20 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penegakan Hukum Administrasi Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep- konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Sartjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakekatnnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujutkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.1 Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.2 Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor sebagai berikut : 1 Satjipto Rahardjo, masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, Sinar Baru, tt, Bandung,hal.15 2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal.5
21 1. Faktor aturannya (Undang-undang) Suatu aturan hukum harus memenuhi 2 (dua) asas agar hukum itu dapat di jalankan dan di patuhi oleh masyarakat yaitu asas pembentukan hukum dan berlakunya kekuatan hukum. 2. Faktor penegak hukum Ruang lingkup dari istilah "penegakan hhukum" disini dibatasi yaitu mencakup mereka yang langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum saja yang tidak hanya mencakup Law Enforcement akan tetapi juga Peace Maintanance. Kalangan tersebut mencakup kehakiman, kejaksaan, kepolisisan, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. 3. Faktor sarana atau fasilitas Sarana atau fsilitas yang dimaksut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. 4. Faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan bermasyrakat.3 Kelima faktor psaling berkaitan dengan erat, karena secara umum merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum (Law enforment) dalam arti luas mencakup kegiatan untuuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan kegiatan untuk melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjeck hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur abritase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainya (alternatif despute or conflicts resolution) bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksut agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dengan sebagai man mestinya4. Menurut Soerjono Soekanto mengatakaan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaiddaah- kaidah/paandangan-pandangan nilai yaanng menetap dan menjewaantah dan 3 Ibid, hal 8 4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat indonesia, Penerbit Peradaban, Edisi Khusus, Surabaya 2007, Hal 14 22
ssikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tterhadap akhir untuk menciptakan (sebagai "Social engineering), mmemelihara memmpertahankaan (Sebagai" Sociaal control) kedamaian perggaulan hidup.5 Menurut Soerjono Soekanto hukum dapat bbeerfungsi dengan baik dipperlukan keseraasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni : 1. Hukum atau pperaaturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertenntu. Kemungkinan lainnya aadalah ketidakcocokan antara peraaturan perundang-undangan dengaan hukum tidak tertulis aatau hukum kebiaasaan. Kadangkala ada ketidaakserasian antara hukum tercatat dan hukum kebiasaan, daan seterusnya. 2. Mentalitas petugas yang menegakan hukum penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apaabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. 3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, aakan tetapi fasilitaasnya kurang memadai (daalam ukuuran tertentu), maka penegakaan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. 4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga mmasyarakat6. 5 Soerjonno soekanto, Penegakan Hukum, Penerbit Binacipta, Jakarta 1983, hal 13 6 Ibid, hal 15 23 dan
Keempat faktor tersebut diatas, saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka dapat terungkapkan hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termaksut didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut; 2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal ini penting dalam hal Social enginering itu hendak diterapkan dalam masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk,seperti : modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih; 3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan ; 4. Mengikuti jalanya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.7 Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan suatu keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dengan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin 7 Satjipto Raharjo. Masalah penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis. Penerbit Sinar Baru, Bandung, Hal 208 24
ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.8 Untuk Penegakan Hukum Administrasi yang kemudian didefenisikan oleh P. Nicolai dan kawan - kawan ,"de bestuuterechtelijke hnadhavings - middelen omvaten (1) het teozich dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van de bij krechtens de wet gestede voorschriften en van de bij besluit indiduel opgeledge verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie bevogdheden",(sarana penegakan hukum administrasi berisi {1| pengawasan, bahwa organ pemerintah dapat ,melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap pengawasan yang meletakan kewajiban kepada individu, dan {2} kewenangan menetapkan sanksi pemerintah).9apa yang dikemukakan Nikolai, hampir senada dengan ten Berge, seperti dikutip Nicolai M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.10 Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksut agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma- norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk 8 Sjachran Basah, perlindungan hukum terhadap sikap-tindak administrasi negara, Alumi, Bandung, 1992, hal.14 9 Ridwan HR,hukum administrasi negara,op.cit.,hal.296. 10 Philipus M. Hadjon, penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, Ciotra Aditia Bakti, Bandung, 1996, hal.337 25
mengembalikan pada situasi yang sebelum terjadinya pellanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Untuk itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan inin diupayakan dalanm rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.pengawasan segihukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administrasi dan peradilan administrasi, telah disebutkan di atas, berikut dengan mekanisme dan tolak ukurnya. Telah disebbutkan bahwa sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adlah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M ten Berge menyebutkan sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara.11 Sanksi biasanya diletakan pada akhir dari setiap peraturan; in cauda venenum (secara bahasa berarti ujung terdapat racun), artinya diujuang kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara. Menurut Philipus M Hadjon, pada umumnya tidank ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga didalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.12 Untuk itu salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. 11 Ten Berge,J.b.J.M, bescherming Tegen Overheid, W.E.J. tjeenkWillink, zwollw, 1995, hal390 12 Pilipus M Hadjon, pengantar hukum administrasi indonesia, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1993, hal.245 26
Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak tertulis.13 Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi negara tertentu, diiringai pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut. Menurut J.J.Oostenbrink mengatakan bahwa," Administratief sancties, die voortspruiten uit de relatie overheid-onderdaan en die zonder tussenkomst van derden en met name zonder rechterlijke machtiging rechtstreeks door de administratie zelf kunnen worden opgelegd"14 (sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasan peradilan, tetapi dapat secara langsumg dilaksanakan oleh administrasi sendiri). "indien emm burger nalatig blijft een verplichting, voorvloeiende uit een administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, na te kommen, kan dewederpartij (dat is de administratie) zonder rechterlijke tussenkoms administratiefrechtelijke sanctiemaatregelen nemen"15 (ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan {yaitu pemerintah} dapat menggunakan sanksi tanpa perantaraan hakim). 13 De Han. P, bestuurrecht in de sociale rechtstaat, Deel 1, kluwer-deventer, hal.96 14 Oostenbrink, J.J, administratief santies, Uitgeverij vuga NV., S-Gravenhage, tt. Hal.8 15 Belinfante, A.D., beginsel van Bederlandse Staatsrecht. Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, hal. 96 27
Perkataan "tanpa perantaraan hakim" digaris bawahi, dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada dasarnya (in beginsel)tanpa perantaraan hakim, namun dalam beberapa hal adapula penerapan sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu, pada kenyataannya yang termasuk sanksi administrasi itu"....niet alleen sancties, die door het bestuur zelf worden toegepast, gehanteerd, maar evenees sancties, die bijvoorbeeld door administrative rechters of administrative beroepsinstanties worden opgelegd"16 (tidak hanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi). Sanksi dalam hukum administrasi negara,"de publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloein uit administratiefrechtelijke normen"17 yaitu " alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara". Dari defenisi tersebut terdapat empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrechtelijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidak patuhan (reactie op niet-naleving). Dalam edisi 1995, rumusan sanksi administrasi dari H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt tersebut ada sedikit perubahan redaksi, yaitu "de door het publiekrecht voorziene, belastende maatregelen die de overheid kan aanwenden als 16 Oostenbrink, J.J, op.cit, hal.9 17 Van Wijk, H.D., en Willem Konijnenbelt., hoofdstukkenn van Administratief Recht. Vuga, S'Gravenhage,1995, hal327 28
