SALINAN PR ES I DEN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melaiui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideotogi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi selumh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia; bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya; bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2077 tentang Unit Keda Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. c. d. e. bahwa
Mengingat Menetapkan : PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -2- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSI(AN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PEMBINAAN IDBOLOGI PANCASILA, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP. 3. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. 4. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 5. Wakil Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. BAB II
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -3- BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. (2) (3) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala. BAB III TUGAS DAN FUNGSI ""T:;."'," Pasal 3 BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penJrusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Bagian
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -4- Bagian Kedua Fungsi Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi: a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila; d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila; i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi; j. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. BAB IV
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -5- BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan organisasi BPIP terdiri atas: a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas: 1. Ketua; dan 2. Anggota. b. pelaksana, yang terdiri atas: 1. Kepala; 2. Wakil Kepala; 3. Sekretariat Utama; 4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; 5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi; 6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi; 7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan 8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Bagian Kedua Dewan Pengarah Pasal 6 (1) (2t (3) Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pembahasan dalarn rapat Dewan Pengarah. Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah. Pasal 7
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -6- Pasal 7 Dewan Pengarah berjumlah paling banyak orang, yang terdiri atas unsur: a. tokoh kenegaraan; b. tokoh agama dan masyarakat; dan c. tokoh purnawirawan Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan akademisi. 11 (sebelas) Indonesia/ pensiunan Pasal 8 Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui mekanisme internal Dewan Pengarah. Pasai 9 (1) (2) (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengarah dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Khusus. Staf Khusus Dewan Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah. Ketentuan mengenai tugas Staf Khusus Dewan Pengarah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah. Pasal 10 Dalam hal tertentu, Ketua Dewan Pengarah dapat membentuk satuan tugas khusus untuk membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas. Pasal 1 1 (1) (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengarah dapat membentuk Dewan Pakar. Ketentuan mengenai tugas Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah. Pasal 12
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -7 - Pasal 12 (1) (2) Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bagian dari unit organisasi Sekretariat Utama. Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. Bagian Ketiga Kepala Pasal 13 Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Pasal 14 (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan arahan dari Ketua Dewan Pengarah. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. Bagian Keempat Wakil Kepala Pasal 15 (1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP. (21 Ketentuan mengenai tugas Wakil Kepala diatur dengan Peraturan BPIP. Bagian
PRES I DEN REPUELIK INDONESIA -8- Bagian Kelima Sekretariat Utama Pasal 16 (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP. (2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasal 17 Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP; b. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP; c. pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barangf jasa; g. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan h. pelaksanaan
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -9 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pasal 19 (1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro, (21 Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan. Pasal 20 Salah satu Biro pada Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menjadi Sekretariat Dewan Pengarah yang mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Pasal 21 (1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP. (21 Deputi Bidang Hubungan Sosialisasi, Komunikasi, dan oleh Deputi. Antar Lembaga, Jaringan dipimpin Pasal22...
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -10- Pasal 22 Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; b. pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila; c. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila; d. pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya; e. pengembangan komunikasi dengan media massa; f. peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah; g. pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pasal 24
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA 11- Pasal24 (1) (2t (3) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional. Bagian Ketujuh Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Pasal 25 (1) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP. (2) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi dipimpin oleh Deputi. Pasal 26 Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan .
a. b. C. d. e. (1) (2t (3) PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA _12_ perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi; penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara; pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila; pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pasal 28 Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional. Bagian
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -13- Bagian Kedelapan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Pasal 29 (1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP. (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputi. Pasal 30 Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila. Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; c. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; d. perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila; e. pelaksanaan identilikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; f. koordinasi
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -14- f. ob' h. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pasal 32 (1) (2) (3) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas paiing banyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional. Bagian Kesembilan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pasal 33 (1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP. (2) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Deputi. Pasal 34 Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Pasal 35 .
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -15- Pasal 35 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; b. pen5rusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; c. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pasal 36 (1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. (21 Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional. (3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas palingbanyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional. Bagian Kesepuluh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pasal 37 (1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP. (2) Deputi.
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -16 - (2) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Deputi. Pasal 38 Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Pasal 39 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi: a. pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; b. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; c. pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelen ggaraan negara; d. pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pasal 40 (1) (2) (3) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional. Bagian
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -17- Bagian Kesebelas Pusat Pasal 41 (1) Pusat dapat dibentuk sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. (2t Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. (3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional (4) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat. Bagian Keduabelas Jabatan Fungsional Pasal 42 Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BPIP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketigabelas Kelompok Ahli Pasal 43 (1) (2) Kelompok ahli dapat diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tugas dan pengangkatan kelompok ahli diatur dengan Peraturan BPIP. Pasal 44
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA 18- Pasal44 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPIP diatur dengan Peraturan BPIP setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 45 (1) Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala dan/atau Wakil Kepala setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. (3) Pengangkatan Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Staf Khusus Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengarah. Pasal 46 (1) Masa tugas Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. (21 Untuk pertama kali, Dewan Pengarah dan Kepala yang telah diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OI7 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap melanjutkan tugasnya sampai dengan terhitung 5 (lima) tahun sejak pengangkatan. Pasal 47 .. .
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -19- Pasal 47 Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil. Pasal 48 Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan BPIP diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Pasal 49 (1) Pegawai negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai pegawai di lingkungan BPIP, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan BPIP diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan BPIP diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 51
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -20- Pasal 51 (1) (2) (3) (4) Sekretaris Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a. Kepala Biro, Direktur, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS Pasal 52 (1) (21 Dewan Pengarah diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas (3) (4) (s) lainnya setingkat wakil menteri. Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan eselon I.a. Staf Khusus Dewan Pengarah diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan eselon I.b. Pasal 53
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA 21 - Pasal 53 Dewan Pakar dan kelompok ahli diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP diatur dengan Peraturan Presiden. BAB VII TATA KERJA Pasal 55 (1) Setiap usulan rekomendasi kebijakan wajib terlebih dahulu dibahas bersama Dewan Pengarah. (2) Setiap rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Presiden wajib mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. Pasal 56 Kepala dan/atau Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 57 (1) Wakil Kepala dalarn melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan Ketua Dewan Pengarah. (21 Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala. (3) Laporan .
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -22- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah. (2) Pasal 58 (1) Sekretaris Utama dan Deputi dapat diberikan tugas lain sesuai arahan Ketua Dewan Pengarah melalui (2t Kepala. Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud (3) pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah. Pasal 59 (1) Pelaksana dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam rapat pembahasan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. (2) Selain melibatkan kementertanf lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana melakukan kordinasi dengan lembaga tinggi negara untuk kegiatan pembinaan ideologi Pancasila. Pasal 60 Kepala danf atau Wakil Kepala mewakili BPIP untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh lembaga tinggi negara. BAB VIII
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -23- BAB VIII PENDANAAN Pasal 61 Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPIP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran BPIP. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62 (1) (2t (3) Dewan Pengarah dan Kepala yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. Deputi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideotogi Pancasila tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkat Deputi baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. Sekretariat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap melaksanakan tugas sarnpai dengan terbentuknya Sekretariat Utama berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal 63
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -24- Pasal 63 (1) (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan aset serta dokumen pada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dialihkan kepada BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan melibatkan unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat menteri Negara, dan Sekretariat Kabinet. (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama I (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor i01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 65 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA 25- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, trd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan