Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN MENURUT SUKU DAYAK TAMAN SOSAT Pricille Anggelica Swadesi,1 Agus,2 Sri Ismawati3 1Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak Email: 2Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak Email: agus@hukum.untan.ac.id 3Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak Email: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id Abstract Crimes of theft still often occur around the community, both in cities and villages. Solving crimes of theft in villages more often uses customary law as the first route in resolving these problems. The Indonesian state recognizes the existence of Customary Law and respects traditional rights that develop among indigenous communities. This research aims to discuss the application of Customary Law in imposing sanctions in the form of Customary Sanctions, especially for the Taman Sosat Dayak Tribe with the research location in Sungai Lawak Village, Nanga Taman District, Sekadau Regency, West Kalimantan Province. This research uses empirical research with a qualitative approach with data collection techniques in the form of direct observation, interviews with parties determined as the population and samples to obtain primary data in the research. The results of this research explain that the application of Customary Law in resolving acts of theft against the Dayak people of Taman Sosat is through the provision of EnomBalas Customary Sanctions or the Sixteen Poku Customs. This customary sanction is one of the sanctions in the Taman Sosat Dayak tribe's customary law which has been preserved from the time of their ancestors. These traditional sanctions can be carried out in each hamlet led by the traditional leader and the parties involved in the theft. In giving sanctions, several supporting equipment is required, such as using chicken blood, palm wine, and traditional bowls. The role of the Dayak Taman Sosat tribal community in preventing theft in Sungai Lawak Village is very important. Keywords: Customary Law; Customary Sanctions; Theft; Culture Abstrak Tindak kejahatan pencurian masih sering terjadi di sekitar masyarakat baik di kota maupun di desa. Penyelesaian tindak kejahatan pencurian di desa lebih sering menggunakan Hukum Adat sebagai jalur pertama dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Negara Indonesia mengakui adanya Hukum Adat serta menghormati hak-hak tradisional yang berkembang di tengah masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan Hukum Adat dalam pemberian sanksi berupa Sanksi Adat khususnya bagi Suku Dayak Taman Sosat dengan lokasi penelitian di Desa Sungai Lawak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi secara langsung, wawancara kepada pihak yang ditentukan sebagai populasi dan sampel untuk mendapatkan data primer dalam penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Hukum Adat dalam menyelesaikan tindak pencurian bagi masyarakat Suku Dayak Taman Sosat yaitu melalui pemberian Sanksi Adat EnomBalas atau Adat enambelas Poku. Sanksi Adat tersebut merupakan salah satu sanksi dalam Hukum Adat Suku Dayak Taman Sosat yang telah dilestarikan dari jaman nenek moyang terdahulu. Sanksi Adat tersebut dapat dijalankan di dusun masing-masing yang dipimpin oleh Ketua Adat serta pihak-pihak yang terkait dalam tindak pencurian tersebut. Dalam pemberian sanksi diperlukan beberapa peralatan pendukung seperti Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024 70
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 menggunakan darah ayam, tuak, hingga mangkuk adat. Adanya peran masyarakat adat Suku Dayak Taman Sosat dalam mencegah tindak pencurian di Desa Sungai Lawak sangat berperan penting. Kata Kunci: Hukum Adat; Sanksi Adat; Tindak Pencurian; Masyarakat Adat PENDAHULUAN penting yang menunjukan identitas Indonesia adalah negara yang kepada bangsa terhadap kebudayaan mempunyai banyak sekali suku bangsa masyarakat setempat. Masyarakat yang beserta adat istiadatnya. Hal ini mengulangi kebiasaan atau adat berdasarkan adanya sensus BPS yang tersebut secara turun temurun dan pada tahun 2010 dengan jumlah suku memberlakukannya dalam setiap bangsa sebanyak 1.340 dan memiliki kegiatan masyarakat di daerah tersebut, sekitar 300 lebih kelompok suku maka penggunaan adat tersebut akan bangsa dan etnik. berdasarkan Pasal 1 terus-menerus sebagai sebuah hukum Ayat (3) Undang-Undang Dasar atau peraturan tidak tertulis di daerah menjelaskan bahwa Indonesia tersebut, hal tersebut dapat disebut merupakan negara hukum. 1 Oleh sebagai Hukum Adat. Namun, tidak karena itu semua perbuatan yang semua adat merupakan Hukum Adat, dilakukan oleh masyarakat akan selalu hal tersebut dikarenakan adat tidak ada berlandaskan oleh hukum dan yang mempunyai sanksi dan ada yang peraturan yang telah tercantum dalam mempunyai sanksi. Adat yang Perundang-Undangan. Sebagai negara memiliki sanksi serta bersifat hukum hukum yang memiliki banyak suku dan dapat disebut sebagai Hukum Adat. adat istiadat, maka diperlukan juga Istilah Hukum Adat sering digunakan Hukum Adat guna menyelesaikan sebagai sinonim dari hukum yang tidak permasalahan adat di masing-masing tertulis di dalam peraturan atau wilayah di seluruh Indonesia. Perundang-Undangan. Hukum yang Adat merupakan salah satu tidak tertulis atau disebut adat sudah dituliskan dalam Pasal 32 UUD pencerminan jiwa bangsa yang bersangkutan dan merupakan unsur Sementara 1950 yaitu sebagai hukum yang hidup sebagai peraturan Tubagus Rismunandar Ruhijat, Dan Memperkuat Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Bunga Rampai, 2019). 1 Peradaban Hukum kebiasaaan yang dipertahankan 71 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 didalam pergaulan hidup, baik di kota tindak kejahatan pencurian. Tindak maupun di desa-desa (Customory Law). kejahatan pencurian di Indonesia Penggunaan Hukum Adat di memiliki tingkat kasus tertinggi dengan Indonesia dikarenakan banyaknya jumlah kasus yaitu 66.903 kasus atau kebudayaan atau adat berbagai suku di istiadat dari Indonesia yang 28,64 persen dari jumlah tindak kejahatan yang ada di Indonesia.2 Pasal berbeda-beda. Cir khas Hukum Adat 362 Kitab Undang-Undang Hukum sebagai Hukum Positif merupakan hukum yang sebagian besar bersifat Pidana menjelaskan batasan dari adanya pencurian. Pasal tersebut tidak tertulis, namun penerapannya menjelaskan bahwa tindak pencurian dapat berlaku dalam kehidupan harus memenuhi beberapa aspek masyarakat adat yang memberlakukan Hukum Adat tersebut. Hukum Adat seperti adanya tindakan yaitu mengambil, barang yang menjadi objek berkembang mengikuti perkembangan sasaran dalam tindak kejahatan tersebut dari masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Pengakuan Hukum Adat oleh yang sekaligus adalah kepunyaan orang lain, dan pencurian telah memenuhi masyarakat merupakan salah satu aspek apabila perbuatan tersebut adalah endapan atau nilai yang terkandung perbuatan yang melawan hukum. dalam Hukum Adat. Dalam Tindak kejahatan pencurian perkembangannya, praktik yang terjadi sudah cukup familiar di seluruh dalam masyarakat Hukum Adat, wilayah Indonesia termasuk di Desa keberadaannya sering menimbulkan Sungai Lawak. Desa Sungai Lawak pertanyaan-pertanyaan apakah aturan merupakan salah satu desa yang berada hukum adat ini tetap dapat digunakan di Kabupaten Sekadau, Kalimantan untuk mengatur kegiatan sehari-hari Barat. Desa ini memiliki empat dusun masyarakat dan menyelesaikan suatu yaitu Dusun Serirang, Dusun Sungai permasalahan-permasalahan yang Lawak, Dusun Senapan, dan Dusun timbul di masyarakat hukum adat. Sungai Kase. Desa ini memiliki jarak Tindak kejahatan yang sering terjadi di seluruh wilayah baik dalam jumlah besar maupun kecil adalah 2 Polri, inalitas. Pusiknas Bareskim 72 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 tempuh sejauh 295 Km dari ibu kota Penyelesaian yang digunakan Kalimantan Barat, Pontianak. Desa oleh masyarakat setempat dalam yang memiliki 1.712 jiwa ini mayoritas menyelesaikan tindak kejahatan menganut agama Kristen Katolik dan pencurian adalah menggunakan Hukum memiliki suku khas yaitu Suku Dayak Adat berupa pemberian Sanksi Adat Taman Sosat atau yang dikenal Suku kepada pelaku kejahatan. Penerapan Dayak Taman Sekadau. Oleh karena sanksi tersebut didasarkan oleh adanya itu, segala kegiatan dan tata hukum di tradisi yang sudah ada sejak zaman desa iini masih menggunakan sistem nenek moyang. Topik permasalahan Hukum Adat. dalam penelitian ini ingin memperjelas Penyelesaian yang dilakukan di adanya penerapan Hukum Adat dalam desa ini dalam memproses tindak kejahatan pencurian yaitu memberikan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pencurian. Oleh karena itu, pengajaran berupa sanksi adat hingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses hukum positif. Selain adanya pencegahan atau peringatan itu, lebih dalam terhadap penerapan Hukum Adat yang berlaku di Desa yang dilakukan dari perangkat desa Sungai Lawak oleh Masyarakat Adat kepada masyarakat di Desa Sungai Lawak untuk mencegah adanya tingkat Suku Dayak Taman Sosat dan untuk mengetahui peran masyarakat Suku kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil Dayak Taman Sosat dalam observasi secara langsung di lokasi menanggulangi tindak pencurian di penelitian, tindak pencurian yang Desa Sungai Lawak. sering terjadi dalam kurun waktu 2 METODE PENELITIAN tahun belakangan adalah tindak Dalam penelitian ini, penulis pencurian buah sawit dan dilakukan oleh masyarakat setempat kepada pihak menggunakan penelitian empiris atau penelitian doktrinal yaitu penelitian perusahaan buah sawit yang mengelola yang berfokus dalam mengkaji data perkebunan sawit di daerah tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan mengenai proses terjadinya atau bekerjanya hukum di dalam suatu pelaku melakukan tindak pencurian masyarakat. Dalam penelitian ini, yaitu akibat ekonomi yang belum stabil. penulis melakukan suatu riset untuk 73 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 mendapatkan data berdasarkan b. Ketua Adat Suku Dayak Taman observasi dan wawancara yang Sosat di Desa Sungai Lawak. berkaitan dengan identifikasi hukum c. Masyarakat Adat Suku Dayak (hukum tidak tertulis).Jenis data yang Taman Sosat. mendasari penelitian hukum ini adalah data primer berupa fakta-fakta sosial PEMBAHASAN A. Tindak Pencurian Yang Terjadi dan didapatkan langsung. Teknik Di Desa Sungai Lawak pengumpulan dan pengolahan data yaitu bersumber kepada pihak- pihak Menurut Hukum Pidana, tindak terkait dan masyarakat setempat yang pencurian tercantum dalam Pasal dilakukan berdasarkan observasi secara 362-367 Kitab Undang-Undang langsung, wawancara, dan Hukum Pidana BAB XXII. Dari dokumentasi langsung dilapangan atau pemaparan Peraturan Perundang- lokasi penelitian. Dalam penelitian Undangan tersebut, menjelaskan empiris ini membutuhkan populasi dan bahwa tindak pencurian harus sampel yaitu beberapa pihak yang akan memenuhi beberapa aspek seperti diwawancari terkait permasalahan di adanya tindakan yaitu mengambil, dalam penelitian ini. barang yang menjadi objek sasaran dalam tindak kejahatan tersebut yang 1. Populasi sekaligus adalah kepunyaan orang Adapun populasi pada penelitian ini yaitu: a. Kepala Desa di Desa Sungai lain, dan pencurian telah memenuhi aspek apabila perbuatan tersebut Lawak. adalah perbuatan yang melawan b. Ketua Adat Suku Dayak Taman hukum. Perbuatan yang sering terjadi Sosat di Desa Sungai Lawak. di masyarakat luas baik di desa c. Masyarakat Adat Suku Dayak maupun di kota dan merupakan Taman Sosat perbuatan yang merugikan banyak 2. Sampel pihak salah satunya adalah tindak Adapun sampel pada penelitian pencurian. Maka dari itu sering ini yaitu: a. Kepala Desa di Desa Sungai dilakukan tindakan pencegahan untuk mencegah tindak pencurian yang Lawak. 74 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 sering terjadi dalam kehidupan pencurian buah sawit sebanyak 5 sehari-hari. kasus yang berada di Dusun Serirang Tindak pencurian rawan terjadi sebanyak 1 kasus pada tahun 2022 dikarenakan adanya kesempatan dan 1 kasus pada tahun 2023, di untuk pelaku melakukan tersebut dan adanya tindak kelalaian Dusun Sungai Kase sebanyak 1 kasus pada tahun 2023, dan di Dusun beberapa pihak dalam menjaga Senapan sebanyak 2 kasus pada tahun keamanan sekitar. Delik dari tindak pencurian yaitu salah satu jenis 2023. Selain itu, terdapat kasus pencurian besi sebanyak 1 kasus di kejahatan terhadap kepentingan Dusun Sungai Lawak pada tahun individu yang merupakan kejahatan 2023. Tindak pencurian buah sawit terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian tindak pencurian dapat merupakan kasus pencurian paling banyak terjadi di Desa Sungai Lawak. digolongkan menjadi dua yaitu: Buah sawit yang dicuri merupakan buah sawit milik perusahaan sawit 1. Pencurian secara aktif, tindakan yang dikelola oleh perusahaan swasta mengambil hak milik orang lain dan berada di Desa Sungai Lawak. tanpa sepengetahuan pemilik. Kasus pencurian yang berada di Desa 2. Pencurian secara pasif, tindakan Sungai Lawak tidak hanya dilakukan menahan apa yang seharusnya oleh orang tua saja, namun terdapat menjadi milik orang lain. beberapa kasus tindak pencurian yang Pencurian yang terjadi pada dilakukan oleh anak-anak hingga masyarakat adat dapat ditindaklanjuti remaja. Pelaku tindak pencurian yang berdasarkan Hukum Adat di daerah terjadi di Dusun Senapan pada tahun tersebut tanpa melanggar ketentuan 2023 dilakukan oleh anak dibawah hukum negara tertulis yang telah umur atau 17 tahun kebawah dan berlaku. Desa Sungai Lawak pada tahun yang sama dilakukan oleh memiliki catatan kasus pencurian 2 orang remaja dibawah 21 tahun. yang terjadi dengan kurun waktu B. Sanksi Adat Dayak Taman Sosat 2022 hingga 2023. Tindak pencurian Sanksi Adat menurut Lesquillier yang terjadi di Desa Sungai Lawak adalah tanggapan adat merupakan meliputi empat dusun yaitu tindak tindakan-tindakan yang bermaksud 75 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 mengembalikan ketentraman magis hukuman atau sanksi. Sanksi Adat dan meniadakan atau menetralisis merupakan kontrol sosial dalam suatu keadaan sial yang ditimbulkan masyarakat adat itu sendiri, hal oleh pelanggaran adat. 3Sanksi Adat tersebut dikarenakan Sanksi Adat pada tiap masing- masing daerah adalah titik tumpu dari penyelesaian berbeda-beda tergantung dari proses masyarakat adat terhadap adatnya hingga putusan yang permasalahan yang terjadi di diberikan oleh kepala adat untuk sekitarnya. Jenis-jenis Sanksi Adat pelaku kejahatan yang terjadi di terhadap pelanggaran Hukum Adat di daerah tersebut. Sanksi adat berguna beberapa lingkungan Hukum Adat di bagi masyarakat adat disuatu daerah Indonesia yaitu sebagai berikut: sebagai stabilitator untuk mengembalikan keseimbangan alam 1. Pengganti kerugian-kerugian immaterial dalam berbagai rupa. lingkungan dengan dengan masyrakat 2. Bayaran uang adat kepada yang termasuk dengan dunia gaib atau mempunyai maksud untuk terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani. mengadakan perawatan agar tradisi- 3. Penutup malu atau permintaan tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. 4 maaf. 4. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati. Sanksi Adat berupa reaksi dari 5. Pengasingan dari masyarakat serta masyarakat adat yang bersangkutan meletakkan orang itu di luar tata yang dilakukan oleh penguasa hukum. 5 masyarakat hukum seperti Ketua Suku Dayak Taman Sosat Adat dan pengurus desa lainnya memiliki berbagai sanksi adat salah terhadap si pelaku pelanggar satunya adalah Sanksi Adat peraturan adat untuk dijatuhkan Enombalas Poku. Sanksi Adat 3 Ani Triwati, et,all, Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018). Enombalas lebih sering disebut dengan adat enambelas atau enam 4 I Dewa Made Suartha, Hukum Dan Sanksi Adat Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana. (Malang: Setara Press, 2015). 5 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982). 