Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 8, No. 1, 2022, pp. 13-24 ©Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial Nandha Risky Putra 1, a, Rosa Linda 2, b * 1 Universitas Indonesia. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia 2 Universitas Lampung. Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, 35145, Indonesia a b * Corresponding Author Abstrak: Korupsi di Indonesia telah mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi juga telah membawa kerugian materil yang sangat besar bagi keuangan negara baik ekonomi, masyarakat, maupun budaya. Apalagi, tindakan korupsi mendorong perubahan sosial yang tak terhindarkan akibat kejahatan. Perhatian utama dalam artikel ini adalah untuk melihat dan menganalisis perkembangan sosial terkait dengan tindak pidana korupsi. Artikel tersebut lebih lanjut menyoroti lang- kah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak tersebut pada masyarakat yang dise- babkan oleh adanya tindakan korupsi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif analitis, melalui pendekatan konseptual, undang-undang, dan kasus dalam menilai partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi mendorong penurunan kesejahteraan sosial, memaksa masyarakat luas untuk menderita oleh perilaku tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para koruptor. Berkaitan dengan itu, pemerin- tah didorong untuk menghadapi upaya pelibatan peran serta masyarakat dalam optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut meliputi arahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, lang- kah tindakan, dan gerakan prosedural yang dapat dilakukan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Tindak pidana korupsi; Perkembangan; Tantangan; Perubahan Sosial How to Cite: Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption act in Indonesia: A challenge for social changes. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 8(1), 13-24. Pendahuluan Norma masyarakat terbentuk sebagai akibat dari perubahan pola hidup dan perilaku yang terus menerus dipengaruhi oleh norma sosial baru secara seimbang. Cara hidup yang dulu, yang sekarang dianggap tidak relevan, akan diganti dengan pola-pola baru, mengikuti kebutuhan ma- syarakat. Perubahan yang terjadi pada aspek sosial, nilai, dan norma harus diperhatikan karena menyangkut seluruh lingkaran budaya dan perilaku suatu masyarakat (Budijarto, 2018). Per- ubahan-perubahan sosial tersebut dengan sengaja akan membentuk nilai-nilai kebangsaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang tetap, dan dengan demikian perubahan ini sangat erat kaitannya dengan tindakan-tindakan masyarakat tersebut. Lebih lanjut dikatakan, bahwa perbuatan atau perilaku buruk masyarakat akan membentuk budaya yang mendarah daging secara konsisten jika tidak diperbaiki. Sebagai salah satu contohnya, korupsi harus segera diberantas karena perkembangannya menyangkut semua lapisan masyarakat dan dipraktikkan oleh hampir setiap institusi di dunia, termasuk Indonesia (Rahim, 2019). Tindakan korupsi terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik pada aspek ekonomi, maupun norma dan budaya masyarakat. Sampai saat ini, korupsi merupakan masalah kronis yang umum diderita oleh negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Dalam hal ini, semua negara berusaha memberantas kejahatan ini dengan menerapkan langkah- langkah legislatif dan membentuk lembaga antikorupsi sebagai badan pelaksana. Indonesia seba- gai salah satu negara dengan peringkat korupsi tertinggi, memiliki lembaga antikorupsi yang dike- nal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Einstein & Ramzy, 2020). Indonesia diterpa korupsi parah, menempatkan negara ini pada peringkat terendah Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dilansir Transparency International. Data menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2021 menempati 10.32697/integritas.v8i1.898 e-mail: jurnal.integritas@kpk.go.id
14 - Corruption in Indonesia: A challenge for social changes urutan ke-96 dari 180 negara, dengan skor 38 dari 100 (Transparency International, 2020)). Korupsi di Indonesia dapat ditunjukkan dengan banyaknya kebocoran dan realokasi anggaran di berbagai sektor pemerintahan, yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Listiyanto, 2012). Oleh karena itu, dalam keberhasilan pemberantasan korupsi, dipan- dang perlu bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang memadai yang mendukung upaya penanggulangan secara maksimal. Pemberantasan korupsi sangat mendesak, karena kejahatan ini membawa dampak yang merugikan bagi kehidupan bangsa, bahkan kehidupan sosial masyara- kat yang terkena dampak. Apalagi korupsi merupakan kejahatan yang merugikan bagi kelangsungan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek kuantitas berarti meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi tentunya akan berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi begitu besar dan dengan demikian diletakkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab juga masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah memerangi korupsi (Di Donato, 2018). Padahal, secara kualitas, perbuatan korupsi dengan sengaja merugikan perilaku umum masyarakat dalam suatu negara. Dalam kaitan ini, korupsi dapat dilihat sebagai penyakit menular yang jika kesengsaraan tersebut tidak ditanggulangi akan menyebabkan penurunan kualitas perilaku dan kehidupan manusia secara luas (Fasa & Sani, 2020). Menurut Marella Buckley, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi ilegal (Ridwan, 2014). Senada dengan pendapat tersebut, Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan White Collar Crime dengan perbuatan yang selalu mengalami modus operandi yang dinamis dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai kejahatan yang tidak kasat mata yang penanganannya memerlu- kan kebijakan hukum pidana (Jupri, 2019). Korupsi merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya pengertian yuridis tentang tindak pidana korupsi ter- tuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tindak pidana ini mempu- nyai satu unsur mutlak yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara (Jupri, 2019). Mengingat dampak buruk korupsi, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memberan- tas kejahatan ini melalui kerjasama yang terintegrasi antara penegak hukum dan dukungan masyarakat, karena sanksi pidana saja terbukti tidak memadai dalam mengurangi jumlah kasus perilaku korupsi (Einstein & Ramzy, 2020). Partisipasi masyarakat disini berperan sebagai upaya preventif dalam mengatasi masalah ini. Secara teoritis, masyarakat harus ambil bagian karena dua alasan, yaitu masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Masyarakat sebagai korban berarti mengakui bahwa tindakan korupsi mengakibatkan turunnya kesejahtera- an masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus turut serta mencegah akibat tersebut kepada masyarakatnya. Dimana masyarakat dipandang sebagai komponen negara, masyarakat berperan dalam mendukung arahan pemerintah untuk memberantas kejahatan ini. Negara mengandung tiga pihak utama yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta yang harus berkolaborasi dalam rangka pemberantasan korupsi (Irtiyani, 2018). Keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada kinerja yang seimbang dari ketiga komponen tersebut. Oleh karena itu, jika kerjasama dila- kukan dengan baik maka akan berdampak baik bagi negara, dan sebaliknya jika buruk maka cepat atau lambat bangsa akan hancur. Sebagaimana disebutkan, kegagalan dalam pemberantasan korupsi akan membawa perubahan yang merugikan masyarakat dan berpengaruh bagi masyara- kat dalam menjalankan kehidupannya sebagai masyarakat dan sebagai bagian dari kehidupan bernegara (Suryaningsi & Mula, 2020). Berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut, artikel ini akan lebih menyoroti dampak merugi- kan korupsi terkait dengan perubahan sosial dan tantangannya. Selain itu, artikel ini menganalisis kemungkinan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan optimalisasi parti- sipasi masyarakat dan melihat langkah-langkah alternatif dalam meningkatkan peran masyarakat dalam menekan praktik korupsi. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Nandha Risky Putra, Rosa Linda - 15 Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu pres- kriptif analitis, melalui pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan ka- sus dalam menilai partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi (Bunga et al., 2019). Pendekatan konseptual digunakan untuk membandingkan dan menganalisis konsep dampak perubahan sosial terhadap masyarakat dari adanya korupsi. Pendekatan undang-undang diperlu- kan untuk mengkaji pengaturan mekanisme partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Pendekatan kasus untuk melihat penggunaan istilah partisipasi masyara-kat dalam pen- cegahan korupsi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif (Richie, 2006). Hasil dan Pembahasan Dampak Korupsi Terkait Perubahan Sosial dan Tantangannya Dampak Merugikan Korupsi bagi Kehidupan Bernegara Fenomena sosial yang disebut korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, dan membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku ini dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pengecaman masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis diwujudkan dalam rumusan undang-undang sebagai bentuk tindak pidana. Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai tindak pidana yang perlu ditangani secara khusus dan diancam dengan hukuman yang berat. Semua negara di dunia sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan "luar biasa" (Marzuki, 2017). Disebut luar biasa karena lazim dilakukan secara sistematis, memiliki aktor intelektual, melibatkan pemangku kepentingan di wilayah tertentu, termasuk aparat penegak hukum, dan memiliki pengaruh "destruktif" dalam skala besar. Akibatnya, korupsi telah mendarah daging di semua elemen dan lapisan masyarakat (Widodo et al., 2018). Peningkatan jumlah kasus tindak pidana korupsi tentunya sangat berdampak pada menurun- nya kualitas kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejah- teraan masyarakat (Berkovich et al., 2019). Dampak korupsi yang begitu luas, dan menjadi perha- tian yang berat bagi kesejahteraan masyarakat, harus menjadi tugas bersama seluruh bagian bangsa untuk mencegah korupsi, tanpa terkecuali (L. Wulandari & Parman, 2019). Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Bukan tugas yang mudah, karena memerlukan pelibatan dan kerjasama seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, karena korupsi merupakan kejahatan yang dikenal dengan White Collar Crime, yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kelebihan kekayaan dan dianggap "terhormat" (Suyatmiko, 2021). Riset tahun 2018 memberikan rincian mengenai beberapa hasil korupsi, antara lain: (1) Suap menyebabkan dana pembangunan rumah murah jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak; (2) Komisi bagi penanggung jawab pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berarti kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat; (3) Polisi disuap untuk berpura-pura tidak tahu apakah ada kejahatan yang harus diselidiki; (4) Pegawai pemerintah daerah meng- gunakan fasilitas umum untuk keuntungan pribadi; (5) Untuk memperoleh izin dan izin, warga masyarakat harus memberikan uang fasilitasi kepada petugas bahkan terkadang harus memberi- kan suap agar izin atau izin dapat diterbitkan; (6) Dengan memberikan suap, anggota masyarakat dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga dapat membahayakan masyarakat lainnya; (7) Layanan pemerintah daerah diberikan hanya ketika penduduk telah membayar jumlah tam- bahan di luar biaya resmi; (8) Keputusan mengenai penggunaan lahan di dalam kota seringkali dipengaruhi oleh korupsi; dan (9) Petugas pajak memeras warga, atau lebih berkolusi dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak dengan imbalan suap (Maroni & Ariani, 2018). Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
16 - Corruption in Indonesia: A challenge for social changes Koruptor berasal dari semua bidang institusi, latar belakang, dan jabatan. Perilaku korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang dengan berbagai kepentingan dari kelas menengah ke bawah dalam hal tuntutan ekonomi, atau mereka yang berasal dari kelas atas yang bertujuan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi (Jannah et al., 2020). Sebuah survei yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2018 menunjukkan bahwa korupsi banyak terjadi di negara-negara yang memiliki fondasi demokrasi yang lemah (Suyatmiko & Nicola, 2019). Politisi yang tidak demokratis dan populis dapat menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan demi keuntungan pribadi. Beragam pelaku korupsi menyampaikan bahwa perilaku kronis terse- but terletak pada rusaknya moral dan integritas mereka sebagai individu yang hidup di tengah sistem negara. Namun, kerusakan moral biasanya terjadi karena pengaruh eksternal seperti buda- ya masyarakat, pendidikan, dan lingkungan yang tampaknya mendukung tindakan kriminal ini (Harrison, 1999). Apalagi korupsi seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; mendukung penyimpangan yang diberikan oleh pemerintah dan sistem birokrasi, kurangnya pengawasan, dan kekuatan hukum yang tidak memadai. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama dan keterlibatan secara simultan dari semua pihak yaitu pemerintah sebagai pembuat hukum, penegak hukum, penyedia layanan publik, lembaga anti korupsi, media, organisasi, dan masyarakat (Waluyo, 2017). Kondisi korupsi di Indonesia telah menjadi isu lama yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia (Kosim, 2010). Sebuah laporan Transparancy International pada tahun 2021, menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga negara di dunia mendapat skor rendah, di bawah 50. Nilai indeks tertinggi adalah 100, yang menunjukkan bahwa suatu negara bebas dari korupsi, dan nilai nol menunjukkan bahwa negara adalah negara dengan tingkat korupsi tertinggi (Indrawan & Widiyanto, 2017). Dari 180 negara di dunia, Denmark dan Finlandia menempati urutan pertama. Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 atau berada di urutan terbawah dari daftar di bawah negara-negara Afrika seperti Ethiopia dan Guyana (Transparency International, 2021). Indeksasi yang dilansir Transparency International melalui Corruption Perception Index (CPI) menunjukkan parahnya korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain perilaku dan karakteristik individu itu sendiri, aspek sosial, budaya, politik, struktur organisasi yang lemah, dan aspek ekonomi. Perbuatan korupsi kemudian menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan internal dan eksternal para koruptor (Butt, 2017). Mencermati konsekuensi korupsi yang lebih besar terhadap negara, dampak ekonomi dari ko- rupsi meningkatkan nilai investasi. Investasi membutuhkan biaya yang besar dengan memani- pulasi pengeluaran berupa mark up. Tingginya nilai investasi juga disebabkan oleh kasus suap. Pengusaha akan menyuap pejabat untuk mendapatkan kontrak, sehingga biaya kontrak akan semakin besar (Gregory, 2006). Akibat peluang korupsi dalam investasi, pemerintah menggeser komposisi belanja publik, dimana belanja publik kemudian lebih sering digunakan untuk membeli peralatan baru, dibandingkan belanja yang dibutuhkan untuk fungsi dasar (pendidikan dan kese- hatan), karena dalam pendidikan dan kesehatan ada lebih sedikit kesempatan untuk mendapat- kan komisi. Apalagi dalam hal penerimaan, korupsi dapat mengurangi penerimaan pemerintah melalui pajak, karena pembayarannya dapat dikompromikan (Di Donato, 2018). Sifat koruptif dari rusaknya integritas individu didukung oleh sistem yang buruk, serta kontrol yang tidak efisien yang berkontribusi pada kebocoran anggaran negara. Upaya mendorong pendidikan dan pelatih- an, serta prinsip moral, gagal mengatur perilaku masyarakat Indonesia, apalagi memberantas korupsi. Akibatnya, korupsi harus diberantas dengan menggunakan pendekatan multidisiplin melalui sistem pemantauan yang kuat, serta fleksibilitas penting dalam implementasi aturan dan undang-undang (Dirwan, 2019). Peran Masyarakat dalam Mengatasi Fenomena Perubahan Sosial sebagai Dampak Korupsi Tindakan korupsi sangat erat kaitannya dengan perilaku umum masyarakat Indonesia. Men- cermati aspek perilaku korupsi, perilaku tertentu ini diyakini telah terjadi sejak penjajahan