PERUBAHAN ORIENTASI PARTIYA KARKEREN KURDISTAN (PKK) DARI SEPARATISME MENJADI DEMOCRATIC AUTONOMY THE CHANGING ORIENTATION OF PKK FROM SEPARATIST TO DEMOCRATIC AUTONOMY Amrullah Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: Abstrak PKK atau Partiya Karkeren Kurdistan adalah organisasi separatis Kurdi yang didirikan di Turki oleh Abdullah Ocalan pada tahun 1974. Organisasi ini memiliki tujuan awal untuk mendirikan sebuah negara Kurdistan yang merdeka. Adapun untuk mewujudkan keinginan ini, PKK mulai mengunakan taktik kekerasan melalui perjuangan bersenjata sejak tahun 1984. Akan tetapi, tertangkapnya Abdullah Ocalan yang merupakan pemimpin besar PKK pada tahun 1999 membuat organisasi ini bertransformasi dari segi tujuan dan orientasi, dari ide untuk mendapatkan kemerdekaan menjadi klaim democratic autonomy. Tulisan ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan orientasi PKK ini. Kata kunci: PKK, perubahan orientasi, kemerdekaan Kurdistan, democratic autonomy Abstract PKK or Partiya Karkeren Kurdistan is a Kurdish separatist organization established by Abdullah Ocalan in Turkey, 1974. This organization has initial goal to establish an independent Kurdistan state. In order to achive this objective, PKK began to use violence tactic through armed struggle since 1984. However, the capture of Abdullah Ocalan which is the supreme leader of PKK in 1999 make this organization transformed in term of objectives and orientations, from theidea to get independence into claims of democratic autonomy. This paper would analyses the factors that influence PKK orientation changes. Keywords: PKK, orientation changes,independence of Kurdistan, democratic autonomy PENDAHULUAN PKK atau Partiya Karkeren Kurdistan, Peoples Congress of Kurdistan, Kurdistan Labor Party, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut Partai Pekerja Kurdistan, adalah organisasi separatis Kurdi yang didirikan di Turki oleh Abdullah Ocalan pada tahun 1974. Melalui pertemuan sebuah kelompok pelajar kiri Kurdi di Diyarbaki, dibentuklah pasukan pembebasan nasional (Ulusal Kurtulus Ordusu) yang kemudian berubah nama menjadi PKK dengan Abdullah Ocalan sebagai pemimpinnya. Organisasi yang pada awalnya memperkenalkan 1
diri sebagai bagian dari revolusi komunis ini mulai mengadopsi agama islam pada akhir tahun 1980 - an untuk mendapatkan dukungan dari komunitas Kurdi yang mayoritas beragama islam Sunni (Jane's World Insurgency and Terrorism, 2016). Etnis Kurdi itu sendiri mendiami wilayah yang disebut sebagai Kurdistan. Wilayah ini terletak di empat negara, yaitu Turki Timur, Irak Utara, Iran Barat Laut dan sebagian kecil Suriah dan Armenia (Jatmika, 2014). Sejarah mencatat bahwa hingga saat ini etnis Kurdi telah berjuang, baik itu secara politik maupun dengan kekerasan untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman. Sejarah pahit yang dialami etnis ini mulai dari penjajahan dari bangsa Persia Kuno, Bangsa Arab pada abad ke 7, bangsa Mongol abad ke 13, imperium Ottoman pada abad ke 16, invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, serta konflik yang terjadi di Turki telah melahirkan keinginan etnis Kurdi untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman serta independen (The Kurdish Project 2016). Sejak awal kemunculannya, PKK telah menjadi satu - satunya aktor yang berdiri di garis depan dalam memperjangkan isu - isu Kurdi di Turki. Berkaca dari gerakan pembebasan nasional di Afrika dan Timur Tengah, Ocalan menyadari bahwa melakukan kampanye dan lobby terkait hak - hak etnis Kurdi di Turki hanya akan melahirkan kesia-siaan. Karena itu, PKK mulai membangun pasukan gerilyawan dan melakukan aksi "separatisme" atau "terorisme" yang langsung mengkonfrontasi secara militer otoritas Turki dan menuntut hak - hak Kurdi. Tujuan awal dari organisasi ini adalah untuk mendirikan sebuah Kurdistan yang merdeka melalui perjuangan bersenjata (Kurban, 2014). Pada tahun 1984 akhirnya Ocalan mendeklarasikan bahwa PKK telah memilih gaya Mao's Public Revolution sebagai cara untuk mendapatkan tujuannnya dan mulai menggunakan taktik kekerasan. Pada 15 Agustus 1984, PKK memulai perjuangan bersenjata Kurdi untuk kemerdekaan melawan pemerintah Turki. Aksi represif PKK ini akhirnya ditanggapi dengan strategi serupa oleh pemerintah Turki. Hal ini akhirnya melahirkan konflik berkepanjangan yang telah memakan banyak korban jiwa, khususnya dari Kurdi itu sendiri. Sejak awal kemunculannya, PKK telah menjadi satu - satunya aktor yang berdiri di garis depan dalam memperjangkan isu - isu Kurdi di Turki. Berkaca dari gerakan pembebasan nasional di Afrika dan Timur Tengah, Ocalan menyadari bahwa melakukan kampanye dan lobby terkait hak - hak etnis Kurdi di Turki hanya akan melahirkan kesia-siaan. Karena itu, PKK mulai membangun pasukan gerilyawan dan melakukan aksi "separatisme" atau "terorisme" yang langsung mengkonfrontasi secara militer otoritas Turki dan menuntut hak - hak Kurdi. Orientasi PKK mulai mengalami perubahan di era 1990 - an. Pada bulan Maret 1993, PKK akhirnya menghapus deklarasinya untuk membentuk sebuah negara Kurdistan yang merdeka di Tenggara Turki dimana mayoritas etnis Kurdi tinggal. Adapun tujuan baru mereka adalah untuk menyelesaikan permasalahan Kurdi ini melalui sistem demokratis dan federal (countrystudies.us). Pergeseran tujuan PKK ini menjadi menarik untuk diteliti. PKK yang telah berjuang melalui jalan kekerasan untuk mendirikan negara Kurdistan yang merdeka dengan mengorbankan jutaan nyawa etnis Kurdi itu sendiri akhirnya menghapus tujuan tersebut dan merubahnya menjadi klaim untuk mendapatkan otonomi demokratis melalui apa yang ocalan sebut sebagai "konfederalisme". 2
Lebih jauh, alasan dari perubahan orientasi PKK tersebut akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan Masalah Mengapa PKK mengubah orientasinya dari menginginkan kemerdekaan menjadi Democratic autonomy? Kerangka Teori 1. Teori Sistem Politik David Easton mengemukakan definisi sistem politik sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, yang mana nilai- nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat (Easton, 1965). Menurut Easton, sistem politik adalah proses konversi input menjadi output. Easton kemudian menyebutkan bahwa tuntutan berasal dari lingkungan intrasocietal dan lingkungan extrasocietal. Lingkungan intrasocietal merupakan lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang berada di luar garis perbatasan dari suatu sistem politik dan walaupun demikian masih berada di dalam masyarakat yang sama, seperti sistem ekologi (fisik, non-manusia), sistem biologi (susunan genetika mahkluk manusia), sistem kepribadian (psikologi), dan sistem sosial (budaya, struktural sosial, ekonomi dan demografi). Dukungan menurut Easton merupakan bentuk tingkah laku atau yang disebut dengan pandangan atau suasana pikiran. Bentuk dukungan ini seringkali tindak nampak berupa tindakan nyata, bisa saja berupa pernyataan ataupun sikap dari unit-unit di dalam sistem politik ataupun lingkungan. Tetapi dukungan bisa juga berupa sikap-sikap atau kecenderungan yang kuat untuk bertindak demi orang lain (Maso'ed, 2006). Sumber: (Easton, 1988) 3
PKK sebagai sistem politik Diagram diatas menunjukkan bahwa PKK dengan tuntutannya untuk mendapatkan kebebasan bagi etnis Kurdi telah berhasil melahirkan output baru berupa ide dan gagasan yang berbeda juga dari tujuan awalnya. Secara umum, PKK menginginkan kebebasan bagi etnis Kurdi. Karena itulah mereka memulai perjuangannya dengan strategi untuk mendapatkan kemerdekaan dari Turki. Akan tetapi, orientasi ini mulai berubah ketika sistem dalam tubuh PKK mengalami perubahan. Adapun tuntutan yang berasal dari lingkungan intrasocietal, yakni dipengaruhi oleh psikologi atau kepribadian Abdullah Ocalan itu sendiri sebagai pembuat kebijakan utama PKK dan keadaan organisasi PKK yang saat itu berada diambang kehancuran paskah tertangkapnya Ocalan. Ocalan dari dalam penjaranya dipengaruhi oleh ideologi communalism Murray Bookchin. Ideologi ini mengusulkan sebuah pengakuan politik radikal baru tentang the roots of democracy in tribal and village communities dengan proyek akhir Libertarian Municipalism. Ide ini kemudian menjadi tuntutan baru bagi PKK untuk mendapatkan kebebasan bagi etnis Kurdi di Turki (White, 2008). Dukungan dalam hal ini diwujudkan simpatisan dan afiliasi pro - PKK dengan mendukung ide - ide dari KCK bentukan Ocalan. Dukungan ini juga tidak bisa dilepaskan dari sosok Ocalan. Dukungan terbesar adalah Ocalan itu sendiri yang merupakan pemimpin PKK yang paling dihormati. Ocalan telah menjadi simbol dari nasionalaisme Kurdi bagi pendukung dan simpatisan PKK. B. Konsep Gerakan Sosial Menurut Anthony Giddens, gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Putra, 2006). Berbeda dengan Giddens, Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang diajukan sejumlah 4
orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, penguasa dan lawan. Tarrow menekankan bahwa pada dasarnya gerakan sosial memiliki karakteristik: (a) menyusun aksi disruptive melawan kelompok elite, penguasa, kelompok- kelompok lain dan aturan-aturan budaya tertentu, (b) dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elite, (c) berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif, dan (d) terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai terjadi suatu gerakan sosial (Tarrow, 1994). Menurut Tarrow, tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan. Secara umum, tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang yang bergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu seringkali merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang yang berada diluar struktur. Konsep gerakan sosial sangat cocok untuk mendiskripsikan organisasi PKK yang merupakan aktor di luar sistem yang berusaha untuk mencapai tujuan politiknya. PKK adalah sebuah gerakan sosial yang saling bekerja untuk mendapatkan kepentingan bersama bagi etnis Kurdi di Turki. Sesuai dengan penjelasan Tarrow, PKK memiliki karakteristik seperti melawan elit dan penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah Turki itu sendiri atas dasar solidaritas terhadap etnis Kurdi di Turki dengan harapan nantinya akan terjadi sebuah gerakan sosial. Adapun aksi kolektif melawan pemerintah Turki yang dilakukan oleh PKK dimulai dengan perjuangan dengan cara kekerasan. Pada awal perjuangannya, PKK menyerukan klaim untuk mendapat kemerdekaan sebagai tujuan utama untuk mewujudkan kebebasan bagi etnis Kurdi di Turki. Pada saat itu, PKK memandang gagasan kurdish nation - state sebagai satu-satunya cara untuk membawa kembali martabat dan keberlangsungan negara Kurdi. Karena itu, PKK fokus mempersiapkan perang gerilya melawan negara Turki (Saeed, 2014). Taktik perjuangan bersenjata adalah fokus utama PKK untuk mendapatkan kemerdekaan. Aktivitas yang dilakukan oleh PKK pada awal - awal kemunculannya memang hanya terfokus pada perjuangan dengan kekerasan untuk mendapatkan kemerdekaan Kurdistan. Akan tetapi aktivitas PKK ini mulai berubah setelah mendapatkan penolakan dari pemerintah Turki yang berakhir dengan tertangkapnya pemimpin PKK pada tahun 1999. Dari dalam penjara, Ocalan menulis dan melakukan peninjauan kembali terhadap taktik kekerasan yang mengerikan, dogmatisme dan otoritarianisme yang dia tekankan dalam perjuangan PKK sebelumnya. libertarian municipalism yang dikemukan oleh Murray Bookchin yang kemudian dimodifikasi, dijernihkan dan diberi nama baru sebagai "democratic confederalism". Dari sini PKK telah mengubah tujuan awalnya dari menginginkan kemerdekaan menjadi otonomi demokratik. Untuk mewujudkan tujuan baru ini, PKK mulai meninggalkan taktik perjuangan berdarah dan aksi teror dan mulai Dari dalam kurungannya, Ocalan mengadopsi ideologi 5
membaca dengan teliti strategi damai dengan tujuan baru untuk mendapatkan otonomi regional. Orientasi baru PKK ini merupakan perjuangan non - fisik yang disalurkan oleh pemimpin besar PKK Abdullah Ocalan untuk kemudian simpatisannya. Untuk diimplementasikan mengimplementasikan ideologi baru ini, Ocalan melakukan restrukturisasi organisasinya yang awalnya partai menjadi kongres dengan dibentuknya Koma Civaken Kurdistan (KCK). oleh para pendukung dan Hasil dan Pembahasan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Orientasi PKK 1. Ditolaknya Ideologi Separatisme PKK oleh Pemerintah turki PKK adalah sebuah organisasi perjuangan yang lahir dari sejarah panjang perpolitikan di Turki. Hubungan antara Kurdi dengan bangsa Turki diawali pada abad 19, tepatnya sekitar tahun 1876 hingga 1909 akibat dari gagasan Pan - Islamist kekaisaran Ottoman melalui Sultan Abdul Hamid II yang akhirnya menjadi alat pemersatu orang-orang Kurdi dengan Turki (Laciner, Bal, 2004). Namun, hubungan ini akhirnya memburuk setelah kekaisaran Ottoman hancur dan digantikan oleh Republik Sekuler Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk. Loyalitas yang kuat terhadap agama serta sistem kesukuan membuat Etnis Kurdi menolak sistem ini dan melakukan pemberontakan. PKK memulai aktivitas kekerasannya pertama kali pada tahun 1970 - an, dimana mereka dianggap bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan terhadap para konglomerat pemilik lahan dan juga beberapa operasi militer kecil. Taktik PKK tidak begitu menonjol pada tahun 1970 - an. Gaya kepemimpinan yang otoriter menjadi ciri khas dari organisasi ini, bahkan memisahkan sejarah PKK dengan Ocalan hampir tidak bisa dilakukan. Kepribadian, energi serta karisma yang dimilikinya adalah hal yang membentuk PKK itu sendiri, dan karena struktur kepemimpinannya yang hirarkis, Ocalan mendikte sebagian besar strategi dan tujuan PKK (Marcus, 2007). Dalam Road to the Kurdistan Revolution hasil karya Ocalan, Leninis dianggap sebagai satu-satunya prinsip kebebasan nasional untuk menentukan nasib sendiri, yang benar dan harus diikuti. Meskipun PKK menargetkan pemerintah Turki dalam revolusi mereka, mereka lebih banyak menargetkan agen- agen dan informan pemerintah, pasukan keamanan, para tuan tanah dan kepala suku, serta anggota dari kelompok musuh dan saingan mereka (Birand 1992). Dari berbagai tindakan yang dilakukan PKK tersebut, perjuangan bersenjata yang dilancarkan PKK terhadap para tuan tanah di Hilvan dan Siverek merupakan faktor utama yang membuat PKK menjadi aktor paling penting dalam perjuangan Kurdi. Kongres kedua PKK yang diadakan di Suriah pada tahun 1982 melahirkan sebuah keputusan untuk melakukan perang gerilya melawan negara Turki (Politik Rapor Konferans Belgeleri, 1982). Dua tahun setelah kongres tersebut, tepatnya pada 15 Agustus 1984 PKK melancarkan perang gerilyanya. Menanggapi keputusan pemerintah negara Turki yang memperkenalkan sistem pertahanan desa dengan cara mempersenjatai masyarakat Kurdi untuk memerangi PKK, kelompok ini 6
mulai menargetkan pasukan keamanan, para penjaga desa dan keluarganya, sampai pada sekolah-sekolah dan gurunya. Hingga tahun 1991, serangan-serangan PKK telah terpusat di wilayah Tenggara Turki. Pada permulaan tahun ini, PKK menambah wilayah operasinya dan menargetkan kota-kota besar di daerah Barat Turki dengan serangan bom. Pada Agustus 1991, Pasukan militer Turki untuk pertama kali melakukan serangan lintas batas melawan PKK yang bermarkas di Iraq (Marcus, 2007). Setelah berjuang keras melewati gempuran pasukan militer Turki serta berbagai macam bentuk deportasi internasional, akhirnya pemimpin besar PKK, Abdullah Ocalan berhasil ditangkap di Kenya pada 15 februari 1999. Dengan tertangkapnya Ocalan ini, pemerintah Turki yakin bahwa para militan PKK akan menjadi lemah dan tercerai berai. Meskipun beberapa pemimpin senior PKK berusaha untuk menutupi berita ini, namun ternyata informasi tertangkapnya pemimpin mereka telah tersebar di antara anggota PKK. Masa penahanan Ocalan dimulai pada 31 Mei 1999 yang berlokasi di penjara khusus di pulau Imrali. Ocalan tidak mendapatkan perlakuan kasar maupun penyiksaan dari pemerintah Turki, seperti yang mereka lakukan sebelumnya terhadap setiap militan Kurdi yang tertangkap. Hal ini juga disampaikan oleh Ocalan melalui pengacaranya, meskipun banyak dari pendukungnya tidak percaya bahwa Ocalan diperlakukan dengan baik. Akan tetapi sama halnya dengan para pemimpin pemberontakan Kurdi sebelumnya, Ocalan akhirnya mendapatkan vonis hukuman mati (Marcus, 2007). Menanggapi vonis hukuman mati ini, pada Agustus 1999 Ocalan melalui pengacaranya menyerukan agar para militant PKK mundur dari Turki dan jelas menggunakan menghentikan perjuangan bersenjata mereka. Ocalan pendekatan baru yang bersifat politis untuk mendapatkan kebebasan bagi etnis Kurdi dengan cara bekerjasama secara dama dengan pemerintah Turki. Meskipun banyak militant PKK yang tidak setuju dengan keputusan ini, mereka tidak mampu berbuat apa-apa kecuali melaksanakannya. Setelah dipenjara dan mendapatkan keringanan hukuman menjadi vonis seumur hidup, Ocalan mengembangkan rencana baru yang berbeda dengan tujuan awal dari PKK. Ocalan menginginkan pendalaman demokrasi di Turki dan pembentukan sebuah republik demokratik. Ocalan dalam persidangannya lebih jauh menyatakan bahwa dia akan berusaha untuk mengakhiri perjuangan bersenjata dan menjadikan PKK sebuah organisasi politik yang legal. Menanggapi pernyataan Ocalan ini, pada tahun 2002 PKK merubah namanya menjadi KADEK (Kongreya Azadiya u Demokrasiya Kurdistan) atau Kurdistan Freedom and Democracy Kongres yang lebih bersifat politik daripada militer. KADEK pada kenyataannya memiliki program awal yang anti negara yang membuat pemerintah Turki enggan untuk bekerjasama. Tidak adanya respon yang mendukung dari pemerintah Turki membuat PKK atau KADEK meninggalkan komitmennya untuk menghentikan perjuangan bersenjata. Pada 1 Juni 2004, atas perintah dari Abdullah Ocalan PKK akhirnya kembali menggunakan perjuangan bersenjata. Akan tetapi gerakan ini tidak bertujuan untuk menghidupkan kembali keinginan awal PKK untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada saat yang sama, Ocalan akhirnya merevisi usulan republik demokratiknya yang masih penuh perdebatan dan menggantinya dengan confederalism. Democratic keinginan untuk mendapatkan democratic 7
confederalism ini adalah sebuah program anti negara yang menggabungkan gagasan demokrasi langsung, feminimisme, dan ekologi (Yarkin, 2011). Lemahnya Oposisi Internal PKK Yang Menentang Transformasi PKK Perubahan pemikiran yang dialami oleh Ocalan pada kenyataannya memunculkan penolakan dari dalam internal PKK itu sendiri. Setelah Ocalan menginstruksikan PKK agar menarik mundur militannya dari negara Turki dan menghentikan serangan pada Agustus 1999, sebetulnya telah muncul beberapa penolakan dari para militan PKK itu sendiri. akan tetapi penolakan-penolakan ini mampu diredam atas perintah dari Ocalan. Pengaruhnya yang begitu besar dalam PKK mampu mempertahankan organisasi ini ditengah-tengah kebingungan dan kegoyahan PKK paska penangkapannya. Keputusan Ocalan yang begitu tiba-tiba membuat terkejut para militan PKK. Salah satunya datang dari seorang militan PKK bernama Neval yang sangat menyesalkan instruksi Ocalan untuk menghentikan serangan kepada pemerintah Turki. Menurutnya, keputusan ini bukanlah strategi PKK, melainkan keputusan Ocalan sendiri. Neval berharap presidential council, yakni sebuah dewan yang dibentuk untuk mengilmplementasikan keputusan Ocalan agar menolak keputusan personal ini. akan tetapi, dewan ini nyatanya tidak bisa berbuat banyak untuk menolak instruksi Ocalan. Salah satu penyebabnya antara lain karena beberapa anggota dewan merupakan mereka yang telah bersama dengan Ocalan sejak dari awal, seperti Cemil Bayik (Marcus, 2007). Rozerin, seorang militan perempuan PKK menyatakan bahwa tidak seorangpun, baik itu dari level yang tertinggi sampai paling rendah sekalipun dalam PKK yang memandang benar keputusan Ocalan ini. Akan tetapi, menentang keputusan Ocalan akan dianggap sebagai tindakan ketidaksetiaan terhadap PKK. Beberapa militan yang khususnya telah berpengalaman dalam setiap pertempuran dan melihat banyak teman seperjungannya mati demi kemerdekaan Kurdistan sangat menolak ide Ocalan ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan meniggalkan PKK. Rozerin adalah salah satu yang yang menolak keputusan ini. Dia telah menjadi militan PKK sejak umur 12 tahun dan telah melalui banyak pertempuran untuk kemerdekaan Kurdistan. Nama lainnya yang menolak keputusan ini adalah Mehmet Can Yuce, yang sejak 1980 telah dipenjara akibat dukungannya terhadap PKK. ide baru Ocalan untuk menghentikan perjungan bersenjata dan memulai sebuah integrasi baru membuatnya marah dan memutuskan untuk meninggalkan PKK. Menyadari hal ini, ocalan akhirnya menyerukan untuk tidak tertipu oleh apa yang disebutnya konspirasi dari kelompok Yuce dan agen-agen lainnya (Marcus, 207). Para anggota PKK yang melarikan diri tidak hanya berasal dari anggota senior militan. Para pejuang PKK pun mulai meninggalkan organisasi dan memulai hidup baru di kota-kota Kurdi, Iraq Utara. Pada akhirnya, tindakan ini sangat beresiko karena para loyalis Ocalan berusahan untuk menghukum mantan kawan seperjuangan mereka (Marcus, 2007). Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa sebetulnya keputusan Ocalan untuk mengubah orientasi PKK ini sangat ditolak oleh anggota PKK. akan tetapi, pengaruh Ocalan yang begitu besar membuat penolakan ini tidak berarti apa-apa 8
karena sekali mereka melawan, maka mereka akan dihabisi. Terlebih lagi, beberapa orang penting dalam presidential council adalah orang-orang terdekat Ocalan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pemimpin mereka. lemahnya oposisi ini akhirnya membuat keputusan Ocalan dapat terlaksana dan tanpa menimbulkan kehancuran PKK itu sendiri. PKK pada akhirnya menjadi sebuah gerakan sosial yang berusaha untuk mewujudkan tujuan bersama mereka dengan cara membangun solidaritas bersama tidak hanya etnis Kurdi di Turki, melainkan di empat wilayah Kurdistan. Mereka bersatu untuk menuntut sebuah klaim yang disebutnya sebagai democratic autonomy. Lemahnya oposisi internal dalam PKK membuat Ocalan berhasil ideologi serta melakukan perubahan dalam dua hal, yaitu perubahan restrukturisasi organisasi PKK. Dalam perjuangan nasional Kurdi, hingga tahun 1999 PKK telah menjalani pertempuran yang keras melawan pemerintah Turki demi mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Kurdi di Turki. Pada saat itu PKK menggunakan ideologi Marxist-leninist dengan dukungan dari berbagai negara yang beraliran kiri seperti Uni Soviet. PKK juga melakukan pertempuran dengan gaya maoist melalui perang gerilyanya dan digabungkan dengan nasionalisme Kurdi yang kuat. Setelah tertangkap pada tahu 1999, Ocalan melakukan perenungan serta membaca kembali pemikiran marxis dan kemudian secara fundamental