SALINAN BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bantul; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu diatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Menetapkan 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 76); MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Kalurahan. 2. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. 3. Mitigasi bahaya kebakaran adalah upaya bersama warga masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. 4. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. 5. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Bupati adalah Bupati Bantul. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pasal 2 Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Pasal 3 Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Pasal 4 Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu: a. Peran Serta Masyarakat; b. Pembinaan; c. Pengawasan dan Pengendalian; dan d. Pembiayaan; BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 5 Peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran diwujudkan dalam SKKL. Pasal 6 (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara dini setiap Kalurahan menyelenggarakan SKKL. (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat di lingkungan Kalurahan. (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. REDKAR; b. Sarana dan Prasarana; dan c. Standar Operasi Prosedur. Pasal 7 (1) REDKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berkedudukan di Kalurahan. (2) REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kalurahan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari BPBD. (3) Pedoman mengenai pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III PEMBINAAN Pasal 8 (1) BPBD bersama dengan Kalurahan melakukan pembinaan terhadap REDKAR. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a. sosialisasi; b. pelatihan; dan c. simulasi. BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9 (1) BPBD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB V PENDANAAN Pasal 10 Pendanaan yang timbul dari penyelenggaraan sarana dan prasarana dalam Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; c. swadaya masyarakat; dan d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Kepala BPBD dapat menetapkan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Juli 2021 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 5 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd HELMI JAMHARIS BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 54
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN PEDOMAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Bantul A. Latar Belakang Dalam upaya pemenuhan SKKL sebagaimana tersebut pada pasal 6 dan pasal 7 ayat 3, perlu disusun Pedoman Relawan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bantul. B. Pengertian Umum Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosal berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa atau Kelurahan. REDKAR mewadahi Satuan Relawan Kebakaran, Barisan Relawan Kebakaran/Balakar, ataupun kelompok relawan lainnya. Pembentukan REDKAR dilaksanakan di Kalurahan dan dilakukan pengawasan oleh BPBD. C. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan Pemerintah Kalurahan dan/atau Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pembentukan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian REDKAR. 2) Tujuan a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
b. Membantu pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah; c. Menciptakan sinergi antara BPBD Kabupaten Bantul dengan masyarakat; dan d. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran. D. Syarat keanggotaan REDKAR Kalurahan antara lain: a. penduduk yang berdomisili di wilayah kalurahan dan berusia minimal 19 tahun; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi; d. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain; dan e. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari organisasi perangkat daerah yang membidangi sub urusan kebakaran, yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online, terhubung dengan database direktorat jendral bina administrasi kewilayahan, kementerian dalam negeri. E. Hak dan Kewajiban REDKAR adalah sebagai berikut: a. Hak REDKAR 1) memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota redkar; 2) mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 3) mendapatkan perlindungan hukum dan membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. b. Kewajiban REDKAR 1. menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan; 2. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 3. memegang teguh panca dharma dan prinsip kerja REDKAR. F. Tahapan Pembentukan dan Pendataan REDKAR sebagai berikut : a. Pembentukan REDKAR dilakukan oleh Kalurahan. b. Pendataan REDKAR di Kabupaten Bantul dilakukan Oleh BPBD melalui koordinasi dengan Lurah.
c. Hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi oleh BPBD untuk kemudian diberikan nomor register dan kartu tanda anggota; d. Selanjutnya BPBD melaporkan data REDKAR kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai database REDKAR Nasional; dan e. Nomor Register REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut: Provinsi : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintah provinsi Kabupaten/Kota : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administerasi pemerintah kabupaten /kota Nomor Register : Nomor urut REDKAR yang diberikan oleh OPD yang membidangi Sub Urusan Kebakaran Contoh Nomor Register REDKAR Kabupaten Bantul KODE WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI DIY 34.02 KODE WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BANTUL 001 NOMOR URUT REDKAR KABUPATEN BANTUL G. Tugas REDKAR meliputi: a. Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan): 1) Memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran; 2) Mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dil ingkungannya; 3) Melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya; 4) Membantu pelaksanaan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
5) Membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat; 6) Edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 7) Menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan 8) Melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran. b. Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran: 1) Melaporkan kejadian kebakaran kepada BPBD; 2) Melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi kebakaran; 3) Melaksanakan evakuasi dan penyelamatan dini korban sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran; 4) Membantu pengamanan objek terbakar: 5) Membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran; 6) Membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lngkungan terjadinya kebakaran; dan 7) Membantu melaksanakan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya. c. Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran: 1) Membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran; 2) Membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran; 3) Membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; 4) Berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekontruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran. d. Tugas REDKAR pada saat Penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran) 1) Mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya; 2) Melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya; 3) Menyeberluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan; 4) Melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada BPBD;
5) Memberikan keterangan atau informasi tentang lokasi darurat non kebakaran; 6) Membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban); 7) Melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan 8) Membantu pengamanan lingkungan. H. Perlengkapan REDKAR, sekurang -kurangnya terdiri dari: a. Pos REDKAR; b. Alat Komunikasi; c. Alat Pelindung Diri; d. Alat Pemadam Api sederhana; e. Alap Pemadam Api ringan (APAR); f. Pompa damkar dan kelengkapannya; dan g. Alat tranportrasi untuk operasional pemadam kebakaran. I. Seragam REDKAR a. Seragam REDKAR ditetapkan dengan maksud membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan dan estetika bagi REDKAR; b. Seragam REDKAR digunakan pada saat melakukan tugas; c. Seragam REDKAR terdiri dari: 1) Kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai symbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah dilengkapi nama, nomor registerasi, tulisan relawan, lambang REDKAR dan lambang Pemerintah Daerah; 2) Topi REDKAR berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang pemadam, Lambang REDKAR, dan tulisan relawan; 3) Contoh seragam REDKAR sebagai berikut:
J. Standar Operasi Prosedur REDKAR Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya REDKAR berpedoman kepada Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut: a. Laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari BPBD diterima oleh Relawan Pemadam Kebakaran di Kalurahan; b. Relawan Pemadam Kebakaran menghubungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasj kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan kerugian; c. Petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai di lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga; dan d. Setelah operasi penanggulangan kebakaran dan/atau darurat non kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan REDKAR kembali ke pos siaga di kalurahan dengan membawa sarpras yang dimiliki. Ketua REDKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Lurah dan ditembuskan kepada BPBD. K. Struktur Organisasi REDKAR paling sedikit terdiri dari:
a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan d. Seksi-seksi. Struktur organisasi REDKAR dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kalurahan masing - masing. L. Panca Dharma dan Prinsip Kerja REDKAR REDKAR memiliki Janji Relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas. Adapun Panca Dharma REDKAR adalah: " Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji : 1) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 3) Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan. 4) Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran. 5) Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelakanaan tugas. " Adapun Prinsip Kerja REDKAR adalah sebagai berikut: 1. Cepat dan Tepat; 2. Partisipatif; 3. Koordinatif; dan 4. Pemberdayaan. BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH