Equality: Journal of Gender, Child, and Humanity Studies, Volume 1 Nomor 1 April 2023 Optimalisasi Pelajar Perempuan untuk Membangun Kader Pemimpin Negeri Muhammad Nur Hasan1 dan Khoirus Sahro2 1Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia 2Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: 1nurhasan@iai-tabah.ac.id, Abstract Indonesia is a democratic country that respects fundamental human rights in its constitution. The fact is that the number of women's representation in the House of Representatives is relatively low. This is proven by the length of time it took to obtain agreement on the legislative process for the Draft Law on Justice and Gender Equality that had been submitted by the Regional Representative Council since 2015. This study uses a qualitative approach. The data collection method used by the author is library research. The results of the study show that there are several factors that lead to a lack of women's participation in politics in Indonesia, namely the proliferation of patriarchal culture, the existence of a fanatical attitude towards the opinions of classical scholars regarding the impossibility of women entering the realm of politics, and an internal factor from most women who think that politics is dirty, cruel, and full of tricks. Some of the solutions taken include cadre of women, especially female students, regarding the importance of community organizations regardless of their scope. By providing an understanding of the importance of organization in all spheres, after developing later these female students will realize how important it is to enter into political organizations and sit in political positions in order to prioritize women's rights and fight for the country. Keywords: Females, Gender, Leaders, Students. Abstrak Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat menghormati hak-hak mendasar manusia dalam konstitusinya. Namun, faktanya jumlah untuk keterwakilan perempuan di DPR tergolong kurang. Hal ini terbukti dengan lamanya memperoleh kesepakatan atas proses legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender yang telah diajukan oleh DPD sejak tahun 2015 silam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan digunakan penulis yaitu library research. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang membuat kurangnya partisipasi kaum perempuan dalam perpolitikan di Indonesia, yakni masih menjamurnya budaya patriarki, adanya sikap fanatik terhadap pendapat ulama klasik tentang ketidakbolehan perempuan memasuki ranah perpolitikan, dan adanya faktor internal dari diri perempuan kebanyakan yang menganggap bahwa politik itu kotor, kejam dan penuh tipu muslihat. Beberapa solusi yang dapat ditempuh di antaranya dilakukan pengkaderan perempuan, terutama kaum pelajar perempuan tentang pentingnya organisasi bermasyarakat tanpa memandang ruang lingkupnya. Dengan pemberian pemahaman pentingnya organisasi disemua lingkup maka dengan sendirinya setelah berkembang nanti pelajar perempuan tersebut akan sadar betapa pentingnya masuk dalam organisasi politik dan duduk di jabatan politik guna mengedepankan hak-hak perempuan maupun berjuang untuk negara. Kata kunci: Gender, Pelajar, Pemimpin, Perempuan. 1. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat menghormati hak-hak mendasar manusia dalam konstitusinya (UUD NRI 1945). Hak-hak yang terdapat dalam batang tubuh UUD NRI 1945 tersebut sering kali dinamakan hak-hak konstitusional, seperti hak untuk hidup, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, hak berpolitik, dan lain-lain. Pada dasarnya UUD NRI 1945 tersebut menjamin hak-hak mendasar manusia tanpa adanya diskriminasi sama 1
Equality: Journal of Gender, Child, and Humanity Studies, Volume 1 Nomor 1 April 2023 sekali.1 Walaupun begitu, masih banyak terjadi kesenjangan dalam realisasi pemenuhan hak-hak tersebut, terutama hak politik kaum perempuan yang sejak saat Indonesia merdeka hingga saat ini sangat jauh sekali dari kata seimbang dengan partisipasi kaum laki-laki. Bahkan berdasarkan statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dinyatakan bahwa persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR berdasarkan hasil pemilu 2019 adalah 20,87% dan DPRD berdasarkan hasil pemilu 2019 sebanyak 30,88%. Angka untuk keterwakilan perempuan di DPRD ini lumayan cukup, namun di DPR yang pada dasarnya memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang nasional tergolong kurang. Apabila kaum perempuan tersebut memiliki persentase yang seimbang atau minimal