Belanda di negara itu dari Abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20, sebagai alat rekayasa sosial dalam mengebiri kekuatan masyarakat lokal (Suryaningsi & Mula, 2020). Penelitian pada tahun 2015 mencatat bahwa Belanda fokus pada pengayaan pribadi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa selama penjajahan selama lebih dari tiga abad (Bertrand, 2015). Dengan demikian, Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Nandha Risky Putra, Rosa Linda - 17 perilaku korupsi yang kronis telah berkembang dan mendarah daging dalam pola pikir masya- rakat Indonesia hingga saat ini. Korupsi yang dilakukan berulang kali dalam jangka waktu yang lama menciptakan pola pikir komunal bahwa tindakan tersebut 'biasa dan tidak berbahaya'; dimana pada kenyataannya setiap tindakan yang menimbulkan kerugian sekecil apapun dapat dikategorikan sebagai perilaku korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang sudah berlangsung lama sebagai akibat dari perubahan sosial yang berawal dari pengaruh penjajahan yang buruk (Seregig et al., 2019). Perilaku korupsi memiliki kecenderungan masif untuk merusak sistem kontrol masyarakat karena tindakan ini menyebabkan penyimpangan moral masyarakat. Perubahan sosial yang diba- wa oleh korupsi yang marak dilakukan, memunculkan sederetan sifat buruk masyarakat, seperti sikap rakus, jahiliyah, skeptis, dan sifat individualistis (Prabowo & Suhernita, 2018). Sama mere- sahkan, di era rezim orde baru, sebagian besar koruptor sebagian besar dibentuk oleh konsepsi yang menyesatkan tentang "asas keluarga", yang menyebabkan urusan "skizofenik" antara legiti- masi profesional dan sosial mereka. Misalnya, banyak pejabat publik yang sering mengalami situa- si konflik, di mana mereka menganggap membantu keluarga sebagai kewajiban keluarga, tetapi pada saat yang sama, mereka akan melanggar aturan kantor jika tindakan korupsi yang diperlu- kan dilakukan. Dorongan untuk melakukan korupsi juga didukung oleh pembenaran mereka sendiri bahwa: (1) perbuatannya tidak merugikan orang lain; dan (2) kewajiban sosial dianggap sebagai nilai yang lebih tinggi. Pembenaran-pembenaran ini menciptakan mentalitas yang rusak bagi para pelaku dan menyebabkan kerugian negara yang sangat tidak terkendali (Berkovich et al., 2019). Korupsi memang menjadi isu konsekuen yang mengancam kesejahteraan masyarakat Indone- sia. Berdasarkan data Transparancy Internasional Indonesia, hampir 30-40 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hilang akibat korupsi. kasus (Zaenudin et al., 2018). Kasus korupsi terbanyak adalah pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yaitu sebesar 70 persen. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa korupsi menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan juga merupakan kejahatan ter- hadap kemanusiaan (Suyatmiko, 2021). Untuk mencegah korupsi, Presiden mengatakan meka- nisme birokrasi harus diarahkan dengan menggunakan sistem e-government. Sistem e-govern- ment menjadikan birokrasi lebih efisien sehingga akan meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kunci utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah partisipasi masyarakat melalui perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai proses pembangunan nasional yang direnca- nakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan masyarakat Indonesia. Perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keadilan sosial (Yudho & Tjandrasari, 2017). Pemerin- tah menjalankan program sebagai kebijakan publik dan melibatkan seluruh jajaran aparat biro- krasi pemerintah dengan didukung oleh partisipasi masyarakat dan seluruh elemen organisasi kemasyarakatan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerin- tah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan rincian seperti pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam langkah-langkah legislatif, Indonesia secara eksplisit mengatur dan mendorong peran masyarakat dalam mengatasi meningkatnya jumlah tindakan korupsi. Dipahami bahwa dalam mewujudkan negara yang bebas korupsi, semua pihak dalam suatu negara harus bekerja sama secara sinergis. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap peningkatan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat secara proporsional dan sosial (Matnuh, 2018). Mengubah tatanan sosial secara otomatis akan mengubah situasi di negara itu sendiri. Dengan demikian, penguatan legislasi harus dibarengi dengan tekad dan peran serta masyarakat. Mendukung gagasan pendekatan perubahan sosial, perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari keadaan individu orang itu sendiri dan lingkungan sosialnya (masyarakat). Perilaku individu Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
