PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh/Pekerja Dan Pengusaha Jonny Simamora, Pipi Susanti, Sonia Ivana Barus Universitas Bengkulu pipisusanti@unib.ac.id Abstract In addition to getting wages, there are other variables that also appear to be related to the performance of workers/labourers, namely bonuses. Work agreement contains a bonus calculation clause, then the bonus becomes mandatory and becomes the right of the worker/worker. However, if it is not contained in the work agreement, then the entrepreneur may consider that the bonus is something that is not mandatory. This of course creates a different perception between workers, employers and the government in interpreting bonuses. Whether the bonus is part of the workers/labor's rights or is the bonus only an award whose payment really depends on the good faith of the entrepreneur. This paper presents the discourse by explaining from socio-legal research because it is a study of law using a legal science approach and social science approach using a field approach. This paper reveals that the bonus arrangement itself is an important component in the working relationship between the employer/employer and the worker/labourer. Because in principle, bonuses are one way to increase company productivity. Keywords: Bonus, Labour, Entrepreneur, Government. Ringkasan Variabel lain yang juga ternyata berkaitan dengan kinerja pekerja/buruh yakni bonus. mekanisme pemberian bonus masih didasarkan pada perjanjian kerja. Artinya jika dalam perjanjian kerja memuat klausul perhitungan bonus, barulah bonus menjadi wajib dan menjadi hak bagi buruh/pekerja. Namun apabila tidak dimuat dalam perjanjian kerja, maka pengusaha boleh menganggap bahwa bonus menjadi sesuatu hal tidak wajib. Ini tentu menimbulkan presepsi yang berbeda antara buruh/pekerja, pengusaha serta pemerintah dalam memaknai bonus. Apakah bonus adalah bagian dari hak pekerja/buruh atau bonus hanya sebatas penghargaan yang pembayarannya sangat bergantung pada good faith pengusaha belaka. Tulisan ini menyajikan diskursus tersebut dengan menjelaskan dari socio- legal research karena merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu social dengan melakukan pendekatan lapangan. Tulisan ini mengungkapkan pengaturan bonus sendiri merupakan suatu kompenen penting dalam hubungan kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh. Karena pada prinsipnya bonus merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Kata Kunci: Bonus, Buruh/Pekerja, Pengusaha, Pemerintah A. Pendahuluan Bedasarkan data yang diperoleh 168
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S melalui Berita Resmi Statistik Peraturan Perundang-undangan yang Keadaan Ketenagakerjaan di lama menggunakan istilah buruh Indonesia per Februari 2019 untuk merujuk pada pekerja yang menunjukkan bahwa Jumlah bekerja pada majikan dan menerima angkatan kerja pada Februari 2019 upah.2 Namun istilah ini kemudian sebanyak 136,18 juta orang, naik berubah pasca berlakunya Undang- 2,24 juta orang dibanding Februari Undang Nomor 13 Tahun 2003 2018. 1 Dari seluruh data yang tentang Ketenagakerjaan (UU dihimpun tersebut status pekerjaan Ketenagakerjaan) yakni dengan utama terbanyak adalah sebagai menggunakan istilah pekerja/buruh.3 buruh/ karyawan/ pegawai dengan Dalam UU presentase 39,13%. Berdasaran data Ketenagakerjaan Indonesia sendiri, tersebut diketahui bahwa sebagian Tenaga kerja adalah setiap orang besar penduduk Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan menggantungkan dirinya pada sektor guna menghasilkan barang dan/atau pekerjaan swasta sebagai jasa baik untuk memenuhi pekerja/buruh. Hal ini dapat dietahui kebutuhan sendiri maupun untuk karena hanya