PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; DISIPLIN PEGAWAIPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM(PDAM) KOTA PONTIANAK oleh : Wargo Toyetno Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Jakapurwa24@yahoo.co.id Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya pelanggaran jam kerja oleh pegawai yang dikenal dengan istilah 705, yaitu pegawai tersebut datang kekantor dan absen pada jam 7.00 wib, akan tetapi setelah absen pegawai yang bersangkutan meninggalkan pekerjaan tanpa ada keterangan atau perintah dinas, dan kembali lagi hanya untuk absen pada pukul 17.00 ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Direktur Utama wib.Penelitian Perusahaan Daerah Air Minum tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawaidengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwarendahnya pemahaman pegawai terhadap peraturan direktur masih terjadinya pelanggaran disiplin, misalnya datang kekantor terlambat, tidak absen, tidak masuk kantor lebih dari seminggu berturut-turut. Penegakan peraturan disiplin terutama penerapan sanksi bagi pelanggaran disiplin belum dilaksanakan secara konsisten, artinya tidak ada ketegasan dari pihak manajemen dalam pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai.Menyikapi fenomena komunikasi iniyang diarahkan untuk penegakan disiplin.Hendaknya peraturan direktur tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawai, disosialisasikan secara rutin dan menjelaskan secara rinci peraturan-peraturan yang sering dilanggar, berikut konsekwensinya dan diinformasikan kepada pegawai melalui diskusi aktif baik secara formal maupun informal atau dengan kata lain diperlukan sosialisasi interaktif.. Kata Kunci : Peraturan, Direktur, Disiplin. Abstract The problem in this research is a violation of hours worked by employees known as 705, ie the employees come to the office and absent at 7.00 pm, but after missing the employee left the job without any official statement or command, and back again just to absent at 17.00 pm. This study aims to describe Director Policy Implementation Regional Water Company of discipline and punishment discipline with a qualitative approach. The research found that lack of employee understanding of the rules is a violation of discipline director, for example, came to the office late, not absent, in the office for more than a week in a row. Enforcement of disciplinary rules, especially the application of disciplinary sanctions for violations have not been implemented consistently, meaning there is no firmness of the management in the application of disciplinary sanctions for violations committed by employees. Addressing the phenomenon of communication is directed to enforcement of regulations disiplin.Hendaknya director of discipline and punishment discipline, socialized regularly and describes in detail the rules are often broken, the following consequences and informed employees through active discussions both formally and informally or with other words needed interactive socialization. Keywords: Regulation, Director, Discipline. kepada karyawan untuk berbuat dan PENDAHULUAN. Disiplin merupakan keadaan yang melakukan segala kegiatan sesuai dengan menyebabkan atau memberikan dorongan norma-norma atau aturan-aturan yang telah Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 1
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; ditetapkan.Menurut Siagian (2004:305), adanya pelanggaran disiplin jam kerja oleh disiplin merupakan tindakan manajemen pegawai yang dikenal dengan istilah 705, untuk mendorong para anggota organisasi yaitu pegawai tersebut datang kekantor dan memenuhi tuntutan berbagai ketentuan absen pada jam 7.00 wib, akan tetapi setelah tersebut. Dengan perkataan lain, absen pegawai yang bersangkutan pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk meninggalkan pekerjaan tanpa ada pelatihan yang berusaha memperbaiki dan keterangan atau perintah dinas, dan kembali membentuk pengetahuan, sikap, dan lagi hanya untuk absen pada pukul 17.00 perilaku pegawai sehingga para pegawai wib. tersebut secara sukarela berusaha bekerja Pelanggaran lainnya adalah pegawai secara kooperatif dengan para pegawai yang yang absen (tidak masukkantor) tanpa ada lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. keterangan selama lebih 10 hari kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berturut-turut dalam 1 (satu) bulan. Kedua sebagai salah satu diantara organisasi publik tindakan di atas berbunyi "pegawai wajib yang bergerak di bidang pelayanan dasar, melaksanakan ketentuan waktu kerja 8 yaitu penyediaan dan pelayanan air bersih, (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 secara normatif memiliki berbagai aturan jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) yang disebut disiplin pegawai diatur hari kerja dalam 1(satu) minggu.Hal lainnya Peraturan Direktur Utama PDAM Kota adalah adanya pegawai yang bekerja tidak Pontianak Nomor: 146/KEP- sesuai dengan tupoksi atau tidak sesuai VI/PDAM/2005 tanggal 26 Juni 2005 BAB dengan Surat Keputusan Direktur Utama VII tentang disiplin dan hukuman disiplin PDAM Kota Pontianak. pegawai. Bentuk anjuran normatif dimaksud, Berdasarkan paparan permasalahan di diantaranya adalah : 1) Memperhatikan dan atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melaksanakan segala ketentuan perusahaan, untuk mendiskripsikan penegakan disiplin baik yang langsung menyangkut tugas pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Kota kedinasan maupun yang berlaku secara Pontianak. umum. 2) Mentaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan. 3) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan 4) Tidak melalaikan tugas kedinasan dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (mangkir). Tampaknya terdapat fenomena penegakan disiplin kerja pegawai masih belum dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut. Diantara fenomena itu adalah METODE Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata.Dengan demikian dikatakan bahwa penelitian deskriptif yang dipertegas dengan ekploratif pada pada Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 2
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; objek dengan mengeksplorasi dan pada peraturan tersbut". Kasi Kepegawaian menganalisis fakta. PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Informan dalam penelitian ini adalah lebih lanjut menjelaskan bahwa "Rendahnya pegawai pada Perusahaan Daerah Air pemahaman pegawai terhadap peraturan Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota Direktur Utama terlihat dari masih Pontianak. Penunjukkan informan dilakukan terjadinya pelanggaran disiplin yang menggunakan teknik purposive, yaitu dilakukan oleh pegawai, misalnya datang penentuan informan ditujukan secara kekantor terlambat, tidak absen, tidak masuk langsung terhadap pegawai yang peneliti kantor lebih dari seminggu berturut-turut" anggap mengetahui dan memahami masalah Dari penjelasan direktur dan kasi di atas, yang diteliti. Informan kunci yang dipilih pemahaman pegawai terhadap disiplin masih adalah: Direktur Umum bidang keuangan kurang dan bahkan pengetahuan terhadap dan kepegawaianPDAM, Kabag. Umum peraturan atau kebijakan yang ada, sehingga Tata UsahaPDAM Tirta Khatulistiwa Kota pemahaman pegawai kurang menjadi Pontianak, Kasi Kepegawaian PDAM Tirta penyebab banyak tindakan indisipliner. Khatulistiwa Kota Pontianak. Salah satu upaya untuk mengatasi hal Tehnik pengumpulan data yang penulis tersebut pihak pimpinan sebaiknya gunakan adalah dengan wawancara, memberikan program orientasi atau observasi dan dokumentasi. Sedangkan pemahaman kepada para pegawai, karena untuk instrumennya adalah pedoman tidak semua pegawai mempunyai tingkat observasi, pedoman wawancara dan alat pemahaman yang sama terhadap peratutan dokumentasi. tersebut. Pegawai akan patuh, apabila peraturan atau kebijakan yang ada diketahui IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLINPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK. 1. Pemahaman Pegawai tentang Disiplin dengan jelas, atau