Partnership for Sustainable Community K N O W L E D G E S T O R I E S C A S E S T U D Y Ringkasan Forum Riset dan Bisnis #5 "Ruang Kemitraan Sektor Swasta dan Analis Kebijakan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik" Pembuatan kebijakan berbasis bukti menuntut adanya pola kemitraan yang sinergis antar berbagai lembaga, baik yang be- rada di dalam maupun di luar birokrasi pemerintah. Kemitraan itu sendiri juga idealnya dibangun dalam sebuah lingkungan yang transparan, dengan komunikasi yang terjalin baik. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dirumuskan tak hanya me- menuhi harapan masyarakat, namun juga tepat sasaran. Secara teoritis, tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya fungsi saling mengontrol di antara komponen pemerintahan, rakyat dan juga usahawan.1 Namun pada kenyataannya, sektor swasta masih menjalankan peran yang cukup terbatas dalam proses pembu- atan kebijakan di Indonesia. Diperlukan adanya effort lebih untuk membangun trust yang akan menjembatani kerja sama pemerintah dengan sektor swasta. Saat ini terdapat total 34 kementerian di Indonesia dengan masing-masing direktorat di dalamnya yang berhak mengeluar- kan berbagai kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Melihat hal ini, ruang kemitraan untuk membuat kebijakan antara lem- baga penelitian, pemerintah dan sektor swasta sebenarnya sangat luas. Namun dengan berbagai faktor yang terjadi di la- pangan, perencanaan dan perumusan kebijakan publik berbasis bukti yang berkualitas masih menjadi tantangan tersendiri bagi para pembuat kebijakan. Menjawab kondisi tersebut, pemerintah kemudian melahirkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di dalam aparatur negara sejak tahun 2013. Kondisi ini memberikan harapan baru bagi tumbuhnya atmosfer kemitraan dalam pembuatan ke- bijakan berbasis bukti. Pada praktiknya, keberadaan JFAK atau analis kebijakan diharapkan dapat merangkul dan memberikan ruang berbagai aktor yang sudah seharusnya terlibat dalam proses pembuatan sebuah kebijakan. pada berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan. Hal ini sempat berujung pada keputusan Presiden Jokowi untuk menghapus sekitar 6000 kebijakan pada tahun 2016. Dalam proses memandang situasi ini, profesi analis kebijakan kemudian dilahirkan pada tahun 2013. Adapun tugas pokok analis kebijakan adalah: Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan; Merumuskan isu-isu kebijakan kedalam rumusan ma- salah kebijakan; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementa- si kebijakan; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementa- si kebijakan; Mengenal JFAK dan Mengkaji Peluang Sektor Swasta dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Menyusun naskah akademik; Menyediakan rekomendasi kebijakan; Pembuatan JFAK didasari pada kebutuhan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik di Indonesia. Erna Irawati yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengatakan bahwa proses pembuatan kebijakan di Indonesia masih dihadapkan Melakukan Fokus Grup Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait isu, masalah atau rekomendasi kebijakan; Melakukan uji publik rancangan rekomendasi ke- bijakan; 1
2 KNOWLEDGE STORIES Melakukan kerja sama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan; Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mem- peroleh tanggapan terhadap usulan rancangan ke- bijakan dan rekomendasi kebijakan; Pengaruh analis kebijakan kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2017, mengenai Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Di dalam Inpres No. 7 ini, terdapat tiga kewajiban bagi para pembuat kebijakan di tiap-tiap kementerian dalam perumusan kebijakan, yaitu: Melakukan advokasi kebijakan; Melakukan diseminasi kebijakan; Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan; Diharuskan untuk memiliki sistem komunikasi dan koordinasi kebijakan. proses Kementerian harus melihat apakah kebijakan ini berkaitan dengan kementerian lain di dalam Kemenko terkait, atau lintas Kemenko. Sehingga Kemenko memiliki bahkan peran yang kuat dalam melakukan koordinasi ini. pembuatan dalam Membuat tulisan dalam bentuk monograf, artikel, jurnal dan dipublikasikan. Diharuskan untuk melakukan analisis dampak kebijakan, termasuk analisis risiko. Diharuskan melakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan. Pada data bulan Oktober 2018, jumlah analis kebijakan yang ada saat ini adalah: Dalam pembentukan sendiri dimandatkan oleh Presiden untuk memberikan pembinaan terhadap para calon analis kebijakan dan para analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun 2018, LAN sedang menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk profesi analis kebijakan agar para analis kebijakan memiliki tingkat kompetensi yang sama. analis kebijakan, LAN JFAK dalam struktur Memandang pemerintahan, sempat mengutarakan swasta kekhawatiran akan adanya tumpang tindih dengan posisi peneliti yang tiap-tiap kementerian, meskipun jabatan fungsionalnya tidak disebut sebagai analis kebijakan. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan kebingungan bagi pihak luar yang ingin membuka pintu kolaborasi. Mengenai hal ini, Erna Irawati menegaskan bahwa LAN telah memastikan posisi-posisi tersebut untuk tidak saling tumpang tindih. Sebagai contoh, analis juga melakukan riset, tetapi yang lebih berupa meta analisis menggunakan secondary data. Dalam sektor analis pun terdapat bidang kepakaran, sedangkan peneliti dibatasi oleh unit kerja dan harus dibawahi divisi Litbang, sedangkan perencana harus memiliki unit perencana. Analis Kebijakan tidak dibatasi rumah dan hanya diwadahi bidang kepakarannya. Sehingga LAN telah memastikan bahwa setiap posisi tidak bersifat redundant. keberadaan posisi sektor sejatinya sudah dimiliki oleh Saat Indonesia memiliki empat community of practice (CoP) yang dikelompokkan berdasarkan menteri koordinator di Indonesia. Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman membawahi para analis kebijakan untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pawisata dan Kementerian ESDM. Hal ini diharapkan akan memudahkan pihak di luar kementerian untuk membangun kemitraan dengan para pembuat kebijakan, karena dapat menghubungi masing-masing CoP untuk langsung mencari tahu mengenai kebijakan apa yang saat ini sedang didiskusikan. ini analis kebijakan di Sebagai jabatan yang relatif baru dibentuk dalam struktur pemerintahan, peran analis kebijakan juga kerap kali masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah, meskipun analis kebijakan diharuskan untuk memberi rekomendasi terhadap pengambil keputusan, namun mereka bukan pengambil keputusan. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa rekomendasi yang mereka berikan diambil keseluruhan, hanya diambil sedikit ataupun ditolak. Namun Erna Irawati mengakui bahwa seiring berjalannya waktu, dengan jumlah yang semakin besar, analis kebijakan mulai memiliki pengaruh di dalam masing-masing kementerian. Tantangan lain yang juga dihadapi analis kebijakan saat ini adalah bagaimana para analis kebijakan dapat bergerak di era revolusi industri 4.0. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki program prioritas nasional untuk mencapai 10 besar ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. Salah satu cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan hal ini adalah dilakukannya kolaborasi baru antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan yang telah ditetapkan pada Perpres No. 16 Tahun 2018. Dalam Perpres ini juga dituangkan bahwa pemerintah mendukung adanya penelitian yang melibatkan empat komponen itu LAN berharap bahwa keberadaan para analis kebijakan dapat menjadi jaringan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya rekan-rekan dari tepat, sektor swasta. Dengan mengetahui pintu yang diharapkan siklus pembuatan kebijakan yang lama kelamaan akan berjalan. tersebut. Untuk ideal Harapan Sektor Swasta dalam Konteks Kemitraan pada Pembuatan Kebijakan Publik Dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang ideal, terdapat sebuah siklus yang mencakup tahapan pembuatan kebijakan secara mendetil dan terstruktur:
KNOWLEDGE STORIES KNOWLEDGE STORIES
Pemerintah memberikan akses terbuka dan transparan dalam pembuatan kebijakan publik. Contohnya dengan meletakkan informasi lengkap di dalam website sehingga berbagai pihak dapat berkontribusi. Memiliki aturan yang konsisten dalam proses pembuatan kebijakan, terutama yang menyangkut dengan proses konsultasi, koordinasi, pembuatan keputusan bersifat konsensus, implementasi dan evaluasi. Memiliki aturan, etika dan kepatuhan dalam proses lobbying yang dijalankan oleh para lobbyist. Dengan adanya etika, pemantauan terhadap pihak yang terlibat menjadi lebih mudah.
Sistem operasional yang efisien dalam organisasi yang terlibat.
