5 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAHPERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM Mawardi Khairi Abstrak Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya ketentuan hukum yang menjadi pedoman bertingkah laku baik individu - individu maupun pemerintah. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undanganberdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan. Adanya otonomi daerah dimana pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan daerah. Pembentukan peraturan daerah tentu tidak bisa lepas dari semangat lahirnya otonomi daerah yakni melibatkan masyarakat di daerah dalam proses pembangunan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat di era otonomi daerah adalah berpastisipasi dalam proses pembentukan hingga penegakan hukum peraturan daerah, karena bagaimanapun juga partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam proses penegakan hukum lebih - lebih masyarakat di daerah yang bersentuhan langsung dengan aturan-aturan hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Kata Kunci: Negara Hukum, Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah, Penegakan Hukum Abstract One of the main characteristics of the state law is the existence of legal provisions that guide the behavior of both individuals and government. Local Regulation is one form of legislation based on Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations. The existence of regional autonomy where local governments have the authority to establish local regulations as legal instruments in the implementation of duties of local government. The formation of local regulations can not be separated from the spirit of the birth of regional autonomy that involves the community in the region in the development process, one form of community participation in the era of regional 7
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 autonomy is berpastisipasi in the process of formation to law enforcement of local regulations, because after all community participation is very important in the process Law enforcement more - more people in areas in direct contact with the rules of law that have been set by the government. Keywords: State Law, Community Participation, Local Regulation, Law Enforcement A. LATAR BELAKANG Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum.Ketentuan konstitusi ini memberikan pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus di laksanakan berdasarkan hukum.Salah satu bentuk peraturan perundang- undangan adalah peraturan daerah (perda) yang merupakan produk dari pemerintahan daerah. Disamping negara hukum sebagaimana juga kita ketahui bersama bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan hal ini dapat kita identifikasi ciri-ciri batasan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan secara sendiri - sendiri dan terlepas dari kedaulatan negara kesatuan sehingga peraturan daerah yang merupakan produk hukum pemerintahan daerah tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan pada negara kesatuan, dapat diuraikan dalam 3 ( tiga) hal, yaitu :1 1. Kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya milik pemerintah pusat, daerah diberi hak dan kewajiban mengelola dan menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan atau diserahkan. 2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hirearkis namun tidak untuk mengintervensi atau mendikte pemerintah daerah dalam berbagai hal. 3. Kewenangan / kekuasaan yang dialihkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, dimana daerah tidak dapat menjalankannya dengan baik, maka kewenangan tersebut dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan tersebut. 1 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Ghalia, Bandung, 2007. 0
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan merupakan tugas dan kewajiban pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurusnya.2 Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen pertama menyatakan bahwa : "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang - Undang ". Dalam pasal 1, 1A dan 1B Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung makna keharusan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan atau desentralisasi. Desentralisasi sebagaimana yang di maksud oleh Amrah Muslimin3 adalah pelimpahan kewenangan pada badan - badan dan golongan - golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan jawaban atas kehendak dari masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal ini pemerintah daerah. Otonomi daerah dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih berorientasi kepada masyarakat daerah, artinya kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Salah satu hal substansi dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pemberian otonomi seluas - luasnya kepada daerah, hal ini di maksudkan untuk melancarkan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pemerintah mengemban sedikitnya 3 (tiga) fungsi, yaitu:4 1. Fungsi alokasi, meliputi :sumber - sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; 2. Fungsi distribusi, meliputi :pendapatan dan kekayaan masyarakat; 2 Dann Sugandha, Organisasi Dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serta Pemerintahan di Daerah, Sinar Baru, Bandung, 196 3 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 192. 4 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pemerintah Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. 1
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 3. Fungsi stabilitas, yaitu:pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaaan kegiatan pemerintahan di daerah serta dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan tugas - tugas di daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi secara luas yang dimiliki oleh suatu daerah.5Kewenangan pembentukan peraturan daerah termasuk kewenangan atribusi yaitu kewenangan pembentukan peraturan perundang - perundangan yang diberikan kepada suatu lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dan memberdayakan masyarakat.6 Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pengambilan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan menyatakan bahwa : "Masyarakat berhak memberikan masukan secaradan/atau tertulis dalam PembentukanPeraturan Perundang-undangan" Keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah untuk memberikan masukan secara tertulis ataupun lisan, merupakan hal yang sangat esensial, sehingga peraturan daerah yang dibentuk diharapkan dapat berlaku secara efektif dan efisien. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah sebagai salah satu tata urutan peraturan perundang - undangan, berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing - masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan 5 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 6 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius Yogyakarta, 2006
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 250 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : "Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan.". Mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka dalam proses penyusunannya perlu di programkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas serta dituangkan dalam program legislasi daerah , yang selanjutnya disebut prolegda. Menurut Sedarmayanti ada 4 unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang mencerminkan pemerintahan yang baik yaitu:7 1. Akuntabilitas ;adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang di tetapkannya ; 2. Transparansi ;kepemerintahan yang baik akan bersifat transparansi terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah ; 3. Keterbukaan ; menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. 4. Aturan hukum ; kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang ditempuh. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang demokratis maka hal yang paling utama harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi ( keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, 7 Sedarmayanti, Good Governance ( Kepemerintahan Yang Baik), CV.Mandar Maju, Bandung, 2004.
