Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 4 No. 2 Juni 2024 e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 299-312 DOI: Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari No. 6285 Dalva Aulia Apandi, Tajul Arifin UIN Sunan Gunung Djati Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614 Korespodensi email : Abstract. This research aims to analyze cases of theft based on Article 362 of the Criminal Code and Hadith Bukhari no. 6285. The research method used is qualitative with case studies. Data was collected through literature studies and analysis of court decisions related to theft cases. The research results show that Article 362 of the Criminal Code and Hadith Bukhari no. 6285 has similarities and differences in defining and regulating the crime of theft. The similarities lie in the elements of theft, namely taking something that does not belong to you with the intention of possessing it. The difference lies in the sanctions given, where the Criminal Code provides for imprisonment, while Hadith Bukhari no. 6285 sanctions caning. It can be concluded from this research that Article 362 of the Criminal Code and Hadith Bukhari no. 6285 are two different sources of law in regulating the crime of theft. Even though they have similarities and differences, these two sources of law have the same goal, namely to protect property rights and uphold justice. Keywords: Theft, Article 362 of the Criminal Code, Hadith Bukhari no.6285. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Hadist Bukhari no. 6285. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan terkait kasus pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 362 KUHP dan Hadist Bukhari no. 6285 memiliki persamaan dan perbedaan dalam mendefinisikan dan mengatur tindak pidana pencurian. Persamaan terletak pada unsur-unsur pencurian, yaitu mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki. Perbedaan terletak pada sanksi yang diberikan, di mana KUHP memberikan sanksi pidana penjara, sedangkan Hadist Bukhari no. 6285 memberikan sanksi hukuman cambuk. Dapat disimpulkan penelitian ini adalah bahwa Pasal 362 KUHP dan Hadist Bukhari no. 6285 merupakan dua sumber hukum yang berbeda dalam mengatur tindak pidana pencurian. Meskipun memiliki persamaan dan perbedaan, kedua sumber hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi hak milik dan menegakkan keadilan. Kata Kunci: Pencurian, Pasal 362 KUHP, Hadist Bukhari no. 6285. LATAR BELAKANG Kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, pencurian adalah pelanggaran yang sangat merugikan terhadap properti. Stabilitas keamanan, baik harta benda maupun jiwa serta pola pikir masyarakat, tentu bisa terguncang akibat kejahatan ini. Alhasil, mencuri secara tegas dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah), dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berat. Hal ini terlihat dari hukuman yang diterima pencuri dan prospek hukumannya. Faktor utama yang menyebabkan pencurian ini terjadi yaitu karena factor ekonomi , gaya hidup, kesempatan bahkan bisa dari faktor lingkungan pergaulan. Pelaku pencurian mencuri dengan maksud dan tujuan untuk memiliki apa pun yang merupakan milik, benda, atau benda orang lain. Segala sesuatu yang berwujud, termasuk yang tidak berwujud seperti binatang, memenuhi syarat sebagai benda. Barang tersebut tidak harus mempunyai nilai moneter. Mencuri diartikan sebagai mengambil sesuatu tanpa persetujuan pemiliknya. Baik Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 19, 2024; Published: Juni 30, 2024; * Dalva Aulia Apandi,
