HUKUM PROGRESIF SEBAGAI SOLUSI HUKUM YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT Mukhidin Dosen Fakultas Hukum PancaSakti Tegal Abstract To get out of the slump legal situation in Indonesia, then there must be self-liberation from the conventional way of working madhhab inherited by positive law with all its doctrines and procedures that completely formal procedural fairness that it gave birth to the formal not substantial justice. Enlightenment and liberation from the shackles of the formal procedural course can only be reached through a progressive legal paradigm very concerned about the truth, humanity and justice. Is not that a law exists amongst the people is not only restricted to achieve certainty, but that is far greater than it is to achieve true justice for the welfare of the people. It can only be realized and obtained through a progressive law enforcement. Keywords: Progressive Law, Welfare, People Abstrak Untuk keluar dari situasi keterpurukan hukum di Indonesia, maka harus ada usaha pembebasan diri dari cara kerja yang konvensional yang diwariskan oleh madzab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal procedural yang justru melahirkan keadilan yang bersifat formal bukan keadilan substansial. Pencerahan dan pembebasan dari belenggu formal prosedural itu barang tentu hanya dapat ditempuh melalui paradigma hukum progresif yang sangat peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan. Bukankah keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat tidak hanya dibatasi untuk mencapai kepastian, tapi yang jauh lebih besar dari itu adalah untuk mencapai keadilan sejati untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini, hanya dapat terwujud dan didapatkan melalui penegakan hukum secara progresif. Kata kunci: hukum progresif, kesejahteraan, rakyat. A. PENDAHULUAN Teori-teori hukum dibangun diatas teori-teori yang bersifat implisit mengenai otoritas. Banyak perhatian dan kontroversi seputar ilmu hukum kontemporer yang justru menimbulkan krisis otoritas serta mengguncang institusi publik. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan kritik yang menunjukkan tidak memadainya hukum sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Kegelisahan seperti ini, pada akhirnya sampai pada pembahasan mengenai krisis legitimasi sebagai tanda bahaya yang konservatif tentang terkikisnya otoritas, penyalahgunaan hukum, dan macetnya hukum dan ketertiban. Aliran Neomarxis mencatat dua kritik dengan tema dominan yaitu Pertama, institusi hukum sudah tercemar dari dalam sehingga ikut menyebabkan hilangnya ketertiban sosial secara keseluruhan, finalnya hukum hanya bekerja sebagai alat kekuasaan belaka. Substansinya hanya menguntungkan golongan yang kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin. Kedua, kritik terhadap Legalisme Liberal mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif (bersifat otonom) yang ternyata tidak mampu menciptakan keadilan tetapi justru menjadi pendukung utama kekuasaan serta turut ambil bagian dalam korupsi yang lebih dalam1. Plato, mengkualifikasi keadilan dalam tiga 1 Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2003, Law and Society In Transcition: Toward responsive law, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), hlm 1-4. 267
hal yaitu pertama, suatu karakteristik atau "sifat" yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia, kedua, keadilan memungkinan orang mengerjakan pengkoordinasian serta memberi batasan pada tingkat "emosi" mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat Ia bergaul dan ketiga, keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiannya dalam cara- cara yang utuh dan semestinya2. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.3 Satjipto Rahardjo mengatakan : ...., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri.Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.4 Namun didalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah permasalahan krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut.Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan- tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk 2 Herman Bakir, 2009, Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 177. mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (sign) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (language of game) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.5 Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan- perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter.Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah.Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsive, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.6 Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokrasi, dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan ditengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat 3 Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.1 4 Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. ix 5 Sabian Usman,Op.Cit.hlm.219 6 Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 373 268
manusia.Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.7 Philipe Nonet dan Philip Selznick8 mengungkapkan bahwa keadaan yang lebih buruk akan terjadi apabila rule of law itu sendiri menjadi musuh tersembunyi dalam pencapaian keadilan. Menurutnya pemerintahan berdasarkan hukum dalam masyarakat modern sesungguhnya tidak kurang otoriter bila dibandingkan dengan pemerintahan berdasarkan orang (rule of man) dalam masyarakat pra modern. Hal ini dibuktikan ketika otoritas melemah dan legitimasinya dipertanyakan maka perpecahan sosial yang besar akan muncul serta mempertanyakan kemampuan suatu system keadilan untuk bertahan. Ketika otoritas dalam kondisi kacau balau maka bidang lainnya yang terkait hukum dan sosialpun akan menjadi kacau sehingga hukum akan ditolak secara radikal. Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang. Keadilan bukan tugas rutin mengetuk palu digedung pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan file dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan . Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan 7 Saifur Rohman, Menembus Batas Hukum, Opini Kompas, 22 januari 2010 yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang popular dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum, UUD (ujung-ujung duit), pasal karet, 86 dan penyelesaian dibalik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang didalam institusi pengadilan. Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak.Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.9 Kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dalam penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu mencakup kegiatan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana 8 Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2003, Law and Society In Transcition : Toward responsive law, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), hlm 5 9 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii 269
yang melibatkan aparat penegak hukum.10 Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatu Negara. Oleh karena itu sistim politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sistim politik yang baik dengan dibarengi suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum begitupun sebaliknya jika sistim dan suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya, jika dipahami secara kaku dan seadanya maka tidak ada Hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga ini memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba yang sewenang-wenang dan menindas11. Semestinya aparat penegak hukum harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak, artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum mereka harus bersanda pada hukum yang berlaku. Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum pada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegak hukum jangan hanya mengganggap masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum belaka. Tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam penegakan hukum. Kemudian, di Negara Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah undang-undang yang dogmatis tanpa memperdulikan gejolak yang timbul dalam masyarakat. Tidak sedikit yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang didamba 10 Jimly Asshiddiqie, dalam HM Ali Masyur, 2010, Pranata Hukum dan Penengakkannya di Indonesia, Semarang : Unnisula Press. Hlm. 57-66 oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah perlunya penegakan hukum yang responsive. Dalam penegakan hukum responsive, penegakan hukum tidak hanya berdasarkan formal, dimana hukum secara hukum diberlakukan hanya berdasarkan aturan- aturan dan hukum hanya diberlakukan sebagai penjaga dari setiap pelanggaran atau diformat untuk mencegah setiap pelanggaran, tetapi hukum harus lebih progresif yaitu hukum harus harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat. Sehingga ketika hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam makalah ini adalah Bagaimanakah teori hukum menjawab solusi hukum yang mensejahterakan rakyat ? B. PEMBAHASAN 1. Legisme dan Positivisme Ada beberapa aliran yang mewarnai perjalanan hukum pidana Indonesia yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang menganut sistem Eropa Kontinental. Aliran ini tumbuh pada abad ke-19, karena kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistis hampir ditinggalkan orang sama sekali, antara lain karena pengaruh dari aliran kultur historisch school. Akan tetapi ditinggalkannya aliran hukum alam yang rasionalitis tersebut mengakibatkan semakin kuatnya aliran hukum yang lain yang menggantikannya, yaitu aliran positivisme hukum. Aliran ini sering juga disebut legistisme.12 Aliran legisme sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum diluar hukum positif, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pandangan yang mengagungkan hukum tertulis pada positivisme hukum ini, pada hakekatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga 12 Utrecht, 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 11 Ibid. Jakarta, cet. Ke IV, hlm.9 270
dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum.13 Seorang pengikut positivisme, H.L.A Hart, mengemukakan berbagai arti dari positivisme tersebut sebagai berikut:14 a. Hukuman adalah perintah. b. Analisa terhadap konsep konsep hukum berbeda dengan studi sosiologis, histories dan penilaian kritis. c. Keputusan keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas. d. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakan dan dipertahankan oleh penalaran rational, pembuktian atau pengujian. e. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan dan diinginkan.15 Positivisme adalah sebuah aliran kejiwaan yang sejak bagian ke-2 abad XIX sampai sekarang telah menjalankan pengaruhnya yang besar. Asas-asasnya telah dirumuskan oleh seorang ahli filsafat Perancis Agus Comte (1798- 1857) namun hal-hal tersebut pada hakikatnya adalah ekpresi suatu periode kultur Eropa yang ditandai dan di warnai oleh perkembangan pesat ilmu-ilmu eksakta berikut penerapan-penerapannya di dalam teknik industri. Kesemuanya ini merupakan pengejawantahan yang nyata-nyata gagasan kemajuan yang diraih oleh ilmu pengetahuan yang telah dipropagandakan oleh kaum ensiklopedist dan ahli-ahli filsafat kecerahan pada abad ke XVIII. Comte positum, menemukan telah perkembangan pemikiran manusia mengikuti tiga fase yang menurutnya terdiri dari suatu rentetan ketentuan- ketentuan umum yang sudah ditetapkan. Yang penting bagi Comte adalah stadium ilmiah, sebagai stadium terakhir dan tertinggi pemikiran manusia, yang di capai pada abad XIX, diperluas menjadi suatu konsep total, yang dapat disebarkan secara umum dan yang diatasnya dapat didirikan suatu tertib sosial dan politik yang stabil setelah periode revolusi akhir abad XVIII dan abad XIX. Inilah yang pada hakikatnya menyebabkan menaruh perhatian yang besar terhadap perancangan sebuah "physique sosiale ou sociologie", yang harus merampungkan keseluruhan pengetahuan ilmiah. Dengan cara demikian pemikiran manusia, yang di atasnya praktek sosial perlu juga didasarkan menjadi homogeny dan akan dibersihkan dari pengertian-pengertian teologis, metafisis atau abstrak murni. Ciri khas umum suatu sikap positivis sampai kini dan di sini masih terasa pengaruhnya, dan ide bahwa manusia mengenal suatu evolusi melalui stadium pandangan-pandangan teologis yang sarat dengan unsur-unsur irasional, menjurus kearah sikap yang diilhami oleh pemikiran positif nampaknya bagi banyak orang masih tetap merupakan skema yang menyakinkan untuk menunjukan berlangsungnya kultur. Pada suatu sisi hukum ditinjau dari sudut pandang positivis ditandai sebagai sebuah fakta sosial, yang dapat diinterpretasi secara utilitaristis. Pada sisi lain postivisme filosofis umum mempunyai keterkaitan dengan sebuah postivisme yuridis dalam arti yang mutlak objek studi ilmu pengetahuan hukum adalah undang-undang postif yang diketahui dan disistematisasi dalam bentuk kodifikasi- kodifikasi yang terselenggara dalam abad XIX16. Dengan demikian pakar hukum Belgia Francois Laurent merumuskan hukum itu "(...une science qui devrait la 13 Amin, 1952, Bertamasya ke Alam Hukum, Forco, Jakarta, hlm.16 14 Satjipto Rahardjo,Op.Cit.hlm.118. Lihat Juga Lili "Dasar-Dasar Filsafat", Alumni, Rasjidi, 1981, Bandung, hlm.35. 16 Comte,A., 1907, Course de Philosophie Positive, 15 Ibid Schleicher Feres, Paris, Jilid I, hlm.2. 271
stabilite' de sciences exactes, pusqu'elle sur des textes authentiques)17". Positivisme hukum merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu), dalam definisinya yang paling tradisonal tentang hakekat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan18. Dari segi ontologi, pemaknaan tersebut mencerminkan penggabungan antara idealisme dan matrealisme. Bernard Sidharta memberi penjelasan mengacu kepada teori hukum kehendak (the will theors of law) dari Jhon Austin19 dan teori hukum murni Hans Kelsen. Berbeda dengan pemikiran hukum kodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada positivisme hukum, aktivitasnya justru diturunkan kepada permasalahan konkret. Menurut E. Sumaryono, positivisme hukum paling tidak dapat di maknai sebagai berikut : 1. Aliran pemikiran dalam yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara ekslusif, dan berakar pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini. derogasi dan non kontradiksi. Positivisme hukum dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kehadiran Negara modern. Sebelum abad ke-18 pikiran itu sudah hadir, dan menjadi semakin kuat sejak kehadiran Negara modern. Jauh sebelum tradisi untuk menuangkan atau menjadikan hukum itu positif, masyarakat lebih menggunakan apa yang dikenal dengan intercational law atau customary law.20 hukum mencoba menyingkirkan spekulasi tentang aspek metafisik dan hakikat hukum. Latar belakangnya tidak lain adalah usaha pembatasan dunia hukum dari segala sesuatu yang ada di balik hukum dan mempengaruhi hukum itu. Sistem normatif yang berlaku umum dimanifestasikan dalam kekuasaan Negara untuk memberlakukan hukum dengan sarana kelengkapannya, yaitu sanksi. Tentang hubungan hukum dan moral diakui oleh kaum positivisme hukum, bahwa kedua hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat meskipun hubungan itu tidak nampak secara langsung. Postivisme 2. Sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum hanya akan valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah instrument di dalam sebuah Negara. Menurut positivisme hukum, norma hukum hanya mungkin diuji dengan norma hukum pula bukan dengan non- norma hukum. Norma hukum positive akan diterima sebagai doktrin yang aksiomatis sepanjang ia mengikuti The rule systematizing logic of legal science yang memuat asas ekslusi, subsumsi, 17 Laurent, F.,'Course elemenraire de Drooit Civil, Brussel Paris 1878, hlm.6. 18 Darji Darmohardjo dan Shidarta, 2004, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm.113. 19 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta, hlm.266-267. Ada yang berpandangan yang menyatakan bahwa hukum dan moral harus saling berkaitan satu sama lain, sebab hukum dan moral memerintahkan muatan aktual hukum bantuan manusia (hukum positif). Hukum moral dan hukum positif itu tidak berhubungan satu sama lain, sebab masing-masing memiliki wilayah keberlakuannya sendiri, meskipun sebagai hukum yang lebih tinggi, hukum moral menentukan validitas keberlakuannya hukum positif. Apabila hukum positif mengatur semua perbuatan lahir, yang mengatur perbuatan batin adalah kaidah yang lain yaitu hukum moral atau kaidah kesusilaan. Serta apabila Hukum positif menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam 20 Satjipto Rahardjo, Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Makalah pada Seminar Nasioanl, Program Doktor Undip Semarang, Sabtu 22 Juli 2000 hlm.4. 272
masyarkat, maka hukum moral justru berperan menyempurnakan kehidupan manusia tersebut. Hukum dan moralitas masing-masing memiliki otonomi ruang lingkup yang eksklusif. Hal ini berarti validitas sebuah aturan hukum pertama bergantung pada kriteria hukum. Dalam pandangan positivisme hukum satu-satunya kriteria validitas sebuah hukum adalah pandangan yang formal. Positivisme hukum memberikan definisi hukum sebagai kehendak yaitu perintah yang berasal dari penguasa yang ditunjukan kepada semua warga Negara masyarakat politik (atau Negara) yang merdeka. Perintah ini memuat tujuan dan kekuatan untuk menggunakan sanksi bagi mereka yang melawan atau melanggarnya.21 dan tertutup. Austin menyatakan "Law is a command are which obliges a person or person ..Laws and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors". Inti ajaran dari Jhon Austin kurang lebih adalah sebagai berikut : a. Hukum adalah perintah dari pihak yang berdaulat, sebagaimana dijelaskan oleh Austin, Positive law ... is set by sovereign person, or a sovereign body a person, to members of independent political society wherein that person or body is sovereign or suprme" b. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan- ketentuan yang lain secara tegas dapat disebut demikian yaitu diterima tanpa memerhatikan kebaikan atau keburukannya; Positivisme sosiologis tidak mengakui adanya hukum lain selain dari hukum yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh masyarakat. Norma-norma kritis yang ada hubungannya dengan kesadaran akan keadilan di dalam hati manusia tidak memiliki tempat di dalam sistem hukum sosiologis tersebut. Berdasarkan pandangan ini, hukum diterima dan diselidiki semata-mata sebagai gejala sosial. Salah satu aliran positivisme sosiologis ini adalah aliran pemikiran utilitarianisme yuridis. Theo Huijbers menjelaskan bahwa dalam positivisme sosiologis, hukum ditanggapi sebagai terbuka bagi kehidupan masyarkat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah. Aliran tersebut mencerminkan hubungan yang erat antara hukum dan Negara.22 c. Konsep kedaulatan tentang Negara mewarnai hampir seluruh ajaran Austin, yang dapat dibuat penjelasan singkat sebagai berikut : 1) Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjuk pada suatu atribut Negara yang bersifat internal maupun eksternal; 2) Sifat eksternal dari kedaulatan Negara tercermin pada hukum iternasional, sedangkan sifat internal kedaulatan Negara tercermin pada hukum positif. 3) Pelaksanaan kedaulatan mem- butuhkan ketaatan. Ketaatan terhadap kedaulatan Negara itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan subjeknya; Bagi aliran pemikiran hukum positif analistis hukum adalah perintah dari penguasa Negara. Hakikat hukum menurut Jhon Austin (1790-1859) terletak pada unsur "perintah" itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap logis, 21 Anthon F.Susanto, 2010, Ilmu Hukum Non Sistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Di Indoensia), Genta Publhising, hlm. 77-80. 22 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Jakarta Halaman 33. 4) Ada perbedaan antara ketaatan terhdap kedaulatan Negara terhadap dengan ketaatan ancaman pendorong, misalnya, yang membedakan keduanya adalaha ligitimasi. Kedaulatan Negara berdasarkan ligitimasi (didasarkan pada undang- undang) yang berlaku dan di akui secara sah. Pada keataatan terhadap kedaulatan Negara, 273
