Ir. Hendrawati Hamid, M.Si. MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENERBIT DE LA MACCA MAKASSAR A A
MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT © Ir. Hendrawati Hamid. M.Si Penulis Ir. Hendrawati Hamid, M.Si. Editor Tuty Suciaty Razak, SH., M.Si. Desain Cover/Layout Mono Goenawan Cetakan ke-1 Juni 2018 Penerbit De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel) Jln. Borong raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222 Telp. 0811 4124 721 Email : Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Isi buku ini, baik sebagian maupun keseluruhannya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah. ISBN: 978-602-263-146-0 Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 : 1. Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 : 1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 9lima ratus juta rupiah). i i
KATA PENGANTAR Rasa syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Shalawat dan Salam kepada Baginda Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Selama ini berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai institusi mulai tingkat pusat sampai daerah, baik bagi masyarakat miskin perkotaan maupun masyarakat miskin pedesaan. Namun, dari berbagai program pemberdayaan tersebut tidak sedikit yang mengalami kegagalan, atau dengan kata lain tujuan akhir pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memandirikan masyarakat dalam berusaha belum terwujud secara optimal, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Hal ini, disebabkan karena masih adanya aparatur pemerintah, termasuk para pendamping atau fasilitator pemberdayaan masyarakat yang melakukan perbuatan kurang terpuji karena cenderung melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang mengakibatkan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Buku ini disusun dan ditulis dengan harapan dapat menjadi salah satu solusi atau alternatif sebagai bahan bacaan, pemikiran dan masukan, untuk diimplementasikan, terkait berbagai permasalahan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti : pentingnya penerapan prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan manajemen dalam pembangunan, khususnya pada program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, untuk dipersiapkan dan di kelola secara partisipatif mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi. Selain itu, agar para fasilitator atau agen pemberdayaan betul-betul dapat menerapkan prinsip pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk lebih memandirikan masyarakat dalam berusaha. i i
Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat ini disusun dengan acuan dari tulisan para ahli baik dalam negeri maupun luar negeri, pengalaman penulis dalam menangani program pemberdayaan bagi petani dan kelompok tani, pengembangan SDM Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sejak tahun 1987 - 2010, serta hasil beberapa penelitian penulis. Berisi kajian tentang: konsep dasar manajemen dan pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, pembangunan berwawasan manusia, pendekatan perencanaan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat, mekanisme dan strategi pemberdayaan masyarakat, motivasi, partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, serta studi kasus yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan acuan bagi mahasiswa, untuk mata kuliah yang terkait dengan pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun materi manajemen. Bagi pemerhati pemberdayaan masyarakat, pelaku pemberdayaan masyarakat (penyuluh, fasilitator, aparat atau agen) dan LSM. Buku ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, bapak Drs. H. A. Hamid Ibrahim dan Ibu Hj. A. Sahribunga. Terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan dan Do'a nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin Terima kasih penulis sampaikan pula kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya berupa kritikan dan saran, baik sebelum maupun sesudah buku ini terbit. Terima kasih juga kepada penerbit atas kesediaannya menerbitkan buku ini. Semoga dapat menjadi amal ibadah bagi penulis di hadapan Allah SWT, Aamiin YRA. Semoga bermanfaat, terima kasih Penulis Hendrawati Hamid iv iv iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL i iii vii BAB I KONSEP DASAR MANAJEMEN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Pendahuluan B. Pengertian Manajemen C. Tujuan dan Fungsi Manajemen D. Filsafat Manajemen E. Pengertian Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat F. Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat G. Falsafah Pemberdayaan Masyarakat H. Prinsip Pemberdayaan 1 1 3 6 8 9 11 14 17 BAB II KEMISKINAN A. Konsepsi Dasar B. Persoalan Kemiskinan C. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan D. Kemiskinan di Indonesia E. Kemiskinan di Pedesaan F. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 20 20 25 27 29 31 33 BAB III PEMBANGUNAN BERWAWASAN MANUSIA 43 43 48 54 57 60 A. Konsepsi Dasar B. Model Pembangunan Manusia C. Hakikat Pembangunan D. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan E. Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat v v249247
F. Kemitrasejajaran Perempuan-Laki-laki Dalam Pembangunan G. Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan 64 68 BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Konsepsi Dasar B. Tujuan Dan Manfaat Perencanaan C. Identifikasi dan Pemetaan Masalah, Potensi, dan Sumber Sosial D. Perencanaan Partisipatif E. Tujuan Perencanaan Partisipatif F. Manajemen Perencanaan Partisipatif G. Pendekatan Perencanaan Rasional-Partisipatif H. Perencanaan Partisipatif Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat 73 73 76 77 80 83 84 85 87 BAB V MEKANISME DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat B. Pendekatan Metode Pemberdayaan 1. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) 2. Metode Partisipasi Assesment dan Rencana C. Pemilihan Materi Pemberdayaan Masyarakat 3. Bina Manusia 4. Bina Usaha 5. Bina Lingkungan 6. Bina Kelembagaan D. Strategi Pemberdayaan Masyarakat E. Pemberdayaaan Masyarakat Sebagai Sebuah Proses F. Pemandirian Masyarakat G. Pendampingan H. Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat 92 92 94 97 100 100 102 103 104 105 105 110 115 119 126 vi vi
BAB VI MOTIVASI A. Konsepsi Dasar B. Motivasi dan Motif C. Bentuk-bentuk Motivasi D. Pendorong Motivasi E. Teknik Memotivasi F. Motivasi Dan Perilaku G. Tipe-Tipe Manusia 128 128 132 135 138 139 140 143 BAB VII MAKNA PARTISIPASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Konsep Dasar B. Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan C. Tipologi Partisipasi Masyarakat D. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan E. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan F. Pengembangan Masyarakat Melalui Partisipasi G. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat H. Faktor Pendorong Berpartisipasi 146 146 149 151 152 155 158 159 162 BAB VIII PENDEKATAN KELOMPOK DALAM PEMBER-DAYAAN MASYARAKAT A. Konsepsi Dasar B. Proses Terbentuknya Kelompok Dan 168 168 Interaksi Kelompok 174 C. Dasar-Dasar Daya Tarik Antar Manusia (Interpersonal Attraction)178 1. Kesempatan untuk berinteraksi 2. Status 3. Kesamaan Latar belakang 4. Kesamaan Sikap 178 179 179 179 vii vii
D. Pengembangan Kelompok E. Manfaat Dinamika Kelompok F. Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok G. Teknik Pengambilan Keputusan Kelompok 181 184 186 189 BAB IX MONITORING DAN EVALUASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Konsepsi Dasar B. Tujuan Monitoring Dan Evaluasi C. Prinsi-Prinsip Monitoring Dan Evaluasi D. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 191 191 194 195 196 BAB X STUDI KASUS 199 I. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin PNPM- Mandiri Perkotaan Melalui Pinjaman Bergulir (Revolving Fund) di Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini, Kota Makassar II. Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Losari, Kota Makassar 199 226 DAFTAR PUSTAKA 249 viii viii
DAFTAR TABEL Tabel 3. 1. Perbandingan Paradigma Pembangunan Yang Berorientasi Pada Produksi dan Yang Berpusat pada Rakyat Tabel 6. 1 Pola-pola Motivasi Tabel 6. 2 Teori Motivasi Tabel 6.3 Tipe-Tipe Manusia Tabel 9.1 Perbandingan Evaluasi Konvensional dan Partisipatif Tabel 10.1 Tingkat Kesejahteraan Keluarga Tabel 10.2 Komposisi Jumlah Keluarga Penerima Pinjaman Tabel 10.3 Jumlah Pinjaman Bergulir Setiap Tahap dan Waktu Peminjaman Tabel 10. 4 Rincian Jumlah Pinjaman Bergulir Yang Beredar di Masyarakat Tabel 10.5 Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pantai Losari Tahun 2014 ix ix
BAB I KONSEP DASAR MANAJEMEN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Pendahuluan Membaca dan mendengar kata manajemen maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan atau dikelola secara baik, rapih, teliti, teratur, terarah, disiplin, efisien dan efektif, sesuai dengan aturan yang berlaku, atau yang sering diistilahkan bekerja secara profesional, sehingga memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada awalnya ilmu manajemen merupakan cabang dari ilmu ekonomi, namun saat ini ilmu manajemen tidak hanya dikaitkan dengan ilmu sosial, tetapi juga sudah masuk dalam ilmu yang terkait dengan ilmu eksakta, atau non sosial, seperti manajemen informaika, manajemen kesehatan, manajemen produksi, manajemen agroindustri, manajemen sumber daya alam, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, sebuah istilah yang sudah sangat populer di Indonesia, berhubung bidang yang satu ini sangat erat kaitannya dengan ketidakberdayaan, atau kemiskinan yang merupakan salah satu permasalahan besar dan mendasar di negara kita. Tentunya orang sudah memahami, terutama yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, baik agen atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para aparat pemerintah yang mempunyai tugas dalam bidang ini, bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya terkait dengan aspek sosial, tetapi juga terkait dengan aspek ekonomi, aspek budaya, aspek teknis (teknik, pertanian, kehutanan, kesehatan, lingkungan, perindustrian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan kelautan) dan lain-lain, sesuai dengan potensi yang dimiliki 1 1
oleh suatu daerah atau wilayah. Demikian halnya keterkaitan antara ilmu manajemen dengan pemberdayaan masyarakat, kedua hal ini sebenarnya menjadi seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Suatu program pemberdayaan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak dikelolah dengan baik, yang seharusnya didahului dengan sebuah perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang dimaksud disini tentulah harus yang bersifat partisipatif, yang melibatkan semua elemen masyarakat yang terkait, terutama yang akan menjadi kelompok sasaran, juga harus termasuk didalamnya adalah proses identifikasi permasalahan yang dilaksanakan bersama masyarakat. Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud (intangible), karena tidak dapat terlihat, namun dapat dirasakan hasilnya, yaitu terwujudnya output kegiatan yang optimal, terdapat kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik, serta sampai ke sasaran. Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, yang dilakukan oleh individu-individu yang memberikan upaya-upaya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya dan tindakan yang dimaksud meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan tentang cara melaksanakannya, memahami bagaimana harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang dilakukan. Selanjutnya perlu menetapkan serta memelihara suatu kondisi dan situasi lingkungan yang memberikan responsi ekonomis, psikologis, sosial, politis dan sumbangan-sumbangan teknis serta pengendaliannya (Terry, 2009:10). Sepanjang sejarahnya, manajemen hadir dan diperlukan dalam berbagai kegiatan manusia, tidak hanya pada kegiatan privat dalam skala besar atau menengah, pada kegiatan publik dan kegiatan lain yang serupa, tetapi juga diterapkan pada berbagai kegiatan yang berskala kecil dan perorangan. Pada berbagai keperluan dan kepentingan, teknik-teknik dan prinsip-prinsip manajemen sangat 2 2 245
dibutuhkan agar hasil atau tujuan yang dicapai dapat lebih baik. Dapat dibayangkan bagaimana hasil suatu kegiatan yang dilaksanakan tanpa menerapkan prinsip-prinsip manajemen, dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip- prinsip manajemen, pasti akan memberikan hasil yang lebih baik dan optimal (Nawawi Z, 2013:3). B. Pengertian Manajemen Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Ada wadah pengetahuan tentang manajemen yang terorganisir, ada ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa manajemen dapat dibuktikan kebenarannya secara umum. Seni merupakan pengetahuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemahiran timbul melalui penga- laman, pengamatan dan studi, serta kewajiban untuk menerapkan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menuntut adanya kreativitas yang didasarkan pada kondisi pemahaman ilmu mana- jemen. Dengan demikian, ilmu dan seni manajemen saling mengisi. Jika salah satu meningkat, maka yang lain juga harus meningkat, dibutuhkan suatu keseimbangan diantara kedua aspek tersebut. Manajemen sudah sama tuanya dengan peradaban manusia (Terry, 2009:10). Dalam berbagai kesempatan, dan untuk berbagai tujuan, penyebutan manajemen bersama dengan kata yang menyertai di belakangnya bukan lagi merupakan sesuatu yang asing. Rangkaian kata manajemen dengan kata yang menyertainya sudah menjadi sesuatu yang mudah dimengerti maksudnya. Itulah realitas sehari-hari yang begitu mudah ditemukan berbagai hal yang berkaitan dengan kata manajemen yang sudah sangat populer penggunaannya. Istilah manajemen tidak hanya mengandung padanan kata pengelolaan atau pengurusan (stewardship), tetapi juga mengandung rumusan yang lebih luas yaitu di dalamnya mengandung teknik dan prinsip-prinsip ilmiah dari sebuah ilmu yang masih terus berkembang. 3 3
Perkembangan tersebut terjadi sebagai suatu konsekuensi sifat dan kegunaan praktis ilmu manajemen. Ilmu manajemen saat ini telah melebur atau bermetamorfosis dengan cabang atau bidang ilmu lainnya, serta digunakan dalam berbagai jenis kegiatan, baik pada sektor publik maupun di sektor privat, serta dalam berbagai bidang, baik yang tergolong sederhana sampai pada yang rumit dan modern. Secara umum para ahli dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen secara beragam, ada yang memberikan pengertian ketatalaksanaan, pengurusan, dan lain-lain. Menurut Solihin (2009: 4) manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut manajemen dapat didefinisikan sebagai berikut: 1. Manajemen merupakan suatu proses: artinya adalah, seluruh kegiatan manajemen yang dijabarkan ke dalam empat fungsi manajemen yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan keseluruhannya bermuara pada pencapaian tujuan organisasi 2. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan melalui serang- kaian kegiatan yang dikelompokkan ke dalam fungsi- fungsi manajemen dan mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. 3. Pencapaian tujuan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Sedangkan Efisiensi adalah pencapaian tujuan yang dilakukan secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang minimal 4. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Siswanto (2012:1-4) mengemukakan istilah manajemen (management) telah diartikan berbagai pihak dengan pespektif 4 4 243
yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi dan lain-lain. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah tentunya dilatarbelakangi oleh pekerjaan masing-masing. Selanjutnya dikemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemoti- vasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Definisi manajemen tersebut mengandung unsur- unsur yang disebut sebagai elemen dasar manajemen, terdiri atas: 1. Elemen Sifat a. Manajemen sebagai suatu seni : yaitu sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan b. Manajemen sebagai suatu ilmu : yaitu akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (general purposes) 2. Elemen Fungsi a. Perencanaan: yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu tertentu dan tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut b. Pengorganisasian: yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok kerja, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif c. Pengarahan: yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk mem- berikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal, atau dari seorang ketua kepada anggota kelompoknya dalam kelompok non-formal 5 5
d. Pemotivasian: yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. e. Pengendalian/Pengawasan : yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Jadi, apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan pelaksanaannya maka dapat segera diperbaiki. 3. Elemen sasaran/objek a. Orang/manusia : yaitu mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah menjadi unsur integral dari organisasi atau badan tempat dia bekerja sama untuk mencapai tujuan b. Mekanisme kerja : yaitu tata cara dan tahapan yang harus dilalui orang yang melaksanakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan 4. Elemen tujuan Yaitu hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam arti yang luas, tujuan mengandung beberapa hal seperti objective (objektif), purpose (tujuan), mission (misi), deadline (batas waktu), standard (standar), target (sasaran), dan quota (kuota). Tujuan merupakan rangkaian dalam proses perencanaan, dan merupakan elemen penting dalam proses pengendalian. C. Tujuan dan Fungsi Manajemen Setiap pelaksanaan suatu kegiatan, maka yang terfikir bagi kita untuk apa kegiatan tersebut dilaksanakan, atau dengan kata lain apa tujuan yang ingin kita wujudkan. Dalam hal pencapaian tujuan tentunya setiap organisasi yang dijalankan secara profesional, baik organisasi publik maupun organisasi sektor privat akan selalu 6 6
berfikir dan mengarah pada tujuan manajemen, yaitu efisiensi dan efektivitas. Pencapaian tujuan yang efisien dan efektif pada setiap kegiatan hanya dapat terwujud jika prinsip tersebut diterapkan pada seluruh pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yang dimulai dari kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), sampai pada tahap kegiatan pengawasan (controlling). Dalam ilmu manajemen, prinsip pencapaian tujuan yang efisien dan efektif mengandung arti bahwa setiap kegiatan yang kita laksanakan hendaknya memanfaatkan segala sumber daya organisasi (input) secara minimal, tetapi menghasilkan produk (output) yang optimal dan berkualitas sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat atau kelompok sasaran. Sebuah contoh kasus di lapangan yang pernah terjadi di masyarakat, adalah pembagian beras raskin yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena dalam pembagiannya meskipun masyarakat menerima dalam jumlah yang cukup, tetapi ternyata kualitas beras tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena sudah kadaluarsa alias mengandung kutu-kutu, sehingga tujuan program raskin pada wilayah tertentu tidak tercapai. Kita tentunya berharap kejadian tersebut tidak akan pernah terulang lagi di wilayah manapun di Indonesia. Membahas tentang fungsi-fungsi manajemen, para ahli ada yang membagi dalam empat tahap seperti George Terry berpendapat fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling. Koontz (Koontz dan Weihrich, 1993) mengelompokkan kedalam lima fungsi yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing (pengisian staf), leading (memimpin), dan controlling (pengendalian) fungsi manajemen yaitu, elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer/pengendali kegiatan dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama Juliansyah (2013:38-40) mengemukakan bahwa 7 7
kali diperkenalkan oleh Henry Fayol (industrialis Perancis) pada awal abad 20, yang menyebutkan bahwa lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinas, dan mengendalikan. Sampai saat ininkelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tempat tahap saja yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. D. Filsafat Manajemen Filsafat menurut Moekijat dalam Siswanto (2013:5) adalah suatu sistem pemikiran yang menjelaskan gejala tertentu dan memberikan serangkaian prinsip untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Singkatnya suatu filsafat adalah suatu cara hidup. Filsafat memiliki: 1. Tujuan tertentu 2. Beberapa nilai yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 3. Keyakinan pada pihak para penganut bahwa nilai adalah tujuan akhir 4. Bernilai untuk dikejar. Filsafat manajemen adalah bagian yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan permasalahan manajerial. Filsafat manajemen memberikan dasar bagi pekerjaan seorang manajer. Seorang manajer memerlukan kepercayaan dan nilai yang pokok untuk memberi petunjuk yang sesuai dan dapat dipercaya guna menyelesaikan pekerjaan. Filsafat manajemen juga memberikan desain sehingga seorang manajer dapat mulai berfikir. Filsafat manajemen amat berguna karena dapat digunakan untuk memperoleh bantuan dan pengikut. Filsafat manajemen memberikan pemikiran dan tindakan yang menguntungkan dalam manajemen dan membantu kepada sifatnya yang dinamis dan memberi tantangan. 8 8
