d e z i r o h t u A e r u s o c s D c l i i l b u P d e z i r o h t u A e r u s o c s D c l i i l b u P d e z i r o h t u A e r u s o c s D c l i i l b u P d e z i r o h t u A e r u s o c s D c l i i l b u P Janji Pendidikan di Indonesia IKHTISAR
Janji Pendidikan di Indonesia
Publikasi ini disusun oleh staf Bank Dunia dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia. Hasil temuan, interpretasi dan kesimpulan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mewakili pandangan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia maupun organisasi-organisasi yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin akurasi data yang tercantum dalam publikasi ini. Batas-batas, warna, denominasi, dan informasi lain yang ditampilkan pada peta mana pun di dalam publikasi ini tidak menyiratkan pe- nilaian apa pun dari pihak Bank Dunia mengenai status hukum suatu wilayah, atau dukungan maupun penerimaan terhadap batasan tersebut. Hak dan Izin © 2020 Bank Dunia 1818 H Street NW, Washington DC 20433 Telepon: 202-473-1000; Internet: Sebagian hak cipta dilidungi Undang-Undang Materi dalam publikasi ini memiliki hak cipta. Karena Bank Dunia sangat mendukung penyebarluasan pengetahuan, publikasi ini boleh diproduksi ulang, secara keseluruhan atau sebagian, untuk tujuan non-komersil selama mencantumkan secara lengkap atribusi untuk publikasi ini. Berbagai pertanyaan lainnya yang terkait dengan hak dan perizinan, termasuk hak tambahan, harap dialamatkan kepada Kan- tor Penerbit Bank Dunia (World Bank Publication), The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washing- ton, DC 20433, USA; faks: 202-522-2625; e-mail: pubrights@worldbank.org. Atribusi Harap mengutip publikasi ini sebagai berikut: "World Bank. 2020. Janji Pendidikan di Indonesia. © World Bank." Kredit foto Halaman 9, 48, 91, Achmad/Bank Dunia; halaman 10, 43, 46, 138, Fauzan Ijazah/Bank Dunia; halaman 40, Atet Dwi Pramadia/ Bank Dunia; halaman 59; halaman 81, 83, 92, 109, Bank Dunia; halaman 118, Gratsias Adhi Hermawan/Shutterstock; page 123, UX Indonesia/Unsplash; halaman 133, Nugroho Nurdikiawan Sunjoyo/ Bank Dunia. Foto lainnya: Akhmad Dody/ Bank Dunia.
Daftar isi Kata Pengantar oleh Satu Kahkonen Country Director, World Bank Indonesia and Timor Leste Kata Sambutan oleh Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Ucapan terima kasih Singkatan dan Akronnim Ringkasan Eksekutif Indonesia telah meraih banyak kemajuan... ...tetapi masih butuh peningkatan pembelajaran Bersekolah untuk belajar Rekomendasi utama laporan Menanggapi tantangan COVID-19 Memanfaatkan janji pendidikan Referensi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Kesimpulan Bersekolah untuk belajar Dampak dan tanggapan terhadap pandemi COVID-19 Rekomendasi ke-12: Sebagai bagian dari tanggapan dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untuk antisipasi guncangan dan tekanan di masa depan Sintesis rekomendasi Langkah Ke Depan Penutup Referensi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tabel ES.1 Struktur dan fungsi sistem pendidikan Indonesia setelah desentralisasi ES.2 Dampak langsung krisis terhadap sekolah, mulai 6 Juni 2020 C.1 Indikator TIK Indonesia (persen) C.2 Ringkasan rekomendasi utama Gambar ES.1 Koherensi dan keselarasan untuk pembelajaran C.1 Koherensi dan keselarasan untuk pembelajaran C.2 Proyeksi tren skor PISA akibat COVID-19 C.3 Alur perubahan sistem pendidikan pada krisis COVID-19 Kotak ES.1 Dua belas landasan untuk memperkuat pembelajaran ES.2 Mendukung human capital selama krisis COVID-19 C.1 Mengukur kesehatan sistem pendidikan iv v vi vii 1 1 2 2 5 8 10 11 11 13 13 15 22 22 25 26 26 27 3 8 18 19 5 15 15 17 6 9 13
Kata Pengantar endidikan dan pembangunan manusia mer- upakan agenda penting pembangunan pe- merintah Indonesia. Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam bidang pendidikan selama dua dekade terakhir. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi di bidang pendidikan, termasuk peningkatan anggaran pendidikan. Reformasi ini telah memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu. Angka partisipasi siswa yang telah mening- kat hingga 31 persen sejak 2002 telah berkontribusi pada pertambahan lebih dari 10 juta siswa pada jen- jang pendidikan dasar dan menengah. P juga telah menunjukkan kemajuan besar dalam kesetaraan gender dalam pendidikan. Pada tahun 1975, 65 persen dari murid adalah murid laki-laki, sementara saat ini proporsi murid perem- puan dan laki-laki kurang lebih sama. Indonesia Terlepas dari pencapaian penting ini, siswa In- donesia masih belum dapat mencapai seluruh potensinya. Sumber daya manusia - akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan seseo- rang sepanjang hidupnya - sangat penting untuk kesuksesan Indonesia di masa depan. Salah satu tantangan utamanya adalah anak-anak Indonesia kekurangan waktu belajar. Bersekolah tidak dapat selalu disamakan dengan belajar - siswa Indonesia rata-rata bersekolah selama 12,4 tahun, sedangkan proses belajar yang mereka tempuh hanya setara dengan 7,8 tahun (Human Capital Index 2020). Se- gala hal yang mereka pelajari selama mengikuti pen- didikan - dari taman kanak-kanak sampai univer- sitas - akan menjadi faktor penentu keterampilan yang mereka miliki saat memasuki dunia kerja ketika mereka sudah dewasa. Meskipun tingkat pembela- jaran untuk semua anak perlu ditingkatkan, siswa yang kurang mampu - seperti anak-anak yang be- rasal dari keluarga yang tidak mampu, yang tinggal di daerah terpencil, atau penyandang disabilitas - biasanya tertinggal jauh, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah menghadirkan berbagai tantangan baru dan mengharuskan adanya transisi proses pembelajar dengan melaksanakan proses belajar dari rumah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun pemerintah telah mengambil banyak lang- kah tepat waktu untuk mendukung pembelajaran iv • Janji Pendidikan di Indonesia dari rumah, pandemi masih cenderung menggang- gu proses belajar dan memperlebar ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Tantangan Indonesia sekarang adalah untuk merebut kembali waktu bela- jar yang hilang tersebut, sembari terus memperkuat sistem pendidikan untuk meningkatkan pembelaja- ran bagi semua anak. Beberapa langkah yang diterapkan dalam mere- spons COVID-19 juga dapat ditetapkan untuk mem- perkuat sistem pendidikan dalam jangka panjang. Misalnya, pemerintah telah mengumumkan rencana penilaian untuk mengidentifikasi tingkat pembelaja- ran siswa, sehingga guru dapat menyesuaikan materi belajarnya dan memberikan dukungan tambahan. Penilaian ini akan digunakan untuk memantau kema- juan siswa selama pembelajaran jarak jauh dan saat anak-anak kembali bersekolah, saat sekolah sudah dibuka kembali. Rekomendasi utama dari laporan ini adalah fokus pada pemahaman tentang sebera- pa banyak waktu belajar yang dihabiskan anak-anak dan pemberian dukungan berdasarkan kebutuhan mereka. Rekomendasi tersebut dapat menjadi cara yang lebih permanen untuk meningkatkan pengaja- ran. Demikian pula, investasi dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran daring saat ini juga dapat membuat sistem pendidikan yang lebih tang- guh jika terjadi krisis lain di masa depan. Laporan ini memberikan serangkaian opsi bagi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat reformasi pendidikan dan meningkatkan hasil pembelajaran semua siswa Indonesia. Rekomendasi tersebut fokus pada perlindungan dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas, kese- taraan, dan akuntabilitas pembelajaran. Laporan ini juga membahas secara detil tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk men- ciptakan perubahan yang lebih baik lagi di bidang- yang menjadi tanggung jawabnya dan bagaimana memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih baik kepada provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Semoga rekomendasi ini bermanfaat bagi pem- buat kebijakan, praktisi, guru, siswa, dan orang tua - semua pemangku kepentingan, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Satu Kahkonen Country Director, World Bank Indonesia and Timor-Leste
Kata Sambutan engan senang hati saya menyambut baik terbitnya Janji Pendidikan di Indonesia. D Laporan ini tidak hanya penting bagi pemerintah dan mitra pembangunan, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sistem pendidikan Indone- sia. Laporan ini menyoroti kemajuan besar yang telah dicapai Indonesia dalam pendidikan, serta tantangan yang akan dihadapi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tengah melakukan serangkaian reformasi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sesuai dengan namanya, kebijakan tersebut memberikan kebe- basan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis ke- arifan lokal, ketersediaan infrastruktur, serta faktor sosial ekonomi dan budaya. Banyak rekomendasi laporan ini yang selaras dengan agenda reformasi pendidikan di Indo- nesia. Misalnya, laporan ini menyarankan peng- gunaan kajian untuk mengidentifikasi siswa dan sekolah yang tertinggal dan memberikan dukun- gan tambahan untuk membantu meningkatkan kinerja mereka. Hal ini sejalan dengan keputu- san kami untuk meniadakan ujian nasional dan mengadopsi alat penilaian baru pada tahun 2021 - Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Penilaian baru akan memetakan kemam- puan siswa dalam bahasa (literasi) dan matemati- ka (berhitung). Keduanya akan mengukur bukan hanya pada kemampuan membaca siswa, tetapi juga tingkat pemahaman bacaan mereka, serta kemampuan mereka bukan hanya perhitungan saja, namun juga melakukan analisis. Hasil dari pe- nilaian ini juga akan digunakan untuk mengidenti- fikasi dan mendukung setiap daerah dan sekolah yang memiliki performa rendah dalam mata pela- jaran tertentu, serta tiap individu siswa. Seluruh pemangku kepentingan perlu b ekerja sama untuk meningkatkan kapasitas, kesetaraan, dan akuntabilitas untuk belajar dan membantu semua anak Indonesia agar dapat memaksimalkan potensi mereka dan memperkuat sumber daya manusia kita, seperti yang direkomendasikan oleh laporan terse- but. Kami telah meluncurkan program percontohan Penggerak Guru, yang bertujuan untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada pembelajaran siswa. Sebagai bagian dari uji coba, kami memberikan pelatihan dan on-the job coaching kepada 2.800 guru dari 56 kabupaten. Gu- ru-guru ini diharapkan menjadi agen perubahan baik di sekolah maupun di daerah mereka - mendukung perkembangan anak secara menyeluruh dan bertin- dak sebagai narasumber bagi guru lainnya. Rencana kami adalah menjangkau 400.000 guru selama lima tahun. Teknologi juga dapat membantu mempercepat program reformasi kita. Kita telah melihat bahwa pandemi COVID-19 telah membawa perubahan sangat besar di sektor pendidikan, mengingat pe- nutupan sekolah yang belum pernah terjadi sebel- umnya. Sejak Maret 2020, langkah-langkah telah dilakukan untuk mendukung pembelajaran dari rumah. Ini termasuk mendukung guru untuk men- gajar secara online, memberikan kuota internet gratis untuk siswa dan guru, menyajikan program TV pendidikan untuk siswa tanpa akses internet, dan memberikan sekolah pilihan untuk menggu- nakan kurikulum pendidikan yang disederhanakan. Sebagian besar pelatihan guru sekarang dilakukan secara online, dan siswa belajar dari rumah meng- gunakan berbagai cara - buku, tv, internet, dan WhatsApp, perubahan besar dari beberapa bulan yang lalu, dan satu langkah menuju sistem pendi- dikan yang lebih tangguh. Namun, seperti negara lain di dunia, kami se- dang mengatasi cara untuk meminimalkan keru- gian belajar, menjembatani kesenjangan digital, dan memastikan bahwa semua anak belajar se- lama pandemi. Kami terus mencari solusi dalam mengatasi tantangan baru terkait COVID-19 dan untuk mengatasi tantangan yang sudah ada, bersama dengan mitra pembangunan dan mas- yarakat sipil. Kami menyambut baik laporan ini dan rekomendasinya sebagai bagian dari diskusi yang sedang berlangsung ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada tim World Bank yang berkontribusi pada laporan penting ini, dan kepada Pemerintah Aus- tralia atas kemurahan hati mereka dalam men- dukung penyusunannya. Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Janji Pendidikan di Indonesia • v
Ucapan Terima Kasih Laporan ini ditulis oleh tim yang dipimpin oleh Noah Yarrow dan Andy Ragatz, terdiri atas Rythia Afkar, Petra Bodrogini, Jonthon Couslon, Sangeeta Dey, Deepali Gupta, Susiana Iskandar, Ratna Kesuma, Citra Kumala, Javier Luque, Sylvia Njotomihardjo, Rosfita Roesli, Jamil Salmi, Santoso, Sheldon Shaef- fer, Dewi Susanti, Ruwiyati Purwana, Alexander Michael Tjahjadi, dan and Wisnu Harto Adi Wijoyo. Tim sangat berterima kasih kepada para pereview Kathleen Whimp dan Fadila Caillaud, dan kepada Camilla Holmemo yang telah memberikan masukan serta bimbingan. Secara keseluruhan, penulisan laporan ini di bawah bimbingan Satu Kahkonen (Country Director untuk Indonesia dan Timor Leste) dan Toby Linden (Practice Manager bagian Pendidikan untuk Wilayah Asia Timur dan Asia Pasifik). Lestari Boediono, GB Surya, Jerry Kurniawan dan Maulyati Nuraini memberikan dukungan dalam mengelola situs web dan acara peluncuran. Tim di Communications Development Incorporated, dipimpin oleh Bruce Ross-Larson dan ter- masuk Joe Brinley, Joe Caponio, Jeremy Clift, Meta de Coquereaumont, Mike Crumplar, Peter Redvers-Lee, Christopher Trott, dan Elaine Wilson, yang telah mengedit, mendesain dan mengatur layout laporan. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade yang telah mendanai penelitian dan penerbitan laporan ini. vi • Janji Pendidikan di Indonesia
SINGKATAN DAN AKRONIM 3T AKM AKSI APBN-P APS BAN-PT Bappenas BOP BOS CSR DAPODIK Depag Dikti Diktis Ditjen EdTech EMIS Terdepan, Terluar, Tertinggal Asesmen Kompetensi Minimum Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Angka Putus Sekolah Badan Akreditasi Nasional- Perguruan Tinggi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bantuan Operasional Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Corporate Social Responsibility Data Pokok Pendidikan Departemen Agama Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Direktorat Jenderal Education technology Education Management Information System Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kemdikbud Kemenag Kemendagri Kementerian Dalam Negeri Kemenkeu Kemenpan RB Kementerian Pendayagunaan Kementerian Keuangan Kemnaker Kemsos KIP LPMP Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Sosial Kartu Indonesia Pintar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPTK MoU OECD PAUD PDB PIRLS PISA PNS PPAUD SD SISNAKER SMA SMK SMP SPN SUPAS SUSENAS TIK TIMSS TPB TV UN USBN Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Organisation for Economic Co- operation and Development Pendidikan Anak Usia Dini Produk Domestik Bruto Progress in International Reading Literacy Study Programme for International Student Assessment Pegawai Negeri Sipil Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Sekolah Dasar Sistem Informasi Ketenagakerjaan Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Pertama Standar Pendidikan Nasional Survei Penduduk Antar Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Trends in International Mathematics and Science Study Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Televisi Ujian Nasional Ujian Sekolah Berbasis Nasional Janji Pendidikan di Indonesia • vii
Ringkasan Eksekutif
Dalam pidatonya setelah terpilih kembali di tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Wido- do "Jokowi" mengungkapkan visinya untuk mengembangkan Indonesia yang adaptif, produk- tif, inovatif, dan kompetitif yang akan menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terkuat di dunia. Jokowi menekankan bahwa kunci keberhasi- lan masa depan Indonesia yang lebih makmur ada- lah mengembangkan sumber daya manusia.1 Untuk mewujudkan kemakmuran, Indonesia membutuh- kan sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, mening- katkan modal manusianya, dan mencapai tujuan ekonomi dan pembangunannya. Sistem yang dit- erapkan saat ini menghasilkan pembelajaran pada tingkat yang jauh di bawah yang dibutuhkan anak- anak dan remaja Indonesia saat ini, di mana hanya 30 persen anak-anak Indonesia yang mencapai skor minimum dalam membaca di PISA.2 Ini adalah krisis pembelajaran. Untuk mencapai visi Presiden tersebut, diperlukan perubahan menyeluruh dalam sistem pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mendukung negara berpartisipasi penuh dalam revolusi industri keempat, sekaligus memanfaatkan keuntungan bonus demografi Indonesia. Setiap tahun, 4,2 juta orang Indonesia lulus dari sistem pendidikan (Susenas 2018). Rata-rata siswa lulus pada usia 16 tahun dengan lama pen- didikan 11 tahun. Tetapi banyak dari lulusan pendi- dikan menengah yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja dan akhirnya mener- ima pekerjaan bergaji rendah. Keterampilan yang rendah mencerminkan pendidikan dasar yang buruk dan keselarasan antara kurikulum lembaga pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang buruk. Banyak siswa tidak mampu mencapai tingkat pen- guasaan minimum dalam membaca dan matemati- ka, dan, mengingat mereka menempuh perguruan tinggi maupun pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kurikulum yang diajarkan cenderung tidak selaras dengan kebutuhan pasar saat ini dan yang diperkirakan akan dibutuhkan pada Industri 4.0. Laporan Utama tentang Pendidikan di Indone- sia ini membahas tentang cara-cara untuk meman- tapkan reformasi pendidikan dalam upaya mening- katkan hasil belajar siswa di Indonesia. Laporan ini berfokus pada bagaimana agar sistem pendidikan sebagaimana yang dijanjikan dapat menghasil- kan human capital atau modal manusia sebagai modal pembangunan di Indonesia. Rekomendasi ini fokus pada perlindungan dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kap- asitas, kesetaraan, dan akuntabilitas pembelaja- ran. Laporan ini juga membahas secara detil apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi di bidang yang menjadi tanggung jawabn- ya dan bagaimana memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih baik kepada provinsi, kabu- paten/kota, dan sekolah. Tidak mungkin ada satu pemerintahan yang berhasil melakukan semua reformasi yang direkomendasikan pada laporan ini pada waktu yang bersamaan. Ringkasan ini tidak dimaksudkan untuk memprioritaskan hal terse- but karena kompromi-kompromi dalam memilih antara pendidikan anak usia dini, pelatihan guru, dan pengembangan keterampilan profesional tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan terkait urusan keuangan. Rekomendasi di sini di- maksudkan sebagai panduan berbasis bukti se- bagai informasi dalam proses pertimbangan oleh pembuat kebijakan, pelaksana, guru, siswa, dan orang tua - seluruh pemangku kepentingan di masa depan Indonesia. Dokumen ini memberikan beberapa hal yang perlu disoroti dari laporan "Janji Pendidikan di Indonesia" dalam Bahasa Indone- sia. Untuk laporan versi lengkapnya, silakan lihat: TAUTAN. Indonesia telah meraih banyak kemajuan... Pendidikan merupakan agenda penting dalam pembangunan pemerintah Indonesia. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah menerapkan berbagai termasuk desentralisasi reformasi pendidikan, sistem pendidikan (tabel ES.1),3 perbaikan kualifi- kasi guru, dan peningkatan anggaran pendidikan, yang naik menjadi 200 persen secara riil dari tahun 2002 hingga 2018. Reformasi ini telah mem- perluas akses pendidikan, khususnya bagi anak- anak yang kurang mampu. Peningkatan anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam amandemen Undang-undang Dasar pada tahun 2002, mampu membiayai perluasan layanan pendidikan dan meningkatkan jumlah guru untuk sekolah baru dan ruang kelas baru, serta untuk taman kanak-kanak dan program anak usia dini (World Bank 2018b). Saat ini, sistem pendidikan Indonesia merupa- kan sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia. Se- cara keseluruhan pendidikan formal melibatkan 3,3 juta guru yang mendidik 53,1 juta anak di kelas 1 hingga kelas 12 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sejumlah 231.446 layanan pen- didikan anak usia dini mendukung pembelajaran 7,4 juta anak (DAPODIK Kemendikbud 2019). Dan 4.670 lembaga pendidikan tinggi memberikan layanan kepada sekitar 8 juta siswa. Sistem pela- tihan kejuruan nonformal terdiri lebih dari 4.000 Janji Pendidikan di Indonesia • 1
lembaga di bawah pengawasan Kemdikbud dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta beberapa ke- menterian terkait (MoU Lima Kementerian 2016). ...tetapi masih butuh peningkatan pembelajaran telah mencapai kemajuan penting Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar siswa di Indonesia tidak memenuhi target hasil be- lajar nasional yang telah ditetapkan. Ukuran pem- belajaran menunjukkan adanya berbagai tantan- gan di tahun-tahun awal pendidikan, dan tingkat pembelajaran tetap rendah saat siswa naik kelas. Tingkat pembelajaran tergolong rendah, baik se- cara absolut, yakni di bawah target nasional, dan secara relatif jika dibandingkan dengan nega- ra-negara tetangga (World Bank 2018b). Untuk mencapai potensi human capital dan mengatasi krisis pembelajaran ini, Indonesia harus segera mulai melakukan pendekatan yang berbeda. Telah terjadi ketimpangan pembelajaran yang tinggi antar daerah, antar sekolah, dan di dalam sekolah. Beberapa provinsi di Indonesia, terutama yang berada di Wilayah Tengah, berprestasi baik dalam Ujian Nasional (UN), sementara di daerah lain, umumnya di Wilayah Timur dan paling Barat, berprestasi rendah. Perbedaan nilai rata-rata di tiga provinsi berprestasi terbaik dan di tiga provin- si berprestasi terendah dalam ujian SMA (Kelas 12) adalah 21 poin (skala 100). Hanya 4 dari 34 provinsi yang memiliki nilai rata-rata SMA di atas nilai kelu- lusan minimum, yaitu 55. Hasil UN lebih rendah bahkan terjadi di Kelas 9 (SMP) serta SMK (Kelas 12).4 Kabupaten dengan pendapatan yang lebih tinggi, pusat-pusat kota besar, dan wilayah yang memiliki kapasitas implementasi yang lebih tinggi cenderung memiliki hasil UN yang lebih baik dar- ipada daerah yang berpendapatan lebih rendah, seperti di daerah pedesaan dengan kapasitas im- plementasi yang rendah pula (World Bank 2013). Perubahan kebijakan terbaru dalam penilaian hasil belajar (Permendikbud No. 43/2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional) menunjukkan ke arah yang benar. Dalam perkembangan besar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Ma- karim mengumumkan penghentian UN dengan menyatakan, "Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Min- imum dan Survei Karakter, yang terdiri dari ke- mampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter."5 Akibat COVID-19, Kemendikbud membatalkan ujian nasional lebih awal dari yang direncanakan pada tahun 2020 (Surat Edaran Kemdikbud No. ikut serta dalam gerakan 4/2020). Kemenag 2 • Janji Pendidikan di Indonesia menuju penilaian formatif berbasis luas untuk menginformasikan guru tentang kebutuhan bela- jar siswa, dengan berkomitmen pada pendekatan ujian yang direvisi lebih awal (World Bank 2019). Kerangka penilaian siswa saat ini berada dalam masa transisi. Hal ini sangat penting perlu diper- baiki agar dapat membantu mendorong sistem pendidikan di semua tingkatan untuk berfokus pada peningkatan pembelajaran siswa. Kewenangan Kemendikbud difokuskan pada rekrutmen guru PNS, penetapan kurikulum dan standar kompetensi, dan penyelenggaraan pe- nilaian hasil belajar siswa. Hal ini berarti bahwa masukan dasar untuk pembelajaran siswa - sep- erti ketersediaan dan kualitas buku teks dan materi pengajaran dan pembelajaran lainnya, serta pela- tihan dan pemantauan guru dalam masa jabatan serta dukungan untuk guru, kepala sekolah, dan sekolah - sebagian besar berada di bawah ke- wenangan kabupaten dan provinsi. Untuk mening- katkan pembelajaran siswa, anggaran dan inisi- atif di tingkat daerah perlu diselaraskan dengan peraturan dan dukungan pembelajaran di tingkat pusat. Kurangnya keselarasan antara prestasi siswa dan sistem untuk standar pemantauan perlu diu- bah agar hasil belajar siswa dapat meningkat pada skala besar. Bersekolah untuk belajar Bersekolah tidak selalu sama dengan belajar - hal ini berulang kali ditekankan dalam Laporan Pem- bangunan Dunia tahun 2018 (World Bank 2018d). Untuk melanjutkan reformasi pendidikan dan men- capai hasil yang lebih baik, reformasi di Indonesia harus mencapai kemajuan di tiga bidang: Melakukan penilaian pembelajaran untuk menjadikannya sebagai tujuan yang seri- us. Penilaian siswa yang dirancang dengan baik harus diterapkan untuk mengukur kes- ehatan sistem pendidikan, dan bukan men- jadi alat untuk memberikan penghargaan dan memberikan hukuman. Hasil dari pen- gukuran pembelajaran ini harus digunakan untuk menyoroti berbagai pengecualian yang tidak nampak, menjadi dasar dalam membuat pilihan untuk mengarahkan ban- tuan, dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Bertindak berdasarkan bukti agar sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa. Jumlah dan kualitas bukti cara bela- jar telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan pening- katan inovasi pendidikan. Indonesia dapat memanfaatkan bukti ini secara lebih baik
TABEL ES.1 Struktur dan fungsi sistem pendidikan Indonesia setelah desentralisasi Kegiatan Pemerintah pusat Provinsi Kabupaten/kota Sekolah/kepala sekolah Pengelolaan pendidikan Standar pendidikan nasional Perguruan Tinggi Sekolah menengah atas • Pendidikan khusus Sekolah Dasar • Sekolah Menengah Pertama Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal Pengelolaan masing- masing sekolah - perencanaan, penganggaran, sekolah Evaluasi mandiri Pengembangan kurikulum Kurikulum nasional untuk pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal Kurikulum muatan lokal untuk pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus lokal Kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal Penerapan kurikulum muatan lokal Akreditasi Akreditasi untuk pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengendalian pelatihan pendidik, perekrutan staf pengajar tetap, transfer pendidik, dan pengembangan karir pendidik • Transfer tenaga pendidik dan tenaga kependidikan antarprovinsi Transfer tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi Alokasi dan mutasi transfer tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu wilayah kabupaten/kota • Merekrut guru dengan kontrak pada tingkat kabupaten/kota Mengangkat guru melalui kontrak dengan sekolah Perizinan pada bidang pendidikan Perizinan untuk universitas swasta Izin operasi untuk unit Perizinan untuk pendidikan menengah swasta Perizinan untuk pendidikan dasar swasta Perizinan untuk pendidikan asing Perizinan untuk pendidikan khusus swasta pendidikan anak usia dini swasta dan pendidikan nonformal swasta Bahasa dan sastra Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia Bahasa dan sastra lintas wilayah kabupaten/ kota dalam satu wilayah provinsi Bahasa dan sastra yang penuturnya ada di wilayah kabupaten/kota Penilaian Mengawasi dan melaksanakan penilaian keterampilan siswa berdasarkan populasi Bekerja sama dengan sekolah dalam mengembangkan penilaian siswa Penilaian kinerja guru • Penilaian mandiri sekolah terhadap standar nasional pendidikan Sumber: UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah. untuk menentukan prioritas bagi praktik dan inovasi pembelajaran di Indonesia. • Meningkatkan kerjasama para pelaku pen- didikan agar seluruh sistem dapat berfungsi untuk pembelajaran. Inovasi di ruang kelas tidak akan berdampak banyak jika sistem secara keseluruhan tidak mendukung pem- belajaran. Dengan mempertimbangkan hambatan teknis dan politis serta memo- bilisasi pemangku kepentingan, Indonesia dapat mendukung para pendidik yang ino- vatif yang berada di di garis depan. Melakukan penilaian pembelajaran - untuk menjadikannya sebagai tujuan yang serius Di Indonesia, penerapan berbagai peraturan pe- rundang-undangan yang mengarahkan sistem pendidikan dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, kapasitas kelembagaan, politik, dan pembatasan ad hoc, serta variabel-variabel lain- nya. Reformasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkuat penilaian pembelajaran den- gan menggunakan ujian berbasis komputer - bersama dengan reformasi struktural baru-baru ini untuk mendesain kembali mekanisme penilaian Janji Pendidikan di Indonesia • 3
dan hal-hal yang mendasari perkembangan pem- belajaran siswa - telah menuju ke arah yang benar, dan diharapkan banyak perkembangan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ujian dan penilaian yang telah dilaksankan se- lama ini menghasilkan berbagai kelemahan pem- belajaran. Indonesia telah berpartisipasi dalam semua tes internasional penting yang dilaksanakan sejak tahun 1990, termasuk Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Pro- gram for International Student Assessment (PISA). Hal ini memungkinkan dilakukannya perbandingan antar negara dan antar waktu dalam hasil pembe- lajaran yang dapat mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dan bidang-bidang yang harus diperbaiki. Seperti disebutkan di atas, Indonesia sedang bergerak menuju penilaian formatif berbasis luas di semua kelas yang nantinya dapat memberikan informasi bagi guru mengenai kebutuhan pem- belajaran siswa dan merancang penilaian nasi- onal untuk kelas 5, 8, dan 11. Arah baru penilaian siswa dan sistem tampak sangat positif, tetapi hal ini akan membutuhkan basis dukungan yang luas agar dapat berkelanjutan dan efektif. Kerangka penilaian siswa yang baru harus dirancang, diko- munikasikan, dan dilaksanakan sedemikian rupa agar mampu mendapatkan dukungan dari konstit- uen inti, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat sipil. Bertindak berdasarkan bukti - agar sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa Tindakan harus didasarkan pada hasil penguku- ran. Untuk melakukannya, hasil pengukuran harus dapat diakses para pemangku kepentingan. Pen- gukuran pembelajaran dapat mendorong pen- gambilan tindakan dengan meningkatkan parti- sipasi pemangku kepentingan dalam penciptaan hasil tersebut dan dengan menyediakan informasi untuk reformasi (World Bank 2018d). Perlu menye- diakan informasi tentang pembelajaran dan perlu membantu para pemangku kepentingan utama, termasuk guru, orang tua, kabupaten, dan provin- si, memanfaatkan informasi tersebut. Informasi ini dapat dibuat dalam bentuk penilaian siswa, dan juga dalam bentuk instrumen-instrumen seperti Indeks Mutu Pendidikan yang diusulkan (lihat bab 5), yang dimaksudkan untuk merangkum informa- si penting yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan memastikan tanggung jawab, keterlibatan, dan pemberdayaan yang lebih besar dari para pelaku pendidikan yang terdesentralisasi dalam menanggapi berbagai tantangan pembelajaran di 4 • Janji Pendidikan di Indonesia tingkat lokal. Meningkatkan kualitas penyelengga- ran pelayanan pendidikan merupakan tantangan yang sangat berat, sangat tidak sesuai dengan tanggapan yang homogen yang diberikan secara nasional. Untuk mendorong tanggapan daerah yang lebih efektif, kabupaten memerlukan dukun- gan dalam memahami berbagai tantangan pen- didikan yang mereka hadapi dan sumber daya yang telah mereka miliki untuk mengatasi tanta- ngan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Ke- budayaan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak lainnya, dapat mengambil peran yang lebih kuat dalam mem- bantu daerah untuk menentukan tantangan terkait pembelajaran mereka, menyediakan sumber daya untuk menanggapi hambatan-hambatan yang ditemukan, dan memastikan bahwa sistem pendi- dikan tetap fokus pada pembelajaran. Bupati, birokrat, pendidik, dan orang tua perlu memahami bahwa sistem pendidikan sekarang ini gagal membuat anak memiliki keterampilan dasar literasi dan berhitung. Mereka dapat memahami masalah ini bukanlah masalah nasional, namun masalah lokal, yang relevan dengan diri mereka dan anak-anak mereka sendiri. Mereka juga akan mendapat manfaat jika mereka dapat melihat di bidang apa saja mereka berhasil, sehingga mereka tahu dari mana mereka harus memulai perubahan yang lebih baik lagi. Ini berarti, mereka membu- tuhkan data yang penting pada tingkat kabupaten, sekolah, dan kelas. Guru perlu memiliki kemam- puan dan fleksibilitas untuk menyesuaikan penga- jaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan para siswanya, dan kepala sekolah - dan pengawas sekolah - juga memiliki kemampuan untuk men- dukung para guru dalam melakukannya. Meningkatkan kerjasama pelaku pendidikan - agar seluruh sistem dapat berfungsi untuk pembelajaran Sistem pendidikan membutuhkan kerjasama lem- baga yang efektif di berbagai tingkatan dan di an- tara antara para pelaku pendidikan (gambar ES.1) (World Bank 2018b). Kapasitas mengelola pendidikan penting bagi lembaga-lembaga tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan sekolah. Kapasitas mengelola pendidikan juga penting bagi pemerintah pusat termasuk Ke- menterian Pendidikan dan Kebudayaan. Di satu sisi, lembaga yang kuat dapat sangat mempen- garuhi kualitas interaksi antara pejabat dan penye- lenggara pendidikan, dan di sisi lain antara pada pemangku kepentingan dan masyarakat sipil, teru- tama orang tua dan pengusaha.
