Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 KONSEP IHYA' AL-MAWAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (DALAM FIQH ISLAM) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG KEHUTANAN Ahmad Syarbaini STIS Al-Hilal Sigli, Aceh Received Date; 12 Juni 2022Revised Date; 17 Juni 2022Accepted Date; 26 Juni 2022 The Keywords: Concept Ihya' Al-Mawat Low Economi Syaria Fiqh Agrarian ABSTRACT Ihya 'al-mawat is the cultivation of vacant land that has not been processed and is not owned by someone to be used as productive land, both as agricultural land and building buildings. The legal basis for ihya 'al-mawat is based on the hadith of the Prophet Muhammad s.a.w, the law (mustahab), other opinions say ja'iz. The ways of fertilizing, Ihya' al-Mawat are as planting, making fences, and digging trenches. The fiqh scholars agree that the conditions for ihya puberty, include: intelligence, people working, land to be cultivated, not belonging to others, and the cultivation process. The majority of scholars have different opinions that clearing vacant land is the cause of land ownership without being obliged to require a permit the Basic Agrarian Law and Forestry Law, it must first refer to the guidelines of the Qur'an and Al-Hadith. Basic Agrarian and Forestry Laws made by the government. Because Indonesia is a nationalist country, the law used is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 33 paragraph 3 as the Basic Agrarian Law in Indonesia. follows: Islam, 'al-mawat the government. As from Kata Kunci: Konsep Ihya' Al-Mawat, Hukum Ekonomi Syariah Fiqh Agraria ABSTRAK Ihya' al-mawat adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Dasar hukum ihya' al-mawat didasarkan pada hukumnya hadis Nabi Muhammad ja'iz. (mustahab), pendapat Cara-cara sebagai berikut: menyuburkan, menanam, membuat pagar, dan menggali parit. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat ihya' al-mawat s.a.w, lain mengatakan Ihya' al-Mawat adalah 14
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 mencakup: Islam, baligh, berakal, orang yang menggarap, lahan yang akan digarap, bukan milik orang lain, dan proses penggarapan. Mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah. Sebagai Undang-undang Pokok Agraria dan Undang- undang Kehutanan, pertama harus mengacu kepada panduan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Undang-undang Pokok Agraria dan Kehutanan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena Indonesia sebagai Negara nasionalis, maka Undang-undang yang digunakan adalah UUD 45 pasal 33 ayat 3 sebagai Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia. PENDAHULUAN Ihya' al-mawat adalah membuka lahan tanah mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagainya. Islam menyukai manusia berkembang dengan membangun berbagai perumahan dan menyebar di berbagai pelosok dunia, menghidupkan ( membuka ) tanah-tanah tandus. Hal ini dapat menambah kekayaan dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tercapailah kemakmuran dan kekuatan mereka. Tanah yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang, serta tidak nampak ada bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain. Menghidupkan tanah mati (ihya' al-mawat) itu artinya mengelola tanah tersebut, atau menjadikan tanah tersebut layak untuk ditanami dengan seketika. Tiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh orang, maka tanah tersebut telah menjadi milik orang yang bersangkutan. Semangat menghidupkan lahan yang terlantar (tidak mempunyai pemilik) ini penting sebagai landasan untuk memakmurkan bumi. Tentu saja pemerintah dan perundang-undangan harus akomodatif dalam mengelola dan menerapkan peraturan pemilikan lahan secara konsisten. Ketentuan penggarapan tanah terseub menurut jumhur ulama tidak berlali bagi yang dimiliki oleh orang lain; atau kawasan yan apabila digarap akan mengakibatkan gangguan terhadap kemaslahatan umum; misalnya tanah yang rawan longsor atau Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan berubahnya aliran air. ( Mangunjaya, F: 2005). Oleh karena itu peraturan terhadap penguasaan lahan untuk penerapan syariat ihya al-mawat ini harus kondusif. Misalnya Khalifah Umar Ibn Khattab, membuat undang-undang, untuk mengambil alih tanah yang tidak digarap oleh pemiliknya selama tiga tahun. Dengan demikian, apabila terlihat lahan-lahan yang berstatus tidak jelas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, masyarakat dan pemerintah, dapat memproses lahan tersebut untuk agar dialihkan kepemilikannya supaya dapat dihidupkan dan menjadi produktif. 15
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 Demikian pula, Islam melarang individu memiliki tanah secara berlebihan, dan juga dilarang untuk memungut sewa atas tanah karena pada hakekatnya tanah itu adalah milik Allah. Maka dalam makalah ini akan dibahas khusus masalah konsep ihya' al-mawat dalam fiqh Islam ditinjau dari undang-undang pokok agraria dan undang-undang kehutanan. METODE PENELITIAN Metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian library research (kepustakaan) yang bersifat kualitatif. Bahan rujukan pokok adalah al- Qur'ân dan al-Hadîs, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Kemudian melakukan deskreptif analisis komperatif secara komprehensif. Tekhnik penelitian di sini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. (Rosady Ruslan: 2004). Library research adalah merupakan penelitian yang mempusatkan pada perpustakaan. Library research merupakan proses umum yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori terdahulu. (Consuelo G. Sevila, Dkk: 1993). Sedangkan kuantitatif adalah suatu penelitian yang memfokuskan bobot sesuatu. Deskreptif adalah gambaran kepada sesuatu, analisis adalah menganalisa sesuatu secara deduktif dan komprehensif (keseluruhan) . Analitis, yaitu pertama, menganalisis berbagai data mengenai korupsi yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. (Anton Bakker, et. Al: 1990). Sedangkan deduktif adalah kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. (Anton Bakker, et. Al: 1990). Jenis penelitian ini adalah disebut dengan penelitian kualitatif yuridis, bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fiqih tardisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode analisis. Data-data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur metode analisis teori ta'zîr dan teori hukum pidana di Indonesia dengan fiqih. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum (hukum normatif), juga disebut penelitian normatif doktrinal. (Shidarta: 2013). Selain menggunakan metode-metode penelitian yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif normative. (Boedi Abdullah dan Beni Saebani: 2014). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskreptif analisis. Dalam mendeskrepsikan data menggunakan metode teori hukum pidana di Indonesia dan fiqih serta teori ta'zîr. Sehingga data-data dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan secara deskreptif analisis. (Rosady Ruslan: 2004). Peneltian normatif doktrinal ini juga bersifat preskriptif, karena berupaya mengajukan konsep norma hukum, (Seorjono Seokanto & Sri Mamudji: 2007), mulai dari teori, istilah, ta'rîf (definisi), syarat serta rukun-rukun teradap tindak pidana (korupsi) yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang tindak 16
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 pidana dari berbagai disiplin ilmu yang terkait yang dapat menunjukkan atau menjelaskan kelemahan dari kontruksi yang ada dan dapat menjadi landasan berpikir untuk merumuskan kontruksi normatif yang baru. ( Peter Mahmud Marzuki: 2006). LANDASAN TEORITI Konsep Konsep dalam bahasa Arab adalah, tasawwūr, fikrah, musawwadah dan mafhūm. Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada katagori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin yaitu conceptum, dari conseptum berubah menjadi concep dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan konsep, artinya sesuatu yang dipahami. (H. L. A. Hart: 2013). Ihya' Al-Mawat Kata-kata Ihya al-mawat adalah berasal dari bahaa Arab. Kata-kata ini adalah merupakan dua lafadz yang menunjukkan kepada satu istilah yang terdapat dalam Fiqh yang mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literar ihya berarti menghidupkan dan mawat berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. (Hendi Suhendi: 2016). Sedangkan maksud dari ihya' al-mawat itu sendiri adalah menghidupkan tanah mati. Hukum Dalam disiplin ilmu pengetahuan, hukum itu ada dua: pertama; hukum positif, dan kedua; hukum negatif. Selanjutnya hukum negatif yaitu hukum Islam itu terbagi kepada dua juga, pertama; hukum wadh'î dan kedua; hukum taklifî. Hukum wadh'î adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Hukum wadh'î ada tujuh yaitu: pertama; sebab, kedua; ketiga; mani' (penghalang), keempat; sah, kelima; batil atau fasid, keenam; 'azimah dan ketujuh; rukhsah. Sedangkan hukum taklifî ada lima, yaitu: wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada hukum taklifî. Secara sederhana, hukum menurut pengertian hukum positif adalah: "Peraturan yang mengatur norma dan sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan". Pengertian hukum secara umum adalah: "Seluruh aturan atau tingkah laku berupa kaidah atau norma baik terulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dimasyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat". Namun Andi Hamzah pakar hukum di Indonesia, bahwa dia membedakan antara istilah hukum, hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan straf. (Andi Hamzah: 2008). Sedangkan hukum menurut pengertian hukum negatif (hukum Islam), yaitu berupa hukum Taklifî adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. (Ach. Fajrudin Fatwa dkk: 2013). Hukum taklifî juga adalah: "Merupakan khitab Allah S.W.T yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan- perbuatan orang mukallaf (orang yang taklif hukum)". Sedangkan mukallaf adalah: "Orang-orang yang sudah masuk kepada batasan dibenbankan hukum", 17
