Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3-November 2021, Hal. 603-608| Available online at DOI: SANKSI PIDANA TERHADAP PENCURIAN IKAN (ILEGAL FISHING) DI LAUT INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL ASING I Nyoman Rama Cahyadi Putra, I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Abstrak Illegal fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal, ranah illegal yang di maksud karena bertentangan dengan cara-cara yang telah dilarang dalam Undang-undang baik itu dalam hal tindakan yang dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan yang dalam hal ini adalah menggunakan alat-alat tangkap yang dapat merusak kondisi ekosistem perairan maupun mencari ikan dengan tanpa memiliki izin penangkapan ikan yang merupakan juga ranah dari illegal fishing. Dalam tindak pidana ada perbuatan yang melawan hukum pidana, hukum pidana sendiri di bagi atas dua bagian yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana Subjektif. Pemidanaan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk merubah perilaku seorang narapidana agar dapat berubah dan nantinya kembali ke masyarakat dapat menjadi insan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penangkapan illegal yang dilakukan oleh kapal asing di laut Indonesia dan mengungkapkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian ikan di Laut yang dilakukan oleh kapal asing. Penelitian ini didesain dengan penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai materi yang dibahas. Teknik analisis bahan hukum menggunakan sistem deskriptif analisis. Dari hasil analisis data diketahui bahwa pencurian ikan terjadi karena melakukan penangkapan ikan tanpa prosedur yang telah ditetapkan di wilayah Perairan Indonesia serta dapat dikenakan sanski berupa sanksi kurungan dan denda. Kata Kunci: Kapal Asing, Pencurian Ikan, Sanksi Pidana Abstract Illegal fishing is fishing that is done illegally. The illegal domain is meant because it is contrary to the methods that have been prohibited in the law, both in terms of actions that can damage the sustainability of the fish ecosystem, which in this case is using fishing gear that can damage the condition of the aquatic ecosystem or fishing without having a fishing license which is also the realm of illegal fishing. In criminal acts, some acts are against criminal law. Criminal law is divided into two parts, namely objective criminal law and subjective criminal law. Sentencing is one of the efforts made by the state to change the behavior of a prisoner so that he can change and later return to society to become a better person. This study aimed to examine the regulation of illegal fishing carried out by foreign vessels in Indonesian seas and to reveal criminal sanctions against perpetrators of illegal fishing in the sea carried out by foreign vessels. This research was designed by using normative research with a statutory approach as well as a conceptual approach. The sources of legal materials consisted of primary and secondary legal materials. The collection of legal materials was done by collecting legal materials that were related to the material discussed. The technique of analyzing legal materials used a descriptive analysis system. Of the results of data analysis, it is discovered that fish theft occurs because of fishing without procedures that have been established in Indonesian waters and can be subject to sanctions in the form of imprisonment and fines. Keywords: Foreign Vessels, Fish Theft, Criminal Sanctions I. PENDAHULUAN Indonesia adalah negara hukum yang mengatur seluruh perilaku masyarakatnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan, sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 1 Angka (3) yang berbunyi Indonesia Adalah Negara Hukum. Pemberlakuan hukum tertulis di Indonesia berdampak pada kuatnya penerapan asas legalitas di dalam penerapan. Asas legalitas merupakan asas yang memberikan kepastian hukum terhadap perilaku masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan dari ditegakannya kepastian hukum maka masyarakat akan merasakan tumbuhnya seuatu keadilan (Pramono, 2015). Hukum merupakan landasan bagi setiap orang maupun pemerintahan di dunia sebagai suatu yang mengatur kegiatan | 603
Jurnal Pereferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021 masyarakat dan pemerintah sehingga tidak terjadinya benturan kepentingan yang berakibat konflik yang tidak akan pernah berujung (Supriyanta, 2013). Menurut (Poernomo, 2020), apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam Bahasa latin berbunyi: nulla poena sine lage; nulla poena sine crimine; nulla poena sine poena legali. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali (Hiariej, 2018). Indonesia yang merupakan negara maritim yang terdiri dari pulau-pulau dan bentangan laut yang sangat luas. Keberadaan Indonesia sebagai negara maritime yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan membuat negara Indonesia di haruskan memiliki kebijakan-kebijakan maritime guna melindungi sumber daya laut Indonesia dari tindakan illegal yang menguras sumber daya Indonesia sehingga menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia. Otomatis masyarakat yang bekerja sebagai nelayan mendapat dampak positif. Tidak hanya kepada tindakan illegal yang di lakukan kapal asing saja namun pemerintah juga harus menindak tegas kegiatan-kegiatan illegal nelayan Indonesia yang mengambil hasil laut dengan menggunakan bahan-bahan peledak hingga dapat merusak ekosistem laut dan akan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem bawah laut. Mengingat hal ini, Indonesia telah membuat kebijakan hukum mengenai kegiatan-kegiatan illegal kelautan yang dapat mengancam ekosistem bawah laut dan juga biota laut. Perikannan diatur di dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut Undang-undang Perikanan). Dalam Undang-undang Perikanan pada pasal 1 angka (1) yang berbunyi Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan. Tindak pidana perikanan tidak bisa dilepaskan dengan kelautan Indonesia karena merupakan satu kesatuan dimana tindak pidana perikanan dilakukan dilaut yang merupakan daerah maritime atau kelautan di Indonesia. Tingginya nilai ekonomi ikan membuat banyaknya terjadi tindak pidana perikanan dalam hal ini tindak pidana perikanan terjadi bukan hanya saja seperti tindak pidana yang di lakukan oleh kapal asing tetapi juga tindak pidana yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang menggunakan berbagai cara agar dapat memperoleh ikan dengan mudah dan banyak. Seperti halnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan kimia yang dapat membuat ikan naik kepermukaan laut, cara itu sering dilakukan untuk memperbanyak perolehan penangkapan. Namun cara yang di gunakan itu berdampak kerugian baik itu bagi kelangsungan ekosistem laut dan ikan yang bertentangan dengan asas hukum lingkungan yaitu keberlanjutan lingkungan hidup yang dapat merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian negara dan juga nelayan lain yang mencari ikan sesuai dengan alat-alat dan proses-proses yang diizinkan. Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing yang masuk kewilayah laut Indonesia untuk mengambil sumber daya perikanan yang ada di Indonesia (Ari Atu Dewi, 2018). Kerap kali cost guard, pol air dan juga TNI angkatan laut Indonesia menemukan tindak pidana perikanan dan juga sering terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing yang di kawal oleh cost guard dari negara bersangkutan yang membuat geram aparat laut Indonesia dan sudah banyak pemerintah Indonesia melenyapkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia guna memberikan efek jera namun tetap saja dilakukan oleh negara-negara lain terhadap perikanan Indonesia. Tindak pidana perikanan juga tidak hanya terjadi di laut di Indonesia dimana tindak pidana perikanan juga harus tetap di awasi di perairan Indonesia seperti danau dan sungai-sungai besar di Indonesia yang kemungkinan juga dapat di eksploitasi oleh pihak-pihak lain seperti penyelundupan ikan dan juga bibit lobster ke negara tetangga serta penangkapan undang lobster di bawah berat 250 gram yang di atur di dalam peraturan mentri juga merupakan aspek penting yang harus tetap di jaga sehingga perikanan Indonesia tetap dalam keadaan stabil dana man serta lestari. Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini, yaitu Efendi, (2014) mengkaji tentang bagaiamna prosedur dan wewenang permerintah terutama lembaga terkait dalam pengelolaan kapal luar yang masuk diperairan Indonesia. Penelitian lain Kadek Intan Rahayu et al., (2019) mengungkapkan Penghambat dalam penegakan hukum illegal fishing di Indonesia yaitu penengak hukum sulit ditembus hukum objek yang dimaksud adalah pelaku yang terlibat dalam kegiatan illegal fishing yaitu pelaku menjadi otak dari yang menjadi dalang utama dalam kasus illegal fishing. Pelaku pencuran ikan dipidana penjara paling lamaenam tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000 | 604
Jurnal Pereferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021 (Hutajulu et al., 2014). Walaupun sudah banyak penelitian terdahulu terkait kasus pencurian ikan ini di Indonesia, maka sampai saat ini kasus ini masi terus terjadi. Oleh karena itu penelitian ini melakukan penelitian yang mengkaji ulang pengaturan penangkapan ilegal yang dilakukan oleh kapal asing di laut Indonesia dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian ikan (ilegal fishing) di laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing II. METODE PENELITIAN Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari beberapa data Perundang-undangan yang terkait dan data sekunder meliputi teori-teori yang berasal dari beberapa literatur ilmiah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai materi yang dibahas dengan teknik arsip dan mencatat. Setelah data terkumpul maka dianalisis dengan teknik sistem deskriptif-analisis. Penelitian kualitatif deskriptif adalah mengamabrkan suatu penelitian dengan menyajikan hasil penelitian dalm bentuk deskripsi (Sunggono, 2003). III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan Penangkapan Ilegal yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Indonesia Pengertian penangkapan ikan dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (yang ikan adalah kegiatan untuk selanjutnya di sebut Undang-undang Perikanan). Penangkapan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah atau mengawetkannya. Didalam perkembangannya bahwa penangkapan ikan tidak terlepas dari perbuatan Criminal yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang- undang Perikanan. Adapun perbuatan tersebut sangat sering disebut sebagai tindak pidana ilegal fishing. Dimana makna dari Ilegal Fishing itu sendiri tidak diatur dalam undang-undang perikanan namun sering digunakan dalam acara-acara resmi kenegaraan yang membahas terkait ilegal fishing. Ilegal Fishing berasal dari kata Ilegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata Fish dalam Bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail atau memancing (Mahmudah, 2015). Orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing (Supramono, 2012) Pemaknaan orang asing dalam hal ini menitik beratkan pada setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dan juga dapat di maknai terkait badan hukum asing yang di bentuk oleh hukum asing. Dalam pemahamannya pengakuan orang asing di bagi menjadi dua yaitu perseorangan dan juga badan hokum. Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Keimigrasian mengatur tentang Setiap orang yang bukan warganegara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Seringnya terjadi kegiatan pencarian ikan oleh kapal asing sampai ke daerah perairan Negara Indonesia sangat menjadi sorotan karena perairan Indonesia yang begitu luas dan sangat sulit untuk di lakukannya pemantauan oleh aparat terkait baik dari TNI-AL maupun badan kemaritiman dan juga Polisi air mengakibatkan banyaknya masuk kapal-kapal kecil yang mencuri ikan di laut Indonesia, tentu itu sangat merugikan negara. Karena hasil laut Indonesia berupa ikan sangatlah memiliki nilai jual yang tinggi bahkan sampai mengekspor ikan ke negara tetangga. Kapal asing menurut pasal 1 angka (39) Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di artikan sebagai Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catatkan dalam daftar kapal Indonesia. Pengaturan penangkapan ikan secara ilegal, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ini mencegah pencurian ikan di perairan zona EkonomiEkslusif Indonesia. Berlakukannnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 adapun perubahan didalamnya dan terbentuklah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta perubahan kedua pada Undang-undang No 11 Tahun 2019 adanya perubahan tersebut | 605
Jurnal Pereferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021 dikarenakan semakin lama meningkatnya cara penangkapan serta wilayah pengelolaan secara jelas, serta suatu nelayan asing yang melalukan pencurian ikan secara illegal maka dari itu untuk meningkatkan kekuatan hokum dalam undang-undang perikanan diperbaharuilah Undang-Undang tersebut. Adapun pengaturan yang mengatur didalamnya hal-hal pembatasan penangkapan kapal nelayan jika tidak menggunakan bendera Indonesia maka di sebut kapal asing tidak diperbolehkan untuk mengankap ikan di garis batas zona ekonomi eksklusif indonesia tanpa adanya surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia. Zona ekonomi eksklusif indonesia Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tersebut tidak dijelaskan secara jelas atas apa yang mengenai di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, melainkan mengatur tentang Perikanan Republik Indonesia terhadap luas pengelolaan wilayah, dengan ini melalui Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan kedua yang sebelumnya Undang-undang no 31 Tahun 2004 telah menyebutkan secara jelas dan tegas tentang penyebutan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terdapat didalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang yang memiliki atau pengoprasian kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan yang tidak memiliki SIPI sebagai dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000. Penangkapan ikan di Indonesia telah diatur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dimana dalam melakukan penangkapan ikan harus mengikuti aturan yang berlaku dan mengenal batas-batas yang telah di tentukan. 2. Sanksi Hukum terhadap Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Hukum pidana mengenal istilah tindak pidana dan sanksi pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang di lakukan oleh setiap orang yang mana perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian baik yang sifatnya materiil maupun fisik dan pisikis. Perbuatan-perbuatan tersebut di atur dalam hukum materiil yang terdiri dari beberapa unsur pelanggaran. Sehingga katagori perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dan tidak melebar dalam konteks norma hukum lain diluar hukum pidana. Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana tidak terlepas dari adanya sistem peradilan pidana yang merupakan satu keasatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sistem peradilan pidana di mulai dari sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana di artikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur (Kadir & Nufus, 2012). Adapun adanya sistem peradilan pidana tentu haruslah berorientasi pada tujuan dari adanya sistem ini dalam hal menanggulangi atau menegakan hukum pidana materiil yang ada dan dapat di maknai bahwa tujuan dari adanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah di pidana, Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi lagi kejahatannya (Husin, 2016). Tindak pidana pencurian ikan adalah tindak pidana yang di atur dalam lex spesialis yaitu dalam Undang-undang perikanan. bahwa tindak pidana pencurian ikan adalah suatu perbuatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dapat merusak kondisi alam dan telah dilarang oleh peraturan perundang- undangan. Dalam hal tindak pidana pencurian ikan tidak diperbolehkan terjadi penafsiran hukum diluar Undang-undang. Masyarakat tidak diperbolehkan menyatakan orang melakukan pencurian ikan sebelum ada aturan yang mengatur sesuai dengan asas legalitas. Perbuatan yang melawan hukum pidana, hukum pidana sendiri dibagi atas dua bagian yaitu hukum pidana objektif (Ius Poenale) dan hukum pidana Subjektif (Ius Puniendi). Pembahasan terkait dengan hukum pidana objektif adalah aturan pidana itu sendiri yang mana hukum pidana objektif dapat dimaknai sebagai berikut Suharto & Efendi, (2013) Hukum Pidana objektif adalah semua peraturan tentang perintah atau larangan terhadap pelanggaran yang mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan, dibagi dua Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat di hukum, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara | 606
Jurnal Pereferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021 menghukum seseorang yang melanggar peratiran pidana. Sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan secara ilegal telah tercantum dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 dimana sanksi pidana bisa merupakan sanksi kurungan dan denda yang dikenakan terhadap pelaku pencurian ikan. Dimana dalam hal ini sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 diberlakukan tidak hanya untuk warga Negara Indonesia melainkan warga Negara asing yang melakukan pencurian ikan dilaut Indonesia. Dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 85 yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00. Jadi, dalam ketentuan pidana di atas telah dijelaskan bila setiap orang bisa dijatuhkan sanksi pidana bila telah melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. IV. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Pengaturan tindak pidana pencurian ikan terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian ikan dan dalam hal mengelola perikanan haruslah sesuai dengan asas-asas yang telah diatur dalam asas-asas Undang-undang Perikanan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi suatu tindak pidana serta tidak menyimpang dari pngaturan yang telah diatur dalam Undang- undang No 11 Tahun 2019 tentang Perikanan. Sanksi pidana perikanan telah tercantum dalam pasal 85 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Selain itu untuk kapal yang berbendera asing tercantum dalam pasal 93 ayat 2 Undang-undang no 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 2. Saran Saran agar tindak pidana pencurian secara ilegal harus memenuhi unsur-unsur yang telah diterapkan agar sesuai prosedur yang berlaku di indonesia, selain itu diharapkan lebih memperketat perbatasan- perbatasan laut yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga agar tidak terjadi tindakan- tindakan yang dapat merugikan sektor perikanan yang mana kita ketahui sektor perikanan adalah sektor yang paling penting dan lumayan besar dalam memberikan pemasukan kepada negara. Selanjutnya agar sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian ikan harus sesuai dengan Undang-undang perikanan dimana dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, agar penegakan hukum di Indonesia merata karena Indonesia merupakan negara hukum. DAFTAR PUSTAKA Ari Atu Dewi, A. A. I. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 163-182. Efendi. (2014). Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Era Otonomi Khusus di Aceh. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2), 108-117. Hiariej, E. O. . (2018). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Husin, K., & Husin, B. R. (2016). Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika: Jakarta. Hutajulu, M., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Marlina. (2014). Analisis Hukum Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Putusan No:03/PID. SUS.P/2012/PN.MDN. Law Journal, 2(1), 230-247. | 607
Jurnal Pereferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021 Kadek Intan Rahayu, Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. E-Journal Komunitas Yustisia, 2(2), 145-155. Kadir, N. A., & Nufus, C. (2012). Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan dalam Proses Peradilan Pidana. Lex Jurnalica, 9(1), 31-43. Mahmudah, N. (2015). Illegal Fishing. Sinar Grafika: Jakarta. Poernomo, H. S. L. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan yang Beredar di Kota Makassar. Jurnal Law Review, 3(1), 40-58. Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. Lex Jurnalica, 12(3), 248-258. Suharto, & Efendi, J. (2013). Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana. Prenadamedia group: Jakarta. Sunggono, B. S. B. (2003). Metode Penelitian Hukum Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Supramono, G. (2012). Hukum Orang Asing di Indonesia. Sinar Grafika. Supriyanta. (2013). Kajian Filosofis terhadap Standar Perilaku Etis Notaris. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3), 137-144. | 608