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 atau diktator. Untuk itu diperlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka.Sikap terbuka penting untuk dilaksanakan untuk mendukung proses demokratisasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak di temukan rumusan yang eksplisit tentang partisipasi masyarakat namun dalam pasal 354 ayat 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah; c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan d. penyelenggaraan pelayanan publik. Keterbukaan merupakan pelaksanaan asas demokrasi bahkan merupakan conditio sine qua non asas demokrasi, yang memungkinkan partisipasi masyarakat dapat secara aktif dalam pembentukan peraturan perundang - undangan. Dalam rangka pembentukan peraturan perundang - undangan yang demokratis, asas keterbukaan perlu mendapat perhatian karena demokrasi perwakilan saja dewasa ini sudah tidak memadai. Keterbukaan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat kiranya merupakan prioritas pemikiran untuk mendapat perhatian khusus agar dapat segera diwujudkan dalam proses hubungan antara pemerintah dan rakyat. Untuk itu suatu kodifikasi hukum administrasi umum khususnya mengenai prosedur pemerintahan seyogyanya perlu mendapat perhatian, yang membuka peluang kodifikasi administrasi secara bertahap.Kodifikasi yang demikian tidak hanya punya arti bagi pelaksanaan asas negara hukum untuk mewujudkan asas kekuasaan berdasarkan atas hukum secara nyata.Dalam mengantisipasi era globalisasi usaha tersebut perlu mendapat prioritas karena hukumlah yang mempunyai peran utama dalam lalu - lintas ekonomi global.Daerah otonom, memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak otonomi serta dalam pelaksanaan otonomi daerah berhak / memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah.
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini, adalahbagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum peraturan daerah? C. METODE PENELITIAN Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif .Artinya titik tolak penelitian pada telaah analisis terhadap peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (statute-approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (Sociological Yurisprudence). Pendekatan perundang - undangan (statute approach) adalah pendekatan dengan menelusuri dan mempelajari peraturan perundang -undangan yang terkait serta ketentuan ketentuan lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum peraturan daerah. Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang mengkaji dan mempelajari konsep - konsep serta pendapat - pendapat para pakar yang berkaitan dengan asas keterbukaan. Pendekatan Sosiologis Empiris (sosilogical yurisprudence) merupakan pendekatan yang mengkaji tentang penerapan hukum atau Law In Book and Law In Action. D. PEMBAHASAN Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya yang bersifat membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Berbagai aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama dapat menjadikan daerah mudah untuk melakukan perce- patan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika masy- arakat suatu daerah telah ikut berpastisipasi dan munyumbangkan aspirasi dan pendapatnya, persatuan akan lebih mudah terwujud. Hal itu dikarenakan mere- ka merasa mempunyai cita - cita, tujuan, dan peranan yang sama. Keterbukaan mensyaratkan adanya kesediaan semua pihak untuk menerima kenyataan ma- Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan IV, Prenada Media Group, Jakarta, 200.
