PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Bambang Heriyanto, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum RI Hotel Arya Duta Jakarta, 30 Agustus 2013
Dasar Hukum UU No.14 Tahun 2008. tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa KIP PERKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PERKI No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
INFORMASI PUBLIK. Informasi Publik Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan /atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal 1 (1) UU No.14 Tahun 2008.)
SENGKETA INFORMASI PUBLIK di KOMISI INFORMASI Sengketa informasi Publik . Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dgn Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dgn hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan PerUU-an. (Pasal 1 (3) UU No.14 Tahun 2008. tentang Keterbukaan Informasi Publik)
Pihak-pihak dalam Sengketa Informasi di KOMISI INFORMASI PEMOHON, adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi Pasal 1 (7) UU No.14 Tahun 2008. TERMOHON, adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil Keputusan daalam PSI di Komisi Informasi Pasal 1 (8) UU No.14 Tahun 2008.
KOMPETENSI ABSOLUT Kewenangan Absolut Badan Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika sengketanya antara pemohon informasi dengan Badan Publik Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, badan/komisi negara, Pemda, dll) Peradilan Umum Jika sengketanya antara pemohon informasi dengan Badan Publik selain Negara (partai, yayasan, BUMN/D)
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI PTUN Para Pihak. o Pemohon Keberatan : Pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi o Termohon Keberatan : Lawan Pemohon Keberatan Obyek Sengketa. o Putusan Komisi Informasi Waktu Pengajuan Dalam tenggang 14 hari sejak putusan KI diterima Alasan Keberatan Tidak menerima atas Putusan KI
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Hukum Acara o Diproses secara sederhana ( pemeriksaan hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara, serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak. Kecuali ada kebutuhan pembuktian tertentu); (b) tanpa melalui proses Mediasi. (c) Sidang terbuka, kecuali thd dokumen yang berisi informasi yang dikecualikan. Hakim wajib menjaga kerahasiaan dokumen. (d) Waktu penyelesaian 60 hari .( pasal 7 Peraturan MA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa KIP ) Kasasi Pihak yang tidak puas dengan putusan PTUN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).Waktu penyelesaian 30 hari di MA, terhitung sejak Majelis Hakim ditetapkan
ALAT BUKTI Surat Keterangan Saksi Keterangan Ahli Keterangan Pemohon dan atau Termohon Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan atau peristiwa yang bersesuaiana dengan alat bukti lain ; dan atau Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optik atau yang serupa dengan itu.
PENYELESAIAN SENGKETA KIP di PERADAILAN DILAKUKAN DENGAN SEDERHANA Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan Sederhana? Berdasarkan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa KIP pemeriksaan sederhana berarti: a. Pemeriksaan hanya terhadap berkas perkara, Keberatan tertulis dan tanggapan Termohon Pemeriksaan dilakukan tanpa proses Mediasi b.
PENYELESAIAN SENGKETA KIP DILAKUKAN DENGAN SEDERHANA (2) c. Pemeriksaan bukti dilakukan hanya jika dibantah oleh salah satu pihak atau jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim d. Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk dimintai keterangan jika diperlukan
PUTUSAN PTUN DALAM SENGKETA INFORMASI (I) A. Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik : 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang domohonkan oleh Pemohon Informasi Pubik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang diminta oleh Pemohon informasi. B. Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik : 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Pubik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang diminta oleh Pemohon informasi.
EKSEKUSI PUTUSAN KIP Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan menurut hukum acara yang berlaku di masing-masing Pengadilan A. Putusan Yang berkekuatan Hukum tetap di Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan yang berwenang Permohonan Penetapan eksekusi diajukan ke Pengadilan dalam wilayah hukum Badan Publik sebagai Termohon Eksekusi dg dilampirkan : salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap Ketua Pengadilan mengabulkan atau menolak permohonan eksekusi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan
EKSEKUSI PTUN Dalam SENGKETA INFORMASI (1) Putusan Yang berkekuatan Hukum tetap di Tingkat Peradilan. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja. Dalam hal Badan Publik tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam amar putusan, dan kemudian setelah 90(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan , agar pengadilan memerintahkan Badan Publik melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
EKSEKUSI PTUN Dalam SENGKETA INFORMASI (2) Dalam hal Badan Publik tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Badan Publik yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Badan Publik yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera .
EKSEKUSI PTUN Dalam SENGKETA INFORMASI (3) Di samping diumumkan pada media cetak setempat Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Badan Publik tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.
UJI KONSEKUENSI Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
UJI KONSEKUENSI (3) Uji konsekuensi dilakukan untuk memastikan apakah informasi yang diberikan memang termasuk dalam kategori yang dikecualikan sebagaimana diatur pada pasal 17 Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik