Jurnal Hubungan Luar Negeri Vol. 8 No. 2, Jul-Des 2023 Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum Abel Josafat Manullang Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Abstract Keamanan maritim merupakan salah satu isu penting keamanan internasional saat ini. Indonesia telah mempelopori pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Tulisan ini berfokus pada ACGF beserta peran Indonesia di dalamnya serta implikasinya terhadap soliditas dan sentralitas ASEAN. Tujuan ACGF dalam upaya pemeliharaan keamanan dan stabilitas maritim kawasan sejalan dengan visi Indonesia mengenai poros maritim global. ACGF dapat mendorong soliditas dan sentralitas ASEAN dengan menjadi forum bagi negara anggotanya untuk berdialog dan bekerja sama menyangkut isu keamanan maritim di kawasan. ACGF merupakan perwujudan komitmen kuat ASEAN untuk menjaga keamanan dan stabilitas maritim di Kawasan. Kata kunci: ACGF, ASEAN, Indonesia, keamanan maritim, kepemimpinan. PENDAHULUAN antara lain melalui ASEAN Regional Forum ASEAN secara gradual berkembang dan juga seperti yang terlihat dalam ASEAN semakin solid sebagai organisasi regional di Outlook on the Indo-Pacific. Tidak berhenti kawasan Indo-Pasifik. ASEAN telah disitu saja, ASEAN juga membuka banyak menunjukkan kapasitasnya untuk sektor kerja sama yang dapat dikembangkan menghadapi dan bekerja sama dengan mitra untuk mencapai kepentingan masing- dialognya, seperti Amerika Serikat (AS) dan masing anggotanya dan pembangunan Tiongkok. ASEAN, seperti aktor-aktor lain di kawasan, di antaranya pada domain maritim. kawasan, mempunyai perspektif, Laut memainkan peran penting dalam pandangan, dan agenda tersendiri dalam pertumbuhan kawasan. Samudera Pasifik merespons perkembangan di kawasan. dan Samudera Hindia, misalnya, berperan ASEAN turut bertanggung jawab terhadap penting sebagai jalur vital perdagangan keamanan dan stabilitas kawasan Indo- internasional. Selain menjadi tulang Pasifik. Organisasi regional di Asia Tenggara punggung lalu lintas perdagangan, laut juga ini terlibat aktif dalam merespon menjadi sumber penghidupan masyarakat perkembangan dan dinamika di kawasan secara lebih luas. 18
Laut dipahami sebagai lingkungan yang mengandung sumber daya maritim yang tak terhitung jumlahnya, seperti biota laut dan cadangan gas atau minyak yang sangat besar (Till, 2009: 303). Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan laut sebagai salah satu pilar perekonomian nasionalnya. Besarnya peran laut menjadikannya penting untuk tetap dijaga stabilitasnya dari gangguan keamanan apapun. Hal ini semakin relevan karena di tengah arus globalisasi, interdependensi perekonomian termasuk perdagangan antar negara semakin tinggi yang dalam praktiknya sangat sangat bergantung pada laut. Oleh karena itu, keamanan maritim menjadi agenda dan program penting bagi negara-negara di kawasan. Urgensi untuk menjaga keamanan dan stabilitas maritim semakin relevan karena sumber gangguan dan ancaman kini semakin luas, baik ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional. Hal itu dapat dilihat dari maraknya kejahatan transnasional yang terjadi di laut seperti penangkapan ikan secara ilegal serta perdagangan narkoba dan manusia. Indonesia, sebagai negara kepulauan menyadari perlunya menjaga keamanan dan stabilitas maritim. Indonesia memiliki visi untuk menjadi poros maritim global agar dapat memanfaatkan sumber daya maritim dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas kawasan. Selain itu, visi poros maritim global juga menunjukkan bahwa dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan upaya bersama karena tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara. Dalam hal ini, keamanan maritim Indonesia dan juga negara-negara anggota ASEAN lainnya sangat bergantung pada stabilitas dan keamanan maritim kawasan secara keseluruhan. Status Indonesia sebagai natural leader ASEAN memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Indonesia kemudian mengambil peran aktif dalam pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) sebagai pengejawantahan kesadaran perlunya upaya bersama dalam menjaga keamanan maritim di kawasan. Ide pembentukan forum ini muncul pertama kali pada tahun 2014 saat ASEAN Maritime Forum (AMF) ke-5. Sejak itu, banyak kelompok kerja dan pertemuan kelompok ahli diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan tersebut. Pada bulan November 2022, pertemuan pertama ACGF diadakan di Indonesia dengan dihadiri hampir seluruh negara anggota ASEAN. Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 yang memberikan mandat institusional dalam memimpin ASEAN lebih memberikan peluang bagi Indonesia untuk memajukan norm and agenda setting ASEAN termasuk 19
Jurnal Hubungan Luar Negeri Vol. 8 No. 2, Jul-Des 2023 dalam keamanan maritim. Dengan kepemimpinan Indonesia, ASEAN dapat mengembangkan dan meningkatkan peran ACGF lebih lanjut. Penguatan ACGF tidak hanya akan berdampak positif terhadap soliditas negara ASEAN, akan tetapi juga dapat mendorong penguatan sentralitas ASEAN. Tulisan ini akan menganalisis peran Indonesia dalam ACGF, kontribusi ACGF terhadap soliditas ASEAN dan juga penguatan sentralitas ASEAN. Oleh karena itu, pertanyaan yang ingin diangkat dalam makalah ini adalah bagaimana ACGF dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan dan pengaruhnya terhadap sentralitas ASEAN. KERANGKA KONSEP Sentralitas ASEAN dan Keamanan Maritim Belakangan ini, kita telah menyaksikan berbagai perkembangan dalam sistem internasional, salah satunya terkait bagaimana banyak negara mengalihkan perhatiannya ke Indo-Pasifik. Pergeseran tersebut dapat dipahami seiring dengan meningkatnya nilai geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis di kawasan ini (Yadav, 2022: 24). Namun, kebangkitan Indo-Pasifik tidak lepas dari perkembangan serta pentingnya ASEAN. ASEAN telah berdiri selama beberapa dekade dan 20 membentuk sentralitasnya ketika berhadapan dengan mitra dialognya dan kekuatan di luar kawasannya. Sentralitas ASEAN dapat dipahami sebagai betapa pentingnya ASEAN sendiri secara internal bagi negara-negara anggotanya dan secara eksternal bagi negara di luar kawasan seperti AS dan Tiongkok (Indraswari, 2022: 4). Bagi negara anggotanya, ASEAN adalah bagian penting dalam upaya pencapaian kepentingan nasionalnya masing-masing. ASEAN menyediakan forum, wahana, dan kesempatan untuk membicarakan permasalahan dengan negara anggota lainnya. ASEAN memberikan kesempatan bagi negara- negara anggotanya untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kerja sama. ASEAN Free Trade Area, misalnya, merupakan salah satu bentuk inisiatif kerja sama dalam bidang ekonomi. Melalui kesempatan tersebut, negara anggota ASEAN tidak hanya dapat bekerja secara produktif untuk mendapatkan lebih banyak manfaat, mereka juga mempunyai kesempatan untuk lebih menjaga stabilitas kawasan. Melalui ASEAN, hubungan antar negara anggota dapat terjaga dan memungkinkan penyelesaian konflik secara damai melalui kerangka kerja sama yang disediakan ASEAN serta menjaga jaringan kerja sama yang luas (Tekunan, 2015 : 144).
Keamanan maritim merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian ASEAN. Terpeliharanya stabilitas dan keamanan di laut sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara merupakan bagian dari kerangka keamanan nasional secara keseluruhan (Bateman, 2003:2). Hal ini merupakan isu penting dalam kehidupan negara-negara mengingat keberadaan mereka di tengah sistem internasional yang bersifat anarki. Dimensi yang dapat diambil untuk memahami keamanan laut itu beragam, di antaranya dalam konteks lingkungan (keberlanjutan laut dan cara eksploitasinya) atau dimensi ekonomi (kegiatan ekonomi yang terjadi di laut) (Bueger, 2015: 160). Ancaman terhadap keamanan maritim saat ini terlihat dari banyaknya kejahatan transnasional yang dilakukan oleh aktor non-negara di antaranya penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing), perdagangan manusia, terorisme dan pembajakan. Meskipun ancaman-ancaman yang disebutkan itu tidak langsung menimbulkan ancaman eksistensial bagi suatu negara, dampak yang ditimbulkannya cukup besar. Salah satu cara untuk memahami dampaknya adalah dengan melihat bagaimana ancaman tersebut dapat menganggu dan mengancam aktivitas negara di laut sehingga rentan terhadap instabilitas. Gangguan keamanan maritim sering kali masih dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara. Dalam mengatasi dan memerangi berbagai ancaman non-tradisional di sektor maritim, ASEAN sebagai aktor regional telah mengadakan berbagai inisiatif. Selama ini sebelum terbentuknya ACGF, banyak dari inisiatif ASEAN tersebut lebih banyak melibatkan unit militer seperti angkatan laut dibandingkan dengan penjaga pantai atau coast guard. Inisiatif tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antar negara anggota ASEAN seperti Patroli Laut Malaka yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand (Octavian, 2019: 27). Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam menjaga keamanan maritim adalah coast guard. Berbagai ancaman yang biasa mereka tangani, terutama kejahatan transnasional di laut, menjadikannya lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selain untuk menangkis ancaman di laut, coast guard juga dapat digunakan sebagai instrumen diplomasi, khususnya diplomasi maritim yang mencakup keamanan maritim. Pemanfaatannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari kunjungan pelabuhan, information sharing, hingga mewakili negara di berbagai forum maritim. Penggunaan coast guard untuk tujuan tersebut dapat dilihat pada kasus Indonesia 21
Jurnal Hubungan Luar Negeri Vol. 8 No. 2, Jul-Des 2023 yang unit coast guard-nya dikenal dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Di wilayah yurisdiksi Indonesia, tugas Bakamla meliputi pemantauan dan patroli maritim. Selain tugas pokoknya sebagai salah satu lembaga keamanan maritim di Indonesia, Bakamla juga banyak mengambil bagian dalam inisiatif diplomasi maritim terkait keamanan maritim (Naim, 2021). Bakamla juga telah terlibat dalam berbagai inisiatif internasional dengan mitranya di Asia Tenggara. Hal itu antara lain inisiatif Indomalphi yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dimana inisiatif itu memiliki fokus untuk menjaga keamanan Laut Sulu. Inisiatif terbaru yang dilakukan ASEAN untuk menjaga keamanan maritim adalah pembentukan Forum Penjaga Pantai ASEAN atau ASEAN Coast Guard Forum (ACGF). Forum ini menunjukkan bagaimana pemeliharaan keamanan maritim di kawasan dapat dilakukan dengan melibatkan unit coast guard negara-negara anggota ASEAN ketimbang angkatan laut. METODE PENELITIAN Penulisan ini menggunakan metode riset kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk melihat suatu peristiwa dengan melibatkan persepsi, tindakan, dan 22 preferensi (Moleong, 2018). Melalui penggunaan metode tersebut, penulis diberikan ruang untuk menafsirkan data yang ada secara kualitatif, serta penggunaan kerangka konseptual yang relevan, hingga pada akhirnya mencapai kesimpulan. Penulis menggunakan data sekunder sebagai basis analisisnya. Data sekunder diperoleh dari data dan laporan resmi dari lembaga-lembaga terkait seperti Bakamla dan hasil dari riset-riset sebelumnya serta liputan media yang relevan. PEMBAHASAN Peran Indonesia dalam Pembentukan ASEAN Coast Guard Forum Pada November 2022, Indonesia menyelenggarakan pertemuan ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) di Bali. Tema yang diusung dalam pertemuan pertama ACGF tersebut adalah "Satu Visi untuk Laut yang Damai, Aman dan Tenteram". Pertemuan dihadiri oleh hampir seluruh anggota ASEAN kecuali Brunei Darussalam dan Laos. Pertemuan menghasilkan sebuah Deklarasi ACGF. Deklarasi tersebut memuat 4 (empat) poin komitmen yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN guna meningkatkan sentralitas, kerja sama, dan solidaritas ASEAN; menyoroti pentingnya meningkatkan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN; menerima pentingnya membangun hubungan baik
untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan; laut yang damai, aman dan sejahtera di ASEAN (Bakamla, 2022). Inisiatif pembentukan forum ini dipengaruhi oleh visi Indonesia untuk menjadi poros maritim global. Visi tersebut terdiri dari 5 (lima) pilar sebagai berikut: budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Seluruh pilar tersebut merupakan bagian integral dari visi Indonesia dalam peningkatan dan pengembangan lautnya. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai keterikatan yang erat dengan laut. Posisi geografis Indonesia yang strategis, terletak diantara dua samudra dan benua, menjadikan maritim dan berbagai dimensinya sebagai agenda utama Indonesia (Marsetio, 2019: 29). Indonesia menyadari bahwa dalam mewujudkan visi tersebut tidak bisa dilakukan sendirian. Belum lagi di tengah kawasan yang terus berkembang, terutama di Asia Tenggara, keamanan maritim melibatkan banyak aktor. Untuk itu, diperlukan kerja sama regional maupun multilateral untuk mewujudkan visi poros maritim global Indonesia tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk mewujudkan visinya, ACGF kemudian dibentuk. Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara aktif memainkan peran dalam pembentukan ACGF. Sebagai badan paramiliter, tanggung jawab Bakamla mirip dengan tugas coast guard di negara-negara lain. Keterlibatan Bakamla sebenarnya sejalan dengan kepentingan Indonesia yang lebih besar sebagaimana terlihat dalam visi poros maritim global. Pembentukan ACGF juga dapat dianggap sebagai respons Indonesia terhadap semakin pentingnya domain maritim dan kerangka kerja sama ACGF dianggap sesuai untuk menjawab tantangan keamanan maritim. Beberapa forum ataupun inisiatif serupa yang memfokuskan pada domain maritim sebelumnya juga pernah ada seperti Contact Group on the Sulu and Celebes Seas (CGSCS) dan Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM). Meskipun sudah ada kerangka kerja sama di bidang keamanan laut, area yang menjadi cakupan kerja sama di atas tidak bersifat menyeluruh. CGSCS memiliki fokus pada jalur laut dan ancaman yang muncul di sekitar Filipina. Tidak hanya itu, CGSCS hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di sisi lain, walaupun HACGAM memberikan fokus yang lebih besar pada domain maritim, HACGAM tidak fokus ke Asia Tenggara saja (Puspen TNI, 2022). Dari kedua inisiatif di bidang keamanan maritim 23
