PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH DAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) , TBK TENTANG PENERBITAN KARTU KREDIT BANK RAKYAT INDONESIA DALAM RANGKA PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN NOMOR : W6 -A12/355/Ku .00Nl/2019 NOMOR : B. 993 /IV-K/OPS/06/2019 Pada hari ini, Senin ta nggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-06- 2019), bertempat di Prabumulih , yang bertanda tang an di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan Selaku Alamat Muhammad Firdaus , S. Korn 197906212009041 003 Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) JI. Toman 8 No . 2203 Kel. Sako Kee. Sako Palembang yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Kantor Pu sat Direktorat Jenderal Perbendaharaan , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama NIP Jabatan Alamat Heru Senjaya 0B78437903 Pemimpin Cabang Jin . Jendral Sudirman No. 06 Prabumulih PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK., sebuah perseroan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia , berkedudukan dan beralamat di Gedung BRI II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakil i secara sah oleh Ami Kurniawan , Pemimpin Cabang BRI bertempat tinggal di Jin . Jendral Sudirman No. 06 Prabumulih , dan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No . 41 , tanggal 12 Juni 2016, dan berdasarkan Anggaran Dasar PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) , Tbk . yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH , Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Agustus 2008 Nomor: AHU-48353 .AH.01 .02 . Tahun 2008, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman no . 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dalam beberapa bagian Perjanjian ini disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyatakan : 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah satuan kerja yang memerlukan fasilitas Corporate Card dari PIHAK KEDUA yang digunakan untuk belanja barang operasional , belanja barang non operasional , belanja barang persediaan , belanja sewa , belanja pemeliharaan , dan/atau belanja barang perjalanan dinas jabatan yang memenuhi persyaratan tertentu . 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang tentang Perbankan perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 \k 1
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan jasa dalam lalu lintas pembayaran 3. Bahwa salah satu produk PIHAK KEDUA adalah BR/ Card (Corporate Card) yang merupakan salah satu jenis kartu kredit PIHAK KEDUA dengan fitur tertentu yang salah satu persyaratan penerbitannya diperlukan adanya Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. 4. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penerbitan BR! Card (Corporate Card) sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penawaran kerja sama dimaksud . Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PM K.05/2016 ten tang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17 /PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan . Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 DEFINISI Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan : 1. Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi , termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu akan dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit atau Issuer, dan selanjutnya pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus ataupun secara angsuran . 2. BR/ Card (Corporate Card) adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA bekerja sama dengan PIHAK PERT AMA untuk para Pejabat atau Pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan memuat logo Kementerian Keuangan dan nama Pemegang Kartu Kredit yang ditetapkan oleh KPA sesuai dengan kriteria yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. 3. Aplikasi adalah formulir permohonan yang dibuat secara sepihak oleh PIHAK PERT AMA yang dipergunakan oleh calon Pemegang Kartu Kredit untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit kepada bank sekaligus menegaskan adanya persetujuan calon Pemegang Kartu Kredit untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
3 - 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangk utan . 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PNKPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran alas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . 6. Pemegang Kartu Kredit adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditetapkan oleh KPA untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit. 7. Administrator Kartu Kredit adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kantor Pu sat tu gas Perbendaharaan pengaktifan/penonaktifan penggunaan Kartu Kredit , permintaan perubahan batas kredit kepada Bank Penerbit Kartu Kredit, monitoring penggunaan Kartu Kredit , dan tugas larnnya yang dilakukan berdasarkan persetujuan KPA. melaksanakan Jenderal yang Direktorat 8. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran . 9. Billing Statement (Lembar Tagihan Pemegang Kartu Kredit) adalah catatan atas rincian transaksi Pemegang Kartu Kredit selama periode tertentu . 10. E-Billing (Lembar Tagihan Elektronik) adalah catatan atas rincian transaks i Pemegang Kartu Kredit selama periode tertentu dalam bentuk dokumen elektronik. 11 . Daftar Tagihan Sementara adalah daftar sementara yang memuat rincian transaks i yang dihasilkan oleh sistem perbankan dalam periode tertentu . 12. Hari Kerja adalah hari dimana Perbankan di Indonesia pada umumnya buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan/atau Pemerintah Daerah setempat. 13. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (masehi) tanpa kecuali termasuk hari Sabtu , Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja . 14. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan ditujukan kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini , yang memuat keterangan sebagai berikut: a) rincian nama-nama yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA yang memuat keterangan mengenai : 1) Nama ; 2) Tanggal Lahir; 3) Jabatan; 4) Jenis kartu ; dan 5) Limit kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) yang dimohonkan . b) adanya pernyataan rekomendasi dan tanggung jawab penuh dari PIHAK PERTAMA atas tagihan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) yang timbul sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja barang atas beban APBN . c) contact person Administrator Kartu Kredit yang dapat dihubungi . d) tandatangan pejabat yang berwenang .
Surat Referensi kartu kredit BR! Card (Corporate Card) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini . Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud dibuatnya Perjanjian ini adalah untuk mengatur ruang lingkup kerja sama , hak dan kewajiban , tata cara penagihan dan pembayaran tagihan , jenis dan besaran denda , biaya biaya , pajak-pajak , penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku , jangka waktu , serta berakhimya/akibat pengakhiran perjanjian . (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian ini adalah agar pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan dapat berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko Pasal3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN PIHAK PERTAMA bermaksud bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk menerbitkan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) bagi para Pejabat atau Pegawai di lingkungan Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai kriteria yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Lampiran II Perjanjian ini perihal Persyaratan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan telah direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) dan PIHAK PERTAMA setuju untuk menjamin pembayaran terhadap pemakaian/penggunaan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) oleh Pemegang Kartu Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembukaan/aplikasi kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) . Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk : a. Menetapkan dan merekomendasikan para Pejabat atau Pegawai di lingkungan Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai kriteria yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Pemegang Kartu Kredit BR! Card (Corporate Card) melalui Surat Referensi yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA. b. Mengajukan untuk pengaktifan/penonaktifan penggunaan kartu kredit, perubahan batas kredit, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA. permohonan melalui Administrator Kartu Kredit c. Mengajukan permohonan melalui Administrator Kartu Kredit untuk melakukan monitoring penggunaan kartu kredit melalui suatu aplikasi perbankan yang disediakan untuk menghasilkan Daftar Tagihan Sementara yang memuat rincian transaksi dalam periode tertentu . d. Memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) sebagaimana tercantum pada Lampiran Ill dari Perjanjian ini. t
5 - (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban : a Menerbitkan Surat Referensi yang memuat keterangan rnengenai calon pemegang Kartu Kredit yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) berikut limit Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang dimintakan kepada PIHAK KEDUA. b Bertanggung jawab penuh untuk melakukan pembayaran alas pemakaian Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit c Melakukan proses pengujian yang terjadi pada setiap penggunaan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit , dimana hal ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA tanpa melibatkan PIHAK KEDUA. d. Apabila PPK Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Surat Penarikan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) kepada PIHAK KEDUA maka atas tagihan Pemegang Kartu Kredit yang timbul selama transaksi berjalan dan transaksi yang dilakukan sebelum penarikan kartu kred it, PIHAK PE RTAM A tetap berkewajiban untuk menjamin pembayaran ata s penggunaan Kartu Kred it BR/ Card (Corporate Card) yang sesuai dengan ketentuan hingga tagihan lunas e. Menyampaikan Surat Penarikan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) kepada PIHAK KEDUA dikarenakan terjadi Penyalahgunaan Kartu Kredit atau pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA. Pasal5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEOUA berhak untuk : a. Mendapatkan jaminan pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas penggunaan Kartu Kred it BR/ Card (Corporate Card) yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit . b. Menyetujui atau menolak surat permohonan penerbitan Kartu Kred it dan Aplikasi Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA. c. Menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA melalui Administrator Kartu Kredit untuk dan/atau dengan menggunakan pengaktif an/penonaktifan penggunaan kartu kredit, perubahan batas kredit, monitoring penggunaan kartu kredit, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERT AMA. email sarana tercepat lainnya d. PIHAK KEDUA secara sepihak berhak melakukan pemblokiran Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) secara otomatis pada sistem apabila Pemegang Kartu telah menunggak melebihi 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal jatuh tempo tagihan . e. PIHAK KEDUA dapat melakukan pemblokiran Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) berdasarkan Surat Penarikan Kartu Kredit yang disampaikan PIHAK PERTAMA karena alasan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA. f. Berdasarkan Surat Penarikan Kartu Kredit yang disampaikan PIHAK PERT AMA karena alasan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak menutup Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) , sehingga PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas transaksi Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang terjadi setelah dilakukan penutupan tersebut. t
. 6 . (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk. a. Menyiapkan dan mencetak desain kartu , fonnulir aplikasi , PIN dan semua materi promosi lain Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) . b Melakukan verifikasi surat pennohonan penerbitan Kartu Kredit yang disampaikan oleh PPK yang dilampiri Surat Referensi dari PIHAK PERTAMA. c Menerbitkan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) disertai rekapitula s, pe nerbitan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) dan tanda terima Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) untuk diserahkan kepada PPK. d. Memberikan limit kredit untuk masing-masing Pemegang Kartu Kredit sesua, surat pennohonan penerbitan Kartu Kredit yang disampaikan oleh PPK yang dilampiri Surat Referensi dari PIHAK PERTAMA e. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada PPK apabila pennohonan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) tidak disetujui. Menerbitkan dan melaksanakan proses operasional Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) secara menyeluruh . g. Menerbitkan dan menyampaikan tagihan dalam bentuk Billing Statement dan E-Billing kepada Pemegang Kartu Kredit. h Menyediakan sarana atau suatu aplikasi perbankan yang dised iakan dan dapat diakses oleh Administrator Kartu Kredit untuk melakukan monitoring penggunaan kartu kredit dalam periode tertentu sehingga dapat menghasilkan Oaftar Tagihan Sementara yang memuat rincian transaksi. i. Menyediakan fas ilitas Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) sebagaimana tercantum pada Lampiran Ill dari Perjanjian ini. Pasal 6 CARA PEMBAY ARAN (1) PIHAK PERT AMA akan mengirimkan tagihan dalam bentuk Billing Statement dan E-Billing kepada Pemegang Kartu Kredit. (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEOUA selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 setiap bulan . Pasal 7 BIAYA-BIAYA (1) Selama masa ujicoba PIHAK PERT AMA hanya dibebankan biaya matera i. Masa Ujicoba ini berlaku s d Maret 2018 (2) PIHAK PERT AMA berkewajiban untuk menjamin pembayaran atas penggunaan Kartu Kredit BRI Card (Corporate Card) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERT AMA secara full payment. Pasal8 PAJAK-PAJAK Pajak-paja.k yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing masrng Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
7 - Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapaI mufakat. (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat . maka PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih di Prabumulih Pasa l 10 JANGKA WAKTU PERJANJIAN 1) 2) PKS ini berlaku untuk jangka wakt u 1 (satu ) tahun yang berlaku efektff sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama seterusnya sampa i dengan diakhin ber1akunya oleh PARA PIHAK atau sampai dengan peraturan yang terkait pembayaran dengan kartu kredit Corporate dalam rangka penggunaan Uang Persed iaan dicabut da n dinyatakan tid ak berlaku Pihak yang bermaksud mengakh iri PKS wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis pada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengak hiran yang dikehendaki Pasa l 11 BERAKHIRNY A PERJANJIAN (1) Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dimintakan pengakhiran oleh sa lah satu pihak berdasar1<an hal-hal sebagai beriku t: a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis . b. Salah satu pihak menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya. minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakh iran yang dikehendaki. c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini , atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanj ian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggamya tersebut dalam waktu 14 (empat betas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut. d. Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang . e. Salah satu pihak dicabut ijin usahanya oleh instansi yang berwenang . f. Salah satu pihak menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi. (2) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini , PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu Perjanjian .
