PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 23, Pasal 26 ayat (3), Pasal 39 ayat (8), dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Menetapkan : 2- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 673); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
3- 1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. 2. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 3. Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal. 4. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris. 5. Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris. 6. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan tradisional empiris. 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4- Pasal 2 Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris bertujuan untuk: a. mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang aman dan bermanfaat; b. pedoman penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyehat tradisional; dan c. pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh pemerintah dan lintas sektor terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. BAB II PENDAFTARAN Bagian Kesatu Penyehat Tradisional Pasal 3 (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilaksanakan oleh Penyehat Tradisional berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun atau melalui pendidikan non formal. (2) Pengetahuan dan keterampilan secara turun temurun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui magang pada Penyehat Tradisional senior yang telah memiliki pengalaman memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara aman dan bermanfaat paling sedikit 5 (lima) tahun. (3) Pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan atau kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang menjadi mitra dan diakui oleh Instansi Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan
5- Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat kegiatan magang. (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan kemampuan peserta magang telah cukup memadai untuk melakukan praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara mandiri. Bagian Kedua Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Pasal 4 (1) Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT; (2) Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT; (3) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik; (4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Penyehat Tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris. Pasal 5 (1) Untuk mendapatkan STPT, Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan; b. fotokopi KTP yang masih berlaku; c. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar; d. surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa;
6- e. surat pengantar puskesmas; f. surat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota; dan g. surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang. (2) Rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan setelah dilakukan penilaian teknis terhadap metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan. (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan membentuk tim penilai teknis yang unsurnya meliputi : a. tokoh masyarakat; b. asosiasi Penyehat Tradisional empiris terkait; dan c. dinas kesehatan kabupaten/kota. (4) Selain unsur dalam tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan pakar bidang kesehatan tradisional empiris atau orang yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan tradisional. (5) Hasil penilaian tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam mengeluarkan surat rekomendasi. (6) Dalam hal STPT dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan dan hasil penilaian tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi pertimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mengeluarkan STPT. (7) Contoh STPT, surat permohonan pendaftaran penyehat tradisional, surat pernyataan penyehat tradisional, surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa, surat pengantar puskesmas, surat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota, dan form penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum di formulir I sampai dengan VII dalam
7- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan unit yang salah satu fungsinya melakukan penapisan atas cara metode/teknik/bahan/alat berteknologi pelayanan kesehatan tradisional yang digunakan. Pasal 7 (1) STPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (2) Untuk memperpanjang STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. fotokopi STPT yang masih berlaku; dan b. rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota. (3) Rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan setelah dilakukan penilaian teknis. (4) Permohonan perpanjangan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu STPT berakhir. Pasal 8 STPT dinyatakan tidak berlaku, apabila: a. dicabut/dibatalkan; b. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; c. pindah tempat praktik di luar kabupaten/kota penerbit STPT; d. meninggal dunia; atau e. atas permintaan penyehat tradisional
8- Pasal 9 STPT digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. BAB III PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10 (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris diselenggarakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara rasional; b. tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat; dan c. tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (2) Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak memberikan pelayanan dalam bentuk klenik/mistik/menggunakan bantuan makhluk gaib dan ramalan nasib. (3) Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak melanggar nilai-nilai hukum, kesusilaan, kesopanan dan budaya. Pasal 11 Konsep pelayanan kesehatan tradisional meliputi: a. adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial dan budaya;
9- b. manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (self healing); dan c. penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan menggunakan pendekatan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan. Pasal 12 (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai ciri khas meliputi: a. asal budaya; b. prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien; c. kondisi kesehatan Klien; d. tatalaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; dan e. menggunakan alat dan teknologi kesehatan tradisional empiris yang sesuai dengan keilmuannya. (2) Asal budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki arti bahwa pelayanan kesehatan tradisional berasal dari tradisi budaya asli yang turun temurun dari suatu masyarakat tertentu. (3) Prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki arti bahwa tata cara pemeriksaan pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada kemampuan wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman dan perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep kesehatan tradisional empiris. (4) Kondisi kesehatan Klien sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki arti bahwa pernyataan kondisi kesehatan individu didasarkan pada konsep emik, yaitu berdasarkan pengalaman subjektif Klien dan pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut.
10- (5) Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki arti bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilakukan dengan menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris. Bagian Kedua Cara Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Pasal 13 (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dikelompokkan berdasarkan cara pelayanannya. (2) Cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keterampilan; b. ramuan; dan c. kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan keterampilan. Pasal 14 (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. teknik manual; b. teknik energi; dan c. teknik olah pikir. (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang menggunakan keterampilan dengan teknik manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh. (3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang menggunakan keterampilan dengan teknik energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
11- dengan menggunakan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri. (4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang menggunakan keterampilan dengan teknik olah pikir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan teknik perawatan yang memanfaatkan kemampuan pikiran. Pasal 15 (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat berasal dari: a. tanaman; b. hewan; c. mineral; dan/atau d. sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan- bahan. (2) Dalam penggunaan sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengutamakan ramuan Indonesia. Pasal 16 (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang menggunakan kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memadukan metode yang ada dalam keterampilan dan ramuan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tertentu. (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan cara Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris berdasarkan teori dan praktik secara menyeluruh dan lengkap yang berakar pada 1 (satu) tradisi budaya asli tertentu. Pasal 17 (1) Penyehat Tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dalam rangka upaya
12- promotif dan preventif harus sesuai dengan pendekatan akar budaya. (2) Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. (3) Dalam hal Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tidak dapat digantikan oleh Penyehat Tradisional lainnya. (4) Penyehat Tradisional yang tidak mampu memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya wajib mengirim kliennya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 18 (1) Penyehat Tradisional dalam melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib menaati kode etik penyehat tradisional. (2) Kode etik Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perilaku Penyehat Tradisional dalam interaksinya dengan Klien, sesama penyehat tradisional, dan masyarakat. (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap kode etik disusun oleh asosisasi Penyehat Tradisional. (4) Penegakan terhadap pelanggaran kode etik Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bersama asosiasi Penyehat Tradisional. (5) Dalam hal di kabupaten/kota tidak terdapat asosiasi Penyehat Tradisional maka penegakan kode etik dilakukan oleh asosiasi sejenis di tingkat provinsi atau pusat. (1)
13- Bagian Ketiga Panti Sehat Pasal 19 (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris diberikan oleh Penyehat Tradisional di Panti Sehat. (2) Panti Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Panti Sehat perseorangan; dan b. Panti Sehat berkelompok. (3) Panti Sehat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris oleh Penyehat Tradisional secara perseorangan. (4) Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris oleh Penyehat Tradisional secara bersama. (5) Panti Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melaksanakan pelayanan rawat inap. Pasal 20 Panti Sehat perseorangan dan Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 21 (1) Penyelenggaraan Panti Sehat berkelompok wajib memiliki izin. (2) Penyelenggaraan Panti Sehat perseorangan melekat pada STPT yang dimiliki oleh Penyehat Tradisional. Pasal 22 (1) Panti Sehat berkelompok dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
14- (2) Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempekerjakan Penyehat Tradisional yang tidak memiliki STPT. (3) Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki penanggung jawab teknis yang memiliki STPT. Pasal 23 (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), penyelenggara Panti Sehat berkelompok harus mengajukan surat permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. STPT masing-masing Penyehat Tradisional; b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan; c. identitas lengkap pemohon; d. surat keterangan domisili dari kelurahan; e. profil Panti Sehat yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan; dan f. rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan. (3) Contoh surat permohonan izin Panti Sehat, rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota atas pengajuan izin Panti Sehat, dan form penilaian teknis atas pengajuan izin Panti Sehat tercantum di formulir VIII, IX, dan X dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 24 (1) Setiap Panti Sehat perseorangan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memasang papan nama.
15- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut: a. nama penyehat tradisional; b. jenis metode dan teknik pelayanan yang diberikan; c. nomor STPT; dan d. waktu pelayanan. (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, yang meliputi: a. berukuran panjang 90 (sembilan puluh) cm x lebar (enam puluh) 60 cm; b. posisi horizontal; c. warna dasar hijau; d. warna tulisan putih; e. ditulis dengan huruf latin; dan f. menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 25 (1) Setiap Panti Sehat berkelompok yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memasang papan nama. (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut: a. nama Panti Sehat; b. nomor surat izin Panti Sehat; dan c. waktu pelayanan. (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, yang meliputi: a. berukuran panjang 90 (sembilan puluh) cm x lebar 60 (enam puluh) cm; b. posisi horizontal; c. warna dasar hijau; d. warna tulisan putih; e. ditulis dengan huruf latin; dan f. menggunakan bahasa Indonesia. (4) Selain memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panti Sehat berkelompok juga wajib memasang papan daftar nama Penyehat Tradisional yang
16- melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris di Panti Sehat yang bersangkutan. (5) Papan daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi nama penyehat tradisional, jenis metode dan teknik pelayanan yang diberikan, dan nomor STPT. Pasal 26 Contoh papan nama Panti Sehat perseorangan dan Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Keempat Alat dan Obat Tradisional Pasal 27 Penyehat Tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran. Pasal 28 (1) Penyehat Tradisional hanya dapat menggunakan alat dan teknologi yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/pengetahuannya. (2) Alat dan teknologi yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. instrument; b. mesin; c. piranti lunak; dan/atau d. bahan lain, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk memelihara kesehatan, mencegah dan meringankan keluhan, dan memulihkan kesehatan serta untuk meningkatkan kualitas hidup.
17- (3) Alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif. (4) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan alat dan teknologi dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris juga harus memenuhi ketentuan konsep pelayanan kesehatan tradisional dalam Pasal 11 dan ciri khas Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pasal 29 (1) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 harus mendapatkan izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan penelitian dan penapisan. (2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris. Pasal 30 (1) Selain alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, Penyehat Tradisional harus menggunakan alat pelindung diri. (2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang bersentuhan dengan cairan tubuh Klien. Pasal 31 (1) Dalam rangka menjamin alat dan teknologi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan tradisional yang memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan perlu diselenggarakan upaya pemeliharaan mutu alat dan teknologi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan tradisional.
18- (2) Penyelenggaraan upaya pemeliharaan mutu alat dan teknologi kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 (1) Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, penyehat tradisional dapat memberikan kepada Klien, berupa: a. sediaan jadi Obat Tradisional yang telah memiliki nomor izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Obat Tradisional racikan sendiri. (2) Cara pemberian sediaan jadi Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan aturan pakai yang telah ditetapkan. (3) Pemberian Obat Tradisional yang diberikan kepada Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan metode pengetahuan atau pengalaman Penyehat Tradisional. Pasal 33 (1) Obat Tradisional racikan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dapat dalam bentuk: a. jamu yang dibuat segar; b. ramuan simplisia kering; dan c. ramuan obat luar. (2) Obat Tradisional racikan sendiri berupa jamu yang dibuat segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan langsung kepada Klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bahan ramuan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai asal usul yang jelas termasuk nama bahan dalam bahasa latin dan Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19- (4) Cara pembuatan Obat Tradisional racikan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan/atau persyaratan higiene sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kemasan Obat Tradisional racikan sendiri hanya memuat identitas Klien, keterangan cara penggunaan/pemakaian, dan tidak boleh menambahkan keterangan khasiat atau keterangan lain. Pasal 34 (1) Dalam pembuatan Obat Tradisional racikan sendiri, fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris harus mempunyai ruangan peracikan dan penyimpanan obat. (2) Ruangan peracikan dan penyimpanan obat, harus memenuhi syarat paling sedikit: a. tahan terhadap pengaruh cuaca serta dapat mencegah masuknya rembesan dan bersarangnya serangga, binatang pengerat, burung atau binatang lainnya; b. memenuhi higiene dan sanitasi agar tidak tercemar dengan kuman non patogen atau pencemaran khamer, jamur dan bakteri; c. memiliki alas yang berjarak dengan tanah atau lantai agar bahan simplisia tidak bersentuhan dengan tanah atau lantai; dan d. suhu ruangan dikondisikan sesuai dengan bahan simplisia. Pasal 35 Obat Tradisional dilarang mengandung: a. etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran; b. bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat; c. narkotika atau psikotropika; dan/atau d. bahan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20- Pasal 36 (1) Obat Tradisional yang digunakan dilarang diberikan dalam bentuk: a. intra vaginal; b. tetes mata; c. parenteral; dan d. supositoria, kecuali digunakan untuk wasir. (2) Dalam pemberian Obat Tradisional penyehat tradisional tidak boleh mencampur antara Obat Tradisional yang diproduksi oleh industri/usaha dengan Obat Tradisional racikan sendiri. BAB IV IKLAN DAN PUBLIKASI Pasal 37 Penyehat Tradisional dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diberikan. BAB V PENCATATAN, PELAPORAN, DAN PENAPISAN Pasal 38 (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Penyehat Tradisional wajib melakukan pencatatan dan pelaporan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas catatan Klien dan catatan sarana. (3) Catatan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. identitas Klien meliputi nama, umur, jenis kelamin dan, alamat; b. kunjungan baru dan kunjungan lama; c. keluhan Klien; d. tindakan yang dilakukan, termasuk Obat Tradisional yang diberikan; dan
21- e. keterangan meliputi nasihat, anjuran keterangan lain yang diperlukan. (4) Catatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. catatan pelayanan kesehatan tradisional kunjungan setiap Klien; b. buku catatan/register; dan c. form pelaporan dan data. (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disimpan paling singkat selama 2 (dua) tahun. (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaporkan kepada puskesmas setiap bulan. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat direkapitulasi dan disampaikan secara berjenjang oleh puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan. (8) Mekanisme dan alur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 39 (1) Untuk menjamin keamanan dan kemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan penapisan terhadap metode pelayanan kesehatan tradisional yang akan diberikan. (2) Dalam melakukan penapisan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T). BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 40 (1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan atau (1) (6)
22- pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diberikan oleh Penyehat Tradisional secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a. untuk mewujudkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang aman dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku; b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan; dan c. menjamin terpenuhinya atau terpeliharanya persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional empiris. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. Penyehat Tradisional; b. sarana dan prasarana; c. tindakan yang dilakukan Penyehat Tradisional terhadap Klien; dan d. ramuan, alat dan teknologi yang digunakan oleh Penyehat Tradisional. Pasal 41 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui: a. advokasi dan sosialisasi; b. pembekalan peningkatan pemahaman penyehat tradisional terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris; c. pemantauan dan evaluasi; d. konsultasi; dan e. supervisi.
23- Pasal 42 (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mengangkat tenaga pengawas. (2) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris. (3) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan secara berjenjang dengan melibatkan institusi terkait, asosiasi Penyehat Tradisional dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing. (4) Instrumen pengawasan dilaksanakan melalui: a. pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan b. pengawasan oleh masyarakat. Pasal 43 Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat mengikutsertakan institusi terkait dan masyarakat. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengobat tradisional yang telah memberikan pelayanan kesehatan tradisional bersifat invasif dan memiliki Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, untuk diakui sebagai tenaga kesehatan tradisional harus telah mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) paling sedikit jenjang 5 (lima)
24- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau lulus pendidikan minimal diploma 3 (tiga) yang sesuai, paling lambat 17 Oktober 2020. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 46 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
25- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1994
I. 26- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS PANTI SEHAT PERSEORANGAN DAN PANTI SEHAT BERKELOMPOK Panti Sehat perseorangan dan Panti Sehat berkelompok harus memenuhi persyaratan: A. Panti Sehat Perseorangan Panti Sehat perseorangan merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris perseorangan. Panti Sehat perseorangan berkewajiban menyediakan sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, ventilasi, dan pencahayaan yang cukup, meliputi: 1. Ruang dan peralatan pelayanan a. Bangunan memenuhi persyaratan lingkungan sehat dan memiliki pencahayaan yang cukup; b. Bangunan bersifat permanen (tidak berpindah-pindah tempat) dan tidak bergabung fisik dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya; c. Pintu ruang pelayanan tidak terkunci; d. Ruang pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan jenis pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan. Ukuran ruang pelayanan sekurang-kurangnya 2 x 2,5 m; e. Ruang pelayanan, bila memiliki lebih dari satu tempat tidur, harus ada sekat dengan tinggi 25 cm dari lantai dan 50 cm dari plafon. Untuk ruangan yang menggunakan matras, sekat sampai ke lantai; f. Pemisahan ruangan untuk pelayanan laki-laki dan perempuan; g. Peralatan pemeriksaan pelayanan kesehatan tradisional empiris; dan h. Peralatan intervensi sekurang-kurangnya berupa tempat tidur atau matras.
27- 2. Sistem penghawaan (ventilasi), harus terdapat udara yang mengalir dalam ruangan, dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanis. 3. Pencahayaan harus terdistribusi rata dalam ruangan, lampu- lampu yang digunakan diusahakan dari jenis lampu hemat energi. 4. Ruang penunjang Selain ruang untuk pelayanan, dibutuhkan juga ruang penunjang, antara lain ruang tunggu, toilet/WC yang terpisah dari ruang pelayanan dan sarana cuci tangan. Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Ruang dan peralatan administrasi a. Ruang ini digunakan sebagai tempat pendaftaran dan penyimpanan data klien. Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan. b. Peralatan administrasi berupa meja, kursi, dan alat tulis kantor. 6. Peralatan kesehatan tradisional yang digunakan oleh Penyehat Tradisional harus memenuhi persyaratan: a. standar mutu, keamanan, keselamatan; b. alat yang berteknologi memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. alat yang berteknologi diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. B. Panti Sehat Berkelompok Panti Sehat berkelompok harus memenuhi persyaratan bangunan dan ruangan, prasarana, peralatan dan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah dan jenis ruang di Panti Sehat berkelompok ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan jumlah Penyehat Tradisional. 1. Bangunan Panti Sehat Berkelompok a. Tata Ruang Bangunan 1) Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai Panti Sehat;
28- 2) Tata letak ruang pelayanan pada bangunan Panti Sehat harus diatur sesuai dengan kebutuhan pelayanan; dan 3) Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan jenis perawatan dan jenis kelamin Klien. b. Persyaratan Komponen Bangunan dan Material 1) Atap (a) Atap harus kuat terhadap kemungkinan bencana (angin puting beliung, gempa, dan lain-lain), tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan vektor. (b) Material atap tidak korosif, tidak mudah terbakar. 2) Langit-langit (a) Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, tanpa profil dan terlihat tanpa sambungan (seamless). (b) Ketinggian langit-langit dari lantai minimal 2,8 m. 3) Dinding (a) Material dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air, mudah dibersihkan, dan tidak ada sambungan agar mudah dibersihkan. Material dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah setempat. (b) Dinding kamar mandi/WC harus kedap air, dilapisi keramik setinggi 150 cm. 4) Lantai Material lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan dengan sambungan seminimal mungkin. 5) Pintu dan Jendela (a) Lebar bukaan pintu utama minimal minimal 90 cm, pintu harus terbuka ke luar. (b) Pintu khusus untuk kamar mandi/WC harus terbuka ke luar dan lebar daun pintu minimal 90 cm.
29- (c) Material pintu untuk kamar mandi/WC harus kedap air. 6) Kamar Mandi/WC (a) Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh pengguna. (b) Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin dan air buangan tidak boleh tergenang. (c) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup. (d) Kunci-kunci dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat. (e) Pemilihan tipe kloset disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna pada daerah setempat. 2. Prasarana meliputi: a. Sistem penghawaan (ventilasi); Ventilasi merupakan proses untuk mensuplai udara segar ke dalam bangunan gedung dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, bertujuan menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan, menghilangkan uap air yang berlebih dan membantu mendapatkan kenyamanan termal. Ventilasi ruangan pada bangunan Panti Sehat berkelompok, dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanis. Jumlah bukaan ventilasi alami tidak kurang dari 15% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi. Sedangkan sistem ventilasi mekanis diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat tidak memadai. Besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruangan di bangunan Panti Sehat berkelompok minimal 12x pertukaran udara per jam dan untuk kamar mandi/WC 10x pertukaran udara per jam. Penghawaan/ventilasi dalam ruang perlu memperhatikan 3 (tiga) elemen dasar, yaitu: 1) jumlah udara luar berkualitas baik yang masuk dalam ruang pada waktu tertentu; 2) arah umum aliran udara dalam gedung yang dialirkan ke luar dengan cara yang efisien; dan
30- 3) setiap ruang diupayakan proses udara di dalam ruangan bergerak dan terjadi pertukaran antara udara di dalam ruang dengan udara dari luar. Pemilihan sistem ventilasi yang alami, mekanik atau campuran, perlu memperhatikan kondisi lokal, seperti struktur bangunan, cuaca, biaya dan kualitas udara luar. b. Sistem pencahayaan Bangunan Panti Sehat berkelompok harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan. Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam ruangan. Lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis hemat energi. Tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan yaitu: 1) ruang administrasi tingkat pencahayaan 200 lux; 2) ruang pelayanan tingkat pencahayaan 300 lux; dan 3) ruang tunggu tingkat pencahayaan 100 lux. c. Sistem sanitasi; Sistem sanitasi Panti Sehat terdiri dari sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan. 1) Sistem air bersih (a) Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem pengalirannya. (b) Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Sistem penyaluran air kotor dan/atau air limbah (a) Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan. (b) Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%.