Jurnal Hubungan Luar Negeri Vol. 8 No. 2, Jul-Des 2023 tersebut, dapat dipahami bagaimana ASEAN tidak memiliki forum yang eksklusif atau spesifik untuk mewadahi kerja sama di bidang keamanan laut di kawasannya sendiri. Pembahasan isu-isu maritim sebenarnya juga dilakukan melalui Forum Regional ASEAN (ARF) dan Forum Maritim ASEAN. Namun demikian, Indonesia memandang masih perlu untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang keamanan maritim dalam forum yang lebih spesifik dibandingkan kedua forum tersebut. Pembentuk ACGF diharapkan mampu melengkapi inisiatif-inisiatif dalam bidang keamanan laut ASEAN. Selain itu, pembentukan ACGF sejalan dengan salah satu dari 4 bidang prioritas kerja sama dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yakni maritime cooperation. ACGF juga memungkin negara-negara ASEAN untuk tidak melibatkan unit militernya dalam menjaga pantai wilayahnya. Semakin pentingnya laut juga berhubungan dengan masih banyaknya ancaman keamanan maritim yang dihadapi Indonesia. Indonesia telah menghadapi berbagai macam tantangan keamanan maritim, baik ancaman dari aktor non-negara maupun aktor negara seperti klaim Tiongkok atas wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Kondisi ini juga dirasakan oleh banyak negara anggota ASEAN lainnya yang 24 menghadapi tantangan yang sama dalam menjaga keamanan maritimnya. Sekali lagi, pembentukan ACGF sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk menjaga keamanan maritimnya. Melalui ACGF, Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara anggota ASEAN dan kawasan secara lebih luas. Upaya Indonesia menjadi ujung tombak ACGF dalam menegakkan keamanan maritim merupakan langkah positif dalam menjaga kepentingan nasional maupun kepentingan kawasan. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk memperkuat kepemimpinannya di ASEAN. Ke depan, Indonesia dapat lebih aktif mendorong peran penting ACGF dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik khususnya di wilayah laut negara anggotanya. Penting untuk melihat lebih jauh bagaimana ACGF dapat memberikan manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN serta bagaimana ACGF dipandang oleh negara-negara adidaya di kawasan. Peran Penting ACGF bagi ASEAN ACGF memberikan banyak peluang kerja sama antar negara anggota ASEAN, khususnya dalam bidang keamanan maritim. Banyaknya peluang yang ada dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip dan norma ASEAN untuk mendukung
perkembangan kawasan dan domain maritimnya. Sebagai salah satu kerangka kerja sama di ASEAN, tidak mengherankan apabila ACGF juga dijalankan berdasarkan banyak prinsip ASEAN. Mulai dari norma non-intervensi, supremasi hukum, dan saling menghormati antar negara anggota, prinsip- prinsip tersebut penting untuk meyakinkan sesama negara anggota bahwa ACGF merupakan forum yang terbuka dan setara bagi seluruh negara anggota. Tujuan ACGF antara lain mencakup penguatan kerja sama, koordinasi dan hubungan antara coast guard negara anggota ASEAN. Hal ini juga mencakup tujuan umum untuk mendorong pembangunan kepercayaan di antara negara-negara anggota serta meningkatkan sentralitas ASEAN dalam mengatasi masalah maritim di kawasan. Selain menyediakan agenda dan program kerja sama dalam menjaga keamanan maritim, ACGF, juga diharapkan dapat menjadi wahana penyelesaian konflik. Banyaknya sumber daya alam yang berada jauh di dalam lautan terkadang dapat memicu konflik antar negara anggota ASEAN, seperti konflik yang melibatkan sengketa wilayah antar negara anggota. Konflik-konflik semacam ini bukanlah hal yang mengejutkan di kawasan karena ASEAN. Salah satu cara terjadinya konflik di laut adalah ketika kapal-kapal dari negara- negara dengan klaim yang saling tumpang tindih bertemu satu sama lain di perairan yang diperebutkan. Konfrontasi negatif semacam itu kemungkinan tidak bereskalasi menjadi konflik yang lebih besar, tetapi tetap memiliki implikasi yang harus dihadapi, terutama terkait pengaruhnya terhadap sentralitas ASEAN. Hubungan negara-negara anggota mungkin akan semakin memburuk akibat konflik karena hal ini dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang bisa memperparah konflik. Mulai dari meningkatnya ketegangan dalam hubungan bilateral sebab suatu insiden yang mengganggu hubungan antar negara ASEAN atau misalnya perbedaan dalam menyikapi isu regional seperti Laut China Selatan, negara bersangkutan bisa jadi akan cenderung berpihak pada kekuatan asing di luar ASEAN. Situasi tersebut dapat mengancam soliditas dan sentralitas ASEAN. Kemungkinan terjadinya konflik regional terbuka untuk saat ini bukan suatu kekhawatiran utama ASEAN. Namun apa yang terjadi akhir-akhir ini utamanya yang menyangkut klaim territorial di Laut Cina Selatan perlu mendapat perhatian serius ASEAN. Dalam kaitan ini, bisa membuka kemungkinan beberapa negara mencari bantuan kekuatan asing di luar ASEAN, terutama negara adidaya di kawasan Indo- 25