8 - Pasal 12 AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian ini. dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap Pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini . Pasal 13 PENGALIHAN PERJANJIAN (1) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini. hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak dapat dialihkan , sebagian maupun seluruhnya, tanpa berdasarkan Perjanjian persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya . ini (2) Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan yang mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terkecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut. (3) Masing-masing Pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini. Pasal 14 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah keadaan-keadaan : a. Gempa bumi , taufan , banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran . wabah penyakit dan bencana alam lainnya. b. Pemogokan umum , huruhara, sabotase, blokade , perang dan pemberontakan . c. Peraturan atau kebijakan Pemerintah yang menghalangi Para Pihak untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini. (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar (force majeure) tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung setelah berakhimya keadaan keadaan kahar (force majeure) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. (3) Apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar (force majeure) lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) , maka seluruh kerugian , risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar (force majeure) tersebut. tersebut (4) Keadaan kahar (force majeure) dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK PERTAMA untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada PIHAK KEDUA sebelum terjadinya keadaan kahar (force majeure) . \l t
Pasal 15 LAMPIRAN ( 1) Lampiran dan Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalal1 . 2 1 2.2 2 3 Surat Referensi Persyaratan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) Fitur dan Benefit Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) (3) Apabila terdapat perbedaan antara Lampiran Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian , maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pasal 16 SURAT REFERENSI (1) Surat Referensi dibuat oleh PIHAK PERT AMA dengan kop PIHAK PERT AMA yang berisi pengajuan kartu kred it kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) bag1 Para Pejabat atau Pegawai di lingkungan Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah direkomendasikan oleh PIHAK PERT AMA (2) Surat Referensi tersebut wajib ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA. (3) Oalam hal terdapat perubahan pejabat PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan perubahan pejabat dimaksud mulai berlaku sejak surat perubahan pejabat penanda tangan tersebut diterima secara baik oleh PIHAK KEOUA (4) Surat Referensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini sebaga1mana fonnat yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian 1rn Pasal 17 LAIN-LAIN ( 1) yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat di kemudian hari antara PARA PIHAK dengan pihak-pihak lainnya di luar Perjanjian ini . tidak dapat membatalkan/mengesampingkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lainnya yang IJmbul karenanya , kecuali atas persetujuan PARA PIHAK (2) PARA PIHAK akan melakukan semua tindakan yang hak-hak yang dimiliki/diperoleh yang Perjan11an ini atau dokumen-dokum en yang timbul karenanya diperlukan dalam timbul dari (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang ber1<eberatan dan atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun alas pelaksanaan Perjanjian ini baik pads saat ini maupun di saat mendatang (4) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan yang t1dak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini (5) Hal-hat lam yang belum d1atur di dalam Per:ianjian ini apabila perlu akan diatur kemudian dalam suatu Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini (6) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah . tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun. maka Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya ter1epas dari ketentuan ya ng dianggap tidak sah. tidak dapat dilak sanakan atau melanggar hukum tersebut