sejumlah 4, 03% yang masyarakat dan Pekerja/buruh bekerja sebagai pegawai pada sektor adalah setiap orang yang bekerja administrasi pemerintahan. Tak heran dengan menerima upah atau imbalan saat buruh dan karyawan melakukan dalam bentuk lain.4 Sedangkan upah protes, pemerintah sempoyongan dan adalah hak pekerja/buruh yang terlihat sigap menanggapi protes diterima dan dinyatakan dalam tersebut. bentuk uang sebagai imbalan dari Istilah buruh sangat populer pengusaha atau pemberi kerja kepada dalam dunia ketenagakerjaan. Istilah pekerja/buruh yang ditetapkan dan ini bahkan sudah dipergunakan sejak zaman Belanda juga karena 1 Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, Berita resmi statistik, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Februari 2019, No. 41/05/Th. XXII, Mei 2019, hlm. 1. 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Perselisihan tentang Perburuhan,Pasal 1. 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3. 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Penyelesaian 169
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S dibayarkan menurut suatu perjanjian Merujuk Surat Edaran kerja, kesepakatan, atau peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor SE- perundang-undangan, termasuk 07/MEN/1990 tentang tunjangan bagi pekerja/buruh dan Pengelompokan Upah (SE Tentang keluarganya atas suatu pekerjaan Pengelompokan Upah) disebutkan dan/atau jasa yang telah atau akan bahwa bonus adalah bukan dilakukan. merupakan bagian dari upah, Namun, selain melainkan pembayaran yang mendapatkan upah, ada variabel lain diterima pekerja dari hasil yang juga ternyata berkaitan dengan keuntungan perusahaan atau karena kinerja pekerja/buruh yakni bonus. pekerja menghasilkan hasil kerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor lebih besar dari target produksi yang 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan normal atau karena peningkatan (PP Pengupahan) disebutkan bahwa produktivitas, besarnya pembagian Kebijakan pengupahan diarahkan bonus diatur berdasarkan untuk pencapaian penghasilan yang kesepakatan. Sayangnya PP memenuhi penghidupan yang layak Pengupahan memberikan bagi Pekerja/Buruh.5 Sedangkan pemahaman bawa bonus "dapat" Penghasilan yang layak merupakan diberikan oleh Pengusaha kepada jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh atas keuntungan Pekerja/Buruh dari hasil Perusahaan.7 pekerjaannya sehingga mampu Dalam berbagai memenuhi kebutuhan hidup putusannya, Mahkamah Konstitusi Pekerja/Buruhdan keluarganya (MK) juga pernah memutuskan secara wajar dan penghasilan yang bahwa kata "dapat" adalah kata yang layak tersebut diberikan dalam mengandung ketidakpastian hukum bentuk upah dan non upah6. Lebih dan ketidakadilan. Misalnya dalam lanjut salah satu bentuk non upah Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah bonus. Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 3. 6 Ibid., Pasal 4 7 Ibid., Pasal 8. 170
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S 27 Agustus 2010 yang menyatakan menghasilkan hasil kerja lebih besar bahwa kata "dapat" dalam Ayat (4) dari target produksi yang normal Undang-Undang Nomor 18 Tahun atau adanya peningkatan 2009 tentang Peternakan dan produktivitas, bonus seharusnya Kesehatan Hewan bertentangan menjadi hak bagi mereka. dengan Undang-Undang Dasar Bonus sejatinya Negara Republik Indonesia Tahun merupakan bentuk penghargaan 1945 (UUD 1945). Hal serupa juga dimana penghargaan merupakan pernag diputuskan oleh MK melalui faktor penting untuk dapat menarik Putusan Mahkamah Konstitusi dan memelihara maupun Nomor 18/PUU-XII/2014.8 mempertahankan tenaga kerja bagi Kata "dapat" berimplikasi kepentingan organisasi yang pada pemahaman bahwa bonus bersangkutan. Penghargaan adalah boleh saja diberikan dan boleh saja segala sesuatu yang diterima oleh tidak diberikan. Hal ini kemudian karyawan sebagai balas jasa untuk menjadi permasalahan bila seorang mereka.9 Sistem pembonusan yang pekerja/buruh telah bekerja dan baik adalah sistem yang mampu menghasilkan hasil kerja lebih besar menjamin kepuasan para anggota dari target produksi yang normal organisasi yang pada gilirannya atau adanya peningkatan memungkinkan organisasi produktivitas namun kemudian tidak memperoleh, mempelihara dan mendapatkan bonus. Tentu saja hal mempekerjakan sejumlah orang ini dibenarkan, karena peraturan dengan berbagai sikap dan perilaku perundang-undangan tidak positif bekerja dengan produktif bagi memberikan kepastian tentang kepentingan organisasi.10 Bebrbagai keharusan bagi pengusaha/pemilik hasil penelitian juga telah usaha untuk membayarkannya membuktikan bahwa pemberian kepada pekerja/buruh. Padahal jika pekerja/buruh telah bekerja dan 9 Ardana, 2008, Perilaku Keorganisasian, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 153. 8 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm. 96. 10 Sondang P. Siagian, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Binapura Aksara, hlm. 252. 171
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S reward berpengaruh signifikan Sampai saat ini terhadap kinerja karyawan, dimana mekanisme pemberian bonus masih salah bentuk reward adalah bonus.11 didasarkan pada perjanjian kerja. Namun sayangnya Artinya jika dalam perjanjian kerja penggunaan kata "dapat" dalam PP memuat klausul perhitungan bonus, Pengupahan menggambarkan bonus barulah bonus menjadi wajib dan yang tadinya dimaknai sebagai menjadi hak bagi buruh/pekerja.14 bentuk penghargaan yang dapat Namun apabila tidak dimuat dalam menarik dan memelihara maupun perjanjian kerja, maka pengusaha mempertahankan tenaga kerja bagi boleh menganggap bahwa bonus kepentingan perusahaan justru. Hal menjadi sesuatu hal tidak wajib. Ini ini dibuktikan dengan masih tentu menimbulkan presepsi yang banyaknya perusahaan yang tidak berbeda antara buruh/pekerja, membayarkan bonus pengusaha serta pemerintah dalam buruh/pekerjanya. Seperti yang memaknai bonus. Apakah bonus terjadi pada PT. Samukti Karya adalah bagian dari hak Lestari tidak membayarkan bonus pekerja/buruh atau bonus hanya yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.12 Serta yang baru-baru sebatas penghargaan yang ini terjadi di PT. Alpen Food pembayarannya sangat bergantung Industry, sekitar 600 buruh/pekerja pada good faith (itikad baik) perusahaan es krim ini melakukan pengusaha belaka. mogok kerja pada februari 2020 lalu.13 Pembentukan perundang-undangan peraturan tidak hanya dimaknai sebagai proses teknis 11 J. Winardi, 2004, Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 67 12 Faseberita, Buruh Demo PT SKL Diduga Terkait Anggota DPRD yang Dilaporkan, dilaporkan, diakses pada tanggal 16 April 2020, Pukul 20.00 WIB. 13 Kontan, Buruh Es Krim AICE Mogok Lagi, Kerja pembentukan norma-norma hukum yang kemudian dibungkus dalam suatu naskah regulasi atau legislasi. krim-aice- mogok-kerja-lagi, diakses pada tanggal 16 April 2020, Pukul 20.08 WIB. 14 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Op., Cit., Pasal 8 Jo. Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338. Hukum 172