ANALISIS KASUS PENCURIAN MENURUT PASAL 362 KUHP DAN HADIST BUKHARI NO. 6285 secara aktif (mengambil sesuatu dari orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya) maupun secara pasif (menahan sesuatu yang seharusnya menjadi milik orang lain) dapat dianggap sebagai pencurian. Pelaku pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian dapat dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, atau adanya kesempatan.Faktor ekonomi merupakan faktor dominan dalam kasus-kasus pencurian. Gaya hidup dan kesempatan juga dapat menjadi faktor penyebab pencurian. Sebagaimana telah diatur dalam isi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Masih banyak orang yang mencuri karena kesulitan mendapatkan pekerjaan, padahal undang-undang sudah jelas menyatakan hukuman yang akan diterima pelaku atas perbuatannya. Pendidikan yang tidak memadai menyebabkan Melamar pekerjaan merupakan hal yang sulit bagi sebagian besar orang, terutama di kota-kota besar. Prasyarat yang perlu dipenuhi adalah usia minimal dan latar belakang pendidikan. Hal ini merupakan kesulitan yang signifikan bagi sebagian masyarakat kelas bawah. Mencuri menjadi keputusan cepat yang diambil ketika seseorang berada dalam situasi yang mengerikan dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dampak yang terjadi bagi masyaakat terkait kasus pencurian ini tentunya beragam diantaranya yaitu : Ketidakamana; Tentunya pencurian ini dapat membuat setiap individu mengalami ketakutan atau kecemasan bahwa mereka dapat menjadi korban kejahatan, yang akan menurunkan kualitas hidup mereka dan mempengaruhi rasa kebebasan mereka, karena tidak disangka pencuri makin kesini mereka mencoba membawa senjata tajam untuk melindungi dirinya, Gangguan ketertiban social; Tingginya tingkat kriminalitas akan memberikan gangguan ketertiban sosial di kalangan masyarakat, yang akan mengganggu kesejahteraan Masyarakat, Penyalahgunaan data pribadi; Pencurian data pribadi dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik data tersebut, serta memperparahkan sistem dan mengakibatkan kurangnya pengawasan, Keresahan dalam Masyarakat; Pencurian dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang akan mengganggu kesejahteraan Masyarakat, Kesempatan; Pencurian dapat disebabkan oleh kesempatan, yang akan memperparahkan kesejahteraan Masyarakat, Pengecualian; Pencurian dapat dilakukan oleh penderita kleptomania, yang dapat menjadi pengecualian dalam pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian tersebut. 300 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO. 2, JUNI 2024
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 299-312 METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap suatu kasus pencurian tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dimana melakukan kajian pustaka terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. dan analisis putusan pengadilan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait kasus pencurian untuk mengetahui bagaimana Pasal 362 KUHP dan Hadist Bukhari no. 6285 diterapkan dalam praktik peradilan. Alat penelitian yang digunakan adalah lembar analisis data yang mana digunakan untuk mencatat dan menganalisis data yang diperoleh dari studi literatur dan analisis putusan pengadilan.dan software analisis data digunakan untuk membantu dalam proses analisis data. Subjek penelitian adalah putusan pengadilan dan hukum islam terkait kasus pencurian, dan objek penelitian adalah analisis kasus pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Hadist Bukhari no. 6285. Adapun tahapan penelitian yang digunakan ialah penentuan topik penelitian yang mana Peneliti menentukan topik penelitian "Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP dan Hadist Bukhari no. 6285", Kajian Pustka ; Peneliti melakukan kajian pustaka terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, Pengumpulan data; Peneliti mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap dokumen-dokumen hukum, yaitu pendekatan deduktif yang mencakup penjabaran isu-isu luas sebelum mencapai temuan- temuan yang lebih mendesak. (Ikhwan, 2022). Studi dokumentasi atau studi literatur yang dilakukan di perpustakaan dijadikan sebagai pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari penulis dan dari bahan-bahan hukum dan buku-buku dengan membaca, mempelajari, dan mengevaluasi catatan dari buku, artikel, makalah, peraturan, dan bahan lain yang relevan dengan pokok bahasan, yaitu mencuri. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang disebut analisis isi, yang memerlukan pemilihan beberapa interpretasi, membandingkannya, menggabungkannya. Setiap bagian data dibahas untuk mengatasi masalah penelitian. Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik, dan jika teks hukum itu berbentuk hadist, maka Menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayah dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis seara cermat (Arifin, 2014). Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum islam yang bertujuan untuk mewujudkan dan
ANALISIS KASUS PENCURIAN MENURUT PASAL 362 KUHP DAN HADIST BUKHARI NO. 6285 kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epsitemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama karena Menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan (Arifin, 2016). HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Pencurian Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, definisi ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut pasal tersebut, pencurian dilakukan dengan sengaja mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya ada dalam kekuasaan pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pencurian juga dikecam keras. Menurut Hadist Bukhari nomor 6285, tindakan pencurian sangat dicela dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran dan amanah, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku pencurian guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam berbagai literatur hukum, pencurian dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak milik dan merusak tatanan sosial. Para ahli hukum seperti R. Soesilo dan P.A.F. Lamintang serta ulama seperti Imam Al-Bukhari dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberikan penjelasan mendetail mengenai definisi dan implikasi hukum dari tindakan pencurian. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif Indonesia Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. Beberapa ahli hukum memberikan pandangan mengenai definisi ini ; a. R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" menjelaskan bahwa pencurian merupakan tindakan mengambil barang yang berada di dalam kekuasaan pemiliknya secara diam- diam dan tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki. b. Lamintang dan P.A.F. Lamintang dalam "Delik-delik Khusus" menyatakan bahwa unsur-unsur pencurian meliputi: mengambil barang, barang itu adalah milik orang lain, ada maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan tanpa izin. 302 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO. 2, JUNI 2024
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 299-312 Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam Dalam perspektif hukum Islam, pengertian pencurian diuraikan dalam berbagai literatur hadist dan fiqh. Hadist Bukhari nomor 6285 menggarisbawahi pentingnya amanah dan integritas dalam masyarakat Islam. Beberapa ulama dan ahli hukum Islam menjelaskan konsep ini: a. Imam Al-Bukhari dalam "Sahih Bukhari" menuliskan bahwa pencurian adalah perbuatan yang sangat dikecam dalam Islam dan dijelaskan melalui berbagai hadist yang mencakup ancaman hukuman berat bagi pelakunya. Hukuman potong tangan bagi pencuri yang memenuhi syarat-syarat tertentu merupakan contoh yang diajarkan dalam Islam untuk menjaga ketertiban dan keamanan harta benda. b. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu" menjelaskan bahwa pencurian dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari nilai materi barang yang dicuri, tetapi juga dari segi niat dan metode yang digunakan. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam Kajian literatur ini menunjukkan bahwa baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, pencurian dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan merugikan. Para ahli hukum dan ulama sependapat bahwa tindakan ini harus diberi sanksi tegas untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pandangan dari R. Soesilo, Lamintang, Imam Al-Bukhari, dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan keparahan tindakan pencurian dalam kedua sistem hukum tersebut. Analisis Pencurian dalam pasal 362 KUHP Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda, yaitu kejahatan terhadap kepentingan individu. Pasal 362-367 Bab XXII KUHP memberikan informasi tersebut. Dalam bahasa Indonesia, istilah "pencurian" berasal dari kata dasar "curi" yang kemudian diberi akhiran "pe" dan "an". Tindakan mencuri inilah yang dimaksud dengan kata "pencurian". Pencurian adalah perilaku yang merugikan banyak orang, terutama komunitas lokal kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. "Pencuri" berarti orang yang mencari atau maling."Curian" berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan. Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling
ANALISIS KASUS PENCURIAN MENURUT PASAL 362 KUHP DAN HADIST BUKHARI NO. 6285 lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Oleh karena itu, Kita perlu mencegah terjadinya pencurian secara rutin dalam kehidupan sehari-hari karena ada beberapa kemungkinan terjadinya hal tersebut. Pencurian diartikan sebagai perampasan secara melawan hukum atas barang milik orang lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa mencuri adalah kejahatan yang paling meresahkan masyarakat karena merupakan kejahatan yang sangat lazim. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Rp.900,-". Saat membuat Pasal 362, Ungkapan "melawan hukum" digunakan secara jelas dan tegas dalam seluruh KUHP tersebut. KUHP menegaskan bahwa mencuri barang milik orang lain dengan cara melanggar hukum merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana, sebagaimana ditunjukkan dengan penggunaan frasa "melawan hukum" dalam pengertian tindak pidana pada Pasal 362. Menelaah Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai pencurian, perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pencurian menurut hukum Indonesia. Menurut pasal ini, pencurian terjadi ketika seseorang dengan sengaja mencuri sesuatu milik orang lain tanpa persetujuan atau izin orang tersebut, baik agar ia dapat memilikinya sendiri atau agar orang lain yang tidak diperbolehkan dapat menggunakannya. Individu yang melakukan kejahatan, barang yang diambil tanpa izin, motif jahat di balik tindakan tersebut, dan teknik atau prosedur yang digunakan untuk mencuri barang tersebut merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat menyelidiki pencurian. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, penting juga untuk mempertimbangkan latar belakang kejadian aktual dan keputusan pengadilan terkait. Pelaku pencurian mempunyai motivasi atas tindakannya dengan alasan yang tentunya berbeda; mereka mungkin mencuri untuk memenuhi kebutuhan atau mengejar keuntungan finansial. Beberapa pencuri mencuri hanya karena mereka punya kesempatan. Pencurian adalah penggunaan alasan apa pun yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Kekecewaan karena kehilangan barang dan keresahan yang ditimbulkan oleh pencurian di masyarakat 304 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO. 2, JUNI 2024
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 299-312 merupakan dua dampak pencurian terhadap korbannya. Karena pencurian sering terjadi di masyarakat, maka tindakan tersebut menimbulkan risiko yang serius bagi masyarakat. Hukuman mati, penahanan, denda, dan hukuman pidana merupakan hukuman utama; hukuman lebih lanjut antara lain meliputi: pembatalan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, penerbitan putusan hakim, dan lain-lain. Ancaman pidana dapat dikategorikan sebagai ancaman yang membenarkan, membenarkan, atau memberikan penjelasan agar tidak dilakukan penuntutan suatu tindak pidana. Contoh alasan tersebut antara lain Ne Bis In Idem, kematian terdakwa, penyelesaian di luar pengadilan yang telah berakhir, kekuasaan yang dipaksakan, pembelaan yang dipaksakan, mematuhi instruksi pengadilan, dan arahan kantor yang sah, serta perintah jabatan perlu dijalankan itu tidak sah dengan I'tikad yang baik. Sebab itu, anacaman pidan penjara serta pidana denda itu tentunya telah diatur dalam Pasal 362 KUHP. Analisis hadist H.R Bukhari no. 6285 Pencurian Menurut syariat islam itu Dibagi menjadi dua, yaitu pencurian yang diancam dengan had dan pencurian yang diancam dengan ta'zir. Pencurian kecil-kecilan dan besar- besaran adalah dua kategori pencurian yang dapat dikenakan hukuman. Awdah mendefinisikan pencurian kecil-kecilan sebagai tindakan memperoleh harta milik orang lain secara diam-diam; Namun Al-Sayid Sabiq mengartikan pencurian kecil-kecilan sebagai pencurian yang tentu saja hukumannya sama dengan pemotongan tangan secara paksa. Hukuman bagi kasus Pencurian, sebagaimana didefinisikan dalam hukum pidana Islam, adalah pengambilan properti orang lain secara diam-diam. setelah diartikan sebagai memperoleh sesuatu tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Kedua Misalnya, ketika pemilik rumah sedang tidur, seseorang mencuri barang-barangnya dari rumah. Mengingat hal ini, sehubungan dengan pencurian Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 "Dan pencuri laki-laki dan pencuri Perempuan, maka potonglah tangannya masing- masing", hal ini merupakan tindak pidana menurut hukum pidana Islam dan diancam dengan dipotong tangan (had). Dalam kasus pencurian jika dikaitkan dengan hukum pidana islam tentunya sama hal nya dengan yang di jelaskan dalam hadist bukhari No. 6285. Berikut Hadist Bukhari Nomor 6285 : ّيِبﱠنلا ْنَع َة َرْيَر ُضْيَب ُهﱠنَأ َن ْو َرَي اوُناَك ُشَمْعَ ﱠ ىﱠلَص ِ ُ ُه يِبَأ ْنَع ٍحِلاَص اَبَأ ُتْع ِمَس َلاَق ُشَمْعَ ْﻷا َلاَق ُه ْﻷا اَنَثﱠدَح يِبَأ يِنَثﱠدَح ٍثاَيِغ ِنْب ِصْفَح ُنْب ُرَمُع اَنَثﱠدَح ﱠ َنَعَل َلاَق َمﱠلَس َو ِهْيَلَع َمِها َرَد ى َوْسَي اَم اَهْن ِم ُهﱠنَأ َن ْو َرَي اوُناَك ُلْبَحْلا َو ِديِدَحْلا ُدَي ُعَطْقُتَف َلْبَحْلا ُق ِرْسَي َو ُهُدَي ُعَطْقُتَف َةَضْيَبْلا ُق ِرْسَي َق ِراﱠسلا ُ
ANALISIS KASUS PENCURIAN MENURUT PASAL 362 KUHP DAN HADIST BUKHARI NO. 6285 Telah menceritakan kepada kami [Umar bin Hafsh bin Ghiyats] telah menceritakan kepadaku [ayahku] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] mengatakan; aku mendengar [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya." Al A'masy mengatakan, para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud telur disini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah jika senilai beberapa dirham. [Bukhari No.6285] Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara definisi KUHP dan hukum Islam mengenai pencurian. Perbedaan definisi, komponen, jenis, dan bentuk ancaman pidana yang teridentifikasi menunjukkan hal tersebut. KUHP Islam menempatkan ancaman hukuman yang lebih berat dan padat dibandingkan KUHP, hal ini terlihat dari lima kasus pencurian yang terjadi dalam setahun terakhir, termasuk satu kasus di Negara Brunei Darussalam. Pencurian memang terjadi, bahkan di negara yang menganut hukum pidana Islam. Dalam hal ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada masa kolonial Belanda diyakini telah gagal memenuhi tuntutan sebagian besar umat beragama dan gagal memberikan solusi yang diperlukan. Pengertian pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam, serta berbagai bentuk ancaman pidana dan pelanggaran terkait pencurian yang dilarang oleh kedua undang-undang tersebut berdasarkan H.R. Bukhari, berbeda secara signifikan, terlihat dari informasi latar belakang yang diberikan di atas. Tentunya dari kedua hukum baik dari KUHP dan H.R Bukhari memiliki perbdaan dan persamaan yang tentunya signifikan, tetap keduanya sama memberikan sanksi kepada pelanggar yang sudah melakukan pencurian. Tetapi, jika kita tinjau perbedaan dari kedua perspektif hukum ini terkait pencurian tentunya sangat terlihat berbeda jika Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) itu bentuk sub system hukum nasional din negara Indonesia, Namun, Hukum pidana islam yang diambil dari Hadist Bukhari bersumber dari ajaran agama, yang ternyata memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa perbedaan penting yang tentunya sangat terlihat dari kedua system hukum ini. 1. Segi Penerangannya atau Pengertian Hukum pidana di Indonesia (KUHP) atau sejenisnya itu tentunya aturan hukum yang dibuat oleh manusia, sedangkan hukum pidana Islam itu yang mengambil dari Hadist Bkhari tentunya itu berasal dari ketentuan agama yang mengandung kemasalahatan bagi kehidupan manusia. 306 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO. 2, JUNI 2024
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 299-312 2. Segi Penerapan atau Implementasinya Hukum pidana di Indonesia itu tentunya mempunyai keemahan-kelemahan di dalamnya yang penerapannya atau proses penegakan hukumnnya, sedangkan hukum dalam islam itu berasal dari ketentuan yang telah dibuat oleh agama tersebut. 3. Segi Kepemilikan Hukum pidana di Indonesian tentunya tidak membedakan agama warga negaranya, sedangkan hukum pidana islam hanya berlaku bagi orang yang dapat dibebabni kewajibannya seperti mukallaf dalam agama islam 4. Keluhan dalam prinsip penerapan hukum Hukum pidana di Indonesia lebih mengatur pada keberlakuannya terhadap semuaa penduduk Indonesia, sedangkan hukum pidana islam tentunya lebih menonjolkan diri keberlakuannya terhadap umat muslim. 5. Perubahan Hukumnya Indonesia sedang dalam proses mereformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan usulan untuk memasukkan norma hukum Islam, seperti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10/2002144 dan Qanun Provinsi NAD Nomor 11/2002,145, dalam sistem hukum nasional Indonesia. 6. Dalam segi nilai-nilai Tentunya hukum pidana di Indonesia ini memiliki nilai-nilai hukum islam yang berupa nilai Pendidikan serta menjaga stabilitas dalam masyrakat, sedangkanhukum pidan islam memiliki nilai-nilai yang berasal dari ktab suci agama islam yakni Al-Qur'an dan Hadist. Di sisi lain, hukum pidana di Indonesia tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dan hukum publik, sedangkan hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Selain itu, hukum pidana di Indonesia memiliki penerangan yang lebih jelas dan lebih sistematis, sedangkan hukum pidana Islam memiliki penerangan yang lebih umum dan lebih terkait dengan praktis hukum. Pada dasarnya, hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek, seperti penerangan, penerapan, kepemilikan, keluhan, perubahan, dan nilai-nilai. Jika kasus pencurian ini dibiarkan, maka dampaknya akan menjadi beragam dan teruk. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:
ANALISIS KASUS PENCURIAN MENURUT PASAL 362 KUHP DAN HADIST BUKHARI NO. 6285 a. Peningkatan tingkat korupsi: Kasus pencurian yang tidak diatasi akan meningkatkan tingkat korupsi di masyarakat, karena Semakin banyak orang yang melanggar standar antikorupsi, semakin sedikit rasa bersalah mereka terhadap hal tersebut. b. Pengurangan perekonomian: Pencurian yang tidak dihindari akan mempengaruhi perekonomian negara, seperti melambatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan meningkatkan biaya transaksi ekonomi. c. Kesenjangan sosial: Pencurian yang tidak dihindari akan membuat kesenjangan sosial semakin lebar, seperti mengakibatkan orang-orang yang miskin semakin terpuruk dalam kemelaratan, sementara orang-orang yang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap. d. Penggunaan sumber daya publik: Pencurian yang tidak dihindari akan mengakibatkan uang pembelanjaan pemerintah menjadi lebih sedikit, sehingga rakyat miskin tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, atau fasilitas kesehatan yang mencukupi. e. Pengurangan keamanan: Pencurian yang tidak dihindari akan meningkatkan risiko keamanan di masyarakat, seperti melambatkan proyek infrastruktur yang sarat korupsi dan mengancam keselamatan publik. f. Pengurangan hukum: Pencurian yang tidak dihindari akan meningkatkan risiko kehukuman di masyarakat, seperti melambatkan proses peradilan pidana dan membuat korban tidak mendapatkan perlindungan hukum. g. Pengurangan kepercayaan: Pencurian yang tidak dihindari akan meningkatkan risiko kepercayaan di masyarakat, seperti melambatkan pelayanan publik dan membuat individu lebih susah untuk mengaukasi kejahatan. h. Pengurangan keseimbangan lingkungan: Pencurian yang tidak dihindari akan meningkatkan risiko kerusakan alam, seperti melambatkan proses pemulihan hutan yang ditebang dan meningkatkan erosi. i. Peningkatan pembelian limbah: Pencurian yang tidak dihindari akan meningkatkan risiko pembelian limbah yang sembarangan, seperti limbah yang tercemar dari pabrik di sekitar pemukiman. j. Peningkatan risiko kekerasan: Pencurian yang tidak dihindari akan meningkatkan risiko kekerasan di masyarakat, seperti melambatkan proses diversi dan membuat korban tidak mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat harus berusaha untuk mengurangi kasus pencurian dan membantu korban tindak pidana pencurian ringan. Kendatinya, Indonesia tidak 308 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO. 2, JUNI 2024
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 299-312 memakai hukum dalam islam salah satunya hukum dalam Hadist Bukhari ini, karena memang Indonesia tentuany bukan negara agama dan ideologi yang dimiliki Negara Indonesia pun bukan ideologi islam tetapi ideologi Indonesia itu pada Pancasila. Dengan adanya dampak yang akan menimpa setiap individu, keluarga atau bagian Masyarakat jika terjadi pencurian, perlu dicegah Sebelum hal ini terjadi. Ada beberapa Langkah yang perlu dicegah dalam kasus pencurian ini untuk terjadi pada individu, keluarga atau lingkungan Masyarakat : 1. Penggunaan Teknologi Dengan kemajuan teknologi tentunya sangat beragam alat pembantu untuk masuk ke dalam pagar dengan menggunakan gembok kunci kode atau pintunya memakai smart door pintu yang memakai kunci juga memakai hanya kartu tempel. Atau seiring teknologi makin modern itu bisa menggunakan instalasi system keaman pintar yang bisa di akses dari jarak jauh atau dari smarthphone yang kita punya atau kitab isa memiliki CCTV yang berbunyi agar jika ada gerak gerk yang mencurigakan itu CCTV akan berbunyi seperti alarm dan masih banyak lagi, sellau pastikan pula bahwa pintu jendela itu terkunci dengan rapat dan baik ini merupakan Langkah yang paling penting dalam menjaga kemananan rumah. 2. Kesadaran Tentu saja, dalam mencegah adanya pencurian dalam lingkngan kita pelunya meningkatkan kesadaran terkait bahaya pencurian serta pentingnya mengamankan barang berharga kita. 3. Manajemen Aset Dalam setiap kelurag tentunya memiliki barang berargana, dengan hal ini perlunya kita untuk menjaga brang-barang berharga tersebut. Barang-barang seperti perhiasaan, uang tunai dan perangkat elektronik. Simpanlah ditempat yang aman dan terkunci agar bebas dari terjadinya pencurian. 4. Kerjasama Dalam mengamankan lingkungan tentunya tidak cukup oleh satu atau dua orang saja, perlu adanya kerjasaa yang terjaling antar tentanga, RT atau RW setempat hal ini guna membantu untuk meningkatkan pengawasan terhadap lingkunga dari Tindakan pencurian 5. Pemantauan Lingkungan Biasanya pencurian dapat terjadi dalam lingkungan yang memiliki kesempatan untuk dicuri, maka tetap jaga lingkungan sekitar agar tidak gelap dan tetap terang hal ini dapat membantu agar mengurangi kesempatan untuk pencuri melakukan tindakannya di tempat tersebut.
ANALISIS KASUS PENCURIAN MENURUT PASAL 362 KUHP DAN HADIST BUKHARI NO. 6285 6. Pelaraporan serta Resnpon yang Cepat Untuk kasus seperti ini alangkah baiknya Masyarakat untuk melapor ke pihak yang berwenang jika terjadi aktifitas yang mencurigakan atau Tindakan pencurian bisa melapor ke RT setempat terlebih dahulu atau kek pihak yang berwenang langsung untuk mennagani kasus-kasus pencurian Secara efektif serta efiseien. KESIMPULAN Dapat penulis simpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya, Kamus Alkitab Indonesia mengatakan bahwa mencuri adalah perampasan harta milik orang lain secara tidak sah. Pasal 362 KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja merampas seluruh atau sebagian barang milik orang lain, diancam dengan pidana pencurian, pidana penjara paling lama lima tahun, dan denda paling sedikit sembilan ratus rupee." Rp. 900,-". Ketika Pasal 362 diundangkan, kata "sah" jelas digunakan dalam berbagai pasal KUHP. Hukum pidana mengatur bahwa pencurian barang milik orang lain secara tidak sah merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana. Seperti halnya kata "halal" dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, ada banyak faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk pencurian menurut hukum Indonesia. Pencurian terjadi ketika properti dicuri, dan ketika menyelidiki pencurian, penting untuk mempertimbangkan cara properti tersebut dicuri. Untuk pemahaman yang lebih baik, penting juga untuk mempertimbangkan asal usul prinsip-prinsip utama dan keputusan pengadilan yang benar sebagai alasan atas tindakan mereka dalam berbagai masalah yang mereka curi untuk mencari nafkah atau menghasilkan uang. Karena pencurian sering terjadi di masyarakat, maka perilaku seperti ini menimbulkan ancaman yang serius bagi masyarakat. Sanksi pokoknya antara lain hukuman mati, penjara, denda, dan sanksi pidana lainnya antara lain: perampasan hak tertentu, penyitaan harta benda, dan penetapan hakim penilaian. Sedangkan menurut Awdah, pencurian kecil-kecilan adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, sedangkan menurut Al-Sayid Sabiq, pidana pencurian kecil-kecilan dan pencurian sama saja. Siapa pun yang melanggar hukum, mencuri, atau mencuri barang milik orang lain, akan dihukum pancung menurut hukum Islam. Ingatlah hal ini, mengenai pencurian, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 38: "Masing-masing tangan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan masing-masing" yang merupakan dosa menurut hukum Islam. Mereka diancam akan dipotong tangannya. 6285. [Sahih Bukhari No. 6285] Secara ringkas, KUHP dan hukum Islam nampaknya mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai pencurian. Hukuman menurut KUHP Islam lebih berat dan berat dibandingkan 310 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO. 2, JUNI 2024
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 299-312 dengan KUHP Islam, terbukti dengan lima kasus pencurian yang terjadi tahun lalu, termasuk satu di Brunei Darussalam. Oleh karena itu, KUHP Kolonial Belanda (KUHP) tampaknya tidak memenuhi kebutuhan banyak umat beragama dan tidak memberikan solusi yang diperlukan untuk pencurian dalam jenis hukum pidana dan hukum pidana Islam yang sama. DAFTAR PUSTAKA Ahmad Wardi Mushlih, Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 47 Bambang Sunggono,2011."Metodologi Penelitian Hukum", Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hal 109 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Djazuli. A, Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Cet.3, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. H. M. Federspiel, Tajul Arifin, Dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996). Hasballah Thaib. M Dan Imam Jauhari, Kapita Selekta Hukum Pidana Islam, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004. Mohch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kuhp, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1997. Hasballah Thaib. M Dan Imam Jauhari, Kapita Selekta Hukum Pidana Islam Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, Hlm. 28-29 I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, A.A. Ketut Sukranatha, Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika: Jakarta, Hal.98 Moeljatno, 1958, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pt. Bina Aksara, Jakarta Moeljatno,2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta,Jakarta, Hal.59 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Peraturan Uu Kuhp No. 362 Kuhp Prasetyo, Teguh, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, Vol. 1(1) April 2017, Pp. 339-352
ANALISIS KASUS PENCURIAN MENURUT PASAL 362 KUHP DAN HADIST BUKHARI NO. 6285 Soesilo. R, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1998 Tajul Arifin. Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Uin Sunan Gunung Djati, 2016) Tajul Arifin. Ulumul Hadits (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014). Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Umm Press, Malang. Universitas Dipomnegoro. Semarang, 2001, Hlm. 77-78 Diakses 13 April 2024 Puku 312 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO. 2, JUNI 2024