Keterlibatan credible association baik yang mewakili sektor swasta, organisasi masyarakat maupun media. Namun kenyataan yang terjadi pada penerapan pembuatan kebijakan di Indonesia saat ini, langkah-langkah tersebut masih belum dilakukan secara berurutan. Basrie Kamba menuturkan bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, peningkatan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dapat menjadi salah satu solusi perbaikan sistem pembuatan kebijakan. Apabila setiap pihak memiliki satu suara dalam prosesnya, maka akan berpengaruh terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan. Berpengalaman selama belasan tahun berkecimpung dalam jurnalisme dan sektor swasta, Basrie Kamba selaku perwakilan board of directors dari Indonesia Business Links (IBL) memaparkan bahwa agenda setting atau issues memegang peranan penting bagi private sector dalam perumusan sebuah kebijakan. Namun yang seringkali terjadi, pihak swasta belum banyak dilibatkan. Bahkan banyak dari Peraturan Perundang- Undangan yang ada saling bertabrakan dan membuat pihak swasta kebingungan. Hal ini sangat disayangkan mengingat tidak sedikit pelaku sektor swasta yang tulus ingin berbuat baik pada negeri. identifying Peran Asosiasi Bisnis dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Indonesia Eka Wahyuni yang saat ini berperan sebagai Advocacy Manager di EuroCham Indonesia turut mengungkapkan peran asosiasi bisnis dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia melalui sudut pandang EuroCham. EuroCham merupakan sebuah asosiasi kamar dagang yang legitimasinya diakui oleh pemerintah, namun tidak bersifat organisasi pemerintah. Saat ini EuroCham memiliki 200 anggota, 13 sektor working group dan tiga member forum sebagai wadah diskusi bagi para anggotanya. Yang saat ini banyak menjadi perdebatan dalam kalangan swasta adalah penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). RUU yang dinilai penting untuk menjadi payung hukum bagi implementasi CSR, khususnya bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan swasta dikarenakan advokasi yang belum terstruktur dengan baik. Melalui bukti-bukti yang telah diterapkan di negara-negara lain, sektor swasta berpendapat bahwa giving back terhadap masyarakat tidak dapat diatur maupun diuangkan. Hal-hal seperti ini masih perlu disampaikan dan didiskusikan lebih mendalam dengan pemerintah. Dalam isu-isu seperti ini, sektor swasta berharap dapat dilibatkan oleh pemerintah dalam proses perumusannya. EuroCham secara garis besar mempromosikan kompetisi sehat di dalam dunia usaha, serta mendukung adanya iklim investasi yang lebih baik bagi seluruh perusahaan lokal dan asing yang berada di Indonesia. Di dalam EuroCham, setiap isu yang diadvokasikan tidak hanya mewakili suara dari para anggota, namun juga harus disesuaikan dengan agenda yang dimiliki oleh Uni Eropa, sehingga semua bersifat berimbang. Dalam model policy making formulation yang dikeluarkan oleh PBB, irisan dari berbagai komponen sekaligus: idealnya terdapat Dalam kondisi saat ini, pembuatan kebijakan berbasis bukti sesungguhnya menjadi jalan keluar ideal untuk merangkul berbagai pihak dalam pembuatan kebijakan. Namun yang masih terdapat kepentingan-kepentingan tersendiri di dalam prosesnya yang mengakibatkan diskusi tidak berjalan lancar. Saat ini, transparansi dan integritas menjadi dua hal yang diharapkan oleh sektor swasta. Tanpa kedua hal ini, siklus pembuatan kebijakan tidak akan berjalan dengan ideal. Adapun kedua hal tersebut dapat ditunjukkan melalui langkah-langkah berikut: sering terjadi, 3
4 KNOWLEDGE STORIES KNOWLEDGE STORIES Selain terdapat political context yang diwakili oleh pemerintah, lembaga riset bertugas untuk menyediakan bukti empiris. Sedangkan dari sisi advocacy, media, perusahaan dan asosiasi ikut memegang peranan penting dalam proses pembuatan sebuah kebijakan. Dalam kondisi ideal, ketiganya akan saling beririsan dan fungsi pemeriksaan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan semua kalangan. Tetapi Indonesia, EuroCham mengamini bahwa yang terjadi di ketiganya masih cenderung berjalan sendiri. terhubung untuk menjalankan EuroCham tidak memungkiri bahwa sebagai asosiasi bisnis mereka juga memiliki harapan terhadap pemerintah, yaitu ditingkatkannya