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S Pembentukan peraturan perundang- bagi pekerja/buruh. Pengaturan yang undangan tidak hanya dimaknai pula cukup dekat dengan pemaknaan sebagai kegiatan proses atau tahapan bonus dalam UU ini adalah Pasal 92 pembentukan, namun di dalamnya Bab IV tentang Ketenagakerjaan ada kegiatan ritual penyaluran ide si dalam UU Cipta Kerja menyatakan perancang peraturan perundang- buruh yang memiliki masa kerja undangan ke dalam pasal-pasal yang kurang dari tiga tahun akan dibuatnya. Artinya, pembentukan diberikan penghargaan sebesar satu peraturan perundang-undangan tidak kali upah; masa kerja tiga hingga hanya membangun fisik sebuah enam tahun sebanyak dua kali upah. legislasi atau regulasi, namun ia juga Kemudian, masa kerja enam sampai membangun ide dan cita-cita. Ide sembilan tahun sebesar tiga kali dan cita-cita ini berlandaskan pada upah; masa kerja sembilan hingga 12 kehendak dari perancang atau tahun sebesar empat kali upah. pembentuk dalam rangka mendesain Terakhir, masa kerja 12 tahun atau kehidupan sosial atau dalam rangka lebih sebesar lima kali gaji. menyelesaikan permasalahan Disamping mengundang kontroversi social.15 karena dianggap mengelabui pasal- Penelitian ini memiliki arti pasal lain yang bertendensi miring, penting dalam pengupahan, dimana Pasal ini juga tidak menjelaskan persepsi buruh/pekerja, pengusaha lebih lanjut apakah penghargaan dan pemerintah terhadap bonus yang yang dimaksud dipersamakan diterima oleh pekerja agar dapat dengan bonus atau merupakan diatur dalam peraturan perundang- kluster lain dari mekanisme undangan produktifitas pekerja. dapat meningkatkan pengupahan. Berdasarkan pemaparan Undang-Undang Cipta diatas, maka sangat menarik Kerja lagi-lagi tidak dapat ditemukan kemudian untuk melakukan aturan secara rinci mengenai bonus penelitian dengan judul "Presepsi 15 Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Sinar Grafika,, hlm 3. Buruh/Pekerja, Pengusaha Dan Pemerintah Dalam Memaknai Bonus 173
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S Guna Meningkatkan Produktivitas sebagai bahan pertimbangan Kinerja". penormaan kembali (rekonstruksi) untuk Maka dari itu, menarik perihal Pertama dikaji bonus dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. Dimana hasil Bagaimana Pengaturan Bonus dalam dari penelitian ini akan Peraturan Perundang-Undangan di Kedua, Indonesia. Bagaimana memperlihatkan pemberian bonus di Provinsi Bengkulu. presepsi buruh/pekerja, pengusaha C. Pembahasan dalam memaknai Bonus. 1. Pengaturan Bonus dalam B. Metode Penelitian Peraturan Perundang- Metode yang digunakan Undangan di Indonesia dalam penelitian ini adalah socio- Bedasarkan data yang diperoleh legal research) yang menekankan melalui Berita Resmi Statistik pada praktek di lapangan dikaitkan Keadaan Ketenagakerjaan di dengan aspek hukum atau perundang Indonesia per Februari 2019 undangan yang berlaku berkenaan menunjukkan bahwa Jumlah dengan objek penelitian yang angkatan kerja pada Februari 2019 dibahas dan melihat norma - norma sebanyak 136,18 juta orang, naik hukum yang berlaku kemudian 2,24 juta orang dibanding Februari dihubungkan dengan kenyataan atau 2018.16 Dari seluruh data yang fakta - fakta yang terdapat dalam dihimpun tersebut status pekerjaan kehidupan masyarakat, karena utama terbanyak adalah sebagai merupakan kajian terhadap hukum buruh/ karyawan/ pegawai dengan dengan menggunakan pendekatan presentase 39,13%. ilmu hukum dan ilmu sosial. Dimana Berdasaran data tersebut studi lapangan akan dilaksanakan diketahui bahwa sebagian besar dengan melakukan penyebaran penduduk Indonesia angket dan wawancara. menggantungkan dirinya pada sektor Penelitian ini dilakukan agar pengetahuan yang didapatkan dari hasil penelitian dapat digunakan 16 Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, Berita resmi statistik, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Februari 2019, No. 41/05/Th. XXII, Mei 2019, hlm. 1. 174
