Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN Abuyazid Bustomi Fakultas Hukum Universitas Palembang ABSTRACT In Article 1 of Act Number 8 of 1999 concerning consumer protection, it is stated that consumers are every person who uses goods and or services available in the community, both for the benefit of themselves, their families, other people, and other living things and not for trading. Consumer protection is a matter of legal protection given to consumers in an effort to obtain goods and services from possible losses due to their use, then the law of consumer protection can be said as a law governing the provision of consumer protection how guarantees are protected consumer rights and how to enforce regulations through state administration law, criminal law, and civil law so that the fulfillment of consumer rights is fulfilled, the goods and services of the business conduct products will be protected as such. The responsibility of the business actor for the loss of the consumer is to provide compensation for the damage, pollution, and or loss of the consumer due to consuming goods and or services produced or traded. Payment of compensation is the main responsibility of the business actor, compensation in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be in the form of: refunds, replacement of similar goods and or services of equal value, health care, and compensation. Keywords: Responsible; Legal Protection; Consumer Rights. ABSTRAK Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen merupakan mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen bagaimana jaminan akan hak-hak konsumen terlindungi dan bagaimana penegakkan peraturan melalui hukum administrasi Negara, hukum pidana, dan hukum perdata sehingga terpenuhinya hak-hak konsumen terpenuhi, barang dan jasa dari produk prelaku usaha akan terlindunggi sepenunhnya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. Kata Kunci: Tanggungjawab; Perlindungan Hukum; Hak Konsumen. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang selalu di menjadi banyak masyarakat, konsumen yang dirugikan. Idealnya Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan Permasalahan konsumen bahan perbincangan selama masih memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dimakan atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang sesuai.1 1. Perlindungan Konsumen, diakses: 10 Oktober 2011. Sabarudin, Hukum Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 154
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan ini, banyak perdagangan bebas bermunculan berbagai macam produk barang yang pelayanan dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk jasa yang diinginkan, barang konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Berbagai bentuk kesalahan dan pelanggaran hak-hak konsumen sudah banyak terjadi dan ini begitu meresahkan dan merugikan masyarakat. saat jasa atau atau jawab. Tanpa Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus-kasus perlindungan konsumen : 1. Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena ternyata berdampak kelalaian, serius dan meluas. Akibatnya, kerugian diderita yang konsumen dapat bersifat massal. 2. Dampak yang ditimbulkan juga bersifat seketika. Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. 3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah, karena tidak ada pilihan lain, terpaksa mengonsumsi barang atau hanya semampunya didapat, dengan yang jasa standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Banyak pelaku usaha yang kurang menyadari jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin dalam keselamatan mengkonsumsi yang dihasilkannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: tanggung dan keamanan produk a. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang dalam kurang hati-hati pengawasan melakukan barang-barang terhadap konsumsi dihasilkan produsen. yang resmi kebijakan pemerintah tentang pemakaian barang berbahaya, misalnya tambahan bahan dipakainya untuk (BTM) makanan mempengaruhi ataupun sifat bentuk makanan melalui Depkes RI.2 c. Masih b. Adanya kesadaran masyarakat dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum tidak sehingga terjangkau peraturan perundang-undangan yang ada. rendahnya konsumen mereka oleh d. Adanya dari produsen untuk mengedarkan barang cacat dan berbahaya, menyadari baik kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun kesengajaan karena 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Men.Kes/Per/1999 tentang Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang. Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 155
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 demi mengejar keuntungan atau laba. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum hak-hak untuk melindungi konsumen, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4 hak-hak konsumen meliputi : 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dalam keselamatan dan mengonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk dan jasa tukar dan yang memilih mendapatkan barang atau sesuai dengan nilai kondisi dijanjikan. serta jaminan 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapat advokasi, upaya perlindungan, penyelesaian sengketa konsumen secara patut. dan 6. Hak pembinaan konsumen. untuk dan mendapatkan pendidikan 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. untuk mendapatkan kompensasi, atau ganti pergantian, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kerugian yang dialami konsumen akibat barang cacat diatur dalam ketentuan 1367 KUHPerdata. Apabila pasal 8. Hak rugi seseorang menimbulkan kerugian tersebut mirip perbuatan melawan Hukum dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa maka, perbuatan pertanggungjawabannya pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. manusia terletak Konsumen yang merasa haknya dilanggar dan bisa mengadukan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen atau dalam mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Berdasarkan latar belakang tersebutdi atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul "TANGGUNG USAHA JAWAB PELAKU KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN ". B. Permasalahan Bertolak dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang cacat dan berbahaya yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen ? C. Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian dititikberatkan pada perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen akibat barang cacat dan berbahaya, yang diproduksi atau dipasarkan oleh pelaku usaha secara bebas, tanpa kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya. Ruang lingkup menutup Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 156
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 Adapun tujuan penelitian ini antara A. Pengertian Konsumen dan lain : 1. Untuk mengetahui bagaimana jawab pelaku usaha tanggung terhadap barang yang cacat dan berbahaya yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen. D. Metodologi Penelitian yang bertujuan untuk dapat menjelaskan dan menguji suatu teori yang sebelumnya, dengan melakukan pengkajian terhadap bahan- bahan hukum baik bahan Hukum Primer maupun bahan Hukum Sekunder. Dalam penelitian yang bahan ini dipergunakan mencakup:3 telah ada hukum 1. Bahan Hukum Primer a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. b. Undang-undang No. 8 Tahun Perlindungan 1999 Konsumen. tentang c. Undang-undang No. 36 Tahun Perlindungan Hukum Konsumen 1. Pengertian Konsumen perundang- undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup untuk dan diperdagangkan. Dalam peraturan lain tidak Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu literatur produk. ekonomi dikenal juga konsumen antara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.4 Sedangkan dalam 2009 tentang Kesehatan. d. Peraturan Pemerintah No. 57 tentang Badan Konsumen Tahun 2001 Perlindungan Nasional. 2. Bahan Hukum Sekunder a. Kepustakaan atau buku-buku yang merupakan hasil karya para pakar (tokoh) dan sarjana yang menguraikan tentang hukum perlindungan konsumen. tentang perlindungan konsumen dan juga perlindungan konsumen. b. Makalah-makalah hukum II PEMBAHASAN Persoalan hubungan konsumen dan pelaku usaha biasanya dikaitkan dengan produk, barang atau jasa yang dihasilkan teknologi. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang atau dapat dimanfaatkan oleh konsumen. diperdagangkan, dipakai 2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan 3. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13. 4. Janus sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 18. Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 157
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagi perlindungan Hukum konsumen. konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. 5 Pada hukum dasarnya, konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum atau hak-hak konsumen. Dengan demikian, hukum atau hukum perlindungan konsumen sebagai konsumen keseluruhan yang mengatur kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul untuk memenuhi dalam kebutuhannya. baik diartikan dapat hukum peraturan dan hak-hak usahanya Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas telah diyakini bisa dan memberikan dalam arahan implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.6 tujuan yang 2. Mengangkat harkat dan martabat cara konsumen menghindarkannya akses negatif pemakaian barang atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen memilih, dalam menentukan dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen dari dengan 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi untuk mendapatkan informasi. akses serta 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku pentingnya usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga jujur dan tumbuh sikap yang dalam bertanggung berusaha. jawab 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau kenyamanan, jasa, keamanan keselamatan konsumen. Dengan demikian kesehatan, dan jelas hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia menjadi dasar dan kepastian hukun bagi masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan hak-haknya dengan penuh optimisme dan optimal. B. Kriteria atau Ukuran Barang yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha 1. Barang Cacat Berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang No. 8 tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai beriku : tahun 1999 1. Meningkatkan kesadaran, kemandirian kemampuan, konsumen untuk melindungi diri. dan Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Produk yang cacat menurut Tim Kerja penyusun naskah akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Mereka merumuskan produk yang cacat, sebagai berikut:7 5. Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hlm 66. 6. Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, PT. Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 17. 7. Ibid, hlm 22. Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 158
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 "Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, tidak menyediakan syarat- atau syarat keamanan bagi manusia atau harta dalam benda mereka penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang." KUHPerdata mengatur mengenai produk cacat pada pasal 1504 sampai pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Yang dimaksud dengan cacat yang tersembunyi adalah mengakibatkan kegunaan barang tidak tujuan semestinya. serasi Penjual untuk diharuskan bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan pasal 1507 KUHPerdata yaitu:8 cacat lagi dengan selalu cacat karsinogenik, korosif dan iritasi.9 teratogenik, metagenik, Penggunaan bahan berbahaya dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen secara massal, hal ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap jenis bahan berbahaya yang berbagai ada.Oleh karena itu konsumen perlu bersikap secara mandiri yaitu dengan cara sebagai berikut: konsumen 1. Sadar akan harkat dan martabat untuk dan mampu sendiri diri konsumen, melindungi keluarganya. 2. Jujur dan bertanggung jawab. 3. Mampu menentukan pilihan barang dengan dan jasa serta kepentingan, kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan kesehatan konsumen sendiri. sesuai kebutuhan 4. Berani dan mampu mengemukakan berani dan pendapat, memperjuangkan mempertahankan hak-haknya. serta 5. Berbudaya dan sadar hukum 1. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (refund). 2. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual. 2. Bahan Berbahaya Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara tidak langsung yang mempunyai sifat racun, langsung maupun perlindungan konsumen. C. Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha 1. Hak Konsumen Berkaitan dengan perlindungan konsumen, maka hak-hak konsumen yang mendapat perlindungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 sebagai berikut : a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan dalam keseluruhan mengkonsumsi barang dan atau jasa. b. Hak dan mendapatkan barang dan atau jasa untuk memilih 8. R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta 2006, hlm 34. 9. tersembunyi-latent-defect.Op. Cit Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 159
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 sesuai dengan nilai kondisi dijanjikan. tukar dan yang serta jaminan c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. e. Hak untuk mendapatkan advokasi, upaya sengketa secara perlindungan penyelesaian perlindungan konsumen patut. dan f. Hak untuk mendapat pembinaan Secara tegas di dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK sebagai berikut: 1. Beritikad baik dalam menjalankan usaha. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jasa serta jaminan barang atau penjelasan memberikan penggunaan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. perbaikan dan pendidikan konsumen. g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif. untuk h. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan tidak sebagaimana mestinya. perjanjian atau dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Disamping Hak Konsumen juga punya kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut: i. Hak-hak yang diatur 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau dan demi jasa keselamatan. keamanan 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. 6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas penggunaan, kerugian pemanfaatan pemakaian barang dan yang jasa diperdagangkan. akibat dan atau 7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan yang di perjanjikan. D. Peran Pemerintah dalam Melindungi Konsumen 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang lebih disepakati. 4. Mengikuti hukum konsumen secara patut. 2. Kewajiban Pelaku Usaha penyelesaian perlindungan upaya sengketa 1. Pembinaan Dalam undang-undang perlindungan konsumen padal 29 ayat 1 "pemerintah bahwa dinyatakan bertanggung pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen jawab atas Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 160
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 hak yang menjamin diperolehnya konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha". Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri teknis perlindungan dengan yang konsumen. Dalam hal ini Menteri teknis yang menangani perlindungan konsumen akan melakukan tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan lainnya. menteri-menteri Pemerintah juga diberi wewenang untuk melakukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu meliputi upaya untuk: terkait koordinasi pembinaan a. Terciptanya iklim usaha yang sehat; b. Berkembangnya lembaga konsumen perlindungan swadaya masyarakat; c. Meningkatnya sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan dan pengembangan bidang perlindungan konsumen. kualitas penelitian di 2. Pengawasan Dalam UU perlindungan konsumen pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa "pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan perundang- ketentuan peraturan oleh undangannya lembaga pemerintah, masyarakat, dan perlindungan swadaya masyarakat" diselenggarakan konsumen oleh pemerintah peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen pasal 8 sebagai berikut. 1. Pengawasan Bentuk pengawasan dalam diatur pemerintah oleh dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu jasa, produksi barang dan atau pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, serta pelayanan purnajual barang dan atau jasa. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, dan pengiklanan penjualan barang atau jasa. sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat. tata cara pengawasan sebagaimana 1 dimaksudkan ayat ditetapkan oleh menteri dan atau menteri terkait bersama- sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing- masing. Selain melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan dan perlindungan konsumen, peran pemerintah juga membentuk apa yang disebut dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Badan ini dibentuk sebagaimana diamanatkan undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 3. Hasil pengawasan 4. Ketentuan mengenai dalam teknis pengawasan dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam rangka tersebut, BPKN menjalankan mempunyai tugas sebagai berikut: fungsi 1. Memberikan dan rekomendasi kepada pemerintah penyusunan dalam kebijaksanaan bidang perlindungan konsumen. saran rangka di 2. Melakukan dan peraturan terhadap pengkajian perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. penelitian Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 161
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 3. Melakukan penelitian barang dan menyangkut konsumen. 4. Mendorong atau terhadap jasa yang keselamatan berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. bahan komponen. mentah atau 2. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk tidak menunjukkan dengan pihaknya pelaku usaha. sebagai 5. Menyebarluaskan media informasi mengenai dan sikap melalui perlindungan memasyarakatkan keberpihakan kepada konsumen. konsumen 6. Menerima tentang perlindungan dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha. pengaduan konsumen 7. Melakukan yang menyangkut kebutuhan konsumen. Badan survei 3. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia. 4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya. seperti jasa mengembangkan perumahan atau membangun apartemen. dengan jasa menyewakan alat transportasi atau alat berat. 5. Menjual 6. Menjual B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang yang Cacat dan Berbahaya yang Mengakibatkan Kerugian Kepada Konsumen jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah Product liability (tanggung jawab produk). "Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang yang atau produk menghasilkan (producer, manufacturer) dari orang atau badan suatu produk atau (processor, mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut."10 Pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini: Tanggung badan suatu assembler) 1. Menghasilkan produk akhir, memproduksi termasuk Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah: Adanya Negligence Adalah suatu perilaku yang sesuai dengan kelakuan (standard of conduct) yang ditetapkan oleh Undang-undang dan Adanya duty of care (kewajiban memelihara kepentingan orang lain). tidak Prinsip pertanggung jawaban mutlak (Strict liability) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Pelaku uasaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu. Dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalahl sebagai berikut: 10 Happy Susanto, Op. Cit., hlm 37. 1. Pelaku usaha bertanggung jawab atas memberikan ganti rugi Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 162
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian akibat mengonsumsi barang dan atau jasa atau dihasilkan yang diperdagangkan. konsumen 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud (1) dapat berupa pada pengembalian atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya pidana tuntutan lebih berdasarkan lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. pembuktian ayat uang 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun Perlindungan tentang Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 1999 Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen terbagi dalam dua aspek :11 1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati melanggar atau ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini konsumen mendapatkan timbul kerugian pergantian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai. jika 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan kesalahan tersebut merupakan konsumen. Terhadap kebenaran Pelaku Usaha telah menyebabkan kerugian Konsumen diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 8 inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa : tahun 1999, yang 2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang adil. Dalam hal ini berua persoalan- persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Untuk memenuhi tidak tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi: Perlindungan 1. Pengembalian uang; 2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; 3. Perawatan kesehatan; dan 4. Pemberian santunan. adalah Perlindungan konsumen istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang diatur dalam pasal a. Diri pelaku usaha, mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan Undang- maupun undang, kebiasaan, kepatutan. Dengan demikian pelaku usaha akan bertingkah laku 11Janus Sidabalok, Op. Cit, hlm 10. Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 163
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 sepantasnya dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. b. Sarana dan prasarana produksi, ini dapat melalui pembinaan dicapai yang berkualitas, pembangunan yang pelaksana sebagai memadai kegiatan usaha. tingkat produk c. Iklim usaha secara keseluruhan, dengan pembinaan ini diharapkan iklim tumbuh dan berkembang usaha yang sehat sehingga dapat mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi usaha. d. Konsumen, pembinaan kepada untuk konsumen meningkatkan daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak- haknya, mau berkonsumsi secara sehat dan rasional. Dalam pasal 29 ayat (4) Undang- tentang disebutkan penyelenggaraan dimaksudkan diarahkan sumber undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan untuk : pembinaan konsumen 1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 2. Berkembangnya 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya dan kegiatan pengembangan bidang perlindungan konsumen. Keperluan adanya hukum untuk konsumen perlindungan memberikan Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional yaitu Indonesia pembangunan penelitian di kita, seutuhnya. konsumen dilakukan dengan:12 1. Menciptakan Pengaturan perlindungan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan. 2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. 3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik dan yang menipu usaha menyesatkan. 5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan bidang- bidang lain. pada Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usahan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, telah memberikan sarana bagi konsumen untuk menuntu haknya melalui : 1. Penyelesaian lewat Peradilan Terhadap Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-Undang tugas Perlindungan Konsumen, yang utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Menurut UU Adapun yang berhak melakukan yang gugatan terhadap pelanggaran manusia 12Husni Syawali dan Neni Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 7. Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 164
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 dilakukan pelaku usaha diatur dalam pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:13 a. Seseorang yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. konsumen memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum. Dalam Ketentuan pasal 52 UUPK penyelesaian sengketa diselesaikan dengan cara sebagai berikut : b. Sekelompok mempunyai sama. konsumen kepentingan yang, yang c. Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat yang Swadaya syarat, yaitu yang memenuhi berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya. d. Pemerintah dan atau instansi yang terkait apabila barang dan atau jasa yang atau dikonsumsi dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila:14 1. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau 2. Upaya sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. penyelesaian a. Mediasi yang merupakan suatu ketiga proses mangajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tidak memihak pada salah satu pihak. dimana pihak tengah-tengah dan b. Arbitrase cara luar penyelesaian peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Kelebihan arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Merupakan sengketa di c. Konsiliasi, cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para dimana majelis BPSK pihak bertugas sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang di sampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. 2. Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan Terhadap penyelesaian sengketa diluar Peradilan, maka UUPK proses 13 Alternatif Gunawan Widjaja, Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 75. 14 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. III. PENUTUP Berdasarkan uraian dalam bab-bab terutama yang berhubungan ditarik sebagai terdahulu, dengan kesimpulan dan berikut: A. Kesimpulan permasalahan, dapat saran-saran Cit., hlm 234. Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 165
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen kerugian adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa atau dihasilkan yang diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut UUPK dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, pemberian dan santunan. 2. Perlindungan terhadap hukum konsumen di Indonesia yaitu: a) Telah dikeluarkannya peraturan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen hukum b) Penegakkan peraturan melalui sanksi administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata sehingga terpenuhinya hak-hak konsumen benar-benar terpenuhi. jika ada cacat dan berbahaya dari produk barang atau jasa yang dijualnya. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995. Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian PT. Raja Grafindo Sengketa, Persada, Jakarta 2002. Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, PT. Visimedia, Jakarta 2008. Husni Syawali dan Neni Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000. Janus sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Sabarudin, Hukum Perlindungan B. Saran 1. Hendaknya konsumen menjadi konsumen cerdas, membiasakan diri untuk belanja rencana, mengonsumsi dengan barang atau jasa sesuai kebutuhan, teliti membeli, label keterangan memperhatikan barang, tanggal kadaluarsa, sehingga tidak merugikan konsumen sendiri di kemudian hari. sebelum yang Konsumen, 2/, diakses: 10 Oktober 2011. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/ Men.Kes/ Per/ 1999 tentang Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001, Tentang Perlindungan Badan Konsumen Nasional R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta 2006. 2. Agar usaha memproduksi barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, kenyamanan, konsumen. keselamatan dan Hendaknya pelaku usaha juga memberitahukan kepada konsumen pihak pelaku Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan. Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 166
Abuyazid Bustomi, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Halaman. 154 - 166 Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018 167