Rekomendasi utama laporan Rekomendasi laporan ini memberikan landasan dalam pembelajaran. Keterkaitan dan koordinasi antar semua pemangku kepentingan utama san- gat penting untuk menciptakan koherensi dan keselarasan sistem yang memperkuat pembela- jaran (Kotak ES.1). Pada tema umum penguatan pembelajaran, perlu dipastikan bahwa siswa pal- ing tidak mencapai pembelajaran minimum dan pengembangan standar-standar di setiap jenjang pendidikan. Hal ini diharapkan dapat dicapai se- suai dengan anggaran pendidikan nasional yang ada, sesuai dengan analisis dan rekomendasi dalam Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik (World Bank 2020). Untuk men- capainya, banyak hal yang perlu dilakukan terkait dengan siswa, guru, serta pengelolaan dan input pendidikan. Rekomendasi ini sangat terkait dan bergantung satu sama lain agar sistem pembe- lajaran dapat berjalan dan berkembang secara menyeluruh. Siswa Sebelum bersekolah, siswa harus sudah diper- siapkan untuk belajar. Persiapan ini setidaknya membutuhkan wajib belajar dua tahun pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diak- ses oleh semua kalangan. Cakupan dan kualitas pendidikan anak usia dini perlu diperkuat dengan cara memastikan adanya pendanaan yang cukup dan adanya roadmap untuk mencapai tingkat partisipasi sekolah secara universal pada tahun 2030. Penambahan masa belajar ini juga dapat didorong, khususnya untuk daerah-daerah yang belum memiliki layanan pendidikan anak usia dini, melalui pemberian dana hibah yang dapat digu- nakan untuk mendirikan layanan baru atau layanan tambahan dan mendorong terjadinya kolabora- si yang lebih baik lagi di antara para pemangku kepentingan. Memastikan tersedianya pendidikan yang adil dan mendukung siswa yang paling rentan mem- butuhkan tiga prasyarat. Pertama, adanya tinda- kan untuk menjamin akses terhadap pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk anak- anak yang paling berpotensi berada di luar sistem. Visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebu- dayaan, serta kebijakan yang mengikutinya, perlu selalu difokuskan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama ke sekolah yang berkualitas dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kita perlu mempertimbangkan tingkat pembelajaran yang beragam dan mengidentifikasi kabupaten/kota, komunitas, keluarga, dan anak- anak yang terus tidak bersekolah sehingga mereka tertinggal dalam pembelajaran. Untuk memahami GAMBAR ES.1 Koherensi dan keselarasan untuk pembelajaran o li t i s Organisasi masyarakat sipil asta r sw G uru Sis w a / m m o t k e S e n b a a s y a Pembelajaran B i r o k r a t P e l l a a n s ekolah ktor Internasional A M a s A k t o r h ola k n d ari se l a i n n a dil era P Sumber: World Bank 2018a. hal ini, kita perlu menganalisis tantangan yang membuat mereka tidak bersekolah dan menimbul- kan ketidakmerataan ini, kemudian mengembang- kan kebijakan nasional dan lokal serta praktik se- kolah untuk menguranginya. Kedua, kita perlu memastikan bahwa peserta didik tidak tertinggal oleh langkah yang kita ambil untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang ber- prestasi paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan ekstra kepada ka- bupaten/kota, sekolah, dan siswa yang berpresta- si rendah. Penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang berkualitas tinggi akan mendiag- nosis (mengidentifikasi dan menjelaskan) masalah prestasi yang rendah para siswa dan sekolah dan menjadi basis informasi bagi pengajaran dan pen- gelolaan sekolah untuk meningkatkan kinerjanya. Guru secara rutin menilai kinerja setiap hari melalui pendekatan evaluasi formatif. Dan data pembela- jaran akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sekolah yang berkinerja paling rendah dan mem- berikan bantuan tambahan bagi sekolah-sekolah tersebut. Ketiga, memastikan bahwa semua siswa, ter- masuk penyandang disabilitas, mencapai keber- hasilan. Hal ini memerlukan adanya identifika- si terhadap anak-anak penyandang disabilitas secepat mungkin sehingga intervensi anak usia dini dapat diberikan. Hal ini menuntut guru untuk mendampingi anak-anak penyandang disabil- itas - dan menyertakan mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini membutuhkan penilaian di Janji Pendidikan di Indonesia • 5
masing-masing daerah sejauh mana ketimpan- gan tingkat pembelajaran ini terkait dengan gen- der, gangguan bahasa, status sosial ekonomi, kekerasan di sekolah, lokasi, dan pernikahan dini. Dan sekolah kecil di pedesaan dan daerah terpen- cil harus mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas. Guru Lebih dari 3,3 juta guru mengajar di sekolah di In- donesia setiap hari, serta 294.000 profesor dan dosen di tingkat perguruan tinggi dan 656.000 Dua belas landasan KOTAK ES.1 untuk memperkuat pembelajaran 1. Perlu dipastikan bahwa setiap siswa mencapai standar minimal pembelaja- ran di setiap jenjang pendidikan. 2. Menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua masyarakat. 3. Mengambil langkah untuk menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas terutama bagi anak-anak yang paling berpotensi berada di luar sistem. 4. Mengambil langkah untuk meningkat- kan hasil belajar para siswa yang memi- liki prestasi paling rendah. 5. Memastikan bahwa semua siswa, ter- masuk siswa yang berkebutuhan khusus berhasil dalam belajar. 6a. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan calon guru yang masuk. 6b. Rekrut calon guru terbaik dan distri- busikan secara efektif. 7. Meningkatkan pengembangan pro- fesional dan menyesuaikan dengan insentif. 8. Memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui pelacakan dan verifikasi data yang lebih baik. 9. Mendukung lembaga yang ada untuk meningkatkan pemberian layanan. 10. Memperluas akses dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi. 11. Meningkatkan kualitas, relevansi, dan pemerataan sektor pendidikan tinggi. 12. Sebagai salah satu cara penanganan dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untuk menghadapi guncangan dan tekanan di masa depan. 6 • Janji Pendidikan di Indonesia guru di pendidikan anak usia dini (World Bank 2018b). Agar siswa mendapatkan proses bela- jar yang berkualitas, proses pengajaran haruslah efektif, karena guru yang terlatih dan termotivasi merupakan unsur paling mendasar dalam belajar setelah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas para pengajar, Indonesia perlu lebih efektif dalam mendampin- gi para pengajar, baik sebelum mereka mengajar maupun sepanjang karir mereka. Hanya dengan kualitas pengajaran yang terus meningkat, siswa Indonesia akan memperoleh fondasi untuk pem- belajaran mereka selanjutnya atau untuk mem- peroleh keterampilan kerja di abad ke-21 dalam ekonomi global yang kompetitif. Sebanyak 421 lembaga pendidikan guru di In- donesia menghasilkan lebih dari tiga kali lipat jumlah calon guru yang dibutuhkan oleh sistem pelayanan publik. Dari jumlah calon guru yang sangat besar ini, 300.000 pada tahun 2017, se- bagian besar tidak memenuhi syarat. Hal ini ter- kait dengan fakta bahwa hampir dua perlima dari lembaga pendidikan guru tidak terakreditasi.6 Ori- entasi sistem perlu diubah dari aspek kuantitas ke aspek kualitas lulusan guru. Yang mengkhawatir- kan, sangat sedikit calon guru yang mencapai skor tinggi pada tes PISA (OECD 2016). Kualitas pendidikan guru pra-jabatan harus ditingkatkan melalui pembaruan kurikulum, pendekatan gabungan melalui gabungan antara pengajaran dan pembelajaran jarak jauh, daring, dan luring; pengangkatan dosen yang berpen- galaman di tingkat pendidikan untuk melatih guru baru; dan memperbanyak praktik pengajaran di sekolah dengan pengawasan yang lebih baik lagi, mulai dari tahun pertama pendidikan calon guru. Hal ini harus dikaitkan dengan keterlibatan yang lebih kuat antara lembaga pendidikan guru den- gan badan akreditasi, serta publikasi jumlah lulu- san masing-masing lembaga yang lolos menjadi guru PNS. Indonesia harus berusaha agar hanya mem- pekerjakan calon guru yang paling memenuhi syarat untuk menjadi guru. Hal ini harus dilakukan dengan cara mendidik dan menggaji mereka den- gan gaji yang kompetitif dan menyebarkan mereka secara efisien dan merata di seluruh negeri serta memberikan insentif dan dukungan untuk pening- katan kualitas secara berkelanjutan. Keterampilan guru perlu terus dikembangkan melalui pengem- bangan profesional yang lebih efektif, termasuk melalui opsi daring yang berbiaya lebih rendah jika memang terbukti efektif. Mengingat adanya ke- butuhan untuk menjangkau lebih dari 4 juta guru, strategi baru harus diuji dan ditingkatkan untuk mempertahankan guru terbaik di kelas. Sistem
evaluasi guru yang kuat harus diterapkan dan dikaitkan dengan insentif berbasis kinerja. Untuk mempersiapkan guru dengan lebih baik, perlu adanya reformasi yang ditargetkan, upaya yang terkoordinasi, dan penegakan peraturan yang jelas dan konsisten di sepanjang pelatihan mandiri dan sistem administrasi yang terdesentralisasi - hal ini menjadi tantangan utamanya. Kompetensi guru harus terus ditingkatkan melalui pengembangan profesionalitas guru yang berkualitas tinggi, terkait dengan kemajuan dan promosi karir. Ini harus dimulai dengan proses pelatihan pengenalan dan percobaan yang serius dan berlanjut melalui proses penilaian yang siste- matis dan teratur. Fokus harus diarahkan pada desain dan pemanfaatan penilaian belajar siswa untuk meningkatkan pengajaran dan pembelaja- ran siswa. Singkatnya, Indonesia harus memastikan bahwa ia memiliki jumlah guru yang sangat berkualitas di lokasi yang tepat, terutama di sekolah berkinerja rendah, di daerah terpencil, dan pedesaan, dan bahwa guru memberikan kinerja yang maksimal. Mengingat 55 persen guru PNS pensiun selama 10 tahun mulai tahun 2018 (sekitar 960.000 guru), terdapat peluang dan risiko besar untuk memben- tuk kembali angkatan kerja guru untuk generasi berikutnya (World Bank 2018c). Pengelolaan dan input Pengelolaan dan input sistem pendidikan juga harus diarahkan ke pelaksanaan pembelaja- ran. Mendukung lembaga yang sudah ada untuk meningkatkan pemberian layanan merupakan cara untuk memastikan bahwa Indonesia dapat melan- jutkan reformasinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi sekolah, hal ini berupa adanya dukungan untuk peningkatan kualitas sekolah dan pening- katan hasil belajar siswa dengan menggunakan landasan-landasan yang sudah ada - kelompok kerja kepala sekolah dan guru,7 komite sekolah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), se- kolah-sekolah berkualitas tinggi, termasuk sekolah rujukan dan sekolah model, dan kantor pendidikan tingkat provinsi beserta pengawasnya. Semua lan- dasan ini membutuhkan pengembangan kapasitas lebih lanjut. "Arsitektur" dukungan yang selaras Janji Pendidikan di Indonesia • 7
yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kinerja guru. Untuk kabupaten, dibutuhkan staf yang lebih mampu dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk mengklarifikasi peran setiap satuan pendidikan dalam mening- katkan hasil pembelajaran dan mensyaratkan staf mereka untuk tetap pada posisi mereka setelah ke- giatan pelatihan. Selain peningkatan kualitas pemberian layanan, di saat yang sama kita juga perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas, sehingga pemangku kepentingan dan pengambil keputusan akan dimintai pertanggungjawaban mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Data merupa- kan aspek yang sangat penting untuk akuntabilitas tersebut. Kecenderungan dalam pendidikan perlu dilacak lebih baik lagi dengan meningkatkan kual- itas database Kemendikbud dan Kemenag. Lapo- ran ini mengusulkan Indeks Kualitas Pendidikan untuk menilai kualitas dan bantuan langsung ke kabupaten dan sekolah yang tertinggal. Transfer dana harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ki- nerja masing-masing. Mempelajari dan mempromosikan keterampilan untuk dunia kerja Pada akhirnya, tujuan pembelajaran dalam pen- didikan adalah pengembangan keterampilan yang dapat digunakan setelah lulus sekolah. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara. Untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi, diperlu- kan adanya peningkatan partisipasi; peningkatan pemerataan, kualitas, dan relevansi; penguatan penelitian dan transfer teknologi; modernisasi tata kelola dan pengelolaan; dan penentuan strate- gi pembiayaan yang berkelanjutan. Kita memang menyadari pentingnya memperluas akses dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan untuk mere- spons permintaan yang meningkat, tetapi kita juga perlu menyeimbangkan perluasan akses ini dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Agar lembaga pendidikan vokasi dapat memenuhi per- mintaan pasar tenaga kerja, langkah pentingnya adalah dengan meningkatkan informasi tentang kebutuhan pasar tenaga kerja dan memandu sistem pengembangan keterampilan secara kes- eluruhan dengan partisipasi yang kuat dari sektor swasta. Mengkoordinasikan banyak pelaku pendidikan Dua kementerian utama - Kemdikbud dan Ke- menag - mengawasi pendidikan formal dan nonformal.8 Tetapi kementerian dan lembaga lain juga terlibat, seperti Kementerian Dalam Negeri 8 • Janji Pendidikan di Indonesia TABEL ES.2 Dampak langsung krisis terhadap sekolah, mulai 6 Juni 2020 Jumlah sekolah Jumlah siswa Jumlah guru Total 646,192 62,561,660 3,147,870 Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Update COVID - 19 di Bidang Pendidikan (presentasi), 6 Juni 2020. Catatan: Hal ini mencerminkan penutupan sekolah mulai 6 Juni (berdasarkan update data DAPODIK dan EMIS, Mei 2020). (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pemba- ngunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Tena- ga Kerja, Kementerian Desa, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Undang-undang desentralisasi telah mengubah pengelolaan seko- lah yang tadinya di bawah Kemdikbud kemudian dilimpahkan kepada 34 provinsi dan 514 kabupat- en/kota yang mengelola sekitar 646.192 sekolah dan lembaga pembelajaran lainnya di lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Sekitar 42.800 sekolah diklasifikasikan sebagai 3T (Terdepan, Terluar, Ter- tinggal). Kapasitas kelembagaan kabupaten yang sangat bervariasi serta kondisi sosial ekonomi dan geografis mempengaruhi kemampuan mere- ka untuk memberikan layanan pendidikan secara efektif dan efisien (World Bank 2017). Mengoordi- nasikan begitu banyak pelaku pendidikan di berb- agai tingkat bukanlah tugas yang mudah. Oleh karenanya, penting untuk memahami kompleksitas berbagai pelaku pendidikan dan tantangan untuk mengoordinasikan upaya mer- eka menuju tujuan bersama dan menyelaraskan- nya dengan visi yang koheren. Dengan sistem Indonesia yang kompleks dan melibatkan banyak pelaku pendidikan, hal ini patut dipertimbangkan. Sebagaimana kerangka dalam gambar ES.1 yang menunjukkan bagaimana semua pelaku pendi- dikan dalam sistem harus bekerja untuk men- dukung sistem dan mengarahkan elemen kunci ke arah pembelajaran (guru, siswa, manajemen, dan masukan), rekomendasi di sini mempertimbang- kan siapa, apa, dan bagaimana penerapannya. Masalah-masalah ini akan dijelaskan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya. Menanggapi tantangan COVID-19 telah bergerak cepat Pemerintah untuk mendukung pembelajaran selama pan- demi, melembagakan pembelajaran daring dan TV pendidikan untuk anak usia dini hingga seko- lah menengah atas (Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020). Penutupan sekolah, dikombinasikan Indonesia
KOTAK ES.2 Mendukung human capital selama krisis COVID-19 Mendukung pembelajaran sekarang merupakan hal terpenting yang dapat dilakukan oleh kemen- terian, provinsi, kabupaten, sekolah, dan keluar- ga. Pelatihan guru dan dukungan lainnya dapat diberikan secara daring untuk beberapa kasus, sementara komunikasi yang jelas dengan orang tua tentang jadwal penayangan program pendi- dikan di televisi dan program pendidikan lainnya dapat membantu keluarga mengatur anak-anak mereka untuk berpartisipasi dalam pembela- jaran jarak jauh. Pendekatan tanpa teknologi, berteknologi rendah, dan berteknologi tinggi untuk mendukung pembelajaran harus tersedia, tergantung pada situasi daerah masing-masing. Saat krisis mereda dalam beberapa bulan men- datang, para guru dan sekolah juga perlu meren- canakan pembukaan kembali sekolah yang aman agar tidak memicu gelombang infeksi baru. Dampak jangka panjang yang diperkirakan ke- mungkinan besar mencakup hilangnya waktu belajar, peningkatan angka putus sekolah, dan meningkatnya ketidaksetaraan pembelajaran dengan potensi dampak jangka panjang pada akumulasi human capital. Prediksi waktu bela- jar yang hilang terjadi di semua tingkat sistem. Anak-anak yang lebih kecil adalah kelompok yang paling tidak memungkinkan untuk belajar mandiri, sementara anak-anak yang lebih besar kemungkinan besar perlu membantu perekono- mian keluarga pada situasi lemahnya ekonomi saat ini. Angka putus sekolah diperkirakan pal- ing tinggi terjadi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama perguruan tinggi dan se- kolah menengah atas (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Angka ini kemudian juga diperkira- kan paling tinggi khususnya dialami siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, yang sebelum pandemi juga bersekolah pada sekolah yang berkualitas lebih rendah daripada para siswa yang berasal dari keluarga yang lebih kaya. Dan ketimpangan kualitas pendidikan se- belum COVID-19 dengan melihat faktor disabili- tas, daerah terpecil, jenis kelamin, dan gangguan bahasa, kemungkinan besar akan semakin parah pasca-COVID-19. tetap membayar gaji guru untuk mendukung ketahanan mereka terhadap sistem secara kes- eluruhan. Hal ini terutama penting untuk sekolah swasta nirlaba dan layanan pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat yang mungkin tidak menerima murid baru karena meningkatnya kemiskinan keluarga, serta staf terlatih karena kurangnya dana selama pandemi. Saat sekolah dibuka kembali, kita perlu menilai kesenjangan belajar siswa dan membedakan pengajaran ber- dasarkan tingkat pembelajaran mereka saat ini. Para guru akan perlu dibantu untuk melakukan penilaian pengembangan dan pembelajaran ketika sekolah dibuka kembali dan perlu menin- daklanjuti hasil penilaian tersebut dengan pem- berian bantuan yang ditargetkan kepada siswa untuk membantu mereka mengejar ketinggalan. Untuk perguruan tinggi, penutupan dan peng- gabungan pada sebagian perguruan tinggi mun- gkin tidak terhindarkan karena adanya tekanan keuangan. Namun, proses ini dapat diatur agar dapat mendukung peningkatan kualitas sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan dan agar dapat selaras dengan peluang kerja. Meningkatkan ketahanan sistem pendidikan terhadap guncangan menjadi prioritas karena perubahan iklim, bencana alam, dan ancaman lainnya akan terus berlanjut setelah virus corona ini mereda. Perubahan iklim menghadirkan an- caman semakin tinggnya risiko hidrometeorolo- gi, seperti banjir berulang di kota-kota dan tanah longsor serta kekeringan di daerah pedesaan. Banjir merupakan ancaman bagi masyarakat In- donesia, terutama di pusat kota besar, dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan sering terjadi di daerah pedesaan. Kenaikan permukaan laut mengancam 42 juta penduduk Indonesia yang tinggal kurang dari 10 meter di atas permukaan iklim dan non-iklim berpotensi laut. Bahaya menyebabkan kerusakan infrastruktur pendi- dikan, mengganggu proses belajar-mengajar, dan membahayakan nyawa dan mata pencahari- an para siswa dan staf pendidikan. Meningkatkan ketahanan sistem melalui investasi dalam kapasi- tas pengajaran dan pembelajaran daring, sistem penyimpanan data yang sangat aman, dan infra- struktur yang tahan bencana adalah cara untuk mengurangi dampak krisis di masa depan. Tindakan untuk mengurangi dampak krisis dalam jangka panjang di antaranya dengan Janji Pendidikan di Indonesia • 9
dengan penerapan jaga jarak yang efektif untuk masyarakat luas, dapat membantu mengurangi penularan virus. Namun, biaya untuk pembelaja- ran siswa dan sistem pendidikan secara keseluru- han diharapkan menjadi signifikan dan dapat dira- sakan selama bertahun-tahun, tergantung pada bagaimana respons pemerintah pusat dan pemer- intah daerah (tabel ES.2). Berdasarkan perkiraan dampak yang dilakukan hanya pada empat bulan pertama penutupan sekolah dari akhir Maret hingga akhir Juli 2020, terjadi penurunan sebe- las poin pada skala membaca PISA. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya nilai pendapatan seu- mur hidup untuk semua siswa yang setara den- gan US $151 miliar, setara dengan 13,5 persen dari PDB tahun 2019. Kerugian ini diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan men- datang karena sekolah secara bertahap dibuka kembali (dan mungkin ditutup kembali) (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Pemerintah telah membuktikan dirinya mampu beradaptasi melalui responsnya dengan segera mengalihkan kegiatan belajar ke lembaga TV pendidikan. Hal ini dilakukan ketika semakin jelas ada banyak siswa yang tidak selalu dapat men- gakses internet berkecepatan tinggi dan bahwa pendekatan pembelajaran jarak jauh selain dar- ing diperlukan untuk mendukung kesetaraan (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Di beberapa daerah, masyarakat dan pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan. Misalnya, di beber- apa daerah, Balai Desa menggunakan Dana Desa untuk menyediakan koneksi internet dan materi pembelajaran.9 Memanfaatkan janji pendidikan Sistem pendidikan Indonesia cukup menjanjikan. Untuk memanfaatkan janji tersebut, pembela- jaran siswa harus menjadi fokus dan pendorong yang mendasari peningkatkan sistem pendidikan Indonesia. Laporan ini akan berfokus pada pem- belajaran dan untuk setiap aspek dan tingkat sistem pendidikan Indonesia, pertanyaan seperti apa yang seharusnya diajukan: Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengalihkan fokus- nya ke peningkatan pembelajaran? Ke depann- ya, peningkatan pembelajaran adalah persoalan konteks dan bagaimana penerapan kebijakan dan 10 • Janji Pendidikan di Indonesia intervensinya. Peningkatan kualitas human cap- ital Indonesia yang signifikan bergantung pada pergeseran cara sistem pendidikan beroperasi, khususnya dengan menyelaraskan dan mem- perkuat kapasitas, efektivitas, otonomi, dan akunt- abilitas guru, kepala sekolah, serta aktor dan lem- baga lokal, regional, dan nasional. Mengingat setengah dari penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun, populasinya sangat muda. Bonus demografi ini - karena Indone- sia memiliki lebih banyak pekerja dibandingkan dengan jumlah tanggungannya - sudah terwu- jud, dan kebijakan yang tepat dapat memastikan bahwa negara akan meraup manfaat dari bonus ini. Banyak kaum muda memasuki demografi dunia kerja dengan potensi meningkatkan pro- duktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara ke- seluruhan. Dan jumlah populasi kaum muda yang sedang bersekolah perlahan mulai menurun yang pada akhirnya akan menyediakan sumber daya yang sebelumnya selama ini terpakai untuk kaum muda ini untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan generasi selanjutnya (SUPAS 2015). Bonus demografi ini diperkirakan mencapai pun- caknya pada tahun 2020 hingga 2030, ketika pangsa penduduk usia kerja dan potensi pening- katan output per kapita akan berada pada titik tertinggi. Meskipun rentang kesempatan belajar seumur hidup yang semakin lebar dapat memper- tahankan bonus demografi ini lebih lama, peluang yang disajikan oleh bonus ini dengan cepat meng- hilang saat "generasi emas" ini lulus dari sistem pendidikan - peluang ini akan benar-benar hil- ang jika pendidikan yang diberikan untuk generasi ini bukanlah pendidikan dengan kualitas terbaik. Namun jika peluang ini dimanfaatkan dan tercipta tenaga kerja yang lebih produktif, Indonesia akan lebih mungkin untuk meraup keuntungan yang diprediksi dapat diperoleh dari Industri 4.0. Pemerintahan saat ini berencana untuk men- tindakan untuk membalikkan kondi- gambil si rendahnya human capital ini. Pemerintah mengembangkan program ambisius dengan ber- investasi pada manusia untuk meningkatkan hasil kesehatan, gizi, dan pendidikan - yang mana merupakan kunci untuk mengembangkan sum- ber daya manusia dan angkatan kerja yang lebih produktif.
Referensi Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). 2019. DAPODIK (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah). OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2016. PISA 2015 Results: Excel- lence and Equity in Education. Vol. 1. Paris, France: OECD. SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus). 2015. Survei Pen- duduk Antar Sensus. SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). 2018. Survei Sosial Ekonomi Nasional. World Bank. 2013. Local Governance and Education Per- formance: A Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts. Jakarta: World Bank. - - - . 2017. Indonesia Economic Quarterly, December 2017: Decentralization that Delivers. Washington, DC: World Bank. PUBLIC-december-2017.pdf. - - - . 2018a. Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1261-3. - - - . 2018b. Indonesia Economic Quarterly: Learn- ing More, Growing Faster. June. Jakarta: World Bank. openknowledge.worldbank.org/ handle/10986/29921. - - - . 2018c. Mapping Indonesia's Civil Service. Wash- ington, DC: World Bank. - - - . 2018d. World Development Report 2018: Learn- ing to Realize Education's Promise. Washington, DC: World Bank. publication/wdr2018. - - - . 2019. Indonesia - Realizing Educations Promise: Support to Indonesia's Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education Project (English). Wash- ington, DC: World Bank. ty-of-Education-Project. - - - . 2020. Indonesia Public Expenditure Review 2020: Spending for Better Results. Washington, DC: World Bank. handle/10986/33954. Yarrow, N., E. Masood, and R. Afkar. 2020. Estimated Impacts of COVID-19 on Learning and Earning in In- donesia: How to Turn the Tide. Jakarta: World Bank. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Permendikbud No. 58/2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Atau Bentuk Lain Yang Sed- erajat. kemenag.go.id/regulasi/permen- dikbud_58_15.pdf. Permendikbud No. 43/2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. 2019.pdf. UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah. turan. hun-2014. Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. 4%20Tahun%202020%20cap.pdf. Janji Pendidikan di Indonesia • 11
Kesimpulan
Laporan Janji Pendidikan di Indonesia memba- has pentingnya menangani pembelajaran di seluruh bidang utama pendidikan, di antaran- ya dengan (1) memperkuat pembelajaran, (2) mem- ulai kesiapan belajar lebih awal, (3) kesetaraan dan inklusi dalam pembelajaran, (4) mempersiapkan dan mendukung guru, (5) mempromosikan keter- ampilan untuk pasar tenaga kerja, (6) pendidikan tinggi. Perbaikan ke depan melalui kerjasama yang efektif dalam sistem pembelajaran. Silakan baca laporan lengkap secara rinci tentang masing-mas- ing topik. Bab penutup ini membahas bagaima- na cara meningkatkan koherensi sistem sehingga semua aspek mengarah pada pembelajaran siswa. Bersekolah untuk belajar Laporan Pembangunan Dunia tahun 2018 (World Bank 2018a) menekankan bahwa bersekolah tidak dapat selalu disamakan dengan belajar. Untuk melanjutkan reformasi pendidikan dan mencapai hasil yang lebih baik, reformasi di Indonesia harus mencapai kemajuan di tiga bidang. Melakukan penilaian pembelajaran dijadikan se- bagai tujuan yang serius. Gunakan penilaian siswa yang dirancang dengan baik untuk mengukur kesehatan sistem pendidikan, bukan sebagai alat untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Hal ini juga berarti memanfaatkan hasil dari pen- gukuran pembelajaran ini untuk menyoroti berb- agai eksklusi yang tersembunyi, menjadi dasar dalam membuat pilihan, dan mengevaluasi kema- juan yang telah dicapai. Menindaklanjuti bukti untuk membuat sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa. Volume dan kualitas bukti metode belajar telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakh- ir, seiring dengan peningkatan inovasi pendidikan. Indonesia dapat memanfaatkan bukti ini dengan lebih baik untuk menetapkan prioritas praktik dan inovasi pembelajaran di Indonesia. Menyelaraskan para pelaku pendidikan agar seluruh sistem dapat berjalan untuk pembelaja- ran. Inovasi di ruang kelas tidak akan berdampak banyak jika sistem secara keseluruhan tidak men- dukung pembelajaran. Dengan mempertimbang- kan hambatan teknis dan politis serta memobil- Indonesia dapat isasi pemangku kepentingan, mendukung para pendidik yang inovatif di garis depan. Melakukan penilaian pembelajaran untuk menjadikannya sebagai tujuan yang serius Kualitas pemberian layanan pendidikan dipen- garuhi oleh sumber daya yang tersedia, kapasi- tas kelembagaan, politik, pembatasan ad hoc, dan variabel-variabel lainnya. Reformasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkuat penilaian dengan menggunakan ujian berbasis komputer - bersama dengan reformasi struk- tural yang lebih baru untuk mendesain ulang me- kanisme penilaian dan perkembangan pembelaja- ran siswa sebagai dasar - menuju ke arah yang benar, dan semakin banyak perkembangan di- harapkan dalam waktu dekat. KOTAK C.1 Mengukur kesehatan sistem pendidikan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) adalah mekanisme untuk menilai sampel kompetensi siswa kelas 4. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kesehatan sistem pendidikan, bukan prestasi mas- ing-masing siswa. Penilaian ini menggunakan sistem penilaian yang mirip dengan PISA, diperkenalkan pada tahun 2016 di Sekolah Dasar dan selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (2017) dan Sekolah Menengah Atas (2018). Pada pengenalannya di kelas 4, 77 persen siswa diuji pada tingkat pencapaian terendah.1 Hingga akhir tahun 2020, AKSI belum diterapkan di madrasah. Kementerian Agama saat ini sedang mem- persiapkan penerapan sistem ujian standar berbasis sensus di tingkat sekolah dasar untuk mendukung pemberian layanan dan akuntabilitas yang lebih baik untuk madrasah resmi negeri dan swasta. Ujian terse- but akan dikembangkan dari AKSI yang disusun oleh Kemdikbud dan dilaksanakan pada tahun 2021. Penilaian baru, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2021 untuk memetakan kompetensi siswa dalam membaca dan berhitung. Kompetensi membaca tidak hanya mengukur kemampuan membaca siswa, tetapi juga tingkat pemahaman membaca siswa. Kompetensi matematika tidak hanya mengukur kemampuan siswa dalam melakukan analisis, tetapi juga kemampuan siswa dalam melakukan operasi matematika. AKM rencananya akan diterapkan di semua sekolah dan madrasah. Hasil dari berbagai penilaian ini akan digunakan untuk memetakan kompetensi dan prestasi siswa di tingkat sekolah, daerah, dan nasional. 1 Janji Pendidikan di Indonesia • 13
Tradisi ujian dan penilaian berhasil menemukan berbagai kelemahan pembelajaran yang tersebar luas. Indonesia telah berpartisipasi dalam semua ujian internasional utama yang dilaksanakan sejak tahun 1990, termasuk Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Pro- gram for International Student Assessment (PISA). Hal ini memungkinkan dilakukannya perbandingan lintas negara dan lintas waktu dalam hasil pembe- lajaran yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan bidang-bidang yang perlu diperbaiki. in ini memulai perubah- an besar dalam sistem penilaian nasional. Akibat adanya kontroversi Ujian Nasional (UN), UN untuk kelas 6 dibatalkan dan diubah menjadi ujian yang tidak terlalu berisiko yang disebut Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Topik-topik tertentu yang tercakup dalam USBN dipilih di tingkat na- sional, kertas ujian dikembangkan di tingkat ka- bupaten/kota untuk digunakan ke semua sekolah, sehingga tidak dapat dibandingkan antar kabu- paten/kota atau antar tahun. Perubahan kebijakan besar lainnya pada Desember 2019, Menteri Ma- karim mengumumkan penghentian UN kelas 12 dengan menyatakan, "Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompeten- si Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (liter- asi), kemampuan bernalar menggunakan matem- atika (numerasi), dan penguatan pendidikan karak- ter."10 Sementara penilaian nasional yang selama ini pernah dilaksanakan menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, mempertahankan berbagai kemajuan penting yang dicapai dari pe- nilaian berisiko rendah seperti AKSI akan menjadi hal yang sangat krusial agar dapat terus mengukur kesehatan sistem pendidikan (Kotak C.1). Indonesia baru-baru Bertindak berdasarkan bukti - agar sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa Tindakan harus didasarkan pada hasil penguku- ran. Untuk melakukannya, hasil pengukuran harus dapat diakses para pemangku kepentin- gan. Pengukuran pembelajaran dapat mendorong pengambilan tindakan dengan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pen- ciptaan hasil tersebut dan dengan menyediakan informasi untuk reformasi (World Bank 2018d). Perlu ada informasi tentang pembelajaran untuk membantu para pemangku kepentingan utama, termasuk guru, orang tua, kabupaten/kota, dan provinsi, untuk memanfaatkan informasi tersebut. Informasi ini dapat hadir dalam bentuk penilaian siswa, dan juga dapat hadir dalam bentuk instru- men-instrumen seperti Indeks Mutu Pendidikan 14 • Janji Pendidikan di Indonesia yang diusulkan (lihat bab 5), yang dimaksudkan untuk menggabungkan informasi utama yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memastikan tanggung jawab, keterli- batan, dan pemberdayaan yang lebih besar dari para pelaku pendidikan yang terdesentralisasi dalam menanggapi berbagai tantangan pem- belajaran di tingkat lokal. Meningkatkan kualitas pemberian layanan merupakan tantangan yang sangat sulit, tanggapan yang homogen terhadap beragam tantangan di tingkat daerah sangat tidak cocok untuk diterapakan secara nasional. Untuk mendorong tanggapan daerah yang lebih efek- tif, kabupaten/kota memerlukan dukungan dalam memahami berbagai tantangan pendidikan yang mereka hadapi dan sumber daya yang sudah mer- eka miliki untuk mengatasi tantangan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersa- ma dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemend- agri) dan pihak lainnya, dapat mengambil peran yang lebih kuat dalam membantu daerah untuk menentukan tantangan terkait pembelajaran mer- eka, menyediakan sumber daya untuk menang- gapi hambatan-hamabtan yang ditemukan, dan memastikan bahwa sistem pendidikan tetap fokus pada pembelajaran. Bupati/Walikota, birokrat, pendidik, dan orang tua perlu memahami bahwa sistem ini gagal menyediakan keterampilan dasar literasi dan berhitung bagi banyak anak. Mereka dapat memahami masalah ini bukan sebagai ma- salah nasional, tetapi sebagai masalah lokal, yang relevan dengan diri mereka dan anak-anak mereka sendiri. Mereka juga akan mendapat manfaat jika mereka dapat melihat pada bidang apa saja yang dapat diperbaiki, sehingga mereka mengetahui di mana posisinya saat ini untuk memulai perubahan yang lebih baik lagi. Artinya, mereka membutuh- kan data yang bermakna di tingkat kabupaten, se- kolah, dan kelas. Guru perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan pengajaran mereka dengan kebutu- han para siswanya, dan kepala sekolah - dan pen- gawas sekolah - juga perlu mampu mendukung para guru dalam melakukannya. Kerjasama para pelaku pendidikan - agar seluruh sistem berfungsi untuk pembelajaran Sistem pendidikan membutuhkan kerjasama yang efektif antar lembaga di berbagai tingkatan dan semua pelaku pendidikan (gambar C.1) (World Bank 2018a). Kapasitas mengelola pendidikan penting bagi kembaga-lembaga tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan sekolah. Kapasitas mengelola pendidikan juga penting bagi pemerintah pusat termasuk
GAMBAR C.1 Koherensi dan keselarasan untuk pembelajaran o li t i s Organisasi masyarakat sipil asta r sw o t k e S G uru Sis w a m b y a Pembelajaran B i r o k r a t P l l a a n s ekolah ktor Internasional A M a s A k t o r h ola k n d ari se l a i n n a dil era P Sumber: World Bank 2018a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di satu sisi, lembaga yang kuat dapat sangat mem- pengaruhi kualitas interaksi antara pejabat dan penyelenggara pendidikan, dan di sisi lain antara pemangku kepentingan dan masyarakat sipil, teru- tama orang tua dan pengusaha. Interaksi-interaksi ini terjadi dalam konteks yang dibentuk oleh pengaruh politik dan budaya politik. Politik dapat mendorong ketidakselarasan ketika terjadi benturan kepentingan pribadi dari berb- agai pemangku kepentingan. Ketidakselarasan dapat terjadi di sepanjang proses pembuatan dan penerapan kebijakan, mulai dari menentukan tujuan hingga merancang dan menerapkan kebi- jakan hingga mengevaluasi efektivitasnya. Keti- dakselarasan ini mengancam upaya sistem pen- didikan untuk menghasilkan pembelajaran (World Bank 2018a). Seringkali, kebijakan dan investasi di bidang pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan pem- bangunan ekonomi nasional, sebagaimana dicatat dalam Laporan Pembangunan Dunia tahun 2018 (World Bank 2018b). Kurangnya penyelarasan ini berpotensi merusak reformasi sistem pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran. Kapasitas pemerintah secara keseluruhan dapat mempen- garuhi tindakan yang mempengaruhi pembela- jaran siswa, tetapi kapasitas dalam sistem pendi- dikan kemungkinan besar memiliki dampak yang lebih besar. Di antara sistem pendidikan terkemuka di Asia Timur, kemajuan dapat dicapai berkat serangkaian pilihan kebijakan yang dirancang sedemikian rupa agar mendorong keselarasan (Wong 2017). Kebi- jakan-kebijakan ini meliputi penetapan target dan tuntutan hasil, mengadvokasi pendidikan dalam GAMBAR C.2 Proyeksi tren skor PISA akibat COVID-19 Skor PISA dalam bidang membaca 380 370 4 bulan 360 8 bulan 6 bulan 350 340 330 320 2018 Pasca COVID-19 Sumber: Yarrow, Massod, and Afkar 2020. anggaran belanja nasional, dan memberikan dorongan untuk penyelarasan lintas sektor. Dampak dan tanggapan terhadap pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 diperkirakan akan berdampak besar dan negatif terhadap kemajuan di semua sektor pembangunan manusia. Salah satunya ada- lah sektor pendidikan, di mana kami memperkira- kan bahwa anak-anak Indonesia telah kehilangan 16 poin pada bidang membaca di PISA dan setara dengan hilangnya pendapatan US $367 peroran- gan per tahun di masa depan akibat periode pe- nutupan selama empat bulan dari 24 Maret hing- ga akhir September 2020 (gambar C.2 ) (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Kami menggunakan instrumen pengukuran yang dipergunakan oleh Kantor Bank Dunia di negara lain untuk mensimu- lasikan dampak COVID-19 terhadap pembelajaran dan hasil belajar di sekolah. Selain itu, kami juga menggunakan data dari survei yang mengukur kualitas layanan pendidikan di Indonesia untuk mensimulasikan dan mengontekstualkan potensi dampak penutupan sekolah akibat COVID-19 ter- hadap perkiraan hasil pembelajaran, tingkat kema- hiran, pendaftaran, dan pendapatan siswa Indo- nesia pada jenjang sekolah dasar dan menengah (Azevedo et al. 2020). Perkiraan untuk skenario pe- nutupan delapan bulan menunjukkan bahwa keru- gian ini diperkirakan akan meningkat karena seko- lah secara bertahap dibuka kembali (dan mungkin ditutup kembali). Mengingat akses yang tidak se- tara ke sumber daya untuk mendukung pembela- jaran saat sekolah ditutup, anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan diperkirakan akan kehilangan lebih banyak waktu belajar daripada Janji Pendidikan di Indonesia • 15
anak-anak dari keluarga lebih kaya (Yarrow, Mas- sod, dan Afkar 2020). Gambar C.3 merangkum alur perubahan saat ini dan alur perubahan potensial terkait dampak COVID-19 pada pendidikan, termasuk peningkatan angka putus sekolah karena beban ekonomi dan hi- langnya pendapatan. Jika, pada Juli 2020, guncan- gan pendapatan sebesar -1,1 persen, Angka Putus Sekolah (APS) diperkirakan akan meningkat sebesar 0,13 poin persentase untuk siswa sekolah dasar, se- tara dengan 48.175 anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Di tingkat sekolah menengah, peningkatan APS diperkirakan 0,15 poin persentase, setara dengan 43.031 anak putus sekolah. Model tersebut memperkirakan bahwa, ketika rumah tang- ga kehilangan pendapatan, angka putus sekolah akan meningkat seiring dengan meningkatnya op- portunity cost atau biaya peluang untuk bersekolah (Yarrow, Massod, dan Afkar 2020). Seperti negara lain, ketika sekolah dibuka kem- bali, Indonesia kemungkinan akan mengalami ke- munduran pada dalam kemajuan TPB yang selama ini telah dicapai. Kemiskinan keluarga, kematian ibu dan anak, gizi buruk, dan stunting kemungk- inan besar akan meningkat, dan tingkat imunisasi, produksi makanan, dan partisipasi dalam layanan PPAUD dan sekolah kemungkinan besar akan menurun. Berbagai bukti kemunduran serta upaya pemerintah dan pihak lain untuk mengurangi dampak negatif di bidang ini telah berhasil dikum- pulkan (laporan Bank Dunia yang akan datang). Dalam hal pendidikan, baik Kemenag maupun Kemendikbud cukup gesit dalam menanggapi keadaan darurat COVID-19 sebagai bagian dari inisiatif pemerintah pusat dan daerah. Pada akhir Maret, sekolah mulai ditutup berdasarkan rekomen- dasi dari pemerintah pusat, dengan semua sekolah dari PAUD hingga perguruan tinggi ditutup pada awal April, berdampak terhadap lebih dari 68 juta siswa (Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020).11 Dana BOS semakin dibuat fleksibel agar dana dapat digunakan untuk tanggap COVID di tingkat seko- lah. Salah satu langkah Kemendikbud adalah den- gan memprakarsai kemitraan pembelajaran daring dengan penyedia swasta untuk menyediakan akses gratis ke perangkat EdTech dan meluncurkan pro- gram TV pendidikan nasional pada 13 April 2020. Kemenag memberikan pelatihan dan dukungan bagi para guru menggunakan platform daring dan menjangkau kepala sekolah untuk lebih memahami kebutuhan para guru. Ujian Nasional telah dibatal- kan untuk tahun akademik 2020. Ke depannya, masih banyak yang harus dilakukan untuk membantu memperbaiki sistem dan mem- percepat pembelajaran dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Berdasarkan bukti anekdot dan 16 • Janji Pendidikan di Indonesia pengalaman dari konteks lain, beberapa dampak di bawah ini mulai muncul dan diperkirakan akan ber- lanjut dalam beberapa bulan mendatang: • Secara keseluruhan, investasi dalam pendidikan dapat menurun drastis jika ketersediaan angga- ran publik minim akibat kontraksi ekonomi dan berkurangnya penerimaan pajak serta jika dana dialihkan ke sektor lain. Dalam jangka pendek, APBN-P 2020 diprioritaskan pada bidang kese- hatan, perlindungan sosial, dan perlindungan ke- pada usaha kecil dan menengah dalam mengha- dapi wabah COVID-19. Namun, dengan amanat konstitusi sebesar 20 persen, pendidikan tetap mendapat alokasi 20 persen. Kemdikbud telah mengumumkan realokasi Rp 405 miliar untuk mendukung peningkatan kapasitas dan sumber daya di rumah sakit pendidikan serta untuk kont- en pendidikan tentang COVID-19. • Subsektor PPAUD kemungkinan ter- dampak negatif daripada jenjang pendidikan lainnya. Sekolah dan taman kanak-kanak yang mendapat bantuan pemerintah kemungkinan akan mempertahankan guru mereka selama pandemi dan akhirnya dapat dibuka kembali. Tetapi banyak layanan PPAUD swasta dan ber- basis komunitas dilaporkan telah ditutup. Tanpa adanya gaji, staf akan keluar. Kapasitas tenaga kerja, yang dibangun selama tahun-tahun sebel- umnya, dapat terkikis oleh pandemi. Orang tua yang terkena dampak negatif secara ekonomi mungkin akan tidak memasukkan anaknya ke layanan PPAUD. lebih Kesenjangan, ketidaksetaraan, dan eksklusi yang ada di sekolah dan dalam pembelajaran sebelum COVID-19 kemungkinan akan diperburuk oleh dampak pandemi. Sebagian besar anak-anak penyandang disabilitas saat ini telah kehilangan banyak layanan khusus yang biasanya mereka terima dari program PAUD dan sekolah mereka. Anak-anak ini cenderung kembali mendapat- kan pendidikan yang jauh lebih tertinggal dari teman-teman sebayanya yang tidak menyan- dang disabilitas. Anak-anak dari keluarga miskin, dan mereka yang dirugikan oleh kesenjangan akses digital (terutama anak-anak di pedesaan dan daerah terpencil) juga cenderung terting- gal jauh di belakang teman-teman mereka yang lebih kaya. Rumah tangga cenderung mengha- biskan lebih sedikit untuk masukan pendidikan, dan kemungkinan keluarga memutuskan untuk mengalihkan sekolah dari sekolah berbiaya ting- gi ke sekolah berbiaya rendah, tergantung pada tingkat kontraksi ekonomi. Angka putus sekolah juga dapat meningkat drastis, terutama pada siswa dari keluarga termiskin yang kemungkinan akan kesulitan membayar biaya pendidikan dan
GAMBAR C.3 Alur perubahan sistem pendidikan pada krisis COVID-19 Penutupan sekolah Biaya langsung pendidikan Dampak terhadap kesehatan dan keselamatan Pembelajaran terhambat • Ketimpangan pembelajaran meningkat • Keterikatan dengan sekolah menu Pembelajaran terhambat • Ketimpangan pembelajaran meningkat • Keterikatan dengan sekolah menurun Sisi permintaan pendidikan Angka putus sekolah meningkat, terutama pada siswa kurang mampu • Buruh anak, perkawinan anak, dan hubungan seks transaksional meningkat • Investasi pendidikan oleh orang tua menurun Krisis Ekonomi Sisi penawaran pendidikan Belanja pemerintah pada bidang pendidikan menurun • Kualitas pendidikan menurun • Kualitas pengajaran menurun • Sekolah swasta dan layanan PPAUD tutup Biaya jangka panjang Kemiskinan pembelajaran meningkat • Kualitas human capital menurun • Secara umum kemiskinan meningkat (akibat putus sekolah) • Ketimpangan meningkat • Kerusuhan meningkat • Lingkaran kemiskinan lintas generasi dan rendahnya kualitas human capital semakin parah Sumber: Rogers and Sabarwal 2020. memerlukan anak-anak mereka yang lebih tua untuk bekerja guna menambah pendapatan kel- uarga. (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Suplai dari pendidikan tinggi dan pendidikan teknik dan kejuruan swasta diperkirakan akan menyusut karena penurunan pendaftaran akan menyebabkan penurunan biaya sekolah dan biaya lainnya. Hal ini akan memengaruhi kemam- puan lembaga-lembaga ini untuk membayar gaji dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya. Permintaan untuk pendidikan pada jenjang ini juga kemungkinan akan menurun seiring dengan kontraksi ekonomi yang diperkirakan akan mun- cul. Siswa yang telah membayar uang sekolah untuk pengajaran tatap muka intensif - teruta- ma untuk kursus yang memerlukan ruang kelas atau praktik laboratorium - mungkin mengang- gap pendidikan dari dan jarak jauh sebagai alter- natif yang buruk. Universitas dengan teknologi dan materi yang diperlukan untuk pembelajaran daring akan semakin unggul dibandingkan uni- versitas yang belum memiliki kapasitas tersebut. Demikian pula, siswa dengan akses ke teknologi yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pem- belajaran semacam itu akan semakin unggul dibandingkan yang tidak memilikinya. Dengan kata lain, tingkat kemampuan pengalihan pem- belajaran sekolah dan universitas dari ruang kelas ke komputer pasti akan berdampak pada kesenjangan dalam pembelajaran antara siswa yang diuntungkan karena memiliki akses ke te- knologi tersebut dan siswa yang kurang berun- tung karena tidak memilikinya. Kesenjangan digital ini akan menjadi mas- alah di semua jenjang pendidikan. Dan jenjang itu memang nyata terjadi. Misalnya, rumah tang- ga perkotaan di Indonesia hampir dua kali lebih mampu untuk mengakses ke internet, broadband tetap, komputer, dan radio daripada rumah tang- ga pedesaan - ini merupakan bukti nyata dari ke- senjangan digital perkotaan-pedesaan dan yang paling umum terjadi antara keluarga kaya-miskin (tabel C.1) (Hadi 2018). Apa saja pilihan yang ada untuk mengurangi dampak COVID-19 pada sektor pendidikan? Saat ini diperlukan dukungan untuk pengemban- gan kesehatan dan pembelajaran. Tindakan saat ini harus mendukung pembelajaran melalui opsi daring, TV pendidikan, dan dukungan teknis dan moral untuk staf pendidikan dan keluarga. Hal ini penting di saat krisis, seperti halnya layanan ber- basis pendidikan yang terkait dengan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Terus tetap memba- yar gaji guru penting untuk menjamin ketahanan sistem secara keseluruhan. Saat sekolah dibuka kembali, kita perlu memas- tikan staf tersedia, dan orang tua mendaftarkan kembali anak-anak mereka ke sekolah. Menyadari bahwa kesenjangan pembelajaran akan mening- kat akibat pandemi, kita juga perlu menilai kesen- jangan belajar siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik siswa baru maupun siswa lama, untuk memberikan dukungan tambahan kepada mereka yang paling kurang beruntung, dan untuk membedakan pengajaran berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing siswa saat ini. Dukungan sosioemosional tambahan akan diper- lukan bagi siswa yang mungkin terkena dampak negatif akibat penutupan sekolah dan lingkungan Janji Pendidikan di Indonesia • 17
