SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 25 Februari 2022 Yth. 1. Gubernur. 2. Bupati/Wali Kota. di - Seluruh Indonesia SURATEDARANBERSAMA NOMOR 027/1022/SJ NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, agar Gubernur/Bupati/Wali Kota: 1. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan ketentuan: a. beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan unsur dunia usaha untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah masing-masing; b. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada angka 1 Lampiran Surat Edaran Bersama ini; dan c. Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran Bersama ini ditetapkan. 2. Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
2 - a. wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi; b. wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud tercantum pada angka 2 Lampiran Surat Edaran Bersama ini. 3. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketp/ace dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada angka 3 dan angka 5 Lampiran Surat Edaran Bersama ini. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah dengan: a. membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektronik Lokal; b. mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal; c. melaksanakan E-purchasing melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan E-purchasing, agar melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada angka 4 dan angka 5 Lampiran Surat Edaran Bersama ini. 5. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada angka 6 Lampiran Surat Edaran Bersama ini. 6. Dalam hal Gubernur/Bupati/Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bersama ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3 - Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait pengadaan Barang/Jasa antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi, Kepala Staf Kepresidenan dan Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara triwulan terhadap implementasi Surat Edaran Bersama ini. Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan. KEPALA LEMBAGA KESIJAKAN MENTER! DALAM NEGERI , PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH, ttd ttd ABDULLAH AZWARANAS MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Tembusan Yth.: Presiden Republik Indonesia; 1. 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Sadan Pemeriksa Keuangan; 4. Menteri Koordinator Sidang Politik, Hukum dan Keamanan ; 5. Menteri Koordinator Sidang Kemaritiman dan lnvestasi; 6. Menteri Sekretaris Negara; 7. Menteri Keuangan ; 8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sappenas; 9. Menteri Sadan Usaha Milik Negara; 10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 11 . Sekretaris Kabinet; 12. Kepala Staf Kepresidenan; 13. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ; 14. Kepala Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 15. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan 16. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. uai dengan aslinya, ukum, amad, S.H., M.AP ama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1 001
LAMPIRAN SURAT EDARAN BERSAMA NOMOR 027/1022/SJ NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BUATAN GERAKAN INDONESIA PADA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH NASIONAL BANGGA 1. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melakukan: a. pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di daerahnya; dan b. koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. 2. Pengguna Anggaran (PA) melakukan hal-hal: a. Dalam proses perencanaan pengadaan Barang/Jasa: 1) PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri. 2) PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa. 3) PA memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/ menandai (tagging) Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem lnformasi Rencana Umum Pengadaan). b. Dalam proses pemilihan penyedia Barang/Jasa: 1) PA memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan E-Purchasing. 2) PA memerintahkan PPK/Pokja pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3) Pengutamaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud angka 1 ), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik. 3. Dalam rangka meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketp/ace dalam Toko Daring maka: telah
2 - a. Pemerintah Daerah tidak perlu membuat Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman (MoU) atau bentuk komitmen lainnya dengan PPMSE/Marketplace yang tergabung dalam Toko Daring yang dikelola LKPP; b. Gubernur/Bupati/Wali Kota memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun daftar Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal; dan c. Pengguna Anggaran (PA) melakukan hal-hal: 1) mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchant) pada marketplace dalam Toko Daring LKPP; dan 2) memerintahkan KPA/PPK/PP untuk melakukan E-purchasing pada Toko Daring. 4. Dalam rangka pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di Pemerintah Daerah maka: a. Gubernur/Bupati/Wali Kota memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginisiasi Katalog Elektronik Lokal (bagi Pemerintah Daerah yang belum mengelola Katalog Elektronik Lokal); b. lnisiasi Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan persyaratan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) telah memenuhi hasil penilaian oleh LKPP; c. Sekretaris Daerah dibantu Kepala UKPBJ mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah; dan d. memperbanyak pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan yang berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan, seperti namun tidak terbatas pada: makan minum, media dan percetakan, seragam dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa kebersihan, jasa keamanan, dan servis kendaraan pejabat/operasional. 5. Dalam rangka menindaklanjuti angka 3 dan angka 4 Batang Tubuh Surat Edaran Bersama ini dilaksanakan langkah-langkah: a. Penggunaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring dapat diterapkan secara bersamaan; b. Pelaksanaan E-Purchasing mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem lnformasi LKPP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring; c. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada seluruh e-marketplace dalam pelaksanaan E-Purchasing; dan d. Bentuk perjanjian dalam pelaksanaan E-Purchasing dilakukan melalui surat pesanan mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang diterapkan dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
3 - 6. Dalam rangka pengawasan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dilakukan hal-hal: a. Gubernur/Bupati/Wali Kota menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan intern terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). b. Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang mengenakan sanksi kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan dan/atau Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. c. Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan lndustri apabila: 1) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN ; dan/atau 2) berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. d. Bagi Pemerintah Daerah yang telah mampu memprioritaskan dan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka atas prestasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penghargaan. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN MENTER! DALAM NEGERI, PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH, ttd ttd ABDULLAH A'Z:NAR ANAS MUHAMMAD TITO KARNAVIAN