Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 ASPEK RESIDIVIS DAN PEMBERATAN PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP TINDAK PIDANA DELIK PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DARMA SUBUR Sumiati Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019 Abstract Residual and weighting in criminal offenses for theft causes harm and suffering experienced by victims of crime, this has attracted the attention of the author to examine one of the decisions of the South Jakarta District Court Case Number 538 / Pid.B / 2017 / PN.JKT.Sel. Darma alias Subur was charged with a single indictment of violating Article 363 paragraph (1) of the 4th Criminal Code, prosecuted by the South Jakarta District Prosecutor's Public Prosecutor with a prison sentence of 2 (two) years, and terminated by a Court Judge The land of Muara Bulian with criminal penalties of 9 (nine) months. In the decision the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing "criminal acts of theft in a burdensome state". The defendant's actions were carried out during the day with the destruction of the victim's property. The purpose of the research carried out in the framework of writing in this research is to find out the basis of the consideration of the Judge in bringing criminal charges against the perpetrators of criminal offenses against theft with a weighting against Case Number 538 / Pid.B / 2017 / PN.JKT.Sel. The type of research used in writing this thesis is Normative Jurisdiction, which is to study the laws and regulations relating to the consideration of the judge dropping the criminal against the perpetrator of the crime of theft with the weighting of Case Number 538 / Pid.B / 2017 / PN.JKT.Sel. Keywords: residivis and administration, threating criminal, darma subur
Alamat korespondensi: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077 E-mail: Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 54
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 PENDAHULUAN Pada sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang dibangun dan dibentuk yang merupakan bagian dari sub-sub sistem hukum, yang memiliki tujuan dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas pada keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.1) Aturan pemidanaan dalam KUHP WvS tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana saja, akan tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk percobaan, pemufakatan jahat, penyertaan, berbarengan (consurcus), dan penanggulaangan (resedive). Hanya dalam KUHP WvS, pemufakatan jahat dan resedive tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, melaikan diatur dalam Aturan Khusus yaitu Buku II dan Buku III.2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam dalam Pasal 363 KUHP, pendapat R. Soesilo berkenaan dengan Pasal 363 KUHP merumuskan sebagai berikut :3) - Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan pencurian dengan pemberatan itu ?, Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam hari atau siang" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, merupakan pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 363 KUHP,4) sesungguhnya hanya satu kejahatan, dan bukan merupakan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemberatan, dari kejahatan pencurian dengan pemberatan, maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya mengenai pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Apabila ditinjau dari kepentingan nasional, pelaku pencurian dengan pemberatan merupakan pelaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur "memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu : - Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuan tahun dihukum : - Ke-5; Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Sehubungan dengan fakta hukum yang penulis teliti dan analisa adalah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Cilandak, Jakarta Selatan dengan pelakunya yang bernama Darma Alias Subur, yang dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan 55 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang masih terkait. Berdasarkan hasil analisa dan penelitian lapangan dari penulis, peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 diketahui sekitar jam 12.00 wib, di rumah Jl. MPR Raya Kav. 7 Cilandak RT.03/RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilanda, Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik korban Sdr. Ny. Kusumastuti, berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya dan 20 (dua puluh) baju wanita, diduga tersangka yang melakukan perbuatan tersebut seorang laki-laki yang bernama Darma Alias Subur. Tersangka melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar rumah korban, lalu menuju ke garasi mobil dan ternyata pintu rollingdoornya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian tersangka membuka pintu dan masuk kedalam garasi mobil, setelah itu tersangka menarik salah satu besi trails hingga terlepas kemudian tersangka masuk kedalam kamar dan membuka lemari untuk mengambil pakaian yang berada didalam lemari, setelah mengambil pakaian pakian lalu tersangka memasukan kedalam karung yang tersangka sudah persiapkan. Kemudian tersangka menuju kekamar sebelahnya untuk mengambil 2 (dua) buah samurai yang terletak di lemari panjang lalu tersangka masukan kedalam karung, namun tiba-tiba tersangka mendengar pintu trails ada yang membuka sehingga tersangka bersembunyi di samping lemari kamar, selanjutnya korban membuka pintu kamar dan masuk kedalam kamar, mengetahui tersangka bersembunyi di samping lemari pakaian sehingga membuat korban terkejut lalu keluar kamar dan tersangka berusaha melarikan diri dengan cara memanjat pagar samping belakang menuju ke rumah sebelahnya yang sedang diperbaiki, kemudian tersangka keluar dari tempat tersebut hingga akhirnya tersangka berhasil di tangkap oleh warga sekitar tempat kejadian tersebut.5) Adapun rumusan masalahnya adalah : bagaimana pengaturan residivis dan pemberatan pidana pencurian dengan pemberatan terhadap tindak pidana delik pencurian? Dan bagaimanakah penerapan pemberatan pidana bagi residivis dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? METODE PENELITIAN Metode penelitian ini adalah sebagai metode penelitian yuridis normatif, hal ini disebabkan penelitian yang dilakukan pada norma kaidah hukum tertulis yang sebagaimana sudah atur dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan secara sistematis dan holistic yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan yang melanggar hukum pidana. Mengenai tipe dari penelitian ini adalam termasuk ke dalam penelitianprespektif, yaitu penelitian yang memberikan saran dan perbaikan disertai dengan pendapat hukum yang terkait erat dengan tindap pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar hukum pidana. Sedangkan dari segi sifatnya, tipe penelitian ini termasuk ke dalam evaluatif yang melakukan penelahaan yang bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan penananganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari aparat penegak hukumnya. Sedangkan data yang diperlukan adalah data primer yang berkaitan dengan meneliti pelanggaran hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk bahan atau sumber yang dipergunakan didalam penelitian ini adala sebagai berikut : 1. Bahan atau sumber hukum primer, adalah Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel. 2. Bahan atau sumber hukum sekundernya, adalah buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah hukumdan situs online yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Setelah data sekunder terkumpul maka dilakukan penelahaan, pengolahan, analisis dan kontruksi data dengan metode kualitatif, sehingga bentuk laporan penelitian akan dipisahkan Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 56
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 antara data dan analisis, dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Sdr. Damar alias Subur atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya, mulai dari landasan teori sampai ke analisis hukumnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, maka hasil dari penelitian akan lebih bersifat evaluative preskriptif analisi. Sedangkan metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data hukum yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan,18) untuk suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah dalam bidang ilmiah dan bidang pendidikan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Aspek Residivis Dan Pemberatan Tindak Pidana Delik Pencurian Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Dalam Duduk Perkara Terdakwa bernama Darma alias Subur, tempat lahir Jakarta, umur 32 tahun, tanggal lahir 23 Januari 1985, jenis kelamini laki-laki, kabangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal : Kp. Rawa Kulon RT.05 RW.10 Kel. Grogol Kec. Limo, Kota Depok. Terdakwa Darma alias Subur pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. MPR Raya Kav. 7 Cilandak RT.03 RW.11 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil seuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oaring lain, dengan maksud ketempat kejahatn itu atau dapat mencapai barang untuk mengambilnya dengan cara melopat pagar dan merusak trails jendela untuk masuk ke dalam rumah, terdakwa mealakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 padi sekita pukul 09.00 WB terdakwa Darma alias Subur berangkat dari Kp. Karang Kalong, Depok, bejalan kaki yang bekerja sebagai pemulung menujuk Cilanda Jakarta Selatam, mencari rumah yang sepi ditinggal kerja penghuninya untuk di curi. b. Sekita pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. MPR Raya Kav. 7 Cilandak RT.03 RW. 11 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. Terdakwa Darma alias Subur melopat pagar masuk kedalam halaman rumah, karena pintu rumah terkunci terdakwa merusak tralis pintu dapur dan masuk kedalam rumah mengambil barang-barang yang ada di lemari rumah tersebut : 1) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat. 2) 2 (dua) buah samuarai. 3) Pakaian 20 (dua puluh) baju wanita. c. Barang-barang tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung yang telah disiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersiap-siap untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. d. Waktu bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba terdakwa Darma alias Subur mendengar pintu halaman dibuka oleh pemeliknya, dan terdakwa bersembunyi di samping lemari yang berada di ruangan kamar tempat barang-barang yang dicuri oleh tardakwa Darma alias Subur, ketika pemilik rumah Ny. Kusumastuti masuk ke dalam kamar dan melihat orang asing atau terdakwa Darma bin Subur bersembunyi disamping lemari kamar, Ny. 57 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 Kusumastuti langsung lari keluar rumah dan memberitahukan para tetangga kalau ada pencuri bersembunyi di rumahnya. e. Maksud terdakwa Darma alias Subur melakukan perbuatan pencurian tersebut yakni untuk memiliki secara tidak sah atas barang-barang tersebut. Sedangkan akibat perbuatan terdakwa mederita kerugian atas barang-barang yang dicuri terdakwa. 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan perkara sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Barang siapa. b. Mengambil suatu barang. c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak. e. Dilakukan oleh satu orang atau lebih. f. Dengan jalan memanjat atau membongkar. 3. Keterangan Saksi Dan Barang Bukti a. Keterangan Saksi Di dalam persidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntu Umum berupa 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keteranganya di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut antara lain sebagai berikut : 1) Saksi : Ny. Kusumastuti Saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : a) Saksi sudah pernah dimintai keterangan di Kepolisain Cialandak Jakarta Selatan, dan apa yang telah diberikan di Kepolisan Cilandak Jakarta Selatan telah benar semua. b) Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. c) Saksi sendiri melihat rumah berantakan dan sudah ada beberapa pakaian yang dimasukan ke dalam karung, lalu melihat pelaku Darma alias Subur sembunyi di samping lemari. d) Benar barang-barang yang diambil oleh pelaku di rumahnya di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan i tersebut adalah berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang sekarang jadi barang bukti di persidangan. e) Saksi mengetahui adanya pencuruan di rumahnya di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, setelah masuk kedalam rumah dan mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan sudah ada beberapa pakaian yang dimasukan ke dalam karung dan diletakan di dekat ruang makan, serta melihat pelaku seorang laki-laki sedang sembunyi di samping lemari, kemudain saksi lari keluar rumah sambil berteriak "maling-maling" hingga akhirnya pelaku ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian. 2) Saksi : Sukarti Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan kesaksiannya sebagai berikut : a) Saksi sebelumnya sudah dimintai keterangan di Kepolisian dan kesaksian apa yang sudah diberikan sudah benar. b) Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 58
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 Cilandak, Jakarta Selatan, sedangkan yang menjadi korbanya yaitu Sdr. Ny. Kusumastuti. c) Saksi membenarkan barang-barang yang telah diambil oleh pelaku barang- barang yang diambil oleh pelaku di rumah di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tersebut adalah berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang sekarang jadi barang bukti di persidangan. 3) Saksi : Agus Awaludin Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan kesaksiannya sebagai berikut : a) Saksi sebelumnya sudah dimintai keterangan di Kepolisian dan kesaksian apa yang sudah diberikan sudah benar. b) Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl.MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sedangkan yang menjadi korbanya yaitu Sdr. Ny. Kusumastuti. c) Saksi membenarkan barang-barang yang telah diambil oleh pelaku barang- barang yang diambil oleh pelaku di rumah di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tersebut adalah berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang sekarang jadi barang bukti di persidangan. b. Barang Bukti Di dalam persidangan Jaksa Penuntu Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat. 2) 2 (dua) samuarai berikut sarungnya. 3) 20 (dua puluh) baju wanita. 4. Keterangan Terdakwa Dipersidangan telah didenganrkan pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : a. Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dan di hukum selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga Permasyarakat Pondok Rajek Bogor. b. Terdakwa melakukan pencurian dengan cara melompat pagar dan merusak tralis jendela dan setalah berhasil dibuka selanjutnya masuk untuk mengambil barang- barang yang ada di lemari di dalam rumah. c. Terdakwa yang melakukan tindakan lompat pagar dan merusak trails jendela, serta mengambil barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita. d. Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, saya berangkat dari kolong jembatan Fatmawati dengan membawa 2 (dua) buah karung untuk mencari barang- barang bekas lalu saya menuju arah Fatmawati hingga akhirnya sampai di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong dan bak sampah yang tidak ada sampahnya sehingga timbul niatnya untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut, setalah itu saya melompat pagar masuk ke dalam halaman rumah masuk ke dalam garasi mobil yang ternyata rollingdoornya tidak terkunci, lalu saya masuk dan menuju kearah dapur yang pintu tralisnya terkunci shingga saya menarik salah satu besi trails tersebut sehingga terlepas dan kemudian saya masuk kedalam ruangan untuk menuju kearah kamar korban yang ternyata pintu kamar tidak terkunci 59 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 kemudian saya masuk kedalam kamar dan membuka lemari untuk mengambil pakaian yang berada didalam lemari, kemudian saya menuju kamar sebelahnya untuk mengambil 2 (dua) buah samurai yang terletak didalam lemari pajangan lalu saya masukan kedalam karung, namun tiba-tiba saya mendengar pintu tralis ada yang membuka sehingga saya bersemnyi di balik lemari kamar selanjutnya korban membuka pintu kamar dan masuk kedalam kamar, mengetahui pada saat itu saya bersembunyi di samping lemari pakaian hingga membuat korban terkejut lalu keluar dari kamar kemudian saya berusaha melarikan diri dengan cara memanjat pagar samping belakang menuju ke rumah sebelah yang sedang diperbaiki kemudian saya keluar dari tempat tersebut hingga akhirnya saya berhasil di tangkap warga sekitar tempat kejadian tersebut. 5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Penuntut umum dalam tuntutan pidananya, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan hukuma sebagai berikut: a. Menyatakan terdakwa Darma alias Subur terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" bersalah melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 tersebut dalam dakwaan kami. b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darma alias Subur dengan pidana 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan. c. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat. 2) 2 (dua) buah samurai berikut sarungnya. 3) 20 (dua pulu) baju wanita. d. Membebankan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 6. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Barang siapa. b. Mengambil suatu barang. c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. e. Dengan jalan memanjat atau membongkar. Penjelasan dari unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tersebut adalah sebagai berikut : a. Unsur Barang Siapa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan jawabkan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung kepadanya. Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama; Darma alias Suburyang identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapat fakta tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Darma alias Subur. Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 60
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke satu ini telah terpenuhi. b. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuai yang berwujud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 20 Maret 2017, terdakwa berangkat dari kolong jembatan Fatmawati dengan membawa 2 (dua) buah karung untuk mencari barang-barang bekas lalu saya menuju arah Fatmawati hingga akhirnya sampai di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. Melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong dan bak sampah yang tidak ada sampahnya sehingga timbul niatnya untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut, setalah itu terdakwa melompat pagar masuk ke dalam halaman rumah masuk ke dalam garasi mobil yang ternyata rollingdoornya tidak terkunci. Lalu terdakwa masuk dan menuju kearah dapur yang pintu tralisnya terkunci shingga saya menarik salah satu besi trails tersebut sehingga terlepas kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan untuk menuju kearah kamar korban yang ternyata pintu kamar tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa ; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi. c. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan didapat fakta bahwa barang-barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang dijadikan barang di persidangan bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi Ny. Kusumastuti, dan pada saat mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi. d. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa waktu mengambil barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang sekarang dijadikan alat bukti di persidangan bukan milik terdakwa, melainkan miliki saksi Ny. Kusumastuti, dan pada saat mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi. e. Unsur Dengan Jalan Memanjat Atau Membongkar Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa pada waktu mengambil barang-barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita yang sekarang dijadikan alat bukti di persidangan dengan cara melompat pagar dan merusak tralis pintu dapur yang akhirnya mengambil barang-barang milik Ny. Kusumastuti tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi. Karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan terdakwa 61 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 bukanlah orang yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana, maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya. Sebelum menjatuhkan putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai dasar pemidanaan atas diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, yaitu : a. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu pencurian. b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. c. Merugikan orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut : a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya. b. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan. 7. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a. Menyatakan terdakwa Darma alias Subur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan". b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 9 (Sembilan) bulan. c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. e. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat. 2) 2 (dua) buah samurai berikut sarungnya. 3) 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) pakian. f. Dikembalikan kepada saksi Ny. Kusumastuti, sekaligus sebagai pemiliknya yang sah. g. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 2000,- (dua ribu rupiah). B. Hasil Pembahasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dari hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., tentang tidak pidana pencurian dalam keadaan memberakan, ditambahkan dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian, maka daris hasil penelitian ini dimaksudkan dapat disusun suatu pembahasan sebagai berikut: 1. Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Dalam putusan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : - Ke-5 : Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pemakaian jabatan palsu. Menurut pendapat Andi Hamzah, yang memberikan pengertian tentang surat dakwaan sebagai berikut :1 - "Tuduhan adalah suatu surat akte yang memuat suatu perumusan dan tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang meruapakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan." 1 Andi Hamzah, Surat Dakwaan, Bandung: Penerbit Alumni, 1987, Hal. 17. Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 62
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 Terkait dengan masalah surat dakwaan, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mempergunakan dakwaan tunggal, yang dimaksud dakwaan tunggal menurut pendapat Andi Hamzah, adalah bahwa surat dakwaan disusun secara tunggal jika sesorang atau lebih terdakwa melakukan tunggal tindak pidana hanya satu perbuatan saja, penyusunan dakwaan merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, karean Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. b. Mengambil suatu barang. c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. d. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum. e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. f. Barang siapa. Dengan jalan memanjat atau membongkar. Penjelasan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut : a. Unsur Barang Siapa Unsur barang siapa menurut undang-undang hukum pidana menunjukkan pada suatu subjek tindak pidana, yang berarti siapa saja baik laki-laki atau pun perempuan tanpa terkecuali, sehat jasmani, rohani dan dapat berlaku sebagai pelaku tidak pidana. Menurut pandangan KUHP, yang dapat menjadik subjek hukum adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut, juga dapat terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal- pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.2 Sedangkan menurut pendapat Sudarto, bahwa unsur pertama tindak itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (natuurlijkpersonen). Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut : 1) Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata "barang siapa" ... kata "barang siapa" ini tidak dapat diartikan lain daripada "orang". 2) Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dikenakan pada subjek tindak pidana, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia. 3) Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.3 Di dalam persidangan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejasaan Negeri Jakarta Selatan telah menghadapkan terdakwa yang bernama Drama alias Subur, yang identitas lengkapnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Stelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Darma alias Subur, dan atas pertanyaan Hakim yang telah menerangkan 2 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Penerbit Eresco, 1989, Hal. 55. 3 Sudarto, Hukum Pidana Jilid 1A-1B, Purwokerto: Pewnerbit Fakultas Hukum Unsoed, 1990/1991, Hal. 18-19. 63 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejasaan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan pendapat Sudarto yang sebagaiman disebutkan di atas, apabila unsur barang siapa dihubungan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., maka unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Darma alias Subur, yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini telahterpenuhi pada diri terdakwa. b. Unsur Mengambil Suatu Barang o Yang dimaksud dengan "mengambil" pada umunya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" pada umunya adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan kaitanya dengan "mengambil". Menurut Moch. Anwar, mengemukan pendapatnya tentang "mengambil" dari tindak pidana pencurian sebagai berikut :4 o "Unsur 'mengambil' mengalami mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. 'Mengambil' pada mulanya diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti bahwa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan 'mengambil' berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemiliknya". Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 pada pukul 12.00 WIB terdakwa bernama Darma alias Subur, pada awalnya terdakwa berangkat dari kolong jembatan Fatmawati dengan membawa 2 (dua) buah karung untuk mencari barang-barang bekas lalu saya menuju arah Fatmawati hingga akhirnya sampai di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. Melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong dan bak sampah yang tidak ada sampahnya sehingga timbul niatnya untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut, setalah itu terdakwa melompat pagar masuk ke dalam halaman rumah masuk ke dalam garasi mobil yang ternyata Rollingdoornya tidak terkunci. Lalu terdakwa masuk dan menuju kearah dapur yang pintu tralisnya terkunci shingga saya menarik salah satu besi trails tersebut sehingga terlepas kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan untuk menuju kearah kamar korban yang ternyata pintu kamar tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi. Dari definisi di atas, apabila dihubungankan dengan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Darma alias Subur, telah memindahkan barang yang bukan miliknya ketempat lain untuk dimiliki sendiri, barang tersebut 4 Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (Jilid 1), Bandung: Penerbit Alumni, 1986, Hal. 17. Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 64
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi. c. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Mengenai benda-benda "milik orang lain", menurut pendapat Simons, bahwa tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan" milik pelakunya.5 Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", menurut Moch. Anwar mengemukakan pendaptnya sebagai berikut : "Pengertian barang yang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai suatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan sekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan atau milik orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan atau miliki pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan 'res nellius' dan res derelictae". Untuk membuktikan adanya unsur "barang yang diambil seluruhnya atau sebagaian miliki orang lain" dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendasarkan pada keterangan terdakwa, dipersidangan didaptkan fakta sebagai berikut; bahwa barang-barang berupa 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, dan pada saat pengambilan barang tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya. Dengan demikian berdasrkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "barang yang diambil seluruhnya atau sebagian milik orang lain", maka unsur ini telah terpenuhi. saksi-saksi dan keterangan dari d. Unsur Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak Menurut pendapat Moch. Anwar, bahwa memilikibagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu wujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pedeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan- akan pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu sudah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap duluan, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengabil barang. Dalam unsur secara melawan hukum, pada umumnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak, pendapat Moch. Anwar, bahwa pengertian "dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum", istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik oaring lain. 5 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia), Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1989, Hal. 22. 