MAHKAMAH AGUNG RI KAIDAH HUKUM : Bahwa untuk dapat melakukan pemutusan hubung-an kerja dengan surat peringatan harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/ Men/1996 Pasal 7 ayat (2) dan (3). NOMOR REGISTER : 407 K/TUN/1999 TANGGAL PUTUSAN : 7 Desember 2000 MAJELIS : 1. H. SOEHARTO, SH. 2. H. ACHMAD KOWI AS., SH. 3. ISKANDAR KAMIL, SH. KLASIFIKASI : PERBURUHAN DUDUK PERKARANYA : Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Nomor 1488/1326/316-1/IX/PHK/9- 1998 tanggal 25 September 1998 mengenai Pemu- tusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan pekerja Sdr. Erizal Agus yang dikeluarkan oleh Tergugat. Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugi- kan Penggugat karena telah memberikan pertim- bangan yang tidak adil sebab Tergugat berpenda- pat bahwa tindakan pekerja yang tidak melaksana- kan perintah kerja meskipun sudah dipe-ringati, serta tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan sudah merupakan kesalahan pe-kerja tetapi di sisi lain Tergugat menilai kesalahan yang tersebut belum memenuhi dilakukan pekerja syarat untuk dipakai alasan Penggugat untuk me- mutuskan hubungan kerja. PERTIMBANGAN HUKUM MA : Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi ad 1 dan 4 sebagaimana tersebut pada alasan kasasi da- pat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Judex Factie salah menerapkan hu- kum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 371
AMAR PUTUSAN MA : 372 - Putusan Tergugat telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1964 Pasal 7; - Alasan Penggugat untuk melakukan PHK be- lum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1996 Pasal 7 ayat (2) dan (3), karena tenggang waktu peringatan I dan II hanya 2 hari dalam hubung- an kerja yang tidak harmonis yang bersifat individu, yaitu antara Pekerja dengan atasan langsungnya; M E N G A D I L I Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemo- hon Kasasi PANITIA PENYELESAIAN PERSE- LISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) terse- but; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Juni 1999 No. 139/G/1998/PT.TUN.JKT. DAN MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh- nya; Jakarta, Januari 2002 Pembuat Kaidah Hukum, ttd. SRI KUSWAHYUTIN, SH. P U T U S A N Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
---------------------- Nomor : 407 K/TUN/1999 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) , berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. WURDAYANI, SH, 2. GUMONO, SH., 3. DJOKO MURSITO, SH., Drs. ZAFAR SO- DIKIN dan 5. BAMBANG ADI IMAM BROJO, SH., semuanya karyawan Kepaniteraan P4P, berdasarkan surat kuasa khusus ter- tanggal 3 Februari 1999; Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat. M e l a w a n PT. PETROSEA Tbk., yang diwakili oleh HENDRICK U. IBRA- HIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. PET- ROSEA Tbk, beralamat di Jalan Taman Kemang No.32 B Kemang, Jakarta 12730, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. JHONNY SIMANJUNTAK, SH., 2. EKA AGUS RIYANTI, SH., pekerjaan keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Wijaya I No.5 E,. Kebayoran Baru, Jakarta 12170, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 1999; Termohon Kasasi, dahulu Penggugat. Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Ka- sasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne- gara Jakarta pada pokoknya atas dalil : Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No.1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 menge-nai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Pekerja Sdr. ERIZAL AGUS yang dikeluarkan oleh Tergugat; Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 November 1998, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 373
No.5 Tahun 1986 gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk meng- gugat; Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut, kepentingan Penggugat dirugikan, sebab : − Bahwa dalam keputusannya Tergugat telah memberikan pertimbangan yang tidak adil, sebab Tergugat berpendapat, bahwa tindakan pekerja yang tidak melaksanakan perintah kerja meskipun sudah diperingati, serta tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan sudah merupakan kesalahan pekerja, tetapi disisi lain Tergugat menilai kesalahan yang dilakukan pe- kerja tersebut belum memenuhi syarat untuk dipakai alasan Penggugat un- tuk memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan pekerja dapat dilanjutkan, sedangkan bagaimana mungkin hubungan kerja tersebut dapat dilanjutkan, sementara pekerja dengan sengaja atau lalai melaksanakan tu- gas yang dibebankan kepadanya, meskipun telah diberikan waktu yang cu- kup lama, dan telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada atasannya apabila menemui kesulitan, oleh karena itu putusan Tergugat yang me- wajibkan Penggugat mempekerjakan kembali pekerja sangat berlebihan, karena kesalahan-kesalahan yang telah dengan sengaja dilakukan Tergugat, serta ketidak mampuan pekerja untuk bekerjasama, baik dengan atasan maupun bawahannya telah mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan pekerja, kalau hal tersebut terus berlanjut se- cara psikologis berdampak tidak baik pada hasil pekerjaan Tergugat, yang pada akhirnya secara keseluruhan berakibat negatif pula pada kinerja pe- rusahaan; − Bahwa hubungan tidak harmonis juga terjadi antara pekerja dengan pekerja- pekerja lain dilingkungan Penggugat, akibat adanya laporan Polisi yang dibuat pekerja, bahwa data-data perusahaan yang disimpan didalam kom- puter perusahaan yang dialokasikan kepada yang bersangkutan hilang, se- mentara setelah dilakukan pemeriksaan ternyata laporan tersebut tidak benar, dan laporan Polisi tersebut sengaja dibuat pekerja untuk member- sihkan diri dengan mengkambing hitamkan pekerja-pekerja lain, oleh karena laporan pekerja tersebut adalah laporan palsu, maka sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03/MEN/ 1996 Tergugat seharusnya memperkuat Keputusan P4D DKI Jakarta untuk memberi izin pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat; − Bahwa pertimbangan Tergugat yang menunjuk Pasal 7 ayat (1) Undang- undang No.12 Tahun 1964 juga sangat tidak adil, karena Tergugat hanya memberlakukan Pasal tersebut sepotong-sepotong tanpa mempertimbang- kan kepentingan Penggugat, yaitu memaksakan Penggugat untuk mem- pekerjakan kembali pekerja, dimana pekerja itu sendiri lebih memikirkan kepentingan sendiri dengan menuntut ganti rugi mulai dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian menjadi Rp.236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari pada kemauannya untuk bekerja, sedangkan 374 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak berdasarkan hukum, dan kondisi Penggugat saat ini tidak mungkin untuk menempatkan pekerja di- manapun, karena menurunnya kegiatan Penggugat, sehingga kesalahan- kesalahan yang telah dilakukan pekerja sudah merupakan kesalahan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (vide Pasal 8, 9 dan 18 ayat (1) huruf b Permennaker No. Per-03/Men/1996, maka Penggugat hanya berkewajiban memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 21, dan ganti kerugian Pasal 23 Permennaker No. Per-03/MEN/1996, na- mun dengan itikad baik dan atas pertimbangan kemanusiaan Penggugat bersedia memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 21 dan ganti kerugian Pasal 23 Permennaker No. Per-03/MEN/1996; Bahwa dari uraian di atas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan : a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (2.a) Undang-undang No.5 Tahun 1986); b. Secara menyalahgunakan wewenang (Pasal 53 ayat (2.b) Undang-undang No.5 Tahun 1986); c. Secara sewenang-wenang (Pasal 53 ayat (2.c) Undang-undang No. 5 Tahun 1986); Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk men- jatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal keputusan Tergugat No.1488/1326/316-1/IX/PHK/9- 1998 tanggal 25 September 1998; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi menguatkan Keputusan P4D DKI Jakarta No. 308/P.222/01/IX/PHK/VI-1998 tanggal 16 Juni 1998; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Juni 1999 No.139/G/1998/PT.TUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai beri- kut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat. No.1488/1326/316-1/IX/ PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998; 3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi menguatkan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuh- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 375
an Daerah (P4D) Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 308/P.222/01/ IX/PHK/ VI-1998 tanggal 16 Juni 1998; 4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.139/G/1998/PT.TUN.JKT tanggal 27 No- vember 1998 tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Panitia Pen- yelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.1488/1326/316-1/IX/ PHK/9- 1998 tanggal 25 September 1998 sampai adanya putusan Pengadil-an yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.118.500,- (Seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah); Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing diterima pada tanggal 01 Juni 1999 kemudian terhadap- nya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Juni 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.W7.PT.TUN.KAS. 1217.1999, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pen- gadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Juni 1999; Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Juni 1999 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Juli 1999, dengan demikian maka jawaban memori/ risalah kasasi itu diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1985, maka jawaban memori/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam teng- gang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan atau salah melaksanakannya ataupun tidak melaksanakan cara untuk melaku- kan peradilan yang harus dipatuhi menurut Undang-undang Ketenaga Kerjaan; 2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan dalam keputusan Pengadil- an Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang menyatakan Pekerja te- lah diperingatkan oleh Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali tentang tugasnya yang tidak selesai, dan dijadikan alasan pembenar oleh Pengadilan Tinggi 376 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan keputusan a quo, hal ini jelas melanggar Permenaker No. Per.03/Men/1996. Dalam proses perkara, ini PT. Petrosea (dahulu Penggugat) baru 2 (dua) kali memberikan surat peringatan tertulis kepada pihak Pekerja dan itupun diberikan secara tidak wajar, karena tanpa ada tenggang waktunya, yaitu 1. Surat Ref. 601/FIN/234 tanggal 23 Desember 1997; Surat ini sebagai peringatan ke-I (pertama) ditandatangani oleh Sdr. Hendrick U. Ibrahim, Goverment Relation Manager; 2. Surat Ref. 601/FIN/237 tanggal 24 Desember 1997; Surat ini sebagai peringatan ke-II (kedua) ditandatangani oleh Sdr. Hendrick U. Ibrahim, Goverment Relation Manager; Dengan demikian tindakan Termohon Kasasi untuk melakukan pemu- tusan hubungan kerja terhadap Pekerja belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (3) Permenaker No. Per.03/Men/1996 yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa surat peringatan tertulis dapat berupa surat peringatan tertulis per- tama, kedua dan ketiga (bukti T.1). Sedangkan Pasal 7 ayat (3) Per- menaker No. Per.03/Men/1996 menetapkan bahwa masa berlaku masing- masing surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut adalah selama 6 (enam) bulan (bukti T.2); 3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan dalam Kepu- tusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang menyata- kan bahwa antara Pekerja dan Perusahaan sebenarnya sudah tidah har- monis lagi, sehingga apabila Pekerja dikembalikan lagi untuk bekerja diperusahaan PT. Petrosea tidak akan berjalan harmonis lagi. Selanjutnya dengan mempertimbangkan Pasal 53 ayat (2)e yaitu azas keseimbangan, maka seharusnya permohonan pemutusan hubungan kerja Pekerja dikabul- kan. Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sangat tidak tepat dalam perkara ini dan dasar hukum yang diguna-kan tidak jelas. Ketidak harmonisan hubungan kerja lebih menga- rah kepada konflik antara atasan dan bawahan, jadi bersifat individu. Seharusnya Pimpinan Perusahaan bertindak lebih bijaksana dengan mela- kukan mutasi terhadap kedua karyawannya yaitu pihak Pekerja dan juga atasannya (Sdr. Hendrick U. Ibrahim) ke unit kerja lain yang berbeda. Da- lam hal ini kesalahan tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak saja. Menurut prinsip managemen, seorang manager harus bertanggung jawab atas keharmonisan hubungan kerja antara sesama bawahan dan antara bawahan dan atasan. Jadi kalau kronologi fakta-fakta permasalahan die- valuasi, jelas Sdr. Hendrick U. Ibrahim sebagai atasan Pe-kerja (Sdr. Eri- zal Agus) telah gagal membina bawahannya. Kalau memang azas ke- seimbangan benar-benar ingin diterapkan dalam perkara ini, maka seha- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 377
rusnya Pekerja (Sdr. Erizal Agus) dipekerjakan kembali dan dapat ditem- patkan keunit-unit lain di lingkungan perusahaan atau ditempatkan di ca- bang-cabang perusahaan yang ada di lokasi lain. Prinsip keseimbang-an yang dikenal dalam hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pihak Pekerja. Melakukan pemutusan hubun- gan kerja terhadap Pekerja secara sewenang-wenang sangat bertentangan dengan Perkenaker No. Per.03/Men/1996. Menurut Pasal 6 Permenaker No. Per.03/Men/1996 Pengusaha dengan segala daya upayanya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan melakukan pembinaan terhadap Pekerja yang ber- sangkutan. Dengan demikian pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja sedapat mungkin harus dihindarkan (bukti T.3); 4. Bahwa apabila Pengusaha memutuskan hubungan kerja Pekerja dengan alasan hubungan kerjanya sudah tidak harmonis lagi dan hal tersebut dibenarkan atau dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka hal tersebut akan lebih memperlemah posisi Pekerja, karena Pengusaha akan dengan mudah memutuskan hubungan kerja dengan pe- kerjanya dengan alasan hubungan kerjanya sudah tidak harmonis lagi tersebut; Menimbang : mengenai keberatan-keberatan ad, 1 dan 4 Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Judex Factie salah menerapkan hukum dengan pertimbang- an/alasan sebagai berikut : − Putusan Tergugat telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Un- dang-undang No.12 Tahun 1964 Pasal 7; − Alasan Penggugat untuk melakukan PHK belum memenuhi ketentuan da- lam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1996 Pasal 7 ayat (2) dan (3), karena tenggang waktu peringatan I dan II hanya 2 hari dalam hubungan kerja yang tidak harmonis hanya bersifat individu, yaitu antara Pekerja dengan atasan langsungnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menga- bulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 P), dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 Juni 1999 No.139/G/1998/PT. TUN.JKT, serta Mahkamah Agung menga- dili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan ting- 378 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
kat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986; Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang- undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undang No.5 Tahun 1986 serta pera- turan perundang-undangan yang bersangkutan; M E N G A D I L I Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANITIA PEN- YELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 P) tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 Juni 1999 No.139/G/1998/ PT.TUN.JKT; DAN MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2000 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, H. ACHMAD KOWI AS., SH. dan ISKAN- DAR KAMIL, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam si- dang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut den- gan dihadiri oleh H. ACHMAD KOWI AS., SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak. HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA : ttd. ttd. H. ACHMAD KOWI AS., SH. H. SOEHARTO, SH. ttd. ISKANDAR KAMIL, SH. PANITERA MUDA, ttd. ZAINAL AGUS, SH. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 379
Biaya-biaya Perkara : 1. Meterai ... Rp. 6.000,- 2. Redaksi ... Rp. 1.000,- 3. Administrasi ... Rp. 93.000,- Jumlah ... Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 380 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
P U T U S A N Nomor : 139/G/1998/PT.TUN.JKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan meng- adili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, bersidang di gedungnya Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. PETROSEA Tbk., yang diwakili oleh Drs. H. Udaya Sastrodimedjo, Warga-negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Petrosea, beralamat di Jalan Taman Kemang No. 32 B Kemang, Jakarta 12730, dalam perkara ini memberi kuasa kepada JHONNY SIMANJUNTAK, SH. dan EKA AGUS RIYANTI, SH., pekerjaan Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Firma Hukum HJE (Husein Jhonny, Eka) beralamat di Jalan Wijaya I No. 5 E, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Su- rat Kuasa Khusus tanggal 23 November 1998 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, untuk se- lanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/1998/PT.TUN.JKT tanggal 16 Desember 1998 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139.G/1998/PT.TUN.JKT tanggal 27 November 1998 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) Nomor : 1488/1362/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998; 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/G/1998/PT.TUN.JKT tanggal 18 Januari 1999 ten- tang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; 4. Berkas perkara ini yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, keterangan kedua belah pihak, bukti-bukti, keterangan para Saksi, serta surat-surat lain yang timbul di persidangan; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 381
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 1998 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 1998 dibawah Register Perkara Nomor : 139/G/1998/PT.TUN.JKT dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Februari 1999 mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa yang digugat Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat No. 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998, mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Pekerja Sdr. Erizal Agus yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sdr. Abubakar Bahasoan, SH. beralamat di Jl. Otista Raya No. 125-127 Jakarta 13330; 2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo dikeluarkan pada tanggal 25 Sep- tember 1998 dan diketahui/diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 No- vember 1998 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 20 November 1998, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Un- dang-undang Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat di atas telah me- menuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : 3.1. Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986; 3.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu : 3.2.1. Konkrit karena surat keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat; 3.2.2. Individual karena surat keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat; 3.2.3. Final karena surat keputusan tersebut telah difinitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana ditentukan tin- dak-an yang harus dilakukan oleh Penggugat terhadap Pek- erja Sdr. Erizal Agus, antara lain : Mewajibkan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Erizal Agus; 382 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
mewajibkan kepada Penggugat untuk memanggil Pekerja, Sdr. Erizal Agus secara tertulis untuk bekerja kembali se- lambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini; 3.3. Bahwa surat Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat te- lah menimbulkan akibat kerugian Penggugat sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; 4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan yang mengakibatkan kepentingan Peng- gugat dirugikan, dengan merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No- mor 5 Tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut : "Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat menga- jukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di- sengketakan itu dinyatakan batal atau dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan rehabilitasi" 5. Bahwa masa pemutusan hubungan kerja antara Pekerja dengan Penggugat berlatar belakang sebagai berikut : 5.1. Bahwa Pekerja telah bekerja pada Penggugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dengan jabatan Tax Accountant dan menerima upah sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bu- lan; 5.2. Bahwa sejak Pekerja bekerja pada Penggugat, kepada Pekerja telah diberitahukan baik secara lisan maupun tertulis mengenai tugas- nya/ pekerjaan (job Discription) dan tanggung jawab sebagai Tax Ac- countant yang antara lain mengenai Tax Compliance Rekonsiliasi antara SPT Tahunan PPh Badan SPM Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Dan sejak bulan Agustus 1996, tugas khusus yang diberi- kan ke-pada Pekerja adalah mengerjakan rekonsiliasi antara SPT Tahunan, PPh Badan dan SPM PPn untuk tahun 1996; 5.3. Bahwa sebelum melakukan pekerjaan tersebut, kepada Pekerja te- lah diberikan pengarahan dan contoh-contoh cara mengerjakannya serta diberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya kepada petugas terdahulu dan juga kepada atasannya seandainya ada hal-hal yang kurang jelas; 5.4. Bahwa lebih lanjut atasannya memberitahukan supaya pekerjaan tersebut dilakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk menghindari pekerjaan yang menumpuk dan tanggapan pekerja, akan melaksa- nakannya dengan baik karena telah biasa melakukan pekerjaan re- konsiliasi tersebut; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 383