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S pekerjaan swasta sebagai Maurice J. G. Bun dan Leo C. E. pekerja/buruh. Hal ini dapat dietahui Huberts mengatakan bahwa beberapa karena hanya sejumlah 4, 03% yang literature empiris mengemukakan bekerja sebagai pegawai pada sector sebuah mekanisme pembayaran administrasi pemerintahan. Tak (sistem penggajian) sangat heran saat buruh dan karyawan mempengaruhi tingkat prestasi melakukan protes,pemerintah pekerja.18 sempoyongan dan terlihat sigap Selain ketentuan mengenai menanggapi protes tersebut. upah/gaji, ada satu hal yang diidam- Masalah ketenagakerjaan idamkan bagi para pekerja/buruh, mempunyai kaitan kuat dengan iklim usaha, keamanan, kestabilan, yaitu salah satunya mengenai hadiah kerja atau yang lebih dikenal dengan kebijakan, dan peraturan "bonus". Secara umum, pengertian perundangan baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal-hal tersebut bonus adalah upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau dapat menjadi faktor pendorong atau perangsang, atau upah ekstra yang penghambat proses produksi barang dibayarkan kepada karyawan oleh perusahaan.19 dan jasa termasuk supply dan distribusi, serta bagi minat investor International Journal of untuk menanamkan modalnya di Indonesia.17 Labour Research yang diterbitkan oleh International Labour Organization pada tahun 2019 juga Salah satu komponen pencipta menjadi rujukan dalam penelitian iklim usaha, keamanan, kestabilan, ini. Tulisan ini mengulas berbagai kebijakan, dan peraturan artikel dari akademisi, aktivis hingga perundangan tersebut adalah upah. 17 Tim Pengkajian Hukum, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengena Pengertian Hukum Mengenai Ketenagakerjaan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, 2010), hlm. iv. Sumber-Sumbe 18 Maurice J. G. Bun dan Leo C. E. Huberts, The Impact of Higher Fixed Pay and Lower Bonuses on Productivity, journal of labour research, dalam Springer in cooperation with the John M. Olin Institute at George Mason University, 39, 1-21, Januari 2018, hlm. 2. 19 Di akses pada tanggal 25 September 2020 di pada pukul 23.01 Wib 175
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S petinggi dari berbagai negara yang sistem pembonusan yang baik . merefleksikan hukum Sistem pemberian bonus yang baik ketenagakerjaan dari prespektif yang tersebut tentunya harus memiliki berbeda. Misalnya dalam tulisan José landasan dasar untuk diterapkan agar Mujica, mantan Presiden Uruguay dalam pengimplementasiaanya akan yang menyatakan bahwa di era mampu memberikan kepuasan bagi dunia kerja saat ini, kita harus para tenaga kerjanya. Berdasarkan menerima pandangan bahwa hal tersebut, pengaturan bonus pekerja/buruh memainkan peran sendiri merupakan suatu kompenen penting dan harus ada penekanan penting dalam hubungan kerja antara terhadap hak- hak buruh/pekerja.20 pemberi kerja/pengusaha dengan Dengan peran yang sedemikian pekerja/buruh. Karena pada penting ini maka segala sesuatu hal prinsipnya bonus merupakan salah yang menjadi hak buruh/pekerja satu cara untuk meningkatkan harus menjadi pertimbangan, sebab produktivitas perusahaan. pekerja adalah asset sebuah Indonesia, Pengaturan perusahaan. mengenai bonus baru dapat di temui Bonus sejatinya merupakan dalam Surat Surat Edaran Menteri bentuk penghargaan dimana Tenaga Kerja Republik Indonesia penghargaan merupakan faktor No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 penting untuk dapat menarik dan tentang Pengelompokan Komponen memelihara maupun Upah, dan Pendapatan Non Upah, mempertahankan tenaga kerja bagi Peraturan Pemerintah Nomor 78 kepentingan suatu perusahaan. Dalam tahun 2015 tentang Pengupahan dan rangka untuk menarik dan memelihara Undang-Undang Nomor 7 Tahun tenaga kerja yang baik bagi suatu 1983 sebagaimana telah diperbaharui perusahaan tentunya diperlukan dalam Undang-Undang Nomor 36 20 José Mujica, Reflections on the world of work, dalam International Journal Of Labour Research, (Geneva, International Labour Organization), Vol. 9 Issue 1-2, 2019, hlm. 13. tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada angka 2 huruf b Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja 176
