BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sebelum membahas hasil penelitian tentang penjatuhan sanksi pidana adat kepada pelaku pencurian. Sebaiknya harus mengetahui tentang geografis, tatanan/susunan masyarakat dan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan terkhususnya lagi masyarakat di Desa Simatalu. Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak di sebelah barat pantai Pulau Sumatera, terdiri dari 40 pulau baik pulau besar maupun kecil. Diantara pulau tersebut ada empat pulau besar yang menjadi pemukiman masyarakat Mentawai yaitu Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan , Dan Pulau Sipora yang sekaligus menjadi ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan. Desa Simatalu termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri atas tiga (3) desa yaitu: Desa Simalegi, Desa Sikkapokna, dan Desa Simatalu itu sendiri. Desa Simatalu memiliki luas wilayah sebesar 76,34 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.932 jiwa, yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun yaitu : dusun Suruan, Lakoen, Masaba, Limau Timur, Limau Barat, Bojo, Limu, Saikoat, Lalateng, Polauruan, Amek, Muntei, dan Simalibbeg sebagai pusat atau sentral Desa Simatalu. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di Desa Simatalu didominasi petani dan sebagian kecil nelayan. Tata Susunan dan Sosial Masyarakat adat Desa Simatalu terdiri atas 13 (tiga belas) dusun, dan setiap dusun terdiri atas beberapa suku, yang mendiami dusun tersebut. Suku adalah kumpulan keluarga dan kelompok masyarakat UNIVERSITAS BUNG HATTA
yang memiliki kesamaan keturunan/leluhur, yang dipimpin oleh kepala suku/rimata. Dalam satu dusun memiliki satu perwakilan yang ditunjuk sebagai pemuka adat/sikebbukat laggai, yang berarti ada 13 pemuka adat, sesuai dengan jumlah dusun di Desa Simatalu, yang bertugas untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi. 1. Anggota suku Anggota suku terdiri dari orang-orang yang tergabung dalam suatu suku yang dipimpin oleh kepala suku/rimata. Kemudian suku-suku yang ada mengikatkan diri dan bersosialisasi dengan suku lainnya menjadi anggota masyarakat, yang disebut dusun serta terikat oleh hukum adat istiadat yang ada dan wajib mematuhinya. 1. Kepala Suku (rimata) Masyarakat di Desa Simatalu terdiri dari berbagai macam suku yang tersebar di tiga belas dusun yang ada. Setiap suku dipimpin oleh seorang kepala suku (Rimata), yang dituakan dalam suku dan mengerti tentang adat istiadat. Rimata bertanggung jawab terhadap semua anggota sukunya, persoalan yang menyangkut sukunya dan akan menjadi perwakilan dari suku dalam hal/ kegiatan-kegiatan menyangkut adat. Kepala suku/rimata dipilih oleh anggota sukunya dengan diadakanya rapat/rembuk suku serta upacara dan pesta (punen) yang nantinya akan disepakati siapa kepala suku terpilih yang dituakan dan mengerti mengenai adat istiadat. Kepala suku/rimata sangat dihormati dan disegani karena kepala suku dan dipilih oleh anggota sukunya. 2. Pemuka adat (sikebbukat laggai) Pada masyarakat di Desa Simatalu pemuka adat/sikebbukat laggai adalah orang- orang terpilih yang mengetahui dan memahami adat istiadat dan hukum adat. Baik UNIVERSITAS BUNG HATTA
berlatar belakang ahli magis/sikerei ataupun kepala suku/rimata, yang berjumlah 13 (tiga belas) orang sesuai dengan jumlah dusun yang ada di Desa Simatalu., yang pada saat ini di ketuai oleh Bajak Tolai Ebbeb Sakoinong. Setiap dusun 1 (satu) orang pemuka adat/sikebbukat laggai, yang bertugas menyelesaikan segala persoalan tentang hukum adat dan tindak pidana atau konflik antar anggota masyarakat, dan menjadi penengah atau hakim serta penimbang dan pengambil keputusan dalam penjatuhan sanksi pidana adat. Dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pemuka adat serta bertugas menjadi penengah dan pengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu perkara, membuat pemuka adat begitu dihormati dan disegani oleh anggota masyarakat. Disamping itu dalam tatanan/susunan masyarakat Mentawai dikenal adanya Sikerei/ahli magis. Walaupun masyarakat Mentawai sudah mengenal agama, akan tetapi tidak menghilangkan adat istiadat dan kepercayaan nenek moyang terdahulu (animisme), bahwa semua objek mempunyai roh (ketcat/ailiggeu) dan diyakininya ada penyakit non medis yang tidak bisa disembuhkan secara medis, akan tetapi harus disembuhkan melalui ritual dan upacara-upacara adat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli magis (sikerei). Selain untuk mengobati sikerei juga bertugas dalam ritual/upacara-upacara adat seperti melakukan tarian adat (turuk kerei/turuk laggai) dan lainnya. Seorang sikerei memperoleh kemampuannya itu bukan karena dipilih, tetapi bersifat diturunkan, yang bisa saja dalam satu suku tertentu tidak memiliki sikerei, akan tetapi juga satu suku tertentu berkemungkinan memiliki lebih dari satu sikerei. Karena sikerei tidak dipilih oleh anggota suku ataupun anggota masyarakat, akan tetapi sikerei hanyalah orang-orang tertentu yang terpilih dan mempunyai kemampuan mengobati dan UNIVERSITAS BUNG HATTA
kemampuan magis dalam usaha pembuktian suatu tindak pidana, dimana sikerei bertugas dalam usaha terakhir pembuktian dengan menggunakan ilmu magis, apabila telah dilakukan segala upaya pembuktian dan tidak menemui hasil. Kemampuan ini diluar nalar manusia, yang sifatnya diturunkan atau diwarisi turun temurun. Seorang sikerei juga berkemungkinan sekaligus menjadi kepala suku/rimata apabila terpilih dalam sukunya, akan tetapi seorang kepala suku/rimata tidak harus seorang sikerei. Dengan kemampuan yang dimilikinya ahli magis/sikerei menjadi sangat dihormati dan disegani ditengah-tengah masyarakat. Pada masyarakat di Desa Simatalu tindak pidana pencurian (masimuilek) diselesaikan dengan hukum pidana adat Mentawai, tindak pidana pencurian diklasifikasikan atau dikelompokkan kedalam tindakan pidana ringan, akan tetapi pengecualian untuk tindak pidana pencurian terhadap ternak peliharaan babi (mamuilek sainak) yang dikelompokkan kedalam tindak pidana menengah/sedang. Dan sanksi pidana adat yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian (sipamuilek/sipananakou) adalah sanksi denda (tulou). A. Proses Pembuktian secara Adat terhadap Pelaku Pencurian Pada Masyarakat Adat Di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai Dari hasil wawancara penulis dengan pemuka adat/sikebbukat laggai Bajak Tolai Ebbeb Sakoinong, dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat di Desa Simatalu dilakukan penyelidikan dan pembuktian oleh lembaga adat (sikebbukat laggai), untuk mencari pelaku pencurian sebelum akhirnya nanti akan dijatuhi sanksi pidana adat berupa denda. Tahapan-tahapan proses pembuktian tersebut antara lain : 1. Korban menemui lembaga adat desa (sikebbukat laggai) UNIVERSITAS BUNG HATTA
Langkah awalnya adalah dengan si korban melaporkan kehilangan kepada pemuka adat/sikkebbukat laggai yang ada di dusunya dan juga kepala dusun, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian. Pemuka adat kemudian akan menanyakan kepada si korban kemungkinan orang yang dia curigai sebagai pelaku. Berdasarkan kecurigaan si korban, maka pemuka adat menemui orang yang dicurigai dan diduga kuat sebagai pelaku. Maka lembaga adatlah/sikebukkat laggai yang akan berperan aktif untuk melakukan pembuktian terhadap kasus pencurian yang terjadi, untuk menyelesaikan perkara pencurian. 2. Menemui orang yang dicurigai (pagabaiiji) Dalam pembuktian tindak pidana pelaku pencurian pemuka adat/sikkebbukat laggai pro aktif dan mempunyai peran penting dalam pembuktian setelah adanya laporan tindak pidana pencurian (masimuilek) oleh korban. Berdasarkan kecurigaan korban, maka pemuka adat menemui orang yang dicurigai dan diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian terhadap ternak babi (sainak) milik suku Sappoka. Melalui interogasi dan menanyakan kebenaran dari dugaan yang ditujuhkan kepadanya oleh korban, si pelaku Bajak Cele Ogok Salago mengakui bahwa beliau memang melakukan pencurian ternak babi (mamuilek sainak) milik suku Sapokka, maka berhenti jugalah proses pembuktian terhadap tindak pidana pencurian tersebut. Proses pembuktian, akan berbeda apabila si pelaku tidak mengakui dan menghindar dari tuduhan yang ditujukan kepadanya. Maka, pemuka adat/sikebbukat laggai akan pulang dan kembali kerumah si korban untuk melaporkan dan menyampaikan sanggahan/jawaban dari terduga. Dan hal ini juga untuk memastikan kembali apakah sikorban yakin dengan orang yang diduganya sebagai pelaku. Dalam hal ini si korban juga akan ditanya, apakah UNIVERSITAS BUNG HATTA
