MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Available online HUKUM ADAT DI KOTA JAMBI Dinda Putri Elsya, Zulfatul Munawaroh, Ahmad Widodo MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 Naskah diterima: 23 Oktober 2023 Naskah disetujui: 6 November 2023 Terbit : 31 Desember 2023 Abstrak: Latar belakang dari penelitian ini adalah dimulai dari melihat proses lahirnya sejarah hukum adat melayu Jambi dan apa mendasari hukum adat bagi masyarakat melayu Jambi hingga eksistensi dan penerapannya. Jika hukum negara penerapannya hanya bisa menagati masalah. Maka hukum adat melayu mampu menyelesaikan masalah.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sejak masuknya di Jambi hukum adat melayu Jambi belandaskan pada ajaran Islam. Pucuk induk undang nan lima menjadi dasar hukum adat melayu Jambi. Selain itu dikenal empat ragam adat melayu Jambi. Semua ketentuan adat bersumber pada Al-qur'an dan hadist. Hal ini tercermin pada pepatah adat "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah." Dan seloko adat "syarak mengato, adat memakai." Simpulannya, Hukum adat melayu memiliki peranan yang sangat penting bagi mayarakat Jambi sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat melayu di kota Jambi disamping hukum negara. Dengan demikian, dengan adanya kesadaran hukum adat sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam masyarakat.. Kata kunci: hukum adat, adat istiadat, budaya, melayu, Jambi. PENDAHULUAN Hukum Adat Jambi merujuk pada sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat adat di provinsi Jambi, Indonesia. Provinsi Jambi terletak di Pulau Sumatera dan memiliki sejarah panjang dalam praktik hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat memiliki peran yang sangat pent ing dalam kehidupan masyarakat Jambi. Sistem hukum ini didasarkan pada nilai-nilai, adat ist iadat, tradisi, dan kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Jambi. Hukum adat Jambi menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan harmoni dalam penyelesaian konflik dan peraturan kehidupan sehari-hari. Hukum adat Jambi mencakup berbagai aspek kehidupan, sepert i pernikahan, pertanian, kepemilikan tanah, warisan, dan sistem kekerabatan. Sistem ini mengatur hubungan antara individu, keluarga, komunitas, dan lingkungan. Prinsip-prinsip hukum adat Jambi didasarkan pada penghormatan terhadap nenek moyang, keseimbangan alam, dan keharmonisan antara manusia dan alam sekitarnya. Salah satu karakterist ik utama dari hukum adat Jambi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda dengan sistem hukum modern. Di dalam masyarakat adat Jambi, sengketa umumnya diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, dan proses pengambilan keputusan kolektif. Penting untuk dicatat bahwa hukum 38
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 adat Jambi berfungsi sebagai sistem hukum yang berdampingan dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Meskipun hukum adat Jambi memiliki kedudukan yang kuat dalam masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh dari hukum nasional dan globalisasi telah mengubah sebagian dari praktik hukum adat. Konflik antara hukum adat dan hukum modern sering kali muncul, dan tantangan terus menerus dihadapi untuk mempertahankan dan memperkuat keberlanjutan hukum adat Jambi di era yang terus berubah ini. Dalam menghadapi tantangan ini, ada upaya yang dilakukan untuk mengakui dan melindungi hukum adat Jambi melalui undang-undang dan kebijakan yang relevan. Pemerintah dan masyarakat Jambi bekerja sama untuk menjaga warisan budaya dan hukum adat mereka, serta untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antara hukum adat dan hukum nasional. METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara kualitatif deskriptif yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan video. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendokumentasikan proses penelitian sebagai bukti dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti melibatkan 3 informan dalam penelitian ini yang terdiri 2 Kepala Adat dan 1 Orang RT (Eksekutor). HASIL DAN PEMBAHASAN Menurut Soepomo bahwa tiap - tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan merupakan suatu kebetulan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, sistem hukum bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat (Soepomo, 1985). Hukum adat adalah hukum yang tidak termodifikasi, yang hidup dan timbul didalam masyarakat, meskipun demikian oleh masyarakat adat setempat tetap diberlakukan guna untuk ketertiban dan keamanan bersama dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran adat dan mempunyai kekuatan hukum (Supramono, 1998). Menurut Prof. Mr. B. Terhaar Bzn "Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat." Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven: Profesor luar negeri ini menyampaikan teorinya, 39
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 bahwa: "Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. " Menurut Dr. Sukanto, S.H. Ahli ini menyatakan bahwa "Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum". Jadi dapat di simpulkan bahwa pengertian Hukum Adat adalah sistem hukum tradisional yang telah berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat adat sejak zaman dahulu, sebelum adanya sistem hukum formal yang diadopsi dari hukum nasional atau kolonial. Adat merupakan produk dari tradisi, kepercayaan, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Hukum Adat didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma sosial, kepercayaan spiritual, dan praktik-praktik budaya yang diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat adat. Hukum Adat mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, perkawinan, warisan, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa (Fa'i, 2022). Menurut Soepomo, "jadi selama perbuatan, itu mengakibatkan kegoncangan terhadap keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik peristiwa atau perbuatan itu legal atau ilegal, maka peristiwa atau perbuatan itu adalah melanggar hukum dan bagaimanapun diantara perbuatan ilegal yang dapat di dan perbuatan ilegal yang mempunyai akibat di lapangan perdata tidak ada perbuatan ilegal yang mempunyai akibat di lapangan perdata tidak ada perbuatan struktur begitu pula tidak dibedakan apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum adat atau hukum agama atau ia bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan" (Hilman, 1979). Pelanggaran - pelanggaran adat itu umunya terjadi karena benturan-benturan dengan apa yang telah disepakati bersama, pelanggaran-pelanggaran ini ada yang bersifat dan ada pula yang tidak bersifat . Terhadap pelanggaran - pelanggaran yang bersifat maupun bukan penyelesaiannya dalam usaha mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tidak melalui proses peradilan sehingga bukan yang dikenakan melainkan diserahkan kepada lembaga adat. Penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh lembaga adat ini merupakan kehendak bangsa Indonesia dan juga tidak terlepas dari berbagai peraturan yang mendukung keberadaan hukum adat (Nuraini). Ciri-ciri utama dari Hukum Adat adalah (Soekanto, 1983): 1. Berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat: Hukum Adat didasarkan pada kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat adat. Norma-norma dan aturan hukum diturunkan dari praktik-praktik yang telah diakui oleh masyarakat tersebut. 2. Lisan dan tidak tertulis: Hukum Adat sering kali disampaikan secara lisan melalui cerita, lagu, atau tradisi lisan. Namun, dalam beberapa kasus, Hukum Adat juga dapat tertulis dalam bentuk naskah-naskah atau dokumen-dokumen tradisional. 3. Pemimpin adat dan lembaga adat: Masyarakat adat memiliki pemimpin adat atau tokoh-tokoh adat yang memiliki peran penting dalam menjaga dan menerapkan Hukum Adat. Terdapat juga lembaga-lembaga adat yang bertugas dalam penyelesaian sengketa dan menjalankan mekanisme hukum adat. 40