dijalankan secara konsisten. Selain memberikan orientasi atau pemahaman, pimpinan diharapkan dan Upaya Sosialisasi Berkenaan dengan pemahaman pegawai terhadap peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor: 146/KEP- VI/PDAM/2005 sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Kepegawaian PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak bahwa "sosialisasi baik melalui pertemuan langsung maupun berupa pembagian fotocopy peraturan, akan tetapi belum semua pegawai dapat memahami informasi yang terdapat memberikan penjelasan secara rinci, masing- masing berbagai peraturan yang sering dilanggar, berikut konsekwensinya dan diinformasikan kepada pegawai melalui diskusi aktif. Penegakan peraturan disiplin memerlukan konsistensi dalam pelaksanaannya.Berkaitan dengan konsistensi penegakan peraturan disiplin pegawai pada PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, dikemukakan olehKabag. Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 3
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; Umum Tata UsahaPDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. BP2KP maupun Direktur Kota Pontianak. bahwa:Penegakan peraturan Umum bidang keuangan dan kepegawaian disiplin terutama penerapan sanksi terhadap hanya mempunyai kewenangan sebatas pelanggaran disiplin belum dilaksanakan pemberian rekomendasi, sedangkan secara konsisten, artinya tidak ada ketegasan keputusan berada ditangan Direktur Utama. dari pihak manajemen dalam pemberlakuan Selanjutnya dikemukakan oleh Kasi sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang Kepegawaian PDAM Tirta Khatulistiwa dilakukan oleh pegawai. Kota Pontianak, bahwa: terkait dengan Mengenai ketidaktegasan manajemen hukuman disiplin berupa pemberian dalam pelaksanaan pemberian sanksi skorsing atau pemberhentian pegawai, terhadap pelanggaran disiplin yang kewenangannya memang berada pada dilakukan oleh pegawai, dikemukakan oleh Direktur Utama. Sedangkan untuk Kasi Kepegawaian PDAM Tirta pemberian sanksi berupa pemotongan uang Khatulistiwa Kota Pontianak, bahwa:Untuk makan dan tidak diberikan hak uang cuti menjatuhkan sanksi kepada pegawai tidak tahunan kepada pegawai yang mudah. Contohnya pemberian skorsing kepada pegawai. Pemberian skorsing kepada ya berada pada Direktur Umum bidang pegawai sudah dilakukan sesuai dengan keuangan dan kepegawaian, akan tetapi mekanisme, yaitu dengan memberikan pemberian sanksi berupa pemotongan uang peringatan secara lisan, kemudian makan dan tidak diberikan hak uang cuti menerbitkan surat peringatan. Setelah tahunan tidak memberikan efek jera kepada pemberian skorsing disetujui dan pegawai PDAM. ditandatangani oleh BP2KP selaku badan Pendapat yang sama dikemukakan oleh pengawas dan Direktur Umum bidang beberapa pegawai PDAM, bahwa:Pemberian keuangan dan kepegawaian PDAM Tirta sanksi kepada pegawai yang melakukan Khatulistiwa Kota Pontianak. Akan tetapi pelanggaran tidak dilakukan secara tegas, pemberian skorsing tidak dilaksanakan. sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan pegawai. Sedangkan pemberian 2. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan sanksi berupa pemotongan uang makan dan Disiplin tidak diberikan hak uang cuti tahunan tidak Dikemukakan olehDirektur Umum memberikan pengaruh baik pada bidang keuangan dan kepegawaian PDAM penghasilan maupun pada peningkatan Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, disiplin kerja pegawai. bahwa:pihak yang mempunyai kewenangan Berdasarkan hasil penelitian dilapangan untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberian tentang penegakan disiplin kerja pegawai skorsing atau pemberhentian kepada PDAM Tirta Kathulistiwa Kota Pontianak, pegawai yang melanggar aturan adalah didapatkan informasi bahwa pelaksanaan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa sosialisasi sudah dilakukan baik secara Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 4
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; langsung kepada pegawai antara lain melalui pelaksana dalam menegakkan disiplin, pertemuan yang dilakukan oleh masing- belum efektif. Hal tersebut dikarenakan para masing unit kerja yang ada di PDAM Tirta kepala bagian tidak mempunyai kewenangan Khatulistiwa Kota Pontianak maupun untuk menjatuhkan sanksi terutama melalui pengumuman dan pembagian foto pemberian sanksi hukuman berat, seperti copy peraturan Direktur Utama kepada pemberian skorsing dan pemberhentian seluruh pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa pegawai. Kota Pontianak. Sumberdaya yang juga penting adalah Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kewenangan untuk menentukan bagaimana PDAM belum efektif jika dikaitkan dengan kebijakan dilakukan, dalam hal ini adalah waktu sosialisasi, yang dalam kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pelaksanaannya hanya dilakukan sekali, kepada pegawai yang melakukan tindakan dengan mengumpulkan pegawai dan dengan indisipliner. Mengenai kewenanangan dalam pemberian fotocopy peraturan.Untuk pemberian sanksi kepada pegawai yang mencapai sosialisasi yang efektif tentunya indisipliner, dikemukakan oleh Direktur harus dilakukan secara intensif dan melalui Umum bidang keuangan dan kepegawaian media yang memadai agar tingkat PDAM Kota Pontianak, bahwa:Ada pemahaman pegawai terhadap peraturan beberapa rekomendasi yang disampaikan disiplin sesuai dengan harapan kepada Direktur Utama untuk memberikan organisasi.Sosialisasi informal yang sanksi berupa skorsing dan pemberhentian dilakukan tidak dapat menjamin bahwa pegawai yang sudah melalui pertimbangan sosialisasi telah efektif ditransmisikan. BP2KP, karena pegawai tersebut alpa (tidak Apabila sosialisasi informal yang digunakan masuk kantor tanpa pemberitahuan) dalam 1 tidak didukung dengan sosialisasi formal tahun sebanyak 133 hari disamping itu yang maka sosialisasi yang dilakukan tidak akan bersangkutan juga melakukan tindakan dapat menyampaikan maksud dan tujuan penggelapan dana operasional PDAM Kota kebijakan secara utuh bahkan dapat Pontianak, akan tetapi hasilnya adalah memunculkan persepsi berbeda-beda pegawai yang bersangkutan diantara penerima informasi. dipindahtugaskan kebagian lain, dikarenakan Berkenaan dengan kemampuan keputusan berada pada Direktur Utama. sumberdaya manusiapelaksanadalam Adanya kejelasan kewenangan mengimplementasikan peraturan Direktur merupakan salah satu faktor penting untuk Utama PDAM Kota Pontianak Nomor: mencapai keberhasilan implementasi 146/KEP-VI/PDAM/2005 tentang disiplin kebijakan. Sumber daya kewenangan ini dan hukuman disiplin pegawai, merupakan fasilitas atau prasarana yang dikemukakan oleh pegawai PDAM Kota digunakan untuk mengoperasionalisasi Pontianak, bahwa:Kemampuan para Kepala kebijakan sehingga dalam proses Bagian PDAM Kota Pontianak sebagai implementasi mudah dilaksanakan. Edward Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 5
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; III dalam Widodo (2008:102) menegaskan pegawai yang melakukan pelanggaran yang bahwa: Terbatasnya kewenangan yang sama akan mendapatkan ganjaran disiplin diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan yang sama. Artinya pemberian sanksi menyebabkan gagalnya pelaksanaan terhadap pegawai yang melakukan tindakan kebijakan, karena dengan terbatasnya indisipliner diberlakukan dalam cara yang kewenangan sulit untuk mendapatkan sama, tidak membeda-bedakan dan informasi yang akurat, tepat, andal, dan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran dapat dipercaya akan sangat merugikan yang dilakukan oleh pegawai. kepada pelaksanaan akuntabilitas. segenap karyawan. Berkenaan dengan tanggungjawab Dikemukakan oleh pegawai PDAM Titra Sumberdaya manusia pelaksana dalam Khatulistiwa Kota Pontianak, penegakan disiplin pegawai di PDAM Kota bahwa:Penegakan disiplin kerja pegawai Pontianak, dikemukakan oleh Kasi dilingkungan PDAM Kota Pontianak, Kepegawaian PDAM Titra Khatulistiwa memang sudah ada pemberian sanksi kepada Kota Pontianak, bahwa: Tanggungjawab pegawai. Misalnya untuk masalah yang untuk menegakkan disiplin kerja