KONSEP EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA (TELA'AH PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA) Moh. Musfiq Arifqi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM) Terate Abstract The concept of people's economy is one of the instruments of the economic system in Indonesia. This concept was initiated by Muhammad Hatta. The reason of this concept background was motivated by the economic downturn at the tme. During the 1997 monetary crisis in Indonesia, has many economic devastated. But, the concept of a people's economy is still able to stand with the principle of togertheness in building the economis system. It is as like with the concept of sharia cooperations, which are currently increasing by promoting the concept of kinship. The library research approach is used to make it easier describing the research results. This is obtained through Muhammad Hatta's original works, books, journals, articles and other relevant documents to the theme. The results of this study indicate that the people's economy concept accordings to Muhammad Hatta is able to provide solutions in the development of Islamic cooperation in Indonesia. By prioritizing the principle of helping (at-ta'awun), people will have more confidence to transact in sharia cooperations. There are three basic components of people's economy in developing Sharia economic, namely, the principle of togetherness, the people dominace to act economic and being more concerned with all people. Keywords: People's Economy, Muhammad Hatta, Sharia Cooperation Abstrak Konsep ekonomi kerakyatan adalah salah satu intrumen sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Konsep ini digagas oleh Muhammad Hatta. Lahirnya konsep ini dilatar belakangi adanya keterpurukan perekonomian pada masa itu. Pada masa krisis moneter 1997 di Indonesia telah banyak menyebabkan hancurnya perekonomian. Namun, konsep ekonomi kerakyatan masih mampu berdiri tegak dengan prinsipnya saling gotong-royong dalam membangun perekonomian. Bagitupun dengan konsep koperasi syariah yang saat ini terus mengalami peningkatan dengan mengedepankan konsep kekeluargaan. Pendekatan peneltian library research digunakan untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian. Hal ini diperoleh melalui karya-karya orisinal Muhammad Hatta, buku-buku, jurnal, artikel serta dokumen lain yang relevan dengan tema pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan menurut Muhammad Hatta mampu memberikan solusi dalam pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip tolong menolong (at-ta'awun), masyarakat akan lebih percaya dalam bertransaksi di koperasi syariah. Setidaknya ada tiga komponen dasar ekonomi kerakyatan dalam mengembangkan ekonomi syariah, yaitu, prinsip kebersamaan, kekuasaan milik rakyat serta lebih mementingkan orang banyak. Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Muhammad Hatta, Koperasi Syariah Pendahuluan Sejarah ekonomi berangkat dari salah satu pemikir pra klasik pada zaman yunani kuno. Namun, yang pemikiran ilmu lumrah dikenal di kalangan masyarakat perkembangan aliran pemikiran ilmu ekonomi diawali oleh aliran klasik. Aliran ini dipelopori oleh Adam Smith, yang memudian 57 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73)
sering disebut bapak ekonomi. Aliran ini menekankan pada beberapa hal yang tidak terduga atau dikenal dengan invisiblehand dalam mengatur pembagian sumber daya. Bertepatan juga diperkenalkan pemikiran tentang adanya uang, bunga dan jasa tenaga kerja manusia mulai dari perbudakan hingga perdagangan.1 pada waktu itu, Pada abad ke-20 masyarakat semakin mulai bereksplorasi dalam beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian menjadi salah satu tuntutan baru untuk menguasainya. Sehingga, bangsa mempelajari dan melanjutkan studi tentang ekonomi dalam berbagai bentuk. Pada saat ini pula kemudian bermunculan beragam mazhab atau Dari perkembangan yang semakin pesat tersebut, maka mulailah pemikiran ekonomi untuk merumuskan hukum-hukum akan digunakan dalam kegiatan yang ekonomi. Di samping itu, untuk mewujudkan tujuan ekonomi, maka dibutuhkan cara-cara untuk dapat merealisasikannya. Berdasarkan tersebut maka tujuan terpecahlah mazhab-mazhab ekonomi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang sering kita kenal dengan sebutan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis.2 akhirnya berbagai aliran-aliran ekonomi. pengkajian ilmu ekonomi Sistem ekonomi kapitalis menilai bahwa pemilik harta kekayaan adalah mereka yang selalu berusaha. Mereka memiliki hak penuh untuk menggunakan harta yang dimiliknya dengan tanpa adanya batas tertentu. Manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan segala tindakannya selama tidak bertentangan dengan peraturan. Sedangkan pandangan ekonomi sosialis bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama. Para anggota masyarakat secara individu memiliki hak kecuali pada retribusi 1Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer), (Depok: Gramata Publishing, 2010). hh. 2-3. 2 Ibid. hh. 298-299 yang mereka peroleh pada sebagai bentuk pelayanan public.3 Selanjutnya, mengenai pembangunan ekonomi atau dikenal dengan economic growth Indonesia masih banyak ditemukan di sosial permasalahan-permasalahan di masyarakat, kesenjangan, diantaranya kemiskinan, dan pengangguran yang masih ini diakibatkan oleh terus terjadi. Hal minimnya distribusi yang tidak adil di masyarakat. Di sisi lain, sistem ekonomi yang ada masih belum mampu memberikan solusi dalam permasalah ini. Sehingga tidak salah kemudian jika mengatakan bahwa ekonomi ini merupakan sistem ekonomi kapitalis pemodal, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. tahun 1997 di banyak menyebabkan Indonesia hancurnya perekonomian. Krisis tersebut berdampak pada berbagai elemen ekonomi di Indonesia, yakni, merosotnya nilai hutang dolar dalam rupiah dan mahalnya biaya produksi. Sehingga masyarakat banyak yang ekonomi, kemerosotan mengalami kemiskinan bertambah, semakin pengangguruan, dan lain-lain. Masyarakat mulai beraktivitas dan mencari inovasi sistem perekonomian. Pada akhirnya ada salah satu kelompok perekonomian yang masih berdiri tegak, ekonomi kerakyatan. Namun hal ini masih tetap saja berlanjut, krisis moneter terus berlanjut yang akhirnya ekonomi rakyat mengalami banyak tekanan. Krisis moneter pada telah yaitu dengan sistem Prinsip ekonomi kerakyatan menjadi salah jalan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi. Ekonomi kerakyatan setiap menjunjung kegiatannya. Selain itu, ekonomi kerakyatan juga dinilai sebagai salah satu sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai- nilai keislaman. Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat dipungkiri satu keadilan dalam 3Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syari'ah, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hh. 74-76 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) 58