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S Republik Indonesia No. SE- setiap tambahan kemampuan 07/MEN/1990 Tahun 1990 tersebut ekonomis yang diterima atau menyatakan bahwa; "bonus adalah diperoleh Wajib Pajak, baik yang bukan merupakan bagian dari upah, berasal dari Indonesia maupun dari melainkan pembayaran yang luar Indonesia, yang dapat dipakai diterima pekerja dari hasil untuk konsumsi atau untuk keuntungan perusahaan atau karena menambah kekayaan Wajib Pajak pekerja menghasilkan hasil kerja yang bersangkutan, dengan nama dan lebih besar dari target produksi yang dalam bentuk apa pun, termasuk: a. normal atau karena peningkatan penggantian atau imbalan berkenaan produktivitas; besarnya pembagian dengan pekerjaan atau jasa yang bonus diatur berdasarkan diterima atau diperoleh termasuk kesepakatan".21 Sedangkan pada gaji, upah, tunjangan, honorarium, Pasal 6 ayat (2) Peraturan komisi, bonus, gratifikasi, uang Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 pensiun, atau imbalan dalam bentuk tentang Pengupahan menyatakan lainnya, kecuali ditentukan lain bahwa; "selain tunjangan hari raya dalam Undang-undang ini".23 keagamaan sebagaimana dimaksud Berdasarkan hal tersebut, pada ayat (1) pengusaha dapat dapat dipahami bahwa pengaturan memberikan pendapatan non upah mengenai bonus sejatihnya sudah berbentuk: a. bonus; b.uang diatur. Akan tetapi pengaturannya pengganti fasilitas kerja; dan/atau c. belum diatur secara siknifikan hal ini uang servis pada usaha tertentu.22 dapat dilihat dari peraturan
Dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang- peraturan terdahulu mengenai Undang Nomor 36 tahun 2008 pengupahan seperti, peraturan menyatakan: "Yang menjadi objek pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 pajak adalah penghasilan, yaitu tentang perlindungan upah yang hanya mengatur mengenai upah saja 21lihat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun Pengelompokan tentang Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah 22 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan 1990 dan Undang-undang nomor 14 tahun 23 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 177
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S 1961 mengenai ketentuan pokok- pokok tenagakerja yang hanya mengatur mengenai perlindungan tepat dalam batas dipandang yang ditentukan dalama Undang- undang ini dan/atau anggaran dasar" . Upah dan jaminan belum memasukkan bonus sebagai salah Dengan demikian, dapat satu pendapatan pekerja/buruh. dipahami bahwa hak dan Pengaturan tentang kewenangan prerogatif pemberian bonus dari pemberi pengusaha/pemberi kerja tersebut kerja/pengusaha kepada diantaranya mengenai proses pekerja/buruh masih bergantung pemberian hadiah kerja atau bonus pada perjanjian kerja yang dibuat yang mana penilaiannya didasarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 1338 pada Kinerja (Performance KUHPerdata. Artinya pemberian Appraisal), dan produktivitas yang bonus kepada pekerja /buruh masih dilakukan oleh manajemen secara menjadi kewenangan hak preogratif domain dan dari struktural. 