BAB III PERJUANGAN POLITIK PRAWOTO MANGKUSASMITO DALAM LEMBAGA POLITIK DI INDONESIA (1945-1960) A. Pengkhianatan Terhadap Piagam Jakarta Setelah Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 hingga kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 muncul Peristiwa Rengasdengklok, Indonesia mulai memasuki gerbang baru sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Hal ini ditandai dengan adanya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No.56 pada tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan ini akhirnya membawa Indonesia untuk membentuk sebuah tatanan sebagai sebuah bangsa dan negara merdeka. Proses membentuk tatanan kenegaraan Indonesia ini terelaborasi dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setelah kemerdekaan Indonesia.1 Di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka. PPKI berhasil menetapkan UUD 1945, hasil rumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan adanya penghapusan tujuh kata dalam dokumen Piagam Jakarta tentang Pancasila yaitu "dengan 1 PPKI didirikan tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketua adalah Soekarno. Setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yaitu Sidang Pertama tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, mengesahkan UUD 1945, dan membentuk Komite Nasional sebagai pembantu tugas presiden; Sidang Kedua tanggal 19 Agustus 1945 yang menetapkan 8 provinsi wilayah Indonesia dan membentuk 12 Departemen; dan Sidang Ketiga tanggal 22 Agustus 1945 yang membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI), membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan membentuk Komite Nasinal Indonesia Pusat (KNIP). Lihat juga Safuddin Bahar dkk (ed). Risalah sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945. (Jakarta: Sekertaris Negara RI, 1998), hal 71 36
kewajiban menjalankan syari"at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ini tidak bisa diterima oleh para pemimpin Islam, salah satunya adalah Prawoto Mangkusasmito. Prawoto mempertanyakan dasar penghapusan ini yaitu: "Apa sebab rumus "Piagam Djakarta", jang diperdapat dengan susah pajah, dengan memeras otak dan tenaga berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka bangsa kita, kemudian didalam rapat "Panitya Persiapan Kemerdekaan" pada tanggal 18 Agustus 1945 didalam beberapa menit sadja dapat diubah? Apa, apa, apa sebabnja?" 2 Bahkan Prawoto merasa heran dengan sikap Soekarno yang terkesan mendua. Ketika sidang BPUPKI, Soekarno berusaha mempertahankan Piagam Jakarta. Tetapi dalam sidang PPKI, Soekarno justru mempelopori usaha untuk mengubah isi Piagam Jakarta.3 Dalam rapat pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945, yang pada akhirnya diterima dengan aklamasi oleh BPUPKI, Soekarno berusaha mempertahankan Piagam Jakarta dengan mengatakan: "Paduka Tuan Ketua, Kami Panitya Perantjang mengetahui bahwa anggota jang terhormat Sanusi minta perkataan "bagi pemeluk-pemeluknja" ditjoret. Sekarang ternjata, bahwa anggota terhormat Hadikusumo minta djuga ditjoretnja. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seluruhnja berdasar kepada ke-Tuhanan, sudahlah hasil kompromis diantara 2 pihak. Sehingga dengan adanja kompromis itu, perselisihan diantara kedua belah pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, geven dan nemen. Ini suatu kompromis jang berdasar memberi dan mengambil. Bahkan kemaren didalam Panitya soal ini ditindjau lagi dengan terhormat lain-lain, sebagai sedalam-dalamnja diantara mengetahui, dengan Tuan Wachid Hasjim dan Agus Salim diantara anggota tuan-tuan jang 2 S.U.Bajasut. Alam Fikiran dan Djejak Perdjuangan Prawoto Mangkusasmito. (Surabaja: Documenta, 1972), hal 306 3 Perubahan isi Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945 menurut Mohammad Hatta dalam bukunya "Memoir" diawali dengan adanya telepon dari Nishijama, pembantu Laksamana Maeda yang mengabarkan bahwa ada opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) yang berkuasa di Indonesia bagian Timur ingin menyampaikan bahwa adanya keberatan dari masyarakat Indonesia bagian Timur terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Menurut mereka hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap golongan minoritas dan mereka mengancam jika kalimat tersebut ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Lihat Mohammad Hatta. Memoir. (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), hal 458 37
panitya, kedua-duanja pemuka Islam. Pendek kata ini kompromis jang sebaik-baiknja. Djadi Panitia memegang teguh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota jang terhormat Mohd. Yamin "Djakarta Charter", jang disertai perkataan tuan anggota jang terhormat Sukiman, gentlemen agreement, supaja ini dipegang teguh diantara pihak Islam dan kebangsaan. Saja mengharap paduka tuan jang jang mulia, rapat besar suka membenarkan panitya itu." 4 Bahkan Prawoto mengutip pernyataan Muhammad Yamin dalam pendahuluan bukunya "Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945" yaitu: "Dokumen Politik bertanggal 22 Djuni 1945 jang dalam sedjarah akan bernama Piagam Djakarta, ditanda-tangani oleh 9 pengandjur, terbukti mempunjai daja-penarik dapat mempersatukan gagasan ketata-negaraan dengan tekad-bulat atas persatuan nasional menjongsong datangnja negara Indonesia jang merdeka berdaulat".5 Prawoto sendiri, merujuk kepada ahli bahasa, menganggap bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara tetapi juga merupakan tuntutan akhlak. Istilah Pancasila sendiri aslinya lahir di India sebagai ciptaan Sidharta Gautama. Ketika agama Budha masuk ke Indonesia, kemudian dikenal kata Pancasila yang artinya lima prinsip atau aturan tingkah laku. Aturan tingkah laku ini sendiri terdapat dalam kitab suci Tripitaka yaitu Vinaya Pitaka. Bahkan pada masa Raja Ashoka, Pancasila dijadikan peraturan yang tetap untuk kemajuan rohani dari rakyatnya.6 Sedangkan dalam Islam, tuntutan akhlak harus bersumber kepada syari"at Islam. Hal tersebut yang kemudian melandasi Prawoto untuk memperjuangkan kembali Piagam Jakarta sebagai sebuah entitas negara di Indonesia. Bahkan Prawoto mengutip pernyataan Soekarno dalam sidang PPKI yang kemudian digunakan sebagai ruang perjuangannya yaitu: "Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang Dasar Kilat, bahwa boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-undang Dasar jang lebih 4 Ibid., hal 305 5 Ibid., hal 303 6 Ibid., hal 301-302 38
sempurna dan lengkap. Harap diingat-ingat benar-benar oleh tuan-tuan, agar supaja kita ini hari bisa selesai dengan Undang-undang Dasar ini".7 Walaupun Soekarno seolah-olah memberikan sebuah ruang perjuangan. Tetapi hasil sidang PPKI justru mengarah kepada pemerintahan otokrasi. Pemerintahan yang otokrasi ini tercermin dalam UUD 1945 yang berhasil ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Pasal 4 UUD 1945, presiden memegang kekuasaan pemerintahan atau sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah presidensil. Selain itu dalam Pasal IV Peraturan Peralihan UUD 1945 yang disahkan PPKI tertulis bahwa: "Sebelum Majelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannja dijalankan oleh Presiden, dengan bantuan sebuah Komite Nasional".8 Berdasarkan Pasal IV Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut yang kemudian melandasi PPKI pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 juga membentuk Komite Nasional sebagai pembantu tugas presiden. Komite Nasional ini kemudian disempurnakan dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ini berarti bahwa Presiden secara hukum diberi kuasa untuk bertindak secara diktatorial oleh sebab tidak ada dasar untuk menafsirkan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan bantuan Komite Nasional sebagai faktor yang mungkin mengekang kekuasaan itu. Kondisi ini menyebabkan kekuasaan bertumpu kepada presiden sehingga mengarah kepada pemerintahan otoriter. Bahkan dalam sistem kepartaian, Indonesia menganut sistem partai 7 Ibid., hal 309. Lihat juga Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio Legal atas Konstitunate 1956-1959. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2001), hal 84 8 Muhammad Jamin. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I. (Djakarta: Jajasan Prapantja, 1959), hal 34 dan Koesnodiprodjo, ed. Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2 Pemerintah Republik Indonesia (1945-1949). (Djakarta: S.K. Seno, 1951), hal 9 39
tunggal dengan hanya dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara dalam sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945.9 Pembentukan PNI sebagai partai negara menimbulkan perilaku yang tidak demokratis dan juga memungkinkan terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara partai negara dengan KNIP.10 Dalam perkembangannya, terjadi perubahan struktur politik di Indonesia. Perubahan struktur politik di Indonesia diawali dengan adanya desakan dan kritik dari para anggota KNIP terutama dari kalangan muda yang menggambarkan kekuasaan tidak terbatas presiden merupakan cerminan dari fasisme Jepang. Kalangan muda ini diwakili oleh Sutan Sjahrir yang kemudian mendesak pemerintah untuk mengubah kedudukan dan fungsi KNIP agar berpijak kepada nilai-nilai demokrasi. Atas desakan kalangan muda ini, Presiden Soekarno memerintahkan KNIP untuk mengadakan sidang. Akhirnya KNIP mengadakan sidang pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Kramat, Jakarta. Sidang KNIP ini kemudian memutuskan bahwa KNIP memiliki kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Serta KNIP membentuk Badan Pekerja yang menjalankan tugas sehari-hari KNIP. Keputusan KNIP ini kemudian diperkuat dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945.11 Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 menyatakan: "Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan 9 Herbert feith dan Lance Castle (ed). Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. (Jakarta: LP3ES, 1988) Hal 137. Lihat juga Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional. (Bandung: Mizan, 2000), hal 40 10 Safuddin Bahar dkk (ed). Op.Cit., hal 71 11 Deliar Noer dan Akbarsyah. KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat Parlemen Indonesia 1945- 1950. (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005), hal 28-31 40
legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.12 Selanjutnya pada tanggal 1 November 1945 pemerintah mengeluarkan Manifesto Politik yaitu: "Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita, tjita-tjita dan dasar kerakjatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masjarakat dan Negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu Pemerintah akan berganti dan undang-undang dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakjat kita jang terbanjak".13 Dalam Manifesto Politik tersebut, penyempurnaan UUD 1945 akan dilakukan setelah diadakan pemilihan umum (pemilu). Sebagai tindak lanjut Manifeto Politik tanggal 1 November 1945 dan juga usul dari Badan Pekerja KNIP, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yaitu: "Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Pemerintah, supaja diberikan kesempatan kepada Rakjat seluas- luasnja untuk mendirikan partij-partij politik, dengan restriksi, bahwa partaij- partaij itu hendaknja memperkuat perdjuangan kita mempertahnkan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat".14 Selain itu, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengupayakan diadakannya pemilu pada bulan Januari 1946. Sehingga dengan adanya Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945, Manifesto Politik tanggal 1 November 1945, dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 menjadi sebuah titik 12 Ibid., hal 374. Dalam bukunya Osman Raliby. Documenta Historica. (Djakarta: Bulan Bintang, 1973) disebutkan Maklumat ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta karena presiden sedang keluar kota. Menurut Deliar Noer dan Akbarsyah bahwa Soekarno tidak hadir dalam sidang KNIP karena sedang berada diluar kota yaitu Sukabumi sehingga peranannya digantikan oleh Mohammad Hatta. Selanjutnya Osman Raliby menjelaskan bahwa disebut No.X karena Sekretaris Negara Abdul Gaffar Pringgodigdo tidak membawa daftar catatan maklumat- maklumat. Lihat juga Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), hal 461 13 Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), hal 467 14 Ibid., hal 469 41
tolak perubahan struktur politik yang mengarah kepada kehidupan demokrasi di Indonesia. Perubahan struktur politik ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Prawoto Mangkusasmito untuk memperjuangkan Islam sebagai sebuah entitas negara di Indonesia. Perjuangan Politik yang dilakukan oleh Prawoto Mangkusasmito pada masa 1945-1960 diimplementasikan dalam Partai Masyumi (1945-1960), anggota KNIP (1946-1950) hingga menjadi anggota parlemen dan Badan Konstituante (1950-1959).. B. Prawoto Dalam Dinamika Internal Partai Masyumi (1945-1960) 1. Masyumi Awal Kemerdekaan (1945-1949) Perubahan struktur politik yang terjadi tersebut, dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat Indonesia, salah satunya dengan mendirikan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, tidak terkecuali oleh umat Islam ketika itu. Pengalaman sejarah umat Islam telah menghentak arus kesadaran para pemimpin- pemimpin Islam ketika itu untuk mendirikan satu wadah sebagai kendaraan politik umat Islam. Hal ini dapat terlihat dalam pernyataan Prawoto ketika memberikan ceramah dihadapan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru pada tanggal 5 Juli 1969 dengan judul "Andil Angkatan Muda Islam Mengetjiwakan": "Semua pengalaman jang sebelumnja proklamasi kemudian mendorong para pemimpin Islam untuk mendirikan satu partai politik sadja dalam tahun 1945, jaitu Masjumi".15 Kemudian para pemimpin Islam berupaya mendirikan sebuah partai politik. Upaya untuk mendirikan partai politik segera tercapai dalam Kongres Umat Islam 15 S.U. Bajasut. Op.Cit., hal 341 42 tidak
tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta dengan mendirikan Partai Masyumi. Prawoto Mangkusasmito termasuk salah satu peserta yang hadir dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta bersama dengan para pemimpin umat Islam lainnya, diantaranya yaitu Agus Salim, Abdul Kahar Mudzakir, Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Natsir, Muhammad Roem, Sukiman Wirjosandjojo, dan Ki Bagus Hadikususmo.16 Pada awalnya nama Masyumi diperdebatkan dalam kongres, hal ini disebabkan nama Masyumi mengingatkan pada organisasi pada masa pendudukan Jepang dengan nama yang sama. Akhirnya pembahasan terkait nama dalam kongres menghasilkan dua nama yaitu Masyumi dan Partai Rakyat Islam. Untuk mengatasi kebuntuan akhirnya diadakanlah pemungutan suara. Di dalam pemungutan suara nama Masyumi diterima dalam muktamar dengan hasil voting menunjukkan nama Masyumi mendapat 52 suara dan Partai Rakyat Islam mendapat 50 suara. Tetapi nama partai Masyumi hasil kongres di Yogyakarta ini tidak merupakan kependekan, hal ini berlainan dengan nama Masyumi di masa Jepang.17 Organisasi massa Islam yang menjadi anggota Masyumi pada masa awal pendirian ini antara lain Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam. Suatu organisasi Islam dapat menjadi anggota Masyumi bila disetujui oleh lebih dari setengah anggota istimewa yang sudah ada. Di dalam perkembangannya, organisasi-organisasi massa Islam lainnya kemudian ikut bergabung menjadi anggota partai Masyumi, diantaranya Persatuan Islam di 16 Samsuri. Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal. (Jakarta: Safria Insania Press, 2004), hal 10. Lihat juga Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional. (Bandung: Mizan, 2000), hal 51 17 Deliar Noer. Op.Cit., hal 51 43