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 syarakat yang pluralitas, yang di dalamnya juga muncul perbedaan pendapat. Pada dasarnya kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengiku- tinya memuat arahan umum serta ketentuan yang mengatur masyarakat. Sehu- bungan dengan itu, semua kebijakan publik dan peraturannya membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat berlaku efektif. Penentangan oleh masyara- kat tehadap sejumlah kebijakan dan peraturan yang ada secara empirik lebih banyak di karenakan oleh kurangnya keterlibatan publik dalam tahap pengam- bilan kebijakan. Jika hal itu dibiarkan begitu saja maka makin besar keinginan ra- kyat untuk selalu mengadakan pembaharuan, tetapi rakyat tidak tahu arahnya sehingga mereka akan mudah kehilangan kendali dan emosianal. Rakyat cen- derung ingin membentuk suatu wadah dengan kebijakan sendiri. Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, jika keterbukaan dan jaminan keadilan selalu di pupuk dan diperhatikan akan menghasilkan suatu kebijakan publik dan peraturan hukum yang mengatur ma- syarakat dengan baik. Selain keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak kalah pentingnya pemerintah harus mampu menciptakan keadilan. Persatuan bangsa dan keutuhan negara hanya akan terwujud jika tedapat keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan merupakan unsur yang sangat esensial dalam kehidupan manusia karena semua orang berharap mendapatkan jaminan rasa keadilan. Dalam kehidupan sekarang, musuh terbesar bangsa adalah ketidakadilan. Ke- tidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, kesenjangan, pertentangan dan disintegerasi bangsa. Apabila di amati lebih jauh keadaan negara saat ini, per- tentangan antar suku bangsa, perpecahan wilayah bersumber dari ketidakadi- lan. Karena diperlakukan tidak adil, antara anak bangsa dapat bertikai dan antar golongan saling berseteru. Dengan demikian, keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa dan keutuhan negara. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang demo- kratis maka hal yang paling utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah ada- lah transparansi (keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelen- ggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berba- gai proses kelembagaan. Berbagai informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator. Adapun aki- Adapun aki-aki- bat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya:9 1. Kesenjangan antara rakyat dan pemerintah akibat krisis kepercayaan; 2. Menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 3. Pemerintah tidak berani bertanggung jawab kepada rakyat; 4. Tidak adanya partisipasi dan dukungan rakyat sehingga menghambat proses pembangunan nasional; 5. Hubungan kerjasama internasional yang kurang harmonis; dan 6. Ketertinggalan dalam segala bidang. Untuk itu diperlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka. Penyelenggaraan negara yang baik dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu:10 a. Asas kepastian hukum b. Asas tertib penyelenggaran negara c. Asas kepentingan umum d. Asas keterbukaan e. Asas proporsionalitas f. Asas profesionalitas g. Asas akuntabilitas Dalam iklim demokrasi saat ini, sikap terbuka penting untuk dilaksanakan untuk mendukung proses demokratisasi di daerah. Dalam kehidupan berbang- sa dan bernegara, sikap terbuka harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, termasuk oleh pemerintah. Hal ini penting agar keterbukaan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh warga negara. Dengan dilakukannya hal ini maka kemungkinan terjadinya penyimpangan - penyim- pangan dalam penyelenggaraan negara dapat diperkecil. Sikap terbuka adalah sikap untuk bersedia memberitahukan dan bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Sikap terbuka ini dapat ditunjukkan dengan dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan pers diharapkan akses informasi warga negara terhadap 9 10 Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta, 190. 7
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 penyelenggaraan pemerintahan semakin memadai. Sebagai contoh setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipantau terus oleh warga negara. Pers sendiri diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan tepat kepada warga negara. Selain itu, sikap netral harus terus dip- ertahankan oleh pers, pers diharapkan tidak menjadi alat bagi pemerintah un- tuk mempertahankan kekuasaannya.Ketidakadilan dapat menciptakan kecem- buruan, pertentangan, kesenjangan dan disintegrasi bangsa. Dalam kehidupan berbangsa, ketidakadilan dapat menimbulkan perilaku anarkis dan pertikaian antar golongan, bahkan dalam pertikaian antar suku bangsa dapat menyebab- kan perpecahan wilayah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan berne- gara, perbuatan tidak adil dapat menyebabkan negara mengalami hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mengalami keterpurukan dan berdampak pada penderitaan rakyat. Dengan demikian, keadilan adalah persyaratan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kita.Sebagai warga negara, semua pihak harus ikut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Jaminan keadilan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan. Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi war- ga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara - cara berikut ini :11 a) Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. b) Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. c) Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. d) Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. e) Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan adanya partisipasi pemerintah dan warga negara dalam meningkatkan jaminan keadilan diharapkan rasa keadilan dapat benar - benar dirasakan oleh warga negara. Selain itu, terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat mendorong terjadinya pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Hal ini sangatlah penting mengingat 11 HukumOnline/org.
