BAB III PEMBAHASAN A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konflik Wilayah Pebatasan Indonesia-Timor Leste Kawasan perbatasan negara adalah wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipilogi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar). 1 Penanganan perbatasan di Indonesia, selama ini memang belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik menarik kepentingan antara berbagai pihak, baik secara horizontal, sektoral, maupun vertikal, dan yang lebih memperhatikan lagi keadaan masyarakat di sekitar garis perbatasan negara. Beberapa faktor yang dapat menunjukan kompleksitas permasalahan di wilayah perbatasan, yaitu pertama, permasalahan yang menyangkut kedaulatan bangsa dan negara dan mekanisme pengelolaan kawasan perbatasan yang terdiri dari: 1. Masih seringnya terjadi pergeseran garis perbatasan 2. Maraknya beberapa pelanggran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan, seperti penyeludupan kayu (illegal logging) adanya Tenaga Kerja Indoneisa ilegal, penyeludupan senjata api, yang pada gilirannya dapat (TKI) membahayakan kedaulatan bangsa dan negara. 3. Belum dimanfaatkannya secara maksimal potensi SDA, budaya dan parawisata. 4. Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan baik yang mencakup kelembagaan, program maupun kejelasan kewenangan. 1 Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, RPJNM 2010-2014, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta, 2010, hlm. 63.
5. Adanya kerusakan lingkungan karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi eksploitasi SDA. 6. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pendukung bagi pembangunan ekonomi regional dan nasional serta sarana dan prasarana sosial budaya untuk peningkatan intelektual moral etika dan ketahanan budaya. Kedua, permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat perbatasan, antara lain meliputi: 1. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasa pada umumnya masih terbelakang, baik SDM maupun ekonominya dan secara komunitas mereka masih terisolir serta terjaminkan, akibatnya mereka mudah terkontaminasi provokator untuk melakukan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti akan maksud dan tujuannya. 2. Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat asli perbatasan dengan masyarakat pendatang. 3. Kurang informasi yang dimiliki masyarakat terutama pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan. Selain faktor-faktor yang terjadi di atas dalam penanganan wilayah perbatasan, masih terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara. Dari sudut pandang Indonesia, pemerintah dan warganya menganggap bahwa zona netral adalah zona yang masih belum ditetapkan statusnya sebagai milik negara Indonesia atau Timor Leste, sehingga harus dikosongkan dari segala aktivitas warga. Sementara itu dari sudut pandang Timor Leste, zona itu sebenarnya adalah wilayah Timor Leste digunakan oleh PBB sebagai kawasan koordinasi keamanan antara TNI dan PBB. Namun demikian, Pemerintah dalam hal ini harus tegas tentang kejelasan batas negara. Secarafisik sebenarnya bukan tidak pernah ada, namun perhatian tersebut nampak mengalami pasang surut dan penanganannya masih secara ad-hoc, dimulainya sejak
Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang menetapkan wialayah Perairan Indonesia dengan menggunakan konsep Negara Kepulauan atau juga dikenal Wawasan Nusantara, menggantikan Ordonasi Belanda tahun 1939 yang dikenal dengan "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie. Deklarasi tersebutwalaupun terkesan disiapkan secara ad-hoc menjelang dilaksanakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hukum laut di Genewa, bulan Februari 1958, namun atas kegigihan para perunding Republik Indonesia pada waktu itu, maka harus diakui bahwa Indonesia telah berehasil meyakinkan konsep negara kepulauan (Archipelagic State) kepada masyarakat dunia.2 B. Upaya Pengawasan yang Dilakukan Pemerintah Pada Wilayah Perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste. Indonesia sudah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan batas negara ini, baik tindakan yang bersifat jangka pendek (penyelesaian konflik yang terjadi) maupun proses penyelesaian jangka panjang (penyelesaian sumber konflik). Pada penyelesaian yang