DAFTAR INVENTARIS MASALAH PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT LP(%)LPLPMSTMS(%)(%)(%)1KUMAI1041429 101031139 003510320212ARUT SELATAN1351828 1241116225 02171341163KOTAWARINGIN LAMA42633 42006033 12120003304ARUT UTARA42633 42006033 0222000033335PANGKALAN LADA43743 33106150 0114114146PANGKALAN BANTENG52729 51016117 11311140TOTAL40185831 38132551725 2 872252661423PERSENTASE HONORERKETERWAKILAN PEREMPUAN 30% (MS)LAINNYAPERSENTASE ASN (PNS) BEKERJAMAHASISWAKETERWAKILAN PEREMPUAN 30%VERIFIKASI BERKASMSTMSP3KPEKERJAAN KENDALA YANG DIHADAPI : 1. Masih banyak PNS yang mendaftarkan diri sebagai calon panwaslu kecamatan (ada 14 orang yang tersebar di setiap kecamatan) dengan melampirkan surat ijin dari atasannya (kepala sekolah) sebanyak 14 %, hal ini menjadi dilema bagi Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat dengan adanya Surat dari BKN Nomor : C1.26-30/V.68-1/47 Tanggal 23 Mei 2018 prihal permohonan penjelasan pemberhentian sementara bagi PNS yang menjadi Anggota/komisioner Bawaslu Kab/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/desa yang bersifat ad hoc. Hal ini jelas akan menjadi kendala terbesar bagi Bawaslu Kabupaten kotawaringin barat karena : a. Mengingat hampir 30 % panwaslu kecamatan tahun sebelumnya (2020) adalah PNS dan mereka mendaftar kembali di Tahun ini. Apa tidak menjadi pertanyaan besar bagi mereka apabila di Tahun ini mereka tidak terpilih kembali hanya dengan alasan harus mundur sementara sebagai PNS. b. Apabila PNS harus berhenti sementara maka membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Karena mereka hurus mengurus ke Badan Kepegawaian dan harus menghadap Bupati. Sedangkan proses rekrutmen panwaslu kecamatan hanya sebentar (kurang lebih 2 Bulan). c. Penghasilan yang didapatkan apabila menjadi penyelenggara ad hoc tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka dapatkan saat ini menjadi PNS. d. Apabila surat dari BKN tersebut diberlakukan maka akan sangat sulit bagi bawaslu kabupaten kobar untuk mendapatkan panwaslu kecamatan yang kompeten dan mengerti tentang penyelenggaraan pemilu. e. Diharapkan ada kebijakan dari pimpinan Bawaslu RI terkait PNS yang akan menjadi panwaslu kecamatan dengan sedikit memberi kelonggaran dari surat BKN terkait PNS yang harus cuti sementara diluar tanggungan Negara karena mereka hanya bersifat sementara (ad hoc).
2. Terkait dengan "surat ijin atasan langsung" yang ada dijuknis. Apabila hal ini diartikan ijin tersebut harus dari Bupati atau Gubernur, maka PNS yang mendaftar kemungkinan besar akan menarik kembali berkas mereka dan tidak jadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwaslu kecamatan. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan surat ijin dari Bupati yang merupakan pejabat Pembina kepegawaian di daerah memerlukan proses yang panjang dan tidak mudah. Apakah tidak ada kebijakan dari pimpinan untuk mempermudah PNS menjadi panwaslu kecamatan didaerah-daerah yang minim peminat dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. 3. Terkait dengan penjelasan persyaratan "Jabatan politik dan jabatan di pemerintahan" Apabila kita mengacu ke Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka kepala sekolah termasuk kedalam jabatan pemerintahan. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah dengan status pegawai negeri sipil (PNS). PNS menurut UU ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ada beberapa kepala sekolah yang mendaftarkan diri menjadi calon anggota panwaslu kecamatan, dan merupakan orang yang kompeten karena pernah menjadi ketua PPK tahun 2020. Apakah tidak ada kebijakan untuk dapat memilih yang bersangkutan untuk menjadi calon panwaslu kecamatan apabila nilai tes CAT dan wawancaranya lebih tinggi dari calon peserta lainnya. 4. Pembentukan sekretariat kecamatan. Kabupaten kotawaringin barat mempunyai masalah nantinya pada saat akan membentuk sekretariat kecamatan yaitu ASN yang ditugaskan menjadi kepala sekretariat dan bendahara di kecamatan. Masalah yang timbul karena adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. dimana dalam pasal 11 (1) huruf e menyebutkan "TPP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada : pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar pemerintah daerah. Dengan adanya perbup itu akan menghalangi bagi ASN yang nantinya diperbantukan ke sekretariat kecamatan karena ASN tersebut tidak mendapatkan TPP (tambahan penghasilan pegawai) yang nilainya jauh lebih besar dari honor di sekretariat panwaslu kecamatan. Mereka kemungkinan besar tidak akan mau untuk diperbantukan ke sekretariat kecamatan apabila mereka kehilangan TPP yang selama ini sudah mereka dapatkan. Hal ini juga terjadi di sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat dimana Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) di sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat kosong sudah sejak bulan Mei 2022 (6 Bulan) sudah tidak ada lagi karena mereka memilih untuk kembali ke instansi masing- masing semenjak diberlakukannya Perbup Nomor 16 Tahun 2021 tentang TPP. Mereka kembali ke instansi asal di pemerintah daerah (Pemda) karena TPP yang mereka dapatkan lebih besar dari honor yang mereka dapatkan saat masih di sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat. hal ini sudah kami komunikasikan dengan Bupati dan Badan Kepegawaian Daerah untuk meminta saran dan solusi terkait dengan aturan tersebut. Akan tetapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan.
Komunikasi yang Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat lakukan dengan Pemerintah Daerah (Bupati) adalah agar aturan terkait Perbup bisa lebih fleksibel dimana ASN yang diperbantukan masih tetap bisa menerima TPP asalkan tidak menerima honor di Bawaslu Kabupaten. Hal ini masih belum ada titik terang dari pemerintah Daerah. Kami mohon untuk pimpinan dapat menindaklanjuti surat yang kami layangkan ke pemerintah daerah terkait pemenuhan ASN yang diperbantukan di sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat agar proses administrasi dan keuangan yang ada di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan seperti semula. Pangkalan bun, 2 Oktober 2022 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat Koordinator Divisi SDMO dan Datin ttd YUDI DWI HENDRAWAN, SP