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM masih banyak terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup mencolok dalam masyarakat. Tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial harus terwujud. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa hal terkait dengan beberapa manfaat dari keterbukaan yaitu sebagai berikut :12 a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara b) Meningkatnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mencegah terjadinya KKN c) Menciptakan hubungan harmonis yang timbal balik antara penyelenggara negara dengan rakyat d) Meningkatkan potensi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki dapat mengungkapkan ketidak-adilan sehingga dapat menunjang terciptanya jaminan keadilan sesuai dengan hak asasi setiap manusia Segala upaya dalam rangka mendemokratisasikan kehidupan di daerah sebenarnya harus dimulai dengan adanya partisipasi masyarakat. Kondisi demokratis dapat di ukur dari 10 (sepuluh) kriteria demokrasi sebagaimana dikemukakan Amien Rais yaitu :13 a) Partisipasi dalam pembuatan keputusan b) Persamaan kedudukan di depan hukum c) Distribusi pendapatan secara adil d) Kesempatan memperoleh pendidikan e) Kebebasan f) Kesediaan dan keterbukaan informasi g) Mengindahkan fatsoen, yaitu tata karma politik yang mungkin tidak tertulis tetapi jelas dirasakan baik buruknya oleh nurani h) Kebebasan indivudu i) Semangat kerja sama dan j) Hak untuk memprotes Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta dalam kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Ada beberapa 12 13 Zulkarnain dkk, Menggagas Keterbukaan Informasi Publik Upaya kolektif Berantas Korupsi, In Trans Publishing, Malang, 2006,
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 konsep partisipasi:14 a) Partisipasi sebagai kebijakan b) Partisipasi sebagai strategi c) Partisipasi sebagai alat komunikasi. d) Partsipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Sherry Arnstein15 membuat skema (delapan) tingkat partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan antara lain: a) Kendali masyarakat b) Delegasi kekuasaan c) Kemitraan d) Peredaman e) Konsultasi f) Penginformasian g) Terapi h) Manipulasi Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah erat kaitanya dengan bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, ada bebarapa mekanisme partisipasi yang harus di kembangkan pada lembaga legislatif, yaitu meliputi :16 a) Mekanisme partisipasi lewat penyediaan informasi guna menciptakan manajemen kelembagaan yang mampu mendukung mekanisme partisipasi lewat penyediaan informasi. b) Mekanisme partisipasi melalui konsultasi guna menciptakan manajemen kelembagaan yang mampu mendukung mekanisme partisipasi lewat konsultasi c) Mekanisme partisipasi lewat kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. d) Mekanisme partisipasi yang bersifat pemberdayaan. Pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dilihat dari fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, merupakan perwujudan dari asas keterbukaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pada bagian penjelasan Pasal 5 huruf (g), dengan/melalui asas keterbukaan, ditentukan bahwa dalam proses pembentukan undang - undang mulai dari 14 Hamzah Halim, Op.Cit., 15 Hamzah Halim , Op.Cit., 16 0
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasannya, harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, masyarakat yang berkepentingan mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan undang-undang. Dilihat dari teori pembentukan Undang-Undang, keharusan adanya partisipasi masyarakat merupakan tujuan teori tahapan kebijakan sinoptik. Menurut teori kebijakan sinoptik17 pembentukan undang-undang sebagai suatu proses yang terorganisasi, dan terarah secara baik, terhadap suatu pembentukan keputusan yang mengikat, sebagai upaya mencari dan menentukan arahan bagi masyarakat secara keseluruhan. Suatu kebijakan dibentuk oleh lembaga yang akuntabel, syarat melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab, agar tercapai ketepatannya, keseimbangan, dan keterlaksanaan dari suatu aturan. Apapun konsep partisipasi yang diterapkan oleh pemerintah, setidaknya keterlibatan masyarakat dapat memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan menimbulkan kepercayaan adanya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah, secara yuridis dinormativisasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 354 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Meskipun demikian, pengaturan partisipasi masyarakat dalam ketentuan tersebut belum memberikan gambaran yang jelas. Untuk itu partisipasi masyarakat tersebut hanya bisa optimal khususnya ditingkat daerah kaitannya dengan proses pembentukan peraturan daerah apabila legislatif (DPRD) dan pemerintah daerah mau memfasilitasinya. Fasilitas yang mesti disediakan adalah pengaturan tentang prosedur, proses dan hasil dari partisipasi masyarakat. Dari berbagai pandangan tentang asas-asas hukum kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan asas konsesus yakni adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menaggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini mengingat 17 Hamzah Halim, Op.Cit. 1
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah di anggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. Berkenaan dengan pengaturan peran serta masyarakat dalam pemerintahan dan penyelenggaraan negara, ditemukan 2 ( dua) peraturan yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian bahwa yang di maksud dengan peran serta masyarakat adalah peran serta aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi & nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan bentuk peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 2 menyatakan bahwa ; " Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk : 1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; 2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertang- gungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan; 4. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal; a) Melaksanakan haknya sebagaimana di maksud dalam huruf a, b dan c. b) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi dan saksi ahli, sesuai dengan peraturan - perundangan yang berlaku; Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam setiap kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah dapat di kategorikan sebagai partisipasi politik. Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bahwa ada peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan mempengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah. Adapun beberapa konsep partisipasi adalah sebagai berikut 1: 1 Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun dan Merancanag Peraturan Daerah, PT.Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM 1. Partisipasi sebagai kebijakan; partisipasi ini sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan daerah; 2. Partisipasi sebagai strategi; partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang di keluarkan pemerintah; 3. Partisipasi sebagai alat komunikasi; partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat); 4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa; partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat. Sherry Arnstein dalam A Ladder of Citizen Participation membuat skema (delapan) tingkat partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan yaitu sebagai berikut :19 1. Kontrol warga negara / kendali masyarakat (citizen control); pada tahap ini partisipasi sudah mencapai tataran di mana publik berwenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya; 2. Delegasi kewenangan (delegated power); pada tahap ini kewenangan lebih besar daripada penyelenggara negara dalam masyarakat merumuskan kebijakan; 3. Kemitraan ini ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama - sama; (Partnership); pada tahap 4. Peredaman (placation);pada tahap ini rakyat sudah memiliki pengaruh terhadap kebijakan tetapi bila akhirnya terjadi voting pengambilan keputusan akan tampak sejatinya keputusan sejatinya ada di lembaga negara, sedangkan kontrol dari rakyat tidak amat sangat menentukan; 5. Konsultasi (Consultation); pada tahap ini rakyat di dengar pendapatnya lalu di simpulkan, rakyat sudah berpastisipasi dalam membuat peraturan lembaga negara sudah memmenuhi perundang-undangan dan kewajiban melibatkan rakyat dalam membuat peraturan perundang - undangan; 19 Manajemen Prasarana & Sarana Perkotaan (MPSP), Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pemprograman Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan (Modul Peserta), Pemkot Malang Bekerjasama dengan USAID 2002.
