Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA Musa Darwin Pane Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia musa@email.unikom.ac.id Abstrak Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang sudah diberlakukan sejak lama dan pertama kali diatur dalam undang-undang raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-19 AD. Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu negara yang masih memberlakukan h ukuman mati bagi para pelaku kejahatan tertentu yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Hukum positif di Indonesia saat ini sebagian besar berasal dari hukum Belanda pada era jaman kolonial, termasuk hukum pidana yang men gatur hukuman mati, walaupun pemerintah Belanda telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1870. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan hukuman mati ditinjau dari Hak Asasi Manusia ? dan 2) Bagaimana efektivitas huk uman mati bagi pelaku kejahatan di Indonesia ?. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal -hal yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum positif dan Hak Asasi Manusia. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian lepustakaan (library research) dan data Lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 1) Kebijakan hukuman mati apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hak hidup merupakan hak asasi yang paling hakiki. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi telah menyatakan bahwa setiap orang berhak un tuk hidup, bangsa mempertahankan hidup dan kehidupannya; dan 2) Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di Indonesia pada kenyataannya sangat tidak efektif. Hal ini terlihat antara lain pada kejahatan narkoba. Para pelaku kejahatan narkoba banyak yan g telah dihukum mati namun kejahatan narkoba semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Indonesia Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Penegakkan Hukum, Hak Asasi Manusia. A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kejahatan telah ada sejak adanya manusia, di mana Adam dan Hawa dikatakan sebagai manusia yang pertama kali melakukan kejahatan karena telah melanggar perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah terlarang, namun Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Kejahatan selanjutnya dilakukan oleh Kain yang membunuh Habel. 1 Setiap kali timbul suatu kejahatan maka hal tersebut harus segera ditangani tidak hanya oleh penegak hukum tetapi juga oleh masyarakat dan pemerintah. 1 J.E. Sahetapy, 2005, Pisau Analisis Kriminologis, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 1 . Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 37
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 Hal ini dimaksudkan agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat segera pulih kembali. Upaya atau kebijakan yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan disebut sebagai kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) metode untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, yaitu : 2 a. Pencegahan Umum (General Prevention). Pencegahan umum bersifat preventif dan bertujuan untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. b. Pencegahan Khusus Pencegahan khusus bersifat represif dan merupakan upaya untuk mengurangi atau meminimalisir kejahatan dan berusaha untuk memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Salah satu jenis hukuman yang tertua adalah hukuman mati. Berdasarkan sejarah, hukuman mati pertama kali diatur dalam undang-undang raja Hamurabi yang berasal dari Babilonia pada abad ke-19 AD3. Saat ini banyak negara-negara yang telah menghapus hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, termasuk kejahatan luar biasa, namun Indonesia hingga saat ini termasuk salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu, terutama kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), seperti kejahatan narkoba, korupsi, terorisme, pembunuhan berencana dan lain-lain. Dasar yuridis Indonesia untuk tetap menjatuhkan mati bagi para pelaku kejahatan tertentu diantaranya terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatur tentang hukuman mati. Pasal 6 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), menyebutkan bahwa : "Negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, pelaksanaan hukuman mati hanya boleh dikenakan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan undang-undang yang pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan ini dan kovenan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida". Pasal 6 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) selanjutnya menyebutkan bahwa : "Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang berwenang". Pasal 6 ayat (4) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), menyebutkan bahwa : "Siapapun dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman, amnesti, pengampunan atau 2 A. Sanusi Has, 1994, Dasar-dasar Penologi, jakarta : Rasanta, hlm. 59. 3 Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, Pelaksanaan Hukuman Mati - Perspektif HAM dan Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 17. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 38