lagi sebagai sebuah solusi untuk menuju sistem perekonomian yang sangat diidamkan di Indonesia. Hal ini terbukti dalam kondisi ekonomi indonesia pada tahun 1997-1998 ekonomi kerakyatan berperan sangat baik dalam membantu usaha kecil, menengah dan koperasi, terutama pada dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Ekonomi kerakyatan dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang lebih mengarah kemasyarakatan. pada Ekonomi kerakyatan, mengacu pada Pasal 33 UUD sistem yaitu perekonomian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat. Konsep kebersamaan dan gotong royong yang dijadikan sebagai landasan dalam penerapa ekonomi kerakyatan. Masyarakat mempunyai peran aktif dalam penerapan ekonomi. sistem ekonomi 1945, sebuah Adapun salah satu tokoh fundamental yang mambahas ekonomi kerakyatan yaitu Muhammad Hatta. Beliau terkenal sebagai salah satu pemikir ekonomi yang berasal dari Indonesia. Pemikiran beliau dalam bidang ekonomi sering disebut sebagai pemikir tentang kerakyatan. Menurut Muhammad Hatta melalui sistem ekonomi kerakyatan yang diaplikasikan dalam bentuk koperasi mampu memberikan harapan perekonomian yang cemerlang. Koperasi tergolong pada salah satu bentuk demokrasi perekonomian yang mengarah pada tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu negara, kesejahteraan adalah aspek terpenting yang sangat berpengaruh pada lajunya roda perekonomian tatanan pemerintahan..4 ekonomi ataupun Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiharsono, Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Indonesia: Mungkinkah? menyatakan bahwa Muhammad sistem ekonomi Hatta koperasi bagi bangsa Indonesia. Konsep keuangan koperasi mempuyai ciri khas yang sesuai dengan keadaan dan budaya bangsa Perekonomian telah merancang 4 Subandi, Ekonomi Koperasi, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 21. 59 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) Indonesia. Sehingga, sistem ekonomi koperasi tergolong pada salah satu solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia5. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Emili Grifell- Tatjé, dkk, menyatakan bahwa bisnis yang seperti koperasi mampu berbasis terhadap nyata kontribusi memberikan keberhasilan perekonomian masyarakat.6 beberapa sosial Selanjutnya dalam hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Ibnu Asqori Pohan, dkk, dengan "Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta" menemukan istilah demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dan konsep koperasi yang kemudian disebut sebagai "Soko Guru" perekonomian rakyat dinilai menjadi solusi yang layak serta sesuai dengan karakteristik negara Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Dengan mengedepankan konsep gotong-royong dalam penerapan intisari Pancasila dianggap mampu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan konsep koperasi sebagai salah satu gagasan atas ekonomi kerakyatan.7 judul bahwa munculnya nilai-nilai Di samping itu Rustam Effendi, dkk jurnalnya yang berjudul "Konsep dalam Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" menyebutkan bahwa Konsep koperasi yang ditawarkan oleh Bung dari Hatta merupakan penerapan perekonomian masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi masyarakat Indonesia. Semangat kolektivisme (saling tolong menolong). Hasil penelitiannya terdapat persamaan menyatakan bahwa bentuk nyata 5 Sugiharsono, Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah? Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6 Nomor 1, April 2009 6 Emili Grifell-Tatjé, dkk. The business foundations of social economic progress, BRQ Business Research Quarterly (2018) 21, hh. 278-292. 7 Ibnu Asqori Pohan, dkk. Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta, Jurnal Ilmu Politik dan Penerintahan (JIPP), Universitas Siliwangi Vol. 4 No. 1, November 2018, hh. 21-31.
konsep koperasi Muhammad Hatta dengan ekonomi syariah, yaitu pada akad, nilai-nilai tolong menolong, prinsip dasar, prinsip fungsi, manfaat, karakteristik, produksi, dan distribusi.8 prinsip mashlahah, Hasil penelitian di atas juga didukung oleh hasil peneltian yang dilakukan oleh Zainal Arifin Hoesein, hasil penelitiannya menyimpulkan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi penting dan prioritas dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut berbagai memperoleh perangkat hukum berupa peraturan yang mampu mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu ambil peran dalam dunia usaha nasional.9 Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Bambang Rudito, menyatakan bahwa konsep ekonomi yang berbasis pada komonitas banyak berperan untuk mensukseskan pembangunan ekonomi10. bahwa dicapai apabila dukungan dari judul penelitianya "Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Mewujudkan Perekonomian Indonesia Sesuai dengan Nilai- nilai Pancasila" menyatakan bahwa konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta tinggi keadilan dan sangat menjunjung kemakmuran kehidupan ini dimplementsikan bermasyarakat. Hal Sinda Eria Ayuni, dengan dalam 8 Rustam Effendi, dkk. 2018. Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15 No. 1 April 2018 P-ISSN 1412- 5382, E-ISSN 2598-2168. 9 Zainal Arifin Hoesein, Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 3 VOL. 23 JULI 2016, hh. 503-528 10 Bambang Rudito, The Improvement of Community Economy As Impact Of Corporate Social Responsibility Program: A case study in Pengalengan, Bandung, West Java, Indonesia, International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences 164 ( 2014 ), hh. 471 - 476 harus dengan melakukan seluruh kegiatan perekonomian sendiri dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong serta tidak ada campur tangan bangsa kolonial sehingga rakyat akan terbebas dari kesengsaraan belenggu penjajahan.11 cara rakyat Indonesia Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti tertarik ingin terus mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. Penelitian terdahulu tersebut masih terus membutuhkan penelitian lanjutan. Hal terlihat dari beberapa pembahasan yang masih belum menyentuh terhadap beberapa tinjauan dari konsep yang diterapkan dalam sistem ekomomi Islam. Pada masa kontemporer saat ini konsep ekonomi Islam melalui koperasi syariah yang menjadi memberikan tawaran konsep perekonomian yang lebih bermasyarakat untuk diterapkan di ini dapat dilihat dari Indonesia. Hal perkembangan koperasi syariah yang terus bertambah setiap tahunnya. ini salah satu tren baru terus signifikan mengalami peningkatan yang terjadi di tetapi di dalam peningkatan tersebut masih terus dipenuhi oleh beberapa hambatan. Sedangkan, sistem koperasi syariah masih terus membutuhkan banyak evaluasi baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usahanya. Masalah- masalah ini perlu segera diminimalisir demi kemajuan Indoensia. Sehingga dengan beberapa permasalahan dan latar belakalang ini, peneliti tetarik untuk mengkaji ekonomi lanjut kerakyatan yang diformulasikan melalui sistem koperasi syariah yang terjadi di Indonesia menurut tinjaun konsep ekonomi Muhammad Hatta. Sistem perekonomian koperasi Indonesia, perekonomian di lebih sistem 11 Sinda Eria Ayuni, Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Mewujudkan Perekonomian Indonesia Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila. Jurnal, 2015, (Malang: UIN Malik Malang) B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) 60
Landasan Teori Biografi Muhammad Hatta Muhammad Hatta adalah sosok yang terkenal dengan konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini tentunya tidak asing lagi di kalangan masyarakat yang dilahirkan di Bukit Tinggi ini memiliki nama familiar dengan sebutan Bung Hatta. Beliau tanggal 12 Agustus 1902. lahir pada Kelahiranya dengan masa bertepatan penjajahan Belanda. Haji Muahammad Djamil adalah ayahanda dari Hatta. Beliau merupakan anak dari Syekh Batuhampar. Ayah Hatta wafat ketika Haat berusia 8 bulan, yang pada saat itu Ayahnya berumur 30 tahun. Semenjak ayah Hatta meninggal, posisi ayah Hatta sementara digantikan oleh kekeknya yang bernama Syekh Batuhampar atau sering dipanggil Pak Gaek.12 Indonesia. Seorang Pada masa kecilnya Hatta pernah dibawa oleh kakeknya ke Mekkah dan melanjutkan pendidikannya di Mekkah, kemudian Hatta melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Hal ini menunjutkan bahwa Hatta sudah sejak kecil ditanamkan nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Di samping itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Hatta terkenal sebagai seorang demokrat dan ekonom religius yang memiliki latar belakang pendidikan keislaman ini berpendapat bahwa kemerdekaan dapat dicapai melalui kekuatan ekonomi rakyat, ini khususnya melalui koperasi. Dasar kemudian dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat dengan tujuan mempermudah dalam mencapai kemerdekaan politik. Keadilan sosial dan demokrasi adalah salah satu asas negara Indonesia yang selalu dijunjung tinggi. Selain pengaruh dari lingkungan keluarga, pergaulan keseharian Hatta juga banyak memengaruhi perhatian beliau dalam bidang perekonomian. Padang salah satu tempat dia tingal, ia banyak mengenal para pedagang 12Hatta, M. Untuk Negeriku: Bukittinggi- (Jakarta: Betawi. Lewat Rotterdam Kompas Media Nusantara, 2011), h. 57 61 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) yang menjadi anggota Serikat Usaha. Di samping itu, Hatta juga mengenal Taher Marah Sutan yang menguasai perdagangan di Padang. Serta ia juga mengenal dan aktif dalam pergerakan Jong Sumatranen Bond (JSB) atau semacam Perkumpulan Pemuda Sumatera.13 Setelah tamat sekolah di PadangPadang, Hatta melanjutkan studinya yang lebih fokus pada sekolah perdagangan yaitu belajar di lembaga Sekolah Dagang Hendrik School di Jakarta. Hatta di sana belajar hanya 3 tahun yaitu selesai pada tahun 1921 dengan meraih ranking ketiga. Setalah lulus di sana Hatta mencoba untuk bekerja pada kantor pos dengan gaji f 65 sebulan, tetapi niat ini dibatalkan atas bujukan ibunya.14 Kemudian untuk melanjutkan Hatta memutuskan studinya ke negeri Belanda. Di Belanda, Hatta kuliah di Handels Hoogere School, yaitu sebuah sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam. Dia ekonomi perdagangan. Dua tahun kemudian dia telah meraih gelar sarjana muda. Laku kemudian, beliau melanjutkan ke tingkat sarjana, namun setelah sudah hampir menuju ujian sarjana, beliau pindah jurusan. Beliau pindah pada jurusan ekonomi kenegaraan, karena itu ia terpaksa memperpanjang masa kuliahnya. Kuliah ini baru diselesaikan Hatta dalam tahun 1932.15 mengambil jurusan Dengan latar pendidikan yang berbasis ilmu ekonomi, Hatta mulai tumbuh pemikiran untuk rerumuskan konsep ekonomi setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agusutus 1945. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Hatta yaitu memasukkan konsep perkoperasian dalam UUD 1945. Hal ini terkandung dalam 13 Noer, Deliar, Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012). h. 9/ 14 Deliar Noer, Muhammad Hatta Biografi Politik, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 21 15 Rustam Effendi, dkk, Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Al- Hikmah, Vol. 15 No. 1 April 2018P-ISSN 1412- 5382 E-ISSN 2598-2168, hh. 111-135
"konstitusi" Pasal 33 UUD 1945 ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa perekonomian yang ada di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kerja sama. Dalam penjelasannya disebutkan diketahui bahwa sistem perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut yaitu koperasi.16 Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh yang membentuk konsep koperasi dalam memikirkan keberadaan masyarakat dan hasrat hidup orang banyak. Pengetahuan Hatta tentang ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman tidak dapat diragukan lagi. Selain Hatta sangat taat dalam mepelajari ilmu agama bahkan Hatta juga sempat menulis buku yang berjudul Nuzul Qur'an yang diterbitkan oleh Penerbit Angkasa pada tahun 1966. Pandangan Hatta tentang masalah-masalah kebangsaan, seperti prinsip-prinsip loyalitasnya demokrasi dan keberpihakannya terhadap nasib rakyat kemudian formulasikan dalam ekonomi bentuk sebagai "Bapak kerakyatan. Indonesia" karena pemikiran- Koperasi pemikirannya pro kerakyatan.17 terhadap pemikiran tentang Ia dikenal ekonominya yang Ketika masih waktu belajar ekonomi di Rotterdam, ia banyak mencermati beberapa kejadian ekonomi rakyat yang banyak dieksploitasi oleh pelaku ekonomi modern yang pada saat itu banyak dikendalikan oleh investor-investor Belanda, terutama pada bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan dengan pada saat ini dikelola dengan sistem seadanya, sehingga sulit untuk berkembang. dan perkebunan besar yang didukung dengan luas tanah hektar, menggunakan teknologi unggul, dan adanya Usaha pertanian ratusan ribu 16Hendar. Manajemen Perusahaan Koperasi. (Jakarta: Erlangga, 2010). h.07 17Parakkassi, I. Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. Jurnal TéKSTUAL, 16(31), 2019, hh. 18-38 modal yang sangat besar tentu akan mudah memproduksi komoditi ekspor, berupa karet, teh, kelapa sawit, tembakau. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan semakin tersisihkan. Hatta bertujuan untuk bagaimana mempersatukan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha koperasi yang berbasis pada asas kekeluargaan. tebu, dan Konsep Ekonomi Kerakyatan Secara sepintas dapat dipahami bahwa konsep ekonomi kerakyatan adalah salah satu konsep pada kekeluargaan atau kerakyatan. Dengan sistem kekeluargaan akan lebih mudah dalam mewujudkan kesejahraraaan ekonomi. Dalam padangan beberapa tokoh ekonom berbeda- beda dalam memberikan definisi ekonomi kerakyatan. Menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul "Kewirausahaan Pemberdayaan Usaha Kecil (Strategi Menengah dan penduduk Miskin)", ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.18 ekonomi yang berbasis Sedangkan menurut Mubaryo dalam bukunya yang berjudul "Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan)" menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.19 Definisi ini lebih menyempitkan ruang lingkup sistem perekonomian dengan tujuan untuk mempermudah membangun sistem ekonomi dari bawah. Di samping itu, tujuan adalah dari perekonomian yang dimana pelaksanaan ekonomi kerakyatan 18Zulkarnain, (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin), (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006), Cet Ke-1, h. 98 Kewirausahaan 19Mubaryo, Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kerakyatan, Kapitalis (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), Cet.Ke-1, h. 81 Menuju Ekonomi B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) 62