bersifat jangka pendek untuk konflik yang terjadi tahun 2012, aparat TNI dari korem 161 Wirasakti Kupang berhasil menghentikan pembangunan kantor QIC yang dilakukan oleh pihak Timor Leste. Menurut Komandan Korem, pembangunan tersebut sudah melewati tapal batas Indonesia sejauh 20 m sehingga TNI meminta Timor Leste agar segara menghentikan pembangunan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut, TNI bersama tentara Timor Leste berhasil menghentikan konflik antar warga perbatasan kedua negara dan menciptakan kondisi menjadi kondusif kembali.3 Dari kasus di atas, Indonesia mendapat pelajaran bahwa 2 Achmad Jusnadi, (dkk), Platform Penanganan Perbatasan Antarnegara, Ditjen Pemerintahan Umum - Depdagri, Jakarta, 2005, hal 1 3 Tempo, 20 Juli 2012
kekuatan TNI yang ditempatkan di titik-titik perbatasan ternyata masih kurang dalam menghentikan konflik antar warga perbatasan sehingga penanganan cepat terhadap konflik masih lambat dalam proses penyelesain konflik tersebut. Namun, dalam kasus pada tahun 2013, keterlibatan aparat keamanan dari kedua negara, baik Cipol-nya Timor Leste maupun TNI-nya Indonesia, justru membuat konflik ini semakin besar. Dengan kekuatan senjata api yang mereka pegang, keterlibatan aparat keamanan justru semakin meningkatkan eskalasi konflik dan dapat menimbulkan korban yang lebih besar. Padahal, aparat dari kedua negara ini seharusnya bisa menjadi functional actor yang bisa menenagkan warga dari negara masing-masing untuk tidak melakukan aksi kekerasan. Dalam konteks RI dan RDTL, landasan pengelolaannya dapat dilepaskan dari konteks perjanjian anatar kedua negara. Artinya selain peraturan yang telah ditetapkan secara internal oleh masing-masing negara, pengelolaan perbatasan jelas dapat dipisahkan dengan aturan main internasional dan berbagai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pemerintahan. Upaya ini bahwasannya Indonesia dan Timor Leste selama ini telah memiliki keterikatan dan kesepakatan atas perjanjian-perjanjian tapal batas wilayah. Hal tersebut mulai dari masa penjajahan Belanda- Portugis, berlanjut dengan wilayah Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia, hingga Timor Timur memutuskan untuk berpisah dari Indonesia dan berubah menjadi Timor Leste. Beberapa perjanjian sebelumnya yaitu : 1. Konvensi 1904-Permanent Court Award (PCA) 1914 Sejarah perjanjian tapal batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste diawali pada masa penjajahan dengan ditandai oleh adanya perebutan wilayah dominasi perdagangan kayu cendana di Pulau Timor antara Belanda dan Portugis yang berlangsung dari tahun 1701 hingga 1755. Pada akhirnya ditahun 1755, Belanda dan Portugis membentuk sebuah kesepakatan yang
bernama Contract of Paravinci, di mana kontrak tersebut berisi tentang pembagian Pulau Timor menjadi dua. Bagian barat yang berpusat di Kupang (Indonesia) akan menjadi milik Belanda, sedangkan bagian Timur yang berpusat di Dili (Timor Leste) akan menjadi milik Portugis. Lalu pada perundingan lanjutan ditahun 1846, Portugis ingin menukarkan wilayah Flores dengan daerah enclave (kantong) Oecusse, dan dua pulau kecil lepas yaitu pulau Atauro dan Jaco. Belanda menyetujui keinginan dari Portugis. Sejak saat itu, wilayah Flores mrnjadi milik Belanda dan wilayah Oecusse beserta dengan dua pulau kecil lepas menjadi milik Portugis. Belanda dan Portugis memustuskan membentuk sebuah konvensi, yang mana konvensi tersebut akan dianggap sebagai sebuah perjanjian legal dan dijadikan sebagai bukti bahwa Belanda dan Portugis telah menyelesaikan masalah perbatasan di Pulau Timor. Pada tahun 1904,konvensi itupun dibentuk dan ditandatangani secara resmi oleh Belanda dan Portugis di Den Haag. Konvensi tersebut bernama A Convention for The Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on The Islands of Timor atau dapat disebut sebagai Konvensi 1904 Belanda- Portugis. Lalu dilanjutkan dengan proses ratifikasi pada tahun 1908. Konvensi tersebut menyisahkan beberapa wilayah, termasuk sebagian dari wilayah Oecusse, yang belum sempat disurvei oleh Belanda dan Portugis dan masih dibicarakan oleh tim teknis tapal batas yang dibentuk oleh Belanda dan Portugis. Ditahun 1909 merupakan tahun dimana komisi perbatasan Belanda dan Portugis gagal untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan tapal batas disebagian dari wilayah Oecusse, termasuk daerah sungai Noelmeto. Oleh karena itu, Belanda dan Portugis memutuskan untuk membawa sengketa perbatasan ini ke pengadilan internasional. Tahun1913, Belanda dan Portugis resmi menandatangani sebuah konvensi yang berisi tentang kesepakatan kedua belah pihak untuk membawa sengketa perbatasan tersebut ke Permanent Court of Arbitration (Pengadilan Arbbitrase Internasional) di Paris. Tahun 1914,
Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan untuk memenangkan klaim Belanda atas sebagian dari wilayah Oecusse, termasuk wilayah sunngai Noelmeto. Keputusan itu disebut Permanent Court Award (PCA) 1914 . 2. Joint Border Committee (JBC) Setelah masa penjajahan berakhir, tahun 1945, Indonesia merupakan bekas jajahan kolinial Belanda, memutuskan untuk merdeka dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tahun 1975, Indonesia melakukan integrasi atas Pulau Timor bagian timur, yang mana pada masa penjajahan merupakan bekas jajahan bangsa Portugis.4 Akhirnya, Pulau Timor bagian Timor menjadi wilayah NKRI dan berganti nama menjadi Timor Timur. Setelah Timor Timur masuk menjadi bagian dari negara Indonesia dari tahun 1976 hingga 1998, perbatasan yang sebelumnya telah ditentukan oleh Belanda dan Portugis dalam Konvensi 1904-PCA 1914 antara Timor Barat dan Timor Timur menjadi samar dan tidak relevan lagi. Warga perbatasan dikedua wilayah menjadi bebas untuk saling berhubungan, melakukan aktivitas, dan melakukan transaksi ekonomi. Hal tersebut telah mengubah aspek sosial dan ekonomi warga secara subtansial. Tahun 1998 menjadi tahun di mana Indonesia mengalami reformasi, yaitu pergantian sistem kepemerintahan dari orde lama ke orde baru. Reformasi tersebut menimbulkan kondisi krisis politik dan ekonomi Indonesia. Krisis yang dialami Indonesia dijadikan peluang bagi sebagian dari warga di wilayah Timor Timur, khususnya Fretilin, di mana Fretilin lebih menginginkan wilayah Timor Timur berpisah dengan wilayah NKRI dan menjadi negara merdeka. Fretilin atau Frentie Revolucionaria de Timor-Leste Independence merupakan sebuah gerakan pertahanan atau organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan wilayah Timor Timur dari bangsa Portugis (1974) dan Indonesia (1978). Saat ini Fretilin dikenal sebagai Partai Politik 4 Ahmad Burhan Hakim, Loc. cit.
(Parpol) yang ingin berkuasa dalam sistem multi-partai (banyak partai). Gerakan Fretilin ini dipimpin oleh Jose Ramos Horta. Untuk melancarkan tujuannya, Fretilin meminta dukungan internasional dari anggota tentara bangsa Portugis yang masih ada di wilayah Timor Timur, guna menekan pemerintah Indonesia. Keinginan Fretilin untuk wilayah Timor Timur melepaskan diri dari wilayah NKRI menimbulkan pertentangan dari sebagian warga Timor Timur.5 Terdapat beberapa pihak yang merasa tidak setuju atas keinginana Fretilin untuk wilayah Timor Timur berpisah dengan wilayah Indonesia. Mereka lebih menginginkan wilayah Timor Timur tetap berada dalam naungan negara Indonesia. Oleh karena itu, Fretilin bersama dengan anggota tentara bangsa Portugis melakukan genosida (pembantaian besar-besaran) terhadap wilayah Timor Timur yang menentang keinginan Fretilin.6 Akhirnya pada tahun 1999, Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie mengeluarkan sebuah referendum dalam jajak pendapat yang dilaksanakan oleh PBB, yang berisi dua pilihan untuk wilayah Timor Timur. Pilihan pertama, Timor Timur akan diberikan otonomi khusus dari pemerintah Indonesia, atau pilihan kedua, Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Pada tanggal 4 September 1999, pukul 09.00 WITA, hasil jajak pendapat tersebut diumumkan secara bersama-sama di Dili dan New York. 7 Hasilnya bahwa kelompok pro- kemerdekaan wilayah Timor Timur menang dengan hasil 78,5%, 21 % memilih otonomi, dan 1,8 % dinyatakan tidak sah. Dari 450.000 pemilih, terdiri dari 344.580 memilih setuju atas kemerdekaan wilayah Timor Timur, 94,388 menolak, dan 7.985 tidak sah.8 5 Yeni Puspitasari, 2013, Skripsi Sosial berjudul Upaya Indonesia Dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan Dengan Timor Leste Pada Periode 2002-20012, Jakarta:UN Syarif Hidayullah. 6 Ahmad Burhan Hakim, Op. cit 7 Sukawarsini Djelantik, 2015, Asia Pasific: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan, Jakarta:Yayasan Pustaka Obar Indonesia, hal. 271 8 CM. Rien Kuntari, 2009, Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartaan, Bandung: Mizan, hlm. 170-171. Dikutip dalam buku Sukawarsini Djelantik, Op. cit, hlm. 272
Dikarenakan hasil referendum dalam jajak pendapat 1999 menyatakan wilayah Timor Timur resmi keluar dari NKRI, maka harus dilakukannya langkah awal antara Indonesia dan Timor Timur untuk menyepakati kembali tapal batas yang pernah ada sebelumnya antara Timor Timur dan Timor Barat berdasarkan pada sejarah masa penjajahan yangberbasis pada Konvensi 1904-PCA 1914. Pada tahun 2000 di Bali, Indonesia dan Timor Timur melakukan kesepakatan Joint Border Comiite(JBC).9 Kesepakatan JBC ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama yang dilakukan antar Indonesia dan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET), guna menstabilkan keadaan wilayah Timor Timur pasca referendum 1999 dengan Indonesia. 10 . Pembentukan JBC bertujuan untuk membahas dan mengatur perbatasan wilayah antara Indonesia dan Timor Timur . 11 Pemerintahan Timor Timur akan sementara dialih tugaskan kepada UNTAET. Serta dalam menanggapi penentuan tapal batas akan dilakukan oleh Indonesia dan UNTAET sebagai perwakilan dari Timor Timur. JBC Indonesia dan JBC Timor Leste berada di tingkat pusat yang diketuai oleh Direktur Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Indonesia. Sedangkan untuk tingkat provinsi, JBC ditransformasikan menjadi Border Liasion Committee (BLC) yang diketuai oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk pelaksanaan JBC yang optimal dan menyeluruh, JBC Indonesia-Timor Leste membentuk dan membagi menjadi 5 sub-komite teknis, yaitu Technical Sub-Committee on Border Movement of Person and Goods, technical Sub- Committee on Border Security, Technical Sub-Committee on Police Cooperation, Technical Sub- 9 Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2002, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, Jakarta. 10 Aryanta Nugraha, 2010, Institusional Pengelolaan Wilayaha Perbatasan di Indonesia Dala Mengelola PerbatasanIndonesia di Dunia Tampa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan, Yogyakarta: Graha Ilmu. 11 Genewati Wulyandari, 2009, Tetangga Baru, Masalah Baru: Timor Leste, Keamanan di Perbatasan dan Pengelolaannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Committee on River Manajement, dan Technical Sub-Committee on Border Demacration and Regulation. Demi menyepakati dan menentukan kembali tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste, Indonesia dan UNTAET telah beberapa kali melakukan dan mengadakan pertemuan. Pada tanggal 30 Januari 2001 di Denpasar-Bali, JBC Indonesia-Timor Timur mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan susunan keanggotaan JBC dan 5 sub komite teknis. Lalu JBC akan mengadakan sub-komite teknis akan bertemu tiga kali dalam setahun, dan pertambahan jadwal pertemuan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain sepakat membentuk JBC dan sub-komite teknis, pada pertemuan pertama juga menyepakati pembentukan BLC untuk provinsi NTT. Berlanjut pada pertemuan JBC yang kedua pada 19-20 Juli 2001 di Jakarta. Pada pertemuan JBC yng kedua, memiliki 4 agenda, Pertama, delegasi Indonesia menolak usulan Timor Timur dalam membentuk sub-komite teknis mengenaiwilayah Oecusse dan menawarkan jalur laut bagi penduduk Oecusse yang akan melakukan perjalanan ke Dili. Kedua, Indonesia-Timor Leste sepakat membentuk sub-komite teknis mengenai perhubungan perbatasan. Ketiga, Indonesia dan Timor Leste sepakat membentuk Sub-komite Teknis Demakrasi dan Peraturan Perbatasan (Technical Sub-Committee on Border Demacration and Regulation (TSC-BDR)). TSC-BDR akan menangani masalah yang berkaitan dengan garis batas wilyah antara Indonesia dan Timor Timur. Penanganan batas negara antara Indonesia dan Timor Timur akan ditangani oleh JBC Indonesia-Timor Timur yang dikoordinasikan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan TSC-BDR yang dikoordinasikan oleh Kementrian Pertahanan dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).12 Tugas dari TSC-BDR adalah melakukan alokasi (penentuan tempat), delimitasi (garis pemisah), demakrasi 12 Sukawarsini Djelantik, Loc. cit, hlm. 282.
(perbatasan), dan adiminstrasi perbatasan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Timur. Setelah terbentuknya TSC-BDR, mengenai penentuan garis batas wilayah antara Indonesia dan Timor Timur akan dilakuka oleh TSC-BDR sebagai turunan dari JBC itu sendiri. Keempat, Timor Timur mengusulkan untuk membuat kerangka peraturan perdagangan pantai, dan Indonesia meminta waktu untuk mempertimbangkan.13 Pertemuan ketiga JBC Indonesia-Timor Timur dilaksanakan di Dili pada tanggal 19-21 November 2001. Pertemuan ketiga JBC ini memiliki enam agenda. Pertama, Timor Timur mengajukan non paper tentang normalisasi hubungan perbatasan yang dijadikan sebagai pedoman kerja JBC. Kedua, Timor Timur menyampaikan susunan Arrangement on The Right of Passage Between Oecusse and The Other Distirct of East Timor, dan Indonesia menyatakan bahwa susunan dokumen tersebut harus dikaji terlebih dahulu. Ketiga, Indonesia dan Timor Timur sepakat mendirikan regulated market di Haekesak, Turishkain, Memo, Salele, dan pasar ternak di Wini. Kelima, Indonesia-Timor Timur sepakat untuk menyusun pedoman dasar demakrasi batas darat dan ajudikasi lapangan. Keenam, Indonesia dan Timor Timur mencapai kesepahaman mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan langkah teknis untuk demakrasi batas.14 3. Provosional Agreement (PA) 2005 Pada tanggal 2 Februari 2002 di Denpasar-Bali, menteri luar negeri (Menlu) Indonesia Hasan Wirayuda dan pimpinan UNTAET Sergio Vierra de Mello, menandatangani kesepakatan yang berdasarkan pada Konvemsi 1904-PCA 1914, sebagai dasar hukum dalam mengatur perbatasan Indonesia Timor Timur. Pada dasarnya bahwa garis batas dalam Konvensi 1904-PCA 1914 menggunakan peta rupa bumi dan peta topografi. Sebanyak 70% merupakan 'thalweg' atau batas alam seperti jurang, bukit, dan gunung, dan 30% sisanya merupakan 'watershed atau batas 13 Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Penetaan Ruang. Loc. cit 14Ibid,.
air. 15 Hal tersebut membuat TSC-BDR merasa kesulitan untuk mengidentifikasi dan merekontruksi garis batas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. TSC-BDR bersepakat untuk mengubah metode lama dengan metode baru, yaitu dengan metode medium line dan straight line (batas akan mengikuti punggung bukit atau gunung). Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur yang melepaskan diri dari Indonesia melalui referendum 1999, merdeka dan berganti nama menjadi Republik Democratik Timor Leste (RDTL) atau Timor Leste. 16 Setelah menyatakan merdeka, pertemuan TSC-BDR dalam menyelesaikan sengketa tapal batas sesuai dengan Konvensi 1904-PCA 1914 akan dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste. Pertemuan TSC-BDR akan dilakukan dengan masing-masing delegasi negara, baik delegasi Indonesia maupun delegasi Timor Leste. Pertemuan TSC-BDR selanjutnya antara Indonesia dan Timor Leste diadakan pada tanggal 18-9 Desember 2002 di Jakarta, di mana pertemuan tersebut menciptakan kesepakatan antar kedua negara mengenai tapal batas darat berupa delimitasi (garis pemisah) dan demakrasi (perbatasan). Indonesia dan Timor Leste bersepakat untuk memprioritaskan pada penyelesaian batas darat, dibandingkan batas laut.dikarenakan kedua negara merasa kesulitan dalam perundingan jika batas laut terlebih dahulu dibahas. Selain itu batas laut merupakan kelanjutan batas darat. Dengan menggunakan metode medium line dan straight line, TSC-BDR dapat menyelesaikan 96% penarikan garis batas sepanjang 268 kilometer (km) yang membentang dari sektor timur (Belu, Kovalima, dan Bobonaro) dan sektor barat (Timor Tengah Utara dan Oecusse). 17 Pada tanggal 8 April 2005, Indonesia dan Timor Leste menandatangani sebuah perjanjian yang disebut Provosional Agreement (PA) 2005 atau perjanjian sementara, yang mana ditandatangani oleh Menlu Indonesia Hasan Wirayuda dan Menlu Timor Leste Jose Ramos 15 Penarikan Garis Batas RI-Timor Leste Belum Sesuai Perjanjian, 13 Desember 2007, 16 Yeni Puspitasari, Loc.cit 17 Op. cit