2. Presepsi buruh/pekerja, Pengusaha/Pemberi kerja hal ini pengusaha dalam memaknai sesuai dengan ketentuan Pasal 92 bonus. ayat 1 dan ayat (2) Undang-undang Berdasarkan hasil wawancara Nomor 40 Tahun 2007 Tentang tanggal 24 November 2020 dengan Perseroan Terbatas yang kepala dinas ketenagakerjaan bapak menyatakan: Pasal 92 ayat (1) Putra, penggawas bidang HI bapak menjalankan "Direksi pengurusan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai tujuan dengan maksud Perseroan". perseroan dan Harisan dan mediator bapak Ibrahim dinas ketenagakerjaan provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa klasifikasi usaha Indonesia ada Industri perdagangan, industri Pasal 92 ayat (2) pertanian/perkebunan, industri berwenang " menjalanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang Direksi perternakan, industri perbankan. Bonus bukan merupakan komponen pengupahan tetapi mempunyai 178
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S pembicaraan atau pengaturan Pemberian bonus bukan tersendiri dalam level menajemen pada saat akhir tahun, tahun gaji perusahaaan yang diserahkan ke-13 bisa saja pembagiannya pengaturannya kepada pemilik tersebut secara tentatif pada saat saham, direksi atau kepada direktur gajian yaitu berupa target dan perusahaan, ini disesuaikan dengan berupa basis yang ditentukan oleh klasifikasi usaha Indonesia yang ada. perusahaan. Pemberian insentif Pengaturan bonus itu diatur dalam pada umumnya telah diberikan Perjanjian Kerja (PK) atau diatur oleh perusahaan pertaniaan dan dalam Perjanjian Kerja Bersama perkebunan kepada pekerja dengan (PKB) kalau dalam peraturan syarat adanya kelebihan kerja atau perusahaan (PP) sangatjarang sekali target yang dapat diselesaikan oleh diatur mengenai bonus, tetapi tidak pekerja tersebut, tetapi perusahan seluruh perusahaan yang mengatur tersebut belum berani membuat bonus dalam PK maupun PKB. insentif tersebut dalam PK maupun Perusahaan yang memasukkan bonus PKB. Insentif yang diberikan dalam PK atau PKB yaitu perusahan tersebut tidak selalu dalam bentuk yang sudah mapan seperti perbankan, uang ada juga beras dan yang BUMN, BUMD, Persero dan perjan. lainnya. Dimana kalau bonus sudah Pengaturan THR dengan bonus dimasukkan kedalam PK maupun tidak bisa disamakan karna PKB berarti bonus tersebut sudah pengaturan mengenai THR diatur merupakan hak dari pekerja yang dalam permenaker dan PP 78 tahun mesti dibayarkan. Istilah bonus yang 2015 tentang pengupahan, walaupun digunakan itu berbeda beda kalau THR merupakan hak dalam diperbankan bonus disebut dengan permenaker deliknya bukan Juspro, kalau diperusahan merupakan delik pidana dalam pertanian/perkebunan bonus itu penegakan hukumnya tidak ada roda disebut dengan insentif, ada istilah paksa untuk memberikan sangsi lain juga yaitu premi, nilai catu. tegas bagi perusahaan yang apabila tidak membayarkan THR pada hari 179
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S raya keagamaan. sedangkan bonus Peraturan Pemerintah Nomor 78 diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tahun 2015 tentang Pengupahan dan tentang Ketenagakerjaan, tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun dalam Undang-Undang tersebut tidak 1983 sebagaimana telah diperbaharui diatur secara spesifik mengenai dalam Undang-Undang Nomor 36 bonus dan bonus bukan merupakan tahun 2008 tentang Pajak hak. Penghasilan Persepsi pekerja/buruh, Untuk meningkatkan pekerja Pemberian bonus terhadap produktivitas pekerja dalam dunia pekerja meningkatkan produktifitas bisnis tidak hanya mengunakan pekerja, dengan adanya bonus ini istrumen bonus saja tetapi juga ada membuat pekerja semangat bekerja. beberapa instrumen lainnya seperti Pada angka 2 huruf b Surat Edaran fasilitas (rumah dinas, kendaraan Menteri Tenaga Kerja Republik dinas), tunjangan tidak tetap, Indonesia No. SE-07/MEN/1990 jaminan internal perusahaan diluar Tahun 1990 tersebut menyatakan jaminan sosial pemerintah