Jurnal Hubungan Luar Negeri Vol. 8 No. 2, Jul-Des 2023 Pasifik. Kita dapat melihat beberapa contoh yang terjadi belakangan ini, seperti langkah Filipina dan Vietnam untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan AS agar dapat merespons aksi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Perkembangan seperti ini dapat dilihat sebagai dampak negatif terhadap soliditas dan sentralitas ASEAN. Secara keseluruhan, kedua hal tersebut menunjukkan bagaimana negara-negara anggota ASEAN skeptis dengan kemampuan ASEAN untuk mewujudkan kepentingan para anggotanya. Mengingat besarnya pertaruhan politik dan pilihan yang dapat diambil oleh beberapa negara anggota, penting bagi ASEAN untuk mengambil tindakan yang tepat. Dalam hal ini, ACGF dapat membantu meletakkan landasan agar ASEAN lebih mengakomodasi kepentingan negara- negara anggotanya. ACGF dapat bertindak sebagai forum di mana negara anggota ASEAN, terutama claimant states, dapat membahas dan menyampaikan keprihatinan mereka. Selanjutnya, kesempatan yang diberikan ACGF dapat memperkuat sentralitas ASEAN. Hal ini terjadi karena negara-negara anggota kembali disadarkan bagaimana ASEAN sebagai entitas regional mampu memenuhi kepentingan mereka di bidang keamanan maritim. Dalam hal ini, ACGF dapat dilihat sebagai katup pengaman di bidang 26 keamanan maritim bagi negara anggota ASEAN. ACGF juga berfungsi sebagai pengingat bagi negara-negara anggota ASEAN bahwa terlepas dari konflik dan perbedaan pendapat yang mereka miliki, mereka masih saling berhubungan dalam ASEAN. Kondisi di atas tentunya menggambarkan dinamika keamanan maritim di kawasan. Konflik dengan berbagai ukurannya dapat terjadi di kawasan, baik yang melibatkan negara anggota maupun aktor non-negara. Situasi seperti ini terlihat jelas dalam insiden bentrokan yang beberapa kali terjadi antara negara anggota ASEAN terkait pelanggaran kedaulatan maritim. Kita tidak perlu membayangkan insiden atau konflik seperti itu akan bereskalasi pada terjadinya konflik militer yang besar dan berkepanjangan. Hal yang jamak terjadi adalah konflik yang terkait penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported and unregulated fishing/IUU fishing). Di tengah globalisasi, ancaman IUU fishing dan kejahatan transnasional lainnya semakin sering terjadi. Meningkatnya gelombang ancaman non-tradisional di laut memerlukan upaya kreatif untuk mengatasinya. Besarnya dampak negatif, mulai dari dampak lingkungan hingga politik, merupakan hal yang harus diatasi dan
diselesaikan. Terlebih karena ancaman- ancaman tersebut tidak dapat diatasi hanya oleh satu negara saja, tetapi perlu upaya bersama. Sebagai entitas regional di kawasan, penting bagi ASEAN untuk memberikan jawaban yang diperlukan dalam menghadapi ancaman tersebut. Diharapkan keberadaan ACGF dapat mengatasi tantangan dan ancaman maritim seperti di atas. Kebutuhan untuk mengatasi kejahatan transnasional yang disebabkan oleh aktor non-negara, dapat mendorong soliditas negara-negara ASEAN karena hal itu merupakan common concern and interest negara-negara ASEAN. Hal ini dapat dipahami ketika mempertimbangkan betapa pentingnya laut bagi kawasan ini serta bagaimana kejahatan transnasional di laut dapat menimbulkan ancaman kepentingan negara-negara ASEAN. Kondisi yang tersebut memainkan peran penting bagi kerja sama negara anggota ASEAN untuk semakin meneguhkan kerja