Horta. 18 Isi dari perjanjian itu mengenai kesepakatan hasil penetapan batas wilayah darat (boundary land) antara Indonesia dan Timor Leste berupa delineasi (penggambaran garis dan lambang pada peta) yang menghasilkan 907 titik koordinat batas darat atau 96% dari total garis batas darat yang mencapai 5.000 rencana titik koordinat.19 Hasil dari kesepakatan PA 2005 tersebut, ditindaklanjuti dengan penandatanganan dan peresmian tugu pertama perbatasan darat pada tanggal 30 Agustus 2005 di Moto Ain, sekitar 70 km di ujung utara Kabupaten Belu Indonesia dan Timor Leste akan membangun 350 pilar demakrasi lainnya di wilayah yang sudah disepakati kedua pihak sepanjang 268, 8 km. Selain di Moto Ain, telah dibangun 46 pilar di Kabupaten Belu (Tomor Leste dan 4 pilar di Kabupaten Timor Tengah Utara (Oecusse), tepatnya di Napan dan Wini. Berlanjut pada tahun 2009, di mana Indonesia-Timor Leste membangun 53 pilar. Dari 96% tapal batas wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya, menyisahkan 4% wilayah yang belum diselesaikan dan berpotensi terjadinya konflik antara Indonesia dan Timor Leste. Wilayah 4% yang dimaksud antara lain segmen Noelbesi-Citrana, segmen Manusasi,-Bijael Sunan, dan segmen Dilumil-Memo.20 Pada tanggal 25 Oktober 2005, Indonesia dan Timor Leste bersepakat untuk menetapkan 3 segmen tersebut sebagai daerah steril atau zona netral. Berbagai pertemuan TSC-BDR terus dilakukan oleh kedua negara, demi menyepakati garis batas negara pada ketiga segmen yang masih belum ditentukan batasnya. Pada tahun 2013, Indonesia dan Timor Leste mealakukan adendum (tambahan atau perubahan dalam perjanjian) mengenai PA 2005, Adendum pada PA 2005 berisi tentang perubahan kesepakatan mengenai segmen Dilumil-Memo yang dahulunya termasuk ke dalam zona netral. Kedua negara baik Indonesia maupun Timor Leste sudah 18Ibid,. 19 IRIB Indonesia, Loc, cit 20 Sabndy Nur Ikfal Raharjo, Loc, cit
menyepakati garis batas negara pada segmen Dilumil-Memo. 21 Hingga saat ini perbatasan Indonesia dan Timor Leste masih menyisahkan dua segmen yang belum ditentukan garis batasnya dan masih berstatus zona netral, yaitu segmen Noelbesi-Citrana dan segmen Bijael Sunan-Oben. Beberapa perjanjian di atas merupakan salah satu bentuk upaya pengawasan secara bilateral yang ada pada masa penjajahan yang masih berlaku hingga sekarang. Perjanjian-perjanjian tersebut telah mengalami proses perkembangan kedua negara yang panjang yang pada saat ini tidak berkesesuaian dengan kondisi wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste sehingga mempunyai dampak tersendiri bagi kedua negara. Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung pelaksanaan program pembangunan di wilayah perbatasan serta menjamin kedaulatan dan intergritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 2008 telah terbit Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, di mana dengan terbitnya regulasi tersebut maka diharapkan tidak akan timbul disharmonisasi dalam hubungan antar negara yang tentu juga akan berpengaruh pada pola sikap dan pola tindak kita dalam mengamankan wilayah negara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis akan adanya sebuah limit termasuk pada suatu wilayah atau dengan kata lain di perbatasanlah soveirinitas suatu negara akan mulai berlaku dan berakhir. Lebihdari itu, Pemerintah menyusun berbagai kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan perbatasan pada umumnya dan keamanan pada khususnya. Dalam hal ini juga telah ditetapkan dalam pasal 7 UUD 1945, yang menyebutkan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan batas wilayah tertentu yang diatur oleh undang- undang, kemudian pasal 25 A UUD 1945 mengenai wilayah negara menjadi landasan bagi di 21 Andryana Lailissaum, Loc. cit