rumah yang tidak kondusif. Perpanjangan tahun ajaran mungkin diperlukan untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan pelajaran. Ketidaksesuaian yang ada antara kecepatan kurikuler dan tingkat pemahaman siswa perlu di- atasi, dan siswa mungkin perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan di semua jenjang kelas. Guru perlu dibantu untuk melakukan pe- nilaian pasca masuk sekolah ini. Siswa tidak boleh ditahan atau dikucilkan dari sekolah, dan harus ada identifikasi terhadap kebutuhan dan kelema- han setiap siswa yang diperparah oleh pandemi. Harus ada tindak lanjut melalui pemberian ban- tuan yang ditargetkan untuk mengejar keterting- galan siswa. Pengalaman ini juga harus mening- katkan keterampilan guru dalam penilaian formatif dan pengajaran yang berbeda-beda sesuai den- gan kemampuan siswa untuk nantinya diterapkan di luar tanggap COVID-19. Meskipun pembelaja- ran tidak mungkin bisa dipercepat hingga mampu mengejar ketertinggalan di tahun akademik per- tama setelah pembukaan sekolah kembali, kita masih dapat mengorientasikan kembali sistem ke arah pengelompokan siswa berdasarkan kemam- puan siswa dan membedakan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa daripada memaksakan mengikuti kecepatan kurikuler. Untuk perguruan tinggi, penutupan dan peng- gabungan pada sebagian perguruan tinggi mun- gkin tidak terhindarkan karena adanya tekanan keuangan. Namun, mekanisme mitigasi berikut dapat membantu meningkatkan kualitas sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan dan mem- bantu menyelaraskannya dengan peluang kerja: TABEL C.1 Indikator TIK Indonesia (persen) Total Akses Rumah Tangga Internet 36.0 26.3 Broadband seluler 93.3 95.4 Broadband tetap 7.8 7.4 Ponsel 84.4 79.5 Smartphone - - Non-smartphone - - Keduanya - - Komputer 31.4 22.1 Telepon rumah 4.5 1.4 TV 87.7 82.6 Radio 40.0 26.3 Sumber: Hadi 2018. 18 • Janji Pendidikan di Indonesia Mendukung pendaftaran melalui perluasan dan peningkatan KIP-Kuliah, yakni tunjangan untuk pendidikan tinggi yang diterima oleh siswa berpenghasilan rendah. Mendukung adanya konsolidasi antara pergu- ruan tinggi swasta ke sejumlah lembaga yang berkualitas tinggi dengan memudahkan per- pindahan siswa dari lembaga kecil berkinerja rendah ke lembaga besar yang berkomitmen untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kredit tanpa biaya kepada per- guruan tinggi swasta yang memenuhi kriteria pengukuran dan kualitas minimum dan ber- sedia menerima siswa pindahan dari sekolah swasta lain. Mendukung institusi pendidikan tinggi dalam berkontribusi pada ketahanan sistem secara keseluruhan melalui investasi dalam pendidikan daring, dan meminta mereka mempersiapkan diri terhadap potensi bencana iklim atau ben- cana alam berikutnya yang dapat mengganggu pembelajaran berbasis kampus. Dalam beber- apa kasus, kualitas dapat ditingkatkan dengan beralih ke pembelajaran daring, terutama di bidang-bidang seperti bahasa asing di mana pembelajaran berbasis institusi dapat meleng- kapi pengajaran daring oleh penutur asli. Diskusi terperinci tentang dampak penutupan sekolah dan rekomendasi strategi untuk men- dukung pengajaran tatap muka yang lebih baik, serta peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh dibahas pada Yarrow, Masood, dan Afkar (2020). Perkotaan Mendukung institusi pendidikan tinggi dalam berkontribusi pada ketahanan sistem secara keseluruhan melalui investasi dalam pendidikan daring, dan meminta mereka mempersiapkan diri terhadap potensi bencana iklim atau ben- cana alam berikutnya yang dapat mengganggu pembelajaran berbasis kampus. Dalam beber- apa kasus, kualitas dapat ditingkatkan dengan beralih ke pembelajaran daring, terutama di bidang-bidang seperti bahasa asing di mana pembelajaran berbasis institusi dapat meleng- kapi pengajaran daring oleh penutur asli. Diskusi terperinci tentang dampak penutupan sekolah dan rekomendasi strategi untuk men- dukung pengajaran tatap muka yang lebih baik, serta peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh dibahas pada Yarrow, Masood, dan Afkar (2020). Perkotaan Penggunaan Individu Akses Rumah Tangga Penggunaan Individu 32.5 48.5 41.7 - 93.3 - - 14.3 - 70.1 90.7 76.4 59.2 - 70.7 61.5 - 49.4 20.7 - 20.1 20.4 43.4 38.5 - 8.5 - 67.0 94.2 81.2 20.5 48.5 31.3
TABEL C.2 Ringkasan rekomendasi utama Apa kebutuhannya? Rekomendasi Siapa Memperkuat pembelajaran 1. Perlu dipastikan bahwa setiap siswa mencapai standar minimal pembelajaran di setiap jenjang pendidikan Kemdikbud Kemdagri Kemenag Provinsi Kabupaten/Kota Pengawas tingkat lokal Kelompok kerja guru dan kepala sekolah Mulai lebih awal 2. Menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua masyarakat Kemdikbud (DG ECED PAUD dan Pendidikan Masyarakat) Kemenag Bappenas Kemdagri Kemdes Provinsi Kabupaten/Kota Desa Memberikan pembelajaran untuk semua 3. Mengambil langkah untuk menjamin akses yang adil ke pendidikan dan pembelajaran berkualitas baik untuk anak-anak yang paling tereksklusi dari sistem Kemdikbud Kemenag Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah Guru Pengawas Principal and teacher working groups LPMP 4. Mengambil langkah untuk meningkatkan hasil belajar para siswa yang memiliki prestasi paling rendah Kemdikbud Kemenag Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah Guru Pengawas Kelompok kerja guru dan kepala sekolah LPMP Melayani semua 5. Memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus berhasil dalam belajar Kemdikbud Kemenag Kemsos Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah Bagaimana Kemendikbud perlu mengurangi dan merevisi indikator Standar Nasional Pendidikan dan berfokus pada aspek pendidikan yang dapat diukur dan diamati yang terkait dengan pembelajaran. • Pemangku kepentingan di pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran dan rencana peningkata pembelajaran untuk meningkat- kan hasil belajar siswa. Kemendagri perlu meminta rencana dan menilai kemajuan menuju pencapaiannya; Kemdikbud perlu memberikan bantuan teknis. Kemendikbud perlu merevisi kurikulum nasional. Pemerintah, dipimpin oleh Kemdikbud, perlu membuat kebijakan tentang program wajib belajar dua tahun pra-sekolah; membagikan roadmap untuk mencapai hal ini pada tahun 2030 Pemerintah, dipimpin oleh Kemdikbud, untuk memprioritaskan dan mentargetkan pendanaan untuk memastikan bahwa anak-anak yang paling tereksklusi dari layanan PPAUD (misalnya, penyandang disabilitas, anak-anak dari keluarga miskin dan pedesaan) dapat menyelesaikan dua tahun pendidikan dasar. Kabupaten/kota dapat meningkatkan alokasi untuk PPAUD dalam anggaran pendidikan yang ada dan mencari alternatif, sementara Kemenkeu dan Kemdikbud dapat merintis pendekatan inovatif untuk pendanaan secara nasional. Melaksanakan kampanye sosialisasi di tingkat daerah dan nasional yang terintegrasi untuk mendorong minat dan pendaftaran di layanan PPAUD yang lebih tinggi. Meningkatkan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan PAUD dan meningkatkan pengumpulan data tentang layanan, guru, dan peserta didik PAUD. Para pemimpin di semua tingkatan untuk berkomitmen kembali en- ergi dan sumber daya yang tersedia untuk memastikan akses yang adil ke pendidikan berkualitas baik. Kemdikbud dan Kemenag dapat terus meningkatkan sistem mana- jemen pendidikan untuk memasukkan fokus khusus pada ketida- kadilan dan eksklusi untuk membantu mengidentifikasi populasi dan anak-anak yang terkekslusi. Perbarui alat pengelolaan berbasis sekolah untuk memasukkan indikator eksklusi seperti tidak terdaftar, mengulang, putus sekolah, dan tingkat kelulusan. Kemdikbud dan Kemenag akan melaksanakan penilaian nasi- onal yang pada awalnya untuk mengidentifikasi ketimpangan pembelajaran. Memanfaaatkan penilaian kelas utama sebagai bagian dari pelatihan guru dalam jabatan untuk memastikan bahwa guru tahu bagaimana cara memanfaatkan informasi ini untuk membantu para siswanya. Memanfaatkan data pembelajaran siswa untuk mengidentifikasi 40 persen sekolah dan siswa berprestasi terendah. Sekolah dan kabupaten yang terus berkinerja rendah akan meneri- ma dukungan kapasitas khusus. Sekolah dan guru memberikan dukung khusus untuk siswa ber- prestasi terendah. Memberikan bantuan kepada siswa yang berpotensi tinggi tidak meneruskan sekolah dan melakukan identifikasi sedini mungkin. • Hilangkan hambatan untuk meneruskan sekolah dengan meng- adaptasi lingkungan belajar yang dibutuhkan. Melatih guru sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus; menyempurnakan kurikulum agar lebih inklusif. Menggunakan dana BOS, BOP-PAUD untuk mengurangi biaya sekolah, PIP digunakan untuk subsidi bagi keluarga kurang mampu untuk memasukkan anaknya ke sekolah. (lanjutan) Janji Pendidikan di Indonesia • 19
Apa kebutuhannya? Rekomendasi Peningkatan kemampuan mengajar guru 6a. Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan guru dan calon mahasiswanya 6b. Rekrut calon guru terbaik dan mendistribusikannya secara efektif 7. Meningkatkan pengembangan profesional dan disesuaikan dengan insentif Pengelolaan untuk pembelajaran 8. Memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui pelacakan dan verifikasi data yang lebih baik 9. Mendukung lembaga yang ada untuk meningkatkan pemberian layanan 20 • Janji Pendidikan di Indonesia Siapa Kemdikbud Kemenag Kemendagri LPTK KEMENPAN RB Kemdikbud Kemenag Kemendagri KemenPAN-RB Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah Kemdikbud Kemenag Kemendagri Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah Kemdikbud Kemenag Kemendagri Orang tua (komite sekolah) Guru Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kemdikbud Kemenag Kemendagri Kabupaten/Kota Provins Guru Kelompok kerja guru dan kepala sekolah Komite sekolah LPMP LPTK Bagaimana Merevisi kebijakan dan peraturan perizinan operasional dan pem- bentukan LPTK baru untuk mengontrol jumlah dan kualitas calon guru. Untuk memastikan jumlah calon murid yang tepat, Ditjen Dikti dan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag dapat mengidentifikasi LPTK yang memenuhi syarat dan kuota masing-masing LPTK. • Proses akreditasi untuk LPTK dapat diperkuat dan dikaitkan dengan proses perizinan (termasuk mengurangi jeda waktu antara perizinan dan akreditasi). Memberikan pendanaan dan dukungan teknis kepada BAN - PT untuk memastikan BAN-PT memiliki kapasitas dan kewenangan untuk proses akreditasi yang bermakna. Memberi insentif kepada LPTK untuk memenuhi penguatan sistem akreditasi menggunakan hibah/pembiayaan. Tutup LPTK yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar akredi- tasi dalam waktu dekat. Kemendikbud dan Kemenag dapat menetapkan standar kompeten- si calon guru baru. Kemdikbud dan Kemenag dapat membantu menarik calon guru terbaik dengan meningkatkan visibilitas dan meningkatkan status dan reputasi LPTK yang terakreditasi. • Hindari tekanan politik dalam perekrutan. • Kemendikbud, Kemenag, KemenPAN-RB, dan Kemendagri dapat menetapkan standar minimum untuk mempekerjakan guru lintas jenis kontrak dengan bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten. Kemdikbud dan Kemenag akan menetapkan dan menegakkan prosedur untuk induksi, masa percobaan, dan penilaian guru. • Memperkuat kelompok kerja untuk mendukung upaya mere- ka dalam meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan antarsekolah. Provinsi dan kabupaten membutuhkan pengawas untuk meman- tau dan mengawasi penilaian siswa oleh guru; ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengajaran dan pembelajaran. • Kemdikbud dan Kemenag akan memasukkan penilaian siswa for- matif dan sumatif dalam penilaian guru. Kemenag dan Kemdikbud, yang bekerja di tingkat nasional dan daerah, dapat mengatasi kesenjangan gender, terutama untuk kepala sekolah, dengan mendorong dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi guru perempuan untuk menjadi pegawai negeri dan kepala sekolah. Kabupaten dan provinsi akan bereksperimen dengan cara mening- katkan akuntabilitas melalui insentif. Kemendagri dan Kemendikbud mengembangkan indeks mutu pendidikan sederhana yang menggambarkan standar layanan minimum yang ditingkatkan, SPN, dan ukuran pembelajaran siswa. • Kemdikbud dan Kemenag mewajibkan kabupaten untuk mengeval- uasi pembelajaran siswa di jenjang pendidikan dasar, mendukung mereka dalam strategi untuk meningkatkan pembelajaran. • Kabupaten untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada orang tua dan guru, mendukung sekolah dan guru untuk mengatasi kesenjangan. Sekolah menggunakan hasil untuk meningkatkan kualitas praktik guru, memobilisasi dukungan masyarakat, dan memberikan layanan tambahan bagi siswa. Kemdikbud untuk mendukung sekolah dan provinsi untuk mening- katkan pelaporan data; Kemendagri akan mengamanatkan verifi- kasi data secara independen, dengan sanksi finansial jika terjadi kesalahan pelaporan. Mendukung peningkatan sekolah dan tingkatkan hasil belajar siswa dengan membangun kapasitas pelaku pendidikan yang ada, seper- ti kelompok kerja, komite sekolah. Memberi insentif dan meminta pertanggungjawaban kabupaten melalui penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan kapasitas serta dukungan. Meningkatkan program insentif berbasis kinerja seperti BOS Kinerja untuk memasukkan karakteristik yang transparan dan dapat diamati yang terkait dengan pembelajaran siswa dan mengukur peningkatan kinerja. (lanjutan)
Apa kebutuhannya? Rekomendasi Siapa Bagaimana Peningkatan pendidikan tenaga kerja 10. Memperluas akses dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi Kemnaker Kemdikbud Kemenag Kemenkeu BAPPENAS Mendirikan Dewan Pengembangan Keterampilan dengan partisi- pasi yang kuat dari sektor swasta. Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan informasi tentang kebutuhan pasar kerja dan memandu sistem pengembangan keterampilan secara keseluruhan dengan partisipasi yang kuat dari sektor swasta. Kemnaker mengkoordinasikan pengembangan kerangka kerja kompetensi yang merefleksikan kebutuhan sektor swasta, mengem- bangkan sistem informasi pasar tenaga kerja. Lembaga pendidikan vokasi perlu meningkatkan kapasitasnya agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Menyeimbangkan ekspansi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Pastikan bahwa lembaga pendidikan vokasi memiliki infrastruktur dan guru yang tepat untuk memberikan kerangka kompetensi. • Memperluas fitur dan penggunaan SISNAKER untuk sistem infor- masi pasar kerja yang lebih baik guna memantau evolusi permint- aan dan penawaran tenaga kerja, dan juga untuk menyediakan informasi kepada pencari kerja mengenai lowongan pekerjaan. • Kemdikbud dapat memperluas revitalisasi program SMK dengan evaluasi hasil saat ini. Kemenkeu dapat menetapkan pembiayaan langsung ke badan akreditasi universitas dan lembaga pendidikan vokasi untuk menja- min kemandirian dan kapasitas untuk melakukan akreditasi. Kemendikbud dapat meningkatkan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi dengan memberikan kebebasan yang lebih besar bagi lembaga pendidikan tinggi asing untuk memberikan layanan kepada siswa Indonesia di seluruh negeri.. Meningkatkan kinerja pendidikan tinggi 11. Meningkatkan kualitas, relevansi, dan pemerataan sektor pendidikan tinggi Kemdikbud Kemenag Institusi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta BAN-PT Meningkatkan pendaftaran perguruan tinggi Indonesia dan meningkatkan kesetaraan dengan menghilangkan hambatan pendaftaran untuk kelompok yang kurang terwakili, meningkatkan tingkat kelulusan untuk kelompok yang kurang terwakili melalui dukungan non-moneter seperti program penjangkauan dan retensi dan memperluas pendaftaran di Universitas Terbuka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan (Diktis) Kemenag dapat mengartikulasikan dan menerapkan strategi pengembangan bakat secara proaktif bagi staf akademik. Ditjen Dikti dan Diktis dapat memberikan insentif pada diversifikasi sumber daya keuangan untuk lembaga publik, dan memperkenal- kan alokasi keuangan berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas dan relevansi. Memperkuat penelitian dan transfer teknologi melalui kemitraan publik-swasta, hubungan universitas-industri dan internasionalisasi kurikulum dan pendaftaran siswa. Modernisasi tata kelola dan pengelolaan, termasuk kerangka peraturan yang lebih fleksibel untuk institusi berkinerja tinggi untuk berinovasi. Kemdikbud dan Kemenag akan menggabungkan perguruan tinggi swasta kecil dan berkualitas rendah, meningkatkan mutu perguruan tinggi; dan mengembangkan sistem informasi manajemen bersama yang komprehensif. Kemenkeu akan membiayai BAN-PT untuk memastikan kemandi- rian dan kapasitas untuk melakukan akreditasi. Meningkatkan ketahanan sistem pendidikan terhadap guncangan eksternal 12. Sebagai salah satu tanggap dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untuk menghadapi guncangan dan tekanan di masa depan Kemdikbud Kemenag Institusi perguruan tinggi Pemerintah daerah Meningkatkan kualitas perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembelajaran jarak jauh. Meningkatkan kapasitas guru, siswa, dan kelembagaan untuk me- manfaatkan teknologi pembelajaran jarak jauh. Berinvestasi dalam keamanan data dan kemampuan komunikasi. • Semua investasi infrastruktur baru untuk memaksimalkan efisiensi energi dan ketahanan terhadap bahaya. BAN-PT = Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BAPPENAS = Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, BOP-PAUD = Bantuan Oper- asional Pendidikan, BOS = Biaya Operasional Sekolah, LPMP = Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPTK = Lembaga Pendidikan Tenaga KeguruaN, Kemdikbud = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenkeu = Kementerian Keuangan, Kemdagri = Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker = Kemen- terian Tenaga Kerja, Kemenag = Kementerian Agama, Kemsos = Kementerian Sosial, Kemdes = Kementerian Desa, PPAUD = Pendidikan dan Pengemban- gan Anak Usia Dini, SNP = Standar Nasional Pendidikan. Janji Pendidikan di Indonesia • 21
