UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN UDARA DALAM PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA (STUDI PADA DINAS POTENSI DIRGANTARA (DISPOTDIRGA) TNI ANGKATAN UDARA (TNI AU)) TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan Oleh ASRIL SAMANI 120130101005 FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA JAKARTA SEPTEMBER 2014
HALAMAN PENGESAHAN Tesis ini diajukan oleh : Nama : Asril Samani NPM : 120130101005 Prorgam Studi : Strategi Perang Semesta Judul Tesis : IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN UDARA DALAM PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA (STUDI PADA DINAS POTENSI DIRGANTARA (DISPOTDIRGA) TNI ANGKATAN UDARA (TNI AU)) Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. DEWAN PENGUJI Pembimbing I : Marsda TNI Dr. UH. Harahap, M.Si ( ... ... ... . ) Pembimbing II : Dr. Yudi Rusfiana, M.Si ( ... ... ..... . ) Penguji I : Prof. Dr. Indria Samego ( ... .... ... ) Penguji II : Marsma TNI Sri Widodo, M.Si(Han) ( ...... ... ) Penguji III : Dr. Bantarto Bandoro ( ... ... .... .... ) Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : September 2014 ii Universitas Pertahanan Indonesia
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jakarta, September 2014 Asril Samani iii Universitas Pertahanan Indonesia
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademika Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Asril Samani NPM : 120130101005 Program Studi : Strategi Perang Semesta Fakultas : Strategi Pertahanan Jenis Karya : Tesis demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN UDARA DALAM PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA (STUDI PADA DINAS POTENSI DIRGANTARA (DISPOTDIRGA) TNI ANGKATAN UDARA (TNI AU)) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun. Jakarta, September 2014 Yang menyatakan Asril Samani iv Universitas Pertahanan Indonesia
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur terpulang kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang oleh karena Rahmat dan Karunianya, saya telah dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara Dalam Penguatan Sistem Pertahanan Negara (Studi Pada Dinas Potensi Dirgantara (Dispotdirga) TNI Angkatan Udara (TNI AU)) sebagai persyaratan untuk meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terimakasih kepada : (1) Bapak Laksamana Madya TNI Dr. D.A.Mamahit, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pertahanan Indonesia; (2) Bapak Mayor Jendral TNI (Marinir) Dr. Syaiful Anwar, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan; (3) Bapak Marsekal Muda TNI Dr. U.H. Harahap, M.Si, selaku dosen pembimbing I, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini; (4) Bapak Brigadir Jendral TNI Efendi Sihole, S.IP.,M.Si(Han), selaku Kaprodi SPS, yang telah banyak membantu dan menyemangati saya dan teman-teman Prodi SPS untuk menyelesaikan penulisan tesis; (5) Bapak Dr. Yudi Rusfiana, M.Si, selaku dosen pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini; (6) Bapak Marsma TNI Nil Handri, SE, Kepala Dinas Potensi Dirgantara TNI AU, yang telah mengijinkan saya untuk melakukan studi di instansi yang beliau pimpin dan sekaligus menjadi narasumber. (7) Bapak Marsma TNI Dedi Permadi, Komandan Lanud Atang Senjaya Bogor, yang telah mengijinkan saya untuk mengambil data di Satuan yang beliau pimpin dan sekaligus menjadi narasumber. v Universitas Pertahanan Indonesia
(8) Bapak Marsma TNI Sri Pulung Dwatmastu, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma yang telah mengijinkan saya untuk mengambil data di Satuan yang beliau pimpin. (9) Bapak Emirsyah Satar, Presiden Direktur/CEO PT Garuda Indonesia, yang telah mengijinkan saya untuk mengambil data dari perusahaan yang beliau pimpin. (10) Bapak Rusdi Kirana, Direktur Utama/CEO PT Lion Air, yang telah mengijinkan saya untuk mengambil data dari perusahaan yang beliau pimpin. (11) Para Narasumber dari Dispotdirga, yaitu : Bapak Kolonel Pnb Nazirsyah, Bapak Kolonel Pnb R. Idris Yunus, Bapak Kolonel Lek Khozin MS, Bapak Kolonel Tek Heru Wahyono dan Bapak Letkol Pnb Ramot Sinaga, yang telah memberikan waktu berwawancara dan menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan dengan terbuka dan penuh kesabaran, serta kepada seluruh Staf Dispotdirga yang telah membantu saya dalam penyelesaian tesis ini. (12) Para Narasumber di luar Dispotdirga, yaitu : Bapak Letkol Pnb Adi Setio, Kasi Binpotdirga Lanud Halim Perdanakusuma, Bapak Letkol Kes Kuswan Sujana, Kasi Binpotdirga Lanud Atang Senjaya, Bapak Letkol Pnb Hilman Zaeni, Pabandya Potdirga Sops Koopsau I, yang telah bersedia diwawancara dan memberikan data yang saya perlukan dalam penulisan tesis ini. (13) Para Narasumber dari maskapai penerbangan nasional, yaitu : Bapak Edward Sirait, Direktur Umum PT Lion Air, Bapak M. Nur, VP Corporate Security Garuda, yang telah menyediakan waktu berwawancara dan menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan dengan terbuka untuk penyelesaian penulisan tesis ini. (14) Ibunda tercinta, Nurbima yang selalu berdo'a untuk kesuksesan dan kebahagiaan ananda. (15) Isteri saya tercinta, Ariefah Nur, SH, yang selalu setia memberikan dukungan dan menyemangati saya, terlebih dalam masa-masa akhir pembuatan tesis ini. vi Universitas Pertahanan Indonesia
(16) Kedua putera saya tercinta, Ikram dan Habib yang telah dengan rela mengorbankan waktunya untuk tidak mengajak Papanya berlibur, terlebih dalam masa-masa akhir pembuatan tesis ini. (17) Rekan-rekan sesama mahasiswa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian tesis ini. (18) Staf Prodi SPS dan Tata Usaha Fakultas SP, beserta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya untuk penyelesaian tesis ini. Akhir kata saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan institusi pertahanan Republik Indonesia yang kita cintai bersama, Amin. Jakarta, September 2014 Asril Samani vii Universitas Pertahanan Indonesia
ABSTRAK Nama : Asril Samani Program Studi : Strategi Perang Semesta Judul : Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara Dalam Penguatan Sistem Pertahanan Negara (Studi Pada Dinas Potensi Dirgantara TNI AU) Pemberdayaan wilayah pertahanan udara (Dayawilhanud) bagi TNI AU identik dengan pembinaan potensi dirgantara (binpotdirga). Hasil studi pada Dispotdirga sebagai pelaksana, ditemukan bahwa program kerjanya lebih banyak pada bidang menarik minat kedirgantaraan, sementara pem- binaan komponen cadangan dan pendukung relatif terabaikan. Penelitian dengan teori George C. Edwards III, melalui faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berkaitan dapat mengetahui bagaimana belum berhasilnya komponen cadangan di- implementasikan. Dengan menerapkan faktor-faktor implementasi kebi- jakan tersebut, diyakini komponen cadangan matra udara sebagai kekuatan pengganda akan terbentuk untuk melaksanakan tugas OMP dan Kemanusiaan yang sekaligus memberi fungsi penangkal dalam penguatan sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta. Kata Kunci : Dayawilhanud, Potensi Dirgantara, Implementasi Kebijakan viii Universitas Pertahanan Indonesia
ABSTRACT Name : Asril Samani Study Program : Total War Strategy Title : Implementation of the empowerment of territory of air defense in strengthening the state defense system (Studies on the service of potential aerospace) The empowerment of territory of air defense, for The Indonesian Air Force, is identical to development of potential aerospace (binpotdirga). The results of studies on Dispotdirga as implementor, were found that the work programs were more in the field of to attract the interest in aerospace, while developing the reserve and supporting components were relatively neglected. Research with the theory of George C. Edwards III, through factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structures reserve components not implemented successfully yet. By applying the factors of policy implementation, believed that the Indonesian Air Force reserve and supporting component as a force multiplier will be formed to carry out the task of MOW and humanity while providing a deterrent function in strengthening the Indonesian total defense system. that are interrelated can determine how the Keywords : Empowerment, Territory, Air Defense, Policy Implementation, Potential Aerospace ix Universitas Pertahanan Indonesia
DAFTAR ISI Halaman i Halaman Judul ... ii Halaman Pengesahan ... iii Halaman Pernyataan Orisinalitas ... iv Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi ... Kata Pengantar ... v Abstrak ... viii Daftar Isi ... x Daftar Gambar ... xii Daftar Tabel ... xiii Daftar Lampiran ... xiv Daftar Singkatan ... xv BAB 1 PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 5 1.3 Tujuan Penelitian ... 6 1.4 Manfaat Penelitian ... 6 1.5 Ruang Lingkup Penelitiaan ... 7 1.6 Sistematika Penulisan ... 7 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ... 8 2.1 Tinjauan Pustaka ... 8 2.1.1 Konsep dan Teori Yang Relevan ... 8 2.1.1.1 Implementasi Kebijakan ... 8 2.1.1.2 Sistem Pertahanan Negara ... 26 2.1.1.3 Pertahanan Wilayah Udara ... 30 2.1.1.4 TNI AU dan Dispotdirga ... 35 2.1.2 Penelitian Terdahulu ... 36 2.2 Kerangka Pemikiran ... 39 BAB 3 METODE PENELITIAN... 41 3.1 Jenis Penelitian ... 41 3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian ... 42 3.3 Teknik Analisis Data ... 44 3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 45 BAB 4 HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN ... 47 4.1 Hasil Penelitian ... 47 4.1.1 Deskripsi Dinas Potensi Dirgantara ... 47 4.1.2 Deskripsi Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan ... 54 4.1.3 Deskripsi Kebijakan Dayawilhanud ... 61 4.1.4 Binpotdirga Koopsau I ... 69 x Universitas Pertahanan Indonesia
4.1.5 Binpotdirga Lanud Halim Perdana Kusuma ... 71 4.1.6 Binpotdirga Lanud Atang Senjaya ... 73 74 4.1.7 Deskripsi Komponen Cadangan Matra Udara ... 4.2 Analisis ... 79 4.2.1 Analisis Kebijakan Dayawilhanud ... 79 4.2.2 Analisis Pelaksanaaan Dayawilhanud ... 82 4.2.3 Analisis Sasaran Pembinaan Komponen Cadangan Matra Udara ... 85 4.3 Pembahasan ... 86 4.3.1 Faktor Komunikasi dalam Implementasi Dayawilhanud ... 87 4.3.2 Faktor Sumberdaya dalam Implementasi Dayawilhanud ... 89 4.3.3 Faktor Disposisi dalam Implementasi Dayawilhanud ... 92 4.3.4 Faktor Struktur Birokrasi dalam Implementasi Dayawilhanud ... 93 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ... 96 5.1 Kesimpulan ... 96 5.2 Saran ... 97 5.2.1 Saran Teoritis ... 97 5.2.2 Saran Praktis ... 98 DAFTAR PUSTAKA... 100 xi Universitas Pertahanan Indonesia
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Implementasi Sebagai Proses Politik dan Administrasi .... 14 Gambar 2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi . Kebijakan ... 20 Gambar 2.3. Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Horn ... 22 Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran ... 40 Gambar 4.1 Landasan Konstitusi dan Yuridis Pembentukan Komponen Pertahanan Negara ... 57 Gambar 4.2 Komponen Hanneg dalam Menghadapi Ancaman Militer ... 58 xii Universitas Pertahanan Indonesia
Tabel 3.1 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 DAFTAR TABEL Jadwal dan Jangka Waktu Penelitian ... 41 Rekapitulasi Jabatan dan Pendidikan Personel Dispotdirga ... 44 Program Kerja dan Anggaran Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara Dispotdirga ... 48 Perbedaan Komponen Cadangan dan Wajib Militer ... 54 xiii Universitas Pertahanan Indonesia
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Struktur Organisasi Mabesau Lampiran 2 Struktur Organisasi Dispotdirga Mabesau Lampiran 3 Struktur Organisasi Koopsau I Lampiran 4 Struktur Organisasi Lanud Halim Perdanakusuma Lampiran 5 Struktur Organisasi Binpotdirga Lanud Halim P. Lampiran 6 Struktur Organisasi Binpotdirga Lanud Atang Senjaya Lampiran 7 Pedoman Wawancara dan Daftar Narasumber/Informan Lampiran 8 Foto-Foto Kegiatan Penelitian xiv Universitas Pertahanan Indonesia
ADIZ Alutsista Balakpus Binpotdirga Binsumda Binwilhan Bujuk Bujukin Bujuklak Bujuknis Dayawilhanud Dispotdirga FASI Hanneg Juklak Juknis Kasau Kasubdis Kemhan Komcad Komduk Lanud Natdirga NKRI Pokja Progja Prolegnas Rakornis Renprogja RAK RUU Saka SAR Sarpras SDA/B SDM SOP TNI TNI AD TNI AL TNI AU UU UUD Wara Wasev DAFTAR SINGKATAN = Air Defense Identification Zone = Alat Utama Sistem Senjata = Badan Pelaksana Pusat = Pembinaan Potensi Dirgantara = Pembinaan Sumber Daya = Pembinaan Wilayah Pertahanan = Buku Petunjuk = Buku Petunjuk Induk = Buku Petunjuk Pelaksanaan = Buku Petunjuk Teknis = Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara = Dinas Potensi Dirgantara = Federasi Aero Sport Indonesia = Pertahanan Negara = Petunjuk Pelaksanaan = Petunjuk Teknis = Kepala Staf Angkatan Udara = Kepala Sub Dinas = Kementerian Pertahanan = Komponen Cadangan = Komponen Pendukung = Pangkalan Angkatan Udara = Minat Kedirgantaraan = Negara Kesatuan Republik Indonesia = Kelompok Kerja = Program Kerja = Program Legislasi nasional = Rapat Koordinasi Teknis = Rencana Program Kerja = Ruang Alat Kondisi = Rancangan Undang-Undang = Satuan Karya = Search And Rescue = Sarana dan Prasarana = Sumber Daya Alam/Buatan = Sumber Daya Manusia = Standard Operating Procedure = Tentara Nasional Indonesia = Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat = Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut = Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara = Undang-Undang = Undang-Undang Dasar = Wanita Angkatan Udara = Pengawasan dan Evaluasi xv Universitas Pertahanan Indonesia
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah sistem pertahanan yang bersifat semesta (Pasal 1 angka 2, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 3 Tahun 2002). Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang pembinaannya dilaksanakan dengan usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan suatu sistem pertahanan negara (Pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002). Pada konteks tersebut, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung (Pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002). Sebagai bagian dari kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TNI secara keseluruhan yang melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI yakni : a) Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; b) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum inter- nasional yang telah diratifikasi; c) Melaksanakan tugas TNI dalam pem- bangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; d) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Dari tugas TNI AU sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu- nya adalah: "Melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara". Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan (Bujuklak) TNI AU tentang Pem- binaan Potensi Dirgantara (Binpotdirga), Nomor Kep/688/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, pemberdayaan wilayah pertahanan udara (Daya- Universitas Pertahanan Indonesia
wilhanud) merupakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang ber- kaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan, dan pengendalian serta pemanfaatan potensi nasional untuk dijadikan komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara yang tang- guh melalui pembinaan potensi kedirgantaraan dalam rangka memperkuat komponen utama untuk mendukung kepentingan pertahanan. Oleh karena itu TNI AU harus menyiapkan kekuatan dan kemam- puan kewilayahan dalam rangka mewujudkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) juang kedirgantaraan yang tangguh, menyiapkan kekuatan dan kemampuan komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan pengganda yang ada di wilayah untuk kebutuhan pertahanan udara sesuai dengan bidang tugasnya melalui Pembinaan Potensi Ke- dirgantaraan (Binpotdirga) dan mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat (Panglima TNI, Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk (Bujukin) tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Perpang/80/XII/2008, tanggal 28 Des 2008 : 18). Unsur pelaksana dalam Dayawilhanud pada konteks TNI AU ada- lah Dinas Potensi Dirgantara (Dispotdirga). Dispotdirga secara struktur organisasi adalah Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI AU yang bertugas membantu Kepala Staf TNI AU (Kasau) dalam melaksanakan tugas Dayawilhanud. Dalam rangka Dayawilhanud, Binpotdirga bertujuan untuk memberdayakan potensi nasional menjadi kekuatan yang dapat membantu dan memperkuat komponen utama pertahanan negara di dirgantara. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dibagi kedalam sasaran pokok, sasaran khusus dan sasaran antara. Sasaran Pokok : 1) Terwujud- nya ruang juang yang tangguh berupa kekuatan dan kemampuan ke- wilayahan potensi kedirgantaraan dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan di udara; 2) Terwujudnya alat juang yang tangguh berupa penyiapan kekuatan dan kemampuan komponen cadangan dan kompo- nen pendukung pertahanan negara matra udara yang terorganisasi secara nyata dengan segenap perangkatnya yang dapat dimobilisasi sebagai kekuatan pengganda TNI AU; 3) Terwujudnya kondisi juang yang tangguh Universitas Pertahanan Indonesia 2
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka ketahanan nasional dan mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat, Sasaran Khusus : 1) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bela negara; 2) Meningkatnya kemanunggalan TNI AU dan rakyat; 3) Meningkatnya minat kedirgantaraan, Sasaran Antara : 1) terwujudnya prosedur, aturan, dan mekanisme pembinaan secara terintegrasi dalam pengelolaan potensi kedirgantaraan; 2) Terbinanya sikap dan perilaku prajurit TNI AU yang berjiwa kedirgantaraan melalui pembinaan pen- didikan dan pelatihan dalam rangka manunggalnya TNI AU dengan rakyat. (Kasau, Bujuklak TNI AU tentang Binpotdirga, Kep Kasau Nomor Kep/688/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 : 3-4). Namun demikian berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa Dayawilhanud yang dilakukan oleh Dispotdirga, sebagai- mana yang diutarakan di atas belum terimplementasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari fenomena sebagai berikut : Pertama, Penyiapan komponen cadangan berupa Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum terlihat. Adapun SDM komponen cadangan yang dimaksud sesuai Bukjuknis (Buku Petunjuk Teknis) TNI AU tentang Pendataan SDM Potdirga dalam Perkasau/64/XII/2007 tanggal 4 Desem- ber 2007, adalah terdiri dari penerbang/pilot & awak pesawat lainnya, teknisi penyiap dan pemeliharaan pesawat, operator dan teknisi radar, operator dan teknisi komunikasi dan navigasi (Air Traffic Controller (ATC)/ Pengawas Lalu Lintas Udara (PLLU)), personel meteorologi, personel survey udara, tim Search and Rescue (SAR) dan pemadam kebakaran, personel pengisian bahan bakar pesawat dan ground handling. Kedua, Penyiapan Sumber Daya Alam (SDA) belum dapat dikelola dengan baik. Adapun SDA komponen cadangan yang dimaksud sesuai Bukjuknis TNI AU tentang Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Alam/Buatan (SDA/B) Aspek Kedirgantaraan dalam Skep Kasau Nomor Skep/87/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002, adalah terdiri dari ruang atau Universitas Pertahanan Indonesia 3
4 wilayah antariksa tertentu yang dapat digunakan sebagai jalur pener- bangan, wilayah darat yang dapat digunakan untuk menggelar Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) udara beserta fasilitas sarana dan prasarana untuk pertahanan udara, wilayah laut yang dapat digunakan untuk transportasi udara, dan goa/lubang bawah tanah untuk menyimpan ammunisi dan logistik. Ketiga, Penyiapan Sumber Daya Buatan (SDB) belum dapat dikelola dengan baik. Adapun SDB yang dimaksud sesuai Bukjuknis TNI AU tentang Pendayagunaan Potensi SDA/B Aspek Kedirgantaraan dalam Skep Kasau No Skep/87/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002, adalah terdiri dari industri pesawat terbang, pabrik industri tambang, sumber tenaga listrik, pabrik industri elektronika/aeronautika, pabrik industri kimia, dan hal lain yang terkait dengan penerbangan. Keempat, Sarana dan Prasarana juga belum dapat dikelola dengan baik. Adapun Sarana dan Prasarana yang dimaksud sesuai Bukjuknis TNI AU tentang Pendataan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Potdirga dalam Skep Kasau No Skep/469/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, adalah terdiri dari bandara / lapangan terbang / grasstrip, wahana perhubungan udara, komunikasi dan jasa yang terkait potensi dirgantara, prasarana perhubungan darat untuk penerbangan (jalan tol), sarana dan prasarana perhubungan laut, peralatan dan pemetaan udara, alat pemadam ke- bakaran, stasion radar, meteo, navigasi udara, depo bahan bakar minyak (BBM), fasilitas pemeliharaan pesawat, rumah sakit disekitar bandara, lembaga penelitian dan pengembangan bidang dirgantara. Sehingga dapat diketahui bahwa yang sudah terimplementasikan hanyalah aktivitas menarik minat dirgantara melalui kegiatan olah raga dirgantara yang bekerjasama dengan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), pramuka saka dirgantara, sosialisasi pengetahuan tentang binpotdirga kepada personel TNI AU melalui pendidikan formal yang Universitas Pertahanan Indonesia
5 diselenggarakan oleh Komando Pendidikan TNI AU (Kodikau), Sekolah Staf dan Komando TNI AU (Seskoau) dan Dispotdirga sendiri serta sosialisasi bela negara kepada masyarakat di sekitar Pangkalan Udara (Lanud) yang dilaksanakan oleh masing-masing Lanud, itupun masih mengundang resistensi masyarakat terhadap TNI AU, diantaranya diindikasikan dengan terjadinya penyerobotan tanah lahan TNI AU di beberapa wilayah dan kurangnya animo generasi muda yang memenuhi persyaratan untuk menjadi prajurit TNI AU. Secara umum kenyataan diatas mengindikasikan belum ter- implementasikannya Dayawilhanud dengan baik oleh TNI AU khususnya oleh Dispotdirga. Meskipun pada dasarnya Mabes TNI AU telah menerbit- kan buku petunjuk pelaksanaan pembinaan potensi dirgantara yang menjadi pedoman dan acuan bagi Dispotdirga dalam melaksanakan Dayawilhanud. Dari uraian tersebut, peneliti mencoba melakukan pene- litian mendalam dan menganalisisnya melalui karya ilmiah tesis dengan judul " Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara Dalam Penguatan Sistem Pertahanan Negara, Studi Pada Dinas Potensi Dirgantara (Dispotdirga) TNI Angkatan Udara (TNI AU) ". 1.2 Rumusan Masalah Dayawilhanud adalah tugas TNI AU yang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sistem pertahanan negara secara umum. Untuk itu perlu di implementasikan dengan baik oleh Dispotdirga. Adanya fenomena bahwa Dayawilhanud belum terimplementasikan dengan baik oleh Dispotdirga sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang adalah sebuah keniscayaan, mengingat berbagai regulasi diantaranya Undang- Undang Dasar 1945, UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Doktrin Swa Bhuwana Paksa dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Potensi Dirgantara dapat menjadi pedoman dan acuan bagi Dispotdirga dalam melaksanakan Dayawilhanud. Universitas Pertahanan Indonesia
