Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM BERDEMOKRASI Arfenti Amir 1, Abdul Malik Iskandar 2, Jalal3, Sriwahyuni 4, Muh. Rezky Salemuddin5 12345Universitas Megarezky ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan Paradigma dalam menumbuhkan kesadaran Masyarakat dalam berdemokratsi. Sejauh mana dan bagaimanakah bentuk pluralitas dan demokrasi dari masyarakat Indonesia di masa depan. Sejumlah ironi atau paradoks demokrasi yang muncul di permukaan era reformasi ini menunjukkan, betapa terjal jalan yang harus ditempuh oleh bangsa ini menuju demokrasi yang sesungguhnya. Metode yang digunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran pemecahan masalah berdasarkan analitis kritis dan interpretasi penulis, berdasarkan literatur - literatur yang penulis dapatkan dari berbagai sumber dan referensi. Temuan yang didapatkan Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai demokratis, dapat dilakukan dengan (a) Membuka kelas demokratis program ini bertujuan untuk mengenalkan, menumbuhkan pembiasaan berdemokrasi. Pendidikan kesadaran demokrasi sejak dini bisa dan harus terus dilakukan oleh berbagai kalangan. esensi demokrasi pada tingkat individual diinternalisasi maka upaya-upaya penegakan demokrasi pada arus struktural maupun kultural dapat di wujudkan. (b) menyelenggerakan pendidikan Karakter, Membangun masyarakat demokrasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi bukan dipahami sebagai cara dalam mengelola pemerintahan namun sebagai demokratisasi. Dengan kata lain, semua warga negara bahkan setiap generasi muda harus memiliki karakter yang sesuai dengan nilai nilai dalam demokrasi dan harus dipahami secara formalitas. Kata kunci: Menumbuhkan; Kesadaran Masyarakat; Demokratis 1. PENDAHULUAN Perjalanan demokrasi Indonesia, seringkali dimaknai secara sempit sebagai kredo dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsekuensinya kredo ini lebih cenderung bersifat memaksa rakyat untuk memahami sistem demokrasi itu sendiri serta rakyatnya tentunya masih banyak yang belum memahami esensi dari demokrasi sehingga cenderung masih memperlihatkan ciri 209
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 otoriter atau totaliter. Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Indonesia di masa yang akan datang diharapkan tidak akan mengulangi lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kehidupan yang demokratis dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi- organisani non-pemerintahan perlu diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus bertanggung jawab. Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita- cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945, pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI. Paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Kehidupan masyarakat pluralitas dan demokratis merupakan suatu tuntunan realitas masyarakat Indonesia. Sejauh mana dan bagaimanakah bentuk pluralitas dan demokrasi dari masyarakat Indonesia di masa depan, sesuai dengan asas social reproduction. Iklim masyarakat yang pluralis seperti masyarakat Indonesia, nilai-nilai demokrasi dapat dianggap sejalan dengan Kenyataan alamiahnya. Mendorong adanya upaya modernisasi ini mestinya diterapkan dalam berbagai kelembagaan. Karena itu, selagi memberikan alternatif pemecahan terhadap potensi disintegrasi yang selalu terkandung dalam semua masyarakat pluralis, demokrasi terkait erat dengan kompetisi, partisipasi dan kebebasan rakyat (civil liberty). Permasalahan Pembangunan di masyarakat, terutama di negara berkembang yang telah memiliki hak untuk mengatur negara yang sudah merdeka dan telah bersiap untuk membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. menghadapi pelaksanaan pembangunan yang demokratis seringkali terjadi dalam praktik pelaksanaan pembangunan tidak dapat membedakan posisinya sebagai negara yang baru merdeka dan harus mensejahterakan rakyat serta menjalankan tugas perubahan dalam menjaga kualitas demokrasi dengan kedudukannya sebagai negara yang baru merdeka untuk memberikan dan mendistribusikan kesejahterakan, kebebasan dan keadilan kepada masyarakatnya. Sejumlah ironi atau paradoks demokrasi yang muncul di permukaan era reformasi ini menunjukkan, betapa terjal jalan yang harus ditempuh oleh bangsa ini menuju demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa, ternyata tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi secara jujur, jernih dan bertanggung jawab, baik pada tingkat alam pikiran maupun lebih-lebih sebagai politik yang tersistem. Perjuangan demokrasi akhirnya harus berhadapan dengan godaan-godaan kekuasaan di tengah sejumlah jerat politik yang sebenarnya adalah anti demokrasi. Indonesia sebagai Negara Demokrasi menyatakan bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat. negara Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 210
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Masa transisi demokrasi menjadi titik krusial yang membuat kita semua menjadi masyarakat yang oleh Turner dinamakan sebagai liminality, suatu masyarakat yang digambarkan "tidak berada di sana dan tidak pula berada di sini". Atau dengan bahasa sosiologis sebagai masyarakat yang anomali, yaitu suatu masyarakat yang tidak lagi mempunyai pegangan nilai nilai. Berkembangnya masyarakat liminalitas atau anomali di satu sisi adalah karena mereka menjadi anti struktur, dan di sisi lain masyarakat tidak lagi dapat melihat dan menemukan keteladanan, panutan, atau pengamanan-pengalaman baik pada struktur politik maupun perilaku elite politik yang pantas dijadikan model dan acuan dalam kehidupan mereka sehari-hari Berbagai pandangan mengindikasikan dengan jelas bahwa eksistensi dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia masih jauh dari sempurna karena masih memberikan tempat yang cukup lapang bagi munculnya praktik politik yang mereduksi hakikat demokrasi itu sendiri 2. METODE Metode Penelitian yang di gunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran pemecahan masalah berdasarkan analisis dan interpretasi penulis, berdasarkan literatur - literatur yang penulis dapatkan dari berbagai sumber dan referensi. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya. 3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia). Demokrasi bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan dalam sebuah negara melainkan juga sebuah pandangan hidup suatu bangsa. Selain itu, dalam konsepsi demokrasi terdapat keberada hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam suatu negara demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi satu kesatuan. Namun dalam prakteknya, demokrasi belum dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari hari. Maka dari itu, kita memerlukan upaya untuk dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis dan dapat mewujudkan hak asasi manusia. Konsep Negara Demokrasi mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (public sphere) maupun melalui wakil- wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan sematamata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ada Empat pendekatan dalam memahami demokrasi di Asia Tenggara. Keempat pendekatan itu adalah institusionalis, internasionalis, demokrasi gaya Asia, dan illiberal democracy. Dua pendekatan pertama sering disebut conversionism karena kesamaan dasarnya yang melihat perlunya Asia Tenggara mengabsorbsi nilai-nilai dan kelembagaan demokrasi 211
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Barat agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Demokrasi merepresentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus menjamin terwujudnya esensi demokrasi: pemberdayaan rakyat (popular empowerment) dan pertanggungjawaban sistemik (systemic responsiveness). Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai demokratis, dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi salah satunya dengan membuka kelasa demokratis program ini bertujuan untuk mengenalkan, menumbuhkan pembiasaan berdemokrasi dengan Sasaran Pemilih Pemula terutama dikalangan Pelajar dan Mahasiswa. Pendidikan kesadaran demokrasi sejak dini bisa dan harus terus dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah, partai politik, dan komponen penyelenggara pemilu. Hal ini penting sebagai upaya terus menerus dan berkelanjutan untuk membangun bangsa dengan menciptakan iklilm demokrasi yang bersih, sehat dan cerdas sedari dini, guna mengetahui hak-hak dan kewajiban warga negara terutama dimulai dari kalangan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya, sebagai suatu tahapan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Melalui proses pendidikan politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Harold Lasswel dan Nilai Kualitas Demokrasi Harold Lasswel (1958) bahwa di dalam kehidupan manusia terdapat 8 nialai dasar demokrasi utama yang selalu dipergunakan oleh masyarakat: 1. Kekuasaan (Power) 2. Peradaban/pencerahan (enlightenment) 3. Kesejahteraan (Wealth) 4. Kesehatan (Health) 5. Keterampilan/keahlian (skill) 6. Perhatian (afection) 7. Kebenaran, kepatuhan dan keadilan 8. Penghargaan (Resfect). Karl W. Deucht, 1974) menambahkan dua nilai yaitu: 1. Keamanan 2. Kebebasan Kesepuluh nilai yang dikemukakan oleh Lasswel dan Karl W. Deucht adalah nilai dasar yang diinginkan oleh setiap orang dalam suatu negara agar dipenuhi oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi juga membuktikan pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat. Masalah- masalah yang dihadapi dimusyawarahkan bersama. Keputusan-keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama. Kemungkinan terjadinya konflik antar warga masyarakat ditekan. Pentingnya budaya demokrasi dalan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut: 1. Terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih 2. Budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warganegara karena Negara demokrasi mengakui supremasi hukum. 3. Negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dulu, tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lain-lain karena para pengusaha sering merasa terganggu kekuasaannya. Ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para pengusaha bersikap demikian. 4. Memungkinkan satiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi. 212
