KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT HAK AZASI MANUSIA Jefri Efendi1 Magister Ilmu Hukum Universitas Wsinuwardhana Malang Abstrak Ketentuan pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa di samping 4 (empat) macam pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, ada 3 (tiga) macam pidana tambahan, yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi dan merupakan salah satu bentuk pidana pokok. Keberadaan pidana mati pada dasarnya merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (rechtsbelang), yaitu yang berupa nyawa manusia. Keberadaan pidana mati di kalangan ahli hukum terdapat perbedaan pendapat. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah prosedur eksekusi bagi terpidana mati dilihat dari sisi HAM. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil ditemukan bahwa pidana mati telah ada sejak jaman dahulu melalui pengaturan hukum positif, hukum adat, dan agama. Pidana mati merupakan penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak kekebasan orang lain dalam memenuhi keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, kemanan dan ketertiban umum. Pidana mati di Indonesia hanya diberlakukan bagi kejahatan yang sangat serius sesuai hukum yang berlaku. Konstitusi selain melindungi HAM juga membolehkan HAM tersebut dibatasi. Kata kunci: Filsafat hukum, pidana mati, HAM. Abstract The provisions of article 10 of the Criminal Code (CRIMINAL CODE) state that in addition to 4 (four) main criminal types, namely: death penalty, imprisonment, imprisonment and fines, there are 3 (three) additional criminal types, namely the revocation of certain rights, confiscation of certain goods, and the announcement of the judge's decision. The death penalty is the most severe type of criminal in the composition of sanctions and is one of the main forms of criminal. The existence of the death penalty is basically a type of criminal that robs a legal interest (rechtsbelang), which is in the form of human life. The existence of the death penalty among jurists there is a difference of opinion. The formulation of the issue raised is how the execution procedure for death row inmates is viewed from the human rights side. The type of research used is normative juridical with a statutory approach. The results found that the death penalty has existed since antiquity through the regulation of positive laws, customary laws, and religion. The death penalty is a guarantee of recognition and respect for the right of 1 Alamat Korespondensi:
Jefri Efendi, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati.. 55 freedom of others in fulfilling justice in accordance with moral considerations, religious values, security and public order. The death penalty in Indonesia is only applied to very serious crimes in accordance with applicable law. The Constitution in addition to protecting human rights also allows such human rights to be restricted. Keywords: Philosophy of law, death penalty, human rights. A. Latar Belakang Masalah penegakan hukum sangat penting dalam membangun ketertiban, perdamaian, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, itu harus ditegakkan untuk menghasilkan masyarakat yang tertib dan damai. Terkait dengan upaya penegakan hukum di Indonesia, sebagai negara yang mempunyai falsafah pancasila adalah adanya pidana mati. Keberadaan pidana mati tersebut masih menjadi pembicaraan dan dapat menimbulkan problema, karena masih banyak diantara para ahli yang mempermasalahkannya dimana hal tersebut terjadi karena perbedaan pandangan dan tinjauan. Dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa di samping 4 (empat) macam pidana pokok yaitu : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, ada 3 (tiga) macam pidana tambahan, yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi dan merupakan salah satu bentuk pidana pokok. Keberadaan pidana mati pada dasarnya merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (rechtsbelang), yaitu yang berupa nyawa manusia. Mengenai pidana mati tersebut di kalangan ahli hukum terdapat beberapa perbedaan pendapat, yang didasarkan atas pendapat dan alasannya masing-masing. Pidana mati sebagaimana dimaksud mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 11 KUHP menyebutkan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan ke papan tempat terpidana berdiri. Selanjutnya sesuai Penetapan Presiden No.2 Tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Sejalan dengan hal tersebut, menurut ketentuan pasal 270 KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya dan pelaksanaan pidana mati menurut ketentuan pasal 271 KUHAP bahwa dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang Undang. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah prosedur eksekusi bagi terpidana mati dilihat dari sisi HAM. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