Untuk itu, peneliti merumuskan permasalahan dalam sebuah per- tanyaan penelitian, "Bagaimana Dispotdirga mengimplementasikan Pem- berdayaan Wilayah Pertahanan Udara dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara ?". 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang implementasi dari kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara, sebagai salah satu tugas TNI AU yang dilaksanakan oleh Dispot- dirga dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. 1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademis (teoritis) maupun secara praktis. 1.4.1 Manfaat Akademis (Teoritis) Manfaat akademis (teoritis) dari penelitian adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang penerapan teori implementasi kebijakan dalam bidang Dayawilhanud yang dilaksanakan oleh Dispot- dirga dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. 1.4.2 Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian adalah sebagai sumbangan pemi- kiran bagi TNI AU, khususnya Dispotdirga, terkait dengan pelaksanaan tugas Dayawilhanud yang efektif dan efisien dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara secara umum dan pertahanan udara secara khusus. Universitas Pertahanan Indonesia 6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pemberdayaaan wilayah pertahanan udara yang dilaksanakan oleh Dispotdiga, dilihat dari perspektif teori implementasi kebijakan, terutama pada level kebijakan Mabes AU, sehingga dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang strategis dalam implementasi pemberdayaaan wilayah pertahanan udara dalam kerangka penguatan sistem pertahanan negara. 1.6 Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini terdiri atas beberapa bab, dimana setiap bab tersebut memuat uraian hal-hal yang berkaitan dengan judul tesis ini. Adapun sistematika penulisan tesis sebagai berikut : Bab 1, Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang permasalahan Dayawilhanud dalam penguatan sistem pertahanan negara, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan. Bab 2, Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran, yang membahas tentang konsep dan teori yang relevan, implementasi kebijakan, sistem pertahanan negara, pertahanan wilayah udara, TNI AU dan Dispotdirga, karya ilmiah terdahulu, dan kerangka pemikiran. Bab 3, Metodologi Penelitian, yang membahas tentang jenis penelitian, sumber data/subjek/objek penelitian, desain penelitian dan prosedur penelitian. Bab 4, Hasil Penelitian, Analisis dan Pembahasan, yang berisi tentang deskripsi data dan fakta penelitian kemudian dianalisis dan dibahas sesuai dengan teori yang relevan untuk implementasi kebijakan. Bab 5, Kesimpulan dan Saran, yang berisi tentang kesimpulan dan saran, baik saran teoritis maupun saran praktis. Universitas Pertahanan Indonesia 7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Tinjauan Pustaka Dalam berbagai penelitian termasuk ilmu pertahanan sangatlah penting memanfaatkan tinjauan pustaka sebagai literatur yang menuntun peneliti menuju kepada penemuan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, disamping data-data temuan faktual di lapangan. Dalam penelitian tesis ini digunakan berbagai referensi yang berkaitan dengan tugas TNI AU secara umum dan Dayawilhanud secara khusus serta teori-teori tentang implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan tugas Dayawilhanud. Kemudian dirumuskan menjadi sebuah kerangka pemikiran. 2.1.1 Konsep dan Teori Yang Relevan Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan melalui konsep dan teori-teori yang relevan dengan kebutuhan dalam fokus penelitian antara lain : Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan, Sistem Pertahanan Negara dan Pertahanan Wilayah Udara serta menguraikan tentang TNI AU dan Dispotdirga. Konsep dan teori-teori tersebut diyakini berkaitan dengan fokus TNI AU dalam mengimplementasikan tugas Dayawilhanud dalam kerang- ka penguatan sistem pertahanan negara. 2.1.1.1 Implementasi Kebijakan Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Studi implementasi, mau tak mau, akan memasuki ranah permasalahan konflik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak Universitas Pertahanan Indonesia 8
dari suatu kebijakan (lihat dan bandingkan Grindle, 1980). Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (1981:32) dengan tegas pernah mengatakan bahwa "The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jackets unless they are implemented" (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan tetap menjadi mimpi atau tercetak dalam berkas-berkas kecuali mereka diimplementasikan). Untuk itu Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi sebagai "those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). (Solichin Abdul Wahab, 2014 : 135) Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (Leo Agustino, 2006 : 138), yaitu: "Adalah cukup untuk membuat sebuah prog- ram dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang ke- dengarannya mengenakkan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka ang- gap klien". Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, sehingga implementasi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat Universitas Pertahanan Indonesia 9
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di- harapkan. (Budi Winarno, 2007 : 37) Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa, "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan- nya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (Solichin Abdul Wahab, 2014 : 135-136) Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebija- kan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti UU dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. (Bambang Sunggono, 1994 : 137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Mengenai Implementasi kebijakan, bila dipandang dalam penger- tian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk men- jalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (perfect implementation) menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun (1978 ; 1986) sebagai- mana dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu : Universitas Pertahanan Indonesia 10
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ter- sedia. d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menun- tut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab, 2014 : 167-176 ). Menurut Merilee S. Grindle (1980 : 7) yang dikutip oleh Wibawa (1994 : 15) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pan- dangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980 : 6) dalam Wibawa (1994 : 15) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memung- kinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders). Grindle (1980: 6-10) dalam Wibawa (1994 : 16) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model terse- but menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Universitas Pertahanan Indonesia 11
12 beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Menurut Grindle, dalam Wibawa (1994 : 18) ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu : Pertama, Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dima- na pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni : 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apa- kah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya; 2) Apakah tujuan kebijakan ter- capai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu : a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan peru- bahan yang terjadi. Kedua, Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas : 1) Isi Kebijakan (Content of Policy); dan 2) Lingkungan Implementasi (Context of Implementation). Isi Kebijakan (Content of Policy), mencakup : a) Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi), yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan- kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut; b) Type of Benefits (Tipe Man- faat), dimana pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan Universitas Pertahanan Indonesia
atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai con- toh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; c) Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai), dimana setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bentuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin; d) Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan), dimana pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebi- jakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan ban- tuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN?; e) Program Implementer (Pelaksana Program), dimana dalam menjalankan suatu ke- bijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; f) Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan), yaitu apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang memadai agar pelaksa- naannya berjalan dengan baik. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), mencakup : a) Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepen- Universitas Pertahanan Indonesia 13
14 tingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat), dimana dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemung- kinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan; b) Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa), yaitu lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keber- hasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan; c) Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana), dimana hal yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Policy Goals Goals achieved? Action Programs and Individual Projects Designed and Funded Implementing Activities Influenced by: a.Contentof Policy Interest affected Type of benefits Extent of change envisioned Site of decision making Program implementors Resources committed b.Context Implementation Power, interests, and strategies Outcomes: a. Impact on society, individuals, and groups b. Change and its acceptance of actors involved Institution and regime Programs Delivered as designed? characteristics Compliance and responsiveness Implem entatio n as a Political an d Adm inistrativ e Pro cess MEASURING SUCCESS Sumber : Merilee S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World, dalam Wibawa (1994:17) Gambar 2.1. Implementasi Sebagai Proses Politik dan Administrasi Universitas Pertahanan Indonesia
Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebi- jakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan. Pada gambar 2.1. terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebi-jakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang diran-cang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Imple-mentasi kebijakan atau program - secara garis besar - dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebija-kan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan, dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, beserta output dan outcomesnya. Menurut Grindle (1980 : 10), dalam Wibawa (1994 : 19) untuk meng- ukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan Universitas Pertahanan Indonesia 15
variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarah- kan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelak- sanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan ber- pandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan im- plementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi ter- ancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelom- pok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebi- jakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Menurut George C. Edwards III yang pernyataannya dikutip oleh Budi Winarno (2002 : 40) terdapat empat faktor yang mempengaruhi im- plementasi kebijakan yakni : Pertama, Komunikasi Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Universitas Pertahanan Indonesia 16
Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan diimplemen- tasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya). Faktor komunikasi yang kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan (clarity), yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelak- sanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana ke- bijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputus- kan. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantara- nya adalah: 1) Kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, sehingga mereka cenderung menyerahkan detil pelaksanaannya pada bawahan; 2) Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut; 3) Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut; 4) Kebijakan baru yang para perumusnya belum terlalu menguasai masalah (tentang ini sering dikatakan sebagai upaya untuk menghindar dari tanggung jawab); 5) Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum. Faktor komunikasi ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga konsisten. Pro- ses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa me- nyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : 1) Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; 2) Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; 3) Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain; 4) Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut. Universitas Pertahanan Indonesia 17
Kedua, Sumberdaya Yang dimaskud dengan sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III adalah : 1) Staf, yang jumlah dan skill (kemampuan) nya sesuai dengan yang dibutuhkan; 2) Informasi, dimana hal ini berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di sini adalah : a) Informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis); b) Data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan; dan c) Kewenangan, yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor. Kewenangan tersebut sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dillaksanakan. Kewenangan dapat berwu- jud : membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; ke- wenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain; serta d) Fasilitas, dimana fasilitas fisik yang memadai sangat diperlukan. Manakala hal itu tidak terpenuhi, maka implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan, seperti : ruang kantor, komputer, dan lain-lain. Ketiga, Disposisi Yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksana- kan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat tiga unsur utama yang mem- pengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksana- kan kebijakan, yaitu : kognisi, arahan dan karakter. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana, lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka imple- Universitas Pertahanan Indonesia 18
mentasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan yaitu ketidakmampuan dalam me- nanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif. Arahan dan tanggapan pelaksana, meliputi bagaimana penerima- an, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi sebuah kebijakan, intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pe- laksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepen- tingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk mem- belokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Keempat, Struktur birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Yang dimaksud de- ngan Struktur Birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya. (Budi Winarno, 2002 : 126-151). Universitas Pertahanan Indonesia 19
Ke empat faktor tersebut merupakan variabel yang saling ber- hubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Geometris pendekatan ter- sebut tampak pada gambar 2.2. Communication Resource Implementation Dispositions Bureaucratic Structure Sumber : Public Policy, Edwards III, dalam Indiahono (2009 : 33) Gambar 2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut teori proses implementasi kebijakan Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno (2002 : 42), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu: Pertama, Ukuran-Ukuran dan Tujuan Kebijakan Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan- tujuan itu tidak dipertimbangkan. Universitas Pertahanan Indonesia 20
Kedua, Sumberdaya Kebijakan Sumberdaya yang dimaksud adalah mencakup dana atau perang- sang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Ketiga, Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana. Keberhasilan implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Keempat, Karakteristik Badan-Badan Pelaksana Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struk- tur birokrasi. Karakteristik lembaga/ organisasi pelaksana termasuk di dalamnya : kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarchis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, du- kungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan, dan lain-lain. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kelima, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan- badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan ( apakah sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; Universitas Pertahanan Indonesia 21
22 bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi; dan lain sebagainya) Keenam, Disposisi/Tanggapan atau Sikap Para Pelaksana Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan (termasuk di dalamnya : pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan tersebut; serta intensitas sikap tersebut) akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110). Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Horn dapat dijelaskan dalam gambar 2.3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan Ukuran dan tujuan kebijakan Ciri badan pelaksana Sikap para pelaksana Prestasi kerja Sumber-sumber kebijakan Lingkungan : Ekonomi, Sosial dan Politik Sumber : The Policy Implementation Process, Van Meter and Horn, dalam Indiahono (2009 : 40) Gambar 2.3. Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Horn Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di ling- kungannya. Universitas Pertahanan Indonesia
23 Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan : a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan- keputusan badan-badan pemerintah; b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994 : 144). Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu: Pertama, Isi Kebijakan 1) Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. 2) Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. 3) Kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga me- nunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. 4) Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang me- nyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Universitas Pertahanan Indonesia
Kedua, Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pe- megang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Ketiga, Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebija- kan tersebut. Keempat, Pembagian Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pem- bagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pem- bagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono,1994 : 149-153). Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masya- rakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu : a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perUUan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu; Universitas Pertahanan Indonesia 24
b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah; c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum; d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik; e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994 : 144-145). Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implemen- tasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu : a) Peraturan hukum ataupun kebija- kan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan- ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak ter- tulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat; b) Mentalitas pe- tugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (se- cara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan- Universitas Pertahanan Indonesia 25
hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum; c) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya; d) Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158). 2.1.1.2. Sistem Pertahanan Negara Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dengan keikut- sertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecin- taan kepada NKRI. Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara". Tidak seorangpun warga negara boleh menghindar dari kewa- jiban untuk bela negara, kecuali karena hal-hal yang ditentukan oleh UU. Upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri sebagaimana tertuang pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara" dan ayat (2), berbunyi "Usaha Universitas Pertahanan Indonesia 26
pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem per- tahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia, telah disusun sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang tercantum dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 1 butir 2 UU Nomor 3 tahun 2002 mengatakan: "Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segenap sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman". Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah, dipersiapkan se- cara dini melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dalam menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara bertumpu pada komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Penataan ketiga komponen ini pada dasarnya merupakan langkah nyata dari bangsa Indonesia untuk mengakomodasikan hukum nasional dan internasional, yakni hukum humaniter internasional dalam sistem perta- hanan negara dengan mengelompokkan rakyat Indonesia yang termasuk klasifikasi kombatan dan non kombatan pada situasi perang. Bila dikorelasikan dengan ketersediaan sumber daya nasional yang dimiliki, khususnya jumlah penduduk Indonesia, maka komponen cadangan pertahanan negara merupakan salah satu daya tangkal yang efektif dan efisien bagi bangsa Indonesia untuk memperkecil bahkan meniadakan agresi negara lain yang mengancam atau mengganggu kedaulatan NKRI. Universitas Pertahanan Indonesia 27
Penggunaan istilah cadangan sangat beragam, mencakup aspek komponen pertahanan negara yang luas maupun sempit. Masing-masing negara di dunia ini menggunakan istilah dan metode rekrutmen, peng- organisasian, tugas dan fungsi, cakupan materi UU, dan subjek tentang cadangan pertahanan negara sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing. Pengertian cadangan dalam konteks pertahanan dalam tata Bahasa Inggris adalah reserved. Military Reserved yang diterjemah- kan sebagai tentara cadangan merupakan tentara reguler yang dipersiap- kan sebagai kekuatan cadangan dari kekuatan utama. Fungsi reserved adalah simpanan untuk kekuatan bagi setiap matra angkatan bersenjata yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, namun status- nya tetap menjadi bagian dari komponen utama pertahanan (Kutipan dari Rowe : 2003) sebagaimana kajian Imparsial. Politik Hukum Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan/Wajib Militer; Kritik Terhadap RUU KCPN. (Imparsia, 2008 : 4). Dalam Dictionary of British Military History (2nd edition) digunakan istilah reservist dengan definisi: A member of the armed forcer who can be called upon for active service in time of war. A reservist is often a person who has served in the armed forces and it then on a reserve list for a specific number of years (George Usher. Dictionary of British Military History, 2nd edition. (London: A&C Black Publisher, 2006 : 208). Bagi Indonesia, komponen cadangan sebagai kekuatan pengganda dibentuk serta dibina untuk memperbesar sekaligus memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama serta senantiasa siap untuk sewaktu- waktu dikerahkan melalui mobilisasi apabila negara membutuhkan . Pola pembentukan, pembinaan, dan penggunaan komponen cadangan merupakan model yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan jiwa militansi warga negara, kesiapan fisik, serta pengetahuan, dan kemam- puan pertahanan negara. Pada era global sekarang dan masa mendatang, potensi konflik antar negara akan selalu berkembang cepat dan cenderung sulit dianti- sipasi. Konflik kepentingan antar negara untuk mendapatkan kemakmuran Universitas Pertahanan Indonesia 28
pun telah mengubah model agresi militer konvensional menjadi model- model non konvensional, yang justru lebih berbahaya bagi keselamatan dan kedaulatan bangsa. Krisis ekonomi yang berimplikasi kepada me- lemahnya kemampuan sebuah bangsa dalam membangun daya tahannya akan meningkatkan eskalasi dan kompleksitas ancaman. Untuk mem- bangun sebuah sistem pertahanan yang responsif terhadap perubahan tantangan diperlukan kesiapan dari semua elemen bangsa untuk bergerak bersama dalam sebuah sistem yang efisien dan efektif. Pada sisi lain, telah terjadi mutasi bentuk konflik antar negara, dimana konflik komunal pada akhirnya berimplikasi kepada konflik antar negara. Hal tersebut dapat diindikasikan dengan menguatnya konflik komunal di Afrika (12 kasus) dan Asia (112 kasus) pada tahun 2007. Data ini belum terhitung konflik komunal yang terjadi di wilayah lain seperti Eropa, Amerika Tengah dan Timur Tengah. Adapun prosentase konflik antar negara secara langsung berkisar 10% dibandingkan dengan konflik- konflik lainnya seperti perang dekolonialisasi, genoside hingga perang antar geng. Catatan di atas menunjukkan bahwa spektrum perang mengalami perluasan. Batasan tradisional antara perang dan damai menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu peperangan tidak konvensional/ asimetris menjadi lebih mengemuka (Fred Schreier dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), 2008 : 122-123). Dalam kondisi seperti ini kesiapsiagaan suatu negara yang selalu terjaga, didukung oleh fleksibilitas dari geo- strategi yang dimiliki, sangat dibutuhkan guna menghadapi kompleksitas tantangan dan ancaman. Apabila melihat kekuatan pertahanan negara saat ini, untuk men- jaga wilayah kedaulatan negara yang begitu luas dengan kompleksitas tantangan yang semakin rumit, membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Peningkatan kemampuan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan alokasi Angaran Pendapatan dan Belanja Ne- gara (APBN) untuk pertahanan negara relatif kecil karena anggaran untuk kesejahteraan rakyat lebih diprioritaskan. Namun solusi harus segera di- Universitas Pertahanan Indonesia 29
ambil, agar sistem pertahanan negara tetap terjamin, tetapi keberlanjutan pembangunan juga tidak terabaikan. Dihadapkan pada keterbatasan kemampuan dan pengaruh per- kembangan lingkungan strategis, setiap negara dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap dinamika tersebut, khususnya dalam mem- pertahankan kedaulatan dan eksistensi bangsa dan negara. Dengan mempertimbangkan kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas ancaman dan gangguan terhadap kepentingan nasional, maka pem- bentukan komponen cadangan perlu segera direalisasikan. Penye- lenggaraan komponen cadangan pertahanan negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai "Payung hukum operasi- onal politik dan legitimasi politik". Tugas Dayawilhanud bagi TNI AU identik dengan tugas pembinaan potensi kedirgantaraan yang berkaitan erat dengan pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara yang memiliki kekhususan prasyarat dan kriteria tersendiri. 2.1.1.3. Pertahanan Wilayah Udara Wilayah NKRI, secara geografis berada di titik silang antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Sebagai negara kepulauan dengan estimasi luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km² terdiri dari 3.166.163 km² wilayah lautan dan 2.027.087 km² wilayah daratan. Dengan demikian wilayah udara nasional Indonesia adalah sangat luas sekali, yaitu ruang udara di atas estimasi wilayah darat dan lautan seluas 5.193.250 km². Peneguhan status RI sebagai negara kepulauan termaktub dalam pasal 46 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pasal 49 dari peraturan yang sama mengatur tentang status kedaulatan ruang udara, dimana ruang Universitas Pertahanan Indonesia 30
udara suatu negara kepulauan terdiri dari daratan dan perairan kepulauan yang dimiliki negara tersebut. Prinsip pokok kedaulatan negara di wilayah udara telah diatur dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Convention on International Civil Aviation Organisation. Signed at Chicago, on December 7, 1944) yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: "The Contracting States recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory". Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum inter- nasional yang mengatur ruang atau wilayah udara (air space). Prinsip pokok kedaulatan negara di ruang udara tersebut ditranformasi ke dalam hukum nasional Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992. Dalam pasal 5 menyebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia". Perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayah teritorial adalah pemerintah RI berhak mengendalikan ruang udara nasionalnya serta tidak satupun pesa- wat udara asing baik sipil maupun militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara nasional Indonesia, kecuali setelah mendapatkan ijin atau telah diatur dalam suatu perjanjian internasional baik secara bilateral mau- pun multilateral. Wilayah udara, sebagai wilayah dimensi ketiga setelah darat dan laut, mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan nasional. Di dalam wilayah udara suatu negara terkandung aspek politik, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Pada hakikatnya penegakan ke- daulatan mencakup pengertian penegakan hukum, dan penegakan ke- daulatan maupun penegakan hukum di ruang udara nasional Indonesia adalah merupakan bagian dari pertahanan negara. Berdasarkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI pasal 10 (b) menyebutkan "AU bertugas menegakkan hukum dan men- jaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan keten- Universitas Pertahanan Indonesia 31
tuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi". Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional. Berdasarkan pasal ini, TNI AU memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional. Sebagai konsekuensi dari negara yang berdaulat, Pemerintah RI berwenang mengatur wilayah udara nasionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi : "Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung- jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, pereko- nomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara". Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi peme- rintahan negara merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan per- tahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Pengaturan dan penge- lolaan ruang udara nasional untuk kepentingan pertahanan negara antara lain dimaksudkan untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia, melin- dungi objek vital negara, melindungi instalasi pertahanan negara dan mencegah serta mengantisipasi kemungkinan ancaman terhadap kese- lamatan bangsa dan negara. Dalam hal terjadi pelanggaran atas wilayah kedaulatan RI atau pelanggaran memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas, ber- dasarkan pasal 8 UU Penerbangan, petugas pemandu lalu lintas pener- bangan mempunyai peran untuk memperingatkan dan memerintahkan pesawat udara tersebut untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Ketika pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan atau kawasan udara terlarang dan terbatas tidak mengindahkan peringatan dan perintah untuk meninggalkan wilayah tersebut, maka petugas pemandu lalu lintas Universitas Pertahanan Indonesia 32
penerbangan wajib untuk menginformasikan kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan, dalam konteks ini adalah TNI AU. Kemudian pesawat-pesawat TNI AU melakukan tindakan pe- maksaan untuk memerintahkan pesawat udara yang melanggar tersebut keluar dari wilayah kedaulatan RI, kawasan udara terlarang dan terbatas, atau untuk mendarat di Lanud atau bandar udara tertentu di dalam wilayah NKRI. Dalam pasal 8 UU Penerbangan tersebut dijelaskan bahwa TNI AU mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk menegakkan kedaulatan wilayah udara RI. Peran tersebut dilaksanakan oleh TNI AU dengan melaksanakan berbagai macam operasi baik yang bersifat mandiri maupun gabungan. Dalam rangka pelaksanaan kedaulatan negara di ruang udara sering negara-negara menetapkan pada bagian tertentu wilayah ruang udaranya sebagai daerah bahaya, daerah terbatas, dan daerah terlarang untuk semua penerbangan, biasanya daerah ini adalah daerah militer atau daerah latihan atau daerah-daerah objek vital nasional, serta pem- batasan-pembatasan penerbangan pada daerah-daerah tertentu lainnya. Adapun sebagai salah satu bentuk terhadap adanya pembatasan atas penerbangan yang dilakukan oleh negara kolong (subjacent state) adalah berupa A.D.I.Z (Air Defence Identification Zone). A.D.I.Z is an area in airspace over land or water which may not be over the sovereign territory of a State in which ready identification, location and control of all aircraft is required in the interest of national security. (A.D.I.Z merupakan zona udara diatas darat atau laut yang tidak menutup kemungkinan melebihi wilayah kedaulatan suatu negara yang disiapkan untuk keperluan identifikasi, lokasi dan pengendalian semua pesawat untuk kepentingan keamanan nasional). (US Federal Regulations. See 14 C.F.R. S. 99.3 (2009), dalam Ruwantissa Abeyratne, 2011:1) Namun penetapan A.D.I.Z yang demikian tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan negara pemilik A.D.I.Z atas wilayah yang tecakup dalam A.D.I.Z negara itu. A.D.I.Z dibentuk atas dasar keperluan iden- Universitas Pertahanan Indonesia 33
tifikasi dalam sistem pertahanan udara bagi suatu negara, dimana zona tersebut pada umumnya terbentang mulai dari wilayah teritorial negara yang bersangkutan hingga mencapai ruang udara di atas laut bebas yang berbatasan dengan negara tersebut. Dasar hukum pendirian A.D.I.Z adalah praktek internasional yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional (customary international law). Pasal 38 (1) Statuta Mahka- mah Internasional menyebutkan Hukum kebiasaan internasional merupa- kan salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara-negara pada umumnya. Hukum kebiasaan berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambil terhadap suatu persoalan. Apabila suatu negara mengambil suatu kebijakan dan kebijakan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain maka secara berangsur-angsur terbentuk- lah suatu kebiasaan. Dalam konteks sejarah pembentukan A.D.I.Z di level internasional, pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada bulan Desember 1950, semasa perang Korea. Lima bulan kemudian Canada juga menge- luarkan sejumlah peraturan yang diberi nama : Rules for the Security Control of Air Traffic. Sama dengan Amerika Serikat, peraturan yang dikeluarkan oleh Canada itu maksudnya untuk, in the interest of national security, to identify, locate and control aircraft operation within areas designated as "Canadian Air Defence Identification Zone" (CADIZ). Penentuan A.D.I.Z di Indonesia sangat krusial karena pada dasarnya A.D.I.Z merupakan upaya untuk melindungi objek-objek vital nasional yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, pemerintahan serta pertahanan negara dari segi pertahanan udara. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah pertahanan udara Indonesia sangat luas, meliputi ruang udara diatas wilayah daratan dan lautan teritorial Indonesia. Penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara tersebut adalah tugas TNI AU, baik pada masa damai maupun pada masa perang. Dengan keterbatasan sumberdaya serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TNI AU dalam melaksanakan Universitas Pertahanan Indonesia 34
tugas tersebut, maka diperlukankan komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan pengganda, yang pembentukan dan peng- organisasiannya diselenggarakan melalui pemberdayaan wilayah perta- hanan udara. 2.1.1.4. TNI AU dan Dispotdirga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (atau biasa disingkat TNI Angkatan Udara atau TNI AU) merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI AU pada awalnya merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang dulunya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Jawatan Penerbangan. TNI AU dibentuk dan mulai berdiri sendiri pada tanggal 9 April 1946 bersamaan dengan dibentuknya Tentara Republik Indonesia (TRI) AU sesuai dengan Penetapan Pemerintah Nomor 6/SD Tahun 1946. TNI AU dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Udara (Mabesau). Kekuatan TNI AU saat ini memiliki dua komando operasi yaitu Komando Operasi Angkatan Udara I (Koops AU I) yang bermarkas di Jakarta dan Komando Operasi Angkatan Udara II (Koops AU II) yang bermarkas di Makassar. Dibawah Koops AU terdapat Pangkalan-Pang- kalan Angkatan Udara (Lanud) mulai dari tipe A, tipe B, tipe C sampai dengan tipe D, sementara dibawahnya lagi terdapat Detasemen, Pos dan Perwakilan AU. Pada Organisasi Markas Besar AU, terdapat Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) yang bertugas membantu Kasau sesuai bidang tugas- nya masing-masing, dalam bentuk organisasi 'Kedinasan'. Salah satunya adalah Dinas Potensi Dirgantara (Dispotdirga), yang dipimpin oleh se- orang Kepala Dinas dengan pangkat bintang satu. Kepala Dinas Potdirga dibantu oleh empat Kepala Sub Dinas (Kasubdis), yaitu Kasubdis Pembinaan Sumber Daya (Binsumda), Kasubdis Bhakti TNI, Kasubdis Universitas Pertahanan Indonesia 35
Minat Dirgantara (Natdirga) dan Kasubdis Pembinaan Wilayah Pertahanan (Binwilhan). Kebijakan dasar pelaksanaan pembinaan potensi dirgantara, menurut Bujuklak tentang Pembinaan Potensi Kedirgantaraan, diseleng- garakan sesuai dengan tugas TNI AU aspek pemberdayaan wilayah pertahanan. Tujuan penyelenggaraan Binpotdirga adalah untuk member- dayakan potensi nasional menjadi kekuatan yang dapat membantu dan memperkuat komponen utama pertahanan negara di dirgantara serta terwujudnya ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dan berdaya guna bagi kepentingan pertahanan udara. Sasaran pokok binpotdirga adalah terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh, sedangkan sasaran khususnya : pertama, mening-katkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bela negara; kedua, meningkatnya kemanunggalan TN AU dengan rakyat; dan ketiga, mening-katnya minat kedirgantaraan. Sebagai organisasi yang berbentuk Badan Pelaksana Pusat (Balakpus), Dispotdirga tidak memiliki rantai Komando sampai ke Satuan Kewilayahan terkecil AU, melainkan hanya terbatas pada Mabesau. Dengan bentuk struktur organisasi demikian, maka tugas pem-berdayaan wilayah pertahanan udara yang dilaksanakan oleh Dispotdirga akan sulit untuk dilaksanakan secara optimal. 2.1. 2 Penelitian Terdahulu Dari hasil penelusuran kepustakaan yang bersumber dari Tesis maupun Disertasi belum banyak yang mengungap tentang Dayawilhanud secara spesifik, namun peneliti berhasil mengungkap hasil penelitian yang secara tidak langsung terkait dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut : 2.1.2.1 Gatot Purwanto, Universitas Pertahanan 2012, dalam tesisnya berjudu "Sosialisasi Bela Negara Melalui Pembinaan Potensi Dirgantara Universitas Pertahanan Indonesia 36
Dalam Mendukung Tugas Pokok TNI AU". Kesimpulan dari hasil pene- litiannya terungkap bahwa : 1) Lanud Abdulrachman Saleh telah melak- sanakan sosialisasi bela negara kepada segenap prajurit dan PNS, namun kepada masyarakat sekitarnya belum dilaksanakan sosialisasi bela negara, akan tetapi yang dilaksanakan adalah sosialisasi menarik minat dirgantara; 2) Pada dasarnya masyarakat sehari-hari telah mengaplikasi- kan nilai-nilai bela negara, namun mereka belum menyadarinya secara teoritis pemahaman tentang bela negara. 2.1.2.2 Ilyas, UGM 2007, dalam tesisnya berjudul "Peran Pangkalan TNI AU Dalam Pembinaan Potensi Dirgantara: Studi Kasus Di Pangkalan TNI AU Atang Senjaya Bogor". Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas secara rinci bertujuan : 1) Mengetahui sejauh mana Lanud Atang Senjaya ber- peran dalam pembinaan potensi dirgantara; 2) Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembinaan potensi dirgantara; 3) Mengembang- kan konsepsi strategik optimalisasi dalam pembinaan potensi dirgantara; 4) Menemukan keterkaitan antara pembinaan potensi dirgantara dengan ketahanan wilayah. Dalam pembahasan penelitian menunjukkan bahwa : 1) Peran Lanud dalam pembinaan potensi dirgantara belum menunjukkan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, dalam aktualisasi tugas dan fungsi pembinaan masih sebatas pendataan potensi dan kegiatan so- sialisasi/ceramah untuk menarik minat dirgantara; 2) Faktor-faktor seperti SDM, kelembagaan, persepsi personel Lanud Atang Senjaya dan siner- gitas dengan instansi terkait memiliki peran penting dalam pembinaan tersebut; 3) Strategi optimalisasi adalah penguatan organisasi, pelibatan pihak terkait, implementasi tugas dan evaluasi kinerja; 4) Terdapat keterkaitan antara pembinaan potensi dirgantara dengan ketahanan wilayah dimana situasi semakin kondusif dan tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat demi negara bersama TNI AU. Berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa semakin optimal pembinaan potensi dirgantara dan semakin positif sikap siswa Universitas Pertahanan Indonesia 37
SMK Penerbangan akan dapat memberi kontribusi nyata bagi Lanud Atang Senjaya sebagai pangkalan induk helikopter. 2.1.2.3 Nedi Yufrinal, UGM 2008, dalam tesisnya berjudul "Pembinaan Potensi Kedirgantaraan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Matra Udara : Studi di Pangkalan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta". Pene- litian ini dilakukan untuk mengetahui pembinaan potensi kedirgantaraan Pangkalan TNI AU Adisutjipto dan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar Lanud, serta implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah Matra Udara. Hasil penelitian ini, yaitu : Pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembinaan potensi kedirgantaraan terhadap Keta- hanan Wilayah Matra Udara. Hal ini dibuktikan dari uji parsial untuk pem- binaan potensi kedirgantaraan sebesar 7,845 dengan nilai signifikansi 0,000, artinya pembinaan potensi kedirgantaraan merupakan sarana yang penting dalam rangka menyiapkan potensi wilayah kedirgantaraan yang tangguh. Kedua, sikap masyarakat dalam wujud pengetahuan, keyakinan dan perilaku menunjukkan kategori respon positif terhadap objek sikap. Hal ini terbukti dari uji parsial untuk sikap masyarakat sebesar 7,477 dengan nilai signifikan 0,000, artinya masyarakat sekitar Lanud telah memiliki sikap dan perilaku yang positif dalam mendukung keberadaan Pangkalan TNI AU Adisutjipto. Ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan potensi kedirgantaraan dan sikap masyarakat sebesar 0,660 atau 66% terhadap Ketahanan Wilayah Matra Udara. Hal ini dibuktikan dari koefisien regresi pembinaan potensi kedirgantaraan sebesar 0,459, artinya apabila faktor pembinaan potensi kedirgantaraan meningkat sebesar satu poin, maka akan meningkatkan Ketahanan Wilayah Matra Udara sebesar 0,459 satuan. Koefisien regresi sikap masyarakat sebesar 0,405, artinya apabila faktor sikap masyarakat meningkat satu poin, maka akan meningkatkan Ketahanan Wilayah Matra Udara sebesar 0,405 satuan. Universitas Pertahanan Indonesia 38
