Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN PENCIPTA KARYA SENI TRADISIONAL TERHADAP HAK CIPTANYA Nina Yolanda Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: Abstract The research objective is to describe and analyze efforts to increase the understanding and awareness of the creators of traditional art works on their copyright. Writing method uses normative juridical method. Research results: efforts to increase understanding and awareness of creators of their copyright are carried out through efforts to promote intellectual property rights such as counseling, discussions, seminars, workshops, symposiums, intellectual property education and training and institutionally established a Copyright Council. In the end, it was suggested that arrangements regarding copyright law protection, especially the copyright of traditional artworks, need to be accompanied by consistent law enforcement and efforts to increase understanding and awareness of creators of their copyright needs to be intensified both in terms of quality and quantity. Keywords: Enhancement and understanding; creator; traditional artwork Abstrak Tujuan penelitian untuk mnjabarkan dan menganalisi Upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisionil terhadap hak ciptanya. Metode Penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian : upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta atas hak ciptanya dilakukan melalui upaya sosialisasi HAKI seperti penyuluhan, diskusi, seminar, lokakarya, simposium, pendidikan dan pelatihan HAKI serta secara kelembagaan pemerintah telah membentuk Dewan Hak Cipta. Pada akhirnya disarankan agar pengaturan mengenai perlindungan hukum hak cipta khususnya hak cipta karya seni tradisional perlu diiringi penegakan hukum yang konsisten dan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta atas hak ciptanya perlu lebih diintensifkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kata kunci: Peningkatan dan pemahaman; pencipta; Karya seni tradisionil I. PENDAHULUAN A. Pendahuluan Indonesia dengan beragam suku bangsa kaya akan hasil seni tradisional yang mempunyai nilai estetika yang tinggi seperti batik tradisional Solo, seni ukir Suku Asmat, kerajinan patung Bali, dan masih banyak lainnya. Karya selain tradisional memiliki nilai seni dan estetika juga memiliki nilai ekonomis serta yang tidak diketahui bahwa di sering dalamnya terkandung hak cipta yang dilindungi undang-undang. Sangat ironis bahwa banyak pencipta yang tidak memahami bahwa ia memiliki hak cipta atas karya cipta yang dihasilkan. seni ini Kebanyakan pencipta cukup puas jika karya ciptanya disukai banyak orang tanpa laku mengetahui dan memikirkan bahwa pencipta memiliki hak cipta yang perlu dilindungi dari eksploitasi secara ilegal oleh pihak yang tidak berhak. Sebagai tentang ilustrasi kejadian di Bali dimana ada turis Belanda yang memesan kerajinan patung kayu Bali ke pencipta kerajinan jumlah besar kayu untuk dikirim ke Belanda. Pencipta tersebut merasa karena karyanya disenangi, ia dapat uang banyak dan bangga hasil karyanya bisa diekspor ke luar negeri. Ternyata di tersebut Belanda dan dijual, dapat diuraikan tersebut dalam bangga hasil kerajinan Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 32
Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 didaftarkan dan pada produk kerajinan tersebut ditempelkan made in Belanda. Tentunya eksploitasi semacam ini tidak kita inginkan karena sangat ironis yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak yang selayaknya menjadi miliknya secara optimal, padahal pencipta inilah yang telah berkorban baik waktu, tenaga pikiran maupun materi untuk menghasilkan ciptaannya. bahwa pencipta Kalau kita telaah dalam sistem peraturan perundang-undangan, karya seni tradisional sebagai suatu ciptaan lingkup perlindungan masuk dalam hak cipta. Dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUHC 2002) disebutkan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang merupakan hasil karya pencipta dalam dan dalam menunjukkan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Juga disebutkan bahwa pencipta ciptaan yang yang menghasilkan orisinil mempunyai hak cipta yaitu hak untuk dan memperbanyak mengumumkan ciptaannya. bentuk yang khas keasliannya yang muncul adalah mengenai pembuktian bahwa tradisional pencipta merupakan yang ini disebabkan sesungguhnya. Hal karena dalam cipta pendaftaran tidak bersifat wajib dan pengakuan bukan mengenai lahirnya hak cipta, sehingga banyak pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya yang dampaknya bisa mempersulit pembuktian secara formal jika timbul sengketa di kemudian hari. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam masyarakat tradisional komunal yang mempunyai biasanya ciptaan yang telah dihasilkan seseorang akan dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat yang lain, yang sesungguhnya kurang dapat menikmati Permasalahan karya seni pencipta sistem hak merupakan sifat sehingga pencipta hak ciptanya secara eksklusif atau bahkan ciptaannya itu disalahgunakan oleh untuk anggota masyarakat keuntungan pribadinya. B. Permasalahan Terlihat dari uraian diatas bahwa pokok permasalahan adalah tingkat pemahaman dan kesadaran pencipta atas hak ciptanya masih sangat menimbulkan rendah, kendala bagi pencipta untuk memiliki dan mendayagunakan hak ciptanya secara eksklusif dan melindungi hak tersebut dari pelanggaran hak oleh pihak lain. sehingga Untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian yang akan mengkaji masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum karya seni tradisional dan upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya guna menghindari eksploitasi oleh pihak tidak berhak. Sehingga lain yang dengan penelitian ini diharapkan adanya penghargaan terhadap pencipta karya tradisional melalui perolehan dan pemilikan haknya secara akan lebih layak berdampak bagi lebih penghargaan karya seni tradisional di dunia internasional. Dan lebih utama diharapkan dapat diciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan mencipta, dapat sehingga memberi tumbuh suburnya kreativitas masyarakat yang pada gilirannya dapat menciptakan stimulasi yang signifikan bagi lahirnya ciptaan-ciptaan baru yang beragam, berkualitas serta memberi manfaat bagi pengayaan kehidupan khasanah bangsa.1 seni serta lanjut luas secara pengaruh stimulan bagi 1 Budi, Henry Soelistiyo. (2009). Sistem Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta di Indonesia, Penelitian yang disampaikan pada Pelatihan HAKI bagi Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Indonesia Bagian Timur, Surabaya. Hlm. 1. Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 33
Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 B. Metode Penelitian untuk mnjabarkan dan menganalisi Upaya- upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran seni pencipta tradisionil terhadap hak ciptanya. Tujuan penelitian karya Metode metode yuridis normatif. Penulisan menggunakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) karya seni tradisional diartikan sebagai pernyatan ekspresi estetika bangsa Indonesia yang khas dan asli yang secara sosial dipantulkan dala wujud yang nyata maupun hasil baik renungan komunal maupun pribadi.2 dankreasi bangsa merupakan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji dari perlindungan karya seni tradisional menurut ketentuan normatif dan mengkaji aspek empiris dari upaya peningkatan dan kesadaran pencipta atas hak ciptanya. tersebut, Guna menunjang kajian sumber data yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang- undangan di bidang hak cipta serta informasi dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan penunjang yang berupa berbagai macam bahan pustaka yang membahas hak cipta dan karya seni tradisional. Bahan Penelitian ini yang aspek hukum pemahaman Karya seni tradisional ini antara lain bisa berupa seni rupa (seni ukir, seni pahat, seni patung, seni lukis, kaligrafi), kerajinan tangan, seni Batik, seni tenun, seni pertunjukan (seni tari, teater) dan seni seni musik, seni tradisional seni arsitektur. Karya sebagai salah satu bentuk ciptaan masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta, asalkan memenuhi kriteria atau syarat-syarat perlindungan hak cipta yaitu: a. ciptaan ide telah selesai diwujudkan yang dalam bentuk yang khas dan dalam kesatuan yang nyata, sehingga dapat ditangkap oleh panca indera. Oleh karena itu ide, gagasan, cita- cita tanpa ada perwujudannya tidak dapat dilindungi hak cipta. keaslian tersebut merupakan primer dikumpulkan melalui penelaahan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan melalui teknik wawancara, sedangkan bahan hukum sekunder studi dikumpulkan kepustakaan. Terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilakukan analisis secara kualitatif. hukum dengan b. menunjukkan atau orisinalitas yang berarti ciptaan tersebut dari kemampuan pikiran, kreativitas, imajinasi, kecekatan, ketrampilan dan keahlian pencipta yang bersifat pribadi. dihasilkan c. ciptaan tersebut dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. II. PEMBAHASAN dibahas mengenai Sebelum perlindungan seni karya hukum tradisional dan upaya peningktan pemahaman dan kesadaran pencipta karya atas hak tradisional ciptanya, perlu dibahas apa yang dimaksud karya seni tradisioinal dan pencipta. Menurut hasil penelitian seni dimaksud atau pencipta beberapa orang secara bersama-sama lahir suatu yang atas inspirasinya kemampuan ciptaan kecekatan, pikiran, ketrampilan yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (pasal 1 angka 1 Sedangkan yang seseorang adalah berdasarkan imajinasi, atau keahlian 2 LKKN-LIPPI. 2009. Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia, Alumni, Bandung. Hlm. 107. Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 34
Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 UUHC 2002). Secara rinci pencipta atau pemegang hak cipta karya seni tradisional dalam UUHC sebagai 2002 dapat dikategorikan berikut: a. Untuk karya seni tradisional yang jelas siapa penciptanya, sudah maka pemegang hak cipta adalah pencipta jelas-jelas yang menghasilkan ciptaannya tersebut; b. Untuk karya seni tradisional yang belum diketahui siapa penciptanya, maka pasal 10 A UUHC 2002 menetapkan : tidak - apabila dan diketahui belum ciptaan negara diterbitkan, memegang hak cipta atas ciptaan tersebut kepentingan penciptanya. lebih suatu ciptaan penciptanya tersebut maka untuk masing atas bagian ciptaannya (pasal 6 ). c. Jika ciptaan dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan, maka pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut (pasal 7). d. Jika dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta si apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas [pasal 8 ayat (1)]. ciptaan dibuat pembuat sebagai apabila ciptaan tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tertera nama tersebut hanya makan pencipta, samaran penerbit yang memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan pencipta. Pemegang cipta apabila ciptaan tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tertera nama tersebut hanya makan pencipta, samaran penerbit yang memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan pencipta. Pemegang cipta lebih terperinci lagi diatur dalam Undang- undang Hak cipta No. 19 Tahun 2002 yang menetapkan ketentuan sebagai berikut: a. Pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang sebagai berceramah pencipta, terbukti sebaliknya [pasal 5 ayat (2)]. hak b. Jika ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah atau yang memimpin orang mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut atau orang yang tidak menghimpunnya mengurangi hak cipta masing- dengan e. Jika dalam hubungan kerja dengan pihak lain, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak (pasal 8 ayat (2). ciptaan dibuat f. Jika suatu badan mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari badan tidak tersebut dengan hukum menyebut sebagai seseorang pencipta, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai pencipta kecuali terbukti sebaliknya (pasal 9). jika g. Negara memegang hak cipta atas peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya [pasal 10 ayat (1)]. h. Negara memegang hak cipta atas ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, jika luar berhubungan dengan pihak negeri [pasal 10 ayat (2b)]. i. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, negara memegang hak cipta atas Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 35
Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 ciptaan tersebut kecuali terbukti sebaliknya (pasal 10 (A). jelas dan dicantumkan serta tidak digunakan tujuan komersial. untuk A. Perlindungan Tradisional Karya Seni 1. Pemberian hak-hak kepada Pencipta karya Pencipta seni tradisional mempunyai hak yang dinamakan hak moral (morale ekonomi rights) (economic rights). Hak moral adalah untuk mengklaim pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang mengubah, bermaksud mengurangi atau menambah keaslian ciptaan yang dapat mengganggu kepentingan dan serta reputasi merupakan hak yang kekal, selalu melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan.4 1. Pemberian hak-hak kepada Pencipta karya Pencipta seni tradisional mempunyai hak yang dinamakan hak moral (morale ekonomi rights) (economic rights). Hak moral adalah untuk mengklaim pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang mengubah, bermaksud mengurangi atau menambah keaslian ciptaan yang dapat mengganggu kepentingan dan serta reputasi merupakan hak yang kekal, selalu melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan.4 1. Pemberian hak-hak kepada Pencipta karya Pencipta seni tradisional mempunyai hak yang dinamakan hak moral (morale ekonomi rights) (economic rights). Hak moral adalah untuk mengklaim pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang mengubah, bermaksud mengurangi atau menambah keaslian ciptaan yang dapat mengganggu kepentingan dan serta reputasi merupakan hak yang kekal, selalu melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan.4 dan hak sebagai pencipta3 Dalam UUHC 2002 hal ini diatur dalam pasal 14: Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau dicantumkan maka tidak dianggap pelanggaran hak cipta : a. Penggunaan ciptaan pihak kepentingan lain penelitian, pendidikan, ilmiah, penulisan penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu dengan masalah ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. untuk karya b. Pengambilan ciptaan pihak lain atau keperluan guna sebagian pembelaan di dalam dan di luar pengadilan. baik seluruh Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan atau mengeksploitasi ekonomi.Hak ciptaan ekonomi ini secara garis besar untuk terdiri dari mengumumkan dan ciptaannya. memperbanyak Meskipun pencipta karya seni tradisional mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya, sistem hak cipta memperkenankan seseorang menggunakan ciptaan seseorang izin pencipta asalkan digunakan dalam batas- batas yang wajar (fair use/fair dealing) syarat dengan sumbernya harus disebut dengan secara hak tanpa c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh maupun sebagaian guan keperluan : 1. ceramah yang untuk semata- tujuan ilmu mata pendidikan pengetahuan; dan atau tidak pementasan yang dipungut biaya dengan tidak ketentuan kepentingan merugikan yang wajar bagi pencipta. d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan tuna kecuali netra, jika perbanyakan bersifat itu komersial. 2. pertunjukan 3 Damian, Eddy . (2007). Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional dan Undang Undang Hak Cipta 1997, Alumni, Bandung. Hlm. 62. 4 Djumhana, Muhammad. (2007). Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung. e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program, komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atu proses serupa oleh perpustakaan Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 36
Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 umum, ilmu lembaga pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan akitvitasnya. f. Perubahan yang dilakukan atas karya atsitektur seperti berdasarkan bangunan pertimbangan pelaksanaan teknis. g. Pembuatan salian cadangan program oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. komputer 2. Jangka Waktu Perlindungan ciptaan Terhadap yang memenuhi kriteria untuk diberi perlindungan, Undang undang Hak Cipta memberi jangka waktu perlindungan hak cipta dalam tiga kategori sebagaimana diatur pasal 26 dan pasal 27. Kategori pertama adalah untuk ciptaan yang sifatnya asli atau orisinil, jangka waktu perlindungan hukum diberikan selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk ciptaan : a. buku, pamflet, dan semua pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa kerajinan tangan; g. Arsitektur h. Peta. i. Seni batik. j. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan. Sedangkan kategori kedua adalah yang bersifat turunan (derivatif) jangka waktu perlindungan diberikan hanya berlangsung 50 tahun sejak ciptaan bersangkutan diumumkan yaitu untuk ciptaan komputer, program sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran. untuk ciptaan yang terakhir yaitu kategori ketiga untuk ciptaan berupa fotografi dan susunan tulis yang perwajahan karya diterbitkan sebagai buku jangka waktu perlindungan diberikan selama 25 tahun sejak pertama diumumkan. Dan yang 3. Perjanjian Lisensi hasil karya tulis lainnya b. ceramah, kuliah, pidato dan yang cara ciptaan diwujudkan diucapkan. lainnya dengan c. Alat peraga yang dibuat untuk keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan d. Ciptaan dengan termasuk karawitan. lagu atau musik teks tanpa atau e. Drama, tari(koreografi),pewayangan, pantomin. f. Senirupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gmbar, seni seni seni kaligrafi, ukir, Perjanjian lisensi lain merupakan mekanisme perlindungan hukum karya seni tradisional. Perjanjian lisensi pada dasarnya hanya bersifat pemberian izin atau hak pencipta yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu guna manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Dengan adanya perjanjian lisensi maka penggunaan ekonomis hak pencipta oleh orang lain dapat secara dipertanggungjawabkan legal. menikmati Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 37
Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 menjamin ketertiban dan kepastian hukum dan agar mempunyai akibat ketiga, hukum perjanjian wajib dicatatkan di kantor Hak Cipta (pasal 38 ayat (2) UUHC 2002) dan untuk dapat dicatatkan secara sah, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia (pasal 38 ayat (1) UUHC 2002). Untuk bagi pihak lisensi 4. Upaya Hukum dalam Hal Terjadi Pelanggaran Hak Terhadap cipta pelanggaran hak seni tradisional dapat ditempuh upaya jalur perdata, hukum melalui pidan hukum negara. Upaya administrasi jalur perdata hukum melalui didasarkan pada ketentuan pasal 41 yang memberikan hak dan kewenangan menggugat secara hakhak pelanggaran perdata moral juga pencipta ketentuan pasal 42 UUHC 2002 yang memberikan hak dan menggugat kewenangan pelanggaran hak-hak ekonomi pencipta. 4. Upaya Hukum dalam Hal Terjadi Pelanggaran Hak Terhadap cipta pelanggaran hak seni tradisional dapat ditempuh upaya jalur perdata, hukum melalui pidan hukum negara. Upaya administrasi jalur perdata hukum melalui didasarkan pada ketentuan pasal 41 yang memberikan hak dan kewenangan menggugat secara hakhak pelanggaran perdata moral juga pencipta ketentuan pasal 42 UUHC 2002 yang memberikan hak dan menggugat kewenangan pelanggaran hak-hak ekonomi pencipta. maupun dan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Meskipun pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata, gugatan ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pemegang hak cipt tetapi juga negara yang tidak mendapatkan pajak atas penjualan barang- pelanggaran barang tersebut. itu salah satu upaya Untuk menangkal hak pelanggaran cipta, undang-undang memberikan ancaman yang berat, sebagaimana diatur dalam pasal 44 UUHC 2002 : a. Sanksi pidana 7(tujuh ) tahun dan atau denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah bagi yang sengaja dan atau tanpa atau hak mengumumkan memperbanyak ciptaan atau memberi izin untuk itu. b. Sanksi pidana 5 (lima ) tahun dan atau denda paling banyak 50 (limapuluh) juta rupiah bagi sengaja menyiarkan, memamerkan atau atau mengedarkan menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. yang 42 UUHC 2002 memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti penyitaan rugi, barang-barang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta, permohonan penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan dari pelanggaran hak cipta, mengajukan permohonan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan Ketentuan pasal permohonan yang c. Sanksi pidan 3 (tiga ) tahun dan atau denda 25 (duapuluh lima) juta rupiah bagi yang sengaja melanggar larangan pemerinta mengumumkan hasil ciptaannya. d. Sanksi pidana 2(dua ) tahun dan atau denda 15 (lima belas) bagi pemegang hak cipta yang dan mengumumkan memperbanyak ciptaan potet tanpa seizin yang dipotret. juta rupiah Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 38
Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 pidana pelanggaran hak cipta semula merupakan delik aduan, namun dengan undang-undang yang baru dirubah menjadi delik biasa. Dan agar supaya dapat menangani substansi pelanggaran hak cipta secara tepat, proses penyidikan pelanggaran hak cipta dilakukan Penyidik Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Departemen lingkungan Kehakiman (sekarang dan Departemen Perundangundangan) yaitu PPNS Hak Cipta tingkat Kanwil dan PPNS Hak Cipta tingkat Nasional (PPNS Dirjen HAKI). Hasil penyidikan PPNS Hak Cipta akan diserahkan Penyidik ke Kepolisian dan Penuntut Umum. Selain upaya perdata dan pidana, terhadap pelanggaran hak cipta dapat ditempuh upaya melalui jalur administrasi negara yang mempunyai kewenangan di bidang dengan kepabeanan mendasarkan pada undangundang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya Bab X yang berisi Larangan Pembatasan serta Impor Penggendalian Impor dan Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Tindak Hukum dan Ekspor Pelaksana kewenangan ini dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai yang mempunyai kewenangan yang bersifat pasif untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau kawasan kepabeanan yang berdasarkan bukti diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta (pasal 54 UU No. 10 tahun 1995) . Kewengan Bea cukai ini bersifat pasif karena kewenangan ekspor dari yang cukup tersebut hanya dilaksanakan jika ada permohonan dari pemegang hak cipta kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah kepabeanan tempat impor berlangsung. ekspor atau B. Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Atas Hak Ciptanya Upaya Secara pemerintah mempunyai untuk dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui beberapa upaya. Pemerintah tersebut selain melalui penyuluhan, lokakarya, diskusi, seminar, dan ditempuh strategis tinggi untuk melalui perguruan mengajarkan HAKI sebagai bagian pengetahuan yang baru dan penting untuk diajarkan guna mempersiapkan para lulusan perguruan tinggi untuk memililiki bekal pengetahuan tentang HAKI yang nantinya akan ditularkan kepada masyarakat tempat lulusan tersebut terjun beraktivitas. umum prioritas pemahaman pula upaya lain dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan yang dipusatkan di Universitas Indonesia untuk kawasan barat Indonesia dan Universitas Airlangga untuk kawasan timur Indonesia. Di pelatihan Universitas Airlangga HAKI dengan bekerjasama dengan Pemerintah Australia dan sudah berlangsung untuk 4 angkatan sampai dengan Februari 1999, bahkan beberapa dosen dan praktisi dari berbagai bidang asal Indonesia dikirim ke Australia untuk mendapat pelatihan HAKI Pemerintah biaya Australia. Upaya konkrit diselenggarakan atas Secara kelembagaan pemerintah membentuk Tim Keppres 34 yang Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 39
Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 mempunyai tugas untuk membenahi ketentuan-ketentuan HAKI dan mengkoordinir keterpaduan gerak upaya dan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran di bidang HAKI. Tim yang membidangi Keppres beberapa pelatihan di bidang HAKI menyamakan guna persepsi.meningkatan pemahaman dan ketrampilan aparat penegak hukum dalam dan masyarakat menganggapi masalah HAKI. Selain itu pemerintah juga telah membentuk Dewan Hak Cipta yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan Hak cipta. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat pula beberapa upaya yang dilakukan beberapa untuk kelompok meningkatkan dan seperti sosialisasi Perhimpunan pembentukan (Indonesia Masyarakat Intellectual Society disingkat IIPS) yang mempunyai "menyebarluaskan motto pemahaman menuju HAKI masyarakat Indonesia yang inovatif dan untuk kreatif". Kegiatan menyebarluaskan pemahaman HAKI oleh lain IIPS dilakukan antara melalui pendidikan dan latihan yang pada tahun 1999 dilakukan Diklat HAKI di Mabes Polri, diterbitkan buletin HAKI untuk referensi bagi pemerhati yang berkepentingan dengan HAKI, juga dilakukan seminar dan simposium. langkah dalam ini masyarakat pemahaman HAKI HAKI Property dan pihak Seminar yang dilakukan yang berhubungan dengan karya seni tradisional adalah Serial Seminar Seni Pertunjukan Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 19 sampai 20 Februari 2009. Seminar yang menghadirkan seniman Ki Dalang Sumartono ini menghasilkan kesimpulan bahwa belum terciptanya iklim bagi perlindungan karya seni tradisional instrumen bukan perlindungan hukum yang kurang, tetapi karena kesadaran pelaku seni yang masih kurang, sehingga perlu dilakukan intensif untuk upaya yang lebih dan meningkatkan seni kesadaran tradisional. yang kondusif disebabkan terutama juga pemahaman karya pendipta III. PENUTUP A. Kesimpulan ini diambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum karya seni tradisional masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta yang secara garis besar meliputi pemberian hak-hak kepada pencipta, pemberian jangka waktu perlindungan hukum yang cukup lama, perjanjian lisensi serta upaya upaya hukum yang terjadi dapat ditempuh dalam hal pelanggaran baik jalur perdata, pidana maupun administrasi negara. Dalam penelitian itu melalui Sedangkan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta atas hak ciptanya dilakukan melalui seperti sosialisasi HAKI upaya penyuluhan, seminar, lokakarya, simposium, pendidikan dan secara pelatihan kelembagaan telah membentuk Dewan Hak Cipta. Pada akhirnya disarankan agar pengaturan mengenai perlindungan hukum hak cipta khususnya hak cipta karya seni tradisional perlu diiringi penegakan hukum yang konsisten dan upaya dan peningkatan kesadaran pencipta atas hak ciptanya perlu lebih diintensifkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. diskusi, HAKI serta pemerintah pemahaman Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 40
Nina Yolanda, Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya, Halaman 32-41 B. Saran Sebaiknya setiap pelanggaran atau kejahatan Cipta terhadap Hak Seseorang diberikan ganjaran hukuman untuk memberikan efek jerah terhadap orang yang telah mengambil Hak Cipta Seseorang. Oleh karena itu Pemerintah harus bertindak tegas setiap kejahatan terhadap Hak Cipta yang telah dimiliki oleh sipencipta. DAFTAR PUSTAKA Budi, Henry Soelistiyo. (2009). Sistem Perlindungan Hukum di Bidang Indonesia, Hak Cipta Penelitian disampaikan pada Pelatihan HAKI bagi Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Indonesia Bagian Timur, Surabaya. di yang Damian, Eddy . (2007). Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional dan Undangundang Hak Cipta 1997, Alumni, Bandung. Djumhana, Muhammad. (2007). Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Indonesia, Citra Praktek di Aditya Bhakti, Bandung. LKKN-LIPPI. 2009. Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia, Alumni, Bandung Maulana, Insan Budi. (2007). Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya Bhakti, Bandung. . Kekayaan Grafindo, Jakarta. Saidin (2007). Aspek Hukum Hak Raja Intelektual, Torn, Eric A. (2009). Understanding Copyrights-a Practical Guide, London. Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 41