subjeknya merasakan "a moral duty to obey" (ada kewajiban moral untuk mentatainya). Austin menjelaskan bahwa pihak yang memiliki kekuasaan yang menentukan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, kekuasaan dari lembaga superior itu pula memaksa orang lain untuk taat, sebagaimana di jelaskan Austin, "..it is positive law, or law strictly so called, by the institution of the present sovereign in the character of politicall superior...The superiority that is styled sovereignity ana independent political society which sovereignity implies, is distinguished from other superiority and from other society are in a habbit of obedience or submission to a determinated and common superior : let that common superior be certain individual person, or a certain body of individuals, is not habit of obedience to like superior... Austin membedakan hukum dalam dua jenis (a) hukum dari tuhan untuk manusia, dan (b) hukum yang dibuat oleh manusia, yang dapat dibedakan lagi kedalam (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum tidak sebenarnya. Hukum dalam arti sebenarnya ini disebut hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan individu kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari organisasi atau club tertentu.23 Dalam pada itu, perkembangan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi dalam abad kesembilanbelas itu telah menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kita mengetahui, bahwa pada abad ini suatu tradisi ilmu yang baru telah berkembang, yaitu ilmu yang nantinya mampu membuka cakrawala baru dalam sejarah ummat manusia, yang semula seperti terselubung oleh cara-cara pemahaman "tradisional". Oleh pikiran kritis ditunjukkan, betapa hukum tersebut tidak mempunyai dasar atau merupakan hasil dari penalaran yang palsu. Penganut paham ini akan senantiasa menggunakan parameter hukum positif bahkan cenderung mengagung-agungkan hukum positif untuk melakukan penilaian terhadap masalah dengan mekanisme hirarki perundang-undangan. Pada umumnya, orang bisa melihat banyak dari para ahli teori sebelum Austin mencontohkan sebuah pendekatan yang lebih "berorientasi masyarakat", hukum yang timbul dari nilai-nilai masyarakat atau kebutuhan, atau ekspresif dari masyarakat adat atau moralitas. Sebaliknya, Austin adalah salah satu yang pertama, dan salah satu yang paling khas, teori bahwa hukum dilihat sebagai peraturan yang dipaksakan dari atas dari yang berwenang, lebih "top-down" teori-teori hukum, seperti Austin, lebih cocok dengan lebih terpusat pada pemerintah (dan teori-teori politik modern tentang pemerintah) dari zaman modern. Austin adalah tokoh yang memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang dicita-citakan, dengan kata lain ia memisahkan secara tegas antara hukum dengan moral dan agama. Ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja, tidak membahas hubungan antara hukum positif dengan moral dan agama. John Austin fokus pada aliran hukum positif yang analitis. Bagi Austin, hukum merupakan sebuah perintah dari penguasa, dan hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Hakekat dari semua hukum adalah perintah (command), yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. 23 Op.Cit, hlm. 85-88 Prinsip dasar positivisme hukum adalah yang pertama merupakan 274
suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, jiwa bangsa, dan hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang. Selanjutnya dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya yang dipandang. Hukum sebagai hukum hanya ada dengan bentuk formalnya. Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, karena isi merupakan variabel yang bersifat sewenang-wenangan. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari ilmu pengetahuan lain ini dimana penegakkannya mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat, para pengikutnya berharap (bahkan telah memitoskan) akan tercapai kepastian dan ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat. Aliran ini merekonstruksi konsep-konsep hukum aliran hukum alam, dari konsepnya yang semula metafisik (hukum sebagai ius atau asas-asas keadilan yang abstrak) kekonsepnya yang lebih positif (hukum sebagai lege atau aturan perundang-undangan), oleh sebab itu harus dirumuskan secara jelas dan pasti. Penggunaan aliran Secara epistimologi kata "positif" diturunkan dari bahasa Latin ponere- posui-positus yang berati meletakan. Kata "meletakan" menunjukkan bahwa dalam positivisme adalah sesuatu yang sudah tersaji (given). Dalam bidang hukum, sesuatu yang tersaji itu adalah sumber hukum positif, yang sudah diletakkan oleh penguasa politik. Teori Sistem adalah teori yang paling penting dalam positivisme hukum. Teori sistem ini pada pokoknya menyatakan bahwa hukum adalah suatu stelsel dari aturan yang berkaitan satu sama lain secara organis dan pyramid dari norma-norma yang terbentuk secara hierarkis. Sistem ini adalah sistem tertutup, artinya diluar itu tidak ada hukum dan semua persoalan hukum harus diselesaikan melalui sistem itu.24 Aliran positivisme hukum telah memperkuat pelajaran legisme, yaitu suatu pelajaran yang menyatakan tiada hukum diluar undang-undang, undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Undang-undang dan hukum diidentikan. Akan tetapi legisme hukum tidak sama dengan positivisme hukum. Kalau para ahli legisme hukum hanya menganggap undang-undang sebagai suatu sumber hukum, maka para ahli positivisme tidak hanya membatasi undang-undang saja sebagai suatu sumber hukum, akan tetapi juga kebiasaan, adat yang baik dan pendapat masyarakat. Para ahli positivisme hukum berpendapat, karya-karya alamiah para ahli hukum hanya mengenai hukum positif (hukum yang berlaku), tetapi boleh berorientasi pada hukum kodrat atau hukum yang lebih tinggi seperti yang dilakukan oleh penganut hukum alam.25 Perbedaan antara positivisme hukum dengan madzab hukum alam terletak pada bagaimana menjawab pertanyaan mengenai berlakunya hukum positif. Menurut pandangan madzab hukum alam yang rasional, berlakunya hukum positif itu dipertimbangkan berdasarkan nilai dari isi peraturan hukum, apakah isi dari suatu peraturan hukum sesuai dengan hukum yang ideal yang berada diatas hukum positif. Jadi peraturan hukum harus benar dan harus menjalankan keadilan. Sedangkan pada positivisme hukum menganggap berlakunya hukum positif itu atas dasar kenyataan (tanda- tanda lahiriah), seperti pelaksanaan peraturan secara nyata oleh penguasa atau penyesuaian peraturan hukum dalam sistem hukum. Jadi berlakunya suatu peraturan hukum itu bukan karena segi 24 N.E. Algra dan K. van Duyvendijk, 1983, "Mula Hukum", Terjemahan dari Rochtanvaang, oleh Simorangkir, Binacipta, Bandung, cet. ke-1, hlm.139. 25 Algra dan van Duyvendijk, Op. Cit., hlm.137. 275
