleh muzaki kepada mustahik. Karena pendistribusian zakat yang dilakukan lembaga ini, telah melalui proses pendataan mustahik dan muzaki secara menyeluruh, sehingga bisa membantu dalam proses pendistribusian zakat secara adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat. pentasharufan Kedudukan BAZ yang dibentuk oleh pemerintah ini harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001. Sementara itu, LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan kedua jenis organisasi ini harus berdasarkan empat prinsip, yaitu independen, netral, tidak berpolitik, dan tidak bersifat diskriminatif. 55 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi Manajemen Zakat Modern 55 Umrotul Khasanah. . (Malang: UIN Maliki Press, cetakan pertama, Juni 2010) hal. 69-70 551
menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas 56 Visi Baznas di antaranya adalah: 1. Mengoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional. 2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional. 3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial. 4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. 5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional. 6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat. 7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia. 8. Mengarusutamakan zakat sebagai wa rabbun ghafuur. menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun instrumen pembangunan 9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memi- liki kewenangan: 1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. 2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, 56 . Di akses tanggal 11 November 2020. 552
dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ. Di samping Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga lain yang bertanggang jawab atas pengelolaan dan pengembangan zakat dan wakaf di Indonesia adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Dalam praktiknya, BAZNAS menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil menyabet berbagai penghargaan seperti The Best in predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk Lembaga Non Departemen The Best in Innovative Programme Transparency Management versi Departemen Keuangan RI tahun 2008, penghargaan dan The Best Quality Management dalam IMZ Award Tahun 2009, sertifikasi ISO 9001-2008 dan dari Karim Business penghargaan Consulting pada tahun 2011. 4. Dewan Syariah Nasional (DSN) 57 Dewan Syariah Nasional adalah salah satu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/ MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Pendirian DSN ini tidak secara tiba-tiba ataupun terburu-buru, melainkan setelah melalui proses dan melewati beberapa kegiatan yang akhirnya sampai pada Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat pembentukan DSN. Kegiatan lokakarya dan pertemuan ulama bertema " yang dilaksanakan " di Bogor tanggal 19 - 22 Agustus 1990 adalah momentum yang mengandung sejarah penting bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan pembentukan DSN. Dalam Peraturan Bank Indonesia, dijelaskan bahwa DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI. Pada Keputusan DSN MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI pada bagian III ayat 1 disebutkan bahwa DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. DSN adalah lembaga yang secara struktural di bawah MUI. Sebagai lembaga di bawah MUI, kedudukan DSN sama seperti kedudukan Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM-MUI), Komisi Fatwa, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi sendiri-sendiri. DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen 57 Bambang Iswanto, Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016, 421- 439 553
Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan (ayat 2). Karena kedudukannya di bawah MUI, anggota DSN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh MUI (ayat 4). Masa bertugas anggota DSN adalah selama 4 tahun. Pada bagian konsiderans SK DP-MUI tentang pembentukan DSN dinyatakan, antara lain, bahwa hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat dan mendorong Islam mengenai masalah penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang 58 dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. perekonomian Hal lain yang mendorong pembentukan Dewan Syariah Nasional adalah langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/ keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah dari sisi penerbitan fatwa atau opini syariah. Tugas dan kewenangan DSN antara lain: menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah (bank maupun non bank Syariah) dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Himpunan Fatwa DSN 58 DSN dan BI, , (Jakarta: DSN dan BI, 2003), hal. 281 554
59 DPS memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah. lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah khususnya fatwa dan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN). 60 Gambar. 12.2 Hubungan antara DSN dan Otoritas Keuangan Fungsi utama dari DSN adalah memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lahirnya DSN sebagai wujud dari antisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan ijtihâdy , kemungkinan terjadi Pengawas Syariah. perbedaan pendapat sangat besar, karena sifatnya yang . Untuk itu, dengan dibentuknya sebuah dewan pemberi fatwa ekonomi Islam istinbât yang berlaku secara nasional diharapkan tidak terjadi perbedaan hukum. Fatwa DSN menjadi pegangan bagi DPS untuk mengawasi apakah lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan benar. fiqhiyah 61 Karena bersifat tathbîq dan Dengan kata lain, DSN dan DPS merupakan lembaga yang mengarahkan bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Oleh karena itu, DSN dapat memberikan 59 Muhammad Amin Suma. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Sistem, Konsep Aplikasi dan Pemasaran. Kholam Publishing, Ciputat, 2006 60 Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 61 Muhammad Firdaus (peny.), Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), cet. Ke-1,. 13 555
teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum. Sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2011, otoritas dimaksud adalah OJK. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan DSN menjadi suatu keniscayaan yang harus dipenuhi. Demikian pula, terkait dengan keanggotaan DPS yang sebelumnya ditetapkan oleh BI berdasarkan rekomendasi dari DSN, 62 maka ke depan penetapan 5. Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu akan dilakukan oleh OJK. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazir (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya. Wakaf adalah tindakan memegang harta tertentu dan melestarikannya untuk kepentingan komunitas muslim. Ajaran wakaf memiliki dua unsur utama, yaitu unsur spiritual dan material. Wakaf dikatakan memiliki unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri si wakif kepada Allah SWT SWT.. 63 Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf banyak memiliki manfaat dan faedah, terutama dalam hal membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun fasilitas umum 64 yang diperlukan oleh masyarakat. Jurnal Legislasi 62 Hasbi Hasan, Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah Indonesia Vol 9.No.3 Oktober 2012 (Effective Control Of Financial Services Authority On Sharia Banking Institutions, , 389-390 63 Monzer Kahf. "Financing the development of awqaf property", Paper Presented at the Seminar on Development of Awqaf, IRTI, Kuala Lumpur, 1998 pp. 2-4. 64 Salih Abdullah Kamil, Daur al-Waqf fi al-Numuwwi al-Iqtishadi, dalam Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqfi, Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, Kuwait, 1993, 41 556
Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan sebagai perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007. Dengan demikian, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. 65 Sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. 3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4. Memberhentikan dan mengganti nazir. 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional. 2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. 3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. 4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. 5. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. 6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. 7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Iqtishadia 65 Bambang Iswanto, Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas , Vol. 9, No. 2, 2016, 421- dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, 439 557
8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Strategi KNEKS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia Rantai nilai halal merupakan strategi utama yang meliputi beberapa sektor industri halal. Contohnya industri makanan dan pertanian halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata, serta media dan rekreasi. Perkembangan industri ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai ilustrasi, industri halal yang dikembangkan dengan baik, dapat berkontribusi pada nilai tambah perekonomian melalui pemenuhan permintaan pasar halal domestik yang saat ini didominasi oleh pemain global. Hal ini sejalan dengan momentum perkembangan permintaan domestik yang tinggi terhadap produk-produk halal. Selain juga dapat berkontribusi pada penguatan neraca pembayaran, terutama jika mampu memenuhi permintaan global terhadap produk-produk halal. itu, produksi domestik atas produk halal Prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai adalah membawa keadilan dan berkelanjutan. Capaiannya perekonomian nasional pada pertumbuhan inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis. Dengan demikian, terlihat bahwa Islam tidak mengusulkan formula 'ajaib', atau mekanisme atau strategi untuk membuat alokasi dan distribusi sumber daya efisien dan adil. Klaim tentang sifat 'ajaib' dari mekanisme apa pun menunjukkan kurangnya realisasi kompleksitas masyarakat manusia, dan kesulitan yang terlibat dalam menyelaraskan kepentingan individu dan sosial serta mewujudkan tujuan sosial. yang Oleh karena itu, dalam pilar kedua, efektivitas kelembagaan menjadi faktor penting mendukung perkembangan ekonomi syariah. Lembaga asosiasi pengusaha, pesantren, sektor sosial, dan inisiatif kerja sama internasional diperlukan untuk menguatkan kelembagaan dan menjaga sinergi antarlembaga. Tujuannya adalah mencapai kemajuan industri halal yang mendorong inklusivitas lembaga- lembaga pendukungnya. Berikut di bawah ini adalah strategi utama KNEKS dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. 558
Value Chain a. Penguatan Halal Saat ini konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup. Sebagai tren gaya hidup, banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya dengan konsep halal dan islami (Chookaew, dkk 2015). Wisata halal adalah salah satu sistem pariwisata yamg di peruntukkan bagi wisatawan muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Peluncuran wisata halal yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 & Global Halal Forum, dalam peluncuran ini menetapkan sembilan destinasi, di antaranya Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok, dan Makasar. Diharapkan, dengan diluncurkannya wisata halal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan yang datang. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yang menunjang harus sesuai standar halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengembangan wisata halal mencakup fasilitas, infrastruktur dan produk serta layanan pariwisata. Destinasi wisata halal harus mampu menyediakan fasilitas penunjang ibadah, terdapat penginapan yang telah tersertifikasi halal, dan juga makanan yang telah terjamin kehalalannya. Lalu dari segi penyedia layanan produk dan jasa, biro perjalanan harus benar-benar mengetahui panduan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki daftar penyedia makanan, minuman dan tempat yang telah tersertifikasi halal, menggunakan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dana (DSN MUI, 2016). 66 Halal Tourism merupakan salah satu segmen industri dengan pertumbuhan jumlah Menurut GMTI kedatangan wisatawan muslim mencapai 156 juta atau mencapai 10% dari jumlah kunjungan wisatawan dunia. Hal ini meningkat dari 67 tercepat. tahun 2020 66 Anowar Hossain Bhiyan and Abud Darda. n.d. "Prospects and Potentials of Halal Tourism Development in Bangladesh." 15. 67 Salman Yousaf and Fan Xiucheng. 2018. "Halal Culinary and Tourism Marketing Strategies on Government Websites: A Preliminary Analysis." Tourism Management 68:423-43. doi: 10.1016/ j.tourman.2018.04.006. 559
tahun 2017 yang hanya mencapai 131 juta wisatawan muslim. Dengan jumlah yang sedemikian besar diperkirakan bahwa pengeluaran wisatawan muslim dapat mencapai $220 miliar atau setara dengan Rp3.080 triliun (Global Muslim Travel Index, 2019). Pemerintah Indonesia harus melihat hal ini sebagai sebuah peluang agar potensi dan prospek wisata halal ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perekonomian nasional, terlebih lagi pemerintah melalui kementerian pariwisata menargetkan jumlah kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2020. Rantai nilai halal merupakan strategi utama yang meliputi beberapa sektor industri halal. Contohnya industri makanan dan pertanian halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata, serta media dan rekreasi. Perkembangan industri ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai ilustrasi, industri halal yang dikembangkan dengan baik, dapat berkontribusi pada nilai tambah perekonomian melalui pemenuhan permintaan pasar halal domestik yang saat ini didominasi oleh pemain global. Hal ini sejalan dengan momentum perkembangan permintaan domestik yang tinggi terhadap produk-produk halal. Selain juga dapat berkontribusi pada penguatan neraca pembayaran, terutama jika mampu memenuhi permintaan global terhadap produk-produk halal. itu, produksi domestik atas produk halal value chain Penguatan halal memiliki beberapa program antara lifestyle lain terdiri dari halal hub daerah, sertifikasi halal, kampanye halal , insentif investasi, dan kerja sama internasional. b. Penguatan Keuangan Syariah Perkembangan keuangan syariah yang lebih pesat dipicu oleh faktor di antaranya: kebutuhan yang mendesak di beberapa masyarakat akan sistem keuangan yang bebas dari riba, regulasi yang responsif syariah, dan model pengembangan sistem keuangan syariah yang sudah tersedia secara global untuk replikasi. Di sisi lain yang menyebabkan sektor riil tidak berkembang adalah persepsi dan realitas bahwa sebagian besar sektor industri di Indonesia secara substansi sudah memenuhi syarat halal. Namun persepsi ini terbukti merugikan, karena sertifikasi halal (ramah muslim) berbagai produk adalah persyaratan utama terkait kebutuhan keuangan 560
dalam pemenuhan permintaan pasar. Oleh karena itu, konotasi ekonomi syariah yang sama dengan keuangan/perbankan syariah National halal fund, Islamic inclusive harus ditinjau ulang. Dalam penguatan keuangan syariah, terdiri dari financial services board beberapa program, yaitu framework (IIFSB), Integrasi Ziswaf-fiskal-komersial, dan Indikator kebijakan moneter, makroprudential dan makroekonomi, serta Bank BUMN Syariah. c. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peranan strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa. Selain dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, usaha semacam ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Tiga ragam usaha ini memiliki kekhasan masing-masing. Perbedaan UMKM adalah dilihat dari kekayaan bersih dan total penjualan tahunan dari usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha yang lebih besar (UU No 20/ 2008 Tentang UMKM). Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta. Penjualan tahunannya maksimal Rp300 juta. Sementara itu, usaha kecil adalah yang mempunyai kekayaan bersih antara Rp50 juta - Rp500 juta. Penjualannya dalam satu tahun mencapai Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu, usaha menengah mempunyai kekayaan bersih Rp500 juta - Rp10 miliar. Penjualan tahunannya mencapai Rp50 miliar. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Jaringannya tersebar ke berbagai pelosok negeri yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas, sehingga kehidupan mereka berkembang menjadi lebih baik. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2017), jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2012 hingga 2017 perkembangan UMKM mencapai 13,98 persen. Pada tahun 2017, jumlah UMKM telah mencapai 62.922.617 unit. Jauh lebih besar dibandingkan usaha besar yang hanya berjumlah 5.460 unit. Jumlah ini didominasi oleh usaha mikro sebanyak 62 juta (98,7 persen), dengan usaha kecil dan menengah sebesar 815 ribu unit atau hanya 1,3 persen. Dalam kontribusinya terhadap PDB atas dasar harga berlaku, UMKM juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, UMKM menyumbang sebesar Rp7.704.635,9 561
miliar. Total kontribusinya terhadap PDB mencapai 60 persen dari total usaha. Hanya saja penyumbang terbesar merupakan usaha mikro dengan 36,82 persen. Diikuti usaha menengah 13,57 persen, dan usaha kecil 9,61 persen. Usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi kunci mengurangi tingkat pengangguran. Sektor ekonomi ini menyerap tenaga kerja sebesar 116.673.416 jiwa atau 97,02 persen dari seluruh sektor usaha di Indonesia. Usaha mikro menyerap 89,17 persen. Usaha kecil 4,74 persen. Sementara itu, usaha menengah menyerap 3,11 persen atau 3,7 juta tenaga kerja. UMKM berkontribusi jauh lebih sedikit dibanding sektor usaha besar hanya memenuhi pangsa sebesar 14,17 persen atau sebesar Rp298 triliun. Jauh dibandingkan sektor usaha besar yang mencapai Rp1.806 triliun atau pangsa pasar 85,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor UMKM belum memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan aktivitas ekspor. Penguatan UMKM ini dapat dilakukan melalui beberapa program kerja seperti Edukasi untuk Usaha Mikro, Fasilitas Pembiayaan Terintegrasi untuk UMKM, Database UMKM, Literasi UMKM. d. Penguatan Ekonomi Digital Ekonomi digital merupakan terminologi baru. Belum ada definisi istilah ini yang tepat dan disepakati. Diadaptasi dari laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP (2018), dua kata ini meliputi aktivitas ekonomi yang menggunakan jaringan dan platform internet sebagai infrastruktur yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. fintech e-commerce digital laporan global Beberapa mengedepankan platform sebagai infrastruktur pendukung lintas industri (contoh: makanan, produk TI, fesyen, perjalanan) yang terlibat dalam transaksi digital. Ekonomi digital tidak dapat dipisahkan dari sektor ekonomi yang lain karena aplikasinya dapat diterapkan di berbagai sektor industri mulai dari keuangan, transportasi, logistik, pendidikan, kesehatan, agrikultur, dan sebagainya. Bahkan lintas sektoral. Islamic digital economy Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam digital ( tahunan ekonomi dan ), saat ini belum ada definisi yang disepakati secara global. 562
e-commerce Thomson Reuters dan Dinar Standard (2015) menghitung ekonomi Islam digital berdasarkan transaksi dan belanja iklan Masterplan Ekonomi Syariah digital yang dilakukan muslim. Namun dalam kaitannya dengan , tim penulis mendefinisikan ekonomi Islam digital sebagai bagian dari ekonomi Islam yang mendukung industri halal melalui platform digital baik yang dapat meningkatkan penjualan maupun efisiensi produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Pertumbuhan bidang ekonomi digital dapat dilihat melalui pertumbuhan dua subsektor, yaitu . Keduanya menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan selama beberapa waktu terakhir. Penguatan ekonomi digital dapat dilakukan melalui program kerja start-up dan sistem pembiayaan syariah, inkubator seperti halal produk e-commerce fintech dan marketplace tracebility HVC, sistem informasi terintegrasi untuk halal. Studi Kasus 1 Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menyebutkan ekonomi dan keuangan Islam memiliki peran besar untuk mencapai tujuan menjadi Indonesia Maju pada 2045. "Digitalisasi maupun ekonomi dan keuangan Islam akan memainkan peran besar untuk mencapai tujuan menjadi Indonesia Maju pada 2045," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2020. Saat ini, kata Sugeng, Indonesia sedang berada dalam level negara dengan berpenghasilan menengah ke atas. Pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia sebesar US$ 4.050. Oleh karena itu, menurut dia, masih terbentang perjalanan panjang dan menantang untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau "Kami tidak ingin middle income trap terjebak dalam status negara berpenghasilan menengah atau kami menyebutnya middle income trap. ," ucap Sugeng. Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim, Sugeng menilainya sebagai potensi mendorong pencapaian Indonesia Maju 2045. Karena dengan begitu, bakal ada suplai dan permintaan yang kuat di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Indonesia kini memiliki 28 ribu pesantren dengan lebih dari 2 juta santri, 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah (UUS), 163 BPR syariah, dan 4.500 lembaga 563
keuangan mikro syariah. Mayoritas atau hampir 60 persen penduduk Indonesia adalah milenial yang sangat akrab dengan teknologi digital dan memiliki banyak ide inovatif menjadi tambahan pendorong untuk mencapai tujuan. Dari segi aksesibilitas misalnya, menurut Sugeng, terdapat sekitar 133 persen penduduk Indonesia memiliki telepon genggam. "Artinya satu orang dapat memiliki lebih dari satu ponsel," ujarnya. Pertanyaan Studi Kasus 1 Bagaimana peran pemerintah untuk terus meningkatkan peran pada sektor-sektor ekonomi Islam? Bagaimana peran pemerintah untuk terus mengoptimalkan ekonomi syariah yang inklusif di tengah kondisi Indonesia baik dari sisi ekonomi di tengah pandemi saat ini? Studi Kasus 2 Baznas menilai, kalau pemerintah betul-betul ingin merealisasikan visi pemerintah tahun 2024, yaitu menjadikan Indonesia pusat ekonomi Islam dunia, harus ada peraturan undang-undang (UU) yang mendukungnya. "UU tidak mendukung. UU Zakat, UU Pajak Penghasilan, dan UU OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak mendukung. Tiga UU itu harus diamendemen," kata Ketua BAZNAS. Menurut dia, tiga UU tersebut diamendemen agar pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten/kota, provinsi, dan pusat seperti pengelolaan pajak. Namun, pendistribusian zakat tidak seperti pendistribusian pajak, karena pendistribusian zakat sudah diatur dalam Islam. Ketua Baznas mengatakan, Menteri Keuangan pernah mengatakan, pengelolaan zakat harus seperti mengelola pajak. Baznas juga menginginkan hal tersebut, membuat aturan yang mewajibkan zakat sama seperti wajibnya pajak. "Namun, ada konsekuensinya, membuat wajib (zakat) itu pasti akan ada (penolakan) dari maka Kementerian masyarakat, supaya masyarakat tidak Keuangan (perlu) memberikan insentif," kata ketua Baznas. resistance resistance Ia menjelaskan, zakat yang dibayarkan kepada Baznas atau lembaga amil zakat (LAZ) diharapkan bisa mengurangi kewajiban pajak. Itulah bentuk insentif yang bisa diberikan Kementerian 564
Keuangan kepada masyarakat. Ia mengatakan, bentuk insentif yang diinginkan Baznas itu telah disampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan dapat menyampaikannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, yang memulai gagasan tersebut adalah Menteri Keuangan. Ia melanjutkan, kalau zakat menjadi wajib dan sistem insentif pajak seperti yang diinginkan BAZNAS, maka potensi zakat 1,57 persen produk domestik bruto (PDB) berubah menjadi 3,4 persen PDB. insentifnya Menurut dia, peraturan wajib zakat dan sistem sebenarnya sudah diterapkan Malaysia. (Wamenkeu). Ia berharap Wamenkeu "Bayangkan kalau zakat wajib, undang-undang bisa mengatakan bahwa semua perusahaan sepanjang mempekerjakan karyawan ataupun direksi muslim wajib memotong zakatnya dan disetorkan ke BAZNAS atau LAZ," ujarnya. Pertanyaan Studi Kasus 2 1. Bagaimana pendapat Anda terkait kasus di atas? 2. Jelaskan sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan bagaimana dalam mewujudkan pemerintah berperan seharusnya perekonomian Islam yang kafah? Studi Kasus 3 Mahadir (2018) menyebutkan bahwa pasar adalah tepat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Pasar berperan penting dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Sejatinya pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Namun kemaslahatan ini jika bisa menjadi bencana dan mendatangkan permasalahan perdagangan yang terjadi di pasar dilakukan tanpa mengikuti aturan. Pasar dan perdagangan yang terjadi di dalamnya yang tujuan dasarnya adalah untuk mencari keuntungan sesuai aturan, sewaktu-waktu dapat diselewengkan oleh oknum pelaku ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih. Jika diperhatikan lebih jauh pada pasar-pasar tradisional khususnya banyak ditemukan praktik penyelewengan dan kecurangan dalam mengukur, menakar atau menimbang barang. 565
Pemandangan lainnya yang menghiasi pasar adalah tata kelola pasar yang sangat tidak rapi dan terkesan semrawut. Untuk berjualan dan mendapatkan keuntungan lebih, banyak dari para pedagang yang menggunakan trotoar jalan atau bahkan sebagian badan jalan untuk berjualan. Ada juga yang memarkirkan kendaraan roda dua dan roda empat untuk berjualan di sepanjang jalan-jalan pasar yang sangat menyulitkan para pembeli dan menyebabkan kemacetan panjang. Hal ini seharusnya tidak terjadi jika pemerintah menjalankan peran dan tugasnya dalam mengawasi pasar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Pertanyaan Studi Kasus 3 Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan pasar dalam perspektif ekonomi syariah? Kesimpulan Pemerintah selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan bernegara termasuk salah satunya dalam aspek menjalankan ekonomi syariah. Pemerintah memiliki hak untuk turut andil dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian masyarakatnya. Karena, tentu punya batas kewenangan, sedangkan setiap luas pemerintah memiliki kewenangan dan koordinasi kepada wilayah atau negara satu dengan negara yang lain. Karena semua orang ingin meminimalisir risiko bagi kehidupan mereka, tentu hal itu harus dicapai dengan membentuk entitas yang lebih luas, besar, dan kuat, salah satunya adalah negara. Negara dapat dengan luas mengawasi faktor utama penggerak ekonomi, menghentikan muamalah yang di haramkan, mematok harga untuk melindungi baik penjual maupun pembeli. individu lebih fardh- Peran pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki rasionalitas yang kifayah kokoh. Karena salah satunya adalah menjalankan kewajiban ( ). Sebagai contoh mendirikan industri. Baik pemerintah maupun swasta harus berkoordinasi dalam mendirikan industri sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah memegang amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk terus menjaga kesejahteraan dan koordinasi dari kegiatan masyarakatnya. Biasanya pemerintah memiliki informasi yang lebih akurat, karena terdiri dari 566
sumber daya yang berkualitas. Rangkuman Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi itu sangat kurang karena masih sederhananya kegiatan ekonomi akibat kemelaratan lingkungan tempat Islam timbul. Sangatlah wajar apabila semua orang berusaha meminimalisasi risiko yang akan menimpa jiwa dan hartanya. Beberapa orang bergabung menjadi kelompok besar untuk mencapai maksud tersebut, karena kelompok tersebut memerlukan dana yang besar untuk melaksanakan usaha bersama dalam jangka yang panjang, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh kelompok atau persatuan yang kecil. Organisasi yang besar dibentuk untuk melaksanakan tujuan semacam itu dengan skala besar. • Negara dan mengorganisasi secara nasional atau memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat dalam bentuk jaminan sosial untuk menghindari kemungkinan konflik dan untuk memperbaiki lebih baik. Tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, menghentikan muamalah yang diharamkan, mematok harga kalau dibutuhkan. • Pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu, yaknijika kebijakan itu dipandang lebih adil oleh rakyatnya. Satu hal yang menjadi pertanyaan, kapan ketidakadilan terjadi di pasar? Ketidakadilan dapat terjadi jika ada efisiensi masyarakat yang harus mengambil tanggung jawab alih praktik monopoli atau pihak yang mempermainkan harga. • Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami, memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi. Pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan, kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif ( ), dan yang terakhir adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah SWT untuk menjalankan fardh-kifayah pada permulaan Islam 567
tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang Daftar Istilah Penting sebenarnya. Ahl al hisbah Amar Makruf Nahi Munkar Asimetri Dakwah Derivasi Destruktif Distorsi Eksplisit Esensial Falah Fardh-Kifayah Fleksibilitas Ijtihad Implisit Independen Individu Instansi Intervensi Keji Khalifatullah Kolektif Komoditas Konflik Konkret Monopoli Pemerintah Riba 568
Risiko Royal Pertanyaan 1. Jelaskan yang dimaksud dengan tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam! Jelaskan fungsi negara dalam perspektif Islam! 2. 3. Berikan contoh konkret penerapan pada negara Islam, mengenai ikut campurnya pemerintah di negara itu! Jelaskan pendapat Anda! 4. Jelaskan tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian! 5. Bagaimana hukum mematok harga yang dilakukan pemerintah? Jelaskan! 6. Apa saja landasan hukum dan bidang-bidang yang tidak dapat 7. 8. diintervensi pemerintah? Jelaskan! Jelaskan faktor-faktor penentu intervensi pemerintah! Jelaskan apa yang dimaksud rasionalitas peran pemerintah dalam bidang ekonomi! 9. Apa saja ruang lingkup peran pemerintah dalam ekonomi Islam? 10. Bagaimana konsep makmur dan adil dalam Islam? 11. Jelaskan mengapa ekonomi Islam berdampak positif bagi Daftar Pustaka keberlangsungan negara! Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam Abdullah, Boedi (2010) Kitab al-Kharaj. . Pustaka Setia. Bandung. Abu Yusuf (1978). Ahmad Sukardja (2012). Piagam Madinah dan Undang-Undang NRI; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Beragama dalam Masyarakat Majemuk. Sinar Grafika. Jakarta. Aji Fauzie (2017). Rasionalitas Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. Dar al-Ma'arif. Beirut. Islam. Diakses pada 2 4 Februari 2017. pukul 13:31 Al Amin. Haris. "Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. EKONIS Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam.." . 14. 2015.: 1-15. Astianti.Dhian Indah dan Subaidah Ratna. Kewenangan Otoritas Jasa 569
Keuangan. OJK. dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah.Jurnal Law and Justice Vol.2 No 2 Oktober 2017 Bhiyan. Anowar Hossain and Abud Darda. n.d. "Prospects and Potentials of Halal Tourism Development in Bangladesh." Boedi.Abdullah. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2010. Chapra. M.Umer. . The Islamic Foundationthe International Institute Of Islamic Thought. Kano. Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah Nigeria. 19951992/1413 ______ Tariqullah Khan. Islam And The Economic Challenge Perkembangan Pemikiran Ekonomi . Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008 Deliarnov. Abidin Basri. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005. Deliarnov. Abidin Basri. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005 Himpunan Fatwa DSN Development of Awqaf. IRTI. Kuala Lumpur.. 1998 DSN dan BI. Ad-Duraini.Fathi. Damaskus: t.tp.. 1997 Erdem Ekrem. The Functions Of State In Determining Economic Policies In Islamic Tradition. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı: 35. Ocak-Temmuz 2010 Faruq.Abu Umar Ahmad. Zakah - A Comprehensive and Effective IIUC Business Review ISSN for an Economy Ensuring Poverty Redistribution Strategy 1991-380X Volume 4. December 2015 Alleviation and Distributive Justice. . alih bahasa ikhwan Perkembangan Pemikiran Ekonomi . alih bahasa Ikhwan Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib. . Jakarta: DSN dan BI. 2003 . P. 81-100. Fauzie. Aji 2017. Rasionalitas Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. Sistem dan Mekanisme Pengawasan Islam. Diakses pada 2 4 Februari 2017 Syariah Firdaus. Muhammad. peny... . Jakarta: Renaisan. 2005 Fiqh Muamalah Al-Ghazali. Ihyᾱ 'Ulūmuddῑn. Juz. II; Beirut: Dar An-Nadwah. t.th.. Haroen. Nasrun. Hasbi. Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Jurnal Legislasi Lembaga Perbankan Syariah. Effective Control Of Financial .. Gaya Media Pratama: Jakarta. 2000 Indonesia Vol 9.No.3 Oktober 2012 Services Authority On Sharia Banking Institutions. Hidayatullah. Indra. 2015. Peran Pemerintah di Bidang 570
Perekonomian. Vol. 1 No. 2 Januari 2015. Ilfi Nur Diana. Hadis-Hadis Ekonomi. Malang: UIN Malang Prees. 2008. Ismail Nawawi. Isu Nalar Ekonomi Islam. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya. 2013. Iswanto. Bambang. Peran Bank Indonesia. Dewan Syariah Nasional. Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. Al-Jabiri Abid Muhammad. Agama Negara dan Penerapan Syariah. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2001. Joni Tamkin Bin Borjhan and Che Zarrina Binti Sa'ari. Economic Functions of The State: An Islamic Perspective.JUrnal Ushuludin Ekonomi Islam. Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Bil 16.2002 Ekonomi Islam Kahf. Monzer Iqtishadia. Vol. 9. No. 2. 2016 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995 Kahf. Monzer "Financing the development of awqaf property". Paper Presented at the Seminar on Kahf. Monzer The Economic Role of State In Islam. Paper di presentasekan pda The Seminar on Ialmaic Economics. Dakka. Bangladesh. 1991 Kahf. Monzer. Presented on Islamics. Dakka Bangladesh. 1991 Kamil. Salih Abdullah . dalam Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqfi. Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un Masterplan Ekonomi Pembangunan Nasional/ Badan The Economic Role of The State in Islam . Paper Daur al-Waqf fi al-Numuwwi al-Iqtishadi al-Islamiyah. Kuwait. 1993 Perencanaan Syariah Indonesia 2019-2024 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Manajemen Zakat Modern Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia. PT. Zahir Indonesia Khasanah. Umrotul Press. cetakan pertama. Juni 2010 Le Grand. Julian. . Malang: UIN Maliki Quasi Market and Social Pollicy. The Economic The Sydney Law Lindsey. Tim. Between Piety and Prudence: State Syariah and the Review. 2012 Regulation of Islamic Banking in Indonesia. Journal. Vol. 101. No. 408. Sep.. 1991.. pp. 1256-1267 Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam Al-Ma'luf. Abu Lois. al-Masyriq. 1986 ..Bairut: Dar Al-Mubarak Muhammad. Niżᾱm al-Islᾱm Al-Iqtiṣᾱdῑ. Beirut: Dar al- Fikri. 1972. 571
Muchsan. M.. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 1992 Muhammad 'Abid al-Jabiri. Agama Negara dan Penerapan Syariah. Islam; Pilihan Setelah Sistem Ekonomi Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2001. Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis An-Nabahan.M Faruq. Isu Nalar Ekonomi Islam . Yogyakarta: UII Press. 2000 Nawawi. Ismail. Jaya. 2013 . Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Nawawi Islam "Persepektif Konsep. Model. Paradigma.Teori dan Aspek Hukum". Surabaya: Vira Jaya Multi Pres. 2008. Nur Diana.Ilfi. Hadis-Hadis Ekonomi. Malang: UIN Malang Prees. 2008 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. P3EI. UII Yogyakarta dan Bank Indonesia. Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Mu'jam Grafindo Persada. 2008. al-Lughah al-Fuqaha' Qal'ah Ji Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq Qunaibi. Ismail. Ekonomi . Bairut: Dar al-Nafais. 1985 Qaradhawi. Yusuf. Min Fiq al-Daulah fi al-Islam..Kairo: Dar al-Syurq. 1997 _____. Ijtihad Kontemporer. Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan. asysyar'iyyah terj. Abu Barzani. Risalah Gusti. Surabaya. t.p.. 2000 Qoyyim Ibnu. Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah Kairo: Dar al-Kutb.t th. Resiktas. Konstantinos. Reconceptualising Zakat World Worship. Philanthropy And Rights. . 2014. History. Rozenthal.Franz. . Indonesia And The Malay Indonesia In Ibnu Khaldun the Muqaddimah. An Introduction to Fiqh as-Sunnah London: Routledge & Kegan Paul. 1958 Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern . Bairut: Dar al-Fikr. 1983 . Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntutan Sabiq.Sayid. Sakti. Ali. Paradigma & Aqsa Publishing. 2007. Hidup Bermasyarakat As-Siba'i.Musthafa Husni. . Bandung: CV Diponegoro. 1993 Soryan. Syaakir. 2016. Peran Negara dalam Perekonomian. Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam.. Vol. 13. No. 2 Desember 2016 572
Piagam Madinah dan Undang-Undang NKRI; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Beragama dalam Masyarakat Sukardja. Ahmad. Majemuk Asuransi Syariah dan Asuransi . Jakarta: SInar Grafika. 2012...233 Konvensional: Sistem. Konsep Aplikasi dan Pemasaran Suma. Muhammad Amin. . Kholam Nail al-Authar. Publishing. Ciputat. 2006 As-Syaukani. Muhammad bin Ali bin Muhammad. Bairut: Dar al-Fikr. Jurnal Ushuludin. Tamkin. Joni Bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari. Economic Bill 16. Functions of The State an Islamic Perspective. Ekonomi Islam; Prinsip. Dasar dan Tujuan. Al-Tariqi.Abdullah Abdul Husain. 200290 Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004 Wibisono. Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015. . The Winston. Clifford Market Failure versuse Government Failure in American Enterprise Institu for Public Policy. Washington. 2006.. Government Failure versus Market Failure Forest and Nature Coservation. Sanne Anema. M.Sc Thesis Wagening University and Research Center Yousaf.Salman and Fan Xiucheng. "Halal Culinary and Tourism Marketing Strategies on Government Websites: A Preliminary Analysis." Zakaria. Maheran. The Effects Of Maslow's Hierarchy Of Needs On Zakah Distribution Efficiency In Asnaf Assistance Business Program. Tourism Management 68 doi: 10.1016/j.tourman.2018 Malaysian Accounting Review Volume 13 N 01 Juni 201 Development of Awqaf (1998). IRTI. Kuala Lumpur. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (2003). DSN dan BI. Jakarta 573
Halaman ini sengaja dikosongkan 574
Bab 13 Instrumen Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Dan Moneter Syariah Kerangka Ekonomi Islam: Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan fiskal dalam Islam dan dual economic system praktiknya dalam konteks kekinian di Indonesia dalam koridor yang berlaku di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan moneter dalam Islam dan praktiknya dalam konteks kekinian di Indonesia dalam koridor yang berlaku di Indonesia. Kebijakan Fiskal dalam Islam dual finance system Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal juga bermakna sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi 575
1 Kebijakan fiskal berkaitan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. dengan semua instrumen yang menyangkut penggunaan sumber daya anggaran negara (APBN) dalam ekonomi. Adanya kebijakan fiskal dilatari oleh suatu realitas bahwa keadaan ekonomi suatu negara tidak selalu dalam kondisi yang optimal sehingga dibutuhkan alat atau instrumen untuk mendekatkan ke kondisi yang ideal dan optimal yang diharapkan. Alat atau instrumen untuk mengelola ekonomi tersebut di Indonesia dituangkan dalam fiskal. Dengan APBN yang dikombinasikan dengan kebijakan demikian, tujuan yang fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap, memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan juga menjaga stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan yang tinggi. Dalam perspektif Keynessian dan New Keynessian, pada jangka pendek, kebijakan fiskal berpengaruh jasa, sedangkan pada jangka panjang, berpengaruh terhadap tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi ingin dicapai melalui kebijakan terhadap permintaan agregat barang dan Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan. konsolidasi desentralisasi fiskal dalam Kebijakan fiskal diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: 1. Kebijakan (pengeluaran) pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf "G". Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah dan pusat. yang menyangkut pembelian 1 Sadono Sukirno, Makroekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 25-26 576
Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah. 2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar. Perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini yang (pembaharuan pajak). disebut dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam Tax reform tax reform up to date. masyarakat agar selalu 3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran tunjangan transfer meliputi keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Terlihat bahwa pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah, tetapi tidak termasuk dalam komponen "G" di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya, karena transfer bukan pembelian barang yang diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer tidak mempengaruhi pendapatan mencerminkan produksi perekonomian. Dikarenakan PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah. 2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar. Perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini yang (pembaharuan pajak). disebut dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam Tax reform tax reform up to date. masyarakat agar selalu 3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran tunjangan transfer meliputi keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Terlihat bahwa pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah, tetapi tidak termasuk dalam komponen "G" di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya, karena transfer bukan pembelian barang yang diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer tidak mempengaruhi pendapatan mencerminkan produksi perekonomian. Dikarenakan PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah. rumah tangga, tetapi Fungsi alokasi Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi , yaitu untuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi. mengalokasikan tersedia dalam faktor-faktor produksi yang public goods masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah Fungsi distribusi dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. , yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua , yaitu agar kalangan dan tingkat kehidupan. terpeliharanya berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif 2 stabil dan Fungsi stabilisasi keseimbangan ekonomi terutama tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. 2 Soediyono, Ekonomi Makro, Yogyakarta: Liberty, 1992, h. 89 577
Singkatnya fungsi kebijakan fiskal adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik berupa sumber daya alam maupun manusia agar aktivitas investasi dapat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan investor. jalannya perekonomian suatu negara agar dapat meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi secara optimal, yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sebaliknya peningkatan PDB dan pertumbuhan ekonomi yang optimal juga berpengaruh terhadap pendapatan negara, berupa bea cukai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan devisa negara. Secara terinci tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut: Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi 1. Menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata. 2. Mempercepat laju investasi. 3. Menciptakan keadilan nasional. 4. Pemerataan dan pendistribusian pendapatan. 5. Tercapainya kestabilan ekonomi secara nasional. 6. Memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kebijakan fiskal dalam suatu negara dilaksanakan dalam bentuk kebijakan anggaran atau biasa disebut politik anggaran. Kebijakan anggaran masing-masing negara bisa berbeda tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jenis kebijakan anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran, secara umum dibagi tiga, yaitu: 1. Anggaran Surplus, yaitu anggaran yang ditandai dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara; 2. Anggaran Berimbang, yaitu anggaran suatu pemerintah yang menetapkan bahwa pengeluaran sama besar dengan pemasukan; 3. Anggaran Defisit, yaitu anggaran suatu pemerintah yang ditandai dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Kebijakan Fiskal di Indonesia Dalam konteks Negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang mendapat mandat sebagai pengelola fiskal 578
dan wakil pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala negara/presiden. Dalam hal ini, Menteri Keuangan bertugas: (a) Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, (b) Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, (c) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, (d) Melakukan perjanjian internasional di bidang keuan- gan, (e) Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, fungsi bendahara umum negara, (g) Menyusun laporan keuangan yang (f) merupakan Melaksanakan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Sub bidang pengelolaan fiskal dan fiskal meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. (f) Melaksanakan APBN, pelaksanaan lain di bidang pengelolaan pertanggungjawaban tugas-tugas fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan 3 Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Tiga fungsi tersebut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian (Penjelasan Pasal 3 ayat 4). fiscal gap Ada beberapa istilah terkait dengan kebijakan fiskal, yaitu: ). kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal, dan celah fiskal ( 3 Purwiyanto (ed.), Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia, 2013, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, h. 3-4. 579
Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan mekanisme pembentukan postur APBN. Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Kemampuan keuangan negara ini telah memperhitungkan pembiayaan (non-utang) apabila terdapat celah fiskal. Kebutuhan mendanai anggaran belanja negara itu disebut kebutuhan fiskal. Sementara itu, selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal adalah celah fiskal. 4 Dalam struktur APBN, pengelolaan keuangan negara telah mengalami perubahan dengan maksud mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas belanja. Dimulai pada tahun 2001, APBN sudah yaitu meninggalkan penganggaran di mana jumlah penerimaan Negara selalu sama dengan pengeluaran Negara. Sistem anggaran ini mengaburkan sifat bantuan luar negeri sebagai pinjaman yang harus dibayar kembali dimasukan sebagai item penerimaan. Oleh karena itu penganggaran berubah menjadi sistem penganggaran surplus atau defisit. Di mana anggaran defisit ditutupi dengan pembiayaan sedangkan dalam pembiayaan itu sendiri tercantum pinjaman luar negeri dan pengembalian pokok pinjaman. sistem anggaran berimbang dinamis, Kebijakan fiskal di Indonesia diterapkan dalam wujud APBN yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun, di sisi lain, penerimaan negara belum mampu mengimbangi besaran kebutuhan belanja tersebut. Kebijakan fiskal memiliki dua prioritas, yaitu: 1). Mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. 2). Mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat 5 APBN Indonesia inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. disahkan dalam bentuk undang-undang. Pihak yang berwenang mengesahkan UU adalah DPR, sehingga ada proses politik juga di 4 5 Purwiyanto (ed.), Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia, 2013, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, h. 3-4. Tulus TH Tambunan, Perekonomian Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2018. 580
dalamnya. Secara garis besar struktur APBN di Indonesia adalah, (a) Pendapatan Negara dan Hibah, (b) Belanja Negara, (c) Keseimbangan Primer, (d) Surplus/Defisit Anggaran, (e) Pembiayaan. Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah (a) pertumbuhan lifting ekonomi, (b) inflasi, (c) tingkat bunga SPN 3 bulan, (d) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, (e) harga minyak dan (f) produksi/ minyak atau (g) format yang disebut APBN. lifting gas I-account I-account . Struktur APBN dituangkan dalam suatu sering disebut postur . Isi dari Penyusunan postur APBN dimulai dari penetapan pemerintah terhadap 6 parameter/ asumsi dasar makro ekonomi, yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi (%); (ii) Tingkat inflasi (% yoy); (iii) Nilai tukar atau kurs US$ terhadap rupiah (Rp/US$); (iv) Tingkat suku bunga (SPN 3 bulan); (v) Harga minyak dunia/ ICP (US$/barrel); dan (vi) minyak (ribu barel/ hari). Setelah ditetapkannya asumsi dasar makro ekonomi tersebut, barulah diproyeksikan besaran komponen-komponen lainnya yang merupakan postur APBN, yang terbagi atas tiga (3) kelompok besar: (i) Pendapatan Negara dan Hibah; (ii) Belanja Negara; dan (iii) Pembiayaan. Lifting Besaran komponen-komponen tersebut disesuaikan dengan kebijakan umum pemerintah dalam pengelolaan APBN, apakah bersifat (besaran Pendapatan Negara dan Hibah sama ) ataukah dengan besaran Belanja Negara atau ekspansif (besaran Belanja Negara lebih besar dari pada besaran 6 Pendapatan Negara dan Hibah atau defisit). Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: balanced budget zero deficit 1. Pendapatan Negara Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi; (2) Kebijakan pendapatan negara; (3) Kebijakan pembangunan ekonomi; (4) Perkembangan pemungutan pendapatan 6 Purwiyanto (ed.), Dasar-Dasar..., h.14-15 581
negara secara umum; dan (5) Kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, target penerimaan negara dari SDA Migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya. lifting lifting minyak bumi, 2. Belanja Negara Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Asumsi dasar makro ekonomi; (2) Kebutuhan penyelenggaraan negara; (3) Kebijakan pembangunan; (4) Risiko (bencana alam, dampak krisis global) dan (5) Kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi. 3. Pembiayaan Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Asumsi dasar makro ekonomi; (2) Kebijakan pembiayaan; dan (3) Kondisi dan kebijakan lainnya. Tabel 13.1. Unsur-Unsur Faktor Penentu Postur APBN Sumber: Purwiyanto (ed.), 2013 582
Penerimaan dalam struktur APBN bersifat estimasi atau perkiraan. Di banyak negara, penerimaan seringkali tidak memenuhi target sehingga negara mengalami defisit. Oleh karena itu, negara perlu melakukan pinjaman di mana utang adalah salah satu konsekuensi dari kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal dalam Kerangka Ekonomi Islam di Indonesia Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam pada buku ini dianalisis dengan pendekatan kontemporer. Hal ini diperlukan karena terdapat perbedaan yang banyak antara situasi zaman Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Kompleksitas persoalan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang tentu berbeda. Oleh karena itu, perlu sikap arif dan bijaksana dalam membahas kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. income oriented, Perlu dicatat, kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabat adalah maknanya pendapatan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara, selanjutnya dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa kekinian yang yakni dengan menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, sehingga berdampak pada suatu keadaan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk /anggaran belanja, maka terjadi defisit anggaran sehingga solusinya antara lain berutang. growth oriented, expenditure Sumber utama pendapatan Negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Tabel 13.2. Sumber Utama pendapatan Negara menurut Islam Sumber: Gusfahmi, 2007: 84-86 583
Beberapa catatan penting yang terekam dalam sejarah kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam sebagai berikut: a. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Rasulullah SAW. sebagai pemimpin telah menerapkan langkah- ukhuwwah Islamiyah intensifikasi pembangunan langkah yang mengarah pada ) antara golongan muhajirin dan ansar dijadikan kunci untuk meningkatkan pendapatan nasional. Persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi muzara'ah kaum Muhajirin. Dalam aplikasinya, menggunakan akad , dan mudarabah. Hal ini berimplikasi pada terjadinya distribusi pendapatan yang berdampak pada peningkatan permintaan total di Madinah. masyarakat. Persaudaraan sesama muslim ( musaqah , b. Kebijakan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan seper- zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya , mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak kharaj Rasulullah khums SAW dan , jizyah, , ti khums menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi. c. Anggaran. Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Hal ini berimplikasi pada terjadinya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Pada zaman Rasulullah SAW, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. d. Kebijakan Fiskal Khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah SAW melakukannya dengan berlandaskan instrumen kebijakan yang pada persaudaraan. Adapun diterapkan, yaitu: Pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mualaf. Keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan 584
7 produksi kaum muslimin. Karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah: a. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga kharaj Islam b. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya , besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, jarang terjadi defisit anggaran. metode irigasi maupun jenis tanaman. c. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan tidak ada zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga 8 pembebanan terhadap biaya produksi. Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, beberapa instrumen fiskal diselenggarakan dengan menjadikan lembaga baitul mal sebagai lembaga pengelola harta. Sejarah Islam telah mencatat kegemilangan ekonomi sebagai implikasi peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada islami sedikit demi sedikit mulai waktu ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. sebagai kebijakan itu, kebijakan fiskal Dalam konteks Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi berdasarkan Pancasila yang memberikan peluang kepada ajaran Islam untuk menjadi sumber hukum nasional, maka tidak berlebihan jika beberapa instrumen kebijakan fiskal yang ada dalam Syariat Islam menjadi instrumen kebijakan fiskal nasional. Apalagi Islam merupakan agama yang memiliki , yaitu selalu sesuai watak asli untuk waktu kapan pun dan di mana pun. Asumsi tersebut mengandung pemahaman bahwa kebijakan fiskal negara Islam awal rahmatan lil'alamin shalihun likulli zaman wa likulli makan 7 8 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2007, h. 152-155 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 2014 211 585
dapat direformulasi sesuai dengan tatanan hukum dan budaya masyarakat Indonesia. Sumber penerimaan negara Islam yang jelas tidak diterapkan di Negara Indonesia adalah . Sumber- sumber penerimaan negara yang lain, berpeluang untuk diterapkan oleh pemerintah Negara Indonesia, tetapi perlu ada adaptasi-adaptasi yang sesuai dengan kondisi negara Indonesia. al-ghanimah usyur , yaitu pajak yang dikenakan untuk perlindungan bagi para para importir yang dipungut oleh pemerintah. Pungutan itu berbeda antara muslim dan non- muslim. Alasannya adalah karena umat Islam telah dikenai zakat sehingga pungutannya lebih kecil dari umat non-muslim. Dalam ini dapat disetarakan dengan pajak konteks Indonesia, pertambahan nilai (PPN). Obyek pajak pertambahan nilai tidak hanya jasa penyerahan barang. Pajak berupa barang, tahap pertambahan nilai al-'usyur pertambahan nilai suatu barang meskipun bahan barang tersebut tidak diimpor dari luar negeri. Persamaan PPN dengan terletak pada objek pajak yang berupa barang impor dan tujuannya untuk menjaga perdagangan dalam negeri. al-kharaj Di antara yang bisa dielaborasi adalah ' usyur ' tetapi juga juga memungut biaya pada tiap 9 kharaj yang dapat disetarakan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Obyek maupun PBB adalah tanah. Bedanya, pada masa awal Islam belum dikenal industrialisasi sehingga objek pajaknya hanya tanah, sedangkan pada masa kini, Negara Indonesia mengenakan pajak tanah dan bangunan karena pemanfaatan tanah tidak hanya untuk pertanian, tetapi juga al-kharaj untuk mendirikan perusahaan dan kantor. Besar kecilnya nilai atau PBB tergantung pada kebijakan pemerintah. Tujuan pajak tersebut agar masyarakat senantiasa mendayagunakan tanah miliknya dan pemerataan distribusi tanah secara adil. Hal lain adalah instrumen Zakat sebagai sumber pendapatan negara, sangat mudah dipahami. Posisi zakat dalam ajaran Islam sebagai rukun Islam, maka instrumen ini harus dipahami dan diamalkan secara baik oleh setiap umat Islam. Ulama sepakat bahwa kewajiban utama kaum muslim atas hartanya adalah zakat. Namun ulama berbeda pendapat terkait 9 Supangat, Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, Economica, Volume IV/ Edisi 2/November 2013, h. 102 586
apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fukaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, tetapi jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan ( ), ). maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak ( Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al- Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sementara itu, mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. darurah dharibah 10 fund rising Integrasi instrumen zakat dan pajak sebagai instrumen fiskal -nya maupun negara Indonesia perlu dilakukan, agar pendayagunaannya dapat lebih optimal. Hal ini mungkin dapat diupayakan dengan menggunakan kewenangan kementerian keuangan. dan menyandingkan manajemen zakat dan pajak pada kedudukan yang sama, karena bila masyarakat sudah taat membayar zakat, maka Pemerintah pun memperoleh kemudahan dengan dapat membantu Fakir dan Miskin yang seharusnya dibantu oleh Negara, sehingga orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan membayar zakat, kewajiban membayar pajaknya dikurangi zakat yang telah dikeluarkan. Misalnya PPh terhadap penghasilan (profesi) di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00 adalah 15% (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008). Subjek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal membayar pajak kekurangannya, yaitu 15%-2,5% = 12,5%. Pemerintah sudah seharusnya mengatur Hal itu perlu dilakukan, agar lebih memikat muzaki, yaitu zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) 10 Nur Kholis, Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Jurnal EKBISI, FEBI UIN Sunan Kalijaga, Vol. 5, No. 1, Desember 2010. 587
tax deductible (UU Pajak No. 17 Th. 2000) ditingkatkan menjadi pengurang pajak ( ). Ini menjadi insentif fiskal yang sangat baik bagi reward peningkatan jumlah pendapatan negara. Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan ( ) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara persentase menjadi lebih kecil, tetapi proyeksi total -nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak sekaligus membayar zakat. Dalam kondisi inilah, zakat sebagai pengurang pajak dapat direalisasikan. amount 11 Kebijakan fiskal yang tepat dipercaya dapat mempengaruhi laju dari industri keuangan, baik keuangan konvensional maupun syariah, termasuk perbankan syariah. Dari sisi kebijakan perpajakan ini, sudah ada perlakuan yang sama atau dari regulator perpajakan terhadap perbankan syariah dan perbankan konvensional. Namun demikian, masih didapati adanya peraturan yang belum jelas terkait kebijakan fiskal di perbankan syariah. Akibatnya menimbulkan penafsiran di berbagai kalangan, seperti yang terjadi dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait transaksi sewa dengan akad ijarah atau equal treatment Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik (IMBT). Dalam kasus ijarah ini, masih ada KPP yang menggunakan pajak ganda terhadap transaksi tersebut. Hal itu muncul lantaran putusan persoalan peraturan pajak atas pengalihan kepemilikan aset dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03 tahun 2011 yang hanya menyebutkan bahwa transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prinsip syariah dianggap sebagai pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada nasabah, sementara bentuk/akad transaksinya tidak disebutkan secara eksplisit. Karena tidak disebut secara eksplisit dalam aturan, ada yang menafsirkan pajak atas pengalihan kepemilikan aset tersebut masih dikenakan sebanyak dua kali. Pertama, ketika bank mengakuisisi aset. Kedua, ketika perpindahan kepemilikan dari bank kepada nasabah di akhir periode sewa/ijarah. Seharusnya, pengalihan kepemilikan pada akad IMBT juga dianggap sebagai pengalihan harta langsung dari 11 Nur Kholis, Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Jurnal EKBISI, FEBI UIN Sunan Kalijaga, Vol. 5, No. 1, Desember 2010. 588
pihak ketiga kepada nasabah sehingga pengenaan pajaknya hanya satu kali. Oleh karena, dalam hal ini perlu ada kepastian, bahwa setiap KPP yang memeriksa transaksi perbankan syariah akan menafsirkan peraturan yang ada secara seragam. Jadi, tidak ada lagi KPP yang mengenakan pajak, sementara yang lainnya tidak. Secara umum, kebijakan fiskal Islam di Indonesia dapat terlihat dari beberapa aktifitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi dengan menggunakan dana, instrumen, dan kebijakan fiskal Islam seperti: (i) penerimaan sebagian pajak yang sudah sesuai dengan atau dapat dipersamakan dengan pungutan di jaman Rasulullah SAW, (ii) penghimpunan dana pemerintah dari sumber lainnya seperti hibah yang sesuai dengan prinsip syariah, (iii) penghimpunan dana pemerintah dari penerbitan surat berharga syariah negara atau disebut SBSN. Selain itu, oleh karena secara umum penggunakan dana negara adalah untuk kemashlahatan umat seperti pembangunan saran publik, infrastruktur, dan lain lain maka hal ini sudah sejalan fungsi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan kepada publik. Kebijakan Moneter dalam Islam Makna, Tujuan dan Fungsi Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia/BI), yang tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas rupiah yang tercermin dari indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Dalam pelaksanaannya, operasi moneter dilakukan dengan berbagai operasi moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi sasaran moneter melalui pasar uang untuk monetary transmission channel mempengaruhi likuiditas perekonomian dan ditransmisikan melalui beberapa seperti suku bunga kredit, harga aset, ekspeksi, dan lain sebagainya. channel yang disebut Secara teori, Kebijakan moneter secara umum merupakan salah 589
satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsi kebijakan moneter antara lain: menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi tingkat pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan, membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas harga barang, dan mengendalikan laju inflasi. Stabilisasi ekonomi makro dapat dilihat dari pengaruh guncangan kebijakan harga pangan atau variabel makro lainnya terhadap variabel kunci indikator makro. Jika suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel ekonomi makro, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro rentan terhadap guncangan tersebut. Sebaliknya, jika dampaknya menimbulkan fluktuasi yang kecil, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro yang stabil. Parameter untuk menentukan keberhasilan kebijakan moneter, dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: 1. Uang Beredar dan bertujuan mengendalikan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai salah satu sasaran penengah, sehingga bank sentral pada akhirnya mampu mengendalikan inflasi yang akan terjadi. Kebijakan moneter untuk mengelola 2. Pengendalian Pergerakan Nilai Tukar. juga bertujuan untuk mengendalikan pergerakan nilai mata uang (kurs) khususnya nilai mata uang domestik terhadap sejumlah mata uang dari berbagai negara, terutama negara besar karena nilai tukar yang terkendali akan berkontribusi kepada laju inflasi yang rendah. Kebijakan moneter 3. Target Inflasi. Kebijakan moneter bertujuan untuk menetapkan dan mencapai 590
sejumlah target inflasi yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan menengah serta komitmen yang digunakan untuk mencapai batas stabilitas harga sebagai tujuan utama/jangka panjang. Inflasi menjadi pembahasan yang krusial karena mempunyai dampak yang amat luas dalam perekonomian makro. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, menambah angka kemiskinan, mengurangi tabungan domestik, menyebabkan defisit neraca perdagangan, menggelembungkan besaran utang luar negeri serta menimbulkan ketidakstabilan politik. Mengingat begitu krusialnya inflasi ini, Bank Sentral dalam tugasnya menjaga stabilitas ekonomi menetapkannya sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan kebijakan moneternya. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia telah menyusun berbagai kerangka kebijakan moneter yang menjadi pedoman dalam langkah stabilisasi ini. Kebijakan ini tentunya selalu disesuaikan dengan perkembangan dinamika ekonomi nasional dan global beberapa tahun terakhir ini telah memfokuskan perhatian BI kepada masalah pengendalian inflasi. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teori ekonomi dalam literatur dan temuan empiris di beberapa negara bahwa kebijakan moneter dalam jangka menengah panjang berpengaruh pada inflasi. Uang dalam Islam 12 Definisi, Fungsi, dan Motif Memegang Uang nuqud, wariq, 'ain fulus Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terminologi untuk . Selain itu, juga menyebut uang, yaitu Al-naqdu nuqud (bentuk tunggal) terdapat terminologi dinar dan dirham. juga - tidak terdapat berarti tunai, lawan dari mengangsur. Kata ain digunakan untuk menunjukkan dalam Alquran dan hadis. Kata untuk menunjukkan dinar emas. Sementara dirham perak, kata ' (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang itu, kata digunakan untuk membeli barang-barang murah. Orang Arab menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang Al-naqdu dan nuqud (bentuk plural) bermakna uang secara umum. wariq fulus 12 Perry Warjiyo dan Solikin, Kebijakan Moneter di Indonesia, Jakarta: Bank Indonesia, 2004. 591
terbuat dari perak. anything that is generally accepted in Definisi uang sangat beragam, tetapi memiliki banyak sisi payment for goods and services or in the repayment of debts kesamaan. Uang merupakan " 13 sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Definisi lainnya menyebutkan berdasarkan fungsinya, yaitu uang adalah sesuatu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan. Ringkasnya uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dan pengukur nilai. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri mana pun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan- satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar ( ", 14 medium of exchange ) dan disebut dengan satuan uang. Para ahli pada umumnya menjelaskan peran dan fungsi uang medium of exchange adalah sebagai berikut: a. Sebagai alat tukar ( ), yaitu uang dapat store of value digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. b. Sebagai alat penyimpan nilai/ daya beli ( unit of account menyimpan kekayaan senilai jumlah uang yang disimpan. c. Sebagai alat satuan hitung ( ), yaitu measure of value ) atau alat pengukur nilai ( ), yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. standard of deferred payment d. Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan ), yaitu uang dapat mempermudah ( 13 Mishkin, Economics of Money, Banking, and Financial Market, New York: Pearson, 2007, h. 49 14 Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, Modern Money and Banking (Singapore: McGraw-Hill, International, 1993, h. 6 592
menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Penjelasan lebih terinci terkait dengan peran dan fungsi uang 15 dapat disimak pada ulasan berikut. medium of exchange 1. Uang sebagai alat tukar ( ) medium of exchange ) menjadikan hidup lebih mudah, karena nilai antar-barang menjadi lebih mudah dipertukarkan dengan adil. Ini berbeda dengan model barter yang cukup menyulitkan dalam transaksi. Dengan uang, seseorang dapat membeli barang dan menjual barang untuk mendapatkan uang. Mekanisme jual beli dengan menggunakan uang akan membuat terjadinya spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Setiap orang melakukan produksi sesuai dengan bakat dan keahliannya masing-masing kemudian menjual hasil produksinya tersebut dengan uang yang dapat disimpan dan dibelanjakan, baik pada saat itu atau pada masa yang akan datang, sesuai dengan kebutuhan masing- masing. Fungsi uang sebagai alat tukar ( ini memungkinkan munculnya profesi yang bermacam-macam, tetapi apa pun profesinya tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sempurna, selama profesinya itu dapat menghasilkan uang. Bahkan ia dapat menyimpan uang yang didapatkan dari hasil kerjanya selama mungkin, atau dapat juga membelanjakan uangnya kapan saja, baik sekarang, nanti atau masa mendatang, singkatnya uang menjadikan setiap orang dapat dengan jasa sesuai mudah mempertukarkannya dengan barang dan kebutuhannya. Fungsi dan peran yang demikian tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Spesialisasi ini store of value 2. Uang Sebagai alat penyimpan nilai/ daya beli ( value liquid ) store of Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai/daya beli ( ) menjadikan hidup mudah dan fleksibel karena sifatnya yang dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya. Sebagai contoh, 15 Rifki Ismal, Money and Monetary Policy From The Islamic Perspective, Chapter 15 Book, 2018 593
seorang petani yang memiliki lahan pertanian sayur yang luas, ia tidak mungkin menyimpan hasil panen sayurnya terlalu lama karena akan rusak dan menjadi tidak bernilai. Oleh karena itu, hasil panen sayurnya harus dijual (ditukar) dengan uang. Uang yang dihasilkan dapat disimpan sebagai kekayaannya dan selanjutnya dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhannya saat ini maupun yang akan datang. Untuk itu, uang harus stabil, dan ini menjadi syarat penting suatu uang. Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia berperan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai mata uang Indonesia. Jika dua fungsi tersebut di atas dilaksanakan sewajarnya, tidak akan menimbulkan persoalan ekonomi. Namun jika ada sebagian dari pihak masyarakat yang memegang uang untuk menahan beredarnya uang, atau menyimpan dan menimbunnya untuk tujuan spekulasi, maka akan timbul persoalan. Uang yang ditahan itu menjadi mengendap dan mandek. Dampak dari pengendapan uang ini adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang yang disebabkan oleh peredaran uang di pasar tidak berjalan dengan baik sehingga uang yang ada di pasar berkurang. Jika berdampak pada sebagian besar uang yang beredar untuk keperluan permintaan time gap ) ditahan dan tidak dipergunakan transaksi ( atau dibelanjakan, maka akan terjadi " " antara waktu pembelian dan waktu penjualan. Akibatnya, ketika banyak orang memerlukan uang untuk keperluan transaksi, maka kenaikan permintaan ini mendorong kenaikan suku bunga, sebagai harga dari penggunaan uang yang diminta. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar uang. supply transactional demand output Dampak lain dari penimbunan dan pemegangan uang secara dan tingkat penyerapan spekulatif adalah terjadinya fluktuasi timpangnya distribusi tenaga kerja yang berakibat kepada public pendapatan. Dalam konteks inilah, menurut konsep ekonomi Islam, property uang merupakan barang kepunyaan umum atau barang publik ( flow concept ). Dengan kata lain, konsep uang adalah konsep mengalir atau . Ini berbeda dengan uang dalam konsep ekonomi yang mengendap, yang stock concept konvensional yang berarti berarti adalah kepemilikan individu. measure of value unit of account 3. Uang sebagai alat satuan hitung ( pengukur nilai ( ). ) atau alat 594
Dengan fungsi ini, uang mempermudah proses tukar menukar antara dua barang yang secara fisik berbeda, misalnya sepeda dan gabah, mobil dan jagung, dan lain-lain. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik tersebut dapat dengan mudah dipertukarkan jika nilai masing-masing barang dinyatakan dalam satuan mata uang. Dalam hal ini uang berperan sebagai , yaitu sebutan persamaan bagi seluruh barang-barang ekonomis dan nilai barang-barang yang dipertukarkan yang diperhitungkan dengan satuan mata uang. Dalam konteks inilah, relevan sekali apa yang dikemukakan al-Ghazali, bahwa uang itu seperti cermin, tidak berwarna, tetapi dapat merefleksikan warna. Uang tidak mempunyai tidak tetapi dapat merefleksikan semua harga. Uang harga, dibutuhkan untuk uang itu sendiri, tetapi untuk melancarkan unit of pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran account tersebut. Secara konseptual, fungsi uang alat satuan hitung ( common denominator ) atau alat pengukur harga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. standard of deferred payment 4. Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan ). ( Fungsi ini dikaitkan dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, bahwa uang harus dapat diandalkan untuk transak- si dengan pembayaran tidak tunai. Fungsi terkait dengan tiga fungsi yang telah disebutkan di atas, sehingga beberapa ahli menyebutkan fungsi uang hanya tiga saja, tidak termasuk yang keempat ini, karena fungsi keempat ini telah dicakup oleh tiga fungsi yang lain, hanya beda terkait waktunya saja. Ringkasnya, perbedaan fungsi uang dalam perspektif syariah dan konvensional adalah sebagai berikut: 595
Tabel 13.3 Perbedaan Fungsi Uang dalam Perspektif Syariah dan Konvensional Sumber: Rifki Ismal/DPBS BI Wujud uang dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang suatu negara. Uang dapat dibuat dari emas, perak, dan logam lainnya, atau kertas dan lain sebagainya. Untuk disebut sebagai uang, suatu benda harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Portable Durable a. b. c. , yaitu mudah dibawa dan mudah untuk ditransfer. , yaitu secara fisik tahan lama. Oleh karena itu barang yang Divisible tidak tahan lama tidak layak dijadikan uang. Uniformity or homogeneous (standardizability) sedang dan kecil, sehingga mudah untuk dibelanjakan. , atau mudah dan dapat dibagi-bagi menjadi besar, d. , yaitu uang harus seragam dan dapat menstandarkan nilai. Hal ini berarti harus ada prasyarat , di mana manfaat dari dijadikannya uang adalah nilai uang itu harus dijaga supaya tidak Fungible berfluktuasi secara berlebihan. Weighable, measurable or countable stability of value e. f. , yaitu semua unit moneter memiliki nilai yang setara. : penurunan kualitas uang 16 seharusnya tidak mungkin terjadi atau paling tidak terdeteksi. 16 ISRA. (2016). Islamic Financial System: Principles and Operations. 2/e. Kuala Lumpur: ISRA, h. 81; Rifki Ismal, Money... 596
Portability, Durability, Recognizability, Sebagian pakar ekonomi menyebutkan kriteria uang dengan Standardizability, dan Recognizability lima kriteria, yaitu: 17 . Secara konseptual, perbedaan konsep uang menurut ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah sebagai berikut: a. Dalam dimensi Islam, uang tidak identik dengan modal. Uang berpotensi menjadi modal apabila uang tersebut disalurkan kepada sektor riil untuk dijadikan suatu produktivitas usaha yang mana terdapat beberapa risiko dan keuntungan di dalamnya. Dalam dimensi konvensional, uang sering diidentikkan dengan private goods privat , modal adalah goods public goods modal (Dar and Presley, 2002). b. Dalam dimensi Islam uang adalah sedangkan dalam konvensional uang adalah flow concept (Zein, 2004: 119). stock concept public goods dan modal adalah , sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan ). Dalam konvensional uang/ menurut Fisher, ini berarti itu, menurut Marshall-Pigou dan kelompok Cambridge, uang adalah sebagai c. Dalam dimensi Islam uang adalah , uang yang mengalir adalah flow concept private good menjadi milik pribadi ( modal juga adalah sejalan dengan ekonomi stock concept Islam. Sementara (Ahmad Mansur, 2009). Apa motif orang memegang uang? Ada tiga jenis motif orang memegang uang, yaitu: 1. Motif transaksi, yaitu uang hanya untuk memenuhi kebutuhan precautionary transaksi sehari-hari; saving kebutuhan mendesak ; 2. Motif , yaitu uang untuk berjaga-jaga kalau ada 3. Motif investasi/ nilainya bertambah. 3. Motif investasi/ nilainya bertambah. Jika digambarkan dalam grafik, perbedaan antara motif memegang uang antara perspektif konvensional dan syariah adalah sebagai berikut: 17 Miller dan VanHoose, Modern Money..., h. 9-10 597
(Sumber: Ali Sakti) Gambar 13.1 Motif Memegang Uang Apakah uang dalam perspektif ekonomi Islam harus berbentuk radhiyAllah SWTu dinar dan dirham atau berbahan emas dan perak? Dalam hal ini, kita 'anhu perlu merujuk suatu hadis dari Ubadah bin Shamit , Rasulullah SAW bersabda, "Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai." ribawi (H.R. Muslim No. 4147). ribawi Dari keenam benda al-qut al-muddakhar di atas, ulama sepakat, barang dibagi dua kelompok, yaitu kelompok 1: Emas dan Perak. Kelompok bur/sya'ir, (bahan makanan yang bisa disimpan), gandum 2: kurma, dan garam. Dalam kaitannya dengan uang, fokus pembahasannya pada emas dan perak. Menurut mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i dan Hambali, menegaskan bahwa alasan berlakunya riba 598
tsamaniyah pada emas dan perak karena keduanya berstatus sebagai alat tukar qawam al-amwal ), dan sebagai alat ukur nilai harta benda lainnya ( ( ). Dengan demikian, kegunaan emas dan perak (dinar dan dirham) terletak pada fungsi ini, tidak hanya pada nilai intrinsik bendanya (al-Mughni, Ibnu Qudamah, 4/135; as-Syarhul Kabir, Ibnu Qudamah, 4/126). Karena itu, diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar, meskipun bahannya bukan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan, Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir, unta akan punah (Futuh al-Buldan, al-Baladziri). Sekalipun keinginan ini tidak dilaksanakan, tetapi kita dapat memetik pelajaran berharga bahwa para sahabat mengakui bolehnya membuat mata uang dengan bahan selain emas dan perak. Inilah yang menjadi dasar para ulama, bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak. Imam Malik pernah mengatakan, "Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai". (Al-Mudawwanah Al-Kubra, 3/90). 18 dinyatakan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa tidak ada larangan baik dari Alquran maupun hadis untuk menggunakan uang dengan bahan bukan emas dan perak sepanjang bisa berfungsi sebagai uang. Kestabilan dinar secara mikro lebih diartikan sebagai kestabilan nilai intrinsiknya, yaitu emas. Kestabilan dinar secara makro lebih diartikan sebagai kestabilan yang jumlah uang melalui ditopang dengan upaya pengendalian Dalam kajian Ali Sakti, dkk, 18 Direktorat Perbankan Syariah, Dinar Sebuah Kajian Awal, 2003 599