kegiatan, pengawasannya dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan juga sistem sebagai bisa perekonomian yang dibagun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan seluruh bagi yang kesempatan sehingga masyarakat dalam berpartispasi perekonomian dan berkembang dengan baik.20 diartikan suatu luas dapat terlaksana Dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam kegiatan ekoinomi yang sifatnya hanya pada jangka pendek, serta berdimensi keuangan yang keterpihakannya pada orang-orang mempunyai uang banyak. Akan tetapi ekonomi kerakyatan dapat dipahami secara komprehersif dalam artian memperhatiakan aspek kualitatif ataupun kuntitatif, keuangan dan non keuangan dan aspek lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan tidak pemerataan, pertumbuhan ataupun stabilitas akan tetapi lebih dan keberlanjutan perlaku ekonomi masyarakat.21 Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. berdasarkan pada pada keadilan, partisipasi tujuan untuk Sistem ekonomi rakyat disebut dengan perekonomian ekonomi kerakyatan. Makna yang lebih luas ekonomi rakyat atau 20 Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 161 Sabini 21 Ginanjar Kartasasmita, Pembanguan untuk Rakyat Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), hh 222-232. 63 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) kerakyatan mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari sistem ekonomi pancasila.22 Secara makna harfiah, kata rakyat tertuju pada seluruh masyarakat atau orang yang berada dalam suatu wilayah atau negara terminologi, tertentu. Secara ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum para pakar ekonomi belum ada yang menyebutkan suatu prinsip utuh tentang ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah: a. Prinsip kekeluargaan. Dalam penjelasan UUD bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersam azas berdasarkan kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, BUMD. 1945 dinyatakan atas b. Prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya lapangan ekonomi. sama dalam c. Prinsip pendapatan. sebagai konsumen dan Masyarakat harus merasakan pelaku pemerataan pendapatan. Kalau selam ini mementingkan pemerintah pertumbuhan tinggi belaka. itu teryata Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pendapatan. pada dirasakan Pertumbuhan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas pemerataan ekonomi terlalu ekonomi hanya yang semu pemerataan itu hanya 22 Suandi Hamid, Edy. Dinamika Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2012). h.37
masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat. a. Prinsip antara keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. b. Prinsip kerja saling membangun relasi. Prinsip ini lebih kegiatan pada mengarah perekonomian yang didasarkan pada kerja sama atau saling membantu untuk memenuhi kegiatan ekonomi. saling Dengan kerja sama membantu satu sama tentu berbagai kegiatan usaha kecil atau bahkan usaha besarpun akan mudah terkendalikan. samping sama atau serta lain juga menyatakan bahwa ada beberapa upaya dalam mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga point penting, yaitu meliputi: Pertama, menciptakan atau membentuk iklim yang terhadap perkembangan potensi masyarakat. Setiap orang memeliki potensi yang berbeda-beda. Dengan perbedaan potensi ini perlu terus diasa dapat dikembangkan bermamfaat. Kedua, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan melalui peningkatan taraf pendidikan, pencerahan peningkatan derajat terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Ketiga, memberikan perlindungan dan mencegah terhadap terjadinya persaingan serta mencegah yang Di itu, Mubyarto sangat membantu dan agar kesehatan serta tidak seimbang, eksploitasi bagi beberapa golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.23 Tujuan utama ekonomi kerakyatan tidak kemampuan lain masyarakat dalam mengelola perekonomian sistem mereka sendiri. Artinya, dalam ekonomi anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek atau pelaku perekonomian. Mereka tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek perekonomian. Adapun secara garis besar sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi empat Pertama, tersedianya beberapa peluang kerja serta penghidupan yang layak untuk masyarakat. Kedua, terealisasinya sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak-anak terlanrtar. Ketiga, pendistribusian modal kepemilikan yang merata kepada masyarakat. Keempat, seluruh kegiatan pembentukan produksi serta pembagian bagi hasilnya harus berlangsung dibawah pimpinan anggota masyarakat.24 untuk meningkatkan kerakyatan, setiap poin penting yaitu: Konsep Koperasi Syariah Secara etimologi, kata koperasi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah co dan operation yang artinya kerja sama. Dalam bahasa belanda sering dikenal dengan sebutan istilah cooperation veregening yang memiliki makna bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.25 Sedangkan dari segi terminologi, koperasi dapat diketahui ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau masyarakat umum dengan dasar secara kekeluargaan. tujuan suka rela tentang perkoperasian, pada Bab I pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 23 Indra Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah, (PT. Grasindo: Jakarta, 2001), h. 97 24 Ibid. hh. 24-27 25 R.T. Sutantya Rahardja, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002). h.01. B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) 64
dinyatakan bahwa "koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.". Dari definisi ini diketahui bahwa koperasi adalah perkumpulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sistem kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha bersama berdasar Semangat asas atas kolektivisme akan dihidupkan koperasi, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.26 Sedangkan, Koperasi kekeluargaan. Indonesia kembali itu yang dengan syariah adalah sebuah sistem koperasi yang merupakan konversi dari sistem koperasi konvensional dengan pendekatan atas nilai-nilai syariat Islam serta kegiatan ekonomi pada masa Rasullulah dan para sahabatnya.27 Secara garis besar koperasi konvensional dan koperasi syariah mempunyai pengertian yang sama yaitu: (1) Badan usaha/lembaga (untuk melakukan kerja sama), (2) Terdiri dari anggota, (3) Mempunyai landasan hukum, (4) terdapat paksaan, (5) Modal dan Tidak pengelolaan bersama berdasarkan bagi hasil. Adapun perbedaan hanya terletak pada kegiatannya yang selalu melihat prinsip- prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam syariah selalu Islam. Koperasi Syariah berlandaslan pada prinsip-prinsip syariah.28 Setidaknya ada 7 nilai-nilai dalam penerapan koperasi syariah, yaitu: 26 Muhammad Hatta, 1967. Teori Politik dan Orde Ekonomi. (Jakarta: Tintamas, Hatta, 1967), h.h 35-37 27 Buchori, Nur S., Koperasi Syariah. (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009) h.05 28 Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A., Koperasi Pengelolaan Konsep Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah AlHasyr Ayat 7. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2019. h. 9 65 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) a. Shiddiq yang mencerminkan keju juran, akurasi dan akuntabilitas. b. Istiqamah mencerminkan konsis tensi, komitmen dan loyalitas. c. Tabligh yang mencerminkan tran sparansi, kontrol, edukatif, dan ko munikatif d. Amanah yang mencerminkan ke reputasi, dan percayaan, kredibelitas. integritas, e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif. f. Ri'ayah yang mencerminkan se mangat kepedulian, solidaritas, awareness. g. Mas'uliyah empati, yang mencerminkan responsibilitas29 Adapun pembagian koperasi berdasarkan pada fungsinya yaitu sebagai berikut: pengadaan, pembelian, 1. Koperasi yang adalah konsumsi menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai sini anggota konsumen akhir. Di berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. koperasi 2. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. 3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. 4. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: 29 Testru Hendra, Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, Maqdis, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, no.1, januari-juni 2016, h. 113-122
simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. 5. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha cooperative), yang sedangkan menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).30 purpose koperasi (single Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe kajian reasech). Penulis untuk pustaka yang diperlukan memperoleh data-data malalui beberapa literatur dari buku, jurnal, artikel dan media lain yang relevan dengan tema ini penelitian. Dengan metode dimaksudkan lebih mudah mendeskripsikan dari hasil penelitian yang diamati.31 Studi pustaka (library research), yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dari literatur tersebut di gunakan dan memecahkan masalah yang sedang diteliti.32 Ketika semua data sudah tersusun, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. teknik analisa dengan Deskriptif berarti menjelaskan pemikiran pokok-pokok Muhammad Hatta tentang konsep ekonomi kerakyatan yang kemudian dikaitkan dengan pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Agar keseluruhan data yang di peroleh itu dapat dipahami dengan jelas, maka penulis menggunakan teknis analisis deduktif dan (Library untuk menganalisis 30 Basri, Yuswar Zainul, dan Nugroho Mahendro. Mikro, Ekonomi Kecil dan Menengah (Dinamika dan Pengembangan), Jakarta. Universitas Trisakti, 2009. Kerakyatan: Usaha 31 Ronni Kountur, Metode Penelitian Untuk Menulis Skrpsi dan Tesis, (Jakarta: PPM, 2003), h. 29. 32 Hadari Nawawi, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1993), h. 30 komperatif. Deduktif adalah menyatukan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk kemudian disimpulkan pada yang lebih khusus. Pembahasan Dan Hasil Penelitian Muhammad Hatta dan Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta terkenal dengan salah satu tokoh politikus sekaligus ekonom yang mempunyai dalam pembentukan negara Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Peran beliau terhadap negara Indonesia cukup banyak, baik dari seri politik maupun ekonomi. Di bidang ekonomi, Hatta cukup fundamental dengan konsep ekonomi kerakyatan. Undang-undang Pasal 33 UUD 1945 mendefinisikan ekonomi sistem kerakyatan yaitu perekonomian untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam hal ekonomi. Dengan adanya konsep ekonomi kerakyatan ini diharapkan perekonomin di Indonesia akan lebih menyentuh terhadap kelompok kecil yang sering termarginalkan oleh sistem ekonomi yang ada. banyak peran sebagai suatu bertujuan yang selalu menjungjung nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu antar pelaku ekonomi. Setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam sebagai menerapkan ekonomi kerakyaan mana dikemukan oleh Muhammad Hatta, (1) Perekonomian dibentuk dan yaitu: dirancang secara bersama-sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan; (2) Segala bentuk produksi yang menunjang untuk kemajuan negara serta kepentingan orang banyak harus dikelola oleh negara. (3) negara berperan besar terhadap pengelolaan kekayaan alam yang dimilikinya untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan Dari tiga prinsip ini, dapat diketahui bahwa kedudukan sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat ditolong dengan hadirnya beberapa lembaga perbankkan dan bahkan sistem ekonomi kapitalis yang menguasai B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) 66
sekarang ini. Keadaan ini hanya akan dapat diperbaiki dengan berangsur-angsur serta secara bertahap dengan pendekatan sistem ekonomi kerakyatan, dengan kata lain dengan mengadakan mengembangkan perkoprasian produksi, konsumsi dan dibantu dengan koperasi kredit usaha rakyat demi kemajuan ekonomi rakyat. dan Istilah lain ada yang mnyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota penyelenggaraan masyarakat, kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengawasan anggota-anggota masyarakat.33 pengertian ini lebih mengarah pada penerapan ekonomi kerakyatan harus melibatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatannya. Di samping juga penting untuk itu, peran negara mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Undang-undang 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, negara memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Salah satu peran negara antara lain yaitu: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam (4) kemakmuran memenuhi segala hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan dan memberikan bantuan atas fakir miskin dan anak terlantar. semua sementara pengendalian atau untuk rakyat; pekerjaan; (5) memelihara Muhammad Hatta memandang bahwa sistem ekonomi kerakyatan akan mampu terhadap memberikan ketimpangan yang terjadi pada masyarakat. Istilah dari konsep ekonomi kerakyatan renungan merupakan oleh pemikian banyak solusi salah yang satu hasil diperkenalkan 33 Revrisond Baswir, Manifesto Ekonomi Kerakyatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hh. 58-60. 67 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) Muhammad Hatta. Pemikiran ini tertuang dalam kertas kerjanya yang berjudul "Ekonomi Rakyat dalam Bahaya" pada tahun 1934. Tulisan tesebut menyebutkan bahwa dasar lahirnya konsep ekonomi kerakyatan merupakan bentuk perlawanan persaingan atas sistem ekonomi Belanda.34 Pada tahun 1998 kemudian pemerintah bertekad mengaplikasikan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan sauatu ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan.35 tentang konsep ekonomi kerakyatan ini sebenarnya adalah salah satu bentuk perlawanan serta kritikan terhadap sistem ekonomi yang berkembang pada masa itu, yaitu sistem ekonomi liberal. Hatta berpandangan bahwa konsep ekonomi liberal bukanlah strategi perekonomian yang cocok untuk bangsa yang dilihat dan dinilai oleh Hatta bukanlah solusi terbaik dan cenderung tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Salah satu cotoh yang berkembang yaitu adanya pendistribusian asset, memindahkan hak milik asset demi kepentingan tertentu. Memindahkan atau mengalihkan aset yang dimikinya dari pemain lama kepada pemain baru. Dalam pandangan Hatta, distribusi ini merupakan yang memberikan kekuasaan dan kesempatan yang adil bagi pihak manapun. Nilai-nilai keadilan yang menjadikan landasan dalam penerapan sisten ekonomi Hatta.36 Argumentasi Hatta asset upaya 34 Fariz Rahman, 2016, Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, IAIN Jember, 2016. 35 Ibnu Asqori, dkk. Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta, Jurnal JIPP, Vol. 4 No. 1, November 2018, hh. 21-31. 36 Mubiyarto, Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Artikel Media Indonesia, 2001. h. 55.