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 6. Penginformasian (informing); pada tahap ini rakyat sekedar diberi tahu akan adanya peraturan perundang - undangan, tidak peduli apakah rakyat memahami pemberitahuan itu apalagi memberikan pilihan guna melakukan negosiasi atas kebijakan itu; 7. Terapi (therapy); pada tahap ini rakyat sebagai korban kebijakan dianjurkan mengadu kepada pihak yang berwenang tetapi tidak jelas pengaduan itu di tindaklanjuti atau tidak, . Manipulasi (manipulation); pada tahap ini lembaga negara melakukan "pembinaan" terhadap kelompok - kelompok masyarakat untuk seolah- olah berpastisipasi padahal sejatinya yang terjadi adalah kooptasi dan represi penguasa. Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh segelintir orang yang duduk dalam lembaga perwakilan karena institusi dan orang-orang yang duduk di institusi sering kali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah sangatlah pen- ting untuk memperkecil ruang kesenjangan antara rakyat dengan penguasa. Partisipasi rakyat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yakni:20 1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang di ke hendaki masyarakat; 2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan; 3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Irfan Islamy, 21 menyatakan paling tidak ada (delapan) manfaat yang akan dicapai jika melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu: 1. Masyarakat akan semakin siap untuk menerima dan melaksanakan gagasan pembangunan; 2. Hubungan masyarakat, pemerintah, dan legislatif akan semakin baik; 3. Masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap institusi; 4. Masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah dan legislatif serta bersedia bekerja sama dalam menangani tugas dan urusan publik; 5. Bila masyarakat telah memiliki kepercayaan dan menerima ide -ide pembangunan, maka mereka juga akan merasa ikut memiliki tanggung 20 Alexander Abe, Perencanaan Daerah Partisipatif, Pembaruan Yogyakarta, 2005 21 Irfan Islamy, Membangun Masyarakat Partisipatif, Artikel dalam jurnal Admnistrasi Publik, Vol.IV No.2 Maret-Agustus 2004
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM jawab untuk turut serta mewujudkan ide - ide tersebut; 6. Mutu / kualitas keputusan / kebijakan yang di ambil akan menjadi semakin baik karena masyarakat turut serta memberikan masukan; 7. Akan memperlancar komunikasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah; . Dapat memperlancar kerjasama terutama untuk mengatasi masalah - masalah bersama yang kompleks dan rumit. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip - prisip good governance, di antaranya : keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.22 Menurut Satjipto Rahardjo, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan ( peraturan daerah ) adalah untuk menjaga netralitas. Netralitas di sini berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat. Keputusan dan hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi. Untuk menjaga netralitas suatu hukum, Satjipto Rahardjo mengusulkan perlu adanya 'transparansi dan partisipasi (lebih besar) dalam pembentukan hukum'.Kedua hal ini kemudian dapat diangkat sebagai asas dalam pembuatan hukum untuk kemudian dilakukan elaborasi lebih lanjut ke dalam prosedur dan mekanismenya.23 Berdasarkan hasil penelitian M.Asfar dkk24, tentang partisipasi masyarakat dalam implementasi otonomi daerah menyebutkan paling tidak ada 7 (tujuh) problem dan kendala masyarakat yaitu ; a) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan otonomi daerah; b) Banyaknya masyarakat yang mengaku memperoleh informasi tentang otonomi daerah dari TV yang menimbulkan persoalan tersendiri bagi upaya penyebarluasan informasi otonomi daerah sebab kebanyakan masyarakat desa - khususnya bagi penduduk miskin - belum memiliki TV; 22 Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL 2001. 23 Satjipto Rahardjo, Mencari Model Penyusunan Undang-Undang Yang Demokratis (kajian sosialoogis). Makalah disampaikan dalam seminar Nasional Mencari Model Ideal Penyusunan UU yang Demokratis, Semarang 15-16 April 199. 24 M.Asfar, dkk. Implementasi Otonomi Daerah (Kasus Jatim, NTT, Kaltim) Surabaya, CPPS Bekrjasama dengan CSSP dan Penerbit Pusdehem, 2001.
