TINDAKAN PERUNDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA1 Oleh : Willhen Shalomo Saerang2 Wempie J. Kumendong3 Adi Tirto Koesoemo4 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perundungan anak di Indonesia bagaimana pertanggungjawaban hukum dan terhadap pelaku perundungan yang adalah anak di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan 1. Perlindungan anak menurut undang-undang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan serta harkat dan martabat mendapat perlindungan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perilaku Perundungan merupakan perilaku yang bisa terjadi pada anak dimana saja dia berada. 2. Penerapan konsep diversi merupakan bentuk peradilan formal yang ada usaha selama memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan, perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat dengan melakukan pencegahan. pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan menghentikan diversi pemeriksaan. Kata Kunci : Perundungan, Anak, dibawah Umur, Perlindungan hidup, tumbuh, berkembang kemanusiaan, lebih mengutamakan ini dalam bentuk PENDAHULUAN A. Latar Belakang Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, berbagai kasus pidana dapat kita lihat terlebih khusus di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan media sosial. Khususnya di negara Indonesia, sangat banyak kasus kasus pidana langsung marak yang dapat ditemukan, dan 1 Artiel Skripsi 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101615 3 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 1 dibahas di media sosial. Salah satunya kasus lain perundungan atau dalam bahasa yang dikenal dengan bullying. Bullying (dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai "perundungan") merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.5 adalah penggertakan yang sering memicu terjadinya perbuatan buruk yang mengandung tindakan kejahatan. juga merupakan tindakan yang melibatkan kekerasan fisik, verbal, dan psikologis yang dapat dirasakan oleh korban dalam jangka waktu lama, yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang kepada seseorang yang tidak bisa bertahan diri dari keadaan. Perundungan sering didasari dengan adanya keinginan menakuti, melukai, atau membuat orang tidak bisa bertahan hingga tidak bernyawa. Suatu ejekan, cemoohan, olok-olokan dianggap terjadi biasa saja, namun kenyataan yang sekarang dapat merusak mental korban, nyatanya perbuatan negatif tersebut merupakan salah satu wujud dari perundungan. Perilaku perundungan Perundungan Terdapat sangat banyak definisi mengenai perundungan tindakan perundungan ini terjadi di segala tempat dan waktu tanpa mengenal batasan usia. Tindakan ini terjadi di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan komunitas virtual. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada perundungan yang dilakukan terhadap anak yang terjadi, yang dilakukan oleh orang tua dalam artian keluarga, maupun orang lain. itu sendiri. Dan untuk menjamin perlindungan terhadap anak telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas dan diskriminasi.".6 Peraturan perundang-undangan telah banyak yang terkait dengan anak dalam saja namun masih diterbitkan, implementasinya pada kenyataan masih banyak Komitmen negara perlindungan dari kekerasan 17 September 2021 pukul 21.33 WITA diakses pada 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)
kekerasan yang menimpa anak tindakan perundungan atau bullying. termasuk Sebelum membahas lebih dalam, penulis akan menjelaskan mengenai subjek yang akan dibahas yaitu anak. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Berdasarkan UU Peradilan Anak dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (3)7 yang berbunyi: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.". Perundungan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama kontak fisik langsung kepada anak dimana tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki anak lain. langsung, dimana Selanjutnya, kontak verbal mengancam, dari terdiri mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi sarkasme, merendahkan, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. terhadap anak dari terdiri anak dalam seorang tindakan panggilan nama, lainnya seperti tindakan non- verbal langsung, contohnya tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam dan biasanya disertai dengan fisik dan verbal. Selanjutnya perundungan tindakan non-verbal yaitu tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan, atau mengabaikan. 8 Tindakan- tindakan tersebut secara tidak sadar banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, dilakukan terhadap anak baik oleh orang yang lebih dewasa maupun dilakukan juga oleh anak sebaya. Tindakan tidak langsung Kehidupan sosial manusia yang terdiri atas beberapa fase dan tingkatan, dimana saat lahir manusia sebagai individu yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga. Setiap hari, 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3) tentang Pengadilan Anak. 8 Ela Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Santoso, "Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", Jurnal Penelitian PPM UNPAD, Vol.4 No.2, September,2021. seseorang akan melakukan kontak dan interaksi dengan keluarga terutama orang tua, dan disaat- saat dapat nilai-nilai ditanamkan oleh orang tua. Seiring bertumbuh dewasa, manusia mulai mengenal lingkungan luas dari keluarga dan mulai yang bersosialisasi. tersebut tertentu lebih Nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga akan diimplementasikan dalam kehidupan yang seseorang. Apabila sosialisasi ditanamkan oleh kedua orang tua diserap dengan baik, maka keterampilan sosial individu dapat menjadi lebih baik. Begitupun sebaliknya, apabila nilai-nilai yang diserap anak kurang baik, maka bisa jadi perkembangan perilaku dan psikologinya bergantung pada nilai-nilai tersebut dan bisa terhambat. Akibatnya, muncul kenakalan dan perilaku-perilaku tidak menyenangkan lainnya, salah satunya tindakan perundungan. nilai lainnya selain nilai yang ditanamkan keluarga adalah faktor pendidikan yang didapat di lingkungan sekolah. Guru sebagai acuan dari seseorang khususnya anak dalam lingkungan sekolah, dan memegang peranan penting dalam pertumbuhan individu anak. Seringkali terjadi, seorang guru juga ikut serta dalam bahkan menganggap hal itu adalah hal yang sudah biasa terjadi. Sehingga, para murid di sekolah juga ikut berpikir bahwa hal-hal yang sebenarnya termasuk dalam tindakan perundungan adalah hal yang sering biasa mengabaikan keberadaan perundungan ini, akibatnya melakukan perundungan menyerap dalam pola pikiran mereka, bahwa tindakan ini tidak salah. Dan terhadap pelaku mendapatkan penguatan perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak yang lain. Faktor-faktor tindakan perundungan, saja. Bahkan, pihak sekolah anak-anak yang Faktor lingkungan sosial atau kemiskinan juga sangat berpengaruh. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, maka ia dapat melakukan segala cara untuk mendapatkan hal yang diperlukan, sehingga sering terjadi pemalakan guna mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Dan, yang terakhir adalah faktor yang paling marak, yaitu faktor tayangan televisi dan media sosial. Bukan rahasia lagi, televisi sudah dinikmati media sosial dan berbagai kalangan tanpa memandang usia, bahkan anak-anak pun dapat menonton film dewasa secara mudah. Televisi dan media sosial membentuk pola perilaku perundungan dari segi
tayangan tampilkan. Dan kebanyakan, anak akan meniru tindakan dan kata-kata yang ditampilkan dalam film atau media sosial dan merasa bangga. yang mereka Adapun contoh kasus perundungan di Indonesia, yaitu salah satu kasus yang terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di kabupaten Minahasa Selatan. Kasus bermula dari tindakan para pelaku yang menghina warna kulit korban yang gelap. Selanjutnya, tanpa diketahui keluarga, para pelaku sedang menggunakan seragam SMP ternyata sudah berupa melakukan tindakan fisik kepada korban, dan bahkan tindakan ini direkam dan diunggah ke sosial media. Tindakan perundungan ini mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan mental. Kasus ini dilihat dan diunggah oleh salah satu Dewan Perwakilan dan selanjutnya telah ditindak oleh pihak berwajib. yang rekaman dalam perundungan tindakan Rakyat Sulawesi Utara, dapat mengancam terlibat. Perundungan dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental dari korban. Pada kasus yang berat, perundungan dapat menyebabkan tindakan yang fatal seperti keinginan untuk bunuh diri yang berujung pada kematian. Bahkan, tindakan perundungan juga berdampak pada orang yang menyaksikan. Apabila disaksikan oleh anak-anak, maka bisa jadi mereka akan menganggap perundungan sebagai tindakan yang diterima secara sosial. Dan kemungkinan lainnya, anak yang menyaksikan akan ikut bergabung dengan dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, bahkan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Perundungan Dampak yang ditimbulkan setiap pihak yang ini, sebenarnya cukup kompleks jika dilihat dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi.9 Tindakan perundungan ini tentu saja masuk ke dalam tindakan hukum pidana. Peradilan pidana anak, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara dengan berpusat pada "kepentingan anak".10 Dengan banyak kasus yang ada, dimana pelaku hanya terhadap anak 9Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama, 2021, hlm.7. 10 Ibid. dihukum ringan, maka masyarakat kemungkinan menyepelehkan tindakan perundungan ini. Dunia digital sangat marak ditemukan tindakan perundungan yang bahkan direkam yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Pelakunya beragam, dari kalangan usia remaja, bahkan orang dewasa dan dilakukan terhadap anak dibawah umur yang jelas diketahui masih lemah secara fisik maupun mental. Inilah yang terjadi dalam masyarakat. ditakutkan Tindakan yang sudah jelas masuk dalam tindak pidana hukum, terus dilakukan, bahkan dengan bangga diperlihatkan kepada seluruh orang yang dapat mengakses sosial media. Bukan hanya secara yang menyebabkan korban terluka parah, bahkan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Tindakan seperti ini perlu diberikan sanksi, yang harus secara tegas ditegakkan di Indonesia, melihat Indonesia merupakan negara yang menempati posisi tertinggi dalam hal kasus perundungan di ASEAN. Dan menurut hasil riset Programme Students Assessment (PISA) menyatakan bahwa Indonesia menduduki tingkat kelima di dunia dalam kasus bullying.11 terus verbal, tapi fisik, secara for International Padahal, tindakan perundungan terhadap anak ini sudah sangat jelas diatur dalam undang- undang. Terlebih khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang mengatur secara khusus untuk melindungi korban tindak pidana bullying adalah pasal 76C yang berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, serta turut menyuruh melakukan, melakukan kekerasan terhadap anak.".12 atau Masalah perlindungan hukum dan hak- haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan anak-anak untuk melindungi Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat -tertinggi- kelima-di-dunia diakses pada 18 September Pukul 10.15 WITA 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 76C
Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.13 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Anak Di Indonesia? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Yang Adalah Anak Di Indonesia? C. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library research).14 Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam ini akan ini, maka penelitian penelitian dilaksanakan dengan cara : 1. Jenis Penelitian Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada in the book) dan penelitian ini norma (law (bahan hukum) memerlukan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui dasar Perlindungan Korban Perundungan Anak Di Indonesia dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Yang Adalah Anak Di Indonesia. Dari norma hukum positif dilakukan melalui proses deduktif. Deduktif adalah prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. 2. Sumber Data Hukum Terhadap Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer Sumber data yang berupa peraturan Undang- perundang-undangan, yaitu 13 Wagiati Soetedjo & Melani, , Hukum Pidana Anak, Bandung, PT Refika Aditama, 2017, hlm.49. 14Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor tentang Perlindungan Anak yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia . 23 tahun 2002 b. Bahan hukum sekunder Didapat dari studi kepustakaan yang berupa : buku-buku yang membahas tentang putusan hakim, hukum pidana dan tindak penganiayaan. c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia 3. Metode Pengumpulan Data. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut : a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, memahami, mempelajari putusan hakim, buku - buku literatur dan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan materi penilitian, hasil - hasil penelitian yang berwujud laporan dengan berpedoman pelaku pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian. putusan terhadap berat b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan cara mengajukan data pertanyaan secara pertanyaan langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan cara tanya jawab dengan para narasumber yang pernah memeriksa dan memutus perkara, berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, khususnya mengenai Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia. 4. Metode Analisis dengan - Menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran logika dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada
suatu kesimpulan bersifat khusus.15 (pengetahuan baru) yang PEMBAHASAN A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Anak Di Indonesia Secara umum, perlindungan hak asasi manusia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa peraturan perundangan, bahkan dalam Undang-Undang Dasar Perubahan, sehingga pemenuhan hak asasi dalam era kemerdekaan lebih diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh negara terhadap warganya. Meskipun Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang- undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Pembentukan pada ini bahwa didasarkan perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanan nya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang- tindih perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. undang-undang pertimbangan khususnya antar-peraturan kejahatan terhadap anak pengawasan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan independen yang diharapkan dapat lembaga mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, Untuk 15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009. hal 41 serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 25 Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) bahwa "setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan". Selain itu, Pasal 64 ayat (2) juga mengatur "perlindungan dari huruf g pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi". perlindungan adalah Hal anak menurut undang-undang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam Pasal 59, ayat 1 dan ayat 2 kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perindungan khusus kepada: (1) Pemerintah, Tujuan (2) dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. kepada Pemerintah Daerah, Perlindungan Khusus Anak (1) sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang penyalahgunaan psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; menjadi narkotika, korban alkohol,
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan menyimpang; dan perilaku sosial o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Secara konseptual bully atau bullying adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan individu maupun oleh manusia, baik secara kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri.16 Bagi para pelaku tindakan bullying, mereka akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan pelindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga pelindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian. Pelindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". kepribadiannya 16Elinda Emza, 2015, Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91 di Perilaku tempat bermain anak, lingkungan sekolah, kompleks perumahan dan lingkungan sehari-hari yang terdapat banyak anak. Tidak jarang aksi bullying menyebabkan luka bahkan korban jiwa. Aksi bullying ini merugikan anak sebagai korban hingga mempengaruhi psikisnya dan tumbuh kembangnya saat dewasa nanti. Fenomena bullying sering menyebabkan pelaku bertindak semena-mena pada korban apalagi anak kecil seringkali tidak berdaya. Bentuk bullying terbagi tiga yaitu: 1. Bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. 2. Bersifat verbal seperti: memaki, menggosip, mengejek. 3. Bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi. Karakteristik pola perilaku anak sebagai pelaku bullying dan korban bullying adalah sebagai berikut: 1. Pelaku Secara psikologis, pelaku destruktif, hiperaktif, bullying sering terjadi lebih agresif, sifat mendominasi, mudah tersinggung, memiliki rasa toleransi rendah. Secara fisik lebih kuat dan mempunyai kecakapan berkomunikasi. Secara sosial memiliki jumlah masa yang banyak. 2. Korban Secara psikologis, korban memiliki kemampuan yang berbeda, mengalami kendala belajar seperti slow learner, down syndrom, retardasi mental, dll, memiliki sifat pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, pemalu, pendiam, self-esteem rendah. Secara fisik memiliki perbedaan dalam hal tinggi badan, berat badan, warna kulit, gaya bicara, penampilan dll. Secara sosial, memiliki perbedaan etnis, strata sosial, agama, dll. Perilaku bullying ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku bullying pada korbannya. Sebenarnya anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku bullying. Tingkah laku itupun langsung kepada juga tidak diajarkan secara anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang anak berkembang mempengaruhi menjadi seorang pelaku bullying. Faktor-faktor tersebut temasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. 3 seorang bentuk perundungan/bullying yang sering di temui oleh anak-anak disekolah maupun lingkungan sekitar. Terdapat macam
1. Verbal bullying (perundingan verbal) Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan yang menerimanya. Anak-anak sering meniru kata kata maupun perilaku orang dewasa, pola perilaku lingkungan buruk yang sering menggunakan kata kata kasar maupun kalimat kalimat kasar sering ditiru dan dilakukan oleh anak pada anak anak lainnya. Kata kata makian, menyamakan dengan hewan, maupun sering membuly orang tua adalah beberapa macam bentuk bullyan verbal yang di terima oleh anak. Verbal abuse adalah bentuk yang paling umum dari bullying yang digunakan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi. Verbal bullying dapat berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku bullying dan dapat sangat menyakitkan pada target. Jika verbal bullying dimaklumi, maka akan menjadi suatu target menjadi dehumanized. semangat anak yang normal dan Ketika seseorang menjadi dehumanized, maka seseorang tersebut akan lebih mudah lagi untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan dari orang di sekitar yang mendengarnya. Verbal bullying dapat berbentuk name-calling (memberi (ejekan), belittling nama (kritikan yang (meremehkan), cruel criticsm kejam), personal defamation (fitnah secara personal), racist slurs (menghina ras), sexually suggestive (bermaksud/bersifat seksual) atau sexually abusive remark (ucapan yang kasar). 2. Physical bullying (perundungan fisik). julukan), taunting Bentuk perundungan/bullying yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah bullying secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mendorong, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, dan resiko perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku bullying.17 Faktor lingkungan sekolah yang memberikan peluang bagi pelaku bullying, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi bully-nya. sosial, lingkungan, 17 Herson Verlinden & Thomas, "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial" dalam Jurnal Psikologi, Undip Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012). seringkali menyebabkan cedera fisik anak sampai masuk rumah sakit, hingga bahkan beberapa menyebabkan kematian. Karena anak tidak mampu mengontrol perilaku, emosi kepada anak lain. Salah satu kasus yang terjadi di yang Sulawesi Utara, tepatnya di kabupaten Minahasa Selatan. Kasus bermula dari tindakan para pelaku yang menghina warna kulit korban yang gelap. Selanjutnya, tanpa diketahui keluarga, para pelaku sedang menggunakan seragam SMP ternyata sudah berupa melakukan tindakan fisik kepada korban, dan bahkan tindakan ini direkam dan diunggah ke sosial media. Tindakan perundungan ini mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan mental. Bentuk perilaku bullying seperti ini adalah fenomena baru dimana pelaku anak ini ingin terkenal dan viral sehingga dia merasa apa yang di perbuat itu dalam penanganan benar. menangani pola perilaku anak yang seperti ini seperti. Di harapkan semua pihak, baik itu keluarga, komnas anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah bahkan kepolisian karena ini sudah merupakan pidana penganiayaan, sehingga perlu ada bekerjasama dalam menangani masalah seperti ini. Bullying fisik dalam kasus dalam rekaman yang perundungan tindakan Perlu khusus pelanggaran Kembali di vidio yang viral di Minahasa Selatan terdapat banyak faktor dan situasi serta kondisi yang mendukung perilaku bullying. Situasi didukung pembagian- tersebut perilaku pembagian peran perundungan/bullying. Peran-peran tersebut adalah: Bully, Asisten Bully, Reinforcer, Victim, Defender dan Outsider. Bully, yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Asisten juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah bully. Reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying ikut menyaksikan, terjadi, mentertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal tidak itu melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. dengan dalam terjadi, namun Selain itu hal ini terjadi juga karena bully juga tidak mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak guru/sekolah, maka dari sudut teori belajar, bully mendapatkan reward atau penguatan dari perilakunya. Pelaku bully akan mempersepsikan justru mendapatkan bahwa perilakunya
pembenaran bahkan memberinya identitas sosial yang membanggakan. Pihak-pihak Outsider (pihak luar), seperti misalnya guru, murid, orang- orang yang bekerja di sekolah, teman bermain di kelompok sosial, lingkungan perumahan, orang tua, walaupun mereka mengetahuinya akan tetapi tidak melaporkan, tidak mencegah dan hanya membiarkan saja tradisi ini berjalan karena merasa bahwa hal ini wajar, sebenarnya juga ikut berperan mempertahankan suburnya bullying di sekolah-sekolah. 3. Relational bullying (perundungan secara hubungan) Bentuk bullying ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. Relational bullying adalah pengurangan perasaan (sense) diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku penghilangan, dilakukan bersama rumor adalah sebuah cara yang paling kuat dalam melakukan bullying. Relational bullying paling sering terjadi pada tahun-tahun pertengahan, dengan onset remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat korban merasa naik status sosialnya (karena naik kelas) dan telah "dibebaskan melalui kegiatan inisiasi informal" oleh kelompok bully, terjadilah perputaran korban berubah menjadi bully, asisten atau reinforcer untuk melampiaskan dendamnya. Ini sebagai bentuk trauma dan aksi balas dendam atas peristiwa yang dialaminya ini menjadi lebih dulu. Perilaku pelaku pembenaran perundungan/bullyingnbahwa dia dulu juga pernah di bully. seperti bagi Terkait dengan pelindungan terhadap anak korban bullying, Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 54: (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan mendapatkan wajib perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga aparat kependidikan, pemerintah, dan/atau masyarakat. pasal dapat tersebut anak wajib mendapat dikatakan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu: 1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan 2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Berdasarkan bahwa Perlindungan anak dari perundungan dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abuse), eksploitasi dan penelantaran. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Perlindungan hak- hak anak didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Yang Adalah Anak Di Indonesia. Saat ini Perundungan atau Bullying oleh anak anak belum ada Undang-Undang mengatur aturan pidana secara khusus. Namun, tindakan bullying bisa diklasifikasikan beberapa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan ini bisa dalam bentuk ringan hingga berat seperti pengeroyokan. Jika tindakan penganiayaan ini ringan bisa dijerat pasal 351 KUHP, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. berbentuk pengeroyokan maupun penganiyaan dapat Perundungan tersebut
tindakan dikenai pasal 170 KUHP, apabila tempat umum, perundungan dilakukan di mempermalukan harkat martabat sesesorang bisa juga dikenai pasal 310 dan 311 KUHP. Ancamannya pidana penjara paling lama 9 bulan, Pelaku bullying juga bisa dijerat pasal 335 KUHP mengenai tidak menyenangkan. Kemudian, apabila pelaku melakukan bullying berbau pelecehan seksual dijerat pasal 289 KUHP. Pasal 289 KUHP, ancamannya juga berat 9 tahun, kalau memang terbukti adanya pelecehan seksual. tindakan Perubahan di era digital membuat kemudahan masyrakat melakukan akses informasi dan komunikasi semakin mudah termasuk di akses oleh anak anak. Penggunaan media sosial oleh anak anak dalam konotasi negatif untuk melakukan perundungan. Informasi perundungan di lakukan melalui media sosial facebook, twitter, instagram, lainnya. Kasus whatssapp dan media sosial Perundungan yang terjadi di Sulawesi Utara, di kabupaten Minahasa Selatan. Kasus bermula dari tindakan para pelaku yang menghina warna kulit korban yang gelap. Selanjutnya, tanpa diketahui keluarga, para pelaku yang dalam rekaman sedang menggunakan seragam SMP ternyata sudah melakukan tindakan perundungan berupa tindakan fisik kepada korban, dan bahkan tindakan ini direkam dan diunggah ke sosial media ini mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan mental. yaitu media sosial. Tindakan perundungan Selain itu, jika pelaku yang melakukan aksi perundungan melalui medsos bisa dikenai pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku bullying ini berdasarkan proses penyidikan kepolisian laporan pengaduan. Tindakan setelah ada perundungan/bullying termasuk dalam delik aduan dimana, hanya korban yang bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib. diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana kekerasan perundungan yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Kepolisian restorative Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mancari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang. Secara umum, peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 angka 3 UU SPPA anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. adalah tindak pidana sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, penyelesaiannya tetap diajukan ke sidang anak Pasal 20 Undang-Undang SPPA. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: Jika anak melakukan a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program dan pendidikan, instansi pemerintah pembimbingan di atau Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, maksimal 6 bulan. pembinaan, Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan keluarga melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil pelaku, korban,
dengan menekankan pemulihan kembali pada semula, dan bukan pembalasan, keadaan meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan perundang- lain undangan, kecuali ditentukan dalam UU SPPA; b. persidangan anak oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 5 ayat (3) UU SPPA Khusus poin a dan b wajib diupayakan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA Diversi dilaksanakan bagi tindak pidana yang: a. diancam pidana penjara di bawah 7 tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Proses diversi dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional restoratif. berdasarkan pendekatan keadilan Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU SPPA dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat jika diperlukan. Bentuk hasil kesepakatan diversi dalam Pasal 11 UU SPPA dapat berupa, antara lain: orang tua/walinya, a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan atau LPKS di maksimal 3 bulan; atau d. pelayanan masyarakat. c. Hasil kesepakatan menurut Pasal 12 ayat (1) UU SPPA lalu dituangkan dalam kesepakatan diversi dan disampaikan atasan langsung pejabat yang bertanggung tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya maksimal 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan (Pasal 12 ayat (2) UU SPPA). Jika diversi tidak membuahkan jawab di setiap kesepakatan tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan ke acara peradilan pidana anak sesuai Pasal 13 UU SPPA. Setiap Anak Pasal 3 UU SPPA dalam proses peradilan pidana berhak untuk: atau kesepakatan a. diperlakukan secara manusiawi dengan sesuai memperhatikan dengan umurnya; kebutuhan b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta f. merendahkan derajat dan martabatnya; g. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; atau tidak dipenjara, upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; i. memperoleh h. ditahan, sebagai ditangkap, kecuali di muka keadilan pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; j. k. memperoleh orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pendampingan l. memperoleh advokasi sosial; m. memperoleh kehidupan pribadi; n. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; o. memperoleh pendidikan; p. memperoleh pelayananan kesehatan; dan q. memperoleh hak lain sesuai dengan perundang- ketentuan undangan. peraturan Prosedur Peradilan Pidana Anak Pada dasarnya, Pasal 16 UU SPPA ketentuan beracara peradilan pidana anak mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA ini dimulai dari Penyidikan. Penyidik wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai (Pasal 29 ayat (1) UU SPPA). Selanjutnya Pasal 29 ayat (4) UU SPPA jika diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan ke penyidikan dan melimpahkan perkara penuntut umum dengan melampirkan berita
acara diversi kemasyarakatan. Proses Penangkapan dan Penahanan Penangkapan anak dilakukan guna kepentingan penyidikan maksimal 24 jam lihat Pasal 30 ayat (1) UU SPPA. Pasal 30 ayat (2) UU SPPA Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak Sedangkan ketentuan penahanan anak adalah: 1. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU SPPA atas permintaan penyidik: maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang penunutut umum maksimal 8 hari dan laporan penelitian 2. Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU SPPA atas permintaan penuntut umum: maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang hakim pengadilan negeri maksimal 5 hari. 3. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU SPPA atas permintaan hakim: maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri maksimal 15 hari. Penahanan terhadap anak Pasal 32 ayat (1) UU SPPA patut diperhatikan, penahanan tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penuntutan Penuntut umum wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara penyidik Pasal 42 ayat (1) UU SPPA. Pasal 42 ayat (4) UU SPPA Jika diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan penelitian melampirkan kemasyarakatan. Pemeriksaan Hakim Ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis untuk menangani perkara anak maksimal 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, dengan ketentuan: a. Pasal 43 ayat (1) UU SPPA Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi laporan hasil Keputusan b. Pasal 44 Ayat 2 UU SPPA jika tindak pidana diancam pidana penjara 7 tahun atau dapat ditetapkan pemeriksaan dengan hakim majelis sulit pembuktiannya, Pasal 42 ayat 2 UU SPPA Hakim wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim yang dilakukan maksimal 30 hari. Pasal 42 ayat 44 UU SPPA Jika diversi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan Pasal 54 UU SPPA. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi dan hukum bantuan pembimbing kemasyarakatan.18 lainnya, Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan penelitian yang mengenai kemasyarakatan bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.19 Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang dengan ketentuan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing tetap hadir.20 Pembacaan kemasyarakatan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, dengan catatan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi harus dirahasiakan oleh media masa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.21 laporan hasil anak Pelaksanaan keadilan restoratif dengan lebih menekankan pada beberapa program diversi tersebut, lebih memfokuskan pada jeni pidana ringan yang telah dilakukan oleh anak- anak sesuai batasan umur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Dari berbagai pemahaman di atas akan menjadi penguat tentang arti penting penerapan restorative justice bagi penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak-anak, serta perlunya mendorong penerapan keadilan tersebut dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam Rancangan Undang- Undang KUHP yang antara lain mengubah paradigma: 18 Lihat Pasal 56 UU SPPA 19 Lihat Pasal 57 ayat (1) UU SPPA 20 Lihat Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU SPPA 21 Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU SPPA
1. 2. penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana; tujuan pemidanaan; 3. memulihkan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; korban semangat perhatian pada kejahatan; 4. pengembangan keseimbangan alternatif (alternative pidana to kemerdekaan imprisonment); 5. pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam Rancangan Undang-Undang KUHP juga pada Undang-Undang SPPA No. 11 Tahun 2012 yang telah meletakkan upaya diversi dan keadilan restorasi. Penerapan pelaksanaan diversi yang hanya pada perkara tertentu atau dikecualikan hanya pada perkara khusus yang ditentukan peraturan perundangan. Tentunya akan terjadi atau akan dirasakan hanya oleh sedikit anak yang dapat terpenuhi atau yang menerima perlakuan program diversi, tidak dapat dialami atau dirasakan oleh semua anak yang telah melakukan tindak pidana. Di samping itu, perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan remaja sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk msyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Tujuan perlindungan anak menurut undang- menjamin undang terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Perundungan merupakan perilaku yang bisa terjadi pada anak dimana saja dia berada. adalah untuk tumbuh, berkembang demi terwujudnya sejahtera. Perilaku 2. Penerapan konsep diversi dalam kasus perundungan anak merupakan bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan usaha diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi pelindungan terhadap pelaku anak. tindak pidana B. Saran 1. Anak yang menjadi korban perundungan atau bullying biasanya adalah anak yang dianggap lebih rendah, suka menyendiri, dan berperilaku aneh. Untuk itu, saran bagi para orang tua agar dapat mendampingi masa tumbuh kembang anak remajanya, orang tua harus lebih proaktif dalam komunikasi dan menjadi teman berbincang serta selalu di tanya apa saja yang dilakukan oleh anak hari ini. Apabila anak mendapat perundungan bullying dalam bentuk verbal ataupun fisik. 2. Apabila anak mendapat tindak kekerasan, anak harus dibekali dengan keberanian untuk berbicara. Perundungan berkaitan dengan fisik seperti diancam, atau sampai mendapat perlakuan kekerasan. Anak memang harus ditolong, untuk ditolong tentunya anak harus berani meminta bantuan pada orang lain, entah orang tua atau guru. Jadi anak harus berani bicara anak harus lebih berani bicara. Selain itu, mental lebih "tahan anak banting". Salah caranya dengan satu mengikutkan anak berbagai kegiatan di perilaku sekolah, perundungan itu dilontarkan pada anak-anak yang jarang bergaul. Di sisi lain ketika banyak teman, perundungan itu bisa menjauh dari dirinya atau bahkan tidak akan terjadi. juga harus dilatih biasanya sebab DAFTAR PUSTAKA Buku Gultom, Maidin. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan Anak di Indonesia. Bandung: PT.Refika Aditama. Krisnawati, Emeliana. 2005. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung: CV Utomo.
Marpaung, Leden. 2008. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. S, Soekanto dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Tinjauan Hukum Normatif Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. Soetedjo, Wagiati & Melani. 2017. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama. (Suatu Jurnal Emza, Elinda. 2015. Fenomena Bullying Di Sekolah Kota Ilmu Negeri Dasar Yogyakarta. Pendidikan, Yogyakarta. Kawasan Beresiko Skripsi Fakultas Universitas Ela Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Santoso, "Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying". Jurnal Penelitian PPM UNPAD, Vol.4 No.2. Herson Verlinden & Thomas, "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial" dalam Jurnal Psikologi, Undip Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012). Sumber Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sumber Lainnya diakses pada 10 September 2021, pukul 11.15 WITA. indonesia -tertinggi-kelima-di-dunia diakses pada 18 September Pukul 10.15 WITA .