Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KERJASAMA ANTARA PROMOTOR KONSER DENGAN ARTIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 Mohammad Dipa Fahmi Lazuardi1, Rosalinda Elsina Latumahina2 1,2Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rosalindael@untag-sby.ac.id ABSTRAK Acara konser musik saat ini menjadi salah satu sumber hiburan masyarakat. Karena acara musik memungkinkan pengikut penyanyi dan/atau band, baik artis lokal maupun mancanegara, untuk melihat langsung idola mereka. Selain itu, suasana konser musik tentunya dapat menimbulkan kesan dan pengalaman tersendiri bagi penontonnya. Suatu perhelatan pertunjukan musik tidak akan sepi peminatnya karena saling ketergantungan antar komponen tersebut. Faktor lain yang mendukung keberlangsungan konser musik adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap musik. Berbagai pagelaran musik yang diselenggarakan baik dalam bentuk festival maupun tour, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan semaraknya sebuah pagelaran musik. Begitu pula dengan animo masyarakat yang tinggi untuk membeli tiket musik. Setiap kali diadakan acara musik, ratusan bahkan puluhan ribu orang memadati tempat tersebut. Karena banyaknya permintaan dari masyarakat, promotor sering memperpanjang waktu konser musik. Salah satu faktor penting yang mendorong pesatnya perkembangan industri musik adalah terjaganya hubungan kerja sama yang solid antara promotor konser dan pengisi acara." Kemitraan kerja sama ini menyangkut hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan-ketentuan tertentu yang harus diikuti. Agar terjalin hubungan kerja sama Agar dapat berfungsi dengan baik, suatu perjanjian atau kontrak kerjasama harus digunakan sebagai media atau instrumen untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang ada, sehingga dapat menjamin terpenuhinya kepentingan semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena semua pihak memenuhi hak dan kewajibannya, maka syarat-syarat tersebut di atas dapat dianggap sempurna dalam suatu hubungan kerja sama. Di sisi lain, wabah Covid-19 memaksa para pihak yang terlibat dalam kontrak perjanjian kerjasama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak pembatalan kerjasama yang tidak terduga, sehingga menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi. Studi ini akan melihat konsekuensi hukum dari promotor acara dan artis yang menghentikan kolaborasi mereka karena wabah Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsekuensi hukum dari pembatalan kolaborasi oleh promotor acara dan musisi karena wabah Covid-19. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh bahan hukum melalui studi literatur. Berdasarkan temuan penelitian ini, dalam suatu perjanjian atau kontrak kerjasama harus ada aturan yang mengatur terjadinya pembatalan akibat hal-hal yang berada di luar kendali para pihak terkait dan bencana non alam seperti Covid-19. Kata kunci: konser musik, pembatalan, kerjasama ABSTRACT A music concert event is currently one of the community's sources of entertainment. Because a music event allows followers of a singer and/or band, both local and worldwide performers, to see their idols live. Furthermore, the atmosphere of a music concert can undoubtedly create an impression and experience for the audience. A music performance event will never be devoid of admirers due to the interdependence of these components. Another factor supporting the continued existence of music concerts is the growing public desire for music. The various music performances held in both festival and tour styles, both in Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2217
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Indonesia and abroad, demonstrate the vibrancy of a musical performance. Similarly, there is a high level of public interest in purchasing musical tickets. Every time a music event is held, hundreds or even tens of thousands of people pack the venue. Due to overwhelming demand from the public, promoters frequently lengthen the time of music concerts. One essential factor driving the music industry's rapid expansion is the preservation of solid cooperative relationships between concert promoters and performers." This cooperative partnership concerns the parties' rights and obligations, as well as certain provisions that must be followed. In order for a cooperative relationship to function properly, an agreement or cooperation contract must be used as a medium or instrument to accommodate multiple existing interests. So that it may ensure that all parties' interests are met and no one is hurt. Because all parties fulfill their rights and obligations, the foregoing conditions might be considered perfect in a cooperative relationship. The Covid- 19 epidemic, on the other hand, compelled the parties involved by the collaboration agreement contract to execute their rights and obligations. Overall, the Covid-19 pandemic resulted in numerous unexpected cancellations of collaboration, resulting in both material and non-material losses. This study will look at the legal ramifications of event promoters and artists terminating their collaboration owing to the Covid- 19 outbreak. The goal of this research is to examine the legal ramifications of event promoters and musicians canceling collaboration because of the Covid-19 outbreak. This study employs a normative juridical methodology using a statutory and conceptual approach, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials. This research uses qualitative analysis to obtain legal materials through literature studies. According to the findings of this study, there must be regulations in an agreement or cooperation contract that foresee cancellations due to things beyond the control of the parties involved and non- natural disasters such as the Covid-19. Keyword: music concert, canceling, collaboration PENDAHULUAN Acara konser musik kini menjadi salah satu sumber hiburan masyarakat. Karena acara musik memungkinkan pengikut penyanyi dan/atau band, baik artis lokal maupun mancanegara, untuk melihat langsung pahlawan mereka. Selain itu, atmosfer sebuah acara musik tentunya dapat menimbulkan kesan dan pengalaman tersendiri bagi penontonnya. Suatu perhelatan pertunjukan musik tidak akan sepi peminatnya karena saling ketergantungan antar komponen tersebut. Faktor lain yang mendukung keberlangsungan konser musik adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap musik. "Ada kebutuhan akan musik di masyarakat, dan peluangnya sangat besar." Banyak festival dan konser musik, baik di Indonesia maupun di luar negeri, menampilkan pertunjukan musik yang seru. Setiap acara musik menarik ratusan, bahkan puluhan ribu orang ke tempat tersebut. Dari hiruk pikuk dunia musik, ada satu hal yang menonjol di dunia hiburan: kemitraan kolaboratif antara promotor konser dan artis. (Uang 2021). Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2218
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Sebuah simbiosis mutualisme dihasilkan dari sifat-sifat tersebut, dan dalam dunia yang lebih rumit dan profesional, diperlukan legalitas atau landasan hukum agar perjanjian tersebut dapat saling memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat tanpa saling merugikan. "Hubungan ini menyangkut hak dan kewajiban para pihak, apa yang terjadi jika salah satu dari mereka wanprestasi, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan suatu perjanjian atau kontrak sebagai instrumen untuk menampung hal-hal tersebut, sehingga dapat menjamin kepentingan para pihak. para pihak agar tidak ada yang dirugikan, dan tujuan akad adalah untuk melindungi perseroan" (Risma & Zainuddin, 2021). Para pihak dalam suatu perjanjian umumnya adalah dua orang atau lebih. Pihak-pihak tersebut dikenali dengan penyebutannya, yaitu: pihak pertama adalah pihak yang mengundang atau mengadakan konser, kadang-kadang dikenal sebagai promotor atau event organizer pada umumnya. Pihak kedua adalah pihak yang diundang, atau dalam konteks bisnis musik, musisi yang diminta untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Seorang manajer sering mewakili artis dalam proses pembuatan dan penandatanganan kontrak. Pekerjaan administratif termasuk mengurus semua tuntutan artis rutin didelegasikan ke manajemen. Sedangkan penyelenggara acara umumnya diwakili oleh pemilik acara atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menghubungi manajemen artis. Konser musik adalah jenis acara menyenangkan yang dinantikan banyak orang. Pasalnya, setiap penggemar bisa langsung bertemu dengan idolanya melalui konser musik. Bernyanyi dengan idola di atas panggung menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan memberikan kesenangan bagi penggemar. Itu sebabnya konser musik tidak pernah tergantikan sebagai pilihan hiburan publik dan bertahan selama beberapa dekade. Namun karena wabah Covid-19, banyak kegiatan yang ditiadakan atau dibatalkan secara tiba-tiba, termasuk acara musik yang menjadi tanggung jawab bisnis. Pembatalan tidak mempertimbangkan keadaan kegiatan, seperti apakah sudah memasuki tahap yang disepakati untuk dilaksanakan atau tahap pelaksanaan kegiatan. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap para pelaku bisnis musik, seperti artis atau musisi, serta penyelenggara atau promotor. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2219
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Coronavirus, atau Covid-19, adalah virus yang menargetkan sistem respirasi atau pernafasan. Virus Corona dapat mengakibatkan gangguan pernapasan sedang, infeksi pada paru- paru yang serius, dan bahkan kematian. Secara keseluruhan, wabah Covid-19 ditemukan sejak Desember 2019 di Republik Indonesia. Ketika dilanda pandemi Covid-19, seluruh dunia berada dalam kekacauan yang rumit karena adanya jenis epidemi baru. Menurut situs resmi World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), coronavirus merupakan kategori virus yang mengakibatkan penyakit yang menjangkit hewan atau manusia. Saat itu, hampir setiap negara sedang menghadapi wabah Covid-19, yang dimulai di pasar di wilayah Wuhan di China pada Desember 2019 dan menyebar dengan cepat ke seluruh negeri dalam dua bulan berikutnya. WHO mendeklarasikan "Public Health Emergency of International Concern" pada 30 Januari 2020, dan pandemi Covid-19 diidentifikasi sebagai salah satu wabah yang dapat membahayakan kesehatan penduduk dunia, termasuk Indonesia. Karena penyebaran virus ini dapat mengakibatkan bahaya kesehatan masyarakat, menghindari Covid-19 sangatlah penting. Pada tahap awal pencegahan Covid-19, pemerintah Indonesia menggunakan berbagai langkah untuk mendeteksi virus secara dini dan memperlambat penyebarannya. Pemerintah menggunakan berbagai cara di awal-awal wabah, termasuk mengembangkan teknik Social Distancing yang berjarak 1-2 meter saat seseorang berada di tengah keramaian. Pemerintah juga membatasi kegiatan lain, seperti pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah atau sering disebut dengan WFH (Work from Home). Mengingat aturan ini membatasi hampir semua aktivitas kehidupan, terutama kehidupan sosial, tidak mengherankan bahwa keadaan darurat kesehatan ini akan berdampak luas di berbagai industri. Pandemi yang melanda juga mengharuskan pemerintah mengambil sebuah tindakan secara menyeluruh dan nantinya mampu diterapkan di semua sektor melalui regulasi seperti adanya surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Standar Kesehatan Masyarakat di Institusi dan Pengaturan Publik Lainnya. Seiring jumlah kasus yang dilaporkan terus meningkat, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, "Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2220
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 (Covid-19)," yang menetapkan penyakit tersebut sebagai bencana nasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (2020) Meskipun sebagian besar korban jiwa terjadi di perkotaan, ditegaskan bahwa status darurat nasional diumumkan karena jumlah korban dan harta benda yang hilang meningkat di seluruh wilayah yang terkena bencana, dan karena ikatan sosial, politik, dan ekonomi yang baru. muncul di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terhubung. Salah satu bentuk penanganan dari bertambahnya kasusovid-19 melalui regulasi ini, diatur Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar ruangan sehingga menekan angka penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi, di sisi lain penerapan PSBB menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi pada sehingga mengakibatkan beberapa sektor umum dan ekonomi seperti lokasi wisata, restoran, tempat perbelanjaan, sekolah dan beberapa sektor komersil seperti perusahaan mengalami penurunan aktivitas sehingga dengan terpaksa mengalami penutupan. Covid-19 telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk bisnis musik. Saking banyaknya peminat musik, muncul peluang komersial bagi para pelaku usaha untuk menggelar acara pertunjukan musik atau disebut juga dengan konser musik. Konser musik merupakan usaha yang potensial bagi para pelaku bisnis karena menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi dan tentu saja menguntungkan bagi pecinta musik karena dapat bertemu langsung dengan artis idola. Secara tidak langsung, pandemi berdampak signifikan pada hubungan mereka dan akan mengakibatkan kerugian moneter dan non materi. Salah satu contoh kasus dari pembatalan konser musik yang pada akhirnya tidak ada kepastian terselenggaranya akibat pandemi Covid-19 adalah "Dream Theater - Distance Over Time Tour 2020" yang sedang dipromosikan oleh Rajawali Indonesia dan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 April 2020 di Allianz Ecopark Ancol Jakarta. Promotor telah berjanji untuk menjadwal ulang pertunjukan pada Oktober-November 2020 dalam upaya untuk memastikan bahwa acara tersebut akan terus dilakukan dan tidak menimbulkan kerugian Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2221
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 moneter, terutama bagi mereka yang sudah membeli tiket. Pelaku usaha (promotor) membujuk pelanggan untuk tetap mempertahankan tiketnya meskipun acara dijadwal ulang. Selain itu, "Hammersonic Festival 2020" dijadwalkan pada 27 dan 28 Maret 2020, ketika Covid-19 membatalkannya. Acara ditunda karena merebaknya virus Covid-19. Baik situs resmi Hammersonic Festival maupun feed Instagram-nya membagikan berita penundaan tersebut. Penyelenggara mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk artis yang dikonfirmasi untuk acara tersebut. Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini didasarkan pada hasil data dan analisis saat ini. Karena tidak ada norma atau hukum yang rinci dan komprehensif yang mengatur akibat hukum dari peristiwa yang disebabkan oleh force majeure. Kemudian diketahui bahwa belum adanya kejelasan hukum tentang akibat force majeure yang juga menjadi motivasi penulis melakukan penelitian ini. METODE PENELITIAN Metodologi penelitian ini adalah pendekatan sastra dengan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan Yuridis (Statute Approach) digunakan dalam penelitian ini, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan peninjauan kembali serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk melihat undang-undang hukum yang berlaku dan peraturan lainnya yang masih relevan dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, metode konseptual yang berupaya mengidentifikasi gagasan untuk mengetahui pemahaman, konsep, dan asas-asas hukum yang terkait sebagai landasan untuk melakukan penalaran hukum dalam mengatasi suatu masalah hukum digunakan dalam karya ini. Strategi ini menghitung nilai kebenaran menurut standar yang adil. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder meliputi jurnal penelitian lainnya; dan Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2222
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, KBBI, dan kamus hukum, antara lain bahan bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini mengandalkan sistem inventarisasi dan kategorisasi untuk mengumpulkan sumber hukum utama berupa undang-undang dan peraturan. Studi literatur mengumpulkan sumber hukum sekunder dan tersier dengan menyaring bahan-bahan yang digunakan para sarjana untuk menemukan ide, teori, sudut pandang, dan wawasan yang berkaitan dengan penelitian mereka. Menggunakan ide, teori, perspektif, dan penemuan yang terkait langsung dengan topik penelitian ini adalah fokus penelitian kepustakaan yang merupakan teknik analisis bahan hukum. Kajian ini juga bersifat normatif, dengan analisis preskriptif berdasarkan norma, aturan, dan peraturan, serta prinsip-prinsip yang ada sebagai hukum positif, yang kemudian dipelajari. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pandemi sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata Keadaan Kahar atau Force Majeure atau dalam bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah overmacht diartikan sebagai suatu keadaan yang membuat debitur tidak dapat menjalankan kewajibanya terhadap pihak kreditur dikarenakan suatu keadaan yang terjadi di luar kuasa debitur. Oleh karena itu, secara terminologi keadaan kahar memiliki arti sebagai keadaan yang terjadi diluar kendali satu pihak. Selanjutnya, di Indonesia, keadaan kahar atau force majeure sendiri di atur pada ketentuan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menurutnya debitur bertanggung jawab atas ganti rugi untuk mengganti kerugian dan bunga, jika ia tidak dapat menunjukkan bahwa keterlambatan pelaksanaan perjanjian atau tanggal perikatan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terduga dan di luar. Sehingga dapat dikatakan bahwa debitur harus dijatuhi hukuman untuk melakukan ganti rugi dan membayar bunga apabila gagal membuktikan ketidaksanggupannya dalam Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2223
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 memenuhi prestasi pada perikatan tersebut secara tepat waktu yang disebabkan oleh keadaan kahar yang terjadi di luar kuasanya. Sementara itu pada Pasal 1245 KUHPerdata, mengatur: "Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya." Dengan kata lain, tidak ada ganti rugi serta pembayaran bunga apabila keadaan kahar tersebut terjadi karena suatu hal yang kebetulan dan tidak disengaja sehingga menyebabkan debitur gagal melaksanakan prestasinya. Jadi, Dalam hukum perjanjian, peristiwa yang memenuhi syarat sebagai "keadaan kahar" harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain bahwa para pihak tidak dapat memperkirakan terjadinya peristiwa kahar tersebut, bahwa debitur ditempatkan dalam posisi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. kewajibannya, bahwa ketidakmampuannya untuk melakukan itu bukan kesalahannya sendiri, dan bahwa para pihak tidak beritikad buruk. Force majeure adalah peristiwa di luar kekuasaan salah satu pihak yang menghalangi pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Dalam hal force majeure, perjanjian tidak mengatur bahwa itu harus ditangani. Memasukkan klausul tentang "keadaan kahar" dalam kontrak hanya berfungsi untuk memperkuatnya; tidak perlu melakukannya untuk menggunakannya sebagai pembenaran untuk menghindari pembayaran ganti rugi. Bahkan jika ketentuan force majeure tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam perjanjian, namun ketentuan tersebut dapat digunakan untuk membebaskan salah satu pihak dari kewajiban kompensasi. B. Pandemi sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Clausula Rebus Sic Stantibus Penafsiran bencana COVID-19 dianggap sebagai force majeure didasarkan pada satu asas yakni "clausula rebus sic stantibus (things thus standing)" Ini menunjukkan Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2224
