BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA A. Tinjauan Umum Tentang Penataan Penataan memiliki kata dasar tata yang berarti aturan, kaidah, aturan dan susunan, cara menyusun, atau sistem. Tata dalam lingkup hukum memiliki arti peraturan dan cara atau tata tertib hukum dalam suatu negara. Pengertian ini juga mencakup pengertian sebuah pola dalam sistem suatu kota dalam tata perencanaan yang terorganisasi untuk sebuah kota dalam membangun, misal jalan, taman, tempat usaha dan tempat tinggal agar kota tersebut terlihat apik, nyaman, indah, berlingkungan sehat dan terarah perluasannya di masa depan. 1 Sebuah penataan adalah suatu proses yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan sehingga dicapai suatu keteraturan, keamanan, dan ketertiban. Penataan memiliki hubungan dengan pengaturan atau menejemen, dua hal ini harus berjalan secara serasi untuk mencapai keteraturan seperti sudah dipaparkan tadi. Penataan ini tentunya dilakukan dengan tujuan untuk menjaga nilai estetika atau keindahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan berarti keadaan yang elok dipandang, dan cantik.2 Penataan yang baik tentu dihasilkan dari perencanaan yang juga baik, George R Terry, mengemukakan bahwa: 1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, Hlm. 1457. 2 Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu, "Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal", Journal of Public Policy and Management Review, Vol.1, No.1, 2012, Hlm. 10. 18
"Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation ofproposed activation believed necessary to achieve desired result".3 Perencanaan adalah proses memilah, mengaitkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi untuk merancang sesuatu di masa yang akan datang agar tercapai suatu tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang matang,merupakan penentu dalam seberapa besar penataan tersebut dapat berjalan dengan baik. Penataan pedagang kaki lima selalu memiliki keterkaitan dengan tata ruang, penataan ruang merupakan sistem dalam suatu proses perencanaan tata ruang. Menurut Soefaat, tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Selain itu beliau juga memberikan definisi tata ruang wilayah yaitu penetapan peruntukan ruang dalam suatu daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat, dengan telah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan keamanan untuk menjaga keadaan lingkungan di masa yang akan datang.4 Seorang ahli bernama D.A Tisnaadmidjaja menjelaskan bahwa penataan ruang merupakan "wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak."5 3 George R Terry, 1964, Manajemen Pemerintahan, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, Hlm. 81. 4 Soefaat, 1997, Kamus Tata Ruang, Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Hlm. 107-108. 5 10 D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, Pranata Pembangunan, Bandung: Universitas Parahiayang, hlm. 6. 19
B. Tinjauan Umum Tentang Hambatan Kata hambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sesuatu, hal, atau penyebab yang menghambat, menahan, merintangi, atau menghalangi. Sedangkan pengertian dari kata hambatan itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi penyebab terhalang, atau tertahannya suatu tujuan yang ingin dicapai. Pekerjaan apapun akan mengalami kesulitan, ataupun keterlambatan dalam penyelesaiannya ketika menemukan suatu hambatan di dalamnya. Dalam penegakan atau proses hukum, hambatan merupakan sesuatu yang menjadi penyebab adanya benturan terhadap tercapainya cita-cita hukum, yaitu keadilan, keamanan, serta kenyamanan. Hambatan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin ditemui dalam tiap proses, melainkan sesuatu yang berkemungkinan besar akan dijumpai baik itu dalam pekerjaan, tugas, maupun pelaksanaan suatu sistem. Maka untuk meminimalisir hambatan ini, perlu adanya tindakan yang sifatnya preventif untuk mencegah dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang mungkin dapat timbul. Hal ini yang menjadi latar belakang dibentuknya undang-undang C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima Pedagang kaki lima ialah orang-orang dengan modal relatif kecil atau sedikit untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat, usaha itu dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis 20 upaya
dalam suasana informal. Pedagang kaki lima adalah pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas izin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangannya. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009, pedagang kakilima adalah penjual barang atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Jalan dalamhal ini memiliki arti sebagai prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapunmeliputi segala bagia jalan termasuk bangunan pelengkap danperlengkapannya yang diperuntukkan bagilalu lintas.6 Konsep pedagang kaki lima yaitu istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang umumnya menggunakan gerobak, istilah tersebut sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang ditambah dengan tiga "kaki" gerobak yang mana sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki gerobak. Namun seiring dengan perkembangannya, maka saatini istilah pedagang kaki lima menjadi julukan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Pemerintah kota memiliki kekuasaan yang sangat besar atas pedagang kaki lima dalam hal perizinan, pemindahan,larangan, batasan, serta penataannya. Pedagang kaki lima merupakan usaha yang dijalankan dengan mandiri, kemandirian tersebut sudah ada sejak awal munculnya pedagang kaki lima 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009. 21
tersebut. Bila menengok pada sejarahnya, pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada saat itu pemerintah menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi ruang yang agak lebar atau jarak yang agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Peraturan mengenai pedagang kaki lima itu sendiri belum diterapkan secara esplisit di dalam undang-undang, namun sudah ada beberapa aturan yang mengatur mengenai pedagang kaki lima,misalnya saja seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan dalam Peraturan Daerah di beberapa daerah. Seperti Peraturan Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017, dan lain sebagainya. 22 juga