merubah visinya tentang kemerdekaan. Ocalan merumuskan pandangan baru untuk menutupi kekurangan partainya di masa lalu. Salah satu nama pemikir terkenal yang disebut-sebut memberikan pengaruh besar terhadap berubahnya pemikiran Ocalan adalah Murray Bookchin, seorang sosialis libertarian yang tinggal di AS. Sama halnya dengan Ocalan, Bookchin awalnya adalah seorang penganut marxis yang akhirnya berhasil mengembangkan teorinya sendiri. Menurutnya, perjuangan untuk menyelamatkan ekosistem memiliki sebuah dinamika anti-kapitalis serta bisa menyatukan dunia yang tereksploitasi dan terasing 2016). Bookchin menghabiskan beberapa dekade mengelaborasi ide-ide bagi terbentuknya masyarakat ekologis yang demokratis. Pada tahun 1980-an, dia menyatakan bahwa konfederasi majelis rakyat akan membentuk counter power atau kekuasaan ganda terhadap negara-bangsa. Program ini disebutnya sebagai libertarian municipation, yang kemudian diganti dengan sebutan communalism. Bookchin mulai mengembangkan idenya tentang demokrasi langsung menjadi lebih spesifik dengan memberinya nama libertarian municipation pada awal tahun 1980. Libertarian municipation adalah strateginya untuk mencapai lembaga revolusioner demokratis serta infrastruktur politik dari masyarakat ekologis yang rasional. Bookchin berargumen bahwa dunia membutuhkan 'politik baru' yang tidak berdasarkan pada hukum negara, melainkan pada level masyarakat, dimana kehidupan pribadi perlahan mulai berganti menjadi kehidupan publik dan mampu menggantikan negara-bangsa (Biehl, 2007). Libertarian Municipation mempromosikan penggunaan majelis tatap muka langsung untuk mengambil praktek politik dari profesional, politisi, dan menempatkannya kembali di tangan warga. Bookchin menggambarkan negara sebagai suatu formasi yang asing, dan sebuah duri dalam pembangunan manusia. Karena itu dia memperkenalkan libertarian municipation sebagai "demokrasi 9
pada mewujudkan sebuah masyarakat ekologis dan rasional. intinya dan non-hirarkis pada strukturnya, serta didasarkan untuk Pemikiran Bookchin ini menarik bagi Ocalan yang saat itu sedang mencoba mencari solusi baru terhadap tujuan dan orientasi organisasinya dengan ide yang serupa dengan sosialisme libertarian. Tulisan-tulisan Bookchin telah mempengaruhi Ocalan untuk menyerah pada ide negara-bangsa yang merdeka, dan mulai mengejar alternatif baru yang disebutnya sebagai "democratic confederalism". Setelah menganalisis interdependensi kapitalisme dan negara bangsa di satu sisi, dan antara patriarki dan kekuasaan negara yang terpusat pada sisi lainnya, Ocalan menyadari bahwa kebebasan dan kemerdekaan yang sebenarnya hanya dapat terjadi setelah gerakan itu memutuskan semua hubungan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kapitalisme dan negara-bangsa. Menurut Ocalan, democratic confederalism adalah semacam aturan atau administrasi yang bisa disebut sebuah administrasi politik non-negara atau demokrasi tanpa negara. Proses pengambilan keputusan yang demokratis tidak harus dibingungkan oleh proses yang dikenal dari administrasi publik. Negara hanya mengatur ketika demokrasi itu memerintah. Negara didirikan atas kekuasaan, sedangkan demokrasi berdiri atas dasar konsensus bersama. Kantor di negara ditetapkan melalui dekrit, meskipun sebagian mungkin dilegitimasi lewat pemilihan. Demokrasi menggunakan pemilihan langsung, sedangkan negara menggunakan paksaan sebagai cara yang sah (Ocalan, 2004). Dalam pampletnya pada tahun 2005 yang berjudul "Declaration of Democratic Confederation", Abdullah Ocalan secara resmi memutuskan hubungan dengan aspirasi awal PKK untuk mendirikan negara Kurdi yang merdeka. Menurutnya juga, sistem negara bangsa telah menjadi penghalang serius bagi perkembangan masyarakat, demokrasi dan kebebasan sejak akhir abad ke-20. Dalam pandangan Ocalan, satu-satunya jalan keluar dari krisis di Timur Tengah adalah dengan pembentukan sebuah sistem "democratic confederal" yang mana kekuatannya berasal langsung dari rakyat dan bukan dari globalisasi yang berdasarkan negara-bangsa. Dalam bukunya, Ocalan juga menuliskan prinsip-prinsip dari democratic confederation itu sendiri seperti yang sudah dituliskannya dalam halaman sampul bukunya. Ada lima prinsip utama democratic confederation Ocalan, yaitu: 1. Hak menentukan nasib sendiri dari orang-orang, termasuk hak untuk menjadi negara bagi mereka sendiri. Akan tetapi, dasar negara tidak menambah kebebasan seseorang. Sistem PBB yang berdasarkan pada negara bangsa tidak lagi efisien. Sementara itu, negara bangsa telah menjadi hambatan serius bagi setiap pembangunan sosial. Democratic confederalism adalah paradigma kontras dar orang-orang yang tertindas. 2. Democratic confederalism adalah paradigma sosial non-negara. Paradigma ini tidak dikontrol oleh negara. Pada saat yang sama, democratic confederalism adalah cetak biru organisasi kultural dari sebuah negara demokratis. 3. Democratic confederalism berdasarkan atas partisipasi rakyat. Proses pembuatan kebijakan berada di tangan komunitas. Level yang lebih tinggi hanya melayani koordinasi dan implementasi dari keinginan komunitas- komunitas yang masing-masing mengirim delegasinya ke majelis umum. Karena keterbatasan ruang dan waktu, mereka hanya terdiri dari juru 10
bicara dan institusi eksekutif. Namun, pusat utama pembuat kebijakan berada pada institusi masyarakat lokal. 4. Di Timur Tengah, demokrasi tidak bisa dipakasakan oleh sistem kapitalis dan kekuatan imperialis yang hanya merusak demokrasi. Penyebaran demokrasi rakyat adalah hal yang mendasar. Ini adalah satu-satunya pendekatan yang bisa mengatasi perbedaan kelompok etnis, agama dan kelas. Hal ini juga berjalan bersama-sama dengan baik dengan struktur konfederasi tradisional masyarakat. 5. Democratic confederalism di Kurdistan juga merupakan gerakan anti- nasionalis. Tujuannya adalah untuk mewujudkan hak membela diri bagi orang-orang dengan cara memajukan demokrasi diseluruh bagian Kurdistan ini bermaksud untuk membangun struktur federal di Iran, Turki, Suriah dan Iraq yang terbuka bagi semua etnis Kurdi dan pada saat yang sama membentuk sebuah konfederasi payung untuk semua empat bagian Kurdistan. tanpa mempertanyakan batas-batas politik. Gerakan Restrukturisasi PKK Tekanan dari pemerintah Turki terhadap Uni Eropa dan AS untuk memberikan label teroris terhadap PKK dan memasukkannya kedalam daftar kelompok teroris membuat PKK berada dalam posisi yang sulit. Karena itu, PKK mengubah namanya menjadi KADEK pada tahun 2002 dan kembali dirubah oleh Ocalan menjadi KKK (Koma Komalen Kurdistan) pada 2004. Transformasi PKK menjadi KADEK ternyata meninggalkan gap ideologi dalam organisasi. Hasilnya, KADEK memasuki tahapan yang menurut istilah Akkaya dan Jongerden "shock and retreat" (Akkaya dan Jongerden, 2012). Ocalan yang saat itu berada dalam penjara berikir keras mengevaluasi kegagalan PKK sebelumnya untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Etnis Kurdi di Turki dan berusaha untuk mengembangkan pemikiran baru agar organisasinya tidak hancur. Akhirnya menanggapi kebuntuan ini, Ocalan akhirnya kembali merubah KADEK yang namanya telah diganti dengan KKK menjadi Kurdistan Communities Association atau Koma Civaken Kurdistan (KCK) dengan pemikiran barunya yang disebut democratic autonomy 2011). KCK saat ini adalah sebuah organisasi payung yang terdiri dari PKK, PJAK, PYD, dan PCDK. Kelompok ini berdiri setelah disetujuinya kontrak KCK atau "KCK Agreement" pada bulan Mei 2010. KCK merupakan model yang lebih komprehensif dan sistematis dari Koma Komalen Kurdistan atau KKK yang telah lebih dulu didirikan oleh Ocalan pada tahun 2005 (Journal of Studies in Social Science, 2015). KCK sendiri mulai diatur paska tertangkapnya Ocalan pada tahun 1999 dan merupakan upaya baru bagi etnis Kurdi untuk medapatkan kebebasannya melalui jalan politik Restrukturisasi PKK ke KCK ini secara tidak langsung membuat PKK meninggalkan tujuan dan orientasi awal mereka untuk mendapatkan kemerdekaan di Bakur. Adapun tujuan utama KCK adalah memanfaatkan kekuasaan politik lokal di Timur dan Tenggara Anatolia, Turki. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan dominasi penuh di wilayah-wilayah ini melalui interaksi dengan entitas Kurdi setempat. 11
Dalam catatannya di penjara, Ocalan mengaku bahwa memang merupakan keputusan yang sangat sulit untuk keluar dari pikiran untuk mendapatkkan negara yang merdeka bagi etnis Kurdi. Hal ini tidak lain dikarenakan fakta sejarah Kurdi, dimana mereka memimpikan mempunyai negara sama halnya dengan bangsa- bangsa lainnya yang hingga beberapa dekade hingga saat ini tidak pernah terwujud karena semua partai politik Kurdi tidak memiliki kekuatan untuk menyerukan keinginan ini. tetapi PKK tidak pernah berhenti bermimpi untuk mendapatkan kebebasan bagi etnis Kurdi di Turki. Malahan, PKK muncul dengan ide baru yang lebih menjanjikan, yaitu keinginan untuk membentuk masyarakat Kurdi yang bebas dan demokratis di seluruh daerah Kurdistan. Perubahan ideologi dan kebijakan ini secara umum datang dari catatan dan buku yang ditulis oleh Abdullah ocalan selama dia berada di dalam penjara. Akan tidak Memang agak sedikit sulit untuk memahami istilah konfederasi yang dikemukakan oleh Ocalan. Hal ini dikarenakan konfederasi Ocalan bukan merujuk pada konfederasi negara-negara. Yang jelas, konfederasi Ocalan itu adalah pemikiran yang sama dengan filosof eco-anarchist asal New York, Murray Bookchin. Seperti yang telah disebutkan bahwa tujuan KCK adalah sebuah tujuan utopian untuk menciptakan "konfederasi" demokratis global dan meninggalkan sistem negara bangsa. Untuk itulah langkah awal yang mereka lakukan adalah dengan mendirikan democratic autonomy di Timur Tengah yang dimulai dari Kurdi. Perubahan PKK ke KCK membuat organisasi ini fokus untuk membuat aturan yang berdasarkan democratic confederalism. Mereka bahkan membuat democratic confederal law yang terdapat dalam KCK agreement halaman 4, bagian 7. Berdasarkan hal ini, Ocalan menyebutkan tentang tiga sistem hirarkis legal yang dijunjung oleh KCK. Yang pertama adalah hukum Uni Eropa, hukum negara bangsa dan yang terakhir hukum "democratic confederal". Sejak berdirinya KCK, seluruh strategi dan taktik gerakan nasional Kurdi berada dalam pengawasan organisasi ini, termasuk PKK yang merupakan anggota dari KCK. Hal ini berikutnya berimbas pada tujan dan orientasi PKK. sejak tahun internal KCK mengenai 2005, dan confederalism, pengembangan democaritic autonomy yang disarankan oleh KCK. Diskusi-diskusi ini dilakukan di Turki melalui organisasi payung yang disebut democratic society congress. telah banyak dilakukan diskusi dalam "republik demokratis", democratic Democratic society congress atau Demokratik Topluluk Kongresi adalah sebuah platform asosiasi dan gerakan Kurdi yang telah mencanangkan pemerintahan demokratis sendiri. 850 delegasi DTK pertama kali bertemu pada 14 Juli di Amed, ibukota dari Kurdistan Utara. Model otonomi demokratis dibangun untuk menyadarkan pemerintah melalui demokrasi serta sebagai respon atas tidak diakuinya status sosial Kurdi. DTK adalah payung utama bagi aktivitas KCK di Turki. Gerakan ini menekankan bahwa otonomi mereka ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan negara dan membangun negara lainnnya. Bagi DTK, otonomi bukanlah sistem negara demokratis, melainkan sebuah sistem dimana orang-orang Kurdi bisa memerintah diri mereka sendiri. Dibentuknya DTK merupakan bentuk tekad PKK akan solusi democratic autonomy mereka. Model yang konkret tentang democratic autonomy ini dapat 12