56 Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 12, No. 1, April, Tahun 2021 B. Pembahasan 1. Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Konteks Hak Azasi Manusia Perdebatan pidana mati telah berkecamuk untuk waktu yang lama di ranah hukum pidana di berbagai wilayah di dunia. Pidana mati adalah evolusi teori absolut dalam studi hukum pidana, baik secara historis maupun teoritis. Teori ini menekankan pentingnya dampak jera (efek detterence). Teori ini mengalami revisi yang cukup besar selama perkembangannya. Perlakuan tersebut tidak lagi diarahkan pada pencegahan melainkan pada rehabilitasi terhadap pelaku, yaitu dengan memperkenalkan kembali terpidana ke masyarakat sehingga dapat bersosialisasi dan diterima. Pro-kontra pidana mati sudah berlangsung berabad-abad. Demikian pula penolakan dan penerapan pidana mati di suatu masyarakat atau negara tertentu, berubah-ubah sesuai tuntutan zamannya. Di negara-negara Eropa, untuk suatu era, pidana mati dihapuskan, dan untuk era lain kembali dihidupkan. Berbeda halnya di negara-negara yang menerapkan Hukum Islam seperti di Arab Saudi misalnya, pidana mati tak pernah diperdebatkan, karena memang diyakini oleh umat Islam sebagai perintah Allah SWT serta sesuai dengan ketentuan. Pro-kontra kampanye antara kelompok anti "pidana mati" dan pro "pidana mati" di negara-negara Barat pun tak kunjung reda. Tergantung dari sudut pandang mana mereka mengacu, dan landasan filosofis yang mereka gunakan masing- masing. Sampai saat ini, di negara-negara Barat ada yang sedang menghapuskan pidana mati, tetapi sebagian lagi masih mempertahankan adanya pidana mati. Lantas bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD 1945? Jawabannya adalah bahwa konstitusi kita selain menjamin HAM, juga membolehkan HAM itu dibatasi, dengan syarat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau demi pertimbangan moral, ketertiban dan keamanan masyarakat luas (baca Pasal 28 j UUD 1945)2. Kita tidak dapat membayangkan betapa tidak tertibnya masyarakat, jika setiap orang bebas menggunakan HAM nya, tanpa dibatasi oleh norma hukum, norma moral, norma kesopanan dan norma agama. Bagaimana dengan pidana mati itu sendiri? Terhadap keberadaan pidana mati ada 2 (dua) golongan, yaitu golongan pendapat yang setuju dan tidak setuju atas eksistensi pidana mati tersebut khususnya di Indonesia. a. Golongan Yang Kontra Dengan Pidana Mati (Tidak Setuju) Golongan yang tidak setuju dengan pidana mati mengemukakan alasan- alasannya, yaitu: 1) Pidana mati sifatnya mutlak, yang tidak mungkin untuk dapat ditarik telah kembali (onherroepelijk), sehingga apabila pidana mati dilaksanakan, tidak mungkin lagi untuk diubah atau diperbaiki. ini 2) Adanya alasan yang menyebutkan bahwa hakim juga sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan atau kesesatan hakim (rechterlijke drawling). Bila pidana mati itu sudah dilaksanakan, apakah artinya jika 2 Harun Alrasid, 2004, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
Jefri Efendi, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati.. 57 kemudian ternyata terbukti terpidana tidak berdosa, padahal orangnya telah mati 3) Pidana mati bertentangan dengan kemanusiaan, dimana negara adalah pelindung yang utama terhadap semua kepentingan hukum dari manusia yang berupa: hidup, kemerdekaan, harta benda, keamanan, dan kehormatan. 4) Bahwa pidana mati itu juga bertentangan dengan moral dan etika 5) Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana itu: Bagi yang telah dijatuhi hukuman mati tidak dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki perbuatannya, serta pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan dihadapan umum, sehingga dengan demikian tidak mungkin disaksikan orang banyak. Dengan demikian, maka pengaruh generale preventative yaitu agar semua orang merasa takut, tidak terpenuhi. Menurut pendapat Rolling dalam buku Andi Hamzah3 menyebutkan bahwa: Pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar ada akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu, masih ada lagi suatu bahaya yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula olehnya. Disamping beberapa alasan tersebut, pidana mati menurut pendapat beberapa ahli hukum yang menentangnya menganggap pelaksanaan pidana mati juga merendahkan kewibawaan negara. Mereka mengganggap bahwa negara adalah pelindung utama terhadap semua kepentingan-kepentingan umat manusia. Negara adalah pelindung hidupnya, kemerdekaannya, harta benda, keamanan dan kehormatannya. Dengan pidana mati, seseorang tidak dapat kembali ke tidak dapat memperbaiki kesalahannya tersebut. Dengan demikian, negara tidak memberikan contoh yang baik dengan mencabut nyawa seseorang. b. Golongan Yang Pro Dengan Pidana Mati (Golongan Yang Setuju) tengah-tengah masyarakat dan Sampai saat ini, dalam ketentuan KUHP masih berlaku ketentuan tentang hukuman mati. Dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional, ada beberapa alasan untuk mencantumkan pidana mati dalam KUHP yang hingga sekarang masih berlaku. Alasan-alasan tersebut dapat dijumpai dalam konsiderans sewaktu pembentukan Het Wetboek Van Strafrecht, dan dapat ditemukan dalam MvT atas ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan sebagai berikut : 1) Pidana mati dicantumkan sehubungan dengan keadaan Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri dari sejumlah besar pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan, sehingga perhubungan antar pulau tersebut sangat sulit dan tidak sempurna. 2) Alat-alat keamanan negara (saat itu) kurang lengkap dan memadai, jumlah polisi dan tentara dibandingkan dengan luas wilayah tidak memungkinkan alat-alat negara tadi dapat menjamin keamanan seluruh wilayah negara Indonesia. 3 Andi Hamzah, A. Sumangelipu, 1984, Pidana mati di Indonesia: dimasa lalu, kini dan masa depan, Jakarta, Ghalia Indonesia.
58 Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 12, No. 1, April, Tahun 2021 3) Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogen, dimana terdapat perbedaan agama, tingkat hidup, dan kebudayaan, memungkinkan antara yang satu dengan yang lain mempunyai konflik. Faktor-faktor tersebut di atas dijadikan sebagai alasan mengapa pidana mati itu oleh segolongan sarjana masih tetap dipandang perlu adanya, namun para sarjana masih menyetujui adanya pidana mati itu ingin terus tetap dipertahankan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah: 1) Pidana mati dapat dijatuhkan hanya dalam hal apabila benar-benar kepentingan umum terancam (seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pemberontakan, dan sebagainya) 2) Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila hakim benar-benar yakin dan kesalahan terdakwa dapat dibuktikan selengkap-lengkapnya. 3) Pidana mati harus dicantumkan secara alternatif dengan jenis pidana lain, artinya tidak dijatuhkan semata-mata, sehingga dengan demikian hakim dapat memilih mana yang menurut keyakinannya lebih sesuai dengan kesalahan terdakwa yang dapat dibuktikan. Secara singkat pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih banyak peraturan perundang- undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang tidak setuju menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada UUD 45 yang mengutip pasal 28 A perubahan kedua yang menyatakan "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable human right). Dari perspektif internasional ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life). Pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide. Pidana tersebut hanya dapat melaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompeten4. Jika menggunakan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera akan muncul pertanyaan penting apakah betul dengan adanya pidana mati dapat dikurangi angka kejahatan? Ternyata berbagai hasil penelitian menunjukkan tidak ada korelasi positif antara pidana mati dan penurunan angka kejahatan. Bila ada yang berpendapat pidana mati bisa menimbulkan efek jera, hal itu tidak benar. 4 Iskandar Yoisangadji, 2014, Hukuman mati dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM, Yogyakarta, Tesis MIH Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 6.
Jefri Efendi, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati.. 59 Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati misalnya dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang Undang. Dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang sangat mungkin terjadi kesalahan oleh hakim, terlebih dalam keadaan penegakan hukum di Indonesia yang masih perlu dipertanyakan. Kita tidak bisa berharap sebuah keputusan yang adil dalam dunia peradilan yang masih korup. Tampaknya tidak arif kalau kita menyerahkan wewenang yang begitu besar yang menyangkut nyawa seseorang terhadap lembaga peradilan masih korup. Perlu dicatat sepanjang masih ada instrumen hukum yang memberikan ancaman pidana mati, maka sepanjang itu pula penjatuhan pidana mati dan potensi penolakan grasi oleh Presiden sangat terbuka. Oleh sebab itu sebaiknya perjuangan untuk menghapuskan pidana mati harus dibarengi dengan upaya instrumen hukum yang terhadap seluruh untuk melakukan mencantumkan klausula ancaman pidana mati. review Dalam RUU KUHP baru, mengandung pemikiran "reformasi" tentang pidana mati yang menetapkan sebagai (1) "pidana khusus" (2) "pidana mati percobaan" (3) kalau 10 tahun tidak dilaksanakan, maka "otomatis" menjadi seumur hidup. Rumusan KUHP ini sudah cukup terlihat mengakomodir perdebatan tentang pidana mati, ada baiknya hal ini dapat "ditiru" oleh peraturan perundang-undangan yang lain yang mencantumkan ancaman pidana mati. Tampaknya mustahil kita menentang pidana mati sementara peraturan perundang-undangan kita termasuk yang lahir pada era reformasi masih mencantumkan ancaman pidana mati. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia tidak boleh bersikap diskriminatif termasuk memperjuangkan hak hidup seorang penjahat kelas berat sekalipun, karena mereka memiliki hak untuk hidup sebagai hak asasi yang paling mendasar. Hukuman mati bagi sebagian orang dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran agama, disamping juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bermaksud mendidik terpidana agar dapat kembali ke tengah masyarakat. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan dan masih diperlukan. Berikut ini segi-segi pelaksanaan hukuman atau pidana mati ditinjau dari segi agama, segi manusiawi, dan segi politis : a) Segi Agama Benarkah hukuman mati itu bertentangan dengan ajaran agama ? untuk menjawabnya tentu tidak mudah. Di dalam Kitab Kitab suci dimana
60 Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 12, No. 1, April, Tahun 2021 seharusnya dapat dijadikan pedoman ternyata tidak sepenuhnya ditemukan jawaban yang pasti. Selain adanya larangan, ternyata dalam Kitab Kitab suci tersebut juga termuat beberapa ketentuan yang merestui adanya hukuman mati. Dalam Kitab suci Al-Qur'an misalnya surat Al-Maidah ayat 45 dan surat Al-Isra ayat 33 memuat ketentuan-ketentuan yang membenarkan adanya hukuman mati atas dasar qishaas (mengambil pembalasan yang sama), Begitu pula halnya dalam Kitab Injil baik perjanjian lama maupun perjanjian baru (Kitab kejadian 9 : 6 dan Roma surat paulus 13 : 4), membenarkan adanya hukuman mati yang dilakukan pemerintah atas dasar hamba Allah. Selain itu, dalam ajaran agama Hindu sebagaimana disebut dalam compendium buku Hindu membenarkan adanya hukuman mati pada kejahatan-kejahatan tertentu. Namun bagi kalangan yang menentang hukuman mati, tetap berpendapat bahwa hukuman mati itu tidak dapat dibenarkan dalam segi agama. Menurut pendapat yang menentang, kematian seseorang merupakan hak prerogatif Tuhan dan manusia tiak berhak untuk mencabut nyawa manusia lainnya. Tugas hakim tak ubahnya seperti penegak hukum lainnya, dan sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Karenanya, seorang hakim tidak dapat dipersalahkan bila ia menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang, asal dilakukan dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh. b) Segi Manusiawi Apakah hukuman mati itu manusiawi? Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu mendidik seseorang agar kelak dapat kembali ke tengah masyarakat, maka hukuman mati tidaklah tepat. Begitu pula halnya dengan tujuan pemidanaan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, hukuman mati adalah tidak sesuai. Secara psikologis, seseorang pada waktu melakukan kejahatan (pembunuhan misalnya) pada tahap yang sadis, tidak akan terlintas di kepalanya adanya ancaman hukuman mati. Oleh karena itu adanya pendapat bahwa hukuman mati itu tidak memberikan manfaat memang ada benarnya. Namun, juga perlu menjadi pertanyaan, bagaimanakah dengan pelaku yang tidak dihukum mati dan dididik ternyata mengulang kembali perbuatannya tersebut? Apakah ini akan menjadi lebih baik jadinya? Bagaimana dengan kepentingan masyarakat yang dirugikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dipertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman mati ada baiknya tetap diberlakukan namun diterapkan pada kejahatan khususnya pembunuhan (sadis/berencana) yang dilakukan secara berulangkali oleh seseorang yang sebelumnya pernah dihukum atas perbuatan yang sama untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku maupun masyarakat. c) Segi Politis Hal yang sering dipertanyakan adalah apakah hukuman mati pantas diterapkan pada kejahatan politik (subversi)? Pada kebanyakan negara yang bersifat otoriter, hukuman mati sering dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Vonis mati tidak jarang dijatuhkan pada perkara-perkara subversi yang berpautan dengan politik. Demi
Jefri Efendi, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati.. 61 kepentingan penguasa, seorang pemberontak dapat gugur atau mati demi kepentingan penguasa. Sebagaimana zaman kolonial Belanda, hukuman mati dijalankan hanya untuk menjaga eksistensi pemerintahan kolononil Belanda. Setelah Indonesia merdeka, ternyata warisan hukum Belanda ini masih tetap berlaku di Indonesia dalam hukum pidana di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dari beberapa kalangan, masih pantaskah di alam kemerdekaan ini dengan Pancasila sebagai dasar negara, hukuman mati diterapkan, sementara di Belanda sendiri hukuman mati tersebut telah dihapus sejak tahun 1970. Adanya pemberontakan pemberontakan besar yang terjadi di Indonesia seperti G 30 S PKI mungkin merupakan salah satu alasan bagi pemerintah untuk tetap juga atas mempertahankan hukuman mati pertimbangan faktor kemajemukan bangsa yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan kerawanan politik, membuat hukuman mati tetap dipertahankan dengan tujuan meredam segala bentuk pemberontakan yang mungkin terjadi. tersebut. Selain itu Bagaimanapun juga, institusi pengadilan adalah rekayasa manusia, kadang- kadang Hakim sebagai manusia bisa saja salah. Persoalan yang harus dijawab adalah, apakah kekeliruan itu sungguh atas dasar kealpaan manusia atau karena memang ada alasan-alasan tertentu, khususnya dalam sistem peradilan yang terdapat dalam suatu negara. Oleh karena itu, keputusan hukum apa pun, termasuk menyangkut persoalan nyawa manusia, sebaiknya terlebih dahulu diinvestigasi sampai ke akar-akar proses perkara hukumnya. Misalkan, kasus pemidanaan mati, terlebih dahulu harus ada tim investigasi independen, yang terdiri dari elemen masyarakat berkompeten, sekaligus meninjau ulang suara layak atau tidak layaknya si terpidana di hukum mati. Dengan begitu, bila di kemudian hari memang memberikan kemungkinan kelonggaran keputusan terhadap si terpidana, selayaknya ia harus diberikan durasi rentang waktu yang cukup untuk mengabulkan permohonan penundaan eksekusi atau minimalis hukuman seumur hidup. Melihat kenyataan-kenyataan yang ada, maka keberadaan hukuman mati sesungguhnya bukanlah merupakan satu hal yang perlu untuk ditentang, sejauh kehadirannya semata-mata tidak ditujukan untuk mengefektifkan suatu hukuman, melainkan hanya sekedar untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Terkait dengan pendapat yang setuju dan tidak setuju atas hukuman mati, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra juga mengimbau agar semua pihak tidak menafsirkan sepotong-sepotong UUD 1945, dan menghubungkan dengan hukuman mati. Menurutnya, pasal 28 I UUD 1945 yang menyatakan, soal hak hidup orang, harus dikaitkan dengan pasal 28 J yang menyebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang Undang. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Sesungguhnya tujuan yang terpenting dalam penerapan pidana mati adalah terpenuhinya rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi pelakunya sendiri.
62 Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 12, No. 1, April, Tahun 2021 Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana mati terhadap suatu tindak pidana, hendaknya perlu diperhatikan terlebih dahulu sifat, bentuk, dan cara dari tindak pidana tersebut dilakukan serta akibatnya, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai sosial masyarakat maupun falsafah hidup bangsa dan negara. Berdasarkan hal tersebut, baru dapat ditentukan apakah hukuman mati itu layak atau tidak diterapkan pada tindak pidana tersebut. Sebagaimana terdapat dalam hukum pidana, hukuman mati pada dasarnya juga merupakan bagian dari hukum adat dan hukum agama. 2. Pidana Mati Dalam Hukum Adat Ternyata, dalam pelaksanaan hukum adat yang telah lampau dapat kita jumpai pelaksanaan eksekusi pidana mati, seperti halnya di Aceh eksekusi pidana mati dilaksanakan atas seorang istri yang berzinah. Demikian halnya dengan di Sulawesi Selatan dimana seseorang yang dianggap membahayakan kekuasaan raja atau melakukan makar, maka ia akan dipenggal kepalanya. Sistem pemidanaan tersebut berlangsung hingga tahun 1848 dengan keluarnya peraturan hukum pidana pada saat itu yaitu : Intermaire Strafbepaligen LNHB 1848 Nr. 6 pasal 1 dari peraturan ini meneruskan keadaan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848, terkecuali beberapa perubahan yang penting, diantaranya pidana mati tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang sadis, namun dengan pidana gantung. Setelah Kitab Undang Undang Hukum Pidana berlaku pada tahun 1915, maka hakim pidana pada pengadilan negara tidak dapat memakai hukum pidana adat sebagai strafbar (dapat dipidana), tetapi sebagai strafmaat (ukuran pidana) karena terikat oleh ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, Kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti yang kita kenal saat ini perlu untuk mengadakan kodifikasi dalam bidang hukum pidana dengan mendasarkan pada hukum adat. Hukuman mati pada dasarnya telah dikenal dan dilaksanakan oleh semua suku yang ada di Indonesia, dimana berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia, pidana mati telah dikenal di Indonesia. 