ANALISIS PARIWISATA 16 [1] : 29 - 34 Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai oleh Pengusaha Pariwisata di Provinsi Bali [Putri Kusuma Sanjiwani] PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI SEMPADAN PANTAI OLEH PENGUSAHA PARIWISATA DI PROVINSI BALI Oleh Putri Kusuma Sanjiwani Fakultas Pariwisata Universitas Udayana email : ABSTRACT The research titled "Legal Arrangements of the Privatization of Coastal Line by Entrepreneur Tourism in Bali Province". This research is motivated by the practice of privatization of tourism entrepreneurs on the coastal line in the coastal area of the Bali island. Coastal line is a public space and regulated in the legislation, coastal line should not be owned privately. Local communities are the most disadvantaged on the privatization practices. Local communities lose public space, lose the right and freedom to enjoy public facilities, loss of access and place for carry out religious rituals, and children lost their playground. The issue that arises is how the legal arrangements regarding the privatization of coastal line by tourism entrepreneurs in the province of Bali? How the Bali Provincial Government policies in addressing the privatization of coastal line in the province of Bali? Method used in the writing of the journal of the rule of law against the privatization of the coastal line in the province of Bali tourism entrepreneurs are using normative legal research methods. Method used in the writing of the journal of the rule of law against the privatization of the coastal line in the province of Bali tourism entrepreneurs are using normative legal research methods. Writing this journal approach and conceptual legislation to be able to analyze the problems with the theory of law to analyze a problem with the applicable rules in accordance with the legislation in the hierarchy of the sort order for the legislation in force in Indonesia. Explores the concept of policy in assessing the direction of government policy in issuing policies towards the privatization of coastal line by tourism entrepreneurs. The results showed the regulation of coastal line is already regulated in legislation but there is vagueness that occurs in the utilization norms coastal line for the sake of tourism. The local government has the authority to crack down on the practice of privatization by tourism entrepreneurs. Need formation of the governing body of the local government consisting of local communities to restore the function and benefits of coastal line as a public space. Practice privatization should be subject to sanctions explicitly either civil penalties or criminal sanctions. Legal framework established to overcome this problem is in the form of regulations governing the use of coastal line to the area of tourism and rules of the governing body coastal border. Keyword : tourism law, coastal line, bali province PENDAHULUAN Usaha penyediaan akomodasi seperti pemilik villa, hotel berbintang dan hotel melati. Latar Belakang Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman Pariwisata Bali dapat diibaratkan seperti bunga yang memiliki nektar sebagai incaran para lebah, lebah-lebah tersebut merupakan perumpamaan dari para investor dan pengusaha pariwisata yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara berinvestasi dalam usaha pariwisata. Beberapa titik sentral pengembangan pariwisata Bali sedang mengalami demam privatisasi kawasan sempadan pantai. Privatisasi tersebut dilakukan oleh investor/ pengusaha pariwisata yang bergerak di dalam usaha pariwisata sebagai berikut : seperti restaurant dan beach club. Bentuk privatisasi berupa kepemilikan secara pribadi sempadan pantai yang masih alami (virgin) dan sempadan pantai yang menjadi fasilitas umum. Pantai merupakan pertemuan antara batas terluar laut dengan batas terluar daratan yang dapat diukur pada saat pasang tertinggi air laut dan surut terendah. Menurut peraturan perundang-undangan, sempadan pantai adalah : Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, 29
ANALISIS PARIWISATA • VOL. 16, NO. 1 - 2016 minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Privatisasi sempadan pantai yang dilakukan para pengusaha pariwisata rata-rata menggunakan alasan untuk kenyamanan wisatawan. Privatisasi merugikan masyarakat umum dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal mengalami gangguan dalam berekreasi, melaksanakan ritual keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat publik. Masyarakat mengalami perlakuan buruk atau kurang menyenangkan dari pihak keamanan usaha pariwisata mulai dari pelarangan bahkan sampai pengusiran dari sempadan pantai. Pantai merupakan ruang publik milik negara yang tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh orang - perseorangan atau perusahaan swasta. Provinsi Bali mengeluarkan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang menyatakan bahwa sempadan pantai dalam penggunaan lahan pesisir termasuk alam dan pantai sebagai bagian dari hak publik. Ekspansi kapital pengusaha pariwisata yang begitu masif dalam penguasaan sempadan pantai sudah dalam batas tidak wajar atau sangat memerlukan kontrol atau pengawasan dari Pemerintah. Praktik privatisasi terjadi di beberapa areal pantai yang mengalami privatisasi oleh pihak pengusaha pariwisata ada di daerah : 1. Daerah Nuda Dua (khususnya kawasan ITDC dan Tanjung Benoa) di Kabupaten Badung; 2. Daerah Seminyak - Kuta Selatan di Kabupaten Badung; 3. Daerah Bukit Unggasan di Kabupaten Badung; 4. Daerah Sanur - Denpasar Selatan di Kotamadya Denpasar; 5. Daerah Canggu di Kabupaten Badung; 6. Daerah Candi Dasa di Kabupaten Karangasem; Praktik privatisasi yang semakin marak terjadi di kawasan sempadan pantai pulau Bali melupuhkan kegunaan dan fungsi pantai sebagai areal publik, khsusnya melumpuhkan perekonomian nelayan. Nelayan tidak leluasa dalam menambatkan jungkung atau perahu di pinggir pantai, nelayan tidak leluasa menurunkan hasil tangkapan mereka di pinggir pantai, mereka hanya boleh menurunkan hasil tangkapan mereka di tempat-tempat tertentu saja, nelayan juga tidak leluasa mengadakan transaksi perdagangan di pinggir pantai. Masyarakat Hindu di Bali kehilangan akses menuju pantai untuk melaksanakan ritual Melasti. Melasti merupakan upacara yang dilakukan 30 sebelum hari raya Nyepi untuk menyucikan diri dan lambang-lambang keagamaan untuk menyambut hari raya Nyepi dan dilakukan oleh semua umat Hindu di Bali. Penutupan jalur untuk akses Melasti memaksa masyarakat lokal memilih jalur lain atau bahkan membuka jalur baru untuk dapat melakukan ritual Melasti, banyak diantara masyarakat Hindu di Bali harus berpindah tempat untuk melaksanakan ritual di pantai yang cukup jauh dari pura mereka karena arogansi pengusaha pariwisata. Anak-anak Bali menjadi kehilangan hak mereka untuk menikmati pantai secara gratis, kehilangan tempat mereka untuk bermain atau melaksanakan kegiatan secara leluasa. Pemerintah, pengusaha dan masyarakat merupakan subyek pariwisata dalam sistem pariwisata, mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan sesuatu dan memiliki kemampuan bertahan dari tekanan. Pemerintah sebagai pemegang kuasa penuh akan pengelolaan sempadan pantai sebagai ruang publik yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat harus mampu memegang kendali dalam praktik privatisasi pengusaha pariwisata. Perlu adanya tinjauan yuridis tentang pengaturan sempadan pantai di Provinsi Bali untuk dapat menekan praktik privatisasi sempadan pantai yang marak terjadi dan perlu adanya kesadaran serta pemahaman masyarakat dan pemerintah dalam pemanfaatan ruang publik. METODE PENELITIAN Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan jurnal mengenai pengaturan hukum terhadap privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata di Provinsi Bali adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk dapat menganalisis permasalahan sesuai dengan teori perundang-undangan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam hierarki tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mengetengahkan konsep kebijakan dalam mengkaji arah kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terhadap privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah keseluruhan peraturan sesuai hierarki tata urutan perundang-undangan dimulai dari Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-
Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai oleh Pengusaha Pariwisata di Provinsi Bali [Putri Kusuma Sanjiwani] Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah pandangan-pandangan para sarjana mengenai privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata, sumber-sumber data yang di dapat dari buku berbahasa Indonesia atau berbahasa asing yang berhubungan dengan penulisan jurnal ini serta kajian-kajian terbaru dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Bahan-bahan hukum maupun informasi penunjang lainnya yang diperoleh penulis akan diolah dan dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, evaluasi, argumentasi dan sitematis. Gambar. 1 Privatisasi Sempadan Pantai oleh Pen- HASIL DAN PEMBAHASAN gusaha Pariwisata. 3.1. Privatisasi Sempadan Pantai oleh Pen- gusaha Pariwisata Pariwisata memiliki makna yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang negara-negara di dunia. Negara maju memandang pariwisata sebagai sebuah hadiah atau bonus untuk perekonomian negara sedangkan negara berkembang memandang pariwisata sebagai primadona perekonomian negara. Sebuah negara memerlukan tahapan-tahapan pendewasaan dalam menyikapi kehadiran pariwisata, yaitu : 1. Negara harus melalui proses/ tahapan perkembangan industri yaitu dimulai dari industri barang/manufacturing menuju pengembangan industri perdagangan, industri energi dan terakhir memasuki industri jasa; 2. Kemapanan industri barang/manufacturing sebagai pemenuhan kebutuhan primer akan membawa industri jasa sebagai industri yang memenuhi kebutuhan tersier dalam kehidupan masyarakat di suatu negara; 3. Negara maju dengan kemapanan sektor industri primer mampu memandang wisatawan dan masyarakat dengan posisi yang sejajar tanpa harus memperlakukan wisatawan secara istimewa dibandingkan masyarakat lokal. Indonesia memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya menjadikan pariwisata sebagai salah satu unggulan penggerak perekonomian negara. Indonesia merupakan negara yang mengandalkan sektor industri jasa pariwisata sebagai salah satu penghasilan utama untuk pendapatan negara. Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam eksotisme pesisir dan bahari, 59 pulau yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata dan 13 pulau unggulan pariwisata sudah dimasuki oleh investor. Investasi tersebut merupakan potret yang memberikan kesimpulan bahwa wilayah pesisir dan bahari di Indonesia memiliki nilai investasi yang tinggi. Indonesia menganggap pariwisata sebagai sebuah industri yang bersifat mahal (luxury/ exclusive). Perubahan komoditi utama perekonomian Indonesia dari komoditi pertambangan dan migas menjadi komoditi industri pariwisata tergolong mengalami perubahan secara instan. Perubahan yang terlalu cepat membuat pemerintah, pengusaha dan masyarakat tidak siap untuk menerima dan mengikuti ritme perubahan instan tersebut. Ketidaksiapan ini tercermin dalam timbulnya praktik privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata. Bagi pengusaha pariwisata, pariwisata merupakan alat yang mampu menambah pundi-pundi kekayaan dalam waktu singkat sehingga pengusaha berupaya semaksimal mungkin dalam pemanfaatan kawasan yang mereka miliki sampai pemanfaatan ruang publik yang melekat pada kawasan mereka. Privatisasi secara umum dapat berarti proses pengalihan kepemilikan yaitu dari kemepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi. Privatisasi sempadan pantai merupakan pengambilalihan areal publik berupa sempadan pantai oleh pihak swasta atau pengusaha pariwisata sebagai areal privat (milik pengusaha/swasta) sehingga menyebabkan fungsi sempadan pantai yang dapat dinikmati secara umum oleh masyarakat umum dan masyarakat lokal menjadi hanya dapat dinikmati oleh wisatawan. Bentuk privatisasi oleh pengusaha pariwisata berupa pengkaplingan lahan sempadan pantai, praktik tersebut sebagian besar terjadi di Bali Selatan. Bentuk-bentuk nyata dalam privatisasi pantai dilakukan dengan beberapa metode berikut ini yaitu : Pemasangan pembatas berupa pelampung atau bendera yang membentang di sisi batas wilayah usaha pariwisata yang terjadi di areal pantai Sanur dan menempatkan fasilitas di atas air untuk wisatawan sehingga area tersebut tidak dapat digunakan, 31
ANALISIS PARIWISATA • VOL. 16, NO. 1 - 2016 dilewati atau dimanfaatkan masyarakat; Pemasangan beton di areal pantai yang terletak di depan view laut usaha pariwisata untuk menghalangi nelayan menancabkan perahu atau bertransaksi jual beli hasil tangkapan nelayan seperti yang terjadi di daerah Candi Dasa; Penutupan akses tangga menuju pantai yang terletak di bawah tebing dan menjadikan jalur tersebut sebagai akses privat usaha pariwisata, terjadi di daerah Bukit Jimbaran. Privatisasi sempadan pantai telah memberikan trauma tersendiri kepada masyarakat lokal, privatisasi tersebut telah merenggut hak dan kebebasan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam. Masyarakat adalah lapisan pertama yang merasakan dampak dari privatisasi sempadan pantai. Masyarakat lokal dijadikan sebagai penonton oleh para investor yang digarisbawahi sebagai pengusaha pariwisata. Masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat secara utuh dari sebuah pariwisata karena ruang gerak masyarakat lokal yang semakin dibatasi secara paksa oleh investor/pengusaha pariwisata. Secara perlahan-lahan masyarakat lokal di daerah pesisir yang menggantungkan hidupnya dari kekayaan laut akan kehilangan akses menuju lapangan kerja 32 mereka untuk pemenuhan kebutuhan harian mereka dan tanpa sengaja memutus mata rantai perdagangan di tataran siklus kehidupan masyarakat lokal. Privatisasi sempadan pantai tidak hanya terjadi di Provinsi Bali tetapi juga terjadi di Pantai Pede dan Labuan Bajo yang terletak di kawasan Indonesia Timur. 3.2. Pengaturan Sempadan Pantai di Provinsi Bali Indonesia merupakan negara kepulauan dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang dari beberapa negara lainnya di dunia. Akhir-akhir ini konsentrasi LSM dan pemerhati lingkungan mulai mengkritik tentang pemanfaatan sempadan pantai sebagai pemanfaatan pariwisata oleh pengusaha pariwisata. Sempadan pantai merupakan kawasan yang dilindungi oleh pemerintah pusat dan ditetapkan sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Pemerintah memiliki kewenangan penuh terhadap kawasan sempadan pantai yang ada di sepanjang garis pantai di Indonesia. Sempadan pantai termasuk kedalam kawasan perlindungan setempat. Pemerintah memandang sempadan pantai merupakan kawasan yang sangat rentan mengalami pengerusakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab dikarenakan sempadan pantai merupakan bagian alam yang mudah dijangkau oleh manusia. 1. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam
Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai oleh Pengusaha Pariwisata di Provinsi Bali [Putri Kusuma Sanjiwani] p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n u n t u k perlindungan sempadan pantai yang tertuang di dalam : 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional undangan dan penerapan hukum dari peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur kawasan yang berada di bawah wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk perwujudannya adalah mengeluarkan kebijakan terhadap kawasan tertentu secara hukum. Implementasi kebijakan tersebut adalah produk hukum dalam melindungi kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan pantai dari gempuran pengembangan pariwisata. 4. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9/ PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Belum adanya pengaturan secara khusus dalam menindaklanjuti praktik privatisasi sempadan pantai yang dapat memberikan efek jera bagi para pengusaha pariwisata. Norma-norma yang mengatur sempadan pantai di dalam peraturan perundang-undangan hanya menyatakan bahwa pantai merupakan ruang publik umum yang tidak boleh dikuasai secara pribadi. Tidak adanya norma yang menyatakan secara tegas dalam penindakan hukum atas privatisasi yang jelas- jelas terjadi kawasan pariwisata di Provinsi Bali, terjadi kekaburan norma dalam penegakan hukum tersebut. Kekaburan norma menyebabkan peraturan perundang-undangan menjadi abu-abu dalam memberikan sangsi secara tegas kepada pengusaha pariwisata. Sampai saat ini praktik privatisasi sempadan pantai masih tetap terjadi dan belum ada tindakan yang dilakukan dari pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Asas desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang dianut sistem pemerintahan di Indonesia menuntut pemerintah untuk membagi urusan pemerintahan menjadi tiga kewenangan, pemerintah memiliki perpanjangan tangan dalam menjalankan kewenangan tersebut berupa pendelegasian tugas kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan dilanjutkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi tiga pembagian urusan rumah tangga pemerintahan yaitu : 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pemerintah Daerah Provinsi Bali memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sempadan pantai disamping adanya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sempadan pantai tersebut. Sempadan pantai merupakan bagian penting dari lingkungan hidup. Daya tarik wisata alam yang menjadi salah satu keunggulan pariwisata Bali disamping pariwisata budaya merupakan kawasan yang bersinggungan dengan konservasi atau pelestarian lingkungan hidup. Pariwisata harus bisa berjalan seirama dengan pelestarian lingkungan untuk kepentingan keberlanjutan hidup manusia dan pariwisata berkelanjutan. 