10 - Pasal 18 ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini , PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut: a. PIHAK PERTAMA Satker Kantor Pengadilan Agama Prabumulih Alamat : JI. Jendral Sudinnan Kel. Patih Galung u.p. Muhammad Firdaus , S. Korn Jabatan Sekretaris HP Telepon Email : 082175651313 : 081373459132 b. PIHAK KEDUA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Prabumulih Cabang JI. u.p Jabatan HP Telepon Ema il JI. Jendral Sudirman No. 06 Prabumulih Milda Veralita RM Dana Ritel : 0822812890000 : (0713) 320627 (2) Segala pemberitahuan mengenai dan atau yang berhubungan dengan Pe~anjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan terima ke alamat secara sebagaimana tersebut di atas . langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda (3) Perubahan alamat oleh PARA PIHAK harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada Pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku . (4) Perubahan wakil PARA PIHAK sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) wajib diberitahukan ter1ebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya . f
, 1 Poaot 19 Kf RAHASIMN Setama ~unya Pet)ar,pan ,n1 csan P')do MUap Wl.lktu se,udohnyo kocuo!1 blla d1syoratkan lam otc1'1 pcnat'urOn ~ undnng-tm ytmg t:>ef1aku \ 1 \ PAAA ~HAA ~a t untut- nlt~llJ40-!l kttffiMSHlOH kotorongon don101ou d0ta pondukung mdt1< ?thak ti-Orta bdOk O"kan mombenken ""ete,rangan ~un mcngonn, doto data ter-sebut kopad0 s,apapun sottun dolam rangka ~~ '-""~bQnnyn bort10$811(an Perian1ia11 in, llllnn)'a s.ebag:>lff\GnO dinyotokon PCf)Ot1JIM '"'' (2 PAA" Ptt,v\K l-t"P4kOI bOhwn sogata ,ntormas, den ketornngan ba,k yang tcrtuhs maupun lld&l te-1MI$ dan informasi mtormos, lam yang t>erka,tan dengan data bllltng Petanggan b1sn1a proou, ~ pe-layooon yang d1kelahu1 atau hmbul berdasar1(an Pef)8n11an 1ni adalah oorslfet r1lhas4 cian bdo~ boteh d1ben1ahukan kepada p,hak keltga atau badan hukumlorang lorn yang 11d4-. ~~mgan denoan alasan apapun ba1k selama Peryan11an ,ni bertaku maupun ~ PCl'J8fl'ain tnl berekhH 31 PAA.A PtHAK sepalr.at bahwa sebap saat akan merahas1akan infoonasi yang d1J)Cfoteh ~ petaksanaan dan Pe'}an1ian in, kepada s,apapun atau bdak akan menggunakannya untuk kepentingan Plhak tersebut atau kepen tmga.n pihak manapun tanpa teneblh dahutu menrper-oleh perseb.quan tertuhs dan pe1abal yang berwenang dan P,hak lamnya atau Pthak rang berwenang larnnya sesua, dengsn ketentuan hukum yang bertaku .ci ~ ~at, satu pihak dan atau karyawannya dan1atau p"hak yang berada dala-m ~awasannya metangg31 kelen tu0n sebagamana dtmaksud dalam Pasal 19 m1 maka yang drugtkan da?<)1 memutuakan Peqa,.an 1n1 tanpa tuntutsn dan pthak lamnya dan P~ pita~ yang me&anggar kE?temuan waJ•b bertanggung ,awab alas setur\Jh kerug1Bn yang d .. .mblAan ,- K"omu.an koraha11aan "1baga1mgna d1makwd hdail bertaxu bag• 1nloonas1 dol(umen atau data yang a V~ urnu1< d1bu1< a olc-h undBnQ ondBnQ 'fBJlQ brortoxu !X'n\)Odilon don atau instans, t (. d pt!ltT'if!f'l".tah y;ang ~3 r \Q Sudah m1'r'\.JP~r ao mom,1;;.1 umum y:ang t,u\t ,ar, d fl. l'bab\nn ~h kt1toiohon oteu kelalaaan P AAA Pl l~AI< Sudllh dtlti,l:lhu1 otch Ul'ftUm -.(!0/'!dum dn;,mu.llM •~m tnfonno,, Rru'\09'0 S,o,,c;aro '-CfontlJ- t~l&h d1km ,~ dti,1" d~\JJm k11proda m:11yorQkot otoh PARA PtHA.l'I'. ,. Suda?'• rT'~c ,i, h 1J ~ tf'thJl11 olotl f>Af{A 1'11 v\,(. O'Jfsipr t~ap rt,t1ng1n1S•hl-,Atn 1,cr-1....,nti..11111 ll11•n dtil!)rl'I f <- 'J..ll\.'!lrl n (d01l lomp:.tnn lompiron podn r..a1 u run ~, t, n h.t&tl yong m~· r:Jt,1.., nn rMilu pjho~ unlult mcognhhxon otou .,,.,,,,.,, m ~onm1t.en lspo1 e r d11t11 at111.1 ,nkmto.~ lllltl k f'14dt1 PJ\"u: t~ ) a.no rnano dopot mctongvnr •r ~en ♦ e,Mtuan hu~ .. um m~111 dlltll P'\bldt ~cr.~an tJtZJ\J pocJomon 01ou kowuj~n otnu ~ $ml!t,, 1 ptha., lf!f~-tb.11 t~odap pettl M:tattattt)"J 41.aJ p ha). ;...-~ ht1a1<
12 - Pasal 20 KETENTUAN PENUTUP (1) Perjanjian ini terdiri dari 12 (dua belas) halaman yang merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan , dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan Bahasa Indonesia , rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama . Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERT AMA , sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA. (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . (3) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatanganinya , pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya . Prabumulih , Juni 2018 PIHAK PERTAMA, SATKER PEN_GADILAN AGAMA PRABUMULIH --, PIHAK KEDUA , PT BANK RAKYAT INDONESIA '{~ KANTOR CABANG PRABUMULIH V (MUHAMMAD FIRDAUS , S. KOM) SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH (HERU SENJAYA) PEMIMPIN CABANG