31- d. Sistem kelistrikan; Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain. Perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan umum instalasi listrik. Sumber daya listrik yang dibutuhkan, terdiri dari: 1) Sumber daya listrik normal dengan daya paling rendah 2200 VA yang berasal dari PLN 2) Sumber daya listrik darurat 75% dari sumber daya listrik normal. e. Sistem komunikasi; Alat komunikasi diperlukan untuk hubungan/komunikasi di lingkup dan keluar Panti Sehat berkelompok, dalam upaya mendukung pelayanan. Alat komunikasi dapat berupa telepon kabel, seluler, radio komunikasi, ataupun alat komunikasi lainnya. f. Sistem proteksi petir; Sistem proteksi petir harus dapat melindungi semua bagian dari bangunan panti, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap kemungkinan bahaya sambaran petir. g. Sistem proteksi kebakaran; Bangunan Panti Sehat harus menyiapkan alat pemadam kebakaran untuk memproteksi kemungkinan terjadinya kebakaran. Alat pemadam kebakaran kapasitas minimal 2 kg, dan dipasang 1 buah untuk setiap 15 m2. Pemasangan alat pemadam kebakaran diletakkan pada dinding dengan ketinggian antara 15 cm - 120 cm dari permukaan lantai, dilindungi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan kerusakan atau pencurian. Apabila bangunan Panti Sehat menggunakan generator sebagai sumber daya listrik utama, maka pada ruangan generator harus dipasangkan Alat Pemadam Kebakaran jenis CO2.
32- Bangunan dan prasarana Panti Sehat berkelompok harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi. II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. PEMBINAAN Pembinaan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilakukan secara berjenjang oleh puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan dengan melibatkan lintas sektor terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 1. Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan meliputi : a. Menginventarisasi dan mengidentifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya. b. Melakukan pembinaan kepada penyehat tradisional yang ada di wilayah kerjanya (higiene sanitasi, universal precautions/tata cara perlindungan diri, cara pencatatan pelaporan, cara mengirim/merujuk Klien ke puskesmas dan atau rumah sakit, dan lain sebagainya). 2. Dinas kesehatan kabupaten/kota mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi : a. Membina penyehat tradisional di wilayah kerjanya melalui sarasehan, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pelatihan dan/atau pertemuan lainnya. b. Memberikan penilaian teknis terhadap penggunaan metode, bahan/obat tradisional/alat dan teknologi kesehatan tradisional sebagai dasar pertimbangan rekomendasi penerbitan STPT. c. Menjalin koordinasi dengan satuan kerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan perizinan terpadu. 3. Dinas kesehatan provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. Melakukan koordinasi lintas program/lintas sektor dalam rangka penguatan pembinaan program pengembangan pelayanan kesehatan tradisional kepada kabupaten/kota melalui dukungan pembekalan teknis dan manajemen.
33- b. Melakukan koordinasi dalam upaya peningkatan peran dan fungsi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T). c. Berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID) kesehatan tradisional. 4. Kementerian kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi: a. menyiapkan regulasi, kebijakan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang kesehatan tradisional serta kegiatan operasional dalam rangka penguatan program kesehatan tradisional di provinsi. b. mengembangkan Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID) kesehatan tradisional. B. PENGAWASAN Pengawasan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara peraturan dengan keadaan di lapangan. Hal ini dilakukan dengan memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan memeriksa legalitas yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Setiap petugas yang melakukan pengawasan dilengkapi dengan tanda pengenal, surat perintah pemeriksaan serta instrumen pengawasan (tata cara sidak). Sasaran pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris meliputi: 1. dokumen legalitas STPT dan papan nama hattra; 2. bahan dan alat yg digunakan; dan 3. sarana prasarana. Pelaksana pengawasan meliputi: 1. Tim penilaian teknis di kabupaten/kota yang anggotanya ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang terdiri dari: a. lintas program dinas kesehatan kabupaten/kota b. lintas sektor c. asosiasi/pakar: imparsial independen 2. Tim pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode perilaku/disiplin yang dilakukan oleh hattra
34- 3. Tenaga kesehatan puskesmas (pengelola program kesehatan tradisional yang ditugasi oleh kepala puskesmas) Pengawasan dilakukan pada beberapa tahap : 1. Tahap penilaian administrasi dan penilaian teknis a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tidak bertentangan dengan konsep penyelenggaran pelayanan kesehatan tradisional. b. Penilaian administrasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan STPT c. Penilaian teknis dilakukan sebagai salah satu tahapan dari pemberian rekomendasi STPT ataupun rekomendasi izin Panti Sehat, yaitu dengan melakukan: 1) Pengkajian keamanan dan manfaat dari cara perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. 2) Pengkajian keamanan bahan ramuan dan alat teknologi kesehatan tradisional yang digunakan. 3) Penilaian secara langsung sarana dan prasana yang akan digunakan oleh penyehat tradisional. 2. Tahap pemantauan periodik Tim pengawas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara periodik yang disesuaikan dengan jumlah anggota tim pengawas dan luas area pengawasan. 3. Tahap aduan/klaim konsumen/laporan masyarakat Tim pengawas akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan bila menerima aduan/klaim konsumen/laporan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dengan menyampaikan keluhan kepada puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten/kota. Agar kegiatan pengawasan berjalan secara optimal, maka kegiatan pengawasan perlu diorganisir secara baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 1. Persiapan a. Melakukan koordinasi antar anggota tim pengawas.