di atas 30%, mereka dapat mengajukan usul inisiatifnya dalam pembuatan undang-undang, terutama dalam hal kesetaraan gender yang hingga saat ini masih terdapat kesenjangan.2 Anggapan tentang politik itu kotor dan penuh tipu serta tidak cocok untuk perempuan adalah suatu hambatan yang selama ini masih terjadi.3 Tanpa adanya proses politik, maka berakibat pula pada tidak adanya kristalisasi produk-produk hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal keikutsertaan perempuan dalam kontestasi perpolitikan merupakan hal yang sangat urgent untuk memperjuangkan hak- haknya dari ketidakadilan gender yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum.4 Hal ini dikarenakan banyaknya kaum laki-laki yang menduduki birokrasi pemerintahan secara psikologi cenderung kurang memerhatikan hak-hak perempuan, ditambah lagi dengan adanya sistem kekeluargaan patriarki yang berlaku di Indonesia ikut memperparah kesenjangan gender tersebut.5 Hal ini terbukti dengan fakta lamanya memperoleh kesepakatan atas proses legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender yang telah diajukan oleh DPD sejak tahun 2015 silam. Produk hukum sebagaimana terdapat dalam susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan gender merupakan langkah tepat sebagai landasan bagi kaum perempuan untuk dengan leluasa mendapatkan hak-hak dasarnya.6 Walaupun secara umum konstitusi (UUD NRI 1945) telah mengaturnya, namun yang terkandung di dalamnya masih 1 Sirjuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, 1st ed. (Malang: Intrans Publishing, 2015). Hlm. 243. 2 Lihat statistik persentase kursi perempuan di DPR dan DPRD hasil pemilu 2019 di dprd.html 3 Resta Konitiarani dan Ahmad Zuber, "Upaya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempuan," Jurnal Sosiologi DILEMA 32, no. 1 (2017): 45-55. Hlm. 50-51. 4 Mohammad Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998). Hlm. 8. 5 Muhammad Yusran Laitupa, Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Indoensia Timur, 2020). Hlm. 4. 6 Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dijelaskan bahwa susunan hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia ialag sebagai berikut: 1. UUD NRI 1945 (Konstitusi sebagai dasar acuan semua jenis perundang-undangan). 2. Ketetapan MPR 3. UU/Perpu 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Perda Provinsi 7. Perda Kabupaten/Kota 2
Equality: Journal of Gender, Child, and Humanity Studies, Volume 1 Nomor 1 April 2023 bersifat abstrak. Oleh karenanya perlu diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain.7 Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Namun UU PUG tersebut belum mampu menanggulangi kesenjangan gender yang terjadi pada kaum perempuan. Hal ini dapat dilihat dari data rendahnya anggaran pemberdayaan perempuan yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia saat itu yang rata-rata hanya hanya 589 Rupiah per kapita perempuan per bulan. Dengan demikian, rendahnya anggaran terhadap kejesahteraan perempuan (mencakup kesehatan, kemiskinan, pendidikan, dan lain-lain) menjadi bukti perlunya reformasi hukum yang kuat terkait kesetaraan gender. Dalam hal ini seperti pengalihan produk hukum dari yang semula berbentuk Inpres menjadi Undang-Undang agar kedudukannya lebih kuat. Selain itu, dibutuhkan implementasi hukum yang baik guna menjamin tegaknya hukum, tanpa adanya penegakan hukum yang baik, hukum yang berbentuk Undang-Undang tersebut hanya seperti nama makanan yang terpampang di daftar menu makanan namun tidak terjual.8 Oleh sebab itulah dengan mengingat sulitnya perempuan memperoleh kesetaraan hak-haknya, maka sangat penting sekali peningkatan partisipasi perempuan untuk mewakili kaum perempuan dalam perpolitikan untuk mengangkat hak-haknya dan dapat bersaing dengan laki-laki di era masyarakat (society) 5.0 sekarang. 2. METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis suatu keadaan atau fenomena. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan digunakan penulis yaitu dokumentasi dengan cara studi kepustakaan (library research). Langkah yang dilakukan meliputi penelusuran data-data dari badan pusat statistik (BPS), buku, berita dari website, dan jurnal.9 Sedangkan dalam analisis penelitian ini dengan mendeskripsikan secara umum sebuah objek penelitian, kemudian menjabarkan domain-domain untuk mengetahui struktur internalnya, dan diakhiri dengan mencari benang merah dengan menggabungkan antar domain.10 Selain itu, ditinjau dari pendekatan penelitian hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (historical approach) dengan mengkaji kembali latar belakang atau pertimbangan-pertimbangan terbentuknya fiqh (hukum Islam) pada masa dahulu berdasarkan ijtihad ulama tentang larangan wanita masuk ranah perpolitikan dan mengaitkannya dengan problematika kesetaraan gender wanita dalam perpolitikan Indonesia saat ini.11 3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN Politik merupakan jalan satu-satunya untuk memperjuangkan hak yang dikristalkan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Terlebih untuk negara demokrasi 7 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 78-79. 8 Muhammad Yusran Laitupa, Perempuan, Masyarakat Patriarki..............., hlm. 5-6. 9 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021). Hlm. 93. 10 Hardani, Nur Hikmatul Aulia, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). Hlm. 194. 11 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 57. 3
Equality: Journal of Gender, Child, and Humanity Studies, Volume 1 Nomor 1 April 2023 seperti Indonesia, musyawarah wakil-wakil rakyat yang kental akan kepentingan politik tidak terelakan lagi.12 Oleh karenanya membela kepentingan hak-hak yang sangat dilindungi oleh konstitusi bahkan agama Islam merupakan salah satu bentuk jihad memperjuangkan ajaran agama Allah SWT. Dalam ajaran Islam tidak membeda- bedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, Islam memandang kedua jenis gender tersebut dalam posisi yang adil dan proporsional, terlebih dalam keikutsertaan keduanya dalam bidang politik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kisah-kisah dalam Alquran seperti pada surah an-Naml ayat 30-31 yang menerangkan kisah perempuan bernama Ratu Balqis yang menjadi pemimpin negeri Saba' pada masa Nabi Sulaiman AS. Kisah-kisah dalam Alquran tersebut menjadi landasan bahwa pada dasarnya kaum perempuan itu berhak untuk mempunyai andil dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan dalam kontestasi perpolitikan sebagaimana laki-laki.13 Walaupun Alquran telah membuka peluang selebar-lebarnya kepada kaum perempuan untuk ikut andil dalam dunia perpolitikan, namun sangat sulit untuk menumbuhkan minat perempuan tertarik menduduki kursi politik di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya menumbuhkan ketertarikan terhadap politik bagi kaum perempuan, di antaranya: pertama, menyebarnya budaya sistem kekeluargaan patriarki, sistem ini mempunyai ciri khas menempatkan laki-laki lebih mendominasi atas perempuan dalam hal kepemimpinan politik, hak sosial, otoritas moral, dan penguasaan-penguasaan lainnya. Bahkan terkadang dalam suatu daerah penguasaan laki-laki juga atas perempuan dan menempatkannya hanya sebagai benda. Masih adanya budaya patriarki yang terjadi di Indonesia ini telah membawa akibat yang cukup kompleks terhadap kaum perempuan. Budaya patriarki ini seakan-akan menempatkan perempuan dalam kasta kelas dua yang membatasi hak-haknya sebagaimana dimiliki oleh kaum laki-laki.14 Pada perkembangannya, budaya patriarkis yang sudah menjamur di Indonesia sejak zaman dahulu yang turun-temurun ini mulai mendapatkan perlawanan dari sekelompok kecil kaum perempuan Indonesia pada awal abad 20 M. Kelompok perempuan tersebut menuntut penghapusan budaya patriarki yang terjadi di Indonesia untuk digantikan dengan budaya feminisme. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memiliki tujuan memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, politik, pribadi, dan lain sebagainya. Tuntutan feminisme di Indonesia yang paling terkenal adalah gerakan R.A. Kartini yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan kunci dalam kemajuan di berbagai bidang dalam suatu negara. Sejak perjuangan oleh R.A. Kartini itulah kaum perempuan di Indonesia mulai memperoleh haknya memperoleh pendidikan sebagaimana kaum laki-laki dan mulai melahirkan pemikir-pemikir hebat perempuan yang kemudian setelah Indonesia merdeka mendirikan organisasi-organisasi perempuan untuk menuntut diberlakukannya feminisme, seperti Perempuan Isteri Indonesia, Isteri Indonesia, Gerakan Wanita Seda, Gerwani, dan lain-lain.15 Faktor kedua adalah adannya kefanatikan oleh sebagian golongan Islam kepada ulama-ulama Timur Tengah yang berpandangan kaum perempuan tidak cocok atau haram ikut masuk perpolitikan. Di antara para ulama yang berpendapat demikian sebagaimana dinukil oleh Nurhikmah (2014), contohnya Al-Siba'i 12 Mohammad Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, hlm. 8. 13 QS. An-Naml ayat 30-31. 14 Muhammad Yusran Laitupa, Perempuan, Masyarakat Patriarki..............., hlm. 4-5. 15 Alliyyah Zahra Permata Putri dan Hudaidah, "Implementasi Pemikiran RA. Kartini dalam Pendidikan Perempuan Pada Era Globalisasi," Jurnal Humanitas 7, no. 2 (2021): 69-80. Hlm. 75. 4
Equality: Journal of Gender, Child, and Humanity Studies, Volume 1 Nomor 1 April 2023 menyatakan bahwa kaum perempuan haram memasuki ranah perpolitikan disebabkan akan menimbulkan mudarat yang besar, merugikan keluarganya, dan melanggar etika Islam. Selain itu, Sa'id al-Afghani mengatakan bahwa politik bagi kaum perempuan adalah haram karena sangat memungkinkan mengakibatkan kekacauan. Sedangkan Universitas al-Azhar Kairo mengeluarkan fatwa haram bagi perempuan untuk berkecimpung dalam aktivitas politik. Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang melarang kaum perempuan memasuki ranah perpolitikan disebabkan akal dan tenaganya lemah.16 Memang pada dasarnya para ulama klasik berpendapat demikian karena situasi dan kondisi saat itu tidak aman bagi perempuan. Hak-hak asasi manusia belum terjamin secara aman serta penegakan hukum pun juga belum seketat seperti sekarang. Di mana dulu intimidasi-intimidasi sering datang meneror para politikus. Sedangkan, biasanya dari aspek psikologi kaum laki-laki memang lebih kuat dalam menerima tekanan daripada kaum perempuan, walaupun kaum perempuan tersebut mempunyai akal yang setara dengan laki-laki. Dengan pertimbangan itulah para ulama pun lebih mengambil pendapat haram dengan dasar kaidah "menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemafsadatan". Contoh permisalan lain dalam memudahkan memahami tentang hal ini ialah pada zaman dahulu ketika perempuan bepergian harus didampingi oleh mahramnya, hal ini bertujuan untuk menjaga perempuan tersebut dari gangguan- gangguan yang dilaluinya. Jika dilihat pada masa tersebut, memang saat itu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seperti polisi belum seketat seperti sekarang. Oleh karenanya, wanita saat itu harus didampingi oleh mahramnya. Berbeda dengan masa sekarang yang aparat penegak hukumnya sudah kuat, bahkan seseorang dijamin oleh suatu konstitusi yang mengikat dan memaksa. Dengan keadaan demikian, banyak wanita zaman sekarang berkarir tanpa ditemani oleh mahramnya karena sudah kondisi telah aman. Ketiga, adanya pandangan yang diyakini oleh para kaum perempuan di Indonesia bahwa politik itu adalah kotor, penuh tipu muslihat, dan kejam.17 Anggapan ini hingga saat ini telah menjadi momok mengerikan yang sulit dihilangkan. Pada dasarnya objek dari politik itu adalah suatu kepentingan dan dalam kristalisasi produk hukum pasti akan terdapat perbenturan kepentingan yang terkadang harus menggunakan jalur lobi. Namun politik ini merupakan jalur satu-satunya untuk memperjuangkan kesetaraan gender yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum yang kuat dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang kuat. Melalui produk hukum tentang kesetaraan gender inilah kaum perempuan dapat dengan leluasa memperoleh hak-haknya yang sebanding dengan kaum laki-laki untuk bersaing di era masyarakat 5.0 sekarang. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat tentang kesetaraan gender, kaum perempuan akan sulit mencapai tingkat taraf kesejahteraan di era masyarakat 5.0 saat ini. Oleh karena itu, dikarenakan politik adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh landasan hukum, maka anggapan ketakutan politik itu kotor, penuh tipu muslihat, dan kejam harus dihilangkan. Kaum perempuan harus masuk kedalam politik untuk memperjuangkan daripada takut dan membiarkan jabatan politik itu diambil kelompok lain yang mengabaikan kepentingan perempuan. Dari ketiga faktor di atas yang menjadi indikator penelitian, setidaknya dapat menjadi bekal untuk menghadirkan solusi-solusi mengatasi problematika kurangnya partisipasi perempuan dalam politik di era 16 Nurhikmah, "Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam," Jurnal Al-Maiyyah 7, no. 1 (2014): 53-71. Hlm. 63- 64. 17 Resta Konitiarani dan Ahmad Zuber, "Upaya PDIP (Partai............", hlm. 50-51. 5
