9 KALI BERTURUT-TURUT, PEMKOT PEKALONGAN KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK RI Sumber Gambar: Isi Berita: TRIBUN-PANTURA.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Jawa Tengah 9 kali berturut-turut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohamad Azmi Basyir, dalam agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023, di ruang auditorium kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Rabu (22/5/2024). Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf tersebut mengaku, bersyukur atas capaian yang telah diraih Pemerintah Kota Pekalongan tersebut. Namun demikian, pihaknya menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan kerja keras bersama pihak. "Alhamdulillah tahun 2024 ini Kota Pekalongan kembali meraih predikat WTP yang ke 9 berturut-turut." "Ini semua bukan merupakan kerja keras saya pribadi sebagai walikota, namun ini semua hasil dari kerja keras kita semua. Meskipun ada koreski, tapi sudah terpenuhi," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat rilis yang diterima Kamis (23/5/2024). Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 1
Aaf mengungkapkan, bahwa sebelumnya pihaknya sudah optimis atas capaian tersebut. Sebab, dalam menjalankan pemerintahan sudah sesuai aturan yang ada. "Sebenarnya kita kemarin-kemarin sudah optimis ya, sebab dalam menjalan roda pemerintahan ini kita sudah sesuai perundang-undangan maupun aturan yang berlaku." "Saya juga optimis kedepan WTP ke 10, 11, 12 dan seterusnya akan diraih Pemerintah Kota Pekalongan" ungkapnya. Sementara itu Ketua DPRD Kota Pekalongan Mohamad Azmi Basyir mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Pekalongan atas capaian tersebut. Dirinya berharap, LHP tersebut bisa dijadikan evaluasi dalam menjalankan Program- program Pemerintah kedepan. "Atas nama DPRD Kota Pekalongan, saya turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga bisa mempertahankan prestasi predikat opini WTP yang ke-9 ini." "Saya berharap, LHP tersebut nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi- rekomendasinya bisa dijadikan dasar untuk bekerja kedepannya," katanya. (*) (Indra Dwi Purnomo) Sumber Berita: 1. "9 Kali Berturut-turut, Pemkot Pekalongan Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI", tanggal 23 Mei 2024. 2. "Pemkot Pekalongan Kembali Raih WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK RI", tanggal 23 Mei 2024. 3. 9.html, "Pemkot Pekalongan Kembali Raih WTP Ke-9 Dari BPK RI", tanggal 24 Mei 2024. Catatan : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. b. Pasal 2 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 2
2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. e. Penjelasan 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. temuan, kesimpulan, dan Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan menghasilkan kesimpulan. Setiap tertentu akan laporan hasil pemeriksaan BPK tujuan disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) (ii) kecukupan pengungkapan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 3
c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Catatan Akhir: Empat Jenis Opini BPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:1 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).2 Disclaimer : Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi 1 BPK RI, "Ragam Opini BPK", diakses dari: pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14 2 Ibid Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 4