384 5.5. Bahwa sejak penugasan Pekerja, setiap bulan atasannya menanya- kan kepada Pekerja apakah ada kesulitan dan hal-hal yang kurang dimengerti, Pekerja selalu memberikan jawaban tidak ada kesuli- tan dan semua dimengerti dan begitu juga seterusnya kalau ditanya mengenai tugas yang diberikan dijawab dalam proses penyele- saian, dan atasannya selalu mengingatkan kepada Pekerja bahwa rekon-siliasi tersebut akan diminta setiap saat oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam rangka permohonan restitusi PPn yang dimohonkan Penggugat, tetapi Pekerja mengatakan bahwa te- lah mengerti dan masih dalam proses dan akan selesai jika se- waktu-waktu ada permintaan akan hal tersebut; 5.6. Bahwa pada bulan Oktober 1997 Penggugat telah memberitahukan kepada Pekerja bahwa Ditjen Pajak meminta supaya menyerahkan rekonsiliasi tersebut pada awal Desember 1997 untuk diproses res- titusi pajak PPn, Pekerja mengatakan bahwa mempunyai cara yang lebih mudah untuk melaksanakan pekerjaan rekonsiliasi tersebut; 5.7. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1997, Penggugat meminta rekon- siliasi tersebut, namun oleh Pekerja tidak dapat diberikan dengan alasan masih belum selesai. Dan baru diserahkan pada tanggal 8 Desember 1997, yang ternyata hasilnya sangat mengecewakan karena tidak tercermin sama sekali perihal rekonsiliasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPM PPn tahun 1996 sebagaimana tugas yang telah diberikan kepadanya; 5.8. Bahwa akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut untuk sementara waktu diterima Ditjen Pajak dan diberikan per- panjangan batas waktu penyampaian sampai dengan tanggal 15 Januari 1998; 5.9. Bahwa akibat kesalahan Pekerja, Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 22 Desember 1997, karena hasil pekerjaan yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 1997 tidak mencerminkan rekonsiliasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPM PPn tahun 1996; 5.10. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997, Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan II (kedua) karena pada hari tersebut tidak masuk kerja tanpa seizin Penggugat; Bahwa permohonan cuti yang diaju- kan Pekerja untuk tanggal 24 Desember 1997 dan 26 Desember 1997 tidak disetujui Penggugat mengingat tugas/pekerjaan yang harus segera diselesaikan, namun Pekerja tidak mengindahkannya dan dengan sengaja tidak masuk kerja tanpa alasan; 5.11. Bahwa ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan Ditjen Pajak tanggal 15 Januari 1998, Pekerja tidak dapat memenuhi tu- gas tersebut dan setiap ditanyakan Pekerja tidak dapat memberikan tanggal yang pasti sehingga akibat dari kelalaian Pekerja dapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
menimbulkan kerugian secara eknomis bagi Penggugat apabila pe- nyampaian rekonsiliasi pada Ditjet Pajak tidak terpenuhi; 5.12. Bahwa dari hasil pekerjaan Pekerja, Penggugat dapat mengambil kesimpulan bahwa Pekerja tidak cakap/mampu untuk menyelesai- kan tugas yang diberikan; 5.13. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1998 Pekerja telah membuat lapor- an Polisi bahwa data-data perusahaan yang disimpan didalam komputer Penggugat yang dialokasikan kepada yang bersangkutan telah hilang. Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lapor- an tersebut tidak benar dan Penggugat menilai laporan tersebut adalah taktik dalam upaya Pekerja untuk membersihkan diri dengan mengkambing hitamkan orang lain. Seandainya data-data tersebut hilang maka Penggugat adalah pihak yang paling dirugikan; 5.14. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas pada tanggal 22 Janu- ari 1998 telah dilakukan perundingan tentang pemutusan hubungan kerja tetapi tidak tercapai kesepakatan karena tuntutan Pekerja akan kompensasi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dapat dipenuhi Penggugat; 5.15. Bahwa karena Penggugat melihat itikad kurang baik Pekerja se- perti tersebut di atas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di- inginkan Penggugat melakukan skorsing terhadap Pekerja sejak tanggal 27 Januari 1998; 6. Bahwa sengketa perburuhan antara Pekerja dengan Penggugat tersebut di atas kemudian dibawa ke Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan dan telah memberi anjuran pada tanggal 17 April 1998 yang isinya : Agar Pengguagt membayar kepada Pekerja Sdr. Erizal Agus yaitu uang pesangon sebesar 2 x Pasal 21 dan ganti kerugian Pasal 23 Permenaker No. 03/MEN/1996 dengan perhitungan sebagai berikut : a. Pesangon : 2x2xRp.3.800.000,- b. Pengganti Pengobatan dan pera- watan 5% (5%xRp.15.520.000,-) c. Upah selama proses bulan April sebesar 50% Jumlah : Rp. 15.520.000,- : Rp. 776.000,- : Rp. 1.940.000,- : Rp. 18.236.000,- 7. Bahwa terhadap anjuran Pegawai Perantara tersebut dapat diterima Peng- gugat tetapi Pekerja menolaknya, sehingga kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan melimpahkan perkara tersebut ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4P) DKI Jakarta; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 385
8. Bahwa P4P DKI Jakarta telah memutus perkara tersebut pada tanggal 16 Juni 1998 Nomor : 308/P.222/01/IX/PHK/VI-1998 yang amarnya ber- bunyi sebagai berikut : I. Memberikan izin kepada Penggugat, Jl. Taman Kemang No. 32 B Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Erizal Agus d/a Abu Bakar Bahasoan, SH. Advokat dan Pengacara ber- kantor di Gedung Gelora No. 45 Otista Raya No. 125-127 Jakarta 13330, terhitung sejak akhir bulan Juni 1998; II. Mewajibkan Pengusaha membayar kepada Pekerja sebagai berikut : a. Pesangon : 2 x 2 x Rp.3.800.000,- b. Pengganti Pengobatan 5% (5% x Rp.15.520.000,-) c. Upah skorsing untuk bulan Mei dan Juni 1998 50% x (2 x Rp.3.880.000) Jumlah : Rp. 15.520.000,- : Rp. 776.000,- : Rp. 3.880.000,- : Rp. 20.176.000,- III. Menolak tuntutan Pekerja; IV. Putusan ini mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja; V. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pengawai Pengawas Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan; 9. Bahwa dengan adanya keputusan P4D DKI Jakarta, pada tanggal 27 Juli 1998 Pekerja telah mengajukan banding ke Tergugat dan kemudian menye-rahkan memori banding tanggal 5 Agustus 1998. Serta telah dipu- tuskan pada tanggal 25 September 1998 Nomor : 1488/1226/316- 1/IX/PHK/9-1998 yang amarnya sebagai berikut : I. Menolak permohonan izin kepada Penggugat, PT. Petrosea, Jl. Taman Kemang No. 32 B Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Erizal Agus d/a Abu Bakar Bahasoan, SH. Ad- vokat dan Pengacara Jl. Otista Raya No. 125-127 Jakarta; II. Mewajibkan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Pekerja; III. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memanggil Pekerja secara ter- tulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini; IV. Mewajibkan kepada Pekerja untuk melaporkan diri kepada Peng- gugat untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini; V. Mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar upah selama dalam proses kepada Pekerja, yakni upah dari bulan Mei s/d September 1998 sebesar 50% = 5 x 50% x Rp.3.800.000,- = Rp.9.500.000,- 386 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
VI. Menyatakan Pekerja telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari Penggugat, apabila tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali atau telah dipanggil secara patut oleh Penggugat tetapi Pekerja tidak bersedia bekerja kembali; VII. Mewajibkan kepada Penggugat, membayar upah penuh sejak Pekerja melaporkan diri untuk bekerja kembali; VIII. Pelaksanaan Putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan; 10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut Tergugat telah bertindak tidak cermat dan keliru serta tidak obyektif berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut : 10.1. Bahwa surat Keputusan Tergugat a quo tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 1998 bahkan Ter- gugat juga mengesampingkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dia- jukan Penggugat; 10.2. Bahwa dalam keputusannya Tergugat telah memberikan pertim- bangan yang tidak adil, sebab dengan tegas Tergugat berpendapat tindakan Pekerja yang tidak melaksanakan perintah kerja meskipun sudah diperingati, serta tidak mampu melaksanakan tu- gas yang diberikan sudah merupakan kesalahan Pekerja, tetapi disisi lain Tergugat menilai kesalahan yang dilakukan Pekerja tersebut belum memenuhi syarat untuk dipakai alasan Penggugat untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dengan Pekerja dapat dilanjutkan; 10.3. Bahwa sebagaimana mungkin hubungan kerja tersebut dapat dilan- jutkan sementara Pekerja dengan sengaja atau lalai melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, meskipun telah diberikan waktu yang cukup lama serta telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada atasannya apabila menemui kesulitan; Bahwa jangka waktu yang diberikan kepada Pekerja sejak bulan Agustus 1997 hingga awal Desember 1997 untuk mengerjakan re- konsiliasi pajak tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan per- panjangan waktu penyelesaian yang diberikan Penggugat hingga tanggal 15 Januari 1998 juga tidak dapat dipenuhi. Sementara dengan sengaja Pekerja tidak masuk kerja pada tanggal 24 Desem- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 387
388 ber 1997 dengan alasan cuti, padahal permohonan cutinya ditolak Penggugat mengingat tugas yang harus diselesaikan; 10.4. Bahwa putusan Tergugat a quo yang mewajibkan Penggugat mempekerjakan kembali Pekerja sangat berlebihan, karena kesala- han-kesalahan yang telah dengan sengaja dilakukan Tergugat serta ketidakmampuan Pekerja untuk bekerjasama baik dengan atasan maupun bawahannya telah mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Pekerja. Kalau hal tersebut terus berlanjut secara psikologis berdampak tidak baik pada hasil pekerjaan Tergugat, yang pada akhirnya secara keseluruhan ber- akibat negatif pula pada kinerja perusahaan; 10.5. Bahwa hubungan tidak harmonis juga terjadi antara Pekerja dengan pekerja-pekerja lain di lingkungan Penggugat, akibat adanya lapor- an polisi yang dibuat Pekerja bahwa data-data Perusahaan yang disimpan di dalam komputer perusahaan yang dialokasikan kepada yang bersangkutan hilang; Bahwa akibat laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan perbuatan tidak menyenangkan di tempat Penggugat, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ke Kantor Penggugat dan 5 (lima) Pekerja Penggugat telah dimintai keterangan; Bahwa situasi ini jelas mengganggu suasana dan ketenangan be- kerja. Sementara setelah dilakukan pemeriksaan ternyata laporan tersebut tidak benar. Laporan polisi tersebut sengaja dibuat Pekerja untuk membersihkan diri dengan mengkambing hitamkan pekerja- pekerja lain; 10.6. Bahwa oleh karena laporan polisi yang dibuat Pekerja adalah Lapor- an Palsu maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Per Menaker No. Per-03/MEN/1996 Tergugat seharusnya memperkuat keputusan P4D DKI Jakarta untuk memberikan izin pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat; 10.7. Bahwa pertimbangan Tergugat yang menunjuk Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 juga sangat tidak adil. Jelas Tergugat hanya memberlakukan pasal tersebut sepotong- sepotong tanpa sedikitpun mempertimbangkan kepentingan Peng- gugat. Memaksakan pihak Penggugat untuk mempekerjakan kem- bali Pekerja dimana Pekerja itu sendiri lebih memikirkan ke- pentingan sendiri dengan menuntut ganti rugi/kompensasi mulai dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudia menjadi Rp.236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah), dari pada kemauannya untuk bekerja. Tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak berdasarkan hukum; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
10.8. Bahwa kondisi Penggugat saat ini tidak mungkin untuk menem- patkan Pekerja dimanapun, karena menurunnya kegiatan Peng- gugat; 10.9. Bahwa dari hal-hal di atas jelas kesalahan-kesalahan yang telah di- lakukan Pekerja sudah merupakan kesalahan yang dapat meng- akibatkan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Per Menaker No. Per- 03/MEN/1996; 10.10. Bahwa akibat dari pemutusan hubungan kerja karena kesalahan Pekerja tersebut, maka Penggugat hanya berkewajiban memberi- kan uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 21 dan ganti keru- gian Pasal 23 Permenaker No. Per-03/MEN/1996. Namun dengan itikad baik dan atas pertimbangan kemanusiaan Penggugat bersedia memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 21 dan ganti kerugian Pasal 23 Permenaker No. Per-03/MEN/1996; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal keputusan Tergugat No.1488/1326/316-1/IX/PHK/9- 1998 tanggal 25 September 1998; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi menguatkan Keputusan P4D DKI Jakarta No.308/P.222/ 01/IX/PHK/VI-1998 tanggal 16 Juni 1998; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang meng- hadap Kuasanya, Jhonny Simanjuntak, SH. dan Eka Agus Riyanti, SH. ber- dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 1998, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya Djoko Mursito, SH. dan Gumono, SH. berdasar- kan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 1999; Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah me- ngajukan jawabannya dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 1999 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No. 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Pekerja Sdr. Erizal Agus yang untuk selanjutnya disebut Pekerja; 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 389
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.1 karena dalam menerbitkan putusan a quo Tergugat telah menempuh pro- sedur yang benar dan sudah berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 22 Tahun 1957. Disamping itu Tergugat juga telah mempertimbangkan, sebab musabab terjadinya perkara dan ketentuan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1964 (bukti T.1, T.2 dan T.3); 4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.2 karena dalam menerbitkan keputusan, Tergugat telah memberikan per- timbangan yang cukup adil. Bahwa benar Tergugat menyatakan perbuatan Pekerja yang tidak melaksanakan perintah kerja meskipun sudah di- peringati, serta tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan sudah merupakan kesalahan pekerja. Akan tetapi itu pernyataan sepihak dari pi- hak Penggugat, sedangkan Tergugat perlu juga memperhatikan tanggapan dari pihak Pekerja. Menurut pihak Pekerja tugas yang diberikan kepadanya ada yang tidak sesuai dengan job description yaitu sangat ber- sifat klerikal dan di-samping itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu Pekerja, volumenya juga sangat banyak dan tidak didukung oleh staf yang me- madai; Bahwa pernyataan dari pihak Pekerja ini tidak pernah dibantah oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat dalam memutuskan telah mem- pertimbangkan cukup adil kepentingan semua pihak sudah cukup adil; 5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.3 karena pernyataan Penggugat tidak didukung oleh Fakta dan bukti-bukti cukup. Fakta di lapangan menunjukan bahwa Pekerja adalah seorang yang disiplin, masuk kantor setiap hari kerja dan tidak pernah absen, bahkan hak cutinya yang seharusnya 12 hari kerja ia mohon 2 hari kerja saja, itupun ditolak oleh Penggugat; Bahwa desakan yang dilancarkan oleh Government Relation Manager (atasan Pekerja) agar Pekerja menyelesaikan pekerjaan rekonsiliasi pajak pada awal Desember 1997 ditambah beban kerja yang tidak sesuai dengan Job Discription serta pelecehan terhadap disiplin ilmu Pekerja adalah suatu strategi untuk menggusur Pekerja dari jabatannya. Pernyataan Penggugat bahwa Ditjen Pajak meminta laporan rekonsiliasi pajak bulan Desember 1997 adalah pernyataan mengada-ada karena tidak didukung Pajak No. oleh Pemb.005/WPJ.06/KP/ 0404/1998 perihal pemberitahuan tentang pe- meriksaan pajak tertanggal 16 Januari 1998 terdapat keganjilan dalam sis- tem administrasinya. Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.005/WPJ. 061998 yang menjadi dasar pembuatan surat pemberitahuan tentang pe- meriksaan pajak dibuat tanggal 16 Januari 1998, kemudian diterima lang- sung oleh Sdr. Hendrick UI (atasan Pekerja) juga pada hari yang sama yaitu tanggal 16 Januari 1998 pada jam 14:30. Jadi kalau ditelusuri secara tertulis. Adapun surat Dirjen bukti-bukti 390 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
teliti, ada tiga kegiatan yang memerlukan penyusunan konsep pengetikan dan sistem administrasi serta distribusi surat dengan asumsi jam kantor dimulai 08:00 pagi (bukti T-6); Disamping sistem administrasi yang super kilat, surat pemberitahuan ten- tang pemeriksaan pajak tersebut tidak memuat waktu yang pasti kapan pemeriksaan akan dilakukan. Dengan demikian terbukti bahwa tekanan psikologis dari Penggugat terhadap Pekerja secepat mungkin menyelesai- kan pekerjaannya adalah semata-mata untuk memojokan Pekerja; Sedangkan mengenai Pekerja tidak masuk kerja pada tanggal 24 Oktober 1997 dengan alasan cuti, Tergugat berpendapat suatu hal yang wajar, karena hak cuti Pekerja memang dijamin oleh Peraturan perundang- undangan; Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 mengatakan bahwa Pekerja yang menjalankan pekerjaan untuk satu atau beberapa majikan dari suatu organisasi harus diberi izin untuk istirahat sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu tiap tahun. Lebih lanjut mengenai hak cuti tahunan ini diatur da- lam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang istirahat tahunan (Bukti T-4 dan T-5); Tujuan diadakan cuti tahunan ialah agar para Pekerja berkesempatan me- mulihkan tenaga dan pikiran. Pekerja yang bekerja harus terus menerus selama setahun tanpa istirahat tahunan (cuti tahunan) hampir dapat dipas- tikan daya tahannya tidak bertahan lama karena pemeliharaan kesehatan- nya tidak dilakukan secara seksama. Ditinjau dari segi ekonomi atau kepentingan usaha, pemberian istirahat tahunan bagi Pekerja tidak meru- gikan perusahaan karena dengan kesehatan yang terawat baik, daya ta- hannya untuk bekerja juga akan jauh lebih besar, sehingga akan lebih produktif; Jadi jelaslah bahwa masalah cuti tahunan adalah hal yang wajib dilaku- kan. Melarang Pekerja melaukan hak cuti tahunan adalah suatu perbuatan tidak bijaksana; 6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.4 karena menurut pendapat Tergugat ketidak harmonisan hubungan kerja antara Penggugat dengan Pekerja adalah konfilk antara atasan dan bawah- an. Jadi bersifat individu, seharusnya Pimpinan Perusahaan bertindak le- bih bijaksana dengan melakukan mutas terhadap kedua karyawannya yaitu Pekerja dan juga atasannya (Sdr. Hendrick U.I.) ke unit kerja lain yang berbeda. Dalam hal ini kesalahannya tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak saja. Seorang Manager harus bertanggung jawab atas ke- harmonisan hubungan kerja antara sesama bawahan dan antara bawahan dan atasan. Jadi kalau kronologi fakta-fakta permasalahan dievaluasi, jelas Sdr. Hendrick UI sebagai Manager telah gagal membina bawahan- nya; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 391
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.5 karena tidak ada bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang sah yang dapat membuktikan bahwa telah ada terjadi ketidak harmonisan antara Pekerja dengan sesama Pekerja lainnya. Laporan Polisi yang dilakukan oleh Pekerja karena saat itu Pekerja menemui hambatan atau jalan buntu untuk memperoleh data perusahaan yang diperlukan. Dengan demikian kondisi dan situasilah yang membuat Pekerja terpaksa membuat laporan polisi; 8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.6 karena tuduhan laporan palsu terhadap Pekerja tidak benar sama sekali. Laporan palsu merupakan tindakan kriminil yang dapat dijerat dengan KUH Pidana. Dalam kasus ini Pekerja tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Polisi dalam perkara laporan palsu; 9. Bahwa dalil Penggugat tersebut pada angka 10.7 sudah tercakup dalam jawaban Tergugat pada angka 3 tersebut di atas; 10. Bahwa dalil Penggugat tersebut pada angka 10.8 yang menyatakan kegiatan Penggugat menurun adalah tidak relevan dalam perkara ini maka harus ditolak; 11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.9 karena tidak cukup alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja. Dalam Proses perkara ini pihak Penggugat baru 2 (dua) kali memberi surat peringatan tertulis kepada pihak Pekerja, yaitu : I. Surat Ref. 601/FIN/234 TANGGAL 23 Desember 1997. Surat ini sebagai peringatan ke I (pertama) ditandatangani oleh Sdr. Hendric U Ibrahim (Government Relation Manager); II. Surat Ref. 601/FIN/237 TANGGAL 24 Desember 1997. Surat ini sebagai peringatan ke II (kedua) ditandatangani oleh Sdr. Hendric U Ibrahim (Government Relation Manager); Disamping baru 2 (dua) kali surat peringatan tertulis yang disampaikan kepada Pekerja tidak ada tenggang waktu antara kedua surat peringatan tertulis tersebut. Surat I (pertama) tanggal 23 Desember 1997 dan yang ke II (kedua) tanggal 24 Desember 1997 (Bukti T-7 dan T-8); Dengan demikian tindakan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubung-an kerja terhadap Pekerja belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1996; 12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka terbukti dalam menerbitkan putusan a quo, Tergugat tersebut mem- perhatikan fakta-fakta dan kepentingan kedua belah pihak serta tidak mela- wan hukum. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang me- 392 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
meriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menyatakan putusan Tergugat No. 1488/1362/316-1/IX/PHK/9-1998 adalah sah dan wajib dilaksanakan; - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat telah mengajukan Repliknya di persidangan pada tanggal 23 Maret 1999; Menimbang, bahwa Tergugat atas Replik Penggugat tersebut telah men- gajukan Dupliknya di persidangan pada tanggal 6 April 1999; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan pada tanggal 13 April 1999 yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-13 dengan bermeterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah adalah sebagai berikut: BUKTI-BUKTI PENGGUGAT : 1. Bukti P-1 : Putusan P4P No. 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998; 2. Bukti P-2 : Putusan P4P DKI Jakarta No. 220/01/IX/PHK/VI/ 1998 tanggal 16 Juni 1998; 3. Bukti P-3 : Job Discription Tax Accountant tertanggal 20 Juni 1996; 4. Bukti P-3.a 5. Bukti P-4 6. Bukti P-5 : Terjemahan Bukti P-3; : Surat Perjanjian Kerja, tertanggal 5 Agustus 1996; : Surat Penggugat kepada Pekerja No. 601/FIN/234 tang- gal 23 Desember 1997; 7. Bukti P-6 : Surat Penggugat kepada Pekerja No. 601/FIN/237 tang- gal 24 Desember 1997; 8. Bukti P-7 : Memo kepada Pekerja tertanggal 26 Januari 1998 dari HRD Manager Penggugat; 9. Bukti P-8 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polres Jakarta Selatan No. Pol. 197/114/K/I/1998 Resjaksel tertanggal 24 Januari 1998 atas laporan yang dibuat Pekerja; 10. Bukti P-9 : Surat Panggilan dari Polres Jakarta Selatan tertanggal 11 Februari 1998; 11. Bukti P-10 : Surat Ditjen Pajak perihal pemberitahuan tentang pe- meriksaan Pajak tanggal 16 Januari 1998; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 393
12. Bukti P-11 : Hasil Pekerjaan yang dibuat Pekerja yang tidak selesai mengenai Tax Compliance Rekonsiliasi antara SPT Ta- hunan PPh Badan dan SPM PPn Tahunan 1996; 13. Bukti P-11.a 14. Bukti P-12 15. Bukti P-12.a 16. Bukti P-13 : Terjemahan Bukti P-11; : Hasil Pekerjaan yang selesai mengenai Tax Compliance Rekonsiliasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPM PPn Tahun 1996 yang dibuat oleh Pekerja lain peng- ganti Sdr. Erizal Agus; : Terjemahan Bukti P-12; : Peraturan Perusahaan Penggugat; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan pada tanggal 13 April 1999 yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dengan bermeterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah adalah sebagai berikut : BUKTI-BUKTI TERGUGAT : 1. Bukti T-1,2 : Undang-undang No. 12 Tahun 1964 Pasal 7; Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Pasal 12; : Undang-undang No. 1 Tahun 1951 Pasal 14; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954; : Surat dari Ditjen Pajak No. BEMB-005/WPJ.06/KP. 2. Bukti T-4, 5 3. Bukti T-6 0404/98 tanggal 16 Januari 1998; 4. Bukti T-7 5. Bukti T-8 : Surat Peringatan I tanggal 23 Desember 1997; : Surat Peringatan II tanggal 24 Desember 1997; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan pada tanggal 20 April 1999 masing-masing bernama : HENDRIK U. IBRAHIM, ZAINAL BAKTI D dan MARTINUS setelah bersumpah menurut agamanya yaitu Islam dan Kris- ten memberikan keterangan sebagai berikut : I. SAKSI PENGGUGAT : HENDRI U. IBRAHIM (Government Relation Manager) : - Pekerja masuk kerja di Perusahaan Penggugat melalui iklan harian The Jakarta Post edisi 24 April 1996; - Bahwa Pekerja sering menelpon perusahaan untuk menanyakan lama- ran-nya dan mohon diperhatikan; - Bahwa setelah diterima bekerja posisi Pekerja adalah menggantikan kedudukan orang asing, mengingat tugas tersebut sulit maka Saksi se- laku atasan yang bersangkutan sering menanyakan apa ada kesulitan, namun selalu dijawab tidak ada kesulitan; 394 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- Bahwa saksi sering mengingatkan Pekerja agar selalu siap apabila se- waktu-waktu ada pemeriksaan dari Ditjen Pajak; - Bahwa setiap ditanyakan mengenai tugasnya, Pekerja selalu men- jawab belum selesai masih dalam proses penyelesaian; - Bahwa hasil pekerjaan Pekerja mengenai Rekonsiliasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPM PPn Tahun 1996 yang dibuat Pekerja tidak mencerminkan dasar rekonsiliasi; - Bahwa Penggugat tidak bermaksud melarang cuti Pekerja, akan tetapi Penggugat minta pengertian Pekerja agar menunda cutinya berhubung tugas yang diembannya adalah sangat penting karena berkaitan den- gan Ditjen Pajak; - Bahwa oleh karena itu Penggugat memberikan Peringatan I dan Peringatan II. II. SAKSI ZAINAL BAKTI D (Manager Personalia) menerangkan sebagai berikut : - Bahwa Pekerja baru bekerja selama 1 tahun lebih 5 bulan; - Bahwa Pekerja pernah mengajukan cuti tetapi ditolak oleh Penggugat karena Pekerja masih harus menyelesaikan tugas, mengingat tugas Pe- kerja tersebut berkaitan dengan Instansi Pemerintah yaitu Ditjen Pa- jak; - Bahwa memang benar Pekerja telah melapor kepada Polisi bahwa ada pencuri yang mengambil data-data dalam komputer; III. SAKSI MARTINUS (Tax Accountant Supervisor) menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi adalah bekas anak buah/bawahan Pekerja; - Bahwa sekarang saksi yang menggantikan kedudukan Pekerja; - Bahwa pekerja pernah membuat laporan Polisi mengenai kehilangan data-data pada komputer Pekerja, namun ternyata setelah diperiksa ti- dak ada kehilangan data sebab kesemuanya ada di bank data; - Bahwa seharusnya Pekerja menguasai Perpajakan dan Akuntansi, tetapi kenyataannya Pekerja hanya menguasai Perpajakan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan pada tanggal 27 April 1999 bernama : ERIZAL AGUS setelah bersumpah menurut agama Islam mener- ang-kan sebagai berikut : - Bahwa saksi masuk kerja pada Penggugat karena diiming-imingi gaji dan fasilitas yang baik, oleh karenanya saksi mau dan keluar dari perusahaan dimana saksi masih bekerja; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 395
- Bahwa ternyata bekerja pada Penggugat tidak seperti yang diharapkan, disana penuh intimidasi serta saling iri, sehingga saksi selalu terpojok dan berakibat pada hasil pekerjaan yang tidak baik karena selalu dikejar-kejar waktu, padahal volume pekerjaan yang diberikan sangat besar; - Bahwa saksi pernah mengajukan cuti 2 hari tetapi oleh Penggugat ditolak dengan alasan harus menyelesaikan tugas; - Bahwa saksi bersedia di PHK asal diberikan pesangon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan bahwa sebagai pengganti jaminan masa depan yang hilang akibat kepindahan saksi dari perusahaan yang lama ke Penggugat; - Bahwa saksi memang mengakui membuat laporan Polisi bahwa data-data yang ada di Komputer Saksi hilang, padahal komputer tersebut berada di kamar kerja saksi; Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing didalam persidangan pada tanggal 11 Mei 1999; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatunya ditujukan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah terurai didalam surat gugatan tersebut; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini ada- lah Surat Keputusan Tergugat Nomor 1488/1326/316-1/PHK/9-1998 yang merupakan Surat Keputusan sesuai dengan Pasal 1 butir (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu konkrit, individual dan final; Menimbang, bahwa Surat Keputusan tersebut amarnya adalah sebagai berikut : I. Menolak permohonan izin kepada Penggugat, PT. Petrosea, Jl. Taman Kemang No. 32 B Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Erizal Agus d/a Abu Bakar Bahasoan, SH. Advokat dan Pengacara Jl. Otista Raya No. 125-127 Jakarta; II. Mewajibkan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Pekerja; III. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memanggil Pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini; 396 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
IV. Mewajibkan kepada Pekerja untuk melaporkan diri kepada Penggugat untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini; V. Mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar upah selama dalam proses kepada Pekerja, yakni upah dari bulan Mei s/d September 1998 se- besar 50% = 5 x 50% x Rp.3.800.000,- = Rp.9.500.000,- VI. Menyatakan Pekerja telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari Penggugat, apabila tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali atau te- lah dipanggil secara patut oleh Penggugat tetapi Pekerja tidak bersedia be- kerja kembali; VII. Mewajibkan kepada Penggugat, membayar upah penuh sejak Pekerja melaporkan diri untuk bekerja kembali; VIII. Pelaksanaan Putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenaga-kerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Sela- tan; Mernimbang, bahwa surat keputusan tersebut di atas telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 November 1998 dan gugatan diterima dan di- daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 1998 sehingga gugatan Penggugat tersebut belum kadaluarsa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; Menimbang, bahwa surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dikeluarkan pada tanggal 25 September; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat me- ngajukan bantahannya dan karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-13 sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-8 yang kesemuanya dococokan di muka persidangan dan telah dimeteraikan sesuai dengan Undang-undang Meterai; Menimbang, bahwa dari gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta saksi Penggugat masing-masing Hendrik U. Ibrahim, Zainal Bakti D. dan Martinus dan saksi Tergugat adalah Erizal Agus dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa Pekerja Erizal Agus kelihatannya memang tidak mampu menger- jakan tugas yang dibebankan kepadanya karena setiap waktu ditagih/di- tanyakan apakah pekerjaannya yang diberikan kepadanya itu telah selesai atau belum ternyata Pekerja itu selalu menunda-nunda dan mengatakan belum selesai; 2. Bahwa Pekerja telah diperingatkan oleh Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali tentang tugasnya yang tidak kunjung selesai; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 397
3. Bahwa Pekerja telah meninggalkan tempat kerjanya tanpa izin dari Peng- usaha dengan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai itu; 4. Bahwa Pekerja telah melapor ke Polisi (Polres Metro Jakarta Selatan) tentang adanya pencurian data PT. Petrosea akan tetapi setelah dicek ke- benarannya ternyata tidak benar; Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan adanya alasan-alasan terse- but di atas, telah menunjukan bahwa antara Pekerja dan Perusahaan se- benarnya sudah tidak harmonis lagi sehingga apabila Pekerja dikembalikan lagi untuk bekerja di Perusahaan Petrosea tidak akan berjalan harmonis lagi; Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) c yaitu azas keseimbangan maka seharusnya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja haruslah dikabulkan; Menimbang ,bahwa selanjutnya permohonan Pekerja untuk dibayarkan gajinya sebelum penetapan No. 139/G/1998/PT.TUN.JKT atas nama Erizal Agus telah dipenuhi oleh Pengusaha dengan membayar gaji terakhir sebelum Penetapan Penundaan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah); Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta permohonan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabul- kan untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 1998 Nomor : 139/G/1998/PT.TUN.JKT tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisi- han Perburuhan Pusat Nomor : 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang mem- punyai kekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ha- ruslah dihukum untuk membayar biaya perkara; Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan-peraturan lain yang terkait; M E N G A D I L I 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1488/1326/ 316- 1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998; 3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi menguatkan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuh- 398 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
an Daerah (P4D) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 308/P.222/01/ PHK/VI/1998 tanggal 16 Juni 1998; 4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/G/1998/PT.TUN. JKT. tanggal 27 November 1998 tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 1488/1326/316- 1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.118.500,- (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah); Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA tanggal 25 Mei 1999 oleh kami MARCUS LANDE, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, Ny. POPPY YAYATI SARWORO, SH. dan SOEDARSONO, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 1 Juni 1999 oleh kami Ketua Majelis dengan didamp- ingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SUSARNO Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; KETUA MAJELIS ttd. MARCUS LANDE, SH. HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II, ttd. ttd. Ny. POPPY YAYATI SARWORO, SH. SOEDARSONO, SH. PANITERA PENGGANTI, ttd. SUSARNO Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 399