Vol. 6, No. 2, Desember 2023 DOI: Received: 20 Desember 2023, Revised: 16 Januari 2024, Publish: 19 Januari 2024 Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris Helena Benedicta Tambajong1, Rietha Lieke Lontoh2, Annita T.S.F. Mangundap3 1 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Email: 2 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Email: rlontoh@unikadelasalle.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Email: Corresponding Author: Abstract: Inheritance granting that violates the restrictions and conditions as well as the legitimate portie of the legitimate heirs can cause problems. To overcome this, it is necessary to study how the regulations of inheritance work with the provisions of the applicable Law, in this case the Civil Law, so that it does not prejudice the rights of others; what is the legal power of a testament; as well as the legal consequences of ittowards the legitimate heirs according to the Civil Code. The research method used was normative juridical research which refers to collecting data through library research then the data was analyzed resulting in conclusions based on deductive thinking method. The resultsindicated that inheritance in the Civil Law is regulated in Book II. The legal power of testaments is stated in Chapter XIII Articles 957-972. The legal consequences arising from a testament that violates the absolute right of the legitimate heirs depend on their actions. If the legitimate heirs do not sue, the testament remains legitimate valid. However, if the legitimate heirs make a claim, then the testament must undergo an inkorting (curtailment) to fulfill the absolute right of the less legitimate heirs. Keyword: Inheritance, Testament, Legitimate Portie. Abstrak: Pemberian warisan yang melanggar ketentuan dan batasan serta bagian mutlak ahli waris legitimaris dapat menimbulkan permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dikaji mengenai bagaimana pengaturan pewarisan agar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak merugikan hak orang lain; bagaimanakah kekuatan hukum surat wasiat; serta bagaimana akibat hukum surat wasiat terhadap hak waris legitimaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data kemudian dilakukan analisa data dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode pemikiran deduktif.Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pewarisan dalam KUHPerdata diatur dalam Buku II. Kekuatan 7000 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 surat wasiat tercantum dalam Bab XIII Pasal 957-972. Akibat hukum yang ditimbulkan terkait surat wasiat yang melanggar bagian mutlak tergantung berdasarkan tindakan yang dilakukan ahli waris legitimaris tersebut. Jika ahli waris legitimaris tidak menuntut, maka surat wasiat tetap sah dan berlaku. Namun, jika ahli waris legitimaris melakukan tuntutan, maka surat wasiat tersebut harus dilakukan inkorting (pengurangan) untuk memenuhi bagian mutlak dari legitimaris yang kurang. Kata Kunci: Pewarisan, Wasiat, Bagian Mutlak PENDAHULUAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mencantumkan bahwa dalam hal mewaris, ahli waris tanpa wasiat oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka. Karena dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat undang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima harta warisan apa-apa sama sekali. Undang-undang melarang seorang pewaris untuk menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaan kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris abintestato. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi Undang-Undang itu dinamakan "legitimaris", dan bagian yang dilindungi itu dinamakan "legitieme portie" atau bagian mutlak, sedangkan bagian yang tersedia itu disebut "beschikbaar gedeelte" (Soerjopratiknjo, 1982). KUHPerdata, Pasal 913 menyebutkan bahwa: Legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Pembuatan surat wasiat memang dapat mengurangi perselisihan antara ahli waris. Dengan adanya pesan terakhir dari pewaris tersebut setidaknya dapat membuat para ahli waris untuk menghormati dan menghargai keputusan dari pewaris dalam pembagian harta warisannya. Realita menunjukkan bahwa pada kasus tertentu, surat wasiat dapat menimbulkan masalah terutama dalam hubungannya dengan ahli waris mutlak atau legitimaris. Salah satu contoh kasus yaitu ada pewaris melakukan pemberian wasiat kepada istri kedua pewaris dan seorang anak kandung dari perkawinan pertama pewaris. Sementara, anak kandung dari perkawinan pertama pewaris yang lainnya tidak mendapatkan harta warisan sepeserpun dari pewaris karena tidak termasuk dalam akta wasiat dan seluruh harta warisan pewaris telah dipegang oleh istri keduanya. Munculnya persoalan mengenai ketidakadilan atas kehadiran surat wasiat terhadap hak mewaris anak kandung dalam hal ini ahli waris legitimaris menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Mengingat dalam kasus ini telah terjadi pemberian wasiat dari pewaris kepada tergugat yang jelas-jelas telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Alasannya, pemberian wasiat tersebut telah melanggar bagian hak mutlak atau bagian yang dilindungi undang-undang dari ahli waris sah yang lain menjadi tidak terpenuhi. Tulisan ini akan membahas mengenai akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak memenuhi bagian mutlak ahli waris. . METODE Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang mengacu kepada penelitian kepustakaan atau dengan kata lain metode ini lebih merujuk kepada data sekunder atau bahan pustaka. Sumber data sangat penting dalam sebuah penelitian. Melalui sumber data, penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk meneliti suatu permasalahan. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, biasanya berupa hasil wawancara, ataupun kuesioner dari 7001 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 narasumber. Data sekunder adalah data dari bahan-bahan pustaka, misalnya data yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, laporan dan sebagainya (Soekanto, 2015). Sumber data yang di gunakan oleh penulis yaitu menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada kemudian di inventrais, diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. HASIL DAN PEMBAHASAN Surat wasiat merupakan akta berisi pernyataan seseorang tentang kehendaknya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia nanti. Karena wasiat ditulis dalam sebuah akta, maka syarat wasiat tersebut haruslah tertulis (dalam bentuk surat wasiat). Umumnya, surat wasiat dibuat dalam bentuk akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah notaris. Keharusan pembuatan akta wasiat dihadapan/oleh notaris karena akta otentik mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Kekuatan nilai pembuktian akta otentik ini dapat dilihat dari 3 aspek ini, yaitu: 1 Lahiriah Kemampuan lahiriah akta wasiat ini, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Akta wasiat ini telah terbukti sebagai akta otentik apabila bagian luar (lahirnya) telah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik. 2 Formal Akta wasiat itu harus memberikan kepastian bahwa kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh si pewaris pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/ berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak (pada akta pihak). 3 Materil Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta wasiat merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak yang membuat akta wasiat atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. (Adjie, 2007) Praktik pelaksanaanya, keabsahan surat wasiat menurut hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat formalitas pembentukannya yaitu dengan adanya akta notaris atau akta otentik (kecuali wasiat keadaan darurat dan codicil) dan memiliki nilai pembuktian berdasarkan tiga aspek di atas. Selain itu, wasiat juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian warisan melalui wasiat. KUHPerdata, Pasal 950 menentukan bahwa untuk kekuatan pembuktian surat wasiat dalam keadaan darurat dalam KUHPerdata Pasal 946, Pasal 947, dan Pasal 948 ayat (1) ini mempunyai kekuatan berlaku selama 6 (enam) bulan setelah sebab yang menyebabkan keadaan darurat itu terhenti. Sedangkan khusus untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata Pasal 948 ayat (2) mengenai pemberontakan atau bencana alam, tenggang waktu surat wasiat keadaan darurat tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan dihitung dari tanggal pembuatan akta. 7002 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan ahli waris lainnya. Sebagaimana dalam KUHPerdata, Pasal 874 menyebutkan bahwa pernyataan kemauan terakhir itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi adalah ketentuan legitime portie atau bagian mutlak yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 913. Apabila pewaris mewasiatkan sejumlah tertentu dari hartanya dan melanggar ketentuan legitime portie, maka para ahli waris legitimaris dapat menuntut porsi mutlaknya yang terlanggar berdasarkan asas hereditatis petitio (KUHPerdata, Pasal 834), namun hak untuk menuntut wasiat ini memiliki daluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tigapuluh) tahun sejak wasiat itu diterbitkan (KUHPerdata, Pasal 835). Sehingga, jika ahli waris legitimaris hendak menuntut surat wasiat tersebut di atas 30 tahun, maka tuntutan itu gugur atau tidak sah. Memperhatikan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa surat wasiat mepunyai kekuatan hukum mengikat apabila sebelum meninggal dunia pewasiat tidak pernah mencabut wasiat tersebut, baik secara diam-diam maupun secara tegas. Selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berkaitan dengan hukum waris dan si pewasiat telah dinyatakan meninggal dunia, maka sejak itu wasiat mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu penerima wasiat sebagai pemilik yang sah atas harta wasiat tersebut. Bagian mutlak atau legitime portie sebagai batasan dalam pembuatan wasiat, sangat penting untuk diperhatikan agar suatu wasiat tidak menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan oleh pewaris. Untuk itu, perlu diketahui secara jelas mengenai hak mutlak atau legitime portie. Ada 2 sistem dalam menetapkan legitime portie yaitu: 1. Sistem Prancis-Jerman Menurut sistem ini, bagian mutlak atau legitime portie adalah bagian tertentu dari seluruh warisan yang tidak dapat dilanggar dengan suatu ketetapan dalam wasiat. Apabila ada seorang legitimaris yang menolak warisan berakibat bertambah besarnya bagian legitimaris lainnya (Satrio, 1992). 2. Sistem Romawi Menetapkan bagian tertentu dari tiap waris yang tidak dapat dikurangi dengan wasiat. Dengan demikian, bagian mutlak ditentukan secara individual, dan banyaknya bagian mutlak tergantung banyaknya legitimaris (Mulyadi, 2011). Dari kedua sistem di atas, dapat diketahui perbedaan sistem Prancis-Jerman dengan sistem Romawi. Dalam sistem Prancis-Jerman, bagian mutlak (legitime portie) telah ditentukan secara tetap sehingga tidak bergantung pada banyaknya ahli waris mutlak atau legitimaris. Konsekuensinya, jika ada seorang ahli waris yang hak mutlak atau dinyatakan tidak patut menerima warisan, maka bagian ahli waris tersebut menjadi hak ahli waris mutlak yang lainnya. Berbeda dengan sistem Romawi, sistem ini menjamin bagian mutlak atau legitime portie secara individual kepada tiap-tiap ahli waris, bukan kepada ahli waris secara keseluruhan. Konsekuensinya, jika ada ahli waris mutlak yang menolak warisan atau dinyatakan tidak patut menerima warisan, maka bagian ahli waris tersebut jatuh ke bagian penerima wasiat, bukan kepada ahli waris mutlak lainnya (Perangin, 2014). Ketentuan hukum waris di Indonesia tercantum dalam KUHPerdata. KUHPerdata sendiri menganut sistem Romawi. KUHPerdata, Pasal 913 mendefinisikan legitime portie, yakni: Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Pembagian besarnya hak mutlak atau legitime portie bagi legitimaris dalam garis lurus ke bawah diatur dalam KUHPerdata, Pasal 914 adalah sebagai berikut: 7003 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 1. Apabila hanya ada seorang anak sah, maka bagian mutlak itu ½ (setengah) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang. 2. Apabila ada 2 (dua) orang anak sah, maka bagian mutlak adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut Undang-Undang. 3. Apabila ada 3 (tiga) orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlak itu menjadi ¾ (tiga perempat) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya bersama-sama sebagai ahli waris menurut Undang-Undang. Selanjutnya, untuk ahli waris dalam garis lurus ke atas, seperti orang tua atau kakek nenek, besarnya bagian mutlak mereka adalah ½ (setengah) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang (KUHPerdata, Pasal 915). Untuk bagian mutlak dari seorang anak luar kawin yang diakui adalah setengah bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang (KUHPerdata, Pasal 916). Surat wasiat yang tidak melanggar bagian mutlak (legitime portie) ahli waris legitimaris tentu saja dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena memiliki kekuatan hukum yang jelas (KUHPerdata, Pasal 875). Namun, untuk surat wasiat yang telah melanggar bagian mutlak ahli waris legitimaris, akan menimbulkan permasalahan untuk pelaksanaannya. Pada suatu kasus, terdapat pelanggaran terhadap bagian mutlak (legitime portie) ahli waris legitimaris dalam hal ini yaitu anak kandung dari pewaris. Pada kronologis kasusnya, pewaris bernama FA (selanjutnya disebut almarhum) meninggal pada tanggal 3 Januari 2013. Semasa hidupnya, almarhum pernah kawin dengan ST pada tanggal 28 Oktober 1971 dan dari perkawinannya, almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, YR (selanjutnya disebut Penggugat) dan ER (selanjutnya disebut Tergugat II). Kemudian, almarhum bercerai dengan ST pada tanggal 10 November 1997 dan melangsungkan perkawinan lagi dengan LP (selanjutnya disebut Tergugat I) pada tanggal 8 Oktober 1998. Almarhum semasa hidupnya pernah membuat akta wasiat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mana hal tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum karena tidak mendapatkan bagian sama sekali. Selain itu, sejak pemakaman almarhum, Penggugat telah berusaha sekuat tenaga untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan secara kekeluargaan mengenai pembagian menurut hukum atas harta peninggalan almarhum. Namun, Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindar dan tiak menyambut baik keinginan Penggugat. Ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata menegaskan apabila seseorang telah meninggal dunia, harta peninggalannya akan jatuh ke tangan para ahli waris. Pembagian waris ini dapat dilakukan dengan sistem pewarisan menurut undang-undang, dan sistem pewarisan menurut surat wasiat. Pembagian warisan yang melanggar hak mutlak dari ahli waris sah, dalam hal ini anak kandung almarhum (Penggugat), mendapat perlindungan dari KUHPerdata sesuai dengan ketentuan KUHPerdata Pasal 913 bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang "harus" diberikan kepada anak-anak sah (lurus ke bawah) (Afandi, 2022). Almarhum membuat akta wasiat yang mewariskan sebagian besar harta kekayaannya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain tidak tercantum dalam akta wasiat almarhum, Penggugat juga tidak menerima sepeserpun harta warisan almarhum. Kemudian, Tergugat I yang berstatus sebagai istri dari perkawinan kedua almarhum seharusnya tidak menerima harta warisan almarhum lebih banyak daripada yang diterima oleh anak kandung almarhum. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, Pasal 181 yang mengatur "Suami/istri kedua tidak akan menikmati manfaat yang lebih besar dan pada jumlah bagian terkecil yang diterima anak-anak dari perkawinan kesatu, dan manfaat tidak boleh lebih dari ¼ bagian dari harta suami/istri yang kawin untuk kedua kalinya itu." Pemenuhan bagian mutlak atau legitime portie ahli waris legitimaris dapat dilakukan terlebih dahulu menetapkan berapa besar bagian mutlak yang dimaksud. dengan 7004 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 KUHPerdata, Pasal 921 menentukan, besarnya legitime portie dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 1. Menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk yang diberikan kepada ahli waris legitimaris, 2. Jumlah hibah tersebut ditambah dengan harta peninggalan milik pewaris, 3. Kemudian dikurangi utang-utang pewaris, 4. Dari hasil penjumlahan dan pengurangan tersebut, kemudian dihitung besarnya bagian mutlak dari ahli waris mutlak yang menuntut bagiannya. Besarnya bagian mutlak yang didapat adalah jumlah yang benar-benar diterima ahli waris mutlak tersebut. Ketentuan di atas, berkaitan dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak, dapat disimpulkan bahwa penerima hibah dan/atau hibah wasiat wajib mengembalikan harta