PEMBERLAKUAN SHIBHUL IDDAH BAGI LAKI-LAKI YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA Oleh H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.1 A. Pendahuluan Bahwa pembahasan tentang iddah2 sudah ada dan dikenal sejak zaman sebelum Islam. Kemudian setalah datangnya Islam, iddah dilanjutkan karena bermanfaat bagi kelangsungan hidup antara istri dan suami.3 Kemudian secara perlahan ajaran Islam datang melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar, Islam datang dengan mengupayakan adanya hak-hak perempuan tentang Iddah. Maka dibuatlah suatu ketentuan Iddah yang mengatur hak-hak Perempuan selama pasca perceraian untuk memastikan keadaan dirinya apakah dalam keadaan mengandung atau tidak atau adanya waktu tunggu untuk berpikir dan berkomunikasi lagi antara suami dan istri untuk tetap berpisah atau rujuk kembali dan dari segi kemaslahatan lain untuk bisa berkomunikasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan keluarga mereka yang terkait dengan perceraian tersebut yang belum diselesaikan seperti masalah tempat tinggal, masalah pengasuhan anak, masalah harta bersama dan hal-hal lain yang penting yang belum terselesaikan, sehingga setelah bercerai tidak menyisakan permasalahan lain dalam keluarga tersebut. Iddah bagi laki-laki (Shibhul Iddah) menjadi fokus utama dalam pembahasan tulisan ini yang penulis bahas kembali dengan secara lebih jelas tentang Shibhul Iddah bagi laki-laki yang bercerai di 1 Penulis adalah salah satu Hakim di Pengadilan Agama Marabahan sejak Agustus 2018. 2Iddah secara bahasa adalah menghitung atau Hitungan, secara Istilah adalah masa tunggu seorang wanita setelah putusnya ikatan perkawinan/bercerai. Pada masa itu, perempuan tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat Islam karena banyak mengandung kemanfaatan bagi umat Islam.lihat Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah, Jakarta: DU Publishing, 2011,Hal 164. 3H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amina, Jakarta 1989 hal 251. 1
Pengadilan Agama baik secara talak raj'i dan talak bain shugra yang sekarang terjadi kontroversi pemberlakukannya, karena dalam kalangan masyarakat dikenal pemberlakukaan Iddah itu hanya bagi perempuan saja, sedangkan bagi laki-laki tidak ada, sementara faktanya sekarang yang terjadi ada laki- laki setelah bercerai dengan istrinya tidak diberlakukan Iddah padanya dan kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan perempuan lain, namun kembali rujuk lagi semasa Iddah dengan istrinya yang pertama sehingga terjadi poligami tanpa ada izin poligami dari Pengadilan dan hal ini menurut pemikiran Penulis dapat mengakibatkan Penyeludupan hukum yang berakibat dapat merugikan pihak Perempuan. 2
B. Pembahasan Bahwa akibat dari talak/perceraian adalah berupa adanya suatu hukum yaitu Iddah untuk menunggu dapat menikah kembali, namun Iddah tersebut hanya berlaku kepada perempuan untuk mengetahui keadaannya dengan meninghitung waktu quru bagi yang cerai hidup, sampai melahirkan bagi yang hamil dan menghitung bulan bagi yang cerai mati atau yang sudah tidak haid lagi.4 Dalam hukum positif di Indonesia masa Iddah bagi perempuan yang bercerai atau berpisah dengan suaminya telah dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : 1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari: b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami. 5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.5 Bahwa dalam pembahasan buku buku fikih klasik, Iddah ini konotasinya hanya kepada wanita, sehingga bagi laki-laki pemahaman kita selama ini 4 Wa'bah Zuhaili, Fiqhul Islam Wa adillatuh, Gema Insani Darul Fikri, Terj Jilid 9 hal 539. 5 Kompilasi Hukum Islam Pasal 153. 3
tidak ada masa Iddahnya dengan arti bahwa apabila dia sudah bercerai, baik dengan talak raj'i, ataupun talak bain. Artinya sehari setelah menerima akte cerai dari Pengadilan Agama, padahal dia diputuskan dengan cerai talak raj'i dan masih memiliki hak untuk rujuk lagi dengan isterinya tersebut, dia bisa langsung menikah lagi dengan perempuan lain yang ia sukai. Secara zahir pihak laki-laki tidak melanggar suatu larangan syar'i atau ketentuan hukum yang ada, namun setelah kita telili secara seksama hal tersebut bisa mengakibatkan poligami secara liar atau penyeludupan hukum apabila laki-laki tersebut ruju' dalam masa Iddahnya dan menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa Iddah dengan Istri pertama tersebut, walaupun dua-duanya mendapatkan legalitas berupa Akte nikah masing-masing sebagai bukti perkawinan yang sah yang demikian bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan negara kita menganut perkawinan azas monogami, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan dan dengan prosedur tertentu.6 Para fukaha sepakat berpendapat bahwa isteri yang masih dalam iddah talak raj'i haram dipinang baik dengan jelas atau dengan cara sindiran, sebab ikatan perkawinannya masih belum putus selama masih waktu Iddahnya7, sehingga isteri tersebut secara hukum masih berstatus Istrinya. Bahwa dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa pada asasnya dalam perkawinan laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang Isteri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami atau berasaskan monogami8, namun pada prinsipnya boleh bagi laki-laki melakukan poligami asalkan dapat memenuhi 6 Lihat Pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan poin 1 dan 2 dan KHI Pasal 56 Poin 1,2 dan 3. 7 Muhammad Abu Zahrah, Al Ahwal Al Syakhsiyyah, cet II, Berut. Dar Al-Fikri Al Araby, 1957, hal 31. 8 Asas Monogami sebagaimana dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019. 4
syarat-syarat tertentu dan juga harus dapat berlaku adil, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al quran dalam surah annisa ayat 3; Adapun wa'bah Zuhaili berpendapat bahwa adanya Shibhul Iddah atau Iddah bagi laki-laki itu disebabkan adanya Mani Syar'i yaitu bahwa Pertama, jika seorang laki-laki mencerai isterinya dengan talak raj'i lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa iddah isteri yang dicerai selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia mencerai salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa iddah isteri yang dicerai selesai.9 Bahwa penulis berpendapat tentang pemberlakukan Shibhul Iddah bagi laki-laki yang bercerai itu harus dilaksanakan baik dalam keadaan talak raj'i saja, akan tetapi juga diberlakukan bagi talak bain Sughra10 yang sekarang berlaku banyak di Pengadilan Agama, talak yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (shiqaq) maupun alasan-alasan lainnya yang apabila dikabulkan maka berlaku masa Iddah bagi perempuan tersebut terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrach), yaitu 14 hari setelah putusan dibacakan apabila masing-masing pihak hadir dan atau 14 hari setelah adanya pemberitahuan putusan telah diterima oleh Pihak Tergugat apabila putusan tersebut diputus dengan perstek atau contradictoer. Kenapa penulis berpendapat tidak hanya berlaku dalam kontek talak raj'i saja, namun juga diterapkan bagi perceraian bain Sughra, hal ini diharapkan dapat 9 Wahbah Zuhaili. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hal. 626. 10 Adapun talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa iddah. Kategori talak ba'in sughra, yaitu: Talak yang terjadi qobla al-dukhul, Talak dengan tebusan atau khuluk dan Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.lihat KHI Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2). 5
memberikan keadilan, kepastian Hukum dan kemanfaatan/maslahat11 bagi kaum perempuan sebagaimana teori tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahwa dalam talak bain sughra tersebut cukup memberikan rasa keadilan bagi perempuan menurut pendapat penulis apabila pihak laki-laki juga diterapkan shibhul Iddah tersebut, karena dalam kasus talak bain sughra tersebut tidak menutup kemungkinan suami isteri bisa rujuk kembali dalam waktu Iddah walaupun dengan aqad baru, selain itu juga untuk sama-sama menjaga marwah masing-masing pasangan untuk tidak buru-buru menikah selama masih ada waktu Iddah bain Sughra, karena penerapan kewajiban shibhul Iddah bagi laki-laki akan membuat seorang laki-laki lebih berpikir ulang untuk berbuat sesuatu yang menyebabkan terjadinya perceraian. Karena kebanyakan kasus perceraian yang terjadi saat ini adalah cerai gugat. Kemudian, masa iddah tersebut dapat dijadikan sebagai waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi, karena selama masa iddah tersebut laki-laki tidak boleh untuk menikah dengan perempuan lain. Dengan adanya shibhul Iddah bagi laki-laki, dapat memberikan banyak manfaat bagi laki-laki itu sendiri, diantaranya adalah dari segi ekonomi. Karena dengan adanya shibhul Iddah ini akan menghalangi bagi seorang laki- laki untuk mudah melakukan pernikahan. Dari sisi psikologis berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menjalani shibhul Iddah. 11 Para ulama sepakat sebagaimana dikutip oleh Jamal al-Banna bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Senada dengan pendapat ini Abu Zahra merinci kemaslahatan itu meliputi lima perkara, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Jamal al-Banna, "Nahwa Fiqih Jadid 3", diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, Manifesto Fiqih Baru 3, Jakarta: Erlangga, 2008, hal. 62. 6 juga
Bahwa dalam konsep maqashid syariah, penulis berpendapat penerapan Shibhul Iddah merupakan kewajiban yang harus tetap terjaga eksistensinya, berdasarkan kemaslahatan yang ada dibalik penetapannya dalam konsep kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan. Karena hal tersebut berarti telah menghapuskan diskiriminasi dan dehumanisasi (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya) terhadap perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dalam kasus iddah talak raj'i dan iddah karena kematian. Dalam iddah talak raj'i, dengan bayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan yang baru saja dicerai oleh suaminya, lalu dia harus menjalani iddah dengan segala aturannya yang mungkin memberatkan baginya, sementara pada waktu yang sama, mantan suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Penerapan iddah bagi laki-laki bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Justru pemberlakuan iddah bagi laki-laki ini bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum Islam yang mempertimbangkan aspek maslahah. Sebagaimana tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudlarat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Eksistensi maqasid syari'ah pada setiap ketentuan hukum syari'ah termasuk bidang ahwal al syahshiyyah termasuk masalah shibhul Iddah ini menjadi hal yang tak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudaratan yang harus dihindari. Karena sebagai tujuan dasar penetapan suatu syariat adalah untuk kemaslahatan manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Karena 7
seluruh maslahah mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.12 Bahwa bagi kaum perempuan ini dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi dirinya dengan adanya Shibhul Iddah tersebut dan dapat menutup kemudhratan bagi kaum perempuan, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum. bahwa ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum, yaitu Pertama, kemashlahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, maslahah mursalah itu hendaklah maslahah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, maslahah itu hendaklah bersifat umum. Sehingga jika ingin mempergunakan maslahah mursalah dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) Maslahah mursalah yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul- betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul- betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun ijma' (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;13 12 Kata hikmah, merupakan term yang paling banyak digunakan dalam pembahasan maqasid atau tujuan syariat. Sedangkan kata illat, dalam penggunaan istilahnya mengandung dua makna. Pertama, sifat yang jelas yang tetap yang sesuai dengan hukum, ditetapkan oleh syari" sebagai sebab adanya hukum. Kedua, illat adalah hukum dan maslahat yang berkaitan dengan perintah ataupun kebolehan. Atau mafsadat yang berkaitan dengan larangan 13 Lihat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya Ushul al-Fiqh al-Islami Mathba'ah Dar al-Ta'lif, Mesir, 1965, hal. 173. 8
DAFTAR PUSTAKA 1. Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah, Jakarta, DU Publishing, 2011. 2. H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amina, Jakarta 1989. 3. Jamal al-Banna, "Nahwa Fiqih Jadid 3", diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, Manifesto Fiqih Baru 3, Jakarta: Erlangga, 2008. 4. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 5. Muhammad Abu Zahrah, Al Ahwal Al Syakhsiyyah, cet II, Berut. Dar Al- Fikri Al Araby, 1957 6. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 7. Wahbah Zuhaili. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, Damaskus: Dar al- Fikr, 1996 8. Zaky ad-Din Sya'ban, Ushul al-Fiqh al-Islami, Mathba'ah Dar al-Ta'lif, Mesir, 1965 9