18 - Corruption in Indonesia: A challenge for social changes adalah tindakan yang berulang-ulang dalam waktu tertentu dan didorong oleh motif tertentu, yaitu orang berperilaku dengan cara-cara sosial tertentu. Oleh karena itu, jika kita berhasil menanamkan perilaku umum individu untuk memiliki mental yang kuat, lambat laun Indonesia akan mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Karianga, 2020). Tabel 1. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ridwan, 2014) Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Artikel Seni. 1 Seni. 9 Seni. 13 Seni. 22 Seni. 30 Seni. 1 Pasal 2 Pasal 4 dan Pasal. 5 Seni. 6 dan Seni. 7 Seni. 7-11 Isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa koordinasi, pengawasan, pemantauan, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan pe- meriksaan dalam acara hukum dengan pelibatan masyarakat adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberan- tas tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal tersebut mengatur bahwa Komisi (KPK) dapat meng- ambil alih penyidikan apabila menerima laporan langsung dari masyarakat Pasal tersebut menguraikan langkah-langkah preventif KPK untuk aktif menggelar program antikorupsi di semua jenjang pendidikan, mendorong terselenggaranya sosialisasi dan kampanye tentang perilaku antikorupsi kepada masyarakat luas. Artikel tersebut menyoroti bahwa masyarakat dapat secara aktif mencalonkan calon tim penasihat KPK Pasal tersebut menguraikan peran serta masyarakat dalam proses dan pemilihan anggota KPK Artikel tersebut menyoroti peran aktif individu, organisasi sosial, dan LSM dalam pencegahan korupsi Pasal tersebut mengatur tentang hak masyarakat untuk men- cari, memperoleh, dan memberikan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi Pasal tersebut mengatur tata cara masyarakat dalam melapor- kan dugaan korupsi Pasal tersebut mengatur tentang hak masyarakat untuk mem- peroleh perlindungan hukum dan kerahasiaan status identitasnya Pasal tersebut mengatur hak masyarakat untuk memperoleh imbalan atas usahanya membantu dan memberantas korupsi. Besarnya hadiah maksimal 20% dari nilai kerugian negara yang dikembalikan Sebagai bagian mayoritas dari sistem negara, rakyat harus bersama-sama melawan korupsi, karena dampak perubahan sosial yang terjadi akibat korupsi tampaknya sudah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Korupsi akan menghancurkan moral suatu bangsa, dan dengan demikian, jika moral suatu bangsa rusak, kabupaten akan segera runtuh. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai tujuan penyelenggaraan nega- ra, tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek atau diamati dari satu sisi, agar dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan informasi secara tepat. Sebagai masyarakat, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dan memberantas tindak pidana korupsi yang muncul dalam bentuk mencari, menerima, atau memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, serta hak untuk memberikan saran dan komentar secara bertanggung jawab (Alfada, 2019). Upaya Pemerintah Mengatasi Dampak Perubahan Sosial Akibat Tindak Pidana Korupsi Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas kejahatan nonkorupsi yang dilakukan juga semakin Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Nandha Risky Putra, Rosa Linda - 19 sistematis, dengan cakupan yang meluas ke seluruh bagian kehidupan masyarakat. Skenario ini merupakan salah satu hambatan utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana diatur oleh undang-undang, dalam hal pengurangan korupsi (Jupri, 2019). Selain itu, korupsi juga mencoreng citra pemerintah di mata masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum; sehingga jika tidak ada perubahan besar, kelangsungan hidup bangsa terancam (Alfada, 2019). Berdasarkan fakta yang ada, kebiasaan menyalahgunakan wewenang menjadi predisposisi munculnya perilaku korupsi. Dapat disepakati bahwa korupsi akan menyebabkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya negara yang langka. Demikian pula, jika sumber daya tidak dikelola dengan baik, tujuan yang ingin dicapai akan hilang atau tidak efektif. Untuk mengendalikan tindakan kecurangan atau korupsi, pihak yang menerima laporan harus tanggap dalam mengambil tindakan jika terjadi penyimpang- an pertanggungjawaban yang menonjolkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Misalnya, jika biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang diproyeksikan, ini merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dinilai, seperti apakah standar yang ditetapkan terlalu optimis atau ada pemborosan yang mengarah pada kecurangan (L. Wulandari & Parman, 2019). Pendeknya, dalam melakukan penyelesaian korupsi, pemerintah harus melakukan tindakan segera, efektif, efisien, terukur, dan konkrit. Jika tidak segera diambil tindakan atas penyimpangan yang muncul, hasil yang destruktif dapat terjadi di kemudian hari, dimana penyimpangan tersebut semakin parah dan semakin sulit untuk dicarikan solusi (Ridwan, 2014). Tidak hanya dari segi penegakan hukum, mekanisme yang komprehensif juga diperlukan untuk memberantas kejahatan sistematis ini. Upaya pemerintah untuk meminimalkan akibat dari perubahan sosial yang dialami masyarakat akibat korupsi memerlukan pelibatan masyarakat, khususnya pelaksanaan kontrol sosial terhadap aparatur pemerintah. Di sini, masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek, dari penyelenggaraan negara (Widodo et al., 2018). Oleh karena itu, pelaksanaan peran serta masyarakat harus dilihat tidak hanya dari satu sudut pandang, yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyeleng- garaan negara, tetapi juga sebagai upaya pengaturan tata negara. penggunaan hak-hak tersebut. Diperlukan upaya untuk menerapkan konsep penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai cara penerapan prinsip-prinsip good governance (Retnowati, 2012). Pemberantasan tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan secara berhasil dan optimal oleh aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Untuk menghasilkan insan penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas, sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan penegak hukum harus ditata ulang, mulai dari prosedur rekrutmen, pembinaan, pendidikan, karir, insentif, dan