materialnya, tetapi segi formalnya, yakni peraturan hukum itu harus terjadi dengan cara yang benar (dibuat oleh instansi yang berwenang) dan merupakan bagian dari istimewanya. Dalam bentuk yang paling murni, positivisme hukum adalah suatu aliran dalam ilmu hukum yang ingin memahami hukum yang berlaku semata-mata dari dirinya sendiri, dan menolak memberikan sedikitpun putusan nilai mengenai peraturan hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, ajaran hukum alam lebih mengutamakan "keadilan", sedangkan positivisme hukum berorientasi mengutamakan "penemuan hukum, kepastian hukum".26 Sekarang ini baik dalam teori hukum maupun dalam praktek hukum, tidaklah mudah menemukan penganut yang ekstrim dari salah satu dua aliran (hukum alam dan positivisme hukum). Orang cenderung memilih jalan tengah. Dalam menghadapi sesuatu persoalan memilih pendirian hukum alam, tetapi dalam menghadapi suatu persoalan lain orang akan memilih positivisme hukum. Arthur Kaufman mengira, bahwa suatu ukuran untuk berlakunya suatu peraturan haruslah: benar (iustum) sebagai "positif", peraturan itu haruslah menjalankan keadilan dan juga merupakan bagian dari suatu sistem yuridis itu.27 Aliran legisme sesuai dengan teori-teori perjanjian Negara (staatsverdragstheorien), seperti dibentangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J. J. Rousseau. Sebab teori- teori perjanjian negara itu didasarkan antara lain atas kepercayaan kepada hukum alam yang bersumber ratio dan logika. Manusia, karena dapat berpikir logis merasa perlu untuk bersama-sama membuat suatu organisasi menjadi negaranya. Kepada organisasi itulah mereka menyerahkan segala hak dan kekuasaannya. Hobbes menganggap perjanjian itu bukan perjanjian yang sungguh-sungguh, tetapi suatu "logical fiction" saja. Bukankah perjanjian negara yaitu fiksi logis tesebut, perlu supaya dilahirkan suatu pemerintahan? Oleh Hobbes dikehendaki suatu pemerintahan yang absolut dan hanya kehendak pemerintah tersebut yang menjadi hukum. John Locke mengajarkan bahwa hukum adalah segala sesuatu yang ditentukan oleh kehendak bersama-sama dengan bagian terbesar (majoriry agreement). Sedangkan Roussaeu mengajarkan kehendak umum (volonte generale) menjadi kekuasaan tertinggi. Undang- undang menjadi pernyataan satu-satunya kekuasaan tertingi itu. Jadi undang- undang menjadi sumber satu-satunya hukum. juga dengan Trias Politica Montesquieu, yang mengajarkan bahwa hanya apa yang dibuat oleh badan legislatif saja yang dapat membuat hukum. Jadi sesuatu kaidah yang tidak ditentukan badan legislatif bukanlah merupakan suatu kaidah hukum. Di Jerman pandangan mengenai legisme ini banyak dianut dan dipertahankan oleh misalnya Paul Laband, Jellinek, Rudolf con Jehring, Hans Nawiasky, Hans Kelsen dan lain- lain. Di Inggris, berkembang dalam bentuk yang agak lain yang kita kenal dengan positivisme hukum, seperti John Austin dengan Analitis Jurisprudencenya/ positivismenya. Agak berlainan karena hukum yang berlaku di Inggris adalah common law tidak tertulis.28 Legisme sesuai Menurut Lili Rasjidi, di Indonesia pengaruh pemikiran legisme itu sangat jelas dapat dibaca dalam Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving yang antara lain berbunyi (dalam bahasa Indonesianya): kecuali penyimpangan- penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali bila undang- undang menentukannya. Kalimat-kalimat tersebut bila dikaji jelas mencerminkan 26 Ibid. 27 Ibid. 28 Lili Rasjidi, 1981, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, hlm.34. 276
pemikiran hukum yang menjadi dasarnya, yaitu yang disebut hukum haruslah dalam bentukanya tertulis.29 Aliran legisme berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan segera terselesaikan apabila telah undang-undang telah mengaturnya. Undang-undang dianggap sebagai obat yang mujarab, obat yang manjur. Undang- undang adalah segala-galanya, sekalipun pada kenyataannya tidaklah demikian. Di Belanda aliran legisme dianut juga oleh ilmu hukum dan pembuat undang- undang pada dianuat juga oleh ilmu hukum dan pembuat undang-undang pada abad ke-19 ketika hukum pidana dikodifikasikan. Di dalam pengaruh paradigma positivisme,para hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan (rule bound) sehingga tidak mampu menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang legalitis positivistis, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang kompleks dan telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan, termasuk kategori "legisme"nya Schuyt. Hal ini dikarenakan "legisme" melihat dunia hukum dari teleskop perundang- undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi.30 pelaku adalah sebagaimana dikatakan oleh Anwarul Yaqin,31 Pertama, bahwa tidak semua hukum lahir dari keinginan dari pihak yang berdaulat. Kebiasaan- kebiasaan yang diperkenalkan oleh pengadilan, sama sekali tidak merupakan ungkapan keinginan pihak yang berdaulat. Kedua, deskripsi Austin tentang hukum lebih mendekati hukum pidana yang membebankan kewajiban-kewajiban. Ketiga, rasa takut bukan satu-satunya motif sehingga orang menaati hukum, Terdapat banyak motif lain sehingga orang menaati hukum, seperti rasa respek terhadap hukum, simpati terhadap pemeliharaan tertib hukum, atau alasan yang sifatnya manusiawi. Rasa takut hanya motif tambahan. Keempat, definisi hukum dari kaum positivis tidak dapat diterapkan terhadap hukum tata negara, karena hukum tata negara tidak dapat digolongkan dalam perintah dari yang berdaulat. Hukum tata negara dari suatu negara didefinisikan sebagai kekuasaan dari berbagai organ dari suatu negara, termasuk kekuasaan dari kedaulatan politik32. Dari sisi kritik praktis, Achmad Gunaryo,33 menjelaskan bahwa ilmu hukum konvensional (positivistis), juga logika hukum, gagal menjelaskan secara meyakinkan sejumlah peristiwa social kemanusian. Menurut pandangan penulis akibat penerimaan legisme, hukum positif menjadi sangat kaku dan tidak mampu menyelesaikan kesulitan sosial yang timbul didalam suatu masyarakat yang berkembang dan berubah dengan pesat. Dalam Negara modern, penerapan positivisme dimaksudkan untuk mencapai kepastian hukum walaupun dalam kenyataannya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan lebih banyak dihadapi. Salah satu kritikan terhadap positivisme 29 Ibid. 30 Paul Scholten, der Rechtswetenschap, yang telah diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (2003) dengan Judul Struktur Ilmu Hukum.Alumni, Bandung. 1942, De Structuur 31 Anwarul Yaqin, Law in Malaysia, Kualalumpur, Malaysia: Law Books Services,1996, dalam buku Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), hal.49-50 in Society International 32 Ibid. 33 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, Ceramah dalam rangka "Penataran Pengacara diselenggarakan Muda Se-Indonesia" oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta,dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor6,Nopember/Desember 1976. Hlm.251 yang 277
Banyak perbuatan-perbuatan yang menurut kesadaran hukum masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan orang, akan tetapi ketika perundang-undangan tidak mengaturnya, maka perbuatan tersebut tetap tidak diselesaikan. Pemikiran paham ini juga menghalangi digunakannya suatu hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. 2. Landasan Konseptual Hukum Progresif Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan percerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsive/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.34 Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan,bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (searching for the truth) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Agenda besar gagasan hukum progrsif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progesif, bahwa konsep "hukum terbaik" mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive. a. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut : Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik.Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat "hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making).35 Dalam konteks tersebut, hukum tampak selalu bergerak, akan berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara 34 Op. Cit., Mahfud MD, hlm. 368 35 Ibid. 278
pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme "kepastian hukum", status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum. b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem- problem kemanusiaan. c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (rules and behavior). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.36 Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum. Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai "alat" untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan subtantif yang harus lebih didahulukan Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti compassion (perasaan baru), empathy, sincerety (ketulusan), edication, commitment (tanggung jawab), dare (keberanian) dan determination (kebulatan tekad). Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne : "Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik". Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.37 Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik- positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk 36 Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm.31 37 Ibid. 279
sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. d. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan "pembebasan" yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan cirri "pembebasan" itu, hukum progresif lebih mengutamakan "tujuan" daripada "prosedur". Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan "mobilisasi hukum" maupun "rule breaking". Paradigma "pembebasan" yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada "logika kepatutan sosial" dan "logika keadilan" serta tidak semata-mata berdasarkan "logika peraturan" saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali "paradigma pembebasan" itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa "hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya" akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya. Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan procedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Menurut Beliau, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta sesama kepedulian sebagai modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia38. terhadap Memang sangat menyedihkan hati, ketika melihat kondisi hukum di Indonesia dengan segala bentuk praktisnya. Penggunaan hukum yang formal-prosedural dan teknikal, pada dasarnya telah banyak melupakan sisi kebenaran materiil, keadilan substansial dan kemanusiaan. Praktis-praktis hukum yang diterapkan dinegara kita, hingga kini belum mampu memberi garansi untuk mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran materiil dan keadilan substansial. Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusian serba 38 hukumdiindonesia diakses pada tanggal 26 Agustus 2013. 280
dan keadilan menurut Satjipto Raharjo, baru dapat dicapai jika kita mau keluar dari tawan-tawanan undang-undang yang serba formal prosedural. Manakala menginginkan dan mempercayai hukum beserta praktiknya masih dapat dijadikan media pencerah bangsa, maka harus berani mencari agenda alternative yang sifatnya progresif. progresif, secara menurut Satjipto Raharjo39 berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusian. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Berfikir progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku (behavior, experience) manusia. Dalam bahasa Oliver W.Holmes, logika peraturan dapat ketika disempurnakan dengan logika pengalaman. apabila dalam filosofi paradigma hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum, maka sebaliknya filosofi dalam paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia. Apabila faktor kemanusiaan yang ada didalamnya termasuk juga kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas secara otomatis akan ikut terseret masuk ke dalamnya. Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif. Paradigma hukum progresif faktor utama dalam melihat hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivistis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusian, kebenaran dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum 39 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Semarang. 2006. Hlm. 9 Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan social dengan didukung oleh social engineering by law yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapat kehidupan hukum yang berada. Dalam hal ini, menurut Muladi, dibutuhkan predisposisi sebagai berikut : 281
1. Menegakkan Rule of Law. Untuk menegakkan Rule of Law, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu: Government is under the law, adanya independence of yurisdiction, access to the court of law dan general acqual in certain application and same meaning . 2. Democracy, Prinsip-prinsip dasar demo- krasi yaitu; constitutional, chek and balance, freedom of media, judicial independence of precident, control to civil to military, protection to minoritary. Kedua hal ini, adalah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dari hukum progresif, dimana hukum bukan sebagai raja, tetapi alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia, hukum bukan sebagai tehnologi yang tak bernurani institusi yang melainkan suatu bermoral kemanusian. Pembahasan hukum tidak menyumbat pintu bagi issue manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu masalah manusia dan kemanusiaan akan terus menyertai dan ikut mengalir mnemasuki hukum. Maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdi dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya. Kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif adalah menjadikan para ahli hukum untuk menjadi sososk manusia sebenar-benar manusia, bukan manusia sebagai robot/ computer yang berisi software hukum. Jika demikian, apa bedanya dengan computer jika dalam praktiknya para ahli hukum sekedar mengikuti perintah dan prosedur yang tercetak dalam undang-undang? Untuk apa bertahun-tahun susah payah dan sibuk mencetak ahli hukum kita kerjanya tidak lebih dari computer yang tinggal mencer-mencet? Jadi, paradigma hukum progresif akan mengarahkan jurist menjadi sosok yang arif, bijaksana dan memiliki wawasan komprehensif dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Paradigma hukum progresif akan dapat menjinakkan kekakuan dan kebekuan undang- undang. 3. Keterkaitan Hukum Progresif dengan Teori lain Sebuah artikel yang diakses dari antikorupsi.org yang berjudul Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan kebersinggungan hukum progresif dengan beberapa teori. Pertama, teori hukum responsif dengan tokohnya Nonet & Selznick yang menginginkan agar hukum peka terhadap setiap perkembangan masyarakat. Salah satu ciri yang menonjol dari teori hukum responsif ini ialah menawarkan lebih dari sekadar procedural justice, namun lebih berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Teori ini lebih menekankan pada substantial justice. Persoalan keadilan lebih dipahami sebagai quid ius, bukan quid iuris. Kedua, teori hukum realis atau legal realism yang ditokohi Oliver Wendell Holmes yang terkenal dengan adagium "The life of the law has not been logic; it has been experience". Bahwasanya hukum tidak sebatas logika, melainkan lebih pada pengalaman. Hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan lebih dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat yang ditimbulkan dari cara bekerjanya hukum. Pemahaman atas hukum tidak hanya bersifat tekstual, 282
melainkan melampaui dokumen hukum. Ketiga, sociological jurisprudence yang ditokohi Roscoe Pound mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi juga melihat efek dan bekerjanya hukum (law as a tool for social engineering). Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Keempat, hukum alam (natural law) yang memberi penjelasan tentang hal- hal yang meta-juridical atau sesuatu di balik hukum. Hukum alam memandang hukum tidak terlepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transendental. Dan, Kelima, studi hukum kritis (critical legal studies) yang ditokohi Roberto M. Unger. Mazhab ini tidak puas dengan hukum modern yang sarat dengan prosedur. Gerakan studi hukum kritis telah menggerogoti gagasan pokok pemikiran hukum moderen dan menyodorkan satu konsepsi hukum yang secara tak langsung mengenai masyarakat dan memberi gambaran tentang satu praktek politik. Dua perhatian yang paling menonjol dari gerakan ini ialah kritik terhadap formalisme dan objektivisme40. sociological jurisprudence, realisme hukum,critical legal studies, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikutsertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum. Namun ada perbedaan antara hukum alam dan hukum progresif. Keadilan dalam perspektif hukum alam bersifat universal. Hal ini berbeda dengan semangat hukum progresif yang meletakkan pencarian keadilan substantif dalam konteks keindonesiaan. Hukum dalam perspektif hukum alam bersifat tetap melewati waktu, sedangkan dalam perspektif hukum progresif hukum harus dibiarkan mengalir dan berubah. Hukum progresif mengandung unsur mazhab sejarah karena meletakkan hukum dalam kerangka konteks kemasyarakatannya, yaitu masyarakat dimana hukum itu ada dan dijalankan. Pengaitan hukum progresif dengan kelima teori hukum pendahulunya ini cukup beralasan (Rationis sufficientis), karena dinamika masyarakat yang ditangkap oleh berbagai teori hukum yang telah mengemuka tentu mengalami perubahan yang signifikan. Di samping itu sebuah teori dalam disiplin ilmu apa pun hanya dipandang sebagai bentuk kebenaran sementara (meminjam prinsip Falsifiable Karl Popper) sebelum ditemukan teori lain yang dipandang lebih sophiticated. Sidharta41 menyatakan bahwa didalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, Hukum adalah pencerminan dari masyarakatnya sehingga hampir tidak mungkin dilakukan transplantasi hukum asing ke suatu masyarakat. Dalam kasus negara berkembang, konsep budaya hukum menjadi sangat penting. Hal ini karena negara berkembang sering mengimpor aturan dari negara barat sehingga kegagalan penerapan hukum lebih disebabkan karena hukum lokal tidak menerima hukum asing. Hal ini diakui oleh Moechtar Kusumaatdmadja. Adapun sebab-sebab kegagalan umum dalam hukum Indonesia adalah : a. Pendekatan ilmu politik yang lebih menekankan pada peran elit kekuasaan. 40 Roberto M. Unger, 1999, Gerakan Studi Hukum Kritis, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.hlm.25 41 Janedjri M Gaffar, Memahami Hukum Progresif, sebagaimana diakses dari // nasional. memahami-hukum-progresif, pada tanggal 26 Agustus 2013 b. Pendekatan psikologis budaya yang menekankan pada sikap feodalisme jawa. c. Disfungsi organisasi Semua ini menyebabkan kegagalan reformasi hukum pada orde baru. Menurut 283
Benny Tabalujan42, reformasi institusi hukum tanpa reformasi budaya hukum, tidak akan pernah berhasil. Namun, hukum progresif tidak sampai pada dalil mazhab sejarah bahwa hukum tidak perlu dibuat, melainkan dibiarkan tumbuh berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Satjipto tetap berpendapat bahwa hukum tertulis tetap perlu dibuat sebagai dokumen yang menuntun proses dan perilaku masyarakat walaupun tidak boleh diletakkan sebagai satu-satunya sumber hukum. Hukum progresif memiliki kesamaan dengan sociological jurisprudence dalam hal titik berat studi hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat bekerjanya hukum dan akibat dari penegakan hukum. Namun, bekerjanya hukum dalamhukumprogresiftidakhanya dimaknai secara empiris, yaitu yang terjadi di masyarakat, tetapi juga bekerjanya hukum dalam pengertian penemuan hukum yang harus keluar dari logika hukum semata serta menggunakan pendekatan yang menembus norma dan situasi yang ada sehingga diperlukan pendekatan transenden dan spiritual dalam penemuan hukum. Antara hukum progresif dengan realisme hukum memiliki kesamaan dalam melihat hukum yang tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri, melainkan dari tujuan sosial yang ingin dicapai. Konsekuensinya, hakim diberi kebebasan yang tinggi untuk membuat putusan. Hal inilah yang membedakan keduanya karena dalam pemikiran hukum progresif ruang diskresional hakim masih dibatasi dengan nilai ideologis. Kebebasan sepenuhnya pengadilan menurut Satjipto adalah wujud dari paham liberal. 42 Benny Simon Tabalujan, 2001, Legal Development In Developing Countries-The Role Of Legal Culture, NBS Business Law Working Paper: Draft March, Nanyang Technological University Singapore.hlm. 10. 43 Ibid. Hukum progresif mengkritik hukum liberal sama halnya dengan critical legal studies. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum tidak bersifat netral digunakan oleh hukum progresif untuk membongkar kepentingan dibalik aturan hukum. Keduanya berpendapat bahwa didalam masyarakat sesungguhnya tidak terdapat kesamaan, karena itu diperlukan adanya diskriminasi positif (affirmative action). Stanley L Paulson43 mengklasifikasikan berbagai aliran hukum berdasarkan pada dua kategori, yaitu hubungan antara hukum dengan moral dan hubungan antara hukum dengan kenyataan. Berdasarkan kedua kategori tersebut dapat dibedakan tiga kelompok besar aliran hukum.Pertama, pemikiran hukum yang menyatakan hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, tetapi memisahkan antara hukum dan kenyataan. Kedua, aliran hukum yang menyatakan hukum dan realitas sosial tidak dapat dipisahkan, tetapi terpisah dari ajaran moral. Hukum tidak bergantung pada ajaran moral, tetapi bergantung pada yang terjadi atau yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, aliran hukum yang menolak penyatuan antara hukum dan moral, juga menolak penyatuan antara hukum dan moral. Hukum dilihat sebagai norma hukum apa adanya sebagai perintah penguasa dalam bentuk preskripsi yang ada dalam norma hukum. Hukum progresif tidak memisahkan atau menolak, baik hubungan antara hukum dengan moral maupun hubungan antara hukum dengan kenyataan. Karena itu, hukum progresif merupakan hal baru dalam klasifikasi Stanley L Paulson. Jika pada awalnya hanya ada pemikiran hukum yang dilihat secara terpisah dengan ajaran moral atau terpisah dengan kenyataan atau terpisah dengan keduanya, maka hukum progresif mengenalkan pemikiran hukum yang justru tidak terpisah dengan keduanya. 284
C. PENUTUP 1. Kesimpulan Untuk keluar dari situasi keterpurukan hukum di Indonesia, maka harus ada usaha pembebasan diri dari cara kerja yang konvensional yang diwariskan oleh madzab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal procedural yang justru melahirkan keadilan yang bersifat formal bukan keadilan substansial. Pencerahan dan pembebasan dari belenggu formal procedural itu barang tentu hanya dapat ditempuh melalui paradigma hukum progresif yang sangat peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan. Bukankah keberadaan hukum ditengah- tengah masyarakat tidak hanya dibatasi untuk mencapai kepastian, tapi yang jauh lebih besar dari itu adalah untuk mencapai kedilan sejati untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini, hanya dapat terwujud dan didapatkan melalui penegakan hukum secara progresif. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku: Achmad Ali ,Menguak Tabir Hukum Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta, 2002. Amin, Bertamasya ke Alam Hukum, Forco, Jakarta, 1952. Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Di Indoensia), Genta Publhising, 2010. Anwarul Yaqin, Law in Society in Malaysia, Kualalumpur, Malaysia: International Law Books Services,1996, dalam buku Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya). Benny Simon Tabalujan, Legal Development In Developing Countries - The Role Of Legal Culture, NBS Business Law Working Paper: Draft March 2001, Nanyang Technological University Singapore. 2001. Comte, A., Course de Philosophie Positive, Paris, Schleicher Feres, 1907. Darji Darmohardjo dan Shidarta ,Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2004. Herman Bakir, Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditama, Bandung, 2009. Jimly Asshiddiqie, dalam HM Ali Masyur, Pranata Hukum dan Penengakkannya di Indonesia, Semarang : Unnisula Press. 2010. Laurent, F.,'Course elemenraire de Drooit Civil, Brussel Paris 1878. Lili Rasjidi, "Dasar-Dasar Filsafat", Alumni, Bandung, 1981. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009. N.E. Algra dan K. van Duyvendijk, "Mula Hukum", Terjemahan dari Rochtanvaang, oleh Simorangkir, Binacipta, Bandung, cet. ke-1, 1983. Paul Scholten, De Structuur der Rechtswetenschap, 1942, yang telah diterjemahkan oleh B. AriefSidharta, dengan Judul Struktur Ilmu Hukum. Alumni, Bandung. 2003. 285
Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society In Transcition : Toward responsive law, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), 2003. Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009 . Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007. -------, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. -------, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Semarang. 2006. Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Jakarta. Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta. 1999. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, cet. Ke IV, 1957. Makalah : Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, dalam ceramah dalam rangka "Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia"yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta,dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976. Satjipto Rahardjo, Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Makalah pada Seminar Nasioanl, Program Doktor Undip Semarang, Sabtu 22 Juli 2000. Website : Janedjri M Gaffar, Memahami Hukum Progresif, sebagaimana diakses dari // nasional. hukum di Indonesia. Saifur Rohman, Menembus Batas Hukum, Opini Kompas, 22 januari 2010. 286