A. BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PT PEGADAIAN Sejarah Dan Berdirinya PT Pegadaian Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811), Bank Van Leening dibubarkan, dan kepada masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan liecentie stelsel. Dalam perjalanannya, metode tersebut banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintah berkuasa. Sehingga akhirnya metode liecentie stelseldiubah menjadi metode pacth stelsel, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, metode pacth stelsel tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, di mana pemegang 34
hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan cultuur stelsel, di mana kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua 35
memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai : 1. Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, 2. kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), 3. selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). 4. Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 36
B. Potensi dan Perkembangan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Pegadaian yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 455 Pekanbaru merupakan kantor Cabang Pegadaian ke 2 yang berdiri di kota Pekanbaru setelah kantor Cabang Pegadaian yang berada di Jl. Teratai (Pasar Kodim) Pekanbaru. Namun dalam perkembangannya kantor Cabang Jl. Sudirman Pekanbaru ini pada tahun 2007 telah tumbuh menjadi kantor cabang besar di Kanwil II Padang yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan sebelum dimekarkan menjadi Kanwil Padang, Pekanbaru dan Palembang pada tahun 2010. Majunya kantor Cabang Pekanbaru ini juga disebabkan lokasi yang lebih nyaman dan mudah dikunjungi karena lokasinya yang strategis. Kantor cabang pekanbaru memiliki halaman parkir yang cukup luas, gudang barang jaminan mobil dengan kapasitas sekitar 40 unit mobil, gudang sepeda motor dengan kapasitas 400 sepeda motor dan kluis emas solingen dengan pengamanan yang berlapis. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota merupakan pegadaian Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota. Pendirian PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota adalah sebagai bentuk dari terus meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pegadaian, dan untuk mempermudah jangkauan dari masyarakat, maka dibentuk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota. Saat ini Kepala 37
Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota di Kepalai oleh Ibu Netti Yusda.22 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota telah tumbuh menjadi cabang pegadaian dengan pertumbuhan omzet pertahunnya rata-rata 25%, hal ini menunjuakn bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi Pekanbaru juga berdampak positif bagi kemajuan Pegadaian, semakin dinamis masyarakat setempat dan adanya kebutuhan akan sumber pembiayaan yang cepat (Bridging loan) dengan prosedur yang sederhana maka Pegadaian akan menjadi pilihan bagi masyarakat. Melalui lembaga ini diharapkan dapat membantu rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan sehingga terhindar dari praktek rentenir. 22 Netti Yusda (Bagian Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota), Wawancara, pekanbaru 22 Mei 2021 38
C. Susunan Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru SRUKTUR ORGANISASI CABANG BISNIS MIKRO PT. PEGADAIAN (PERSERO) KEPALA CBM IBU NETTI YUSDA Unit Bisnis Mikro Kodim Unit Bisnis Mikro Pekanbaru Kota Unit Bisnis Mikro Simpang Tiga Unit Bisnis Mikro Wahyudi Mardiansyah Yudha Bestari Aidil Yulianto BPO Mikro BPO Mikro BPO Mikro BPO Mikro Adeianto Rizky Fauzan Prima Galang Nofriadi Kahfi Sumber: Pedoman Operasional PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota23 Berdasarkan peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 103 tahun 2000, tentang PT. Pegadaian (persero) bahwa "PT. Pegadaian di pimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur 23 Bagian Admin, struktur organisasi, Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota, Wawancara, pekanbaru 22 mei 2021 39
Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai Staf Direktur Utama" Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknik operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan structural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan structural teknis operasional dengan manager kantor cabang. Sesuai dengan struktur organisasi tersebut, bentuk organisasi PT. Pegadaaian adalah line dan staf dengan tata kerja sebagai berikut : 1. Setiap manager kantor cabang dalam melaksanakan operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah. 2. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. 3. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staf direktur utama. 4. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manager serta inspektur wilayah seluruhnya berfungsi sebagai staf pimpinan wilayah. 5. Setiap manger kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh asisten managernya Fungsi pimpinan wilayah dalam pembinaan unit layanan gadai adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan kantor cabang unit tugas 40
layanan gadai, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai di wilayah masing- masing. Fungsi manager unit layanan gadai pusat adalah : 1. Sebagai koordinator teknis pengoperasian unit layanan gadai hingga sam pai pembuatan laporan keuangan unit layanan gadai konsolidasi se- indonesia. 2. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasioanal layanan gadai. 3. Membuat kebijakan serta petunjuk operasional yang wajib di taati oleh pimpinan cabang unit gadai Fungsi manager kantor cabang unit layanan gadai, memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisator manajer kantor cabang unit layanan gadai bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada direksi. Sedangkan direksi akan membuat kebijakan pengelolaan cabang unit layanan gadai dan akan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manager usaha lain dan manager unit layanan gadai pusat. Dalam melaksanakan fungsi diatas tersebut manager kantor cabang 41
mengkoordinasikan kegiatan pelayan peminjaman uang menggunakan prinsip gadai dan sewa tempat untuk penyimpanan barang. 2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dikantor cabang unit layanan gadai pimpinan cabang dibantu sejumlah karyawan dengan masing- masing bagian sebagai berikut : a. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. b. Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai. c. Bagian gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang gadai seelain barang kantor sesuai dengan peraturan yang belaku dalam rangka ketetapan dan keaman serta keutuhan barang24 24 Bagian Admin, susunan organisasi, (Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota), Wawancara, pekanbaru 22 mei 2021 42
D. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota. Adapun visi PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota adalah sebagai berikut Sebagai solusi bisnis terpadu terutama yang berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangakan misi PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota adalah : 1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan25 25 Netti Yusda, Visi Dan Misi(Bagian Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota), Wawancara, pekanbaru 22 Mei 2021 43
Perjalanan misi perusahaan pegadaian (persero): misi pegadaian (persero) sebagai lembaga yang ikut mengembangkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hokum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan mentri keuangan No. kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut: 1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada: para petani, pedagang kecil, nelayan, industry kecil yang bersifat produktif atau kaum buruh, pegawai negri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif. 2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman secara tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. 3. Disamping menyalurkan dana kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang brmanfaat terutama masyarakat dan pemerintah. 4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat bila perlu memperluas operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perum menjadi Persero pernyataan misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan Pegadaian (Persero) yaitu "ikut membantu program pemerintah dalam upaya 44
meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalaui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lainnya yang menguntungkan. misi pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnnya pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian26 26 Netti Yusda, (Bagian Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota), Wawancara, pekanbaru 22 Mei 2021 45
BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA A. Pengertian Jaminan Fidusia Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama fiducia cum creditore contracta (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas. Dalam hal fiducia cum creditore pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksudkan dalam menjalankan usahanya.27 Fidusia ini berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima 27 Fred Tumbuan, Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia, Newsletter Nomor 38 Th. X , Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 1999. 46
fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.28 Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Dari perumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu : 1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda. 2. Dilakukan atas dasar kepercayaan. 3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciair dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan atau dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitur dan debitur masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari. Pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Biasanya 28 Jurnal UINJ, M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Vol. 3 No. 1tahun 2016, diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.00 WIB. 47
dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang- barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.29 Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditur (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada kreditur (penerima fidusia). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminkan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya. Dengan adanya penyerahan "hak kepemilikan" atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditur penerima fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminkan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur (penerima fidusia), dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya "seolah-olah" dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur (pemberi fidusia) wanprestasi. Dengan kata lain, selama debitur (pemberi fidusia) belum melunasi utangnya, selama itu pula kreditur (penerima fidusia) mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya. Ini berarti bila utang debitur (pemberi fidusia) lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditur (penerima fidusia).30 29 Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 21. 30 Racmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 153. 48
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Hal ini tampak dari selalu dikaitkannya perjanjian fidusia dengan suatu perjanjian pokoknya seperti perjanjian kredit ataupun perjanjian pinjam meminjam sehingga perjanjian fidusia disebutkan bersifat accessoir. Ciri-ciri perikatan accessoir adalah, bahwa ada/lahirnya, berpindahnya dan hapusnya bergantung kepada perikatan pokoknya, dengan konsekuensinya, dilunasinya perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, demi hukum mengakhiri Jaminan Fidusia, seperti beralihnya perjanjian pokok kepada kreditur baru, demi hukum berakibat turut beralihnya Jaminan Fidusia.31 Setelah ada perjanjian pokoknya, maka proses selanjutnya pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Jaminan Fidusia, sekurang-kurangnya memuat : 1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 31 J. Satrio (I), Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 175-176. 49
2. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 3. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 4. nilai penjaminan; dan 5. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Setelah membuat perjanjian pokok dan akta Jaminan Fidusia, untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia". Menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disebutkan bahwa "Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Kantor yang menerima Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik" Pada saat ini Kantor Pendaftaran Fidusia sudah dibuka di setiap Ibukota Propinsi di Indonesia sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. 50
Pernyataan pendaftaran tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia harus memuat : 1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia; 3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 4. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 5. Nilai penjaminan; dan 6. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Setelah proses-proses tersebut selesai dilaksanakan maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Pada saat ini Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah dilaksanakan dengan sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online system) sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dimana Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sampai dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia sudah dilakukan secara elektronik (online system). Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana apabila debitur cidera janji maka Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri 51
jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia ini melalui pranata parate eksekusi. B. Ciri-Ciri Lembaga Jaminan Fidusia Seperti halnya Hak Tanggungan, lembaga jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri :32 1. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada Kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 UU Jaminan Fidusia). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. 2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada (droit de suite) (Pasal 20 UU Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda 32 Purwahid Patrik dan Kashadi (I), Hukum Jaminan, Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum, Undip- Semarang, 2009, hal. 12. 52
persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem). 3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia). Asas spesialitas dapat diketahui dari Akta jaminan fidusia yang dibuat notaris sekurang- kurangnya memuat : a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; Identitas Pemberi dan Penerima Fidusia harus dicantumkan secara jelas dan lengkap dalam Akta Jaminan Fidusia. Penjelasan atas Pasal 6 sub a Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan : Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; Sejalan dengan sifat perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian accessoir, sudah seharusnya bila dalam Akta Jaminan Fidusia disebutkan pula dasar hubungan hukum yang melandasi pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut. Menurut Penjelasan atas Pasal 6 sub b Undang-Undang Fidusia dikatakan, bahwa uraian mengenai "data" perjanjian pokok yang 53
dijamin dengan Jaminan Fidusia tersebut meliputi mengenai "macam perjanjian", seperti perjanjian kredit, pengakuan utang dengan fidusia, dan "utang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia tersebut.33 c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; Syarat mengenai "uraian benda jaminan" merupakan syarat yang logis, karena Undang-Undang Fidusia memang hendak memberikan kepastian hukum dan kepastian hukum hanya dapat diberikan bila data-datanya tersaji dengan relatif pasti, relatif tertentu dan ini sesuai dengan asas spesialitas yang dianutnya. Sejalan dengan itu, Penjelasan atas Pasal 6 sub c Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. d. Nilai penjaminan; Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan. Syarat ini mempunyai kaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hak yang mendahului atau hak preferen. Penyebutan nilai jaminan tersebut diperlukan untuk menentukan 33 J. Satrio (II), Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 206. 54
sampai seberapa besar kreditur (penerima fidusia) "maksimal" preferen dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda Jaminan Fidusia. Karena fidusia bersifat accesoir, kata "maksimal" perlu diperhatikan, sehingga besarnya "tagihan" ditentukan oleh perikatan pokoknya. Besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang nilai jaminan tetapi hak prefensinya dibatasi oleh besarnya (sisa) utang yang dijamin. e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; Syarat penyebutan nilai jaminan merupakan syarat yang baru dalam hukum jaminan. Pencantuman besarnya nilai benda jaminan tersebut adalah kreditur (penerima fidusia) sendiri, karena yang berkewajiban untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia itu adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, sehingga dapat dipastikan kalau yang menentukan nilai objek Jaminan Fidusia sebagaimana tertera dalam formulir (blangko) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia itu adalah kreditur (penerima fidusia). 4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UU Jaminan Fidusia ). Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, atau 55
penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. C. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia 1. Objek Jaminan Fidusia Sebelum diaturnya Jaminan Fidusia dalam UUJF, maka yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya UUJF, maka objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang Berdasarkan undang-undang ini, objek Jaminan Fidusia dibagi 2 macam, yaitu : benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UUJF memberikan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bahwa "benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek". Berdasarkan rumusan objek Jaminan Fidusia tersebut, maka dapat diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia dapat berupa:34 34 Jurnal Hukum, Grace P. Nugroho, SH, Objek Perjanjian Fidusia, 10 Oktober 2007. luas. 56
a. Benda bergerak berwujud, contohnya: 1) Kendaraan bermotor seperti, mobil, sepeda motor, angkot, bus, truck dan lain-lain. 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik. 3) Alat-alat inventaris kantor. 4) Perhiasan. 5) Persediaan barang atau inventory, stok barang, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang. 6) Kapal laut berukuran dibawah 20 m³. 7) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit. 8) Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain. b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya: 1) Wesel 2) Sertifikat deposito 3) Konosemen 4) Deposito berjangka 5) Saham 6) Obligasi 57
2. 7) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian. c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai ketentuan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang saat ini telah diganti dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari. Subjek Jaminan Fidusia Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UUJF yang menjadi konsumen, dapat orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 UUJF menyatakan bahwa lembaga pembiayaan dapat orang 58
perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Didalam UUJF tidak terdapat pengaturan yang khusus dengan syarat Lembaga pembiayaan, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai lembaga pembiayaan ini dapat warga Negara Indonesia atau pihak asing, baik yang berkedudukan didalam maupun di luar negeri, sepanjang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa subjek Jaminan Fidusia adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang terdiri dari atas pihak Konsumen sebagai pemberi fidusia dan Lembaga pembiayaan. Dengan demikian, konsumen adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sedangkan lembaga pembiayaan adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.35 Kedudukan kreditur (Lembaga pembiayaan) itu sebagai pemegang jaminan, sedang kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri. Oleh karena itu, dikatakan pula kewenangannya sebagai pemilik yang terbatas. 35 Purwahid Patrik dan Kashadi (II), Hukum Jaminan Fidusia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 39. 59
D. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia Mengenai proses terjadinya suatu Jaminan Fidusia pada dasarnya dilaksanakan 1. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat materil untuk berlakunya ketentuan-ketentuan UUJF atas perjanjian penjaminan Fidusia, disamping juga sebagai alat bukti. Perlu diketahui, bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penuangannya dalam suatu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sudah ada sejak adanya kesepakatan antara para pihak yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan penuangannya dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja. Akta notarill merupakan salah satu wujud akta otentik sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya. Alasan Undang-Undang menetapkan akta Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris adalah : melalui dua tahap, yaitu: a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna; b. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; 60
c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang;36 Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUJF menyatakan bahwa akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat mengenai: a. Identitas pihak pemberi dan lembaga pembiayaan, identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian, dan utang yang dijamin dengan fidusia. c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijeIaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, maka akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dan benda tersebut. d. Nilai penjaminan e. NiIai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 36 Jurnal Lex Administratum, Mick Mario Valentino Sopacoly, Akibat Hukum terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan, Vol. V, No. 4 Juni 2017. 61
2. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan termasuk benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan konsumen dan dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan pendaftaran fidusia tersebut adalah untuk melahirkan Jaminan Fidusia bagi lembaga pembiayaan, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia, dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Permohonan pendaftaran dilakukan oleh lembaga pembiayaan, kuasa atau wakilnya secara elektronik (online system) sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dengan melampirkan dokumen pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang meliputi: a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; 62
b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; e. Nilai penjaminan, dan f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya mencatat jaminan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran guna melakukan pengecekan data setelah dilakukan pendaftaran, maka kantor Pendaftaran fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada lembaga pembiayaan pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran Jaminan Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia dalam buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai Iahirnya Jaminan Fidusia. Dengan demikian pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Jaminan Fidusia. Penegasan Iebih lanjut dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 28 UUJF yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan lebih dan 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka kreditur 63
yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah lembaga pembiayaan. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian Jaminan Fidusia, karena hanya lembaga pembiayaan, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan penerima Jaminan Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempuyai kekuatan eksekutorial yang bernilai sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pendaftaran objek Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang kuat bagi pihak kreditur selaku penerima fidusia. Pendaftaran objek Jaminan Fidusia agar kemudian 64
mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia tentunya menjadi penting karena objek Jaminan Fidusia masih berada dalam penguasaan debitur. Oleh karena itu, pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi sangat penting dan strategis guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat didalamnya. E. Proses Pengalihan Jaminan Fidusia Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru (accessoir). Beralihnya jaminan fidusia ini harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.37 Pengalihan piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang dimaksud dalam hubungan ini adalah cessie. Cessie dimaksudkan untuk menyerahkan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru. Dengan dialihkannya piutang tersebut, maka jaminan fidusia yang melekat pada piutang juga ikut beralih kepada kreditor baru. Selanjutnya untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban kreditor baru dan debitor, maka pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitor. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim digunakan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila 37 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 4. 65
telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau pemberi fidusia pihak ketiga (Pasal 21 Undang- undang Fidusia). Pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 23 ayat (2) Undang- undang Fidusia). F. Berakhirnya Jaminan Fidusia Hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut : 1. hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia 66
2. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia 3. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (accessoir), terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang-piutang. Jadi jika perjanjian utang-piutang atau utangnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia sebagai ikutannya ikut lenyap juga. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas jaminan fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan hak itu. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut disuransikan, maka klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia. Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu jaminan fidusia hapus, yaitu harus dilakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, pencatatan jaminan fidusia tersebut dicoret dari buku daftar fidusia yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia.38 38 Pasal 25 ayat (1) Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia 67
BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN (Persero) PEKANBARU A. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru. Pemberian kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru dengan jaminan fidusia yang diberikan kepada debitor hanya untuk barang bergerak berwujud saja misalnya: mobil dan/atau sepeda motor, namun harus melalui tahapan- tahapan sebelum diproses untuk mendapatkan kredit tersebut, yaitu: 1. Calon debitor datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru. untuk menghemat waktu disarankan dengan membawa serta objek jaminan fidusia yang akan dijaminkan, informasi dan keterangan lengkap diperolah di kantor bagian pelayanan kredit Kreasi dengan jaminan fidusia. 2. Membawa objek jaminan fidusia sekaligus guna meyakinkan petugas bagian pelayanan kredit dan penaksir untuk mengecek dan melihat secara langsung kondisi fisik objek jaminan fidusia. 69
Syarat-syarat pengajuan kredit fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru adalah sebagai berikut: 1. Objek jaminan fidusia berupa mobil dengan tahun pembelian paling lama sepuluh tahun terakhir atau sepeda motor dengan tahun pembelian paling lama tujuh tahun terakhir; 2. Sertifikat cek fisik dan nomor rangka mobil atau sepeda motor dari kantor samsat setempat; 3. Surat Keterangan Tanda Usaha (S.K.T.U) yang dibuat oleh Kepala Lingkungan dan disetujui oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Kepala Kecamatan; 4. Survey tempat usaha oleh pegawai PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru, setelah menyerahkan S.K.T.U. kepada petugas bagian kredit fidusia; 5. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (S.T.N.K.); 6. Photo copy K.T.P Pemohon; 7. Photo copy K.T.P suami atau istri calon debitor atau pihak ketiga yang dikenal calon debitor; 8. Photo copy bukti pembayaran listrik atau air; 9. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) asli diberikan kepada P.T. Pegadaian (Persero); 10. Pemohon mengisi formulir permohonan Kredit Usaha Kecil Menengah (KUMK) dengan kode formulir (KUMK-1) yang berisi tentang; a. Identitas pemohon; b. Identitas perusahaan; 70
c. Gambaran kegiatan usaha rata-rata setia bulan; d. Rencana kebutuhan tambahan dana; e. Rencana penggunaan tambahan dana; f. Hasil pemeriksaan persyaratan kredit 11. Syarat pembuatan S.K.T.U. yang harus dilakukan oleh calon debitor di wilayah usaha berada meliputi: wilayah Lingkugan, wilayah Kelurahan dan wilayah Kecamatan yang tertera dalam KTP, Syarat-syarat pengurusan S.K.T.U di wilayah Lingkungan: a. Photo copi KTP; b. Photo copi KK; c. Pas photo 3x4 tiga lembar; d. Denah lokasi usaha; e. Photo copi SHM lokasi usaha atau perjanjian kontrak lokasi usaha; f. Bukti pembayaran pajak; g. Nama perusahaan39 Petugas Lingkungan membuatkan S.K.T.U berdasarkan data-data yang diberikan, kemudian dituangkan ke dalam satu lembar S.K.T.U. yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan, yang mana S.K.T.U tersebut harus dibawa ke Kelurahan untuk ditandatangani oleh Kepala Kelurahan, kemudian diharuskan mendapat tandatangan Kepala Kecamatan sebagai pejabat yang mengetahui tentang adanya usaha milik calon debitor. 39 Pasal 25 ayat (1) Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia 71