penggunaan standar (emas) 100%, RR 100% dan larangan riba, serta upaya meminimalisasi potensi timbulnya kegiatan spekulatif melalui unifikasi. Titik kritis dari implementasi dinar adalah kecukupan cadangan emas, sedangkan titik kritis unifikasi, yaitu penyamaan standar. Dengan berbagai catatan tersebut, wacana dinar belum dapat dijadikan pegangan untuk melakukan perubahan apa pun dalam sistem keuangan. Pada hakikatnya keberadaan uang sangat penting karena dengan perantaraan uang keberlangsungan perekonomian bisa lebih baik dari pada dengan cara sistem barter yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. Dengan adan- ya uang perputaran harta di antara manusia akan terpelihara dan berlangsung dengan cara cepat. Dalam sistem ekonomi Islam, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil. 19 Macam-macam jenis uang dapat dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu: 1. Uang Komoditas, yaitu barang yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu dapat diterima atau dihargai oleh semua orang (mempunyai nilai intrinsik), kualitasnya tidak berubah, jumlahnya terbatas, dan mudah dibawa-bawa. Misalnya uang dinar yang terbuat dari emas, uang dirham yang terbuat dari perak. Representative Money 2. Uang Representasi ( ) Uang representasi/perwakilan adalah klaim atas komoditas, seperti sertifikat emas atau perak dan melibatkan uang yang didukung komoditas, misalnya standar emas atau standar perak yang melibatkan wesel bayar bank yang dapat ditebus atas monometalik permintaan emas dan atau perak yang beroperasi di bawah standar . Standar logam adalah sistem pertukaran, bukan kesepakatan untuk menebus semua uang kertas dengan logam yang diwakilinya. Misalnya, dolar AS dapat ditukar dengan emas sebelum tahun 1971. bimetalik atau Fiat fiat fiat 3. Uang , berasal dari kata dalam bahasa Latin ("biarlah adalah uang yang nilainya terjadi", "akan menjadi"). Uang 19 Ascarya, Akad dan Produk Bank Shari'ah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. h. 25-26. 600
berasal dari regulasi atau hukum pemerintah. Uang ini berbeda dengan uang komoditas yang didasarkan pada barang, yang Digital Money biasanya merupakan logam mulia seperti emas atau perak. e-money fintech , dikenal dengan 4. /uang elektronik. ) berkontribusi secara signifikan Teknologi keuangan ( terhadap peran uang dan layanan pembayaran yang terus berkembang, elektronik untuk diulas lebih detail Digital Currency. sebagai berikut. E-money lahirlah uang sehingga memudahkan berbagai transaksi. 5. sudah memasuki pemikiran kepada otoritas (bank sentral) untuk mempertimbangkan penerbitan . Namun currency digital demikian, apabila mata uang suatu negara diubah menjadi digital ( terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh otoritas atau negara utamanya: (i) uang adalah identitas suatu negara. Di Indonesia, uang ditetapkan dengan undang-undang mata uang; (ii) uang adalah martabat suatu negara sehingga sering kita temukan gambar pahlawan, tokoh atau suatu simbol negara di mata uang untuk menjelaskan martabat atau kedaulatan suatu negara di mata uangnnya; (iii) fiskal, moneter, keuangan dan perbankan; (iv) nilai maupun fungsi uang harus sempurna, stabil, dan tidak boleh berubah; dan (v) negara menjamin stabilitas mata uangnya dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan sitem keuangan negaranya. Sehingga, mengganti mata uang menjadi adalah bukan keputusan dan perkara yang ringan dan mudah. uang merupakan pengejawantahan dari kebijakan digital currency E-Money Syariah Bank for International Settlement e-money stored-value or prepaid products in which a record of the funds Menurut or value available to a consumer is stored on an electronic device in the adalah " consumer's possession (BIS), prepaid stored-value 20 Saat ini, perkembangan uang digital currency ) di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang). Sementara itu, menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018, Uang Elektronik adalah " (produk atau 20 Bank for International Settlements (BIS), Implications for Central Banks of the Development of Elec- tronic Money (Basle: Bank for International Settlements, October 1996), h. 1. Lihat juga Charles Goldfin- ger, "Intangible Economy and Electronic Money", dalam The Future of Money, (Paris: OECD, 2002), h. 106 601
instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau ; dan c) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. chip 21 itu, Uang elektronik memiliki fungsi seperti uang. Untuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang, meningkatkan kepercayaan masyarakat instrumen pembayaran uang elektronik, dan mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia menetapkan regulasi pokok terbaru terkait dengan uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. terhadap Mekanisme penyelenggaraan kegiatan uang elektronik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, termasuk di dalamnya uang elektronik syariah. unregistered Berdasarkan pencatatan data identitas Pengguna, produk uang (uang elektronik dikategorikan atas dua kelompok, yaitu Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit); dan (uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit). registered 'nilai uang' yang telah dikonversi ke dalam format elektronik, produk server-based product uang elektronik umumnya dikategorikan atas dua kelompok, yaitu . Contohnya sebagai Berdasarkan media yang digunakan untuk merekam chip-based product dan berikut: 21 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pasal 1. 602
Elektronik Chip Based Server Based Sumber: E-Money Perspektif Keuangan Islam, Nur Kholis, 2018 Gambar 13.2 Contoh Uang dan Implementasi E-Money Perspektif Islam Berdasarkan mekanisme tersebut di atas, jelaslah bahwa uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang. Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran ) dengan nilai uang elektronik merupakan antara nilai uang tunai ( al-sharf, pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur fikih muamalah dikenal dengan yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang. Di samping itu, berhubung transaksi uang elektronik melibatkan penerbit dan berbagai pihak lain, terdapat akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, yaitu akad ijarah dan wakalah. cash sharf al-taqabudh : tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan untuk bertransaksi atau berjaga-jaga, (yakni transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. ditunjukkan dengan nilai uang al-tamatsul elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang. Syarat ditunjukkan dengan bahwa nilai satu rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu Syarat-syarat akad al-taqabudh 22 Syarat 22 Fatwa DSN MUI No. 28 Tentang HYPERLINK 04/28-jual_beli_mata_uang.pdf" Jual Beli Mata Uang (Sharf) 603
cash khiyar syarat rupiah pada uang tunai ( ditunjukkan dengan realitas yakni pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai. Sementara itu, syarat tidak boleh ditangguhkan ditunjukkan dengan pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka redeem penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu. Dengan demikian, uang elektronik memenuhi syarat untuk menjadi uang dalam perspektif fikih muamalah. ). Syarat tidak boleh ada Dalam implementasinya, penyelenggaraan uang elektronik dapat dilengkapi oleh akad-akad lain, yaitu ijarah dan wakalah. Akad ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerja sama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/ atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. 23 Fatawa Islam Dalam dinyatakan, Mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, tetapi dilihat dari sisi nilai yang dipertanggungkan statusnya sama. Dengan demikian uang elektronik ini dihukumi sebagai 'umlah (mata uang) yang bisa disimpan. (Fatawa Islam, No. 219328) e-money Fatwa bolehnya menggunakan lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah-Qatar, juga disampaikan 23 Dalam Fatwa DSN MUI No. 42 Tentang HYPERLINK 2011/04/42-syariah_charge_card.pdf" Syariah Charge Card , akad yang diterapkan adalah kafalah wal ijarah dan qard wal ijarah. Sementara itu, Fatwa DSN MUI No. 54 Tentang HYPERLINK Syariah Card, akad yang diterapkan kafalah, ijarah, dan qard. Ini karena uang yang dipakai nasabah adalah bukan uangnya sendiri, sedangkan dalam e-money, uang yang dipakai nasabah adalah uangnya sendiri, sehingga ijarah dan wakalah lebih tepat, yaitu Fatwa DSN MUI No. 9 dan 10. 604
Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi sharf (transaksi mata uang). (Fatawa Syabakah Islamiyah No. 191641) rambu-rambu syariah agar memberikan maslahat dan terhindar dari efek negatif sebagaimana Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang dan objek akad halal dan legal. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang. Oleh karena itu, barang yang diperjualbelikan dengan uang digital ini halal dan legal karena barang yang tidak halal merugikan masyarakat, baik kesehatan, gaya hidup, akhlak, dan efek negatif sejenisnya. Kemudahan tersebut seharusnya dibingkai Kedua, bank penampungan. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit ditempatkan di bank syariah karena transaksi di bank konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan. Ketiga, ada serah terima dan ijab kabul, baik fisik atau non-fisik, sesuai tradisi dan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas Mughni al-Muhtaj, ulama (hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, hanabilah, dzahiriyah, Ibnu Taimiyah, al-Khatib, dan al-Khattabi) (al-Khatib, 2/72; Khathabi, Ma'alim Sunan Raudhah ath-Thalibin , 3/136; , 3/515). costumer Keempat, ketentuan hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam ketentuan platform dan disetujui , termasuk diskon . Berdasarkan yang diberikan penerbit rambu-rambu tersebut, menggunakan uang digital syariah yang telah mendapatkan izin operasional dari otoritas terkait dan kesesuaian syariah dari DSN MUI menjadi alternatif karena izin dan sertifikasi tersebut menjadi indikator kesesuaian uang digital dengan rambu-rambu tersebut di atas sehingga sesuai dengan prinsip syariah. e-money costumer kepada e-money Ada pertanyaan yang sering mengemuka, apa masih ada syariah yang belum sesuai dengan prinsip syariah? aplikasi 605
elektronik mengikuti transaksi uang Jika penyelenggaraan sepenuhnya terhadap mekanisme yang ditentukan di atas, yakni e-money , ijarah dan wakalah, maka aplikasi berbasiskan pemenuhan akad sharf syariah adalah sesuai dengan syariah. e-money syar'i sharf Aplikasi a. Syarat dan rukun akad , ijarah dan wakalah tidak terpenuhi. b. Adanya unsur paksaan dari suatu pihak, sehingga hilanglah unsur syariah menjadi tidak , jika: al-taradi suka sama suka ( ) dalam akad. c. Nilai uang yang tersimpan di elektronik, berbeda dengan uang riil yang dipergunakan untuk membeli uang elektronik. Ini berarti terjadi riba. d. Transaksi uang elektronik tidak dilakukan secara tunai. Aplikasi Pokok-Pokok Ekonomi Islam dalam Moneter Islam Kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Islam pada buku ini dianalisis dengan pendekatan kontemporer dalam koridor keuangan ganda, yaitu syariah dan konvensional, ( ). Hal ini diperlukan karena terdapat perbedaan yang banyak situasi zaman Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Kompleksitas persoalan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang tentu berbeda. Oleh karena itu, perlu sikap arif dan bijaksana dalam membahas kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. dual financial system Pada umumnya, ada tiga perbedaan prinsipil antara kebijakan moneter dalam perspektif Islam dan perspektif konvensional kontemporer, yaitu: Tabel 13.4 Perbedaan Kebijakan Moneter Islam dan Konvensional Sumber: Rifki Ismal, 2020; Ali Sakti dkk, 2018 606
Dalam konteks itulah pendekatan keuangan Islam kontemporer yang digunakan dalam menganalisis kebijakan moneter di Indonesia, sekaligus sebagai kaca mata untuk melihat kebijakan moneter Islam di Indonesia dalam buku ini, diwujudkan dalam bentuk: , sinergi kebijakan. 1. 2. Utilisasi likuiditas, di antaranya dengan instrumen sukuk. Sukuk Interlink policy mixed kebijakan, kolaborasi, ini sangat sesuai dengan ekonomi Islam. 3. Orientasi ke sektor riil dan juga mendorong ekspor, hal ini diwujudkan dalam bentuk BI berhubungan dengan sektor ekonomi halal dan bekerja sama dengan pesantren. Ini merupakan termasuk kebijakan yang Social finance ke sektor riil. interest rate sector based direct real rate Ini . 4. Mengupayakan terwujudnya merupakan bentuk islami dari 5. 24 pembiayaan sosial. 4. Mengupayakan terwujudnya merupakan bentuk islami dari 5. 24 pembiayaan sosial. . dual banking Kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen system moneter dalam koridor sistem perbankan ganda ( ), diharapkan dapat berperan: (i) Menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor keuangan dalam perekonomian; (ii) Mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis; (iii) Mencegah pelipat-gandaan uang; (iv) Meningkatkan daya tahan (imunitas) perekonomian terhadap potensi ) bagi kelebihan dana di krisis; (v) Mampu menjadi saluran ( perekonomian; (vi) Mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. channel 25 gharar Aplikasi pokok moneter Islam adalah terbebasnya aktivitas ekonomi dari riba, maysir, dan . Bunga dalam perbankan termasuk riba. Keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan tersendiri dengan pasar keuangan yang bervariasi. Hal ini berpotensi menarik perputaran uang di sektor riil ke sektor keuangan ( ) yang lebih banyak dalam waktu lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktik spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemilik dana untuk bubble menghasilkan keuntungan yang lebih cepat. Ekonomi berbasis bunga merupakan pembangunan ekonomi yang bersifat semu ( money concentration Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda 24 Solikin M. Juhro-Ali Sakti dkk, Idem Publishing, 2018 , Jakarta: Tazkia 25 607
economy tidak menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara riil. Di dalam konsep moneter syariah, uang yang beredar di sektor keuangan harus mengalir lancar ke sektor ekonomi riil demi tercapainya produktivitas ekonomi, yaitu aktivitas penciptaan barang dan jasa. trade instruments, charitable instruments ), volume ekonomi ia lebih bersifat abstrak, investment instruments, instruments, Kebijakan dan operasi moneter harus berdasarkan: service dan . Konsep IS-LM merupakan konsep penting dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Kurva IS mewakili keseimbangan di pasar barang dan kurva LM mewakili keseimbangan di pasar uang. Kurva IS secara langsung dikontrol dengan kebijakan fiskal dan kurva LM secara langsung dikontrol oleh kebijakan moneter. Tentang hal ini akan diulas pada buku lanjutan dari buku ini. Dalam bentuk skema, kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan ganda di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 13.3 Kebijakan Moneter Syariah dalam Sumber: Ali Sakti/Bank Indonesia Sistem Keuangan Ganda 608
Tujuan kebijakan moneter Islam, sebagaimana dijabarkan oleh Rifki Ismal (2018) adalah: 1. Stabilitas nilai uang a. Bank sentral dapat melakukan ekspansi moneter untuk meningkatkan stabilitas nilai uang melalui pertumbuhan fiat money ekonomi yang tinggi. creation, b. Ekspansi moneter dilakukan bukan dengan tetapi realokasi mengalami surplus likuiditas kepada pihak. c. Relokasi likuiditas dilakukan melalui mekanisme operasi moneter dengan menggunakan instrumen moneter Islam. economic 2. Kesejahteraan ekonomi optimal dengan pemenuhan lapangan growth and employment kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal ( likuiditas dari pihak yang ). a. Kebijakan moneter berkomitmen untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan pengangguran. ekonomi dan menurunkan b. Hal di atas dilakukan bersamaan dengan pemerataan kesejahteraan. c. Relokasi likuiditas di atas berakibat kepada meningkatnya kesejahteraan, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, dan Distributive justice menurunnya inflasi. d. 1) Kebijakan moneter untuk mengatur konsentrasi likuiditas (kekayaan) demi menggerakkan aktivitas perekonomian. dilakukan 2) Keseimbangan (keadilan) ekonomi tercipta manakala uang (dana) tidak ditahan oleh sekelompok orang atau hanya berputar di sektor keuangan yang tidak berhubungan dengan aktivitas di sektor riil. trading, charity. 3) Akad yang digunakan pada instrumen moneter antara lain: investasi, atau Sumber-sumber ekspansi moneter Islam, yaitu: budget defisit a. Pembiayaan defisit APBN. Kebutuhan dana pemerintah untuk menutupi (defisit APBN) dipenuhi dari "kantong" bank sentral. Berbeda dengan mekanisme konvensional, bank sentral menyediakan defisit dengan beberapa cara. Pertama, dana bagi budget 609
menggunakan dananya sendiri dan merupakan penempatan sementara bank sentral. Kedua, menggunakan dana masyarakat dengan menerbitkan instrumen moneter berbasis investasi. Ketiga, menggunakan dana masyarakat dengan menerbitkan , wakaf, dan lain-lain). instrumen moneter berbasis charity (qardh fiat money creation b. Ekspansi moneter karena via simpanan di perbankan. Dalam ekonomi moneter Islam, dana masyarakat yang masuk trading ke simpanan perbankan tidak akan menghasilkan tambahan kecuali dana tersebut digunakan pada kegiatan investasi/ di sektor riil. Dana masyarakat di simpanan bank yang ditempatkan di bank sentral juga tidak akan menghasilkan return fiat money kecuali dana tersebut ditempatkan pada instrumen moneter creation berbasis investasi / trading . Oleh karena tidak ada oleh bank sentral maka tidak ada pertambahan dana di perbankan kecuali dana tersebut berasal dari aktivitas di sektor riil. c. Surplus perdagangan international. Surplus perdagangan (surplus mata uang asing) akan digunakan untuk pendanaan aktivitas ekspor dan impor dan bukan untuk spekulasi mata uang. Pencairan mata uang asing di dalam negeri juga digunakan untuk pendanaan proyek pembangunan dalam mata uang domestik. Namun demikian likuiditas rupiah pada penjualan mata uang asing dipenuhi dari likuiditas rupiah yang ada (bukan ) baik jual beli mata uang tersebut dilakukan di bank sentral maupun di perbankan. fiat money creation Transmisi Kebijakan Moneter Islam Transmisi kebijakan moneter muncul sejak munculnya otoritas moneter yang terpisah dari otoritas fiskal. Otoritas moneter berkembang sejalan dengan berkembangnya bank sentral dari bank ) yang ditandai sirkulasi (menerbitkan uang kertas atau dengan munculnya Bank of England (BOE) pada tahun 1694 (Capie, 1994). Mengingat uang kertas sifatnya (karena tidak memiliki nilai intrinsik), maka tugas bank sentral berkembang termasuk mengatur jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan nilai mata uang atau inflasi. Hal ini tidak diperlukan ketika uang yang fiat money inflator 610
digunakan adalah uang intrinsik, seperti dinar emas dan dirham perak di masa masih adanya kekhalifahan Islam. Khilafah Islamiyah terakhir, yaitu Dinasti Utsmaniyah di Turki, runtuh pada tahun 1924 (Islahi, 2004). Di masa dominasi ekonomi konvensional dengan uang kertas dan bank sentralnya sampai saat ini, ekonomi Islam berkembang di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di tengah sistem uang kertas dan bank sentral. Oleh karena itu, berkembang pula sistem moneter Islam dengan kebijakannya dan proses transmisinya. Salah Towards a Just satu pionir pengembang teori ekonomi moneter Islam kontemporer Monetary Sistem adalah Muhammad Umer Chapra dengan bukunya " " (1985). setting Dalam sistem keuangan ganda seperti di Indonesia, setting institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan institusi keuangan konvensional yang telah ada terlebih dahulu, sehingga instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam kontemporer ada kemiripan dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Bentuknya transmisi kebijakan moneter Islam dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional. Namun yang pasti bahwa aplikasi moneter Islam harus gharar terbebas dari aktivitas ekonomi yang mengandung riba, maysir, dan serta hal-hal terlarang lainnya menurut syariat Islam. Sumber: Ali Sakti/Bank Indonesia Gambar 13.4 Transmisi Kebijakan Moneter Syariah 611
Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter Pada tahun 2008 diundangkan UU Nomor 19 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN atau disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Underlying Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan, perumahan. Adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah: 1) Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara; 2) Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal; 3) Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN; 4) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri; 5) Mengembangkan alternatif instrumen investasi; 6) Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah; 7) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara. Pada akhir April 2009, pemerintah menerbitkan sukuk global senilai 650 juta dolar AS atau sekitar 7 triliun rupiah. Sukuk negara perdana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia ini diterbitkan dengan tingkat imbalan tetap sebesar 8,8 persen, dengan tenor lima tahun, sehingga akan jatuh tempo pada 23 April 2014. Ada dua faktor utama yang mendasari penerbitan sukuk negara ini, yaitu instrumen diversifikasi pembiayaan defisit anggaran sebagai pemerintah dan percepatan akselerasi ekonomi syariah di Indonesia. jembatan pengembangan praktik ekonomi syariah dalam bidang lainnya di Indonesia. Jika sebelum itu praktik tersebut masih terfokus pada Penerbitan sukuk global ini dapat menjadi 612
sektor perbankan, maka penerbitan sukuk ini sudah berada pada fiskal, yaitu bagian dari kebijakan pemerintah dalam sektor mengelola anggaran. Jika otoritas tertinggi sektor perbankan berada pada Gubernur Bank Indonesia, maka sektor fiskal secara teknis keuangan dikelola oleh kementerian keuangan. Dalam tata kelola fiskal terdapat tiga pos besar, yaitu penerimaan, belanja dan pembiayaan. Sukuk, baik sukuk ritail domestik maupun sukuk global merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. Namun begitu masih ada tantangan berikutnya untuk mengisi dua pos lainnya, yaitu penerimaan dan belanja pemerintah dengan mengaplikasikan konsep ekonomi syariah. Adapun jenis sukuk yang diterbitkan pemerintah menurut akad dan pembiayaan ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 13.5 Jenis SBSN Berdasarkan Pembiayaan Sumber: Dirjen Pengelolaan Utang, Kemenkeu RI 613
Sukuk Sebagai Instrumen Fiskal Dalam konteks kebijakan fiskal, penerbitan sukuk termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pengelolaan utang selain terkait dengan cara mengisi kesenjangan pembiayaan, dalam jangka panjang juga berperan dalam pengelolaan fiskal. Hadirnya portofolio yang mendukung kesinambungan regulasi sukuk (dan SUN) menjadi bagi penerbitan instrumen utang dalam bentuk surat berharga negara. Tujuan utama penerbitan sukuk selain untuk pembiayaan APBN, juga untuk pembiayaan kegiatan proyek pemerintah, terutama pembangunan infrastruktur. money creation standing appropriation Dari sisi fiskal, sukuk dapat bekerja dengan meninggalkan underlying transaction . Hal ini tercermin setidaknya dari tiga aspek. Pertama, sukuk membutuhkan aset sebagai agar dapat return diperdagangkan. Kehadiran aset ini jelas berpotensi menghasilkan dan sekaligus sebagai jaminan apabila terjadi permasalahan antara investor di kemudian hari. Kedua, sukuk mengakumulasi modal publik dengan risiko yang minimal. Hal ini tidak lepas dari konsep syariah yang melarang transaksi perdagangan uang tanpa adanya kewajiban yang ditunaikan, dan berbagai aktivitas transaksi yang dilarang seperti maysir, garar, dan riba. Ketiga, sukuk bekerja berdasarkan kinerja sektor riil sehingga kondisi naik dan turunnya kinerja perekonomian akan tercermin pada kinerja sukuk. issuer dan Alur sukuk dalam memberi kontribusinya pada kestabilan fiskal sebuah negara tercermin dalam Gambar 13.5. Sebagai ilustrasi, pemerintah berencana membiayai proyek pembangunan bukan dengan menggunakan berupa utang atau membuat uang baru, melainkan dengan dana masyarakat. Pemerintah kemudian menyerap dana masyarakat di pasar uang maupun pasar barang melalui penerbitan sukuk. Pasar asing yang membeli sukuk juga terserap dananya masuk pada pemerintah. Dana tersebut kemudian dikelola untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Dana yang digunakan tersebut pada akhirnya kembali pada pasar barang dan pasar tenaga kerja (sektor riil) karena kegiatan produksi akan menciptakan penghasilan bagi pemilik faktor produksi. sukuk, pemerintah dapat memanfaatkan bagi Untuk membayar hasil dari money creation return underlying asset atau dari aset lain. 614
Gambar 13.5 Peran Sukuk Terhadap Stabilitas Fiskal Sumber: KK Tang (2006), dalam Jusmaliani (Ed.) (2008: 358), dimodifikasi oleh Khairunnisa Musari Sukuk Sebagai Instrumen Moneter income velocity, Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan moneter menekankan Sejatinya, kegiatan pada moneter tidak membutuhkan instrumen karena kinerjanya sudah excess and lack of termanifestasi oleh sektor riil. Namun, dalam konteks kekinian, liquidity instrumen moneter dibutuhkan karena adanya money creation 26 bukan pada . excess and lack of liquidity.27 Excess liquidity di pasar keuangan. Dalam hal inilah, sukuk dapat difungsikan untuk mengelola dalam sistem ekonomi di Indonesia banyak beredar dalam Sertifikat Bank , dan Indonesia (SBI), liquidity obligasi pemerintah. Pada tataran inilah, sukuk dapat difungsikan sebagai instrumen moneter untuk mengurangi sekaligus penjaga kestabilan inflasi dan mencegah resesi. stock market, capital market money market , lack of Sukuk memiliki relevansi dengan moneter karena keberadaannya memberi pengaruh terhadap penawaran dan permintaan uang. Permintaan uang adalah representasi dari keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sektor riil. Semakin tinggi kapasitas dan volume 26 Dalam teori moneter, pinjaman pemerintah ke bank sentral untuk menutupi budget defisit, aktivitas perdagangan luar negeri (pemerintah dan swasta) yang membuka pintu aliran dana asing masuk ke Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter. dalam negeri dan operasional bank konvensional merupakan tiga sumber utama money creation itu. 27 Rifki Ismal & Khairunnisa Musari (2009). Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia. 1 April. 615
sektor riil, maka permintaan uang pun akan meningkat. Variabel- variabel yang mempengaruhi permintaan uang meliputi variabel sosio-ekonomi (X), kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi (Y), dan informasi objektif masyarakat akan kondisi riil perekonomian. profit sharing Permintaan dan penawaran uang menurut teori ini dipengaruhi oleh expected rate of profit atau besarnya . Tinggi rendahnya ini merupakan representasi dari prospek expected rate of profit 28 pertumbuhan aktual ekonomi. intervening yang dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan uang dapat mengembangkan formulasi sendiri dengan menyesuaikan definisi variabel yang ada menjadi defi- nisi yang relevan dengan sukuk. Adapun alur sukuk dalam memberi kontribusinya pada kestabilan ekonomi sebuah negara tercermin da- lam Gambar 13.6. Sukuk sebagai variabel Gambar 13.6 Peran Sukuk Terhadap Stabilitas Moneter Sumber: KK Tang (2006), dalam Jusmaliani (Ed.) (2008: 358), dimodifikasi oleh Khairunnisa Musari Dalam konteks kebijakan Bank Indonesia yang merupakan bauran kebijakan antara kebijakan konvensional dan syariah, posisi ekonomi dan keuangan syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Ekonomi 28 Karim, ..., h. 191-193. 616
Gambar 13.7 Bauran Kebijakan Moneter Bank Indonesia Sumber: Ali Sakti/Bank Indonesia Kesimpulan Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Dalam konteks Negara Indonesia, diwujudkan di antaranya melalui APBN. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Prioritasnya adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan masalah- masalah APBN lainnya, serta mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. Kebijakan fiskal dalam kerangka Indonesia dianalisis dengan pendekatan kontemporer, karena terdapat perbedaan yang banyak antara situasi zaman Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Kompleksitas income oriented persoalan pada zaman dahulu dengan zaman kekinian berbeda. Kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabat adalah , maknanya pendapatan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara, selanjutnya dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal yakni dengan pada masa kekinian yang ekonomi Islam di growth oriented, 617
menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, sehingga berdampak pada suatu keadaan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk /anggaran belanja, maka terjadi defisit anggaran sehingga solusinya antara lain berutang. expenditure Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuannya untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsinya untuk menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi tingkat pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan, membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas harga barang, dan mengendalikan laju inflasi. Kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Indonesia dianalisis dengan pendekatan kontemporer. Hal ini diperlukan karena terdapat perbedaan yang banyak situasi zaman Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Dalam konteks itulah pendekatan keuangan Islam kontemporer yang digunakan policy mixed dalam menganalisis kebijakan moneter di Indonesia, diwujudkan , dalam bentuk: 1). likuiditas, di antaranya dengan sinergi kebijakan; 2) Utilisasi real sector based rate instrumen sukuk; 3). Orientasi ke sektor riil dan juga mendorong ekspor; 4). Mengupayakan terwujudnya ; dan menjadi instrumen fiskal, misalnya sukuk untuk 5). pembiayaan sosial. Rangkuman sejumlah Islam di Interlink kebijakan, kolaborasi, Social finance Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Dalam konteks Negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang mendapat mandat sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala negara/ presiden. Implementasi kebijakan fiskal sebagai salah satu 618
perangkat kebijakan ekonomi makro pemerintah diwujudkan melalui APBN. Tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap, memperbaiki keadaan kerja juga menjaga kestabilan (mengurangi pengangguran), dan harga-harga secara umum. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan ekonomi, mengusahakan kesempatan meningkatkan penerimaan pemerintah dalam stabilisasi. Kebijakan fiskal memiliki dua prioritas, yaitu: 1). Mengatasi defi- sit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya; 2). Mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. Postur APBN terbagi atas tiga (3) Kelompok besar, yaitu: (i) Pendapatan Negara dan Hibah; (ii) Belanja Negara; dan (iii) Pembiayaan. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia dianalisis dengan pendekatan kontemporer, karena terdapat perbedaan yang banyak antara situasi zaman Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Kompleksitas persoalan pada zaman dahulu dengan zaman kekinian berbeda. Oleh karena itu, perlu sikap arif dan bijaksana dalam membahas kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabat adalah , maknanya pendapatan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara, selanjutnya dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa kekinian , yakni dengan menetapkan target-target yang pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, sehingga berdampak expenditure pada suatu keadaan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk /anggaran belanja, maka terjadi defisit anggaran growth oriented sehingga solusinya antara lain berutang. income oriented Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuannya untuk sasaran ekonomi makro, yaitu mendukung tercapainya 619
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, pembayaran. keseimbangan Fungsinya untuk menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi lapangan tingkat pengangguran dan membuka sejumlah pekerjaan, membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang, dan neraca menjaga stabilitas harga barang, dan mengendalikan laju inflasi. • Membahas tentang moneter, tentu tidak lepas dari membahas uang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dan pengukur nilai. portability, durability, recognizability, standardizability, Untuk disebut sebagai uang, suatu benda harus memenuhi kriteria: dan saving yaitu: motif transaksi, motif recognizability precautionary . Ada tiga jenis motif orang memegang uang, , dan motif investasi/ e-money . • Uang elektronik ( ) memiliki fungsi seperti uang pada umumnya. Rambu-rambu syariah dalam penggunaan uang elektronik, yaitu pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang dan objek akad halal dan legal. Kedua, bank penampungan. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit ditempatkan di bank syariah karena transaksi di bank konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan. Ketiga, ada serah terima dan ijab kabul, baik fisik atau non-fisik, sesuai tradisi dan kesepakatan. Keempat, ketentuan hak dan kewajiban e-money costumer para pihak dituangkan dalam ketentuan platform dan disetujui , termasuk diskon yang diberikan penerbit costumer. kepada Kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia dianalisis dengan pendekatan kontemporer. Hal ini diperlukan terdapat perbedaan yang banyak situasi zaman karena Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Kompleksitas persoalan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang tentu berbeda. Dalam konteks itulah pendekatan keuangan Islam kontemporer yang digunakan dalam menganalisis kebijakan moneter di Indonesia, sekaligus sebagai kaca mata untuk melihat kebijakan policy mixed Interlink moneter Islam di Indonesia, diwujudkan dalam bentuk: , sinergi kebijakan; a. b. Utilisasi likuiditas, di antaranya dengan instrumen sukuk. kebijakan, kolaborasi, 620
Sukuk ini sangat sesuai dengan ekonomi Islam; c. Orientasi ke sektor riil dan juga mendorong ekspor, hal ini diwujudkan dalam bentuk BI berhubungan dengan sektor direct ekonomi halal dan bekerja sama dengan pesantren. Ini real sector based rate merupakan kebijakan yang d. Mengupayakan terwujudnya merupakan bentuk islami dari e. Setting ke sektor riil; interest rate . Ini Social finance ; menjadi instrumen fiskal, misalnya sukuk setting untuk pembiayaan sosial. institusi keuangan established
jauh Islam kontemporer tidak institusi keuangan konvensional yang instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrumen- instrumen kebijakan moneter konvensional. Namun, karena cara kerja instrumen kebijakan moneter Islam memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan cara kerja instrumen kebijakan moneter konvensional, transmisi kebijakan moneter Islam dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional. Yang pasti berbeda adalah bahwa aplikasi moneter Islam harus terbebas dari aktivitas ekonomi yang mengandung serta hal-hal terlarang lainnya menurut riba, maysir, dan syariat instrumen yang dapat digunakan sebagai cara untuk menerapkan kebijakan fiskal dan berbeda dengan sudah , sehingga gharar Islam. Sukuk merupakan moneter secara Islami. Studi Kasus Studi Kasus 1 Pasca krisis keuangan global, Indonesia melakukan suatu perubahan mendasar dalam mekanisme operasional kebijakan moneter berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 yaitu menggunakan SBN (Surat Berharga Negara) termasuk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebagai pengganti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan SBIS. Pastinya hal ini berdampak kepada beberapa hal (khususnya di syariah), di antaranya mekanisme pengendalian likuiditas (operasi moneter) yang semula menggunakan SBIS (lelang SBIS) menjadi SBSN dan terhubungnya operasi moneter syariah yang semula hanya pengendalian likuiditas menjadi berbasis proyek pemerintah (di sektor riil) di SBSN. 621
Pertanyaan Studi Kasus 1 1. 2. Bagaimana cara meningkatkan efektifitas SBSN Jelaskan dampak apa saja yang terjadi pada dua poin tersebut, sebagai instrumen moneter syariah 3. Apa saja kesesuaian syariah yang terjadi ketika UU No. 1 th 2004 Studi Kasus 2 tersebut sudah diaplikasikan sepenuhnya. Dalam prinsip ekonomi Islam, seharusnya fiskal dan moneter ada di dalam satu kebijakan yang tersentralisasi oleh pemerintahan yang sah. Namun demikian, pada praktiknya di Indonesia saat ini, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter masih dijalankan oleh pihak yang berbeda, yaitu kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Pertanyaan Studi Kasus 2 Berikan contoh/saran Anda, untuk mengintegrasikan kebijakan moneter Islam dan fiskal Islam. Studi Kasus 3 Pada level internasional, beberapa bank sentral seperti Bank Negara Malaysia, Bank Sentral Bahrain, Bank Sentral Pakistan, telah menerapkan Sukuk bank sentral sebagai instrumen moneter syariah. juga menerbitkan sukuk bank sentral untuk Bank Indonesia melengkapi instrumen moneter syariah BI yang ada sebelumnya, yaitu reverse repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Pertanyaan Studi Kasus 3 syariah, dan repo SBSN. 1. Jelaskan perbedaan antara sukuk oleh Bank Sentral dan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu)! 2. Dalam konteks kebijakan fiskal, di antara dua jenis sukuk tersebut, mana yang lebih dominan? Jelaskan! 622
Daftar Istilah Penting Kebijakan fiskal Kebijakan moneter Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi syariah Kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi syariah Sukuk Stabilitas moneter Stabilitas fiskal Money creation e-money SBSN SBIS Moral Suasion Underlying asset Postur APBN Income oriented Growth oriented Real sector based rate Islamic social finance Pertanyaan Evaluasi 1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? 2. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal di Indonesia? 3. 4. Apa yang dimaksud kebijakan moneter? 5. Apa saja instrumen moneter syariah? 6. 7. Perpotongan kurva Jelaskan kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi syariah! Jelaskan kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi syariah! IS dengan kurva LM merupakan keseimbangan umum. Sesuai dengan namanya keseimbangan IS dan LM menggambarkan bertemunya keseimbangan pasar uang (LM) dengan keseimbangan pasar barang (IS). Bagaimana mekanismenya agar hal itu dapat terjadi menjadi kenyataan? 8. Apa yang dimaksud sukuk? Apa insterumen syariah dalam sukuk? Sebutkan jenis-jenis sukuk yang ada di Indonesia! 9. Bagaimana sukuk dapat menjadi instrumen dalam stabilitas fiskal e-money dan stabilitas moneter? Jelaskan e-money 10. Saat ini penggunaan mekanisme e-money semakin memasyarakat, jelaskan syariah! syariah! Sebutkan contoh 623
e-money 11. Apa masih ada aplikasi dengan prinsip syariah? Tahukah Anda? syariah yang belum sesuai Kebijakan Fiskal Masa Pandemi Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama dan kedua 2020 beberapa negara menggambarkan secara nyata dampak wabah Covid-19 yang telah mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Dalam merespons prospek pelemahan ekonomi global tersebut, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai kebijakan pelonggaran moneter dan paket kebijakan fiskal dengan skema yang progresif dan nilai yang signifikan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal untuk penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat yang rentan, insentif untuk sektor yang terdampak secara langsung, dan penguatan stabilitas keuangan. Salah satu kekhawatiran yang mencuat pada masa pandemi Covid-19 adalah terjadinya resesi ekonomi. Siapa pun berharap tidak terjadi resesi di Indonesia. Kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya resesi, yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ini dapat dilakukan dengan pemotongan pajak, dengan begitu akan menstimulus pasar barang dan meningkatkan output nasional (Keynes). Kebijakan fiskal ekspansif tersebut di antaranya telah dilakukan pemerintah Indonesia. Misalnya pemerintah menurunkan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan di 10 destinasi pariwisata Indonesia dengan kompensasi Rp3,3 triliun, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mengalami kerugian dari pajak daerahnya. Hal ini disampaikan Menkeu RI, "Untuk pemerintah daerah, pajak hotel dan restoran diminta untuk pemerintah daerah tidak memungut selama 6 bulan, tetapi pemerintah daerah diganti oleh pemerintah pusat. Dengan demikian hotel restoran di daerah 10 destinasi pariwisata itu terdiri dari 33 kabupaten dan kota tidak memungut pajak untuk PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) pajak hotel restorannya, tetapi pemerintah daerah tidak mengalami kerugian karena pemerintah pusat mengompensasi mereka nilainya kira-kira Rp3,3 triliun. Itu untuk sektor pariwisata saja pemerintah memberikan 624
traffic airline berbagai paket. Mulai dari pada minat untuk travel agent nya hotel, restorannya sampai ke -nya, diharapkan ini dapat meningkatkan traveling dan di dalam negeri maupun dari luar negeri. Di samping itu, untuk memperkuat pasar domestik, Pemerintah telah melakukan sinergi dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 190/KMK.08/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk rangka Penanganan menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. SKB tersebut telah diimplementasikan di antaranya, yaitu pada lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tanggal 21 April 2020 dan lelang Surat Utang Negara (SUN) tanggal 28 April 2020, serta Sukuk Ritel Indonesia 013 (SR013) pada September 2020. Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Pemerintah juga sudah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam PP nomor 23 tahun 2020 sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sumber: 1. 2. h t t p s : / / w w w. ke m e n ke u . g o . i d / p u b l i ka s i / s i a ra n - p e r s / dalam-menghadapi-pandemi/ 625
Daftar Pustaka Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia. Ab. Mumin Ab. Ghani (1999). (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Limadha Harrama Allah SWT al-Riba? Islam Malaysia, 1999) Abd al-Sami' al-Misri (1987). Maktabah Wahbah. Kairo. Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisi Ibn Qudamah (1972). al-Syarh al-Kabir, Al-Mughni wa Era Baru Jilid. 4. Dar al-Kutub al-'Arabi. Beirut. Abimanyu, Anggito & Andie Megantara (Eds.) (2009). Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan. Lisan al-Riba Penerbit Buku Kompas. Jakarta. al-'Arab, Abu al-'Ala al-Maududi (1987). Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, . Al-Dar al-Su'udiyyah. Jeddah. juz. 4. (Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam al-Tarjamah, 1954) Adiwarman Azwar Karim, Rajawali Press, 2016) Ekonomi Islam: Suatu kajian Kontemporer , (Jakarta: ______, , (Jakarta: Gema Studies in The Islamic Law of Contracts: The Ekonomi Makro Islam Insani Press, 2001) Prohibition of Gharar ______, Ahmad Hidayat Buang, (Jakarta: Rajawali Press, 2007) , (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000). nternational Journal of Islamic Financial Services Humayon A. Dar and John R. Presley, "Islamic Finance: A Western 1, Ahkam al-Qur'an Perspective," I No.1 (April 21, 2002) al-Qamus al-Muhit, Al-Fiyruzabadi, Al-Imam Abu Bakr Ahmad Bin 'Ali al-Razi al-Jasas, juz. 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) , al-Uqud juz. 2. (Kairo: Matba'ah al-Bahiyyah, t.t.) al-Maliyah al-Murakkabah Amruni, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin al-, , cet. 2, (Riyad: Isybilia, 2010). Bank dan Lembaga Keuangan Shari'ah Andri Soemitra, Akad dan Produk Bank Shari'ah, (Jakarta: Kencana, 2010) Ascarya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Buletin Ekonomi Moneter dan Perbanka _______, Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di n, Vol. 14, No. 3, Implications for Central Indonesia, Januari 2012 Bank for International Settlements (BIS), 626
Banks of the Development of Electronic Money (Basle: Bank for Indonesia Bank Sentral Republik International Settlements, October 1996) Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi Bank Bank Indonesia (BI). . (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)-BI, 2003). Bank Indonesia. Booklet Keuangan Inklusif. (Jakarta, Departmen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2016). Guideline on Electronic Money (E-Money) BNM, (Kuala Lumpur: BNM, t.t.) The Future of Money, Charles Goldfinger, "Intangible Economy and Electronic Money", Instrumen Keuangan Mengenal Sukuk: dalam Berbasis Syariah Departemen Keuangan. (Paris: OECD, 2002) Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. (Jakarta: , Direktoral Dinar Sebuah Kajian Awal, Direktorat Perbankan Syariah, The Future of Mone DPBS, 2003) Economy and Electronic Money", dalam y, (Paris: OECD, 2002) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Sharf Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Fatwa DSN MUI No. 28 Tentang Jual Beli Mata Uang ( ), 28 Maret 2002 Fatwa DSN MUI No. 42 Tentang Syariah Charge Card, 27 Mei 2004 Fatwa DSN MUI No. 54 Tentang Syariah Card, 11 Oktober 2006 Fung, Ben et.al., Electronic Money and Payments: Recent Developments and Issues, (Canada: Bank of Canada Discussion Electronic Money: A viable payment sistem? Paper, 2014) Guadamuz, Andres, School of Law University of Edinburgh, Old College, South Bridge United Kingdom Pajak Menurut Syariah Gusfahmi, Hasanuddin. "Sejarah Uang dalam Islam", Apendiks dalam Adiwarman et.al., Kajian Operasional E-Money, . (Jakarta: Rajawali Press, 2007) Ekonomi Makro Islam Karim, Hidayati, Siti Indonesia, 2006) Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2007) (Jakarta: Bank Investasi Pada Pasar Modal Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. . (Jakarta: Kencana, 2007). 627
Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis. Huda, Nurul et al. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam. (Jakarta: Kencana, 2008). Hasyiyah Ibn 'Abidin _________ Ibn 'Abidin, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1966). al-Ta'rifat Ibn al-Hasan (Jakarta: Kencana, 2006). , juz 5, (Kairo: Syarikah Matba'ah 'Ali al-Husayni al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad bin et al., al-Mu'jam al-Wasit, , cet. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000) Ahkam al-Qur'an juz. 1. (Kairo: T.P., t.t.) Ibrahim Anis Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari, , juz. 3. (Bairut: Pengantar Keuangan Islam: Teori Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985) dan Praktik. Iqbal, Zamir & and Abbas Mirakhor. Sukuk Ijarah. Terjemahan. Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2008) Ismail, Abdul Ghafar & Noraziah Che Arshad. (2009b). Paper to be presented at the Workshop in Islamic Economics and Finance, School of Economics, Universiti Kebangsaan Malaysia. 30-31 March. Ismail, Abdul Ghafar et al. Sukuk Structure. Paper to be presented at the Seminar on Sukuk and Regional Economic Development, Syari'ah Economics Department, Faculty of Economics, Airlangga University. Surabaya. 8 January. (2009a). Islamic Financial System: Principles and Operations. 2/e ISRA. . (Kuala Investasi Syari'ah: Implementasi Konsep pada Lumpur: ISRA, 2016). Kenyataan Empirik Jusmaliani (Ed.). Economics of Money, Banking, and Financial Market . (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008). Mishkin, Islamic Commercial Law. , (New York: Pearson, 2007) Mohammad Hashim Kamali, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000) Al Iqtishadiyyah: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Muhammad Zein, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan 1 Menyoal Minimnya Kontribusi Bank Konvensional," (2004) Syariah terhadap Sukuk Musari, Khairunnisa. (2009a). Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law. . Jurnal Ekonomia-Republika. 16 April. Nabil A. Saleh, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986). Jurnal EKBISI Nur Kholis, Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi , FEBI UIN Sunan Kalijaga, Vol. 5, No. 1, Islam, Desember 2010 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) 628
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Perry Warjiyo, Bauran Kebijakan Bank Sentral: Konsepsi Pokok dan The Use Of Electronic Money And Its Pengalaman Bank Indonesia, (Jakarta: BI Institute, 2016) Impact On Monetary Policy Popovska, Neda -Kamnar, " Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Purwiyanto (ed.), ", JCEBI, Vol.1 (2014) No.2 , (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Money And Monetary Policy From The Islamic Perspective, Anggaran, Kementerian Keuangan, 2013) Rifki Ismal, Islamic Banking in Indonesia, New Perspectives on Monetary Chapter 15 Book, 2018 and Financial Issues _________, Kerangka Kebijakan Moneter Syariah , (John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2013) Sukuk Menjawab Resesi. , Bank Indonesia Instrumen _________, Rifki Ismal& Khairunnisa Musari. (2009a). Moneter _________________. (2009b). Moneter. _________________. (2009c). Menggagas Sukuk sebagai Jurnal Ekonomia- Republika. 19 Maret. Instrumen Fiskal dan Sukuk, Menuju . Bisnis Indonesia. 1 April. Tantangan, Peluang, dan Prospek Sukuk Bagi Majalah Sharing. Edisi April No. 28/III/2009. Pembangunan di Indonesia _________________. (2008). . Direktoral Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. Paper presented at International Seminar on Implementations of Islamic Modern Money and Economics. Surabaya. 1 Agustus. Banking Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas (Singapore: McGraw-Hill, International, 1993) Ekonomi Rozalinda, al-Riba fi al-Muamalat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) al-Masrafiyah al-Mua'asirah Saidy, Abdullah bin Muhammad bin Hasan al-, Makroekonomi , (Riyad: Dar Taybah, t.t.). Sadono Sukirno, Ekonomi Makro, , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Soediyono, Islamic Economic Studies Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in , Vol. 7, No. 1 dan 2, in Sayyid Taher, "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", dalam Masudul Alam Choudhury, Exchange" dalam Oktober 1999 dan April 2000, h. 64-66. Islamic Political Economy 629 (Yogyakarta: Liberty, 1992)
Captapist-Globalization An Agenda for Change . (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1997) Juhro, Solikin M. dan Sakti, Ali dkk (2018), Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda. Tazkia Publishing. Jakarta. Economica Supangat (2013). Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Perekonomian Indonesia , Vol. 4(2), pp 91-106. Ekonomi Islam, Tulus TH Tambunan, Indonesia, 2018). , (Bogor: Ghalia Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah Turki, Sa'ad bin, Sukuk, Alternatif , (Riyad: Dar Pembiayaan al-Somai, 2012) Pembangunan Yuliadi, Imamudin (2009). . Paper presented at the Seminar on Sukuk and Economics Regional Department, Faculty of Economics, Airlangga University, Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram. Surabaya. 8 January. Yusuf al-Qaradawi (1999). Maktabah Wahbah. Kairo. Al Iqtishadiyyah: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Zein, Muhammad (2004). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Economic Development, Syari'ah Konvensional, Vol. 1, pp 113. 630
BAB 14 Dalam Ekonomi Islam Peran Masyarakat Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai peran yang telah dan sedang dilakukan masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam, di samping peran yang dikontribusikan negara, sehingga top down pendekatan dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia . merupakan kombinasi dari strategi 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai peluang peran yang terus dapat dilakukan dan mahasiswa termotivasi untuk ambil bagian dalam berkontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. bottom up dan Pendahuluan Berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah tidak lepas dari peran berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Dalam perspektif Islam, setiap unsur, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki peran sesuai posisi masing-masing. Ada ummat wahidah, ummat wasatha, khairu beberapa terminologi dalam Al-Qur'an yang menunjuk pada arti ummat. Ummat wustho masyarakat ideal, yaitu: dimaknai sebagai masyarakat pertengahan/ moderat. Ini ditandai dengan perilaku komunitas yang mampu tegak pada posisi tengah, yaitu posisi yang menjadikan mereka mampu memadukan aspek ruhani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala aktivitas kehidupannya. berarti komunitas terbaik atau unggul. Merujuk pada QS. Ali Imran: 110, bahwa adalah menyuruh kepada kebaikan, karakteristik Khairu ummah khairu ummah 631
khairu ummah mencegah dari yang buruk, dan beriman kepada Allah SWT. Jadi, dalam pengertian tersebut adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen dan amar ma'ruf kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal, serta nahi munkar memiliki loyalitas pada kebenaran melalui tindakan (perintah kebaikan) seiring dengan penegakan (mencegah kemunkaran). Implementasi peran itulah yang diemban berbagai elemen masyarakat muslim Indonesia dalam berkontribusi mewarnai perjalanan sejarah industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Dalam sejarah tercatat bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") sebagai bank syariah pertama di Indonesia, pendiriannya digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Secara resmi Bank Muamalat berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H, dengan pola , yakni inisiasi dari masyarakat yang kemudian gayung bersambut 1 ini menunjukkan bahwa dalam Hal dari pihak pemerintah. pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu melibatkan semua pihak dan bahkan berkolaborasi untuk masing-masing pihak top dapat berkontribusi dalam memajukannya, sesuai dengan posisi dan down peran yang dapat dilakukannya, strateginya bisa bottom up bottom up dan atau kolaborasi dari dua strategi tersebut. Hingga kini, perkembangan praktik ekonomi dan keuangan syariah, baik di dunia maupun di Indonesia cukup menggembirakan, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi, tetapi tetap harus disyukuri dengan sepenuh hati. Misalnya Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, diperkirakan 87% penduduknya keuangan syariah baru beragama Islam, tetapi faktanya market share mencapai 8,71% dari total aset industri keuangan nasional, sedangkan perbankan syariah baru mencapai 5,87% dari total aset perbankan nasional (OJK, Juni 2020). Di sisi lain, potensi aset wakaf per tahun, menurut BWI (Badan Wakaf Indonesia) mencapai Rp2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Potensi market share Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia 1 Darsono-Ali Sakti dkk, , Depok: Rajawali Pers, 2017, h. 17. 632
