KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR LINGGA DOKUMEN PENGUNGKIT IV PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.A DOKUMEN PERENCANAAN ZONA INTEGRITAS POLRES LINGGA TAHUN 2020 Dabo Singkep, September 2019
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR LINGGA Jalan Batu kacang 01 Dabo Singkep RENCANA KERJA POLRES LINGGA TAHUN 2020 BAB I PENDAHULUAN / LATAR BELAKANG A. KONDISI UMUM Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Tahapan Rencana Strategis Polres Lingga 2020-2024 dalam rangka memantafkan pelayanan masyarakat yang perima di daerah Hukum Polres Lingga yang di dukung sinergi polisional yang produktif dan sumber daya Polres Lingga yang berkuwalitas guna menghadapi berbagai tantangan tugas , Rancangan Renja Polres Lingga T.A. 2020 di susun memperhatikan arah dan kebijakan Polri yang semakin profesional moderen dan terpercaya dengan visi terwujutnya Polri yang profesional , moderen dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat , mandiri dan berkeperibadian berlandaskan Gotong royong; Polres Lingga merupakan bagian dari institusi Polri yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas- tugas Kepolisian di wilayah Kabupaten Lingga Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun anggaran 2020 akan memperhatikan arah dan kebijakan Polres Lingga yang sudah diselaraskan dengan kebijakan Nasional dan Daerah khususnya dibidang keamanan serta melaksanakan program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya yang disinergikan dengan visi dan misi Polres Lingga. Pelaksanaan tugas Polres Lingga telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan dengan ditandai kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik serta adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh segenap personel Polres Lingga dan jajaran yang didukung oleh pihak-pihak terkait baik unsur Pemerintah, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Polres Lingga. Keberhasilan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan guna memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat serta Pemerintah terhadap pelayanan Polres Lingga yang lebih baik. Keberhasilan yang sudah diraih Polres Lingga diharapkan dapat membuat Polres Lingga semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan dimasa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya tuntutan dan harapan masyarakat maupun pemerintahan Daerah kepada Polres Lingga untuk dapat senantiasa terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dalam memelihara situasi Kamtibmas agar tetap kondusif, terlaksananya penegaka hukum yang professional serta meningkatknya kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kepilisian. Tugas Polres Lingga kedepan masih dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanan tugs dan kinerja Polri yang sampai saat ini belum seluruhnya dapat dipenuhi, Masyarakat menuntut dan mengharapkan gar Polri dapat mewujudkan : (1) Polri yang memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan , adil, humanis namun tegas , bermoral, moderen, dan bebas KKN dalam memberikan pelayanan Kepolisian; (2) menggelar kekuatan polri dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan ditengah-tengah masyarakat sehingga keberadaanya dapat memberikan rasa aman, tentram dan nyaman; (3) menegakan hukum secara profesional ,proporsional , tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap gangguan nyata serta mewujudkan trasparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningktnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas
Lingkungan strategis baik global, regional, nasional dan lokal sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polres Lingga, Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia seolah-olah telah menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat., Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya daerah yang positif berubah menjadi perilaku-perilaku negatif seperti: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme. Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi,perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan manusia, narkotika, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan (kabut asap), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Dalam perkembangan lingkungan strategis nasional dapat dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah diantaranya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi, krisis ekonomi, ketenagakerjaan dan kerawanan penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Semua isu strategis baik global, regional, nasional dan lokal harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polres Lingga Tahun Anggaran 2020;. Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polres Lingga yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan dianalisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut: 1. Perkembangan Aspek Kehidupan Nasional. Perkembangan berbagai aspek kehidupan nasional, selain disebabkan oleh berbagai kondisi yang ada di dalam negeri, juga karena adanya pengaruh yang terjadi pada lingkungan regional maupun global. Hal ini juga berpengaruh pada kehidupan masyarakatarakat di Kabupaten Lingga. Agar Polri dapat secara cepat dan tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul, maka dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan - kerawanan yang timbul dan bersumber dari berbagai aspek kehidupan nasional. a. Aspek Ideologi : 1) Idiologi Pancasila yang merupakan dasar negara telah diterima oleh masyarakatarakat Kab. Lingga sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara namun perlu diwaspadai akan bahaya laten komunis yang selama ini bergerak dibawah permukaan dengan mendompleng pada isu reformasi, demokratisasi, perjuangan masyarakatarakat miskin dan menyusup pada partai politik tertentu serta mengatasnamakan kelompok agama tertentu yang selalu merongrong kewibawaan pemerintah. 2) Masih didapati berkembangnya berbagai wacana lain dengan bentuk paham/aliran diluar idiologi Pancasila terutama menyangkut masalah kegamaan.
b. c. d. e. f. Aspek Politik : 1) Penafsiran tentang demokrasi 2) Multi Partai 3) Sistem Kampanye Pemilu 4) Konflik dalam Pemilihan Cagub dan Cawagub serta cabup dan cawabup. 5) Konflik internal Parpol 6) Perbedaan penafsiran tentang Otonomi Daerah Aspek Ekonomi 1) Kemampuan daya saing. 2) Sektor Riil yang belum berjalan. 3) Peraturan Hukum di bidang tenaga kerja dan ekonomi. 4) Dampak penyelundupan garmen, beras, gula pasir, BBM dll. 5) Kelangkaan minyak tanah, premium serta harga gas LPG. 6) Dampak adanya kenaikan harga barang impor dan krisis energi listrik. Aspek Sosial Budaya 1) Dampak Globalisasi a) Pergaulan bebas b) Narkoba 2) Kesenjangan Sosial 3) Dampak tekanan hidup yang sulit Aspek Agama 1) Konflik internal agama 2) Radikalisme 3) SKB bersama Menag dan Mendagri Aspek Hankam 1) Konflik horizontal dan separatisme 2) Terorisme 3) Tindak Pidana
NO 1 2 3 4 5 2. Analisa SWOT. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat dianalisa dari faktor - faktor baik di lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu : a. Kekuatan (Strenghts) 1) Organisasi a) Polres b) Polsek Dabo Singkep, polsek Singkep Barat, Polsek Daik Lingga, Polsek Senayang (Rural) 2) Personil a) Jumlah personel Polres Lingga dan jajaran sebanyak 275 orang / Polri dan 6 orang / PNS, dengan jumlah penduduk 102.753 Jiwa, dibandingkan jumlah penduduk makan rasio Polri dibanding jumlah penduduk adalah 1 : 402 dengan perincian sebagai berikut : Pamen : 5 orang Pama : 32 orang Bintara : 238 orang PNS : 6 orang b) Kekuatan personel menurut Golongan dan Polsek KESATUAN PAMEN PANGKAT PAMA BA TAMTAMA JML PNS JML POLRES 5 27 150
182 6
188 SEK DABO SINGKEP
1 22
23 SEK SINGKEP BARAT
1 22
23 SEK DAIK
1 25
26 SEK SENAYANG
2 19
21 JUMLAH
5 32
238
182 6 281 c) Materiil dan Fasilitas. (1) Ranmor (a) Ranmor Roda 6 KET
NO KESATUAN
BB KONDISI
RR 1
POLRES 7
2 SEK DABO SINGKEP
3 SEK SINGKEP BARAT
4 SEK DAIK
5 SEK SENAYANG
JUMLAH 7
(b) Ranmor Roda 4 NO KESATUAN BB KONDISI RR 1 POLRES 26 1 2 SEK DABO SINGKEP 2
3 SEK SINGKEP BARAT 2
4 SEK DAIK 2
5 SEK SENAYANG
JUMLAH 32
(c)
Ranmor Roda 3 NO
KESATUAN BB
KONDISI RR
1 POLRES
2 SEK DABO SINGKEP
3 SEK SINGKEP BARAT
4 SEK DAIK
5 SEK SENAYANG
JUMLAH
(d) Ranmor Roda 2 NO KESATUAN BB KONDISI RR 1 POLRES 81
2 SEK DABO SINGKEP 16
3 SEK SINGKEP BARAT 11
4 SEK DAIK 13
5 SEK SENAYANG 8
JUMLAH 129
RB
RB
RB 1
1 RB
10 2
1 7
4 24
JML
6 JML
27 2
33 JML
1 JML
91 18
12 20
12 153
NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 KESATUAN POLAIR SEK DABO SINGKEP SEK SINGKEP BARAT SEK DAIK SEK SENAYANG JUMLAH JENIS SENPI GENGGAM SENPI PINGGANG SENPI BAHU SENPI SMR FLASH BALL JUMLAH JENIS AMUNISI TAJAM AMUNISI KARET AMUNISI HAMPA JUMLAH (2) Ran Air. SPEED BOAT BB RR 2
Senpi BB
91 16
20 148
Amunisi BB
9966 3564
980 ALAT APUNG RB
JML
KONDISI RR
1 KONDISI
RR
BB
RB 10
10 RB
KAPAL RR
RB
JML 102
16 21
20 159
JML 9966
3564 980
10.273 JML
NO JENIS 1 RICK KENWOOD 2 HT KENWOOD 3 HT MOTOROLLA 4 RADIO HF/SSB 5 KOMPUTER 6 REPEATER 7 SALURAN TELKOM 8 FACSIMILE 9 SOUND SYSTEM 10 WIRELESS 11 GENSET 12 SOLAR CELL 13 CONFERENCE SYSTEM JUMLAH NO JENIS 1 TONGKAT POLRI 2 TONGKAT "T" 3 HELM 4 PEMADAM API 5 ROMPI PEL /KAKI/TANGAN 6 KANTONG MAYAT 7 HELM PHH / DALMAS 8 LAMPU SENTER 9 TAMENG FIBER GLASS 10 GAS MASKER 11 MEGA PHONE 12 WIRELLES AMPLIFIER 13 JAS HUJAN 14 METAL DETEKTOR 15 RACUN API 16 TONGKAT ROTAN 17 TENDA 18 BORGOL PLASTIK JUMLAH (5) (6) Alkomlek BB
100 2
1 147
Alut / Alsus BB
70 365
70 8
230
223 55
24 4
1237 KONDISI
RR
KONDISI RR
RB
RB
JML
100 2
1 147
JML 70
365 220
5 35
230
223 55
24 4
1237
b.
(6)
Bangunan
(a) Mako
Mapolres sebanyak 1 unit yaitu Polres Lingga dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan dan Opsnal) Mapolsek Rural sebanyak 4 unit yaitu Polsek Dabo Singkep, Polsek Singkep Barat, polsek Daik , Polsek Senayang (telah dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan dan Opsnal) (b) Rumdin
Rumah Dinas Polres type 120 sebanyak 1 unit, type 70 sebanyak 1 unit, type 80 sebanyak 1 unit, type 45 sebanyak 1 unit, type 56 sebanyak 8 unit, Barak/ mess type 220 sebanyak 1 Unit.
Rumah Dinas Polsek Dabo Singkep type 36 sebanyak 10 unit dan type 30 sebanyak 4 unit.
Rumah Dinas Polsek Singkep Barat type 45 sebanyak 1 unit dan type 36 sebanyak 5 unit.
Rumah Dinas Daik type 45 sebanyak 3 unit dan type 36 sebanyak 4 unit
Rumah Dinas Polsek Senayang type 54 sebanyak 1 unit, type 36 sebanyak 4 unit
Polsubsektor Pasir Panjang type 36 sebanyak 1 unit
Polsubsektor Bakong type 36 sebanyak 1 unit
Polsubsektor Batu Berlubang type 36 sebanyak 1 unit
Polsubsektor Sei Pinang type 36 sebanyak 1 unit Kelemahan (Weaknesses) 1) Masih terdapat kecamatan yang berada di wilayah hukum polres Lingga yang belum memiliki Polsek, sehingga belum optimal dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakatarakat. 2) Kuantitas dan kualitas personel Polres Lingga masih jauh dari kebutuhan terutama dalam penanganan kejahatan konvensional, konflik sosial dan ketidaktertiban yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakatarakat yang lebih memerlukan kemampuan persuasif, dialogis dan rekonsiliasi dari pada kemampuan represif dalam rangka penegakkan hukum (telah
c. akibatnya peran serta masyarakatarakat tidak optimal dalam kepatuhan hukum dan partisipasi terhadap tugas Polri. 3) Masih belum tercukupi rasio petugas operasional Polri dengan jumlah penduduk yang dilayani di sebagian besar Polsek. 4) Masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus (alsus) untuk beberapa penugasan khusus oleh satuan-satuan operasional. 5) Belum optimal hubungan lintas sektoral dengan instansi terkait. 6) Belum tercukupi kebutuhan biaya operasional dibandingkan dengan peralatan yang telah tersedia. 7) Upaya mengejar police ratio yang proporsional, membawa dampak pada pengabaian aspek kualitas sehingga Kepolisian banyak tersedot untuk keperluan Intake personel setiap tahunnya. 8) Masih terbatasnya jumlah personel Polri yang berkualitas dan memiliki kompetensi / kemampuan dalam menghadapi kejahatan transnasional cyber seperti cyber crime, money laundering, women's trafficking, illegal fishing, illegal logging, illegal minning, sea piracy, terorisme, perdagangan gelap senpi, perdagangan gelap narkoba dan sebagainya. Peluang (Opportunities) 1) Sistem Desentralisasi / Otonomi Daerah yang mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatarakat saling menunjang dengan kontribusi Polri di daerah. 2) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di antara pergaulan antar bangsa, memotivasi komitmen personel Polres Lingga untuk berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal dalam mengatasi gangguan keamanan. 3) Partisipasi publik dalam setiap upaya perpolisian termasuk kesediaan mengungkap perkara. 4) Tuntutan masyarakatarakat secara umum akan terciptanya kondisi yang lebih kondusif dan stabil sehingga terbebas dari segala bentuk teror, ancaman dan gangguan. 5) Reformasi Polri yang berkelanjutan, terus dilakukan secara bertahap (gradual), konsisten dan sesuai dengan komitmen reformasi nasional yang terus bergulir. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakatarakat terhadap Polri. 6) Banyak komponen masyarakat terutama dari mitra kerja (partnership) yang siap membantu Polri dalam upaya reformasi Polri secara berkelanjutan. 7) Banyaknya penawaran kerja sama pendidikan baik di dalam negeri maupun dengan
d. negara lain dalam rangka meningkatkan kemampuan personel Polri. 8) Dukungan dan legislatif (Komisi Ill DPR RI) dan eksekutif (Menkeu) dan Bappenas dalam upaya meningkatkan anggaran Polri dari tahun ke tahun. Ancaman (Threats) 1) Angka pelanggaran hukum dan indikator kriminalitas yang masih tinggi, mencakup empat golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, transnasional crime, kejahatan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi. 2) Turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu. 3) Ketidakefektifan penanggulangan kejahatan di areal perairan, pertambangan dan kehutanan apabila tidak dibarengi penertiban internal instansi terkait sebagai bagian dan upaya mewujudkan pemerintah yang bersih. 4) Isu tebang pilih penanganan kasus - kasus yang merugikan negara, masyarakatarakat individu diantaranya korupsi, apabila tidak komitmen dalam penanganan akan meresahkan masyarakatarakat. 5) Kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada kebutuhan hidup dan tuntutan primer sehingga cenderung pada kegiatan anarkis untuk menyampaikan tuntutan. 6) Adanya wacana yang terus digulirkan oleh pihak - pihak yang tidak menginginkan Polri langsung di bawah Presiden tetapi berada di bawah salah satu Departemen masih tetap mengemuka. 7) Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakkan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi mana yang berkompeten untuk menangani. 8) Perubahan paradigma yang menyangkut aspek kultural dirasakan agak lambat dibandingkan dua aspek Iainnya (struktural dan instrumental) terutama pada tataran menengah bawah. 9) Masalah kriminalitas baik secara kuantias maupun kualitas akan meningkat khususnya pada jenis - jenis kejahatan seperti Curat, Curas, Curanmor, Penganiayaan berat / ringan, Penyelundupan, Perjudian, Upal, Narkoba dan Traficking dengan modus operandi mengalami perubahan sesuai perkembangan pengetahuan dan teknologi yang makin pesat. 10) Perekonomian masyarakatarakat makin sulit dengan beban biaya hidup sehari - hari makin berat dengan kenaikan harga sembako dan angka pengangguran semakin meningkat menjadi faktor timbulnya kerawanan Kamtibmas.
B. 11) Kasus pertanahan di Kabupaten Lingga akan meningkat mengingat perkembangan Kabupaten Lingga semakin pesat sehingga banyak pendatang dari berbagai daerah dan menetap di Kabupaten Lingga untuk mencari pekerjaan, 12) Dalam hal pembangunan Kabupaten Lingga dengan segala Kebijakan Pemda untuk menjadikan Kabupaten Lingga sebagai daerah daerah tujuan wisata dengan segala fasilitas yang ada, diperkirakan akan banyak pengusaha yang ikut menanamkan modalnya ke Kabupaten Lingga baik PMA maupun PMDM sehingga akan dapat mempengaruhi Ipoleksosbudkam. 13) Semakin meningkatnya kejahatan di area perairan, pertambangan dan kehutanan apabila tidak diiringi dengan penertiban internal instansi terkait sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. IDENTIFIKASI MASALAH Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Polres Lingga, antara lain : 1. Pengembangan kekuatan personil untuk menanggulangi kejahatan yang sebagian besar wilayah perairan. 2. Strukturisasi Polsubsektor yang sudah tergelar untuk disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab secara struktural. 3. Masih kecilnya jumlah anggota yang telah memiliki kualifikasi kejuruan (Dikbang Spesialisasi). 4. Belum maksimalnya upaya sinergis komprehensif dalam penaggulangan penyalahgunaan narkoba. 5. Belum konsistennya pola pendidikan dan penempatan personel sesuai dengan penggolongan antara Uniform Police (polisi berseragam) dengan Un uniform police (polisi tidak berseragam) termasuk jalur jenjang kariernya I penjurusannya. 6. Sistem Sinergi Polisional Interdepartemen (Sis Spindep) belum diimplementasikan secara optimal. 7. Terbatasnya tenaga pengamanan di beberapa Polsek dengan distribusi yang belum merata yang dimiliki masing-masing Polsek.
C. BAB II TUJUAN DAN SASARAN VISI DAN MISI. 1. Visi dan Misi Polda Kepri a. Visi Polda Kepri 1) Visi Polda Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Yang amana dan tertib 2) Misi Polda Kepulauan Riau Melindungi , Melayani, dan Mengayomi Masyarakat b. Misi Polda Kepri 1. Mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima melalui giat preemtif, preventif dan represif sesuai dengan SOP guna mewujudkan kamtib yang semakin kondusif sampai dengan pulau terluar berpenghuni; 2. Membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu laks deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat setiap gejolak sosial yang timbul dalam masyarakat; 3. Melakukan gakkum secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya; 4. Mewujudkan prinsip BETAH dalam rekrutmen anggota Polri dan rekrutmen jabatan terbuka; 5. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat Sistem Sinergi Polisional Inter Departeman (Sisspindep) dengan Instansi terkait berlandaskan kegotong royongan; 6. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya yang dimiliki guna mendukung giat opsnal Polda Kepri 7. Menjamin terlaksananya penanggulangan Kamdagri di wilayah Kepri utk mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian; 8. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya yang dimiliki guna mendukung giat opsnal Polda Kepri terutama dalam mengamankan sumberdaya maritim.
D. 2. Visi dan Misi Polres Lingga a. Visi Polres Lingga Terwujudnya postur Polres Lingga yang unggul dalam pelayanan prima kepada masyarakat, melalui penegakkan hukum yang efektif guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian serta terjalinnya kemitraan dengan masyarakat dan memantapkan Kamtibmas Polres Lingga. b. Misi Polres Lingga 1) Menciptakan suasana aman dan tentram di lingkungan masyarakatarakat dengan upaya preemtif dan preventif serta represif guna mewujudkan harkamtibmas. 2) Meningkatkan penyelidikan dengan pembentukan jaringan intelijen dan peningkatan deteksi dini mencegah timbulnya konflik social dan gangguan keamanan. 3) Melakukan gakkum secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya 4) Penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak pidana umum maupun khusus guna meningkatkan penanganan dan pengungkapan kasus baik kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara tanpa melanggar HAM. 5) Menjalin komunikasi dan kemitraan yang harmonis serta intensif dengan stakeholders dan masyarakatarakat, sesuai dengan strategi Polmas guna memantapkan kamtibmas yang kondusif serta terciptanya dan terpeliharanya rasa aman dan tentram. 6) Mewujudkan pembinaan personil dengan melakukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya (culture set), sehingga terbentuk personil yang bebas dari KKN, melayani dengan tulus dan ikhlas (pure heart), empati dan tidak melanggar HAM serta prosedural. 7) Meningkatkan kesejahteraan personil baik dalam bidang moril maupun materiil. TUJUAN JANGKA MENENGAH. 1. Tujuan Jangka Menengah Polda Kepri : a. Terwujudnya organisasi Polda Kepri yang Good Governance dan clean Goverment. b. Terwujudnya reformasi di Polda Kepri terhadap perubahan mind set dan culture set. c. Terwujudnya Polda Kepri yang mengutamakan tindakan proaktif dari pada tindakan reaktif. d. Terwujudnya Polda Kepri yang profesional, bermoral, modern dan unggul. e. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN.
2. Tujuan Jangka Menengah Polres Lingga : a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakatarakat. b. Mengedepankan Polsek sebagai ujung tombak pelayanan Polres Lingga. c. Meningkatkan peran serta masyarakatarakat dalam pemecahan masalah kamtibmas melalui kebijakan dan strategi Polmas. d. Meningkatkan kepercayaan masyarakatarakat terhadap Polres Lingga. E. SASARAN PRIORITAS 1. Sasaran Prioritas Polda Kepri. a. Terwujudnya peningkatkan profesionalisme SDM melalui pengiriman personel utk mengikuti diklat dibidang Harkamtibmas (antara lain: penanganan konflik sosial dan Unras), Gakkum (antara lain: tp korupsi, tp umum, dan tp ekonomi) dan yanmas yang dilaksanakan oleh pembina fungsi tingkat Mabes Polri. b. Terlaksananya binpers mulai dr rekrutmen, seleksi dikbang dan pelatihan serta binkar yang bebas dari KKN, transparan, akuntabel dan humanis utk menghasilkan hasil didik yang berintegritas disemua strata yang mampu memberikan keteladanan dan melayani guna membangun internal trust dan public trust. c. Terwujudnya penguatan integritas seluruh pers Polda Kepri dalam menjalankan tugas pokok, peran maupun fungsi secara transparan dan akuntabel melalui pembangunaN ZI menujU WBK dan Wil WBBM terutama pd sektor pelayanan publik, gakkum, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan pengawasan yang efektif dalam rangka mencegah praktek KKN. d. Tercapainya peningkatkan aksesibilitas pelayanan Polda Kepri kepada masyarakatarakat sampai dengan titik pelayanan terdepan, yang didukung dengan penguatan bidang kehumasan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakatarakat (Public Trust). e. Tercapainya peningkatkan dan penguatan peran fungsi pengawasan agar lebih efektif dalam mewujudkan pelayanan Polda Kepri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). f. Terlaksananya peningkatkan dan penguatan kerjama sama lintas Instansi, criminal justice system (kejaksaan, pengadilan, lapas) serta komponen masyarakatarakat dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan penanganan konflik social. g. Terealisasinya peningkatkan dan penguatan fungsi intelijen dalam rangka Harkamtibmas dengan
2. meningkatkan early detection (deteksi dini) dan early warning (peringatan dini) untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan masyarakatarakat dengan mengedepankan 1 (satu) Bhabinkamtibmas 1(satu) desa. h. Terungkapnya kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakatarakat yang meliputi: kejahatan konvensional (antara lain: kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan lintas negara/transnational crime (antara lain: cyber crime, narkoba, human trafficking, arm smuggling, terorisme), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (antara lain: korupsi, illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining) dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (antara lain: konflik sosial dan demo anarkis). i. Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) baik di darat maupun di laut melalui efektifitas pelaksanaan kegiatan turjawali untuk mengurangi jumlah dan tingkat fatalitas kecelakaan serta menguraikan kemacetan. j. Tergelarnya personel diwilayah rawan gangguan kamtibmas terutama yang berpotensi konflik komunal dan konflik sosial melalui efektifitas pelaksanaan kegiatan preemtif dan preventif, dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang lebih kondusif. Sasaran prioritas Polres Lingga. Sasaran prioritas tahun 2019 membangun kerjasama antar instansi dengan lembaga profesional dalam mewujudkan dan melanjutkan program yang diarahkan pada : a. Sistem remunerasi. b. Rekruitmen Personel. c. Program reformasi Polri aspek kultural. d. Pembangunan system logistik. e. Pemberdayaan litbang. Adapun sasaran prioritas Polres Lingga, antara lain : a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa, baik di bidang transportasi, komunikasi, peralatan, markas dan perumahan termasuk di perbatasan dan daerah tertinggal. b. Terwujudnya kerja sama di bidang keamanan, ketertiban, pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait. c. Terwujudnya strategi keamanan dan ketertiban dan terwujudnya jaringan intelijen.
d. e. f. g. h. Terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakatarakat antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh politik, intelektual, pengusaha, media massa, organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakatarakat, antara lain melalui forum kemitraan dan kunjungan. Terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakatarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakatarakat. Tercapainya peningkatkan aksesibilitas pelayanan Polres Lingga kepada masyarakatarakat sampai dengan titik pelayanan terdepan, yang didukung dengan penguatan bidang kehumasan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakatarakat (Public Trust). Terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi serta terwujudnya operasi kewilayahan dan operasi terpusat sangat selektif dalam rangka pengungkapan kejahatan dimaksud termasuk yang bersifat preventif (efek jera) maupun bersifat preemtif. Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan Kenegaraan dan pemerintahan.
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI F. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLDA KEPRI TAHUN 2020 1. Arah kebijakan Strategi Polda Kepulauan Riau Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kepri Tahun 2020 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Humanis dan Bermartabat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau", yaitu: 1) penguatan peran Polda Kepulauan Riau dalam menjaga keamanan daerah melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: Melaksanakan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polda Kepulauan Riau yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial; pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; Melaksanakan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polda Kepulauan Riau yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial; pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; b) melaksanakan penanganan separatisme, radikalisme dan intolerasi melalui kegiatan preemtif dan preventif; c) melakukan upaya pencegahan kejahatan melalui kegiatan fungsi Binmas; d) pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal; e) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama f) dengan instansi terkait; identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya; 3) meningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kualitas pertemuan petugas Bhabinkamtibmas dengan komunitas yang ada di masyarakat; b) memberikan penghargaan kepada Bhabinkamtibmas yang berprestasi. tokoh masyarakat/pejabat publik dan para c) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan masyarakat, membina dan memberdayakan Pamswakarsa; kesadaran hukum d) mendorong pemanfaatan peralatan pengamanan seperti pemasangan CCTV di bangunan rumah, kantor dan di jalan untuk membantu pengamanan lingkungan; e) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat/mendukung organisasi radikal dan anti Pancasila; f) memberdayakan pengamanan swakarsa; g) meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mendampingi mantan pecandu Narkoba yang telah direhabilitasi dengan menggunakan program dana desa;
4) 5) 6) 7) Menggelar Polisi berseragam ditempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas" untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksankan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli di tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas; b) menghadirkan anggota Polri disetiap kegiatan masyarakat; c) melaksanakan Quick Respons setiap permasalahan yang ada di masyarakat; d) meningkatkan pengamanan terhadap kawasan tertentu (industri, pertambangan, instalasi) pengamanan pariwisata, pengamanan VIP serta perhubungan dan pengamanan event Daerah, Nasional maupun internasional; e) mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) pada kesatuan Brimob Polda Kepulauan Riau untuk setiap saat siap digerakkan ke daerah rawan dengan sarana dan prasarana yang cepat baik melalui udara, laut maupun darat; f) memperkuat perlindungan anak dan wanita dengan pemberdayaan Polwan; g) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkis. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcarlantas) darat dan perairan/laut; lalu untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; b) penanganan kecelakaan lalu lintas; c) melaksanakan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas d) membangun RTMC dan TMC; e) membangun budaya tertib lalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, kemitraan dan penegakan hukum; f) melaksanakan patroli dan Binmas perairan serta sosialisasi penggunaan jaket keselamatan (life jacket); g) melaksanakan koordinasi dengan Dinas perhubungan, KPLP, BMKG, TNI AL dan lainnya untuk pencegahan dan Basarnasda Provinsi Kepri serta stakeholder penanganan kecelakaan di perairan/laut; h) Melaksanakan operasi DVI (Disaster Victim of Identification) dalam mengidentifikasi korban laka laut dan bencana alam yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terwujudnya keamanan di wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan dalam wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan patroli perairan, Binmas perairan dan sambang nusa sampai pulau- pulau terluar berpenghuni; b) meningkatkan pengamanan di wilayah perairan Polda Kepulauan Riau; c) Melaksanakan penegakan hukum di perairan; d) melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan pembinaan terhadap masyarakat di pulau-pulau terluar berpenghuni dan lokasi prioritas (Lokpri); e) meningkatkan pengamanan di PLBN untuk menjamin keamanan di titik perlintasan batas antara Indonesia dengan Negara tetangga pada Pos pemeriksaan lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS); koordinasi dan kerjasama dengan Bakamla, Basarnas Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri dan Bea Cukai. f) penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polda Kepulauan Riau dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan menjalin sinergitas polisonal: lintas
b. c. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyiapkan personel Polda Kepulauan Riau untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi; b) membentuk awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan daerah yang kondusif; Arah kebijakan "Pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020" dengan strategi : 1) Melaksanakan mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan Kamtibmas dan daerah rawan Pilkada serentak Tahun 2020; 2) Melaksanakan koordinas dengan Penyelenggara dan peserta Pilkada serentak Tahun 2020 (KPUD, Panwas dan peserta Pilkada); 3) Mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkon Pilkada serentak Tahun 2020; 4) Mempersiapkan asta siap Pilkada serentak Tahun 2020; 5) Mempersiapkan Tim terpadu untuk penanganan Tindak Pidana Pilkada serentak Tahun 2020; 6) Mempersiapkan system serentak Tahun 2020; informasi teknologi untuk mendukung pengamanan Pilkada 7) Melaksanakan anev pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. 8) peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keamanan dan operasi Kepolisian; b) melakukan evaluasi terhadap Kerjasama yang sudah ada; c) mengoptimalkan Satgas penanggulangan bencana, konflik sosial dan terorisme; d) menjalin kerjasama dengan pengelola Objek Vital dan objek tertentu lainnya/pihak swasta; e) menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok/elemen masyarakat dalam upaya keikutsertaan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas; f) menjalin kerjasama dengan civil society untuk merawat kebhinekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pelayanan Publik Polda Kepulauan Riau yang Prima Berbasis TIK", yaitu: 1) Pelayanan masyarakat dengan sistem yang berbasis Teknologi Informasi; a) b) c) d) e) f) g) untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: evaluasi sistem pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang berbasis Teknologi Informasi dan melaksanakan inovasi terhadap pelayanan publik; peningkatan kualitas pelayanan dibidang lalu lintas (SIM, STNK, BPKB) dengan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi; peningkatan kualitas pelayanan dibidang Intelkam melalui SKCK dan Izin keramaian secara online; peningkatan kualitas pelayanan dibidang penegakan hukum melalui SP2HP dan publik komplain online; peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengaduan masyarakat secara online; peningkatan kualitas pelayanan dibidang Binmas dengan penerbitan KTA dan ijazah Satpam dan SIO (Surat Ijin Operasional) BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan); peningkatan kualitas pelayanan dibidang Rekruitmen anggota Polri yang berbasis TIK;
d. 2) Perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian reward and punishment secara konsisten guna meminimalkan praktek percaloan; b) melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik Polda Kepulauan Riau khususnya pada Satuan Penyelengara Administrasi SIM (Satpas) dan pelayanan SKCK. 3) pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak SPKT, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA); b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana; c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA pada Reskrimum Polda, Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan pelibatan ahli/konsultan e) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan RPK; f) pengembangan SPKT berbasis TIK dengan menggunakan sistem EMP; 4) pengelolaan quick response Kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan tindak kejahatan; b) menyusun/revisi SOP tentang quick respons Kepolisian di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. 5) Manajemen media untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pemenuhan Alsus Multi media Bidhumas Polda Kepulauan Riau; b) peningkatan kerjasama dengan media cetak elektronik dan online; c) peningkatan kegiatan multimedia melalui produk-produk multimedia; d) peningkatan kapasitas alsus pengelola informasi dan dokumentasi (PID). Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya", yaitu: 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pemberantasan terhadap kejahatan dengan prioritas: tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kelompok marginal serta kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat; b) pemberantasan fishing, terhadap kejahatan di wilayah perairan seperti perdagangan orang, pertambangan liar di laut, perompakan di laut dan tindak pidana perairan lainnya; illegal c) peningkatan pengungkapan terhadap kejahatan tindak pidana umum, khusus dan Narkoba serta tindak pidana di perairan; d) peningkatan koordinasi antar penyidik di wilayah perairan Kabupaten Lingga;
e. e) peningkatan kemampuan pemeriksa forensic dalam pengolahan tempat kejadian perkara (crime scene investigation/CSI) guna membantu pengungkapan tindak pidana secara ilmiah. 2) Peningkatan kemampuan penyidik Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan penyidik secara bertahap untuk mewujudkan personil fungsi Reskrim yang handal; b) mengikutsertakan sertifikasi terhadap penyidik Polda Kepulauan Riau; c) peningkatan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan fungsi Kedokteran Kepolisian dan pemenuhan kebutuhan visum; d) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui Dokpol sesuai Scientific Crime Investigation; e) melaksanakan kegiatan DVI dalam rangka identifikasi korban mati akibat bencana. 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit- belit, pemerasan dan makelar kasus; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan; b) peningkatan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar c) membangun sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan); 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: (1) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar satker internal Polda Kepulauan Riau; (2) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar penegak hukum; (3) memperkuat pusat informasi kriminal daerah yang terintegrasi; (4) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP; Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Kepulauan Riau yang sesuai Standar", yaitu: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) personel Polda Kepulauan Riau untuk mengikuti Dikbangspes fungsi ; b) melaksanakan program latihan fungsi teknis Kepolisian; c) pelatihan peningkatan kemampuan personil Polda Kepulauan Riau penguasaan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan; d) melaksanakan pembinaan kerohanian dan mental serta kesamaptaan jasmani personel Polda Kepulauan Riau. 2) Pelaksanaan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyelenggarakan kampanye penerimaan personel Polri (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara, Tamtama dan PNS Polri) secara massive sepanjang hari sepanjang Tahun untuk memperoleh calon personel Polri yang berkualitas; b) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polda Kepulauan Riau secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan aplikasi secara online; tentang
c) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding) dalam pembinaan karier personel Polda Kepulauan Riau secara merryt system; d) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan Assessment Center dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karir personel; e) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas; f) menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel; g) pengembangan peralatan Assessment Center Polda Kepulauan Riau dan pengadaan peralatan e-mapping psikologi; 3) penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban kerja dan HTCK pada Satfung dan Satwil jajaran Polda Kepulauan Riau; b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja; c) mengusulkan peningkatan Tipologi, Polsek dan Polsubsektor jajaran Polda Kepulauan Riau; d) mengusulkan pembentukan Polsubsektor jajaran Polda Kepulauan Riau; e) mengusulkan pembentukan Satpolair Polda Kepulauan Riau. 4) Peningkatan pelaksanaan e-government melalui e-planning, e-budgeting dan e- procurement: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) Pelaksanaan aplikasi SMAP; b) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement; 5) Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT disetiap satuan kerja. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengintegrasikan sistem teknologi informasi di satker jajaran Polda Kepulauan Riau; b) penambahan kapasitas Bandwidth untuk satker-satker Polda dan jajaran; c) meningkatkan penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART); d) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja; e) meningkatkan pengawasan SDM; f) meningkatkan penerapan reward and punishment di satuan kerja. 6) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja online: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian SMK Online; b) meningkatkan prosentase pengisian SMK online sebagai dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel; 7) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polda Kepulauan Riau: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan baik di tingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan secara paripurna kepada aparatur Polda Kepulauan Riau dan masyarakat umum;
f. b) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi personel Polda Kepulauan Riau; c) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bahyangkara Polda Kepulauan Riau dengan standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS); d) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes; e) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polda Kepulauan Riau; Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Peningkatan sarana prasarana Polda Kepulauan Riau", yaitu: 1) Terpenuhinya Fasilitas, Peralatan dan Alat Materiil Khusus (Almatsus) Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penyusunan rencana kebutuhan Sarpras Polda Kepulauan Riau yang ideal; b) penyusunan standardisasi perlengkapan Polda Kepulauan Riau yang disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah sebagai wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan yang diselaraskan dengan tantangan tugas; c) Pengusulan pemenuhan kebutuhan Almatsus Polda Kepulauan Riau modern berbasis teknologi informasi d) mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada. 2) Meningkatkan Sarana prasarana perairan dan perbatasan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melakukan pemetaan terhadap kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Kepulauan Riau sesuai karakteristik wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan; b) pemenuhan kebutuhan Alpalkam dan Almatsus perairan, Kepulauan dan perbatasan secara bertahap; c) mengusulkan pembangunan Polsek dan Polsubsektor serta pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar berpenghuni secara bertahap; d) mengusulkan pembangunan Dermaga/pangkalan kapal pada Ditpolair dan setiap Polres/Polsek/Polsubsektor; e) mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara bertahap ke Polda Kepri sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polda Kepulauan Riau; f) Peningkatan dukungan anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta BMP; g) Pemenuhan sarana prasarana Bhabinkamtibmas di wilayah perbatasan h) pergelaran Alkom di Polres jajaran untuk mengcover jaringan komunikasi yang terintegrasi antara Polda dan Polres; i) Penguatan sistem trengking untuk kelancaran traffic system komunikasi radio. 3) pengusulan pemenuhan rumah dinas aparatur Polda Kepulauan Riau serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah kepulauan dan perbatasan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengusulkan pemenuhan rumah dinas anggota Polda Kepulauan Riau; b) menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas, mess dan flat; c) mempermudah personel Polda Kepulauan Riau untuk mendapatkan Perumahan bekerja sama dengan ASABRI dan pihak pengembang/developer; d) melakukan inventarisasi kondisi riil atas Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan;
g. e) Mengusulkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan; f) menyusun Renbut Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan; Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Regulasi dan Sistem Pengawasan Polda Kepulauan Riau yang Efektif dan terpercaya", yaitu: 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat; b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat kepada Polda Kepulauan Riau di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar; 2) Penguatan Saber Pungli; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Kepulauan Riau melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri; b) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam rangka menumbuhkan budaya tertib hukum dalam kehidupan personel Polda Kepulauan Riau; c) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Polda Kepulauan Riau; 3) pencegahan Korupsi di internal Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pelaksanaan sosialisasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri; b) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan Polda Kepulauan Riau yang wajib melapor; c) penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat; d) mengoptimalkan whistle blower system di lingkungan Polda Kepulauan Riau e) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidak puasan masyarakat atas layanan Kepolisian; 4) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polda Kepulauan Riau yang efektif dan efisien: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan; b) penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan; c) penguatan organisasi tingkat Polda Kepulauan Riau dan kewilayahan; 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penilaian dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Polda Kepulauan Riau secara bertahap dan berkelanjutan;
2. b) pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tingkat Polres dan satker jajaran Polda Kepulauan Riau c) pengukuran kinerja Polda Kepulauan Riau dan Kewilyahan dengan Indeks Tata Kelola Polri; d) Pelaksanaan. monitoring, evaluasi dan kajian pelaksanaan pelaporan quick wins; e) sosialisasi kebijakan forum komunikasi publik; f) asistensi dan 2/SS3/IKP11/prom2); g) kompetisi inovasi pelayanan publik; Arah Kebijakan dan Strategi Polres Lingga Tahun 2020 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres LinggaTahun 2020, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Humanis dan Bermartabat di daerah hukum Polres Lingga", yaitu: 1) penguatan peran Polres Lingga dalam menjaga keamanan daerah melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: Melaksanakan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polres Lingga yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial; 2) pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; b) melaksanakan penanganan separatisme, radikalisme dan intolerasi melalui kegiatan preemtif dan preventif; c) melakukan upaya pencegahan kejahatan melalui kegiatan fungsi Binmas; d) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait; 3) meningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kualitas pertemuan petugas Bhabinkamtibmas dengan komunitas yang ada di masyarakat; b) memberikan penghargaan kepada Bhabinkamtibmas yang berprestasi. tokoh masyarakat/pejabat publik dan para c) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan masyarakat, membina dan memberdayakan Pamswakarsa; kesadaran hukum d) mendorong pemanfaatan peralatan pengamanan seperti pemasangan CCTV di bangunan rumah, kantor dan di jalan untuk membantu pengamanan lingkungan; e) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat/mendukung organisasi radikal dan anti Pancasila; f) memberdayakan pengamanan swakarsa;
4) 5) 6) 7) Menggelar Polisi berseragam ditempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas" untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksankan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli di tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas; b) menghadirkan anggota Polri disetiap kegiatan masyarakat; c) melaksanakan Quick Respons setiap permasalahan yang ada di masyarakat; d) meningkatkan pengamanan terhadap kawasan tertentu (industri, pertambangan, instalasi) pengamanan pariwisata, pengamanan VIP serta perhubungan dan pengamanan event Daerah, Nasional maupun internasional; e) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkis. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcarlantas) darat dan perairan/laut; lalu untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; b) penanganan kecelakaan lalu lintas; c) melaksanakan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas d) membangun budaya tertib lalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, kemitraan dan penegakan hukum; e) melaksanakan patroli dan Binmas perairan serta sosialisasi penggunaan jaket keselamatan (life jacket); f) melaksanakan koordinasi dengan Dinas perhubungan, KPLP, BMKG, TNI AL dan Basarnas Kab Lingga serta stakeholder lainnya untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan di perairan/laut; g) Melaksanakan operasi DVI (Disaster Victim of Identification) dalam mengidentifikasi korban laka laut dan bencana alam yang terjadi di wilayah hukum Polres Lingga dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terwujudnya keamanan di wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan dalam wilayah hukum Polres Lingga. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan patroli perairan, Binmas perairan dan sambang nusa sampai pulau- pulau terluar berpenghuni; b) koordinasi dan kerjasama dengan Bakamla, Basarnas Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab Lingga. penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polres Lingga dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan menjalin sinergitas polisonal: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyiapkan personel Polres Lingga untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi; b) membentuk awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan daerah yang kondusif; d) lintas
b. c. Arah kebijakan "Pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020" dengan strategi : 1) Melaksanakan mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan Kamtibmas dan daerah rawan Pilkada serentak Tahun 2020; Melaksanakan koordinas dengan Penyelenggara dan peserta Pilkada serentak Tahun 2020 (KPUD, Panwas dan peserta Pilkada); Mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkon Pilkada serentak Tahun 2020; Mempersiapkan asta siap Pilkada serentak Tahun 2020; Mempersiapkan Tim terpadu untuk penanganan Tindak Pidana Pilkada serentak Tahun 2020; Mempersiapkan system informasi teknologi untuk mendukung pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020; Melaksanakan anev pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya; 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keamanan dan operasi Kepolisian; b) melakukan evaluasi terhadap Kerjasama yang sudah ada; c) mengoptimalkan Satgas penanggulangan bencana, konflik sosial dan terorisme; d) menjalin kerjasama dengan pengelola Objek Vital dan objek tertentu lainnya/pihak swasta; e) menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok/elemen masyarakat dalam upaya keikutsertaan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas; f) menjalin kerjasama dengan civil society untuk merawat kebhinekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pelayanan Publik Polres Lingga yang Prima Berbasis TIK", yaitu: 1) Pelayanan masyarakat dengan sistem yang berbasis Teknologi Informasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) evaluasi sistem pelayanan publik Polres Lingga yang berbasis Teknologi Informasi dan melaksanakan inovasi terhadap pelayanan publik; b) peningkatan kualitas pelayanan dibidang lalu lintas (SIM, STNK, BPKB) dengan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi; c) peningkatan kualitas pelayanan dibidang Intelkam melalui SKCK dan Izin keramaian secara online; d) peningkatan kualitas pelayanan dibidang penegakan hukum melalui SP2HP dan publik komplain ; e) peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengaduan masyarakat ; 2) Perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian reward and punishment secara konsisten guna meminimalkan praktek percaloan; b) melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik Polres Lingga khususnya pada Satuan Penyelengara Administrasi SIM (Satpas) dan pelayanan SKCK. 3) pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak SPKT, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA);
d. b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana; c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA pada Reskrimum Polda, Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan pelibatan ahli/konsultan e) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan RPK; 4) pengelolaan quick response Kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan tindak kejahatan; b) menyusun/revisi SOP tentang quick respons Kepolisian di wilayah hukum Polres Lingga. 5) Manajemen media untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pemenuhan Alsus Multi media Bidhumas Polres Lingga b) peningkatan kerjasama dengan media cetak elektronik dan online; c) peningkatan kegiatan multimedia melalui produk-produk multimedia; d) peningkatan kapasitas alsus pengelola informasi dan dokumentasi (PID). Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya", yaitu: 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pemberantasan terhadap kejahatan dengan prioritas: tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kelompok marginal serta kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat; b) pemberantasan fishing, terhadap kejahatan di wilayah perairan seperti perdagangan orang, pertambangan liar di laut, perompakan di laut dan tindak pidana perairan lainnya; illegal c) peningkatan pengungkapan terhadap kejahatan tindak pidana umum, khusus dan Narkoba serta tindak pidana di perairan; d) peningkatan kemampuan pemeriksa forensic dalam pengolahan tempat kejadian perkara (crime scene investigation/CSI) guna membantu pengungkapan tindak pidana secara ilmiah. 2) Peningkatan kemampuan penyidik Polres Lingga; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) Mengajukan pelatihan ke Polda Kepri dalam rangka peningkatan kemampuan penyidik secara bertahap untuk mewujudkan personil fungsi Reskrim yang handal; b) Mengusulkan personil untuk mendapatkan sertifikasi penyidik Polres Lingga; c) melaksanakan kegiatan DVI dalam rangka identifikasi korban mati akibat bencana. 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit- belit, pemerasan dan makelar kasus;
e. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan; b) peningkatan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal Polres Lingga; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengirim personel Polres Lingga untuk mengikuti Dikbangspes fungsi; b) melaksanakan program latihan fungsi teknis Kepolisian; c) mengusulkan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan personil Polres Lingga tentang penguasaan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan; d) melaksanakan pembinaan kerohanian dan mental serta kesamaptaan jasmani personel Polres Lingga. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres Lingga yang sesuai Standar", yaitu: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Polres Lingga; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengirim personel Polres Lingga untuk mengikuti Dikbangspes fungsi; b) melaksanakan program latihan fungsi teknis Kepolisian; c) pelatihan peningkatan kemampuan personil Polres Lingga tentang penguasaan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan; d) melaksanakan pembinaan kerohanian dan mental serta kesamaptaan jasmani personel Polres Lingga. 2) Pelaksanaan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyelenggarakan kampanye penerimaan personel Polri (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara, Tamtama dan PNS Polri) secara massive sepanjang hari sepanjang Tahun untuk memperoleh calon personel Polri yang berkualitas; 3) penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polres Lingga; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban kerja dan HTCK pada Satfung dan Satwil jajaran Polres Lingga; b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja; c) mengusulkan peningkatan Tipologi, Polsek dan Polsubsektor jajaran Polres Lingga; d) mengusulkan pembentukan Polsubsektor jajaran Polres Lingga; e) mengusulkan pembentukan Satpolair Polres Lingga. 4) Peningkatan pelaksanaan e-government melalui e-planning, e-budgeting dan e- procurement: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) Pelaksanaan aplikasi SMAP;
f. b) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement atau pemilihan penyedia 5) Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT disetiap satuan kerja. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengintegrasikan sistem teknologi informasi di satker jajaran Polres Lingga; b) penambahan kapasitas Bandwidth untuk satker-satker Polres Lingga dan jajaran; c) meningkatkan penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART); d) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja; e) meningkatkan pengawasan SDM; f) meningkatkan penerapan reward and punishment di satuan kerja. 6) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja online: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian SMK Online; b) meningkatkan prosentase pengisian SMK online sebagai dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel; 7) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polres Lingga: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan baik di tingkat Polres maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan secara paripurna kepada aparatur Polres Lingga dan masyarakat umum; b) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi personel Polres Lingga; c) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Peningkatan sarana prasarana Polres Lingga", yaitu: 1) Terpenuhinya Fasilitas, Peralatan dan Alat Materiil Khusus (Almatsus) Polres Lingga; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penyusunan rencana kebutuhan Sarpras Polres Lingga yang ideal; b) penyusunan standardisasi perlengkapan Polres Lingga yang disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah sebagai wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan yang diselaraskan dengan tantangan tugas; c) Pengusulan pemenuhan kebutuhan Almatsus Polres Lingga modern berbasis teknologi informasi d) mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada. 2) Meningkatkan Sarana prasarana perairan dan perbatasan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melakukan pemetaan terhadap kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polres Lingga sesuai karakteristik wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan; b) pemenuhan kebutuhan Alpalkam dan Almatsus perairan, Kepulauan dan perbatasan secara bertahap; c) mengusulkan pembangunan Polsek dan Polsubsektor serta pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar berpenghuni secara bertahap;
g. d) Peningkatan dukungan anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta BMP; e) Pemenuhan sarana prasarana Bhabinkamtibmas di wilayah perbatasan f) pergelaran Alkom di Polres jajaran untuk mengcover jaringan komunikasi yang terintegrasi antara Polda dan Polres g) Penguatan sistem trengking untuk kelancaran traffic system komunikasi radio. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Regulasi dan Sistem Pengawasan Polres Lingga yang Efektif dan terpercaya", yaitu: 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat; b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat kepada Polres Lingga di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar; 2) Penguatan Saber Pungli; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polres Lingga melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri; b) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam menumbuhkan budaya tertib hukum dalam kehidupan personel Polres Lingga; c) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Polres Lingga; 3) pencegahan Korupsi di internal Polres Lingga; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pelaksanaan sosialisasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri; b) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan Polres Lingga yang wajib melapor; c) penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat; d) mengoptimalkan whistle blower system di lingkungan Polres Lingga e) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidak puasan masyarakat atas layanan Kepolisian; rangka
4) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penilaian dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Polres Lingga secara bertahap dan berkelanjutan; b) pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tingkat Polres dan satker jajaran Polres Lingga c) pengukuran kinerja Polres Lingga dan Kewilyahan dengan Indeks Tata Kelola Polri; d) Pelaksanaan. monitoring, evaluasi dan kajian pelaksanaan pelaporan quick wins; e) sosialisasi kebijakan forum komunikasi publik; f) asistensi dan 2/SS3/IKP11/prom2); g) kompetisi inovasi pelayanan publik;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU POLRES LINGGA G. PROGRAM DAN KEGIATAN. Program dan Kegiatan Polres Lingga a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri. 1) Tujuan: Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi lintas sektor; 2) Kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) pelayanan Administrasi Keuangan Polri; penerangan Masyarakat; penyelenggaraan Teknologi Informasi; pelayanan Kesehatan Polri; dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri; penyusunan Kebijakan Strategi Polri; penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri; Reformasi Birokrasi Polri; manajemen Anggaran; teknologi Komunikasi; pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 1) Tujuan: 2) Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional; Kegiatan: a) b) c) pengembangan Peralatan Polri; dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras; pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri; c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 1) Terwujudnya tata kelola Polri yang bersih dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Tujuan: 2) melalui penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Kegiatan: a) dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan; pertanggungjawaban Profesi; penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri; penegakan tata tertib dan disiplin Polri; penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan; b) c) d) e) d.program.....
d. e. f. g. h. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri 1) Terwujudnya kompetensi dan kinerja yang optimal, baik sebagai regulator, fasilitator maupun implementator melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; Tujuan: 2) Kegiatan : a) b) c) d) e) dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri; penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri; pengendalian Pegawai Polri; pembinaan Karier Personel Polri; pelayanan Psikologi Anggota Polri; Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 1) Tujuan: Terpeliharanya Kamtibmas dan terwujudnya Kamdagri yang mantap guna mendukung pembangunan nasional; 2) Kegiatan: a) b) c) d) e) f) dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban; Analisis Keamanan; penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Politik; penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Ekonomi; penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Sosial Budaya; penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Keamanan Negara; Program Kerja sama Keamanan dan Ketertiban 1) Terwujudnya sinergitas polisional di bidang keamanan dan penegakan hukum melalui Tujuan: 2) kerjasama dalam negeri maupun luar negeri; Kegiatan: a) b) kerja sama Keamanan dan Ketertiban K/L; dukungan Manajemen dan Teknis Kerja sama dan Ketertiban; Program Pemberdayaan Potensi keamanan 1) Meningkatnya kebijakan publik yang berwawasan Kamtibmas melalui Community Tujuan: Policing dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 2) Kegiatan: a) b) dukungan Manajemen dan Teknis Potensi keamanan; pembinaan Potensi Keamanan; Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1) Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif; Kegiatan: a) Tujuan: 2) dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; pembinaan pelayanan Fungsi Sabhara; penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital; peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di bidang Lantas; b) c) d)
i. j. k. e) f) g) h) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan; pembinaan Operasi Kepolisian; pengendalian Operasi Kepolisian; pelacakan dan penangkalan Keamanan dan Ketertiban; Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1) Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakan hukum yang Tujuan: 2) profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; Kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; penindakan Tindak Pidana Umum; penindakan Tindak Pidana Narkoba; penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus; penindakan Tindak Pidana Korupsi; pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; penindakan Tindak Pidana Tertentu; Koordinasi dan Pengawasan PPNS; Pengawasan Penyidikan; Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi. 1) Terwujudnya keamanan dalam negeri yang mantap melalui penanggulangan Tujuan: 2) gangguan Kamtibmas dan potensi konflik vertikal/horizontal khususnya yang berkadar tinggi; Kegiatan: a) b) dukungan teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan dalam Negeri; Penanggulangan Keamanan dalam negeri; Program Pengembangan Hukum Kepolisian. 1) Tujuan: Terbangunnya landasan hukum yang memayungi pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelaya masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum; 2) Kegiatan:
pemberian bantuan dan nasehat Hukum.
H. ALOKASI PAGU IDEAL Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan tersebut, Polres lingga mendapat alokasi Pagu Ideal T.A. 2020, sebesar Rp. 33.241.260.000,- dengan perincian Per-Program sebagai berikut : NO 1. PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainya Polri. JUMLAH Rp. 20.830.901.000 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri. Rp. 5.145.465.000 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Rp. 236.110.000 4. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Rp. 905.634.000 5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Rp. 1.005.346.000 6. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 3.303.837.000 7. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 1.793.967.000 8. Program Pengembangan Hukum Kepolisian Rp. 20.000.000 Jumlah Rp. 33.241.260.000
BAB V PENUTUP Demikian Rencana Kerja Polres Lingga T.A. 2020 disusun untuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Polres Lingga dan jajaran pada tahun 2019. Dabo Singkep, 10 Oktober 2019 KEPALA KEPOLISIAN RESOR LINGGA JOKO ADI NUGROHO, S.I.K., M.T AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030907
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR LINGGA Jalan Batu Kacang 01 Dabo Singkep Dabo Singkep, 07 Oktober 2019 Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal : B/Und- 189 /X/REN.1.3./2019/Bagren : BIASA : - : Penyusunan Renja Polres Lingga T.A 2020. Kepada Yth. 1.PARA KABAG POLRES LINGGA 2.PARA KASAT POLRES LINGGA 3.PARA KASI POLRES LINGGA 4.PARA KAPOLSEK POLRES LINGGA 5.PARA KAURMINTU SATKER DAN KASIUM POLSEK JAJARAN POLRES LINGGA di Tempat 1. Rujukan : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); b. RKA-KL Polres Lingga Tahun 2020 Pagu Ideal; c. Renja Polres Lingga T.A 2019; 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada para alamat untuk dapat hadir dalam rangka rapat Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Polres Lingga yang akan dilaksanakan pada : Hari Tanggal Jam Tempat : Kamis : 10 Oktober 2019 : 09.00 Wib : Rupatama Polres Lingga 3. Demikian untuk menjadi maklum. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LINGGA Tembusan : JOKO ADI NUGROHO, S.I.K., M.T AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030907 1. Wakapolres Lingga 2. Kasiwas Polres Lingga 3. Kasipropam Polres Lingga
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR LINGGA SURAT PERINTAH Nomor : Sprin / 1380 / X /REN.1.3./ 2019 / BAGREN Pertimbangan : bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Polres Lingga tahun 2018 dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini. Dasar : 1. undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. RKA-KL Polres Lingga Tahun 2020 Pagu Ideal. 3. Renja Polres Lingga T.A 2019. DIPERINTAHKAN Kepada : Nama, Pangkat dan NRP serta Jabatannya seperti tercantum dalam Lampiran Surat Perintah ini. Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas pokok sehari-hari ditunjuk sebagai Panitia Penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Polres Lingga tahun 2019; 2. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya serta penuh dengan rasa tanggung jawab; 3. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal Oktober 2019. Selesai : Dikeluarkan di Pada tanggal : Dabo Singkep : 07 Oktober 2019 KEPALA KEPOLISIAN RESOR LINGGA Tembusan : JOKO ADI NUGROHO, S.I.K.. M.T AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030907 1. Kapolda Kepri 2. Irwasda Polda Kepri 3. Karorena Polda Kepri 4. Kabidkeu Polda Kepri
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR LINGGA LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLRES LINGGA NOMOR : SPRIN/ /X/REN.2.3./2019 TANGGAL : OKTOBER 2019 SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2019 DI POLRES LINGGA NO NAMA PANGKAT JABATAN 1 1. 2. 2 JOKO ADI NUGROHO,S.I.K., M.T. ISA IMAM SYAHRONI, S.I.K., M.H 3. 4. RUSDWIANTORO 5. ALFIS MADAN 5. PREKDI PAKPAHAN RANGGA PRIMAZADA S.H., S.I.K. BANGUN TUA NASUTION EMSAS H. SYAHRUL RAMADAN 7. 8. 9. 10. AMIR HAMZAH, S.H., M.H. 11. NURMAN 12. HADI SUCIPTO 13. AHMAD WAHYUDI, S.H., M.H 14. TASRIADI 15. SYAIFUL AMRI 16. IDRIS 17. SUPAMA 18. ASIEN WIRGA 19. ADUM SATRIA PUMIKRI S.H 18. JOKO PRIHANTO A.md 19. ALI AKBAR 20. BOYS APINDA 21. YUANDA DWI PUTRA 3 AKBP KOMPOL KOMPOL KOMPOL KOMPOL IPTU AKP AKP AKP AKP AKP AKP IPTU AKP IPTU IPTU AKP IPTU IPDA BRIPKA BRIPTU BRIPTU BRIPTU STRUKTURAL 4 KAPOLRES LINGGA WAKAPOLRES LINGGA KABAGREN KABAGOPS KABAGSUMDA KASATINTELKAM KASATRESKRIM KASATSAMAPTA KASATLANTAS KASATBINMAS KASATPOLAIR KASATRESNARKOBA KAPOLSEK DABO SINGKEP KAPOLSEK DAIK LINGGA KAPOLSEK SENAYANG KAPOLSEK SINGKEP BARAT KASUBBAG PROGAR KASIWAS KASIPROPAM PS. PAURDALGAR BAMIN BAGREN BAMIN BAGREN BAMIN BAGREN POKJA 5 PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGUNG JAWAB SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA OPERATOR Dabo Singkep, Oktober 2019 KEPALA KEPOLISIAN RESOR LINGGA JOKO ADI NUGROHO, S.I.K., M.T AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030907
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR LINGGA Jalan Batu Kacang 01 Dabo Singkep 29871 DOKUMENTASI KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) POLRES LINGGA TH.2019