ada saksi mata atau orang yang berkemungkinan melihat dan mengetahui tentang pencurian yang terjadi guna pembuktian. 3. Mencari saksi dan bukti-bukti Tindakan selanjutnya adalah, pemuka adat mencari para saksi yang kemungkinan melihat dan mengetahui tentang tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh terduga. Sekaligus dilakukannya pencarian terhadap bukti-bukti yang dapat menjadi petunjuk dalam proses pembuktian. Saksi di tanya dan diminta keterangannya, agar menjadi salah satu dasar pertimbangan pemuka adat dalam memberikan putusannya. 4. Mencari objek curian Proses dimana pemuka adat melakukan pencarian terhadap objek curian, dengan melakukan pengamatan/pencarian keberadaan objek yang hilang. Dengan mengunjungi rumah (uma) orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian, dan juga tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat disembunyikan barang hasil curian, misalnya : kebun (mone), pondok dikebun (sapou) dan lain-lain. 5. Rembuk pemuka adat Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi juga upaya penyelidikan dan pencarian bukti-bukti lainnya serta objek curian itu sendiri, pemuka adat akan melakukan rembuk atau rapat (masipagabaiji) untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, dan terbukti atau tidaknya tuduhan dari korban. Apabila si pelaku diputus bersalah maka pelaku akan dijatuhi sanksi pidana adat berupa denda, sedangkan apabila si pelaku diputus tidak bersalah maka pemuka adat, akan melakukan upaya penyelidikan, pembuktian dan pemeriksaan kembali orang-orang lainya yang berkemungkinan menjadi pelaku pencurian. Proses-proses diatas pun dibenarkan oleh Bajak Erlius Samangilailai UNIVERSITAS BUNG HATTA
pada saat wawancara dengan penulis, tentang rangkaian proses pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Desa Simatalu. Salah satu contoh adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Bajak Cele Ogok Salago dengan mencuri ternak babi (masimuilek sainak) di kebun milik suku Sapokka. Korban melaporkan hal tersebut kepada pemuka adat, sekaligus menyampaikan nama orang yang diduga sebagai pelaku. Pemuka adat kemudian melakukan serangkaian pembuktian (pagabbaiji) kepada orang yang dicurigai oleh korban, dengan cara menemui pelaku untuk mengkonfirmasi dugaan yang diarahkan kepadanya dan menanyakan kebenaran dugaan tersebut. Dari interogasi kemudian si pelaku Bajak Cele Ogok Salago mengakui dan membenarkan dugaan yang diarahkan kepadanya. Pemuka adat kemudian kembali kerumah korban untuk menyampaikan hasil pembuktian yang dilakukan oleh pemuka adat dan sekaligus menanyakan denda (tulou) yang akan dituntut oleh si korban kepada pelaku sebagai salah satu dasar pertimbangan nantinya dalam penjatuhan sanksi pidana adat. Terhadap hal itu korban menuntut denda kepada pelaku diantaranya : (1) satu bidang ladang (sangamata mone), (1) satu bidang kebun kelapa (sangamata toitet), (2) dua bidang kebun sagu (duangamata sagu), (1) satu ekor babi (sangamuneng sainak), dan (1) satu sangkar ayam (sangaroigen manuk). Disini akan terjadi proses tawar menawar antara korban dan pelaku melalui perantara yaitu pemuka adat/sikebbukat laggai. Proses selanjutnya kemudian pemuka adat melakukan rapat (masipagabbaiji) dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan, baik itu dari pelaku dan korban diputuskan bahwa, Bajak Cele Ogok Salago dijatuhi sanksi pidana adat (tulou) berupa : (1) satu bidang ladang (sangamata mone), (1) satu bidang kebun kelapa (sangamata UNIVERSITAS BUNG HATTA
toitet), (1) satu bidang kebun sagu (sangamata sagu), (1) satu ekor babi (sangamuneng sainak), dan (1) satu sangkar ayam (sangaroigen manuk). Disamping itu hasil dari wawancara penulis terhadap pelaku Bajak Cele Ogok Salago mengenai proses pembuktian terhadap kasus pencurian, yang dilakukan oleh beliau terhadap ternak babi suku Sapokka, diawali dengan datangnya pemuka adat yang didampingi kepala dusun kerumah Bajak Cele Ogok Salago, kemudian mengkonfirmasi dan menanyakan kebenaran tuduhan yang dituduhkan kepadanya oleh korban, bahwa telah melakukan pencurian ternak babi milik si korban. Tuduhan tersebut kemudian dibenarkan oleh Bajak Cele Ogok Salago sekaligus mengakui kesalahannya telah melakukan pencurian ternak babi di kebun milik suku Sapokka, serta siap untuk menerima sanksi atau konsukuensi yang ada. Kemudian proses tawar menawar akan terjadi dalam penjatuhan sanksi pidana denda (tulou), dimana pemuka adat akan pergi kerumah korban dan menanyakan denda yang akan dia minta kepada pelaku, setelah itu pemuka adat kemudian kembali menemui pelaku dan menyampaikan denda yang dituntut oleh korban. Apabila korban keberatan, maka dia akan menawar sanksi denda tersebut, yang kemudian disampaikan kembali oleh pemuka adat kepada korban. Proses penawaran ini akan terus berjalan dan bila tidak ada titik temu atau kesepakatan antara korban dan pelaku, maka pemuka adat akan mengambil kebijakan dengan memutuskan sanksi-sanksi apa saja yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban. B. Dasar-Dasar Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Pidana Adat Oleh Pemuka Adat Terhadap Pelaku Pencurian Pada Masyarakat Adat Di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai UNIVERSITAS BUNG HATTA
Dari hasil wawancara penulis dilapangan dengan pemuka adat Bajak Uraulakeu Sabeddang, secara umum dalam menjatuhkan sanksi pidana adat para pemuka adat di Desa Simatalu, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencurian diantaranya : 1. Dasar pertimbangan pokok a. Denda yang dimintakan oleh korban Pertimbangan pertama dari pemuka adat dalam menjatuhkan sanksi pidana denda kepada pelaku pencurian, agar si korban terakomodir dan merasa puas serta adil. Aspek ini sangat mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana adat yang akan diberikan oleh pemuka adat dan lebih menonjol dari aspek lainnya. b. Objek curian Objek yang dicuri juga menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi oleh pemuka adat/sikebbukat laggai. Karena semakin besar nilai atau harga objek yang dicuri maka akan semakin berat dan besar pula sanksi denda yang dijatuhkan kepada si pelaku. c. Kuantitas objek yang dicuri Jumlah atau banyaknya objek yang dicuri juga menjadi pertimbangan. Semakin banyak jumlah objek yang dicuri maka semakin berat pula sanksi denda yang akan diberikan. Contohnya : pelaku pencurian terhadap hasil ladang berupa kelapa satu buah lebih ringan hukuman atau sanksi yang akan di dapatkan, dibandingkan dengan pelaku yang mencuri kelapa dalam satu bidang perkebunan kelapa atau beberapa batang kelapa. 2. Dasar pertimbangan tambahan a. Pengakuan dari pelaku UNIVERSITAS BUNG HATTA
Hal yang menjadi pertimbangan pemuka adat adalah pengakuan dari si pelaku, apabila orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian, dengan itikad baik mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri barang atau ternak milik si korban. Maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi si pelaku oleh pemuka adat dalam menjatuhkan sanksi pidana adat berupa denda. Aspek ini juga menjadi pertimbangan bagi si korban dalam menentukan hal-hal apa saja, yang akan dituntut sebagai sanksi denda kepada si pelaku serta menjadi pertimbangan juga dalam menentukan banyaknya denda yang akan diambil, walaupun nantinya yang menetapkan denda yang akan diambil adalah pemuka adat/sikebbukat laggai. b. Kooperatif atau tidaknya pelaku Dalam proses penyelesaian perkara, si pelaku tidak melakukan perlawanan dan hal-hal yang menghambat proses penyelesaian perkara, misalnya melarikan diri, memberikan keterangan palsu atau keterangan yang berbelit-belit atau melakukan pengancaman baik kepada korban atau kepada pemuka adat yang ingin menyelesaikan perkaranya. Semakin kooperatifnya si pelaku maka kemungkinan untuk beratnya sanksi pidana denda yang akan diberikan semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya apabila si pelaku tidak kooperatif, maka kemungkinan beratnya sanksi pidana adat berupa denda yang akan dijatuhkan akan semakin besar. Sedangkan secara khusus, dari hasil wawancara penulis dengan pemuka adat Bajak Panei Ogok Salebbeheu, dalam penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh Bajak Cele Ogok Salago terhadap ternak babi suku Sapokka, pemuka adat memiliki dasar pertimbangan- UNIVERSITAS BUNG HATTA
pertimbangan pokok yang memiliki pengaruh besar dan bersifat menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana adat, diantaranya : 1. Denda yang dimintakan oleh korban Aspek ini mempunyai pengaruh yang signifikan dan sangat menentukan terhadap berat ringannya atau sedikit banyaknya sanksi pidana adat berupa denda yang diberikan oleh pemuka adat terhadap Bajak Cele Ogok Salago. Karena pemuka adat juga harus menjadikan permintaa korban sebagai pertimbangan agar korban merasa puas dan merasa adil. Dari 6 (enam) permintaan korban kepada pelaku dalam kasus pencurian ternak babi oleh Bajak Cele Ogok Salago, yaitu : (1) satu bidang ladang (sangamata mone), (1) satu bidang kebun kelapa (sangamata toitet), (2) dua bidang kebun sagu (duangamata sagu), (1) satu ekor babi (sangamuneng sainak), dan (1) satu sangkar ayam (sangaroigen manuk). Akan tetapi pemuka adat hanya menjatuhkan 5 (lima) permintaan korban berupa, (1) satu bidang ladang (sangamata mone), (1) satu bidang kebun kelapa (sangamata toitet), (1) satu bidang kebun sagu (sangamata sagu), (1) satu ekor babi (sangamuneng sainak), dan (1) satu sangkar ayam (sangaroigen manuk), sementara 1 (satu) permintaan tidak dikabulkan. 2. Objek curian Menjadi salah satu pertimbangan yang mempunyai pengaruh besar bagi pemuka adat dalam menjatuhkan hukuman bagi Bajak Cele Ogok Salago, karena yang menjadi objek curiannya adalah babi/sainak. Dalam masyarakat Simatalu sendiri pencurian terhadap ternak babi merupakan kategori tindak pidana menenngah, pengecualian bagi pencurian UNIVERSITAS BUNG HATTA
objek lain selain babi yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Hal ini karena babi sendiri merupakan aset yang berharga bagi masyarakat Mentawai secara khusus Desa Simatalu, yang menjadi simbol kekayaan bagi orang yang memilikinya. Disamping itu juga pemuka adat mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan tambahan lain dalam menjatuhkan sanksi pidana denda kepada Bajak Cele Ogok, akan tetapi pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak begitu besar atau signifikan terhadap ringan beratnya sanksi pidana adat yang diberikan kepada pelaku, dalam kasus pencurian ternak babi/masimuilek sainak antara lain : 1. Kooperatifnya pelaku Dalam proses penyelesaian perkara sendiri bajak Cele Ogok Salago kooperatif dan tidak melakukan pengancaman ketika ditanya (ancaman parerekat) baik kepada korban atau kepada pemuka adat yang ingin menyelesaikan perkaranya. 2. Dampak terhadap keseimbangan di masyarakat Dasar pertimbangan lainnya adalah dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh bajak Cele Ogok Salago telah merusak keseimbangan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat. 3. Pengakuan pelaku Dalam proses pembuktian kasus tidak sulit dan tak membutukan waktu lama, karena ketika pemuka adat menemui Bajak Cele Ogok Salago dan menanyakan perihal dugaan korban kepadanya, beliau membenarkan hal tersebut dan mengakui perbuatannya. UNIVERSITAS BUNG HATTA
Pengakuan yang dibuatnnya pun sebelum adanya tekanan atau intimidasi lebih dari pemuka adat. UNIVERSITAS BUNG HATTA