BAB II DASAR HUKUM PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: "Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-" Secara hakekat, setiap perbuatan pidana memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.1 Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka harus ada pembuktian yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut: 1 Waluyudi, Hukum Pidana Indonesia, Jambatani, Jakarta, 2003, hal. 71. 20
a. Unsur subjektif yaitu: met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. b. Unsur-unsur objektif yaitu: 1) Hij atau barang siapa 2) Wegnemen atau mengambil 3) Eenig goed atau sesuatu benda 4) Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.2 Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau culpoos diefstal. Kesengajaan atau opzet pelaku itu meliputi unsur-unsur: a. Mengambil b. Sesuatu benda c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 2 Lamintang dan Theo Lamintang, ed. Ke 2, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2 21
d. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu: a. Harus ada perbuatan mengambil b. Yang diambil harus sesuatu barang c. Barang itu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain d. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum (malawan hak).3 Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dari ke empat unsur pencurian tersebut di antaranya: a. Perbuatan "mengambil" pada unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya ketika pencuri mengambil barang tertentu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila ketika mengambil barang tersebut sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan lagi disebut pencurian tetapi penggelapan. Unsur mengambil (pencurian) itu telah dapat dikatakan selesai, jika barang tersebut sudah pindah tempat. Apabila seseorang hanya memegang saja barang tersebut, dan belum terjadi pindah tempat, maka orang itu belum bisa dikatakan mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri. 3 R. Soesilo, KUHP "Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia, Bogor, 1996, hal. 249. 22
b. Sesuatu barang ialah segala sesuatu yang memiliki wujud termasuk pula jenis hewan (manusia tidak masuk), seperti uang, sepatu, cincin dan sebagainya. Dalam pengertian barang include juga, gas dan daya listrik, walaupun tidak berwujud, akan tetapi disalurkan melalui aliran kabel atau pipa. Barang ini tidak mesti memiliki harga secara ekonomis. Oleh sebab itu, perbuatan mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa seizin wanita itu, maka dikategorikan mencuri, meskipun hanya tiga helai rambut yang tidak ada harganya. c. Barang yang dimaksud seluruhnya atau sebagian merupakan kepemilikan orang lain. Sebagian kepemilikan orang lain contohnya: A bersama B membeli sebuah handphone, maka handphone itu kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak dinyatakan sebagai bentuk pencurian, contohnya hewan liar yang hidup di dalam rumah, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya. Perbuatan mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan niatan untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Apabila ketika seseorang mengambil barang tersebut, kemudian ada maksud dari terdakwa bahwa 23
barang akan diserahkan pada polisi, namun setelah barang tersebut datang di rumah, barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka ia dinyatakan bersalah, dan dinyatakan menggelapkan karena waktu barang itu dimilikinya, status barang sudah berada di tangannya.4 B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Secara umum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dibedakan atas: 1. Pencurian Biasa Pengertian pencurian biasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu perbuatan mengambil barang sesuatu, baik itu seluruhnya ataupun sebagian dari kepunyaan orang lain, dengan niatan dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Maka akan diancam dikarenakan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.5 Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 362 KUHP, merupakan bentuk pokok tindak pidana pencurian dan yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasi benda tersebut secara melawan hukum. 2. Pencurian berkualipikasi atau dengan pemberatan. 4 Lihat penjelasan pasal 362, KUHP, Ibid., hal. 250. 5 Lihat pasal 362 KUHP. Ibid., hal. 251 24
Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah suatu delik (tindak pidana) pencurian yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang memberatkan seperti: pidana dengan ancaman penjara sealma-lamanya 7 (tujuh) tahun bagi:6 a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Pertama, pencurian ternak. Di negara Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat pengembalaan ("weide"). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan. Kedua, pencurian ada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang. Ketiga, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Apa maksud dengan "malam hari" adalah "masa antara matahari terbenam dan matahari terbit." Keempat, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (twe of meweerverenigde personen). 6 Lihat pasal 362 KUHP. Ibid., hal. 252 25
Istilah "bersama-sama" (verenigde personen) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (gezamenlijk opzet) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabia seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP. Kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sama ada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. b. Jika pencurian yang diterangkan dalam kualifikasi ketiga disertai dengan salah satu tersebut keempat dan kelima, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.7 3. Pencurian ringan Pencurian ringanini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Sebab pasa pencurian barang- barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak 7 Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 34-35 26
bernilai lebih dari Rp; 250) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerjadi terik matahari maka diambillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00.Namum dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 250. Oeh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-undang No. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.8 4. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mepersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk teta menguasai barang yang dicuri. b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Kualifikasi pertama, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Kualifikasi kedua, jika perbuatan dilakukan oleh 8 Lihat Pasal 364 KUHP. Ibid., h. 253 27
dua orang atau lebih dengan bersekutu. Kualifikasi ketiga, Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Kualifikasi keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. d. Diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 5. Pencurian dalam kalangan keluarga Jenis pencurian ini, diatur dalam pasal 367 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tutuntan pidana. b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. 28
c. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 367 KUHP tersebut, dinamakan pencurian dalam kalangan keluarga, karena pelaku pencurian tersebut adalah termasuk keluarga orang yang dicuri barangnya, pelaku pencurian ini, baru dapat dituntut apabila ada panduan dari orang yang dicuri barangnya. Jadi dalam hal ini, disebut delik aduan.9 C. Dasar Hukum Pemeriksaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Karakteristik seorang anak adalah menirukan apa-apa yang diindera dalam lingkungannya dengan segala potensi yang ada dalam dirinya, melalui daya ingat dan aktif pada masanya. Apabila seorang anak mendapatkan sesuatu hal dalam bentuk tindakan buruk atau tidak baik maka dengan mudahnya anak tersebut dapat melakukannya. Oleh karenanya, anak harus tetap selalu diawasi baik terhadap lingkungan di mana anak tersenyum, dan mulai merasa nyaman dengan lingkungannya. Melakukan suatu tindakan pidana tidak mengenal usia bahkan profesi seseorang, maka agar terhindar dari akibat hukum atas suatu tindakan pidana yang dilakukan, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu memahami sikap yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang telah diatur di Indonesia.10 9 Lihat Pasal 367 KUHP.Ibid., hal. 256 10 Nashriana, perlindungan hukum pidana bagi anak di indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 78 29
Meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana, mendapat perlakuan yang berbeda dalam menerima sanksi, serta tata cara dalam pemeriksaan sampai ke pengadilan. Dengan kata lain, anak yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana maka harus tetap diperhatikan hak-haknya, dan tidak dirugikan serta menjaga anak agar tidak merasa tertekan dan terganggu psikologi kejiwaan a. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dengan adanya perlindungan terhadap anak, maka membuat anak tidak merasa tertekan dalam proses penyidikan, dan pemeriksaan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif". Kata restoratif adalah sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut.11 Peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 11 Hartono, Op.Cit, hal. 24 30
31 memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Tindak pidana yang dilakukan anak adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelakudan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.12 Dengan adanya restoratif lebih memfokuskan terhadap pelaku maupun korban terkait bagaimana penyelesaian masalah, bagaimana dengan tanggungjawab dan tetap mengutamakan hak-hak sebagai anak dalam masa depannya, serta kewajiban. Tujuannya mencari penyelesaian yang seadil-adilnya untuk kedua para pihak.13 Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2014 tentang sistem peradilan pidana anak, maka telah jelas adanya aturan khusus untuk anak yang terlibat dengan tindak pidana, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Jika dilihat dalam bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah telah diatur dalam dalam Pasal 21 Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dimana dalam Pasal 21 telah jelas bahwa Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemenuhan hak anak dalam artian perlindungan anak. Dalam 12 Apong Herlina, dkk., Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI, Jakarta, Polri dan Unice, 2004. 13 Rena Yulia, Viktimologi perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 56
Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berbunyi: "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. b. Pemisahan dari orang dewasa. c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional. e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan / atau pidana seumur hidup. g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya. j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak. k. Pemberian advokasi sosial. l. Pemberian kehidupan pribadi. m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas. n. Pemberian pendidikan. 32
o. Pemberian pelayanan kesehatan. p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan khusus bagi anak merupakan sangat penting dalam menjaga setiap hak-hak anak. Negara menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia dan termasuk di dalamnya pemenuhan hak anak. Anak adalah generasi Negara yang harus dilindungi dalam pengaruh yang tidak baik, maka kewajiban dan tanggungjawab bukan hanya pada orang tua atau wali bahkan Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berbunyi; "Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat". Lebih dipertegas lagi adanya perlindungan khusus bagi anak dalam pemeriksaan, tujuannya agar tidak membuat anak merasa tertekan dan menganggu kejiwaannya serta tetap mengutamakan hak-hak yang dimiliki anak tersebut. Dalam Pasal 23 ayat (1) telah jelas bahwa setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi. Bantuan hukum dapat diterima melalui advokat atau pembimbing kemasyarakatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.14 Suatu tindakan pencurian yang dilakukan sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan tersebut. Banyak faktor yang membuat pelaku 14 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 45 33
melakukan suatu tindak pidana pencurian, yang salah satu faktornya adalah tidak adanya pekerjaan (pengangguran), mendesaknya kebutuhan ekonomi di keluarga bahkan ada juga karena salahnya pergaulan. Semakin berada di era globalisasi di zaman yang semakin maju dengan penduduk yang semakin padat maka semakin banyak juga pelaku-pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana. Anak yang seharusnya sebagai generasi baru yang kelak menjadi pemimpin dikemudian waktu saja dapat menjadi pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Pencurian sebagai salah satu kejahatan yang sangat sulit dicegah, karena kurangnya lapangan pekerjaan atau ketidakmampuan dalam berlomba di dunia kerja sehingga membuat adanya desakkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang tidak pernah ada hentinya. Lalu bagaimana jika anak merupakan sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Apakah sama tata cara pemeriksaannya di penyidikan hingga di persidangan dengan orang dewasa. Adanya perbedaan tata cara pemeriksaan untuk anak, karena anak harus tetap mendapatkan perlindungan anak dan tanpa adanya tekanan saat pemeriksaan sehingga tidak mengganggu kejiwaannya. Dalam penangkapan dan penahanan bagi anak juga harus diperhatikan, sesuai yang diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berbunyi; (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Maka sangat 34
jelas bahwa adanya perbedaan dalam penyidikan terhadap anak dengan penyidikan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pada proses penyidikan sampai proses persidangan tetap menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam Pasal 22, berbunyi; "Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemusyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Tujuan tidak memakai toga atau atribut kedinasaan pada saat persidangan anak adalah agar tidak memberi kesan menakutkan dan tertekan kepada anak yang akan diperiksa dalam persidangan. Sehingga dapat membuat proses persidangan menjadi lancar dan tidak membuat terganggunya psikolog atau kejiwaan anak. Pada proses persidangan anak dilaksanakan secara tertutup dan dengan suasana kekeluargaan yang tidak memberi kesan menakutkan bagi anak tersebut. Hakim yang berada pada persidangan merupakan hakim anak yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul ketua Pengadilan Tinggi bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 9 Undang-undang pengadilan anak. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berbunyi; "Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan". Telah jelas bahwa 35
penyidik harus meminta pertimbangan atau saran dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak sebagai korban atau anak saksi. 36