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 pengurangan hukuman mati yang dapat diberikan terhadap semua kasus". Pasal 6 ayat (4) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati tetap diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan atau keringan hukuman. Pembatasan atau perkecualian dijatuhkannya hukuman mati diatur dalam Pasal 6 ayat (5) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), menyebutkan bahwa : "Hukuman mati tidak dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh seorang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang lagi hamil". Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (5) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dapat disimpulkan bahwa hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada anak dan perempuan yang sedang hamil. Ketentuan yang terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tidak dapat digunakan untuk menunda atau mencegah dihapuskannya hukuman mati oleh negara peserta kovenan. Hukuman mati juga tidak bertentangan dengan kewajiban antar bangsa yang menandatangani International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kovenan tersebut hanya menekankan bahwa terdakwa hukuman mati tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan pelaksanaan hukuman mati harus didasari pada Hukum Internasional. Hal inilah yang antara lain menjadi dasar yuridis tetap diberlakukannya hukuman mati di Indonesia. Sebagian besar hukum yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari hukum Belanda pada saat Indonesia masih menjadi daerah jajahan Belanda. Pada saat itu hukum pidana yang dibuat Belanda mengatur tentang hukuman mati. Belanda telah menghapus hukuman mati pada tahun 1870, namun Indonesia hingga saat ini masih memberlakukan hukuman mati. J.E. Sahetapy berpendapat bahwa hukuman mati di Indonesia hingga saat ini tetap dipertahankan karena beberapa alasan, diantaranya adalah : :4 a. Ketertiban umum Negara Indonesia berwenang untuk menjaga ketertiban umum, oleh karena itu hukuman mati harus dilihat dalam rangka kriterium keharusan. b. Hukum Pidana dan Kriminologi Para pihak yang setuju dengan hukuman mati mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut : 1) Hukuman mati memberikan jaminan bahwa pelaku kejahatan tidak akan melakukan kejahatan apapun lagi. 2) Hukuman mati merupakan alat represi yang kuat bagi pemerintah. 3) Berdasarkan hukuman mati yang merupakan alat represi ini maka kepentingan umum dapat terjamin sehingga ketentraman dan ketertiban hukum dapat terlindungi. 4 J.E. Sahetapy, Dikutip dalam Sunarta, 2016, Hukuman Mati - Perspektif Hukum Positif, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Bandung : Warta Bagja, Bandung, hlm. 203. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 39
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 4) Pelaksanaan hukuman mati yang dilaksanakan di depan umum diharapkan dapat menimbulkan efek jera. 5) Hukuman mati diharapkan menjadi masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat. 5) Hukuman mati diharapkan menjadi masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan, diantaranya dalam : a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok. b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyebutkan bahwa : "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e atau dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singat 10 tahun". Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan, tetapi hanya dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), diantaranya tindak pidana makar (aanslag), pembunuhan berencana, terorisme dan perdagangan narkoba. Hukuman mati juga termasuk salah satu jenis hukuman yang banyak sekali menuai pro dan kontra pada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pihak yang setuju dengan hukuman mati diantaranya adalah mantan wakil ketua Mahkamah Agung, Santoso Poedjosoebroto yang berpendapat bahwa pidana mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan. 5 Pihak yang tidak setuju dengan hukuman mati diantaranya adalah Siti Musdah Mulia, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Siti Musdah Mulia dalam hal ini berpendapat bahwa hukuman mati harus dihapuskan dari hukum positif di Indonesia. Alasan Situ Musdah Mulia dalam hal ini adalah :6 a. Hukuman mati bertentangan dengan inti ajaran semua agama dan kepercayaan yang menekankan pentingnya merawat kehidupan karena kehidupan merupakan anugrah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia; b. Hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Indonesia; c. Hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia; 5 Santoso Poejosoebroto, Dikutip dalam 1984, Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 57. 6 RFQ, Ini Alasan Hukuman Mati Mesti Dihapus dari Hukum Positif - Mulai dari Bentuk Pelecehan terhadap Tuhan, Bertentangan dengan HAM hingga Tidak Bersifat Mutlak dalam Syariat Islam, Diakses pada Hari Senin, 28 Agustus 2017, Pukul 11.07 WIB. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 40
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 d. Hukuman mati hanya digunakan sebagai alat untuk menindas orang tertentu; e. Hukuman mati seringkali dijadikan sebagai sarana untuk balas dendam politik; f. Hukuman mati pada kenyataannya seringkali dijatuhkan pada orang yang tidak terbukti bersalah; g. Hukuman mati pada kenyataannya tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). 2. Identifikasi Masalah Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut : a. Bagaimana Manusia ? kebijakan hukuman mati ditinjau dari Hak Asasi b. Bagaimana efektivitas hukuman mati bagi pelaku kejahatan di Indonesia ? 3. Metode Penelitian a. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), data sekunder bahan sekunder berupa pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum positif dan Hak Asasi Manusia. b. Metode Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian c. Tahap Penelitian Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu : 1) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu UUD 1945, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), bahan sekunder yang meliputi referensi hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 41