juga memiliki fenomenal berkaitan dengan membangkitkan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, pedagang kecil melalui jalan koperasi. Gagasan ini adalah salah satu bentuk dukungan terhadap ekonomi keberhasilan kerakyatan. Dengan adanya sistem ekonomi kerakyaan ini diharapakan masyarakat akan ikut serta dalam mensukseskan banyak negara. Di dengan membangkitkan kebersamaan membangun ekonomi akan lebih mudah untuk memajukan negara. Hal ini juga akan memberikan dampak yang cukup jelas pada pada sistem ekonomi negara baik dalam jangka waktu dekat, maupun panjang. Selanjutnya, Muhammad Hatta pemikiran yang dari sistem samping itu, semangat Sistem ekonomi kerakyatan bertitik tumpu pada satu kekuatan dan kekuasaan terwujud rakyat. Ekonomi rakyat dapat dengan kegiatan adanya perekonomian yang dilakukan dengan cara dalam gotong swadaya mengelola sumber daya alam yang ada. Poin penting dari ekonomi kerakyatan yaitu berangkat dari ide-ide kreatif rakyat dalam mengembangkan yang didukung oleh negara. Ekonomi kerakyatan tidak akan lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu berpihak pada kesejahteraan atau welfare ekonomi rakyat. bentuk dan royong perekonomian Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat dilihat setidaknya tiga ciri utama dalam penerapan ekonomi kerakyatan, yaitu: Pertama, menciptakan iklim yang membantu untuk mengasa potensi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena menyangkut dari kemampuan yang dimikiki masing-masing masyarakat. Setiap masyarakat dan kelompok masyarakat memiliki potensi yang berbada- beda sehingga dengan perbedaan ini dapat diorganisir untuk kemajuan negara. Kedua, memperkuat potensi dan dikembangkan ini dapat ekonomi masyarakat. Upaya dilakukan dengna cara meningkatkan kwalitas dari sumber daya manuasi yang ada, mulai dari peningkatan taraf pendidikan, penigkatan mutu serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan beberapa peluang ekonomi. Ketiga, melindungi dan mencegah rakyat dari terjadinya persaingan yang tidak seimbang. ini perlu diperhatikan dalam sistem Hal ekonomi untuk mencegah terjadinya eksploitasi antara golongan kuat terhadap golongan ekonomi yang lemah. kerakyatan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Menurut Muhammad Hatta ekonomi kerakyatan lain dilatar ini muncul tidak belakangi dengan adanya konsep ekonomi sebelumnya yang kurang menyentuh terhadap rakyak, utamanya rakyat kecil. Muhammad tokoh ekonom Hatta adalah salah satu sekaligus yang mempunyai gagasan cermerlang tetang sistem terkenal perekonomian dengan pejuang yang mampu melahirkan konsep ekonomi kerakyatan. Sampai saat ini konsep ekonomi kerakyatan butuh terus dilestarikan dengan berbagai inovasi-inovasi yang mempu memajukan ekonomi rakyat. Salah sistem ekonomi koperasi. sistem ekonomi keperasi Indonesia untuk menentang menpunyai cita-cita secara individualisnme dan kapitalisme fundamental. Indonesi menginginkan masyarakat agar menciptakan suatu masyarakat yang kolektif berakar pada adat istiadat Indinesia yakni asas gotong royong dan musyawrah mufakat untuk suatu urusan atau masalah yang sedang dihadapi.37 Indonesia pernah mengalami beberapa kali krisis ekonomi global. Salah satu contohnya krisis ekonomi dunia yang tahun 1997 berkepanjangan mulai dari Gagasan tentang konsep Indonesia politikus Indonesia. Beliau satunya melalui Perkoperaisan 37 Revrisond Baswir, Manifesto Ekonomi Kerakyatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 56. B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) 68
hingga 1999 dan terus berlanjut pada tahun 2001, usaha kecil menengah (UKM) atau juga dalam istilah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) telah mampu dan berhasil menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan dari masyarakat kecil yang dalam memajukan bergerak perekonomian. Langkah ini menjadikan lahirnya konsep ekonomi cikal bakal berskala mikro atau di sebut UMKM. Hingga sampai saat ini, kegiatan UMKM yang sangat menyentuh masyarakat yaitu adanya kegiatan koperasi. bersama Menurut Muhammad Hatta koperasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi untuk ekonomi mensejahterakan masyarakat dan negara secara umum. Kesejahteraan adalalah salah mengetahui satu keberhasilan negara dalam memberikan pelayanan ekonomi masyarkat.38 Ketika perekonomian maka tersebut kesejahteraan juga akan baik. Hal ini cukup jelas, bahwa koperari tergolong pada salah satu strategi sistem perekonomian yang perlu terus ditingkatkan di Indonesia, utamanya koperasi syariah. yang bertujuan barometer untuk baik, Di samping itu, Muhammad Hatta juga berpendapat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang harus bangkit dari keterpurukan sampai perkonomian dikuasai oleh asing, kita bangun ekonomi kita mulai dari lingkungan sekitar. Dengan lengkungan yang berbeda-beda diharapkan mampu saling melengkapi demi negara. Beliau kemajua menginginkan hidup masyarakat makmur dan sejahtera bebas dari kesengsaraan hidup. Dalam jelas dinyatahan bahwa, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Asas kekeluargaan itu ialah ekonomi. Jangan perekonomian undang-undang cukup 38 Subandi, Ekonomi Koperasi, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 21. 69 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) koperasi.39 Hal ini menandakan bahwa koperasi merupakan penggerak utama dalam mensukseskan sitem ekonomi kerakyatan. koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi juga bertujuan untuk terbatas. Usaha ini memenuhi dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Dengan beragamnya masyarakat di Indonesia juga menjadikan alasan untuk melakukan kegiatan di koperasi. Sehingga saat ini lahirlah koperasi syraiah yang lebih menjunjung nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya. Perlu disadari bahwa kebutuhan yang terus mengalami Koperasi tahun. Pada peningkatan dari tahun ke sebagaimana tanggal 24 Februari 2020, disampaikan oleh Deputi Pengembagnan SDM kementrian koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah mencapai 4.046 unit atau 3,29% dari total koperasi secara nasional.40 Data ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah cukup meningkat dalam nasional. Hal terus skala dikembangkan mensejahterakan demi masyarakat secara Islami. Syariah ini perlu Di samping itu, Hatta juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan koperasi terdapat asas kolektivisme. Seluruh elemen yang terlibat di dalammnya memiliki kedudukan yang sama. Semuanya bekerja bersama-sama untuk mensukseskan tujuan yang sudah dirancang bersama. Atas Dasar kolektivisme ini, Hatta berpendapat bahwa koperasi adalah salah satu menggerakkan untuk bentuk ideal 39 Muhammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, (Jakarta: Kompas, 1987), h. 3. 40 Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.4046 Unit. Diakses tanggal 25 September 2020. pada