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam demokrasi pemerintahan yang berlandaskan partisipasi masyarakat meliputi perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publik dan pengambilan keputusan. Demokrasi yang dikembangkan bukan hanya merupakan partisipasi dan kontrol, partisipasi kekuasaan tetapi perlu dikembangkan partisipasi dalam memenuhi aspirasi mayarakat untuk mensejahterakan rakyat daerah. Konsep dari demokrasi, partisipasi merupakan hak dasar dari masyarakat untuk terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses penyampaian pendapat atas kesadaran sendiri melalui berbagai berbagai sumber informasi pada proses pemerintahan. Dalam demokrasi modern, partisipasi mengikutsertakan berbagai pihak dalam proses pengembangan masyarakat. Partisipasi yang baik adanya hubungan sejajar semua pihak dan bertanggungjawab dalam upaya menuju keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungan dengan partisipasi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah diselenggarakan dalam pembuatan keputusan kebijakan daerah maupun dalam perencanaan penyusunan program- program pembangunan. Keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan didasarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi. Sehingga pembangunan dapat dilaksanan berdasarkan keinginan, kebutuhan serta permasalahan daerah dengan peran serta masyarakat. Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam demokrasi pemerintahan daerah yang berlandaskan partisipasi. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru pembangunan. 3.1. Membangun Demokrasi Program Kegiatan membangun Kesadaran Demokrasi Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemrintahan negara tersebut. Kesadaran demokrtasi adalah hasil dari suatu proses dimana setiap manusia memiliki pemikiran dan kemapuan melakukan tindakan yang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaan hak, kekbasan bersama dan keragaman menjaga kelangsungan hidup dalam sebuah sistem. Sejalaan dengan pendapat bahwa ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi negara untuk mewujudkan demokrasi (polyarchy), yakni: 1. Adanya kebabasan untuk mebentuk dan mengikuti organisasi 2. Adanya kebabasan mengeluarkan pendapat 3. Kebebasan memilih dalam pemilu 4. Hak menduduki jabatan publik 5. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara rakyat 6. Tersedianya sumber-sumber informasi alternative 7. Adanya pemilu yang bebas dan adil 8. Adanya lembagalembaga untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara dalam pemilu dan ekspresi pilihan lainnya 213
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu maupun kelompok (capacity), dan mendorong tumbuhnya kebersamaan, kemerataan nilai serta kesejahteraan (equity). Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment), Membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability), Mengurangi ketergantungan negara yang satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence). Membangun institusi-institusi demokratis adalah prasyarat penting bagi peletakan sistem demokratis. Prasyarat penting yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan itu adalah terbangunnya kebudayaan dan kepribadian, demokratik merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam sosiologi masyarakat Indonesia yang kental diwarnai dengan budaya paternalistik dan feodalisme, tugas untuk mewujudkan semua tuntutan di atas tentulah akan kembali menjadi tugas bagi para elit dan tokoh politik untuk mengartikulasikannya. Sayangnya perilaku politik para tokoh dan elit politik saat ini nampaknya masih jauh dari apa yang dijelaskan oleh Gould. Terlalu sulit untuk menemukan elit politik yang mempunyai moralitas dan etika politik yang mencerminkan kesantunan, kejujuran, keadilan dan toleran dalam kehidupan politik sehari-hari. Mengingat corak sosiologis masyarakat kita yang masih kental diwarnai paternalistik, dalam implementasinya perilaku santun, toleran, jujur, dan berkeadaban para elit dan tokoh politik akan dapat dilihat dari terbangunnya komunitas politik sebagai followership. Followership disini dijelaskannya sebagai gambaran karakter yang mempunyai kesediaan untuk bekerjasama, kemampuan untuk mengendalikan egonya, serta politicall efficacy dengan corak komunitas politik yang aktif, partisipatif, kritis, terbuka, toleran dan tetap patuh pada aturan main. Tanpa followership, suasana bebas dalam demokrasi cuma sekedar jadi ajang bebas saling menjatuhkan dan bebas saling menjegal. Kebebasan dalam demokrasi lalu diartikan sebagai bebas untuk terus-menerus berebut kursi kekuasaan. Semua perdebatan teoretik tentang demokrasi, juga di balik semua tuntunan bagi demokratisasi negeri ini yang datang dari segenap penjuru, tampaknya tak cukup muncul suatu kesadaran mendasar bahwa demokrasi sebenarnya adalah sebuah proses yang seharusnya berjalan sejak tingkat individual, dan bukan semata-mata sebuah proses besar kelembagaan yang kasat mata. Semboyan seorang demokrat adalah "aku mungkin tak setuju dengan pendapatmu, tapi aku akan mati-matian berjuang agar kau bisa menyuarakan pendapat itu". Semboyan inilah yang tak pernah bisa hadir dalam masyarakat kita. Jika esensi demokrasi pada tingkat individual ini bisa diinternalisasi oleh setiap aktor dan komunitis politik, maka upaya-upaya penegakan demokrasi pada arus struktural maupun kultural. pembangunan masyarakat demokrasi diperlukan penanaman nilai-nilai demokrasi pada setiap warga Negara. Pembentukan karakter demokratis merupakan usaha sadar untuk membentuk karakter warganegara yang demokratis seperti yang diamantkan dalam UU No 20 tahun 2003 dan Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk mendidik peserta didik agar menjadi warganegara yang baik (good citizen). Hal tersebut menempatkan PKn dalam pendidikan demokrasi sebagai "education for democracy" yaitu menghasilkan orang yang bukan saja tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi, tetapi juga mau dan mampu memperbaiki demokrasi secara terus menerus. Secara umum upaya pembentukan warga negara yang demokratis dapat diupayakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa demokrasi dengan membudayakan budaya demokrasi. Menurut Sanusi (Winataputra, 2001; 89) juga mengemukakan perlu dikembangkannya pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional yang memungkinkan para mahasiswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensinya sebagai individu dan warga 214
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 negara dalam masyarakat yang demokratis. Sehingga membangun kesadaran berdemokrasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga eksistensi suatu bangsa atau negara. 4. KESIMPULAN Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat. Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam demokrasi pemerintahan yang berlandaskan peran masyarakat meliputi perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publik dan pengambilan keputusan. Membangun masyarakat demokrasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi bukan dipahami sebagai cara dalam mengelola pemerintahan namun sebagai demokratisasi. Dengan kata lain, semua warga negara bahkan setiap generasi muda harus memiliki karakter yang sesuai dengan nilainilai dalam demokrasi tidak sekadar dipahami secara formalitas. Setiap pemimpin yang terpilih secara demokratis, seharusnyalah menjalankan pemerintahannya secara demokratis pula. REKOGNISI Kolaborasi biaya mandiri REFERENSI Apriawan, A., & Ningsih, D. P. 2019. Urgensi Pendidikan Demokrasi Dan Multikultural Bagi Masyarakat Plural. (JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 4(5)). Berlian, R. K., & Dewi, D. A. 2021. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Negara Demokratis dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 486-498). Bramantyo, R. Y., & Suwarno, S. 2020. Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. (Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 14(2), 124-136). Hermansyah, H., & Octavia, E. (2018). Membangun Kesadaran Demokrasi Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa IKIP-PGRI Pontianak Periode 2017- 2018. (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1)). Istiara, F., Adijaya, N., & Ciciria, D. 2021. Pengembangan Literasi Demokrasi Dalam Pemilihan Pemimpin Melalui Proses Pembelajaran. (Educivilia: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 2(1), 63-71). Khairunnisa, Z. Q., Maruf, N. A., Elhaq, A. W., & Khadijah, K. 2021. Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Berpendapat dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia Melalui Media Sosial Sebagai Mahasiswa. (Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 794-800). 215
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Muhibbin, A., & Sumarjoko, B. (2016). Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Isu-Isu Kontroversial di Media Massa Untuk Meningkatkan Sikap Demokrasi Mahasiswa dan Implikasinya Bagi Masyarakat Madani. (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 26(1), 1-10). Mashuri, M. 2014. Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi. (Menara Riau, 13(2), 178-186). Noor, F. 2016. Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia. (Masyarakat Indonesia, 42(1), 1- 17). Nuhrawati, A. 2018. Hukum Dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. (Pleno Jure, 7(2), 16-27). Rosyad, Ali Miftakhu, and Muhammad Anas Maarif. 2020. Paradigma Pendidikan Demokrasi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Dan Pendidikan Indonesia. (Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 3.1 (2020): 75-99). Prasisko, Y. G. 2019. Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. (Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 3(1), 1-12). Widodo, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dalam Menumbuhkan Demokrasi di Kebumen. (Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam, 6(1), 188-200). 216