seperti bahwa; "bonus adalah bukan Pertamina, BUMN, perbankan merupakan bagian dari upah, dimana perusahaan ini mempunya melainkan pembayaran yang jaminan sosial perusahan diterima pekerja dari hasil tersendiri. Hal ini akan memotivasi keuntungan perusahaan atau karena pekerja untuk meningkatkan pekerja menghasilkan hasil kerja produktivitas karna kehidupannya lebih besar dari target produksi yang terjamin. normal atau karena peningkatan D. Penutup produktivitas; besarnya pembagian Pengaturan mengenai bonus bonus diatur berdasarkan baru dapat di temui dalam Surat kesepakatan. Pengaturan mengenai Edaran Menteri Tenaga Kerja bonus sejatihnya sudah diatur, akan Republik Indonesia No. SE- tetapi pengaturannya belum diatur 07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang secara siknifikan. Pemberian bonus Pengelompokan Komponen Upah, kepada pekerja /buruh masih menjadi dan Pendapatan Non Upah, hak preogratif dan kewenangan 180
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S domain dari Pengusaha/Pemberi merupakan suatu kompenen penting kerja. dalam hubungan kerja antara Pandangan/ persepsi pekerja, pemberi kerja/pengusaha dengan pengusaha dan pemerintah mengenai pekerja/buruh. Karena pada bonus merupakan sesuatu yang harus prinsipnya bonus merupakan salah diatur terlebih dahulu dalam satu cara untuk meningkatkan perjanjian baru bisa diberikan. produktivitas perusahaan. Sudah Dengan diberikan bonus dapat seharusnya pemberian bonus diatur meningkat produktifitas perusahaan dalam peraturan perundang- dan meningkatnya kesejahteraan undangan secara siknifikan dan jelas hidup pekerja. Berdasarkan hal sama dengan THR. tersebut, pengaturan bonus sendiri . DAFTAR PUSTAKA Ardana, 2008, Perilaku Keorganisasian, Graha Ilmu, Yogyakarta. Asyadi, H. Zaeni dan Rahmawati Kusuma, 2019, Hukum Ketenaga Kerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia, Prenada Media, Jakarta. Banakar, Reza And Max Travers, 2005, Theory And Method In Socio-Legal Research, London: Bloomsbury Academic. Bun, Maurice J. G. dan Leo C. E. Huberts, "The Impact of Higher Fixed Pay and Lower Bonuses on Productivity", journal of labour research, dalam Springer in cooperation with the John M. Olin Institute at George Mason University, 39, 1-21, Januari 2018. Faseberita. "Buruh Demo PT SKL Diduga Terkait Anggota DPRD yang Dilaporkan", anggota-dprd-yang- dilaporkan. Irianto, Sulistyowati, 2009. Eds., Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 181
PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No. 2/Desember 2021 Nama: Jonny S dan Menengah. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). J. Winardi, 2004, Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen, RajaGrafindo, Jakarta. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia. Berita resmi statistik, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Februari 2019, No. 41/05/Th. XXII, Mei 2019. Kontan, Buruh Es Krim AICE Mogok Kerja Lagi. diakses pada tanggal 16 April 2020, Pukul 20.08 WIB. Mujica, José, "Reflections on the world of work", International Journal Of Labour Research, Geneva, International Labour Organization, Vol. 9 Issue 1- 2, 2019. Siagian, Sondang P, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Binapura Aksara. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sunggono, Bambang, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali press, Jakarta. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah Tim Pengkajian Hukum, 2010, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengena Pengertian Sumber-Sumbe Hukum Mengenai Ketenagakerjaan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham. Di akses pada tanggal 25 September 2020 pada pukul 23.01 Wib 182