wakaf uang mencapai sekitar Rp77 triliun. Namun potensi yang besar tersebut belum dapat terealisir digali. Wakaf yang terealisasi 2 baru mencapai Rp400 miliar aset wakaf dan Rp185 miliar wakaf uang. Fakta ini menunjukkan bahwa peran masyarakat luar biasa penting untuk mewujudkan suatu potensi menjadi kenyataan. Tanpa peran aktif masyarakat, mustahil potensi yang luar biasa tersebut dapat diwujudkan. Oleh karena itu, perlu ada berbagai ikhtiar untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam memajukan praktik ekonomi dan keuangan syariah dalam berbagai aspeknya. Hal penting yang perlu digaris bawahi, bahwa tingkat literasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keterlibatan dan ketertarikan masyarakat untuk berekonomi dan berkeuangan secara syariah. Hal ini dibuktikan bahwa perbankan syariah, nilainya tidak jauh beda dengan jumlah masyarakat yang market share well literate perbankan syariah. dalam pengembangan praktik ekonomi dan keuangan syariah, perlu ditingkatkan indeks literasinya. Di antaranya dengan mengemukakan perkembangan terkini, manfaatnya dan juga peran apa yang dapat dimainkan oleh anggota masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa spektrum ekonomi dan keuangan syariah sangat luas, yakni bahwa semua aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Alquran dan sunah, dapat dikategorikan sebagai bagian ekonomi syariah. Cakupannya meliputi sektor riil, keuangan, dan filantropi secara luas. Karakteristik utamanya adalah bebas dari elemen riba (bunga), ketidakpastian ( judi (maysir), dan berbagai ), larangan lainnya. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam memiliki sektor ekonomi yang luas dibanding sistem ekonomi konvensional, yaitu dua sektor ekonomi plus: ekonomi sektor riil, dan ekonomi sektor keuangan plus keuangan sosial. Untuk lebih meningkatkan peran masyarakat gharar lebih Sektor riil menjadi fokus pengembangan ekonomi syariah ke masterplan depan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor riil dalam ekonomi Islam yang telah dimasukkan dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2024, antara lain: fesyen, produk-produk kuliner, kosmetik, wisata halal, rumah sakit syariah, syariah, dan lain-lain. Sektor-sektor hotel syariah, pharmaceuthical 2 Media Indonesia, 14 Mei 2019; Kompas, 27 September 2019 633
tersebut sudah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain. Label halal mendapatkan legitimasi yang sangat kuat dari regulasi yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, yaitu Undang- Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pangsa pasar produk dan jasa halal yang sangat besar. Selain itu, total populasi muslim dunia yang mencapai 1,8 miliar, juga merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi produk dan jasa halal. 3 Sektor keuangan syariah telah berkontribusi signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko dan mewujudkan stabilitas keuangan global. Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa keuangan Islam telah menjadi bagian integral internasional. Sistem ekonomi dan dalam sistem keuangan dual economic keuangan berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, dual financial system system Turki, dan lain-lain, menerapkan sistem ekonomi , dan sistem keuangannya menganut , yakni sistem ekonomi dan keuangan ganda berupa sistem ekonomi dual economic and financial system dan keuangan konvensional dan syariah yang sah dan berlaku serta berjalan beriringan. Berlakunya dipercaya akan melahirkan kompetisi yang sehat dan fair serta akan mewujudkan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan dan pelayanan bagi masyarakat. Semua praktik ekonomi Islam berdasarkan nilai- nilai syariah yang menjunjung tinggi etika, moral, dan keadilan yang menuntut pelaku ekonomi syariah memiliki karakter yang baik dalam bertransaksi ekonomi. Hal ini tentu sangat penting dalam rangka membangun karakter bangsa melalui membangun karakter pelaku ekonomi baik di sektor riil maupun sektor keuangan. market disciplines 4 Sektor keuangan syariah terdiri dari perbankan syariah dan IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah, plus keuangan sosial (zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain-lain). Termasuk di dalamnya juga dana haji yang dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Industri keuangan syariah yang kategori bank, terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri 3 4 Nur Kholis, Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya bagi Pembangunan Karakter Bangsa, , Vol.13, NO. 02, ISSN 1411-271X, Nop 2011 State of the Global Islamic Economy 2018/2019, h. 7 AHKAM, Jurnal Hukum Islam 634
dari asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, pasar modal syariah, modal ventura syariah, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, sektor keuangan ekonomi Islam berkembang lebih cepat dan lebih pesat dibanding sektor riil. Semua sektor tersebut sangat membutuhkan peran masyarakat. Tanpa peran masyarakat, semua sektor tersebut tidak akan pernah berkembang optimal. Lebih tepatnya, kunci utamanya adalah kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah sebagai pembelanja besar, regulator dan supervisor, maupun masyarakat luas baik perannya sebagai pelaku usaha, praktisi maupun yang berperan sebagai konsumen. Peran yang optimal dari semua pihak itu tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dapat diwujudkan secara adil dan merata. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pelaku Keuangan Mikro di Indonesia ada yang beroperasi dengan sistem syariah dan konvensional. Lembaga keuangan mikro konvensional antara lain: Koperasi/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO). Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah antara lain: Koperasi/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) atau yang dikenal juga dengan (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). intermediasi Baitul Mal wa Tamwil 5 Peran lembaga keuangan mikro antara lain: menjadi lembaga keuangan yang menjangkau usaha mikro-kecil dan masyarakat miskin, karena lembaga keuangan formal seperti bank memiliki keterbatasan informasi terkait usaha mikro-kecil dan masyarakat miskin sehingga lembaga tersebut cenderung tidak melayani usaha mereka. Lembaga keuangan mikro juga berperan menyediakan akses keuangan termasuk akses kredit bagi usaha mikro Teori Keuangan Mikro; Kampanye Keuangan Inklusif. 5 Ali Sakti, 635
dan masyarakat miskin produktif yang selama ini tidak disediakan oleh lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan mikro syariah dinilai memiliki kelebihan secara moral dan operasional yang mampu menjadi alternatif dari praktik keuangan konvensional, terlebih lagi dalam melayani usaha mikro atau masyarakat miskin. Secara moral, prinsip syariah memberikan nilai yang sangat kuat bagi lembaga keuangan mikro untuk mengutamakan masyarakat miskin. Sementara itu, secara operasional, prinsip syariah yang menggunakan kontrak berbasis bagi-hasil membuat lembaga keuangan mikro syariah akan semakin peduli dengan kondisi usaha dari nasabah mikro. 6 Menurut Dawam Rahardjo, pendirian dan perkembangan BMT 7 di Indonesia dipelopori oleh Muhammadiyah, suatu ormas yang menganut paham purifikasi (pemurnian) ajaran Islam dan cenderung kepada reformis modernis yang berpusat di Yogyakarta. Diduga, karakteristik itu berimplikasi pada sikap para jamaahnya terhadap pengembangan perbankan syariah. Muhammadiyah lebih terbuka dan 8 Kader-kader Muhammadiyah cepat menerima daripada ormas lain. dengan aktif melakukan promosi dan aktivitas dalam hal perbankan syariah, di antaranya dengan mendirikan BMT-BMT. Fakta historis tersebut menunjukkan bahwa lahirnya BMT yang berkembang hingga kini menjadi institusi keuangan syariah mikro merupakan bentuk nyata kontribusi dan peran masyarakat dalam mengembangkan ekonomi Islam. Data sentral terkait jumlah BMT dan berikut total asetnya sulit ditemukan, karena memang belum terdapat instrumen sentral yang mengakomodir eksistensi BMT secara nasional dan terintegrasi. Perkiraan jumlah BMT di Indonesia saat ini lebih dari 4500 BMT dengan total aset mencapai lebih dari Rp16 triliun. tamwil 9 Baitul maal wa tamwil maal yaitu bait artinya rumah, (BMT), terdiri tiga unsur kata pokok, artinya Bank artinya harta, 6 Obaidullah, (2010) 7 M. Dawam Rahardjo, (2004) "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Islam Pengembangan . Jakarta: Rajawali Press, h. xxii; Soertiana Nitisoemantri (2000), "Muhammadiyah dan Pemikiran KeIslaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi. Perkembangan Mu'amalah Kontemporer", dalam Muhammad Azhar et al. (eds.), Yogyakarta: LPPI UMY dan Majlis Tarjih 8 9 Muhammadiyah, h. 77-84. Abdul Mughits (2003), "Sosialisasi Bank Syariah di Kantong-kantong NU", dalam Irwan Kelana et al. (eds.), Perbankan Syariah Masa Depan . Jakarta: Senayan Abadi Publishing, h. 59-60. 636
maal baitul maal wa tamwil . Ketika tiga kata tersebut pengembangan harta, dari asal kata dijadikan satu menjadi (BMT), ia memiliki makna khusus, yaitu balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ), selain itu, BMT juga dapat kegiatan ekonominya ( menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya baitul Ringkasnya, sesuai dengan peraturan dan amanatnya ( maal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan 11 mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Dua peran tersebut menyatu dalam satu institusi yang disebut BMT. bait al-mal wa bait at-tamwil bait at-tamwil bait al-mal 10 ). baitu tamwil Tujuan mulia dibentuknya BMT adalah untuk membantu pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat mengakses pembiayaan dalam rangka mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan volume transaksi. BMT merupakan inovasi keuangan syariah ala Indonesia, di mana berorientasi sosial yang mengandung kay la yakuna duulatan bayna al-aghniya minkum orientasi profesional, agar harta tidak hanya berputar pada orang kaya - -. Dengan semakin meningkatnya taraf ekonomi masyarakat pengusaha mikro kecil, super kecil, dan menengah maka akan berdampak pada dapat tercapainya tujuan manusia diciptakan, yaitu agar dapat beribadah wama khalaqtu al jinna wal dengan baik dan sempurna. Filosofi ini penting karena tugas utama insa illa liya'budun manusia diciptakan adalah untuk ibadah, 12 13 . Istilah BMT memang mengingatkan pada istilah baitulmal yang Pedoman Cara Pembentukan BMT Manajemen Baitul Mal wa Tamwil 10 PINBUK (t.t.), 2; Ridwan, 11 Huda & Heykal, . Jakarta: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), h. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, . Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 23. Jakarta: Kencana Pranada Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia Media Grup, 2010:163) 12 Darsono, et.al. , Jakarta: Tazkia Publishing in cooperation with Bank Indonesia, 2018, h. 261. 13 Q.S Az-Zariyat: 56 637
ada pada masa Rasulullah SAW. dan kekhalifahan sesudahnya. Baitulmal yang berarti "rumah harta". Dalam konteks masa Rasulullah al-jihat SAW dan kekhalifahan, Baitulmal adalah suatu lembaga atau pihak ( ) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta al-makan umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitulmal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat ( ) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Baitulmal dalam konteks BMT berbeda dengan baitulmal yang ada pada histori awal Islam tersebut. Bait al-mal , beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengemban amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan dana bantuan secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkannya. Sumber dana kebanyakan dari zakat, infak dan sedekah, serta bagian laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam, ada murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjam bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Hibah biasanya berupa bantu langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, dan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, di antaranya adalah bantu berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa. Yang bersifat pinjaman bergulir biasanya diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha, pada umumnya, dalam kaitan pinjaman bergulir, BMT tidak memberikan bantuan dana, melainkan juga memberikan bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran. Sebagai Bait at-Tamwil , BMT terutama fungsinya sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah. Sebagai 638
14 Adapun fungsi BMT, a. Mempertinggi sumber daya antara lain: lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global; insani anggota menjadi b. Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah; c. Mengembangkan kesempatan kerja; d. masyarakat lapisan bawah; e. Memperkokoh usaha anggota BMT memiliki visi, misi serta tujuan yang mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas ibadah anggota khususnya, sebagai wakil pengabdi kepada Allah SWT dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ibadah dalam hal ini berarti luas dalam segala aspek kehidupan, demi mewujudkan sebuah pola kehidupan sosial masyarakat yang adil dan makmur, khususnya dalam hal kesejahteraan ekonomi. bait Ikut menata dan memadukan program pembangunan di al maal Perlu digarisbawahi, walaupun memiliki peran sosial dengan nya, BMT merupakan sebuah usaha bisnis. Oleh karena itu, BMT dikelola secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi ekonomi tertentu, demi mewujudkan kesejahteraan anggota, seiring penguatan kelembagaan BMT itu sendiri. Pada sudut pandang sosial, BMT (dalam hal ini Baitul Mal) berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Stimulan melalui dana ZIS akan mengarahkan anggota untuk mengembangkan usahanya, untuk pada akhirnya mampu mengembangkan dana bisnis. BMT sebagai lembaga usaha yang mandiri dari masyarakat, 15 memiliki karakteristik a. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk laba bersama dan meningkatkan manfaat segala potensi ekonomi sebanyak-banyak sebagai berikut: nya bagi para anggota dan lingkungannya. b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara Manajemen Idem 14 Ridwan, 15 . ..., h. 27 639
swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya. d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT. Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, peran BMT adalah sebagai berikut: 1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam pengentasan kemiskinan. 2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat. 3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. 4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung. 5. Menumbuh-kembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya. 6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam. 7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal dan pinjaman. 8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang 16 percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan lembaga keuangan mikro syariah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Peran lembaga keuangan mikro syariah bisa telah teruji dan melampaui krisis ekonomi beberapa waktu bahkan semakin menguatkan. Ukuran sebuah usaha biasanya dinilai dari banyaknya jumlah pekerja yang terlibat dalam usaha tersebut, jumlah modal yang digunakan untuk mendanai bisnis tersebut, besaran aset tetap dan bergerak, perputaran penjualan setiap tahunnya, dan lain sebagainya. al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember Jenita, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil 2017 Menengah, 16 Jurnal Syarikah 2 ; Prasetya, Renata A Y. 2016. Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. (2). Hal. 252-267 640
labor-intensive Jumlah pekerja yang sering disebut sebagai merupakan ciri khas usaha mikro dan kecil yang menyerap tenaga kerja dan peluang kerja bagi sebagian besar penduduk muslim di dunia. Apa itu usaha mikro? Usaha Mikro didefinisikan sebagai: usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM) Dari sisi aset, Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta; Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2,5 miliar. Selain itu, menurut BPS, Usaha Mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang dan usaha kecil 5-19 orang. (Pasal 6 UU UMKM). Kajian menunjukkan bahwa BMT menjadi pilihan karena memiliki keistimewaan berupa proses cepat, persyaratan mudah, kebutuhan dana relatif tidak besar, jaminan sederhana, birokrasi sederhana, tidak berbelit-belit, dan pelayanan kekeluargaan dan baik. Kajian lain juga menunjukkan bahwa BMT memiliki peran yang cukup strategis untuk meningkatkan kinerja usaha skala rumah tangga karena BMT menjembatani kebutuhan pembiayaan antara pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan. BMT memiliki potensi yang cukup baik untuk melakukan pengembangan usaha skala rumah tangga sehingga berkembang menjadi lebih besar. BMT memberi kontribusi pengembangan usaha skala rumah tangga sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan dampak ikutan lain. 17 Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Skala Rumah Tangga di Purwokerto 17 Suyoto, Sainteks Volume XII No 1 Maret 2015 641
Lembaga yang memberikan pendampingan terhadap BMT antara lain: PINBUK, Microfin Indonesia, dan BMT Center. Sementara itu, lembaga pemerintah yang menaungi eksistensi BMT adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk menjaga agar BMT tetap berpegang pada khitahnya. BMT mendorong banyak pihak untuk mendirikan dan mengembangkan BMT, tidak sedikit di antara mereka tidak berbekal ilmu yang baik tentang filosofi dan pengelolaan BMT. Mereka hanya bermotifkan keuntungan finansial semata dan berorientasi jangka pendek, akibatnya timbullah BMT yang bermasalah. Mereka mengatasnamakan institusi yang dirikan dengan BMT, tetapi tidak dioperasikan dengan pola dan moral mekanisme manajemen BMT, akibatnya banyak persoalan muncul hazard seperti alokasi dana yang tidak tepat, kecurangan pengelola, Succes story dan lain-lain, bahkan berujung dengan kolapsnya BMT tersebut. Dalam keadaan yang demikian itu, BMT tersebut berarti telah keluar dari khitahnya. Akibatnya timbullah kasus BMT gulung tikar, tidak dapat mempertanggungjawabkan dana masyarakat, dan lain-lain. Berbagai kasus yang terjadi terkait BMT, membuahkan pelajaran penting, bahwa pengelola BMT harus amanah dalam menjalankan roda BMT sesuai ketentuan dan rel yang ditetapkan, sedangkan masyarakat perlu waspada dan hati-hati dalam memilih BMT sebagai mitranya, baik sebagai deposan maupun nasabah pembiayaan. Banyak kajian menunjukkan bahwa jika BMT tetap pada khitahnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, patuh pada prinsip syariah dan kehati-hatian, terus berinovasi agar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, BMT sejatinya merupakan 18 institusi keuangan mikro yang sangat prospektif di masa depan. Cukup banyak bukti yang dipublikasikan, baik di jurnal maupun hasil riset yang menunjukkan tentang kontribusi BMT bagi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun demikian terdapat beberapa isu dan kendala yang perlu mendapat perhatian terkait BMT, yaitu: a) Modal yang minim dan terbatasnya sumber pendanaan, b). Masih lemahnya sistem IT dan manajemen, c). Kurangnya terhadap produk-produk Syariah, d). Kurangnya pemahaman efektivitas dalam sistem pengawasan (KNEKS, 2019). 18 Nur Kholis, "The Prospect of Islamic Microfinance Institution in Indonesia", Jurnal Episteme, Vol. 7, No. 2, Desember 2012 642
Selain BMT, lembaga keuangan syariah yang berkontribusi untuk usaha mikro dan menengah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara kelembagaan baik sisi badan hukum maupun payung hukumnya berbeda dengan BMT. BPRS berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) dan payung hukumnya adalah UU Perbankan Syariah, sama dengan bank syariah yang berbentuk BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selaku perpanjangan tangan lembaga keuangan formal dalam berusaha untuk menjadi mengimplementasikan keuangan inklusif yang bertujuan untuk memeratakan akses keuangan di Indonesia. intermediatory institution Data Update BPRS Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dirilis OJK pada September 2020, bahwa jumlah BPRS hingga pada tahun 2020 berjumlah 162 BPRS, jumlah kantornya mencapai 626 kantor, dan jumlah pekerja yang bekerja di BPRS men- capai 6.736 orang. Cukup banyak bukti yang dipublikasikan, baik di jurnal maupun hasil riset yang menunjukkan tentang kontribusi BPRS bagi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan inklusivitas yang ditandai dengan tiga indikator keuangan inklusif menunjukkan bahwa Bank Indonesia, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejauh ini telah berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan akses, menyalurkan pembiayaan, dan rasio keuangan. Bank Wakaf Mikro access, usage, quality dan 19 Bank Wakaf Mikro (BWM) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan syariah yang masih relatif baru kehadirannya. Inisiasi Bank Wakaf Mikro sudah cukup banyak disuarakan akademisi, tetapi dapat direalisasikan pada tahun 2017. Izin operasional Bank Wakaf Mikro dari OJK, dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan HUMAN FALAH 19 Ahmad Rifa'i: Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM, : Volume 4. No. 2 Juli - Desember 2017 643
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017:14). Walaupun namanya ada kata bank, tetapi Bank Wakaf Mikro tidak termasuk bank, namun merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non-Bank. unbankable BWM menyasar masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan secara formal atau . Selain itu, untuk memberantas rentenir yang meresahkan masyarakat dengan cara penagihan dan skema utang yang menyulitkan. OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis BWM dengan platform LKMS untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (donatur) untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat rendah. Inisiasi pendirian dari masyarakat, yaitu masyarakat pesantren atau lembaga keislaman lainnya. Hadirnya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, sekaligus upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro syariah kepada masyarakat. Karakteristik Bank Wakaf Mikro, yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan. Mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro sebagai berikut: 644
Sumber: OJK, 2017 Gambar 14.1 Mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro Dalam menjalankan operasional Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah, sokongan dana sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren, berasal dari dana donatur. Selain memberikan dukungan modal kepada Bank Wakaf Mikro, juga memberikan pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui pendampingan usaha, pendampingan manajemen serta pendampingan agama. ekonomi rumah tangga, 20 Bank Wakaf Mikro menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tiap nasabah (maksimal 3 juta) dengan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional. Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan "Kumpi". Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu Kumpi terdapat 5 Manajemen Bank Wakaf Mikro 20 Otoritas Jasa Keuangan, . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, h.16. 645
orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro. Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan Halakah Mingguan. Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, ada tujuh prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program, yaitu pemberdayaan masyarakat miskin, pendampingan sesuai dengan prinsip syariah, kerja sama pembiayaan kelompok ( ), amanah, keberlanjutan program, dan keberkahan. Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro, yaitu: ta'awun sahl ), kemudahan ( 21 1) Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif; 2) Pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman tentang keuangan syariah; 3) Calon pengurus memiliki keuangan yang baik; 3) Calon pengurus memiliki keuangan yang baik; 4) Calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat. BWM memiliki empat karakteristik yang membedakannya dengan jenis bank lainnya, yakni: 1). Pengelolaannya untuk kelompok Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Dengan adanya kelompok, setiap nasabah dapat saling mengingatkan terkait dengan kewajibannya membayar kembali pinjaman dalam bentuk angsuran. 2). Dikelola oleh pesantren BWM secara khusus dikelola oleh pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk LKMS tersebut. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola BWM adalah pesantren menjadi basis ekonomi Idem 21 ., h. 10 646
keumatan di wilayah pedesaan atau pelosok. Pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dihormati masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan. Namun, meski pengelolaannya dilakukan oleh pesantren, BWM tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi terbuka bagi kelompok nasabah dari berbagai agama. 3). Diberikan pelatihan dan pendampingan Kelompok nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman diberi pembinaan dalam mengelola usahanya. Pembinaan ini sekaligus bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha. 4). Menawarkan imbal hasil yang rendah Kegiatan usaha BWM dijalankan dengan prinsip syariah, sehingga pinjaman dana yang disalurkan kepada kelompok nasabah tidak dibebani dengan bunga. Pembiayaan melalui BWM menerapkan skema pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3% per tahun. Besar pinjaman yang disalurkan mulai dari Rp1 juta dengan sistem pembayaran angsuran per minggu selama 52 minggu atau satu tahun. Namun apabila nasabah membuat permohonan dan dianggap layak maka mereka berhak untuk menerima modal sebesar Rp3 juta. Berapa update jumlah BWM? Hingga Desember 2019, terdapat 55 Bank Wakaf Mikro di Indonesia, Adapun total nilai pembiayaan yang telah disalurkan BWM sebesar Rp31,5 miliar kepada lebih dari 22.668 nasabah di seluruh Indonesia dan telah tersebar di 16 provinsi. 22 22 HYPERLINK pembiayaan-%20rp-315-miliar" 647
Peran Masyarakat dalam Sektor Keuangan Sosial Islam Peran Masyarakat dalam ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) Instrumen keuangan sosial Islam yang saat ini dipraktikkan di Indonesia adalah ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sementara itu, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan definisi wakaf dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam perkembangannya ada yang disebut wakaf uang ( ) yang berarti wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. cash wakaf/waqf al-nuqud 648
Berapa potensi ZIS di Indonesia dan berapa yang telah dapat dikumpulkan? Menurut BAZNAS, pada tahun 2019 potensi zakat mencapai 233,8 triliun ru- piah per tahun, bahkan jika menerapkan kebijakan zakat sebagai insentif pajak 23 yang ideal (zakat sebagai pengurang pajak) bisa mencapai 462 triliun rupiah. Berapa yang dapat dikumpulkan dari potensi tersebut? Menurut Statistik Zakat Nasional 2019 yang dipublikasikan pada tahun 2018 terkumpul dana zakat seki- tar Rp5 triliun, jika keseluruhan total dengan dana infak, sedekah dan CSR men- capai Rp8 triliun. Ini menunjukkan masih sangat jauh dari potensinya, padahal dana zakat telah terbukti dapat mengurangkan angka kemiskinan, misalnya hasil riset Irfan Syauqi Beik. 24 25 Berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2018, fakta menunjukkan bahwa total pengumpulan ZIS oleh LAZ meningkat 65,5%, sehingga capaian pengumpu- lannya melebihi total keseluruhan pengumpulan BAZNAS Kabupaten/Kota se-In- donesia. BAZNAS Pusat dan Provinsi juga mengalami kenaikan yang signifikan, masing-masing 34,41% dan 23,21%. Tentu angka tersebut merupakan angka yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dapat -nya. Hal itu dapat dilihat dari data berikut: terealisir fund rising Tabel 14.1. Total Pengumpulan ZIS oleh LAZ 232425 Sumber: Statistik Zakat Nasional 2018, 2019: 20 Secara logika, dipercaya bahwa integrasi dan sinergi antara tiga sektor ekonomi syariah, yakni sektor riil, sektor keuangan, dan sektor religius/sosial, akan membuat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih cepat berkembang dan berkelanjutan. 23 HYPERLINK . Statistik Zakat Nasional 2018 indonesia" Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality 24 BAZNAS, 25 , h. 16 Irfan Syauqi Beik, , 2010 649
Untuk itu, perlu upaya sungguh-sungguh agar ketiga sektor tersebut secara bersama-sama saling bersinergi dan terintegrasi secara teoritik maupun praktik agar ketiga sektor tersebut dapat tumbuh lebih cepat. Sejalan dengan itu maka kemudahan akses masyarakat terhadap produk, kualitas pelayanan, serta infrastruktur di semua industri keuangan syariah maupun keuangan sosial juga ditingkatkan. Kemudahan akses dan peningkatan benefit berdimensi duniawi dan ukhrawi untuk sektor riil juga perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, secara keseluruhan ekonomi syariah dapat berperan secara signifikan dan optimal dalam pembangunan nasional dan menyejahterakan umat dan masyarakat. Peran Masyarakat dalam Wakaf Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia -terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut - sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Pembedanya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat Jahiliah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggaan). Sementara itu, dalam Islam bertujuan untuk mencari rida Allah SWT dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. 26 Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam ( ') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW., yaitu wakaf tanah milik Pendapat ini didasarkan pada Nabi SAW. untuk dibangun masjid. Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Islam? Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, Mu'ad, ia berkata: " sedangkan orang-orang ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW SAW fuqaha 27 ." (Asy-Syaukani: 129). 26 Sebagaimana dikutip Al-Kabisi dari Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil, karya Muhammad Ahmad Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation Alisy, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1294H, jilid 3, h. 35. 27 Lihat Habib Ahmed, . (Jeddah: IRTI, 2004), hal. 30 650
Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a., sebagai berikut. "Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW., (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kaveling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, 'Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT SWT. melalui harta ini.' Maka Rasulullah SAW. bersabda, 'Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya'. (H.R. Bukhari, Muslim, Tarmidzi, dan Nasa'i). seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Harta wakaf pada umumnya berasal dari harta individu dalam masyarakat, ini menunjukkan bahwa instrumen wakaf merupakan media yang efektif bagi masyarakat untuk berperan dalam mengembangkan praktik ekonomi syariah. Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal Perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Tanah wakaf tersebut merupakan hasil dari kontribusi peran masyarakat dalam pengembangan praktik ekonomi syariah, karena mayoritas aset wakaf berasal aktivitas wakaf masyarakat. Namun, jika kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan saja, maka itu berarti belum optimal mengeksplorasi potensi wakaf yang sangat baik untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. 651
Aset wakaf di Indonesia terbilang besar. Berdasarkan data yang ada di Departemen Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1.615.791.832,27 meter persegi yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua aset tersebut merupakan bentuk peran masyarakat dalam melaksanakan ajaran wakaf sebagai bagian dari praktik berekonomi Islam. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya ( ) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu menyejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai faktor. Maka, langkah yang tidak bisa ditawar lagi, yaitu memberdayakan potensinya dengan memproduktifkan aset-aset wakaf tersebut. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Di sinilah diperlukan peran masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut. Data wakaf terkini dapat merujuk pada data di laman BWI. 28 resources capital Sementara itu, potensi aset wakaf per tahun, menurut BWI (Badan Wakaf Indonesia) mencapai Rp2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Potensi wakaf uang mencapai sekitar Rp77 triliun. Namun potensi yang besar tersebut belum dapat tere- alisir digali. Wakaf yang terealisasi baru mencapai Rp400 miliar aset wakaf dan Rp185 miliar wakaf uang. Maka sangat perlu ditingkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan wakaf yang betul-betul dapat menyejahterakan masyarakat luas. 28 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008", Jakarta, 22 April 2008. 652
benchmark Pengelolaan perwakafan di Indonesia perlu mem- 29 30 Kuwait, dan negara-negara lain, seperti Mesir, Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di negara Singapura yang penduduk muslimnya minoritas, pengembangan wakaf juga tidak kalah produktif. Untuk mengelola wakaf, Singapura mempercayakan pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). MUIS membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES) yang mengelola aset wakaf mencapai S$ 250 juta. Aljazair, Arab Saudi, 31 Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya mampu lebih maju lagi. Persoalan yang sering terjadi adalah masih munculnya perbedaan 'paham' di tengah masyarakat tentang pengelolaan wakaf ke arah produktif. Oleh karena itu, perlu adanya persamaan paham tentang apa dan bagaimana memberdayakan potensi perwakafan di Indonesia menuju yang lebih produktif dengan menggali berbagai kemungkinan jalan ke arah itu. 29 Mesir adalah salah satu negara yang memiliki harta wakaf cukup banyak karena sejak masuknya Islam di Mesir, pemerintahnya selalu mengembangkan harta wakaf. Salah satu di antara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan pada masa Khilafah Fathimiyyah. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah (Kementerian Wakaf). Salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Badan Wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang ditanamkan di berbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil), kesehatan masyarakat (mendirikan rumah sakit dan menyediakan obat-obatan bagi masyarakat), pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam secara produktif, wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk Perspektif Hukum Islam di Indonesia mewujudkan kesejahteraan umat. Uswatun Hasanah, Wizaratul Auqaf . (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009). 30 Saudi Arabia juga mempunyai semacam Badan Wakaf yang diberi nama Majelis Tinggi Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf ada di bawah Kementerian Haji dan Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai wewenang untuk membuat program pengembangan wakaf, pendataan terhadap aset wakaf serta memikirkan cara pengelolaannya, menentukan langkah-langkah penanaman Modal, dan langkah-langkah pengembangan wakaf produktif lainnya, serta mempublikasikan hasil pengembangan wakaf kepada masyarakat. Lihat Uswatun Hasanah, Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; 31 Di Turki, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. dalam mengembangkan wakaf, pengelola Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; melakukan investasi di berbagai perusahaan, antara lain: Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Contruction and Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank Idem ., hal. 32. . Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya. Uswatun Hasanah, Idem., hal. 11. 653
32 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Menurut Uswatun, wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat: 1. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tidak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang. 33 2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal Idem 32 Uswatun, 33 Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), Republika Newsroom, Kamis, 05 ., hal. 17-18. Februari 2009. 654
yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang mengoordinasi dan melakukan pembinaan nazir. Pada saat ini di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. dan peraturan perundang-undangan, nazir 3. Benda yang Diwakafkan dan Nazir (pengelola wakaf). Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau musala, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazir yang profesional, bahkan ada beberapa nazir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan 34 dalam memilih nazir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya. tersebut berpindah Di antara praktik wakaf produktif yang kemudian mengangkat taraf perekonomian masyarakat antara lain: praktik wakaf Pondok Pesantren Gontor, praktik wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Wakaf Produktif 34 Uswatun Hasanah, ..., hal. 18 655
Universitas Islam Indonesia (UII), UNISMA, beberapa RSU PKU Muhammadiyah, dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBSA), Semarang. Gambar 14.2 Peran wakaf dalam mengembangkan aktivitas ekonomi islami Aset wakaf yang begitu besar dan potensinya yang begitu prospektif, untuk menjadi optimal dalam menyejahterakan masyarakat, diperlukan peran masyarakat dalam menggerakkan aset dan potensi wakaf. Dalam konteks inilah diperlukan peran nazir profesional yang dapat mengelola aset wakaf menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan bidang kajian khusus, atau program studi khusus yang mendidik umat menjadi nazir profesional, sehingga profesi nazir dapat menjadi profesi pilihan yang dapat menyejahterakan pelakunya dan menyejahterakan masyarakatnya sekaligus. Praktik wakaf yang telah berhasil seperti Pondok Pesantren Gontor, praktik wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), UNISMA, beberapa RSU PKU Muhammadiyah, dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBSA), Semarang dapat menjadi pengembangan aset wakaf ke depan. benchmark 656
Peran dan Partisipasi Masyarakat pada Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah Perguruan Tinggi Salah satu persoalan utama yang kini dihadapi industri keuangan syariah sebagai salah satu wujud praktik ekonomi Islam di Indonesia adalah ketersediaan SDM berkualitas. Terus berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan SDM berkualitas. Persoalan kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum seimbangnya antara jumlah keuangan dan perbankan populasi umat Islam dengan syariah di tanah air. Selain itu, juga terlihat dari indeks literasi ekonomi syariah yang tergolong market share well literate 35 masih 16, 3%. Dalam konteks solutif dua persoalan tersebut, berbagai elemen berupaya berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi Islam, baik perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi), pesantren, , dan lain-lain. Perguruan tinggi yang menawarkan lembaga program studi ekonomi dan keuangan Islam dalam berbagai namanya sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan maupun mata kuliah ekonomi Islam, keuangan Islam dan perbankan syariah semakin banyak jumlahnya, baik pada tingkat Sarjana (S1) maupun tingkat Pascasarjana (S2 dan S3). training Pada tataran pendidikan formal yang dikontribusikan oleh perguruan tinggi swasta, misalnya Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Program studi Muamalat UMY, Institut Tazkia, Prodi Ekonomi Islam UMM, SBI institute, SEBI, STEI Yogyakarta, STEI Hamfara, dan lain-lain. Sementara itu, yang perguruan tinggi negeri misalnya Prodi Ekonomi Islam STAIN Surakarta, UIN Ar Raniry, UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, UIN Yogyakarta, UIN SU Medan, dan Fakultas Ekonomi UNAIR, Prodi Ekonomi Islam IPB, UI, dan lain-lain. Hampir semua perguruan tinggi berjenis UIN dan IAIN se-Indonesia memiliki prodi ekonomi Islam dengan berbagai turunan keilmuannya. Literasi Ekonomi Syariah, 35 Bank Indonesia, Jakarta: Bank Indonesia, Maret 2020, h. 18. 657
Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran strategis sebagai salah satu faktor terwujudnya keandalan Sumber Daya yang diperlukan sebagai salah satu modal dasar Manusia (SDM) kesinambungan pembangunan nasional. Oleh itu, pembangunan bidang pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun swasta. itu, perkembangan zaman di masa mendatang yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat serta tingginya tingkat turbulensi perubahan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, membutuhkan kesiapan SDM yang 'paripurna' dari sisi jenjang akademik. SDM yang sedemikian itu ditandai oleh kemampuan analisis dan prediksi yang andal, dilatarbelakangi dengan bekal teoritis yang komprehensif dan disertai dengan integritas yang tinggi untuk mengembangkan disiplin ilmu yang ditekuninya. Berbekal pada tekad ini diharapkan peranan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional akan lebih meningkat. 36 karena 37 Lebih dari 38 39 Di samping itu, pembicaraan perkembangan Ekonomi Islam juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan, seminar, simposium, konferensi, kajian buku dan kegiatan lain yang mengkaji lebih mendalam mengenai perkembangan Ekonomi Islam dan aplikasinya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Di antara lembaga pelatihan itu adalah; Tazkia Institute, Shariah Economic and Banking Institute (SEBI), Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Mandiri (PPSDM), Muamalat Iqtisad Consulting dan lain-lain. Institute, Karim Bussiness Consulting, dan Namun demikian, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan ekonomi Islam, di antaranya adalah belum yang menyediakan dana riset maupun banyaknya lembaga Oleh karena itu, perlu ada beasiswa bagi mahasiswa ekonomi Islam. funding 40 36 M. Enoch Markum (2007), Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Reorientasi Pendidikan Islam Membenahi Pendidikan Nasional. Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, h. 4-5. Jusuf Amir Faisal (1995), 37 38 H.A.R Tilaar (2002), . Jakarta: Gema Insani Press, h. 49-50 Pendidikan Manusia Indonesia Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 2-10. Lihat juga Anita . Jakarta: Manajemen Pendidikan Mengatasi . Jakarta: Lie (2004), "Pendidikan dalam Dinamika Globalisasi" dalam PT Kompas, h. 217-225. 39 Haidar Putra Daulay (2004), Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia Prenada Media, h. 133-135. Lihat juga Abuddin Nata (2003), Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia A Note on Islamic Economics, . Jakarta: Prenada Media, h. 77-83. 40 Abbas Mirakhor. 2007. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, h.23. 658
upaya yang lebih terarah dan sistematis serta kreatif untuk menggali sumber-sumber dana alternatif agar dapat memenuhi kebutuhan untuk mendanai pengembangan pendidikan ekonomi Islam. Salah charitable fund satu alternatifnya, misalnya dengan memberdayakan institusi wakaf, zakat, infak, dan sedekah sebagai media pengumpulan untuk kepentingan mashlahah ammah umat Islam. Abbas Mirakhor mengusulkan agar pendekatan dalam juga pengkajian ekonomi the process of menggunakan pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini berbeda extracting economic meaning from the first order interpretation dengan tafsir, karena sifat hermeneutik adalah 41 Islam (dalam institusi pendidikan) . Dengan pendekatan ini diperkirakan ekonomi Islam ke depan akan kaya dengan teori-teori ekonomi yang betul-betul berbasis Alquran dan sunah. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional. Untuk itu diperlukan strategi sosialisasi yang lebih jitu kepada masyarakat. Bahkan kalau perlu diberlakukan bulan kampanye ekonomi Islam di masyarakat. Hal ini misalnya ditempuh dengan cara membangun kesepakatan semua takmir Masjid di Indonesia untuk secara serentak tema khotbah jumat pada bulan tertentu adalah khusus bicara tentang ekonomi Islam. Jadi ada semacam gerakan nasional yang berporos di Masjid sebagai sentra pendidikan umat dengan mengusung tema bulan ekonomi Islam. Hal itu dilakukan dengan melibatkan institusi pendidikan ekonomi Islam. Pesantren 42 Kehadirannya yang bahkan sejak awal-awal Islam berkembang di Nusantara menjadikan pesantren telah mendidik banyak santri menjadi ahli di bidang agama dan berbagai bidang ilmu lainnya yang memiliki kontribusi besar bagi masyarakat. Pesantren di Indonesia Idem 41 42 Nur Kholis, "Peluang dan Tantangan Institusi Pendidikan Ekonomi Islam dalam Konteks Trend Ekonomi ., h. 18 Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Global", , Volume 1 No. 1, Januari 2011 659
tidak merupakan terpisahkan dalam masyarakat muslim Indonesia. Keberadaannya di Indonesia memiliki peran sangat besar dalam membangun bangsa ini di berbagai aspek kehidupan. Sejarah mencatat peran pengembangan secara agama kerap diperankan oleh berkesinambungan dan telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat Islam. lembaga yang telah menjadi bagian yang lembaga pesantren Berbagai sumber daya yang ada di dalam pesantren adalah modal sosial yang besar dalam kegiatan memainkan perannya sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melahirkan individu muslim yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Hal ini karena pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki lima kekuatan, yaitu: 1. Kekuatan Iman, 2. Kekuatan Ilmu, 3. Kekuatan Ekonomi, 4. Kekuatan Semangat Juang, dan 5. Kekuatan Kesetiakawanan. Selain itu, pesantren juga memiliki peran dalam memperbaiki ekonomi masyarakat dengan turut mengembangkan ekonomi syariah yang saat ini tumbuh subur di Indonesia. Keberadaan pondok itu bisa dijadikan motor penggerak pesantren yang banyak 43 pengembangan ekonomi syariah. Hal ini bisa dimulai dari dalam karena pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga membahas bagian ekonomi yang secara klasik dibahas melalui ilmu fikih muamalah. Bahasan soal ekonomi yang dikaitkan dengan ilmu agama dalam pesantren terkait larangan menggunakan riba dalam transaksi ekonomi terutama saat melakukan utang piutang. Selain itu, juga terdapat bahasan lain tentang akad-akad yang diperbolehkan untuk bertransaksi dalam ekonomi di masyarakat. Berkaca dari itu, melihat ekonomi syariah yang saat ini telah diaplikasikan di berbagai lembaga keuangan juga memiliki semangat yang sama untuk menegakkan keadilan berekonomi di masyarakat. Salah satu dari semangat ialah sama-sama untuk tidak mengamalkan riba atau dipersepsikan sebagai bunga dalam melakukan transaksi ekonomi. Semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah di dalam tubuh pesantren juga dapat melalui itu Jurnal Hukum Islam 43 Marlina, Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014 660
pengajaran bagi para santri, serta melalui praktik aplikasi ekonomi syariah di kalangan orang-orang pesantren. Pengajaran untuk para santri merupakan hal sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai ekonomi syariah yang dimulai dari prinsip, konsep, kaidah yang digunakan dan akad-akad yang boleh dipakai, serta transaksi yang tidak diperbolehkan dalam perekonomian. Dalam mengembangkan pendidikan ekonomi syariah selain belajar di kelas dengan melibatkan para tenaga pendidik di pesantren juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. 44 Kerja sama ini dapat dengan mengajak para ahli ekonomi syariah dari perguruan tinggi yang memiliki prodi ekonomi syariah, kalangan ulama di MUI, hingga praktisi di perbankan syariah. Adanya kerja sama ini akan semakin memantapkan pengetahuan para santri mengenai ekonomi syariah yang tidak hanya diperoleh dari dalam pesantren, tetapi juga dari luar pesantren. Sisi aplikasinya, pesantren saat ini telah banyak mengajarkan para santrinya untuk melakukan bisnis melalui pengembangan usaha skala mikro yang menghasilkan tambahan pemasukan bagi pesantren. Dalam hal ini juga dapat mengamalkan ilmu ekonomi syariah melalui bisnis yang dikelola pesantren. Dalam praktiknya, beberapa pesantren telah berkontribusi positif bagi pengembangan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal. Misalnya Pesantren Arrisalah Ciamis mengembangkan ekonomi berbasis perikanan. Darussalam Gontor berbasis sektor riil, pertanian dan perkebunan. Pesantren Sidogiri Pasuruan berbasis ekonomi , Bank Koperasi Pesantren (Kopontren), Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan sektor riil. Pesantren Al-Amin Sumenep usaha berbasis agrobisnis dan bisnis ritail. holding baitul mal wat tamwil Untuk memperkuat peran pesantren, digagas ide untuk membuat (jamaah) bisnis pesantren nasional. Tujuannya adalah peningkatan kemandirian dan kualitas pendidikan pondok pesantren yang berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi umat dan bangsa. Secara spesifik, tujuannya dijabarkan sebagai berikut: a. Melakukan program peningkatan kualitas manajemen bisnis Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 44 Muhammad Zuhirsyan, Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren, Volume 9, Nomor 2 (2018): 319-347 661
pesantren seiring dengan dilakukannya peningkatan kapasitas ekonomi pesantren dalam mengoptimalkan aset pesantren. good governance b. Membantu meningkatkan terwujudnya dengan kultur dan budaya khas di lingkungan pesantren. c. Melakukan peningkatan kualitas SDM pengelola bisnis di lingkungan pesantren melalui berbagai program peningkatan reverse linkage , seminar, sertifikasi maupun program kapasitas seperti training . d. Membantu terwujudnya peningkatan SDM Islami berkualitas tinggi yang berperan dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berekonomi dan bermasyarakat. e. Menggali potensi bisnis pesantren serta mengatur manajemen rantai pasok untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang terintegrasi satu sama lain. Strukturnya sebagai berikut: Gambar 14.3 Struktur Pesantren Sumber: BI dan UNAIR 662
Peran Sosial Kemasyarakatan Islam bagi Pembangunan Ekonomi Islam yang Berkelanjutan Pada akhir masa Orde Baru dan awal reformasi, ICMI menjadi asosiasi yang sangat disegani dan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi syariah. Peran ICMI berlanjut hingga kini, tetapi pengaruhnya tidak sebesar pada masa itu. MUI sebagai organisasi tempat berkumpulnya para ulama, berperan besar dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dengan lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang didirikan berdasarkan Keputusan MUI No. 754/MUI/II/1999 dengan status sebagai suatu badan independen di dalam MUI. DSN MUI merupakan institusi yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah untuk semua industri halal untuk dipatuhi dan dijadikan parameter -nya. Namun demikian, peran untuk mengukur DSN MUI tidak saja mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi syariah tersebut, tetapi juga memainkan banyak peran penting dalam edukasi, sosialisasi dan bahkan peran-peran strategis untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. syariah compliance Perlu ditegaskan bahwa jumlah ulama di Indonesia sangatlah besar, tidak mungkin dapat ditampung semua oleh DSN MUI. Di luar DSN-MUI terdapat banyak ulama dan ustaz mumpuni, baik yang tergabung dengan organisasi tertentu maupun yang tidak, yang well literate berperan dalam mengedukasi umat mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Jumlah ulama dan ustaz yang ekonomi dan keuangan syariah perlu ditingkatkan agar tidak terjadi miskonsepsi dalam mengomunikasikan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer kepada jamaahnya. Hasil edukasi ke publik tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat literasi masyarakat yang selanjutnya berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan ekonomi dan keuangan syariah. Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Alwashliyah, Al-Ittihadiyah, Mathla'ul Anwar, dan puluhan ormas besar lainnya memiliki anggota ratusan ini merupakan ladang potensial bagi pengembangan keuangan syariah. Ormas juga dapat ditingkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, di antaranya dengan meningkatkan juta orang. Massa yang besar 663
literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Ormas ini sangat strategis karena memiliki basis massa yang spesifik. Untuk itu, para awareness pimpinan ormas di pusat dan daerah perlu ditingkatkan -nya, dengan membekali pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai apa dan bagaimana keuangan syariah, termasuk keunggulan keuangan syariah, produk dan investasi- investasi syariah. Walaupun sudah cukup banyak peran yang telah dilakukan masing-masing ormas dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tetapi apabila semua ormas Islam bergerak dan menggerakkan umatnya dengan lebih terarah dan sistematis lagi, maka upaya ini akan berdampak luar biasa bagi pembangunan literasi keuangan syariah. Dalam masyarakat juga terdapat organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) dan MES (Masyarakat Ekonomi Syariah). Asosiasi akademisi ekonomi Islam yang diwakili oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), telah lama memainkan peran aktifnya dalam melakukan edukasi dan sosialisasi keuangan syariah. Sejak kelahirannya pada tahun 2004, IAEI telah aktif menggelar workshop even-even edukasi dan sosialisasi seperti simposium, seminar dan ekonomi syariah. IAEI yang berisi para akademisi Perguruan Tinggi telah memainkan peran strategis dalam mengedukasi tentang ekonomi dan keuangan syariah kepada masyakat luas. IAEI selalu berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menggelar berbagai aktivitas yang mengarah pada peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat. Misalnya IAEI menggelar International Seminar dan Simposium yang dirangkai dengan Muktamar Pertama IAEI, di Medan, 18-19 September 2005. Simposium internasional itu diawali dengan acara International . Sekitar 250-an Seminar yang bertema pakar dari seluruh Indonesia, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga keuangan yang hadir pada even tersebut. Pada tahun 2008, di IAEI juga menggelar even Universitas Airlangga Surabaya. Islamic Economics as A Solution International Seminar and Symposium Sesuai dengan misinya, IAEI lebih banyak berperan dalam workshop, training menggelar seminar nasional, seminar bulanan di banyak kampus, , simposium kurikulum, dan sebagainya. Aktivitas 664
tahunan akademis yang rutin sejak tahun 2010, dengan didukung penuh Bank IAEI berkolaborasi dengan MES menyelenggarakan Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS). FRPS perdana dilaksanakan di Universitas Sriwijaya pada Juli 2010. Setiap internasional dengan kegiatan FRPS disertai dengan seminar mengundang para pakar ekonomi Islam kaliber dunia dan mengundang para guru besar dari berbagai wilayah Indonesia. Sejak Juli 2010 tersebut, kegiatan FRPS digelar secara rutin setiap enam bulan sekali, sehingga FRPS digelar dua kali dalam setahun. FRPS kedua dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada November 2010, FRPS ketiga dilaksanakan di IAIN Sumatera Utara di Medan pada tanggal 29-30 September 2011, FRPS ke empat di Universitas Pajajaran, Bandung pada Desember 2011. Indonesia, 45 FRPS kelima dilaksanakan di UMI Makassar pada tahun 2012, sedangkan Forum Riset ke enam digelar di UIN Pekanbaru pada tahun yang sama. Pada tahun 2012, nama FRPS diperluas menjadi Ekonomi dan Keuangan Syariah sehingga namanya menjadi FREKS (Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah). Kegiatan FREKS di Pekanbaru sebenarnya adalah Forum Riset yang keenam, tetapi karena nama dan ruang IAEI dan BI menyebutnya sebagai FREKS Pertama. FREKS ini berjalan terus, hingga tahun 2020 ini telah sudah mencapai FREKS ke-XVIII. FREKS Membangun ekonomi dan Keuangan dilaksanakan dengan dukungan OJK dengan tuan rumah Universitas Syariah yang Berkelanjutan Melalui Sinergi Pengembangan Industri Diponegoro. Tema yang diangkat " Halal, Adopsi Teknologi, dan Inklusi Keuangan" paper lingkup kajiannya berbeda maka pihak . Ragam kegiatan dalam para finalis, kegiatan oleh pakar keuangan syariah internasional, oleh pakar keuangan syariah nasional, dan acara IAEI prominent scholar lecture FREKS 2020 terdiri dari presentasi general lecture 46 dan FOSSEI. Sebelum IAEI, telah berdiri organisasi MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) pada tahun 2000. MES sebagai organisasi terbesar gerakan ekonomi syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun literasi keuangan syariah di Indonesia. Sejak 45 HYPERLINK peran-ekonom-muslim-" 46 665
kelahirannya, MES telah berperan aktif mengedukasi dan event menyosialisasikan ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Banyak , penerbitan buku, dan penyebarannya yang dilakukan oleh MES. MES sejak awal berdirinya grass root diarahkan pada gerakan edukasi dan sosialisasi keuangan syariah financial inclusion. kepada masyarakat sampai ke lapisan untuk terwujudnya Tahukah Anda? workshop, training seminar, BMT UGT Sidogiri Mengelola Uang lebih dari 2 Triliun Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "Koperasi BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/ VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil /Jasa Keuangan Syariah. Para pengurusnya terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat membumi dan sejalan dengan jati diri santri. Visi baru, yaitu yang disingkat menjadi MANTAB. Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui, yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf 666
dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antara anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmat terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat. sejak Desember 2019, BMT Sidogiri mampu membukukan aset sebesar Rp2,2 triliun dengan jumlah anggota lebih dari 800 ribu orang, tersebar di 10 provinsi dengan 221 cabang pembantu. Tercatat, Sumber: Studi Kasus Studi Kasus 1 Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya dengan total populasi mencapai 87,2% dari total penduduk, yaitu berjumlah sekitar 209,1 juta jiwa. Jumlah muslim di Indonesia tersebut merupakan 13,1% penduduk muslim di dunia. Ini merupakan potensi pasar yang sangat besar, sekaligus potensi pelaku usaha yang juga sangat besar. Persoalannya kenapa potensi pasar yang besar tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang juga besar. Data menunjukkan, pangsa pasar untuk perbankan syariah baru seputar 6% dan untuk keuangan syariah secara keseluruhan baru mencapai 8%. Pertanyaan Studi Kasus 1 Bagaimana strategi menggerakkan peran masyarakat muslim, khususnya untuk kalangan milenial agar pangsa pasar perbankan dan keuangan syariah mendekati dengan persentase penduduk muslim di Indonesia? Studi Kasus 2 Saat ini cukup banyak BMT yang asetnya mencapai di atas 50 Milyar, bahkan mencapai nilai triliyun, namun tetap masih berbadan hukum BMT. Misalnya BMT UGT Sidogiri lebih dari Rp 2 trilyun, BMT 667
BUS (Bina Ummat Sejahtera) lebih dari Rp 1 trilyun, BMT Beringharjo lebih dari Rp 180 milyar, dan lain-lain. Padahal dengan asset lebih 50 Milyar, BMT sudah sangat layak untuk berubah menjadi BPRS. Padahal dana di BMT tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pertanyaan Studi Kasus 2 1. Apa faktor yang mendorong masyarakat mempercayakan dananya disimpan di BMT, walau tidak dilindungi oleh LPS? 2. Dalam kondisi regulasi yang menaungi BMT dan juga kondisi regulasi untuk lembaga keuangan syariah yang prudent, bagaimana strategi untuk pengembangan BMT ke depan agar lebih optimal dalam berkontribusi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia? Studi Kasus 3 Salah satu persoalan pengembangan wakaf adalah bahwa pemahaman umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Pemahaman masyarakat yang demikian, misalnya tercermin dari hasil kajian akademisi UIN Raden Fatah Palembang, bahwa wakaf dipahami hanya berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Di sisi lain, kendala utama dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Kajian dari akademisi Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Kota Surabaya (lebih dari 50%) tidak paham tentang wakaf uang. Hal ini diduga disebabkan karena pemahaman mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf uang, dan adanya pemahaman yang membudaya di masyarakat muslim bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan sebagian benda bergerak, tetapi tidak termasuk uang. 668
Pertanyaan studi Kasus 3 mindset 1. Bagaimana strategi mengubah tradisional ke wakaf produktif? masyarakat dari wakaf 2. Apa ide anda dalam mengoptimalkan potensi wakaf yang ada di Kesimpulan sekitar anda? Peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah terbukti nyata sejak awal mula berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah, yaitu bahwa pendirian Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia merupakan gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Ini menunjukkan ada pola , yakni inisiasi dari masyarakat yang kemudian gayung bersambut dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu melibatkan semua pihak dan bahkan berkolaborasi untuk masing-masing pihak dapat berkontribusi dalam memajukannya, sesuai dengan posisi dan peran yang dapat dilakukannya. bottom up Baitul Maal wat Tamwil Peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di antaranya dilaksanakan oleh (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Wakaf Mikro (BWM) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), perguruan tinggi, pesantren, dan institusi lainnya. Peran lembaga sosial Islam, seperti ICMI, MUI, ormas, asosiasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam juga sangat nyata dalam sejarah. Fakta-fakta tersebut menunjukkan urgensinya ikhtiar optimal untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam memajukan praktik ekonomi dan keuangan syariah dalam berbagai aspeknya. Hal penting yang perlu digaris bawahi, bahwa tingkat literasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keterlibatan dan ketertarikan masyarakat untuk berekonomi dan berkeuangan secara syariah. Hal ini dibuktikan bahwa market share perbankan syariah, nilainya tidak jauh beda dengan jumlah masyarakat yang well literate perbankan syariah. 669
Rangkuman Peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah terbukti nyata sejak awal mula berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah, yaitu bahwa pendirian Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia merupakan gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Ini menunjukkan ada pola , yakni inisiasi dari masyarakat yang kemudian gayung bersambut dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu melibatkan semua pihak dan bahkan berkolaborasi dengan masing-masing pihak agar dapat berkontribusi dalam memajukannya, sesuai dengan posisi dan peran yang dapat dilakukan. Baitul Maal wa Tamwil Peran masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro syariah di antaranya dilaksanakan oleh (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BMT lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, mengembangkan investasi dalam meningkatkan usaha-usaha produktif dan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Dua peran tersebut menyatu dalam satu institusi yang disebut BMT. Tujuan mulia dibentuknya BMT adalah untuk membantu pengusaha mikro kecil dan menengah untuk dapat mengakses pembiayaan dalam rangka mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan volume transaksi. Selain BMT, lembaga keuangan syariah yang berkontribusi untuk usaha mikro dan menengah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara kelembagaan baik sisi badan hukum maupun payung hukumnya berbeda dengan BMT. BPRS berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) dan payung hukumnya adalah UU Perbankan Syariah, sama dengan bank syariah yang berbentuk BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selaku perpanjangan tangan lembaga keuangan formal berusaha untuk dalam mengimplementasikan
bottom up
Baitul Maal menggabungkan dua unsur, yaitu Baitut Tamwil intermediatory institution menjadi 670
keuangan inklusif yang bertujuan untuk memeratakan akses keuangan di Indonesia. Bank Wakaf Mikro (BWM) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan syariah yang masih relatif baru kehadirannya. Inisiasi Bank Wakaf Mikro sudah cukup banyak disuarakan akademisi, tetapi dapat direalisasikan pada tahun 2017. Inisiasi pendirian dari masyarakat, yaitu masyarakat pesantren atau lembaga keislaman lainnya. Hadirnya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro syariah kepada masyarakat. Karakteristik Bank Wakaf Mikro, yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan. Peran masyarakat dalam sektor keuangan sosial Islam, yakni dalam ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) sangat nyata sebagai wujud implementasi keuangan Islam di Indonesia, karena dana ZISWAF merupakan instrumen keuangan yang kontribusi dananya dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan inklusi sekaligus upaya meningkatkan
masyarakat, sesuai dengan tipologi masing-masing instrumen. • Peran dan partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan ekonomi dan keuangan syariah diarahkan pada penyediaan SDM yang berkualitas sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Hal ini karena dua persoalan utama yang dihadapi industri keuangan syariah adalah ketersediaan SDM berkualitas dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Dalam konteks solutif dua persoalan tersebut, berbagai elemen berupaya berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi Islam, baik perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi), , dan lain-lain. Perguruan tinggi yang pesantren, lembaga menawarkan program studi ekonomi dan keuangan Islam dalam berbagai namanya sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan maupun mata kuliah ekonomi Islam, Keuangan Islam dan Perbankan Syariah semakin banyak jumlahnya, baik pada tingkat Sarjana (S1) maupun tingkat Pascasarjana (S2 dan S3). Peran lembaga sosial Islam, seperti ICMI, MUI, ormas, asosiasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam juga sangat ikhtiar untuk nyata dalam sejarah. Perlu ada berbagai memaksimalkan peran masyarakat dalam memajukan praktik training
671
ekonomi dan keuangan syariah dalam berbagai aspeknya. Hal penting yang perlu digaris bawahi, bahwa tingkat literasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keterlibatan dan market share ketertarikan masyarakat untuk berekonomi dan berkeuangan secara Syariah. Hal perbankan syariah, nilainya tidak jauh beda dengan jumlah ini dibuktikan bahwa well literate masyarakat yang • Untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pengem- bangan praktik ekonomi dan keuangan syariah, perlu ditingkat- kan indeks literasinya. Di antaranya dengan mengemukakan perkembangan terkini, manfaatnya dan juga peran apa yang dapat dimainkan oleh anggota masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa spektrum ekonomi dan keuangan syariah sangat luas, yakni bahwa semua aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Alquran dan sunah, dapat dikategorikan sebagai bagian ekonomi syariah. Cakupannya meliputi sektor riil, keuangan, dan filantropi secara luas. Karakteristik utamanya ada- lah bebas dari elemen riba (bunga), ketidakpastian ( ), judi (maysir), dan berbagai larangan lainnya. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam memiliki sektor ekonomi yang lebih luas diban- ding sistem ekonomi konvensional, yaitu dua sektor ekonomi plus: ekonomi sektor riil dan ekonomi sektor keuangan plus keuangan sosial. Daftar Istilah Penting perbankan syariah. gharar Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Baitul mal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Wakaf Nazir Wakaf Tunai Wakaf Produktif Bank Wakaf Mikro BWI (Badan Wakaf Indonesia) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) LAZ (Lembaga Amil Zakat) ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) ZISWAF (Zakat, Infak, dan Sedekah) LKMS 672
UMKM Usaha Mikro Kopontren Pesantren Zakat Zakat Produktif MES IAEI ICMI MUI DSN MUI Pertanyaan Evaluasi 1. Bagaimana sejarah awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia? 2. Apa yang dimaksud dengan BMT? Apa perbedaan baitulmal di BMT dan baitulmal yang dikenal dalam sejarah Islam? 3. Apa tujuan didirikannya BMT? 4. Apa saja lembaga yang mendampingi perkembangan BMT? 5. Bagaimana peran BMT dalam membantu UMKM? 6. Apa perbedaan antara BMT dan BPRS? 7. Apakah Bank Wakaf Mikro itu? Bagaimana operasionalnya? 8. Jelaskan peran masyarakat dalam bidang pendidikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? 9. Apa peran DSN MUI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia? 10. Jelaskan peran ormas dan berbagai organisasi terkait ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia! Daftar Pustaka Ahmed, Habib (2004). Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. The Islamic Research and Training Institute, the Islamic Development Bank (IRTI - IsDB). Jeddah. Aziz, HM Amin (2004), Pedoman Cara Pembentukan BMT. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pinbuk Press. Jakarta. Beik, Irfan Syauqi (2010). Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality. Lambert. Germany. Darsono, Sakti, A., Suryanti, E.T., Astiyah, S., dan Darwis, A. (2017). 673
Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia, Tazkia Publishing. Jakarta. Darsono, Sakti, A., Suryanti, E.T., Astiyah, S., dan Darwis, A. (2017). Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia. Tazkia Publishing. Jakarta. Darsono, Sakti, A., Suryanti, E.T., Astiyah, S., dan Darwis, A. (2017) Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia, Rajawali Pers. Depok. Darsono, Sakti, A., Syarifuddin, F., dan Suryanti, E.T. (2018). Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia. Tazkia Publishing. Jakarta. Daulay, Haidar Putra (2004). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Kencana Pranada Media Grup. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2008). Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008. Jakarta. Faisal, Jusuf Amir (1995). Reorientasi Pendidikan Islam. Gema Insani Press. Jakarta. Huda, N. dan Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Al Masraf: Jenita (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Teoritis dan Praktis. Kencana Pranada Media Grup. Jakarta. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan. pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. Vol. 2(2), pp 177-191. Jurnal Kholis, Nur (2011). Peluang dan Tantangan Institusi Pendidikan Ekonomi & Keuangan Islam Ekonomi Islam Dalam Konteks Trend Ekonomi Global, . Vol. 1(1), pp 109-122. Kholis, Nur (2012). The Prospect of Islamic Microfinance Institution in Indonesia, Jurnal Episteme. Vol. 7(2), pp 463-487. Lie, Anita (2004). Pendidikan dalam Dinamika Globalisasi dalam Pendidikan Manusia Indonesia. PT Kompas. Jakarta. Markum, M. Enoch (2007). Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. Jurnal Hukum Islam Marlina, Marlina (2014). Potensi Pesantren Dalam Pengembangan A Note on Islamic Economics Ekonomi Syariah. Mirakhor, Abbas (2007). . Vol. 12(1), pp 117-134. . Islamic Research and Training Institute. Jeddah. et al. Mughits, Abdul (2003). Sosialisasi Bank Syariah di Kantong-kantong (eds.), Perbankan Syariah Masa NU, dalam Irwan Kelana Depan. Senayan Abadi Publishing. Jakarta. Nata, Abuddin (2003). Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan 674
Pendidikan Islam di Indonesia. Prenada Media. Jakarta. Jurnal Syarikah Prasetya, Renata A Y. Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan 2. Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. 2016. Rahardjo, M. Dawam (2004). Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi, Kata Pengantar dalam Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Rajawali Press. Jakarta. Ridwan, Muhammad (2013). Manajemen Baitul Mal wa Tamwil. Pustaka Setia. Bandung. Rifa'i, Ahmad (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Ikonomika: Journal of Islamic Economics and Business. Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM, Vol. 2(2), pp 177 - 200. et al. Soertiana Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi. (eds.), dan (2000), Pengembangan Pemikiran Keislaman Perkembangan Mu'amalah Kontemporer, dalam Muhammad Azhar Nitisoemantri Muhammadiyah LPPI UMY dan Majlis Peran Baitul Maal Wa Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta. Tamwil (BMT) dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Skala Rumah Tangga di Purwokerto. Suyoto, Suyoto dan Hendratno, Hermin (2015). Sainteks, Vol. XII(1), pp 41-50. Tilaar, H.A.R (2002). Membenahi Pendidikan Nasional. PT Rineka Cipta. Jakarta. Uswatun Hasanah (2009). Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia. Jakarta. Economica: Jurnal Zuhirsyan, Muhammad (2018). Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Ekonomi Islam. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. Statistik Perbankan Syariah, Vol. 9(2), pp 319-347 Otoritas Jasa Keuangan (September 2020). Manajemen Bank Wakaf Mikro. Otoritas Jasa Keuangan (2017). Otoritas Jasa Keuangan (2017). Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Panduan Program Pemberdayaan sekitar Pesantren. Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (2017). Mikro Syariah. An Inclusive Ethical Economy: State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019, Thomson Reuters. 675
BIODATA SINGKAT PENULIS Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M. merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Beliau memperoleh gelar sarjana (S.E.) bersamaan dengan program pendidikan profesi Akuntansi (Ak.,) dari Universitas Syiah Kuala pada tahun 2001. Tahun 2008, beliau menyelesaikan pendidikan Master of Science in Operations Management (M.S.O.M.) dari University of Islamic Management (Business Administration) Arkansas, Amerika Serikat, dan menyelesaikan S-3 dalam bidang dari University of Malaya, Malaysia tahun 2015. Selama menjadi dosen, Dr. Azharsyah Business Ethics, telah menghasilkan puluhan tulisan yang dipublikasikan berbagai integrating local values into Islamic Economics and Finance, jurnal internasional maupun nasional dalam bidang interest modern economic application termasuk . Bidang kajian yang menjadi keahlian beliau adalah Manajemen Syariah, Ekonomi dan Keuangan Islam, Perbankan Syariah, Etika Bisnis, dan beberapa bidang kajian lain yang berkaitan. Dr. Erika Amelia, SE., M.SI, adalah dosen tetap pada FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyelesaikan program studi Akuntansi di STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Indonesia, pada tahun 1995 s/d 1999, dan menyelesaikan program pasca sarjana di Universitas Indonesia pada program studi kajian timur tengah dan Islam dengan konsentrasi akuntansi syariah, pada tahun 2004 s/d 2006, kemudian menyelesaikan program Doktor pada Program Studi Pengkajian Islam dengan konsentrasi Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 s/d 2018, dan memiliki pengalaman kerja di Kantor Akuntan Publik serta mengajar di beberapa perguruan tinggi baik negeri dan swasta, dan memiliki pengalaman memberikan pelatihan akuntansi pada UMKM serta lembaga keuangan syariah di berbagai daerah wilayah di Indonesia, dan memiliki berbagai tulisan ilmiah yang terkonsentrasi dengan bidang akuntansi syariah, perbankan syariah dan ekonomi syariah, serta ikut dalam organisasi seperti IAEI, MES, ADI, ADESY, dan Fordebi serta asosiasi program studi ekonomi syariah. Nashr Akbar, M.Ec, Dosen tetap Institut Agama Islam Tazkia. Mata kuliah yang diampu meliputi fundamental/pengantar ekonomi . Ia Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam dan maqasid syariah 676
menyelesaikan S2 nya di kampus International Islamic University Malaysia (IIUM). Sebelumnya, gelar sarjana didapatkan dari kampus Tazkia setelah menamatkan pendidikan menengahnya di PP Darussalam Gontor. Saat ini, ia mendapatkan amanah sebagai koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Kitab Pandemi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tazkia. Dua buku telah diterbitkan, (2018) yang Islamic Book Fair Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai buku non-fiksi terbaik di ajang , 2019. Selain buku, juga aktif dalam sejumlah konferensi internasional dan publikasi jurnal. Beberapa kali juga menjadi tim peneliti (konsultan) yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Tafsir Ekonomi Kontemporer (2020) dan Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec, dosen di Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Blitar. Selama menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah juga menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah dan pondok pesantren MADIS Kasim Selopuro Blitar. Kemudian melanjutkan studi dengan mondok di pesantren modern yang dikenal sebagai MANPK di Jember. Setelah itu melanjutkan studi ke Pesantren Unggulan Universitas Islam Indonesia, di samping kuliah di Prodi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Pendidikan S1 bidang perbankan syariah diselesaikan di STEI Yogyakarta. Pendidikan S2 diselesaikan di Program Syariah dan Ekonomi, University of Malaya, Malaysia, sedangkan S3 bidang Ekonomi Syariah dari UIN Sumatera Utara Medan. Aktif menulis Pengantar Keuangan Islam, Transaksi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah baik berupa artikel di jurnal Ekonomi Islam, Islam Indonesia 2020 dan buku, di antaranya tersebut, Suci Aprilliani Utami, M.E.Sy. , dan lain-lain. adalah dosen tetap di Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi Zakatnomics Sektor Perdagangan dan Jasa dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada tahun 2019 di Indonesia menjadi Tim Penulis Buku " " bekerja sama dengan Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Selain itu, saat ini menjadi Tim Penulis Buku Pengantar Ekonomi Islam bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2020), Dosen Tamu pada Program Ekonomi Islam di Al-Irsyad Satya Islamic School. Beliau pernah menjadi Dosen Tamu di PUDAK SCIENTIFIC tahun 2015, 677
Pembimbing Program Pendampingan UMKM Syariah oleh Praktisi dan Akademisi (PUSPA) Bank Indonesia tahun 2016-2017. Karya , Does akademiknya yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, antara Profitability, Firm Size, and Macroeconomic Variable Affect Yield to lain: , Analysis of Home Ownership Maturity of Corporate Sukuk? Financing For Islamic Banks In Indonesia Through Sharia Asset Backed (2019) Securities-Participation Letter Sharia Compliance of Sharia Asset-Backed Securities (2018) Indonesia diterbitkan, yaitu: Zakatnomics Sektor Perdagangan dan Jasa di (2020). Adapun buku yang sudah bersama Tim Puzkas Baznas (2019)). Dr. Nofrianto, MA adalah dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Stata Satu (1999) dan Strata Dua (2003) di Fakultas Syari'ah IAIN/UIN Imam Bonjol, dan gelar Doktor dalam bidang Ekonomi Islam diperoleh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Victoria University of Wellington,. New Zealand. Penulis juga pernah diberi amanah sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Ikatan Ahli Certified Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Provinsi Jambi 2015-2019), Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah Indonesia (ADESY), Anggota dan Mediator dan Mediator Syariah Indonesia, dan Pengurus Komisi Ukhwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Periode 2020-2025. Post-Doctoral Research Jakarta (2012). Pada 678