Kesimpulan dari penelitian Nedi adalah semakin optimal pembinaan potensi kedirgantaraan dan semakin positif sikap masyarakat, maka akan dapat meningkatkan Ketahanan Wilayah Matra Udara di Yogyakarta. Dari ketiga penelitian diatas sangat jelas berbeda dengan apa yang dilaksanakan oleh peneliti, baik dari fokus, lokus maupun teori dan pende- katan yang dipergunakan, dimana yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Dispotdirga mengimplementasikan kebija- kan Dayawilhanud. Dalam penelitian ini menganalisis hal-hal yang me- nyangkut kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana penerapan faktor komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Penelitian ini juga menganalisis respon/tanggapan dari objek/sasaran kebijakan yang melahirkan rekomendasi tentang bagaimana implementasi Dayawilhanud dilaksanakan dengan berhasil sesuai dengan tujuan kebijakan sistem pertahanan negara pada masa mendatang, sehingga secara substansi berbeda pendekatannya dengan ketiga penelitian diatas. 2.2 Kerangka Pemikiran Dayawilhanud yang dilaksanakan melalui pembinaan potensi ke- dirgantaraan oleh Dispotdirga, sangat penting untuk dilaksanakan meng- ingat bahwa penegakan kedaulatan negara dan penegakan hukum di ruang udara wilayah NKRI adalah suatu hal yang mutlak bagi eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dayawilhanud merupakan tugas TNI AU yang diamanahkan oleh UU no 34 tahun 2004 tentang TNI, dan merupakan turunan dari UU Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara serta UUD 1945 pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena pelaksanaan tugas TNI AU yang sangat erat kaitannya dengan alutsista udara, maka penyelenggaraan Dayawilhanud juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis serta ilmu pengetahuan dan Universitas Pertahanan Indonesia 39
teknologi persenjataan udara yang selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Keterbatasan TNI AU sebagai komponen utama sistem pertahanan negara di udara, memerlukan partisipasi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh potensi nasional untuk ikut serta menjadi kekuatan pengganda, baik sebagai komponen cadangan maupun sebagai komponen pen- dukung. Kebijakan Dayawilhanud yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI AU yang di implementasikan oleh Dispotdirga melalui faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, sesuai teori implementasi kebijakan Edward III, diyakini akan membawa keberhasilan, sehingga akan berdampak pada penguatan sistem pertahanan negara. Kerangka pemikiran tersebut divisualisasikan dalam gambar 2.4. dibawah ini. UUD 1945 - UU No 3 th 2002 - UU N0 34 th 2004 - Bujuklak Binpotdirga FAKTOR-FAKTOR IMPLEMENTASI Penguatan Sistem Hanneg KOMUNIKASI TNI AU DISPOTDIRGA Pemberdayaan Wilhan Udara SUMBER DAYA Dayawilhanud Terimplementasi dengan baik DISPOSISI Lingstra - Ilpengtek STRUKTUR BIROKRASI Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran Universitas Pertahanan Indonesia 40
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian. Penelitian tentang implementasi pemberdayaan wilayah per- tahanan udara dalam penguatan sistem pertahanan negara ini meng- gunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Haris Herdiansyah, dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kuali- tatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial berpendapat : "Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti" (Herdiansyah, 2010 : 9). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai- mana adanya. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawan- cara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 1998 : 6). Dengan metode deskripsif, prosedur pemecahan masalah menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Tentang penelitian deskriptif, Surakhmad berpendapat : "Penelitian deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan menggunakan berbagai teknik yang kesemuanya mengandung kebenaran tertentu dalam arti bahwa semuanya dapat digolongkan dalam metode penelitian deskripsi. Pelaksanaan metode penelitian deskripsi tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu". (Surakhmad, 1980 : 139). Dari penjelasan diatas fokus penelitian Universitas Pertahanan Indonesia 41
dalam metode kualitatif berdasarkan pada asumsi bahwa gejala dari suatu objek bersifat tunggal dan parsial. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), dan yang diteliti merupakan keseluruhan situasi sosial yaitu meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 3.2. Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian Berdasarkan pada tujuan penelitian, sumber data/subjek/objek pe- nelitian ini adalah tentang Dayawilhanud. Data yang dikumpulkan adalah yang berkenaan dengan implementasi Dayawilhanud ditinjau dari aspek kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian serta kompetensi sumberdaya manusia penyelenggaranya. Data tersebut berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara yang berbeda. Data primer diper- oleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diper- oleh melalui studi kepustakaan. Mengingat Iingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik penentuan Informan penelitian menggunakan cara purposif, yaitu dipilih secara sengaja dan berdasarkan kriteria tertentu. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat dari Mabes AU, yaitu Kadispotdirga dan Staf, kemudian pejabat dari Kementerian Per- tahanan, yaitu Direktur Komponen Cadangan (Dirkomcad) Direktorat Jenderal Potensi Perta-hanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI. Sumber data dari Markas Komando Operasi AU I, yaitu Pabandya Binpotdirga Staf Operasi (Sops) Koopsau I. Sumber data dari Lanud yaitu Komandan Lanud, pejabat Kasi Binpotdirga Lanud dan Staf. Sumber data sasaran/target implementasi adalah dari instansi bidang penerbangan nasional, yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Lion Air. Universitas Pertahanan Indonesia 42
43 3.2.1 Wawancara Wawancara (Interview) ini digunakan oleh peneliti sebagai tehnik pengumpulan data, baik pada saat melakukan studi pendahuluan maupun studi lanjutan untuk mengetahui hal-hal yang Iebih mendalam dari infor- man. Sugiyono (2010: 233) dalam Bukunya Metodologi Penelitian kuan- titatif, kualitatif dan R & D mengemukakan ada tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dan semi terstruk- tur. Untuk keperluan wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan Dayawilhanud. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dalam kategori in-depth interview yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara tersebut untuk menemukan permasalahan tentang implementasi Dayawilhanud secara lebih terbuka dari informan-informan yang diwawancarai dalam menyampaikan pen- dapatnya. Kelengkapan Iainnya untuk keperluan wawancara adalah alat recorder dan buku catatan atau notebook, serta kamera sebagai foto dokumentasi. 3.2.2 Observasi Observasi dilaksanakan di lapangan, untuk mengetahui kebenaran pandangan teoritis tentang implementasi kebijakan Dayawilhanud yang diteliti dengan fakta sebenarnya, disamping untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai cara menyelesaikan permasalahan dan kendala- kendala yang dihadapi. Keuntungan observasi langsung ke objek pene- litian adalah memperoleh bahan-bahan yang tepat dan terkini. 3.2.3 Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan untuk pengumpulan data sekunder Universitas Pertahanan Indonesia
44 melalui cara penelaahan dan membandingkan sumber kepustakaan, yaitu: buku, jurnal dan dokumen resmi untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagaimana tertuang dalam daftar pustaka. Selain itu, melalui studi pustaka peneliti dapat memperoleh informasi tentang tehnik pene- litian yang diharapkan. Peneliti melaksanakan penelitian tentang Daya- wilhanud melalui pengumpulan dokumen/studi pustaka yang dilakukan sejak tahap awal di Perpustakaan Unhan, Perpustakaan Negara dan internet sebelum penelitian di lapangan. 3.3 Teknik Analisis Data Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Niklen (1982) yang dikutip oleh Lexy J. Moleong menyatakan bahwa "Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, men- cari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kapada orang lain" (Moleong, 2010:48). Proses analisis pada penelitian ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yaitu dari tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014. Tahapan proses analisis data sebagai berikut : Pertama, melaku- kan pengumpulan dan perekaman data mentah (yang masih apa adanya) tentang implementasi Dayawilhanud (hasil wawancara studi lapangan dan studi Iiteratur). Kedua, melakukan transkrip data mentah tentang implementasi Dayawilhanud berupa hasil rekaman wawancara diubah ke dalam bentuk catatan tertulis dan dilakukan reduksi data yang sesuai dengan keperluan penelitian. Ketiga, pembuatan koding yaitu seluruh data hasil transkrip tentang implementasi Dayawilhanud dibaca ulang dan bagian tertentu dari hasil Universitas Pertahanan Indonesia
transkrip yang dianggap penting dicatat untuk diambil "kata kunci" nya (diberi kode). Keempat, melakukan kategorisasi data, yaitu memilah-milah setiap satuan data kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan tentang persoalan Dayawilhanud dari tingkat kebijakan, perencanaan dan pelaksanaannya. Kelima, melakukan analisis dan pembahasan, yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun dan dideskripsikan, selanjut- nya dilakukan analisis dan pembahasan. Keenam, melakukan penyimpulan, yaitu dari langkah pertama sam- pai dengan langkah kelima akan diulang jika hasil penyimpulan dianggap belum memadai. 3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk mencapai tujuan penelitian dibuat prosedur penelitian, baik yang menyangkut waktu maupun lokasi penelitian. 3.4.1 Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di beberapa instansi yang terkait langsung dengan tugas Dayawilhanud. Lokasi utama penelitian berada di Mabesau yaitu Dispotdirga Mabesau, dan disamping itu diperlukan juga penelitian pada objek-objek yang berkaitan erat dengan topik penelitian yang berlokasi di Kemhan RI, Koopsau I dan Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, Lanud Atang Senjaya di Bogor, PT. Garuda Indonesia dan PT. Lion Air di Jakarta. 3.4.2 Waktu Penelitian Waktu penelitian, berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, yang Universitas Pertahanan Indonesia 45
dimulai dari bulan Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014. Penentuan waktu penelitian ini telah disesuaikan dengan program pendidikan Strategi Perang Semesta (SPS) Cohort-5 Universitas Per- tahanan Indonesia TA 2013/2014. Sebagai gambaran tentang kegiatan dan waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Jadwal dan Jangka Waktu Penelitian No URAIAN KEGIATAN BULAN (TAHUN 2014) Waktu Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept 1. Susun Renc Penelitian 2. Bimbingan Renc Penelitian 3. Seminar Proposal 4. Revisi Proposal 5. Pengumpulan Data 6. Pengolahan Data 7. Penyusunan Draft - I 8. Bimbingan 9. Penyusunan Draft - II 10 Bimbingan 11 Penyusunan Draft - III 12 Bimbingan 13 Ujian Tesis Universitas Pertahanan Indonesia 46
BAB 4 HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian Dalam penelitian tentang implementasi pemberdayaan wilayah per- tahanan udara ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Dayawilhanud yang dilaksanakan oleh Dispotdirga. Disamping itu peneliti juga mengumpulkan data tentang kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dibuat oleh kementerian pertahanan dan kebijakan Dayawilhanud yang dibuat oleh TNI AU yang menjadi acuan pelaksanaan tugas Dispotdirga. Sebagai pelengkap penelitian, peneliti juga mengumpulkan data dari Koopsau I sebagai Komando Kewilayahan yang melaksanakan tugas Dayawilhanud di wilayahnya termasuk data dari dua satuan jajaran dibawah Koopsau I, yaitu Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan Lanud Atang Senjaya Bogor. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data dari sasaran/target pemberdayaan wilayah pertahanan udara yang berkaitan dengan komponen cadangan matra udara aspek sumberdaya manusia dan sarana prasarana dari maskapai penerbangan nasional, yaitu PT. Garuda Indonesia dan PT. Lion Air. 4.1.1 Deskripsi Dinas Potensi Dirgantara 4.1.1.1 Lokasi. Kantor Dinas Potensi Dirgantara berada di lantai empat gedung Mabesau lama yang sekarang disebut gedung Aldiron, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. Meskipun Dispotdirga sebagai Badan Pelaksana Pusat Mabesau namun lokasi kantornya tidak seperti Kedinasan yang lain, yang berada dalam lingkungan Mabesau di Cilangkap Jakarta Timur. Dispotdirga hanya menempati separuh bagian dari lantai empat gedung Aldiron, separuhnya lagi dan termasuk lantai Universitas Pertahanan Indonesia 47
satu, dua dan tiga ditempati oleh instansi-instansi lain yang bekerjasama dengan Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau). Kantor Dispotdirga berjarak ± 6 km sebelah Barat Laut dari Lanud Halim Perdanakusuma dan berjarak ± 12 km sebelah Barat Laut dari Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur. Sebagian besar personel Dispotdirga bertempat tinggal di komplek perumahan TNI AU Halim Perdana Kusuma, sebagian di komplek peru- mahan TNI AU Triloka yang berada persis di belakang sebelah selatan dari gedung Aldiron dan sebagian ada di komplek Lanud Atang Senjaya, Bogor dan ada juga yang tinggal di luar dari komplek TNI AU. 4.1.1.2 Organisasi Dinas Potensi Dirgantara adalah Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabesau, dimana struktur organisasinya tidak jauh berbeda dengan Balakpus yang lainnya (lihat lampiran 1). Dispotdirga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Kadis) dengan pangkat bintang satu atau disebut Marsekal Pertama (Marsma) dan memiliki seorang Sekretaris Dinas (Sesdis) dan empat orang Kepala Sub Dinas (Kasubdis) dengan pangkat Kolonel. Pada tiap-tiap Sub Dinas (Subdis) terdapat Kepala Seksi (Kasi) yang jumlahnya tidak sama untuk setiap Subdis, ada yang dua orang dan ada yang tiga orang, dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol). Struktur organisasi Dispotdirga dapat dilihat pada lampiran 2. 4.1.1.3 Personel Jumlah personel Dispotdirga pada saat penelitian ini sebanyak 39 orang, yang terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) 1 orang; Perwira Menengah (Pamen) 19 orang; dengan komposisi Kolonel 5 orang, Letnan Kolonel 6 orang dan Mayor 8 orang; Perwira Pertama (Pama) 1 orang berpangkat Letnan Satu (Lettu); Bintara 5 orang, dengan komposisi Bintara Tinggi (Pembantu Letnan Dua (Pelda)) 2 orang, Sersan Kepala (Serka) 1 orang, Sersan Satu (Sertu) 1 orang, sersan dua (serda) 1 orang; tamtama 3 Universitas Pertahanan Indonesia 48
orang, dengan komposisi Prajurit Kepala (Praka) 2 orang, Prajurit Satu (Pratu) 1 orang; Pegawai Negeri Sipil (PNS) 9 orang, dengan komposisi golongan III/d 2 orang, golongan III/b 1 orang, golongan III/a 1 orang, golongan II/d 3 orang, golongan II/c 1 orang, golongan II/a 1 orang, serta Honorer 1 orang. Tingkat pendidikan personel Dispotdirga, secara umum telah sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Tabel 4.1. Rekapitulasi Jabatan dan Pendidikan Personel Dispotdirga Dikum Dikmil Tertinggi Tertinggi Marsma TNI Lemhanas S-1 Kadispotdirga 1 Nil Handri Sesdispotdirga Kolonel Pnb Lemhanas S-1 2 Nazirsyah Kolonel Pnb Seskoau SMA Ksd Natdirga 3 R. Idris Yunus Kolonel Tek Seskoau S-2 Ksd Binwilhan 4 M. Heru W. Kolonel Lek Seskoau SMA Ksd Bakti TNI Khozin MS 5 Kolonel Pnb Seskoau S-1 Azhar Aditama Ksd Binsumda 6 Letkol Tek S-2 Seskoau Kasi Ordirga Azjuarsjah 7 Letkol Lek SMA Sekkau Kasi Sarpras 8 Susilo Utomo Letkol Sus S-2 Susstaf Kasi Binwilud 9 Nedi Yufrinal Letkol Psk SMA Seskoau Kasi Binwilmar 10 Suwito Letkol Sus S-2 Seskoau Kasi Ops Bakti 11 Adi Subiyanto Kasi Binnwilrat Mayor Sus S-3 Sekkau 12 H.M. Halqis Mayor Lek S-1 Sekkau Kasi SDM 13 Supriyadi Mayor Adm Sekkau S-1 Kasi Karbakti 14 Baharuddin Mayor Sus S-1 Susstaf Kasi SDA/B 15 Mayor Kes S-1 Kasi Prasaka Sekkau 16 S. Samosir Mayor Adm Sekkau SMEA 17 Sukesi Kabagum 18 Sigit Heriyanto Kabag Progar Mayor Adm Sekkau S-1 Mayor Adm Sekkau D-3 Kasubbagmin 19 Andi Ersanto Lettu Adm SMA Setukpa 20 Yeni Fitrayani Kaurtu Pelda SMA Bamenjur 21 Dodik Agus S. Ba. Adminu Ba. Adminpers Pelda SMA Sejurba 22 Agung S. Serka SMA Bamenjur 23 Theresia I. Ba. Operator 24 Dewi Ratna S. Ba. Adminpers Sertu SMA Sejurba SMA Sejurba Serda 25 H. Andifa D. SMA Sejurta Praka 26 Herry Bayu I. SMA Sejurlata Praka 27 Mieko B. Ara SMA Sejurta Pratu 28 Rudi Amsari S1 Dasjemen Pns III/d 29 Trijatmi S1 Suscab Pns III/d 30 Agus Tanto D-3 Adminku Pns III/b 31 Aris Nurfianti D-3 Adminu Pns III/a 32 Maya K. S. SMA Adminu Pns II/d 33 Tukiyem SMA Adminpers Pns II/d 34 Septi K. SMA Adminpers Pns II/d 35 Dedi A. S-1 Adminu Pns II/c 36 Ahbar Latprajab Pns II/a 37 Wahyudi Y. SMA Ang. Bagum SMA - 38 Wawan G. No Nama Jabatan Pangkat Lukman J. T. Ba. Adminu Ta. Adminu Ta. Adminu Ta. Adminu Kaurdal Kaurpers Tur Adminku Tur Adminu Tur Adminu Tur Adminu Tur Adminu Tur Adminu Tur Adminu HoNomorrer Sumber : Rekapitulasi Personel Militer dan PNS Dispotdirga 2014 Universitas Pertahanan Indonesia 49
4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dispotdirga Pertama, tugas Dispotdirga sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur (POP) Dinas Potensi Kedirgantara- an (Dispotdirga), yaitu : menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewila- yahan dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang kedirgan- taraan yang tangguh serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pengem- bangan potensi kedirgantaraan untuk mewujudkan komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara. (Perkasau/17/IV/2008 tahun 2008) Kedua, dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dispotdirga me- nyelenggarakan fungsi : a) Melaksanakan pembinaan pengembangan sistem, metode, organisasi, prosedur, dan materi pembinaan potensi ke- dirgantaraan; b) Melaksanakan pengkajian rencana strategis dan evaluasi hasil pembinaan potensi kedirgantaraan; c) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sistem pembinaan potensi kedirgantaraan di TNI AU; d) Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan pe- nyelenggaraan kegiatan pembinaan potensi kedirgantaraan; e) Melak- sanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar TNI AU. Ketiga, dalam pasal 6 a POP tersebut dijelaskan, bahwa Kadis- potdirga adalah pembantu Kasau yang bertugas membina dan menye- lenggarakan fungsi pembinaan potensi kedirgantaraan dalam rangka Dayawilhanud. Keempat, dalam rangka pelaksanaan tugas pasal 6 a tersebut, Kadispotdirga mempunyai tugas dan kewajiban : 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan potensi kedirgantaraan dalam rangka Dayawilhanud sesuai UU yang berlaku; 2) Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis kegiatan pembinaan potensi kedirgantaraan; 3) Meren- canakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan minat kedirgantaraan; 4) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data potensi kedirgantara- an untuk dibina menjadi komponen cadangan maupun komponen pen- Universitas Pertahanan Indonesia 50
dukung matra udara; 5) Merencanakan dan mengoordinasikan penyeleng- garaan kegiatan Bakti TNI dalam rangka pembinaan potensi kedirgan- taraan; 6) Menyusun dan merumuskan penyelenggaraan kegiatan pem- binaan ketahanan wilayah kedirgantaraan; 7) Menyusun dan merumuskan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan Forum Komunikasi Binpot- dirga; 8) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam maupun di luar TNI AU; 9) Merencanakan, mengoordinasikan dan mendukung kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pembinaan potensi kedirgantaraan; 10) Merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, me- ngendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kedirgantaraan; 11) Mengoordinasikan Komando Kewilayahan TNI AU/ Koopsau/Kotama dan jajarannya dalam pelaksanaan pembinaan potensi kedirgantaraan; 12) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Kelima, Kadispotdirga dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasau dan dalam pelaksanaan tugas sehari- hari di bawah koordinasi Wakasau dengan supervisi staf oleh Asops Kasau. 4.1.1.5 Program Kerja Kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan matra udara dilaksa- nakan berupa : a) Binpotdirga; b) Pelatihan pesawat aeromodeling; c) Pelatihan Pamong Saka; d) Saka dirgantara; e) Pembekalan Binpotdirga; f) Refreshing terjun payung Wara (Wanita AU); g) Pokja; dan h) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis). Kegiatan Binpotdirga dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke Lanud-Lanud dengan tujuan sosialisasi kepada seluruh personel Lanud tentang pengetahuan pembinaan kedirgantaraan dan bela negara serta mengevaluasi kegiatan binpotdirga yang dilaksanakan oleh Lanud yang dikunjungi. Masing-masing Kasubdis melaksanakan kunjungan ke 4 Universitas Pertahanan Indonesia 51