Rekomendasi ke-12: Sebagai bagian dari tanggapan dan pemulihan COVID- 19, perkuat sistem untuk antisipasi guncangan dan tekanan di masa depan Apa saja yang dapat diubah atau ditingkatkan untuk meningkatkan ketahanan sistem pendidikan terhadap guncangan eksternal? Jika penurunan waktu belajar dan peningkatan putus sekolah tidak dimitigasi secara efektif, bisa jadi akan ada efek makro jangka panjang pada pengembangan sumber daya manusia dan meningkatnya ketidak- setaraan. Tapi COVID-19 bukanlah satu-satunya peristiwa yang akan menyebabkan efek ini. Secara lebih luas, sistem pendidikan akan terus rentan terhadap guncangan eksternal. Secara nasional, pengendalian pembangunan yang lemah dan per- encanaan yang tidak memadai telah memungkink- an terjadinya pembangunan di daerah yang rawan risiko, di antaranya risiko banjir, gempa bumi, dan penurunan tanah. Seiring dengan meningkatnya risiko krisis iklim, cuaca ekstrem, kenaikan per- mukaan laut, dan perubahan iklim lainnya, maka risiko tersebut juga meningkat bagi siswa, guru, dan infrastruktur sekolah, universitas, dan kantor pemerintah. Perubahan iklim dan bencana alam adalah topik yang perlu mendapat perhatian lebih di seluruh sektor pendidikan, termasuk untuk konten kuriku- lum nasional, sekolah individu dan kesiapsiagaan bencana pemerintah daerah, pembangunan se- kolah dan peningkatan infrastruktur, serta studi dan penelitian tingkat tinggi. Belajar dari tahap awal tanggap COVID-19 menunjukkan pentingnya pengembangan sistem pendidikan yang tahan ter- hadap guncangan semacam itu, apa pun bentuk guncangan tersebut. Hal ini berarti bahwa konten dan infrastruktur pembelajaran jarak jauh harus tetap ada - baik daring, TV, atau berbasis radio - dan bahwa guru harus menjadi lebih terampil dalam menjalankan peran sentral yang dapat mer- eka mainkan dalam memotivasi dan mendukung siswa bahkan dari jarak jauh. Di bidang lain, kebi- jakan nasional tentang investasi infrastruktur baru untuk pendidikan dapat mengamanatkan pening- katan efisiensi energi, penggunaan tenaga surya, dan pengurangan bahaya terkait dengan banjir, gempa bumi, atau naiknya air laut. Menyadari pentingnya ketahanan semacam ini dan mulai membangun struktur dan kapasitas untuk memas- tikannya ada mungkin merupakan salah satu dari sedikit hasil positif dari peristiwa COVID-19. Informasi yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa Kemdikbud sedang merencanakan revisi kurikulum nasional dengan bekerja sama dengan 22 • Janji Pendidikan di Indonesia Kemenag dan pemangku kepentingan utama lain- nya.12 Revisi ini dapat mencakup banyak informasi lainnya tentang perubahan iklim dan bahaya alam pada tingkat yang sesuai dengan tingkatan kelas. Informasi dan latihan kesiapsiagaan dalam meng- hadapi bencana adalah tanggung jawab pemerin- tah daerah, tetapi dapat didukung melalui perang- kat komunikasi yang dikembangkan di tingkat nasional, termasuk melalui kurikulum nasional. Sintesis rekomendasi Rekomendasi dari laporan ini (tabel C.2) member- ikan landasan untuk pembelajaran, dan bahwa keterkaitan serta koordinasi di antara semua pe- mangku kepentingan utama sangat penting untuk memberikan koherensi dan penyelarasan sistem agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Keterkaitan rekomendasi Rekomendasi dalam ini sangat sal- ing terkait dan bergantung satu sama lain agar sistem dapat berfungsi dan berkembang secara keseluruhan. laporan Pembelajaran Tema menyeluruh mengenai penguatan pembe- lajaran diatur dalam Rekomendasi 1: Perlu dipasti- kan bahwa setiap siswa mencapai standar minimal pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Untuk mencapainya, banyak hal yang perlu dilakukan terkait dengan siswa, guru, serta pengelolaan dan masukan. Siswa Sebelum bersekolah, siswa harus sudah diper- siapkan untuk belajar. Ini merupakan awal yang baik untuk semua anak, seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 2: Menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Persiapan ini membutuh- kan setidaknya kewajiban dua tahun pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan. Perlu memperkuat cakupan dan kualitas PPAUD dengan memastikan pen- danaan yang memadai, dan mengembangkan roadmap untuk mencapai pendaftaran PPAUD universal pada tahun 2030. Perluasan PPAUD juga dapat diberi insentif, terutama di daerah tanpa layanan PPAUD, melalui hibah untuk layanan baru atau tambahan dan dengan mendorong kolab- orasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan. Memastikan pendidikan yang adil dan men- dukung siswa yang paling rentan dapat diatasi melalui tiga rekomendasi.
langkah untuk menjamin akses yang adil ke pendidikan dan pem- belajaran berkualitas baik untuk anak-anak yang paling tereksklusi dari sistem. Penting untuk me- mastikan bahwa visi dan misi Kementerian Pendi- dikan dan Kebudayaan, serta kebijakan turunan darinya, selalu difokuskan untuk memastikan bahwa SEMUA anak memiliki akses yang adil ke sekolah yang berkualitas dan mendapat kesempa- tan untuk belajar. Kita perlu mempertimbangkan tingkat pembelajaran yang beragam dan men- gidentifikasi kabupaten, komunitas, keluarga, dan anak-anak yang terus tereksklusi dari sekolah seh- ingga tertinggal dalam pembelajaran. Untuk me- mahami faktor-faktor ini, kita perlu menganalisis tantangan yang menyebabkan eksklusi dan keti- daksetaraan, kemudian mengembangkan kebija- kan nasional dan lokal serta praktik sekolah untuk menguranginya. Rekomendasi 3: Mengambil Memastikan bahwa peserta didik tidak ket- inggalan pelajaran dibahas dalam Rekomendasi 4: Mengambil langkah untuk meningkatkan hasil belajar para siswa yang memiliki prestasi paling rendah. Hal ini dapat berupa memproritaskan pemberian dukungan ekstra kepada kabupaten/ kota, sekolah, dan siswa yang berprestasi rendah. Penilaian siswa nasional berkualitas tinggi akan mendiagnosis (mengidentifikasi dan menjelaskan) masalah prestasi rendah para siswa dan sekolah dan menjadi basis informasi dalam pengajaran dan pengelolaan sekolah untuk meningkatkan ki- nerjanya. Guru secara rutin menilai kinerja setiap hari melalui pendekatan evaluasi formatif. Dan data pembelajaran akan dimanfaatkan untuk men- gidentifikasi sekolah dengan kinerja paling rendah dan memberikan bantuan tambahan kepada seko- lah-sekolah tersebut. Rekomendasi 5: Memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khu- sus berhasil dalam belajar. Hal ini perlu adanya identifikasi anak-anak penyandang disabilitas secepat mungkin sehingga intervensi anak usia dini dapat diberikan. Hal ini menuntut guru untuk mendampingi anak-anak penyandang disabil- itas - dan menyertakan mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini membutuhkan penilaian di masing-masing derah sejauh mana ketimpan- gan tingkat pembelajaran ini terkait dengan gen- der, gangguan bahasa, status sosial ekonomi, kekerasan di sekolah, lokasi, dan pernikahan dini. Dan sekolah kecil di pedesaan dan daerah terpen- cil harus mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas. Guru Pembelajaran harus dibimbing dan didukung, lebih menekankan pada membantu dengan peningkatan kapasitas guru. Rekomendasi 6a: Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan guru dan calon guru yang masuk, Rekomendasi 6b: Rekrut calon guru terbaik dan distribusikan se- cara efektif, dan Rekomendasi 7: Meningkatkan pengembangan profesional dan menyesuaikan insentif untuk mengatasi persediaan, alur, dan kualitas guru. Rekomendasi 6a melibatkan pen- ingkatan lembaga pelatihan guru melalui perizinan dan akreditasi yang lebih baik serta melalui pen- guatan dukungan teknis dan keuangan yang di- targetkan - terutama di wilayah Timur - untuk mendorong peningkatan kualitas dan peningkatan peringkat akreditasi. Yang juga penting adalah menjadi lebih selektif dengan mendaftarkan lebih sedikit calon guru dan memastikan bahwa jumlah guru tersebut memiliki kualitas yang lebih tinggi. Rekomendasi 6b dan 7 melibatkan peningkatan kualitas pengajaran, termasuk melalui perekrutan yang lebih baik, penempatan, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Terdapat kebutu- han untuk memastikan cukup banyak guru yang berkualifikasi tinggi di lokasi yang tepat, teruta- ma di sekolah pedesaan, di daerah terpencil, dan sekolah-sekolah berkinerja rendah. Mereka harus terus didukung agar dapat meningkatkan keter- ampilan mereka, dengan penekanan khusus pada pelantikan guru baru dan metode pengembangan profesional yang efektif seperti kelompok kerja guru. Akan bermanfaat juga untuk bereksperimen dalam meningkatkan akuntabilitas guru melalui insentif. Pengelolaan dan input Pengelolaan dan masukan dari sistem juga harus diarahkan untuk penyampaian pembelajaran. Rekomendasi 8: Memperkuat mekanisme akunt- abilitas melalui pelacakan dan verifikasi data yang lebih baik, di mana para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan dimintai pertanggung- jawaban untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Data sangat penting untuk akuntabilitas, dan kita perlu melacak tren pendidikan dengan lebih baik lagi dengan meningkatkan database Kemendik- bud dan Kemenag. Indeks Mutu Pendidikan yang diusulkan akan digunakan untuk mengukur akunt- abilitas dan mengarahkan bantuan ke kabupaten/ kota dan sekolah yang tertinggal. Rekomendasi 9: Mendukung lembaga yang ada untuk mening- katkan pemberian layanan termasuk memastikan bahwa Indonesia dapat melanjutkan reformasin- ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di tingkat sekolah, hal ini melibatkan dukungan Janji Pendidikan di Indonesia • 23
untuk peningkatan kualitas sekolah dan pening- katan hasil belajar siswa dengan menggunakan landasan-landasan yang sudah ada - kelompok kerja kepala sekolah dan guru, komite sekolah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), sekolah-sekolah berkualitas tinggi, termasuk se- kolah rujukan dan sekolah model, dan kantor pen- didikan tingkat provinsi beserta pengawasnya. Semua landasan ini membutuhkan pengemban- gan kapasitas lebih lanjut. "Arsitektur" dukungan yang selaras yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kinerja guru. Di tingkat kabupaten/kota, dibutuhkan staf yang lebih mampu dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk mem- perjelas peran setiap unit Dinas Pendidikan dalam meningkatkan hasil pembelajaran dan meminta staf Dinas untuk tetap pada posisi mereka setelah kegiatan penguatan kapasitas. Aspek keuangan harus memuat secara jelas keterkaitan secara ek- splisit antara transfer dana daerah dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Mempelajari dan mempromosikan keterampilan untuk dunia kerja. Tujuan pembelajaran dalam pendidikan adalah pengembangan keterampilan yang dapat digu- nakan setelah lulus sekolah. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara. Untuk keterampilan teknis dan kejuruan, Rekomendasi 10: Memperluas akses dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi menyadari pentingnya memperluas akses dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendi- dikan dan pelatihan teknis dan kejuruan untuk merespons permintaan yang meningkat, tetapi juga perlu menyeimbangkan perluasan ini dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Agar lemba- ga pendidikan vokasi dapat memenuhi perminta- an pasar tenaga kerja, langkah pentingnya adalah dengan meningkatkan informasi tentang kebu- tuhan pasar tenaga kerja dan memandu sistem pengembangan keterampilan secara keseluruhan dengan partisipasi yang kuat dari sektor swasta. Untuk sistem perguruan tinggi, Rekomendasi 11: Meningkatkan kualitas, relevansi, dan pemerata- an sektor pendidikan tinggi, bidang-bidang yang harus ditangani di antaranya meningkatkan ting- kat pendaftaran perguruan tinggi Indonesia dan meningkatkan kesetaraan, meningkatkan kualitas dan relevansi, memperkuat penelitian dan transfer teknologi, memodernisasi tata kelola dan penge- lolaan, dan menetapkan strategi pembiayaan yang berkelanjutan. 24 • Janji Pendidikan di Indonesia Indonesia telah menciptakan kemajuan besar dalam perjalanannya membangun human capital, tetapi pencapaian ini menemui berbagai ancaman di berbagai bidang. Perubahan iklim adalah pen- dorong peristiwa cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan perpanjangan penutupan sekolah dan terkadang hilangnya nyawa. Gempa bumi dan bencana alam lainnya dapat mengancam penye- diaan layanan pendidikan, terkadang berdampak pada wilayah yang luas untuk jangka waktu yang lama. Ancaman lain seperti penyakit dapat menja- di tantangan terhadap seluruh ekonomi dan mas- yarakat seperti yang telah kita lihat saat pandemi ini. Indonesia dapat mendukung pengembangan human capital dengan meningkatkan ketahan- an sistem pendidikan terhadap guncangan, misal -nya dengan mengamankan sistem data, mening- katkan kapasitas belajar mengajar jarak jauh, dan meningkatkan infrastruktur untuk efisiensi energi dan terhadap bahaya. Meningkatkan ketahanan sistem memang menantang dan akan membutuh- kan sejumlah investasi, tetapi hal tersebut diperlu- kan untuk membantu mengamankan masa depan pembelajaran. Rekomendasi 12: Sebagai salah satu tanggap dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untuk menghadapi guncangan dan tekanan di masa depan. Tema umum untuk penerapan di seluruh sistem Tujuan dan rekomendasi juga memuat tema, per- timbangan kontekstual, dan pendekatan umum. Koordinasi antar banyak pelaku pendidikan Kita sangat perlu mempertimbangkan pelaku pen- didikan dan bagaimana mereka dapat berkoordi- nasi dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Tidak ada rekomendasi yang dapat dicapai pelaku pendidikan yang bekerja sendiri-sendiri dan mun- gkin ke arah yang berbeda. Kita perlu bekerja dengan mencapai keselarasan dan visi yang ko- heren. Dengan sistem Indonesia yang kompleks dan banyak pelaku pendidikan, hal ini memiliki relevansi khusus. Sebagaimana kerangka kerja di atas menunjukkan bagaimana semua pelaku pen- didikan dalam sistem harus bekerja untuk men- dukung sistem dan mengarahkan elemen-elemen utamanya - guru, siswa, pengelolaan, dan masu- kan - ke arah pembelajaran, rekomendasi di atas mempertimbangkan siapa, apa, dan bagaimana penerapannya (seperti yang telah dirincikan pada masing-masing bab).