rakyat.41 Atas dasar asas perekonomian kolektivisme inilah, dalam kegiatan koperasi syariah selalu mengedepankan kebersamaan dalam segala kegiatannya Dengan semangat gotong-royong dan saling melengkapi satu sama lain, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk bangkit dan berkembang. Hal ini juga dapat ditemukan dalam teori ekonomi Islam yang juga bertujuan untuk berbuat baik sesama makhluk, dan tolong menolong serta saling membantu dalam kebaikan untuk menuju kesejahteraan ekonomi, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Pemikiran Hatta juga banyak dipengaruhi oleh agama Islam dalam penentuan konsep perekonomian Indonesia. Salah satu contohnya, Hatta berpendapat bahwa pemikiran sosialis yang dimilikinya berangkat dari adanya ajaran Islam. Hal ini kerap kali ditemukan dalam bukunya yang "Persoalan Ekonomi Sosialis berjudul Indonesia" bahwa tulisan beliau kerap kali mengkolaborasikan pemikiran keislaman dengan pemikiran konsep sosialis.42 Hatta melihat dengan adanya konsep koperasi dapat membantu dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Upaya ini dilakukan ketimpangan karena melihat ekonomi yang dialami Negara. Selain itu, konsep ekonomi koperasi menurut Hatta dianggap mampu memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi masyarakat serta tidak harus tergantung pada satu pihak tertentu. Kemerdekaan Indonesia juga harus menjamin rakyat.43 dan memberikan Menurutnya koperasi merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai kebersamaan, karena dalam koperasi pemerataan kerja dan terjadinya partisipasi 41 Muhammad Hatta, Ekonomi Industri, (Jakarta. Pustaka Gunung Agung, 1987). h. 110 42 Panji Patra, 2008, Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, h.115 43 Rose Mavis, Indonesia Merdeka Biografi Politik Muhammad Hatta (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 15. pembagian hasil ditentukan bersama.44 Hal ini juga cukup jelas diatur dalam sistem ekonomi Islam, bahwa nilai tranparansi merupakan ciri khas dari ekonomi Islam. Berikut secara terperinci kerakyaan Muhammad Hatta dalam mewujudkan konsep koperasi syariah. konsep ekonomi Dari paparan di atas dapat diketahui kerakyatan bahwa Muhammad Hatta sudah memiliki relevansi dengan konsep koperasi syariah yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian, koperasi syariah di Indonesia butuh terus dikembangkan dengan turus melihat atas terjadi pada kebutuhan-kebutuhan yang masyarakat. Hal juga disampaikan oleh Hatta dalam bukunya ialah memenuhi bahwa wujud koperasi keperluan bukan mencari keuntungan sepihak. Konsep koperasi Hatta setidaknya paling tidak memiliki dua fondasi yaitu (setia bersekutu) dan individualitet (kesadaran akan harga diri sendiri).45 konsep ekonomi ini cukup jelas bersama solidaritet Selanjutnya, Hatta konsep koperasinya yang terkandung dalam pasal 33 bahwa 1945 UUD "perekonomian usaha disusun bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia harus dirancang dengan sistem kebersamaan (at-ta'âwun) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan atau kerjasama. Oleh karena itu, bagi pelaku ekonomi di Indonesia dari masing-masing kegiatan, baik berupa BUMN, koperasi maupun perusahaan swasta, harus menerapkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta kerjasama. Sehingga dengan menjelaskan sebagai 44 Muhammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, (Jakarta: Kompas, 2015), h. 191. 45 Muhammad Hatta. 1954. Beberapa Fasal dan Ekonomi, Kooperasi. (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian Hatta, 1954), h. 126 Djalan Keekonomi B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) 70
tujuan kemakmuran ekonomi akan mudah dihasilkan. Beriringan dengan terus perkembangan zaman, koperasi syariah di Indonesia menjadi salah satu harapan dalam pembangunan perekonomian. Dengan mengedepankan nilai- nilai keislaman dan kebersamaan, koperasai memberikan syariah kepercayaan pada masyarakat secara umum. Hal ini membutuhkan banyak inovasi dari segala bentuk kegiatan koperasi syariah, guna terus berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan koperasi syariah. mampu terus Kesimpulan Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta mampu memberikan tawaran konsep lebih bernilai dan perekonomian yang tersentuh dalam ranah kemasyarakatan. Melalui koperasi syariah, masyakarakat akan lebih banyak berperan dalam mengatur perekonomiannya. Hatta cukup fundamental dengan konsep ekonomi kerakyatan. Undang- undang Pasal 33 UUD 1945 mengartikan ekonomi kerakyatan yaitu sebuah sistem untuk perekonomian mewujudkan ekonomi dan kedaulatan rakyat. Dengan adanya konsep ekonomi kerakyatan ini diharapkan perekonomin di Indonesia akan lebih menyentuh terhadap kelompok kecil yang sering termarginalkan oleh sistem ekonomi yang ada. yang bertujuan Sistem ekonomi kerakyatan bertitik tumpu pada satu kekuatan dan kekuasaan terwujud rakyat. Ekonomi rakyat dapat kegiatan adanya dengan perekonomian yang dilakukan dengan cara swadaya dalam gotong mengelola sumber daya alam yang ada. Poin penting dari ekonomi kerakyatan yaitu berangkat dari ide-ide kreatif rakyat dalam bentuk dan royong 71 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) yang mengembangkan didukung oleh negara. Ekonomi kerakyatan tidak akan lepas dari keadilan dan demokrasi selalu berpihak pada ekonomi yang kesejahteraan atau welfare ekonomi rakyat. perekonomian Muhammad Hatta menjelaskan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan negara secara umum. Kesejahteraan adalah aspek yang sangat berpengaruh dalam lajunya roda perekonomian maupun pemerintahan, karena dalam suatu negara hal yang melandasi pemerintahan berhasil salah satunya dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya Di samping itu, Hatta juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan koperasi terdapat asas kolektivisme. Seluruh elemen yang terlibat di dalammnya memiliki kedudukan yang sama. Semuanya bekerja bersama-sama untuk mensukseskan tujuan yang sudah dirancang bersama. Dengan semangat gotong-royong dan saling melengkapi satu sama lain, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk bangkit dan berkembang. Hal ini juga dapat ditemukan dalam teori ekonomi Islam yang juga bertujuan untuk berbuat baik sesama makhluk, dan tolong menolong serta saling membantu dalam kebaikan untuk menuju kesejahteraan ekonomi, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Pemikiran Hatta juga banyak dipengaruhi oleh agama Islam dalam penentuan konsep perekonomian Indonesia. dalam mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan memalui koperasi syariah setidaknya ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu 1) prinsip kebersamaan. lebih Prinsip mengedepankan pada nilai gotong royong sebagaimana ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. 