pegawai di berhubungan dengan absensi, kepada PDAM Kota Pontianak, berada pada pegawai yang tidak absen, datang telat, dan masing-masing kepala bagian. Seperti tidak masuk kantor (alpa), dilakukan pemberian teguran lisan, pembinaan dan pemotongan uang makan, apabila alpa dalam pengawasannya dilakukan oleh kepala seminggu berturut-turut kepada pegwai bagian pada masing-masing bagian.Jika tersebut tidak diberikan uang cuti tahunan. pemberian teguran lisan tidak berjalan, maka Akan tetapi sanksi yang diberikan tidak permasalahan pegawai tersebut dilimpahkan konsisten , sehingga peraturan direktur kepada Direktur Umum bidang keuangan umum tersebut tidak mempunyai pengaruh dan kepegawaian PDAM Kota terhadap peningkatan disiplin pegawai Pontianak".Akan tetapi pemberian sanksi PDAM. berupa pemotongan uang makan, biasanya Berdasarkan hasil wawancara mengenai langsung dilakukan Kabag Umum Tata sumber daya, meliputi kemampuan Usaha berdasarkan usulan dari kepala bagian sumberdaya pelaksana dan tanggungjawab masing-masing unit yang ada di PDAM. dan kewenangan pelaksana penegakan Penegakan disiplin haruslah diterapkan disiplin pada PDAM kota Pontianak, dapat secara konsisten, dan kepada pegawai yang disimpulkan bahwa sumber daya terutama melakukan tindakan indisipliner hendaknya mengenai kewenangan dalam penegakan diberikan hukuman yang sesuai dengan disiplin kerja pegawai masih kurang peraturn yang berlaku. Disiplin yang memadai, sehingga dalam pelaksanaannya diterapkan secara konsisten berarti setiap implementor mengalami kesulitan dalam pegawai yang terkena hukuman disiplin memberikan sanksi kepada pegawai karena harus menerimanya/menjalaninya. Setiap keputusan akhir berada pada direktur umum Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 6
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; PDAM kota Pontianak. Sumberdaya yang langsung pegawai (Kasi, Kabag), serta berupa kewenangan merupakan sarana yang rendahnya dukungan direksi terhadap dibutuhkan dalam rangka mempermudah usulan/rekomendasi penjatuhan hukuman operasionalisasi implementasi kebijakan. terhadap pegawai yang melakukan Berhubungan dengan sikap implementor pelanggaran masih rendah sehingga dalam menegakkan disiplin kerja pegawai menyebabkan manajemen sulit untuk PDAM Kota Pontianak, di kemukakan oleh melakukan pemberian sanksi. pegawai PDAM Kota Pontianak, Semua tindakan indisipliner perlu bahwa:Terhadap pelanggaran 705, meskipun mengikuti prosedur minimum, aturan sudah diberikan teguran secara tertulis, akan komunikasi dan ukuran capaian.Tiap tetapi tidak ada tindaklanjutnya dan belum pegawai dan manajemen perlu memahami ada ketegasan dari pihak manajemen kebijakan perusahaan serta mengikuti khususnya mengenai pemberian sanksi prosedur secara penuh.Pegawai yang kepada pegawai yang tidak mengenakan melanggar aturan diberi kesempatan untuk seragam. Ketidaktegasan direksi memperbaiki perilaku mereka.Para manajer menyebabkan rendahnya kesadaran pegawai perlu mengumpulkan sejumlah bukti untuk untuk melaksanakan peraturan tersebut. membenarkan tindakan indisipliner yang Ada tiga bentuk sikap/respon dilakukan oleh pegawai.Bukti ini harus implementor terhadap kebijakan, yaitu secara hati-hati didokumentasikan sehingga kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan tidak bisa untuk diperdebatkan. pelaksana untuk merespon kebijakan kearah Dalam rangka pelaksanaan implementasi penerimaan atau penolakan, dan intensitas peraturan Direktur Utama PDAM Kota dari respon tersebut.Para pelaksana mungkin Pontianak Nomor: 146/KEP- memahami maksud dan tujuan kebijakan, VI/PDAM/2005 tentang disiplin dan namun seringkali mengalami kegagalan hukuman disiplin pegawai, keseriusan sikap dalam melaksanakan program secara tepat implementor dirasakan sangat kurang. Hal karena mereka menolak tujuan yang ada tersebut dapat dilihat dari kurang tegasnya didalamnya sehingga secara sembunyi sikap manajemen dalam pemberian sanksi, mengalihkan dan menghindari implementasi dan tidak adanya kejelasan data mengenai program.Disamping itu