sama keamanan maritim dalam kerangka ACGF. Peran ACGF dalam Memperkuat Soliditas dan Sentralitas ASEAN Mengingat pentingnya jalur laut di kawasan ini bagi perdagangan global, banyak negara di luar kawasan Indo-Pasifik semakin menaruh perhatiannya di kawasan ini. Masing-masing pihak mempunyai pandangan tersendiri mengenai bagaimana keamanan laut seharusnya dilaksanakan dalam mengamankan kepentingannya masing-masing. Salah satu konflik yang terkait keamanan maritim di kawasan ini adalah sengketa Laut Cina Selatan yang masih berlangsung. Mengingat konflik ini terjadi di tingkat regional, tidak mengherankan apabila sengketa itu melibatkan banyak negara, yang meliputi Tiongkok, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina sebagai claimant states. Selain claimant states, negara-negara lain yang bukan claimant states juga terlibat seperti AS dan sekutunya. Meningkatnya kehadiran kekuatan luar ASEAN, khususnya negara adidaya seperti AS, membawa permasalahan tersendiri bagi ASEAN seperti meningkatnya rivalitas AS-Tiongkok di Indo- Pasifik. Apabila perkembangan dan dinamika kawasan, terutama yang melibatkan keamanan maritim, semakin dipengaruhi oleh dua negara tersebut, maka akan lebih memperlemah sentralitas ASEAN. Permasalahan yang menyelimuti sentralitas ASEAN bisa disebabkan oleh ketidakmampuan ASEAN untuk mengatur kawasannya sendiri. Sentralitas ASEAN bisa kehilangan daya tariknya apabila kedua negara tersebut semakin memperkuat pengaruhnya di kawasan ini. Hal ini seperti 27
Jurnal Hubungan Luar Negeri Vol. 8 No. 2, Jul-Des 2023 yang terlihat betapa semakin agresifnya Tiongkok di Laut Cina Selatan dan bagaimana upaya AS dan sekutunya untuk mengimbangi Tiongkok dengan membentuk kerja sama minilateralisme di kawasan Indo- Pasifik. ACGF dapat wahana bagi negara anggota ASEAN untuk turut memperkuat sentralitas ASEAN dalam tata kelola keamanan laut di kawasan. Kehadiran ACGF dan komitmen negara-negara anggotanya, seperti terlihat dalam beberapa outputnya (seperti Deklarasi ACGF tahun 2022), menunjukkan komitmen kuat negara angota ASEAN untuk mengikuti mekanisme ASEAN untuk mengatasi masalah keamanan maritim di kawasan. Komitmen untuk menggunakan mekanisme ASEAN mendorong negara anggota ASEAN untuk tidak memihak AS maupun Tiongkok. Sebagai forum eksklusif negara anggota ASEAN, sampai saat ini ACGF tidak dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara-negara non-ASEAN di kawasan. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah ACGF hanya melibatkan coast guard dari negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN akan lebih mudah untuk ikut serta dalam agenda dan program ACGF karena lembaga seperti coast guard tidak bersifat militeristik yang bisa mengundang kekhawatiran negara lain. Oleh karena itu, upaya untuk semakin memperkuat 28 sentralitas ASEAN dapat dilakukan melalui ACGF. Dengan mempertimbangkan konstelasi geopolitik dan geostrategis di kawasan, pembentukan ACGF diharapkan tidak menimbulkan pandangan negatif bagi negara non-ASEAN. Pembentukan ACGF melibatkan coast guard sebagai alat diplomasi untuk menjaga keamanan maritim. Inisiatif Indonesia dalam pembentukan ACGF tersebut diperkirakan tidak akan menimbulkan reaksi negatif AS karena negara ini juga memiliki inisiatif serupa yang melibatkan coast guard-nya. Dalam berbagai inisiatifnya di Indo-Pasifik, AS juga melibatkan coast guard-nya sebagai salah satu alat diplomasi keamanan maritim (Darmawan, 2022). Inisiatif serupa juga dilakukan AS dalam menjaga keamanan maritim Oseania antara lain melalui penyediaan kapal patroli dan bantuan intelijen. AS dan negara lain non-ASEAN diharapkan ke depannya dapat menjalin kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam kerangka ACGF. Kerja sama dapat peningkatan kapasitas coast guards negara anggota ASEAN maupun bentuk kerja sama lain dalam upaya mengatasi tantangan keamanan maritim. Dengan tidak adanya persepsi ancaman dari negara non-ASEAN, termasuk
