I V i s i m o K n a k e p e S u s I , g n a b n u k k E g n a d B i i r e b m e v o N ) 3 2 0 2 r e b m e s e D 3 . 5 - e k u g g n M i d . s r e b m e v o N 7 2 ( 3 2 0 2 TANTANGAN UMKM DI TAHUN 2024 Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI Lisnawati Analis Legislatif Ahli Muda lisnawati@dpr.go.id Isu dan Permasalahan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran penting tersebut yaitu UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Di tengah ancaman resesi, UMKM telah berkembang menjadi penggerak ekonomi nasional dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah unit UMKM paling signifikan dibandingkan dengan unit usaha lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2020, UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau sekitar Rp8.500 triliun. Selain itu, pada tahun yang sama, UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja. Mengingat pentingnya peran UMKM, pemerintah berusaha untuk mewadahi dan mendukung kemajuan UMKM. Upaya tersebut terus dilakukan, apalagi kondisi UMKM sempat menurun pada tahun 2020-2021, yaitu dua tahun pertama terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), pada saat itu lebih dari 48% UMKM menghadapi masalah bahan baku, 77% kehilangan pendapatan, 88% UMKM kehilangan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM kehilangan nilai aset. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, ke depan pada tahun 2024, UMKM harus naik kelas dan lebih modern. UMKM juga harus dapat berkiprah di pasar digital, meskipun hal tersebut tidak mudah. Hal ini disebabkan ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM di pasar digital. Tantangan tersebut antara lain: Pertama, keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital. Digitalisasi UMKM tidak hanya sekedar mengembangkan produk melalui pemasaran online untuk memperluas pangsa pasar, melainkan juga mengubah cara berpikir UMKM tentang menggunakan teknologi digital. Kedua, dalam hal pembiayaan, banyak UMKM masih belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital. Ketiga, dari segi produksi, kemampuan UMKM untuk memenuhi standardisasi produk seringkali menghalangi keinginan UMKM untuk memperluas pasar ekspor berbasis digital. Keempat, hal lain yang menghambat aktivitas digital ekonomi, terutama bagi UMKM adalah regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu. Kelima, inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas, serta basis data tunggal adalah tantangan lain ke depan yang harus diatasi oleh UMKM. Sebagai solusi atas tantangan tersebut, pada tahun 2024 akan dilakukan inkubasi bisnis untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital untuk memasarkan produknya. Pemerintah juga harus mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital
I V i s i m o K n a k e p e S u s I , g n a b n u k k E g n a d B i i r e b m e v o N ) 3 2 0 2 r e b m e s e D 3 . 5 - e k u g g n M i d . s r e b m e v o N 7 2 ( 3 2 0 2 digital untuk meningkatkan pemasaran dan permodalan, meningkatkan operasi bisnis, meningkatkan inovasi dan daya saing, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Kegiatan pendampingan bisnis juga diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis, dan untuk meningkatkan jumlah penjualan UMKM. R P D i s n e t A UMKM saat ini menghadapi banyak tantangan di pasar digital, yaitu: 1) keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital; 2) dalam hal pembiayaan, masih banyak UMKM yang belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital; 3) standardisasi produk yang belum sesuai dengan pasar ekspor berbasis digital; 4) regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu; dan 5) Inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas, serta basis data tunggal. Untuk itu, Komisi VI DPR RI perlu memastikan bahwa dukungan pemerintah kepada UMKM terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah tersebut diperlukan untuk memperkuat sektor UMKM sehingga UMKM dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Sumber 3 & 4 Desember 2023; 4 Desember 2023. IsuSepekan EDITOR Polhukam Simela Victor M. Prayudi Novianto M. Hantoro Ekkuinbang Mandala Harefa Juli Panglima S. Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Monika Suhayati Kesra Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola Koordinator Sali Susiana Polhukam Puteri Hikmawati Ekkuinbang Sony Hendra P. Kesra Hartini Retnaningsih Layouter Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S. @anlegbkofficial ©PuslitBK2023 Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake Mohammad Teja Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.