dukungan para jenis pelanggaran yang dilakukan pegawai pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam dari atasan langsung pegawai (Kasi, Kabag), mencapai sasaran program. serta rendahnya dukungan direksi terhadap Sebagaimana dikemukakan oleh Kasi usulan/rekomendasi penjatuhan hukuman Kepegawaian PDAM Kota Pontianak, terhadap pegawai yang melakukan bahwa:Kurang tegasnya sikap manajemen pelanggaran masih rendah sehingga dalam pemberian sanksi, dan tidak adanya menyebabkan manajemen sulit untuk kejelasan data mengenai jenis pelanggaran melakukan pemberian sanksi. yang dilakukan pegawai dari atasan Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 7
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; Dalam pelaksanaan implementasi Pontianak. Jadi pemberian hukuman berupa peraturan Direktur Utama PDAM Kota pemotongan uang makan dan uang cuti Pontianak Nomor: 146/KEP- harus direvisi karena sudah tidak sesuai VI/PDAM/2005 tentang disiplin dan dengan kondisi yang ada.Disamping itu hukuman disiplin pegawai, ketentuan- perlu dibentuk bagian khusus yang ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis independen untuk menangani pengawasan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana. interen untuk menindaklanjuti rekomendasi Disposisi implementor tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh BP2KP. apa yang diamanatkan dalam kebijakan yang Karakteristik implementor berupa dijalankan. Jika dikaji kembali mengenai komitmen tidak ditunjukkan implementor pengetahuan dan pemahaman implementor, dalam pelaksanaan implementasi, hal ini pada umumnya implementor telah ditunjukkan dengan tidak adanya komitmen mengetahui substansi dari kebijakan yang dari implementor dalam hal ketegasan sikap dijalankan, namun ternyata hanya dengan implementor terhadap pemberian sanksi bekal pengetahuan dan pemahaman terhadap pelanggaran disiplin kerja yang mengenai kebijakan yang dijalankan tidak dilakukan oleh pegawai. cukup untuk membentuk sikap atau disposisi implementor yang baik. Berkaitan dengan mekanisme atau SOP Berkenaan dengan efektivitas pemberian dalam pelaksanaan pemberian hukuman hukuman disiplin berupa pemotongan uang disiplin, dikemukakan oleh Direktur Umum makan, dikemukakan oleh pegawai PDAM bidang keuangan dan kepegawaian PDAM Kota Pontianak, bahwa:Pemotongan uang Kota Pontianak, bahwa:Mekanisme dalam makan yang diberlakukan bagi pegawai pelaksanaan pemberian hukuman disiplin, yang indisipliner tidak memberikan efek berupa teguran lisan, kewenangannya berada jera, karena jumlahnya kecil/tidak seberapa pada kepala seksi pada masing-masing unit sehingga pegawai mengabaikannya. kerja. Untuk pemberian hukuman sedang Sebenarnya yang diinginkan oleh para dan kewenangannya berada pada kepala pegawai adalah adanya tindakan tegas dari bagian yang kemudian diteruskan kepada jajaran direksi kepada pegawai yang sudah Direktur Umum bidang keuangan dan jelas-jelas melakukan pelanggaran, supaya kepegawaian PDAM Kota Pontianak, untuk tidak menular kepada pegawai lainnya dan kemudian dirapatkan dengan BP2KP selaku sikap maneajemen tidak pilih kasih dalam badan pengawas yang ada di PDAM untuk memberikan hukuman. kemudian diusulkan atau direkomendasikan Lebih lanjut dikemukakan oleh Kasi kepada Direktur Utama untuk membuat Kepegawaian PDAM Kota Pontianak, keputuasan. Karena baik Direktur Umum bahwa: Pemberian hukuman berupa bidang keuangan dan kepegawaian maupun pemotongan uang makan tidak memberikan BP2KP tidak mempunyai kewenangan untuk efek jera kepada pegawai PDAM Kota Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 8
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; membuat keputusan pemberian hukuman yang dimiliki oleh orang-orang yang disiplin. diserahi tugas memimpin dalam organisasi Pada umumnya, semakin besar yang bersangkutan. koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan suatu kebijakan.Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Mengenai sistem pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai, dikemukakan oleh Direktur Umum bidang keuangan dan kepegawaian PDAM Kota Pontianak, bahwa:Pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai, dilakukan oleh masing-masing bagian yang ada di PDAM Kota Pontianak. Meskipun PDAM Kota Pontianak mempunyai TIM pengawas, tetapi pengawasan langsung tetap berada pada atasan langsung pegawai. Salah satu kemampuan pemimpin adalah menerapkan perilaku kepemimpinan yang efektif sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi dimana ia memimpin. Perilaku kepemimpinan merupakan sikap dalam menggerakan, mendorong dan mempengaruhi para pegawai agar bekerja dengan tekun, rajin, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku menuju pencapaian tujuan organisasi.Demikian pentingnya peran kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimimpinan PENUTUP Bertitik tolak dari hasil penelitian yang telah dikemukakan dan diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Komunikasi dalam bentuk sosialisasi mengenai peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor: 146/KEP-VI/PDAM kurang berjalan dengan baik, sehingga pemahaman pegawai terhadap peraturan tersebut rendah, hal ini terlihat dari masih terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai, misalnya datang kekantor terlambat, tidak absen, tidak masuk kantor lebih dari seminggu berturut-turut. Penegakan peraturan disiplin terutama penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin belum dilaksanakan secara konsisten, artinya tidakada ketegasan dari pihak manajemen dalam pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Untuk itu agar komunikasi dalam penegakan disiplin kerja pegawai PDAM Tirta Kathulistiwa Kota Pontianak dapat dipahami oleh seluruh pegawai, hendaknya peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor: 146/KEP- VI/PDAM/2005 tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawai, disosialisasikan secara rutin dan implementor harus menjelaskan secara rinci peraturan-peraturan yang sering dilanggar, berikut konsekwensinya dan diinformasikan kepada Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 9
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 ; pegawai melalui diskusi aktif baik secara disiplin dilaksanakan secara konsisten, formal maupun informal. artinya pemberian sanksi terhadap pegawai Selanjutnya tidak adanya kejelasan yang melakukan tindakan indisipliner kewenangan dalam pemberian hukuman diberlakukan dalam cara yang sama, tidak kepada pegawai yang melanggar disiplin membeda-bedakan dan diberikan sesuai kerja. Tidak tidak adanya kejelasan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan kewenangan dalam pelaksanaan suatu oleh pegawai. kebijakan, menyebabkan implementor mengalami kesulitan dalam memberikan REFERENSI sanksi kepada pegawai karena keputusan akhir berada pada direktur umum PDAM kota Pontianak. Tanggungjawab untuk Dunn, William, N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, menegakkan disiplin kerja pegawai di PDAM Kota Pontianak, berada pada masing-masing kepala bagian. Seperti Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Bandung: Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. pemberian teguran lisan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh kepala bagian pada masing-masing bagian. Akan tetapi sanksi yang diberikan tidak konsisten, Tacjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan : Asosiasi Ilmu Publik. Bandung Politik Indonesia (AIPI) Bekerjasama Dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. sehingga peraturan direktur umum tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap peningkatan disiplin pegawai PDAM. Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia. Untuk itu penegakan peraturan disiplin memerlukan konsistensi dalam pelaksanaannya. Untuk itu hendaknya Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak 146/KEP- Nomor: VI/PDAM/2005 Tanggal 26 Juni 2005 BAB VII tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawai penerapan sanksi terhadap pelanggaran Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura 10