dilihat pada draft proposal yang diajukan oleh DTK pada tahun 2011. Menurut DTK sendiri, democratic autonomy ini tidak hanya akan menyelesaikan permasalahan Turki dan Kurdi, namun juga akan mendirikan sebuah struktur politik demokratis yang mendalam untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Turki. Otonomi ini selanjutnya bertujuan untuk menyelesaikan semua isu termasuk isu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai libertarian-communal. Adapun isi dari draft ini terdiri dari beberapa delapan tujuan utama, yaitu politik, hukum, self-defence, sosial, ekonomi, kultural, ekologi dan diplomasi, yang semuanya bertujuan untuk membangkitkan tekad politik dan berakhir pada pembentukan sebuah otonomi demokratis Kurdistan 2011). Akhirnya, Orientasi baru ini kembali diperkuat dengan dicetuskannya declaration on self-rule setelah berakhirnya dua hari pertemuan majelis umum DTK di Kurdistan Utara atau Diyarbakir pada Desember 2015 dengan hasil final yang diberi nama "Declaration of political resolution regarding self-rule". Kesimpulan Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap isu Kurdi di Turki, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi PKK dari menginginkan kemerdekaan menjadi democratic autonomy adalah karena dua hal, yaitu karena ditolaknya ideologi separatisme PKK oleh pemerintah Turki serta lemahnya oposisi internal PKK yang menentang perubahan ideologi dan restrukturisas dalam tubuh PKK. Penolakan ide separatisme PKK oleh pemerintah Turki memaksa PKK untuk mencari alternatif perjuangan baru demi kebebasan etnis Kurdi di Turki. Sedangkan oposisi internal PKK yang lebih memilih melarikan diri dari PKK dibandingkan untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan Ocalan akhirnya membuat perubahan orientasi ini dapat terjadi tanpa adanya halangan dari dalam tubuh PKK. Konflik antara militan PKK dan pemerintah Turki telah berlangsung setidaknya dari tahun 1984 hingga 1999. Pada akhir tahun 1999, PKK yang saat itu bermarkas di perbatasan wilayah Iraq mulai melemah akibat dari kebijakan konter-teroris lintas batas yang dilakukan pemerintah Turki. Puncaknya, pada tahun 1999 ketika pemimpin besar PKK, Abdullah Ocalan berhasil diculik oleh intelejen Turki atas bantuan dari AS di Kenya. Penangkapan ini merupakan pukulan telak bagi PKK yang kemudian juga menjadi awal mula perubahan organisasi ini. Ocalan memiliki ketertarikan dengan ide Murray Bookchin tentang ecology dan comunalism. Tidak lama setelah itu, Ocalan akhirnya terinspirasi dengan pemikkiran Bookchin dan mulai mengembangkan pemikirannya sendiri dengan mengadopsi pemikiran Bookchin. Hasilnya adalah sebuah konsep baru yang diberinya nama democratic confederalism, sebuah konsep yang menolak negara bangsa dan berpendapat bahwa semua kebijakan harus berdasarkan dari rakyat. Konsep ini selanjutnya disampaikan oleh Ocalan kepada PKK melalui pengacaranya diikuti dengan pembatalan keinginan untuk mendapatkan sebuah negara Kurdistan yang merdeka. Berubahnya pemikiran Ocalan yang awalnya menginginkan kemerdekaan bagi etnis Kurdi di Turki menjadi keinginan untuk menerapkan democratic confederalism ini selanjutnya diikuti dengan restrukturisasi organisasi PKK itu 13
sendiri. Ini adalah bentuk nyata dari keinginan Ocalan untuk mengaplikasikan pemikiran barunya, disamping beberapa alasan lain yang membuat organisasi PKK mulai kehilangan arah. Singkatnya, meskipun dengan sedikit penolakan dari angotanya, Ocalan menyerukan untuk mengganti nama PKK menjadi KADEK pada tahun 2002 dan mulai fokus di jalan politik untuk menyuarakan aspirasi etnis Kurdi. namun karena beberapa alasan seperti tidak adanya respon yang baik dari Turki, KADEK akhirnya kembali dirubah menjadi KKK tidak lama setelah dibentuk. Perubahan struktur PKK ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2005, dimana Ocalan kembali menyerukan untuk dibentuk sebuah kongres yang akan memayungi semua etnis Kurdi, tidak hanya di Turki melainkan di wilayah Kurdistan lainnya. Kongres ini kemudian diberi nama Koma Civaken Kurdistan (KCK). KCK selanjutnya menjadi ujung tombak yang baru bagi PKK dalam mencapai tujuan baru mereka. Melalui KCK inilah didapatkan ide untuk ini membentuk democratic autonomy di empat wilayah Kurdistan. Hal ditindaklajuti dengan adanya pembentukan draft oleh DTK yang merupakan organisasi payung KCK yang beroperasi di Kurdistan Utara, Turki. Hingga akhirnya pada tahun 2015 yang lalu, DTK telah merumuskan sebuah keputusan yang diberi nama "Declaration of political resolution regarding self-rule" yang di dalamnya berisi 14 poin penting mengenai langkah yang harus diambil KCK dalam mewujudkan democratic autonomy di wilayah Kurdistan. Hal ini sekaligus menjadi bukti dari perubahan oreintasi PKK itu sendiri yang saat ini telah membuang keinginan untuk merdeka dan menggantinya dengan keinginan untuk mendapatkan hak mengatur diri mereka sendiri melalui ide yang mereka sebut sebagai democratic confederalism. Daftar Pustaka BUKU Barkey, Henri J. and Grahm E. Fuller. 1998. Turkey's Kurdish Question. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., hal. 23. Budihardjo, Miriam. 2008. Dasar - Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Bilgin, F & Sarıhan, A. (eds). Understanding Turkey's Kurdish Question, Plymouth: Lexington. Chilcote, Ronald H. 1981. Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm. California: Westview Press. Duverger, Maurice. 1988. Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali. Easton, David. 1995. A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc. Egret, Eliza & Anderson, Tom. 2016. Struggle for Autonomy in Kurdistan& corporate complicity in the repression of social movement in Rojava & Bakur. London: Freedom Press. Giraldo, Jeanne K. dan Harold A. Trinkunas. 2007. The Political Economy of Terrorist Financing. CA: Stanford University Press. Griffiths, Martin & O'Callaghan , Terry. 2002. International Relations: The Key Concept. New York: Routledge. 14