Kesetaraan sebagai pertimbangan utama dan pendorong untuk mengarahkan dukungan kepada mereka yang paling membutuhkan Terdapat tema umum dalam bab-bab dan re- komendasi untuk mendukung mereka yang kurang beruntung - mereka yang memiliki keterbatasan, mereka yang tertinggal atau berkinerja rendah, atau mereka yang mendapatkan akses yang ku- rang adil. Untuk setiap elemen sistem, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan memastikan dukungan bagi mereka yang paling rentan atau tertinggal, baik siswa, sekolah, kabu- paten/kota, maupun provinsi. Pengukuran untuk pemahaman, pengambilan keputusan, dan pengarahan Pengukuran dapat berperan dalam menilai situasi, menentukan kemajuan, mengarahkan dukungan dan sumber daya, dan menerapkan mekanisme untuk mendorong kemajuan dan pencapaian. In- donesia memang mengumpulkan cukup banyak data, tetapi langkah selanjutnya untuk analisis dan keputusan yang efektif berdasarkan anali- sis tersebut sangatlah penting. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dapat digunakan sebagai bentuk akuntanbilitas. Tetapi untuk menghindari mencemari atau mendistorsi hasil, hasil terse- but tidak boleh secara eksplisit dikaitkan dengan akuntabilitas. Pertimbangan ekonomi politik Dalam mempertimbangkan aspek siapa, apa, dan bagaimana untuk tujuan dan rekomendasinya, di- mensi ekonomi politik menjadi penting untuk dili- hat. Terkadang, solusi terbaik dari segi teknis tidak dapat dilaksanakan dari perspektif politik, sehing- ga kendala pelaksanaan dan faktor ekonomi poli- tik harus dipertimbangkan. Sistem Indonesia yang kompleks membutuhkan pertimbangan cermat tentang apa yang dapat kita lakukan. Penilaian • USBN dihapus. • UN dihapus. • Rencana Pembelajaran Guru tidak lagi diperlukan. Asesmen Kompetensi Minimun (AKM) yang mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, kompetensi inti untuk tes internasional seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS diusulkan. AKM akan mencakup Survei Karak- ter dan Lingkungan Belajar untuk mengukur aspek non-kognitif untuk mendapatkan gam- baran holistik tentang kualitas pendidikan. Sekolah • Melaksanakan kolaborasi dan pembinaan an- tarsekolah (SD - SMP - SMA/SMK, pendidikan informal): Kolaborasi dan pembinaan antar sekolah melalui Sekolah Penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administra- si bersama, dan pendidikan informal berbasis nilai. Hal ini termasuk proyek percontohan den- gan 100 Sekolah Penggerak di provinsi-provin- si pendukung, untuk mempelopori inisiatif Kebebasan Belajar melalui pendampingan, dukungan sebaya, dan pemanfaatan teknolo- gi pada ekosistem sekolah. Sekolah Penggerak akan menjadi katalisator untuk mengubah se- kolah di sekitarnya dan menjadi pusat pelati- han guru. Asesmen Kompetensi Minimun (AKM) yang mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, kompetensi inti untuk tes internasional seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS diusulkan. AKM akan mencakup Survei Karak- ter dan Lingkungan Belajar untuk mengukur aspek non-kognitif untuk mendapatkan gam- baran holistik tentang kualitas pendidikan. Sekolah • Melaksanakan kolaborasi dan pembinaan an- tarsekolah (SD - SMP - SMA/SMK, pendidikan informal): Kolaborasi dan pembinaan antar sekolah melalui Sekolah Penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administra- si bersama, dan pendidikan informal berbasis nilai. Hal ini termasuk proyek percontohan den- gan 100 Sekolah Penggerak di provinsi-provin- si pendukung, untuk mempelopori inisiatif Kebebasan Belajar melalui pendampingan, dukungan sebaya, dan pemanfaatan teknolo- gi pada ekosistem sekolah. Sekolah Penggerak akan menjadi katalisator untuk mengubah se- kolah di sekitarnya dan menjadi pusat pelati- han guru. Mentransfer BOS langsung ke sekolah dari Kemenkeu. Meningkatkan proporsi BOS yang dapat digu- nakan untuk menunjang gaji guru. Meningkatkan nilai BOS. • Meningkatkan kualitas pelaporan BOS. • Mengadaptasi zonasi sekolah agar lebih fleksibel. Membangun ruang kelas dan ruang belajar di masa depan yang kreatif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman, serta didukung oleh te- knologi - tetapi juga aman dan inklusif. Guru Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah dengan memperbaiki sistem rekrutmen, mening- katkan kualitas pelatihan, dan penilaian, serta mengembangkan platform pembelajaran komu- nitas. Hal ini termasuk Guru Penggerak, gener- asi baru guru sekolah yang diberikan pelatihan tambahan dan pelatihan di tempat kerja, yang akan menjadi sumber daya di sekolah dan daerah mereka. Janji Pendidikan di Indonesia • 25
Sistem • Membangun platform teknologi untuk men- dorong kolaborasi pemangku kepentingan, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pendekatan yang fleksibel, dan meningkat- kan Platform Pendidikan Nasional dalam lima tahun, dimulai dengan marketplace BOS. Perencanaan sarana dan prasarana teknologi pendukung. • Menyesuaikan kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian untuk memelihara kompeten- si yang sesuai untuk generasi mendatang. Hal ini mencakup kurikulum yang disederhanakan, fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi serta personalisasi dan segmentasi pembelaja- ran berdasarkan penilaian berkala. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan dan bekerja dengan pemerintah daerah melalui pendekatan personal dan konsultatif serta meritokrasi. Pemberian insentif bagi kontribusi dan kerjasa- ma swasta di bidang pendidikan melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility), insentif perpajakan, kemitraan pemerintah swasta, oto- nomi, dan keuntungan yang lebih besar. Meningkatkan kredibilitas dan memperbaiki mekanisme akreditasi melalui proses berbasis data dan sukarela, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan membuat perbandingan global. Perguruan Tinggi • Mengurangi peran pemerintah pusat dalam membuat program gelar baru. Akreditasi ber- laku selama 10 tahun, dan dapat dilakukan se- cara internasional. Status otonomi diberikan atas permintaan. • Fleksibilitas mahasiswa dalam program studi. • Mempromosikan kepemilikan industri dan oto- nomi pendidikan kejuruan. Mendorong industri atau asosiasi untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum, pembelaja- ran, dan pendidikan didanai melalui kontribusi sektor swasta atau CSR. Model kolaborasi pendidikan kejuruan yang terkait dengan industri dan dunia kerja; jalur fleksibel antara pendidikan menengah dan tinggi. Platform teknologi link and match sebagai alat perencanaan karir siswa, yang dikembangkan oleh pemangku kepentingan - industri, asosia- si profesional, dan sebagainya - dan difasilitasi oleh pemerintah. 26 • Janji Pendidikan di Indonesia Daftar yang tidak lengkap ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, dan sejalan dengan banyak rekomendasi di halaman sebelumnya. Se- bagian besar perubahan hingga saat ini berada dalam lingkup Kemendikbud, namun diharapkan perubahan lebih lanjut akan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Kemenag, Kemendagri, Ke- menkeu, dan kementerian lain serta pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan ini, reformasi ini perlu dilakukan dan dipertahankan dari waktu ke waktu. Untuk itu, kebijakan baru harus diterapkan di ting- kat kabupaten dan provinsi dan didukung penuh oleh Kemendikbud dan kementerian lainnya. Jika kita tidak mampu mengatasi tantangan-tantan- gan ini, kita akan menghambat dampak reformasi sebelumnya. Penutup Sistem pendidikan Indonesia cukup menjanjikan. Untuk memanfaatkan janji tersebut, pembelajaran siswa harus menjadi fokus dan pendorong yang mendasari peningkatkan sistem pendidikan Indo- nesia. Laporan ini akan berfokus pada pembela- jaran dan untuk setiap aspek dan tingkat sistem pendidikan Indonesia, pertanyaan seperti apa yang seharusnya diajukan: Apa yang dapat dilaku- kan pemerintah untuk mengalihkan fokusnya ke peningkatan pembelajaran? Ke depannya, pening- katan pembelajaran adalah persoalan konteks dan bagaimana penerapan kebijakan dan intervensin- ya. Peningkatan kualitas human capital Indonesia yang signifikan bergantung pada pergeseran cara sistem pendidikan, khususnya dengan menye- laraskan dan memperkuat kapasitas, efektivitas, otonomi, dan akuntabilitas guru, kepala sekolah, serta pelaku pendidikan dan lembaga lokal, re- gional, dan nasional. Referensi Azevedo, P.J., G. Koen, D. Goldemberg, A. Hasan, and S.A. Iqbal. 2020. "Country Tool for Sim- ulating COVID- 19 Impacts on Learning and Schooling Outcomes, Version 5." World Bank, Washington DC. Hadi, Aulia. 2018. "Bridging Indonesia's Digital Di- vide: Rural-Urban Linkages?" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 22 (17). Rogers, H. and S. Sabarwal. 2020. The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses. Washington, DC: World Bank. worldbank.org/ handle/10986/33696. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). 2004. Early Ed- ucation Financing: What is Useful to Know?
UNESCO Policy Brief on Early Childhood, No. 23, Mei. ark:/48223/pf0000137412. World Bank. 2018a. Growing Smarter: Learn- ing and Equitable Development in East Asia and Pacific. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1261-3. World Bank. 2018b. World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. Washington, DC: World Bank. World Bank. Forthcoming. High Frequency House- hold Surveys 2020. Washington, DC: World Bank. Wong, A. 2017. "Insights from East Asia's High-Per- forming Education Systems: Leadership, Prag- matism, and Continuous Improvement." Back- ground paper for Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific. Washington, DC: World Bank. Yarrow, N., E. Masood, and R. Afkar. 2020. Esti- mated Impacts of COVID-19 on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide. Jakarta: World Bank. bank.org/curated/en/18465 1597383628008/ pdf/Main-Report.pdf. Yarrow, N., E. Masood, and R. Afkar. Forthcoming. Measuring the Quality of Education Services in Indonesia. Jakarta: World Bank.Learning is "flat" Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Keputusan Bersama tentang Panduan Penyeleng- garaan Pembelajaran selama Pandemi COVID- 19. 2020. kemenag.go.id/ web/wp-content/uploads/2020/06/ SKB-PEM- Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Inequality is still a major proble Catatan Akhir 1 State Address, Agustus 2019 2 Catatan Negara Indonesia: Program Penilaian Pelajar Internasional: Hasil dari 2018: CN_IDN.pdf. 3 Kemenag merupakan bagian 15 persen dari tidak sistem pendidikan pra-sekolah dan terdesentralisasi. 4 World Bank berdasarkan data Kemendikbud 2019. go.id. 5 Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2019, 6 ht 7 Untuk laporan studi pokja guru, kepala seko- lah, dan pengawas sekolah sebagai wadah dan jejaring pendukung pengembangan keprofe- sian berkelanjutan (Juni 2019), INOVASI bersa- ma Kemendikbud melakukan studi kasus pokja di Nusa Tenggara Barat dengan menyoroti per- masalahan dan menunjukkan peningkatan hasil belajar. Study-ENG.pdf 8 Fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendi- dikan Tinggi (RisetDikti) dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Oktober 2019. 9 Menteri Kemendesa mengatakan dalam konfer- ensi virtual bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk menyediakan internet gratis Kominfo, kepala desa diimbau untuk mengoptimalkan dana desa untuk membangun infrastruktur inter- net tan_media. Di Jawa Tengah seorang kepala desa di Jawa Tengah menemukan cara untuk mengatasi internet masalah kuota gan-internet-gratis. Di Bengkulu, Bupati Bengkulu Selatan meminta seluruh kepala desa memasang koneksi internet di semua desa menggunakan dana desa. 10 h t t p s : / / w w w . k e m d i k b u d . g o . i d / m a i n / b l o g / 2 0 19/ 12 /m e n d i k b u d - t e t a p k a n - e m - jar. 11 Perkiraan awal dampak COVID-19 berdasarkan data terbaru dari DAPODIK dan EMIS, Maret 2020 12 Lihat contohnya di: g o.id /m ai n / b lo g / 2020/07/te ka n ka n - p ri n - g et- me rde ka - b elajar-15 -tahu n - ke - de pan - dana desa. Janji Pendidikan di Indonesia • 27
Janji Pendidikan di Indonesia
Janji Pendidikan di Indonesia
Janji Pendidikan di Indonesia