tetapkannya UU dan peraturan yang terkait dengan batas-batas negara, termasuk dalam hal ini UU Nomor 43 tahun 2008 mengenai wilayah negara.22 Upaya unilateral pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengawasan keamanan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Maka, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. RPJNM 2004-2009 dan RPJNM 2010-2014 sebagai payung kebijakan bagi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu. Salah satunya adalah dengan mengamanatkan pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah. Melalui Perpres No. 12 Tahun 2010, dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Badan tersebut mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan. 23 Pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan dan strategi nasional yang bersifat khusus mengenai pengelolaan wilayah batas antarnegara. Program pembangunan nasional (PROPERNAS) 2004 dan PP No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 secara jelas menegaskan pengembangan wilayah perbatasan antarnegara sebagai program prioritas. Namun, hingga saat ini komitmen pemerintah belum secara penuh terealisasi. PROPERNAS 2004 itu menfokuskan pembangunan di III Lokasi Prioritas dengan 20 kawasan dijadikan Pusat Kegiatan strategis Nasional (PKSN). Dalam RPJMN 2010-2014 pada 12 Provinsi di kawasan perbatasan, terdapat 38 Kabupaten/Kota di kawasan perbatasan yang diprioritaskan pengembangannya dan di dalamnya akan dikembangkan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya selama 10 tahun ke depan. Pada periode 2010-2014, akan 22 Wuryandari, 2009, hlm 242-243. 23 Rachmawati, 2009, hlm 256-257.
diupayakan percepatan pembangunan 20 PKSN sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan secara bertahap. Terbitnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara tersebut menunjukan bahwa sebenarnya batas wilayah negara tidak terpisah dengan status hukum wilayah negara itu sendiri. Wilayah negara dalam konteks tentang "batas negara" tentunya adalah wilayah negara dengan berbagai bentuk seperti daratan dan perairan pedalamannya (termasuk wilayah udara di atasnya), perairan teritorial, dan perairan kepulauan. Pengertian batas akan muncul karena wilayah negara tersebut senantiasa bersambung atau berdampingan dengan wilayah dan kedaulatan negara yang berbeda atau dengan kata lain dengan yurisdiksi yang berbeda. Landas Kontinen maupun Zona Ekonomi Ekslusif sebagai wilayah yurisdikasi suatu negara sebenarnya tidak lazim disebut sebagai wilayah negara, hal tersebut disebabkan karena penentuannya berdasarkan faktor geomorfologis struktur dan formasi sumberdaya alam, sehingga disebut sebagai yurisdiksi sumber alam negara. Implementasi kebijakannya yaitu menciptakan keamanan bagi seluruh bangsa dan wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Tujuan ini secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 alinea keempat bahwa"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".24 Dalam usaha penyelesaian yang bersifat jangka panjang, Indonesia melakukan diplomasi dalam rangka delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 titik koordinat titik-titik 24
batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Upaya diplomasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian garis demakrasi terhadap tiga segmen batas yang belum disepakati, tetapi juga pengenalan pengaturan di kawasan perbatasan yang memungkinkan warga Timor Leste dan warga yang berada di sisi perbatsan masing-masing untuk bisa melanjutkan hubungan sosial dan kekeluargaannya yang selama ini telah terjalin di antara mereka. 25 Dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum disepakati, hambatan yang perlu disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pihak Timor Leste dengan dipandu oleh ahli perbatasan dari United Nations Temporary Executive Administration (UNTAED) menekankan bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda-Portugis tahun 1904 dan sama sekali tidak memperhitungkan dinamika adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat ikut dipertimbangkan karena penguasaan tanah di perbatasan terikat erat dengan adat-istiadat yang berlaku di sana.26 Beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengawasan perbatasan dengan Timor Leste bertujuan untuk menciptakan dan melindungi bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, salah satu upaya dalam pengelolaan keamanan yang melibatkan instansi, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), bea cukai, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perbatasan.27 25 Website Sekertaris Negara 20 Maret 2013 diakses pada tanggal 17 Juli 2019. 26 Harmen Batubara, 2013 27 Siregar, 2011, hlm 15.