Lanud yang berbeda. Dengan demikian dalam satu tahun dilaksanakan kunjungan ke 16 Lanud yang berbeda. Pelatihan pesawat aeromodelling dilaksanakan oleh Kasubdis Nat- dirga di Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta untuk kegiatan bina kelas dan di JAC (Jakarta Aerosport Club) untuk praktek lapangan, selama tiga hari, dari tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2013, yang diikuti oleh 28 orang peserta dari 28 Lanud. Pelatihan Pamong Saka dilaksanakan oleh Kasubdis Natdirga di kantor Dispotdirga Jakarta selama dua hari, dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013, yang diikuti oleh 25 orang peserta militer. Kegiatannya diisi dengan pembekalan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan untuk pembinaan Pramuka Satuan Karya (Saka) Dirgantara. Saka Dirgantara dilaksanakan oleh Kasubdis Natdirga dengan kegiatan perkemahan di Lido Jawa Barat, selama tiga hari, dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 November 2013, yang diikuti oleh 35 orang peserta, yang terdiri dari 33 militer dan 2 PNS. Kegiatannya antara lain diisi dengan pengenalan Para Motor dan Microlight Trike. Pembekalan Binpotdirga dilaksanakan oleh Kasubdis Binsumda di Skadik 502 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, selama dua hari, dari tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2013, yang diikuti oleh 40 orang peserta militer. Kegiatan diisi dengan pembekalan pengetahuan tentang pembina- an potensi kedirgantaraan. Refreshing terjun payung Wara dilaksanakan oleh Kasubdis Nat- dirga di Lanud Sulaiman, Bandung, selama dua belas hari, dari tanggal 1 sampai dengan 12 juli 2013, yang diikuti oleh 9 orang peserta, yang terdiri dari 2 Perwira dan 7 Bintara Wara. Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara di Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar, dilaksanakan oleh Kasubdis Binwilhan di kantor Dispotdirga Jakarta selama dua hari dari tanggal 26 sampai dengan 27 November 2013, yang diikuti oleh 40 orang peserta dari Dispotdirga dan dari beberapa Kedinasan yang terkait. Universitas Pertahanan Indonesia 52
Rakornis Binpotdirga dilaksanakan oleh Kasubdis Natdirga di kantor Dispotdirga Jakarta selama dua hari dari tanggal 16 sampai dengan 17 Desember 2013, yang diikuti oleh seluruh Kasi Binpotdirga yang berada di Lanud jajaran Koopsau I, II dan Kodikau sebanyak 44 orang peserta. Kegiatan diisi dengan paparan program kerja dari Kasubdis Binsumda, Kasubdis Binwilhan dan Kasubdis Natdirga serta paparan dari Koopsau I, II dan beberapa Lanud yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Rencana program kerja tahun 2014 yang disusun oleh Dispotdirga tidak banyak berbeda dengan program kerja tahun 2013, yaitu Subdis- natdirga melaksanakan kegiatan Pramuka Saka Dirgantara, Pamong Saka Dirgantara, Refrshing Terjun Payung Wara, Pelatihan Pesawat Aero- modelling serta Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) ke empat Lanud. Subdis Binsumda melaksanakan kegiatan Pokja Penyusunan Buku Petun- juk Teknis TNI AU tentang Sumber Daya Nasional Aspek Kedirgantaraan, Rakornis Binpotdirga serta Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) ke empat Lanud. Subdis Binwilhan melaksanakan kegiatan Pembekalan Binpot- dirga serta Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) ke empat Lanud. Subdis Bakti melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) ke empat Lanud, serta mengikuti program karya bakti dan operasi bakti yang dilaksanakan oleh Mabes TNI. Dalam mekanisme penyusunan program kerja Dispotdirga, pada awalnya tiap-tiap Subdis menyusun dan mengajukan program kerja sebagai penjabaran tugas dan tanggungjawab masing-masing, kemudian program kerja tersebut digabungkan oleh Sekretaris Dispotdirga (Sesdis- potdirga) dan dikoordinasikan dalam rapat bersama yang dipimpin oleh Kadispotdirga. Hasil kesepakatan dari program kerja tersebut menjadi rencana program kerja Dispotdirga yang diajukan ke Staf Perencanaan dan Anggaran (Srena) Mabesau, kemudian setelah digodok di Mabesau akan dikeluarkan menjadi bagian dari program kerja TNI AU cq Dispotdirga dalam bentuk buku II yang disertai dengan anggarannya. Rencana program kerja yang disetujui oleh Mabesau biasanya tidak jauh berbeda dari program kerja tahun sebelumnya. Berdasarkan dari laporan Universitas Pertahanan Indonesia 53
Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Dispotdirga Tahun Anggaran 2013, kegiatan dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan perencanaan. Program kerja dan anggaran untuk mendukung program kerja pem- berdayaan wilayah pertahanan udara yang dilaksanakan oleh Dispotdirga pada tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4.2. Program Kerja dan Anggaran Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara Dispotdirga No Program Kerja Tahun 2013 Tahun 2014 1 Binpotdirga Rp.150.000.000,- Rp.162.500.000,- 2 Pelatihan Pesawat Aeromodelling Rp.110.000.000,- Rp.110.000.000,- 3 Pamong Saka Rp.120.000.000,- Rp.120.000.000,- 4 Saka Dirgantara Rp. 60.000.000,- Rp. 75.000.000,- 5 Refreshing terjun payung Wara Rp. 70.000.000,- Rp. 80.000.000,- 6 Pembekalan Binpotdirga Rp. 80.000.000,- Rp. 80.000.000,- 7 Rakornis Rp. 75.000.000,- Rp. 75.000.000,- 8 Pokja Rp. 85.000.000,- Rp. 85.000.000,- Sumber : Progja dan Anggaran Dispotdirga (Disarikan dari wawancara dengan Kadispotdirga, Sesdispotdirga, para Kasubdis dan Laporan Evaluasi Program Kerja Dispotdirga Tahun 2013 serta Rencana Program Kerja Dispotdirga Tahun 2014) 4.1.2 Deskripsi Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Menurut terminologi Kemhan, definisi dari pemberdayaan potensi pertahanan sama dengan pemberdayaan wilayah pertahanan menurut UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu membantu pemerintah me- nyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang diper- siapkan secara dini, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sum- ber daya nasional lainnya, serta diselenggarakan secara total, terpadu, Universitas Pertahanan Indonesia 54
terarah dan berlanjut meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai peraturan perundang- undangan, dan membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tugas pemberdayaan wilayah pertahanan, baik di darat, laut, maupun udara, diarahkan untuk menunjang fungsi pertahanan dan keamanan, serta mendukung pemerintah dalam penataan wilayah yang diorientasikan guna mencapai kesejahteraan melalui pendekatan secara nir militer yang terpadu dengan pendekatan secara militer. Potensi Pertahanan Negara adalah suatu kemampuan yang mem- punyai kemungkinan untuk dikembangkan (Sumberdaya, Kemampuan dan Langkah Strategis). Ancaman bagi Indonesia, baik yang berbentuk ancaman militer ataupun non militer yang timbul dari akibat perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional harus dihadapi dengan suatu sistem pertahanan negara yang efektif, berdaya tangkal tinggi, res- ponsif dan adaptabel. Seharusnya referensi tentang ancaman itu adalah sama bagi semua institusi yang ada di Indonesia, namun kenyataannya sampai dengan saat ini belum ada kesamaan, namun demikian kita sepakat bahwa sistem pertahanan Indonesia adalah sitem pertahanan yang bersifat semesta (UU Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara). Landasan konstitusi dan yuridis pembentukan komponen perta- hanan negara dimulai dari UUD 1945 pasal 27 (3) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, kemudian pasal 30 (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dimana disini pertahanan me- rupakan fungsinya TNI dan keamanan merupakan fungsinya Polri. Se- bagai tindak lanjut dari UUD 1945, dibuatlah UU tentang pertahanan negara, yaitu UU Nomor 29 tahun 1954, dimana dalam UU ini unsur komponen pertahanan terdiri dari sumberdaya manusia dan unsur lainnya. Kemudian dalam UU Nomor 20 tahun 1982 tentang Pertahanan dan Universitas Pertahanan Indonesia 55
Keamanan Negara, komponen pertahanan dibagi atas komponen dasar, komponen utama, komponen khusus dan komponen pendukung. Selanjutnya dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara membagi komponen pertahanan negara menjadi tiga, yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Dari tiga kom- ponen pertahanan tersebut yang sudah ada undang-undangnya adalah komponen utama, yaitu UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sedangkan UU tentang komponen cadangan dan komponen pendukung masih dalam proses pembuatannya. Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (RUU Komcad) yang telah dikirim Pemerintah ke DPR pada tahun 2010 dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013 namun akhirnya pem- bahasannya ditunda oleh DPR periode 2009-2014, padahal tahun 2014 ini DPR periode 2009-2014 akan segera berakhir masa bhaktinya, sehingga RUU Komcad pesimis untuk disahkan menjadi UU pada tahun 2014 ini. Sementara itu penyusunan Rancangan Undang-Undang Komponen Pen- dukung (RUU Komduk) saat ini masih dalam pembahasan antar kemen- terian. Komponen cadangan pertahanan negara adalah sumber daya na- sional yang terdiri dari warga negara, sumberdaya alam dan buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi, guna memperbesar dan memperkuat komponen uta- ma. Pembentukan komponen cadangan pada hakekatnya adalah sebagai salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan sumberdaya nasional dan sarana prasarana dalam usaha pertahanan negara. Pembentukan kom- ponen cadangan bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan sumber- daya nasional dan sarana prasarana nasional agar memiliki kemampuan awal bela negara yang tinggi untuk memperbesar kekuatan dan kemam- puan komponen utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Universitas Pertahanan Indonesia 56
Gambar 4.1 Landasan Konstitusi dan Yuridis Pembentukan Komponen Pertahanan Negara Dalam menghadapi ancaman militer, TNI sebagai komponen utama dan di perkuat oleh komponen cadangan dari matra darat, laut dan udara yang bergabung dengan komponen utama dengan status menjadi kom- batan, kemudian didukung oleh komponen pendukung yang berstatus non kombatan (UU Nomor 3 tahun 2002, Pasal 7 (2)). Dalam menghadapi ancaman non militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa (UU Nomor 3 tahun 2002, Pasal 7 (3)). Universitas Pertahanan Indonesia 57
Sumber : Ditjen Pothan, Kementerian Pertahanan Gambar 4.2. Komponen Hanneg dalam Menghadapi Ancaman Militer Sasaran strategis pembentukan komponen cadangan adalah : a) Sarana pelatihan bela negara dan memupuk semangat nasionalisme; b) Menciptakan kesiapan perang masyarakat; c) Meningkatnya potensi dan kapasitas pertahanan negara; d) Menjamin kemampuan perang negara (efect deterence); e) Meningkatkan kemanunggalan TNI dgn rakyat yang merupakan ruh kekuatan pertahanan negara; f) Meningkatkan kepercaya- an diri masyarakat; dan g) Secara bertahap akan menghilangkan dikotomi sipil - militer. Kedudukan komponen cadangan dalam pembentukan, pembinaan dan pengakhirannya berada di Kementerian Pertahanan, sedangkan ke- wenangan dalam pengerahan dan mobilisasi oleh Presiden, yang akan bergabung dengan komponen utama, baik matra darat, laut maupun udara sebagai kombatan, kemudian penggunaannya oleh Panglima TNI untuk Operasi Militer Perang dan Kemanusiaan. Universitas Pertahanan Indonesia 58
Dalam RUU komponen cadangan, dijelaskan masa bhakti kompo- nen cadangan adalah selama lima tahun dengan sifat penggal waktu, yang terbagi dalam "Dinas Aktif" dan "Tidak Dalam Dinas Aktif". Dinas Aktif, adalah saat pada waktu latihan dan mobilisasi, dimana berlaku hukum militer dan Tidak Dalam Dinas Aktif, adalah saat dimana yang bersangkutan kembali ke instansi tempat bekerja semula. Untuk latihan komponen cadangan, latihan dasar kemiliteran sela- ma ± 3 bulan (Pada tahun-1), kemudian latihan penyegaran dan pening- katan kemampuan, dilaksanakan selama 30 hari/tahun secara berturut- turut atau tidak berturut-turut sesuai kebutuhan (Tahun-2 , 3 , 4 dan 5). Meskipun dilatih secara militer, komponen cadangan bukanlah wa- jib militer, tetapi lebih merupakan latihan dasar kemiliteran kepada masya- rakat yang terpilih, dengan status tetap sebagai warga sipil, untuk selan- jutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiap-siagaan apabila sewaktu- waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia. Per- bedaan antara komponen cadangan dan wajib militer dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.3. Perbedaan Komponen Cadangan dan Wajib Militer No BAGIAN KOMPONEN CADANGAN WAJIB MILITER 1 Rekrutmen 2 Status 3 Masa bhakti Sukarela Warga sipil Penggal waktu Wajib Anggota militer/TNI Penuh menjadi anggota TNI/militer 4 Kedudukan pada saat pembentukan, pembinaan dan pengakhiran Kemhan TNI / militer 5 Penggunaan Melalui mobilisasi Oleh presiden atas persetujuan DPR Langsung Panglima TNI/militer Adapun Proses rekrutmen untuk sumberdaya manusia komponen cadangan terdiri dari beberapa tahap, yaitu : Universitas Pertahanan Indonesia 59
60 Tahap I, pengumuman di instansi pemerintah dan swasta, bahwa dibuka pendaftaran calon anggota komponen cadangan. Tahap II, pendaftaran bagi yang berminat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi calon anggota komponen cadangan di kantor pertahanan di kabupaten/kota. Tahap III, seleksi bagi yang memenuhi persyaratan umum dan kompetensi dengan seleksi kesehatan, psikotes, fisik, mental ideologi dan wawancara. Tahap IV, bagi yang telah lulus seleksi mengikuti latihan dasar kemiliteran. Tahap V, pengangkatan bagi yang telah lulus mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk menjadi anggota komponen cadangan, dan bagi yang tidak mau diangkat dikenai sanksi pidana. Begitu juga proses penetapan untuk sumberdaya alam, sumber- daya buatan, serta sarana dan prasarana komponen cadangan dilak- sanakan dengan tahapan sebagai berikut : Tahap I, pendataan sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasi militer baik yang berada di instansi pemerintah maupun swasta. Tahap II, seleksi administrasi, standarisasi dan kelaikan. Tahap III, penetapan setelah lolos seleksi sebagai komponen cadangan sesuai kebutuhan. Pemeliharaan dan perawatan terhadap sumberdaya alam, sumber- daya buatan, serta sarana dan prasarana komponen cadangan dilak- sanakan dengan ketentuan : a) Wajib dipelihara dan dirawat oleh negara sesuai peruntukannya; b) Dalam rangka latihan, memperoleh hak sewa atau penggantian atas penggunaan barang/alat tersebut; c) Pada saat mobilisasi digunakan untuk kepentingan negara sepenuhnya; d) Selama tidak dalam dinas aktif berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab pemilik, penanggung jawab/pengelola; e) Selama masa dinas aktif digunakan sebagai komponen cadangan menjadi tanggung jawab negara. Universitas Pertahanan Indonesia
Sebagai implementasi dari Pasal 27 dan 30 UUD 1945, yang isinya secara garis besar menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan bela negara, Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara selama satu bulan mulai dari tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 25 September 2013 bertempat di Rindam Jaya (Resimen Induk Daerah Militer Jaya) Jakarta yang diikuti oleh 300 orang peserta dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemhan. (Disarikan dari hasil wawancara dengan Dirkomcad, Ditjen Pothan, Kemhan, Bapak Budi Rachmat) 4.1.3 Deskripsi Kebijakan Dayawilhanud Dayawilhanud sebagai tugas Nomor 4 bagi TNI AU yang tercantum dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, telah dirumuskan menjadi sebuah kebijakan yang disebut sebagai pembinaan dan pengembangan potensi kedirgantaraan, yang tertuang dalam Keputusan Kasau Nomor Kep/688/XII/2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pembinaan Potensi Kedirgantaraan. Adapun arah yang dituju dalam pem- binaan dan pengembangan potensi kedirgantaraan adalah untuk penye- lenggaraan segala usaha, kegiatan dan tindakan untuk memberdayakan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan negara di dirgantara, yang perwujudannya diarahkan kepada terbentuknya Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Matra Udara, serta membantu pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kasau 2012 : 1). Lebih jauh dalam buku petunjuk tersebut dijelaskan tentang keten- tuan umum pembinaan potensi kedirgantaraan yang meliputi tujuan, sasa- ran, kebijakan dasar, asas-asas, dan prinsip-prinsip dalam penyelengga- raan pembinaan potensi kedirgantaraan, pokok-pokok pembinaan potensi kedirgantaraan yang meliputi bentuk kegiatan, peran, fungsi dan tugas pembinaan potensi kedirgantaraan, subjek, objek dan metode yang digu- nakan dalam penyelenggaraan pembinaan potensi kedirgantaraan, pelak- Universitas Pertahanan Indonesia 61
sanaan pembinaan potensi kedirgantaraan yang meliputi pembinaan mi- nat kedirgantaraan, pembinaan sumberdaya, kegiatan bakti TNI dan ke- giatan pembinaan wilayah pertahanan, serta tataran kewenangan. 4.1.3.1 Tujuan Binpotdirga Tujuan penyelenggaraan pembinaan potensi kedirgantaraan adalah untuk memberdayakan potensi nasional menjadi kekuatan yang dapat membantu dan memperkuat komponen utama pertahanan negara di dirgantara serta terwujudnya ruang, alat dan kondisi (RAK) juang yang tangguh dan berdaya guna bagi kepentingan pertahanan udara. (Kasau, 2012 : 3) 4.1.3.2 Sasaran Binpotdirga Sasaran pembinaan potensi kedirgantaraan terdiri dari sasaran pokok, sasaran khusus dan sasaran antara (Kasau 2012 : 3-4), adalah : Pertama, Sasaran Pokok adalah terwujudnya ruang juang yang tangguh berupa kekuatan dan kemampuan kewilayahan potensi kedirgan- taraan dalam rangka Dayawilhanud, terwujudnya alat juang yang tangguh berupa penyiapan kekuatan dan kemampuan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara matra udara yang terorganisasi secara nyata dengan segenap perangkatnya yang dapat dimobilisasi sebagai kekuatan pengganda TNI AU, dan terwujudnya kondisi juang yang tangguh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka ketahanan nasional dan mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kedua, Sasaran Khusus adalah meningkatnya kesadaran dan parti- sipasi masyarakat dalam bela negara, meningkatnya kemanunggalan TNI AU dengan rakyat dan meningkatnya minat kedirgantaraan. Ketiga, Sasaran Antara adalah terwujudnya prosedur, aturan dan mekanisme pembinaan secara terintegrasi dalam pengelolaan potensi ke- Universitas Pertahanan Indonesia 62
dirgantaraan, terbinanya sikap dan perilaku prajurit TNI AU yang berjiwa kedirgantaraan melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam rang- ka manunggalnya TNI AU dengan rakyat. 4.1.3.3 Kebijakan Dasar Binpotdirga Kebijakan dasar pelaksanaan pembinaan potensi kedirgantaraan diselenggarakan sesuai dengan tugas TNI AU aspek Dayawilhanud (Kasau, 2012 : 4). 4.1.3.4 Asas-Asas Binpotdirga Asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pembinaan potensi kedirgantaraan meliputi asas tujuan, realistis, prioritas, manfaat, fleksibilitas, keterpaduan, semesta, berkesinambungan dan kesatuan komando (Kasau 2012 : 4-5). 4.1.3.5 Prinsip-Prinsip Binpotdirga Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pembina- an potensi kedirgantaraan adalah : Pertama, pembinaan potensi kedirgantaraan senantiasa digunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pembinaan potensi kedirgantaraan dilaksanakan secara ter- tib dan lancar dalam mendukung pelaksanaan peran, fungsi dan tugas TNI AU. 4.1.3.6 Bentuk Kegiatan Binpotdirga Dalam pembinaan potensi kedirgantaraan kegiatan yang dilaksana- kan adalah : Universitas Pertahanan Indonesia 63
Pertama, pembinaan minat kedirgantaraan yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap dirgantara sehingga akan memudah- kan untuk dibentuk serta dikembangkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung TNI AU, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegi- atan antara lain : a) Ceramah kedirgantaraan; b) Publikasi kedirgantaraan melalui media cetak dan elektronika; c) Olah raga dirgantara bekerjasama dengan PB FASI; d) Pramuka Saka Dirgantara; e) Bina remaja di sekitar Lanud; f) Kerjasama dengan Kemendiknas dan Kemenpora; dan g) Kerjasama dengan klub-klub olah raga dirgantara. Kedua, pembinaan sumberdaya aspek kedirgantaraan secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan yang melibatkan ber- bagai instansi, baik TNI AU maupun diluar TNI AU yang dilaksanakan me- lalui pembinaan sumberdaya manusia, pembinaan SDA/SDB serta pem- binaan sarana dan prasarana. Ketiga, bakti TNI melalui kegiatan operasi bakti TNI dan karya bakti TNI dalam membantu menangani permasalahan sosial dan kemanusiaan, baik atas permintaan maupun atas inisiatif TNI sendiri. Keempat, kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, pengem- bangan, pengendalian serta pemanfaatan potensi nasional untuk dijadikan komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara. Kelima, forum komunikasi yang dilaksanakan oleh satuan komando kewilayahan, satuan komando non kewilayahan dan prajurit TNI AU, untuk membina soliditas hubungan TNI AU dengan segenap masyarakat dan instansi terkait dalam memanfaatkan potensi nasional guna diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat melalui metode komunikasi, ceramah, seminar, diskusi, pentas olah raga dan seni, integrasi, dialog serta validasi (Kasau 2012 : 5-6). 4.1.3.7 Peran Binpotdirga Peran pembinaan potensi kedirgantaraan adalah untuk membantu dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam memanfaat- Universitas Pertahanan Indonesia 64
65 kan sumber daya alam/buatan dan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dengan mensinergikan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan (Kasau 2012 : 6). 4.1.3.8 Fungsi Binpotdirga Fungsi pembinaan potensi kedirgantaraan merupakan fungsi organik dengan kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data teritorial untuk disiapkan menjadi RAK (Ruang Alat Kondisi) juang yang tangguh dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan matra udara (Kasau 2012 : 6). 4.1.3.9 Tugas Binpotdirga Tugas pembinaan potensi kedirgantaraan dalam bentuk operasi teritorial TNI bekerja sama dengan instansi terkait guna membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan yang kondusif dan pada akhirnya dapat mendukung kepentingan tugas TNI AU dalam OMP (Operasi Militer Perang) maupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang) (Kasau 2012 : 6). 4.1.3.10 Subjek Binpotdirga Subjek pembinaan potensi kedirgantaraan adalah Mabesau, Komando kewilayahan yang terdiri atas Koopsau, Pangkalan TNI AU, Detasemen/Perwakilan TNI AU, Satuan TNI AU di luar komando kewi- layahan, dan Prajurit TNI AU sebagai insan pembina potensi dirgantara (Kasau 2012 : 7). 4.1.3.11 Objek Binpotdirga Objek pembinaan potensi kedirgantaraan terdiri atas Sumber Daya Universitas Pertahanan Indonesia
Manusia (SDM), Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB), serta Sarana dan Prasarana (Kasau 2012 : 6-7) 4.1.3.12 Metode Binpotdirga Metode yang digunakan dalam pembinaan potensi kedirgantaraan adalah Bakti TNI, Pembinaan Ketahanan wilayah (Bintahwil) dan Forum Komunikasi (Kasau 2012 : 7-8). Bakti TNI dilaksanakan melalui kegiatan karya bakti dan operasi bakti. Kegiatan karya bakti dilaksanakan oleh satuan atau prajurit secara perorangan, yang meliputi kegiatan fisik dengan sasaran fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memiliki nilai strategis, dan kegiatan non fisik untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air. Kegiatan operasi bakti dilaksanakan oleh satuan jajaran TNI AU atas dasar perintah dari komando atas dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan komponen lainnya. Pembinaan ketahanan wilayah (Bintahwil) adalah cara untuk mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah dengan me- ngajak masyarakat untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta partisipasinya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, perta- hanan dan keamanan, dalam upaya menangkal setiap potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI melalui kegiatan penataran pen- dahuluan bela negara matra udara. Forum komunikasi dilaksanakan da- lam rangka membina solidaritas hubungan dengan segenap potensi na- sional aspek dirgantara sehingga terjalin saling pengertian, kebersamaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perkembangan lingkungan stra- tegis, serta meningkatkan kesiapan pertahanan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4.1.3.13 Tataran Kewenangan Penanggungjawab penyelenggaraan pembinaan teritorial pada Universitas Pertahanan Indonesia 66
dasarnya berada ditangan Panglima TNI, pelaksanaannya didelegasikan kepada masing-masing Kepala Staf Angkatan. Untuk matra udara disebut dengan istilah pembinaan potensi kedirgantaraan yang merupakan upaya terencana, terpadu dan berlanjut serta melibatkan seluruh potensi kedir- gantaraan (Kasau 2012 : 11-15). Dengan lingkup keterlibatan yang begitu luas maka tugas, wewenang dan tanggung jawab pembinaan potensi dirgantara disusun dalam strata sebagai berikut : Pertama, tingkat Mabesau, Kasau menentukan pokok-pokok kebi- jakan di bidang pembinaan potensi kedirgantaraan dalam rangka me- nyiapkan kekuatan pengganda TNI AU yang diwujudkan menjadi kom- ponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara matra udara, Irjenau menentukan pokok-pokok kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan potensi kedirgantaraan, Asrena Kasau menentukan pokok-pokok kebijakan di bidang anggaran kegiatan pembinaan potensi kedirgantaraan, Kadispotdirga sebagai pelaksana Kasau dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan potensi kedirgantara- an menjadi kekuatan pertahanan negara matra udara dengan tugas: a) Melaksanakan pembinaan fungsi organik militer dalam menyelenggara- kan pembinaan komponen cadangan, komponen pendukung dan minat kedirgantaraan serta melaksanakan pengendaliannya di jajaran TNI AU; b) Merencanakan, merumuskan dan menyiapkan kebijakan Kasau dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan komponen cadangan, komponen pendukung dan minat kedirgantaraan; c) Merencanakan dan merumuskan program kegiatan pembinaan komponen cadangan, komponen pendu- kung dan minat kedirgantaraan; d) Melaksanakan koordinasi dan pe- nyiapan kesepakatan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan komponen cadangan, komponen pendukung dan minat kedirgantaraan; e) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan komponen cadangan, komponen pendukung dan minat kedirgantaraan; f) Mengembangkan, merumuskan dan menyiapkan peranti lunak dalam bidang kedirgantaraan; g) Meren- Universitas Pertahanan Indonesia 67
canakan dan mendukung kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pembina- an potensi kedirgantaraan. Kedua, tingkat Komando Kewilayahan, Panglima Komando Opera- si TNI AU melaksanakan pembinaan potensi kedirgantaraan diwilayahnya dengan tugas : a) Menjabarkan dan merumuskan kebijakan dan arahan dari mabesau sebagai pedoman bagi pelaksana binpotdirga di satuan- satuan jajarannya; b) Menyusun rencana dan program pembinaan potensi kedir-gantaraan serta dukungan di wilayahnya; c) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan binpotdirga kepada Kasau dengan tembusan Kadispotdirga; d) Melaksanakan koordinasi dan memanfaatkan kemampuan yang berada di kotama maupun instansi lain untuk mendu-kung binpotdirga di wilayahnya; e) Membuat laporan secara periodik tentang pelaksanaan bin-potdirga dan memberi masukan kepada Kasau dengan tem-busan Kadispotdirga; f) Melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait sesuai dengan rencana Mabesau. Ketiga, tingkat Lanud, Komandan Lanud sebagai pelaksana pembinaan potensi dirgantara di daerah bertugas: a) Menyusun rencana program binpotdirga di daerahnya; b) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan binpotdirga kepada Pangkoopsau dengan tembusan Kadispotdirga; c) Melaksanakan kegiatan berdasarkan program dan arahan serta kebijakan Pangkoopsau; d) Melaksanakan koordinasi, baik dengan instansi militer maupun instansi sipil yang terkait di daerahnya; e) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pangkoopsau tembusan Kadispotdirga; f) Mendata dan mengurus sertifikasi pesawat olah raga dirgantara yang ada di wilayahnya; g) Memberikan saran dan masukan kepada Pangkoopsau. Keempat, Satuan di luar Komando Kewilayahan, melaksanakan tugas secara terbatas, yaitu : a) Menyusun rencana program binpotdirga di daerahnya; b) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan penyeleng- garaan kegiatan binpotdirga kepada komando atas tembusan Kadis- potdirga; c) Melaksanakan kegiatan berdasarkan program dan arahan Universitas Pertahanan Indonesia 68
serta kebijakan dari Mabesau; d) Melakanakan koordinasi, baik dengan instansi militer maupun instansi sipil yang terkait di daerahnya, e) Melapor- kan pelaksanaan kegiatan kepada komando atas dengan tembusan Kadispotdirga; f) Memberikan saran dan masukan kepada komando atas. (Disarikan dari Bujuklak TNI AU tentang Binpotdirga, Kep Kasau Nomor Kep/688/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012) 4.1.3.14 Direktif Kasau Pada tahun 2010 Kasau mengeluarkan direktif tentang Dayawil- hanud melalui pembinaan komponen cadangan, dalam rangka kesiapan berlakunya UU Komponen Cadangan. Direktif tersebut berisi antara lain tujuan dan sasaran penyiapan komponen cadangan matra udara, dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa : 1) Publikasi; 2) Pendataan; 3) Penggolongan; 4) Pemanggilan; 5) Penyaringan; 6) Pemilihan; 7) Pengumuman hasil pemeriksaan/pengujian; 8) Pelatihan dan 9) Pengang- katan. Dalam direktif tersebut dijelaskan juga tentang kriteria SDM kom- ponen cadangan, referensi yang digunakan, dan metode yang digunakan, yaitu : 1) Pendataan; 2) Sosialisasi; dan 3) Forum Komunikasi; kemudian tempat kegiatan berada di Kowil TNI AU, waktunya sepanjang tahun, Pe- laksananya adalah Kowil TNI AU dan dukungan kegiatan, yaitu : 1) Ang- garan dari Pelaksana Tugas dan Fungsi (PTF) Dephan dan Mabes TNI, 2) Logistik menggunakan fasilitas Kowil TNI AU. 4.1.4 Binpotdirga Koopsau I 4.1.4.1 Organisasi Dalam struktur organisasi Koopsau I, pembinaan potensi dirgantara dilaksanakan oleh seorang pejabat setingkat perwira pembantu madya (Pabandya) yang berada dibawah staf operasi. Pabandya Potdirga dijabat oleh seorang perwira menengah berpangkat letkol dan dibantu oleh se- Universitas Pertahanan Indonesia 69
orang perwira pembantu muda sumberdaya manusia nasional matra dir- gantara (Pabandasumda). Pabandasumda dijabat oleh seorang perwira berpangkat mayor. Struktur organisasi Binpotdirga Koopsau I dapat dilihat pada lampiran 3. 4.1.4.2 Program Kerja Dalam menyusun program kerja Binpotdirga, Koopsau I mengacu kepada program kerja Binpotdirga mabesau, dengan sasaran umum ter- wujudnya suatu daerah pangkal perlawanan matra dirgantara, terwujud- nya kekuatan perlawanan rakyat matra dirgantara, terwujudnya sistem logistik wilayah aspek dirgantara, dan sasaran khusus meningkatkan ke- sadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi dan kese- diaan masyarakat untuk dilibatkan dalam sistem bela negara matra udara, melembagakan sistem pembinaan keamanan wilayah secara utuh, mewu- judkan sistem bela negara yang diorganisir, dilatih, dilengkapi dan disiap- kan dalam matra dirgantara, kemudian sasaran antara mewujudkan tata- laksana atau aturan dan mekanisme pembinaan secara terpadu serta me- lembaga antar kesatuan atau instansi dan membina sikap mental teritorial matra udara dengan mewujudkan kesadaran sikap prajurit TNI yang dilak- sanakan melalui pembinaan pendidikan, pembinaan satuan dan pem- binaan latihan dalam rangka kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam melaksanakan pembinaan potensi dirgantara Koopsau I me- rencanakan kegiatan melalui langkah-langkah : a) Inventarisasi dan pen- dataan untuk mengetahui data awal/pemutakhiran potensi SDM/SDA/ SDB, sarana dan prasarana aspek kedirgantaraan; b) Pembinaan Sum- ber Daya Manusia (SDM), dengan ceramah, kampanye, pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang mewujudkan komunitas yang cinta dan sang- gup mendukung tugas TNI AU; c) Pembinaan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; d) Pembinaan sarana dan prasarana melalui koordinasi dengan instansi terkait baik secara formal maupun non formal dalam Universitas Pertahanan Indonesia 70
pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendukung pertahanan negara; e) Pembinaan minat dirgantara yang dilaksanakan dengan cera- mah, pameran dan pramuka; f) Pembinaan olah raga kedirgantaraan pada masyarakat. Selain program kerja tersebut diatas, Koopsau I juga me- laksanakan pembinaan teritorial terpadu dibawah koordinator Staf Teritorial Mabes TNI berupa kegiatan karya bakti dan operasi bakti TNI bersama-sama dengan matra lain. Dalam melaksanakan tugasnya Pabandya Potdirga selain berpedo- man kepada Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Binpotdirga yang dikeluarkan oleh Mabesau juga berpedoman kepada POP Koopsau I, program kerja Koopsau I dan arahan dari Panglima Koopsau I. (Disarikan dari wawancara dengan Pabandya Potdirga Koopsau I, Letkol Pnb Hilman Zaeni dan Laporan Progja Binpotdirga Koopsau I) 4.1.5 Binpotdirga Lanud Halim Perdanakusuma 4.1.5.1 Organisasi Dalam struktur organisasi Lanud Halim Perdanakusuma, sesuai POP yang baru, Binpotdirga langsung berada dibawah Komandan Lanud sebagai Staf Khusus pada eselon pembantu pimpinan, yang sebelumnya berada dibawah Staf Operasi. Seharusnya struktur ini sudah diberlakukan pada tahun ini, namun masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Mabesau untuk realisasinya, seperti yang disampaikan oleh Kasi Binpotdirga. Kepala Seksi Binpotdirga dijabat oleh seorang perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dan dibawahnya dibantu oleh tiga orang staf, yaitu Urusan Binsumda, Urusan Natdirga dan Urusan Bakti. Struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5. 4.1.5.2 Program Kerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Binpotdirga disesuaikan dengan sub seksi yang ada dibawah organisasi binpotdirga yaitu kegiatan Universitas Pertahanan Indonesia 71
menarik minat kedirgantaraan dan pembinaan sumberdaya kedirgan- taraan. Untuk menarik minat kedirgantaraan antara lain dengan melak- sanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, melalui pramuka saka dirgantara dan kegiatan olah raga dirgantara. Kemudian dalam pembinaan sumberdaya dirgantara dengan me- lakukan pendataan kepada objek yang berpotensi menjadi komponen pengganda matra udara, seperti data pesawat, personel, rumah sakit dan lain-lain. Teknis pendataan dilakukan dengan mengirimkan surat permin- taan data-data yang dibutuhkan kepada instansi yang terkait. Untuk mengecek kebenaran data yang diberikan dengan mendatangi instansi terkait belum dapat dilakukan sepenuhnya karena keterbatasan personel yang ada. Setiap tiga bulan dilakukan up dating data. Pendataan masih belum mendetail karena belum adanya UU Komcad, yang penting fungsinya sudah diketahui, seperti pilot, pramugari, teknisi, petugas tower, jumlah pesawat dan lain-lain. Respon dari instansi yang dimintai data cukup positif karena semua data yang diminta diberikan. Program kerja binpotdirga disusun oleh Seksi Binpotdirga berdasarkan breakdown dari tugas-tugas yang tercantum pada POP kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Operasi untuk diteruskan lagi ke Komandan Lanud. Untuk anggaran yang dialokasikan kepada Seksi Binpotdirga relatif sangat kecil, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- per tahun, yang jelas tidak mencukupi bagi kegiatan binpotdirga, namun sesuai arahan Komandan Lanud, apabila ada kebutuhan dana untuk kegiatan binpotdirga dapat diajukan kepada Komandan Lanud dan selama ini selalu di dukung. Salah satu hambatan bagi Seksi Binpotdirga dalam melaksanakan tugasnya adalah keter- batasan personel, dimana hanya ada 4 personel yang mengawakinya, yaitu Kasi Binpotdirga, dibantu 2 orang Sub Seksi dan 1 orang honorer. Selain kegiatan yang sudah ada dalam program kerja, ada kalanya juga Seksi Binpotdirga melaksanakan kegiatan diluar program kerja, seperti yang dilaksanakan baru-baru ini, dari instansi ESQ membawa 1000 orang anak yatim ke Lanud Halim untuk mengetahui lebih dekat tentang kedirgantaraan. Untuk mengakomodir kegiatan tersebut, Seksi Universitas Pertahanan Indonesia 72
73 Binpotdirga dengan dibantu oleh seksi-seksi lainnya mengadakan kegiatan statik show pesawat. Untuk biaya-biaya yang timbul ditanggung oleh pihak ESQ sendiri. (Disarikan dari wawancara dengan Kasi Bin-potdirga Lanud Halim Perdanakusuma, Letkol Pnb Adi Setio, yang sudah memegang jabatan tersebut selama hampir dua tahun) 4.1.6 Binpotdirga Lanud Atang Senjaya 4.1.6.1 Organisasi Dalam struktur organisasi Lanud Atang Senjaya Bogor, Seksi Bin- potdirga berada dibawah Staf Operasi. Kepala Seksi Binpotdirga dijabat oleh seorang Perwira Menengah (Pamen) berpangkat Letkol. Dibawah Seksi Binpotdirga ada dua Sub Seksi, yaitu Sub Seksi Sumda Dirga dan Sub Seksi Natdirga. Struktur organisasi dapat dilihat lampiran 6. 4.1.6.2 Program Kerja Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan potensi kedirgan- taraan oleh Lanud Atang Senjaya antara lain : Pertama, dalam bidang sumberdaya manusia dirgantara (Sumda- dirga), melaksanakan pendataan terhadap sumberdaya manusia bidang penerbangan, bidang pendidikan penerbangan, bidang profesi, keluarga besar TNI, purnawirawan, bidang lembaga swadaya masyarakat, pramuka saka dirgantara dan olah raga dirgantara, yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendataan juga dilaksanakan terhadap sumberdaya alam berupa danau, goa dan pertambangan di wilayah Bogor, serta pendataan sumberdaya buatan berupa pembangkit tenaga listrik, waduk dan base- ment bangunan gedung di wilayah Bogor, kemudian pendataan sarana prasarana berupa pesawat terbang, landasan, radar, dermaga, alat pemadam kebakaran, depo BBM, hely pad, jalan tol, industri yang terkait Universitas Pertahanan Indonesia
kedirgantaraan, stasiun TV, radio, stasiun transmisi telpon, kantor pos dan giro, dan rumah sakit. Kedua, dalam bidang minat kedirgantaraan, menerima kunjungan siswa mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi untuk memperkenalkan alutsista (Alutsista) dan sarana prasarana pener- bangan di Lanud Atang Senjaya Bogor, melaksanakan pembinaan pra- muka saka dirgantara, pelatihan dasar kepemimpinan dan bela negara bagi guru-guru sekolah dan siswa SMA dan SMK disekitar Lanud, menye- diakan tempat latihan aeromodelling dan memantau kegiatan FASI di wilayah Bogor. Ketiga, berupaya menjalin hubungan yang akrab dengan masya- rakat disekitar Lanud melalui kegiatan bersama, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, dan lain-lain serta dengan instansi pemerin- tahan daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. (Disarikan dari hasil wawancara dengan Komandan Lanud Atang Senjaya, Marsekal Pertama TNI Dedi Permadi dan Kasi Binpotdirga Lanud Atang Senjaya, Letkol Kes Kuswan Sujana serta data Laporan Binpotdirga Lanud Atang Senjaya) 4.1.7 Deskripsi Komponen Cadangan Matra Udara 4.1.7.1 PT Garuda Indonesia PT. Garuda Indonesia merupakan maskapai "flag carrier" yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kini sudah berstatus sebagai "Public Listed Company" (sejak tahun 2008). Garuda melayani penerbangan ke lebih dari 64 destinasi domestik dan internasional melalui enam hub penerbangannya di Indonesia, yaitu Jakarta, Denpasar, Ma- kassar, Medan, Surabaya, dan Balikpapan, dengan armada yang men- cakup 140 pesawat berbagai jenis. Pada Maret 2014, Garuda Indonesia bergabung dengan SkyTeam, aliansi global beranggotakan 20 maskapai penerbangan dunia yang Universitas Pertahanan Indonesia 74
menyediakan akses ke jaringan global ke 1.064 destinasi di 178 negara dengan lebih dari 15.700 penerbangan per hari. Jumlah karyawan Garuda Indonesia pada saat ini mencapai 7.861 orang terdiri dari karyawan darat, pilot, teknisi, dan cabin crew. Adapun rincian karyawan berdasarkan posisi terdiri dari : Senior Management (BOD to VP, SM dan GM) : 244 orang Middle Management : 442 orang Supervisor : 273 orang Staff : 2.278 orang Captain & First Office : 1.026 orang Flight service manager & flight attendant : 2.928 orang Traine : 670 orang PT. Garuda Indonesia memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat terbang. Seluruh armada pesawat Garuda Indonesia diharuskan melakukan perawatan rutin setiap periodenya. Adapun jenis perawatan yang dilakukan dapat berupa overhaul, maintenance ringan, hingga sedang. Sejak proses seleksi untuk menjadi karyawan Garuda, mana- gement telah memiliki proses untuk mendeteksi calon karyawannya atas aspek bela negara sebagaimana beberapa pertanyaan yang harus di- jawab oleh calon karyawan dan akan dikonfirmasi ulang pada saat wa- wancara. Proses ini dinamakan Seleksi Background Check. Setelah lulus dari seluruh proses seleksi calon personel akan mendapatkan training. Guna menanamkan dan mengembangkan semangat bela negara dikalangan personel Garuda Indonesia, dilaksanakan program Samapta atau pendidikan militer dilembaga Samapta yang diwajibkan bagi setiap calon personel Garuda untuk mengikutinya. Garuda Indonesia juga memiliki tenaga kerja asing, baik di unit operations seperti Pilot, Cabin Crew, hingga Technician Expert, namun tetap memperhatikan transfer knowledge dengan tenaga kerja Indonesia, sehingga nantinya tenaga kerja Indonesia dapat menguasai speciality Universitas Pertahanan Indonesia 75
yang selama ini dimiliki oleh tenaga kerja asing tersebut. Tidak ada per- bedaan khusus antara perlakuan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia. Corporate Security Policy atau Kebijakan Keamanan Garuda Indonesia yang berisikan komitmen atas aspek keamanan dan juga security system yang dimiliki merupakan manifestasi terkecil dari pen- jabaran keikutsertaan Garuda dalam sistem pertahanan negara, seperti beberapa prosedur keamanan yang harus dilakukan oleh aircrew selama dalam penerbangan dan prosedur keamanan selama dibandar udara yang juga harus diterapkan oleh personel darat. Garuda belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Kemhan/TNI tentang rencana pembentukan komponen cadangan dan komponen pen- dukung dalam sistem pertahanan negara, namun Garuda Indonesia per- nah diundang dalam seminar bela negara sebagai nara sumber. Untuk saat ini belum ada kerjasama yang dilakukan oleh Garuda dengan Kemhan/TNI dalam bentuk kesepakatan/Memorandum Of Under- standing (MOU). Pada prinsipnya Garuda Indonesia akan mendukung bilamana direkrut sebagai komponen cadangan AU, seperti peran aktif yang pernah dilakukan sebelumnya atas evakuasi Warga Negara Indo- nesia (WNI) yang ada di beberapa negara konflik. Garuda Indonesia dipimpin oleh seorang President atau Chief Executive Officer (CEO). Dibawah nya ada 7 Executive Vice President (EVP) yang masing-masing EVP membawahi beberapa Vice President (VP). Untuk President/CEO sendiri dibantu oleh 6 VP. (Disarikan dari wawancara tertulis dengan VP Corporate Security Garuda, Bapak M. Nur) 4.1.7.2 PT Lion Air Lion Air adalah perusahaan yang berdiri dibawah hukum Indonesia sebagai PT dan status penanaman modalnya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pemiliknya adalah orang Indonesia, artinya Universitas Pertahanan Indonesia 76
tidak ada saham asing, dengan kata lain perusahaan ini adalah swasta nasional murni. PT. Lion Air dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dibawahnya ada Direktur Operasi, Direktur Teknik, Direktur Umum, Direktur Keuangan, Direktur Marketing, Direktur Safety and Security dan Head of Quality Assurance, sebagaimana standarnya perusahaan airline. Kekuatan armada pesawat Lion Air saat ini adalah pesawat Boeing 747 sebanyak 2 pesawat, Boeing 737 seri 400 sebanyak 6 pesawat, Boeing 737 seri 300 sebanyak 2 pesawat, Boeing 737 seri 800 sebanyak 22 pesawat, Boeing 737 seri 900 sebanyak 89 pesawat. Selain itu masih memesan sekitar 430 pesawat jenis Boeing 737 series dan 234 pesawat jenis Air Bus 320 series sampai dengan tahun 2027, namun semua pesa- wat itu tidak hanya untuk PT. Lion Air, tetapi juga termasuk untuk Batik, Wings, Thai Lion dan Malindo yang tergabung dalam holding company nya PT. Lion Air. Pilot di PT. Lion Air berjumlah sekitar 960 orang, diantaranya pilot asing sekitar 150 orang, personel cabin crew berjumlah sebanyak 1.674 orang, untuk ground crew berjumlah puluhan ribu orang, yang tersebar di lima Bandara di Indonesia, yaitu Bandara Sukarno Hatta Jakarta, Bandara Ku-alanamo Medan, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Hasanuddin Ma-kassar, dan Bandara Sam Ratulangi Manado yang berada di bawah PT LAS (Lion Airport Service), tetapi mereka tidak hanya khusus untuk PT. Lion Air tetapi juga untuk Batik, Wings, Thai Lion dan Malindo. Untuk di Bandara Sukarno Hatta sendiri, ground crew berjumlah sekitar 4.500 orang. Diakui bahwa secara pekerjaan perlakuan antara pilot asing de- ngan pilot dalam negeri tidak berbeda walaupun gaji yang diterima oleh pilot asing sedikit lebih besar, namun sebenarnya jatuhnya akan sama juga karena tiket mereka bolak balik ke negaranya menjadi tanggungan sendiri dan mereka tidak diikutkan dalam Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Bagi Lion Air dalam kondisi sekarang ini transportasi udara bukan semata-mata hanya bisnis tetapi juga sebagai agent of developement bagi suatu wilayah, dimana pesawat-pesawat Lion Air tidak hanya menerbangi Universitas Pertahanan Indonesia 77