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 bahwa jika ada perubahan material dalam keadaan yang berkaitan dengan kontrak, pihak mana pun dapat mengakhiri kontrak atau kontrak dapat dibatalkan. Karena inti dari pelaksanaan kontrak dan syarat-syaratnya rentan terpengaruh oleh penyebaran COVID- 19, maka kejadiannya merupakan peristiwa force majeure yang sah. Dalam kasus di mana COVID-19 dinyatakan sebagai keadaan kahar, yang memiliki dampak pada perikatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sebagaimana diatur dalam kontrak yang dibuat antara kreditur dan debitur, para pihak tidak dibebani kewajiban untuk melakukan ganti rugi dan melakukan pembayaran denda serta bunga karena terdapat suatu keadaan yang mengahalangi para pihak untuk memenuhi prestasinya. C. Pandemi sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, "Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," diundangkan sebagai respons terhadap Pandemi Covid-19 yang dimulai pada akhir Desember 2019 . Peraturan Pemerintah ini dilakukan atas dasar untuk memberikan kontrol atas pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik. Dalam hal ini Pemerintah melakukan pembatasan pada beberapa sektor, yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) yang meliputi: 1. Pembatasan kegiatan di sekolah dan tempat kerja; 2. Pembatasan kegiatan keagamaan; 3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum Kemudian, Peraturan baru, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional," dikeluarkan untuk mengatasi wabah virus corona. Bencana alam, bencana buatan manusia, dan bencana sosial adalah tiga kategori bencana yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk keperluan aturan ini, istilah "bencana non-alam" mengacu pada bencana yang bukan akibat proses alam, melainkan kesalahan atau Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2225
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 kelalaian manusia, seperti rusaknya teknologi modern atau penyebaran penyakit. Karena itu, Pandemi Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai bencana buatan manusia. D. Pandemi sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Keppres No. 12 Tahun 2020 Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa rangkaian kejadian buatan manusia yang menyebabkan penyebaran penyakit di wilayah Indonesia dikualifikasikan sebagai bencana buatan manusia. Status Covid-19 sebagai bencana non alam diperkuat dengan status darurat yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) dan pemerintah Indonesia telah menetapkannya sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Covid-19 adalah bencana yang direkayasa. Pernyataan Mahfud MD yang dikutip Mochamad Januar Rizki berbunyi, "Covid- 19 sebagai bencana nonalam tidak bisa langsung dijadikan pembenaran untuk membatalkan perjanjian berdasarkan force majeure." Sebab, kontrak perdata, termasuk kontrak komersial, tidak bisa dibatalkan berdasarkan Perpres 12/2020. Konsep hukum "force majeure" memungkinkan pemutusan kontrak dalam keadaan tertentu. Dalam kasus Covid-19, beberapa perusahaan besar dan pemerintah menggelontorkan sejumlah uang yang besar untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, akan tetapi keadaan ini tidak daoat dianggap sebagai force majeure. Hal ini dikarenakan wabah tidak termasuk dalam kejadian force majeure dalam beberapa norma dan standar kontrak yang telah ada. Hal ini harus diserahkan kepada pengadilan untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan force majeure selama pandemi seperti Covid-19, dan pengadilan biasanya menganalisis semua kontrak. Analisis dilakukan untuk menjamin bahwa kinerja kontrak dinilai tidak dapat dicapai. Pengadilan juga harusnya tidak mengabaikan fakta bahwa tanggung jawab suatu pihak seharusnya memberatkan hanya akan mengakibatkan penggunaan ketentuan force majeure. Juga penting bagi pengadilan untuk menginvetigasi bahwa tidak terdapat pihak yang mencari pemulihan karena gagal untuk memenuhi kewajiban semata-mata disebabkan oleh wabah Covid-19. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2226
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Tidak ada pihak yang dapat mengklaim force majeure karena wabah virus Covid- 19 karena secara tegas dikecualikan sebagai penyebab force majeure dalam perjanjian. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menarik diri dari kewajiban mereka berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, ternyata perlu ditentukan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian perikatan untuk mengatur klausul-klausul mengenai force majeure dan hal-hal apa saja yang termasuk dalam force majeure guna menentukan apakah Covid-19 dapat dijadikan dasar penerapan force majeure. dalam sebuah perjanjian. Jika ketentuan suatu perjanjian tidak memberikan informasi tentang keadaan alamiah atau tidak wajar yang merupakan force majeure, maka harus diteliti jenis pencapaian perjanjian tersebut. Misalnya, ketika pemenuhan tanggung jawab untuk membayar hutang, kondisi penyebaran Covid-19 tidak dianggap force majeure karena kewajiban masih dapat dipenuhi. Namun, jika kesuksesan itu berupa 'melakukan sesuatu', seperti seorang musisi yang dituntut untuk tampil, musisi tersebut mungkin terbebas dari komitmennya. Akan tetapi beberapa pihak berpendapat bahwa Keppres 12/2020 dapat dijadikan dasar untuk menggunakan alasan pandemi Covid-19 sebagai bentuk dari keadaan kahar sebingga dapat dijadikan legitimasi dalam membatalkan suatu perjanjian atau kontrak. (Kharisma, 2020). Ricardo Simanjuntak yang mengungkapkan bahwa pada: "Pada prinsipnya, wabah Covid-19 telah memenuhi standar rintangan force majeure, karena berbagai alasan.: 1. Covid-19 menetapkan WHO sebagai pandemi global sejak tanggal 11 Maret 2020 2. Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020 sebagai legitimasi bahwa Covid- 19 dinyatakan sebagai keadaan darurat bencana non alam 3. Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan ruang publik masyarakat dengan mengelurakan PP No. 21 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2227