3. Pidana Mati Dalam Hukum Agama Pidana mati dalam Islam dikenal dengan talio, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan Qiahas artinya: membuat terhadap seseorang sebanding dengan perbuatannya terhadap orang lain. Berdasarkan hal tersebut, berlaku darah balas darah, demikian halnya dengan menghilangkan nyawa seseorang maka akan dibalas dengan nyawa pembunuh tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 179 bahwa Kamu dapat hidup dengan qishas hai orang-orang yang mempunyai akal, mudah-mudahan kamu takut5. Seseorang yang membunuh muslim yang sama-sama merdeka dan bukan pula yang membunuh itu anaknya dan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka ia wajib menerima qishas (pidana mati) jika dituntut oleh keluarganya yang terbunuh. Dalam Sunnah dikenal pidana mati, sebagaimana sabda Rasulullah : Jangan kamu menghukumnya dengan hukum Allah, dan barang siapa menukar agamanya, 5 Q.S. Al-Quran Al Baqarah ayat 179
Jefri Efendi, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati.. 63 hendaklah dibunuh. Dalam hal lain Rasulullah bersabda6 : Tidak halal darah seorang Islam yang telah membaca syahadat kecuali tiga perkara : Orang yang pernah kawin berlaku lacur, Jiwa dengan jiwa, Yang meninggalkan agamanya lagi berpisah dari jamaahnya. Sulaeman Rasjid menyebutkan syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana mati sebagai berikut7 : a) Keadaan yang membunuh sudah baliq dan berakal b) Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh c) Keadaan yang dibunuh tidak kurang juga derajatnya dari yang membunuh d) Keadaan yang terbunuh, orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Dalam agama kristen, berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dengan alasan untuk jalan Tuhan. Terutama terhadap pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, pidana mati harus diberlakukan. Kecuali kalau diadakan grasi yang berlaku menurut hukum dan kepantasannya. Pidana mati tersebut dapat dibenarkan berdasarkan kitab suci perjanjian lama8. Dalam agama Katolik, membenarkan pidana mati dengan alasan perlu adanya pembalasan bagi kejahatan yang berat dan adanya argumen bahwa kebiasaan pada segala bangsa untuk melaksanakan pidana mati. Pidana mati dalam agama kristen dapat dilaksanakan bila memenuhi syarat sebagai berikut9 : a) Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana harus sedemikian bahwa benar-benar mengancam kelangsungan hidup negara b) Bahwa tidak ada upaya lain yang radikal untuk menghindarkan dari ancaman bahaya itu secara efektif. C. Penutup Pelaksanaan pidana mati diatur dalam hukum positif, hukum adat dan agama. Pidana mati walaupun menimbulkan pro kontra merupakan hal yang digunakan negara dalam melindungi HAM itu sendiri. Pidana mati merupakan penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak kekebasan orang lain dalam memenuhi keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, kemanan dan ketertiban umum. Pidana mati di Indonesia hanya diberlakukan bagi kejahatan yang sangat serius sesuai hukum yang berlaku. Konstitusi selain melindungi HAM juga membolehkan HAM tersebut dibatasi. 6 Khazanah, 2020, Arbain Nawawi [14]: Tidak Halal Darah Seorang Muslim (Bagian 1) diri, Diakses pada tangaal 2 Juni 2020. 7 Mardani, 2019, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm. 431 8 Lihat Kitab Keluaran 21:12 9 Ibid.
64 Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 12, No. 1, April, Tahun 2021 Daftar Pustaka Buku Andi Hamzah, A. Sumangelipu, 1984, Pidana mati di Indonesia: dimasa lalu, kini dan masa depan, Jakarta, Ghalia Indonesia. Harun Alrasid, 2004, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS). Mardani, 2019, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Prenada Media Grup, Tesis Iskandar Yoisangadji, 2014, Hukuman mati dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM, Yogyakarta, Tesis MIH Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Isalam Indonesia. Internet Khazanah, 2020, Arbain Nawawi [14]: Tidak Halal Darah Seorang Muslim (Bagian 1) muslim-bagian- 20lagi%20memisahkan%20diri, Diakses pada tangaal 2 Juni 2020. Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Q.S. Al-Quran Al Baqarah ayat 179 Kitab Keluaran 21:12