rute-rute gemuk yang menguntungkan tetapi juga rute-rute perintis, seperti ke Melangguane, Naha, Matak dan pulau-pulau pinggiran wilayah Indonesia yang relatif tidak menguntungkan secara bisnis, tetapi orang- orang sangat membutuhkan sarana transportasi udara tersebut. Selain itu PT. Lion Air juga menyiapkan armada beserta crew-nya selama 24 jam untuk mendukung kepentingan keamanan, seperti mendukung kebutuhan Polri yang pernah memanfaatkan pesawat Lion Air untuk mengirim pasukannya ketika terjadi kerusuhan di Lombok, Ambon, Palu, Papua dan Batam, bahkan sudah ada perjanjian kerjasama dengan Polri. PT. Lion Air juga pernah bekerjasama dengan TNI AU dalam pemanfaatan Satuan Pemeliharaan (Sathar) 15 di Bandung yang idle kegiatannya karena kekurangan budget anggaran TNI AU. Sathar tersebut atas seijin Kasau bekerjasama dengan PT. Lion Air untuk pemeliharaan pesawat-pesawat Lion Air. Namun kerjasama ini terhenti karena faktor birokrasi yang ada di TNI AU. Selain itu juga ada kerjasama pemanfaatan lahan di Lanud Halim Perdanakusuma yang digunakan sebagai tempat untuk Simulator Pesawat Lion Air yang masih berlangsung sampai dengan sekarang. Penanaman nilai-nilai bela negara dan nasionalisme bagi karyawan Lion ditanamkan ketika mereka in doc atau mulai mengikuti pelatihan kar- yawan ketika didalam kelas. Mereka diberikan doktrin dan pengetahuan bahwa selain urusan bisnis para karyawan juga harus memahami bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang selain punya kewajiban kepada perusahaan, juga memiliki keterkaitan dengan instansi-instansi lain yang berkaitan dengan regulasi dan sebagainya dan mereka juga mempunyai peran ketika negara membutuhkan. Dengan pengarahan demikian diharapkan supaya ketika mereka melayani keperluan Polri atau TNI ditengah malam tidak membuat mereka bermalas-malasan melaksa- nakannya. Sosialisasi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan kepada salah satu Direktur dari PT. Lion Air yang diundang dirasakan tidak efektif, karena tidak Universitas Pertahanan Indonesia 78
memungkinkan materi yang didapat dalam sosialisasi tersebut akan di- sampaikan lagi kepada seluruh karyawannya karena ketiadaan waktu dan program untuk itu, sehingga sosialisasi berhenti pada Direkturnya saja. Oleh karena itu dari pihak PT. Lion Air menyarankan agar sosialisasi ter- sebut sebaiknya langsung menyentuh kepada karyawannya seperti pilot, mekanik, pramugari dan ground crew. Untuk pelaksanaannya dapat di- kompromikan dengan pihak PT. Lion Air, dimana saat karyawan idle dari pekerjaannya. (Disarikan dari hasil wawancara dengan Direktur Umum PT. Lion Air, Bapak Edward Sirait) 4.2 Analisis 4.2.1 Analisis Kebijakan Dayawilhanud Sebagai penjabaran dari pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Dasar Negara RI Tahun 1945, maka UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan dalam pasal 1 angka 2 bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem Pertahanan yang bersifat semesta, yang artinya bahwa untuk mempertahankan keutuhan negara dari setiap ancaman tidak hanya bertumpu kepada kekuatan TNI saja, akan tetapi melibatkan seluruh warga negara dan potensi negara. Untuk mengatur keterlibatan dari warga negara dan potensi negara itulah pemerintah perlu membuat kebijakan agar implementasi dari UU tersebut tepat guna dan berhasil guna, sehingga potensi SDM, SDA/B dan sarana prasarana yang begitu besar benar-benar dapat menjadi kekuatan penangkal bagi bangsa Indonesia terhadap segala ancaman yang meng- ganggu keselamatan dan keutuhan bangsa. Dalam pasal 7 dan pasal 8 UU Nomor 3 Tahun 2002 telah membagi kekuatan pertahanan negara menjadi tiga komponen, yaitu Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Komponen Utama adalah TNI, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung adalah segenap sumberdaya nasional. Universitas Pertahanan Indonesia 79
Untuk dapat terimplementasinya UU Nomor 3 Tahun 2002, perlu segera diikuti oleh UU pelaksanaannya, yaitu UU TNI, UU Komponen Cadangan dan UU Komponen Pendukung. UU tentang TNI telah lahir pada tahun 2004, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun UU tentang Komponen Cadangan tidak kunjung dapat diselesaikan oleh DPR periode 2009-2014 ini, sedangkan UU tentang Komponen Pendukung masih dalam pembahasan antar Kementerian. Dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, tiap-tiap Angkatan mendapat tugas untuk melak- sanakan pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai matranya. Menurut kementerian pertahanan, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Kompo- nen Cadangan (Dirkomcad), Brigadir Jendral TNI Budi Rachmat, SE, MM, pemberdayaan wilayah pertahanan sama artinya dengan pemberdayaan potensi pertahanan, yaitu membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang disiapkan secara dini yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Dalam RUU Komponen Cadangan tersebut cukup jelas diuraikan tentang landasan konstitusi dan yuridis pembentukan komponen per- tahanan negara, dimana dengan jelasnya pengertian dan pemahaman masyarakat tentang komponen pertahanan negara tersebut pemerintah berharap agar RUU tersebut segera disahkan, sehingga akan memberikan payung hukum yang kuat bagi TNI AD, TNI AL dan TNI AU untuk melak- sanakan tugasnya sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 34 tahun 2004. Dalam hal sasaran yang ingin dicapai dan tahapan dalam proses rekrutmen komponen cadangan juga dinyatakan cukup jelas. Disini juga digambarkan secara jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara komponen cadangan dan wajib militer, baik cara rekrutmennya, statusnya, masa bhakti sebagai komponen cadangan, kedudukan pada saat pembentukan, pembinaan dan pengakhiran, maupun penggunaan- nya, yang memang menjadi isu kekhawatiran sebagian masyarakat tentang wajib militer yang diidentikkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Universitas Pertahanan Indonesia 80
TNI AU yang memiliki ciri khas kematraan dengan lebih menge- depankan kekuatan Alutsista yang sarat materil dan teknologi tinggi telah menjabarkan tugas Dayawilhanud dengan mengeluarkan Buku Petunjuk TNI AU Tentang Pembinaan Potensi Kedirgantaraan dengan Keputusan Kepala Staf AU Nomor Kep/688/XII/2012. Dalam buku tersebut dijelaskan sasaran pembinaan potensi dirgantara terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam/buatan dan sarana prasarana, yang secara terperinci dijelaskan dalam Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Pendataan Sumberdaya Nasional Aspek Kedirgantaraan (Keputusan Kasau Nomor Kep/157/VI/2014). Berdasarkan kebijakan tersebut tidak semua orang dapat direkrut menjadi komponen cadangan, melainkan mereka yang memiliki kemampuan dan ketrampilan tertentu yang dibutuhkan saja. Hal ini berbeda dengan matra darat yang dapat merekrut orang dan diberi pelatihan militer yang tidak memerlukan waktu yang lama dan dapat segera digunakan untuk operasional perang darat. Kebijakan Dayawilhanud ini telah cukup memadai untuk dilaksana- kan sebagai tindak lanjut dari sistem pertahanan semesta bagi matra udara, karena sudah dijelaskan siapa subjek dan objeknya serta apa tujuan dan sasaran yang dikehendaki, namun pada kenyataannya pe- nyelenggaraan pembinaan komponen cadangan dan komponen pendu- kung belum tertuang dalam program kerja Dispotdirga. Alasan utama kenapa pembinaan Komcad dan Komduk belum dituangkan dalam program kerja Dispotdirga adalah karena belum adanya UU Komcad dan Komduk. (Wawancara dengan Kadispotdirga, Bapak Nil Handri). Namun apabila dianalisis lebih lanjut, dengan belum adanya UU Komcad dan Komduk, tidak serta merta seluruh rangkaian kegiatan pembinaan Komcad dan Komduk matra udara tidak dapat dilaksanakan. Dengan UU dan peraturan yang ada serta Bujuklak Binpotdirga dan Direktif Kasau tentang pembinaan Komcad dan Komduk bisa dijadikan dasar dalam menyusun rencana program kerja pembinaan Komcad dan Komduk, meskipun tidak sampai pada tahap penggunaan, seperti pendataan dan sosialisasi kepada target/sasaran Komcad/Komduk. Universitas Pertahanan Indonesia 81
82 4.2.2 Analisis Pelaksanaaan Dayawilhanud Pelaksana dari Dayawilhanud di tingkat pusat adalah Dinas Potensi Dirgantara dan diwilayah dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan, yaitu Koopsau beserta Lanud jajarannya. Dari sisi organisasi, terlihat bahwa struktur yang ada dalam organisasi Dispotdirga saat ini belum cukup mampu untuk melaksanakan pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung, dimana keberadaan subdis binsumda dengan tiga seksinya saat ini hanya akan mampu sampai tingkat pendataan saja, tetapi tidak cukup mampu untuk melaksanakan perekrutan dan pelatihan bagi komponen cadangan. Kewenangan Dispotdirga juga tidak sampai menyentuh kepada satuan- satuan komando kewilayahan di daerah karena sifatnya sebagai badan pelaksana pusat yang terbatas di lingkungan mabesau saja. Begitu juga struktur organisasi di Koopsau, Binpotdir berada dibawah Staf Operasi, sebagai Perwira Pembantu Madya (Pabandya). Dilihat dari sifatnya, tugas Operasi Udara dan tugas Pembinaan Potensi Dirgantara adalah dua hal yang berbeda dan setara dalam beban kerjanya, sehingga seharusnya ada Staf Binpotdirga sendiri di Koopsau, dan tidak berada dibawah Staf Operasi, melainkan sejajar dengan Staf Operasi. Dengan kondisi ini menunjukkan tugas binpotdirga belum men- jadi perhatian yang sama dan setara dengan tugas operasi udara. Cukup menarik dalam struktur Lanud tipe A yang baru, binpotdirga tidak lagi ditempatkan dibawah Dinas Operasi, melainkan langsung dibawah Komandan Lanud sebagai Staf Khusus. Hal ini menunjukkan telah ada- nya perhatian yang lebih besar terhadap Binpotdirga di Lanud, namun akan lebih tepat lagi jika menjadi Dinas Potensi Dirgantara yang sejajar dengan Dinas Operasi, Dinas Personel dan Dinas Logistik. Dalam bidang pengawakan organisasi, terlihat bahwa personel yang ada di Dispotdirga saat ini belum terpenuhi sesuai Daftar Susunan Personel (DSP), dari seharusnya 72 orang personel baru terisi 38 orang personel atau 53% dari DSP. Jumlah personel ini lebih memprihatinkan Universitas Pertahanan Indonesia
lagi di Koopsau yang hanya ada 2 orang, yaitu Pabandya Binpotdirga dan Pabandasumda, begitu juga di Lanud tipe A, dibawah Kasi Binpotdirga hanya ada 2 kotak jabatan. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, personel Dispotdirga cukup baik dalam hal pendidikan militer, dimana setiap pejabat telah memenuhi syarat pendidikannya, yaitu lulusan Lemhanas untuk Kepala Dispotdirga, lulusan Sesko TNI untuk Sekretaris Dispotdirga, bahkan yang ada sekarang sudah lulusan Lemhanas, lulusan Sesko Angkatan untuk Kasubdis, dan lulusan Sekkau untuk Kasi, malah yang ada saat ini banyak yang lulusan Seskoau. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan umum sebagian besar adalah lulusan S1, dan banyak juga lulusan S2, bahkan ada yang lulusan S3. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pendidikan personel Dispotdirga sangat baik. Mencermati program kerja yang telah dilaksanakan oleh Dispot- dirga pada tahun 2013 dan program kerja tahun 2014 dalam pember- dayaan wilayah pertahanan udara, terlihat relatif sama. Titik berat program kerja masih berada pada kegiatan menarik minat dirgantara dengan olah raga dirgantara dan pramuka Saka Dirgantara. Sosialisasi yang dilaksa- nakan masih tertuju kepada personel internal sendiri, artinya untuk per- sonel TNI AU baik militer maupun sipil yang posisinya dalam hal ini adalah sebagai pelaksana implementasi pembinaan potensi dirgantara, semen- tara sosialisasi kepada sasaran/target pemberdayaan potensi dirgantara, seperti pilot, crew pesawat, teknisi, ground handling, pabrik pesawat, dan lain-lainnya yang berada di perusahaan penerbangan dan pada industri penerbangan belum dilaksanakan. Disamping itu terlihat dana yang dialokasikan untuk Dayawilhanud relatif masih kecil, kemungkinan karena belum adanya program pem- binaan komponen cadangan yang memerlukan sosialisasi, rekrutmen, pe- latihan dan pengangkatannya. Dispotdirga tidak mengajukan program ter- sebut karena belum adanya dasar UU dan peraturan pemerintah untuk melaksanakannya, karena apabila program itu diajukan pasti akan ditolak oleh Mabesau. (Wawancara dengan Kadispotdirga, Bapak Nil Handri) Universitas Pertahanan Indonesia 83
Mencermati pernyataan Kadispotdirga tersebut, bisa juga diterima karena dalam POP Dispotdirga pasal 6 menjelaskan bahwa dalam melak- sanakan Dayawilhanud harus berpedoman kepada UU yang berlaku. Namun tidak sepenuhnya juga UU Komcad dan Komduk menjadi dasar satu-satunya untuk menyusun rencana program kerja pembinaan Komcad dan Komduk, karena dengan UU dan peraturan yang ada serta Bujuklak Binpotdirga dan Direktif Kasau tentang pembinaan Komcad dan Komduk bisa dijadikan dasar dalam menyusun rencana program kerja pembinaan Komcad dan Komduk. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi dalam teori implementasi kebijakan Edward III, terlihat Dispotdirga belum menerapkannya dalam implementasi Dayawilhan. Di kementerian pertahanan sendiri telah pernah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara bagi PNS Kemhan RI Tahun Anggaran 2013 yang berlangsung di Rindam Jaya. Diklat Bela Negara tersebut diikuti oleh 300 PNS yang berdinas di Kementerian Pertahanan dan berlangsung selama satu bulan. Program ini dalam rangka mewujudkan Pasal 27 dan 30 UUD 45 yang diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan, yang isinya secara garis besar menjelas- kan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan bela negara, seperti dikatakan oleh Direktur Komponen Cadangan Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Budi Rachmat. Apabila diperhatikan terdapat sesuatu yang kontradiktif antara apa yang dilaksanakan oleh Kemhan dengan sikap dari Dispotdirga, dimana Kemhan berusaha melaksanakan kegiatan yang menjadi embrio dari pembentukan komponen cadangan dengan menggunakan dasar pasal 27 UUD 1945, sementara Dispotdirga terbentur dengan belum adanya UU Komcad dan Komduk. Barangkali dengan mereferensi kepada apa yang dilaksanakan oleh kementerian pertahanan tersebut, berdasarkan pasal 27 UUD 1945 dan UU Nomor 34 tahun 2004, pasal 10 e, sebagai tugas AU, kemudian didukung dengan kesadaran dan kesediaan sasaran/target pembinaan Universitas Pertahanan Indonesia 84
85 Komcad/Komduk, Dispotdirga dapat membuat program yang tujuan dan sasarannya adalah untuk pembinaan komponen cadangan matra udara, dan tentunya hal tersebut juga harus didukung oleh dana anggaran yang disediakan oleh Kemhan/Mabesau. 4.2.3 Analisis Sasaran Pembinaan Komponen Cadangan Matra Udara Sasaran/target dari pembinaan potensi kedirgantaraan adalah sum- berdaya manusia, sumberdaya alam/buatan serta sarana dan prasarana. Sumberdaya manusia sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Kasau Nomor Kep/157/VI/2014 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Pendataan Sumberdaya Nasional Aspek Kedirgantaraan, terdiri dari per- sonel atau masyarakat yang berprofesi dalam dunia penerbangan dan masyarakat yang berprofesi di luar dunia penerbangan. Masyarakat pe- nerbangan antara lain adalah : 1) Penerbang/pilot dan awak pesawat lainnya; 2) Teknisi penyiap dan pemeliharaan pesawat; 3) Personel pe- ngisian bahan bakar pesawat dan ground handling. Sarana dan prasarana antara lain adalah wahana perhubungan udara yang meliputi transportasi udara, komunikasi dan jasa terkait dengan kedirgantaraan. PT. Lion Air dan PT. Garuda yang memiliki sumberdaya manusia dan sarana prasarana bidang penerbangan dengan kekuatan armada pesawat dan personel yang cukup besar jumlahnya merupakan potensi utama sebagai komponen cadangan matra udara, disamping tentunya perusahaan penerbangan lainnya baik BUMN maupun Swasta. Dari fakta dan data yang didapat dari penelitian dilapangan menun- jukkan adanya respon yang cukup baik dari pihak manajemen perusahaan tentang pelibatannya untuk direkrut menjadi komponen cadangan, bahkan mereka jauh-jauh hari telah menyadari keberadaan mereka di tengah- tengah negara ini, dimana perusahaan tidak hanya berorientasi bisnis semata tetapi juga ikut membangun bangsa melalui jasa transportasi dengan melayani rute penerbangan yang relatif tidak menguntungkan secara bisnis namun amat diperlukan oleh masyarakat untuk kelancaran Universitas Pertahanan Indonesia
transportasi, sehingga memberikan semangat untuk bekerja di daerah- daerah terpencil karena adanya kemudahan akses transportasi. Disamping itu telah terjalin kerjasama yang baik dengan Polri dalam mengangkut pasukan ke daerah operasi kapanpun diperlukan dan telah terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam pemeliharaan pesa- wat dengan Satuan Pemeliharaan TNI AU Mereka juga bersedia untuk mendapatkan sosialisasi dari pihak pemerintah maupun TNI tentang peran mereka dalam sistem pertahanan negara, tentunya dengan tidak mengganggu waktu kerja mereka. Hal-hal tersebut diatas memberikan peluang dan kekuatan bagi TNI AU dalam mengimplementasikan pembinaan Komcad/Komduk matra udara. TNI AU dengan kondisi maskapai penerbangan nasional yang ada sekarang ini dapat melakukan pendataan baik personel maupun armada pesawat dan sarana penunjang penerbangan lainnya yang dimiliki oleh maskapai penerbangan nasional tersebut untuk keperluan pertahanan negara. Sosialisasi tentang Komcad matra udara juga dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik dan saling pengertian antara kedua instansi, termasuk melaksanakan perekrutan menjadi komponen cadangan, akan tetapi apabila terjadi penolakan dari pihak maskapai penerbangan tersebut, maka TNI AU tidak dapat untuk memaksa mereka mengikuti program tersebut karena belum adanya UU Komcad/Komduk yang memiliki kekuatan hukum untuk memaksa mereka mengikutinya dan akan mendapat sanksi pidana apabila menolak. Hal inilah yang menjadi kelemahan dan sekaligus ancaman bagi tugas pembinaan Komcad/ Komduk matra udara. 4.3 Pembahasan Dalam pembahasan ini peneliti mencoba mengaitkan kegiatan Dayawilhanud yang dilaksanakan oleh Dispotdirga, termasuk Kowil AU dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Universitas Pertahanan Indonesia 86
87 Edwards III. Dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor atau variabel krusial, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk keberhasilan suatu implementasi. 4.3.1 Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Dayawilhanud Terdapat tiga hal penting dalam komunikasi kebijakan, yaitu trans- misi, kejelasan (clarity) dan konsistensi. Faktor transmisi dalam konteks kebijakan Dayawilhanud yang telah dikeluarkan oleh Kasau dalam bentuk Direktif Kasau pada tanggal 25 Januari tahun 2010 yang ditujukan sebagai petunjuk/pedoman bagi Kotama Operasi maupun Fungsi TNI AU sebagai Komando Kewilayahan TNI AU yang melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan matra udara dalam rangka kesiapan berlakunya UU Komponen Cadangan (Kasau 2010 : 2), penyalurannya ditujukan kepada Pangkohanudnas, Pangkoopsau I, Pangkoopsau II dan Komandan Kodikau. Dalam pembahasan ini, transmisi kebijakan dilihat dari pemberi kebijakan kepada pelaksana kebijakan (implementor) dan dari implemen- tor kepada objek/sasaran kebijakan. Dilihat dari pemberi kebijakan kepada implementor, Dispotdirga sendiri tidak menjadi alamat transmisi dari direktif tersebut karena selain pelaksana, Dispotdirga juga sebagai badan pembuat kebijakan Kasau bidang pembinaan potensi dirgantara, dengan kata lain Direktif tersebut digodok oleh Dispotdirga. Dalam direktif itu sendiri telah diuraikan kegiatan pembinaan Komcad mulai dari publikasi/ sosialisasi sampai dengan pengangkatan Komcad. Pada tahun 2012 dikeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Bujuk- lak) pembinaan potensi kedirgantaraan, sebagai respon terhadap direktif Kasau tersebut, dimana pelaksanaan kegiatan binpotdirga dibagi sesuai dengan keberadaan empat sub dinas, yaitu bidang pembinaan minat kedirgan-taraan, bidang pembinaan sumber daya, bidang kegiatan bakti TNI dan bidang pembinaan wilayah pertahanan. Bujuklak inilah yang menjadi pedoman oleh Dispotdirga dalam melaksanakan tugasnya dan Universitas Pertahanan Indonesia
juga menjadi pedoman oleh Kowil dalam melaksanakan tugas Binpotdirga. Apabila pembinaan Komcad benar-benar dilaksanakan, tentunya struktur organisasi Dispotdirga harus divalidasi untuk menyesuaikan dengan beban tugas yang baru tersebut. Dilihat dari implementor kepada target/sasaran berupa sumberdaya manusia, sumber daya alam/buatan serta sarana dan prasarana, transmisi komunikasi kebijakan pembinaan Komcad belum dilaksanakan, sehingga sampai saat ini target/sasaran belum mengetahui program pembinaan Komcad/Komduk tersebut. Faktor kejelasan dalam konteks komunikasi kebijakan Dayawil- hanud, terutama menyangkut mengenai pembinaan komponen cadangan masih kabur karena tidak ada kejelasan kapan dan bagaimana kegiatan pembinaan komponen cadangan dilaksanakan. Ketidak jelasan pesan komunikasi tersebut akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah atau belum direspon sebagaimana mestinya, hal ini terlihat belum adanya program kerja yang disusun Dispotdirga untuk pembinaan Komcad/ Komduk. Beberapa faktor yang mendorong ketidak jelasan komunikasi tersebut antara lain karena kompleksitas kebijakan, dimana kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut TNI AU, tetapi juga kementerian pertahanan, badan-badan pemerintah lainnya dan badan-badan swasta yang terkait dengan Komcad/Komduk. Faktor kurangnya konsensus da- lam pembinaan Komcad/Komduk dan masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, dimana kegiatan pembinaan Komcad/Komduk ini merupakan program baru bagi Dispotdirga dan TNI AU, juga menjadi penyebab kaburnya komunikasi tentang kebijakan Dayawilhanud. Dilingkungan internal Dispotdirga sendiri juga tidak membicarakan program-program tentang pembinaan Komcad/Komduk tersebut karena belum ada dasar undang-undangnya. (Wawancara dengan Kadispotdirga, Bapak Nil Handri). Faktor konsistensi dalam kebijakan Dayawilhanud juga tidak ter- lihat, karena kebijakan yang bersifat baru masih diperlukan penjelasan- penjelasan dan petunjuk-petunjuk lainnya seperti petunjuk teknis perek- Universitas Pertahanan Indonesia 88