76 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 belas poku. Sanksi adat ini masih yang diproses secara adat oleh kepala digunakan oleh masyarakat Dayak adat dan masyarakat setempat. Taman Sosat terkhususnya di Desa C. Penerapan Hukum Adat Dalam Sungai Lawak dalam menindaklanjuti Pemberian Sanksi Adat permasalahan pencurian yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Sanksi Adat berasal dari bahasa Arab adat EnomBalas Poku sudah ada yang berarti kebiasaan yang secara sejak jaman nenek moyang Suku etimologi dapat didefinisikan sebagai Dayak Taman Sosat. Poku yang perbuatan yang dilakukan berulang- dimaksud dalam sanksi adat ini yaitu ulang lalu menjadi kebiasaan yang mangkok. Mangkok yang digunakan tetap dan dihormati setiap orang, dalam sanksi adat ini adalah mangkok maka kebiasaan itu menjadi adat. adat berukuran kecil dengan total Adat merupakan salah satu banding harga sebesar Rp10.000,00 pencerminan jiwa bangsa yang per mangkok. Satu Poku berarti tiga bersangkutan dan merupakan unsur mangkok yang ditumpuk menjadi penting yang menunjukan identitas satu. kepada bangsa terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Tidak semua Sanksi adat enambelas memiliki adat merupakan Hukum Adat, hal maksud yaitu enambelas poku, hal tersebut dikarenakan adat tidak ada tersebut berarti 16 dikali 3 sehingga yang mempunyai sanksi dan ada yang menjadi 48 mangkok yang ditumpuk mempunyai sanksi. Adat yang menjadi satu. Sanksi Adat ini juga memiliki sanksi serta bersifat hukum menggunakan beberapa bahan dapat disebut sebagai Hukum Adat. pendukung seperti darah ayam yang Istilah Hukum Adat sering digunakan ditaruh diatas mangkok tertinggi, sebagai sinonim dari hukum yang ayam satu ekor dengan berat kurang tidak tertulis di dalam peraturan atau lebih 2 kilogram, dan tuak Adat Perundang-undangan. Prof. Dayak (minuman berfermentasi dan Djojodigoeno, menjelaskan bahwa beralkohol) sebanyak satu botol. Hukum Adat adalah hukum yang Pemberian sanksi adat ini tidak bersumber kepada peraturan- dikhususkan kepada pelaku pencurian 77 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 peraturan. 6 Definisi adat sudah Sosat di Desa Sungai Lawak bisa tertulis dalam Pasal 32 UUD diselesaikan melalui dua alternatif Sementara 1950 yaitu sebagai hukum yaitu melalui kekeluargaan dan yang hidup sebagai peraturan melalui sanksi adat yang berlaku. Hal kebiasaaan yang dipertahankan tersebut tergantung dari korban yang didalam pergaulan hidup masyarakat merasa dirugikan oleh perbuatan desa maupun kota (Customory Law). pelaku sehingga berhak memutuskan Hukum Adat di suatu daerah dapat diterapkan dalam kehidupan penyelesaian kekeluargaan melalui ataupun jalur diberikan masyarakat sehari-hari. Penerapan sanksi adat. Melalui kekeluargaan Hukum Adat dapat dilakukan dalam apabila korban dari tindak pencurian masyarakat apabila terdapat aturan serta sanksi yang sesuai dengan tidak mempermasalahan perbuatan pelaku dan menyelesaikan antara Hukum Adat yang berlaku di daerah pihak pelaku dan korban saja. tersebut. Hukum Adat di Desa Sungai Lawak diterapkan oleh masyarakat Sedangkan Jalur adat dilakukan apabila korban merasa dirugikan dan adat Suku Dayak Taman Sosat dalam terjadi kesalahpahaman yang terjadi menjalani kehidupannya sehari-hari. Penerapan Hukum Adat tersebut berulang antara pelaku tindak pencurian dengan korban sehingga dipimpin oleh kepala adat salah rentan terjadi perselisihan yang dapat satunya dalam pemberian sanksi adat. merugikan kedua belah pihak bahkan Pemberian sanksi adat sesuai dengan masyarakat setempat. perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Penerapan Hukum Adat dalam tindak kejahatan, seperti pelaku pemberian Sanksi Adat EnomBalas tindak pencurian yang akan dapat dibedakan berdasarkan dikenakan sanksi adat yaitu Sanksi beberapa ketentuan seperti menurut Adat EnomBalas atau Adat 16. usia dan jabatan pelaku yang Tindak pencurian pada masyarakat adat Suku Dayak Taman melakukan tindak pencurian tersebut. Biasanya untuk pelaku yang masih berusia dibawah umur yang 6Djojodigoeno Asas-Asas Hukum Adat, melakukan tindak pencurian akan (Yogyakarta: Yayasan Badan Gama, 1958). dikenakan juga Sanksi Adat 78 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 EnomBalas namun dibagi setengah sejumlah mangkok untuk memenuhi yang pada awalnya berjumlah 16 adat ini, maka pelaku dapat poku (16 dikali 3 mangkok) menjadi membayar dengan harga Rp30.000,00 8 poku (8 dikali 3 mangkok) saja. (1 mangkok=Rp10.000,00 dikali 3 Namun jika perbuatannya tersebut poku) dikali 16 sesuai dengan sanksi tidak terlalu fatal maka akan adat yang dikenakan oleh kepala adat dikenakan adat pengajaran. Hal yang setempat. Pelaku pencurian bisa diajarkan dapat berupa norma-norma, dikenakan sanksi adat yang lebih etika dasar, hingga sanksi ringan yang besar apabila menggulangi tindak diberikan kepada anak sebagai pelaku kejahatannya lagi. tindak kejahatan kecil. Saat memberikan sanksi adat ini, Pengurus desa adalah masyarakat biasanya terjadi kesalahpahaman yang memiliki tanggungjawab lebih terhadap pelaku dan korban. Oleh terhadap masyarakat di desa, karena itu, kepala adat memiliki sehingga saat pengurus desa peran penting yaitu sebagai penengah melakukan tindak pencurian maka dalam permasalahan tersebut. sanksi adat yang dikenakan akan Permasalahan yang biasa terjadi yaitu lebih besar daripada masyarakat biasa. pelaku yang tidak jujur terhadap Pengurus desa yang melakukan tindakkan yang telah dilakukannya. tindak pencurian di Desa Sungai Semisalnya pelaku tertangkap basah Lawak akan dikenakan Sanksi Adat telah mencuri barang milik korban, EnomBalas atau adat 16, namun namun pelaku menyangkal telah sanksi adat tersebut akan ditambah melakukan pencurian tersebut sebanyak dua kali lipat. Sehingga sehingga menimbulkan pertikaian pengurus adat tersebut akan antara pelaku dan korban. Oleh dikenakan sanksi adat sebanyak 32 karena itu kepala adat berhak untuk poku (32 dikali 3 mangkok) oleh menindaklanjuti permasalahan kepala adat setempat. Pelaku tindak tersebut dengan memberikan Sanksi pencurian yang terkena Sanksi Adat Adat EnomBalas Poku tersebut. EnomBalas atau Adat 16 diharuskan Namun, karena pelaku telah mengikuti tradisi ini. Jika pelaku menyangkal perbuatannya maka pencurian tidak bisa memberikan sanksi adat tersebut akan ditambah 79 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 sesuai yang ditetapkan oleh Kepala tidak sembarangan diberikan dan Adat setempat. menimbulkan ketimpangan Penerapan Sanksi Adat khususnya antara Ketua Adat EnomBalas ini masih terdapat setempat dan masyarakat adat. beberapa hambatan. Hambatan dalam D. Peran Masyarakat Adat Dalam penerapan sanksi adat tersebut dapat Mencegah Tindak Pencurian menyebabkan masalah baru yang Masyarakat Adat bertugas untuk harus diselesaikan baik dari melestarikan keberagaman adat masyarakat setempat hingga ketua ataupun tradisi kepada keturunannya adat yang memiliki tugas memimpin sehingga Hukum Adat yang sudah berjalannya penerapan sanksi ini. ada sejak lama tidak hilang oleh Hambatan dalam penerapan Sanksi pergantian waktu. Keberadaan Adat EnomBalas ini dikarenakan Masyarakat Hukum Adat telah masih minimnya pengetahuan tercantum dalam Undang-Undang masyarakat adat terkait Hukum Adat Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) ini, sehingga masyarakat mulai sebagai hasil amandemen kedua yang mengabaikan nilai-nilai yang menyatakan bahwa negara mengakui terkandung dalam Hukum Adat ini. dan menghormati kesatuan-kesatuan Dalam penerapannya juga masih masyarakat hukum adat beserta hak- terdapat hambatan seperti hak tradisionalnya sepanjang masih ketidakjujuran pelaku tindak hidup dan sesuai dengan pencurian, sehingga mempersulit perkembangan masyarakat dan dilakukannya Hukum Adat ini dan prinsip Negara Kesatuan Republik dapat menimbulkan fitnah atau salah Indonesia, yang diatur dalam paham antara pihak korban maupun Undang-Undang. 7 pelaku yang terlibat kasus tindak pencurian ini. Penerapan Sanksi Adat Salah satu Masyarakat Adat EnomBalas atau Adat 16 Poku ini adalah Suku Dayak Taman Sosat dibutuhkan pemahaman yang luas yang berada di Desa Sungai Lawak, terhadap Hukum Adat hingga pemberian sanksi adatnya. Hal tersebut bertujuan agar sanksi adat ini 7 Abdurrahman, 80 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Masyarakat Adat Suku Dayak Taman Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Sosat adalah sebagai pewaris Dayak Taman atau seringkali juga kebudayaan ataupun tradisi dari suatu dikenal dengan istilah orang Taman Hukum Adat yang sudah ada sejak adalah salah satu sub suku Dayak jaman nenek moyang terdahulu. yang bermukim di hulu Sungai Peranan masyarakat adat Suku Dayak Kapuas, yang umumnya terdapat di Taman Sosat di desa ini terbagi Kecamatan Kedamin dan sebagian menjadi beberapa golongan. kecil terdapat di Kecamatan Golongan tersebut memiliki maksud Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. untuk menyesuaikan tugas serta Dayak Taman Sosat adalah suku peranan sesuai dengan kemampuan Dayak yang berada di Kabupaten dan status sosialnya masing-masing. Sekadau khususnya di Desa Sungai Peran masyarakat adat juga harus Lawak, Kecamatan Nanga Taman. didukung oleh peran para pejabat atau Sosat memiliki arti sesat yang dimana pemerintah desa yang memiliki peran penggunaan pengertian ini sebagai contoh yang baik untuk dimaksudkan karena masyarakat masyarakat. Suku Dayak Taman Sosat merupakan pendatang atau suku Dayak yang Peran Ketua Adat di Desa Sungai Lawak berperan sebagai mediator tersesat di daerah Sekadau yang antara Hukum Adat dan masyarakat berasal dari daerah Kapuas Hulu. adat. Sebagai mediator, ketua adat Oleh karena itu, Suku Dayak Taman Sosat memiliki pengertian harus memahami hukum adat serta sanksi adat yang akan dikenakan jika yaitu Suku Dayak Taman yang melakukan suatu tindak kejahatan tersesat. sesuai dengan kesepakatan bersama Peranan Masyarakat Adat Dayak dan tradisi turun temurun. Dalam Taman Sosat sangat dibutuhkan mencegah tindak kejahatan salah dalam mencegah tindak kejahatan satunya tindak kejahatan pencurian, khususnya untuk mencegah tindak ketua adat berperan aktif untuk kejahatan pencurian yang bisa terjadi memberikan pemahaman kepada di Desa Sungai Lawak. Selain untuk masyarakat adat terkait adanya mencegah tindak kejahatan, peran hukum adat yang berlaku di daerah 81 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 tersebut. Selain itu, ketua adat kejahatan pencurian yang bisa terjadi berperan aktif sebagai pemberi sanksi di setiap dusun sangat dibutuhkan. adat jika masyarakat melakukan Ketua Adat di setiap dusun harus tindak pencurian tersebut. Ketua Adat bekerja sama dengan pemerintah desa harus bekerjasama dengan pemerintah dan juga kepada masyarakat adat desa setempat dan masyarakat adat masing-masing dusun dalam dalam menanggulangi tindak menerapkan Hukum Adat beserta kejahatan pencurian yang bisa terjadi pemberian Sanksi Adat dalam di Desa Sungai Lawak. Ketua Adat mencegah tindak kejahatan pencurian termasuk dalam Masyarakat Adat agar tidak terjadi kembali di dusun Suku Dayak Taman Sosat berperan masing-masing. penting dalam mencegah suatu tindak kejahatan sekaligus menjadi tokoh Pekerja jasa seperti guru dan tenaga kesehatan yang berada di Desa dalam melestarikan tradisi sejak Sungai Lawak juga memilik peran jaman nenek moyang terdahulu. penting dalam mencegah suatu tindak Masyarakat Adat Dayak Taman kejahatan pencurian yang bisa terjadi Sosat di Desa Sungai Lawak tidak di lokasi setempat. Sebagai tenaga hanya berada di Dusun Sungai Lawak jasa yang berada di tempat tersebut, namun juga terdapat di dusun-dusun sudah seharusnya untuk mengikuti sekitar, seperti Dusun Senapan, dan memahami peraturan serta Dusun Seirang, dan Dusun Sungai Hukum Adat yang ada dan Kase. Penerapan Hukum Adat beserta berkembang di tengah masyarakat Sanksi Adat pada tiap dusun adalah adat sekitar. Oleh karena itu, peran sama. Namun penyelesaian pekerja jasa dalam mencegah tindak permasalahan dan pemberian Sanksi kejahatan pencurian yaitu sebagai Adat kepada pelaku tindak kejahatan pihak yang tidak melakukan di tiap dusun dilakukan oleh perbuatan tersebut dan menjadi pihak masyarakat setempat dengan Ketua yang turut ambil bagian dalam Adat masing-masing dusun. Oleh menjaga keamanan desa setempat karena itu, peran Ketua Adat di tiap agar tindak kejahatan tersebut tidak dusun dalam mencegah tindak terjadi kembali di Desa Sungai Lawak. kejahatan salah satunya tindak Adapun upaya yang dilakukan yaitu 82 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 dalam mencegah tindak pencurian di Lawak pada tahun ini ada sekitar 5 Desa Sungai Lawak yaitu: kasus dengan 4 kasus pencurian buah 1) Menyampaikan himbauan kepada sawit dan 1 kasus pencurian besi masyarakat melalui pengumuman dengan rentang umur diatas 40 tahun. di gereja pada hari minggu. 2) Sosialisasi kepada masyarakat Sanksi Adat bagi tindak pencurian di Desa Sungai Lawak adalah Sanksi untuk mencegah suatu tindakkan Adat EnomBalas Poku atau dapat kejahatan salah satunya pencurian yang bisa tindak terjadi di disebut Adat 16. Poku artinya mangkuk atau mangkuk Adat Dayak. Satu Poku sekitar masyarakat setempat. berarti 3 mangkuk atau seharga 3) Bekerjasama dengan pihak Rp10.000. Sehingga 16 Poku berarti 16 keamaan baik dari pihak perusahaan yang berada di Desa dikali 3 mangkuk atau sebanyak 48 tumpuk mangkuk adat. Sungai Lawak maupun dengan Penerapan Sanksi Adat dapat keamanan setempat. Pemerintah diberikan berdasarkan usia serta Desa berperan aktif sebagai jabatan dari pelaku tindak kejahatan perantara antara pihak perusahaan pencurian tersebut. Jika berdasarkan dengan masyarakat sekitar. usia, maka pemberian Sanksi Adat 4) Tetap mengawasi tingkah laku akan dilakukan sebesar 8 Poku atau masyarakat setempat. setengah dari Adat 16, namun perbuatan pencurian tersebut harus KESIMPULAN DAN REKOMENDASI diberikan adat pengajaran terlebih dahulu sebelum dikenai Sanksi Adat. Suku Dayak Taman Sosat Berdasarkan jabatan atau status sosial, merupakan suku yang banyak menepati Desa Sungai Lawak. Oleh karena itu, maka penerapan Sanksi Adat akan ditambah sebanyak dua kali lipat atau Hukum Adat yang berlaku di Desa 32 Poku. Peran masyarakat dapat Sungai Lawak adalah Hukum Adat yang diterapkan oleh Masyarakat Adat ditinjau berdasarkan tugas ataupun status sosial seperti Ketua Adat yang Suku Dayak Taman Sosat. Kasus memiliki peran sebagai mediator pencurian yang terjadi di Desa Sungai Hukum Adat dan masyarakat, Pemerintah Desa yang memiliki peran 83 Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024
Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84 tertinggi sebagai contoh baik masyarakat, Masyarakat Adat yang Dan Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Bunga Rampai, 2019. memiliki peran dalam menjaga keamanan tempat tinggalnya dan melestarikan adat istiadat, serta pekerja Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Tentang Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum. jasa maupun pendatang yang harus mengikuti Hukum Adat yang berlaku di daerah tersebut. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 B Ayat (2) Tentang Masyarakat Hukum Adat. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. cuments/mekanisme_pengakua n_masy_hkm_adat.pdf. Ani Triwati, et,all, Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018. I Dewa Made Suartha, Hukum Dan Sanksi Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2015. Adat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 BAB XXII Tentang Tindak Pencurian. M.M.Djojodigoeno, Asas-Asas Hukum Adat, Yogyakarta: Yayasan Badan Gama, 1958. Pusiknas Polri, l_artikel/pencurian_di_%E2%8 0%98puncak%E2%80%99_kri minalitas. Bareskim Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Pradnya Adat, Paramita, 1982. Jakarta: Tubagus Ruhijat, Memperkuat Peradaban Hukum Rismunandar Volume 22 Nomor 1, Bulan Januari 2024 84