PATTIMURA Legal Journal Volume 1 Nomor 1 April, 2022: h. 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435 : 10.47268/pela.v1i1.5902 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara Adolof Bormasa1, John Dirk Pasalbessy2*, Erwin Ubwarin 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. : Corresponding Author* Abstract Introduction: The regulation of law enforcement, especially law enforcement in the sea area at the state border, almost all laws and regulations have accommodated the authority of each institution in carrying out law enforcement in the state border area, therefore it must be carried out properly so that it can realize security in the state border area. Purposes of the Research: To analyze regulations related to law enforcement in the sea area in the border area of the State. Methods of the Research: The type of research used in this paper is in the form of normative juridical legal research, namely legal research regarding the regulation of authority and the implementation of the authority given by positive legal provisions factually in each particular legal event that occurs in the border area of the State, the research approach used is statutory approach, the sources of legal materials used are secondary and tertiary sources of legal materials and the collection of legal materials in this study is normative juridical. Results of the Research: The results of the study show that regulations related to law enforcement in the border areas of special states of the sea have overlapping arrangements. The government and local governments in the border areas in carrying out law enforcement in the state border areas in the sea area have not been maximal in law enforcement, partly because of the limited law enforcement infrastructure in the state border area with the area of the state border which is not directly proportional to the number of law enforcement personnel who is in the field. Law enforcement in national border areas as regulated in laws and regulations is not effective because there is no integrated synchronization and coordination in carrying out law enforcement in the country's border areas. Keywords: Law Enforcement; Marine Territory; National Border Area. Abstrak Latar Belakang: Pengaturan penegakan hukum terutama penegakan hukum di wilayah Laut pada perbatasan Negara, hampir semua peraturan perundang-undangan telah mengakomodir kewenangan tiap institusi dalam melakukan penegakan hukum diwilayah perbatasan Negara, oleh sebab itu harus dilakukan dengan baik sehingga dapat mewujudkan keamanan di wilayah perbatasan Negara. Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis pengaturan terkait penegakan hukum di wilayah laut pada wilayah perbatasan Negara Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pengaturan kewengan dan implementasi kewenangan yang diberikan oleh ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di wilayah perbatasan Negara, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder dan tersier serta pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan terkait penegakan hukum di wilayah perbatasan negara khusus wilayah laut terdapat tumpang tindih pengaturan. Pemerintah dan pemerintah daerah yang ada pada wilayah perbatasan dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara diwilayah laut belum maksimal dalam penegakan hukum antara lain karena keterbatasan sarana prasarana penegakan hukum didaerah perbatasan Negara dengan luas wilayah perbatasan Negara yang tidak berbading lurus dengan jumlah personil penegakan hukum yang ada di lapangan. Penegakan hukum pada wilayah perbatasan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak efektif Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
karena tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi koordinasi secara terpadu dalam melakukan penegakan hukum diwilayah perbatasan Negara. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Wilayah Laut; Wilayah Perbatasan Negara. Dikirim: 2022-04-09 Direvisi: 2022-04-20 Dipublikasi: 2022-05-30 1. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km2 serta wilayah laut seluas 5,8 juta km2 (termasuk Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia)1. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non- hayati; sumber daya alam buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Perairan Indonesia yang begitu luas terbentang mulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, perairan teritorial, dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) serta landas kontinen, hal tersebut seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks, baik masalah yang berkaitan dengan bidang hukum dan ekonomi maupun keamanan negara, yang semua membutuhkan penanganan secara komprehensif.2 Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut dengan banyak negara. Pengaturan mengenai batas wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menyebutkan "Batas Wilayah Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, meliputi: a) di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste; b) Di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Leste; c) Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan dengan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB 1982). Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (regime) yang berlaku di laut, yaitu (1) perairan pedalaman (internal waters), (2) perairan kepulauan (archipelagic waters), (3) laut teritorial (teritorial waters), (4) zona tambahan (contiguous zone), (5) Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone), (6) landas kontinen (continental shelf), (7) laut lepas (high seas), dan (8) kawasan dasar laut internasional (international seabed area).3 Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No 17 Tahun 1985 dan memberlakukan Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 1 Alex S W Retraubun, "Isu Pulau-Pulau Kecil Sebagai Dasar-Pijak Kebijakan Pembangunan Daerah Kepulauan," Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Pattimura (Ambon, 2007), h. 4. 2 Bernard Kent Sondakh, "Pengamanan Wilayah Laut Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan 33, no. 1 (2003): 76-88. 3 Peni Susetyorini, "Kebijakan Kelautan Indoensia Dalam Perspektif UNCLOS 198," Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 164-77. 31 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
menggantikan Undang-Undang No 4/Perp.1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Namun, kenyataannya sampai saat ini, Penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga masih ada yang belum tuntas. Belum adanya kepastian batas-batas wilayah perairan, akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian kelautan, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri bioteknologi, pariwisata bahari, transportasi laut dan lebih khusus terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas (migas), yang tentunya akan terhambat. Secara geografis kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra yaitu samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau besar dan kecil mencapai 17.504, dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2, dan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km.4 dan telah mengalami penambahan dengan panjang garis pantai (99.093 km).5 Indonesia juga memiliki ciri nusantara dengan kedaulatan atas wilayah darat, laut dan udara serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatanya yang berupa sumber daya alam untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kemakmuran seluruh rakyat. Dengan posisi geografis yang strategis dan letak geografis yang luas akan membuat Indonesia sabagai suatu bangsa yang dapat mempengaruhi berbagai peristiwa di dunia, dan tentunya akan berpengaruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut. Eksistensi Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya sehingga tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan, dan pertahanan yang baik sangat diperlukan. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yakni India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Australia, dan Republik Demokratik Timor Leste. Sedangkan wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan keseluruhan panjang garis perbatasan darat adalah (2914,1 km.). 6 Perbatasan, terutama perbatasan negara merupakan salah satu aspek penting dalam geopolitik dunia. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, dan menjaga keamanan serta keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, dan hukum nasional serta internasional.7 Secara umum, permasalahan kawasan perbatasan mencakup tiga aspek berikut ini:8 4 Freddy Numbery, "Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar," Buletin Kelautan P3K Kementerian Kelautan Dan Perikanan 4, no. 1 (2006): 12-25. 5 Priyadi Kardono, Op. Cit. 6 Ludiro Madu, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 10. 7 Moeldoko, "Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan: Tinjauan Dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia," Makalah Seminar "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" (Pontianak, 2014). 8 Ibid,h. 89 32 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
a) Aspek sosial ekonomi wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang). Hal itu disebabkan lokasi yang relatif terisolasi/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah; rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat; rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal); dan langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan. b) Aspek pertahanan keamanan kawasan perbatasan merupakan teritorial yang luas dengan pola penyebaran penduduk tidak merata. Hal itu menyebabkan pengendalian oleh pemerintah sulit dilakukan. Selain itu, pengawasan dan pembinaan teritorial cukup sulit dilaksanakan dengan sinergis, mantap, dan efisien. c) Aspek sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga. Hingga saat ini banyak sekali kasus terkait nelayan Indonesia yang ditangkap oleh otoritas negara tetangga di perairan perbatasan yang belum selesai penentuan batas maritimnya. Diantaranya adalah penangkapan 22 nelayan Indonesia oleh otoritas Australia yang di eksekusi oleh Kapal Perang HMAS Wollonggong. Penangkapan tersebut dilakukan setelah pesawat penjaga perbatasan Australia menemukan empat perahu nelayan Indonesia berada sejauh 14 mil ke dalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Australia saat sedang melakukan survei di wilayah utara. Otoritas Australia tersebut kemudian melakukan penahanan terhadap 22 nelayan Indonesia dan menyita 135 kg ikan hasil tangkapan serta membawa empat perahu milik nelayan tersebut ke Pelabuhan Darwin.9 Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia dengan Australia pada dasarnya telah memiliki perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif namun terdapat beberapa perairan yang belum diratifikasi. Bahwa jika memperhatikan permasalahan di wilayah perbatasan negara khususnya wilayah perbartasan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka permasalahan penegakan hukum di wilayah perbatasan negara merupakan sesuatu yang harus disikapi dalam bentuk kebijakan negara maupun kebijakan di antara dua negara yang berbatasan. Permasalahan yang pelik dan harus mendapat perhatian Negara Kesatuan Republik Indoensia, adalah permasalahan wewenang penegakan hukum di wilayah perbatasan karena masing-masing instansi penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan negara dengan tidak memperhatikan suatu koordinasi dan harmonisasi dalam penegakan hukum di wilayah laut pada wilayah pperbatasan negara tersebut. 2. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.10 Penulisan ini ini terkait dengan permasalahan wilayah perbatasan negara khususnya wilayah perbartasan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga permasalahan penegakan hukum di wilayah perbatasan negara merupakan sesuatu yang harus disikapi dalam bentuk kebijakan negara maupun kebijakan 9 Egidius Patnistik, "22 Nelayan Indonesia Ditangkap Di Australia," 2013, 10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35. 33 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
di antara dua negara yang berbatasan. Permasalahan yang pelik dan harus mendapat perhatian Negara Kesatuan Republik Indoensia. Dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach).11 Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga pendepakatan kasus, hal tersebut mengingat pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yang dikuatkan dengan pendekatan konsep (conceptual approach) untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan. Pendekatan kasus dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas terkait dengan menjawab permasalahan penegakan hukum di wilayah perbatasan. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Pengaturan Kedaulatan Negara Pada Wilayah Perbatasan Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional12. Terkait dengan penentuan batas wilayah negara, maka Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah mendelegasikan pembuatan undang-undang organik kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu ditetapkan Undang-undang Tentang Wilayah Negara dan dalam Pasal 6 ayat (2) mengatur tentang batas wilayah negara kesatuan Republik Indoensia yang menyatakan : (2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. Pengaturan terkait kawasan perbatasan negara dimuat dalam Pasal 361 dan Pasal 362. Keberpihakan pemerintah untuk membangunan kawasan perbatasan negara diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, dimana diatur bahwa selain pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 43 tahun 2004, Pemerintah Pusat mempunyai 11 Ibid. h. 93 12 Ibid h. 4 34 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
kewenangan untuk: penetapan rencana detail tata ruang; pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Selain itu, pembangunan kawasan perbatasan negara agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga, diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi kewajiban pemerintah pusat. Selanjutnya, penetapan dan pengaturan kawasan perbatasan negara yang merupakan bagian kawasan strategis nasional tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sampai dengan saat ini telah ditetapkan 7 (tujuh) Peraturan Presiden terkait kawasan perbatasan negara, yaitu: 1) Perpres Nomor 179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2) Perpres Nomor 31 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan; 3) Perpres Nomor 32 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua; 4) Perpres Nomor 33 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku; 5) Perpres Nomor 34 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; 6) Perpres Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulut, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulteng, Provinsi Kaltim, dan Provinsi Kaltara; dan 7) Perpres Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut. Bahwa sesuai dengan pengaturan Perpres Nomor 49 Tahun 2018, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara serta wilayah laut teritorial Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara, pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah Selain sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Perpres Nomor 49 Tahun 2018 dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan, memuat rencana pemanfaatan ruang, berupa indikasi program utama, disertai dengan indikasi sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaannya. Di samping itu, Perpres Nomor 49 Tahun 2018 juga memuat pengaturan terkait pengelolaan kawasan perbatasan negara yang dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, menteri/kepala lembaga terkait, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Selanjutnya Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam rangka pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan, gubernur sebagai wakil Pemerintah dibantu oleh bupati/wali kota. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengatur bahwa BNPP bertugas, diantaranya untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran 35 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Perpres Nomor 49 Tahun 2018 menjadi salah satu dasar bagi BNPP dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Penetapan Perpres Nomor 49 Tahun 2018 ini semakin menegaskan bahwa Pemerintah memiliki komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan nawacita Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran, dan menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara. Selain dari itu, Perpres Nomor 49 Tahun 2018 ini diharapkan menjadi acuan serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh, untuk semakin mewujudkan kedaulatan NKRI, karena negara ini milik bersama dan harus dipertahankan keutuhan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. 3.2 Kewenangan Penegakan Hukum Di Wilayah Perbatasan Negara 3.2.1 Kewenangan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perbatasan Negara Perbatasan wilayah negara merupakan kawasan strategis sehingga peran penegak hukum baik aparat keamanan dan instansi-instansi pengelola perbatasan sangat penting. Bahwa perbatasan wilayah negara merupakan bagian dari kedaulatan negara dan karena itu Tentara Nasional Indoensia merupakan elemen utama bertanggungjawab untuk menjaga pertahanan negara dan perbatasan merupakan salah satu pintu gerbang sehingga Tentara Nasional Indonesia juga bertugas mengamankan garis perbatasan. Tentara Nasional Indoensia juga didukung oleh Kepolisian Republik Indoensia, di mana Polisi Republik Indoensia bertugas menjaga keamanan seluruh republik ini. Kedua aparat keamanan ini juga didukung oleh peran pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan. Selain itu, imigrasi sebagai instansi yang bertugas memeriksa dokumen para pelintas batas, dibantu oleh Bea Cukai yang memeriksa dokumen barang. Adapun Badan Narkotika Nasional sebagai instansi yang menangani masalah narkotika karena salah satu masalah keamanan di perbatasan yaitu penyelundupan narkoba. Setiap instansi dan aparat keamanan memiliki tugas dan wewenang masing-masing namun semua bertanggungjawab atas keamanan perbatasan, karena kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis yang dapat mempengaruhi ekonomi, politik, bahkan keamanan dan pertahanan suatu negara. Terkait dengan permasalahan perbatasan wilayah negara, maka masalah pernegakan hukum merupakan masalah yang sering menimbulkan problem dalam pelaksanaan penegakan hukum khususnya wewenang penegakan hukum di anatara instansi pemerintah terkait. Wewenang untuk menegakkan kedaulatan dan hukum tersebut bersumber pada kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki oleh Negara yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pada hakekatnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara yang sifatnya menyeluruh, untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. 13 Pelaksanaan penegakan hukum di laut yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tertentu merupakan ketentuan khusus hukum acara pidana (lex specialis)14. Mengacu pada ketentuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan fungsi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana umum (yang tercantum dalam KUHP) yang terjadi di laut, maka aparat penegak hukum di laut mempunyai kewenangan sebagai penindak awal yang selanjutnya 13 Sondakh, "Pengamanan Wilayah Laut Indonesia." Op. Cit.. 14 Ibid 36 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
diselesaikan dalam kaitannya dengan fungsi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana tertentu termasuk pasal pasal tertentu dalam KUHP, maka aparat penegak hukum tindak pidana umum mempunyai kewenangan sebagai penindak awal, yang selanjutnya diselesaikan aparat penegak hukum di laut yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertentu tersebut15. Terdapat 13 lembaga pemangku kepentingan di wilayah laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 7 lembaga yang mempunyai satuan tugas (Satgas) patroli di laut dan 6 lembaga lainnya yang tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementrian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementrian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing yang bersamaan pada wilayah Negara maupun wilayah perbatasan negara. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementrian Pariwisata, Kementrian Kesehatan, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah. Penanganan penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara tidak terlepas dari hukum kewenangan yang melekat pada suatu Negara atau suatu lembaga/intitusi penegak hukum, dalam menjalankan kewenangannya dalam sector penegak hukum. Kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan hukum, yaitu tindakan-tindakan untuk mengambil kebijaksanaan atas hak-hak yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum di laut16. Secara garis besar, Pemerintah mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum, dan kewenangan itu dilaksnakan oleh instansi-instansi yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut meliputi, (i) kewenangan penyidikan, (ii) kewenangan penuntutan, dan (iii) kewenangan peradilan. 3.2.2 Kewenangan Khusus Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Di wilayah Perbatasan Negara Kawasan perbatasan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena kondisi tersebut akan mendukung kedaulatan suatu wilayah. Kesadaran akan adanya perbedaan persepsi kawasan perbatasan antar daerah telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan kawasan perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem-sistemnya yang akan menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal disuatu wilayah dan bahkan pula dengan wilayah tetangganya. Oleh sebab itu terhadap daerah yang mempunyai perbatasan lansung dengan Negara lain seharusnya diberikan kewenangan khusus dalam pengelolaan dan penegakan hukum karena berbatasan lansung dengan Negara lain dan merupakan wilayah yang sangat penting dan strategis dalam mempertahankan keutuhan wilayah perbatasan Negara dengan Negara lain. 15 Ibid, h. 174 16 Ibid, h. 41 37 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federative, dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut sebagai asymmetrical decentralization, asymmetrical devolution atau asymmetrical federalis, atau secara umum asymmetrical intergovernmental arrangements. Secara prinsipil, berbagai bentuk penyebaran kekuasaan yang bercorak asimetris di atas merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi dua hal fundamental yang dihadapi suatu negara, yakni persoalan bercorak politik, termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan budaya; dan persoalan yang bercorak teknokratis-menejerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan. Otonomi khusus atau desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan sebuah keberlanjutan sejarah yang telah dimulai dari masa kolonial dan ditegaskan dalam tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dasar dari kebijakan tersebut dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai kesatuan hukum tertinggi. Otonomi khusus menyangkut urusan yang fundamental terkait pola hubungan pusat dan daerah menyangkut disain kewenangan, kelembagaan, finansial dan kontrol yang berbeda. Otonomi khusus setidaknya dapat diberikan dengan pertimbangan: konflik, sejarah dan budaya, daerah perbatasan, ibukota negara dan pengembangan ekonomi. Penelitian menunjukkan setidaknya terdapat lima alasan mengapa desentralisasi asimetris harus dilakukan di Indonesia, Agar pelaksanaan system penegakan hukum pada pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik pada wilayah perbatasan, maka perlu pemahaman oleh semua pihak atau instrumen yang berkepentingan dalam penegakan hukum pemerintahan daerah. oleh karena itu untuk mewujudkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara maka seharusnya diberikan hak dan kewenangan kepada daerah diwilayah perbatasan dengan tugas dan kewajiban khusus dalam mencapai tujuan pemberian otonomi dalam penegakan hukum diwilayah Perbatasan Negara, sehingga adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terkait dengan hal tersebut, maka selain analisis terkait dengan otonomi khusus di atas, maka jika dianalisis terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahah daerah maka dapat dianalsis sebagaimana tergambar di bawah ini. UU No. 23 Tahun 2014 ini terlahir dari pandangan bahwa negara Indonesia (NKRI) yang mempunyai wilayah (kepulauan) sangat luas, lautan lebih luas dari daratan, mustahil dapat dikelola dengan baik tanpa ada pembagian urusan antara Pusat dan daerah dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di dalamnya pengelolaan laut. Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan laut khususnya kewenangan Pusat di laut ditujukan untuk penguatan dan pengembangan kemampuan pertahanan- keamanan nasional di laut, khususnya di wilayah perbatasan. Memakmurkan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah perbatasan Indonesia melalui berbagai kegiatan pembangunan yang efisien, berkelanjutan dan berkeadilan atas dasar potensi sumber daya dan budaya lokal serta aspek pemasaran. Saat ini, ada beberapa kementerian dan lembaga 38 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
yang menangani sektor kelautan kerap diwarnai tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan. Ego sektoral lintas pemerintah mendominasi, sedang infrastruktur kelautan tidak cukup untuk mengimbangi sektor lain sehingga laut semakin tertinggal, dalam kaitan dengan penegakan hukum di wilayah perbatasan negara, maka sangatlah tergantung pada sumber wewenang yang diterima oleh Lembaga dan/atau Badan Pemerintah maupun Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan negara. Berdasarkan sumber kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, maka daerah yang mengelola wilayah perbatasan sesungguhnya diberikan suatu wewenang khusus agar dapat terlibat dalam penegakan hukum pada wilayah perbatasan negara, bahwa sesunguhnya kewenangan yang diberikan kepada Instansi penegak hukum wajib disertai dengan fasilitas dan perlengkapan dalam menunjang proses penegakan hukum diwilayah perbatasan negara sebelum mengimplementasikan hal tersebut, penulis akan memaparkan berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut. Agar penyelesaian masalah dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Dari hasil ovservasi lapangan yang dilakukan oleh penulis maka permasalahan yang ada dikelompokkan menjadi 6 (enam) aspek, yaitu kebijakan pembangunan, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, kelembagaan dan kewenangan pengelolaan, serta kerjasama antarnegara. terkhususnya diwilayah laut, oleh sebab itu Bagi daerah-daerah perbatasan baik laut maupun darat kemiskinan menjadi permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan. Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan ilegal ini terorganisir dengan baik sehingga perlu koordinasi dan kerjasama bilateral yang baik untuk menuntaskannya. Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga. Hal yang belum diatur juga ada pada Undang Undang No 1 /1973 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia (BLKI) serta UU no. 17/1985 tentang pengesahan UNCLOS, BLKI ditarik sama lebar dengan batas ZEE (200 mil laut) atau sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. 39 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
Penegakan hukum pada wilayah perbatasan negara, tidak terlepas dari masalah-masalah pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing, tujuan dari penegakn hukum dalam rangka penciptaan ketertiban dan perdamaian dengan negara tetangga di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya wilayah, serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan belum optimalnya aktivitas aparat keamanan dan kepolisian. Pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan saat ini perlu ditangani melalui penyediaan jumlah personil aparat keamanan dan kepolisian serta prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang memadai. Sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana dan sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan, misalnya aparat kepolisian dan TNI-AL beserta kapal patrolinya, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan di darat maupun perairan di sekitar pulau-pulau terluar. Disamping itu, lemahnya penegakan hukum akibat adanya kolusi antara aparat dengan para pelanggar hukum, menyebabkan semakin maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, di kawasan perbatasan darat, berbagai praktek pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu (illegal logging), penyelundupan barang, dan 'penjualan manusia' (trafficking person), serta permasalahan identitas kewarganegaraan ganda masih sering terjadi. Demikian pula di kawasan perbatasan laut, sering terjadi pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan. Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi keluar-masuknya barang-barang illegal. Namun demian, jumlah sarana dan prasarana PLB, PPLB, dan CIQS di kawasan perbatasan masih minim. Pemberian kewenagan oleh peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum, harus juga disambut baik oleh aparat penegak hukum dengan memberikan dan membekali diri dengan kemampuan individual. Kemampuan para aparat penegak hukum di laut yang berada di berbagai instansi pemerintah, utamanya dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait dinyatakan cukup memadai, karena masing-masing instansi telah melakukan peningkatan kemampuan para aparat penegak hukumnya yang bertugas dalam penegakan hukum di laut. Masalah kewenangan yang perlu diteliti adalah melihat apakah kewenangan hukum masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah jelas pengaturannya dan tidak tumpang tindih. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada umumnya kewenangan masing-masing instansi telah cukup jelas pemilahannya, dan telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya masing-masing. Namun dalam praktek di lapangan masih dijumpai adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya dalam penyidikan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia dan zona tambahan, akibat ketidakjelasan mengenai instansi mana yang mempunyai kewenangan. Kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan yang tumpang 40 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
tindih tersebut tentunya dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak efisien, dan bahkan ada kemungkinan suatu masalah atau tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia dan zona tambahan tidak ditangani karena tidak ada instansi terkait yang merasa mempunyai kewenangan untuk menanganinya. Koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Wilayah Perbatasan laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, yaitu upaya untuk melakukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Secara garis besar Penegakan hukum diwilayah perbatasan Negara terdiri dari perwira TNI AL dan pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk, Koordinasi antara institusi penegak hukum yang melibatkan Polri, serta fasilitas sepertia kapal perang, kapal pemerintah dan pangkalan-pangkalan udara lainnya dalam penegakan hukum. Sebagai tindakan preventif dilakukan pengawasan terhadap pentaatan peraturan perundang-undangan nasional guna menghindari terjadi pemanfaatan wilayah perbatasan di wilayah laut perairan Indonesia dan zona tambahan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain kewenangan hukum tersebut di atas, faktor pengawasan dalam penegakan hukum di Wilayah Perbatasan Negara di laut juga perlu diteliti lebih lanjut. Kurangnya pengawasan, khususnya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan telah mendorong terjadinya antara lain over fishing yang melampaui daya dukung perairan, ikan dan daerah tangkapan, tuduhan pelanggaran penggunaan alat penangkap internasional bahwa Indonesia tidak mampu mengelola pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggungjawab dan mengekspolitir sumber daya ikan secara berlebihan, pelanggaran perizinan.17 Koordinasi penegakan hukum diwilayah laut pada dasarnya semua instansi terkait mempunyai kewengan yang sama dan semua instansi menyatakan bahwa telah ada koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara pada wilayah laut Indonesia dan zona tambahan. Sebagaimana dijelaskan oleh TNI AL dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat pola koordinasi antara instansi terkait dengan mekanisme yang ada, yaitu (i) sesuai KUHAP, dilakukan koordinasi antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan (criminal justice system), dan (ii) secara faktual, antara penyidik dengan instansi terkait dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu di laut dalam hal perkaranya merupakan kewenangan instansi lain. Namun disisi lain dalam kenyataannya koordinasi antara instnasi atau lembaga masih relatif lemah dan dalam implementasi di lapangan masih terjadi tumpang tindih antar sektor. Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penegakan hukum wilayah Perbatasan Negara di wilayah laut berbatasan dengan Negara lain pada perairan Indonesia dan zona tambahan dianggap telah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, namun masih terdapat beberapa masalah, antara lain adanya tumpang tindih pengaturan dan dirasa masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundangundangan berkenaan dengan penegakan hukum diwilayah perbatasan Negara, antara lain mengenai pengaturan kewenangan dan koordinasi. Selain itu, masih banyak celah hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku. 17 Wignyo Handoko, "Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan," Jurnal IJIL, no. Edisi Khusus (2004): 109-10. 41 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
Koordinasi antara instansi instansi terkait dan atau para aparat penegak hukum di wilayah perbatasan Negara, apakah telah terlaksana secara nasional terpadu? dari uraian diatas diketahui bahwa ada tingkatan koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Wilayah Perbatasan Negara, yaitu (i) koordinasi pada tingkat pengambilan kebijaksanaan dan (ii) koordinasi dalam pelaksanaannya yang mencakup koordinasi dalam kewenangan hukum dan koordinasi pada tingkat operasional di lapangan. Koordinasi dalam kewenangan hukum adalah koordinasi antara instansi penyidik, penuntut dan dan badan peradilan. Baik proses dan mekanismenya sudah cukup jelas pengaturannya dan sejauh ini tampaknya telah berjalan dengan baik. Namun yang adakalanya masih menimbulkan kerancuan adalah koordinasi yang sifatnya operasional. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dipandang masih perlu ditingkatkan dan jelas. Persoalannya adalah apakah perlu ada suatu wadah koordinasi yang penyelenggaraan rapat-rapat termaksud sudah terlaksana sebagaimana mestinya dan apakah hasilnya telah memenuhi kebutuhan koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Wilayah Perbatasan Negara Indonesia. 4. KESIMPULAN Pengaturan terkait kewenangan penegakan hukum di wilayah perbatasan negara sudah ada sejak Negara Indonesia merdeka dan telah diatur di dalam hukum internasional maupun hukum nasional yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik UUD NRI 1945, Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturn Presiden, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah. Akan tetapi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan menunjukan adanya tumpang tindih pengaturan kewenangan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah yang ada pada wilayah perbatasan dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara di wilayah laut yang dijalankan oleh institusi penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan tingkat peradilan belum dilaksanakan secara maksimal karena berbagai kendala. Salah satu kendala yaitu keterbatasan sarana prasarana penegakan hukum dan ego antar institusi penegakan hukum diwilayah perbatasan Negara dengan luas wilayah perbatasan Negara yang tidak berbading lurus dengan jumlah personil penegakan hukum yang ada di lapangan. REFERENSI Jurnal Handoko, Wignyo. "Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan." Jurnal IJIL, no. Edisi Khusus (2004): 109-10. Numbery, Freddy. "Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar." Buletin Kelautan P3K Kementerian Kelautan Dan Perikanan 4, no. 1 (2006): 12-25. Sondakh, Bernard Kent. "Pengamanan Wilayah Laut Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan 33, no. 1 (2003): 76-88. Susetyorini, Peni. "Kebijakan Kelautan Indoensia Dalam Perspektif UNCLOS 198." Masalah- Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 164-77. 42 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435
Buku Madu, Ludiro. Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum,. Jakarta: Kencana, 2016. Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain Moeldoko. "Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan: Tinjauan Dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia." Makalah Seminar "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional." Pontianak, 2014. Patnistik, Egidius. "22 Nelayan Indonesia Ditangkap Di Australia." 2013. kap.di.australia. Retraubun, Alex S W. "Isu Pulau-Pulau Kecil Sebagai Dasar-Pijak Kebijakan Pembangunan Daerah Kepulauan." Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Pattimura. Ambon, 2007. 43 | Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut ..." Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 30 - 43 E-ISSN: 2830-2435