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 dan non hukum berupa hasil penelitian, karya tulis dan bahan- bahan hukum tersier berupa berbagai artikel. 2) Data Lapangan Data lapangan dimaksudkan untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan penelitian ini. d. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) Studi Dokumen Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Cara ini merupakan konsekuensi dari penelitian normatif/kepustakaan yang berdasarkan data sekunder. Data sekunder terdiri dari : a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari : i) UUD 1945. ii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. iii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman iv) KUHP. v) International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : i) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum positif dan Hak Asasi Manusia. ii) Hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum positif dan Hak Asasi Manusia. iii) Makalah dari berbagai seminar yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia. c) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya website. 2) Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai data 42 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia |
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 pendukung. Wawancara juga merupakan cara utama untuk mengumpulkan data atau informasi 7. e. Metode Analisis Data Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma- norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. ini menggunakan dua penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal dan sistematis. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan bunyi undang-undang dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang tersebut atau melihat arti kata dari kamus hukum. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian f. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah : 1) Institusi terkait 2) Perpustakaan 3) Website. 4. Pembahasan 1. Kebijakan Hukuman Mati ditinjau dari Hak Asasi Manusia Hukuman mati selain merupakan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang juga merampas hak hidup seseorang. Hukuman mati, apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia pada kenyataannya sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang paling asasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa : "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Dasar konstitusional hak hidup diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya". 7 Sanapiah Faisal, 1999, Penelitian Kualitatif - Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang : YA3, Malang, hlm. 61. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 43
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 Hak hidup selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang berbunyi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan undang-undang, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Hak hidup, selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya adalah : a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut agas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". b. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa : "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya". Berdasarkan beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukuman mati merupakan hukuman yang merampas hak seseorang untuk hidup. Hak untuk hidup (right to life) merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. dan hak tersebut melekat pada diri seseorang. Hak untuk hidup seseorang dilindungi oleh undang-undang, oleh karena tidak ada seorangpun yang dapat merampas hak hidup seseorang. itu Ronald Z. Titahelu berpendapat bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukuman, namun tidak perlu pelaku kejahatan dikenakan hukuman mati. Hal ini dikarenakan hukuman mati bertentangan dengan konsep hak hidup seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ronald Z. Titahelu selanjutnya berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak kemerdekaan untuk hidup termasuk untuk tidak dibunuh berdasarkan ketentuan undang-undang.8 Hendardi, mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan. Terlebih 8 Ronald Z. Titahelu, Sebagaimana Dikutip dalam Nelvitia Purba, 2004, Perkembangan Konsep Pidana Mati di Indonesia, Medan : Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, hlm 7. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 44
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 jika hukuman mati ditinjau dari Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. 9 Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : "Tiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi". Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa: "Tak seorangpun bileh dikenai perlakuan atau pidana yang dianiaya atau kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat". Musdah Mulia merupakan salah satu tokoh yang menentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati sudah seharusnya dihapus dari hukum positif di Indonesia. Musdah Mulia selanjutnya mengemukakan beberapa alasan penghapusan hukuman mati di Indonesia, yaitu : 10 a. Hukuman mati bertentangan dengan hakikat semua ajaran agama dan kepercayaan yang mengajarkan pentingnya merawat kehidupan sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa; b. Hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi; c. Hukuman mati bertentangan dengan HAM; d. Hukuman mati hanya digunakan sebagai alat penindas; e. Hukuman mati seringkali digunakan sebagai tindakan balas dendam politik; f. Hukuman mati seringkali diberikan pada orang yang tidak tertbukti bersalah; g. Hukuman mati seringkali digunakan sebagai alat yang efektif untuk menghilangkan satu jejak penting dalam kasuss intelejen. h. Hukuman mati tidak menghilangkan efek jera Peneliti dalam hal ini menolak hukuman mati, bahkan untuk kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) dengan alasan utama bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang paling hakiki. Pelaku dapat dijatuhi hukuman lain selain hukuman mati, seperti pidana seumur hidup. Pelaku yang dijatuhi hukuman mati tidak dapat memperbaiki kesalahannya, padahal tujuan hukum pidana saat ini tidak lagi sekedar pembalasan, tetapi membina seseorang yang telah melakukan kejahatan agar dapat menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, peneliti juga menolak hukuman mati karena adakalanya aparat penegak hukum 9 Hendardi, Sebagaimana Dikutip dalam Yon Artiono Arba'i, 2015, Aku Menolak Hukuman Mati - Telaah atas Penerapan Pidana Mati, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 136. 10 RFQ, Ini Alasan Hukuman Mati Mesti Dihapus dari Hukum Positif - Mulai dari Bentuk Pelecehan terhadap Tuhan, Bertentangan dengan HAM hingga Tidak Bersifat Mutlak dalam Syariat Islam, Diakses pada Hari Senin, 28 Agustus 2017, Pukul 11.07 WIB. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 45
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 keliru dalam menghakimi seseorang, dan apabila seseorang dijatuhi hukuman mati dan ternyata salah orang maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan. 2. Efektivitas Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan di Indonesia Hari Anti Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober dan menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Koalisi Indonesia Hukuman Mati, Poengky Indarti, pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan terhadap tidak efektif karena tidak berdampak banyak menurunnya perkara narkotika atau perkara pembunuhan yang pelakukan dikenakan hukuman mati. terpidana mati narkoba Arief Sidharta mengemukakan bahwa Hukum Pidana sesharusnya mempunyai fungsi untuk mengupayakan resosialiasi bagi penjahat agar dapat kembali patuh ketika berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Arief Sidharta selanjutnya mengemukakan bahwa hukuman mati tidak menimbulkan efek jera. Hukuman mati juga mempunyai risiko tertentu, yaitu apabila di kemudian hari terbukti terdapat kesalahan dalam menjatuhkan putusan maka pemerintah hanya dapat meminta maaf tanpa dapat mengembalikan nyawa terpidana hukuman mati.11 Posman Hutapea juga berpendapat bahwa hukuman mati dipandang sudah tidak efektif lagi dalam meminimalisir angka kejahatan. Hukuman mati memiliki dampak negatif, yaitu tidak adanya kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri dan apabila dilihat dari sisi kemanusiaan maka hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang tidak manusiawi. Negara yang masih melaksanakan hukuman mati dianggap sebagai negara yang masih mempertahankan undang-undang yang tidak manusiawi. 12 Hukuman mati ternyata tidak efektif karena hukuman mati terbukti tidak memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan narkoba telah banyak yang dijatuhi hukuman mati, namun ternyata kejahatan narkoba semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pengedar narkoba saat ini banyak yang memberikan narkoba secara gratis yang dikemas dalam bentuk permen kepada anak-anak TK dan SD dengan tujuan apabila anak-anak tersebut sejak TK dan SD sudah mengkonsumsi narkoba maka anak-anak tersebut akan menjadi pecandu narkoba pada saat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. 5. Penutup 1. Kesimpulan a. Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau dari Hak Asasi Manusia 11 Arief Sidharta, Sebagaimana Dikutip dalam Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, Op. Cit., hlm. 101. 12 Posman Hutapea, 2001, Mempersoalkan Pelaksanaan Hukuman Mati, Bandung : Alumni, Bandung, hlm. 100. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 46
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 Kebijakan hukuman mati apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hak hidup merupakan hak asasi yang paling hakiki. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. b. Efektivitas Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan di Indonesia Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di Indonesia pada kenyataannya sangat tidak efektif. Hal ini terlihat antara lain pada kejahatan narkoba. Para pelaku kejahatan narkoba banyak yang telah dihukum mati namun kejahatan narkoba semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 2. Saran Perlu diadakannya perubahan atau penyempurnaan pada berbagai hukum positif di Indonesia terkait dengan kebijakan penegakkan hukum pidana di Indonesia. Hukum positif di Indonesia sudah saatnya menghapus hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman dan menggantinya dengan bentuk hukuman lain, seperti hukuman seumur hidup, sanksi sosial dan lain-lain. Daftar Pustaka Buku A. Sanusi Has, 1994, Dasar-dasar Penologi, Jakarta : Rasanta. J.E. Sahetapy, 2005, Pisau Analisis Kriminologis, Bandung : Citra Aditya Bakti. Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, Pelaksanaan Hukuman Mati - Perspektif HAM dan Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu. Sanapiah Faisal, 1999, Penelitian Kualitatif - Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang : YA3. Santoso Poejosoebroto, 1984, Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Ghalia Indonesia. Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif , Jakarta : Kompas Gramedia. --------, 2004, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta : Muhammadiyah University Press. Sunarta, 2016, Hukuman Mati - Perspektif Hukum Positif, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Bandung : Warta Bagja. Yon Artiono Arba'i, 2015, Aku Menolak Hukuman Mati - Telaah atas Penerapan Pidana Mati, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 47
Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19999 tentang Hak Asasi Manusia Website Kilometer 25, Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan , Raymond Sitorus, Aspek Kemanusiaan dalam Penegakkan Hukum, penegakan-hukum.html. RFQ, Ini Alasan Hukuman Mati Mesti Dihapus dari Hukum Positif, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | 48