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 4. Fleksibilitas dan adaptabilitas: Hukum Adat bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat adat seiring waktu. Perubahan dalam norma-norma dan aturan-aturan hukum dapat terjadi sebagai respons terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum Adat telah berlaku di Indonesia sejak zaman pra-kolonial, jauh sebelum adanya sistem hukum nasional yang diadopsi dari hukum kolonial Belanda. Hukum Adat merupakan sistem hukum tradisional yang telah ada dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia selama berabad-abad. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengakuan terhadap Hukum Adat semakin diperkuat dalam rangka menjaga dan melestarikan kekayaan budaya dan keberagaman Indonesia. Hukum Adat diakui sebagai bagian integral dari identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat. Pada tingkat nasional, pengakuan terhadap Hukum Adat di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa negara menghormat i dan mengakui serta melindungi keberagaman budaya masyarakat adat Indonesia. Selain itu, berbagai undang- undang dan kebijakan telah dikeluarkan untuk mengakui dan melindungi Hukum Adat di Indonesia. Beberapa contoh undang-undang tersebut telah disebutkan sebelumnya, seperti Undang - Undang Dasar 1945, UU Pokok Agraria, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Pemerintahan Daerah. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Undang - Undang ini mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah adat mereka dan memberikan pengakuan hukum atas keberadaan hukum adat dalam pengaturan agraria di Indonesia. Implementasi Hukum Adat di Indonesia masih menghadapi tantangan. Proses pengakuan dan perlindungan terhadap Hukum Adat masih dalam perjalanan dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Pengakuan dan perlindungan Hukum Adat juga dapat bervariasi di setiap daerah, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan kepentingan lokal. Beberapa daerah telah mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dalam mengakui dan melindungi Hukum Adat, sementara di daerah lain masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan tersebut. Dalam kesimpulannya, Hukum Adat telah berlaku di Indonesia sejak zaman pra-kolonial dan diakui sebagai bagian penting dari warisan budaya dan keberagaman Indonesia. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hukum Adat terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kebijakan pemerintah yang berupaya menjaga keberlanjutan budaya masyarakat adat. Hukum Adat di Indonesia merujuk pada sistem hukum tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu di berbagai suku, etnis, dan komunitas adat di Indonesia. Hukum Adat di Indonesia sangat beragam karena Indonesia memiliki keragaman budaya dan suku bangsa yang kaya. Ketua lembaga adat kota Jambi tahun 2018, Datuk Azrai Al Basri mengemukakan bahwa: "Sejarah Hukum Adat Melayu ini sudah berdiri jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengatur pemerintahan, Hukum, Sosial, Kemasyarakatan dan segala aspek yang berhubungan dengan masyarakat semua ini terangkum kedalam Hukum Pemerintahan Adat Melayu Jambi. Hukum ini disebut juga 41
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 sebagai Norma, yang pada zaman dahulu digunakan sebagai pedoman dalam Berumah Tangga, Berhalaman, Bertepian, bertetangga, berkampung, bernegeri. Hukum ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat yang berada dalam wilayah kekuasaan Melayu Jambi, dan yang melaksanakan Hukum Adat Melayu ini meliputi 3 bagian yaitu masa animisme dan dinamisme, hindu budha dan masa Islam." Perkembangan hukum adat melayu Jambi di dalam masyarakat Indonesia tergambarkan dalam 3 bagian yaitu: Masa Animisme dan Dinamisme Pada masa ini Hukum adat melayu berkembang di zaman sebelum masuknya Agama Hindu-Budha, kepercayaan masyarakat pada saat itu masih bergantung pada roh-roh nenek moyang dan benda-benda yang mereka anggap keramat. Pada saat ini hukum adat melayu di pimpin oleh Johor. Johor merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang cerdas dalam segi berpikir dan memecahkan masalah, karena pada masa ini mereka belum mengenal agama maka dari itu mereka menggunakan akal saja apabila terjadi suatu pelanggaran sosial. Masa Hindu dan Buddha Setelah masuknya agama Hindu-Buddha maka adat Melayu Jambi menjadi lebih berwarna karena adanya akulturasi antara kebudayaan melayu Jambi dan kebudayaan agama Hindu-Buddha yang menyebabkan adat tersebut memiliki landasan yang kuat yaitu berupa agama dan adat Melayu Jambi pun berubah gelar menjadi taliti. Yang di maksud taliti yaitu mengubah segala ketentuan adat yang tidak sesuai dengan aturan agama diubah menjadi aturan-aturan agama yang dibawa oleh Hindu-Buddha. Masa Islam Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kit abullah. Pada masa inilah Hukum Adat Melayu diberi gelar Adat nan Sebenar Adat, karena semua peraturan yang telah dibuat dari masa Jomhor hingga Hindu-Budha disempurnakan menggunakan Syariat Islam. Bagaimana lahirnya Hukum adat melayu Jambi? Menurut pakar hukum negara bapak Muchtar Agus Cholif yang juga menjabat sebagai wakil ketua lembaga adat melayu Jambi, mengatakan bahwa, "Sebelum masuk ke jawaban alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu ADAT, adat secara ilmiah ada 3 pengertiannya, yang pertama Adat dalam artian Budaya yaitu perbedaan pakaian, tradisi, yang secara turun temurun dilakukan masyarakat tersebut, yang kedua adat dalam artian Etika atau sopan santun suatu daerah yang berfungsi sebagai cara yang lebih halus untuk menjalin hubungan kekeluargaan, yang ketiga yaitu Hukum Adat, adat dalam arti hukum ini yaitu setiap persoalan yang ada perintah dan larangan bila dilanggar akan dihukum dan inilah yang sama rata diterapkan dalam provinsi Jambi sekarang, biarpun ada beragam macam adat di Jambi tetapi Hukum Adat ini lah yang sama penerapannya di Provinsi Jambi. " (Supian dkk, 2018). 42
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 Dasar Hukum Adat Bagi Masyarakat Melayu Jambi Landasan dasar hukum adat Jambi adalah yang disebut dengan induk undang nan lima (Supian dkk, 2018) Yaitu: 1. "Titian Tereh Batanggo Batu" maksud dari induk undang yang pertama ini yaitu, hukum adat melayu Jambi bersumber dari Hadist Rasulullah (tit ian tereh) yang mengacu pada Al-Quran (batanggo batu) yang di sebut "Syarak" dijadikan tutunan utama sebagaimana diungkapkan dalam seloko adat melayu Jambi "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabulla." , " Syarak Mengato Adat Memakai." 2. "Cermin nan Idak Kabur" maksud dari induk undang yang kedua ini yaitu ketentuan hukum yang sudah berlaku atau sudah ada, berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dalam mengayomi masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi. Dasar kedua ini mengacu pada seloko adat melayu yang berbunyi "Jalan Berambah Yang Ituruti, Baju Berjahit Yang Dipakai." 3. "Lantak nan Idak Goyah" lantak atau tonggak adalah sebatang kayu atau beton yang salah satu ujungnya ditanamkan atau dimasukkan ke dalam tanah untuk dijadikan pedoman atau penahan sesuatu. Maksudnya adalah dalam menentukan hukum dan melaksanakannya, orang yang berwenang harus jujur, tidak pilih kasih, memiliki mental dan tekad yang teguh sehingga keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan. Sebagaimana digambarkan dalam seloko adat melayu "beruk dirimba disusukan, anak dipangku diletakan.", "tibo dimato jangan dipicingkan, tibo diperut jangan dikempeskan." 4. "Nan Idak lapuk Keno Ujan, Idak Idak Lekang Keno Panas" maksud dari induk undang yang keempat ini adalah berpegang pada kebenaran yang tidak berubah. Sebagaimana digambarkan dalam seloko adat "Dianjak Layu, Diumbat Mati." 5. "Kato Seiyo" maksudnya adalah kata seiya, kesepakatan, mufakat. Artinya setiap persoalan yang rumit akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Hasilnya menjadi pegangan bersama. Sehingga pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakati dangan kato seiyo akan diperoleh kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama seperti digambarkan dalam seloko adat "Elok Air Karena Pembuluh, Elok Kato Karena Mufakat.", "Bulat Boleh Digulingkan, Pipih Boleh Dilayangkan." Menurut informan: Hukum adat itu tradisi bukan budaya. Hukum adat ada supaya memberikan efek jera bagi para pelaku, ketika hukum adat akan di laksanakan RT selalu mengetahui. Kasus hukum adat selalu selesai, karna berhubungan dengan norma-norma yang berlaku. Contoh hukum adat yang berlaku di Kota Jambi seperti kasus perzinaan, sengketa tanah, berkelahi, dan pembunuhan. Penentuan hukum adat harus ada saksi, lalu tua tenganai di kumpulkan serta kepala adat, Pihak Keluarga kedua Pelaku, lalu Ketua Adat akan menentukan Hukuman yang sesuai dengan Buku Adat. Jika pelaku melakukan Perzinahan, Maka hukuman adatnya adalah Cuci Kampung : Kambing 2 (Sesuai Tradisi) Jika berbentuk uang, sesuai kesepakatan Keluarga dan Para Tokoh Adat biasanya uang tersebut seharga kambing untuk perzinaan. Jika hukum adat karena pertikaian, dan jika terkena bagian yang tertutup pelaku harus membiayai pengobatan dan seekor kambing. Jika 43
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 kepala yang terluka (bagi terlihat) hukum adatnya kepala kerbau. Tata cara Hukum adat disini yaitu 2 kampung di undang untuk suci kampung 2 kampung itu meliputi kampung pelaku, korban, dan jika dia Ngontrak / Ngekos maka Kampung tempat dia perzinahan juga termasuk). Hukuman adat ini berlaku ketika anak telah baligh dan pelaku perzinahan di masa sekarang jarang yang di arak keliling kampung, karna menghormat i hak-hak dan norma agama. Sekalipun ada, mereka tetap menggunakan pakaian yang layak. Para pelaku hukum adat yang perzinahan dinikahkan langsung baik nikah siri maupun nikah umum. Sesudah mereka menikah, Pelaku tersebut akan meninggalkan tempat dimana ia melakukan perzinahan. Untuk menjadi Ketua Adat memiliki beberapa kriteria antara lain: pemangku adat harus tau adat adat Melayu, bisa seloko, bijak dan mengert i hukumhukum adat. Sementara itu menurut Ketua Adat Sebrang Kota Jambi (Bapak Abdullah) dan Ketua Adat Handil Jaya Terdapat perbedaan dimana beliau merujuk kepada buku pedoman yang telah di berikan oleh Lam Provinsi Jambi Adapun aturannya sebagai berikut : A. LUKO DIPAMPAS, MATI DIBANGUN Luko Dipampas, Mati Dibangun artinya adalah suatu kejadian karena ulah kita menyebabkan seorang luka atau mati, maka yang Luka Dipampas, yang Mati Dibangun artinya mengangkat saudara sebagai mengganti yang mati. UNTUK LUKA DIPAMPAS, misalnya adalah: 1. Luka Tinggi : yaitu luka pada tubuh seseorang apakah itu disebabkan perkelahian dan lain- lain yang tidak bisa ditutup oleh pakaian, misalnya luka di kening, ujung jari tangan, ujung jari kaki. 2. Luka Rendah : yaitu luka pada tubuh seseorang yang bisa ditutupi oleh pakaian, contohnya luka pada perut, paha, pinggang. Untuk menentukan hukumannya lihat dulu lukanya : Luka Kecil : hukumnya ayam seekor, beras 1 (sau) gantang, kelapo betali. Luka Mengakibatkan Daging Takuak, Urat Putus, hukumnya beras 20 gantang, kambing seekor, seasam segaram, selemak semanis, kain 4 kabung dan diangkat bersaudara. Lukanya merusak sifat (tulang rencong), hukumnya setengah bangun yaitu 40 gantang beras, kambing 2 ekor, seasam segaram, selemak semanis, kain 8 kabung. Didendang / dilihat, kalau yang luko tersebut sampai meninggal dunia, maka hukumnya adalah hukum "Bangun" yaitu beras 100 gantang, kerbau seekor, seasam segaram, selemak semanis, kain 8 kayu dan diangkat saudara. UNTUK MATI BANGUN 1. Akibat Perkelahian atau dendam mat i seseorang, maka dibangun diatas perdamaian, maka hukumnya dibangun, beras 100 gantang, kerbau seekor, selemak semanis, seasam segaram, kain 8 kayu, dua keluarga di persaudarakan. 44
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 2. Mati Besebab, Hilang Bekereno (akibat kecelakaan lalu lintas), maka hukumnya beras 100 gantang, kerbau seekor, seasam segaram, selemak semanis, kain 8 kayu, dua keluarga dipersaudarakan. Keterangan:
1 Kabung Kain = 2 Yar = 180 Cm (1 Yar = 90 Cm)
1 Kayu Kain = Satu Gulung Kain ( ‡ 25-30 m) B. LUKO LUKIS, LEMBAM BALU Yang dimaksud dengan Luko Lukis, Lembam Balu, adalah luka sedikit dan bengkak-bengkak, maka hukumnya adalah : 1. Luko Lukis : ayam seekor, beras segantang. 2. Lembam Balu : ditepung tawar dengan bahan (setawar, sedingin). C. GAWAL MENYEMBAH Seorang membuat kesalahan yang sebelumnya sama sekali tidak terduga- duga seperti : isteri terhadap suami, maka perselisihan itu dianggap Gawal, maka tengganai menyuruh isteri sujud menyembah suami untuk minta ma'af. D. PERGAULAN MUDA MUDI (BUJANG GADIS) 1. Salah Bujang Dengan Gadis : seperti tegak dua gandeng, tegak dua ditempat yang lengang (sepi), duduk ditemapt yang gelap (kelam), kesalahan sepert i ini baru batas "sumbang salah" dan mereka maru melakukan satu kali, maka hukumnya tegur sapo, tetapi apabila sudah berulang kali, maka hukumnya "dinikahkan", kemudian kena denda adat beras 20 gantang, kambing seekor. 2. Berbuat Salah Bujang Dengan Gadis, yaitu ubi berisi, tebu beruas, ciak berbunyi, artinya Gadis (perempuan) mengaku sendiri perbuatannya, sebagai contoh : Gadis mengaku bahwa dirinya sudah hamil atau sudah melakukan perbuatan salah (seperti hubungan suami istri), maka hukumnya, kawin (dinikahkan) dan cuci kampung dengan (didenda) beras 20 gantang, kambing seekor, kain putih 8 kabung. 3. Kedapatan Salah Bujang Dengan Gadis (tertangkap basah), maka hukumnya "dinikahkan", dikenakan denda adat berupa beras 20 gantang, kambing seckor, kain 8 kabung. (Kasus ini harus disisik siang: Sisik sampai ke tunggul, Siang sampai ke Perlak, Tukap Dalam-dalam, Imak sudah-sudah). Umpanya: a. Siapa Saksi c. Idintitas (KTP), Gadis/Bujang, Janda/Duda. b. Barang Bukti d. Dimana dam siapa keluarga terdekat 45
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 4. Bersalah Bujang Dengan Gadis, "Tepekik, Tepingkau, Tekejar Telelah, Telando Tebatang (memperkosa), maka yang dihukum laki-laki saja, hukumnya adalah beras 20 gantang, kambing seekor, kain 8 kabung. E. ORANG GEDANG BERLAKU KECIK Yaitu Pejabat, Pemengku Adat, melanggar aturan, hukumnya adalah beras 100 gantang, kerbau seekor. Jadi menurut penulis bahwa Penerapan hukum adat dapat bervariasi di setiap daerah, tergantung pada tradisi, budaya, dan sistem hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Berikut ini adalah beberapa perbedaan umum dalam penerapan hukum adat antara daerah satu dengan yang lain: 1. Sumber Hukum: Hukum adat memiliki sumber yang berbeda-beda di setiap daerah. Beberapa daerah mungkin mengandalkan adat istiadat yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, sedangkan daerah lain mungkin memiliki naskah adat tertulis yang menjadi landasan hukum adat mereka. 2. Organisasi Hukum: Struktur dan organisasi hukum adat juga dapat berbeda di setiap daerah. Beberapa daerah mungkin memiliki lembaga adat yang mengatur dan menegakkan hukum adat, sedangkan daerah lain mungkin mengandalkan peran pemimpin adat atau tokoh-tokoh masyarakat dalam menjalankan hukum adat. 3. Materi Hukum: Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, warisan, sengketa tanah, atau hukum pidana adat. Materi hukum adat yang diterapkan dapat berbeda di setiap daerah, tergantung pada kebutuhan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. 4. Penyelesaian Sengketa: Cara penyelesaian sengketa dalam hukum adat juga dapat berbeda-beda di setiap daerah. Beberapa daerah mungkin mengadopsi sistem konsensus, di mana keputusan dibuat melalui musyawarah atau mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Di daerah lain, bisa saja ada lembaga adat yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memberikan putusan sengketa. 5. Pengaruh Hukum Nasional: Pengaruh hukum nasional atau sistem hukum modern juga dapat mempengaruhi penerapan hukum adat di setiap daerah. Beberapa daerah mungkin telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum nasional ke dalam hukum adat mereka, sementara daerah lain mungkin lebih mempertahankan keaslian dan otonomi hukum adat mereka. 46
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 Penting untuk diingat bahwa perbedaan dalam penerapan hukum adat di setiap daerah tidak dapat disederhanakan menjadi pola tunggal, karena hukum adat sangat terkait dengan konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Oleh karena itu, perbedaan tersebut dapat sangat bervariasi di antara berbagai daerah di suatu negara. SIMPULAN Kesimpulan tentang hukum adat di Jambi dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Pentingnya Hukum Adat: Hukum adat di Jambi memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga harmoni sosial, dan melindungi nilai-nilai budaya tradisional. Hukum adat memiliki akar yang dalam dalam kehidupan masyarakat Jambi dan dihormati oleh banyak orang. 2. Keanekaragaman Hukum Adat: Jambi memiliki keragaman suku dan etnis, yang mengakibatkan adanya beragam sistem hukum adat. Setiap suku atau etnis memiliki aturan dan tradisi mereka sendiri yang diatur oleh hukum adat, yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah masyarakat Jambi. 3. Hubungan dengan Hukum Nasional: Meskipun hukum adat di Jambi diakui dan dihormati, hukum adat tidak memiliki kedudukan yang sama dengan hukum nasional. Hukum nasional, yang meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah, berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jambi. Namun, ada upaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek hukum adat ke dalam sistem hukum nasional untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat adat. 4. Perlindungan Hukum Adat: Dalam beberapa tahun terakhir, ada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Jambi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan, hak-hak, dan kegiatan masyarakat hukum adat di desa. Selain itu, Pengadilan Adat juga didirikan untuk menangani perselisihan yang berkaitan dengan hukum adat. 5. Tantangan dan Harapan: Meskipun ada langkah-langkah menuju pengakuan dan perlindungan hukum adat di Jambi, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum nasional secara harmonis. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pemeliharaan keberlanjutan hukum adat harus terus diperjuangkan. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Jambi merupakan warisan budaya yang penting dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan dan pengakuan yang lebih baik terhadap hukum adat diharapkan untuk menjaga keberlanjutan budaya dan hak-hak masyarakat adat di Jambi. 47
MALAY Studies : History, Culture and Civilization Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ISSN 2987-9566 DAFTAR PUSTAKA Fa'i (2022,des) Apa Itu Hukum Adat, ARTICLE UMSU. Gatot Supramono, Segi - Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, penerbit djambatan, Jakarta 1998, hal 873 Hadi kususuma Hilman, Hukum Pidana Adat, Alumni Bandung 1979 hal 98 Nuraini, Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perbuatan Zina Di Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, penerbit Praditya Paramita Jakarta 1985 hal 22 Soerjono soekanto, Hukum Adat Indonesia. (Jakarta : Raja Wali Perss, 1983). Hal 21 Supian, fatonah dan denny defrianti. Eksistensi dan penerapanhukum adat melayu di kota Jambi. Jurnal ilmu humaniora. Vol. 02, no 02 (Desember 2018). Undang - undang dasar 1945 Wawancara dengan Bapak Mispan selaku Eksekutor & Ketua RT 12 Jerambah Bolong Kota Jambi. Tgl. 23 May 2023 Wawancara dengan Dato Muliadi (ketua adat kelurahan Handil), bapak Abdullah (ketua LAM Sebrang Kota Jambi). Tgl. 25 dan 26 May 2023 48