Jatmika, Sidik. 2014. Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah. Yogyakarta: Maharsa Publishing House. Kamus Ilmiah Populer. 2006. Surabaya: Gitamedia Press Kapmaz, Cengiz. 2011. Öcalan'ın İmralı Günleri. İstanbul: İthaki. McDowall, David. 2004. Modern history of Kurds. London: I.B. Tauris. Mango, Andrew. 2005. Turkey and the War on Terror: For Forty Years we Fought Alone, London, New York: Routledge Marcus, Aliza. 2007. Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence. New York: New York University Press. Mas'oed, Mohtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. --------, 2006. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Metelits, Claire. 2010. Inside Insurgency: Violence, Civilians, and Revolutionary Group Behavior, NYU Press. Putra, Fadhillah. 2006. Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia, Malang: PlaCID's dan Averroes Press. Scrooder, Peter. 2009. Strategi Politik. Jakarta: FNS. Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung. Sehirli, Atila. 2000. Separatist Terror Movements in Turkey (and the State's Counter Measure. diterjemahkan oleh: Yayinevi, Burak, Istanbul. Snow, David dan Benfort, Robert. 2004. Ideology, Frame Resonance and Participan Mobilization, diterjemahkan oleh Robert, Mirsel, Yogyakarta: Resist Book. TA, Pito. 2005. Mengenal Teori-teori politik, Jakarta.Tim Prima Pena. Tarrow, Sidney. 1994. Power in Movement: Social Movement, Collective Action, and Politics, New York: Cambridge University Press. Taucher, Wolfgang et,.2015.The Kurds: History, Religion, Language, Politics. Austria: Austrian Federal Ministry of the Interior. White, Damian F. (2008) Bookchin: A Critical Appraisal. London: Pluto Press. JURNAL Howard, Mikhael. The Strategic Approach to International Relations, British Journal of International Studies, Vol. 2, No. 1, 1976. Jongerden, J. and Akkaya, A., H. 2012. The Kurdistan Workers Party and a New Left in Turkey: Analysis of the Revolutionary Movement in Turkey Through the PKK's. European Journal of Turkish Studies, no. 14 tahun 2012. Online: Koma Komalên Kürdistan Sözleşmesi, Serxwebun, dalam Journal of Studies in Social Science, volume 10, nomor. 2, tahun 2015. Online: Roth and Sever. The Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate journal Studies in Conflict and terrorism, volume 30, no. 10, 2007. 15
SUMBER ONLINE A. Öcalan 2011. Democratic Confederalism. Desember 2016. Democratic-Confederalism.pdf A. Öcalan ([1978] 1993). Kürdistan Devriminin Yolu (Manifesto), (Cologne: Weşanen Serxwebun). 9 2017. Biehl, Janet. 2007. Bookchin Breaks with Anarchism. 22 Desember 2016. anarchism Biehl, Janet. 2012. Bookchin, Öcalan, and the Dialectics of Democracy. 22 Desember 2016. and-dialectics-democracy Birand M. Ali. 1992. Apo ve PKK. Baser, Bahar. 2011. Kurdish Diaspora Political Activism in Europe with a İstanbul: Milliyet Yayınları. Particular Focus on Great Britain, 08 Mei 2016. Bookchin, Murray. 1990. The Meaning of Confederalism. 22 Desember 2016. confederalism Bookchin, Öcalan, and the Dialectics of Democracy, 22 Desember 2016. democracy Brief History of kurdish Sruggle in Turkey. 20 Desember 2016. struggle-in-turkey Cagatay, "Can the PKK Renounce Violence?", dalam thesis Anil Karaca, 2010. Disrupting Terrorist Networks: An Analysis of The PKK Terrorist Organization, Master of Science In Defense Analysis, Naval Postgraduate School. quence=1 "Chronology of the Important Events in the World/PKK Chronology (1976- 2006)," The Journal of Turkish Weekly, 22 Desember 2016. the-world-pkk- chronology-1976-2006-.html DTK, 20 Maret 2017. Europe as Agent of Change. 8 Mei 2016 df FAS Intelligence Resource Program, Turkish Ministry of Foreign Affairs - A Report on the PKK and Terrorism 3 November 2016. Gunter, Michael M. Transnational Sources of Support for the Kurdish Insurgency in Turkey, 3 November 2016. History of PKK, 06 Juni 2016. 16
271/CIG_-TURKEY_-_HDP.pdf 349558 DTK.pdf Jane's Terrorism and Insurgency Centre, 24 Desember 2016. Jane's Military and Security Assessments. Security, Turkey. 3 November 2016. Karayilan: Ceasefire Extended After a Letter From Ocalan. 24 Desember 2016. Koma Civaken Kürdistan Contract, 20 Maret 2017. kurdistan.pdf Kurdish History. 08 Mei 2016. culture/kurdish-history/ Kurdistan Workers Party (PKK), 08 Mei 2016. kk.pdf Laciner, Sedat, Ihsan Bal. Drug Smuggling as Main Source of PKK Terrorism, 25 Januari 2017. Laciner, Sedat, Ihsan Bal. 2004. The Ideological and Historical Roots of Kurdist Movements in Turkey: Ethnicity, Demography, Politics, 3 November 2016 Murray Bookchin and Kurdish Resistance.11 Maret 2017. Rafael taylor. The New PKK: Unleashing a Social revolution in Kurdistan. 23 Desember The New Old PKK. 11 Maret 2017. The World Factbook, Turkey, diakses melalui pada 4 April 2016. ht_august.pdf History of PKK, 06 Juni 2016. 271/CIG_-_TURKEY_-_HDP.pdf 17
Kurdish History. 08 Mei 2016. culture/kurdish-history/ Turkey Arrests Pro-Kurdish Party Leaders Amid Claims Of Internet Shutdown, 10 Desember 2016. Kurdistan Workers Party (PKK), 08 Mei 2016. kk.pdf PKK Structure and Links. 05 Juni 2016. ND%20LINKS.doc Truman, David B. The Governmental Process, Political Interests and Public Opinion, 06 Juni 2016. 349558 ht_august.pdf 18