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 c) Tingginya pengetahuan masyarakat ternyata tidak banyak berkaitan dengan tingkat kemajuan suatu daerah tetapi lebih berhubung dengan persepsi dan harapan masyarakat terhadap masa depan otonomi daerah bagi kehidupannya. Persoalannya tidak semua orang mempunyai persepsi dan harapan positif terhadap masa depan otonomi daerah; d) Beberapa organisasi kemasyarakatan atau organisasi tertentu yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai fasilitator dalam banyak hal mereka sering terlibat konflik kepentingan politik; e) Model partisipasi konvensional melalui demonstrasi dan unjuk rasa yang tidak jarang melibatkan kekerasan fisik yang biasa dilakukan oleh masyarakat lokal selama ini agaknya kurang kondusif bagi penciptaan budaya politik yang demokratis di masa depan; f) Lembaga - lembaga politik di tingkat lokal umumnya kurang resfonsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat; g) Masyarakat lokal sering kali menemui beberapa kendala dalam melakukan aktifitas politik, di antaranya adalah soal keterbatasan dana, fasilitator, izin penyelenggaraan, kepemimpinan, terror, dan transportasi. Di samping partisipasi masyarakat yang belum optimal yang disebabkan oleh lemahnya kemauan politik / political will dari pemerintah daerah di dalam menerjemahkan konsep otonomi daerah dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpastisipasi di dalam proses implementasi otonomi daerah khususnya dalam pemebentukan peraturan daerah. Padahal partsispasi masyarakat di dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang - undangan menjadi penting karena ; a) Menjaring pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat sehingga peraturan perundang - undangan yang lahir baik; b) Menjamin peraturan perundang - undangan sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain); c) Menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa bertanggung jawab (sense of resfonsibility dan sense of accountability) atas peraturan perundang - undangan tersebut; d) Akhir - akhir ini para anggota DPR maupun anggota DPRD dalam pengambilan keputusan seringkali mengabaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, mereka asyik dengan logika kekuasaan yang di milikinya
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM dan cenderung menyuarakan dirinya sendiri.25 Dari beberapa uraian diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat tidaklah tepat jika hanya pada tataran seberapa jauh masyarakat terlibat di dalam proses pembentukan peraturan perundang - undangan, tetapi seberapa jauh masyarakat terutama masyarakat marginal dan rentan dapat menentukan hasil akhir atau dampak positif dari keberadaan peraturan perundang -undangan tersebut. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat ada 5 (lima) model partispasi yang bisa dikembangkan yaitu :26 a) Mengikutsertakan anggota masyarakat yang di anggap ahli dan independent di dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang - undangan; b) Melakukan publik sharing (diskusi publik) melalui seminar, lokakarya, atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (Stacke Holder) dalam rapat penyusunan peraturan perundang -undangan; c) Melakukan uji shahih kepada pihak - pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan; d) Mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten, dan e) Mempublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan agar mendapatkan tanggapan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas tergambar tujuan utama dari adanya desentralisasi dapat tercapai, di mana pemerintah daerah lebih tahu terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah sehingga kebijakan atau peraturan yang dibentuk memiliki daya guna dan tepat guna terhadap masyarakat di sekitarnya. Adapun manfaat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, antara lain :27 1. Meningkatkan kualitas keputusan / kebijakan yang di ambil; 2. Menciptakan kesadaran politik; 3. Meningkatkan proses belajar demokrasi; 4. Menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab; 5. Mengeliminasi perasaan terasing; 6. Menimbulkan dukungan dan penerimaan rencana pemerintah; 7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; 25 Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun dan Merancanag Peraturan Daerah, PT.Kencana Prenada Media Group, J akarta, 2010. 26 Ibid 27 Ibid 7
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 . Memperlancar kerjasama antara masyarakat dan pemerintah; 9. Memperlancar kerjasama dalam menyelesaikan masalah - masalah bersama. Adapun dampak negatif tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, adalah sebagai berikut:2 1. Rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap program yang disusun dalam peraturan daerah; 2. Biaya transaksi yang mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dan program pemerintah; 3. Program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik masyarakat; 4. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat tidak hanya pada proses pembentukan peraturan daerah akan tetapi partisipasi masyarakat juga di perlukan pada proses penegakan hukum peraturan daerah. Sebagaiman kita ketahui bersama bahwa hukum bukanlah sesuatu yang bekerja semata - mata di ruang hampa namun hukum senantiasa berinteraksi dengan kehidupan sehari - hari masyarakat atau yang kita sebut faktor non-hukum. Adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum merupakan salah bentuk faktor dimana hukum di pengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Makna penegakan hukum peraturan daerah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi pelanggaran peraturan daerah. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum peraturan daerah, merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan karena dilakukan secara adil bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum peraturan daerah. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum peraturan daerah dapat dilakukan dengan cara :29 1. Menaati perda yang telah diberlakukan; 2. Mencegah pelanggaran yang di ketahui akan dilakukan oleh orang lain; 3. Melaporkan tindakan yang menunjukkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja kepada pihak yang berwajib;dan 4. Mengkritik penegakan perda yang dilakukan dengan setengah hati. 2 Ibid 29 Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun dan Merancanag Peraturan Daerah, PT.Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM E. PENUTUP Berdasarkan uraian demi uraian yang telah di uraikan dalam pembahasan kita dapat menarik beberapa kesimpulan dan saranyang berkaitan dengan rumusan masalah SIMPULAN a) Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum peraturan daerah harus di mulai sejak proses rancangan peraturan daerah sehingga masyarakat memahami dengan detail isi dari peraturan daerah yang di tetapkan oleh pemerintah daerah b) Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum peraturan daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanakan peraturan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya peraturan daerah. SARAN a) Hendaknya para pembentuk peraturan daerah melibatan masyarakat di lakukan dalam semua tahapan proses pembentukan peraturan daerah dan tidak hanya pada peraturan daerah tertentu, akan tetapi semua peraturan daerah yang dibentuk. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Abdul Latif, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerinthan Daerah, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta, 2005. Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Ghalia, Bandung, 2007. Alexander Abe, Perencanaan Daerah Partisipatif, Pembaruan Yogyakarta, 2005. Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 192. Anas Ibrahim, Legislasi dan Demokrasi, In-Trans Publishing, Bandung, 200. Andi Malarangeng dkk, Otonomi Daerah Prospektif Teoritis dan Praktis, Bigraf Publishing , Yogyakarta, 1999. Arief Sidharta., Refleksi Tentang Hukum, PT.Citra Aditya, Bandung, 1999. Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 199... , Fungsi Lembaga Legislatif di Indonesia, CV Rajawali , Jakarta, 195.