hukum- an. Namun harus dipahami bahwa proses pengelolaan sumber daya yang baik bersifat universal dan harus dilaksanakan pada semua tingkatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pene- gakan hukum diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan merata dengan integritas yang tinggi (Dirwan, 2019). Untuk meningkatkan keterlibatan publik, negara harus memberikan setidaknya tiga dimensi: perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggung jawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, dan tempat yang aman bagi masyarakat untuk terlibat (Jannah et al., 2020). Selain itu, pemerintah harus menyediakan landasan hukum yang memadai dan akomodatif sebagai standar pengawasan semua aspek, baik politik, sosial, budaya, keamanan, maupun ekonomi. Langkah-langkah tersebut diperlukan karena akan terjadi pergeseran aspek perilaku dan kekuasaan, peningkatan atau pengurangan sejumlah klasifikasi peran, dan pergeser- an jenis dan efisiensi fungsi sosial. Adanya perubahan budaya dalam masyarakat lebih ditekankan pada dimensi budaya. Sedangkan dimensi interaksional lebih memperhatikan perubahan hu- bungan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan masalah utama dalam penyeleng- garaan pemerintahan, terutama dalam tindakan kekuasaan yang terkait dengan proses legislatif. Oleh karena itu, kewenangan ini tidak boleh dibiarkan dimanfaatkan untuk kepentingan elit poli- tik atau untuk melegitimasi kekuasaan penguasa, sementara inisiatif demokrasi terus berulang (Ilahi & Widowaty, 2021). Mencermati lebih jauh dari pendekatan teoritis dan praksis, keberhasilan upaya pemberan- tasan korupsi harus dilakukan di bawah tiga aspek penegakan hukum menurut teori M. Friedman, Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
20 - Corruption in Indonesia: A challenge for social changes yang menyoroti tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan aspek hukum. budaya (Prabowo & Suhernita, 2018). Substansi hukum berarti pemerintah harus memastikan peraturan perundang-undangan yang ada cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Struktur hukum dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa dalam menjamin efektifitas hukum, diperlukan penguatan baik moral maupun kemampuan substansial para penegak hukum. Dalam hal ini, aparat hukum pusat Indonesia yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK harus bersatu padu memberantas tindak pidana korupsi. Terakhir, budaya hukum dalam penegakan hukum menyinggung sikap mental dan perilaku masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Sifat yang tidak terpisahkan antara hukum dan masyarakat mendorong adanya kewajiban mutlak bagi masyarakat untuk mendukung peraturan pemerintahnya (Maroni et al., 2021). Artinya masyarakat tidak hanya berperan dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga berperan aktif dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan yang ada. Berangkat dari teori tersebut, penulis mengembangkan kemungkinan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kronis ini. Praktik yang layak dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Kemungkinan Solusi Berdasarkan Tiga Teori Penegakan Hukum Teori Penegakan Hukum Kemungkinan Solusi oleh Pemerintah Substansi Hukum (Prabowo & Suhernita, 2018). 1. Memperkuat hukum yang ada dalam menentukan sanksi hukum bagi para koruptor dan mengaktualisasikan perlunya hukuman berat melalui pencabutan politik bagi para pelakunya. 2. Melaksanakan undang-undang yang mengatur tentang kewajiban mutlak masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi yang juga mencakup imbalan atas perbuatan yang dianggapnya. Gagasan ini harus mengandung sejumlah penghargaan yang menarik untuk menciptakan apresiasi yang besar atas partisipasi publik dan ketentuan yang memadai untuk melindungi para pelapor. Struktur Hukum (Prabowo & Suhernita, 2018). 1. para penegak hukum, Kepolisian Republik Memastikan Indonesia, KPK, dan Kejaksaan memiliki moral yang kuat dan profesionalisme yang tinggi agar pihak-pihak pelaksana utama tersebut tidak terpengaruh oleh keinginan untuk melakukan korupsi. 2. Pemberantasan disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi dengan tentang pidana minimum memberlakukan ketentuan yang mengatur berdasarkan jumlah kerugian negara. 3. Membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penegak hukum melalui survei, rencana pengawasan, dan pendekatan penelitian. Budaya Hukum (Prabowo & Suhernita, 2018). 1. Merumuskan rencana perubahan sosial dengan menanamkan nilai-nilai ke dalam masyarakat dengan memasukkan mata pelajaran Anti Korupsi di setiap jenjang pendidikan dan/atau menyebarkan budaya anti korupsi melalui kampanye di semua platform publik yang tersedia. 2. Aktif mengadakan sosialisasi tentang pemberantasan korupsi untuk menyebarkan kesadaran dan meningkatkan integritas masyarakat di semua sektor. 3. Penguatan peran penegak hukum dengan memberikan transparansi publik dalam penanganan kasus korupsi guna mendorong keterlibatan masyarakat. Tabel 2 tersebut praktis menawarkan alternatif untuk memerangi isu-isu terkini terkait pem- berantasan korupsi. Namun, alternatif-alternatif tersebut dimaksudkan untuk langkah-langkah yang berbasis preventif dan dirasa masih belum cukup untuk memberantas korupsi secara menyeluruh. Mencermati kondisi kasus korupsi di Indonesia saat ini, dapat dilihat bahwa di bidang hukum, penanganan masalah korupsi menunjukkan hasil negatif yang konstan (S. Wulandari, 2019). Isu utamanya adalah penegak hukum terlalu power-driven, diperparah dengan kenyataan bahwa sebagian besar pelaku juga mereka yang memegang kekuasaan di institusi dan memiliki hubungan dengan penguasa. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemberantasan kasus korupsi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan reformasi besar dalam menciptakan penegak Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Nandha Risky Putra, Rosa Linda - 21 hukum yang amanah dan berintegritas, melalui penguatan landasan pemberian sanksi hukum, atau cara-cara tersebut di atas. Selain itu, dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan melakukan perubahan so- sial yang besar, Indonesia masih menemui banyak kendala dalam menciptakan budaya antikorup- si di masyarakatnya. Peran masyarakat sulit dioptimalkan karena kurangnya kepercayaan masya- rakat yang dibangun oleh pemerintah. Seringkali terjadi disparitas putusan hukum oleh hakim, antara kasus korupsi 'ringan' dan 'besar', yang kemudian menciderai rasa keadilan bagi masyara- kat (Susilo, 2016). Selanjutnya, perilaku korupsi merupakan bentuk kejahatan yang kompleks yang terletak pada moralitas, gaya hidup, kebutuhan ekonomi, dan sosial budaya seseorang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rencana khusus untuk mengubah budaya masyarakat (a plan for social change). Sebagai bagian terpenting dari suatu negara, masyarakat dapat menjadi alat untuk mengubah tatanan yang telah rusak. Lebih tepatnya, masalah sosial akan terpecahkan jika mayori- tas dari satu bagian dapat berhasil melaksanakan suatu tujuan; akan ada perubahan bertahap karena kecenderungan 'mengikuti' mayoritas (Yudho & Tjandrasari, 2017). Oleh karena itu, per- ubahan sosial dapat menjadi tantangan sekaligus jawaban bagi pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Pendekatan perubahan sosial berarti mengubah keyakinan masyarakat dan mengajak masya- rakat memerangi korupsi. Harapan seperti yang didefinisikan oleh sistem hukum adalah langkah yang bijaksana, tetapi dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan (Berkovich et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mewujud- kan pencegahan korupsi melalui lembaga pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan masyarakat, yang dimulai dari perubahan pola pikir seseorang, tidak akan mungkin dilakukan, sekalipun ada gerakan ke arah yang benar, jika masyarakat masih terjebak oleh sikap yang salah. Untuk itu, pemerintah harus membuat rencana perubahan sosial (Planned Social Change), meskipun perubahan sosial mungkin tidak dalam proses perencanaan, karena perubahan sosial terjadi dengan sendirinya (Gregory, 2006). Meski kondisi korupsi di Indonesia sudah berada pada tatanan yang 'hampir tak berdaya', namun jika ketiga aspek, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat diseimbangkan, pemberantasan korupsi bukan lagi merupakan misi yang mustahil. Jika eksistensi masyarakat sebagai pengontrol dan pengawas didukung oleh penegak hukum yang mumpuni, dan diperkuat dengan landasan hukum yang memadai yang mampu mengakomodir kebutuhan, maka perlahan tapi pasti pemberantasan korupsi di Indonesia dapat tercapai. Simpulan Korupsi di Indonesia telah lama menjadi perhatian dan berdampak signifikan terhadap kehi- dupan masyarakat Indonesia. Korupsi dapat mengakibatkan kerugian negara yang besar yang sebanding dengan penurunan kesejahteraan masyarakat. Korupsi merusak nilai-nilai, integritas, dan identitas suatu bangsa dalam komponen sosial dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, korupsi dapat dilihat sebagai penyakit menular yang jika tidak ditaklukkan akan menyebabkan penurunan kualitas perilaku manusia secara sistemik, yang mengakibatkan kehancuran suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah ekstensif untuk memberantas korupsi seca- ra menyeluruh. Menurut teori penegakan hukum, pemberantasan korupsi dapat dilakukan mela- lui penguatan substansi hukum, reformasi struktur hukum, dan rekonstruksi budaya hukum, yang memerlukan kerjasama semua pihak yaitu; pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas. Dalam hal menciptakan perubahan sosial dan budaya, masyarakat sebagai komponen utama dari sistem negara berfungsi sebagai pencipta dan penegak. Keterlibatan masyarakat harus didukung oleh landasan hukum yang kuat, penegak hukum yang handal, jaminan perlindungan, dan penghargaan dari pemerintah. Sekalipun korupsi di Indonesia sudah berada pada tahap 'sangat tidak berdaya', pemberantasan korupsi bukan lagi tantangan yang tidak dapat diatasi jika ketiga faktor tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, diselaraskan. Korupsi di Indonesia dapat diatasi dengan kerjasama antara pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat luas. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