Apabila semua persyaratan dokumen yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan objek fidusia di cek ulang kondisinya oleh petugas dicocokan dengan surat cek fisik dan nomor rangka kendaraan yang dibuat oleh kantor samsat, bahkan diambil photonya guna kelengkapan data yang akan disimpan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru. Langkah selanjutnya adalah PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru melalui pegawai bagian taksasi menentukan nilai tertinggi atas objek jaminan yang diajukan, kemudian menawarkan nilai kredit atas objek jaminan kepada calon debitur senilai tujuh puluh prosen dari harga taksasi tertinggi. Apabila terjadi kesepakatan tentang nilai kredit yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru kepada calon debitor, maka penjelasan-penjelasan yang lain terkait dengan kredit jaminan fidusia mengenai bunga kredit, pembayaran angsuran setiap bulan, jangka waktu kredit, maka kedua belah pihak akan menandatangani beberapa dokumen antara lain: 1. Perjanjian kredit pegadaian KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) kode (KUMK- 3), ditandatangai oleh pihak pertama yang diwakili oleh pemimpin cabang utama bertindak untuk dan atas nama PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota dan pihak kedua adalah pemohon serta suami atau istri pemohon turut sebagai pihak yang menyetujui dan mengetahui tentang telah terjadi kesepakatan atas hutang piutang yang berdasarkan fidusia; 2. Berita acara pengalihan hak dan kewajiban; 72
3. Surat persetujuan menjaminkan kendaraan (kode KUMK-18), surat tersebut ditandatangani oleh suami atau istri debitor, atau pihak ketiga yang dikenal debitor apabila debitor belum kawin, kredit fidusia yang menerangkan bahwa menyetujui untuk menjaminkan mobil atau sepeda motor guna mendapatkan kredit di P.T. Pegadaian (Persero) setempat dengan menyebutkan spesifikasi kendaraan secara lengkap yang menjadi objek jaminan fidusia, misalnya: a. Nomor Polisi : DK 6440 ER; b. Merk/Type : Honda/NF 200 SE; c. Jenis/Model : SPM/Sepeda motor; d. Tahun pembuatan : 2008; e. Isi Silinder : 100 cc; f. Nomor Rangka : MK1HB71167K048944; g. Nomor Mesin : HB71167K048944; h. Warna : Hitam; i. No. BPKB : E6935644-O. 4. Kuasa membebankan jaminan fidusia, surat tersebut ditandatangai oleh pemohon sebagai pemberi kuasa dan pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru sebagai penerima kuasa, yang pada intinya menerangkan bahwa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terkait dengan adanya kredit KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru objek fidusia 73
berupa sepeda motor ate mobil lengkap dengan spesifikasinya, jumlah hutang, tanggal kredit dan nomor kredit. 5. Surat pernyataan, ditandatangani oleh debitor, suami atau istri debitor atau pihak ketiga yang dikenal debitor sebagai pihak yang mengetahui isi surat pernyataan tersebut, dua orang saksi pejabat PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru dan Pimpinan Cabang Utama P.T. Pegadaian (Persero) pekanbaru. Surat pernyataan ini terkait pada diri debitor yaitu: a. Debitor telah memahami isi perjanjian kredit Kreasi dengan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru; b. Debitor akan menjamin kelancaran angsuran setiap bulannya sebelum tanggal 20; c. Debitor akan menyerahkan objek fidusia apabila terjadi tunggakan angsuran selama 4 (empat) kali berturut-turut; d. Debitor akan menyerahkan harta pribadinya apabila penjualan objek fidusia ternyata tidak mencukupi guna pelunasan hutangnya. 6. Kartu angsuran, menerangkan dan terdiri dari bebrapa kolom tentang: a. Tempat kedudukan kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru sebagai lokasi pembayaran angsuran fidusia; b. Nomor surat perjanjian hutang piutang; c. Tanggal dikeluarkan kredit fidusia; d. Jangka waktu angsuran, misal: 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan; e. Nama debitor; f. Jumlah angsuran pokok dan bunga; 74
g. Berita acara penyelesian hutang piutang. 7. Persetujuan dan pemberian kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Apabila semua persyaratan dokumen, survey tempat usaha, dan objek jaminan fidusia lulus uji kelayakan untuk dikabulkan sebagai objek jaminan fidusia maka, PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota akan menghubungi debitor dan suami atau istrinya atau pihak ketiga yang dikenal debitor untuk penandatanganan beberapa dokumen antara lain: a. Perjanjian kredit pegadaian KREASI; b. Berita acara pengalihan hak dan kewajiban; c. Surat persetujuan menjaminkan kendaraan; d. Kuasa membebankan jaminan fidusia; e. Surat pernyataan; f. Penerimaan uang kredit kreasi yang telah disepakati oleh pemohon.40 Beberapa warkah perjanjian tersebut diatas adalah beberapa warkah dari perjanjian fidusia yang diterapkan antara PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru sebagai kreditor dan debitor sebagai pemberi fidusia. 40 Bagian Admin, Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota, Wawancara, pekanbaru 22 mei 2021 75
PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru yang mana salah satu diversifikasi produknya adalah KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) hanya diperuntukkan kepada: 1. Pengusaha golongan menengah kebawah, oleh sebab itu bagi calon debitor wajib melampirkan S.K.T.U. dan kemudian akan dilakukan survey ketempat usaha yang tercantum dalam S.K.T.U. untuk penilaian kelayakan pemberian kredit atas usaha yang dilakukan oleh calon debitor; 2. Sebagai lembaga jaminan KUMK sebagaimana tersebut pada paparan sebelumnya, PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru hanya memberikan kredit jaminan fidusia dengan batas plafon tertinggi adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); 3. Bunga kredit jaminan fidusia ditetapkan sebesar 1% (satu prosen) setiap bulan, dan denda bervariasi tergantung dari lamanya keterlambatan pembayaran meliputi: a. Keterlambatan pembayaran 7 (tujuh) hari dari tanggal angsuran dikenakan bunga sebesar 2% (dua prosen) dari besarnya angsuran setiap bulan; b. Keterlambatan pembayaran 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dari tanggal angsuran dikenakan bunga sebesar 4% (empat prosen) dari besarnya angsuran setiap bulan; 76
c. Keterlambatan pembayaran 15 (lima belas) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal angsuran dikenakan bunga sebesar 6% (empat prosen) dari besarnya angsuran setiap bulan; d. Keterlambatan pembayaran 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dari tanggal angsuran dikenakan bunga sebesar 4% (empat prosen) dari besarnya angsuran setiap bulan; e. Setiap kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan denda sebesar pada 2% (dua prosen) dengan maksimum denda setipa angsuran bulanan sebesar 10% (sepuluh prosen).41 Pemberian kredit lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perjanjian kredit fidusia dilakukan dengan akta notariil sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) UUJF No. 42/1999 dan dilakukan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1). PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru melaksanakan dua kreteria jumlah kredit, yaitu kredit kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perjanjian kredit fidusianya dituangkan dalam akta dibawah tangan dan beberapa perjanjian pengaman seperti: Surat pernyataan debitor tentang penyerahan secara sukarela objek fidusia manakala debitor wanprestasi dan 41 Netti Yusda (Bagian Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota), Wawancara, pekanbaru 22 Mei 2021 77
nunggak pembayaran angsuran kredit dan bunganya selama empat bulan berturut-turut. Kebijakan pelaksanaan dua macam perjanjian untuk debitor dengan jumlah kredit diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dituangkan dalam perjanjian kredit fidusia ke dalam bentuk akta notariil dan kredit dengan jumlah dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) cukup dituangkan dalam perjanjian kredit fidusia dibawah tangan (Tertuang dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi, Kode KUMK-3). Kedua macam perjanjian kredit tersebut dibuat adalah terkait dengan daya kemampuan debitor, mengingat pembuatan akta notariil, dan pendaftaran objek jaminan fidusia memerlukan tambahan biaya, maka untuk meringankan para calon debitor dari golongan bawah, P.T. Pegadaian (Persero) memilah bahwa perjanjian kredit fidusia dari jumlah kredit kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dituangkan dalam perjanjian kredit fidusia dibawah tangan. Pembuatan Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi, Kode KUMK-3 dikuatkan oleh Berita Acara Pengalihan hak dan Kewajiban (Kode-8) yang menyatakan bahwa suami atau istri debitor sebagai pihak penerima pengalihan hak dan kewajiban, untuk: melanjutkan, melunasi dan atau menerima kembali barang jaminan kredit.42 42 Netti Yusda (Bagian Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota), Wawancara, pekanbaru 22 Mei 2021 78
BERITA ACARA PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN Pada hari ini SABTU tanggal DUA PULUH bulan APRIL tahun DUA RIBU DUA PULUH, telah dilakukan pengalihan hak dan kewajiban untuk melanjutkan, melunasi dan atau menerima kembali barang jaminan kredit sesuai surat perjanjian hutang piutang nomor: FD 130057/KREASI/2020, tanggal 20 APRIL 2020, saya serahkan kepada:... .. dan seterusnya... . Pada berita acara pengalihan hak dan kewajiban (Kode-8), dapat dianalisis dari kata "kewajiban dan melunasi" bahwa suami atau istri debitor atau pihak ketiga yang dikonstruksikan sebagai pihak penjamin/penanggung/ borg/personal guarantee, dalam perjanjian jaminan fidusia ini untuk mengatisipasi apabila debitor mengalami wanprestasi dan tidak sanggup melunasi hutangnya, dan apabila dilakukan penjualan atas objek jaminan fidusia hasil penjualannya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, sebagaimana Pasal 34 Ayat (2) UUJF No. 42/1999. Pada perjanjian kuasa membebankan jaminan fidusia yang ditandatangani oleh debitor dan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru sebagai kreditor, yang mana debitor memberi kuasa kepada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru sebagai kreditor yang diwakili oleh pemimpin cabang utama PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru, dengan isi sebagai berikut: 79
Untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut memberikan jaminan fidusia guna pelunasan hutang berdasarkan perjanjian kredit KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) Nomor: FD 135557/KREASI/2020, tanggal 20 APRIL 2020 yang telah dibuat di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota, dan ditandatangani oleh debitor/pemberi kuasa dan kreditor/penerima kuasa dengan jumlah kredit sebesar Rp. 3.000.000 (TIGA JUTA RUPIAH) atas objek jaminan fidusia berupa: SATU UNIT SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA TAHUN 20010 WARNA HITAM NO POLISI DK 6410 ER, Bukti Kepemilikan (BPKB) No: E6945647-0. Untuk keperluan tersebut penerima kuasa diberikan kuasa untuk menghadap kepada pihak yang berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat, membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia serta surat- surat lain yang diperlukan, memilih domosili, memberi pernyataan bahwa objek jaminan fidusia benar milik pemberi kuasa dan tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari beban apapun, melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia, memberikan dan menyetujui syarat- syarat, aturan-aturan dan janji-janji yang disetujui oleh pemberi kuasa dalam akta jaminan fidusia, membayar semua biaya dan menerima tanda bukti pembayaran 80
atas segala pembayaran yang timbul atas pelaksanaan surat kuasa ini. dan seterusnya... Dalam surat kuasa membebankan jaminan fidusia, terdapat kata bahwa penerima kuasa untuk menandatangani akta jaminan fidusia (akta notariil sebagaimana tercantum dalam UUJF No. 42/1999 Pasal 5 Ayat (1) dan melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1), namun karena objek jaminan fidusia hanya bernilai Rp, 3.000.000 (tiga juta rupiah) maka tidak termasuk katagori yang harus dituangkan dalam akta notariil dan tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. Surat kuasa membebankan jaminan fidusia ini, sebagai antisipasi apabila debitor wanprestasi dan tidak sanggup memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat bertindak secara penuh atas objek jaminan fidusia, melaksanakan pendaftaran fidusia termasuk menjual objek jaminan fidusia, guna pemenuhan piutangnya. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh debitor, suami atau istri debitor, atau pihak ketiga sebagai personal guaranty debitor, disaksikan oleh dua orang saksi pegawai dan diketahui oleh pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru. Bahwa pada intinya debitor menyatakan: 1. Telah memahami isi perjanjian kredit Kreasi dengan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru nomor: FD 135557/Kreasi/2020 dan memahami 81
bahwa setelah saya menerima uang pinjaman maka barang saya jaminkan seperti yang tertuang dalam surat perjanjian diatas menjadi hak PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru kecuali bila saya melunasi seluruh hutang saya; 2. Menjamin kelancaran angsuran hutang saya berdasarkan perjanjian diatas (poin 1); 3. Akan menyerahkan barang yang saya jaminkan tanpa alasan apapun apabila angsuran saya menunggak sampai 4 (empat) kali atau tidak melunasi hutang tepat waktunya; 4. Apabila barang jaminan yang diserahkan tidak mencukupi untuk pelunasan utang saya, maka saya bersedia menyerahkan harta kekayaan saya yang lain, untuk menutupi kekurangannya, dan seterusnya... ... . Pada Surat Pernyataan ini terkandung makna bahwa apabila debitor wanprestasi dan tidak sanggup membayar hutangnya, maka dengan sukarela debitor akan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditor yang kemudian objek jaminan tersebut ditaruh di kantor PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru sebagai kreditor sebagaimana Pasal 30 UUJF No. 82
42/1999, untuk kemudian dijual oleh kreditor guna pelunasan hutang debitor.43 B. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia adalah benda yang hak kepemilikan yang akan dijaminkan oleh debitor pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru tidak lulus survei yang dilakukan oleh tim survei PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru misalnya kondisi mesin mobil atau motor sebagai benda yang akan dijaminkan tidak sehat atau rusak. Sehingga hal ini seringkali menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. Sementara kondisi mesin mobil dan motor yang akan dijadikan jaminan fidusia harus sehat, hal ini karena mempengaruhi nilai dari objek yang dijamin apabila sewaktu waktu si debitor wanprestasi objek jaminan dapat di eksekusi sebagai pelunasan utang debitor, maka jika mesin mobil dan motor yang di jaminkan secara fidusia mempunya nilai jual yang baik untuk pelunasan utang debitor apabila sewaktu waktu debitor wanprestasi. Maka dari hal ini sering sekali menjadi penghambat dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. 43 Netti Yusda (Bagian Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota), Wawancara, pekanbaru 22 Mei 2021 83
Faktor penghambat selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian jamianan fidusia berikutnya adalah calon dibitor tidak mampu mengurus surat keterangan tanda usaha atau S.K.T.U. yang dibuat oleh Kepala Lingkungan dan disetujui oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Kepala Kecamatan. hal ini di sebabkan oleh karena si calon debitor di persulit dan di perlama bahkan S.K.T.U nya tidak di keluarkan dalam pengurusan di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Sementara S.K.T.U ini merupakan salah satu persyaratan dokumen yang harus di penuhi dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. oleh sebab itu dalam pelaksanaan perjanjian fidusia yang dilakukan seringkali terhambat karena tidak dipenuhinya salah satu syarat dokumen yaitu S.K.T.U.44 44 Netti Yusda (Bagian Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota), Wawancara, pekanbaru 22 Mei 2021 84
C. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru untuk mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru untuk mengatasi Hambatan apabila benda jaminan fidusia seperti mobil dan motor yang kondisi mesin nya kurang sehat atau rusak yang dimiliki oleh calon dibitor dalam Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia maka upaya yang dilakukan oleh pihak dari PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru adalah memberikan penjelasan dan pengarahan terhadap calon dibitor tersebut secara jelas mengenai kondisi benda yang dapat di jadikan jaminan fidusia seperti mobil dan motor yaitu harus keadaan mesin yang sehat, apabila kondisi mobil dan motor rusak atau mesin mati maka tidak layak dijadikan sebagai jaminan fidusia serta juga memberikan penjelasan mengenai Objek jaminan fidusia berupa mobil dengan tahun pembelian paling lama sepuluh tahun terakhir atau sepeda motor dengan tahun pembelian paling lama tujuh tahun terakhir Sertifikat cek fisik dan nomor rangka mobil atau sepeda motor dari kantor samsat setempat. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru untuk mengatasi Hambatan bagi calon kreditor yang tidak memiliki S.K.T.U karena kesulitan yang di alami calon debitor saat mengurus pada tingkat kelurahan ataupun kecamatan dalam Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia, maka upaya yang dilakukan oleh pihak dari PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru adalah dengan cara terjun langsung ke tempat usaha milik dibitor 85
yang dilakukan oleh pegawai PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru untuk mengecek tempat usaha dari calon dibitor tersebut.45 45 Netti Yusda (Bagian Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota), Wawancara, pekanbaru 25 Mei 2021 86