AS dan Tiongkok terhadap ACGF, hal ini akan mengarah pada hubungan yang lebih stabil di kawasan. Kedua negara adidaya tersebut diperkirakan tidak akan melihat forum ini sebagai ancaman. KESIMPULAN Indonesia memainkan peran penting dalam ACGF dalam upaya peningkatan kerja sama ASEAN dalam bidang keamanan maritim. ACGF relevan dengan kebutuhan kawasan saat ini, khususnya terkait keamanan dan stabilitas maritim di tengah persaingan geopolitik di kawasan. Selain ACGF dapat dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan visi poros maritim global, Indonesia juga dapat meningkatkan peran kepemimpinannya di ASEAN melalui forum tersebut. ACGF mempunyai kontribusi positif terhadap soliditas dan sentralitas ASEAN. ACGF dapat memainkan peran sebagai forum koordinasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN. Keberadaan ACGF dapat memperkuat relevansi dan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim di kawasan. ACGF diperkirakan tidak akan dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara non-ASEAN di tengah persaingan AS dan Tiongkok. Hal ini karena ACGF pada dasarnya hanya melibatkan coast guard negara ASEAN, sehingga tidak bersifat militeristik. ACGF memungkinkan negara anggota ASEAN ASEAN untuk lebih fokus dalam pembahasan isu-isu keamanan maritim di Asia Tenggara. ACGF dapat melengkapi inisiatif serupa dalamkerangka HACGAM dan ASEAN Maritim Forum. Bagi Indonesia, penting untuk mendorong ACGF sebagai wahana bagi negara anggota ASEAN dalam kerja sama konkrit keamanan maritim di kawasan. Indonesia perlu memperkuat kapasitasnya dalam mengembangkan inisiatif tersebut. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas Bakamla sebagai ujung tombak ACGF dan mensinergikan kepentingan negara anggota ASEAN sehingga forum tersebut semakin relevan dan sesuai dengan kebutuhan bersama terkait keamanan maritim. Upaya tersebut diperlukan untuk turut memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, terutama dalam bidang keamanan maritim. REFERENSI Bakamla RI (2022) ASEAN Coast Guard Forum 2022 hasilkan Deklarasi ASEAN CG, Badan Keamanan Laut website. Available at: 2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg (Accessed: March 22, 2023). 29
Jurnal Hubungan Luar Negeri Vol. 8 No. 2, Jul-Des 2023 Bateman, S. (2003) 'Coast Guards: New Forces For Regional Order and Security', Asia Pacific Issues, (65), pp. 1-8. Bueger, C. (2015) 'What is maritime security?', Marine Policy, 53, pp. 159-164. doi:10.1016/j.marpol.2014.12.005. Darmawan, A.R. (2022) Coast Guard diplomacy and Maritime Security in Southeast Asia, Asia and the Pacific Policy Society Policy Forum. Available at: guard-diplomacy-and-maritime- security-in-southeast-asia/ (Accessed: March 23, 2023). Indraswari, R. (2022) "ASEAN centrality: Comparative case study of indonesia leadership," JAS (Journal of ASEAN Studies), 10(1), pp. 1-19. Available at: 06. Marsetio. (2019) Kepemimpinan Nusantara Archipelago Leadership. 3rd edn. Bogor: Universitas Pertahanan. Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 30 Naim, Y.J. (2021) Diplomasi Keamanan Laut ala Bakamla RI, Antara News. Available at: 2551437/diplomasi-keamanan-laut- ala-bakamla-ri (Accessed: 29 November 2023). Octavian, A. (2019) "Indonesian Approach and Perspective on Asia's Regional Maritime Cooperative Engagements," in Indonesian Navy, Global Maritime Fulcrum and ASEAN. Jakarta: Seskoal Press. Puspen TNI (2022) Bakamla RI gelar Asean Coast Guard Forum 2022 di bali: Website tentara nasional Indonesia, Puspen Mabes TNI. Available at: forum-2022-di-bali.html (Accessed: March 23, 2023). Tekunan, S. (2014) "The Asean Way: The Way To Regional Peace?," Jurnal Hubungan Internasional, 3(2), pp. 142-148. Till, G. (2009) Seapower: A guide for the twenty-first century. 2nd edn. London: Routledge. Yadav, A. S., 2022. Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo