HUKUMAN MATI PERSPEKTIF AL-QUR' AN Oleh Mus/eh Harry*) Abstrak hukuman pidana mati di Indonesia Masalah mempunyai falsafah Pancasila, yang banyak menimbulkan sekarang asasi manusia. Ditinjau dari sejarah sama dengan lahirnya manusia "retalisme" pidana Hukuman mati ditinjau j elas bahwa hukuman mati itu adalah Islam dengan dekrit Allah Swt yang sama sekali gugat oleh siapapun adalah menjatuhkan agama Islam, secara ketentuan-ketentuan falsafah Negara, dengan Ketuhanan yang berdasarkan sebagai masih merupakan perbedaan dianggap yang suatu negara suatu pembicaraan pandangan sampai "melanggar'' berbagai hak ini muncul karena Permasalahan mati lahir bersama­ pemidanaan, bahwa hukuman di muka bumi ini, dengan memakan pembalasan hukum budaya Mada masa itu berlaku absolut). Islam) oleh Syari' at tidak boleh diganggu dalam hal ini serigala. mutlak: bagaikan berdasarkan serigala pada teori (teori sudah dari segi agama Islam (Syari'at pidana yang ditetapkan juga. Hanya yang perlu kita pelajari agar tidak dengan syarat-syarat mudah tinjauan putusan hukum itu. Hal ini berarti yang mati itu adalah maka hukuman resmi perlu diadakan. Hukuman agama Islam yang benar adalah tidak: berlawanan pelaksanaannya bahwa menurut merupakan pidana mati yang dilakukan menurut tidak: bertentang pula dengan Yang Maha Esa, karena syai'at Islam mempakan syari'at Yang Maha Esa. unsur-unsur Ketuhanan Kata Kunci: Hukuman Mati, Al-Quran 1.Pendahuluan Masalah hukuman pidana mati di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancas ila, s ampa i s a at ini merupakan suatu pembicara an yang banyak menimbulkan berbagai problema dan perbedaan mati ini mencuat kembali dan anaknya Sugeng dipidana mati oleh h akim Pengadilan Surabaya pandangan, bahkan sekarang permasalahan hukuman kepennukaan, setelah terpidana Ny. Sumiarsih Negeri 20 Februari 1989. Permasalahan ini muncul tanggal Jurnal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003 83
karena LSM pendukung Ditinjau dianggap "melanggar" keberadaan hak asasi manusia gender. dan di dukung oleh beberapa dari sejarah pemidanaan, bahwa hukuman mati lahir bersama­ sama dengan lahimya manusia "retalisme" berdasarkan di muka bumi ini, dengan budaya hukum serigala bagaikan pada teori Suatu kekhususan saat ini sekarang serigala. mutlqk: (teori dari hukuman mati ini ialah bahwa hukuman yang lain. dengan jenis pidana memakan Mada masa itu berlaku pidana pembalasan absolut). mati itu Padahal di dunia yang telah membawa sehingga belum dapat diganti sampai hingga mengalami kemajuan ilimu negara-negara beradab. mempertahankan pengetahuan selalu ini dapat dikatakan banyak negara dan teknologi, lnggris, Jepang, pengetahuan Amerika, maju (misalnya, Perancis) nampaknya semakin masih ilmu kejahatan negara-negara maju tersebut, Namun demikian, pidana dan teknologi, akan mengiringinya. Di Indonesia kejahatan pelak:sanaannya dengan majunya mati, karena tidak mustahil kuantitas maupun kualitas juga tingkat hukuman ancaman yang sangat terhadap mati hanya ditujukan kejahatan- prosedur akhirnya diberi kepada (grasi) merupakan memenuhi berat saja, dan dalam hukum acara pidana si pelaku yang tidak mudah, sampai j enjang pengampunan untuk mengajukan permohonan melalui kesempatan dan Peninjauan Kepala Negara (Presiden) Kembali (PK) yang upaya hukum terakhir syarat harus bagi si pelaku (terpidana), itupun atau terdapat bukti barn. khusus berbicara yaitu menemukan bagaimana hukuman terlebih dahulu Sebagai (mengalami) Sebelum mati itu sendiri, kita lihat bagaimana tujuan perbandingan, tujuan beberapa fase, yaitu: 1.Fase "balasan-perseorangan" Pad.a fase ini urusan hukuman berada di tangan atau walinya) yang bertindak mereka dari penyerangan orang yang menyerangnya. tidak ada batasannya. dari pemberian hukuman itu sendiri. terdapat hukuman dalam hukum positif (Vengeance-Privee) (korban perseorangan diri hendak menjaga terhadap tersebut atas dasar perasaan dan dasar naluri hendak membalas Oleh karena itu terhadap pembalasan 2. Fase "balasan penebusan" Dengan balasan kesalahannya, divine) atau Fase "balasan Tuhan" (Vengeance umum/ (Vengeance-publique). ialah pembuat Tuhan yang dimaksudkan harus menebus dan dengan balasan umum ialah agar pelaku merasa kapok 84 Jumal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003
dan orang lainpun fase ini adalah melampaui batas, yang tidak terbatas. 3.Fase "kemanusiaan" tidak berani meniru perbuatannya. Segi negatifnya yang berlebihan dari dan sering disertai dengan perbuatan pihak yang mengadili apalagi kek:uasaan mempunyai (Humanitaire) ini prinsip-prinsip Pada fase dan memperbaiki diri kontrak sosial, kekuasaan negara, masyarakat. diberikan (Scientifique) Fase ini mulai diperhatikan sesuatu batas-batas hukuman sesuatu masyarakat, karena tidak mengulangi itu. keadilan Sehingga mulai diperhatikan. dan kasih sayang dalam mendidik muncul teori terlepas pelaku yang mengatakan bahwa perseorangan dari yang hanya sebagian kecil saja kemerdekaan karena kepada 4.Fase "Keilmuan" dengan huk:uman yang harus dibatasi sosial. Adalah suatu kezaliman kalau keadilan dan kepentingan melebihi tujuan hukuman perbuatannya apa yang diperlukan untuk menahan untuk melindungi adalah untuk perbuatan si pelaku dan agar orang lain tidak meniru Sedangkan tujuan pokok dalam menjatuhk:an at yang diterapkan untuk tidak mengulangi hukuman dalam syarai' pencegahan ini hukuman Islam ialah (1) pencegahan, dengan itu dapat berfungsi, : (a) menahan perbuatannya dan menjauhkan pengajaran, selain perhatiannya terhadap kebaikan karena takut akan hukuman, melainkan pidana ridho pidana clan kebenciannya terhadap agar mendapat tindak pendidikan, pelaku, syari'at segi kebaikan memperhatikan yang baik dan yang dikuasai memperhatikan oleh rasa saling sesama anggota masyarakat dengan mengetahui dimaksud untuk memberikan alat penyuci dirinya, dan dengan 1993: 257). sebagai dan (b) menahan si pelaku orang lain untuk tidak meniru itu perbuatan (2) (pelanggaran), pidana tindak diri dari lingkungan mencegah syari'at pelaku. Bahkan Islam tidak lalai untuk memberikan memberi dan mengusahakan pelajaran menjauhkan manusia tindak terhadap kesadaran diri dan (3) Tuhan. Islamjuga pelaku, sehingga terhadap bukan karena selain membentuk bagaimana menghormati masyarakat antara dan mencintai hak dan kewajibannya. batas-batas Dengan hukuman itu rasa derita yang harus dialami demikian maka terwujud oleh pelaku, rasa keadilan sebagai (Hanafi, Jurnal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003 85
2.Hukuman Mati perspektif al-Qur'an Hukuman mati ini j ilea ditinj au dari segi agama Islam yang menyangkut Syari'at ditetapkan boleh diganggu hal ini menjatuhkan berarti merupakan dilakukan bertentang Ketuhanan berdasarkan Meninjau kepercayaan abadi dan terns menerus di segala masa dan kemaslahatan-kemaslahatan unifersal, Muhammad saw sebagai adalah waj sebagai ulama ahli fiqih. Islam sudah jelas bahwa hukuman mati itu adalah pidana yang oleh Syari' tidak juga. Han ya yang perlu kita pelajari dalam agar tidak dengan mudah 1974: 24). Hal ini at Islam dengan dekrit Allah Swt yang sama sekali gugat oleh siapapun adalah syarat-syarat pelaksanaannya Shiddieqy, maka hukuman putusan bahwa menurut hukum itu (T.M.Hasbi tinj auan agama Islam, mati itu adalah resmi perlu diadakan. Hukuman mati yang pidana yang secara menurut dengan falsafah Negara, Yang Maha Ketuhanan masalah ketentuan-ketentuan tidak berlawanan Esa, karena syai'at Yang Maha Esa. agama Islam yang benar adalah tidak pula dengan unsur-unsur Islam merupakan syari'at yang Islam yang menurut hukuman mati dari syari'at yang kekal dengan perkembangan-perkembangan yang tempat, umat manusia umat Islam yang konsekuen, adalah suatu syari'at bersesuaian diwahyu kan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya, suatu rahmat sebagaimana dari pada-Nya. dan keutmaan Silcap ini haruslah maupun dia seorang ar bagi orang muslim. Maka setiap orang muslim tetap birokrat yuris, orang muslim, baik dia seorang Sejak dari lahirnya Islam telah memberikan di atas bumi beberapa perhatian syari'at abad lamanya, at secara Merekamengemukakan Islam dahulu Islam. Mereka mempelajari falsafah-falsafah mendalam syaria' syari'at yang cukup ban yak kepada syari' (Hukum Islam) syari'at rukun syari'at secaraijma'. ke dalam gelanggang dan membahas Internasional suatu sebagai ilmiah at Islam secara yang tidak ada taranya. mempunyai Syari'ai Islam perbuatan­ dalam istilah jalan tersendiri dalam membagi pidana perbuaan fiqih, disebut perbuatan-perbuatan had, atau hukuman hukuman dan reaksi-reaksi pidana. dengan "Jaraim". yang dilarang Perbuatan-perbuatan Jara-im itu menurut ta'rif ahli fi gih, ialah oleh Allah dengan yang diancam syari'at ta' zir, atau hukuman qishash. menjadi tiga bagian (T.M.Hasbi Ash Siddieqy, 1975: 4 -5): Pertama, perbuatan penyiksaan sebagai hak Allah. Perbuatan syari'at Islam ini dibagi pidana menurut pidana had, yaitu: yang dilaksanakan pidana yang mengakibatkan pidana yang akibatnya dijatuhkan dan tertentu yang terbatas Kedua, perbuatan 86 Jumal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003
dijatuhkannya terbatas, korban teraniaya, oleh korban atau apabila korban atau walinya yang melakukan seharusnya dijatuhkannya tertentu hukuman dan tertentu atas orang yang berbuat dengan qishas setimpal yaitu penyiksaan sebagai yang hak orang yang maaf, maaf, apabila yang diperbuat, atau walinya. walinya. Dan mereka menghendakinya. perbuatan dijatuhkan. Ketiga, ta'zir, kepada Dan mereka ini boleh memberikan ini boleh memberikan maaf kepada Dengan memberikan maka gugurlah orang sanksi pidana pidana yang perbuatan yaitu penyiksaan mengakibatkan pidana yang hukuman dan tidak yang tidakterbatas pertimbangan-pertimbangan yang diserahkan hakim. Dapat pula hukuman atas tindak itu dibagi pidana (a) Hukuman fisik., yang meliputi dan diraj ke dalam empat kategori, yaitu: mati, (b) membatasi am sampai si pelaku mengirim penjara, atau denda dan, ( d) peringatan kelompok potong hukuman meliputi diasingkan, (Abdur Rahman, hukuman mati, tangan, kebebasan, atau oleh Qodhi dicambuk, ke pembuangan ( c) membayar 1992: 10) yang diberikan Akan tetapijik.a dilihat dalam hukumjinayat, beberapa memotong anggota, meliputi hukuman manfaat menghilangkan orang, melukai, menghilangkan orang adalah sebesar-besar itu dan untuk menjaga keselamatan yaitu membunuh badan seperti salah satu panca indra. inkar; maka oleli umum, dan ketenteraman yang layak hukuman di dunia danhukuman (KUH Pidana) dengan janji dosa selain Membunuh perbuatan kejinya Allah yang Maha Adil dan Maha Mengetahui, memberikan balasan ( setimpal) dengan sebagaimana yang berat akan diterimanya pelaku. Sebagaimana yang besar itu, yaitu mendapat hukum positif kesalahan diatur dalam ketentuan nanti di akhirat dalam firman-Nya: sesuai Allah terhadap "Sesungguhnya dan berusaha ba/asan membuat Allah dan yang memerangi di muka bumi, yaitu orang-orang kebinasaan atau dipotong tangan supaya Rasu!Nya mereka dibunuh bertimbal akhirat atau disalib, dan kaki mereka dengan dari negeri (tempat kediamannya) .......... di balik a tau dibuang mereka dapat siksa besar'' (Surat Al Maidah : 33). "Barang siapa membunuh maka sengaja, orang mukmin dengan kekal ia di dalamnya, jahannam, balasannya ialah neraka kepadanya, dan disediakan-Nya, serta dikutuki-Nya, Nisa: 93). Allah murka (An­ siksaan yang berat" Jumal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, 2003 Juli - Oktober 87
"Hai orang-orang (balasan yang sama dengan yang beriman, diwajibkan atas kamu melakukan perbuatan) orang" (Al­ sebab membunuh qishas Bagarah: 178). berjalannya "Dengan aka!, orangyang mempunyai Bagi yang membunuh hukum qishas, kamu dapat hidup, kamu takut" macam hak, yaitu ( a) hak Allah, hai orang­ mudah-mudahan tergantung tiga (Al-Baqarah: 179). (b) hak ahli waris, dirinya hak ahli waris, baik mereka melakukan qishas dengan membayar atau tidak. dibunuh, ( c) hak yang dibunuh. waris (keluarga Apabila yang dibunuh), ia to bat clan menyerahkan dia terlepas kepada dari hak Allah dan atau mereka ampuni, itu tinggal hak yang kebaikan. ampun diyat (denda) Sesudah dengan oleh Allah diakhirat nanti akan diganti 2.1. Macam-Macam Hukuman Tidak hanya dalam huk:um macam hukuman, akan tetapi menu.rut beberapa pidana positif adanya yang membagi macam­ penggolongan terdapat Islamjuga dalam syari'at segi, sebagai pertama, berikut: didasarkan atas pertalian Penggolangan satu hukuman dengan lainnya , yaitu: 1.Hukuman pokok ('uqubah asliah) dari: terdiri a.qishas u.ntuk tindak: pidana b.potong untuk tindak tangan c.diyat untuk pembunuhan d.ta' zir untuk tindak pidana pembu.nuhan pidana semi sengaja (perbuatan) badaliah), karena hukuman qishas pencurian dengan hukuman pengganti yang sah, seperti: ta' zir sendiri. hukuman sebagai ('uqubah 2.Hukuman pengganti alasan tidak dapat dilaksanakan pokok, a.diyat apabila pengganti (denda) sebagai b.ta'zir sebagai bisa dilaksanakan pengganti huk:uman had atau hukuman qishas yang tidak 3.Hukuman tambahan hukuman pokok a.larangan ('uqubah taba'iah), keputusan yaitu hukuman yang mengikuti secara tersendiri seperti: warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan dari hukuman sebagai tanpa memerlukan menerima keluarga, terhadap tambahan qishas 88 Jumal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 200 3
b.dicabut sebagai qadzaf (memfitnah pokoknyajilid saksi untuk orang yang melakukan zina) disamping haknya perbuatan hukuman orang lain berbuat kali. 8 (delapan) pelengkap takmiliah), ('uqubah pokok dengan syarat tangan mengalungkan Kedua, ditinjau 4.Hukuman hukuman misalnya: yang mengikuti dari hakim, di lehernya. yaitu hukuman tersendiri ada keputusan pencuri yang telah dipotong Penggolongan dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan 1.Hukuman berat ringannya : hukuman, sebagai berikut hanya mempunyai artinya satu batas, misalnyahukumanjilid tidak ada batas terendah had (80 hukuman sebagai dan batas tertingginya, kali atau 100 kali) 2.Hukuman yang mempunyai diberi kebebasan penjara batas terendah dimana hakim dan tertinggi, seperti beratnya pidana (perbuatan) untuk menentukan pada tindak hukuman, ta'zir. hukuman atau jilid Penggolongan yaitu: ketiga, ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, 1.hukuman macam dan besarnya, hakim harus dimana atau diganti kaharusan" yang telah ditentukan melaksanakannya hukuman lazimah). tanpa dikurangi lain, hukuman ini disebut atau ditambah, "hukuman dengan ('uqubah 2.Hukuman yang diserahkan hukuman-hukuman dengan keadaan "hukuman pilihan" ('uqubah kepada hakim untuk dipilihnya oleh syara' dari sekumpulan agar bisa disesuaikan dengan yang ditetapkan dan perbuatannya. mukhayyarah). dari segi tempat pembuat Hukuman ini disebut Penggolongan ditinjau keempat, dilakukannya hukuman berikut: itu, sebagai 1.Hukuman badan, seperti: hukuman mati, dera, dan potong tangan penjara dll. 2.Hukuman jiwa, yaitu: dikenakan atas jiwa seseorang, ancaman, bukan badannya, clan tegoran. 3.Hukuman harta, yaitu dikenakan kepada harta seseorang, misalnya: peringatan yaitu : diyat, denda, dan perampasan harta. Penggolangan dari segi macamnya perbuatan yang kelima, ditinjau berikut: sebagai hukuman, hudud, diancamkan 1.Hukuman yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana hudud Jurnal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, 2003 Juli - Oktober 89
2.Hukuman qishas-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana qishas-diyat 3.Hukuman pidana kifarat, untuk sebagian yaitu hukuman yang ditetapkan tindak dan diyat dan beberapa tindak qisbas pidana ta'zir 4.Hukuman ta 'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan ta 'zir. pidana hukuman dalam pasal 10 kUHP, maka hukuman untuk tindak pidana hukuman yang terdapat hukum macam-macam Berbeda dengan hukuman hanya sebatas Pembagiannyapun tercantum positif. tambahan sebagaimana (Pidana) dibedakan menjadi 1.Hukuman (pidana) pokok, pokok, dan dari : yaitu terdiri mati ; a.Hukuman penjara b.Hukuman ; kurungan ; c.Hukuman d.Hukuman denda ; e.Huk:uman tutupan (berdasarkan 2.Hukuman tambahan, yang terdiri dari : hak-hak tertentu ; ; tertentu barang-barang keputusan No. 20 Tahun 1946). Undang-undang a.Pencabutan b.Perampasan c.Pengumuman hakim. Melihat jelas hukum mencantumkan oleh K.U.H.P a.Makar membunuh keberadaan positif dan mengatur hanya diancamkan hukum pidana positif di Indonesia seperti K.U.H.P di atas, masih mati yaitu: yang terdapat Indonesia di dalam mati. Akan tetapi, hukuman (pidana) terhadap (pasal pidana tertentu kejahatan-kejahatan Kepala Negara 104 KUHP) ; b.Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (pasal 111 ayat 2 KUHP); c.Memberi perang pertolongan 124 ayat (3) KUHP); Negara kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan (pasal d.Membunuh Kepala e.Pembunuhan Pasal 340 KUHP); (pasal sababat 140 ayat (3) KUHP) ; (pasal direncanakan lebih dahulu dengan 140 ayat (3) dan 90 Jumal "El-Harakah" Juli - Oktober 2003 Vol. 5, No. 2,
f.Pencurian dengan kekerasan pada yang berat atau mati (pasal 365 ayat ( 4) KUHP); oleh dua orang atau lebih berkawan, dan sebagainya, waktu malam atau dengan jalan membongkar menj adikan ada orang terluka g. Pembaj akan di laut, pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang mati (pasal 444 KUHP) ; h.Pada waktu perang menganjurkan hura-hura pemberontakan dan sebagainya (pasal KUHP) ; 124 bis i.Dalam waktu perang keperluan menipu menyampaikan angkatan perang (pasal 127 dan Pasal 129 KUHP); j. Pemerasan dengan pemberatan (pasal 368 ayat (2) KUHP). Berbicara pidana positif penyebab Islam masih dibagi mengenai huk:uman mati baik yang ditetap dalam hukum Islam terlebih dahulu harus dilihat maupun dalam syari'ah dari perbuatan dalam ajaran dari perbuatan itu. Penyebab itu sendiri dalam tiga macam, sebagai berikut 1.Di sengaja membunuh dapat untuk membunuh pula, kecuali dibunuh dengan membayar memberikan keenteraman terutama seperti akan hidup sentosa, sekalian "Dengan kemakmuran. hai orang-orang (Al-Baqarah 2. Ketaksengajaan betul-betul, orang yang dibunuhnya orang. apabila diyat (denda) yaitu dilakukan guna oleh orang yang membunuh itu dengan perkakas Hukum ini wajib diqishas, dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh yang biasanya ia wajib berarti Allah sama sekali. dan atau dimaafkan keselamatan orang yang bersalah, kepada umum, agar j angan terj adi lagi perbuatan hukuman yang berat guna menjaga umum. Memang hukuman terhadap guna menakuti yang buas itu, umat manusia itu. dengan berhentinya perbuatan aman dan tenteram, sehingga membuahkan kamu dapat hidup, qishas, be,jalannya hukum yang mempunyai kamu takut". akal, mudah-mudahan : 179). seniata-mata, suatu barang dengan tidak disangka dia terjatuh itu mati. Hukum hanya wajib membayar denda yang enteng. keluarga yang membunuh, membayarnya keluarga yaitu tidak disengajanya seperti dia melontar kena seseorang yang lain sehingga yang tidak disengaja sampai dia mati, atau orang yang ditimpanya menimpa seorang pembunuhan ini tidak wajib qishas, Denda ini diwajibkan atas Mereka tahun tiap-tiap siapa membunuh bukan atas yang membunuh. dengan diangsur dalam masa tiga tahun, "Barang itu wajib membayar sepertiganya. Jurnal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003 91
orang mukmin dengan seorang kepada ahli wari yang terbunuh" yaitu sengaja, (biasanya orang itu rnati dengan sengaja, tidak hamba yang mukmin (kafarart) memerdekakan maka hendaklah dia serta membayar denda (diyat) : 92). (An-Nisa untuk memukul disengajanya orang tetapi dengan dengan 3.Seperti seperti alat yang enteng cemeti, hanya diwajibkan membayar diyat membunuh, dalam tiga tahun (H. Sulaiman 396). tidak untuk membunuh orang) cemeti itu. ini tidak waj ib qishas, berat atas keluarga kernudian yang ( denda) yang Rasjid, diangsur 396 : 1990 : 2.2. Yang Berhak Menjatuhkan hukuman Setelah kita berbicara panjang lebar bagairnana pengaturan hukuman mati baik yang terdapat maka dalam melaksanakan dari dalam syari'at yang telah ditetapkan sebuah itu diperlukan Sebagairnana dalam pelaksanaan untuk melaksanakannya. ada sebuah institusi yang diberi hak penuntutan hak melakukan institusi dalam hukum pidana positif maupun yang terdapat macam aturan Islam., segala badan atau lernbaga (institusi) hukum pidana positif untuk melaksanakan atau menjatuhkan yang diberi Institusi atau hukuman kepada siapa yang berbuat. penuntutan lembaga atau dan menjatuhkan hukurnan adalah dan kehakiman. dengan badan yang diserahi pelaku kejaksaan tugas untuk menjatuhkan tergantung Lain halnya hukuman terhadap dari tindakpidananya, 1.Pelaksanaan Dalam tindak kesepakatan hukuman yang ditetapkan (imam) atau wakilnya (petugas karena hukuman had menjadi masyarakat. masyarakat, memerlukan kurang atau lebih dari ukuran penguasa kepada diserahkan dalam syari 'at Islam yang ditetapkan Hanafi (1993: hudud. 340-341) pada tindak pidana hudud, sebagaimana : sebagai berikut hukuman pidana para fuqaha, dimana pelaksananya sudah menjadi bahwa orang untuk tindak yang diperbolehkan menjalankan pidana hudud adalah negara kepala wewenang oleh olehnya), hak Tuhan dan dijatuhkan untuk kepentingan wakil kepada itu maka harus diserahkan itu pelaksanaan had hukuman sehingga tidak akan itu hams yang diberi Oleh karena yaitu kepala kesungguhan negara. Selain (ijtihad) dan penelitian, oleh karena yang sebenamya, negara pada tindak atau yang ditunjuknya. 2.Pelaksanaan hukuman pidana Ta'zir 92 Jumal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003
Pelaksanaan hukuman pada tindak negara atau penguasa untuk melindungi dilaksanakan haknya dan dilaksanakan penguasa negara melaksanakan membunuh. Perbedaan adalah tidak dianggap dianggap sebagai tidak bisa gugur atau dijalankan, negara ta'zir yang ditunjuk olehnya, masyarakat, hak penguasa menjadi karena suatu hukuman itu menjadi pidana dan oleh karena oleh wakil masyarakat. olehnya tidak b oleh atau orang yang ditunjuk Orang lain selain meskipun hukuman ta'zir hukuman terhadap orang yang dengan had (mati) hukuman had terhadap pelaksanan antara hukuman orang yang melaksanakan ta'zir hukuman pembunuh sendiri pembunuh, sebagai sedangkan untuk tindak pidana hukuman had pasti dan harus ta'zir disebabkan karena jadi hukumannya pembunuh. Perbedaan dimaafkan, hukuman sedangkan sewaktu-waktu. ta'zir bisa dimaafkan oleh penguasa 3.Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana Qishas hukuman dalam tindak Pada dasar pelaksana penguasa dengan ini adalah "Dan barang siapa yang dibunuh memberikan berlebih-lebihan pada tangan pelaksananya dan hal pidana berada bisa atau walinya, Akan tetapi untuk hukuman qishas sendiri Sebagaimana negara. (persetujuan) pengecualian. korban pengetahuan sebagai firman Allah swt: maka kami telah ia tidak Maka hendaklah dengan aniaya, kepada walinya surat kuasa. pembunuhan" (al-Isra dalam melakukan ': 33). Di kalangan fuqaha sudah disepakati hukuman bahwa pelasanaan negara, sebab pelaksanaannya kezaliman. umum, maka tidak mati penguasa pengawasan harus dibawah memerlukan hukuman qishas diangkat diyat dengan Karena melaksanakan dan menjauhkan ketelitian kalau ada larangan termasuk kepentungan orang-orang mendapat qishas hukuman hudud dan qishas­ ahli untuk melaksanakan gaji dari negara. nyawa, yang tidak menghabiskan mengatakan Mengenai Imam Malik, korban Syafi 'I pandai walaupun qishas, tetap tidak boleh menjalankan Mazhab Hambali dan sebaian menjalankan sendiri qishas sebab dikhawatirk Sedangkan ulama lain, atau tidak, an akan melebihi dalam pelaksanaan batas-batas wajib qishas yang semestinya. (hukum bunuh) harus dipenuhi 1.Keadaan 2.Yang membunuh syarat-syaratnya yang membunuh sudah balig dan berak:al ; bukan bapak dari yang dibunuh ; Jumal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003 93
3.Keadaan yang dibunuh tidak derajat kurang derajatnya di sini ialah agama dan bapak. dari yang membunuh. Yang atau tidaknya, Maka oleh karenanya, qishas, dengan merdeka dimaksud begitu yang membunuh orang kafir, tidak berlaku merdeka tidak dibunuh sebab membunuh hamba, sebab membunuh bagi orang Islam juga orang juga anak dengan begitu bapak tidak dibunuh anaknya. 4.Keadaan yang terbunuh adalah orang yang terpelihara Rasjid dengan radahnya, : 1990 : 397-398). perjanjian Islam atau dengan (H. Sulaiman Qisas 2.3. Alat Untuk Malaksanakan Di antara dipergunakan dan Abmadiyah memakai pedang, menggunakan pedang. .. Tidak ada hukuman saifi ). para fuqaha tidak sama dalam menentukan alat apa yang akan itu. Bagi Imam Hanafiyah dalam melaksanakan hukuman qishas dalam malaksanakan hukuman qishas hanya diperbolehkan tidak pembunuhan saw: Rasulullah walaupun Pendapat qishas orang yang melakukan ini didasarkan pada perkataan kecuali dengan pedang" (La qawada ilia bis­ Sedangkan menurut Imam Malikiyah, Syafi'iyah dan beberapa ulama harus alat yang dipergunakan untukmenjalankan qishas hal ini sesuai dengan kamu, maka balaslah ia Juga dalam firm.an kamu" (al-Baqarah: 194). maka hukumlah 1993: 341) mazdhab Hambaliyah, alat yang sama dengan alat yang dipergunakan oleh pelaku, firm.an Allah swt: "Maka barang seperti waktu ia menganiaya Allah yang lain mengatakan: kamu dihukum siapa menganiaya "Jika kamu menghukum, 126) (Hanafi, (an-Nahl: seperti oleh mereka" Pemakaian banyak memilih menghilangkan kematian serta maka tidak ini, dimana kecanggihan qishas malaksanakan orang lain seperti: kursi alat untuk melaksanakan dengan pedang itu dikarenakan qishas para pedang lebih cepat Akan kalau adat lain yang lebih cepat membawa pada orang yang akan di qishas, di dunia seperti hukuman fuqahah nyawa. derita lebih sedikit menimbulkan untuk: dipergunakan. Apalagi sekarang sudah mampu menciptakan ada larangan teknologi alat untuk nyawa untuk menghilangkan lebih cepat dari pedang dan lainnya. kamar gas, suntikan listrik, 3.Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati Pelaksanakan hukuman mati di negara Indonesia mayoritas yang notabcne hukuman mati dalam ditentukannya beragama Islam dalam menyikapi 94 Juma l "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, 2003 Juli - Oktober
KUH Pidana dan pelaksanaannya pendapat. oleh para pakar terutama pakar hukum Saleh (Guru Besar Huk.um Pidana), masih terhadap perbedaan semacam ini dilakukan : Prof. Mr. Roeslan Perbedaan pidana, (seperti Soedarto (mantan rektor Yap Thian Hien, SH (pengacara dan lainnya. Prof. dan guru Besar Huk.um Pisana), Prof. J.E. Sahetapy, UNDIP semarang di Jakarta), SH), aktivis Para pakar tersebut melihat huk.uman mati itu hanya dari satu segi saja, pendapatnya, antara falsafah Negara dengan bertentangan putusan hakim maka tidak dapat mati untuk menakut-nakuti hak bagi si pelaku yaitu hanya melihat lain: (a) bahwa negara kita mendasarkan Pancasila perikemanusiaan, di perbaiki orang tidak berbua jahad, karena nafsu tidak dapat dibendung ( d) Pemidanaan tapi untuk mendidik mati tidak bisa lagi to bat, itu tidak sesuai mati hanya menunjukkan ketidakmampuan melarang saja seperti halnya kepada landasan , maka pidana mati itu dipandang (b) Kalau ada kekeliruan lagi, (c) Tidak benar hukuman agar dengan ancaman, menurut tidak untuk membalas dendam, sudah ( e) Kalau falsafah yang moderen dan memperbaiki manusia ( f) Huk.uman (g) Allah narapidana, yang rusak. dengan kehendak Tuhan, mendidik membunuh manusia. Pendapat-pendapat di atas terlihat jelas, bahwa mereka itu hanya pembunuhan negara, bagaimana mati dengan alasan orang yang melakukan betentangan hakim dan melihat sepenggal itu tidak di memikirkan. hukuman dari putusan kepada larangan atau ayat-ayat kelajutan ancaman terhadap dan pasti dalam al-Qur'an itu, kita sudah secara ditetapkannya kekeliruan khawatir falsafah ayat Allah yang hanya mengarah tidak dilihat dari pembunuhan secara pelak.u pembunuhan itu, karena dari aturan kebaikan-kebaikan untuk melakukan pembunuhan, lain dan bagaimana pelak.u pembunuhan. bagaimana itu serta jelas tetapi akibat Semua ini sudah diatur terhadap ancaman atau hukuman aturan tidak boleh mengingkari Allah yang dalam al-Qur'an pasti mempertimbangkan itu. Meraka juga tidak melihat hak orang yang telah dibunuh, keluarga korban, bahkan lebih dari itu sebagaimana bahwa pembunuhan masyarakat pemberian tujuan lihat sekali lagi dan hukuman yang telah diatur oleh syari' at Islam (membunuh) Sebagaimana itu sama halnya dengan membunuh terangkan telah penulis banyak. di atas mengenai dalam syari'at Islam. akibat Mari kita bagaimana hukuman mati yang diatur perintah-perintah Allah yang menjelaskan dari pembunuhan itu. 2003 Jumal "El-Harak:ah " Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 95
"Wahai yang dibunuh" orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu pada orang qisas, ( al-Baqarah: 178). "Siapa yang membunuh maka orang mukmin dengan sengaja, ........ " (an-Nisa: ialah nerakajahanam, balasannya 93) dan abadi di dalamnya Hukuman mati di Indonesia pelaksanaannya, harus tetap ada bahkan harus lebih diefektifkan Allah swt. Bagaimana membunuh pada hal yang memnuhu melanggar perintah hukum-hukum dari syari bisa dipisah-pisahkan untuk kepentingan terpenting hukum tersebut dimanapun oleh bahwa orang yang hak asasi manusia telah bahkan bahwa Harns kita ingat, dan tidak secara keseluruhan yangdiperintahkan keharusan kita bisa mengatakan mati itu melanggar sebagaimana mungkin hukuman di hukum dengan hak asasi manusia itu sudah melanggar Allah tentang membunuh. larangan 'at bersifat yang datang 'at Islam dibuat Karena begitu saja. syari hukum-hukum ini menj adi faktor maka keadaan dunia dan akherat, yang mendorong pemeluk-pemeluknya hukum­ untuk mentaati berada dan dalam keadaan apapun. Syari'at akhlak Islam mewajibkan yang utama (baik), untuk kepada pemeluk-pemeluknya demikian orang yang berkhalak karena (pembunuhan), mempunyai akan mengurangi sebab Allah mengetahui segala gerak dapat membayangkan dari hukum positif, nafsu untuk melakukan sesuatu tindak pidana gerik kita semua dimanapun berada. Kita tidak dihidupkan meningkat kita lihat oleh orang berada nilai-nilai seandainya pidana mati di fadonesia akan terus­ snya. baik hal ini dan lebih diakibatkan dan pasti baik kuantitas kejahatan-kejahatan tidak menerus Sebagaimana dilakukan dikarena oleh karena menghilangkan Sekarang meningkap sakarang maupun kualita terjadi ini pembunuhan dimana-mana sekalipun, maupun oleh kaum terpelajar akhlak kita saat lagi membangun lagi, sudah tidak berperanan bangsa akhlak dan tanpa mengindahkan jati diri sebagai saja, dimana huk:um positif umat beragama. Indonesia masih mencantumkan pidana mati yang terdapat kejahatan, dilakukan, dilakukan potong sebab-sebab beradap semakin dalam pasal temyata kejahatan seperti dengan tubuh korban). 10 KUHP dan mengancam beberapa pidana mati terus saja yang diancam dengan pembunuhan 340 KUHP), bahkan sampai bemcana kejahatan sangat (pasal sadis ( dengan memotong korban pembunuhan beberapa Ban yak kejahatan (sepele) kemajuan hanya karena yang semakin manusia dilakukan manusia ini, semestinya j iwa orang lain. yang ringan dalam keadaan seperti sekarang ini. Dalarr1 keadaan ilmunya, tinggi sehingga mampu menghargai Akan 96 Jurnal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003
tetapi yang biadab orang lain. berat seperti dilakukan. kenyataan dan tidak Di samping tetap menunjukkan bahwa masih banyak atau tidak manusia-manusia jiwa/nyawa ahatan yang tergolong berperikemanusiaan menghargai itu, masih ban yak kejahatan-kej dengan pidana mati yang diancam dalam KUHP, tetap saj a dasar falsafah sebagai Pancasila hukum, ilmu pengetahuan perkembangan ada pertentangan kemanfaatan. Apabila memakai bahwa demi bekerjanya tertib baik mulai dengan bertitik dasar di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti apabila ketertiban lain tidak dapat disamping ketidak-adilan kepentingan dengan dan dikatakan Nedara Indonesia kiranya dapat ditarik atas dua jalur kepentingan, hukum yang effesien masyarakat garis pada teori maka lebih sandaran yang menjadi tidak terdapat Dan kepada kepentingan tolak hukum maka kepentingan diperlukan itu, pabila yang ditimbulkan umum bagi masyarakat dilaksanakan. hukum untuk pencegahan pada suatu suatu pembenaran oleh kejahatan, adalah berpegang sifat-sifat sekarang ini, maka falsafah Pancasila falsafah yang mempunyai masih luwes seperti lebih tinggi. Pancasila yang perumusannya Negara yang luwes Pancasila. yang pro pidana mati memandang apabila berlebihan an bahwa eksistensi pidana mati berdasarkan jawabkan mati dapat dipertanggung pandangan kiranya berdasarkan mengenai Pancasila, itu mendalilk Pidana berfalsafah sekaligus hukum berdasarkan ke-Tuhanan tidak yang individu perlindungan dan kebenaran keadilan dalam Negara Indonesia Pancasila, sebagai demi terciptanya yang diwujudkan masyarakat juga melindungi yang Maha Esa. PENUTUP 1.Kesimpulan: dari syari yang ditetapkan tidak Islam dengan dekrit Allah SWT yang sama sekali pidana mati adalah pidana 'at Islam, l.Ditinjau dalam syariat boleh diganggu pidana waris, negara Namun, dalam pelaksanaan gugat oleh siapapunjuga. tiga macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli Dan harus dilaksanakan mati tergantung dan hak yang dibunuh. atau orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mewakilinya. 2.Tujuanhukum pidana dan pemidanaan tidak dapat melepaskan sama sekali dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, umurn, menakutkan sikap alternatif tujuan tujuan bagi khusus, pendidikan, dan membinasakan Jurnal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003 97
kejahatan-kejahatan dipergunakan secara dengan kejahatan yang dilakukan tertentu, seleksi Oleh karena peristiwanya. itu tujuan sesuai ­ kejahatan dan pemidanaan, tujuan dan effektifterhadap kejahatan. membenarkan dimana masing-masing menurut keperluan dan effektif itu, pidana mati terhadap tertentu secara memenuhi hukum pidana selektif 3.Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia antara penindasan manusia juga lebih mementingkan Pancasila dengan tidak yang satu dengan manusia yang adanya lainnya, atas kepentingan bekerjanya tolak kepada kepentingan masyarakat kepentingan-kepentingan lain. suatu pembenaran ditimbulkan umum bagi masyarakat karena itu hukuman mati dapat dipertanggung berfalsafah Indonesia yang perlindungan sekali individu terciptanya keadilan dan kebenaran yang Maha Esa. kepentingan umum di memak:ai sandaran bahwa demi mulai dengan lebih baik yang menjadi perseorangan hukum yang effesien tertib bertitik dasar di atas diperlukan yang ketidak-adilan Dan disamping itu, apabila hukum untuk pencegahan berpegang adalah pada suatu kepentingan lebih tinggi. Oleh dalam Negara Pancasila, yang gu s juga melindungi oleh kej ahatan, sifat-sifat jawabkan yang mempunyai sebagai diwujudkan masyarakat demi hukum berdasarkan Ketuhanan 2.Saran Hukuman mati 1.Hendaknya tetap dicantumkan dalam efektif, di Indonesia hukum positif kejahatan-kejahatan mengganggu kelangsungan masyarakat) 2.Terhadap pelaku prosedur dilakukan prosedur mengenai melakukan kejahatan terdapat sangat maupun (individu dan dilaksanakan secara karena cukup berat, tertentu yang digolongkan hidup warga negara pembangunan. dengan yang sedemikian dan kelangsungan yang diancam acara pidana pembuktiannya pidana mati, hendaknya terutama baiknya, sehingga memang pelak:u terbukti pidana mati. pidana yang diancam dengan 3.Terhadap pelaku yang diancam dengan mati, hendaknya diupayakan berlaku, sehingga seleksi yang upaya sedemikian rupa menurut huk:um acara pidana Presiden, usahakan dengan pertimban dimintakan permohonan grasi kepada gan-pertimbangan itu dapat dilakukan mati. pidana kejahatan-kejahatan yang diancam terhadap 98 Jurnal "El-Harak:ah" Vol. 5, No. 2, Juli - Olctober 2003