A. B. PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pendahuluan Umum Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di atas dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindarnya dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti peraturan pemerintah mengenai larangan PNS menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup. Tujuan Tujuan dari pedoman umum penanganan benturan kepentingan ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. Menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenal, mencegah,dan mengatasi benturan kepentingan. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara. Menegakkan integritas. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
C. D. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Benturan kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Penyelenggara negara adalah pejabat pemerintah, hakim, dan pengawas. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan daerah. Lembaga Publik adalah lembaga publik di lingkungan intansi Pemerintah. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan: 1. Di lingkungan Eksekutif: a. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Secara lebih khusus dalam pengertian ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara dan mengambil Tindakan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jawab, Perencana, pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. Pengawas, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah: para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah atau dengan sebutan lain yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lembaga yudikatif dan lembaga nonstruktural. Penilai, yaitu pegawai yang bertugas melakukan verifikasi, sertifikasi, pengujian, dan penilaian lainnya. Jaksa, yaitu semua pejabat yang melakukan fungsi penuntutan. Penyidik, yaitu semua pegawai dan pejabat yang melakukan fungsi penyidikan. Panitera pengadilan yaitu semua pejabat yang melakukan kepaniteraan. b. c. d. e. f. g. h. 2. Di lingkungan Yudikatif, dalam hal ini adalah pejabat negara di lingkungan peradilan, yaitu para hakim yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara dalam proses peradilan. fungsi
3. Pejabat lain yang diangkat oleh Presiden/Menteri (Staf Khusus dan Utusan Khusus Presiden/Wakil Presiden/Menteri, yang penghasilannya dibiayai oleh APBN). I. Benturan Kepentingan A. Beberapa bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Situasi yang menyebabkan pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset kepentingan pribadi/golongan. Situasi yang menyebabkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan. langsung atau tidak jabatan yang memiliki hubungan Perangkapan langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Situasi di mana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan. Situasi di mana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri Moonlighting besarnya gaji/remunerasi. seseorang menerima gratifikasi atau jabatan/instansi untuk informasi rahasia jabatan/instansi outside employment 10. atau (bekerja lain di luar pekerjaan 11. pokoknya). Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang. B. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain: 1. Di lingkungan Eksekutif: a. b. c. d. Kebijakan akibat dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; Pemberian izin yang diskriminatif. Pengangkatan jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah; Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional; Melakukan komersialisasi pelayanan publik; yang berpihak pengaruh/hubungan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas e.
C. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur. Menjadi bawahan pihak yang dinilai. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai. Pengusutan dan tuntutan jaksa yang dapat merugikan kepentingan negara karena pengaruh pihak lain. Penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain. 2. Di lingkungan yudikatif: a. b. c. Putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan. Pengangkatan/mutasi/promosi hakim yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya. Sumber penyebab benturan kepentingan adalah: 1. 2. 3. 4. 5. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
II. Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya. 1. Mengutamakan kepentingan publik: a. b. c. d. e. penyelenggara negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga. Penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya. Penyelenggara negara harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum. Penyelenggara negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Penyelenggara negara juga tidak mengambil keuntungan yang jabatan yang pernah dipegangnya termasuk tidak seharusnya dari mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut. 2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan: a. b. c. Penyelenggara negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan ), tidak berpihak dan memiliki integritas. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai. Penyelenggara negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi. (disinterestedness
3. 4. d. e. f. g. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya. Penyelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan: a. b. c. d. e. Penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat. Penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada sebagai penyelenggara negara. Penyelenggara negara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan. Penyelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang- undangan. saat dan sesudah masa jabatannya Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan: a. b. Lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif. Lembaga publik harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.
c. Lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya. Lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja. d. III. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan 1. Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan a. b. c. d. e. f. g. h. Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu: Pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu; Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan; Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan; Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan; Keterlibatan para Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan; 2. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi di mana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan. 3. Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan a. Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:
b. c. Penyusunan kode etik. Pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan. Deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut: 1) (disclosure ) tentang adanya Pelaporan atau pernyataan awal kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara; Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya. 2) 3) d. Dukungan kelembagaan dalam bentuk: 1) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan. 2) 4. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain adalah: (divestasi a. b. c. d. e. f. g. Pengurangan jabatannya; Penarikan diri penyelenggara negara memiliki kepentingan; Membatasi akses penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan; Mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan; Mengalihtugaskan tugas dan tanggung-jawab penyelenggara negara yang bersangkutan; Pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. ) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam (recusal ) dari proses pengambilan keputusan di mana seorang
IV. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan 1. Komitmen dan keteladanan pemimpin Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang penyelenggara negara akan tetapi lembaga-lembaga publik harus bertanggungjawab atas pelaksanaan atau implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan. Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus- kasus benturan kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain. 2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara harus isu benturan kepentingan dan harus bisa sadar dan paham tentang mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan penyelenggara negara dapat dilakukan antara lain dengan: a. b. c. d. e. Mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; Secara berkala mengingatkan penyelenggara negara adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan; Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui; Memberi kepentingan; Memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan. pengarahan tentang bagaimana menangani benturan 3. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah: tinggi menyebabkan a. b. c. d. e. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan); Gratifikasi; Pekerjaan tambahan; Informasi orang dalam; Kepentingan dalam pengadaan barang;
f. g. h. i. Tuntutan keluarga dan komunitas; Kedudukan di organisasi lain; Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan Perangkapan jabatan. 4. Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah: a. Agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya penyelenggara negara dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan. Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (recusal ad hoc b. ) dari pengambilan keputusan secara . 5. Penegakan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada: a. b. c. Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui. 6. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah. V. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan Dalam hal penyelenggara negara: terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, 1. 2. 3. 4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan. Dilarang mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara.
5. 6. 7. 8. 9. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara. VI. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan. VII. Ketentuan Penutup 1. 2. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan negara. Menugaskan semua pimpinan menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing. kepada instansi pemerintah untuk ini serta
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berkoordinasi dengan instansi terkait.