reactie op niet-naleving van verplictingen die voortvloeien administratiefrechtelije normen" 18 (dalam rangka memenuhi {ketentuan} hukum publik, pembnerian beban {sanksi} dilakukan pemerintah sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan {pelanggaran} kewajiban yang muncul dari norma hukum administrasi negara). Dalam catatan kaki H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt memberikan alasan mengenai pergantian "machtsmiddelen" menjadi "belastende maatregelen", yaitu karena mengikuti tulisan dari W.G.A Hazewindus dalam buku "administratieve sancties en vreemdelingenrecht". Perubahan reaksi sesungguhnya tidak mengubah esensi dari pergantian sanksi dalam hukum administrasi negara. Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi negara dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir (reparatoire sancties) dan sanksi punitif (punitieve sancties)."onder reparatoire sancties wonder dan verstan de reacties op normovertreding, die strekken tot het (zo goed mogelijk) herstellen of bewerkstellingen van de legale situatie, dat wil zeggen van de toestand die zou zijn ontstaan of was blijven bestaan, wannner de overtreding niet was gepleegd"19 (sanksi reparatoir diartikan {sanksi yang diterapkan} reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum {legale situatie}, dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran), sedangkan sanksi punitif adalah, "uitsluitend de sancties die ertoe strakken omo een pesoon te 'straffen'"(sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan 18 Ibid, hal.493 19 Nicolai. P, bestuursrecht, Anmsterdam, 1994, hal.477 29 uit in
hukuman {straffen} pada seseorang), contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemnerintah (bestuursdwang) dan pengenaan uang paksa (dwangsom), sedangkan contoh dari sanksi puritif adalah denda administrasi (bestuursboete). Selain kedua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M.ten Berge disebut sebagai sanksi regresif (regressive sancties), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentiuan yang terdapat pada keputusan yang diterbbitkan. Sanksi ini ditujukan untuk keadaan hukum semula, sebelum diterbitkan keputusan. Contoh dari sanksi regresif adalah penarikan, perubahan, dan penundaan suatu keputusan (de intrekking, de wijziging, of de schorsing van een beschikking).20 Sanksi regresif bila dintinjau dari segi tujuan maka sebenarnya tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir, bedanya hanya ada pada lingkup dikenakannya sanksi tersebut, sanksi reparatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum administrasi negara secara umum, sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam keputusan.21menurut Philip M. Hadjon, penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakanya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataanya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya 20 Ten Berge. J.B.J.M, op.cit.,hal.391 21 Ridwan HR,hukum administrasi negara,op.cit.,hal.301 30
tidak diterapkan prinsip "ne bis in idem" (secara harafiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya)22 dalam hukum administrasi negara karena antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan. Ada tiga macam perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Dalam sanksi admininistrasi, sasaran penempatannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidanan ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir-condemnatoir yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat condemnatoir. Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan, prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Adapun komulasi internal merupakan dua atau lebih sanksi adminstrasi secara bersamaan dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda. 23 Seiring dengan luasnya ruang lingkup dari keragaman bidang urusan pemerintah yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dibidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi24, yaitu : 22 H.R.W.Gokkel en N Van dar Wal, jurisch latin, edisi indonesia, istilah hukum latin- indonesia, jakarta, 1986, hal.67 23 Ridwan HR,hukum administrasi negara,op.cit, hal.302 24 Ibid, hal.303 31
a. Paksaaan pemerintah (bestuurdwang) Berdasarkan UU hukum administrasi belanda; "onde bestuursdwang wordt verstaan, het feitelijk handelen doorof vanwege een bestuursorgaan wegnemen, ontruimen, belleten, in de vorige toestand herstellen of verrichten van hetgen in strijd met bij of krachtens wettelijke voorshriften gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten",25 (paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan). berkenan dengan paksaan pemerintah ini, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan sebagai berikut "een zeer belangrijke bevoegdheid om, het materiele administratieve recht te handhaven is de politie-of bestuursdwang. Bestuursorganen hebben de bevogdheid om, zo nodig met geweld, de naleving van bepaalde wettelijke voorschriften door of ten laste van de burger feitelijk te realiseren"26 (kewenangan paling penting dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakan hukum administrasi negara materil adalah paksaan pemerintah. Organ pemerintah memiliki wewenang untuk merealisasikan secara nyata kepatuhan warga, jika perlu dengan paksaan, terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan tertentu atau kewajiban tertentu). Kewenangan paksaan pemerintah (bestuursdwangbevoegheid) dapat diuraikan sebagai kewenangan organ 25 Afdeling 5.2. Artikel 5.2.1., Algemene Wet Bestuursrecht, 1992. 26 Stroink, F.A.M., en J.G. Steenbeek., Inleiding in het staats-en Administratief recht, Samsom H.D Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijm, 1985, hal.109 32
pemerintah untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara, karena kewajiban yang miuncul dari norma itu tiadak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Paksaan pemerintah diliihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantaraan hakim (parate executie), dan biaya yang berkenan dengan pelaksanaan paksaan pemerintah ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar.27 b. Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan Keputusan yang menguntunggkan (begunstigende beschikking) artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilaman keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberi beban (belastende besichkking), yaitu keputusan yang meletakan kewajiban yang sebelumnya tiadak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keingginan.. Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan dilakukan dengan mengeluarkan sesuatu keputusan baru yang lainya yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan yang menguntungkan oleh organ pemerintah. Sanksi ini termasuk 27 Ridwan HR,hukum administrasi negara,op.cit, hal.306 33
sanksi yang berlaku kebnelakang (regressieve sancties), yaitu sanksi yang mengembalikan pada saat sebelum keputusan itu dibuat.28 Meskipun pada dasarnya KTUN yang telah dikeluarkan tersebut tidak untuk dicabut kembali sejalan dengan asas praduga rechtmatig dan asas kepastian, akan tetapi tidaklah berarti menghilangkan kemungkinan untuk mencabut KTUN tersebut, kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk mencabut KTUN yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima KTUN, sehingga pencabutan KTUN sebagai sanksi adalah sebagai berikut : 1) Yang berkepentinga tidak memenuhi pembatasan-pembatasan, syarat- syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. 2) Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, sehingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan (misalnya, penolakan izizn, dan sebagainya)29 Selain itu ateng syafrudin menyebutkan ada empat kemungkinan suatu keputusan itu ditarik kembali yaitu sebagai berikut. 28 Ten Berge. J.B.J.M, op.cit.,hal.410 29 Pilipus M Hadjon, pengantar hukum administrasi indonesia, op.cit, hal.258-259 34
35 1) Asas kepaastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu keputusan, bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat; 2) Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin bilakeputusan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang bersangkutan; 3) Penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila yang berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap. Telah ikut menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru; 4) Penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu keputusan yang menguntungkan tidak ditaati30. Dalam penarikan suatu keputusan (besichkking) yang telah dibuat harus diperhatikan asas-asas berikut ini.; 1) Suatu keputusan dibuat karena yang berkepentingan menggunakan tipuan, senantiasa dapat ditiadakan ab ovo (dari permulaan tidak ada) 2) Suatu keputusan yang isinya belum diberikan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Jadi suatu keputusan yang belum menjadi suatu perbuatan yang sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, dapat dituadakan ab ovo 3) Suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang dikenainya dan yang diberi kepada yang dikenai itu dengan beberapa syarat tertentu, dapat ditarik 30 Ridwan HR,hukum administrasi negara,op.cit, hal.313
kembali pada waktu yang dikenai tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu. 4) Suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang dikenainya tidak boleh ditarik kembali setelah sesuatu jangka tertentu sudah lewat, bilamana oleh karena menarik kembali tersebut, suatu keadaan yang layak dibawah kekuasaan keputusan yang bermanfaat itu (setelah adanya menarik kembali tersebut) menjadi keadaan yang layak. 5) Oleh karena suatu keputusan yang tidak benar, diadakan suatu keadaan yang layak. Keadaan ini tidak boleh ditiadakan, bilamana menarik kembali keputusan yang bersangkutan membawa kepada yang dikenainya suatu kerugian yang sangat lebih besar dari pada kerugian oleh negara diderirta karena keadaan yang tidak layak tersebut. 6) Menarik kembali atau mengubah keputusan (besichkking), harus ditiadakan menurut acara (formalitas) yang sama sebagai yang ditentukan bagi membuat ketetapan itu (asas contrarius actus).31 c. Pengenaan uang paksa (dwangsom) Menurut N.E. Algra, "dwaangsom: straf of penaliteit, bedrag dat, krachtens beding in een verbintenis, verschuldigd is bij niet-nakoming, niet volledige of niet-tijdige nakoming : c.g onderscheiden van de vegoedimg van kosten, schaden en interessen"32 (uang paksa, sebagai "hukuman atau denda" jumlahnya berdasarkan 31 Prins. WF. Dan R. Kosim Adisapoetra. Pengantar ilmu hukum administrasi negara, Pradnya Paramita, 1983, hal.102-103 32 Algra, N. E., rechtsgeleerd handwoordenboek, tweede druk, J.B. Wolters' Uitgeversmaatshappij N.V., groningen, 1951, hal.101-102 36
syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna mrlaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan,dalam hal ini berbeda dengan ganti kerugian,kerusakan dan pembayarabn bunga).dalam hukum administrasi negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam UU hukum administrasi belanda disebutkan sebagai berikut ; "een bestuursorgaan dat bevogd is bestuurswang toe te passen, kan in plaats daarvan aan de overtreder eeb last onder dwangsom opleggen. Voor het opleggen van een last onder dwangsom wort niet gekozen, zich daartegen verzet".33 (organ pemerintah yang berwenang melaksanakan tindakan pemerintah, dapat mengenakan uang paksa sebagai pengganti (dari bestuurswang). Pengenaan uang paksa merupakan alternatif bagi tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi 'subsidiare' dan dianggap sebagai sanksi 'reparatoir'.persoalan hukum yang dihadapi dalam pngenaan dwangsoom sama saja dengan pelaksanaan paksaan nyata. Dalam kaitannya dengan KTUN yang menguntungkan seperti izin, biasanya permohonan izin diisyaratkan untuk memberikan uang jaminin. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, maka uang jaminin itu dipotong sebagai dwangsonm. Uang jaminin ini lebih banyak digunakan ketika pelaqksanaan bestuurswang sulit dilakukan.34 33 Affdeling 5.3 Artikel 5.3.1. Algemene wet bestuursrecht, 1992 34 Ridwan HR,hukum administrasi negara,op.cit, hal.315-316 37
d. Pengenaan Denda Administratif Denda administrati (bestuurslijke boetes) dapat dilihat contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggalkan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya.35 Menurut P. De Haan dan kawan-kawan," anders dan de administratieve dwangsom die gericht is op het verkrijgen van een feitelijke situatie in overeenstemming met de norm, vormt de administretieve boete niet meer dan een reactie op een normovrtrending, die gericht is op het toevoegen boete voor. In alle gevallen legt een administratief orgaan, zonder tussenkomst van de rechter een straf op"36 (berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggar norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi tertdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantaraan hakim). Pengenaan denda administratif tanpa perantaraan hakim ini tidak berarti pemerinta dapat menetapkan secara Arbitrer (sewenang-wenang). Pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas HAN baik tertulis maupun tidak tertulis. 35 Ibit. Hal 316 36 Van ,Wijk, H.D., en Willem Konijnenbelt., hoofdstukkenn van Administratief, op.cit, hal.523 38
B. Tindakan Membuang Sampah Dari Kendaraan Umum. Secara umum tindakan membuang sampah dari kendaraan umum merupakan suatu tindakan tidak tertib terhadap peraturan perundang-undanagan yang berlaku, karena tindakan membuang sampah dari kendaraan umum merupakan tindakan membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan. Adapun ketentuan- ketentuang yang megatur tindakan membuang sampah tingkat daerah khususnya kota Ambon seperti ; 1. Pasal 55 huruf a Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan "Setiap orang dan badan dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan". 2. Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang menyatakan "Setiap orang/badan di ruang milik jalan dilarang membuang, membakar sampah dan sejenisnya ditrotoar dan dijalan/bahu jalan". Pasal 2 huruf e ini lebih spesifik mengatur tindakan membuang sampah oleh subjek hukum yang merupakan pejalan kaki, pengemudi maupun orang yang berada dalam kendaraan dan penumpang kendaraan umum. Dan adapun pasal 3 huruf f yang menyatakan "Setiap orang/ badan di lingkungan dilarang membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan". 39
Tindakan membuang sampah dari kendaraan umum bila di teliti maka tindakan tersebut pertama merupakan tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya, dan kedua tidak tertib jalan karena membuang sampah ke jalan. Untuk tindakan membuang sampah darikendaraan umum ialah sebuah tindakan dari subjek hukum yang tidak tertib sampah karena membuang sampah ke jalan dari kendaraan umum pada saat menumpang di kendaraan umum baik pada saat berhenti atau sedang melaju. Sehingga tindakan ini tentunya melanggar larangan dalam pasal 55 huruf a peraturan daerah kota ambon nomor 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, maupun pasal 2 huruf e dan pasal 3 huruf f peraturan daerah kota ambon nomor 3 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Untuk plarangan pasal 55 huruf a peraturan daerah kota ambon nomor 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah ptentunya tidak dilengkapi dengan ppsanksi administrasi tetapi tentunya dilengkapi dengan sansi pidana. dan untuk pasal 2 huruf e dan pasal 3 huruf f pperaturan daerah kota ambon nomor 3 tahun 2017 tantang ketentraman dan ketertiban umum memberikan larangan kepada subjek disertai dengan sanksi administrasinya. 40