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 B.N.Marbun, Otonomi Daerah 1945 - 2005 Proses Dan Realita: Perkembangan Otoda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. Dann Sugandha, Organisasi Dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serta Pemerintahan di Daerah, Sinar Baru, Bandung, 196. Gouw Giok Siong, Pengertian Tentang Negara Hukum, Keng Po, Jakarta, 1955. HL.Said Ruhpina, Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2004. Harry Alexander, Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia, Sulisindo, Jakarta, 2004. Hamzah Halim, CaraPraktis Menyusun dan Merancanag Peraturan Daerah, PT.Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan pemerintah, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2004. Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang - Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 200. Josef Riwu Kaho, Prospek Otoda di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cetakan III, Rajawali Press, Jakarta 2003. Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius Yogyakarta, 2006. Max Boboy, DPR RI Dalam Persefektif Sejarah, Sinar Harapan, Jakarta, 1994. Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL 2001. Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, 199. Muin Fahmal, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta, 2006. Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta, 2003. M. Asfar, dkk., Implementasi Otonomi Daerah (Kasus Jatim, NTT, Kaltim) Surabaya, CPPS Bekerjasama dengan CSSP dan Penerbit Pusdehem, 2001. 100
Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan IV, Prenada Media Group, Jakarta, 200, Philipus M Hadjon., Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994. Poerwardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997. Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Cetakan ke-IV, PT. ERESCO, Jakarta - Bandung, 1976. Siwi Purwandari, Pengantar Teori Hukum (Terjemahan), Cet. III, Nusa Media, Bandung, 2010. Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta, 190. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 191. Soerjono Soekanto, Punadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 199 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 196. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pemerintah Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. Soehino, Ilmu Negara, Cetakan III, Liberyty, Yogyakarta, 199. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2006, Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), CV.Mandar Maju, Bandung, 2004. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Ichtiar, Jakarta, 1963. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan 2 , PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2000. Makalah/Artikel. Bewa Ragawino, Makalah Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003. Irfan Islamy, Membangun Masyarakat Partisipatif, Artikel dalam Admnistrasi Publik, Vol. IV No. 2 Maret-Agustus 2004. Manajemen Prasarana & Sarana Perkotaan (MPSP), Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pemprograman Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan (Modul Peserta), Pemkot Malang Bekerjasama dengan 101 jurnal
SELISIK - Volume , Nomor , Juni 017 USAID 2002. Nova Asmirawati, Makalah Hukum Dasar Perancangan Peraturan Daerah, Yogyakarta, 2010. Philipus M Hadjon, Keterbukaan Pemerintah dan Tanggung Gugat Pemerintah, Makalah disampaikan pada seminar Hukum Nasional ke-VI dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 12-15 Oktober 1999. Satjipto Rahardjo, Mencari Model Penyusunan Undang-Undang Yang Demokratis (kajian sosialoogis). Makalah disampaikan dalam seminar Nasional Mencari Model Ideal Penyusunan UU yang Demokratis, Semarang 15-16 April 199. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 446). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah Internet 10