35- b. Menyusun kerangka acuan termasuk anggaran yang diperlukan. c. Menyiapkan bahan dan instrumen pengawasan. d. Menyelesaikan administrasi dan surat menyurat. 2. Pelaksanaan a. Mengklarifikasi keadaan yang ada di lapangan dengan dokumen hasil penilaian administrasi, dokumen hasil penilaian teknis dan peraturan yang terkait. b. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan. 3. Evaluasi a. Menganalisis hasil pelaksanaan pengawasan b. Mengirimkan umpan balik c. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kelanjutan Mekanisme pengawasan pelayanan kesehatan tradisional empiris: 1. Kementerian Kesehatan memberikan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengawasan ke dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota. 2. Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mengangkat tenaga pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dinas kesehatan kabupaten/kota atau tenaga pengawas bertindak berdasarkan laporan penyehat tradisional yang diberikan ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Kedua hal tersebut menjadi dasar untuk melakukan investigasi kepada Penyehat Tradisional. 4. Setelah dilakukan investigasi dan menemukan adanya pelanggaran pelayanan kesehatan tradisional, dinas kesehatan kabupaten/kota atau tenaga pengawas dapat langsung memberikan teguran lisan. Apabila dalam kurun waktu 3 x 24 jam tidak ada perubahan maka dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan teguran tertulis. Apabila dalam kurun waktu 3 x 24 jam tidak ada perubahan maka dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melakukan pencabutan STPT/ijin sarana bagi panti sehat. Jika terdapat dugaan pelanggaran etik maka dinas kesehatan kabupaten/kota atau
36- tenaga pengawas berkoordinasi dengan asosiasi penyehat tradisional. Gambar Mekanisme Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
37- III. ALUR PENYAMPAIAN LAPORAN Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Panti Sehat perseorangan/Panti Sehat berkelompok ke puskesmas, selanjutnya puskesmas menyampaikan laporan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dilaporkan kepada dinas kesehatan provinsi dan selanjutnya dinas kesehatan provinsi menyampaikan laporan kepada Kementerian Kesehatan yang dilakukan secara berkala. IV. PAPAN NAMA Panti Sehat perseorangan dan Panti Sehat berkelompok yang memberikan pelayanan wajib memasang papan nama. Berikut ini adalah contoh papan nama: a. Papan nama panti sehat perseorangan
38- b. Papan nama panti sehat berkelompok MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
Formulir I Contoh Format STPT KOP DINAS SATUAN KERJA PERIZINAN TERPADU SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT) Nomor :... Berdasarkan Indonesia Nomor... tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, bahwa kepada : 1. Nama 2. No. KTP 3. Jenis Kelamin 4. Tempat/tanggal lahir 5. Agama 6. Kewarganegaraan 7. Pekerjaan 8. Pendidikan Formal 9. Nomor telepon 10. Alamat Rumah Peraturan Menteri Republik Kesehatan :... :... ... ... : Laki-laki / Perempuan :... : ... : ... : ... : ... : ... : Jln... No... RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... : Jln... No... RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... 11. Alamat Praktik 12. Cara Perawatan : Keterampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu) Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota... , dinyatakan telah terdaftar sebagai penyehat tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... ... .. dengan cara perawatan Keterampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu), dengan menggunakan bahan... ... ..(sebutkan dan alat... ... ..(sebutkan alat yang digunakan) bahan yang digunakan) STPT ini berlaku hanya di Kabupaten/Kota ... selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan. PASFOTO ... ., ... 20... (Jabatan) Kabupaten/Kota ... Berwarna 4 x 6 TTD Nama dan NIP lengkap (... .) Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 2. Kepala Puskesmas setempat
Formulir II Contoh Format Surat Permohonan Pendaftaran Penyehat Tradisional ... , ... 20... Kepada Yth. Kepala ... (Instansi Yang Melaksanakan Perijinan) Kabupaten/Kota ... Di ... Dengan Hormat, : ... 1. Nama 2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 3. Tempat/tanggal lahir : ... : ... 4. Agama : ... 5. Kewarganegaraan : ... 6. Pekerjaan : ... 7. Pendidikan Formal : ... 8. Nomor telepon : Jln... No... 9. Alamat rumah RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan... Kabupaten/Kota ... Provinsi... 10. Alamat tempat praktik : Jln... No... RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan... Kabupaten/Kota ... Provinsi... : Ketrampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu) 11. Cara Perawatan Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). Sebagai bahan pertimbangan terlampir : 1. Surat Pernyataan 2. Fotocopy KTP yang masih berlaku 3. Pas Photo 4 x 6 cm sebanyak 2( dua ) lembar. 4. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa 5. Surat Pengantar Puskesmas 6. Surat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota 7. Surat Keterangan Magang dari Penyehat Tradisional Senior Demikian surat permohonan ini atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih. Pemohon TTD (Nama Lengkap)
Formulir III Contoh Surat Pernyataan Penyehat Tradisional SURAT PERNYATAAN PENYEHAT TRADISIONAL Indonesia Berdasarkan No... tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan sebagai berikut : : ... 1. Nama 2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 3. Tempat/tanggal lahir : ... : ... 4. Agama : ... 5. Kewarganegaraan : ... 6. Pekerjaan : ... 7. Pendidikan Formal : ... 8. Nomor telepon : Jln... No... 9. Alamat Rumah Peraturan Menteri Kesehatan Republik RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... 10. Alamat Praktik : Jln... No... RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... 11. Pengalaman praktik 12. Cara Perawatan : ... tahun : Keterampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu) 13. Dalam cara perawatan pelayanan kesehatan tradisional empiris, saya: a. Menggunakan metode/cara b. Menggunakan ramuan : ... (sebutkan) : ... (sebutkan semua ramuan yang digunakan) c. Menggunakan alat dan teknologi : ... (sebutkan semua alat dan teknologi yang digunakan) Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional empiris akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat akal maupun pikiran disertai kesanggupan untuk memelihara keindahan, kebersihan dan ketentraman lingkungan... , ... 20... Pas Photo Berwarna TTD Diatas Meterai 4 x 6 Nama Lengkap ( )
Formulir IV Contoh Surat Keterangan Lokasi Tempat Praktik KOP DINAS KELURAHAN/DESA SURAT KETERANGAN LOKASI TEMPAT PRAKTIK Nomor :... ... Yang bertanda tangan di bawah ini, : Nama NIP Jabatan : ... : ... : Lurah/Kepala Desa... Memberikan keterangan kepada yang tersebut namanya di bawah ini: : ... 1. Nama : Laki-laki / Perempuan 2. Jenis Kelamin 3. Tempat/tanggal lahir : ... : ... 4. Agama : ... 5. Kewarganegaraan : ... 6. Pekerjaan : ... 7. Pendidikan Formal : ... 8. Nomor telepon : Jln... No... 9. Alamat rumah RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Bahwa sepanjang penelitian dan pengamatan kami selama bersangkutan ... (sebutkan alamat) ini yang di diatas tersebut benar-benar BERLOKASI Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya. ... ., ... 20.. Lurah/Kepala Desa... Kecamatan... Pas Photo Berwarna TTD Nama dan NIP lengkap (... .)
Formulir V Contoh Surat Pengantar Puskesmas KOP DINAS PUSKESMAS Nomor :... ... Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama NIP Jabatan Dengan ini memberikan Surat Pengantar Penyehat Tradisional untuk: : ... 1. Nama 2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 3. Tempat/tanggal lahir : ... : ... 4. Agama : ... 5. Kewarganegaraan : ... 6. Pekerjaan : ... 7. Pendidikan Formal : ... 8. Nomor telepon : Jln... No... 9. Alamat rumah RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... : Jln... No... RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... :... :... :Kepala Puskesmas... 10. Alamat praktik 11. Cara Perawatan : Keterampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu) 12. Dalam cara perawatan pelayanan kesehatan tradisional empiris: a. Menggunakan metode /cara b. Menggunakan ramuan : ... (sebutkan) : ... (sebutkan semua ramuan yang digunakan) c. Menggunakan alat dan teknologi : ... (sebutkan semua alat dan teknologi yang digunakan) Surat pengantar ini dibuat untuk keperluan Pendaftaran sebagai Penyehat ... Tradisional di wilayah Kecamatan Kab/Kota ... , ... 20... Kepala Puskesmas ... TTD Nama Lengkap dan NIP (... )
Formulir VI Contoh Surat Rekomendasi Dinkes Kabupaten/Kota KOP DINAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA Nomor :... ... ,... 20.... Lampiran Hal : ... : Rekomendasi Penerbitan STPT An... Yang bertandatangan dibawah ini: Nama Jabatan NIP : ... (nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) :... :... Berdasarkan hasil penilaian teknis terhadap penyehat tradisional atas cara perawatan pelayanan kesehatan tradisional empiris termasuk ramuan dan alat yang digunakan, kami nyatakan bahwa cara perawatan termasuk ramuan dan alat yang digunakan AMAN. Selanjutnya untuk mengetahui kemanfaatan cara perawatan termasuk ramuan dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris, penyehat tradisional yang bersangkutan : Nama Alamat bersedia bekerjasama untuk dilakukan penelitian. :... :... Demikian, surat penyataan ini kami buat, sebagai rekomendasi persetujuan untuk pengajuan penerbitan STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) An... Kepala Dinas Kabupaten/Kota... Nama... NIP... Tembusan: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Contoh Form Penilaian Teknis Penyehat Tradisional FORM INSTRUMEN PENILAIAN TEKNIS PENYEHAT TRADISIONAL (PERORANGAN) REKOMENDASI PENERBITAN STPT Nama Penyehat tradisional Alamat Kecamatan Kabupaten Tanggal Pelaksanaan Penilaian : ... : ... : ... : ... : ... Hasil Penilaian Teknis 2 1 No. Rincian Penilaian Keterangan A. Penyehat Tradisional 1. Asal ilmu dan pengetahuan kesehatan tradisional a. Turun menurun Bila ada bukti surat magang maka ditulis ADA di kolom no.1. • Bila tidak ada bukti surat magang maka ditulis TIDAK ADA di kolom no.2. b. Pendidikan Non formal Bila ada Sertifikat lulus pendidikan non formal maka ditulis ADA di kolom No.1 Bila tidak ada Sertifikat lulus pendidikan non formal maka ditulis TIDAK ADA di kolom No.2 2. Sehat Jasmani Bila tampilan fisik sehat maka ditulis SEHAT di kolom No.1 Bila tampilan fisik tidak sehat maka ditulis TIDAK SEHAT di kolom No.2 B. CARA PERAWATAN 1. Keterampilan a. Manual b. Energi c. Olahpikir 1 2 Bila cara perawatan yang digunakan aman dan tidak bertentangan dengan prinsip yankestrad empiris maka ditulis AMAN di kolom no.1 • Bila cara perawatan Formulir VII Tindaklanjut Bila cara perawatan yang digunakan tidak berbahaya, bertentangan dengan prinsip yankestrad empiris maka aman,
2. Ramuan a. Asal ramuan: 1) Tanaman 2) Hewan, mineral 3) Sedian sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan b. Bentuk ramuan: 1) Racikan sendiri 2) Produksi pabrikan 3. Kombinasi C. SARANA 1. Ruang pelayanan : a. Memenuhi persyaratan lingkungan sehat 3. Kombinasi C. SARANA 1. Ruang pelayanan : a. Memenuhi persyaratan lingkungan sehat b. Memiliki pencahayaan yang cukup. c. Bangunan bersifat permanen (tidak berpindah-pindah tempat) dan tidak bergabung fisik dengan tempat tinggal atau unit 1 yang digunakan tidak aman, berbahaya, bertentangan dengan prinsip yankestrad empiris maka ditulis TIDAK AMAN di kolom no.2 Bila ramuan yang digunakan aman dan tidak bertentangan dengan prinsip yankestrad empiris maka ditulis AMAN di kolom no.1 Bila ramuan yang digunakan tidak aman, berbahaya, bertentangan dengan prinsip yankestrad empiris maka ditulis TIDAK AMAN di kolom no.2 Bila ramuan yang digunakan aman dan tidak bertentangan dengan prinsip yankestrad empiris maka ditulis AMAN di kolom no.1. Bila ramuan yang digunakan tidak aman, berbahaya, bertentangan dengan prinsip yankestrad empiris maka ditulis TIDAK AMAN di kolom no.2 Bila ruang pelayanan memenuhi kriteria tersebut maka ditulis LAYAK di kolom no.1. • Bila ruang pelayanan tidak memenuhi kriteria tersebut maka ditulis TIDAK LAYAK di kolom no.2. Bila ruang pelayanan memenuhi kriteria tersebut maka ditulis LAYAK di kolom no.1. • Bila ruang pelayanan tidak memenuhi kriteria tersebut maka ditulis TIDAK LAYAK di kolom no.2. perlu dilakukan kajian, pembinaan dan pengawasan Bila ramuan yang digunakan aman, tidak berbahaya, bertentangan dengan prinsip yankestrad empiris maka perlu dilakukan kajian, pembinaan dan pengawasan ramuan Bila racikan sendiri atau produksi pabrikan yang digunakan tidak berbahaya, bertentangan dengan prinsip yankestrad empiris maka perlu dilakukan kajian, pembinaan dan pengawasan aman,
kerja lainnya. d. Pintu ruang pelayanan tidak terkunci. e. Ukuran ruang pelayanan minimal 2 X 2,5 M. f. Bila memiliki lebih dari satu tempat tidur, harus ada sekat dengan tinggi 25 cm dari lantai dan 50 cm dari plafon. Untuk ruangan yang menggunakan matras, sekat sampai ke lantai. 2. Ruang penunjang Tersedia ruang tunggu, toilet/ WC yang terpisah dari ruang pelayanan dan sarana cuci tangan 3. Ruang Administrasi Sebagai pendaftaran penyimpanan klien tempat dan data D. ALAT & TEKNOLOGI 1. Bentuk alat a. Instrumen b. Mesin c. Piranti Lunak d. Bahan lain 1 2 Bila tersedia ruang penunjang maka ditulis TERSEDIA di kolom no.1. Bila tidak tersedia ruang penunjang maka ditulis TIDAK TERSEDIA di kolom no.2. Bila tersedia ruang administrasi maka ditulis TERSEDIA di kolom no.1. Bila tidak tersedia ruang administrasi maka ditulis TIDAK TERSEDIA di kolom no.2. Bila memenuhi kriteria tersebut maka ditulis MEMENUHI Bila alat dan teknologi tidak memenuhi kriteria maka perlu dilakukan
2. Kriteria: a. Tidak invasif bersifat b. Resiko rendah c. Tidak menggunakan bahan yang dilarang dan tidak batas melebihi kadar yang ditentukan KRITERIA di kolom no.1. Bila tidak memenuhi kriteria tersebut maka ditulis TIDAK MEMENUHI KRITERIA di kolom no.2. pembinaan d. Ada keamanan manfaat alat bukti dan e. Memenuhi persyaratan spesifikasi (ada sertifikat produksi) edar izin untuk alat yang diimpor f. Ada Kesimpulan Hasil Penilaian Teknis : ... Berdasarkan hasil penilaian teknis terhadap: ... No. a. Penyehat Tradisional Rincian Penilaian b. Cara Perawatan c. Sarana d. Alat dan teknologi Hasil Penilaian Ada /Tidak ada bukti pendukung (pilih salah satu) Aman/Berbahaya (pilih salah satu) Layak/Tidak Layak (pilih salah satu) Memenuhi Kriteria/Tidak Memenuhi Kriteria (pilih salah satu) ... (sebutkan namapenyehat Maka penyehat tradisional) LAYAK/TIDAK LAYAK (pilih salah satu) untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan STPT. tradisional Penyehat Tradisional Petugas Penilai, TTD TTD Nama Lengkap (... ) Nama Lengkap (... )
Formulir VIII Contoh Surat Permohonan Izin Panti Sehat ... , ... 20... Kepada Yth. Kepala ... (Instansi Yang Melaksanakan Perijinan) Kabupaten/Kota ... Di ... Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini : : ... 1. Nama 2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 3. Tempat/tanggal lahir : ... : ... 4. Agama : ... 5. Kewarganegaraan : ... 6. Pekerjaan : ... 7. Pendidikan Formal : ... 8. Nomor telepon : Jln... No... 9. Alamat rumah RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan... Kabupaten/Kota ... Provinsi... 10. Alamat tempat praktik : Jln... No... RT/RW... Kelurahan/Desa... Kecamatan... Kabupaten/Kota ... Provinsi... : Ketrampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu) 11. Cara Perawatan Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Panti Sehat. Sebagai bahan pertimbangan terlampir : a. STPT masing-masing penyehat tradisional; b. Salinan/fotokopi pendirian badan usaha; c. Identitas lengkap pemohon; d. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa; e. Profil Panti Sehat meliputi struktur organisasi kepengurusan, daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan; dan f. Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah/izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi/surat kontrak bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan; g. Persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon TTD (Nama Lengkap)
Formulir IX Contoh Surat Rekomendasi Izin Panti Sehat dari Dinkes Kabupaten/Kota KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA Nomor :... ... ,... 20... Lampiran Hal : ... : Rekomendasi Pengajuan Izin Panti Sehat... (tulis nama panti sehat) Yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan NIP : ... (nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) :... :... Berdasarkan hasil penilaian teknis terhadap sarana dan prasarana Panti Sehat... (tulis nama panti sehat), kami nyatakan bahwa sarana dan prasarana Panti Sehat... , LAYAK digunakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tradisional empiris. Selanjutnya untuk mempertahankan agar Panti Sehat... (tulis nama panti sehat) tetap laik fungsi dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene maka pemilik Panti Sehat ... (tulis nama panti sehat) yaitu : :... Nama Alamat :... bersedia melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala. Demikian, surat penyataan ini kami buat, sebagai rekomendasi Pengajuan Izin Sarana Panti Sehat ... (tulis nama panti sehat) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota... Nama... NIP... Tembusan: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Formulir X Contoh Format Penilaian Teknis Panti Sehat FORM INSTRUMEN PENILAIAN TEKNIS PANTI SEHAT REKOMENDASI PENERBITAN IZIN PANTI SEHAT Nama Panti Sehat Penanggung Jawab Jumlah Hattra Alamat Kecamatan Kabupaten/Kota Tanggal Penilaian : ... : ... : ... orang : ... : ... : ... : ... (tgl/bln/thn) No. Rincian Penilaian Deskripsi Penilaian A. 1. SARANA Ruang pelayanan Standar a. Memenuhi persyaratan lingkungan sehat b. Memiliki pencahayaan yang cukup. c. Bangunan bersifat permanen (tidak berpindah-pindah tempat) dan tidak bergabung fisik dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya. Kondisi MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) d. Pintu ruang pelayanan tidak terkunci. e. Bila memiliki lebih dari satu tempat tidur, harus ada sekat dengan tinggi 25 cm dari lantai dan 50 cm dari plafon. Untuk ruangan yang menggunakan matras, sekat sampai ke lantai 2. Ukuran ruangan 3. Jumlah dan jenis ruangan 4. Tata Ruang Bangunan Minimal 2 x 2,5 m2 a. Ruang Pelayanan, b. Ruang Penunjang c. Ruang Administrasi a. Rancangan tata ruang/bangunan ... m2 MEMENUHI/ 1. ada/tidak 2. ada/tidak 3. ada/tidak TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK
memperhatikan fungsi sebagai panti sehat; b. Tata letak ruang pelayanan pada bangunan panti sehat harus diatur sesuai dengan kebutuhan pelayanan; c. Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan jenis perawatan dan jenis kelamin klien. 5. a. Persyaratan komponen bangunan dan material Atap 1) tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan vektor. 2) Material atap tidak korosif, tidak mudah terbakar b. Langit-langit 1) kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, dan tidak bocor, 1) kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, dan tidak bocor, c. Dinding 2) Ketinggian dari lantai minimal 2,8 m. 1) Material keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air, mudah dibersihkan, dan tidak ada sambungan agar mudah dibersihkan. Material dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah setempat. 2) Dinding KM/WC harus kedap air, dilapisi keramik setinggi 150 cm. d. Lantai e. Pintu dan Material lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan dengan sambungan seminimal mungkin 1) Lebar bukaan pintu utama minimal minimal 90 cm. Pintu harus terbuka ke luar. 2) Pintu khusus untuk KM/WC harus terbuka ke luar dan lebar daun MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu)
f. B. 1. 2. 3. 4. Kamar Mandi/WC PRASARANA Sistim penghawaan/ ventilasi Sistim pencahayaan Sistim kelistrikan Sistim sanitasi pintu minimal 90 cm. 3) Material pintu untuk KM/WC harus kedap air. 1) Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh pengguna. 2) Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin dan air buangan tidak boleh tergenang. 3) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup. 4) Kunci-kunci dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat. 5) Pemilihan tipe kloset disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna pada daerah setempat. Jumlah bukaan ventilasi alami tidak kurang dari 15% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi Mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan yang cukup. Minimal 900 VA Mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu lingkungan/bagian bangunan dan instalasi lain. a. Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu)
persyaratan kesehatan. c. Saluran air limbah 5. Sistim proteksi kebakaran (APAR) harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup Tersedia Alat pemadam kebakaran kapasitas minimal 2 kg, dan dipasang 1 buah untuk setiap 15 m2. C. 1. a. ALAT & TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN Bentuk alat Kriteria (Keamanan) Instrumen 1) Tidak invasif, 2) Resiko rendah, 3) Tidak menggunakan bahan berbahaya, 4) Ada bukti keamanan hasil uji, b. Mesin 5) Ada sertifikat produksi, 6) Ada izin edar 1) Tidak invasif, 2) Resiko rendah, 3) Tidak menggunakan bahan berbahaya, 4) Ada bukti keamanan hasil uji, c. Piranti Lunak 5) Ada sertifikat produksi, 6) Ada izin edar 1) Tidak invasif, 2) Resiko rendah, 3) Tidak menggunakan bahan berbahaya, 4) Ada bukti keamanan hasil uji, d. Bahan lain 5) Ada sertifikat produksi, 6) Ada izin edar 1) Tidak invasif, 2) Resiko rendah, 3) tidak menggunakan bahan berbahaya, 4) ada bukti keamanan hasil uji, D. 1. PENYEHAT TRADISIONAL Turun Temurun a. Keterampilan 1) Manual 2) Energi 3) Olah pikir 5) ada sertifikat produksi, 6) ada izin edar Catatan : untuk no 5 dan 6 dapat dilihat di website tradkom (JID) Jumlah Hattra Ada 5) ada sertifikat produksi, 6) ada izin edar Catatan : untuk no 5 dan 6 dapat dilihat di website tradkom (JID) Jumlah Hattra Ada ... orang ... orang ... orang ..... orang ..... orang ..... orang Tidak ..... orang ..... orang ..... orang MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI KRITERIA (tulis salah satu) Penilaian
b. Ramuan ... orang ... orang ... orang Pendidikan Non formal Sehat Jasmani 2. 3. E. CARA PELAYANAN NAMA HATTRA YANG MEMENUHI SYARAT 1... 3. E. CARA PELAYANAN NAMA HATTRA YANG MEMENUHI SYARAT 1... orang .... orang METODE & TEHNIK 1.Sebutkan metode-nya 2. Jelaskan detail teknik pelayanan yang diberikan termasuk resiko (perlukaan /invasif. 3.Jelaskan detail ramuan yang digunakan ... orang PENILAIAN Bila cara perawatan yang digunakan sesuai dengan yang tersebut di STPT maka ditulis SESUAI • Bila cara perawatan yang digunakan tidak sesuai dengan yang tersebut di STPT maka ditulis TIDAK SESUAI Bila ramuan yang digunakan sesuai dengan yang tersebut di STPT maka ditulis SESUAI Bila ramuan yang digunakan tidak sesuai dengan yang tersebut di STPT maka ditulis TIDAK SESUAI TINDAK LANJUT Bila cara perawatan dan ramuan yang digunakan tidak sesuai dengan STPT maka perlu dilakukan kajian, pembinaan dan pengawasan Kesimpulan Hasil Penilaian Teknis : Berdasarkan hasil penilaian teknis terhadap: Rincian Penilaian No. a. Sarana b. Prasarana c. Alat dan teknologi d. Penyehat Tradisional Hasil Penilaian Memenuhi /Tidak Memenuhi Kriteria (pilih salah satu) Memenuhi /Tidak Memenuhi Kriteria (pilih salah satu Memenuhi /Tidak Memenuhi Kriteria (pilih salah satu Sesuai STPT/Tidak Sesuai STPT (pilih salah satu) e. Cara Pelayanan Maka Panti Sehat ... (sebutkan namapanti) LAYAK/TIDAK LAYAK (pilih salah satu) untuk mendapatkan rekomendasi Izin Sarana. Pemilik Panti Sehat Petugas Penilai, TTD TTD Nama Lengkap (... ) Nama Lengkap (... )
Formulir XI Contoh Format Pencatatan dan Pelaporan CATATAN KLIEN Nama : Tempat/tanggal lahir : (Umur : ........) Jenis Kelamin : Alamat tempat tinggal : TGL KUNJUNGAN KELUHAN TINDAKAN KETERANGAN BARU/LAMA
Formulir XII Contoh Format Pelaporan Kunjungan Klien Harian LAPORAN KUNJUNGAN KLIEN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS Penyehat Tradisional/Panti Sehat : ... Alamat : ... Kecamatan : ... Kabupaten : ... Bulan : ... Tahun : ... KUNJUNG TINDAKAN NO TGL UMUR AN KELUH KETERA Bar Lam AN RAM KETERAMP KOMBIN NGAN L P u a UAN ILAN ASI 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyehat Tradisional/Pimpinan Panti Sehat (... )
Formulir XIII Contoh Format Pencatatan/Register Bulanan REKAPITULASI DATA BULAN ... TAHUN... .. DATA KUNJUNGAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS Penyehat Tradisional/Panti Sehat : ... ... Kecamatan : ... ... Kabupaten/Kota : ... ... Tahun : ... ... Bulan : ... ... UMUR KUNJUN TINDAKAN N TG NAMA ALAM GAN KELUH O L KLIEN AT Bar La AN RAMU KETERAM KOMBI L P u ma AN PILAN NASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH KE T 13
Formulir XIV Contoh Format Instrumen Pengawasan FORM INSTRUMEN PENGAWASAN : ... Nama Penyehat Tradisional : ... ... Nomor STPT : ... Nama Panti Sehat : ... Alamat Praktik : ... ... Kelurahan/Desa : ... Kecamatan : ... Kabupaten/Kota Provinsi : ... ... Waktu Pelaksanaan Pengawasan : ... Kesesuaian dengan: 1. Dokumen Hasil No. Komponen Penilaian Penilaian Administrasi 2. Dokumen Hasil Keterangan Penilaian Teknis Tidak Sesuai 1. Dokumen STPT (keabsahan dan masa berlaku) 2. Papan nama dan kodefikasi penomoran 3. Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional a. Keterampilan 1) Teknik Manual 2) Energi 3) Olahpikir b. Ramuan 1) Asal ramuan: (a) Tanaman (b) Hewan, mineral (c) Sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan- bahan 2) Bentuk ramuan: (a) Racikan sendiri (b) Produksi pabrikan c. Kombinasi 4. SARANA a. Ukuran ruangan minimal 2 x 2,5 m b. Jumlah ruangan sesuai kebutuhan c. Tata Ruang Bangunan d. Persyaratan komponen bangunan dan material
1) Atap 2) Langit-langit 3) Dinding 4) Lantai 5) Pintu dan Jendela 6) Kamar mandi/wc 5. PRASARANA a. Sistim penghawaan/ventilasi b. Sistim pencahayaan c. Sistim kelistrikan d. Sistim sanitasi e. Sistim proteksi kebakaran 6. Alat & Teknologi Kesehatan Tradisional a. Bentuk alat 1) Instrumen 2) Mesin 3) Bahan lain Berdasarkan : 1. Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan 2. Dokumen hasil penilaian administrasi 3. Dokumen hasil pengawasan teknis Kesimpulan Hasil Pengawasan: SESUAI/TIDAK SESUAI (coret salah satu) dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, Dokumen hasil pengawasan administrasi dan Dokumen hasil pengawasan teknis Tindaklanjut hasil pengawasan yang perlu dilakukan ... Penyehat Tradisional/ Petugas Pengawas Penanggung Jawab Panti Sehat 1... 2... (... ) Atasan Langsung Petugas Pengawas (... )