Bandung (1948), Al-Irsyad di Jakarta (1950) dan dua organisasi Islam yang berada di Sumatera yakni Al Jamiyatul Wasliyah dan al Ittihadiyah. Selain itu di Aceh turut bergabung dengan Masyumi adalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1949 sampai sekurang-kurangnya tahun 1953, ketika pecahnya pemberontakan di Aceh yang dipimpin Daud Beureuh. Sedangkan di Kalimantan yang ikut bergabung dengan Masyumi adalah Partai SERMI dan USUMI, kedua partai ini berpusat di Samarinda, dan pada tanggal 13 Januari 1950 keduanya melebur dan menjadi cabang Masyumi di Kalimantan. Di daerah Lombok, ada Nahdlatul Wathan yang turut bergabung dengan Masyumi.18 Disamping bergabungnya organisasi-organisasi tersebut, faktor lain yang menyebabkan Masyumi cepat berkembang ialah peranan ulama di wilayah setempat, serta ukhuwah Islamiyah (persaudaraan keislaman) yang kuat pada masa-masa sesudah revolusi. Selain itu dukungan secara individu dari berbagai kelompok Islam membuat partai Masyumi cepat besar, bahkan kekuatannya hampir merata di seluruh tanah air. Hanya daerah-daerah yang mayoritas penduduknya bukan Islam, pengaruh Masyumi tidak dapat masuk. Daerah tersebut diantaranya adalah Pulau Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, Pulau Flores dan Timor yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, dan wilayah Batak Toba dan Manado yang mayoritas penduduknya Protestan. Bahkan setelah adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Indonesia dan Belanda, Masyumi mendirikan cabang di Irian Barat.19 Sejak awal terbentuk hingga bubarnya Masyumi (1945-1960), Prawoto Mangkusasmito selalu terlibat aktif dalam kepengurusan Masyumi bahkan 18 Ibid., hal 53-54 19 Kementerian Penerangan RI. Kepartaian di Indonesia. (Yogyakarta: Departemen Penerangan, 1950), hal 9 44
Prawoto hampir selalu menjadi pengurus Masyumi di tingkat Pimpinan Pusat atau DPP. Keterlibatan Prawoto dalam pimpinan pusat Masyumi diawali penunjukkan Prawoto oleh formatur ketika itu yaitu Sukiman Wirjosandjojo, Abikusno Tjokrosujoso dan Wali Alfatah. Pada periode awal Masyumi berdiri yaitu (1945- 1949), pimpinan pusat Masyumi dibentuk oleh tiga orang formatur. Para formatur ini dipilih dalam kongres atau muktamar Masyumi berdasarkan suara terbanyak. Dalam Muktamar Umat Islam di Yogyakarta (7-8 November 1945) terpilihlah tiga orang Ketua Masyumi yaitu Sukiman Wirjosandjojo dan Abikusno Tjokrosujoso dan Wali Alfatah. Ketiga orang inilah yang nanti bertindak sebagai formatur untuk membentuk pimpinan pusat Masyumi. Pada kepengurusan pertama pimpinan pusat Masyumi tahun 1945, Prawoto menjabat sebagai sekretaris II pimpinan pusat Masyumi. Partai Masyumi setelah berdiri berusaha untuk memperjuangkan agar pemilu bisa segera dilaksanakan pada bulan Januari 1946 berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Pemilihan umum (pemilu) bagi Masyumi merupakan sebuah faktor yang sangat penting untuk bisa memperjuangkan Islam sebagai sebuah entitas negara. Hal ini disebabkan dengan terselenggaranya pemilu yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka akan bisa dilakukan penyempurnaan terhadap UUD seperti yang termaktub dalam Manifesto Politik tanggal 1 November 1945 dan juga merupakan janji Soekarno dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Perjuangan Prawoto bersama Partai Masyumi agar pemilu bisa segera dilaksankan pada bulan Januari 1946 mendapatkan tantangan dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden tanggal 14 November 1945 yang merubah 45
sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahan tersebut kemudian ditolak oleh Masyumi. Masyumi menolak karena menganggap sistem presidensil lebih menjamin stabilitas pemerintahan dan juga bagi Masyumi perubahan sistem ini telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945.20 Masyumi mengharapkan agar segala perubahan terkait UUD 1945 maupun sistem pemerintahan dilakukan setelah diadakan pemilihan umum yang direncanakan akan diadakan pada bulan Januari 1946 berdasarkan Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945.21 Selain itu, usaha untuk mengadakan pemilu mendapat gangguan dari keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Sehingga pada akhirnya pemilu gagal dilaksanakan pada bulan Januari 1946 dan baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955 setelah pada tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Perkembangan kondisi Nasional tersebut pada akhirnya menimbulkan sebuah dinamika dalam internal Partai Masyumi. Dinamika internal yang melanda Masyumi diawali dengan pembentukan Kabinet Sjahrir pada tanggal 14 November 1945. Pembentukan Kabinet Sjahrir merupakan sebuah konsekuensi dari adanya Maklumat Presiden No.X tanggal 14 November 1945 yang ditolak oleh Partai Masyumi. Sehingga Partai Masyumi menolak terlibat dalam Kabinet Sjahrir. Selain itu Partai Masyumi juga menolak kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh Kabinet Sjahrir dengan Belanda yaitu dengan jalan diplomasi. Bahkan dalam program partai yang disetujui dalam Konferensi Partai Masyumi di Yogyakarta pada tanggal 19-20 Maret 1947 tetap menolak Kabinet Sjahrir dan 20 Lihat Lampiran Program Perjuangan Masyumi 21 Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional. (Bandung: Mizan, 2000), hal 161-163. Pemilu yang rencanya akan diadakan pada bulan Januari 1946 gagal dilaksanakan karena kondisi politik yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pemilu akibat usaha Belanda untuk menguasai lagi Indonesia. 46
menuntut pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum (pemilu), dan berpendapat bahwa Perjanjian Linggarjati tidak berguna serta membahayakan kemerdekaan negara.22 Kemudian pada tanggal 6 Juni 1946 Partai Masyumi mengeluarkan manifesto politik dengan maksud memberi penerangan kepada rakyat dan dunia luar tentang upaya Partai Masyumi apabila dipercaya memimpin kabinet. Di dalam penyusunan dan penyebarluasan manifesto politik Masyumi tersebut, khususnya ke cabang-cabang Masyumi menjadi tugas Prawoto Mangkusasmito selaku sekretaris II bersama dengan Harsono Tjokroaminoto selaku sekretaris I. Penolakan Partai Masyumi untuk terlibat dalam Kabinet Sjahrir ternyata tidak diikuti oleh beberapa anggotanya. Beberapa anggota Partai Masyumi terlibat dalam Kabinet Sjahrir sebagai perseorangan dan bukan sebagai wakil partai.23 Kondisi ini yang pada akhirnya berdampak kepada friksi dalam tubuh Partai Masyumi, khususnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang dilakukan Partai Masyumi. Hal ini terbukti ketika Sjahrir menandatangani Perjanjian Linggarjati dengan Belanda pada tanggal 15 November 1946 yang kemudian mendapat penolakan dari Partai Masyumi tetapi justru mendapat dukungan dari anggota Partai Masyumi yang terlibat dalam Kabinet Sjahrir. 22 Ibid., hal 172-179 23 Dalam Kabinet Sjahrir I anggota Masyumi yang terlibat sebagai perseoranga awalnya adalah Mohammad Rasjidi sebagai Menteri Negara, kemudian pada tanggal 3 januari 1946 Mohammad Natsir juga terlibat dalam Kabinet sebagai Menteri Penerangan. Dalam Kabinet Sjahrir II semakin bertambah anggota Masyumi yang terlibat sebagai perseorangan yaitu Arudji Kartawinata (Menteri Muda Pertahanan), Sjafruddin Prawiranegara (Menteri Muda Keuangan), Mohammad Natsir (Menteri Penerangan), dan Mohammad Rasjidi (Menteri Agama). Dalam Kabinet Sjahrir III anggota Masyumi yang terlibat sebagai perseorangan semakin bertambah yaitu Mohammad Roem (Menteri Dalam Negeri), Jusuf Wibisono (Menteri Muda Kemakmuran), Mohammad Natsir (Menteri Penerangan), Sjafruddin Prawiranegara (Menteri Keuangan), Fathurrahman (Menteri Agama) dan Wahid Hasjim (Menteri Negara). 47
Friksi yang terjadi dalam Partai Masyumi semakin tajam setelah Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No.6 tanggal 29 Desember 1946 terkait Susunan KNIP. Prawoto sendiri kemudian terlibat perdebatan dengan Mohammad Roem terkait PP No.6/1946 di KNIP. Mohammad Roem menganggap PP No.6/1946 merupakan hak prerogatif presiden berdasarkan Pasal IV UUD 1945. Hal ini dipertanyakan oleh Prawoto yang mengatakan bahwa ketentuan maupun peraturan yang ada hendaknya dilaksanakan dengan kerjasama dengan BP KNIP.24 Walaupun Partai Masyumi mengalami friksi tetap tidak menyebabkan Partai Masyumi pecah. Perpecahan dalam Partai Masyumi mulai terjadi pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin. Perpecahan diawali dengan didirikannya kembali Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII) pada tanggal 3 Juli 1947 oleh Arudji Kartawinata dan Wondoamiseno yang merupakan anggota Partai Masyumi. Pembentukan PSII tidak terlepas dari tidak terlibatnya Partai Masyumi dalam Kabinet Amir Sjarifuddin. Arudji Kartawinata dan Wondoamiseno sendiri mendirikan PSII setelah terlibat dalam Kabinet Amir Sjarifuddin yaitu sebagai menteri muda pertahanan dan menteri dalam negeri. Perpecahan dalam tubuh Partai Masyumi kembali terjadi setelah Kabinet Amir Sjarifuddin menandatangani Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville sendiri mendapat penolakan dari Partai Masyumi, PNI dan golongan Sjahrir sehingga Amir Sjarifuddin menyerahkan mandatnya pada tanggal 23 Januari 1948 dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Perpecahan yang terjadi lagi dalam Partai Masyumi terkait penyikapan terhadap Perjanjian Renville 24 Ibid., hal 178 48
antara para pemimpin Partai Masyumi dengan Kartosuwirjo yang merupakan salah seorang anggota pimpinan pusat Partai Masyumi. Para pemimpin Partai Masyumi merasa ada sebuah harapan untuk perbaikan setelah Kabinet Amir dibubarkan dan dibentuk Kabinet Hatta yang dipercaya rakyat. Sedangkan Kartosuwirjo menghendaki jalan revolusi dengan mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang terdiri dari para anggota Hizbullah dan Sabilillah pada tanggal 14 Agustus 1947 setelah menolak hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang merupakan salah satu isi Perjanjian Renville. Perjanjian Renville sendiri tidak bertahan lama karena pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II ke Yogyakarta. Yogyakarta ketika itu merupakan ibukota sekaligus menjadi kantor pimpinan pusat Masyumi. Agresi Militer II ini juga menyebabkan dokumen dan arsip Masyumi banyak yang hilang. Hilangnya dokumen dan arsip ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi Prawoto Mangkusasmito bersama dengan Harsono Tjokroaminoto yang bertanggung jawab terhadap dokumen dan arsip serta administrasi Masyumi. Penertiban arsip, dokumen dan manajerial dipimpinan pusat maupun dalam hubungan dengan pengurus wilayah dan cabang baru berhasil dilakukan oleh Prawoto ketika menjabat sebagai sekretaris umum partai (1954-1956).25 Agresi Militer II akhirnya mereda dengan adanya Perjanjian Roem-Royen yang salah satu isinya menghendaki kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak dan berupaya untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Konferensi Meja 25 Ibid., hal 113 dan 213 49
Bundar (KMB) yang pada akhirnya berhasil dilaksanakan tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 di Den Haag menghasilkan kesepakatan, salah satunya yang merupakan paling esensial bagi kehidupan politik di Indonesia adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dengan bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Walaupun Prawoto bersama dengan Partai Masyumi berupaya memperjuangkan Islam sebagai sebuah entitas negara tetapi juga menghendaki agar nilai-nilai Islam hidup dalam masyarakat. Prawoto bersama Partai Masyumi berupaya dalam KNIP memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengajaran dan Pendidikan pada bulan Oktober 1949 yang diajukan pemerintah agar agama Islam dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah. 2. Masyumi Pasca Pengakuan Kedaulatan Indonesia (1949-1960) Pada bulan Desember 1949 selain terjadi proses transisi nasional yang terjewantahkan dalam KMB, juga terjadi proses transisi dalam internal Partai Masyumi. Proses transisi yang terjadi hampir dalam waktu yang bersamaan, menyebabkan Indonesia sebagai sebuah struktur politik yang bersifat makro dan Partai Masyumi sebagai bagian dari struktur politik Indonesia sedang berupaya menyesuaikan diri dengan proses transisi yang terjadi. Pada dasarnya bentuk negara RIS tidak dikehendaki oleh banyak rakyat Indonesia, sehingga RIS pada akhirnya tidak bertahan lama karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan transisi dalam Partai Masyumi sendiri berkaitan dengan kepemimpinan pusat Partai Masyumi dari kalangan tua yang dipersonifikasikan dengan Sukiman Wirjosandjojo ke kalangan muda yang dipersonifikasikan 50
dengan Mohammad Natsir. Proses transisi ini menyebabkan dinamika dalam internal Masyumi. Dinamika yang terjadi dalam internal Masyumi disebabkan kalangan muda mendesak kepemimpinan diserahkan kepada mereka sedangkan kalangan tua mencoba tetap bertahan dalam kepemimpinan. Sehingga pada Muktamar Partai Masyumi tanggal 15-19 Desember 1949 di Yogyakarta dibentuk yang namanya presidium dengan Sukiman sebagai presiden partai dan Natsir sebagai ketua umum partai. Presidium terdiri dari presiden dan wakil presiden yang membawahi muktamar partai dan dewan partai. Dewan Partai juga dibentuk pada Muktamar Partai Masyumi tanggal 15-19 Desember 1949 di Yogyakarta. Dewan partai merupakan kekuasaan tertinggi Partai Masyumi yang terdiri dari wakil-wakil wilayah dan wakil-wakil anggota istimewa. Selain itu pada Muktamar tahun 1949 Majelis Syura yang sebelumnya sebagai badan legislatif diubah menjadi badan penasihat.26 Menurut Deliar Noer dalam bukunya "Partai Islam di Pentas Nasional", pemilihan Sukiman sebagai presiden partai merupakan sebuah upaya untuk menghargai jasa-jasa Sukiman.27 Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam Masyumi sehingga pada tahun 1952 jabatan presiden dihapuskan dan Sukiman menjadi wakil ketua partai. Prawoto sendiri merupakan salah seorang pendukung Natsir. Bagi Prawoto, Mohammad Natsir adalah abang ruhaninya.28 Pada Muktamar Partai Masyumi tanggal 15-19 Desember 1949 di Yogyakarta, Prawoto pada awalnya tidak terpilih menjadi pengurus pimpinan pusat. Hal ini disebabkan pada masa itu terdapat perubahan mekanisme pembentukan pimpinan pusat. Pada masa sebelumnya pimpinan pusat dibentuk oleh formatur yang dipilih dalam muktamar. Sedangkan 26 Ibid., hal 62 27 Ibid.,hal 114-115 28 S.U.Bajasut.,Op.Cit., hal 75 51
pada Muktamar Partai Masyumi di Yogyakarta tanggal 15-19 Desember 1949 memutuskan bahwa pimpinan pusat Partai Masyumi ditetapkan melalui muktamar dan tidak lagi melalui formatur. Pada akhirnya tanggal 19 Desember 1949 para formatur yang terdiri dari Mohammad Natsir, Sukiman Wirjosandjojo dan Samsudin berhasil menyusun daftar pimpinan Partai Masyumi. Dalam perkembangannya, Prawoto masuk kembali dalam kepengurusan pimpinan pusat menggantikan Zainal Abidin Ahmad berdasarkan keputusan pimpinan pusat yang diketuai oleh Mohamad Natsir pada tanggal 28 Juni 1950.29 Pasca adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, bukan berarti perjuangan politik untuk menjadikan Islam sebagai sebuah entitas negara menjadi mudah. Pemilu sebagai sebuah pintu gerbang penyempurnaan UUD, seperti yang disampaikan oleh pemerintah dalam Maklumat Politik tanggal 1 November 1945, tidak serta merta dapat dilakukan dengan cepat. Kegagalan untuk melaksanakan pemilu pasca pengakuan kedaulatan disebabkan proses transisi yang terjadi dari RIS kembali ke bentuk NKRI. Selain itu belum adanya landasan hukum ataupun undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu. KNIP sendiri sebagai lembaga legislatif selalu gagal melahirkan UU tentang pemilu. Pada bulan April 1948 sempat terjadi pembahasan mengenai RUU Susunan DPR dan Pemilihan Anggotanya antara BP KNIP dan pemerintah. Pembahsan RUU Susunan DPR dan Pemilihan Anggotanya sendiri akhirnya gagal dan berakhir dengan perdebatan mengenai sistem pemilihan anggota DPR antara Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo dengan beberapa anggota KNIP, salah 29 Deliar Noer. Loc.Cit. 52
satunya adalah Prawoto Mangkusasmito.30 Sebenarnya pada tahun 1950, ketika Prawoto menjabat sebagai Ketua KNIP/BP KNIP, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1950 tentang pembentukan DPR dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD) sebelum ada pemilu. Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1950 pun mendapatkan penolakan dalam sidang BP KNIP tanggal 24 April 1950 karena dianggap bertentangan dengan asas demokrasi.31 Setelah Indonesia kembali ke dalam bentuk NKRI tahun 1950, pemilu pada akhirnya baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955. Pada tahun 1950 dikenal juga dengan masa Demokrasi Liberal. Demokrasi Liberal berdasarkan Pasal 45 UUDS 1950 yang berlaku pada masa itu, presiden hanya sebagai kepala negara. Sehingga berdasarkan Pasal 45 UUDS 1950 sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Demokrasi Liberal adalah sistem parlementer. Demokrasi Liberal dengan sistem parlementer ternyata membuat kehidupan politik di Indonesia tidak stabil. Kekhawatiran Partai Masyumi ketika adanya Maklumat Presiden tanggal 14 November 1945 tentang sistem parlementer terbukti. Ketidakstabilan kehidupan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal terlihat dengan adanya pergantian kabinet dalam waktu singkat. Ketidakstabilan kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal berdampak pada munculnya kembali dinamika dalam internal Partai Masyumi. Munculnya dinamika internal Partai Masyumi pada masa Demokrasi Liberal diawali dengan kegagalan Kabinet Natsir dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya 30 Deliar Noer dan Akbarsyah. Op.Cit., hal 198 31 Deliar Noer. Op.Cit., hal 318 53 sudah
Mosi Hadikusumo terhadap Kabinet Natsir.32 Kondisi yang terjadi dalam Kabinet Natsir menimbulkan reaksi dari Jusuf Wibisono sebagai Pejabat Ketua Umum Partai Masyumi yang merupakan pendukung Sukiman. Jusuf Wibisono menyampaikan sebuah pendapat agar Natsir mengembalikan mandatnya sebagai perdana menteri kepada presiden. Padahal ketika itu Natsir sebagai perdana menteri juga masih menjabat resmi sebagai Ketua Umum Partai Masyumi bahkan Partai Masyumi sebagai sebuah struktur mendukung kebijakan Natsir terkait masalah Irian Barat.33 Muktamar Partai Masyumi di Jakarta pada tanggal 27-30 Januari 1951 memutuskan bahwa partai menerima segala kebijakan Natsir sebagai perdana menteri. Bahkan dalam muktamar tersebut Mohammad Natsir kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Masyumi. Terpilihnya Natsir semakin memperkuat dominasi kalangan muda dalam kepengurusan pimpinan pusat Partai Masyumi. Sedangkan Sukiman tetap sebagai Presiden Partai Masyumi. Prawoto sendiri terpilih sebagai Wakil Ketua I Partai Masyumi. Selain sebagai Wakil Ketua I Partai Masyumi, pada tahun 1951, Prawoto juga menjadi anggota Dewan Partai. Hal tersebut dimungkinkan karena pada muktamar tahun 1951 memutuskan bahwa anggota parlemen dari Partai Masyumi secara otomatis menjadi anggota Dewan Partai. Prawoto menjadi anggota Parlemen pada tahun 1950 mewakili Masyumi setelah sebelumnya menjadi Ketua BP KNIP. Hal ini berdasarkan Pasal 32 Ibid., hal 224. Mosi Hadikusumo mengemukakan agar PP No.39/1950 tentang Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan Daerah dicabut dan menghendaki adanya UU baru yang lebih demokratis. 33 Ibid., hal 218-227. Jusuf Wibisono menjadi Pejabat Ketua Umum Masyumi berdasarkan keputusan Dewan Partai tanggal 3-6 Juni 1950 di Bogor. Dewa Partai dalam konferensinya di Bogor merevisi keputusan Muktamar Masyum tahun 1949 di Yogyakarta yang sebelumnya melarang ketua umun partai menjadi menteri. Sehingga berdasarkan Konferensi Dewan Partai di Bogor memutuskan Natsir nonaktif sebagai ketua umum dan mengangkat Jusuf Wibisono sebagai Pejabat Ketua Umum Masyumi. 54
77 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Rakyat Sementara (DPRS) terdiri dari para ketua, wakil ketua, dan anggota DPR-Senat RIS, BP KNIP dan anggota KNIP.34 Akhirnya pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah menteri-menteri dari Partai Indonesia Raya (PIR) mengundurkan diri sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Natsir. Walaupun Natsir telah mengembalikan mandatnya kepada presiden, friksi dalam Partai Masyumi tetap saja terjadi. Friksi ini diawali dengan penunjukan Sidik Djojosukarto (PNI) dan Sukiman (Masyumi) pada tanggal 18 April 1951 sebagai formatur oleh presiden. Sidik Djojosukarto dan Sukiman ditunjuk menggantikan Sartono yang sebelumnya gagal membentuk kabinet akibat perundingan dengan Prawoto dan Roem yang berlarut-larut terkait posisi perdana menteri. Soekarno memberikan batas waktu lima hari sejak tanggal 18 April 1951 hingga 23 April 1951 untuk membentuk kabinet. Menindaklanjuti penunjukan Sukiman sebagai formatur, maka Prawoto sebagai Wakil Ketua I sekaligus sebelumnya menjadi wakil Partai Masyumi untuk berunding dengan Sartono, mengadakan rapat dengan Sukiman bersama dengan pimpinan Partai Masyumi lainnya. Di dalam rapat tersebut disepakati antara pimpinan pusat Partai Masyumi dengan Sukiman yaitu batas waktu lima hari yang diberikan oleh Soekarno kepada formatur agar dipegang teguh dan formatur akan mengembalikan mandatnya kepada Soekarno apabila kabinet belum terbentuk sampai batas waktu tersebut. Setelah batas waktu yang diberikan berakhir, formatur belum juga berhasil membentuk kabinet. Soekarno kemudian memberikan tambahan waktu bagi 34 Deliar Noer dan Akbarsyah. Op.Cit., hal 340 55
formatur untuk membentuk kabinet hingga tanggal 26 April 1951. Ternyata perpanjangan waktu yang diberikan Soekarno untuk formatur disetujui oleh Sukiman tanpa meminta persetujuan dari Partai Masyumi. Hal ini menimbulkan reaksi di dalam Partai Masyumi dan puncaknya terjadi ketika kabinet terbentuk dan diumumkan pada tanggal 26 April 1951 dengan Sukiman sebagai perdana menteri. Pimpinan pusat Partai Masyumi, Natsir beserta Prawoto dan lainnya pada hari itu juga mengadakan rapat pimpinan pusat Partai Masyumi membahas tindakan Sukiman tersebut, sekaligus membahas sikap Partai Masyumi terhadap Kabinet Sukiman, tetapi dalam rapat tersebut Sukiman tidak hadir.35 Selain itu, Prawoto dan para pimpinan pusat Masyumi juga merasa heran dengan duduknya Ahmad Subardjo sebagai menteri luar negeri sebagai wakil dari Partai Masyumi dalam Kabinet Sukiman. Padahal selama ini Ahmad Subardjo tidak pernah dikenal dalam Partai Masyumi. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1951 Prawoto bersama pimpinan pusat lainnya kembali mengadakan rapat pimpinan partai. Rapat pimpinan ini untuk membahas sikap Partai Masyumi terhadap Kabinet Sukiman. Akhirnya rapat pimpinan pusat Partai Masyumi memutuskan bahwa Partai Masyumi memberikan kesempatan kepada Kabinet Sukiman untuk menjalankan pemerintahan.36 Keputusan ini diambil untuk menghindari perpecahan di dalam Partai Masyumi. Bahkan keputusan dalam rapat pimpinan partai diperkuat menjadi sebuah keputusan dalam rapat Dewan Partai tanggal 23 Mei 1951, dimana Prawoto juga menjadi salah satu anggotanya. Walaupun pimpinan pusat dan Dewan Partai memberikan kesempatan kepada Kabinet Sukiman untuk menjalankan pemerintahan tetapi kebijakan Sukiman 35 Ibid.,hal 229-230 36 Ibid., hal 231. 56
memasukkan Ahmad Subardjo menjadi wakil Partai Masyumi sebagai menteri luar negeri ibarat "bom waktu". Pada pertengahan tahun 1951 Indonesia diundang oleh Amerika Serikat untuk menghadiri Konferensi San Fransisco tentang perjanjian perdamaian dengan Jepang. Kabinet mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Ahmad Subardjo. Pada tanggal 7 September 1951 kabinet memutuskan akan mendukung agar perjanjian tersebut ditandatangani.37 Hal ini menimbulkan reaksi di dalam pimpinan pusat Partai Masyumi antara kelompok Natsir dan kelompok Sukiman. Kelompok Natsir, termasuk Prawoto, tidak menyetujui Indonesia ikut menandatangani Perjanjian San Fransisco karena tidak sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia dan juga tidak sesuai dengan program perjuangan Partai Masyumi. Sedangkan kelompok Sukiman melihat dengan ditandatanganinya Perjanjian San Fransisco maka Indonesia akan mendapat harta rampasan perang yang berguna untuk meningkatkan kemakmuran rakyat demi menahan ekspansi kaum komunis.38 Akhirnya Dewan Partai mengadakan sidang pada tanggal 4-6 September 1951 dan memutuskan mendukung kebijakan Sukiman melalui pemungutan suara yaitu 17 suara setuju, 14 suara menolak dan 2 blanko.39 Puncak dari pertentangan ini adalah ketika Ahmad Subardjo menandatangani perjanjian MSA (Mutual Security Act) pada tanggal 7 Januari 1952 dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Penandatanganan ini semakin memperjelas sikap Indonesia yang 37 Ibid., hal 233 38 Soebagijo I.N. Jusuf Wibisono Karang di Tengah Gelombang. (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hal 111. Lihat Deliar Noer.Op.Cit., hal 328-333 39 Deliar Noer. Op.,Cit., hal 329. Sedangkan dalam buku Soebagijo I.N. Jusuf Wibisono Karang di Tengah Gelombang. (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hal 111 terdapat hal yang absurd karena dalam buku tersebut tertulis yang melakukan pemungutan suara adalah pimpinan pusat, padahal jumlah pimpinan pusat hanya 17 orang, lihat buku Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional. (Bandung: Mizan, 2000), hal 109 57
keluar dari garis politik luar negeri bebas aktif. Pada tanggal 11 Februari 1952 Prawoto dengan pimpinan pusat Partai Masyumi lainnya mengadakan rapat yang dihadiri oleh Sukiman dan Jusuf Wibisono tanpa dihadiri oleh Ahmad Subardjo. Dalam rapat pimpinan pusat Partai Masyumi tersebut diputuskan bahwa Partai Masyumi menolak kebijakan Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo.40 Penolakan ini juga dilakukan oleh partai-partai lain yang menyebabkan Sukiman menyerahkan mandatnya kepada presiden pada tanggal 23 Februari 1952. Setelah Sukiman menyerahkan mandatnya kepada presiden, maka Prawoto ditunjuk oleh Partai Masyumi sebagai calon formatur. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito sebagai formatur. Usaha Prawoto untuk membentuk kabinet melahirkan pertentangan dalam tubuh Partai Masyumi tentang orang-orang yang perlu ditempatkan dalam kabinet. Selain orang-orang dalam kabinet, pertentangan juga terjadi mengenai jabatan perdana menteri. Mengenai jabatan perdana menteri ada yang menghendaki Sukiman kembali sebagai perdana menteri sedangkan yang lain menghendaki Prawoto sebagai perdana menteri. Pertentangan dalam tubuh Partai Masyumi terlihat dari adanya surat berupa nasihat dari Rais "Am Majelis Syuriah NU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah kepada Prawoto pada tanggal 15 Maret 1952 untuk mengingatkan betapa pengabdian, pengaruh, dan posisi Sukiman dalam Partai Masyumi, dan oleh sebab itu hendaknya Sukiman dipercaya dalam kabinet baru sebagai perdana menteri atau wakil perdana menteri. Kiai wahab mengingatkan bahwa tiap usaha menempatkan Sukiman di luar kabinet akan menyebabkan perpecahan besar- 40 Ibid., hal 337 58
besaran dalam Masyumi.41 Bahkan Jusuf wibisono pada tanggal 10 Maret 1952 mengatakan tidak bersedia dalam kabinet apabila Sukiman tidak menjadi perdana menteri.42 Pada tanggal 17 Maret 1952 pimpinan pusat Partai Masyumi bersama Prawoto mengadakan rapat untuk membahas usaha-usaha Prawoto sebagai formatur dalam pembentukan kabinet. Rapat pimpinan pusat Partai Masyumi juga membahas isi surat Kiai Wahab kepada Prawoto. Untuk itu Kiai Wahab dan Sukiman diundang dalam rapat pimpinan pusat. Tetapi Sukiman, perdana menteri demisioner tidak hadir dalam rapat tersebut. Bahkan Sukiman tidak pernah hadir dalam rapat pimpinan partai yang membicarakan pembentukan kabinet baru ketika itu. Akhirnya Prawoto mengambil inisiatif untuk menemui Sukiman tentang usaha-usahanya membentuk kabinet baru.43 Segala usaha yang dilakukan Prawoto gagal, hal ini menyebabkan pada tanggal 18 Maret 1952 Prawoto dan Sidik mengembalikan mandatnya kepada presiden. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 1952 presiden menunjuk Wilopo (PNI) sebagai formatur. Pada hari yang sama pimpinan pusat Masyumi mengadakan rapat dengan dihadiri oleh sebelas orang diantaranya Kiai Wahab. Rapat pimpinan pusat tersebut menghasilkan nama Prawoto Mangkusasmito, Burhanuddin Harahap dan Jusuf Wibisono untuk berunding dengan Wilopo sebagai formatur. Akhirnya pimpinan pusat mengadakan pemungutan suara dengan hasil Prawoto memperoleh 7 suara, Burhanudin Harahap 1 suara, Jusuf Wibisono 2 suara, sedangkan 1 suara blanko.44 41 Ibid., hal 87 42 Ibid., hal 237 43 Ibid., hal 88 44 Ibid. 59
Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 1952 Kiai Wahab mengirim surat kepada Prawoto dan Mohammad Natsir meminta agar jabatan menteri agama diberikan kepada NU. Dalam suratnya Kiai Wahab menyampaikan bahwa: "NU merupakan organisasi yang "tertampak besar" di Indonesia karena "ilmu, akidah, dan amaliahnya sepaham dengan as-sawadul a'dzam (mayoritas) dari umat Islam Indonesia..." Oleh sebab itu, kursi agama hendaklah dipercayakan kepada NU." 45 Dalam suratnya juga kepada Prawoto terlihat jelas adanya persaingan di Masyumi antara Muhammadiyah dan NU yaitu: "...Bahwa dukungan terbesar bagi Masyumi datang dari Muhammadiyah dan NU. Selama kabinet-kabine yang lalu, Muhammadiyah diwakili oleh paling sedikit dua orang, tetapi tidak pernah NU diwakili oleh lebih dari satu orang, malah adakalanya juga tidak diwakili sama sekali. Oleh sebab itu. Apabila satu kursi diberikan kepada NU dalam kabinet yang akan dibentuk dan Masjumi bermaksud turut serta di dalamnya, maka kursi itupun adalah kursi menteri agama. Dan NU telah pula menunjuk calon yang tepat untuk pos ini".46 Surat Kiai Wahab ini mendapat dukungan dari Dewan Pertimbangan Politik NU pada tanggal 20 Maret 1952 yang mendukung penunjukan Prawoto sebagai wakil Partai Masyumi untuk berunding dengan Wilopo dan meminta agar Kementerian Agama tetap dipertahankan ada dalam kabinet memperjuangkan wakil NU untuk mengisi pos menteri agama. Pada tanggal 23 Maret 1952 Prawoto bersama pimpinan pusat Partai Masyumi mengadakan rapat dengan dihadiri Kiai Wahab untuk membahas tuntutan NU. Dalam rapat tersebut, pimpinan pusat hanya menghasilkan pertimbangan-pertimbangan kepada NU terkait pos Menteri Agama. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah: 1. Pemimpin Masjumi tidak bermaksud mengesampingkan calon menteri agama yang dikemukakan oleh keluarga manapun dari Masjumi. 2. Pimpinan partai tidak begitu saja menerima atau menolak apa yang diusulkan NU, akan tetapi memajukan nama-nama calon menteri agama 45 Ibid. 46 Ibid., hal 89 60 serta
itu kepada formatir Wilopo untuk memilih salah seorang dari calon-calon yang dimajukan itu. 3. Siapa pun dari calon Masjumi itu yang dipilih formatir akan disepakati Masjumi 4. Apabila formatir menghendaki agar Masjumi yang membuat pilihan, Prawoto akan membawa soalnya kembali kepada rapat pimpinan Masjumi. 5. Pilihan calon oleh Masyumi akan didasarkan pada pemungutan suara terbanyak.47 Nahdlatul Ulama kemudian menolak segala pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Partai Masyumi dan pada tanggal 26 Maret 1952 Kiai Wahab menemui Wilopo terkait tuntutan NU. Tindakan Kiai Wahab ini jelas-jelas melangkahi kedudukan Prawoto sebagai wakil Partai Masyumi untuk berunding dengan Wilopo. Padahal penunjukan Prawoto sebagai wakil Partai Masyumi juga disetujui oleh Dewan Pertimbangan Politik NU. Kondisi dalam Partai Masyumi ini semakin memperlemah kedudukan Prawoto untuk berunding dengan Wilopo. Pada tanggal 27 Maret 1952 Prawoto bersama pimpinan pusat mengadakan rapat membahas penolakan NU terkait pertimbangan-pertimbangan dari pimpinan pusat Partai Masyumi dan membahas tindakan Kiai Wahab yang melangkahi Prawoto. Akhirnya Prawoto dan pimpinan pusat memutuskan untuk tidak menyerahkan pilihan calon menteri agama kepada formatur tetapi diputuskan oleh pimpinan pusat Masyumi. Kemudian Prawoto dan pimpinan pusat menjaring nama-nama untuk mengisi pos menteri agama dan terpilih delapan nama dengan dua nama berasal dari NU yaitu KH. Masjkur dan KH. Faturrahman sedangkan nama lainnya adalah KH. Fakih Usman, Osman Raliby, Kasman Singodimedjo, Haji Iljas Jacoub, Ali Akbar dan Zainal Abidin. Akhirnya pimpinan pusat 47 Ibid., hal 90 61