keterlibatan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan. Tak hanya kepada pemerintah, EuroCham juga memiliki harapan agar para anggota bisa bersikap lebih aktif dalam memberikan sebagai asosiasi, EuroCham lebih banyak bergerak di tatanan makro, sedangkan masalah akan banyak ditemukan di itu EuroCham berharap para penggiat sektor swasta dari berbagai skala dapat terbuka dalam menyampaikan keluhan ataupun masukannya. informasi. Karena lapangan, untuk terus menerus bersikap Saat ini EuroCham bertindak sebagai konsolidator dalam upaya pelaku usaha untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pemerintah. Dengan skala bisnis beragam yang ada di Indonesia, akan sangat menyulitkan bagi pemerintah untuk dapat mendengarkan suara pelaku bisnis satu per satu. Pelaku bisnis juga seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap pemerintah. Di sinilah EuroCham menyediakan kebutuhan industri, terutama bagi pelaku bisnis skala menengah dan kecil. Sebagai konsolidator, EuroCham juga memiliki siklus kerja tersendiri: Sejauh ini, EuroCham memang telah terlibat aktif bekerja sama dengan pemerintah, terutama melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin), tetapi perjanjian-perjanjian tersebut lebih bersifat ad-hoc dan belum terformulasikan dengan baik. Isu yang diangkat pun harus dipilah case by case, karena seringkali juga cukup berseberangan dengan pendapat EuroCham pemerintah atau komite-komite di dalam Kadin sendiri. Contohnya dalam kasus halal, di mana EuroCham bersepakat dengan Komite Eropa, namun berbeda dengan Komite Timur Tengah. Isu-isu seperti ini seringkali menemukan jalan buntu karena kolaborasi yang ada belum diformulasikan dengan baik. Untuk bidang riset, EuroCham mengharapkan akan timbul hasil -hasil riset yang lebih bersifat applicable. Dari sisi penyajian lebih mudah dimengerti, tidak hanya berkutat di tatanan akademis, namun bisa memberikan informasi yang bersifat faktual. Hasil-hasil riset tersebut juga hendaknya dipublikasikan secara lebih terbuka dan mudah untuk diakses. EuroCham mengawali siklus kerjanya dengan meminta masukan dan rekomendasi anggota terhadap suatu isu yang hasilnya akan dikonsolidasikan. Hasil tersebut kemudian dianalisa apabila masih ada isu yang bertentangan, kemudian dilakukan analisa secara vertikal, yaitu melihat apakah hasil tersebut bertentangan dengan 13 sektor lainnya dan prinsip Uni Eropa. EuroCham kemudian akan mengomunikasikan hasil tersebut kepada pemerintah, baik melalui surat ataupun pertemuan langsung. Setelah menerima feedback, maka akan dikomunikasikan kembali kepada anggota sehingga siklus ini akan berulang terus. EuroCham bertanggung jawab dalam sisi diseminasi dan komunikasi. Menutup diskusi yang ada, ketiga narasumber menyepakati bahwa adanya sesi peningkatan kapasitas baik bagi sektor swasta, perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat mengenai proses pembuatan kebijakan amat diperlukan. Erna Irawati bahkan menyatakan bahwa LAN menanggapi hal ini dengan serius dan telah bekerja sama dengan sembilan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan kelas tambahan profesi analis kebijakan. Para peserta tak hanya akan mendapatkan ijazah tetapi juga sertifikat pendamping ijazah atau sertifikasi profesi. LAN berharap program ini dapat terus berjalan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Keberadaan forum-forum diskusi yang melibatkan pemerintah, NGO dan sektor swasta sebagai wadah membangun rasa saling percaya juga diharapkan dapat terus ada dan berkembang. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam bagi pihak-pihak yang terlibat, serta mampu menciptakan bahasa universal yang dapat terutama dalam hal menjembatani berbagai pihak, memudahkan komunikasi dalam pembuatan kebijakan. Referensi 1. Taschereau & Campos (Thoha, 2003:63) Dokumen ini merupakan bagian dari rangkaian Knowledge Stories yang didasarkan pada paparan oleh para mitra pada Pertemuan Forum Riset & Bisnis ke-5 pada bulan November 2018 yang diadakan oleh CCPHI, suatu proyek yang didanai oleh Knowledge Sector Initiative. Ditulis oleh Indiana Basitha (CCPHI - Communication Specialist); email: indiana.basitha@ccphi.org; atau kunjungi kami di ; Facebook: CCPHI; Twitter: @CCPHI ; Linkedin: CCPHI © CCPHI, Februari 2019.