yang telah dihibahkan pewaris kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi legitime portie. Ketentuan tersebut sering kita sebut dengan "inbreng" atau pemasukan. Pemasukan atau menghitung kembali hibah-hibah yang pernah diterima baru akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia (Mulyadi, 2011). Pengaturan mengenai inbreng sendiri, dapat kita temukan di KUHPerdata, Pasal 1086 sampai dengan Pasal 1099. Akibat hukum yang timbul terkait wasiat yang melanggar bagian mutlak atau legitime portie dari ahli waris legitimaris adalah dapat dilakukan pemotongan (inkorting) terhadap wasiat tersebut. Dasar hukumnya dapat dilihat pada KUHPerdata, Pasal 920 yang berbunyi: pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan wasiat, yang merugikan legitime portie, boleh dikurang pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka (Meliala, 2011). Untuk memenuhi bagian mutlak Penggugat, maka keabsahan akta wasiat tersebut adalah dapat dibatalkan. Ketentuan KUHPerdata, Pasal 902 yaitu larangan wasiat antara suami istri yang kawin untuk kedua kalinya, jika ada anak atau anak-anak dari perkawinan yang pertama. Jika ada anak dari perkawinan pertama, maka kepada istri atau suami kedua tidak boleh dihibah wasiatkan hak milik lebih dari ketentuan KUHPerdata, Pasal 181, 182, dan 852a (Meliala, 2011). Mengenai bagian istri kedua, KUHPerdata, Pasal 181 mengatur bahwa istri atau suami pada perkawinan kedua dan selanjutnya tidak akan memperoleh lebih dari ¼ bagian dari harta suami atau istri yang masuk ke dalam perkawinan kedua, dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari anak-anak perkawinan pertama. Melalui kasus ini, kita dapat melihat bahwa almarhum telah membuka peluang terjadinya kecurangan perdata, tentunya hal tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum. Surat wasiat yang dibuat oleh almarhum telah melanggar 2 (dua) pembatasan, yaitu pertama mengenai pembatasan surat wasiat suami atau istri yang telah meninggal terhadap suami atau istri perkawinan kedua yang melebihi hak waris anak kandung perkawinan pertama pewaris. Kedua pembatasan mengenai bagian mutlak dari para ahli waris legitimaris. Sehingga, dapat kita simpulkan bersama bahwa akta wasiat tersebut dapat dibatalkan. Menurut pendapat penulis sudah sangat jelas bahwa dalam KUHPerdata, Pasal 913 yang mengatur tentang bagian mutlak dari ahli waris legitimaris. Dengan adanya ketentuan ini, legitimaris telah dijamin hak-nya untuk menerima bagian minimum tertentu, sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan ini menjadi batasan yang tidak dapat diganggu gugat oleh pewaris maupun pihak ketiga untuk menetapkan sesuatu hibah atau hibah wasiat yang dapat merugikan ahli waris bagian mutlak yang sah. KESIMPULAN Akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak memenuhi bagian mutlak ahli waris tergantung pada tindakan ahli waris legitimaris tersebut. Jika legitimaris tidak mengajukan keberatan, maka surat wasiat tersebut tetap dianggap sah dan dijalankan. Sedangkan jika 7005 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 legitimaris menuntut hak mutlaknya, maka ketetapan dalam surat wasiat tersebut tidak dapat dijalankan dan mengacu pada KUHPerdata, Pasal 920 tentang bagian wasiat yang dapat di- inkorting untuk memenuhi bagian mutlak atau legitime portie dari legitimaris tersebut. Dalam melakukan tuntutan terhadap surat wasiat, ahli waris legitimaris diberikan jangka waktu sampai dengan 30 tahun, sedangkan untuk surat wasiat darurat diberikan waktu 6 bulan.. REFERENSI Adjie, Habib. (2007). Hukum Notaris Indonesia. Surabaya: Refika Aditama. Afandi, Ali. (2002). Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta: Rineka Cipta. Hartono Soerjopratiknjo. (1982). Hukum Waris Testamentair. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Meliala, Djaja S. (2018) Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia. Mulyadi. (2011). Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Perangin, Effendi. Hukum Waris. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. Satrio, J. (1992). Hukum Waris. Bandung: Penerbit Alumni. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2013). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 7006 | P a g e