22 - Corruption in Indonesia: A challenge for social changes Daftar Pustaka Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. Heliyon, 5(10), e02649. Berkovich, M., Dukhanina, L., Maksimenko, A., & Nadutkina, I. (2019). Perception of corruption as a socio-economic phenomenon by the population of a region: the structural aspect. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast / Экономические и Социальные Перемены: Факты, Тенденции, Прогноз, 12(2 (62)), 161-178. Bertrand, R. (2015). Locating the 'Family-State': The Forgotten Legacy of Javanese theories of the public domain (17th-20th C.). In Political Power and Social Theory (pp. 241-265). Emerald Group Publishing Limited. Budijarto, A. (2018). Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 6(2), 5-21. Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. LAW REFORM, 15(1), 85. Butt, S. (2017). Corruption and law in Indonesia. In Corruption and Law in Indonesia. Routledge. Di Donato, L. (2018). Behavioural research and corruption: A new promise for governments? European Law Journal, 24(6), 510-523. Dirwan, A. (2019). The effect of education against corruption in Indonesia. OIDA International Journal of Sustainable Development, 12(01), 53-64. Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. National Journal of Law, 3(2). Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001-2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Integritas: Jurnal Anti Korupsi, 6(2), 187-208. Gregory, R. (2006). Governmental corruption and social change in New Zealand: Using Scenarios, 1950-2020. Asian Journal of Political Science, 14(2), 117-139. Harrison, G. (1999). Corruption, development theory and the boundaries of social change. Contemporary Politics, 5(3), 207-220. Ilahi, A. H., & Widowaty, Y. (2021). The optimization of corruption deterrence during the Covid- 19 Pandemic. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 8(1), 71-91. Indrawan, R. M. J., & Widiyanto, B. (2017). Korupsi sebagai bagian dari perang proxy: upaya untuk memberantas bahaya korupsi di Indonesia (Corruption as part of proxy war: effort to eradicate the danger of corruption in Indonesia). Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 7(1), 21-38. Irtiyani, D. (2018). A dilemma between firm survivability and business ethic in Indonesia. INTEGRITAS, 4(2), 21. Jannah, L. M., Sipahutar, M. Y., & Hariyati, D. (2020). Public information disclosure: mapping the understanding of multiple actors in corruption- Prone Indonesian provinces. Policy & Governance Review, 4(3), 167. Jupri, J. (2019). Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 11(1), 114-131. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Nandha Risky Putra, Rosa Linda - 23 Karianga, H. (2020). Law reform and improving asset recovery in Indonesia: Contemporary approach. Journal of Law, Policy and Globalization, 93, 2020. Kosim, M. (2010). Belajar dari negara tetangga; Catatan wisata ilmiah ke Singapura. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture, 18(2), 96-113. Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 113. Maroni, M., & Ariani, N. D. (2018). Problematic dilemma of the limitation of granting remission for corruption prisoners. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 95. Maroni, M., Ariani, N. D., & Putri, D. E. (2021). The reconstruction of the criminal justice system for addressing corruption crime in the framework of supporting national development. Cepalo, 5(1), 39-52. Marzuki, I. (2017). Rekonstruksi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 3(1). Matnuh, H. (2018). Law as a tool of social engineering. Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences Education - "Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment" (ICSSE 2017), 147(Icsse 2017), 118-120. Prabowo, H. Y., & Suhernita, S. (2018). Be like water: developing a fluid corruption prevention strategy. Journal of Financial Crime, 25(4), 997-1023. 2017-0031 Rahim, A. (2019). Internalisasi nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jurnal Al Himayah, 3(1), 29-52. Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das Sein dan das Sollen). Perspektif, 17(1), 54. Richie, J. (2006). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Ridwan, R. (2014). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 385-399. Seregig, I. K., Suryanto, T., Hartono, B., Rivai, E., & Prasetyawati, E. (2019). Preventing the acts of corruption through legal community education. Journal of Social Studies Education Research Sosyal, 9(2), 138-159. Suryaningsi, S., & Mula, T. (2020). The review of corruption eradication in Indonesia based on the aspect of juridical, morality, and ideology of Pancasila. Awang Long Law Review, 2(2), 93-106. Susilo, R. A. (2016). Kriminalisasi perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 0(0). Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(1). Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 5(2), 35-56. Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index. Transparency.Org. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
24 - Corruption in Indonesia: A challenge for social changes Transparency International. (2021). 2021 Corruption Perceptions Index. Transparency.Org. Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2), 162- 169. Widodo, W., Budoyo, S., & Pratama, T. G. W. (2018). The role of law politics on creating good governance and clean governance for a free-corruption Indonesia in 2030. The Social Sciences, 13(8), 1307-1311. Wulandari, L., & Parman, L. (2019). The role of legal culture in corruption eradication effort (A comparative study of Indonesian and Japanese corruption crime handling). Unram Law Review, 3(1), 25-34. Wulandari, S. (2019). The role of society in law enforcement related to the eradication of corruption crimes. European Researcher, 10(3), 187-195. Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas hukum dalam masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 17(1), 57. Zaenudin, Z., Sudarsono, S., Budiono, A. R., & Winarno, B. (2018). Norm of recovery of state financial loss because of criminal act of corruption in Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization, 71, 159. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)