89 rutan, pelatihan, penggunaan dan lain-lainnya, begitu juga dengan masalah anggaran, tentunya harus tersedia tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut, tetapi pada kenyataannya belum ada buku petunjuk teknis tentang perekrutan, pelatihan maupun penggunaan Komcad/Komduk dan anggaran yang tersedia masih sama dengan anggaran tanpa kegiatan pembinaan Komcad/Komduk. Kondisi demikian bisa juga disebabkan karena belum adanya UU Komcad/Komduk sehingga belum ada inisiatif membuat program pembinaan Komcad/ Komduk tersebut, menunggu instruksi pimpinan lebih lanjut. Ketidak konsistenan dalam komunikasi ini bisa juga disebabkan oleh pergantian pimpinan yang mempunyai fokus yang berbeda. Direktif tentang Dayawilhanud melalui pembinaan komponen cadangan yang dikeluarkan pada tahun 2010 oleh Kasau waktu itu Marsekal TNI Imam Sufaat, belum ditindaklanjuti, sementara pada tahun 2014 ini Kasau dijabat oleh Marsekal TNI IB Putu Dunia, yang belum memberikan arahan dan mengeluarkan direktif lebih lanjut tentang pembinaan Komcad/ Komduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsistensi kebijakan pembinaan komponen cadangan ini bisa juga disebabkan kerumitan kebijakan tersebut untuk dilaksanakan karena menyangkut banyak instansi lainnya dan adanya masalah-masalah yang mengawali suatu program baru, misalnya organisasi, personel dan anggaran yang tidak jelas. 4.3.2 Faktor Sumberdaya Dalam Implementasi Dayawilhanud Sumberdaya yang penting dalam implementasi pemberdayaan wilayah pertahanan udara antara lain tenaga staf dengan kompetensi yang memadai, informasi, wewenang dan fasilitas yang dimiliki. Pembahasan ini lebih terfokus kepada Dispotdirga sebagai im- plementor Dayawilhanud. Universitas Pertahanan Indonesia
Jumlah personel Dispotdirga yang ada sekarang ini baru terisi sebanyak 53 % dari DSP. Dengan kondisi tersebut artinya pengawakan organisasi masih jauh dibawah ideal sebuah struktur organisasi, yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas-tugas. Meskipun ke- kurangan jumlah personel terkadang tidak sepenuhnya menjadi kendala asalkan personel yang ada mempunyai kompetensi/kecakapan yang diperlukan. Dilihat dari tingkat pendidikan, baik pendidikan militer maupun pendidikan umum, Dispotdirga memiliki personel dengan kompetensi pendidikan yang sangat baik, namun belum tentu dapat mengimplemen- tasikan kebijakan Dayawilhanud dengan baik, karena terkadang back ground ilmu yang dimiliki juga berpengaruh terhadap kemampuan per- sonel dalam menangani tugasnya. Bidang ilmu strategi pertahanan dan manajemen pertahanan yang lebih mendukung tugas tersebut belum menjadi basic ilmu bagi sebagian besar personel Dispotdirga. Pembentukan komponen cadangan matra udara merupakan sebuah program yang baru bagi TNI AU, dimana seharusnya diberikan kursus-kursus/pelatihan kepada personel yang akan melaksanakannya, tetapi sampai saat ini belum ada kursus/pelatihan baik dari Kemhan maupun Mabes TNI untuk personel pengelola pembinaan Komcad/ Komduk tersebut. Terkadang dalam suatu intansi, personelnya seringkali tidak mem- punyai keahlian pengelolaan yang dibutuhkan bagi kedudukan/jabatan mereka, kemudian latihan atau training yang diberikan sangat minim sehingga berakibat kemampuan profesional mereka mengalami kenaikan yang cukup lambat. Sementara itu pejabat-pejabat di tingkat atas memiliki kedudukan yang relatif singkat. Para pejabat ini biasanya kurang mena- namkan pengembangan ilmu dan keterampilan jangka panjang, disamping juga tidak menekankan latihan pengelolaan. Kondisi tersebut diatas juga tidak terlepas dari Dispotdirga dan TNI AU umumnya. Faktor informasi merupakan sumberdaya yang penting dalam implementasi Dayawilhanud. Informasi mempunyai dua bentuk, pertama, mengenai bagaimana melaksanakan Dayawilhanud. Personel Dispotdirga Universitas Pertahanan Indonesia 90
sebagai implementor kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Personel pelaksana harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan tersebut, seperti telah dibahas dalam faktor komunikasi, bahwa ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan akan menghambat keberhasilan implementasi. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personel terhadap peraturan, Dispotdirga sebagai pelaksana kegiatan harus me- ngetahui apakah personel yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan Komcad/Komduk mentaati UU dan peraturan ataukah tidak. Dari data yang ada, informasi ini masih minim didapatkan oleh Dispotdirga. Faktor wewenang dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting, misalnya kewenangan mengeluarkan surat panggilan kepada sasaran/ target yang akan dibina menjadi Komcad/Komduk, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain yang terkait, pengelolaan dana, pembelian barang dan lain-lain. Kekurangan atau keterbatasan wewenang menyebabkan tidak efektifnya suatu kegiatan, namun hal ini tidak dapat dihindari sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana lainnya agar prog- ram dapat berhasil. Untuk keberhasilan pembinaan komponen cadangan matra udara, Dispotdirga harus bekerjasama dengan pihak-pihak lain, baik yang berwenang mengeluarkan UU atau peraturan, yang berwenang dalam pengadaan barang dan fasilitas, yang berwenang melaksanakan latihan dan pendidikan maupun yang berwenang mengeluarkan dana dan anggaran, namun dari data yang ada terlihat masih minimnya kerjasama tersebut. Faktor sumberdaya berikutnya adalah fasilitas. Tanpa didukung oleh fasilitas yang memadai sulit untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Dalam pembinaan potensi dirgantara secara umum kebutuhan fasilitas perkantoran sudah cukup memadai, namun peranti keras seperti komputer dengan program pengolahan data yang terintegrasi dengan pusat data yang ada di TNI AU masih belum tersedia. Begitu juga dengan fasilitas untuk pendidikan dan latihan bagi komponen cadangan, seperti Universitas Pertahanan Indonesia 91
ruang kelas, perlengkapan belajar dan asrama belum tersedia, dan tentunya Dispotdirga harus bekerjasama dengan Kodikau untuk meme- nuhi keperluan tersebut, disamping itu tentunya tenaga guru dan pelatih yang dibutuhkan juga harus tersedia. 4.3.3 Faktor Disposisi Dalam Implementasi Dayawilhanud Disposisi atau kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika sikap pelak- sana baik dan positif terhadap sebuah kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, begitu juga sebaliknya apabila perspektif para pelaksana kebijakan berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit. Dispotdirga sebagai bagian dari institusi militer yang hirarkis tidak mungkin akan mengabaikan perintah dari atasannya, tetapi kelihatannya kejelasan perintah lah yang menyebabkan masih belum berjalannya pembinaan Komcad/Komduk matra udara sebagaimana mestinya, karena berkaitan juga dengan dana dan fasilitas yang disediakan. Sebuah kebijakan apabila diikuti oleh instruksi yang jelas dan didukung dengan anggaran dan fasilitas yang memadai, tidak akan sulit untuk dilaksanakan, namun apabila kebijakan tanpa didukung anggaran dan fasilitas akan cukup sulit mengharapkan kinerja yang tanpa pamrih dari pelaksananya. Hal ini bisa dilihat dari anggaran yang disediakan untuk Dayawilhanud relatif kecil, sehingga untuk melaksanakan sosialisasi dan pendataan potensi kedirgantaraan diseluruh wilayah Indonesia dan melakukan pemrosesan dan pengolahan data yang telah dikumpulkan masih belum memadai. Meskipun apabila sasaran/target pembinaan, seperti maskapai penerbangan dan industri penerbangan didatangi ataupun diundang datang untuk menerima sosialisasi dan sekaligus pendataan kemampuan yang dimiliki, mereka akan bersedia dan mau Universitas Pertahanan Indonesia 92
bekerjasama melaksanakan kegiatan itu, tetapi tanpa dukungan biaya, kegiatan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Dikaitkan dengan sebuah program baru yang membutuhkan kemampuan dan ketrampilan yang lebih, begitu juga menuntut tindakan dan pemikiran yang akan mengorbankan atau menyita lebih banyak waktu dan tenaga, akan cenderung membuat pelaksana kebijakan tidak begitu mengacuhkan kebijakan tersebut, apalagi komunikasi dari pejabat diatas tidak jelas atau tidak konsisten dengan minimnya dukungan dana yang diberikan. Adanya pertentangan di sebagian masyarakat yang berakibat sulitnya mencapai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR dalam mengesahkan RUU Komcad menjadi UU Komcad, secara umum akan menurunkan kegairahan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut, walaupun ditinjau dari strategi pertahanan negara sangat krusial karena akan memberikan penguatan dalam sistem pertahanan negara sebagai deterrent effect. Karena kecenderungan pelaksana memegang peranan penting untuk keberhasilan sebuah kebijakan, maka usaha-usaha untuk mem- perbaiki kecenderungan mereka juga penting. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Langkah ini belum diterapkan oleh Dispotdirga dan TNI AU. 4.3.4 Faktor Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Dayawilhanud Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Ripley dan Franklin, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yakni : Pertama, birokrasi dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk menangani masalah- masalah yang yang didefinisikan sebagai urusan publik. Kedua, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelak-sanaan program kebijakan. Ketiga, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Keempat, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan Universitas Pertahanan Indonesia 93
kompleks. Kelima, birokrasi jarang mati, karena nalurinya untuk bertahan hidup. Keenam, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal di luar dirinya. (Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1982) dalam Budi Winarno, 2014 : 206) Dengan merujuk pada peran yang dijalankan birokrasi dalam proses implementasi seperti dijelaskan diatas, maka mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Struktur organisasi Dispotdirga saat ini sebagai badan pelaksana pusat memiliki ruang lingkup kewenangan yang terbatas ditingkat pusat saja. Apabila dihadapkan dengan tugas pemberdayaan wilayah per- tahanan udara yang memberdayakan seluruh potensi nasional yang dapat dibina menjadi kekuatan pengganda matra udara sebagai Komcad/ Komduk, maka Dispotdirga harus memiliki kewenangan yang lebih luas yang dapat menjangkau seluruh wilayah tersebut. Tugas Dayawilhanud yang cukup luas tersebut seharusnya mendapat perhatian yang sama porsinya dengan tugas bidang operasi, personel dan logistik, dimana pada tingkat kebijakan berada pada seorang Asisten Kasau, kemudian pada tingkat pelaksana pusat pada Kadispotdirga dan tingkat Kowil berada pada seorang Kepala / Kepala Dinas. Dengan kata lain seharusnya ada organisasi Staf Binpotdirga pada level pembantu pimpinan yang dipimpin oleh seorang Asisten. Binpotdirga jika hanya terbatas pada struktur orga- nisasi kedinasan seperti sekarang ini, maka tugas-tugas Dayawilhanud tidak akan mencapai hasil sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh UUD 1945, sebagai perwujudan dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Dengan demikian pembinaan potensi dirgantara tidak lagi berada dibawah operasi, melainkan memiliki bidang tugas sendiri yang terpisah dari tugas-tugas operasi. Binpotdirga menyiapkan personel cadangan/ pendukung dan sarana untuk digunakan oleh operasi, Binpotdirga Universitas Pertahanan Indonesia 94
menyiapkan sumberdaya alam/buatan serta prasarana untuk digunakan oleh logistik. Selain struktur organisasi, keberadaan buku petunjuk dan SOP juga mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi. Dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Pembinaan Potensi Kedirgantaraan belum tertuang dengan jelas bagaimana tahap-tahap pelaksanaan pembentukan komponen cadangan, melainkan hanya ada dalam bentuk Direktif Kasau Tahun 2010. Selain itu belum ada Buku Petunjuk Induk Tentang Pem- binaan Potensi Dirgantara, meskipun dalam buku petunjuk pelaksanaan pembinaan potensi dirgantara dijelaskan bahwa diatasnya adalah Buku Petunjuk Induk Operasi. Dengan demikian untuk keberhasilan implemen- tasi Dayawilhanud, perlu segera dibuat Buku Petunjuk Induk Tentang Dayawilhanud atau Pembinaan Potensi Dirgantara, kemudian merevisi Buku Petunjuk Pelaksanaan dan melengkapinya dengan Buku-Buku Petunjuk Teknis yang diperlukan. Universitas Pertahanan Indonesia 95
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Dari penelitian tentang implementasi Dayawilhanud ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pertama, bahwa yang dimaksud dengan pembinaan potensi dirgantara adalah Dayawilhanud yang merupakan bagian dari pember- dayaan wilayah pertahanan yang menjadi tugas TNI AU untuk memper- besar kekuatan dan sama dengan pemberdayaan potensi pertahanan yang tercantum dalam nomenklatur kementerian pertahanan. Kedua, kebijakan Dayawilhanud yang dikeluarkan oleh TNI AU yang tertuang dalam bentuk buku petunjuk pelaksanaan tentang pem- binaan potensi dirgantara, telah sejalan dengan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan, walaupun masih dalam bentuk RUU. Substansinya adalah untuk menumbuh- kembangkan dan menarik minat masyarakat umum terhadap kedirgan- taraan sehingga mereka mau mengabdikan dirinya bergabung menjadi anggota TNI AU dan bagi masyarakat yang bekerja dalam profesi kedir- gantaraan bersedia direkrut menjadi komponen cadangan sebagai kekuatan pengganda TNI AU apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan pertahanan negara. Kemudian menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara bagi masyarakat secara umum dan khususnya di sekitar Lanud guna mendukung tugas TNI AU. Ketiga, pada kenyataannya implementasi Dayawilhanud belum dilaksanakan secara optimal oleh Dispotdirga maupun Kowil TNI AU, yang tercermin dari program kerjanya masih bertitik berat pada kegiatan me- narik minat kedirgantaraan dengan olah raga dirgantara dan pramuka saka dirgantara, sedangkan pembinaan komponen cadangan dan kom- ponen pendukung relatif terabaikan. Alasan utamanya karena belum ada UU Komcad dan UU Komduk, namun tidak sepenuhnya bisa diterima karena sudah ada UU dan peraturan serta Buku Petunjuk Pelaksanaan Universitas Pertahanan Indonesia 96
97 Binpotdirga Tahun 2012 dan Direktif Kasau Tentang Komcad tahun 2010 , sebagai dasar penyusunan rencana program kerja pembinaan Komcad/ Komduk. Keempat, sasaran/target dari Dayawilhanud, yaitu dua maskapai penerbangan dalam negeri terbesar dengan status BUMN dan Swasta Nasional murni yang memiliki potensi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kekuatan dirgantara pada dasarnya siap mendukung dan bersedia untuk dijadikan Komcad dan Komduk matra udara, sehingga untuk mewujudkannya sepenuhnya bergantung kepada usaha Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan UU Komponen Cadangan, dan Dispotdirga TNI AU sebagai pelaksana untuk segera mengimplemen- tasikannya. Kelima, apabila dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan dari Edwards III terlihat bahwa belum berhasilnya pelaksanaan pembinaan Komcad/Komduk matra udara disebabkan oleh permasalahan kompleks yang menyangkut faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang belum diterapkan secara optimal. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi antara pemerintah (eksekutif) dalam kontek ini Kemhan dengan DPR (legislatif) sebagai pembuat kebijakan di satu pihak, dan Dispotdirga sebagai implementor kebijakan dengan masyarakat dan sumber daya kedirgantaraan nasional sebagai sasaran/target kebijakan di lain pihak. Dengan menerapkan secara optimal faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi Dayawilhanud, diyakini pembinaan Komcad/Komduk matra udara akan berhasil, sehingga akan berdampak pada penguatan sistem pertahanan negara. 5.2 Saran 5.2.1 Saran Teoritis Dalam penelitian implementasi kebijakan Dayawilhanud dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, sangat Universitas Pertahanan Indonesia
cocok dan relevan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisiennya kebijakan tersebut diimplementasikan, sehingga dengan demikian disarankan agar dapat menggunakan teori Edwards III untuk penelitian- penelitian implementasi kebijakan pada bidang-bidang yang sejenis. 5.2.2 Saran Praktis Pertama, bagi TNI AU, disarankan untuk dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kebijakan Dayawilhanud yang telah dibuat dan mendorong Kemhan dan DPR untuk segera mensahkan RUU Komcad dan komduk agar pembinaan Komcad dan Komduk matra udara segera dapat direalisasikan. Kedua, bagi Dispotdirga dan Kowil TNI AU, disarankan dalam mengimplementasikan Dayawilhanud agar tidak hanya berpedoman kepa- da pelaksanaan tugas-tugas yang telah lalu, namun juga memanfaatkan teori-teori implementasi kebijakan yang ada, khususnya Edwards III untuk keberhasilan pelaksanaan tugas implementasi Dayawilhanud. Dengan demikian diharapkan Dayawilhanud sebagai bagian dari sistem perta- hanan NKRI dapat mewujudkan kekuatan pengganda pertahanan udara dan fungsi deterrent yang berdampak bagi penguatan sistem pertahanan negara. Ketiga, dengan kondisi dan respon dari sasaran/target yang me- nyambut baik dan antusias terhadap kebijakan Dayawilhanud tersebut, dapat dijadikan acuan oleh TNI AU dan Dispotdirga khususnya untuk melaksanakan langkah-langkah pembinaan Komcad dan Komduk dalam sebuah program kerja. Dengan demikian diharapkan pada saatnya UU dan peraturan tentang Komcad dan Komduk diberlakukan, maka pembentukan Komcad dan Komduk matra udara dengan cepat segera dapat realisasikan. Disamping itu kerjasama yang saling menguntungkan antara TNI AU dengan perusahaan penerbangan disarankan untuk dapat dijalin kembali. Pembinaan personel TNI AU, terutama pilot, yang mem- butuhkan banyak jam terbang untuk meningkatkan skill dan pengetahuan Universitas Pertahanan Indonesia 98
penerbangannya, namun ketersediaannya sangat terbatas, dapat meman- faatkan maskapai penerbangan nasional yang saat ini memiliki kelebihan banyak jam terbang. Kerjasama yang dulunya pernah dilaksanakan dalam format kekaryaan, seyogyanya dengan kondisi sekarang masih dapat diteruskan dengan format baru yang dapat diterima legalitasnya. Universitas Pertahanan Indonesia 99
100 DAFTAR PUSTAKA Danim, Sudarwan (1997), Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara : Jakarta. Herdiansyah, Haris.(2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Cetakan pertama. Salemba Humanika : Jakarta. Indiahono, Dwiyanto (2009), Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Cetakan Pertama, Gava Media, Yogyakarta. Islamy, M. Irfan, (1984), Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bina Aksara, Jakarta. Moleong, Lexy J (1989). Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung Nugroho, Riant (2009) Public Policy, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta Prabowo. J.S. (2009). Pokok-pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta, PPSN, Jakarta. Subarsono, AG (2010), Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sugiyono (2012), Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, cetakan ke 17, Alfabeta : Bandung Sukadis, Beni dan Eric Hendra, (ed) (2008) Pertahanan Semesta dan Wajib Militer, Lesperssi & DCAF, Jakarta. Surakhmad, Winarno (1980), Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, Teknik, Tarsito, Bandung. Wahab, Solichin, Abdul (2014), Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, cetakan kedua, Bumi Aksara, Jakarta. Wibawa, Samodra, (1994). Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta. Widi, Restu Kartiko, (2010), Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, Graha llmu, Yogyakarta Universitas Pertahanan Indonesia
101 Winarno, Budi, (2007), Kebijakan Publik Teori dan Proses, Media Pressindo : Yogyakarta. Yousa, Amri (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara. FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. AU, Mabes. TNI (1996). 50 Tahun Emas Pengabdian TNI Angkatan Udara, Dinas Penerangan TNI AU, Jakarta. Depdikbud (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua: Balai Pustaka, Jakarta. Phoenix, Tim Pustaka (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Media Pustaka Phoenix, Jakarta Rl, Departemen Pertahanan. (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia, Departemen Pertahanan RI, Jakarta Rl, Departemen Pertahanan (2007), Strategi Pertahanan Negara, Departemen Pertahanan RI, Jakarta. Rl, Departemen Pertahanan (2007), Doktrin Pertahanan Negara, Depertemen Pertahanan RI, Jakarta. Rl, Departemen Pertahanan (2007), Postur Pertahanan Negara Departemen Pertahanan RI, Jakarta. ARTIKEL Abeyratne, Ruwantissa, In Search Of Theoretical Justification For Air Defence Identification Zones, Springer Science+Business Media, LLC 2011 UNDANG - UNDANG Undang - Undang Dasar RI Tahun 1945. Undang - Undang No: 20 Tahun 1982 tentang: Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. Undang - Undang No 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi Undang - Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Universitas Pertahanan Indonesia
102 Undang - Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang - Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan PERPRES Perpres RI NOMOR 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014. KONVENSI Convention On International Civil Aviation Organisation, signed at Chicago, on December 7, 1944. United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982. KEPUTUSAN Pang TNI, NS Bujukin tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Perpang/80/XII/2008, tanggal 28 Desember 2008, Jakarta Kasau, Bujuklak TNI AU tentang Binpotdirga, Nomor Kep/688/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Kasau, Bujuknis TNI AU tentang Pendataan SDM Potdirga, Perkasau/64/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007, Jakarta Kasau, Bujuknis TNI AU tentang Pendayagunaan Potensi SDA/B Aspek Kedirgantaraan, Skep/87/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002, Jakarta Kasau, Bujuknis TNI AU tentang Pendataan Sarpras Potdirga, Skep/469/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, Jakarta Kasau, Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Pendataan Sumberdaya Nasional Aspek Kedirgantaraan, Kep/157/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, Jakarta Universitas Pertahanan Indonesia