Volume 6 Issue 2, September 2022: pp. 176-188. Copyright © 2022 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment Syarif Saddam Rivanie1, Syamsuddin Muchtar2, Audyna Mayasari Muin3, A.M. Djaelani Prasetya4, Ali Rizky5 1. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: 2. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: 3. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: 4. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: djaeprasetya@unhas.ac.id. 5. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Development; Theory; Purpose of Punishment The theory of the purpose of punishment has developed continuously. The generally known objective theory of punishment is absolute theory, relative theory, and combined theory. However, this theory is an old theory which even though it still exists today and is still used in the application and implementation of criminal penalties in Indonesia. This study aims to determine the development of the theory of the purpose of punishment, which so far has only been known for three criminal theories (absolute theory, relative theory, and combined theory) which in the future can be used in the criminal justice system in Indonesia. The research method used in this paper is normative research method and uses primary and secondary legal materials. The results obtained in this study are that in addition to these three theories, there are still several theories of the purpose of punishment which may later be used and applied in the criminal justice system in Indonesia, including the theory of balance and contemporary theory, and the theory of cover. INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata kunci: Perkembangan; Teori; Tujuan Pemidanaan Teori tujuan pemidanaan mengalami perkembangan secara terus-menerus. Teori tujuan pemidanaan yang umumnya diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi, teori tersebut merupakan teori tua yang meskipun sampai saat ini masih eksis dan tetap digunakan dalam penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan teori tujuan pemidanaan yang selama ini hanya dikenal tiga teori pemidanaan (teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan) dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu metode penelitian normatif dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah selain ketiga teori tersebut masih terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan yang mungkin nantinya dapat digunakan 176
Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue 2, September 2022 dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain teori keseimbangan dan teori kontemporer, dan teori pengayoman. 1. Pendahuluan Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.1 Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada banyak teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan agar tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi juga memberikan kemanfaatan, serta diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan- perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut. Aliran klasik berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.2 Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the doctrine of free will). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak 1 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 10. 2 Ibid. 177
P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754 lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana diancam dengan sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang- undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.3 Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan olah aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neoklasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle of extenuating circumtances). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.4 Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap kepada berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari rekuisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa.5 Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa. terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat 2. Metode Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, yaitu metode penelitian normatif.6 Metode ini tentunya memiliki ciri dan karakter khusus dalam menemukan suatu aturan- aturan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan (library research). 3. Teori-teori Tujuan Pemidanaan Pada umumnya, sering terdengar hanya ada tiga macam teori tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat beberapa macam teori tujuan pemidanaan selain ketiga teori tadi. Berikut ini 3 Ibid. 4 Ibid., 26. 5 Ibid. 6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 12th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 21. 178
Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue 2, September 2022 dijabarkan terlebih dahulu ketiga teori tujuan pemidanaan yang selama ini tidak asing bagi para sarjana hukum. 3.1. Teori Absolut Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (retributif theory/vergeldings theorien) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.7 Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.8 Adapun menurut Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan oleh Julis Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbart disebut teori pembalasan objektif. Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:9 1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara; 2. Teori kompensasi keuntungan; 3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan; 4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum; 5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan; 6. Teori objektif. 7 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27. 8 Ibid. 9 A. Z. Abidin and Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), 46. 179
P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754 Masih menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:10 1. Perbuatan tercela yang bertentang dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif; 2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi; 3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan. Teori retributif dibedakan juga ada 2 (dua) macam, yaitu: a. Teori pembalasan; b. Teori penebusan dosa. Menurut penulis, penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:11 a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku; b. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai; c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan; d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan. 3.2. Teori Relatif (Teori Tujuan) Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:12 a. Mempertahankan ketertiban masyarakat; b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan; c. Memperbaiki si penjahat; d. Membinasakan si penjahat; e. Mencegah kejahatan. 10 Ibid. 11 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), 185. 12 Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 8. 180
Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue 2, September 2022 Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.13 Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:14 a. Tujuan pidana adalah pencegahan; b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat; c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja); d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali; e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif). Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu:15 a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. b. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan. c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis. 3.3. Teori Keseimbangan Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System". Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga 13 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 32. 14 Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, 185. 15 Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, 11. 181
P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754 harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.16 Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban. Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.17 Ketiga teori di atas hanya tertuju kepada pelaku dan masyarakat, sedangkan teori ini muncul bertujuan agar hak-hak korban atau keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan dan agar terdapat keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban. 3.4. Teori Kontemporer Selain itu, menurut Eddy O.S. Hiariej menambahkan juga yaitu teori kontemporer sebagai bagian teori tujuan dalam pemidanaan.18 Teori ini sesungguhnya pertama kali dipelopori oleh Wayne R. Lafave. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori kontemporer seperti yang dijelaskan pada bagian berikut di bawah ini berasal dari ketiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori kontemporer ini terbagi lagi dalam beberapa teori, yaitu:19 3.4.1. Teori Efek Jera Wayne R. Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau deterrence effect agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai deterrence effect, pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan. Intinya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. 3.4.2. Teori Edukasi Teori edukasi ini menyatakan bahwa pidana bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Seneca merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan nemo prudens punit, quia pecvatum, sed ne peccetur, yang 16 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 4-5; dalam Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, 113. 17 Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, 113. 18 Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 42. 19 Ibid. 182
Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue 2, September 2022 berarti seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. 3.4.3. Teori Rehabilitasi Teori ini memberikan tujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Thomas Aquinas, dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, sudah memisahkan antara pidana dengan pidana (poenae ut poenae) dengan pidana sebagai obat (poenae ut medicine). Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan prevensi umum dan prevensi khusus (poenae prasentis vitae magis sunt medicinales quam retributive). Prevensi khusus, menurut Aquinas, bertujuan untuk memperbaiki narapidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan prevensi umum bertujuan mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. 3.4.4. Teori Pengendali Sosial Menurut Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menyatakan bahwa teori ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (la defense sociale es les transformations du droit penal). Sedangkan menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal, tetapi juga bernuansa sosial. Menurut B. Arief Sidharta, unsur-unsur negara hukum Pancasila, yaitu:20 a. Adanya supremasi hukum; b. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum; c. Demokrasi; d. Kekuasaan kehakiman yang bebas; e. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah; f. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial warga masyarakat; g. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; h. Berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Resolusi Ekonomi dan Sosial Nomor 46 Tahun 1984 tanggal 25 Mei 1985 (selanjutnya disingkat Ecosoc) berdasarkan Kongres PBB ke-7 Tahun 1985 di Milan, Italia, yang di mana resolusi ini mendorong untuk meningkatkan usaha-usaha mengatasi hambatan dalam 20 Yopi Gunawan and Kristian, Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila (Bandung: Refika Aditama, 2015), 92. 183
P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754 meningkatkan penggunaan sanksi-sanksi yang non custodial atau mencari hukuman lain selain pidana penjara yang dapat merampas kemerdekaan.21 Resolusi ini memberikan pertimbangan di antaranya, yaitu pertama, pidana penjara hendaknya hanya dijatuhkan sebagai sanksi dari upaya yang terakhir (ultimum remidium) dengan mempertimbangkan: sifat dan bobot keseriusan tindak pidana, kondisi-kondisi sosial yang relevan menurut hukum, keadaan-keadaan lainnya yang bersifat pribadi si pelaku, yang pada prinsipnya pidana penjara jangan dikenakan kepada pelanggar-pelanggar ringan. Kedua, agar negara anggota meningkatkan usaha untuk mengurangi akibat negatif dari pidana penjara. Ketiga, negara anggota harus mengefektifkan penelitian-penelitian mengenai sanksi- sanksi non custodial untuk mengurangi populasi penjara. Keempat, apabila sanksi non custodial diterapkan, maka sanksi tersebut harus merupakan alternatif dari pidana penjara. Kelima, dari resolusi ini, maka tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang berat yang menimbulkan rasa takut dan waswas kepada semua orang, dan tidak segan- segan menimbulkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah. Barda Nawawi Arief memberikan dua kritikan terhadap pidana penjara, yaitu pertama, kritikan moderat dan kedua, kritikan ekstrem. Kritikan moderat pada prinsipnya masih mempertahankan pidana penjara, sedangkan kritikan ekstrem menghendaki hapusnya penjara.22 Rubin seorang peneliti hukum di barat menyatakan bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki sedikitnya atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Adanya kritikan-kritikan akibat hukuman penjara akan berpengaruh secara sosiologis terhadap pelaku tersebut, di antaranya kehilangan dunia luar baik dari hubungan keluarga maupun kerabat dekat, yang merupakan hal yang serius dari perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu lama. Sebagai orang yang dijatuhi pidana, pola interaksi sosial otomatis terputus.23 Rusaknya bentuk-bentuk hubungan sosial akibat pidana merupakan metode stimulasi sosial sebagai bagian dari proses reintegrasi, stimulasi yang dapat dikembangkan melalui kesempatan memperoleh pelatihan keterampilan atau pekerjaan, menyediakan program-program pendidikan dan rekreasi.24 Selain itu, telah berkembang juga teori-teori pidana di Indonesia yang menjadikan hukum pidana sebagai alat untuk memperbarui masyarakat dan menjadikan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Teori-teori itu adalah, teori pengayoman, teori pemasyarakatan, teori pembebasan, teori kasih sayang, teori integratif, dan teori keseimbangan.25 21 Syarif Saddam Rivanie, "Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme" (Universitas Airlangga, 2020), 100. 22 Dwidja Pritanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung: Rafika Aditama, 2006), 84. 23 Yesmil Anwar and Anwar, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 141. 24 Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia (Bandung: Alumni, 1979), 54. 25 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 200-212. 184
Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue 2, September 2022 3.5. Teori Pengayoman Teori ini dikemukakan oleh Sahardjo. Sahardjo menegaskan segala usaha yang bersifat nasional harus dilaksanakan atau mencerminkan Pancasila. Jika gangguan terjadi yang disebabkan oleh suatu dan lain hal dan berpotensi mengganggu keamanan negara, si pengganggu tersebut dapat diberikan sanksi berupa hukuman pidana agar si pengganggu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sahardjo mengatakan bahwa Pancasila merupakan alat pengayom bagi bangsa Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan bagian dari pembangunan nasional yang berorientasi pada keseimbangan tujuan pembangunan atau tujuan negara, terdiri dari:26 a. Perlindungan masyarakat (social defence); b. Kesejahteraan masyarakat (social welfare); Sahardjo menambahkan bahwa, hukum melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh individu, pemerintah sendiri, maupun pemerintah asing. Hukum harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota masyarakat berguna, mengayomi, dan mendidik.27 Berdasarkan pandangan Sahardjo tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu 1) hukum sebagai alat pengayoman bagi siapa pun dan sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara, 2) hukum berfungsi untuk menjadikan anggota masyarakat sebagai individu yang berguna, 3) apabila ada seseorang yang mengganggu ketertiban masyarakat, maka dibutuhkan tindakan koreksi yang berguna untuk memulihkan keseimbangan masyarakat, 4) pidana itu harus seimbang dengan tingkat gangguan atau kerugian yang ditimbulkan. Pembaharuan hukum dalam suatu sistem hukum mencakup empat aspek pokok dari sistem hukum, yaitu: 1) aspek filosofis, yakni adanya nilai yang mendasari sistem hukum; 2) aspek asas-asas hukum; 3) aspek normatif, yakni adanya norma atau hukum/peraturan perundang-undangan; dan 4) aspek sosiologis, yakni masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut. Keempat aspek dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk suatu sistem substantif hukum (nasional).28 3.6. Teori Pemasyarakatan Konsep tentang teori pemasyarakatan ini adalah narapidana harus dibimbing ke arah pengembaliannya ke dalam masyarakat sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna sedangkan masyarakat harus disiapkan supaya menerima kembali 26 Ramadan Tabiu, Heryanti, and Sahrina Safiuddin, "Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional," Halu Oleo Law Review 5, No. 2 (2021): p. 219-233. 27 Zaidan, Kebijakan Kriminal, 201. 28 Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Dan Eksekusi," Halu Oleo Law Review 3, No. 2 (September 19, 2019): p. 178, 185
P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754 narapidana ke dalam masyarakatnya itu. Bambang Poernomo yang pertama kali mengemukakan teori pemasyarakatan ini mengatakan bahwa sistem pemasyarakatan diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan positif setelah ia menjalani pidana penjara, karena ketika ia menjalani hukuman penjara, ia diberikan bekal berupa kursus keterampilan atau pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pemerintah.29 3.7. Teori Pembebasan Teori ini dikemukakan oleh pakar hukum pidana, J.E. Sahetapy. Sahetapy mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara harus diutamakan karena merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perspektif pembinaan dan pemasyarakatan.30 Teori pembebasan ini sumbernya berasal dari Pancasila yang menekankan cinta tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia yang harus ditanamkan, dipupuk, dan dibina.31 3.8. Teori Pembebasan Teori ini dikemukakan oleh Soedarto. Menurutnya pelaksana penegak hukum yang merupakan bagian dari struktur harus melakukan perubahan pola pikir terhadap tiga masalah pokok pidana, yaitu pidana, penjahat, dan kejahatan. Menghadapi orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tidak boleh hanya memberikan penderitaan kepada orang yang malang ini, tetapi juga harus memberikan rasa empati, kasih sayang terhadap sesama makhluk.32 3.9. Teori Integratif Teori ini dikemukakan oleh Muladi. Teori ini membutuhkan peninjauan terhadap tujuan pemidanaan dari segala perspektif yang dinyatakan oleh Herbert L. Packer bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan tetapi merupakan kontrol sosial, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan pencapaiannya. Muladi menyatakan bahwa masalah pemidanaan merupakan hal yang kompleks, yang lebih mempertahankan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Teori ini memiliki pandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat.33 29 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Yogyakarta: Liberty, 1986), 196. 30 Jacob Elfinus Sahetapy, Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 283; Zaidan, Kebijakan Kriminal, 207. 31 Sahetapy, Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, 283; Zaidan, Kebijakan Kriminal, 207. 32 Soedarto, "Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia" (Semarang, 1974), 31; Zaidan, Kebijakan Kriminal, 210. 33 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 1985), 31. 186
Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue 2, September 2022 4. Kesimpulan Dalam perkembangannya, ternyata teori tujuan pemidanaan tidak hanya bermuara pada 3 (tiga) teori yang selama dikenal, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi terdapat banyak macam teori tujuan pemidanaan yang dicetuskan oleh beberapa tokoh, seperti teori integratif, teori pengayoman, teori kasih sayang, teori pemasyarakatan, teori pembebasan, dan lain-lain. Banyak ahli hukum telah memikirkan bentuk-bentuk lain dalam penerapan teori tujuan pemidanaan. Untuk saat ini, para aparat penegak hukum memang masih dan lebih mengedepankan teori absolut atau teori pembalasan dalam bentuk sanksi pidana sebagai primum remidium dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bagian dari efek jera agar pelaku tersebut diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Daftar Pustaka Abdurrahman. Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia. Bandung: Alumni, 1979. Abidin, A. Z., and Andi Hamzah. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010. Anwar, Yesmil, and Anwar. Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Ariyanti, Vivi. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Dan Eksekusi." Halu Oleo Law Review 3, No. 178. 19, 2 (September 2019): Gunawan, Yopi, and Kristian. Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila. Bandung: Refika Aditama, 2015. Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. Koeswadji, Hermien Hadiati. Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. 12th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016. Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 1985. Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. - - - . Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty, 1986. Pritanto, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: Rafika 187
P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754 Aditama, 2006. Rivanie, Syarif Saddam. "Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." Universitas Airlangga, 2020. Sahetapy, Jacob Elfinus. Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta: Rajawali Pers, 1982. Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1987. Sholehuddin, M. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Soedarto. "Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia," 1974. Tabiu, Ramadan, Heryanti, and Sahrina Safiuddin. "Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional." Halu Oleo Law Review 5, No. 2 (2021): 219-233. Utrecht, E. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958. Zaidan, M. Ali. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 188