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Hal ini menurut Simanjuntak, cukup menjadi dasar hukum yang tepat untuk mengklasifikasikan Covid-19 sebagai Hambatan Pandemi yang dasar dan waktu kemunculannya tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Akan tetapi, hal ini tidak serta merta membuat debitur dapat menunda, mencederai prestasinya atau bahkan membatalkan perjanjiannya. E. Pandemi sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Asas Pacta Sunt Servanda dapat kita temui dalam Pasal 1338 BW Pacta Sunt Servanda, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "kekuatan yang mengikat suatu perjanjian", adalah konsep dasar dalam hukum kontrak. Ide ini berfungsi sebagai landasan di mana semua interaksi dibangun. Pacta Sunt Servanda diatur dalam Pasal 1338 BW Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan bahwa setiap perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan kegagalan untuk menyelesaikan atau pelanggaran tanggung jawab yang ditentukan dalam perjanjian merupakan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Legislator dan penegak hukum sejajar karena undang-undang yang mengatur mereka yang menulisnya. Namun demikian, ada perbedaan antara sudut pandang legislator dan posisi partai meskipun serupa. Keaslian produk adalah tempat Anda akan melihat perubahan. Hukum adalah hasil akhir dari kerja pembuat undang-undang; mereka mengikat secara universal, abstrak, dan menggabungkan semua proses dan prosedur yang relevan. Sementara itu, perjanjian produk para pihak hanya sah di antara mereka, dan mereka bermaksud melakukan tindakan nyata dengan mengadakannya. Dari sini, kami dapat menyimpulkan bahwa semua pihak dalam perikatan berkewajiban untuk memenuhi akhir perjanjian mereka sesuai dengan ketentuan kontrak. Para pihak tidak dapat memberlakukan perjanjian kecuali sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Bahasa dalam perjanjian yang menentukan keadaan seperti apa yang memenuhi syarat sebagai "keadaan kahar" adalah praktik standar. Dengan memasukkan bahasa dalam referensi kontrak kejadian yang merupakan force majeure, Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2228
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 para pihak dapat menunda atau mengakhiri perjanjian. Oleh karena itu, ketentuan force majeure perjanjian harus memasukkan Covid-19 jika para pihak menginginkannya. Dengan begitu salah satu pihak dapat melakukan penundaan serta melakukan pembatalan kontrak apabila benar terjadi keadaan kahar yang telah ditetapkan dalam isi klausul kontrak. Apabila Covid-19 tidak termasuk pada klausul force majeure dalam kontrak perjanjian, maka debitur yang melakukan wanprestasi tidak dapat serta merta dapat menunda atau menghindari prestasinya. F. Pandemi sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Segi Kemungkinan Pelaksanaan Prestasi dalam Kontrak Menurut penulis, Studi penyelesaian kontrak pandemi Covid-19 dimungkinkan karena perbedaan antara force majeure absolut dan relatif. Sebuah kontrak ekonomi dikatakan "relatif" dibatalkan jika hanya mempengaruhi para pihak dalam perjanjian, dan "mutlak" dibatalkan jika mempengaruhi semua orang dalam masyarakat. Menurut penulis, pandemi Covid-19 merupakan peristiwa besar. Force majeure relatif adalah salah satu yang tidak sepenuhnya menghentikan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi, perhatikan setting pandemi Covid-19:, ada skenario pemaksaan, debitur tetap melaksanakannya, namun ada pengorbanan yang signifikan. Keadaan memaksa terjadi dalam banyak hal yang menyebabkan debitur untuk sementara tidak bisa memenuhi prestasi yang tercantum dalam kontrak perjanjian, dan setelah keadaan kahar itu berlalu, debitur bisa melanjutkan pelaksanaan perjanjian. Pembebasan dari biaya, ganti rugi, dan bunga juga dapat diperoleh untuk pihak yang tunduk pada skenario force majeure yang sebanding, tetapi hanya sampai kontrak bisnis dibatalkan. Covid-19 adalah epidemi global yang dapat menyebabkan debitur gagal memenuhi hutangnya. Force majeure relatif hanya memberikan penangguhan hukuman yang singkat dalam mana debitur tidak diwajibkan untuk membuat prestasi. Kreditur berhak meminta penyelesaian tindakan setelah peristiwa force majeure berakhir. Default sementara terjadi ketika faktor eksternal menjadi masalah. Meskipun pihak-pihak yang melakukan kontrak bisnis saat ini tidak dapat memenuhi prestasinya karena pandemi Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2229
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Covid-19, setelah pandemi berakhir, kemungkinan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya dan kembali lagi. untuk memenuhi pencapaian kesepakatan. Hal ini menjadikan penetapan pandemi sebagai bencana nasional sebagai kasus force majeure relatif. Overmacht atau force majeure karena pembatasan atau kebijakan pemerintah dapat menjelaskan asal mula epidemi COVID-19. Ketika kebijakan pemerintah diubah atau aturan baru ditetapkan yang berdampak pada aktivitas saat ini, ini adalah contoh overmacht. Salah satu contohnya adalah Perpres 12/2020, yang hanya merupakan salah satu dari sekian banyak aturan pemerintah pusat atau daerah yang mempersulit pelaksanaan kesepakatan atau perikatan. Kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina sosial yang diterapkan setelah wabah COVID- 19 menjadi tragedi nasional, membuat para debitur tidak bisa membayar krediturnya. Oleh karena itu, debitur dapat menghindari tanggung jawab atas wanprestasi dengan mengajukan tuntutan force majeure. . Topik tersebut menunjukkan bahwa salah satu komponen overmacht atau force majeure yang tidak disengaja mungkin telah berkontribusi pada epidemi Covid-19. Overmacht subyektif adalah keadaan koersif yang terjadi ketika pemenuhan kinerja menghadirkan tantangan implementasi bagi beberapa kreditur.(Soemadipradja (2010), Dalam hal ini, debitur tetap dapat melakukan prestasi, namun dengan pengorbanan yang signifikan yang tidak seimbang atau dengan meningkatkan kemungkinan debitur terpapar COVID-19. Penyebab overmacht atau force majeure sementara menggambarkan sifat epidemi Conoravirus. Apabila suatu perjanjian ditunda pelaksanaannya untuk sementara waktu melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh perjanjian, hal ini disebut overmacht sementara (Soemadipradja, 2010). Kontrak yang dibuat oleh perusahaan selama wabah COVID-19 tidak batal demi hukum, melainkan dikemas dengan tanggung jawab yang belum diselesaikan. Dalam bisnis, penjadwalan ulang kontrak dapat Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2230