2) kekuasaan milik rakyat, artinya rakyat banyak berperan dalam mensukseskan perekonomian di suatu negara. 3) lebih mementingkan orang banyak. Dalam islam sudah diajarkan adanya prinsip mashlahah (kesejahteraan rakyat). Prinsip ini Selanjutnya ini dalam sistem
(maqashid sejalan dengan syariah) untuk mendatangkan yaitu kemaslahatan bersama. Tidak harus berpihak pada masyarakat tertentu. tujuan syariat Daftar Pustaka Amalia, Euis. (2010). Sejarah Pemikiran (Dari Masa Klasik Depok: Ekonomi Islam Hingga Gramata Publishing. Kontemporer). Asqori, (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta, Jurnal Ilmu Politik dan Penerintahan (JIPP), Universitas Siliwangi Vol. 4 No. 1, November. Ibnu, Pohan, dkk. Ayuni, Sinda, Eria. (2015). Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Mewujudkan Perekonomian Indonesia Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila. Jurnal. Malang: UIN Malik Malang. Basri, Yuswar, Zainul, dan Nugroho Ekonomi Mahendro. Mikro, Kerakyatan: Kecil dan Menengah (Dinamika dan Pengembangan). Jakarta: Universitas Trisakti. (2009). Usaha (2016). Manifesto Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Buchori, Nur S. (2009). Koperasi Syariah. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15 No. 1 April 2018 P-ISSN 1412-5382, E-ISSN 2598- 2168. Baswir, Revrisond, Effendi, Rustam, dkk. Emili, Grifell-Tatjé, dkk. (2018). The Business Foundations of Social Economic Progress, BRQ Business Research Quarterly. Fariz Rahman. (2016). Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, IAIN Jember. Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A., (2019). Koperasi untuk Kesejahteraan Konsep Pesantren Pengelolaan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam. Ghofur, Abdul. (2015). Pengantar Ekonomi Syari'ah. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. Hamid, Suandi, Edy. (2012). Dinamika Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: UII Press. Hatta, M, (1987). Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Jakarta: Kompas, 1987. _________ (1954). Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Kooperasi. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian Hatta. (2011). __________ Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi. (Jakarta: Kompas Media Nusantara. __________ Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Jakarta: Kompas. Untuk Hendar. (2010). Manajemen Perusahaan Koperasi. Jakarta: Erlangga, 2010. (2016). Pembangunan Hendra, Testru. Ekonomi Dengan Islam Pengembangan Koperasi Syari'ah, Maqdis, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, no.1, januari-juni, h. 113- 122 Hoesein, Zainal Arifin. (2016). Peran Negara Dalam Sistem Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 3 VOL. 23 JULI. Ismawan, Indra. (2001). Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah. PT. Grasindo. Jakarta: Kartasasmita, Ginanjar, (1996). Pembanguan Memadukan untuk pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka Cidesindo. Rakyat Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.4046 Unit. 4046-Unit/, Diakses pada tanggal 25 September 2020. Kountur, Ronni. (2003). Metode Penelitian Untuk Menulis Skrpsi dan Tesis. Jakarta: PPM. Muhammad Hatta, (1987). Ekonomi Industri, Jakarta: Pustaka Gunung Agung. B a l a n c a 72 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73)
Mubaryo, Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Aditya Media Cet.Ke-1. Mubiyarto, (2001). Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Artikel Media Indonesia. Muhammad Hatta. (1967). Teori Politik dan Orde Ekonomi. Jakarta: Tintamas, Hatta. Nawawi, Hadari. (1993). Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Noer, Deliar. (1990). Muhammad Hatta Biografi Politik. Jakarta: LP3ES. __________ (2012). Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Parakkassi, I. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. Jurnal TéKSTUAL, 16(31), 2019. Patra, Panji. Berdasarkan (2008). Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, h.115 Rahardja, R.T. Sutantya. (2002). Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Rose Mavis, Indonesia Merdeka Biografi Politik Jakarta: PT Muhammad Hatta. Gramedia Pustaka Utama. Rudito, Bambang. (2014). The improvement of community economy as impact of responsibility corporate program: A in Pengalengan, Bandung, West Java, Indonesia, International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, - Social and Malaysia, Procedia Behavioral Sciences 164. social case study Sabini Sumawinata, (2004). Politik Ekonomi Jakarta: Gramedia Kerakyatan. Pustaka Utama. Subandi, Bandung: Alfabeta, Sugiharsono. (2008). Ekonomi Koperasi. Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah? Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6 Nomor 1, April. (2009). Zulkarnain. (2006). Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah 73 B a l a n c a Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2020 (57 - 73) Dan Penduduk Miskin), (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Mubyarto. 1997. Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. (Yogyakarta: Adtya Media) Rafsanjani, Haqiqi "Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah", Vol. 1, No. 2, (2016) Turmudi, Muhammad . "Produksi dalam Perspektif Ekonomi Jurnal Islamadina, Vol. XVIII, No. 1, (2017) . 37-56 Usman, Ermawati Islam", . "Perilaku Produsen Islam", Jurnal dalam Etika Bisnis Hunafa, Vol. 4, No. 3, (2007). 207-216 Ya'qub, Hamzah. 1992. Etos Kerja Islam, (Jakarta: Pedoman Ilahi Jaya). .