65 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 Dari fakta yang terungkap di persidangan dapat disebutkan sebagai berikut; Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa waktu mengambil barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita yang sekarang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan bukan milik terdakwa, melainkan milik dari saksi Ny. Kusumastuti, dan pada saat mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya. Dengan demikian, berdasrkan pertimbangantersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa melawan haknya saksi Ny. Kusumastuti dan melangga hukum, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" dalam perkara ini telah terpenuhi. e. Unsur Dilakukan Oleh Satu Orang Atau Lebih Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahawa unsur dilakukan oleh satu orang atau lebih, hal ini menunjukan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, seperti misalnya seseorang mengambil barang-barang dengan kehendak sendiri. Jadi Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP apabila hanya ada satu orang "pelaku" (dader). Dari fakta yang ada terungkap di persidangan ternyata perbuatan mengambil barang milik dari saksi Ny. Kusumastuti tersebut dilakukan oleh satu orang terdakwa dengan nama Darma alias Subur, perbuatan terdakwa mengambil barang milik Saksi Ny. Kusumastuti tersebut dilakukan dengan diawali dan diakhiri atau selesainya perbuatan melakukan pencurian barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita yang dijadikan bukti di persidangan bukan milik terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa pencurian dilakukan satu orang yaitu terdakwa Darma alias Subur, maka unsur ini tetpenuhi. f. Unsur Dengan Jalan Memanjat Atau Membongkar Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tersebut, ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mecapai benda yang diambilnya itu, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu.6 Pengertian 'memanjat' menurut pendapat R. Soesilo adalah suatu perbuatan naik ke pagar agar dapat masuk ke halaman rumah orang lain.7 Selanjutnya terdakwa Darma alias Subur merusak pintu tralis dapur untuk masuk ke dalam rumah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tindakan merusak pintu tralis, termasuk di dalamnya tindakan mencuri dengan merusak pintu, dinding dan sebagainya.8 Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, dapat dijelaskan bahwa "pencurian dengan pemberatan" yang secara doctrinal disebut sebagai ini "pencurian dengan dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan 6 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Penerbit Politea, 1989, Hal. 251. 7 Ibid., Hal. 252. 8 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1991, Hal. 150. Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 66
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 menunjukkan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karema pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadp unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberata harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasrkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa pada waktu mengambil barang-barang berupa ; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang sekarang dijadikan bukti di persidangan dengan cara meloncati pagar dan merusak pintu tralis dapur tersbut dan akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang miliki Ny. Kusumastuti tersebut. Dengan mendasarkan pada pengertian "merusak pintu" yang dikemukakan oleh pendapat R. Soesilo dan pengertian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penulis mengambil pengertian "merusak pitu tralis" sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa perbuatan merusak disini adalah tindakan mencuri dengan merusaki pintu, dinding dan sebagainya. Sehingga perbuatan terdakwa dengan cara merusak pintu tralis rumah tersebut dan berhasil masuk ke rumah yang akhirnya mengambil barang-barang milik saksi Ny. Kusumastuti tersebut telah memenuhi unsur pengertian "mebongkar seperti tercantum dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP. Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap peristiwa tersebut di atas, maka unsur "dengan jalan memanjat atau membongkar" yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi. Berdasarkan uaraian tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntu Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Darma alias Subur telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyakinkan atas dasar pemeriksaan, maka terdakwa tersebut dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Menurut pendapat Sudarto, bahwa untuk dapat mengenakan saksi pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakanpidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Sehubungan dengan telah terpenuhinya semua unsur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian maka Terdakwa Darama alias Subur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, yaitu melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi. 2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Putusan Perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negerti Jakarta dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut sebagai pemidanaan. Berkaitan dengan masalah pemidanaan, menurut pendapat Sudarto, bahwa ada beberapa hal pokok yang 67 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 mempengaruhi kualitas penetapan pidana yang dijatuhkan. Sehingga dalam penetapan pidana, menurut Sudarto mengajukan kepada Hakim agar ".... Pertama-tama harus dipahami benar oleh Hakim, apakah mana kejahatan, penjahat atau pembuat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan, bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejatan". Sebelum menjatuhkan putusannya Hakim mepertimbangkan tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yang merumuskan sebagai berikut: "Hakim tindak boleh menjatuhkan kepada ia seseorang kecuali apabila demgan sekurang-kurangnya dua alat memperoleh keyakinan bahwa suatu terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". bukti tindak pidana benar-benar yang sah Dengan berdasarkan penelitiaan dapat diketahui dasar peetimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., adalah sebagai berikut : a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. b. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Untuk mengatahui sampai seberapa jauh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Darma alias Subur pada putusan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberata. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, merumuskan ada 5 (lima) alat bukti yang sah menurut undang-undang, antara lain sebagai berikut ; a. Keterangan Saksi. b. Keterangan Ahli. c. Surat. d. Petunjuk. e. Keterangan Terdakwa. Menurut ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang diperlukan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP dirumuskan; "Bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Berdasarkan dari hasil penelitian pada putusan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna memberikan keterangannya di sidang pengadilan, saksi dimaksud adalah : a. b. c. Saksi Ny. Kusumastuti. Saksi Sukarni. Saksi Agus Awaludin. Selain saksi-saksi tersebut di atas ada saksi lain yaitu; Darma alias Subur yang keteranganya dibacakan dipersidangan. Dari semua keterangan saksi-saksi tersebut, telah dibenarkan oleh terdakwa. Pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah diajukan sebagai barang bukti oleh Jaksa Penuntu Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dalam pekara ini barang bukti dimaksud yaitu berupa sebagai bertikut : a. b. c. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat. 2 (dua) samurai dengan sarungnya. 20 (dua pulu) baju wanita dalam 2 (dua) karung. Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, dirumuskan tentang pengertian keterangan terdakwa, yaitu; "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau ia alami sendiri". Berdasarkan hasil penelitian ini, apabila dihubungkan dengan kasus penulis teliti yaitu putusan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., dapat dikemukan bahwa keterangan Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 68
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 terdakwa tersebut sama dengan arti pengakuan dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam perkara ini adalah Darma alias Subur. Dari uraian tersebut dikemukakan bahwa dalam hal pemeriksaan keterangan para saksi dan adanya alat bukti, serta keterangan terdakwa Darma bin Subur, maka pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya secara sah dan meyakinka bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila terdakwa dijatuhi pidana. Menurut pendapat Sudarto, bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, artinya perbuatan konkrit dari pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang dan perbuatan itu harus masuk dalam delik tersebut. Syarat untuk dapat dipidananya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, yang merupakan konsekuensi dari asa legalitas. Rumusan delik ini penting sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus ada dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau pun yang diperintahkan. Dalam perkara perkara perbuatan terdakwa Darman bin Subur telah memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Terdakwa Darama bin Subur selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggungjwaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jwab. Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan physchis sedmikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu uapaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa sesorang mampu bertanggung jawa, jika jiwanya sehat, yaitu apabila; ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam putusan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa terdakwa Darma alias Subur adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab perbuatan atau tindakanya loncat pagar dan merusak tralis pintu dapur terus masuk ke dalam rumah, mengambil barang-barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai dengan sarungnya, dan 20 (dua pulu) baju wanita, yang menjadi bukti di persidangan, barang tersebut sama sekali bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, terdakwa Darma alias Subur menyesali perbuatannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa Darma alias Subur yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) huruf f KUHAP. Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu; Perbuatan terdakwa Darma alias Subur meresahkan masyarakat dan merugikan oaring lain, sedangkan hal-hal yang meringakan yaitu; Terdakwa Darma alias Subur bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, terdakwa mengaku terus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. Berdasartkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Darma bin Subur dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, masa penahanan yang telah dijalani oleh 69 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 terdakwa Darma alias Subur dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Kasus Pembanding Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan a. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Makassar Dalam putusan perkara Nomor 1153/Pid.B/2012/PN.Mks, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasannya bahwa perbuatan atau tindakan pencurian atau jambret dan mengambil barang berupa: 1 buah tas perempuan warna putih yang berisi subuah handphone merek VIO warna cokelat dan sebuah dompet warna kuning, yang jadi bukti di persidangan, barang tersebut sama sekali bukan milik sendiri melainkan milik orang lain, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, terdakwa menyesali perbuatannya. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan perkara No. 1153/Pid,B/2012/PN.Mks, juga telah mempertimbangkan terdakwa yaitu terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa Muh. Hidayat bin Haeruddin yaitu: Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian pipinya. Hal-hal yang meringankan terdakwa Muh. Hidayat bin Haerddin yaitu : 1) Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tindak akan mengulanginya lagi. 2) Terdakwa belum pernah dihukum. Mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga dengan mendasarkan pada pertimbangan- pertimbangan hukum, maka Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa denga pidana penjara 6 (enam) bulan, masa penahanan yang telah diajalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 1) Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor 1153/Pid.B/2012/PN.Mks. Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi dasar amar putusannya. Pada hakekatnya Majelis Hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan- peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. Majelis Hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan Majelis Hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP serta ketentuan hukum lain. 2) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor 1153/Pid.B/2012/PN.Mks. Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 70
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 a) Menyatakan terdakwa: Muh. Hidayat bin Haeruddin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan". b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. e) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis f) Yamaha Mio, 1 (satu) tas kulit warna putih merk Guess yang berisi yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk IVIO dan 1 (satu) buah tas make up maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ardalia dan 1 (satu) bilah senjata tajam dirampas untuk dimusnahkan; g) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Medan Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Medan dengan Perkara Nomor 728/PID/2015/PT-MDN., terdakwa Raja Inal Siregar dengan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kronologi dan putusan Majelis Hakim kejadian sebagai berikut : 1) Kronologi Kejadian Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.15 WIB ketika terdakwa Raja Inal Siregar mengendarai sepeda motor Beat warna putih dengan No. Pol. BK 4536 YBC No. Rangka MH1JFD118EK080137 No. Mesin JFD1E1078541 menuju persimpangan di Jl. Padat Karya Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Medan dan di persimpangan tersebut terdakwa berhenti dan melihat saksi korban Elvi Yulyarni bersama Ade Tirtawati juga melintas di persimpangan tersebut lalu terdakwa mengikuti dan berjarak sekitar + 3 (tiga) meter dari simpang tersebut saksi melihat saksi korban cream memegang 1 (satu) buah tas merk Sophie Martin kombinasi hitam coklat yang berada di atas paha saksi korban dan talinya dimasukkan ke tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah melihat tas tersebut lalu terdakwa menarik tas tersebut akan tetapi saksi korban memberikan perlawanan dengan ikut menarik tas tersebut kembali sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil tas tersebut lalu terjadi tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa sehingga akhirnya tas tersebut berhasil terdakwa ambil namun ketika itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan begitu juga dengan saksi korban dan ketika terdakwa akan pergi, saksi korban menjerit dan saksi Ade Tirtawati menghalangi terdakwa sehingga terdakwa menepiskan tangan kearah wajah saksi Ade Tirtawati dan mengenai wajah saksi Ade Tirtawati sehingga datang saksi Fadly mengamankan dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke pihak yang berwajib. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Elvi Yuliyarni mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih kurang sejumlah uang tersebut. berwarna 2) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan a) Bahwa perbuatan terdakwa Raja Inal Siregar diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. b) Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat Medan pada tanggal 22 Oktober 2015 telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 71 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 i. Menyatak terdakwa Raja Inal Siregar, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama. ii. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. iii. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. a) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. b) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek Sophie Martin berwarna coklat kombinasi hitam coklat. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo. iv. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); v. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Elvi Yuliyarni. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BK 4536 YBC, Nomor Rangka MH1JFD118EK080137, Nomor Mesin JFD1E1078541. vi. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Putri Andriani. . (dua ribu rupiah). Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- KESIMPULAN Berdasarkan pembahasn terhadap hasil penelitian, maka penulis dengan judul penelitainnya Aspek Residivis Dan Pemberatan Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Darma Subur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.), maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Barang siapa. b. Mengambil suatu barang. c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum. e. Dilakukan oleh terdakwa Darma alias Subur. f. Dengan jalan memanjat pagar atau merusak tralis pintu. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka terdakwa Darma alias Subur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2. Dasar pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darma alias Subur dalam putusan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut., telah mepertimbangkan dasar penjatuhan pidananya sebagai bertikut : Sumiati Aspek Residivis, pp. 54-73 72
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi : 1) Keterangan saksi-saksi. 2) Barang-barang bukti. 3) Keterangan terdakwa. 4) Dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. b. Semua fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benar adanya sehingga memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sebagai dasar dalam memutuskan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., terhadap terdakwa Darma alias Subur. c. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Darma alias Subur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Darma alias Subur dengan pidana penjara selam 9 (Sembilan) bulan. e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, Surat Dakwaan, Bandung: Penerbit Alumni, 1987. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia), Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1989. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (Jilid 1), Bandung: Penerbit Alumni, 1986. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Penerbit Politea, 1989. Sudarto, Hukum Pidana Jilid 1A-1B, Purwokerto: Pewnerbit Fakultas Hukum Unsoed, 1990/1991. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1991. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Penerbit Eresco, 1989. 73 Aspek Residivis, pp. 54-73 Sumiati