3.3. Bentuk Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Menghapus Praktik Privatisasi Sempadan Pantai Pemerintah merupakan organ dari tubuh yang disebut negara, berbentuk organisasi dan memiliki kewenangan atribusi (kewenangan yang sudah diatur atau ditetapkan di dalam peraturan perundang- undangan). Menurut Dye yang dikutip oleh Winarno, kebijakan adalah sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not to do) 1. Salah satu kewenangan pemerintah adalah membuat sebuah kebijakan. Kebijakan hukum adalah kebijakan yang menghasilkan produk peraturan perundang- 1 Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo,Yogyakarta. Upaya yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang mengalami praktik privatisasi sempadan pantai di pesisir pantai terhadap kawasan pesisir yang berada dibawah kewenangan mereka adalah : Membentuk badan pengelola sempadan pantai yang bertugas untuk memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai ruang publik, memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai kawasan yang dilindungi, dan memulihkan fungsi sempadan pantai untuk kepentingan religius masyarakat lokal dalam melaksanakan keyakinan mereka; Pengeluaran produk hukum berupa peraturan pemerintah yang dapat menjadi payung hukum badan pengelola sempadan pantai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 33
ANALISIS PARIWISATA • VOL. 16, NO. 1 - 2016 Pengeluaran kebijakan tentang pengaturan sempadan pantai untuk pemanfaatan pariwisata yaitu produk hukum berupa Peraturan Daerah, Keputusa Gubernur atau Keputusan Bupati untuk menekan dan meniadakan praktik privatisasi. Badan pengelolaan sempadan pantai harus beranggotakan masyarakat setempat, hal ini menjadi pertimbangan penting dikarenakan masyarakat lokal yang paling paham akan kelestarian lingkungan, perlindungan lingkungan, pemanfaatan lingkungan dan lain-lain dalam pengelolaan sempadan pantai untuk kepentingan masyarakat umum, masyarakat lokal dan wisatawan. Pemerintah hanya bertindak mengawasi jalannya badan pengelola sempadan pantai dan memberikan pengarahan tentang pengelolaan sempadan pantai; Badan pengelola sempadan pantai akan menjadi penengah diantara pengusaha pariwisata dan masyarakat lokal, badan pengelola sempadan pantai juga akan mensinergikan kebutuhan pariwisata dengan kebutuhan masyarakat umum/masyarakat lokal. Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mampu menanamkan pemahaman bahwa kepentingan umum (masyarakat umum/masyarakat lokal) harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi (pengusaha pariwisata) karena keseimbangan budaya akan memberikan bonus untuk keberlangsungan pariwisata. Pengusaha pariwisata harus mampu untuk menghilangkan doktrin pariwisata sebagai industri mahal (luxury) karena tanpa adanya masyarakat lokal sebagai pendukung atau aktor dari drama pariwisata maka pariwisata tidak akan ada artinya. Pemerintah Daerah harus mampu untuk membenahi infrastuktur di kawasan sempadan pantai yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan tanpa harus membeda-bedakan perlakuan dari masyarakat dan wisatawan. Pemerintah Daerah harus mampu memegang kendali kuat dalam pariwisata agar pengusaha pariwisata tidak dapat menggunakan daya upaya untuk menguasai sebuah kawasan demi kepentingan pribadi. SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Pengaturan sempadan pantai belum diatur secara khusus dalam menindaklanjuti praktik privatisasi sempadan pantai yang dapat memberikan efek jera bagi para pengusaha pariwisata. Terjadi kekaburan norma dalam penegakan hukum tersebut, norma yang ada tidak menyatakan secara tegas dan terkesan abu- abu dalam tindakan privatisasi pengusaha pariwisata terhadap pemanfaatan sempadan pantai untuk 34 kegiatan pariwisata. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota memegang kewenangan untuk pengelolaan sempadan pantai di Provinsi Bali. Pemerintah Daerah berwenang membentuk badan pengelola sempadan pantai dengan beranggotakan masyarakat lokal untuk melaksanakan tugas memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai ruang publik serta memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai kawasan yang dilindungi, memulihkan fungsi sempadan pantai untuk kepentingan religius masyarakat lokal dalam melaksanakan keyakinan mereka. Pemerintah Daerah harus mengeluaran kebijakan berupa produk hukum sebagai payung hukum untuk menjamin badan pengelola dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Saran Perlunya penanaman pemahaman baik dari pemerintah, pengusaha pariwisata dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan sempadan pantai untuk pemanfaatan pariwisata. Pariwisata bukanlah industri luxury yang harus mengenyampingkan masyarakat lokal dan mendewakan wisatawan tetapi lebih baik wisatawan dan masyarakat lokal sejajar dalam industri pariwisata karena tanpa masyarakat lokal sebagai aktor pariwisata, pariwisata Bali tidak akan sempurna. DAFTAR PUSTAKA Literatur Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo,Yogyakarta William N. Dunn. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490). Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833). Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15).