BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu olahraga yang merupakan olahraga yang paling populer di dunia adalah sepakbola. Sepakbola adalah permainan yang cukup digemari oleh semua kalangan, mulai dari bocah hingga orang tua. Bahkan sering ditemui anak-anak menggunakan "bola" dari berbagai bahan untuk digunakan dalam permainan sepakbola. Pada beberapa daerah, karena kesulitan ekonomi mereka bahkan membuat bola dari bahan seadanya. Dibalik hiruk pikuknya olahraga sepakbola olahraga sepakbola jarang sekali melihat kajian terkait olahraga. Bisa jadi masih belum terlalu familiar di Indonesia, padahal kajian ini menjadi kajian populer dan serius di banyak negara, perkembangan olahraga sebagai industri dan gaya hidup menjadikan olahraga berkembang lebih menjadi sekedar upaya untuk menyehatkan tubuh manusia namun juga merambah dunia industri, penyiaran, dll. Banyak aspek hukum terkait olahraga, karena olahraga ini yang paling memiliki pengaruh di dunia. Sepakbola di Indonesia memiliki badan persatuan nasional yang berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kejuaraan sepakbola di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dalam pertandingan sepak bola mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pemain sepakbola itu sendiri. Sebagaimana penegakan kewibawaan kekuasaan 1
kehakiman membutuhkan polisi, hakim dan sipir penjara. Maka sepakbola juga butuh sanksi-sanksi agar aturan mainnya dipatuhi. Setiap pertandingan sepakbola membutuhkan wasit dan asisten wasit (hakim garis), yang bertugas mengawasi permainan, mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar, mulai dari kartu kuning, kartu merah, bahkan sampai menghentikan pertandingan. Dalam sepakbola, wasit adalah pengatur pertandingan di lapangan. Wasit memiliki hak penuh selama pertandingan kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial sebuah tim. Apabila tidak adanya wasit dalam suatu pertandingan sepak bola, maka tidak ada pula otoritas kekuasaan berwibawa yang dipatuhi seluruh pemain. Wasit mempunyai peranan penting dalam pertandingan sepakbola, dimana wasit mempunyai tugas untuk mengatur jalannya permainan dan juga memutuskan setiap perselisihan yang terjadi antara masing-masing pemain atau tim. Namun tidak dapat dipungkiri, ketika salah satu pemain atau tim tidak menerima keputusan dari wasit tersebut. Dalam permasalahan ini, bisa saja akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kekerasan atau penganiayaan kepada wasit dalam pertandingan sepakbola tersebut. Adapun yang sering terjadi dalam pertandingan sepakbola di Indonesia adalah pemukulan wasit pada saat pertandingan sepakbola tersebut berlangsung, tindakan ini biasanya di lakukan oleh oknum-oknum tertentu, contohnya seperti pemain, pelatih, manager, ofisial, maupun penonton. Terkadang pihak yang tidak suka dengan keputusan wasit, yang dianggap merugikan tim sepakbola yang mereka dukung, sering kali oknum-oknum 2
tersebut langsung memukuli wasit pada saat pertandingan sedang berlangsung. Bahwa kasus tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pemain sepakbola kepada wasit diatur dalam Kode Disiplin PSSI. Telah diaturnya sanksi bagi pemain yang melakukan tindakan kekerasan fisik kepada wasit menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi hukum pidana di bidang olahraga, terutama bagi cabang olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan namun berpotensi untuk terjadi tindakan kekerasan seperti sepakbola. Salah satu contoh kasus pemukulan wasit oleh ketiga pemain PSAP Sigli yang kronologisnya bermula ketika ketiga pemain tersebut tidak terima dengan keputusan wasit yang tidak memberikan kartu kuning kepada pemain lawan yang melakukan pelanggaran. Kemudian, ketiga pemain PSAP Sigli memukul wasit dan kasus tersebut diteruskan ke Pengadilan. Hakim memutuskan ketiga pemain tersebut dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan satu tahun masa percobaan. Setiap kasus kekerasan fisik atau penganiayaan kepada wasit hanya menggunakan peraturan atau sanksi disiplin yang dibuat oleh asosiasi sepakbola Indonesia yakni PSSI. Oleh karena itu, tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pemain terhadap wasit sering terulang kembali disebabkan sanksi yang dijatuhkan bukan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, melainkan sanksi Komisi Disiplin PSSI seperti skorsing, denda, dsb. 3
Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut penulis menuangkannya kedalam bentuk penelitian yang berjudul : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK KEPADA WASIT DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA". 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana pembuktian unsur kesalahan tindakan kekerasan fisik oleh pemain sepakbola pada wasit dalam pertandingan sepakbola? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemain sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan fisik pada wasit dalam pertandingan sepakbola? 1.3 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan memahami pembuktian unsur kesalahan tindakan kekerasan fisik oleh pemain sepakbola pada wasit dalam pertandingan sepakbola. 2. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pemain sepakbola yang melakukan kekerasan fisik kepada wasit dalam pertandingan sepakbola. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : a. Manfaat Teoritis 1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman akan pemberlakuan hukum pidana pada kasus-kasus kekerasan fisik yang 4
dilakukan oleh pemain sepakbola pada wasit dalam pertandingan sepakbola. 2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. b. Manfaat Praktis 1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 2. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak- pihak yang berkepentingan. 1.5 Kajian Pustaka 1.5.1. Penegakan Hukum 1.5.1.1. Pengertian Penegakan Hukum Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaualan hidup. Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. 5
Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang- undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan-harapan tersebut merupakan janji-janji terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.1 Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai- nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu system peradilan pidana.2 1 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 110 2 Ibid, hal. 112. 6 yang
Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Oleh sebab itu, Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, disitulah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.3 Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Seokanto, beliau mengatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yakni : 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang 3 Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Penerbit Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2002, hal. 174. 7
8 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.4 Dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata- mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "law enforcement" begitu populer. Jika kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat diatas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyerasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (buku II), Edisi ke-1, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002, hal. 3.
1.5.1.2 Unsur-Unsur Penegakan Hukum Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum diatas yaitu : 1. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga- lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut orang, institusi, dan mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat. 2. Sebagai upaya menyerasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat 9
Penegakan hukum merupakan proses untuk menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, yakni perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. 3. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.5 1.5.1.3. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum 5 P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1979, hal. 54. 10
11 Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soerjono Soekanto mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.6 1.5.2. Tindak Pidana Penganiayaan 6 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, hal. 2.
12 1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu Strafbaar feit yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu Straf, baar, dan feit. Straf artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah Strafbaar feit secara utuh, ternyata Straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau boleh. Sedangkan kata feit itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan
13 Istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.7 Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (Mencocoki rumusan delik); 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan 3) Tidak ada alasan pembenar.8 Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (handeling) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: Strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.9 Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak- gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan 7 Nur Aisyah Bachri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2014, hal.10. 8 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, 2012, hlm.28. 9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 61.
tetapi dengan tidak berbuatnya, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) 14
juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).10 1.5.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur ini penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan di persidangan. Apabila unsur-unsur itu salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk itu perlu kita ketahui beberapa pendapat sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Simons adalah sebagai berikut: 1) Perbuatan manusia 2) Diancam pidana 3) Melawan hukum 4) Dilakukan dengan kesalahan 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Unsur-unsur tersebut diatas dapat dipilah ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi : 1) Perbuatan orang 10 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 49. 15
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu 3) Kemungkinan adanya akibat yang menyertai, (misalnya unsur dimuka umum dalam Pasal 281). Unsur Subjektif meliputi : 1) Orang yang mampu bertanggungjawab 2) Adanya kesalahan. Menurut Prof. Moeljatmo, unsur-unsur tindak pidana yakni: 1) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan 2) Adanya sanksi atas pelanggar norma itu dengan hukuman pidana. Menurut Van Hammel, unsur-unsur tindak pidana meliputi: 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang 2) Melawan hukum 3) Dilakukan dengan kesalahan 4) Patut dipidana.11 Dalam merumuskan suatu perbuatan pidana maka perlu di ditegaskan secara jelas hal-hal yang menjadi unsur- unsurnya. Seseorang hanya dapat dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, apabila jelas telah memenuhi unsur-unsur didalamnya yaitu unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat pertanggungjawabkan. 11 Masruchin Ruba'i, Buku Ajar Hukum Pidana., Bayumedia Publishing, Malang,, 2014, hlm. 80-81. 16
17 1.5.2.3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah : 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) 2) Menyebabkan rasa sakit 3) Menyebabkan luka-luka Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.12 12 Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia.Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48
18 Menurut Wirjono Projodikoro,menyatakan bahwa : "Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang- Undang hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit."13 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi : 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi sembuh sama sekali, atau yang harapan akan menimbulkan bahaya maut; 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; 3) Kehilangan salah satu panca indra; 4) Mendapat cacat berat; 13 Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.Refika Aditama,Bandung, 2010, hlm. 67
19 5) Menderita sakit lumpuh; 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. 1.5.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur- unsur sebagai berikut: a. Adanya kesengajaan. Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur. b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya
20 untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya. 14 c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 1) Membuat perasaan tidak enak; 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan. 4) Merusak kesehatan orang. 1.5.2.5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas : A. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan 14 Tongat, Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74
21 Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni : 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayan biasa,yakni : a) Adanya kesengajaan. b) Adanya perbuatan c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni : 1) Rasa sakit tubuh;dan/atau 2) Luka pada tubuh d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. B. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP) Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau
22 halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah : a) Bukan berupa penganiayaan berencana b) Bukan penganiayaan yang dilakukan : 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,istri atau anaknya. 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. c) Tidak menimbulkan : 1) Penyakit; 2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatatn;atau 3) Pencaharian
C. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut: 1) Penganiyaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat : 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang. 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain : a) Risiko apa yang ditanggung. b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanaknnya. c) Bagaimana cara mengilangkan jejak. 23
3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang. D. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan pada Pasal 345 yang rumusannya sebagai berikut : 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain,diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain : a) Kesalahannya: kesengajaan b) Perbuatan: melukai berat. c) Objeknya: tubuh orang lain. d) Akibat: luka berat. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut : 24 juga
25 a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut. b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian. c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra d. Kekudung-kudungan e. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu. f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan. E. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.
F. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan355 dapat ditambah dengan sepertiga : 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu: a) Kualitas korban b) Cara atau modus penganiayaan Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.15 15 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7-36. 26
27 1.5.3 Kekerasan 1.5.3.1. Pengertian Kekerasan Kekerasan pada umumnya identik dengan tindak kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik. Dalam hal yang dimaksudkan bahwa seluruh bentuk kekerasan adalah bentuk penyiksaan fisik seseorang yang dianggap merugikan orang tersebut serta dampak yang paling parah dari penyiksaan tersebut adalah kematian maupun kecacatan permanen bagi korban kekerasan, tetapi dalam masyarakat dewasa ini telah berkembang pemikiran baru mengenai tindak pidana kekerasan, Kekerasan pada umumnya identik dengan tindak kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik. Dalam hal yang dimaksudkan bahwa seluruh bentuk kekerasan adalah bentuk penyiksaan fisik seseorang yang dianggap merugikan orang tersebut serta dampak yang paling parah dari penyiksaan tersebut adalah kematian maupun kecacatan permanen bagi korban kekerasan, tetapi dalam masyarakat dewasa ini telah berkembang pemikiran baru mengenai tindak pidana kekerasan, yaitu kekerasan yang tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, melainkan kekerasan mental, kekerasan emosi, kekerasan seksual, maupun kekerasan psikis. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:45), kekerasan adalah: 1. Perihal (bersifat/berciri) keras;
28 Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 2. Paksaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera, luka, mati atau kerusakan. Ada dua sifat kekerasan, yakni kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan, sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak Kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Mengenai kejahatan kekerasan ini Pasal 170 KUHP, menjelaskan bahwa: 1. Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2. Yang bersalah diancam: Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
29 3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90. Pasal 89 menjelaskan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam Pasal 89 tersebut dijelaskan bahwa melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sangat sakit. Dalam Pasal 89 kekerasan disamakan dengan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan dalam hal ini adalah hilang ingatan atau kesadaran akan dirinya, sementara tidak berdaya diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya. Tidak berdaya dalam hal ini bahwa mereka masih sadar akan dirinya. Kemudian pada Pasal 90, menjelaskan tentang pengertian luka berat yang pada dasarnya disamakan dengan melakukan kekerasan.
30 Jika ditarik kesimpulan, kekerasan itu ada dua yakni kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi pada tubuh atau jasmani seseorang. Kekerasan fisik disini terbagi atas dua, kekerasan fisik langsung dan kekerasan fisik tidak langsung. Dikatakan kekerasan fisik langsung apabila ada relasi antara subjek, objek dan tindakan, misalnyan pemukulan, pencakaran, penikaman dll. Sementara kekerasan fisik tidak langsung adalah kekerasan dimana tindakan pelaku tidak langsung kepada jasmani korban, misalnya kekerasan struktural seperti yang digambarkan sebelumnya, memukul meja, membanting kursi dll. Sedangkan kekerasan psikis atau kekerasan psikologi adalah kekerasan yang terjadi pada mental atau rohani korban, misalkan ancaman, intimidasi, kebohongan dll. 1.5.4. Sepakbola 1.5.4.1. Hakekat Sepakbola Sepakbola adalah suatu cabang olahraga yang menggunakan sebuah bola berbahan kulit/karet dan dimainkan oleh dua tim, dimana masing-masing tim beranggotakan 11 pemain inti dan beberapa pemain pengganti. Ada juga yang berpendapat pengertian sepakbola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola dimana tujuannya adalah untuk memasukkan
31 bola tersebut ke gawang lawan. Suatu permainan sepakbola dimenangkan oleh tim yang paling banyak memasukkan ke lawan berdasarkan aturan permainan. Dalam bahasa Inggris, sepakbola disebut dengan "Football", sedangkan di Amerika Serikat permainan ini disebut dengan "Soccer". Istilah "sepakbola" terdiri dari dua kata, yaitu: a) Sepak yang artinya menendang dengan kaki b) Bola yang artinya suatu alat permainan yang bentuknya bulat dan terbuat dari bahan kulit/ karet. Menurut sejarahnya, olahraga ini telah dikenal di Tiongkok sejak abad ke-2 dan ke-3 sebelum masehi, yaitu pada masa pemerintahan Dinasti Han. Pada masa itu masyarakat Tiongkok menggunakan bola kulit dan menyepaknya ke dalam jaring kecil. Selain di Tiongkok, permainan sepak bola juga sudah dikenal di berbagai negara lainnya, seperti Jepang, Yunani, dan Roma. Masyarakat Jepang, Roma, dan Yunani di masa itu melakukan permainan ini untuk bersenang-senang. Sepakbola modern dimulai di Inggris dengan memberlakukan peraturan-peraturan dasar sehingga permainan ini semakin populer. Meskipun olah raga ini sempat dilarang
karena dianggap mengandung kekerasan, sepakbola ternyata semakin dikenal masyarakat dunia. Hingga akhirnya pada tahun 1904, terbentuklah FIFA (Fédération Internationale de Football Association). FIFA adalah badan pengendali internasional sepakbola yang didirikan pada 21 Mei 1904 di Paris, Perancis. Sepakbola kemudian menjadi suatu olahraga yang dipertandingkan antar negara untuk memperebutkan Piala Dunia. Adapun pertandingan Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay yang dimenangkan oleh Uruguay.16 Sepakbola sebagai permainan modern, dimana dalam masyarakat global yang dipisahkan oleh perbedaan fisik dan ideologi, ketenaran sepakbola tidak terikat oleh umur, jenis kelamin, agama, kebudayaan, atau batasan etnik. Gerakan pemain yang lancer dan terkontrol mengekspresikan individualitasnya dalam permainan beregu. Kecepatan, kekuatan, stamina, keterampilan dan pengetahuan mengenai taktik, semuanya merupakan aspek yang penting dari penampilan. Berbagai tantangan yang dihadapi pemain mungkin menjadi daya tarik utama dalam permainan ini. 16 Reni Indah S, "Permainan Sepak Bola: Pengertian, Sejarah, Teknik, dan Peraturan diakses Sepak Bola", tanggal 18 September 2019 pukul 00.41WIB 32
Taktik permainan beregu telah mengalami berbagai perubahan dalam evolusi olahraga. Pemain depan diberi tugas untuk mencetak gol pemain belakang ditugaskan untuk mencegah lawan mencetak gol. Tanggungjawab terhadap posisi pemain semakin dipersempit dan terdapat sedikit perubahan peranan. Sepakbola adalah olahraga berskala internasioanal, ketentuan dan peraturan harus ditetapkan secara internasional pula. Badan pemerintahan sepakbola adalah Federation Internationale de Football Association (FIFA), lebih dari 170 Negara termasuk Indonesia, merupakan anggota FIFA. 17 1.5.4.2. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Badan yang menangani sepakbola Indonesia adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). PSSI dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Sebagai organisasi olahraga yang lahir pada masa penjajahan Belanda, kelahiran PSSI ada kaitannya dengan upaya politik untuk menentang penjajahan. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Soeratin Sosrosoegondo. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Heckelenburg, Jerman pada tahun 17 Joseph A. Luxbacher, Sepakbola: Langkah-Langkah Menuju Sukses, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1 33
1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air Soeratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda "Sizten en Lausada" yang berpusat di Yogyakarta. Disana ia merupakan satu - satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi Soeratin mundur dari perusahaan tersebut. Setelah berhenti dari "Sizten en Lausada" ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan, dan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepakbola, Soeratin menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) Soeratin melihat sepakbola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda. PSSI pun mewadahi pertandingan-pertandingan yang terdiri dari pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak perkumpulan atau klub sepakbola, pengurus cabang, pengurus daerah yang dituangkan dalam kalender kegiatan tahunan PSSI sesuai dengan program yang disusun oleh PSSI. Pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang mendapat izin dari PSSI. Pertandingan dalam rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan pekan 34
35 Olah Raga Nasional (PON). Pertandingan - pertandingan lainnya yang mengikutsertakan peserta dari luar negeri atau atas undangan dari luar negeri dengan ijin PSSI. Kepengurusan PSSI pun telah sampai ke pengurusan di tingkat daerah - daerah di seluruh Indonesia . Hal ini membuat Sepakbola semakin menjadi olahraga dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat Kongres FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC (Asian Football Confederation) tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF (Asean Football Federation) di zaman kepengurusan Kardono, sehingga Kardono sempat menjadi wakil presiden AFF untuk selanjutnya Ketua Kehormatan. Lebih dari itu PSSI tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departement Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui SKep Menkeh R.I No. J.A.5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita Negara R.I tanggal 3 Maret 1953, no 18. Berarti PSSI adalah satu - satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara sejak 8 tahun setelah Indonesia merdeka.18 18 PSSI, "Sejarah PSSI", diakses tanggal 19 September 2019 pukul 03.27 WIB
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan dan independen yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta. PSSI merupakan satu-satunya organisasi sepakbola nasional yang berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepakbola di Indonesia. Dalam Statuta PSSI, disebutkan bahwa tujuan dari PSSI adalah sebagai berikut : 1) Mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play (bermain adil) dan menyatukannya melalui pendidikan, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda; 2) Mengadakan kompetisi-kompetisi internal dalam semua bentuk dan tingkatan pada tingkat nasional, dengan menentukan secara tepat, wilayah kewenangan yang diakui sesuai dengan tujuan pembentukan dari berbagai liga sepakbola; 3) Menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan sepakbola dan memastikan penegakannya; 4) Melindungi kepentingan anggota; 5) Mencegah segala pelanggaran Statuta, peraturan-peraturan, instruksi dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan FIFA, AFC, AFF dan PSSI serta peraturan permainan dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut dipatuhi oleh seluruh anggotanya; 6) Membentuk metode dan sistem yang tepat untuk mencegah terjadinya yang dari mengakibatkan tercederainya nilai-nilai sportivitas dalam sepakbola; pihak manapun intervensi 36
37 bentuk dan mengawasi pertandingan persahabatan yang berlangsung di wilayah Indonesia; 8) Memelihara 7) Mengendalikan semua bidang keolahragaan dengan Asosiasi Sepakbola lainnya dalam segala bentuk dan aktivitas olahraga; dan hubungan internasional di 9) Menjadi tuan rumah dari kompetisi pada tingkat internasional dan level-level lainnya. Menurut Pasal 10 Statuta PSSI, bahasa resmi yang digunakan PSSI adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dokumen resmi dan teks ditulis dalam kedua bahasa tersebut. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara pengertian teks yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka teks dalam bahasa Inggris yang dianggap berlaku dan mengikat. Berdasarkan Pasal 12 Statuta PSSI, anggota-anggota PSSI meliputi : a. Klub; b. Pengurus provinsi; c. Asosiasi sepakbola wanita; d. Asosiasi klub futsal; e. Asosiasi wasit; f. Asosiasi pemain; dan g. Asosiasi pelatih. 1.6. Metodologi Penelitian 1.6.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, dengan metode pendekatan perundang- undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri
38 daribahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. 1.6.2. Sumber Data Di dalam jenis penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dari : 1. Data Sekunder Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang- undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi : a. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 3. Statuta FIFA 2010 4. Statuta PSSI 2018 5. Kode Disiplin PSSI 2018
39 b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.19 c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.20 1.6.3. Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara : 1. Studi Pustaka / Dokumen Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlakudimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian. 19 Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H, M.H, LL.M., Penelitian Hukum, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 182 20 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.,.Metode Penelitian hukum, Jakarta, Sinar Grafika. 2013, hlm. 106.
2. Wawancara Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan penjawab atau narasumber. Dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh suatu data dan keterangan dari pihak instansi yang terkait untuk melengkapi penelitian ini. 1.6.4. Metode Analisis Data Pengelolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 1.6.5. Sistematika Penulisan Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk 40
41 kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Bab Kedua, membahas tentang pembuktian unsur kesalahan tindakan kekerasan fisik oleh pemain sepakbola pada wasit dalam pertandingan sepakbola yang dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai unsur kesalahan tindakan kekerasan fisik oleh pemain sepakbola pada wasit dalam pertandingan sepakbola. Sub bab kedua mengenai analisis tindakan kekerasan fisik oleh pemain sepakbola pada wasit dalam pertandingan sepakbola. Bab Ketiga, membahas tentang penegakan hukum terhadap pemain sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan fisik pada wasit dalam pertandingan sepakbola yang dalam bab ini di bagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai penegakan hukum terhadap pemain sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan fisik pada wasit dalam pertandingan sepakbola, sub bab kedua mengenai sanksi terhadap pemain sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan fisik pada wasit dalam pertandingan sepakbola. Bab Keempat, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.