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 membantu mengurangi kerugian finansial yang mungkin timbul dari penghentian jika terjadi overmacht sementara atau force majeure. Selain itu, "Karena ketidakpraktisannya, pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan standar lain dalam ilmu hukum kontrak. Menurut Soemadipradja (2010), artinya adalah peristiwa terjadi tanpa kesalahan para pihak, sehingga mereka secara teoritis masih memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Namun, secara praktis, peristiwa tersebut terjadi sedemikian rupa sehingga bahkan jika prestasi yang dijanjikan dalam kontrak dilaksanakan, akan memerlukan banyak pengorbanan dalam hal biaya, waktu, atau pengorbanan lainnya. Karena itu, hukum menganggap kontrak bisnis seperti ini "tidak praktis". Pandemi COVID- 19 membuat kontrak bisnis menjadi tidak praktis. Dalam situasi seperti ini, kontrak masih dapat dipenuhi, tetapi akan menjadi tidak masuk akal jika terus dipaksakan. G. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan kerjasama antara pihak promotor dengan musisi atau artis Tentunya tidak lepas dari kegiatan membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain telah menjadi hal yang wajib dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan besar, seperti pekerjaan dalam hal proyek pertunjukan musik. Tentunya ada kriteria hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan. Sesuai dengan pengaturan mengenai syarat syahnya sebuah perjanjian yang terdapat pada KUHPerdata yang mengatakan bahwa syarat syahnya perjanjian terdiri atas adanya kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, pihak-pihak yang terlibat cakap hukum, serta membuat perjanjian terhadap suatu objek tertentu serta perjanjian didasarkan atas satu sebab yang halal. Syarat tersebut harus dipenuhi dan tidak dapat dilanggar, sebab apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum. Hal inia aka merugikan kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam pembuatan perjanjian atau kontrak juga tidak dapat terlepas dari asas Pacta Sunt Servanda. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2231
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Kontrak untuk menyelenggarakan konser musik artis biasanya diawali dengan penawaran dari EO (Event Organiser) kepada manajemen artis yang bermaksud menggunakan jasa artis tersebut pada suatu acara yang diselenggarakan oleh EO. Menanggapi tawaran EO kepada manajemen artis, melakukan beberapa kesepakatan dengan membuat perjanjian atau kontrak kerja dengan EO untuk memastikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti pembayaran uang muka, biaya keperluan, dan hal hal lain terpenuhi. Apabila kedua belah pihak telah setuju, maka artis yang bersangkutan wajib untuk memberikan penampilan sesuai dengan kontrak Alhasil, kontrak karya yang dibuat pada dasarnya menjabarkan hak dan kewajiban baik EO maupun manajemen artis. Setelah EO memenuhi kewajiban membayar honor artis, selanjutnya EO berhak atas jasa artis tersebut untuk mengadakan konser, dan EO juga berkewajiban menyediakan fasilitas kebutuhan artis dan produksi konser. Artis biasanya menyertakan hak eksklusif EO, khususnya hak untuk menggunakan nama artis dan mengidentifikasi karakteristik dalam konteks perjanjian kontrak, yang dikenal sebagai pengendara.. Intinya, kesepakatan yang dicapai antara EO dan manajemen artis atas konten pengendara dibuat saat itu dengan menandatangani kontrak dan membayar biaya artis untuk periode kedua, menjadikan kesepakatan itu mutlak. Artinya dengan menyepakati isi para pengendara, kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban, dan kedua belah pihak berkewajiban untuk menjunjung tinggi syarat-syarat kontrak. EO mempelajari Technical Riders ini sebelum melakukan penilaian dokumen. Jika kesepakatan tercapai, EO mengkonfirmasikannya dan menyusun dokumen kesepakatan kerjasama yang pada akhirnya akan disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama sering digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk masalah bisnis. Meskipun mudah untuk membuatnya sendiri, surat kolaborasi tidak boleh dibuat dengan tergesa- gesa. Oleh karena itu, surat perjanjian dibuat untuk menjadi referensi bagi Anda saat Anda bergerak maju dengan perjanjian yang sebenarnya. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2232
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Kesepakatan yang dicapai memiliki ketentuan utama untuk memastikan bahwa tidak ada dampak jika ada pihak yang melanggarnya. Surat kerjasama juga memiliki tujuan lain yaitu untuk memberitahukan kepada kedua belah pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing. Mereka telah membuat pakta atau perjanjian yang menguraikan tugas dan hak masing-masing. Perjanjian ini mengikat dan harus ditandatangani di hadapan sejumlah saksi yang diperjanjikan dan dibubuhi materai. Dalam dunia korporasi, surat kerjasama seringkali dianggap penting karena berisi sejumlah tugas yang harus diselesaikan bersama.. Kesepakatan untuk kolaborasi tidak dapat dibuat secara acak. Oleh karena itu, ketahuilah beberapa tujuan dan keuntungan menulis surat perjanjian. Setidaknya ada empat tujuan penting dari perjanjian ini antara lain sebagai berikut: Perhatian pada keamanan 2. Hak dan Kewajiban 3. Meminimalkan Risiko 4. Referensi Penyelesaian Surat perjanjian kerja sama ini juga sangat berguna dalam membantu menyelesaikan masalah jika ada ketidaksepakatan atau pertengkaran antara para pihak dalam kemitraan. Jika ada masalah, Anda dapat menggunakan surat ini sebagai referensi untuk membantu Anda menyelesaikannya. Bahkan di pengadilan resmi, hakim yang memimpin persidangan dapat mengajukan surat ini dan dapat digunakan sebagai bukti langsung. Ini penting dan krusial dalam segala bentuk kerja sama. Kedua belah pihak harus menandatangani kontrak agar kemitraan menjadi aman, menyenangkan, dan produktif. H. "Forever Suffer Verse 2" Mengalami Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan kerjasama antara pihak promotor dengan musisi atau artis Terdapat salah satu kasus mengenai pembatalan konser yang diakibatkan force majeure yaitu acara Forever Suffer Verse 2. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2022 itu dilaksanakan di Kota Mojokerto yang salah satunya dihadiri Band dari Kota Malang yaitu Beeswax. Berawal dari Kesepakatan antara EO Forever Suffer dan pihak Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2233
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 manajemen Beeswax keluarlah surat perjanjian kerjasama tersebut yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Akan tetapi acara musik yang seharusnya berjalan lancar tersebut terkendala oleh hal yang diluar kendali panitia yaitu hujan deras yang tidak reda dari jam 18.00-21.30. Maka dari itu atas kesepakatan dari kontrak kerja sama dilakukan diskusi antara pihak EO Forever Suffer dan pihak manajemen Beeswax mengenai pembatalan acara musik dan perjanjian kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak dan sesuai dengan perjanjian kontrak tersebut bahwa jika terdapat pembatalan acara maka uang muka yang sudah dibayarkan dari pihak EO Forever Suffer tersebut hangus dan masing masing pihak menanggung kerugian itu masing masing jika pembatalan disebabkan oleh force majeure , hal ini tertera pada surat perjanjian kerjasama itu yang tertera pada Pasal VIII poin C yang berbunyi " Pembatalan pelaksanaan sepihak dari "Pihak I", maka dalam hal hal tersebut diatas, "Down Payment" atau sebesar 50% dari nilai "Surat Perjanjian Kerjasama" menjadi hak "Pihak I" sepenuhnya." Dan Pasal VIII poin D yang berbunyi " Pembatalan akibat "Force Majeure". Pembatalan sebelum atau pada hari,tanggal,waktu dan tempat yang disebabkan oleh hal hal diluar pengaruh kekuasaan "Pihak I" dan "Pihak II" (kebakaran,banjir,dan bencana alam lainnya). "Pihak I dan Pihak II secara eksklusif menanggung kerugian masing masing. Sebagai kompensasi diperbolehkan melakukan Rescheduling yang disesuaikan oleh masing masing pihak,dengan penetapan maksimum tujuh hari dari tanggal penampilan dalam surat perjanjian ini". Jika melihat situasi di atas, tampaknya masuk akal jika masalah tersebut dibawa ke pengadilan karena sangat merugikan EO atau sebaliknya. Namun dalam praktiknya, manajemen artis dan EO sering mencari solusi damai untuk masalah seperti di atas. Hal ini dikarenakan itikad baik dan kemampuan para pihak untuk melihat gambaran besar yang terus berlanjut karena mereka masih bergantung satu sama lain. Selain itu, Anda mungkin percaya bahwa mengejar litigasi akan sangat mahal jika tuntutan hukum yang melibatkan perusahaan Anda diajukan ke pengadilan. tidak hanya berapa lama, tetapi juga berapa biayanya dan apa yang akan terjadi jika salah satu pihak dinyatakan bersalah. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2234
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Tentu saja hal ini akan menimbulkan lebih banyak kerugian dan memutuskan hubungan kedua belah pihak atau menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, lebih baik menempuh opsi non-litigasi seperti mediasi dan lain-lain. Namun, ada implikasi bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian konflik non- litigasi atau di luar pengadilan. Seperti mengabaikan ketentuan perjanjian yang dimediasi karena pihak-pihak yang terlibat percaya itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atau, salah satu pihak membuat penyesuaian tak terduga terhadap syarat- syarat perjanjian. KESIMPULAN Meluasnya wabah Covid-19 membuat seluruh aktivitas termasuk kegiatan bisnis menjadi terbatas. Salah satu dampak yang disebabkan adalah pembatalan konser yang diakibatkan force majeure yaitu acara Forever Suffer Verse 2. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2022 itu dilaksanakan di Kota Mojokerto yang salah satunya dihadiri Band dari Kota Malang yaitu Beeswax. Berawal dari Kesepakatan antara EO Forever Suffer dan pihak manajemen Beeswax keluarlah surat perjanjian kerjasama tersebut yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Akan tetapi acara musik yang seharusnya berjalan lancar tersebut terkendala oleh hal yang diluar kendali panitia yaitu pandemi Covid-19 yang masih belum mereda. Maka dari itu atas kesepakatan dari kontrak kerja sama dilakukan diskusi antara pihak EO Forever Suffer dan pihak manajemen Beeswax mengenai pembatalan acara musik dan perjanjian kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak dan sesuai dengan perjanjian kontrak tersebut bahwa jika terdapat pembatalan acara maka uang muka yang sudah dibayarkan dari pihak EO Forever Suffer tersebut hangus dan masing masing pihak menanggung kerugian itu masing masing jika pembatalan disebabkan oleh force majeure, hal ini sudah tertera pada poin-poin dalam surat perjanjian kerjasama. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2235
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Menurut hukum perjanjian, suatu peristiwa dapat dianggap force majeure jika memenuhi tiga kriteria berikut: (1) para pihak tidak mengantisipasi peristiwa yang menimbulkan force majeure; (2) peristiwa itu terjadi tanpa kesalahan para pihak; dan (3) tidak ada itikad buruk dari para pihak. Hal ini diperkuat lagi dengan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang mengatur bahwa unsur wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat dihilangkan jika salah satu pihak terhalang untuk memenuhi kewajibannya karena adanya force majeure. Ketika mempertimbangkan masalah yang muncul antara EO Forever Suffer Verse 2 dan manajemen Beeswax, masuk akal jika masalah ini dibawa ke pengadilan karena sangat berbahaya bagi EO atau sebaliknya. Namun dalam praktiknya, manajemen artis dan EO sering mencari solusi damai untuk masalah seperti di atas. Hal ini dikarenakan itikad baik dan kemampuan para pihak untuk melihat gambaran besar yang terus berlanjut karena mereka masih bergantung satu sama lain. Selain itu, Anda mungkin percaya bahwa menggunakan jalur hukum akan sangat mahal jika kasus yang melibatkan organisasi Anda diajukan ke pengadilan. Tidak hanya berapa lama, tetapi juga berapa banyak biayanya dan apa yang akan terjadi jika salah satu pihak dinyatakan bersalah. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan lebih banyak kerugian dan memutuskan persahabatan antara kedua belah pihak atau memicu konflik. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, lebih baik menempuh opsi non-litigasi seperti mediasi dan lain-lain. Menurut pernyataan itu, Covid-19 juga harus mempertimbangkan dasar hukum lain agar ketentuan force majeure dapat digunakan. Pasal 1244 dan 1245 BW, serta Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 1338 BW, harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Selain itu, aturan pemerintah seperti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang secara tidak langsung mempengaruhi pilihan untuk menghentikan kemitraan, mengindikasikan kewajiban untuk menghentikan berbagai operasi. Jika ketentuan kontrak tidak menentukan seberapa spesifik peristiwa alam atau buatan manusia yang termasuk dalam force majeure harus ditangani, metode pelaksanaan perjanjian harus diperhitungkan. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2236
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Menurut penulis, pandemi Covid-19 dapat dilihat dari segi kemungkinan terpenuhinya kontrak sebagai dasar terjadinya force majeure absolut dan force majeure relatif dalam kontrak bisnis atau kerjasama. Force majeure dianggap relatif jika hanya berdampak pada pihak yang bekerja sama, dan absolut jika berdampak pada setiap anggota masyarakat. Wabah Covid-19 menurut penulis merupakan force majeure relatif. Force majeure yang tidak mempunyai pengaruh mutlak terhadap dapat atau tidaknya suatu perjanjian dilaksanakan disebut sebagai relative force majeure. Epidemi di seluruh dunia yang disebut COVID-19 dapat mencegah debitur memenuhi komitmen mereka. Force majeure relatif, yang juga bisa berarti petualangan, hanya berlangsung selama kondisi tidak memungkinkan debitur untuk mengambil tindakan. Kreditur dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kepuasan setelah keadaan force majeure berlalu. Karena itu, default terjadi sesaat. Penetapan pandemi COVID-19 sebagai darurat nasional dapat dilihat dari segi force majeure karena menempatkan para pihak dalam kontrak komersial pada posisi tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Namun, jika pandemi berhenti, para pihak dalam perjanjian komersial masih dapat melakukan bisnis seperti biasa dan melanjutkan penyelesaian tugas mereka yang sebelumnya tertunda. Overmacht atau force majeure karena kebijakan atau pembatasan pemerintah paling tepat menggambarkan asal usul epidemi COVID-19. Ketika kebijakan pemerintah diubah dengan cara yang mempengaruhi operasi yang sedang berlangsung, kondisi paksaan yang dikenal sebagai hasil "overmacht". Misalnya, pencabutan materi pokok atau perjanjian kontrak dapat dihasilkan dari undang-undang federal, negara bagian, atau lokal yang baru. Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai akibat dari pembunuhan yang berlebihan atau force majeure yang disebabkan oleh kebijakan atau undang-undang pemerintah berdasarkan alasannya. Overmacht yang dipicu regulasi adalah pemaksaan yang ditimbulkan oleh pergeseran prioritas pemerintah yang berdampak pada operasi Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2237
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 saat ini. Misalnya, adopsi undang-undang pemerintah nasional atau daerah dapat mengakibatkan pembatalan atau perubahan tujuan perjanjian. Selain itu, menurut standar hukum kontrak lainnya, pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena tidak praktis (tidak praktis). Ini menyiratkan bahwa sesuatu akan terjadi tanpa orang yang bersangkutan melakukan kesalahan (Soemadipradja, 2010). Jadi, menurut undang-undang, kontrak komersial semacam itu "tidak dapat dilaksanakan". Epidemi COVID-19 telah mempersulit untuk melakukan perjanjian komersial. Kontrak masih dapat ditegakkan sekali lagi dalam skenario ini, tetapi terus melakukannya akan menjadi tidak masuk akal. Dengan demikian hal ini harus didasarkan pada itikad baik dalam menyelesaikan masalah dan tanggung jawab yang harus dipikul masing-masing pihak daripada memberikan penjelasan rinci tentang force majeure. DAFTAR PUSTAKA Apriyani, R., Sukma, P. A. P., Wirawan, K. A., Firdaus, F., & Saija, V. J. E. (2021). Force Majeure in Law (D. U. Sutiksno, Ratnadewi, & I. Aziz (ed.); 1 ed.). Yogyakarta: Zahir Publishing. Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 9(1), 41-56. Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemik. Jurnal Education and Development, 8(3), 309-313. Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Magister Hukum 168-180. Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, 02(02), Iskandar, H. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus Pembatalan Konser Musik. Jurnal Justiciabelen, 1(2), 233-240. Kaya, P. B. T. A., & Dharmawan, N. K. S. (2020). Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Jurnal kertha Semaya, 8(6), 891-901. Kharisma, D. B. (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure? Jurnal RechtsVinding Online. Khoirunnisa, L. (2021). Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2238
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Noviana, N. (2016). Force Majuer dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Pub. L. No. 12, 1 (2020). Qiram, S. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen, 4(1), 61-72. Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. e journal fakultas hukum unsrat, 4(2), 173-180. Revani, S. A. (2015). Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer dengan Pengguna Jasa (Studi pada CV. Bintang Mandiri in 7 Wedding Organizer & Decoration di Medan). Premise Law Jurnal, 1-14. Risma, A., & Zainuddin. (2021). Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 100-112. Safira, M. E. (2017). HUKUM PERDATA (S. H. Nata (ed.); 1 ed.). Ponorogo: CV. Nata Karya. Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Sistem Hukum 1-27. Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1), Soemadipradja, R. S. S. (2010). Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (S. Pompe, G. Churchill, M. Reksodiputro, B. Kadafi, F. E. Siregar, H. Winoto, & F. M. A.L.Tobing (ed.)). Jakarta: Nasional Legal Reform Program. Sutrawaty, L. (2016). Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata. Journal Legal Opinion. Syahputra, A. (2012). HUKUM PERDATA INDONESIA (Khalid (ed.); 1 ed.). Bandung: Citapustaka Media Perintis. Widiastiani, N. S. (2021). Pandemi Covid-19: Force Majeure dan Hardship pada Perjanjian 698-719. Kerja. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), Zakiyah. (2017). HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya (Lingkar Media (ed.); 2 ed.). Yogyakarta: Lentera Kreasindo. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.318 2239