Equality: Journal of Gender, Child, and Humanity Studies, Volume 1 Nomor 1 April 2023 masyarakat 5.0 tersebut. Beberapa solusi tersebut ialah adanya pengkaderan perempuan, terutama kaum pelajar perempuan tentang pentingnya organisasi bermasyarakat tanpa memandang ruang lingkupnya. Pengkaderan pelajar perempuan tersebut pada dasarnya adalah untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan suksesi kepemimpinan sebelumnya. Dengan pemberian pemahaman pentingnya organisasi di semua lingkup, maka dengan sendirinya setelah berkembang nanti pelajar perempuan tersebut akan sadar betapa pentingnya masuk dalam organisasi politik dan duduk di jabatan politik guna mengedepankan hak- hak perempuan maupun berjuang untuk negara. Namun, di sisi lain penguatan akademik dalam pengkaderan juga harus diperhatikan mengingat nantinya pelajar perempuan tersebut akan menjadi pemimpin yang mengurusi atau mewakili kelompok atau rakyat. Tanpa dilengkapinya kecerdasan, akan berimplikasi kurang efektifnya mereka dalam legal policy. Produk-produk hukumnya akan cacat dan mengandung permasalahan, bahkan akan sulit diterapkan dalam implementasinya. Selain itu, di era masyarakat 5.0 seperti sekarang mereka juga akan dituntut agar kebijakan hukum yang dibuatnya selalu mendukung ke arah kemajuan teknologi dan dinamis diterapkan dalam berbagai bidang. Oleh karena itulah, maka dibutuhkan pemimpin yang benar-benar kompeten, cerdas, kreatif, inovatif, dan mampu mengombinasikan dengan perkembangan zaman dalam legal policy-nya. Selain itu juga masih dibutuhkan pula penguatan akhlak dalam pengkaderan pelajar perempuan, hal ini sangat urgent mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini sangat memudahkan seseorang terjeblos dalam tindakan kejahatan, terlebih para pejabat politik yang memiliki kekuasaan. Tanpa adanya bekal iman yang tangguh, maka secerdas apapun pemimpin tidak akan berguna di mata masyarakat karena ia disibukkan oleh kepentingan lain yang bukan haknya. Dengan demikian, adanya pendidikan pentingnya organisasi, pendidikan keintelektualan, dan pendidikan akhlak merupakan satu kunci mempersiapkan pemimpin yang berkeadilan, amanah, dan mengikuti perkembangan zaman. 4. KESIMPULAN Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa pada dasarnya partisipasi perempuan dalam perpolitikan itu sangat penting. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah laki-laki di jabatan publik dalam legal policy saat ini masih belum mampu mempertimbangkan kesetaraan gender, apalagi di era masyarakat 5.0 seperti sekarang yang sangat menekankan persaingan seimbang antara laki-laki maupun perempuan. Ada beberapa faktor yang membuat kurangnya partisipasi kaum perempuan dalam perpolitikan di Indonesia, yakni masih menjamurnya budaya patriarki yang sangat mendominasikan kaum laki-laki atas perempuan dalam berbagai bidang, adanya sikap jumud terhadap pendapat ulama klasik tentang ketidakbolehan perempuan memasuki ranah perpolitikan, dan adanya faktor internal dari diri perempuan kebanyakan yang menganggap bahwa politik itu kotor, kejam, dan penuh tipu muslihat. Adapun solusi yang dihadirkan untuk mengatasi kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang perpolitikan tersebut ialah disusunnya pengkaderan pelajar perempuan dengan penyampaian pendidikan pentingnya berorganisasi dalam ruang lingkup apapun, pendidikan intelektual, dan pendidikan akhlak. Pengkaderan demikian merupakan salah satu langkah paling optimal guna mempersiapkan suksesi kepemimpinan yang benar-benar berkeadilan, bijak, dan nantinya mampu dinamis dalam perkembangan zaman dalam merumuskan setiap kebijakan. 6
Equality: Journal of Gender, Child, and Humanity Studies, Volume 1 Nomor 1 April 2023 Daftar Pustaka Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press. Badan Pusat Statistik. (N/A). Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD (Persen), 2009-2019. di-dpr-dan-dprd.html Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 11:23 WIB. Hardani, Nur Hikmatul Aulia, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. Isra, Saldi. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Konitiarani, Resta, dan Ahmad Zuber. (2017) "Upaya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempuan." Jurnal Sosiologi DILEMA, 32(1), 45-55. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Laitupa, Muhammad Yusran. (2020). Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Indoensia Timur. MD, Mohammad Mahfud. (1998). Politik Hukum di Indonesia. 1st ed. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. Nurhikmah. (2014). Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam. Jurnal Al-Maiyyah, 7(1), 53-71. Putri, Alliyyah Zahra Permata, dan Hudaidah. (2021). Implementasi Pemikiran RA. Kartini dalam Pendidikan Perempuan pada Era Globalisasi. Jurnal Humanitas, 7(2), 69-80. Sirjuddin dan Winardi. (2015). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara. 1st ed. Malang: Intrans Publishing. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1). 7