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 yaitu orang yang sampai umur dan berakal". Mukallaf juga disebut dengan aqil- baligh yang dipahami bahawa ianya adalah termasuk dalam syarat bagi sebuah delik, maksudnya termasuk dalam syarat-syarat sebuah tindak pidana secara umum dan masuk ke dalam syarat-syarat tindak pidana korupsi secara khusus. Ekonomi Ekonomi menurut Muhammad Ali dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, yang terdapat pada halaman 89 adalah: "pengethuan dan penelitian mengenai asas-asas penghasilan, produksi, ditribusi, pemasaran dan pemakaian barang serta kekayaan; penghematan menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi". (Muhammad Ali: t.th). Dalam ini, ekonomi di sini adalah pemakaian serta pemanfaatan tanah mati yang akan digarap, baik itu dengan mengembangkan penghasilan, meningkatkan produksi, ditribusi serta pemasaran yang ada sangkut pautnya dengan tanah yang digarab. Syariah Syariah secara Istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, atau hubungan manusia dengan manusia. Imam Ali bin Hazm dalam kitab "Al-Ahkam fi Ushulil Ahkan" membeberkan perbedaan definisi syariah berdaarkan klasifikasi tadi. Menurutnya, syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multitafsir dari Al-Qur'an, Hadits, Taqrir Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, atau konsesus ulama. Artinya, syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara lansung. Semisal perintah shalat atau hal- hal yang menyangkut aqidah, mu'amalah, ibadah dan akhlak. (Imam Ali bin Hazm: t.th). Fiqh Menurut bahasa (etimologi), kata fiqih berasal dari bahasa Arab ُ مْهَفلا yang berarti paham, seperti pernyataan "َُس ْرَّدلا ُ تْهَّقَف" yang berarti "saya memahami pelajaran itu". (Rachmat Syafe'i: 2004). Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: نيلدا في ههقفي ايرخ هب الله دري نم Artinya: "Barang siapa yang Allah SWT kehendaki untuk menjadi orang baik, niscaya diberikan kepadanya pemehaman yang mendalam dalam pengetahuan agama". (H.R. Bukhari). (Rachmat Syafe'i: 2004). Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik itu berupa aqidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syari'ah Islamiyyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan ebagai bagian dari Syari'ah Islamiah, yaitu pengetahuan tentang Hukum Syari'ah Islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal ehat yang diambil dari dalil- dalil terperinci. (Rachmat Syafe'i: 2004). .)يراخبلا هاور( . ُ Fiqih menurut al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah adalah sebagai berikut: "Fiqih secara bahasa adalah pemahaman yang mutlak, baik secara jelas maupun secara 18
ُ Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 tersembunyi. Dan telah berpendapat oleh sebahagian ulama, bahwa fiqih secara bahasa berarti memahami sesuatu secara mendalam...". (Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah: 1983). Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat tentang definisi kata al-fqih. Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat Abu Hanifah yang mendefinisikan fiqih sebagai berikut: ايهلع ام و اهلام سفنلا ةفرعم ... Artinya: "...Pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa . yang merugikan". (Satria Efendi dan M. Zeini: 2005). Selain itu Wahbah al-Zuhaili juga mengutip ulama kalangan yafi'iyyah yang mendefinisikan fiqih sebagai berikut: ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ةيليصفتلا اتهلدأأ نم بستكلما ةيلمعلا ةيعشرلا مكاحألبا لمعلا Artinya: "Pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil terperinci". (Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin: 2005). Fiqih adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai kepada dhan, karena ditarik dari dalil-dalil yang dhanni. Bahwa hukum fiqih itu adalah dhanni, sejalan pula dengan makna dan maksud "al-muktasabi", dalam definisi tersebut yang berarti "diusahakan", yang mengandung makna dan pengertian adalah adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari nash yaitu al-Qur'an dan al-Hadith atau sunnah. . Fiqih juga merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraki, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah. Sedangkan Al-Amidi memberikan definis fiqih yang berbeda dengan definisi di atas, yaitu: "Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal. (Amir Syarifuddin: 1997). Dari pengertian yang telah dikemukan tersebut di atas dapat digambarkan dan disimpulkan bahwa fiqih adalah merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syari'ah oleh para mujtahid berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain fiqih adalah terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan furu'î (cabang) dan tidak membahas perkara-perkara i'tiqadî (keyakinan), walaupun pada awal kemunculannya juga merupakan bahagian yang tidak terpisah. Islam Islam adalah salah satu agama samawi, yaitu agama yang ditirunkan oleh Allah SWT dari langit. Agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui 19
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 perantaraan Malaikat Jibril a.s. Islam adalah: "Salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab". Menurut kamus bahasa Indoneisa Islam adalah: "Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW,; mengislamkan: mejadikan orang Islam; mengkhitankan". (Muhammad Ali: t.th). Sedangkan Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik adalah: "Perbuatan-perbuatan (ibadah-ibadah) yang lahir". (Syeikh Muhammad Al-Fudhail: 2009). Undang-Undang Undang-undang menurut Muhammad Ali dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, yang terdapat pada halaman 601 adalah: "ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan, seperti larangan, hukuman dsb, yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet, disetujui oleh parlemen dan ditandatangani oleh kepala negara". (Muhammad Ali: t.th). Agraria Agraria juga disebut agraris, maksudnya adalah, hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan. Agraris menurut Muhammad Ali dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, yang terdapat pada halaman 3, agraris adalah: "urusan tanah pertanian, perkebunan". (Muhammad Ali: t.th). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang dikaji mengenai "Konsep Ihya' Al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Fiqh Islam) Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan". Maka jawaban yang ditemukan adalah bahwa ihya' al-mawat (menghidupkan tanah mati), baik itu menurut hukum positif (hukum Islam) maupun menurut hukum negatif, yaitu menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang- Undang Kehutanan adalah dibolehkan. itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik itu syarat-syarat yang terdapat dalam fiqh (hukum Islam), maupun syarat-syarat yang terdapat dalam Undang- Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan. Jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik itu yang terdapat dalam hukum positif maupun hukum negatif, maka ihya al-mawat (menghidupkan tanah mati) tidak dibolehkan. Disamping itu izin penguasa juga sangat diperlukan dalam upaya ihya' al-mawat (menghidupkan tanah mati). Kebolehan ihya' al-mawat (menghidupkan tanah mati) Pembahasan Konsep Ihya' Al-Mawat 1. Pengertian Ihya al-mawat adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam Fiqh yang mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literar ihya berarti menghidupkan dan mawat berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Dan selnjutnya pengertian ihya' al-mawat menurut al-Rafi'i adalah: 20
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 دحا ابه عفتني لاو اهل لكاملا تىلا ضرالا Artinya: "Tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya . seorang pun". (Syeikh al-Rifai'i: t.th). Menurut Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Iqna' al-Khatib, yang dimaksudkan dengan al-mawat menurut istilah adalah: دعبوا رماعلا نم برق رماعلايمرح لاو ارماع نكي لم ىلذا وه Artinya: "Tidak ada yang menanami, tidak ada halangan karena yang menanami, . baik dekat dari yang menanami maupun jauh". (Imam al-Mawardi: t.th). Menurut Syaikh Syibab al-Din Qalyubi wa Umairah dalam kitabnya Qalyubi wa Umairah bahwa yang dimaksudkan dengan Ihya al-mawat adalah: . رمعت لم تىلا ضرالا ةرماع Artinya: "Menyuburkan tanah yang tidak subur". (Syeikh Syibab al-Din: t.th). 2. Dasar Hukum Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau ihya' al-mawat adalah Al-Qur'an al-Karim dan Al-Hadis Nabi SAW. Beliau menjelaskan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa hukum menghidupkan tanah mati adalah sunat (mustahab). ُ Dasar hukum Al-Qur'an adalah Surat Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut: ◆❑➔ ُ Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
ُ ُ ⬧ ُ ُ ◼ ُ ➔☺ ُُ ُ ُ ُ...ُُُُ kamu...". (QS. Al-Baqarah: 29). Dalam kitab Kifayatul Akhyar hukum menghidupkan lahan kosong adalah ja'iz (boleh) dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain. Hadits yang berkenaan dengan ihya' al-mawat adalah: دح أل تسيل اضرأأ رعمأأ نم : لاق لمسو هيلع الله لىص بينلا نا ,انهع الله ضير ةشئاع نع ىراخبلا هاور( هتف لاخ فى هنع الله ضير رعم هب ضىق :ةورع لاق .قحا وهف Artinya: "Dari Aisyah r.a: Nabi SAW. pernah bersabda; " orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya. "Urwah berkata", Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya". (H.R Bukhari). .( دحمأأ هاور( له يهف ةتيم اضرأأايحأأ نم لاق ,لمسو هيلع الله لىص بينلا نا ,الله ضىر رباج نع ىذمترلاو Artinya: "Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi SAW. bersabda : Barang siapa yang mengolah lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya". (H.R. Ahmad dan At-Turmudzy). Hadits di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Hadits ini juga menjelaskan bahwa syara' mendorong untuk .( 21
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 menghidupkan lahan tidur karena manusia sangat membutuhkannya. Hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya. Dalam hadits tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa lahan itu lahan tidur yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Hadis-hadis itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadikan lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah SWT. dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. (Nasrun Haroen: 2007) Dalam hal ini tidak ada bedanya seorang Muslim dengan kafir dzimmi (kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam) karena hadits-hadits tersebut bersifat mutlak. Lagi pula, harta yang telah diambil oleh kafir dzimmi menjadi miliknya dan tidak bisa dicabut darinya. Ketentuan ini berlaku umum. Hanya saja, kepemilikan atas tanah tersebut memiliki syarat, yakni harus dikelola selama tiga tahun sejak tanah tersebut dibuka dan terus-menerus dihidupkan dengan cara digarap/dimanfaatkan. Abu Yusuf dalam al-Kharaj menuturkan riwayat dari Said bin al-Musayyab. Disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khatab pernah berkata: ثلاث دعب قح رجتلمح سيل و ... Artinya: "...Orang yang memagari tanah (lalu membiarkan begitu saja tanahnya) ينن س... tidak memiliki hak atas tanah itu setelah tiga tahun...". 3. Cara-cara Ihya Al-Mawat Cara-cara menghidupkan tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun cara ihya' al-mawat adalah sebagai berikut: a. Menyuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan; b. Menanam, cara ini dilakukan untuk didaerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohon lainnya. c. Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya. d. Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang mengusai dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. (Hendi Suhendri: 2016). Adapun obyek yang berkaitan dengan ihya al-mawat ialah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati, tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam (khalifah), sebab ia tidak termasuk hal-hal yang mubah untuk semua orang, 22
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 namun hanya mubah bagi imam. Itulah yang kemudian disebut dengan sebutan tanah-tanah milik negara. Hal itu ditunjukkan oleh kasus Bilal Al-Muzni yang meminta sebidang tanah dengan cuma-cuma kepada Rasulullah SAW, di mana dia tidak bisa memilikinya hingga tanah tersebut diberikan oleh beliau kepadanya. Kalau seandainya dia bisa memiliki dengan cara menghidupkan dan memagarinya, karena dia telah memagarinya dengan suatu tanda yang bisa menunjukkan pemilikannya atas tanah tersebut, tentu tanah tersebut bisa dia miliki tanpa harus meminta Rasul SAW. agar memberikannya. (An-Nabhani Taqiyuddin: 2009). Tidak semua lahan kosong yang boleh dijadikan obyek ihya' al-mawat. Menurut Ibn Qudamah, lahan yang akan dihidupkan itu ada dua jenis : pertama, lahan yang belum ada pemiliknya maka lahan seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam. Kedua, tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas mungkin sudah wafat dan lain sebagainya. 4. Hukum Ihya Al-Mawat Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi, ihya' al-mawat hukumnya boleh dengan adanya dua syarat yaitu: a. Bahwa yang menghidupkan itu orang Islam, maka disunnahkan baginya menghidupkan bumi mati, meskipun Imam (pemuka) mengizinkan atau tidak. b. Bumi yang mati itu jelas (bebas) belum ada seorang Islam pun yang memilikinya dan menurut keterangan, bahwa bumi mati itu dalam status jelas merdeka. (Abdul Aziz Muhammad Azzam: 2014) Menurut Hafidz Abdullah dalam bukunya kunci fiqih Syafi'i berpendapat barang siapa boleh memiliki harta benda, maka boleh pula untuk memiliki tanah kosong (mawat) dengan menghidupkannya. Tetapi orang kafir tidak boleh memiliki tanah kosong dengan jalan menghidupkannya di negara Islam, dan boleh memilikinya di negara musyrik. Semua tanah kosong yang tidak tampak padanya bekas-bekas pemilikan dan tidak tergantung dengan kemaslahatan umum, maka boleh dimiliki dengan menghidupkannya. Dan tanah kosong yang tampak padanya bekas-bekas pemilikan, tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya, jika ia berada di negeri Islam maka tidak boleh dimiliki dengan menghidupkannya. Sedangkan kalau ia berada di negeri kafir, ada pendapat yang mengatakan boleh dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. (Abdullah Hafidz: 1992). Para ulama Fiqh menyatakan bahwa jika seseorang menggarap sebidang lahan kosong yang memenuhi syarat-syaratnya, maka akibat hukumnya adalah: a. Pemilikan lahan itu. Mayoritas ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jika seseorang telah menggarap sebidang lahan kosong, maka ia berhak atas lahan itu sebagai pemilik lahan, Akan tetapi, Abu al-Qasim al-Balkhi pakar Fiqh Hanafi menyatakan bahwa status orang yang menggarap sebidang lahan hanyalah status hak guna tanah, bukan hak milik. Ia menganalogikannya dengan seseorang yang duduk di atas tempat yang dibolehkan, maka ia hanya berhak memanfaatkannya bukan memiliknya. (An-Nabhani Taqiyuddin: 2009). b. Hubungan pemerintah dengan lahan itu. Menurut ulama Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah pemerintah tidak boleh mengambil pajak dari hasil lahan itu, jika yang menggarapnya seorang 23
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 muslim. Tetapi, apabila penggarap itu seorang kafir dzimmi, pemerintah boleh mengambil pajaknya sebesar 10%. Menurut Abu Yusuf, apabila yang menggarap lahan itu seorang muslim, maka pemerintah dapat memungut pajak sebesar 10% dari hasil lahan garapan itu. (An-Nabhani Taqiyuddin: 2009). c. Seorang telah menggarap sebidang lahan Apabila seseorang telah menggarap lahan maka ia berhak memanfaatkan lahan itu untuk menunjang lahan, seperti memanfaatkan lahan itu untuk disebelahnya untuk keperluan irigasi. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sebelum ia menggarap lahan itu hak memanfaatkan lahan sekelilingnya belum boleh. (An-Nabhani Taqiyuddin: 2009). 5. Syarat-syarat Ihya' Al-Mawat Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat ihya' al-mawat mencakup tiga hal, yaitu: orang yang menggarap, lahan yang akan digarap, dan proses penggarapan. a. Syarat yang terkait dengan orang yang menggarap Menurut Ulama' Syafi'iyah, haruslah seorang Muslim, karena kaum dzimmi tidak berhak menggarap lahan umat islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa, jika kaum dzimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam itu berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam, sedangkan kaum dzimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam, oleh sebab itu, jika orang kafir menggarap lahan kosong, lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di negara Islam. (An-Nabhani Taqiyuddin: 2009). Menurut Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang akan menggarap lahan itu tidak disyaratkan seorang muslim. Mereka menyatakan tidak ada bedanya antara orang muslim dan non-muslim dalam menggarap sebidang lahan yang kosong. Kemudian mereka (jumhur ulama) juga menyatakan bahwa ihya' al-mawat merupakan salah satu pemilikan lahan, oleh sebab itu tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim. (An-Nabhani Taqiyuddin: 2009). b. Syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap Menurut Ulama' Syafi'iyah lahan itu harus berada di wilayah islam, akan tetapi jumhur ulama' berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara islam maupun bukan, bukan lahan yang dimilki seseorang, baik muslim maupun dzimmi, bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan, seperti lapangan olah raga dan lapangan untuk mengembala ternak warga perkampungan, baik jauh dari perkampungan. (An-Nabhani Taqiyuddin: 2009). lahan itu dekat maupun c. Syarat yang terkait dengan penggarapan lahan Menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapat izin dari pemrintah, apabila pemerintah langsung menggarap lahan itu, menurut ulama Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mandapat izin dari pemerintah, dan jika lahan itu jauh dari pemukiman tidak perlu izin dari pemerintah, menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek ihya' al-mawat jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapt izin dari tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh 24
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimilki setiap orang, dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak ada yang mengatakan perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi, mereka sangat tetap menganjurkan mendapatkan izin dari (An-Nabhani pemerintah, untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Taqiyuddin: 2009). Undang-undang Pokok Agraria Dan Kehutanan yang Meyangkut Dengan Ihya Al-Mawat 1. Undang-undang Pokok Agraria dan Kehutanan Untuk menghidupkan tanah mati yang diistilahkan dengan ihya' al-mawat haruslah mengikuti panduan yang telah diatur dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah undang-undang dari pemerintah atau khalifah yang berkuasa dalam Negara tersebut. Sebagai Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Keutanan, pertama harus mengacu kepada panduan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selanjutnya baru mengacu kepada Undang-undang Pokok Agraria dan Kehutanan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena Indonesia sebagai Negara nasionalis, maka Undang-undang yang digunakan adalah UUD 45. Maka Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia adalah berdasar UUD 45 pada pasal 33 ayat 3, begitu juga dengan Undang-undang kehutanan. Bunyi pasal 33 ayat 3 adalah: "Bumi, air dan terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berupa keputusan Presiden Republik Indonesia atau Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli tahun 1959 terhadap pasal 33 UUD 45 sebagai Undang-undang Pokok Agraria. Undang-undang Pokok Agraria Saat melihat-lihat kajian kehutanan, saya melihat definisi hutan yang berbeda antara Undang-Undang tentang Kehutanan Republik Indonesia dan yang didefinisikan oleh salah satu badan PBB, yaitu FAO. Dalam UU RI no.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1: "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan hutan (forest) menurut FAO tahun 2010: Land spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 meters and a canopy cover of more than 10 percent, or trees able to reach these thresholds in situ. It does not include land that is predominantly under agricultural or urban land use. Kira-kira demikian: Lahan yang luasnya lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10 persen, atau pohon dapat mencapai ambang batas ini di lapangan. Tidak termasuk lahan yang sebagian besar digunakan untuk pertanian atau permukiman. Perbedaan definisi ini hendaknya menjadikan perhatian lebih dalam memroses luasan hutan dalam keperluan analisis spasial dimana kajian tersebut terkait pihak negara (Indonesia) dan/atau internasional. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dibahas tentang kehutanan secara umum. Dalam bab satu bagian satu, disebutkan tentang 25
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 ketentuan umum dan pengertian yang dituangkan dalam pasal satu, mulai dari a hingga sampai o. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 termaktub tentang pencegahan dan pemberantasan hutan. Undang-undang ini dibuat untuk mencegah penggarapan hutan secara semena-mena, sehingga terjadi kerusakan hutan yang mengakibatkan terjadinya bencana alam, seperti banjir dan lain sebagainya. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Mencabut UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang kehutanan Republik Indonesia, salah satunya termaktub dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nomor Undang-undang P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. ini termaktub dalam Undang-undang Dalam peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : tentang Hutan Kemasyarakatan. Dalam P.88/Menhut-II/2014 menjelaskan peraturan tersebut diatur tentang tatacara pemanfaatan hutan masyarakat sebagai hutan Negara atau hutan lindung. Hutan ini dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini dijelaskan dalam bab satu ayat satu tentang ketentuan umum hutan kemasyarakatan. Untuk itu, undang-undang pokok agraria haruslah diperhatikan dan dipatuhi. Begitu juga dengan undang-undang kehutanan. Menyangkut dengan hal ini, dalam lembaga adat Aceh juga diatur undang-undang tersebut. Yang mengantur undang-undang ini adalah Majelis Adat Aceh (MAA). Sedangkan yang bertugas untuk menjalankannya adalah Pawang Glee dan Panglima Utueh atau Pawang Utuen (Pawang Hutan). 2. Izin Penguasa Dalam Ihya' al-Mawat Mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah. Orang yang membuka lahan (tanah) baru otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan penguasa (pemerintah) berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat, pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan (tanah), akan tetapi disyaratkan juga mendapat izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan. Namun, muridnya Abu Yusuf menganjurkan bahwa, izin dari penguasa itu tidaklah penting. Abu Yusuf menjustifikasi pendapat gurunya untuk mencegah konflik antara dua pihak yang saling mengklaim. (Abdul Rahman Ghazaly, dkk: 2010). Dalam kondisi normal, di mana tidak ada kekhawatiran semacam itu, seseorang dapat memperoleh tanah yang telah dikembangkannya tanpa izin dari pihak penguasa. Karena motif di balik pemberian kepemilikan atas tanah mati adalah mengembangkan tanah kosong agar dapat ditanami, para fuqaha menjelaskan bahwa siapa saja yang menduduki sebidang tanah mati tanpa menanaminya, ia harus meninggalkan tanah tersebut. Sedangkan Imam Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area perkampungan dan tanah yang jauh darinya. Apabila tanah tersebut 26
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 berdekatan, maka diharuskan mendapat izin penguasa. Namun. Apabila, jauh dari perkampungan maka tidak disyaratkan izin penguasa. Tanah tersebut otomatis menjadi milik orang yang pertama membukanya. (Abdul Rahman Ghazaly, dkk: 2010). Pada masa Rasulullah keizinan itu langsung didapatkan berdasarkan anjurannya siapa yang membuka lahan kosong maka lahan itu menjadi miliknya. Rasulullah telah memubahkan kepada individu untuk memiliki tanah mati dengan cara menghidupkan dan memagarinya, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang mubah. Oleh karena itu, untuk menghidupkan dan memagarinya tidak perlu izin dari imam (penguasa). Ajaran tersebut sudah menunjukkan adanya keizinan dari Rasulullah yang saat itu merupakan imam atau pemimpin kaum muslimin. (Abdul Rahman Ghazaly, dkk: 2010). Pada prinsipnya, kepemilikan asli tanah mati tetap menjadi milik negara, namun, bagi individu kepemilikannya terkait dengan pemakmurannya. Telah menjadi ketentuan umum para fuqaha bahwa seseorang yang menghidupkan tanah mati, dialah pemiliknya. Yahya meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda: "Hak kepemilikan pertama atas tanah adalah hak Allah dan Nabi, kemudian hakmu. Akan tetapi, orang yang memakmurkan setiap tanah mati memperoleh hak untuk memilikinya". Ini menunjukkan bahwa tanah mati merupakan perhatian utama kebijakan keuangan Islam awal. Implikasinya adalah menjadikan tanah kosong cocok untuk ditanami yang membuat kepemilikan individu atas tanah tersebut. Abu Yusuf juga berpandangan, orang yang memakmurkan tanah mati, ia memperoleh hak kepemilikan atasnya dan dapat terus menanami atau membiarkannya untuk membangunnya untuk ditanami, menggali saluran di dalamnya atau kepentingannya. Dari uraian di atas jelaslah, bahwa sasaran utama pemberian izin kepada individu untuk memiliki tanah mati adalah untuk mendorong menanami dan membangun tanah mati. Pemanfaatan tanah yang tidak digunakan secara alamiah menguntungkan kas negara dari segi keuangan dengan menciptakan lebih banyak pendapatan melalui pajak tanah. KESIMPULAN Ihya' al-mawat adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Dasar hukum ihya' al-mawat didasarkan pada hadis Nabi SAW. yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Cara-cara Ihya' al-Mawat adalah sebagai berikut: menyuburkan, menanam, membuat pagar, dan menggali parit. Obyek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawat ialah hanya berlaku untuk tanah mati. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati, tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam (khalifah), sebab ia tidak termasuk hal-hal yang mubah untuk semua orang, namun hanya mubah bagi imam. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat ihya' al-mawat mencakup: orang yang menggarap, lahan yang akan digarap, dan proses penggarapan. Mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah. Syarat utamanya adalah orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim 27
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain. Orang yang membuka lahan (tanah) baru otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan penguasa (pemerintah) berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut. Sebagai Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Keutanan, pertama harus mengacu kepada panduan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selanjutnya baru mengacu kepada Undang-undang Pokok Agraria dan Kehutanan yang dibuat oleh pemerintah.Oleh karena Indonesia sebagai Negara nasionalis, maka Undang- undang yang digunakan adalah UUD 45. Maka Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia adalah berdasar UUD 45 pada pasal 33 ayat 3, begitu juga dengan Undang-undang kehutanan. Bunyi pasal 33 ayat 3 adalah: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Undang-undang Pokok Agraria ternaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berupa keputusan Presiden Republik Indonesia atau Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli tahun 1959 terhadap pasal 33 UUD 45 sebagai Undang-undang Pokok Agraria. REFERENSI Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya. Al-Hadits An-Nabawi Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010). An-Nabhani, Taqyuddin, Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009.). Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2014). Abdullah, Hafidz, Kunci Fiqih Syafi'i, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992). An-Nabhani, Taqyuddin, Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009.). Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2014). Abdullah, Hafidz, Kunci Fiqih Syafi'i, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992). Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010). Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Ach. Fajrudin Fatwa dkk., Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013). Amir Syarifuddin, Usul Fiqh Jilid 1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997). Amir yarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003). Boedi Abdullah dan Beni Saebani, Metode Peneltian Ekonomi Islam Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). H. L. A. Hart, The Concept Of Law, yang diterjemahkan oleh M. Khozim menjadi "Konsep Hukum", Cet. V, (Bandung: Nusa Media, 2013). Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th). Mangunjaya, F., Konservasi Alam Dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). Mangunjaya, F., Konservasi Alam Dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 28
Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006). Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Rachmat Syafe'i, Fikih Mu'amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004) Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis, Cet. 1, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013). Seorjono Seokanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 12, (Jakarta: Rajawli Pers, 2010). Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016). Syeikh Muhammad Al-Fudhail, Kifayatul Awam, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009). Satria Efendi dan M. Zeini, Usul Fikih, (Jakarta: Prenada Media, 2005). Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Usul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005). Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Cet. 2, (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1983 M/1404 H). --oo0oo- 29