memutuskan KH. Fakih Usman sebagai menteri agama. Pemilihan Fakih Usman dilakukan melalui pemungutan suara.48 Hasil keputusan pimpinan pusat ini dibawa oleh Prawoto kepada Wilopo. Kemudian Wilopo menyetujui Fakih Usman sebagai menteri agama. Terpilihnya Fakih Usman sebagai menteri agama menimbulkan reaksi dalam NU. Pada tanggal 5 April 1952 pengurus besar NU mengadakan rapat di Surabaya dan mengambil keputusan keluar dari Partai Masyumi. Keputusan ini diperkuat oleh Kongres NU di Palembang pada 29 April 1952.49 Hal tersebut menyebabkan Partai Masyumi kembali pecah. Pada tanggal 26-30 Agustus 1952 Partai Masyumi mengadakan muktamar di Jakarta. Di dalam Muktamar tersebut akhirnya diputuskan presidium partai dihapuskan.50 Penghapusan presidium partai menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan Partai Masyumi antara kalangan tua dan kalangan muda dalam Partai Masyumi. Muktamar tahun 1952 ini semakin memperkuat pengaruh dan kedudukan kalangan muda dengan terpilihnya kembali Mohammad Natsir sebagai Ketua Umum Partai Masyumi. Sedangkan untuk menghindari perpecahan dalam tubuh Masyumi, Sukiman dipilih menjadi wakil ketua I. Pada periode ini Prawoto Mangkusasmito hanya duduk sebagai anggota pimpinan pusat Partai Masyumi. Pada tanggal 22-27 Desember 1954 Partai Masyumi mengadakan muktamar di Surabaya. Mohammad Natsir kembali terpilih sebagai ketua umum. Prawoto 48 Ibid.,hal 92. Pemungutan suara dilakukan dua kali. Dalam pemungutan suara pertama Fakih Usman memperoleh 4 suara, Osman Raliby memperoleh 2 suara, KH. Masjkur, KH. Faturrahman, Kasman Singodimedjo, Haji Iljas Ja'coub dan Ali Akbar masing-masing 1 suara; Zainal Abidin tidak memperoleh suara sama sekali. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua antara Fakih Usman dan Osman Raliby. Fakih Usman memperoleh 5 suara dan Osman Raliby 4 suara serta 2 suara blanko 49 Ibid. 50 Ibid., hal 63 62
pada awalnya duduk sebagai anggota pimpinan pusat Masyumi. Pada periode ini Partai Masyumi sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilihan umum yang akan diadakan tahun depan (1955). Setelah sebelumnya pada bulan Mei- November 1954 telah dilakukan pendaftaran pemilih dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 43.104.464 orang yang mempunyai hak pilih.51 Maka pada periode ini pimpinan pusat merasa perlu membentuk yang namanya sekretaris umum. Akhirnya Prawoto terpilih sebagai sekretaris umum Partai Masyumi. Sebagai sekretaris umum Prawoto memiliki tanggung jawab besar untuk merapihkan arsip, dokumen dan menertibkan manajemen di kantor pusat maupun dalam hubungan antara pusat dengan wilayah dan cabang. Pada masa sebelumnya manajemen antar lembaga di Partai Masyumi terkesan tidak tertib dan tugas ini berhasil dijalankan oleh Prawoto.52 Prawoto terkenal sebagai pribadi yang teliti. Ketelitian Prawoto tidak lepas dari pengalamannya ketika sekolah di RHS Prawoto terlibat dalam SIS sebagai pengelola perpustakaan SIS dan redaktur Mosleme Revielle. Mengenai kesekretariatan Partai Masyumi, Prawoto sudah memahaminya ketika menjabat sebagai sekretaris II pimpinan pusat Partai Masyumi pada periode 1945-1949. Akhirnya pada tahun 1955 berhasil diadakanlah pemilihan umum (pemilu) pertama di Indonesia. Pemilu dilaksanakan dua kali yaitu 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante. Tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi lebih dari 39 juta rakyat Indonesia menggunakan hak pilih. Sekitar 91,54% rakyat memberikan hak suara dengan 87,65% suara dinyatakan sah, hanya 6% dari 51 Adnan Buyung Nasution. Op.Cit., hal 30 52 Deliar Noer.Op.cit., hal 113 63
pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak suara.53 Pada pemilu tahun 1955, Partai Masyumi berhasil membuktikan diri sebagai partai Islam terbesar. Partai Masyumi mendapat dukungan suara terbanyak, yakni menang di sepuluh daerah pemilihan dari lima belas daerah pemilihan di seluruh Indonesia.54 Ini menunjukkan Partai Masyumi memiliki wilayah pengaruh yang paling luas dibanding partai lain. Karena pada saat itu sistem pemilu yang digunakan proposional, sehingga perolehan suara tidak otomatis langsung terbesar. Pemilu 1955 ini menghasilkan empat partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Akhirnya Masyumi memasuki babak baru untuk bisa memperjuangkan Islam sebagai entitaas negara, hal ini akan dibahas dalam sub bab berikutnya mengenai perjuangan dalam Badan Konstituante. Setelah pemilu pertama selesai Masyumi mengadakan muktamar di Bandung tanggal 22-29 Desember 1956. Pada muktamar ini Prawoto terpilih sebagai wakil ketua II pimpinan pusat Partai Masyumi. Periode ini semakin memperlihatkan kuatnya pengaruh Natsir dan Prawoto di Partai Masyumi. Muktamar Partai Masyumi ini dibayangi oleh munculnya pemberontakan di daerah-daerah di luar pulau Jawa dan juga dengan adanya pidato Soekarno ketika peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1956 yang berisi keinginan untuk membubarkan partai-partai politik karena merusak persatuan negara.55 53 Adnan Buyung Nasution. Loc.cit. 54 Wahyu, Didi dan Nasrudin Anwar, SUARA MERDEKA, Nostalgia Era Multipartai, Jawa Tengah Basis Partai Nonagama, Jumat, 5 Juni 1998 55 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia VI. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal 224. Lihat Deliar Noer. Op.Cit., hal 376 Penjelasan yang sama untuk mengubur partai-partai politik dilakukan Soekarno dalam Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal 30 Oktober 1956 yang mengecam munculnya maklumat wapres No. X tanggal 3 November 1945 tentang multipartai. 64
Sebelum muktamar dimulai beberapa delegasi Partai Masyumi dari Sumatera Tengah yang sudah berada di Bandung memilih pulang untuk membantu Dewan Banteng. Wilayah Sumatera Tengah merupakan daerah basis Partai Masyumi yang kuat, sehingga membuat Partai Masyumi perlu memperhatikan tuntutan daerah secara positif.56 Hal ini menyebabkan Muktamar Partai Masyumi di Bandung menghasilkan resolusi agar Kabinet Ali Sastroamidjojo II tidak dipertahankan akibat adanya persoalan daerah.57Akhirnya pada tanggal 9 Januari 1957 pimpinan pusat Partai Masyumi memutuskan menarik para menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pemberontakan di luar pulau Jawa sendiri muncul disebabkan adanya perasaan tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat mengenai perbedaan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa. Apalagi pada akhir tahun 1956 Mohammad Hatta yang merupakan representasi dari wakil luar Pulau Jawa mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Perasaan tidak puas ini melahirkan pembentukan dewan-dewan di daerah. Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Situasi menjadi semakin genting dengan adanya keinginan Soekarno untuk membubarkan partai-partai. Keinginan Soekarno ini kemudian mendapatkan reaksi tegas dari Partai Masyumi. Partai Masyumi berpendapat bahwa membubarkan partai-partai secara otomatis demokrasi akan terkubur yang akan 56 Deliar Noer. Op.Cit., hal 270. Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Op.cit., hal 228 bahwa Masyumi pada pemilu 1955 di wilayah Sumatera Tengah menduduki urutan 1 dengan suara 797.692 yang merupakan 50,8% dari total suara daerah. 57 Ibid. 65
melahirkan diktator.58 Keinginan Soekarno untuk membubarkan partai-partai kembali disampaikan oleh Soekarno dalam sebuah pidatonya di Istana Negara pada tanggal 21 Februari 1957 yang dikenal dengan Konsepsi Presiden. Pokok isi dari Konsepsi Presiden adalah membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya mewakili seluruh partai ditambah dengan golongan fungsional dan membentuk Dewan Nasional yang mewakili semua partai dan golongan fungsional yang akan dipimpin oleh presiden.59 Munculnya Konsepsi Presiden ini menimbulkan penolakan dari Partai Masyumi bersama dengan NU, PSII. Katolik dan PIR dengan mengeluarkan pernyataan bersama yang menghendaki tiap perubahan mendasar dari sistem pemerintahan hendaklah dilakukan melalui Badan Konstituante.60 Ketidakstabilan politik dan keamanan menyebabkan pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada presiden setelah sebelumnya menandatangani Undang-Undang Darurat Perang. Selanjutnya pada tanggal 4 April 1957 Presiden Soekarno menunjuk dirnya sendiri sebagai formartur untuk membentuk zaken kabinet darurat ekstraparlementer yang bertindak tegas dan tepat untuk membangun Dewan Nasional yang sesuai dengan Konsepsi Presiden.61 Penunjukan Soekarno sebagai formatur terjadi setelah sebelumnya Suwirjo gagal membentuk kabinet yang baru. Akhirnya terbentuklah zaken kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda. 58 Ibid., hal 379 59 Adnan Buyung Nasution. Op.Cit., hal 304. Lihat juga Nugroho Notosusanto dkk. Sejarah Nasional Indonesia VI. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal 225 60 Deliar Noer. Op.Cit., hal 385. Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugaroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia VI. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal 225 61 Ibid., hal 388 66
Kondisi tersebut menyebabkan para perwira militer yang membentuk dewan- dewan daerah mengadakan pertemuan di Padang pada tanggal 6 Januari 1958. Ternyata pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para pemimpin Partai Masyumi yaitu Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Burhanudin Harahap. Selain itu ada juga Sumitro Djojohadikusumo dari PSI. Pertemuan ini sendiri membahas tentang situasi terakhir Indonesia dan memandang tindakan Soekarno sebagai formartur dalam membentuk kabinet adalah melanggar UUDS 1950.62 Terlibatnya para pemimpin Partai Masyumi dalam pertemuan dengan para pemimpin dewan-dewan daerah membuat Prawoto bersama Fakih Usman pada tanggal 1 Februari 1958 berangkat ke Padang dan Bukit Tinggi. Setelah sebelumnya Mohammad Roem telah lebih dulu berangkat ke Padang dan Bukit Tinggi pada tanggal 25 Januari 1958.63 Kepergiaan Mohammad Roem, Prawoto dan Fakih Usman ke Padang dan Bukit Tinggi guna mencari cara penyelesaian pertikaian dengan pemerintah pusat, keberangkatan mereka pun diketahui oleh Perdana Menteri Djuanda. Menurut Deliar Noer, ketika sampai di Bukit Tinggi Mohammad Roem, Prawoto dan Fakih Usman dapat melihat betapa teguhnya pendirian orang-orang di daerah yang hanya bisa berkompromi bila pemerintah pusat menerima tuntutan mereka.64 Keteguhan pendirian para pemimpin dewan-dewan di daerah terbukti karena pada tanggal 10 Februari 1959 para dewan-dewan daerah yang melebur menjadi Dewan Perjuangan kembali menyampaikan tuntutan terhadap pemerintah pusat. Dewan Perjuangan menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam 62 R.Z.Leirissa. PRRI PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis. (Jakarta: Grafiti, 1997), hal 202 63 Deliar Noer. Op.Cit., hal 403 64 Ibid. 67
waktu 5x24 jam setelah diumumkan tuntutan tersebut dan meminta Presiden Soekarno untuk memberi mandat kepada Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet yang terdiri dari tokoh- tokoh yang terkemuka yang jujur, cakap dan anti komunis. Apabila tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka Dewan Perjuangan tidak akan taat kepada Soekarno sebagai kepala negara.65 Pada tanggal 13 Februari 1959 Partai Masyumi menyusun sebuah pernyataan dari hasil kunjungan Mohammad Roem, Prawoto dan Fakih Usman ke Bukit Tinggi. Pernyataan Partai Masyumi itu meminta agar jalan yang harus ditempuh bukan saling mencari kesalahan antara pusat dan daerah, tetapi menggali sebanyak-banyaknya persamaan yang dikehendaki pusat dan daerah.66 Pemerintah sendiri pun akhirnya menolak tuntutan Dewan Perjuangan. Penolakan pemerintah ini mengakibatkan pada tanggal 15 Februari 1959 Dewan Perjuangan mendeklarasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Setelah PRRI dideklarasikan dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh Masyumi yaitu Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap. Partai Masyumi kembali mengeluarkan pernyataan pada tanggal 17 Februari 1959. Pernyataan Partai Masyumi ini menyatakan bahwa pembentukan PRRI adalah inkonstitusional dan pembentukan Kabinet Kerja dan Dewan Nasional juga inkonstitusional.67 Kemudian Partai Masyumi mengingatkan agar ada sebuah upaya sekuat tenaga untuk kembali ke UUDS 1950 sebagai landasan hidup bernegara sebelum Badan Konstituante menetapkan UUD yang baru.68 65 R.Z.Leirissa. Op.Cit., hal 206-210 66 S.U.Bajasut. Op.Cit., hal 72 67 Ibid., hal 70 68Ibid., hal 73 68
Keterlibatan Natsir dalam PRRI mengantarkan Prawoto menjadi Ketua Umum Partai Masyumi menggantikan Natsir yang terlibat dalam PRRI. Prawoto menjadi ketua umum setelah dalam Muktamar Partai Masyumi di Yogyakarta pada tanggal 23-27 April 1959 Prawoto Mangkusasmito, Sukiman Wirjosandjojo dan Mohammad Roem dicalonkan sebagai ketua umum partai menggantikan Mohammad Natsir yang tidak hadir karena terlibat dalam PRRI. Dalam pencalonan tersebut Mohammad Roem mengundurkan diri, sehingga hanya Prawoto dan Sukiman yang menjadi calon ketua umum partai. Akhirnya muktamar memutuskan Prawoto Mangkusasmito terpilih menjadi Ketua Umum Partai Masyumi. Setelah terpilih sebagai ketua umum, Prawoto menyampaikan pidato untuk merangkul pihak-pihak yang dalam Partai Masyumi yaitu Kelompok Natsir dan Kelompok Sukiman. Dalam pidatonya, Prawoto menyampaikan: "Buat aku sendiri kau Natsir, ditempat manapun kau berada, akan tetap menjadi "abang rohaniku" dan pertjayalah, bahwa di sudut hati adikmu tetap tersedia tempat untukmu. Selandjutnya untuk bapak Dr.Soekiman, jang mula- mula mendjadi "paman pendidikku" dilapangan politik, terasalah kekurangan kata-kata untuk menjatakan terima kasih saja tentang keichlasannja menjertai kami didalam pimpinan. Dengan pengalaman bapak Dr.Soekiman jang sangat banjak, saja kira bahwa akan mendjadi kenjataanlah pepatah didalam bahasa Djawa jang menggambarkan ketinggian kedudukan seorang pribadi jang telah dapat menempatkan diri sedemikian rupa, sehingga mempunjai arti "tut wuri andajani".69 Sukiman sendiri terpilih sebagai Wakil Ketua I setelah Mohammad Roem dan Fakih Usman yang juga dicalonkan akhirnya mengundurkan diri. Menurut Deliar Noer, pengunduran diri Roem dan Fakih Usman adalah upaya agar Sukiman tetap merasa dihargai dalam partai.70 69Ibid., hal 76 70Deliar Noer. Op.Cit., hal 118 69
Prawoto sebagai Ketua Umum Partai Masyumi harus berhadapan dengan realitas internal terkait keterlibatan Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap dalam PRRI. Kondisi ini membuat Prawoto membentuk yang namanya pengurus harian dalam kepengurusan Partai Masyumi. Pada periode-periode sebelumnya pengurus harian dalam pimpinan pusat Partai Masyumi tidak pernah ada. Prawoto membentuk pengurus harian karena melihat kondisi kritis dan gawat yang terjadi ketika itu, terkait terlibatnya bekas pimpinan Partai Masyumi dalam PRRI.71 Apalagi Muktamar Partai Masyumi mengamanatkan untuk menolak Demokrasi Terpimpin dan menolak upaya kembali ke UUD 1945 tanpa perubahan. Selain berhadapan dengan realitas internal Masyumi, Prawoto juga harus berhadapan dengan realitas eksternal yaitu dengan semakin menguatnya Konsepi Presiden. Sebelumnya pada tanggal 19 Februari 1959 Dewan Menteri menerima upaya Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Hingga akhirnya Demokrasi Terpimpin ini mendapatkan momentumnya dengan keluarnya Dekrit Presiden 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini menandai berakhirnya Badan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Meskipun Muktamar Partai Masyumi mengamanatkan untuk menolak UUD 1945 tanpa adanya perubahan, tetapi karena Partai Masyumi tunduk kepada hukum yang berlaku sehingga Prawoto sebagai Ketua Umum Partai Masyumi menerima diberlakukannya kembali UUD 1945. Kemudian Prawoto menandatangani nota 71 Ibid., hal 112 70
tertanggal 28 Juli 1959 kepada Presiden Soekarno terkait sikap Partai Masyumi yang menerima pemberlakuan kembali ke UUD 1945.72 Walaupun Partai Masyumi pada akhirnya menerima kembali UUD 1945, konflik antara Partai Masyumi dengan Soekarno semakin tajam. Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No.7 tahun 1959 pada tanggal 31 Desember 1959 yang mengatur sistem kepartaian. Penetapan Presiden (Penpres) No.7/1959 ini secara tidak langsung ditujukan kepada Partai Masyumi dan PSI yang terlibat dalam pemberontakan PRRI, karena berdasarkan Penpres No.7/1959 Pasal 9 menyatakan bahwa presiden, setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung, dapat melarang dan membubarkan partai yang sedang melakukan pemberontakan karena pemimpinnya terlibat atau memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota- anggotanya yang terlibat dalam pemberontakan.73 Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 1960, Presiden Soekarno memanggil pemimpin Partai Masyumi dan PSI. Prawoto bersama Yunan memenuhi panggilan presiden tersebut. Dalam pertemuan tersebut, presiden mengajukan berbagai pertanyaan secara tertulis kepada Prawoto selaku Ketua Umum Partai Masyumi. Daftar pertanyaan tersebut harus dijawab oleh Prawoto seminggu kemudian atau tepatnya tanggal 28 Juli 1960. Daftar pertanyaan yang diajukan presiden sangat jelas menyudutkan Partai Masyumi. Pertanyaan pertama menanyakan apakah Partai Masyumi menentang dasar dan tujuan negara; pertanyaan kedua apakah Partai Masyumi bermaksud mengubah dasar dan tujuan negara. Pertanyaan ini dengan jelas disanggah oleh Prawoto, Prawoto mengatakan bahwa dasar dan 72 Yusril Ihza Mahendra. Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Islam. (Jakarta: Paramadina, 1999), hal 221 73 Deliar Noer. Op.Cit., hal 412 71
tujuan negara yang dianggap oleh Partai Masyumi adalah Mukaddimah UUD dan tidak dalam manifesto politik (manipol).74 Kemudian pertanyaan ketiga semakin menyudutkan Partai Masyumi dengan menanyakan keterlibatan Partai Masyumi dalam pemberontakan PRRI yang berkaitan dengan Penpres No.7/1959 Pasal 9. Hal ini dengan tegas dibantah oleh Prawoto dalam surat jawaban Partai Masyumi kepada presiden bahwa Partai Masyumi tidak terlibat dalam PRRI dan para pemimpin yang bergabung dalam PRRI telah keluar dari Partai Masyumi sebelum Penpres No.7/1959 berlaku tanggal 31 Desember 1959.75 Akan tetapi jawaban-jawaban Partai Masyumi kepada presiden tidak cukup memuaskan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1960 Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.200/1960 yang menyatakan bahwa Partai Masyumi harus dibubarkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal 17 Agustus 1960. Apabila tidak dibubarkan, Partai Masyumi akan dianggap sebagai partai terlarang. Akhirnya pada tanggal 13 September 1960, Prawoto menyatakan Partai Masyumi bubar. C. Prawoto Dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (1946-1950) Prawoto Mangkusasmito menjadi anggota KNIP pada tanggal 17 Oktober 1946 setelah diajukan oleh Komite Nasional Daerah Solo dan Pati untuk menggantikan Wijono, wakil dari Jawa Tengah. Prawoto menggantikan Wijono karena Wijono diangkat oleh Kabinet Sjahrir III sebagai Menteri Muda Dalam Negeri. Sedangkan dalam pasal 14 UU No.12 tahun 1946 tentang susunan KNIP disebutkan bahwa anggota KNIP tidak boleh merangkap menjadi menteri. 74 Ibid., hal 413 75 Ibid. 72
Sehingga berdasarkan keputusan KNIP tanggal 25-27 November 1945 penggantian anggota KNIP diajukan oleh partai atau Komite Nasional Daerah yang bersangkutan.76 Ketika Prawoto masuk menjadi anggota KNIP menggantikan Wijono, sesungguhnya sedang terjadi ketegangan hubungan antara KNIP dengan pemerintah. Ketegangan hubungan antara KNIP dengan pemerintah ini terjadi terkait disepakatinya Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati yang disepakati pada tanggal 15 November 1945 antara wakil Indonesia yaitu Sutan Sjahrir dan wakil Belanda yaitu Willem Schermerhom telah menimbulkan sikap pro dan kontra, khususnya diantara wakil-wakil KNIP. Karena setelah Perjanjian Linggarjati disepakati harus diteruskan kepada KNIP untuk diratifikasi. Garis Politik dan Perjuangan Prawoto sendiri di KNIP mengikuti garis kebijakan Partai Masyumi. Berdasarkan sidang pleno Partai Masyumi di Yogyakarta tanggal 20-21 November 1946 menolak Perjanjian Linggarjati. Selain itu Partai Masyumi juga menghendaki perombakan KNIP berdasarkan partai yang ada. Hal ini didasarkan karena KNIP, anggotanya diangkat bukan dipilih. Perjanjian Linggarjati sendiri hendaknya dibicarakan oleh rakyat melalui wakil- wakil yang dipilih. Sehingga pemilihan umum (pemilu) yang mungkin bisa 76 Deliar Noer dan Akbarsyah.Op.Cit., hal 84 Sebenarnya tidak hanya Prawoto yang ketika itu diangkat menjadi anggota KNIP, Pada tanggal 17 Oktober 1946 dalam sidang pleno BP KNIP di Purworejo, ditetapkan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) dicalonkan KNI Solo dan Pati menggantikan Wijono (BTI), Sartono (dicalonkan PNI) menggantikan Lukman Hakim, A.Sigit (bekas anggota dewan kota, Gemeenteraad, Semarang) dicalonkan oleh Masyumi menggantikan Jusuf Wibisono; Nuchasim Malaka (dicalonkan oleh Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil) menggantikan WZ. Johannes; dan Manai Sophiaan (dicalonkan KRIS-Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) menggantikan Mohammad Sa'at. Penggantian Jusuf Wibisono (Masyumi), Lukman Hakim (PNI) dan Wijono (BTI) karena mereka diangkat menjadi menteri pada masa Kabinet Sjahrir III. sedangkan WZ Johannes (Wakil Sunda Kecil) dan Mohammad Sa'at (Wakil Sulawesi) mengundurkan diri dari KNIP karena kesibukannya. 73
mengurangi ketegangan.77 Hal ini mendasari Prawoto termasuk pihak yang menolak Perjanjian Linggarjati di KNIP. Kemudian ketegangan antara KNIP dengan pemerintah semakin meruncing ketika pada tanggal 30 Desember 1946 Presiden Sokearno mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1946 tentang Penyempurnaan Susunan KNIP dengan penambahan keanggotaan KNIP dari 200 orang menjadi 514 orang.78 Hal ini menimbulkan tuduhan dari kelompok yang menolak Perjanjian Linggarjati bahwa dikeluarkannya PP No.6/1946 merupakan taktik pemerintah agar Perjanjian Linggarjati dapat diratifikasi.79 Sehingga terjadilah perdebatan dalam sidang-sidang Badan Pekerja KNIP (BP KNIP). Prawoto sendiri yang bergabung dengan Partai Masyumi di KNIP menuntut dengan segera agar PP No.6/1946 dibatalkan. Pada sidang BP KNIP tanggal 17 Januari 1947, Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem menerangkan hasil pendirian kabinet bahwa PP No.6/1946 merupakan hak prerogratif presiden berdasarkan Pasal IV Peraturan Peralihan, dan bukan tanggung jawab kabinet. Oleh sebab itu PP No. 6/1946 sah.80 Alasan Roem ini dipertanyakan oleh Prawoto yang mengatakan bahwa Pasal IV Peraturan Peralihan itu hendaknya dilaksanakan dengan kerjasama dengan badan legislatif yaitu BP KNIP.81 Akhirnya Prawoto bersama dengan 77 Deliar Noer. Op.Cit., hal 177 78 Deliar Noer dan Akbarsyah. Op.Cit., hal 95-96. Lihat Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional. (Bandung: Mizan, 2000), hal 177 79 Ibid., hal 94 Golongan buruh dan tani yang tadinya tidak memiliki wakil dalam KNIP kini masing- masing mendapat 40 kursi. PKI pada mulanya 2 kursi memperoleh 35 kursi. Sehingga menimbulkan kesan yang timbul adalah kelompok-kelompok yang mendukung Perjanjian Linggarjati diperbanyak dalam KNIP. Lihat Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional. (Bandung: Mizan, 2000), hal 177 80 Ibid., hal 98 81 Deliar Noer. Op.Cit., hal 178. Perdebatan antara Roem dan Prawoto terkait PP No.6/1946 menarik perhatian karena Roem maupun Prawoto merupakan anggota Partai Masyumi tetapi memiliki pandangan yang berbeda terkait PP No.6/1946 walaupun keputusan Partai Masyumi menolak PP No.6/1946. Hal ini menurut Deliar Noer dan Akbarsyah. KNIP: Komite Nasional 74
sembilan orang lainnya mengajukan usul inisiatif RUU tentang pembatalan PP No.6/1946.82 Kemudian usul ini diterima oleh BP KNIP melalui pemungutan suara dengan 10 suara lawan 1 suara, setelah sebelumnya tujuh orang anggota BP KNIP meninggalkan sidang karena menolak usul ini. Selanjutnya Prawoto dalam sidang BP KNIP ditetapkan sebagai panitia pembatalan PP No.6/1946 bersama dengan Sartono dan Mangunsarkoro.83 Selanjutnya pembahasan mengenai PP No.6/1946 dibahas dalam Sidang Pleno KNIP di Malang tanggal 25 Februari-5 Maret 1947. Di dalam sidang pleno, Mohammad Hatta memberikan pidato pembelaan terhadap PP No.6/1946 sekaligus menolak segala tuduhan kepada pemerintah yaitu: "Tuduhan yang mengatakan bahwa pengangkatan anggota KNIP atas dasar Peraturan Presiden No.6 adalah siasat Presiden untuk meratifikasi naskah Linggarjati, ini saya tolak sekeras-kerasnya. Tanpa Peraturan Presiden No.6 pun naskah Linggarjati dapat diratifikasi, perhatikan saja bahwa anggota KNIP lama 151 pro naskah dan 104 orang anti naskah. Ini berarti hampir 2/3 anggota pro naskah. Sidang pleno KNIP di Solo menyatakan bahwa KNIP tidak representatif dan KNIP sendiri tidak bisa merepresentasikan diri, mau memperbaiki diri seolah-olah impoten. Untuk mengatasi maka Presiden mengambil inisiatif memperbaiki KNIP. Caranya untuk sementara waktu mengeluarkan Peraturan Presiden No.6 supaya KNIP menjadi representatif. Cara ini gunanya ialah untuk mencari jalan, bagaimana di kemudian hari kita dapat menyesuaikan KNIP menjadi yang sebenarnya, itulah tujuan kita sekalian.84 Bahkan Mohammad Hatta mengancam "bilamana tidak puas dengan pimpinan Presiden dan Wakil Presiden, hendaknya mencari presiden dan wakil Indonesia Pusat Parlemen Indonesia 1945-1950. (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005), hal 65 disebutkan bahwa orang-orang Masyumi, dan juga PNI, duduk dalam Kabinet Sjahrir secara perseorangan bukan merupakan wakil partai dan partai masing-masing tidak pula keberatan. 82 Deliar Noer dan Akbarsyah. Loc.Cit. Sembilan orang lainnya yaitu Sartono, Mangunsarkoro, Sjamsuddin Sutan Makmur, Manai Sophiaan, Awibowo, Safiudin Surjamidharmo, M.Gozali dan Muchasin Hadiprabowo yang merupakan wakil dari PNI sedangnkan wakil dari Masyumi selain Prawoto yaitu A.Sigit. 83 Ibid., hal 99 84 Ibid., hal 109. Lihat Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional. (Bandung: Mizan, 2000), hal 177 75
presiden yang baru".85 Kemudian Assat sebagai Ketua KNIP mengadakan perundingan dengan Prawoto, Sartono dan Mangunsarkoro selaku panitia RUU Pembatalan PP No.6/1946 bersama dengan wakil-wakil dari PNI dan Partai Masyumi yang dilanjutkan dengan perundingan tertutup BP KNIP. Pada akhirnya BP KNIP mengambil keputusan untuk menarik kembali RUU Pembatalan PP No.6/1946 dan menerima PP No.6/1946. Sehingga ditetapkan anggota KNIP mengalami perubahan dari 200 menjadi 514 orang dan anggota BP menjadi 45 orang. Di dalam sidang pleno KNIP tanggal 5 Maret 1947 yang merupakan sidang pleno terakhir di Malang muncul Mosi Percaya kepada Kebijaksanaan Politik Pemerintah. Terhadap mosi ini, Prawoto bersama dengan wakil-wakil Partai Masyumi menyetujui kebijaksanaan politik pemerintah kecuali kebijaksanaan terkait dengan naskah Linggarjati. Sikap yang sama menolak kebijaksanaan terkait naskah Linggarjati juga dilakukan oleh PNI, Partai Wakil Rakyat dan Partai Rakyat. Kemudian Prawoto bersama dengan wakil-wakil Partai Masyumi, PNI, Partai Wanita Rakyat dan Partai Rakyat meninggalkan sidang sebelum diadakannya pemungutan suara. Akhirnya Mosi Percaya kepada Kebijaksanaan Politik Pemerintah diterima dengan 284 suara dan 2 suara menolak. Dengan demikian Perjanjian Linggarjati telah diratifikasi dalam sidang pleno KNIP.86 Setelah diadakannya sidang pleno KNIP di Malang, Prawoto terlibat dalam urusan teknis internal KNIP pasca perubahan susunan KNIP dengan menjadi anggota panitia tata tertib KNIP dengan ketuanya Sjamsuddin Sutan Makmur beserta anggota lainnya yaitu Soendjoto, Gusti Djohan dan Koesnan. Panitia tata 85 Deliar Noer. Loc.Cit. 86 Deliar Noer dan Akbarsyah. Op.Cit., hal 126-127. Lihat Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional. (Bandung: Mizan, 2000), hal 178 76
tertib ini dibentuk melalui sidang BP KNIP tanggal 23-24 Maret 1947 di Yogyakarta. Panitia tata tertib akhirnya berhasil menyusun sebuah ketentuan baru bagi BP KNIP diantaranya yaitu hak memajukan usul, hak interpelasi (meminta keterangan), hak angket (pengusutan), hak pertanyaan, hak inisiatif, hak amandemen dan hak resolusi. Kemudian hasil rumusan ini ditetapakan dalam sidang BP KNIP tanggal 10 Juni 1947 yang semakin meningkatkan peran BP KNIP sebagai lembaga legislatif, termasuk kontrol terhadap pemerintah.87 Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa selain berhasil mengakui PP No6/1946 terkait susunan KNIP sidang pleno di Malang juga berhasil meratifikasi Perjanjian Linggarjati. Tetapi dalam perkembangannya walaupun Perjanjian Linggarjati berhasil diratifikasi, Belanda tetap berkeinginan menguasai kembali Indonesia. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan kepada Kabinet Sjahrir sehingga pada tanggak 26 Juni 1947 Sjahrir mengundurkan diri dan digantikan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin pada tanggal 3 Juli 1947. Kegagalan Perjanjian Linggarjati mengakibatkan Belanda melakukan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947.88 Akibat Agresi Militer Belanda I, pada tanggal 22 Juli 1947 BP KNIP mengadakan rapat dan memutuskan agar anggota KNIP berangkat ke daerah masing-masing untuk membantu para pimpinan rakyat di daerah. Sedangkan para Ketua KNIP, pimpinan fraksi dan golongan tetap berada di Yogyakarta yang harus selalu siap untuk bersidang. Kemudian Prawoto berangkat ke Jawa Tengah. 87 Ibid., hal 137 88 Perjanjian Linggarjati gagal karena Belanda mengirim nota berupa aide memoire yang berupa ultimatum yang harus dijawab oleh pemerintah Indonesia dalam waktu 14 hari. Salah satu point yang ditolak oleh pemerintah adalah adanya pasukan keamanan bersama antara Indonesia dan Belanda yang ikut menguasai dan mengatur soal-soal keamanan dalam wilayah Republik Indonesia. Lihat Ibid., hal 140-147 77
Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 1947 BP KNIP mengadakan sidang dengan diikuti para anggota BP KNIP yang sebelumnya berangkat ke daerah masing-masing, diantaranya adalah Prawoto. Sidang BP KNIP, dengan para anggota yang sebelumnya pergi ke daerah masing-masing, ini memungkinkan karena sebelumnya tanggal 14 Agustus 1947 terjadi gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. Dalam sidang BP KNIP tanggal 21 Oktober 1945 ini Prawoto menyampaikan pandangan umumnya terkait kebijakan pemerintah dan hasil pendelegasiannya ke daerah Jawa Tengah. Prawoto mengatakan bahwa KNIP perlu mengadakan pengawasan setiap keputusan pemerintah dan mendesak pemerintah mengambil tindakan terhadap berita-berita bohong yang disampaikan oleh Belanda melalui selebaran-selebaran. Propaganda melalui selebaran- selebaran dilakukan untuk memecah belah rakyat Indonesia ketika terjadi Agresi Belanda I. Prawoto juga mengatakan agar pemerintah menyempurnakan pertahanan rakyat dengan mengenal semangat perjuangan rakyat di daerah.89 Pandangan umum Prawoto ini disikapi oleh Amir dengan mengatakan bahwa tentara merupakan bagian dari masyarakat untuk menambah erat hubungan rakyat dengan tentara. Ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi perjuangan dalam menerima prinsip pertahanan rakyat. Amir Sjarifuddin juga menyampaikan terkait pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah merupakan tanggung jawab BP KNIP dan pemerintah juga akan menerbitkan buku yang berisi kesanggupan Indonesia terhadap kepentingan dunia pada umumnya sehingga tidak diperlukan buku untuk menandingi propaganda 89 Ibid., hal 160 78
Belanda.90 Agresi Militer Belanda I sendiri akhirnya diselesaikan dengan diadakannya Perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda tanggal 17 Januari 1948. Kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville ini menyebabkan Kabinet Amir Sjarifuddin digantikan oleh Kabinet Hatta pada tanggal 29 Januari 1948. Selanjutnya Prawoto di dalam KNIP sangat berkepentingan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Susunan DPR dan Pemilihan anggotanya bisa diselesaikannya sehingga bisa segera dilaksanakan pemilu. Hal ini tidaklah mengherankan karena Prawoto dan Partai Masyumi memiliki sebuah kepentingan untuk menjadikan Piagam Jakarta yang memuat syari"at Islam sebagai sebuah entitas negara di Indonesia. Usaha ke arah tersebut memungkinkan untuk dilakukan salah satunya adalah dengan mengadakan pemilihan umum. Sejak KNIP menjadi badan legislatif, RUU Susunan DPR dan Pemilihan anggotanya belum juga selesai pembahasannya. Bahkan pada bulan April 1948 RUU Susunan DPR dan Pemilihan anggotanya belum juga tercapai persetujuan antara BP KNIP dengan pmerintah terkait RUU Susunan DPR dan Pemilihan anggotanya. Terjadi perdebatan antara Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo dengan para anggota BP KNIP, salah satunya adalah Prawoto Mangkusasmito.91 Perdebatan yang terjadi umumnya terkait sistem pemilihan anggota DPR. Prawoto menghendaki agar pemilihan anggota DPR berupa sistem perimbangan perwakilan dengan calon-calonnya dalam sistem daftar yang diajukan oleh masing-masing partai. Sedangkan pemerintah yang diwakili Soesanto Tirtoprodjo menghendaki agar pemilihan anggota DPR berupa sistem suara terbanyak dengan 90 Ibid., hal 173-174 91 Ibid., hal 198 79
membagi seluruh daerah menjadi daerah pemilihan dengan calon-calonnya dipakai sistem perorangan. Pembahasan mengenai RUU Susunan DPR dan Pemilihan anggotanya tidak pernah selesai sampai KNIP dibubarkan tahun 1950. Pada tahun 1949, Prawoto Mangkusasmito diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di BP KNIP menggantikan Sjamsuddin. Prawoto bersama dengan Partai Masyumi selain berupaya memperjuangkan Islam menjadi sebuah entitas negara tetapi juga menghendaki agar nilai-nilai Islam hidup dalam masyarakat, salah satunya adalah memperjuangkan adanya pelajaran agama dalam sekolah-sekolah negeri. Muktamar Partai Masyumi tahun 1949 mengamanatkan kepada Prawoto selaku ketua fraksi dalam BP KNIP agar memperjuangkan adanya kewajiban pelajaran agama dalam sekolah-sekolah negeri dalam pembahasan mengenai RUU Pendidikan dan Pengajaran yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu muktamar juga mengamanatkan kepada Prawoto selaku ketua fraksi agar memperjuangkan jangan sampai berlaku sistem ko-edukasi, terutama disekolah-sekolah menengah; memperjuangkan agar kewajiban belajar yang berlaku untuk semua anak dari umur 8-14 tahun dapat dipenuhi dengan bersekolah disekolah-sekolah agama (madrasah-madrasah); dan juga memperjuangkan agar mengamandemen pasal- pasal dalam RUU Pendidikan dan Pengajaran yang mereduksi terhadap aliran agama, salah satunya adalah pasal yang melarang guru-guru mempropagandakan suatu aliran agama atau keyakinan hidup.92 92 S.U.Bajasut.Op.Cit., hal 34. Sistem Pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan bersifat dualisme dengan tidak mengakomodasi suatu aliran agama. Sehingga terjadi co-edukasi, dimana pelajaran agama tidak didapatkan oleh siswa/i disekolah-sekolah negeri dan kewajiban belajar anak umur 8-14 tahun hanya berlaku disekolah negeri bukan disekolah-sekolah agama. Hal ini menyebabkan siswa/i yang ingin mendapatkan pelajaran agama harus belajar disekolah agama atau madrasah disamping belajar disekolah negeri. 80
Prawoto dalam laporannya sebagai ketua fraksi kepada Partai Masyumi terkait RUU Pendidikan dan Pengajaran menyampaikan bahwa fraksi gagal menghapuskan sistem ko-edukasi karena sistem ko-edukasi sebagai prinsip tetap dipertahankan oleh pemerintah; disisi lain fraksi berhasil memperjuangkan agar kewajiban belajar anak umur 8-14 tahun dapat dipenuhi dengan bersekolah disekolah agama (madrasah) yang telah mendapat pengakuan dari menteri agama dengan diterima menjadi pasal 10 ayat 2 RUU Pendidikan dan Pengajaran; dan juga berhasil memperjuangkan agar di dalam sekolah guru-guru harus menghormati suatu aliran agama atau keyakinan hidup yang termaktub dalam pasal 16 ayat 1 RUU Pendidikan dan Pengajaran.93 Menurut Prawoto dengan diterimanya amandemen tersebut, maka keberadaan madrasah-madrasah akan terjamin dan mutu pendidikan madrasah-madrasah harus diperbaiki, jika ingin tetap terus ada. Sebab jika sesuatu madrasah keadaannya buruk, sehingga tidak dapat pengakuan dari menteri agama maka belajar dalam madrasah itu belum memenuhi wajib belajar yang berarti madrasah itu tidak mempunyai murid-murid dari umur 8-14 tahun. Selain itu sikap guru-guru di sekolah negeri diharapkan bisa berubah terkait aliran suatu agama sehingga dapat pula merubah sikap murid-murid agar mencintai agama pada umumnya dan agamanya sendiri pada khususnya.94 Sedangkan pembahasan mengenai kewajiban pelajaran agama dalam sekolah- sekolah negeri mengalami perdebatan dalam BP KNIP. Prawoto selaku ketua fraksi menghendaki agar pelajaran agama menjadi pelajaran wajib untuk penganut-penganutnya seperti yang diamanatkan oleh Muktamar Partai Masyumi. 93 Ibid., hal 34-35 94 Ibid. 81
Prawoto menyatakan bahwa murid Islam harus mendapatkan pelajaran agama Islam, murid Kristen harus mendapatkan pelajaran agama Kristen dan pelajaran agama harus mempengaruhi kenaikan kelas, supaya murid sunguh-sungguh mempelajari agamnya.95 Kemudian Assat selaku Ketua BP KNIP mengusulkan agar orangtua siswa yang menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran agama di sekolah negeri atau tidak. Usul Assat ini mendapatkan pertanyaan dari Sartono selaku Ketua Fraksi PNI karena dianggap kurang jelas yaitu Apakah pelajaran agama diberikan di semua jenis sekolah? Apakah pelajaran agama mempengaruhi kenaikan kelas atau tidak? Sehingga Sartono meminta penjelasan yang resmi.96 Penjelasan yang resmi kemudian disusun oleh pemerintah yang menyatakan bahwa pelajaran agama diberikan disuatu jenis sekolah bergantung kepada umur dan kecerdasan muridnya; murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya pelajaran agama; sifat pelajaran agama dan jumlah jam pelajarannya ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya; dan pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas.97 Penjelasan yang resmi atau aturan penjelas yang di susun pemerintah tersebut ditentang oleh Prawoto dan Fraksi Masyumi dalam BP KNIP bahkan menolak kelajutan daripada RUU Pendidikan dan Pengajaran. Penolakan ini menyebabkan Prawoto beserta Fraksi Masyumi meninggalkan rapat. Menurut Prawoto tindakan Partai Masyumi meninggalkan rapat merupakan sebuah konsekuensi dari peraturan tata-tertib BP KNIP. Hal ini terjadi karena Partai Masyumi menyatakan sikap blanko terhadap 95 Ibid., 36 96 Ibid. Lihat juga Deliar Noer dan Akbarsyah. Op.Cit., hal 234. 97 Ibid. 82
RUU Pendidikan dan Pengajaran tetapi dalam peraturan tata-tertib BP KNIP tidak mengenal blanko dan membolehkan untuk meninggalkan sidang.98 Selanjutnya pada sidang BP KNIP tanggal 2-3 Desember 1949 Prawoto Mangkusasmito bersama dengan Sartono (PNI) dan Tambunan (Parkindo) mengusulkan RUU tentang Penggantian Presiden dan Wakil Presiden. RUU Penggantian Presiden dan Wakil Presiden dimunculkan sebagai bentuk penyikapan terkait perkembangan kondisi politik nasional ketika itu yaitu diawali adanya Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, Perundingan Roem- Royen tanggal 7 Mei 1949 dan Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Agresi Militer Belanda II yang menyerang ibukota Yogyakarta terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Hal ini menyebabkan pemerintah dan BP KNIP tidak bisa menjalankan fungsinya masing-masing karena para pemimpinnya ditangkap. Ketika terjadi Agresi Militer II, Prawoto bersama dengan beberapa anggota BP KNIP yaitu Kasman Singodimedjo, Zainul Arifin dan Susilowati sedang berada diluar ibukota. Prawoto, Kasman, Zainul Arifin dan Susilowati kemudian berkumpul di Solo bersama dengan beberapa menteri yaitu Sukiman (menteri dalam negeri), Susanto Tirtoprodjo (menteri kehakiman), Kasimo (menteri persediaan makanan rakyat), Supeno (menteri pembangunan) dan KH.Masjkur (menteri agama). Mereka berinisiatif untuk mendirikan pemerintahan di daerah pedesaan. Kemudian Mayjend Suhardjo dan R.P.Suroso ikut bergabung. Usaha Prawoto bersama yang lainnya untuk mendirikan pemerintahan di daerah pedesaan tidak jadi terlaksana setelah mendengar kabar bahwa Syafruddin 98 Ibid., hal 37 83
Prawiranegara telah mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi. Akhirnya Prawoto bersama dengan lainnya membentuk Komisariat PDRI untuk Pulau Jawa di Tawangmangu untuk mendukung PDRI di Bukit Tinggi.99 Setelah Komisariat PDRI Pulau Jawa berdiri di Tawangmangu, Belanda menyerang Tawangmangu yang mengakibatkan anggota Komisariat PDRI di Tawangmangu terpecah jadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Susanto, Susilowati dan Supeno pergi ke arah timur dan melanjutkan operasi mereka di Jawa Timur. Kelompok kedua yaitu Prawoto bersama dengan Sukiman, Kasimo, Mayjend Suhardjo, Suroso, Kasman, Sumardi (Sekjend Dewan Pertahanan Negara), dan Zainul Arifin melanjutkan operasi di daerah Gunung Lawu dekat Solo. Operasi mereka ini mengalami kendala akibat pengeboman pemancar radio milik mereka di Wonosari oleh Belanda sehingga hubungan mereka dengan rakyat di daerah-daerah yang jauh terhambat.100 Komisariat PDRI di Jawa pada mulanya dipimpin oleh Sukiman kemudian digantikan oleh Kasimo karena Sukiman kembali ke Yogyakarta dan ditangkap Belanda.101 Akhirnya Agresi Militer Belanda II berakhir dengan diadakannya Perundingan Roem-Royen tanggal 7 Mei 1949. Perundingan Roem-Royen membuat Indonesia dan Belanda mengadakan gencatan senjata, mengembalikan ibukota ke Yogyakarta, membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia, menyetujui RI merupakan bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) dan untuk segera mengadakan KMB agar dapat dipercepat proses penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Hingga kemudian 99 Deliar Noer. Op.Cit., hal 199 100 Ibid. 101 Ibid., hal 201 84
diadakanlah KMB tanggal 23 Agustus-3 November 1949 di Den Haag,Belanda dengan RI menjadi salah satu negara bagian RIS. Dengan diadakannya Perundingan Roem-Royen hingga KMB membuat Prawoto bersama Sartono dan Tambunan mengusulkan RUU Penggantian Presiden dan Wakil Presiden kepada BP KNIP. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Prawoto bersama lainnya adalah bahwa dengan menjadikan RI bagian dari RIS dan mengharuskan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden RIS dan Wakil Presiden RIS. Sehingga bagi Prawoto, Sartono dan Tambunan tidak memungkinkan bagi Soekarno dan Hatta untuk merangkap jabatan sebagai Presiden RIS dan Wakil Presiden RIS sekaligus Presiden dan Wakil Presiden RI. Maka Prawoto beserta Sartono dan Tambunan dalam RUU Penggantian Presiden dan Wakil Presiden mengusulkan agar jabatan Presiden RI dan Wakil Presiden RI diserahkan kepada Ketua KNIP dengan diatur oleh UU.102 RUU Penggantian Presiden dan Wakil Presiden kemudian menjadi UU No. 7 tahun 1949 tentang Penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden.103 Selain itu Prawoto juga mengambil usul inisiatif RUU Quorum Darurat bersama dengan Sartono (PNI) dan Sidik Djojosukarto (PNI). RUU Quorum Darurat ini awalnya disuslkan oleh Djohan Sjahruzah (PSI), Abidin (PBI) dan Laut Siregar (PKI). Tetapi karena RUU Quorum Darurat terancam gagal akibat Laut Siregar menarik dukungan sebagai salah seorang pengusul, maka Prawoto, Sartono dan Sidik Djojosukarto mengambil usul inisiatif RUU Quorum Darurat tersebut. Prawoto bersama yang lainnya sebagai pengusul RUU Quorum Darurat sangat menyadari bahwa RUU Quorum Darurat sangat diperlukan karena akan 102 Deliar Noer dan Akbarsyah.Op.Cit., hal 251 103 Ibid., hal 286 85
diadakan sidang pleno KNIP tanggal 5-15 Desember 1949 yang salah satunya akan membahas hasil-hasil KMB. Sedangkan anggota KNIP yang telah mendaftar belum mencapai 2/3 dari jumlah anggota KNIP. Prawoto bersama lainnya sebagai pengusul menghendaki agar quorum darurat cukup ½ dari jumlah anggota KNIP ditambah 1 anggota dan setiap keputusan dalam rapat pleno diambil dengan suara terbanyak. Akhirnya RUU Quorum Darurat ini diterima oleh BP KNIP menjadi UU No. 9 tahun 1949.104 Menurut Deliar Noer dan Akbarsyah, belum mendaftarnya para anggota KNIP tersebut disebabkan karena alamat sebagian anggota KNIP sudah tidak diketahui lagi akibat Agresi Militer II dan alat transportasi sangat sukar ketika itu.105 Sidang pleno KNIP akhirnya diadakan tanggal 6 Desember 1949 yang mengalami pengunduran satu hari karena baru mencapai quorum pada tanggal 6 Desember 1949 yaitu 288 orang dari 516 anggota KNIP.106 Sidang Pleno KNIP terjadi perdebatan terkait hasil-hasil KMB antara pihak yang pro dengan yang kontra. Prawoto dalam sidang pleno KNIP tersebut menyatakan menerima hasil- hasil KMB karena menurut Prawoto, KMB jauh lebih baik daripada hasil Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Prawoto juga menambahkan bahwa dengan KMB dapat dicapai apa yang diharapkan lebih lanjut yaitu kemerdekaan penuh. Prawoto juga memperingatkan pihak-pihak yang kontra terhadap hasil KMB dengan menyatakan bahwa harapan akan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia akan hilang apabila masih ada keraguan dan jika tidak saling mempercayai. Bahkan Prawoto mengkritik sikap para anggota KNIP non-partai yang gencar mengkritik hasil KMB tetapi tidak menentukan sikap pro atau 104 Ibid., hal 253-254 105 Ibid., hal 253 106 Ibid., hal 254 86
kontra.107 Akhirnya hasil-hasil KMB berhasil diratifikasi oleh KNIP. Selain itu dalam sidang pleno terakhir KNIP tanggal 15 Desember 1945 yang salah satunya membahas tentang pemilihan Wakil Ketua KNIP, Prawoto diajukan sebagai calon wakil ketua bersama dengan Arudji Kartawinata. Pada akhirnya Prawoto terpilih sebagai Wakil Ketua KNIP melalui pemilihan suara dengan 168 suara memilih Prawoto dan 119 suara Arudji serta satu suara blanko.108 Bahkan setelah terpilih menjadi Wakil Ketua KNIP, Prawoto menjadi Ketua KNIP/BP KNIP. Prawoto menjadi Ketua KNIP/BP KNIP setelah Assat sebagai Ketua KNIP/BP KNIP diangkat menjadi Presiden RI. Pengangkatan Assat sebagai Presiden RI terjadi setelah Soekarno diangkat menjadi Presiden RIS dan harus menyerahkan jabatan Presiden RI kepada Assat yang sebelumnya Ketua KNIP/BP KNIP, sesuai dengan UU No. 7 tahun 1949. Hal tersebut menyebabkan Assat menyerahkan jabatan Ketua KNIP/BP KNIP kepada Prawoto yang sebelumnya terpilih sebagai Wakil Ketua KNIP. Penyerahan jabatan tersebut terjadi dalam Sidang Istimewa BP KNIP tanggal 28 Desember 1949. Pada masa RIS, KNIP dengan Prawoto sebagai Ketua KNIP/BP KNIP menjadi sebuah lembaga di negara bagian RI. Salah satu tugas KNIP ketika itu adalah mengumpulkan bahan-bahan tentang pengembalian milik asing di Indonesia yang telah ditetapkan dalam KMB. Bahkan dalam sidang BP tanggal 20 Maret 1950 yang dipimpin oleh Prawoto menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah membentuk panitia negara yang memiliki tugas untuk memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang pengembalian milik asing di Indonesia dan memberikan usul terkait penyelesaian perselisihan antara 107 Ibid., hal 257-274 108 Ibid., hal 280 87
perusahaan milik asing dengan rakyat. Keputusan tersebut semakin diperkuat dalam sidang BP KNIP tanggal 31 Maret 1950 dengan adanya keputusan untuk membentuk panitia negara untuk menyelesaikan soal pengembalian hak milik asing.109 Selanjutnya Prawoto memimpin sidang BP KNIP tanggal 24 April 1950 yang membicarakan PP No.10/1950 tentang pembentukan DPR dan Dewan Pemerintahan Daerah sebelum ada pemilu. Peraturan Pemerintah No.10/1950 mendapat penolakan dari Partai Masyumi dan PNI. Peraturan Pemerintah No.10/1950 dianggap bertentangan dengan asas demokrasi karena menyamaratakan semua partai politik dengan bentuk masing-masing partai politik menetapkan satu wakil dalam dewan perwakilan. Hal ini dianggap bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat yang mendasarkan pemilihan dan perwakilan berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik bersangkutan.110 Akhirnya dalam sidang BP KNIP tanggal 26 April 1950, Prawoto membatalkan PP No.10/1950 setelah diadakan pemungutan suara dengan dua belas suara menolak PP No.10/1950 dan sebelas suara menerima.111 Di dalam perkembangannya kedudukan RIS semakin melemah karena adanya desakan dari berbagai daerah dalam RIS untuk bergabung dengan RI menuju negara kesatuan. Akhirnya Natsir dalam sidang parlemen RIS pada tanggal 3 April 1950 mengenalkan Mosi Integral. Mosi Integral ini mendapat dukungan sehingga pada bulan Mei 1950 diselenggarakan sidang-sidang persiapan antara RIS dan RI untuk menyelenggarakan konferensi pembentukan negara kesatuan di 109 Ibid., hal 316 110 Ibid., hal 318 111 Ibid., hal 319 88
gedung Sekretariat Kabinet RIS di Jakarta yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta.112 Segala usaha menuju negara kesatuan, membuat Prawoto dalam BP KNIP sibuk membahas Rancangan UUD Sementara Negara Kesatuan. Pembahasan mengenai Rancangan UUD Sementara Negara Kesatuan mengalami perdebatan. Perdebatan terjadi karena beberapa pihak menghendaki agar pembahasan Rancangan UUD Sementara Negara Kesatuan dibicarakan dalam sidang pleno yang dipelopori oleh Hutom Supardan (PKI). Mosi Hutom Supardan ini akhirnya ditolak oleh Prawoto setelah diadakan pemungutan suara yaitu 23 suara menolak dan 13 suara menerima.113 Selanjutnya Prawoto bersama anggota BP KNIP melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan UUD Sementara (UUDS) Negara Kesatuan bersama Perdana Menteri Abdul Halim. Abdul Halim dalam kesempatannya pada tanggal 10 Agustus 1950 mengakui bahwa Rancangan UUDS belum sempurna tetapi cukup baik untuk melanjutkan pemerintahan negara kesatuan dan dalam enam bulan setelah terbentuk negara kesatuan akan disempurnakan oleh Majelis Pengubah UUD.114 Menanggapi pernyataan Abdul Halim tersebut, muncul Mosi dari Wondoamiseno (PSII) dalam BP KNIP. Mosi Wondoamiseno menghendaki agar selambat-lambatnya satu bulan setelah pembentukan negara keatuan, Majelis Pengubah UUD harus mengadakan sidang untuk membicarakan perubahan tersebut. Kemudian Prawoto dalam sidang BP KNIP tanggal 12 Agustus 1950 terjadi kompromi terkait perubahan redaksional Mosi Wondoamiseno bahwa perubahan 112 Ibid., hal 326 113 Ibid., hal 329 114 Ibid., hal 331 89
akan dilakukan oleh Majelis Pengubah UUD dalam waktu satu bulan apabila keadaan memungkinkan. Selanjutnya Prawoto mengajukan pertanyaan kepada pemerintah yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim, apakah pemerintah dapat menyetujui Mosi Wondoamiseno. Pemerintah sendiri akhirnya dapat menyetujui Mosi tersebut.115 Di dalam BP KNIP pun Mosi Wondoamiseno diterima dengan pemungutan suara 31 suara mendukung dan 2 suara menolak. Prawoto kemudian menjelaskan bahwa penerimaan mosi tersebut berarti penerimaan kebijakan politik pemerintah, termasuk UUDS Negara Kesatuan yang nanti dikenal dengan nama UUDS 1950. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1950, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta menandatangani naskah UUDS Negara Kesatuan dan pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi menyatakan Negara Kesatuan RI terbentuk.116 Maka dengan ditandatanganinya UUDS 1950 menandai berakhirnya tugas dan peran KNIP. Hal ini berdasarkan Pasal 77 UUDS 1950, anggota KNIP masuk ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). D. Perjuangan di Parlemen dan Badan Konstituante (1950-1959) 1. Perjuangan di Parlemen Perubahan bentuk negara dari RIS ke NKRI juga mengakibatkan perubahan bentuk parlemen Indonesia. Jika sebelumnya pada masa awal kemerdekaan parlemen Indonesia dikenal dengan nama KNIP, maka pada masa Demokrasi Liberal parlemen Indonesia dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat 115 Ibid., hal 336 116 Ibid., hal 339-340 90
Sementara (DPRS). Parlemen ini bersifat sementara sampai diadakannya pemilihan umum (Pemilu). DPRS ketika itu dipimpin oleh Sartono dari PNI. Sebelum diadakannya pemilu, maka keanggotaan dalam parlemen diatur dalam Pasal 77 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Rakyat Sementara (DPRS) terdiri dari para ketua, wakil ketua, dan anggota DPR-Senat RIS, BP dan KNIP.117 Prawoto yang sebelumnya sebagai Ketua BP KNIP secara otomatis menjadi anggota DPRS dan masuk ke dalam Fraksi Masyumi. Fraksi Masyumi di parlemen ketika itu dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojob. Sedangkan wakil Masyumi dalam parlemen sebanyak 49 anggota dari 232 anggota parlemen.118 Pada masa Demokrasi Liberal sistem pemerintahan parlementer digunakan seperti masa sebelum Indonesia berbentuk RIS. Hal ini diperkuat melalui Pasal 135 UUDS 1950. Sistem pemerintahan parlementer menyebabkan parlemen memiliki peran signifikan terhadap berjalannya sebuah pemerintahan atau kabinet. Kabinet pertama berhasil terbentuk tanggal 6 September 1950. Prawoto dalam parlemen bersama dengan 49 anggota Masyumi lainnya mendukung pembentukan kabinet oleh Natsir yang tidak lain Ketua Umum Partai Masyumi.119 Setelah Kabinet Natsir terbentuk dan mendapatkan dukungan dari parlemen ternyata muncul ketidakpercayaan terhadap Kabinet Natsir di dalam parlemen. Ketidakpercayaan ini muncul karena dalam pembentukan kabinet, Natsir tidak mengikutsertakan PNI di dalamnya. Pada tanggal 19 Oktober 1950 Mohammad 117 Ibid. 118 Deliar Noer. Op.Cit., hal 211 119 Ibid.,hal 218. Selain Masyumi terdapat partai-partai lain yang mendukung yaitu PIR 18 orang, PSI 16 orang, Demokrat 11 orang, Parindra 9 orang, Katolik 8 orang, PNI Merdeka 6 orang, PSII 5 orang dan Parkindo 4 orang. Sedangkan yang oposisi yaitu PNI 41 orang, PKI 29 orang, Barisan Tani Indonesia 5 orang, Kemudian ada Partai Buruh 5 orang yang bersikap Netral. 91
Yamin menyampaikan di dalam parlemen agar Sukarno menunjuk tiga orang formatur kabinet yang baru terdiri dari tiga orang yaitu seorang dari Masyumi, seorang dari PNI dan seorang dari kelompok lain. Akhirnya pada tanggal 20 Oktober 1950 parlemen mengadakan pemungutan suara untuk memberi votum kepercayaan kepada kabinet atau tidak. Dalam pemungutan suara tersebut, kabinet mendapat kepercayaan dari parlemen dengan 118 melawan 73.120 Pada tanggal 22 Januari 1951 Parlemen mengadakan pemungutan suara terkait munculnya mosi dari Hadikusumo dari PNI yang meminta agar Kabinet Natsir, khususnya Menteri Dalam Negeri Assat, mencabut Peraturan Pemerintah No.9 tahun1950 tentang pemilihan anggota-anggota lembaga perwakilan daeerah dicabut. Dalam pemungutan suara 76 orang menyatakan setuju terhadap mosi Hadikusumo, termasuk PNI, PIR, PSII, PKI, dan Parindra tersebut. Sedangkan 46 suara menyatakan tidak setuju, termasuk masyumi, Katolik, PRN, Demokrat, Syaranamual dari Parindra dan Muhammad Yamin anggota parlemen non- partai.121 Akhirnya mosi Hadikusumo diterima oleh parlemen. Prawoto sendiri selaku anggota Fraksi Masyumi memberikan suara tidak setuju terhadap mosi Hadikusumo. Kemudian Natsir menantang parlemen agar mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kabinetnya. Hal ini membuat kebingungan anggota parlemen termasuk Prawoto dan anggota parlemen dari Fraksi Masyumi lainnya.122 Karena Parlemen tidak ingin menjatuhkan Kabinet Natsir. Namun pada akhirnya tanggal 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya setelah sehari sebelumnya menteri-menteri dari PIR mengundurkan diri dari kabinet. 120 Ibid.,hal 220 121 Ibid., hal 225 122 Ibid. 92
Setelah Natsir menyerahkan mandatnya kepada presiden, kemudian presiden menunjuk Sartono sebagai formatir. Di dalam penyusunan kabinet, Sartono mengalami perbedaan pendapat dengan Partai Masyumi di Parlemen. Perbedaan pendapat ini terjadi antara Sartono dengan Prawoto dan Roem. Prawoto dan Roem yang mewakili Partai Masyumi untuk berunding dengan Sartono menghendaki agar jabatan perdana menteri diserahkan kepada Partai Masyumi yang ditolak oleh Sartono. Perbedaan pendapat ini menyebabkan Sartono menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Kiprah Prawoto didalam parlemen tidak hanya kepada isu nasional tetapi juga kepada isu-isu lokal. Hal ini dapat terlihat dalam sikap dan pandangan Prawoto ketika menyikapi tindakan-tindakan anarkis tentara untuk mengatasi kekacauan yang terjadi pada bulan Januari 1952 di Jawa Tengah. Untuk menyikapi isu dan berita yang berkembang terkait tindakan-tindakan anarkis tentara di Jawa Tengah tersebut, akhirnya pada tanggal 30 Januari 1952 parlemen memanggil pemerintah untuk dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Di dalam keterangan penutupnya di parlemen tanggal 30 Januari 1952, pemerintah menyatakan bahwa : kekuatan, "disamping pemerintahpun akan mengambil tindakan-tindakan dan memberikan instruksi-instruksi lagi kepada alat kekuasaannja untuk dipergunakan dalam menunaikan tugasnja sebaik-baiknja dan secara bijaksana, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan dan penderitaan jang tidak perlu dikalangan rakyat"123 pemberantasan pengatjauan dengan segala Setelah menyimak dan memperhatikan laporan dari pemerintah, khususnya keterangan penutup. Maka Prawoto memaparkan berita yang ia terima terkait tindakan tentara di Jawa Tengah. Prawoto mendapatkan laporan terkait adanya instruksi bersama dari Staf Penerangan Divisi Diponegoro, Jawatan Penerangan 123 S.U.Bajasut. Op.Cit., Hal 47 93
Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 1951 sub B, huruf h, yaitu: "Penangkapan-penangkapan ditujukan kepada orang-orang, agar mereka jangan sampai terlibat dalam peristiwa tersebut, (misalnya dipaksa oleh gerombolan untuk membantu), hingga dalam hakikatnya penangkapan ini untuk sebagian besar berarti dilindungi; kecuali beberapa orang yang sudah terang ada hubungannya dengan pembandel-pembandel"124 Kemudian Prawoto mendesak pemerintah di parlemen dengan beragam pertanyaan kepada pemerintah. Apakah pemerintah pusat membenarkan instruksi ini? Jika membenarkan sampai dimana perlakuan terhadap tawanan-tawanan ini diselaraskan dengan maksud melindungi itu? Apakah berita dari Salatiga yang mengatakan, bahwa: "Para tawanan sama sekali tidak boleh ditinjau", jika berita itu benar, tidakkah sangat berlawanan dengan maksud melindungi tadi? Bersediakah pemerintah menyelidiki kebenaran berita, bahwa tawanan laki-laki dan perempuan dijadikan satu ditempat tawanan Menggungan, Mangkunegaran dan jika benar bersediakakah pemerintah mengambil tindakan yang sewajarnya? Prawoto juga mendapatkan berita bahwa ada tindakan pelecehan dan penghinaan terhadap Islam terkait tindakan tentara di Jawa Tengah yaitu: Didesa Kadirejo, kecamatan Karanganom (Klaten) oleh anak buah Bataliyon tertentu telah membakar beberapa masjid; Bahwa untuk mengadakan penangkapan terhadap beberapa orang, anak buah tentara telah memasuki masjid Tegalsari, Nglawiyan (Solo) dengan bersepatu dan membawa anjing; bahkan Di Masjid Babat (Klaten), Al-Qur"an diinjak-injak dan ditendang-tendang.125 Prawoto kembali mendesak pemerintah dengan beragam pertanyaan mengenai berita pelecehan dan penghinaan terhadap Islam ini, Prawoto 124 Ibid., hal 48-49 125 Ibid. 94
mengajukan berbagai pertanyaan kepada pemerintah yaitu: Bersediakah pemerintah mengadakan penyelidikan yang seksama tentang kebenaran dari berita-berita tersebut khususnya dan kejadian-kejadian yang semacam itu pada umumnya, yang beritanya tersiar dan juga yang tidak disebutkan tempat-tempat kejadiannya? Tanpa adanya intervensi terhadap penyelidikan tersebut. Jika berita- berita tersebut benar, apakah pemerintah tidak sependapat, bahwa tindakan- tindakan itu tidak bijaksana dan menimbulkan kegelisahan dan amarah umat Islam yanga amat besar dan apakah tindakan yang akan diambil oleh pmerintah untuk memperbaiki kembali akibat yang sangat buruk daripada tindakan-tindakan itu? Jika berita-berita itu ternyata tidak benar, dengan keterangan-keterangan yang jelas, namun berita-berita itu telah menjalar dari mulut ke mulut. Apakah usaha pemerintah untuk mehilangkan efek psikologis politis yang jelek dari berita-berita itu? Apalagi berita-berita tersebut telah menyebar di masyarakat.126 Selain berita tentang pelecehan dan penghinaan tentara terhadap umat Islam, Prawoto juga mendapatkan laporan tentang tindakan sewenang-wenang tentara yang mengarah kepada tindakan fasis terhadap Nyonya Busairi dan Haji Bilal di Solo yaitu: Nyonya Busairi dengan anaknya yang masih balita ditangkap oleh tentara sebagai ganti anak perempuannya yaitu Djuariah yang melarikan diri dari tawanan. Haji Bilal dimasukkan kedalam tahanan karena tidak dapat menunujukkan anaknya yang dicari oleh aparat negara. Prawoto semakin mendesak pemerintah dengan beragam pertanyaan mengenai tindakan tentara yang mengarah kepada fasisme ini. Bersediakah pemerintah untuk menyelidiki dengan seksama kebenaran daripada berita-berita 126 Ibid.,hal 48 95
tersebut diatas? Jika ternyata bahwa berita-berita ini khususnya dan yang semacam itu pada umumnya benar, apakah pemerintah tidak sependapat dengan penanya, bahwa mungkin dengan tidak disadari oleh yang menjalankannya, tindakan itu pada hakikatnya mengandung benih-benih fasisme yang membahayakan sendi kehidupan negara dan rakyat kita? Bahwa tindakan- tindakan itu berlawanan dengan salah satu prinsip dasar dari pada hukum pidana yang berlaku sekarang ditanah air kita? 127 2. Keterlibatan Prawoto dalam Badan Konstituante Badan Konstituante berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) Pasal 134 merupakan sebuah badan yang dibentuk untuk menetapkan UUD Indonesia. Pembentukan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD bukanlah hal yang mengherankan. Pada tahun 1955 sebenarnya Indonesia sudah punya UUD yaitu UUD 1950. Tetapi UUD 1950 merupakan UUD yang bersifat sementara berkaitan dengan perubahan bentuk negara, dari bentuk negara Federal yaitu RIS ke bentuk negara Kesatuan yaitu NKRI. Ketika terjadi perubahan sistem pemerintahan dari RIS ke NKRI, Presiden Soekarno mengeluarkan UU No.7 Tahun 1950 yang disetujui oleh DPR dan Senat tentang perubahan bahan konstitusi sementara RIS menjadi UUD Sementara RI (UUDS 1950). Sedangkan UUD 1945 yang dirumuskan dalam sidang BPUPKI dan ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 pun masih bersifat 127 Ibid. 96
sementara dan merupakan UUD kilat. Hal ini pun disampaikan oleh Sukarno dalam sidang BPUPKI yaitu: "Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang Dasar Kilat, bahwa boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-undang Dasar jang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat-ingat benar oleh tuan-tuan, agar supaja kita ini hari bisa selesai dengan undang-undang Dasar ini".128 Sebenarnya setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus sudah ada usaha untuk menyempurnakan UUD 1945 yaitu dengan dikeluarkannya manifesto politik Pemerintah pada tanggal 1 November 1945 sebagai tindak lanjut Maklumat Wakil Presiden No. X yaitu : "Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita, cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarkat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan undang-undang dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat kita yang terbanyak".129 Di dalam manifesto politik tersebut penyempurnaan UUD 1945 dilakukan setelah diadakan pemilihan umum (pemilu). Akhirnya pemerintah mengeluarkan pengumuman pemerintah tanggal 3 November 1945 yang isinya pemilu akan diadakan pada bulan Januari 1946. Tetapi perkembangan politik ketika itu tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum. Pada masa itu Indonesia sedang menghadapi usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia berakhir pada tanggal 29 Desember dengan diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Salah satu isi KMB sendiri adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Ternyata RIS hanya bertahan selama 128 Ibid., hal 309. Lihat juga Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-195. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), hal 84 129 Adnan Buyung Nasution. Op.Cit., hal 467 97
delapan bulan karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia sudah kembali ke bentuk NKRI. Selain itu berdasarkan UUDS 1950 Pasal 135 ayat 2 Badan Konstituante dibentuk melalui pemilihan umum. Sehingga pada masa awal Demokrasi Liberal, pemilu untuk membentuk Badan Konstituante dan badan perwakilan menjadi bagian penting dari program kerja setiap Kabinet. Kemajuan awal paling berarti mengenai pemilu terjadi pada masa Kabinet Wilopo-Prawoto. Kabinet Wilopo- Prawoto berhasil membuat undang-undang tentang pemilu yang disahkan pada tanggal 1 April 1953 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Aoril 1953. Akhirnya setelah melalui proses panjang pemilu terlaksana pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955. Pemilu pada tahun 1955 berlangsung dua kali yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante. Pemilu pertama tahun 1955 berhasil memilih 514 orang anggota Badan Konstituante yang merupakan wakil dari anggota partai politik, golongan dan aliran. Salah seorang yang terpilih untuk berada dalam Badan Konstituante adalah Prawoto Mangkusasmito wakil dari Partai Masyumi yang berasal dari daerah pemilihan Jawa tengah. Prawoto sebagai anggota Badan Konstituante dilantik pada tanggal 10 November 1956. Badan Konstituante dipimpin oleh Ketua dan lima orang wakil. Pemilihan pimpinan Badan Konstituante dilakukan melalui sidang pleno pada tanggal 19-22 November 1956. Dalam sidang pleno tersebut terpilihlah Prawoto sebagai Wakil Ketua bersama dengan Fatchurahman Kafrawi (NU), Leimena (Parkindo), Sakirman (PKI), dan Hidajat Ratu Aminah (IPKI). Sedangkan Ketua Badan Konstituante dijabat oleh Wilopo (PNI). 98
Kedudukan Prawoto sebagai Wakil Ketua Badan Konstituante merupakan posisi yang strategis karena sebagai pimpinan Badan Konstituante, Prawoto memiliki peranan diantaranya adalah merencanakan, mengatur, memimpin pekerjaan Badan Konstituante dan menyimpulkan soal-soal yang diajukan oleh anggota dan menyimpulkan keputusan-keputusan yang diambil oleh sidang. Selain sebagai Wakil Ketua Badan Konstituante, Prawoto juga duduk dalam dua organ penting dalam Badan Konstituante yaitu Panitia Persiapan Konstitusi (PPK) dan Panitia Musyawarah. Hal ini disebabkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Konstituante secara otomatis duduk dalam dua organ tersebut. Panitia Persiapan Konstitusi sendiri terdiri dari 184 orang dari 514 wakil Badan Konstituante dan dibentuk tanggal 14 Februari 1957. Prawoto sebagai salah seorang anggota PPK memiliki peranan yang merupakan tugas PPK yaitu mempersiapkan rancangan undang-undang dasar dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh dari pembahasan dalam sidang-sidang panitia dan dalam sidang pleno; menyusunnya kembali serta mengajukannya kembali ke sidang pleno dan mengajukan semua pendapat yang berkaitan dengan undang-undang dasar kepada sidang pleno. Selain itu pada tahun 1958, PPK bisa mengambil keputusan berdasarkan mayoritas dua pertiga dari jumlah anggota. Dengan demikian, Prawoto sebagai anggota PPK memiliki peran strategis sebagai penyaring untuk soal-soal yang akan didiskualifikasikan oleh sidang pleno dan perancang pasal-pasal Konstitusi. Sehingga bisa dikatakan PPK merupakan "dapur" Badan Konstituante. Sedangkan sebagai anggota Panitia Musyawarah Prawoto memiliki peranan mengkoordinasikan kegiatan dan usul dalam sidang pleno, PPK dan dalam 99
komisi-komisi Konstitusi. Selain itu masalah-masalah yang timbul dalam sidang pleno, PPK dan komisi-komisi Konstitusi diselesaikan dalam Panitia Musyawarah. Selain Ketua dan Wakil Ketua Badan Konstituante dalam Panitia Musyawarah terdapat 13 hingga 17 orang anggota Badan Konstituante lainnya. Sejak pelantikan anggota Badan Konstituante pada tanggal 10 November 1956 hingga berakhirnya Badan Konstituante yaitu tanggal 2 Juni 1959, Prawoto sebagai salah seorang pimpinan Badan Konstituante bersama dengan pimpinan Badan Konstituante yang lainnya telah tujuh kali memimpin sidang pleno dalam Badan Konstituante, satu kali pada tahun 1956, tiga kali pada tahun 1957, dua kali pada tahun 1958, dan satu kali pada tahun 1959. Masalah yang paling mendasar dalam pembahasan di Badan Konstituante adalah dasar negara. Pembahasan mengenai dasar negara di mulai pada sidang pleno tanggal 4 November 1957. Perdebatan mulai terlihat ketika diawal sidang masih membahas tentang susunan agenda sidang. Prawoto dengan Partai Masyumi menghendaki agar pembahasan mengenai dasar negara berada di agenda terakhir sedangkan yang lainnya menginginkan agar dasar negara dibahas lebih awal. Akhirnya diadakan pemungutan suara untuk menentukan agenda sidang, dalam pemungutan suara ini Prawoto bersama Partai Masyumi kalah sehingga pembahasan mengenai dasar negara lebih awal sesudah pembahasan mengenai wilayah negara dan bahasa nasional. Mengenai dasar negara, di dalam Badan Konstituante telah ada tiga usul dasar negara yaitu Pancasila, Islam, dan Sosial Ekonomi. Dengan adanya tiga usul tersebut menimbulkan adanya tiga faksi di Badan Konstituante yaitu Faksi Pancasila, Faksi Islam dan Faksi Sosial Ekonomi. Faksi Pancasila mendapat 100
dukungan 274 suara, Faksi Islam mendapat dukungan 230 suara, dan Faksi Sosial Ekonomi mendapat dukungan 10 suara.130 Sedangkan untuk memenangkan ideologi mereka sebagai dasar negara di Badan Konstituante harus dapat meraih mayoritas dua pertiga dari keseluruhan anggota Konstituante atau 360 suara. Mengenai dasar negara sendiri Prawoto berada dalam Faksi Islam yang mendukung Islam dalam hal ini Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Dalam perdebatan ini, Mohammad Hatta setelah mengundurkan diri sebagai wakil presiden mengusulkan kepada Prawoto untuk menerima saja dasar negara. Tetapi Prawoto tidak segera menerima usul dari Hatta dan mengatakan bahwa memperjuangkan Islam sebagai dasar negara merupakan suatu kewajiban.131 Perdebatan mengenai dasar negara yang tajam di dalam Badan Konstituante ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk ikut campur dalam pembahasan UUD. Pada tanggal 30 Juli 1958 dalam pembukaan sidang Badan Konsituante, Perdana Menteri Djuanda meminta Badan Konstituante agar mempercepat pekerjaannya. Soekarno melihat bahwa perdebatan yang terjadi mengenai dasar negara bisa membawa negara dalam kondisi gawat. Apalagi pada tanggal 14 Maret 1957 telah berlaku UU Darurat Perang akibat banyaknya terjadi pemberontakan di Indonesia. Akhirnya pemerintah mengeluarkan putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Februari 1959 yang disampaikan dengan surat Perdana Menteri tertanggal 21 Februari 1959 kepada Ketua Badan Konstituante dengan nama "Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945".132 130 Adnan Buyung Nasution.Op.Cit., hal 32-34 131 Deliar Noer.Op.Cit.,hal 285 132 S.U.Bajasut. Op.Cit., hal 78. Lihat Soebagijo I.N. Wilopo 70 tahun. (Jakarta: PT Gunung Agung, 1979), hal 168 101 resmi
Selanjutnya pada tanggal 22 April 1959 Soekarno menyampaikan pidato di depan para anggota Badan Konstituante dengan judul "Res Publica, sekali lagi Res Publica" yang salah satu isinya meminta kepada para anggota Badan Konstituante untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh usulan untuk kembali kepada UUD 1945. Selanjutnya Soekarno dalam pidatonya mengatakan dirasakan perlu untuk mencarikan jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi oleh Badan Konstituante mengenai soal-soal pokok yang berat.133 Alasan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 adalah: Pertama, keadaan nasional yang kritis. Kedua, makna simbolis UUD 1945 sesuai dengan kepribadian nasional. Ketiga, perlunya pemerintahan yang kuat. Selain itu, Soekarno menjelaskan bahwa UUD 1945 dapat menjamin pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang sudah diperjuangkannya tanpa hasil sejak tahun 1957 karena dihalangi oleh Konstitusi yang liberal.134 Sebenarnya pada tahun 1954 Abdul Haris Nasution sudah mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945.135 Setelah Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional, Nasution mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Dalam memoarnya Nasution mengatakan: "Partai-partai dan ormas-ormasnya cenderung mempertahankan UUDS 1950. KSAL, KSAU, Kapolri lazimnya tidak mempunyai sikap dalam persoalan- persoalan politik, tapi KSAD menghendaki kembali ke UUD 1945. Presiden berdiri diantara kedua belah pihak".136 Akhirnya sidang Badan Konstituante mulai membahas usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Prawoto dalam sidang Badan Konstituante tanggal 4 Mei 1959 menilai alasan pemerintah kembali ke UUD 1945 karena keadaan 133 S.U.Bajasut.,Op.Cit., hal 83 134 Adnan Buyung Nasution.,Op.Cit., hal 45-46 135 Ahmad Syafi'i Ma'arif. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante. (Jakarta: LP3ES, 1996), hal 179 136 Pustaka Data dan Analisis Tempo. Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution. (Jakarta: Pusat Data dan Analisis Tempo, 1998), hal 315. 102
kritis negara dan bangsa adalah masalah untuk cabang eksekutif pemerintah, bukan masalah yang menjadi perhatian Badan Konstituante.137 Selanjutnya Prawoto dalam sidang Badan Konstituante mengatakan: "Selandjutnja jika benar bahwa "pertentangan-pertentangan di Konstituante" mempunjai pengaruh jang tidak bermanfaat pada masjarakat, maka mendjadi kewadjiban Pemerintahlah kiranja untuk mentjegah pertentangan- pertentangan itu mendjalar keluar dan turut mengusahakan supaja persoalan Konstituante setjara tenang dibiarkan dibitjarakan oleh Konstituante."138 Prawoto menganggap putusan Dewan Menteri tanggal 19 Februari 1959 merupakan upaya untuk memenangkan Pancasila.139 Prawoto juga melihat dari sejarah keputusan kabinet untuk kembali ke UUD 1945 dengan nama resmi "Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945" bahwa yang menjadi pokok persoalan ialah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.140. Sehingga Prawoto melihat apa yang dilakukan pemerintah ini adalah upaya membalikkan persoalan. Bahkan Prawoto menilai pemerintah telah menghina dan menurunkan martabat Badan Konstituante sebagai pembuat undang-undang dasar menjadi pengikut ide-ide pemerintah.141 Prawoto juga mengingatkan kepada para anggota Badan Konstituante bahwa Badan Konstituante memiliki tugas pokok yang mulia yaitu menyusun UUD untuk kehidupan bernegara yang telah diamanatkan oleh pemilih-pemilih pada anggotanya.142 Apalagi umat Islam telah menunggu selama 12 tahun untuk membuat UUD yang lebih lengkap dan sempurna dengan memasukkan syariat 137 S.U.Bajasut. Op.Cit., hal 83. Lihat Adnan Buyung Nasution. Op.Cit., hal 347 138 Ibid. 139 Ibid., hal 84 140 Ibid., hal 78 Lihat. Adnan Buyung Nasution.Loc.Cit. 141 Ibid. 142 Ibid. Lihat Adnan Buyung Nasution. Op.Cit., hal 347 103
Islam dalam UUD Indonesia. Prawoto mengingatkan kembali pernyataan Soekarno ketika menjadi Ketua PPKI: "bahwa UUD jang kita buat sekarang ini, adalah Undang-undang Dasar Sementara. Kalau saja boleh memakai perkataan: ini Undang-undang dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara didalam suasana jang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Madjelis Perwakilan Rakjat jang dapat membuat Undang-undang Dasar jang lebih lengkap dan lebih sempurna . Tuan-tuan mesti mengerti, ini sekedar Undang-undang Dasar kilat bahkan barang kali boleh dikatakan, inilah revolusi grondwet. Nanti kita membuat Undang-undang Dasar jang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingatkan oleh tuan-tuan betul-betul..."143 Menurut Deliar Noer, melihat sikap pemerintah yang tetap bersikeras agar kembali ke UUD 1945 membuat Prawoto dan Faksi Islam mengikuti pendirian pemerintah, tetapi meminta agar memasukkan kembali dalam UUD 1945 tujuh kata yang hilang "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya".144 Apalagi Muktamar Partai Masyumi pada tanggal 23-27 April 1959 di Yogyakarta mengamanatkan kepada Fraksi Masyumi di Badan Konstituante melalui Prawoto Mangkusasmito yang terpilih sebagai Ketua Umum Masyumi untuk menolak putusan Dewan Menteri tanggal 19 Februari 1959 yang menghendaki kembali ke UUD 1945 tanpa perubahan.145 Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 1959 Kiai Haji Masjkur dari NU memprakarsai upaya mengamandemen Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29, yakni memasukkan kata- kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Mosi Kiai Haji Masjkur ini didukung oleh NU, Masyumi, PSII, Perti, PPTI, AKUI, Penyaluran dan Gerpis. 146 Menurut Anak Agung Gde Agung kekompakan yang terjadi di Faksi Islam untuk menerima UUD 1945 sesuai dengan Piagam 143 Ibid., hal 84 144 Deliar Noer. Op.Cit, hal 288 145 S.U.Bajasut. Op.Cit., hal 93 146 Soebagijo I.N. Wilopo 70 tahun. (Jakarta: PT Gunung Agung, 1979), hal 170 104
Jakarta merupakan upaya dari Prawoto dalam mempengaruhi Faksi Islam untuk menentang usul pemerintah.147 Namun pada akhirnya usul amandemen Kiai Haji Masjkur ditolak setelah pada tanggal 29 Mei 1959 diadakan pemungutan suara dengan perbandingan 256 suara menolak dan 201 suara setuju.148 Selanjutnya Badan Konstituante mengadakan pemungutan suara menanggapi usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Pemungutan suara dilakukan tiga kali yaitu pada tanggal 30 Mei 1959 dengan perbandingan 199 suara menolak dan 269 suara setuju dari 474 anggota yang hadir, pada tanggal 1 Juni 1959 204 menolak dan 264 setuju dari 468 anggota yang hadir, dan pada tanggal 2 Juni 1959 dengan perbandingan 203 suara menolak dan 263 suara setuju dari 468 anggota yang hadir.149 Pemungutan suara ini tidak berhasil mencapai sekurang- kurangnya duapertiga dari jumlah suara yang hadir berdasarkan Pasal 137 ayat 2 UUDS 1950. Kemudian Wilopo mengatakan: "Sidang yang terhormat, pada tingkat sekarang ini menurut perhitungan yang obyektif sesuatu ulangan pemungutan suara, walaupun diulang beberapa kali tidak akan membawa perubahan. Berhubung dengan itu maka Konstituante tidak mempertimbangkan ulangan pemungutan suara lagi"150 Akhirnya sidang pleno diakhiri dan Badan Konstituante akan melakukan perundingan dengan pemerintah untuk meninjau ulang kelanjutan usaha menyusun rancangan undang-undang dasar. Tetapi menurut Deliar Noer, beberapa anggota Badan Konstituante menyarankan agar Badan Konstituante membubarkan diri dan banyak anggota Badan Konstituante yang menyatakan tidak akan menghadiri sidang lagi.151 Hingga akhirnya Badan Konstituante benar- 147 Ahmad Syafi'i Ma'arif. Op.Cit., hal 179-180 148 Soebagiji I.N. Loc.Cit. 149 Ibid., hal 172-173 Lihat Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional., hal 288 150 Ibid., hal 174 151 Deliar Noer. Op.Cit., hal 289 105
benar bubar setelah pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. 106