E. Pengertian Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama kita kenal, seiring dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Telah cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik. Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti "kekuatan", dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggeris "empowerment", sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari- hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau powerless memang merupakan tanggungjawab pemerintah,namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan. Di Indonesia, istilah pemberdayaan sudah dikenal pada tahun 1990-an di banyak NGO, baru setelah konferensi Beijing 1995 pemerintah menggunakan istilah yang sama. Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat yang merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah (Goulet, dalam Alfitri, 2011:21). 9 9
Mardikanto dan Soebiato (2012:61) mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/up grade utilitas dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Gunawan, 2009: 102). Robert Chambers (Alfitri, 2011: 22) seorang ahli yang pemikiran dan tulisannya banyak dicurahkan untuk kepenti- ngan upaya pemberdayaan masyarakat berpendapat bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nila-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat (berpusat pada manusia), Participatory people (partisipatif), empowering (memberdayakan) and sustainable (berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu. centered 10 10
Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Untuk itu, manusia/ masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu dalam kegiatan, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya pengenalan terhadap hakekat manusia yang akan memberikan sumbangan untuk menambah wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat. Menurut Suharto (2010: 58), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : 1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan saja bebas (freedom), dalam arti bukan mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. 2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperolehbarang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas 3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka. F. Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka seharusnya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya 11 11
akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Tentunya kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga secara sosial, budaya, hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentuan hak-hak politiknya. Masyarakat sudah dapat memahami dan menentukan sendiri hak politiknya dalam memilih calon pemimpin (level daerah dan nasional) yang terbaik, maupun dalam memilih calon anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Masyarakat tidak lagi merasa takut karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu dalam menetukan pilihan, maupun karena adanya iming-iming/janji-janji yang hanya bersifat lip service atau sekedar retorika, atau menentukan pilihan karena adanya sogokan dalam bentuk apapun (sembako, uang, sandang dll). Pada akhirnya tujuan akhir yang diharapkan dari suatu program/kegiatan pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi mereka. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekua- saan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, seperti kelompok : 1. Lemah secara struktural, yaitu lemah secara kelas (masyarakat yang kelas sosial ekonominya rendah), gender maupun etnis (kelompok minoritas), yang mendapatkan perlakuan kurang/ tidak adil dan diskriminasi. 2. Lemah secara khusus, yaitu seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay-lesbian, masyarakat terasing 3. Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah pribadi atau keluarga (Suharto, 2010: 60) 12 12 235
Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112), tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu 1. Perbaikan pendidikan artinya, pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur. 2. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility) artinya, Seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesbilitas, utamanya aksesbilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran. (better edukation) 3. Perbaikan tindakan (better action) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan- tindakan yang semakin membaik 4. Perbaikan kelembagaan (better institution) artinya, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (bargaining posisition) yang kuat pada masyarakat 5. Perbaikan usaha (better business) artinya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan. 13 13
6. Perbaikan pendapatan (better income) artinya, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. 7. Perbaikan (better environment) artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan. lingkungan 8. Perbaikan kehidupan (better tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat. living) artinya, 9. Perbaikan masyarakat (better community) artinya, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan lebih baik, diharapkan dapat (fisik dan sosial) yang mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik. G. Falsafah Pemberdayaan Masyarakat Falsafah muncul sebagai manifestasi dari kegiatan berfikir manusia, mempertanyakan, menganalisa sampai kepada akar- akarnya tentang suatu hakikat dari realistis yang ada dihadapan kita. Naluri manusia selalu ingin menanyakan segala sesuatu sampai keakarnya atau sampai tuntas, sehingga inilah yang pada akhirnya menimbulkan falsafah. Berbagai hal yang seringkali menggoda pikiran manusia untuk mengetahui dan kemudian mempertanyakannya, seperti: 1. Apakah alam itu sesungguhnya, apakah hanya ada dalam pikiran dan tidak berwujud, 2. Apakah kehidupan itu, 3. Apakah kematian itu 4. Kemana manusia akan pergi setelah dia meninggal 5. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran dan kesalahan 14 14
Selain pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sering hadir dalam pikiran manusia, pasti masih banyak lagi pertanyaan- pertanyan lain, tetapi dari semua pertanyaan yang ada dapat disimpulkan akan mengarah pada tiga permasalahan utama yang selalu menjadi pembahasan manusia yaitu: persoalan alam, persoalan manusia itu sendiri serta persoalan tentang Tuhan, ALLah SWT. Kata falsafah adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Yunani falsafah adalah Philosophia, philos artinya cinta, senang dan sophia artinya pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Falsafah dalam bahasa Yunani berarti love of wisdom, cinta akan kebijaksanaan yaitu menunjukkan suatu harapan atau kemajuan untuk mencari fakta dan nilai-nilai kehidupan yang luhur. Falsafah berarti cinta pada kebijaksanaan yaitu ingin mengetahui secara mendalam dan mendasar tentang kebenaran suatu hal, yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki terhadap suatu hal yang dipikirkan. Jadi makna falsafah adalah merupakan pandangan hidup dalam melakukan suatu hal yang telah diyakini kebenarannya untuk mencapai hasil yang lebih baik (Aswas, 2014:55). Selanjutnya dikembalikan Falsafah bagi seorang aparat atau agen pemberdayaan masyarakat dalam memberdayakan sumber daya manusia dapat menganut pada falsafah pendidikan yang dianut oleh pahlawan nasional bidang pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu: 1. Hing ngarsa sung tulada (beradadi depan) artinya, mampu memberikan contoh atau telada bagi masyarakat/kelompok sasaran 2. Hing madya mangun karsa (berada di tengah) artinya, mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas, serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba 3. Tut wuri handayani (berada di belakang) artinya, mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat kelompok sasarannya, sepanjang 15 15
tidak menyimpang dari aturan yang ada, untuk mewujudkan tujuan perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut. Dalam proses pendidikan orang dewasa atau pemberdayaan, aparat atau agen pemberdayaan dapat menerapkan suatu kegiatan dengan cara tampil di depan dalam memberikan contoh, ada saatnya para petugas ikut serta berpartisipasi pada pelaksanaan suatu kegiatan atau membaur bersama-sama dengan masyarakat/kelompok sasaran. Pada saat lain agen pemberdayaan berdiri dibelakang masyarakat/kelompok sasaran untuk memberikan dorongan atau motivasi. Dengan demikian, seorang aparat/agen pemberdayaan masyarakat seharusnya tahu menempatkan posisinya disaat mana dia berada di depan, ditengah atau dibelakang masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi, potensi, dan kebutuhan agar masyarakat mau dan mampu untuk melakukan suatu perubahan terutama dalam perilaku dan pola pikir. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan berdaya dan mempunyai kemampuan mengelolah potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kebutuhan mereka. setiap aparat/agen pemberdayaan masyarakat hendaknya berperan sebagai seorang fasilitator yang menerapkan falsafah pemberdayaan melalui pendekatan yang manusiawi, seperti: Dalam era demokratis saat ini, 1. Menjadikan masyarakat/kelompok sasaran sebagai mitra sejajar, atau biasa diistilahkan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi 2. Menjadi pendengar yang baik dan sabar dalam menerima segala keluhan dan kritikan masyarakat 3. Tidak menunjukkan sikap lebih tahu atau mengetahui segalanya dan terkesan ingin menggurui 4. Tidak tergesa-gesa dalam berkomunikasi dan bertindak sehingga terlihat ingin cepat-cepat menyelesaikan suatu tahapan kegiatan, tanpa memperhatikan situasi sekitarnya 16 16 231
apakah masyarakat sudah paham atau masih ada yang bermuka bingung 5. Menguasai materi yang diberikan tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpendapat dan melakukan pengulangan-pengulangan setiap tahap kegiatan sampai mereka dapat melakukannya sendiri. 6. Tidak berfikir bahwa hal yang utama ada pada kesuksesan hasil akhir suatu kegiatan, tetapi justru pada setiap tahapan atau proses kegiatan mulai dari awal (identifikasi masalah), perencanaan, pembagian tugas (organizing), pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dan monitoring, seluruhnya dapat dilaksanakan, diikuti dan dipahami oleh masyarakat/ kelompok sasaran secara partisipatif. H. Prinsip Pemberdayaan Setiap manusia yang ingin sukses dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaannya hendaknya memiliki prinsip dalam bekerja, karena hanya manusia yang punya prinsip yang dapat bekerja sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah dibangun dan disepakati bersama dengan seluruh tim kerja, baik para pelaksana maupun dengan kelompok sasaran. Menurut Aswas (2014: 58-60), dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarkat, aparat/agen pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan benar dan tepat, sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi: 1. Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi 17 17
yang berbeda, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan 2. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal berlangsung dengan melibatkan penuh kelompok sasaran. pemberdayaan 3. Sasaran adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan. utama 4. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti jiwa gotong royong, yang muda menghormati orang yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan. 5. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks. 6. Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama secara turun temurun 7. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi 8. Tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan 9. Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lain 10. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan) 18 18
11. Aparat/agen pemberdayaan bertindak sebagai Fasilitator yang harus memiliki kemampuan/kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan, masalah yang dihadapi masyarakat. Mau bekerjasama dengan semua pihak/institusi maupun lembaga masyarakat /LSM yang terkait. 19 19
BAB II KEMISKINAN A. Konsepsi Dasar Kemiskinan sampai saat ini masih merupakan permasalahan sosial yang sangat urgen di Indonesia. Persoalan kemiskinan tidak hanya dialami oleh masyarakat pedesaan, tapi juga tidak sedikit dialami oleh masyarakat perkotaan. Berbagai permasalahan keamanan yang ditimbulkan akibat masih cukup tingginya angka tindak kemiskinan di Indonesia,seperti kejahatan (pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dll). Berbagai pemicu terjadinya kemiskinan juga masih sulit dituntaskan oleh pemerintah, seperti: terjadinya berbagai 1. Lapangan kerja yang belum memadai, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran 2. Terjadinya urbanisasi yang cukup besar setiap tahunnya 3. Kebijakan pembangunan di daerah yang belum sepenuhnya menjangkau kepada kaum marginal (orang miskin), dll. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan sejak krisis ekonomi dan era reformasi kemiskinan dan pengangguran sudah berubah wujud menjadi lebih sistemik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi bila diukur menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS), ataupun standar internasional seperti World Bank. Kondisi kemiskinan serta pengangguran, bahkan diperparah dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Walaupun akhirnya BBM dapat diturunkan, namun harga bahan pokok, ongkos, serta biaya ekonomi lainnya tetap saja masih tinggi. Kesejahteraan rakyat baik dari sisi pendapatan, lapangan pekerjaan, tingkat upah minimum, dan akses terhadap sarana dasar sehari-hari masih jauh 20 20 227
dari yang diharapkan. Hak- hak dasar baik sosial maupun ekonomi masih banyak yang belum terpenuhi (Soebianto dkk, 2009:58). Telah banyak teori, model pendekatan, dan konsep yang dikemukakan para ahli untuk mengetahui dan memahami penyebab mendasar terjadinya kemiskinan, serta teknik dan strategi untuk menanggulanginya, yang begitu banyak menjerat atau menimpa masyarakat Indonesia, baik di pedesaan maupun diperkotaan. Beberapa teori tentang kemiskinan yang dikemukan oleh para ahli dibawah ini. Menurut Suharto (2010:134), kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non- material yang diterima oleh seseorang. Secara luas, kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai serba kekurangan, seperti : kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari pendekatan kebutuhan dasar, kemiskinan atau lebih tepatnya fakir miskin, dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak sesuai standar kemanusiaan, berupa makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Henslin (2007:223) menjelaskan bahwa, ukuran resmi kemiskinan ini sangatlah tidak memadai. Orang miskin sebenarnya hanya menggunakan sekitar 20 persen dari penghasilannya untuk makan, sehingga untuk menetapkan garis kemiskinan kita seharusnya mengalihkan anggaran mereka untuk makan lima kali, bukan tiga kali. Tidak ada partai politik yang berkuasa mau melakukan hal ini, karena perubahan garis kemiskinan akan memberikan kesan bahwa kemiskinan meningkat di bawah pengawasan mereka. Masalah lain dengan garis kemiskinan adalah, bahwa beberapa ibu bekerja di luar rumah dan harus membayar pengasuh anak, tetapi mereka diperlakukan sama seperti kaum ibu yang tidak mempunyai pengeluaran ini. Garis kemiskinan pun sama 21 21
bagi semua di seluruh bangsa, meskipun di beberapa negara bagian biaya hidup lebih tinggi. Pemerintah, dengan alasan tertentu, tidak menghitung kupon makanan sebagai penghasilan. Selanjutnya Sunyoto (2010:125-127) mengemukakan, konsep kemiskinan ada tiga macam, yaitu : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. 1. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (a fixed yardstick). Ukuran tersebut lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). Masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda, sebab kebutuhan dasar masyarakat di setiap negara tidak sama karena acuan yang digunakan juga berbeda. Konsep ini mendapat banyak kritikan, karena kebutuhan dasar masyarakat pada masing- masing daerah pasti berbeda, misalnya kebutuhan dasar antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan pasti berbeda. 2. Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan the idea of relative standard, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan pada suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, demikian halnya kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep ini lazimnya diukur berdasarkan pada pertimbangan (in terms of judgment) anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep inipun mendapat banyak kritik, karena sulit untuk menentukan ukuran kelayakan hidup, karena bisa saja pada suatu daerah sudah menganggap layak tapi didaerah lainnya mungkin dinilai tidak layak. Demikian halnya dalam dimensi waktu, mungkin saat ini dianggap sudah layak, tetapi beberapa tahun kedepan menjadi tidak layak lagi. 3. Konsep kemiskinan subyektif, dirumuskan berdasarkan 22 22 225
perasaan masyarakat miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixed yardstick, dan tidak pula memperhitungkan the idea of relative standard. Kelompok yang menurut ukuran kita berada dibawah garis kemiskinan, tetapi boleh jadi mereka tidak menganggap dirinya miskin (demikian sebaliknya). Kelompok masyarakat yang dalam perasaan kita hidup dalam kondisi tidak layak, tapi boleh jadi mereka menganggap dirinya tidak seperti itu (demikian pula sebaliknya). Karena itu, konsep kemiskinan ini dinilai lebih tepat jika dipergunakan untuk memahami kemiskinan, kemudian merumuskan cara dan strategi yang efektif untuk menanggulanginya. Cambert (Nawawi, 2009:119-120) mengemukakan bahwa kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut perangkap kemiskinan (deprivation trap). Secara terinci deprivation trap terdiri atas lima unsur, yaitu: 1. Kemiskinan itu sendiri 2. Kelemahan fisik 3. Keterasingan atau katad isolasi 4. Kerentanan 5. Ketidak berdayaan. Lebih lanjut di ungkapkan, penerapan the Elizabeth Poor Law di Inggeris sebagai strtegi menghadapi kemiskinan akibat the Great Depression tahun1930-an, tercatat sebagai salah satu momentum penting dalam sejarah perkembangan profesi pekerjaan sosial. Secara konseptual, pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi-sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu: 23 23
1. Kelompok yang paling miskin (destitude) : sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali), serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial. 2. Kelompok miskin (poor) : kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, namun secara relatif masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar ( misalnya, memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf). 3. Kelompok rentan (vulnerable group) : kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik dari pada kelompok destitude maupun yang miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut "near poor" (agak miskin) ini, masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari statis "rentan" menjadi "miskin", dan bahkan bisa "destitude" bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial. Sesungguhnya kemiskinan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, tetapi banyak aspek lain yang ikut mempengaruhi. Kemiskinan juga dapat disebabkan karena lemahnya aspek moral, sosial, dan juga aspek budaya, serta kebijakan pembangunan yang belum merata. Logikanya, orang miskin umumnya mempunyai pendapatan yang kecil dan tidak menentu. Pendapatan yang kecil ini akibat masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM), tidak memiliki modal usaha, atau tidak memiliki networking dalam berwirausaha. Kemiskinan juga terkait dengan aspek budaya, baik menyangkut individu maupun sosial. Dalam tataran pembangunan nasional, kemiskinan dapat disebabkan faktor pembangunan yang tidak merata, sehingga daerah tertentu belum terjamah oleh sentuhan pembangunan(Anwas, 2014:84-85). 24 24 223
B. Persoalan Kemiskinan Kemiskinan adalah merupakan salah satu problem sosial yang sangat serius untuk difikirkan secara bersama-sama, bukan hanya pemerintah tetapi seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah awal yang perlu dilaksanakan dalam membahas masalah kemiskinan adalah, mengidentifikasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemiskinan, dan bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang juga berbeda. Selanjutnya adalah, mencari faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kemiskinan (bersifat kultural atau struktural), yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan dalam masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan mencari solusi atau jalan keluar yang relevan untuk mengatasi masalahnya (strategi mengentaskan kemiskinan). Menurut Sunyoto (2010:127-128) ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu: perspektif kultural (cultural perspective) dan perspektif struktural atau situasional (situational perspective). Masing-masing perspektif tersebut memiliki penekanan, acuan dan metodologi tersendiri dan berbeda dalam menganalisis masalah kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, yaitu: individual, keluarga dan masyarakat. 1. Pada tingkat individual: kemiskinan ditandai dengan sifat yang sering disebut a strong feeling of marginality seperti: sikap parokial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior 2. Pada tingkat keluarga: kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or consensual marriages 3. Pada tingkat masyarakat: kemiskinan ditandai terutama ditunjukkan dengan tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Masyara- kat seringkali mendapatkan perlakuan sebagai onyek yang 25 25
perlu digarap dari pada sebagai subyek yang semestinya diberi peluang untuk berkembang. Dalam perspektif situasional atau struktural, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem perekonomian yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejewantah dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (growth), dan kurang memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Program-program tersebut antara lain berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian, untuk menghasilkan pangan sebesar-besarnya dalam memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. Dalam masyarakat tradisional, masih banyak sekali sumber daya alam (SDA) yang belum dikembangkan secara optimal, yang disebabkan: 1. Masih terbelakangnya masyarakat 2. Kekurangan modal 3. Tingkat produktivitas sangat rendah yang berimplikasi pada rendahnya pendapatan 4. Tingkat pendapatan yang rendah mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk menabung 5. Tingkat demand rendah, akibat rendahnya tingkat konsumsi 6. Demand yang rendah, kurang mendukung perkembangan rangsangan sehingga menyebabkan ekonomi wilayah investasi juga rendah 7. Akhirnya jumlah modal yang terbentuk masih tetap di bawah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memutuskan lingkaran perangkap kemiskinan (Rustiadi dkk, 2009:142-143). Lebih lanjut dikemukakan, lingkaran perangkap kemiskinan pada suatu wilayah dapat diperburuk dengan adanya kebocoran modal ke luar wilayah (regional leakages). Kebocoran tersebut international lain diakibatkan karena adanya terjadi antara 26 26 221
and interregional demonstration effect, yaitu sifat masyarakat tertinggal yang cenderung mencontoh pola konsumsi kalangan masyarakat modern. Wilayah-wilayah yang telah lebih dulu maju memperkenalkan produk-produk yang kualitasnya "lebih baik", mengakibatkan wilayah masyarakat tradisional mengimpor dan mengkonsumsi barang-barang tersebut. Hal ini mengakibatkan sejumlah yang terakumulasi bukan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya dengan membeli produk lokal, tetapi justru mengalir ke luar wilayah. Akhirnya, wilayah yang telah terlebih dulu maju akan semakin cepat perkembangan ekonominya, sedangkan wilayah yang perkembangan dibelakang akan tetap lamban dan bahkan cenderung menurun. Suatu penjelasan yang sama sekali berlainan dengan stratifikasi global diajukan oleh ekonom John Kenneth Galbraith (1979). Dia menjelaskan bahwa kebudayaan-kebudayaanlah yang menghambat bangsa-bangsa paling sedikit berindustrialisasi untuk maju. Dengan bertumpu pada ide-ide antropolog Oscar Lewis, Galbraith berargumen bahwa beberapa bangsa dilumpuhkan oleh adanya suatu kebudayaan kemiskinan (cultural of poverty), yaitu suatu cara hidup yang mengabaikan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia menjelaskan bahwa: sebagian besar orang-orang miskin di dunia hidup di kawasan pedesaan, di mana mereka dengan susah payah hidup dari lahan. Kehidupan marginal mereka tidak memberikan banyak peluang untuk kesalahan atau resiko, sehingga mereka tetap berpegang dengan erat pada cara-cara tradisional yang sudah teruji. Eksperimen dengan teknik-teknik pertanian baru dapat memicu malapetaka, karena kegagalan akan mengakibatkan kelaparan atau maut (Henslin, 2007:197). C. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan bisa bersifat internal (dari dalam diri sendiri), maupun karena faktor 27 27
eksternal seperti, lahirnya kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, baik antar wilayah (barat, tengah dan timur), antar kawasan (pedesaan, perkotaan dll) , maupun antar sektor dan lain-lain. Dipandang dari sudut sosiologis, kemiskinan diartikan sebagai kemiskinan struktural yaitu situasi kemiskinan yang menimpa suatu golongan masyarakat, disebabkan oleh struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut tidak memungkinkan mereka memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Dalam kehidupan masyarakat, fenomena kemiskinan struktural dapat dilihat dalam bentuk terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat yang berada di lapisan atas dengan masyarakat yang berada di lapisan bawah. Masyarakat yang miskin karena faktor struktural ditandai dengan tidak memiliki: 1. Kualitas tenaga kerja yang tinggi 2. Jumlah modal yang memadai 3. Luas tanah dan sumber alam yang cukup 4. Keterampilan dan keahlian yang cukup tinggi 5. Kondisi fisik jasmani dan rohani yang cukup. Selanjutnya, kemiskinan yang bersifat multidimensi juga disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi. Sekelompok ahli mengkaitkan kemiskinan sebagai kebijakan pemerintah yang melihat kemiskinan karena masalah ekonomi, yang diwujudkan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang sarat dengan nuansa ekonomi. Pemerintah pernah menerapkan kebijakan pemerataan dan pertumbuhan, namun ternyata tidak mencapai sasaran. Kemudian saat ini diterapkan kebijakan pemerintah seperti: program beras miskin (raskin), jaring pengaman sosial, program penanggulangan kemiskinan perkotaan, perbaikan kampung di kota dll. Sehingga jelas terlihat bahwa kebijakan tersebut secara jelas melihat kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. 28 28 219
D. Kemiskinan di Indonesia Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 - 1999, yang diikuti dengan terjadinya krisis politik, yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat sehingga menyebabkan berakhirnya pemerintahan masa orde baru. Hal ini menimbulkan permasalahan yang sangat besar dan berdampak pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan lainnya (multidimensional), terutama melonjaknya angka kemiskinan di hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Berbagai penyebab meningkatnya angka kemiskinan secara drastis seperti : terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari berbagai perusahaan penyerap tenaga kerja karena mengalami kerugian yang mengakibatkan di tutupnya perusahaan tersebut, baik yang skala menengah maupun yang skala besar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan dalam masyarakat (perampokan, pencurian, perkelahian dll), sehingga secara otomatis menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat. Dari data BPS pada tahun 1999, menunjukkan terjadinya jumlah penduduk miskin yang cukup besar pada periode tersebut, baik di wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan. Angka kemiskinan untuk pedesaan adalah sebesar 62,72 persen sedang untuk wilayah perkotaan adalah sebesar 61 persen. Secara agregat, presentasi peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan yaitu sebesar 7,78 persen, dibandingkan dengan perkotaan yaitu 4,72 persen (Nawawi, 2009:132). Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan Depsos (2002), jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa, dan 15,6 juta jiwa (43 persen) di antaranya masuk kategori fakir miskin. Secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin adalah sekitar 17,6 persen, dan fakir miskin adalah sebesar 7,7 persen terhadap total penduduk Indonesia. Ini artinya bahwa secara rata-rata, jika ada 100 orang Indonesi berkumpul, 29 29
maka sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin, yaitu terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 (delapan) orang fakir miskin (Suharto, 2010:136). Selain krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia antara tahun 1996- 1999, yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan seperti yang telah dijelaskan, maka pada tahun 2015 pun terjadi krisis ekonomi, yang ditandai dengan makin melemahnya nilai tukar rupiah, serta tingginya atau meningkatnya angka pemutusan kerja yang menimpa sebagian besar tenaga kerja atau buruh, terutama dari sektor industri di kawasan perkotaan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di tanah air terus bertambah, bahkan pada bulan Februari 2015, menjadi puncak angka pengangguran tertinggi di Indonesia sejak Agustus 2012. Jika Agustus 2012, jumlah pengangguran tercatat 7,24 juta orang, maka pada bulan Februari tahun 2015 menunjukkan angka pengangguran bertambah menjadi 7,45 juta orang karena terkena PHK (Kompas com, 21 Mei 2015). Meskipun krisis ekonomi tersebut tidak separah pada dekade akhir tahun 90 an namun hal ini juga cukup mempengaruhi tingkat kemiskinan akibat terjadinya PHK yang cukup besar tersebut. Indonesia terjadinya pengangguran besar-besaran, yang menyebabkan menunjukkan para pekerja yang terkena PHK akan beralih atau terserap kesektor informal dan industri kecil dan rumah tangga lainnya. Pada sektor informal di perkotaan, yang sebagian besar sebagai pedagang kaki lima (PKL) dapat mengalami peningkatan /pertumbuhan yang sangat besar, dan bisa mencapai sampai pada angka 300 persen (terjadi pada tahun 1996-1999 di Jakarta dan Bandung). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal tersebut masih berada dalam kondisi miskin dan rentan. Pengalaman terjadinya krisis ekonomi di Dari data dan situasi yang terjadi seperti tersebut diatas, menunjukkan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk 30 30 217
perkotaan lebih parah, dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Paling tidak ada dua hal yang dapat dijelaskan terkait kondisi tersebut yaitu: 1. Krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti: perdagangan, perbankan dan kontruksi. Sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan. 2. Pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan, karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsisten (petani fokus membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga) yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan di mana sistem produksi subsisten, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan. E. Kemiskinan di Pedesaan Besarnya kemiskinan di pedesaan, mencerminkan bahwa proses pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi cenderung memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat perkotaan dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Pembangunan yang bias perkotaan ini munculnya diakibatkan dua faktor, yaitu: 1. Pembangunan sektor terkonsentrasi di perkotaan, dibandingkan dengan pedesaan yang cenderung infrastruktur di memberikan prioritas pengembangan infrastruktur di perkotaan. Sedangkan pembangunan pedesaan dan pertanian terabaikan, karena keterbatasan anggaran pemerintah. Konsekuensinya, terjadi stagnasi produksi pertanian yang mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakar pedesaan. industri yang 31 31
2. Kebijakan industrialisasi yang dilakukan melalui strategi pengupahan minimum. Kebijakan upah minimum tersebut mengharuskan pemerintah untuk menjaga harga komoditas pangan pada tingkat yang rendah. Harga pangan diupayakan serendah mungkin agar pendapatan buruh yang rendah mampu menjangkau harga untuk kebutuhan pangan, terutama beras sebagai makanan pokok rakyat Indonesia. Hal ini penting, untuk menghindari gejolak buruh yang dikhawatirkan akan mengganggu proses produksi dan reproduksi kapital. Pada dasarnya, kebijakan harga beras yang merupakan komoditas dan usaha utama masyarakat pedesaan dilakukan melalui kebijakan plafon harga yang rendah. Campur tangan pemerintah dilakukan melalui operasi pasar maupun penetapan harga beras di tingkat petani yang rendah. Agar proses produksi petani dapat tetap berjalan, maka pemerintah memberikan subsidi, seperti : benih, pupuk, pestisida, kredit dll, kepada petani. Tetapi subsidi tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani, oleh karena kebijakan plafon harga beras tersebut berimplikasi terhadap transfer subsidi dari petani ke buruh di sektor industri. Hal ini artinya, industrialisasi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap pemiskinan di pedesaan (Nugroho, 2009:100). Todaro dan Stephen (2006:269) mengemukakan, salah satu generalisasi yang terbilang paling valid tentang penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok dalam bidang pertanian dan kegiatan lainnya yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi tradisional (biasanya dilakukan secara bersama- sama). Data aktual dari berbagai negara berkembang turut menunjang generalisasi ini. Contohnya, sejak lama telah diketahui bahwa sekitar dua pertiga penduduk miskin di negara-negara berkembang 32 32 215
menggantungkan hidupnya pada pola pertanian yang subsisten, baik petani kecil maupun buruh tani yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, sepertiga penduduk miskin lainnya yang kebanyakan juga tinggal dipedesaan yang mengandalkan hidupnya dari usaha jasa kecil-kecilan. Sebagian lagi bermukim di daerah sekitar atau pinggiran kota, atau kampung-kampung kumuh di pusat kota dengan berbagai mata pencaharian, seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima (PKL), kuli/buruh kasar, pedagang kecil-kecilan, dll. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa di negara-negara Afrika dan Asia, sekitar 80 % kelompok penduduk miskin menetap di daerah pedesaan, sedangkan di Amerika Latin sekitar 50 %. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa yang menarik, walaupun sebagian besar penduduk yang tergolong mengalami kemiskinan absolut tinggal di pedesaan, namun bagian terbesar pengeluaran pemerintahan negara berkembang selama seperempat abad terakhir, justru lebih banyak tercurah ke daerah perkotaan pada berbagai sektor perekonomian, seperti manufaktur modern dan sektor komersial. Pengeluaran pemerintah berupa investasi langsung ke dalam sektor ekonomi yang produktif, atau pengeluaran dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan masyarakat, tercurah berat sebelah ke sektor modern di perkotaan. Inilah yang merupakan inti berbagai persoalan dalam pembangunan. Yang perlu ditekankan adalah, karena sebagian besar penduduk miskin bermukim/menetap di pedesaan, maka semestinya setiap kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, seharusnya sebagian besar di alokasikan pada program-program pembangunan pedesaan pada umumnya, melalui pembenahan sektor-sektor pertanian pada khususnya. F. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan bukan semata- tetapi seringkali ditujukan untuk mata konsep ekonomi, tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat 33 33
Penuntasan atau penanggulangan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik (Anwas, 2014: 51). (2009: 48-49) mengemukakan bahwa, paradigma baru penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. Berdasarkan prisip-prinsip tersebut, pendekatan yang harus digunakan dalam penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembangunan. Selain itu, perlu adanya pendampingan kepada kelompok masyarakat miskin dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Bentuk pendampingan berupa fasilitasi, mediasi, dan advokasi yang sebaiknya dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat setempat. Peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses kegiatan penanggulangan kemiskinan. Langkah intervensi pemerintah terhadap kelompok masyarakat miskin produktif potensial ini adalah, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin beserta kelembagaannya dalam pengelolaan sumber-sumber daya, dengan pendekatan community based development menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Sumodiningrat Untuk lebih meningkatkan efektivitas program penang- gulangan kemiskinan, maka penduduk miskin dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: 34 34 213
1. Usia lebih dari 55 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif), untuk kelompok ini program pemerintah yang dilaksanakan bersifat pelayanan sosial 2. Usia dibawah 15 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja), program yang dilaksanakan bersifat penyiapan sosial 3. Usia antara 15-55 tahun, yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilaksanakan bersifat investasi ekonomi, kelompok inilah yang seharusnya menjadi sasaran utama penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, berdasarkan pengelompokan tersebut maka program penanggulangan kemiskinan harus difokuskan kepada penanganan penduduk miskin dalam usia produktif, melalui peningkatan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan kapasitas/ pendapatan, dan untuk selanjutnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Permasalahan kemiskinan yang sangat kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Dilain pihak, peran dunia usaha dan masyarakat umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang semestinya dapat menjadi sumber penting dalam pemberdayaan dan pemecahan permasalahan mendasar kemiskinan juga mulai pudar. Oleh karenanya, diperlukan adanya perubahan yang bersifat sistemik, dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan. Kemiskinan sejak zaman dahulu sampai sekarang belum dapat dipecahkan secara tuntas. Kemiskinan tidak hanya sekedar menjadi persoalan negara-negara miskin dan negara berkembang 35 35
saja. Kemiskinan juga menyangkut negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA), tetapi kemiskinan juga dapat ditemukan di negara- negara yang sudah maju. Kemiskinan memang sangat kompleks, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia (Anwas, 2014:85). lanjut dikemukakan bahwa, berhubung sangat Lebih kompleksnya faktor penyebab terjadinya kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan tidak dapat dipecahkan dari aspek ekonomi saja. Penuntasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukkan variabel non ekonomi. Hal ini disebabkan karena penuntasan kemiskinan tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia. Orang menjadi miskin bukan hanya karena dia tidak mempunyai modal usaha, atau tidak mempunyai aset produksi, akan tetapi ia berpotensi tetap miskin karena dia tidak mempunyai penyangga ekonomi. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:46- 47) disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya power dis powerment, yaitu peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, yang berakibat masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif, yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada akhirnya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Demikianlah lingkaran setan tersebut berputar terus. Oleh karenanya, pemberdayaan bertujuan dua arah, yaitu: 1. Melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan 2. Memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Selanjutanya Suharto (2010:152-153) menjelaskan bahwa, salah 36 36 211
satu strategi penanggulangan kemiskinan, yang sangat erat kaitannya dengan perspektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah perlindungan sosial (social protection). Setiap manusia, kaya maupun miskin, bermukim di negara maju maupun di negara berkembang, senantiasa dihadapkan pada resiko yang mengancam kehidupannya setiap saat, dan setiap detik. Perlindungan sosial adalah skema yang dirancang secara terencana oleh pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi masyarakat dari berbagai resiko dalam kehidupannya. Berbagai resiko yang bisa timbul dalam kehidupan masyarakat, seperti kecelakaan, sakit, meninggal dunia, demikian juga dengan resiko yang berasal dari lingkungan sekitar, seperti kehilangan pekerjaan/menganggur, dan bencana alam/sosial. Secara konseptual perlindungan sosial mencakup: 1. Bantuan sosial : skema jaminan sosial (social security) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan berdasarkan "test kemiskinan" tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya (prior contribution). Tunjangan kesejahteraan bagi keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia/manula, merupakan beberapa contoh bantuan sosial. 2. Asuransi sosial : skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai kontribusinya, yaitu berdasarkan premi atau tabungan yang dibayarkannya. Sistem asuransi kesehatan dan pensiun adalah dua bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan di banyak negara. 3. Kebijakan-kebijakan pasar kerja (labour market policies): pekerjaan adalah bentuk perlindungan sosial yang berkelanjutan. Kebijakan pasar kerja merupakan kebijakan publik untuk meregulasi dunia kerja yang dapat menstabilkan hukum penawaran dan permintaan kerja, serta melindungi tenaga kerja dari resiko-resiko di tempat kerja. Kebijakan ini umumnya terdiri dari kebijakan pasar kerja aktif (penciptaan 37 37
kesempatan kerja, peningkatan kapasitas SDM, mediasi antara pemberi dan pencari kerja), dan kebijakan pasar kerja pasif (perbaikan sistem pendidikan, penetapan standar upah minimum, pembayaran pesangon yang terkena PHK, keamanan dan keselamatan kerja). 4. Mekanisme dan jaring pengaman sosial berbasis masyarakat : sejak berabad-abad yang lampau, Indonesia sudah kaya dengan budaya dan inisiatif lokal dalam merespon masalah dan kebutuhan rakyat kecil. Di pedesaan dan perkotaan, terdapat kelompok arisan, siskamling, kelompok pengajian, lumbung desa, kelompok dana kematian yang secara swadaya, partisipatif, egaliter menyelenggarakan pelayanan sosial. Salah satu program pengentasan/penangulangan kemiskinan yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden VI Republik Indonesia, Bapak Soesilo Bambang Yudoyono, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang dicanangkan pada tanggal 30 April tahun 2007 di kota Palu, provinsi Sulawesi Tengah. Melalui program ini, pemerintah merumuskan kembali mekanisme upaya pengentasan kemiskinan dengan melibatkan unsur dari masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap monitoring dan evaluasi. Melalui proses pembangunan yang bersifat partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, utamanya masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka tidak lagi menjadi obyek pembangunan, tetapi berperan sebagai subyek dalam proses pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri yang dimulai pada tahun 2007, yang diawali dengan program pengembangan kecamatan (PKK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat dipedesaan, dengan program pendukungnya yaitu PNPM Generasi, yaitu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), 38 38 209
sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) yang ditujukan untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Selanjutnya pada tahun 2008, PNPM Mandiri diperluas melalui program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), yang ditujukan untuk untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah disekitarnya. PNPM Mandiri kemudian diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor serta pemerintah daerah. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, maupun berbagai kalangan masyarakat swasta, yang dijalankan dengan berpatokan atau mengacu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan didukung dengan sistem perencanaan yang partisipatif, nampaknya memberikan hasil yang lebih efektif dengan tingkat keberlanjutan dan keterpaduan yang jauh lebih baik atau berkualitas. Mulyadi (2008:197-198) mengatakan, untuk meningkatkan output di masyarakat miskin maka kapasitas produksi perlu ditingkatkan. Kapasitas ini ditingkatkan bukan dengan menambah modal fisik, tetapi lebih dahulu dengan memperbaiki modal manusia. Modal fisik baru dapat ditingkatkan jika modal manusianya sudah meningkat. Untuk masyarakat miskin, sumber daya yang paling mudah di dapat adalah sumber daya manusia (SDM). Akan tetapi, usaha untuk meningkatkan mutu modal manusia dikalangan miskin merupakan suatu usaha yang mewah. Oleh karena itu, bantuan pemerintah seperti program kesehatan, pendidikan dan keamanan, akan sangat membantu peningkatan mutu modal manusia. Dengan peningkatan mutu modal manusia, masyarakat miskin mampu menaikkan output nya. Menghapus masalah kemiskinan yang saat ini semakin krusial di Indonesia, menurut Basri (2002:99-100), perlu dilakukan langkah- langkah merombag struktur yang otoritarian dan monopolistik, 39 39
dengan strategi penguatan posisi politik dan ekonomi kelompok masyarakat miskin. Penguatan posisi politik dapat dilakukan dengan mendorong pengorganisasian diri masyarakat miskin demi tindakan yang partisipatif, dengan cara merubah peraturan yang membatasi (seperti masalah perizinan dan formalisasi), menjadi peraturan yang memfasilitasi. Sementara, penguatan ekonomi dilakukan dengan strtegi merombak struktur ekonomi yang monopolistik dan anti persaingan menjadi struktur yang lebih adil dan kondusif, serta strtegi untuk meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap sumber daya. Untuk mewujudkannya perlu upaya yang simultan dan komprehensif, seperti sebagai berikut: 1. Memfokuskan investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pendidikan dasar. 2. Menyusun kebijakan yang mengarah pada stabilitas ekonomi dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan hasilnya bisa terdistribusikan pada seluruh lapisan masyarakat secara adil. 3. Menciptakan lingkungan kompetisi yang fair bagi usaha kecil, dengan jalan merombak struktur ekonomi yang monopolistik dan antipersaingan 4. Meningkatkan akses kelompok ekonomi kacil terhadap berbagai sumber daya ekonomi, yaitu terutama modal, tanah, serta informasi dan teknologi. terhadap 5. Melakukan deregulasi komoditi yang pemasarannya diatur atau dipegang oleh pemerintah 6. Mengubah bentuk insentif institusional bagi birokrat di tingkat lokasi, dengan jalan memberikan pelayanan perizinan usaha secara gratis, sehingga usaha kecil akan terdorong untuk mendaftarkan usahanya, dan pemerintah daerah dapat memperoleh peningkatan pajak dari usaha kecil tersebut. 7. Menghapuskan berbagai pungutan bagi usaha kecil 40 40 207
8. Menghapuskan kredit bersubsidi pada bunga dan membiar- kan penyediaan kredit berjalan dengan mekanisme pasar. 9. Mengalihkan subsidi dalam bentuk bantuan biaya operasi- onal untuk institusi yang mempunyai kinerja yang baik. 10. Mendorong kemungkinan pembentukan lembaga akredit- asi nirlaba bagi institusi keuangan yang independen 11. Meningkatkan transparansi dan accountability 12. Mendorong penggunaan model skim pembiayaan oleh lembaga perbankan terhadap usaha kecil 13. Mendorong lembaga penjamin bagi usaha kecil untuk pinjaman yang lebih besar, misalnya ke bank. kemungkinan pembentukan 14. Melonggarkan perizinan pendirian organisasi seperti serikat kerja 15. Menyediakan lembaga konsultasi untuk membantu masyarakat paling miskin yang merangsang lebih banyak pemberian pinjaman, dan dukungan kredit mikro untuk masyarakat yang sangat miskin. 16. Memacu penyediaan lapangan pekerjaan penuh dan produktif serta memperkuat integrasi sosial 17. Mencabut distorsi kebijakan terhadap produsen pertanian 18. Melonggarkan peraturan yang membatasi permintaan tenaga kerja 19. Mendorong investasi pada infrastruktur fisik dan penyuluhan pertanian Penuntasan/penanggulangan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan, semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor- faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat: 1. Mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai 41 41
dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, 2. Menciptakan berbagai kesempatan kerja, 3. Menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial 4. Mengubah mind set masyarakat untuk berdaya dan mandiri. tersebut yang pada hakikatnya merupakan pembangunan sosial, yang harus menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh semua unsur, mulai dari pemerintah, anggota legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat, dan juga media massa (Anwas, 2014: 52). Kegiatan-kegiatan pemberdayaan 42 42
BAB III PEMBANGUNAN BERWAWASAN MANUSIA A. Konsepsi Dasar Pembangunan harus berlangsung secara terus menerus. Walaupun pembangunan adalah merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang harus dijalankan oleh pemerintah, selain fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Namun pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat non fisik (terutama terkait dengan kualitas SDM), sehingga seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, yaitu unsur legislatif dan yudikatif, yang melahirkan berbagai produk kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tentunya diharapkan akan dapat mengangkat harkat hidup seluruh rakyat Indonesia, termasuk lahirnya produk-produk hukum serta implementasinya, yang tidak berpihak pada kepentingan orang-orang yang punya kekuasaan, baik kedudukan maupun materi, tetapi seharusnya berpihak pada kebenaran dan realita yang ada. Pembangunan menurut Siagian (2008:4-5) biasanya di- definisikan sebagai suatu "rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh atau dilaksanakan oleh suatu negara/ bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Selanjutnya dikemukakan bahwa, dari definisi pembangunan yang sederhana tersebut jika disimak secara cermat, maka akan muncul kepermukaan paling sedikit ada tujuh ide pokok, yaitu: 1. Pembangunan merupakan suatu proses, artinya pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan, dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen, akan tetapi di pihak lain merupakan 43 43
"bagian" dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. 2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. 3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dan bangsa untuk berkembang, dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif, dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada. 5. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada yang sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan 44 44 203
"cara hidup gaya barat". Setiap negara bangsa yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa aspek-aspek nilai terebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh. 6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya, sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain di dunia. Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah beserta seluruh jajarannya, tetapi merupakan tanggung jawah bersama seluruh elemen masyarakat. Namun harus diakui, bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Politisi dengan kekuatan sosial politik harus turut berperan. Dunia usaha memainkan peran yang besar terutama dalam pembangunan bidang ekonomi. Para teoritis dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsihnya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Para pembentuk opini (opinion leader) turut serta berperan dalam 45 45
memberdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan sosial. Bahkan rakyat jelata pun harus ikut dilibatkan. Singkatnya, pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai penonton, semua harus berperan sebagai pemain atau pelaku. Pengertian pembangunan menurut Nawawi (2009:3) harus dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep yang statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa ada akhirnya. Selanjutnya disebutkan bahwa proses pembangunan adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Agar pembangunan menjadi suatu proses yang bergerak maju dengan kekuatan sendiri (self sustaining proces), tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha memerintah semata. Todaro dan Smith (2006:26-28) mengatakan paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang akan dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang paling hakiki. Ketiga nilai inti tersebut adalah kecukupan (sustenance), harga diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom), yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang zaman. Penjelasan ketiga nilai inti tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kecukupan: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasar. Semua orang pasti punya kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika salah satu saja kebutuhan dasar 46 46 201
tersebut tidak dipenuhi atau tidak mencukupi, maka akan muncul kondisi keterbelakangan absolut. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi, pada hakikatnya, adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin masyarakat yang dilengkapi perangkat dan bekal untuk menghindari segala kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan kebutuhan dasar tersebut. Atas dasar itulah, kita menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat membaiknya kualitas kehidupan. Tanpa adanya kemajuan ekonomi secara berkesinambungan, maka realisasi potensi manusia, baik di tingkat individu maupun masyarakat, tidak mungkin berlangsung. Setiap orang harus memiliki kecukupan untuk meningkatkan dirinya. Dengan demikian, kenaikan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan absolut, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan, merupakan hal-hal yang harus ada (necessary conditions) bagi pembangunan, tetapi hal-hal itu saja belum cukup (not sufficient conditions). 2. Harga Diri :Menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya. Sifat dan bentuk harga diri ini berbeda antara masyarakat yang satu dengan lainnya, dari satu budaya ke budaya lainnya. Akan tetapi dengan adanya penyebaran nilai-nilai modern yang bersumber dari negara-negara maju telah mengakibatkan kejutan dan kebingungan budaya dibanyak negara berkembang. Derasnya serbuan nilai-nilai barat yang mengagungkan materi telah mengikis jati diri masyarakat di negara berkembang. Pembangunan harus diabsahkan sebagai suatu tujuan karena hal itu merupakan kunci untuk meraih sesuatu yang sangat penting, dan itu bukan kekayaan, 47 47
melainkan penghargaan. 3. Kebebasan dari Sikap Menghamba: Kemampuan Untuk Memilih. Nilai universal yang harus terkandung dalam makna pembangunan adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud adalah kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materil dalam kehidupan. Sekali saja kita diperbudak oleh materi, maka sederet kecenderungan negatif, mulai dari sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar, sikap mementingkan diri sendiri, kalau perlu mengorbankan kepentingan orang lain, dan seterusnya akan meracuni diri kita. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi segenap komponen yang terkandung di dalam konsep kebebasan politik, termasuk juga keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik, dan pemerataan kesempatan. B. Model Pembangunan Manusia Manusia adalah mahluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT melebihi ciptaan Nya terhadap mahluk hidup lainnya di muka bumi ini. Sebagai mahluk hidup yang paling sempurna, karena diberikan akal sehat dalam berfikir dan berbuat, maka sudah sewajarnyalah menempatkan manusia sebagai pengendali, penentu, dan penggerak dalam segala kegiatan pembangunan, dan sekaligus menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata dan bermartabat. Namun disisi lain, terkadang manusia yang diberikan akal justru menggunakannya untuk menindas dan membodohi manusia lainnya, maupun perlakuan lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan gejolak dalam masyarakat ketika sekelompok manusia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil, atau semena-mena. Untuk itu, kehadiran pemerintah sebagai pengendali dan pengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan, harus betul-betul memperhatikan prinsip keadilan, 48 48
kesetaraan, keseimbangan atau pemerataan, dalam melahirkan dan menerapkan kebijakan pembangunan yang adil dan merata tanpa diskriminasi, diseluruh wilayah Indonesia. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people's choises). Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia (human capital formation), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin terwujudnya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal yang menjadi perhatian yaitu: 1. Produktivitas 2. Pemerataan 3. Keberlanjutan 4. Pemberdayaan. Perhatian pembangunan bukan hanya pada upaya untuk meningkatkan kapabilitas manusia (melalui investasi masyarakat) saja, tetapi juga pada upaya-upaya pemanfaatan kapabilitas tersebut secara penuh (Rustiadi dkk, 2011:205-206). Selanjutnya Rustiadi, dkk mengemukakan bahwa paradigma pembangunan manusia sebenarnya tidak hanya terkait pada empat hal tersebut. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi, dan sosial saja, tetapi sampai kepada kesempatan untuk menjadi manusia yang kreatif dan produktif, serta menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jaminan hak-hak azasi manusia, merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia mempunyai dua sisi yaitu: 1. Formasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan 49 198 49
2. Pemanfaatan kapabilitas manusia untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial, dan politik Jika kedua hal tersebut berada pada posisi yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan masyarakat menjadi frustasi. Model pembangunan yang didasari paradigma manusia, dengan semangat menekankan kegiatan yang penuh tanggungjawab untuk membangkitkan kesadaran dan kemampuan insani, serta berbagai dimensi kualitas lainnya yang melekat pada sumber daya manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Korten dalam (Nawawi, 2009:20-30) mengemukakan bahwa, jenis manajemen dan administrasi yang cocok dalam rangka pelaksanaan model pembangunan kualitas manusia ini, sebagai "community based resource management". Ciri-ciri jenis manajemen ini adalah sebagai berikut: 1. Secara bertahap prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan diletakkan pada masyarakat sendiri. 2. Kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang ditingkatkan 3. Memperhatikan kondisi lokal 4. MenekanCosial Learning antara birokrasi dan komunitas, dan 5. Mengembangkan jaringan (networking) antara birokrasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Model pembangunan yang egalitarian mensyaratkan tiga hal sebagai berikut: 1. Produksi dan konsumsi memenuhi, baik kriteria efisiensi maupun pemerataan dan keadilan 2. Adanya perencanaan dan kebijakan pemberantasan dan langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang berisi kongkrit untuk mengatasi berbagai disparitas 50 50
3. Pembaruan politik yang membuka partisipasi dalam pengambilan keputusan(Mehmet dalam Nawawi, 2009:30). Implikasi Memperluas pilihan-pilihan manusia, dalam rangka itu perlu juga dilakukan langkah-langkah pemberdayaan (empowerment) baik dalam arti peningkatan kemampuan masyarakat melalui pelatihan, dan penyediaan berbagai akses ekonomi dan sosial, juga pengakuan atas hak-hak manusia dan masyarakat, serta penyaluran aspirasi, Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alamnya (SDA) saja tanpa meningkatkan sumber daya manusianya (SDM), tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Sebaliknya negara yang sumber daya alamnya terbatas tetapi sumber daya manusianya berkualitas, dapat menjadi negara yang maju dan dan mandiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan demikian merupakan suatu prasyarat keharusan (necessary condition) yang perlu diwujudkan. Jika hal tersebut terpenuhi, bukan tidak mungkin negara kita didatangi oleh tenaga-tenaga ahli asing, yang pada akhirnya kedepan kitalah yang akan menjadi orang asing di tanah air sendiri (Mulyadi, 2008:241-242). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti : melalui pendidikan dalam arti yang luas, baik yang sifatnya formal bagi masyarakat usia sekolah, maupun pendidikan non formal bagi masyarakat umum. Model pembangunan manusia yang terkait langsung dengan program pemberdayaan masyarakat dikenal dengan istilah pendidikan/ pelatihan bagi orang dewasa yang bersifat non formal, dengan metode pelatihan yang bersifat praktek langsung atau peragaan, agar dapat dengan mudah dimengerti dan di pahami oleh masyarakat. Sejalan dengan hal diatas, Rowley dan Jackson (2012:94- 95) mengemukakan bahwa, tujuan-tujuan pelatihan adalah sesuatu yang penting karena tujuan-tujuan ini mengidentifikasi kriteria yang digunakan untuk mengukur inisiatif pengembangan 51 51
SDM, dan mengarahkan program-program pelatihan untuk isu- isu dan konten yang spesifik untuk difokuskan. Selain tujuan- tujuan pelatihan, tahap ini juga mencakup mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut: 1. Di mana seharusnya pelatihan dilaksanakan? : pelatihan dapat saja dilaksanakan in-situ-langsung pada pekerjaan, in-situ- tidak langsung pada pekerjaan, atau di lokasi yang terpisah. 2. Jenis program seperti apa yang dibutuhkan? : Pengembangan kepemimpinan, pelatihan, mentoring, pelatihan manajemen, dan lain sebagainya 3. Siapa yang akan menyediakan program-program tersebut? Program-program tersebut dapat saja disediakan oleh pihak internal atau dari pihak eksternal 4. Media seperti apa yang akan digunakan?: Ceramah di dalam ruangan, pembelajaran dengan menggunakan alat elektronik, dll 5. Bagaimana pelatihan tersebut diarahkan?: Diarahkan oleh peserta dan partisipatif, atau diarahkan oleh pelatih/agen dan kurang partisipatif. Menurut (2009:78-79) Sumodiningrat keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat diatasi. Permasalahan-permasalahan adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun permasalahannya, adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi, di mana beberapa aspek pembangunan lainnya mengalami kegagalan. Selanjutnya, bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan ? tersebut diantaranya Lebih lanjut dikemukakan bahwa pada saat ini, persoalan tentang capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan 52 52
manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu, Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu, indeks pembangunan manusia (IPM)atau human development index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu : angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Sedangkan indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi layak hidup atau kesejahteraan. Sebagai kelanjutan dari proses HDI , pada tahun 2000 kepala negara dari seluruh dunia atas studi dan kesimpulan PBB, sepakat untuk mengarahkan dan mengukur pembangunan berbasis manusia dan masyarakat dalam satu paket yang disebut sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Ada delapan kesepakatan dalam MDGs yang akan ditindak lanjuti di setiap negara, yaitu: 1. Pengurangan kemiskinan dan kelaparan 2. Pencapaian pendidikan dasar umum 3. Mempromosikan persamaan gender dan lebih memperkuat kaum perempuan 4. Mengurangi kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelangsungan lingkungan hidup 8. Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan (Anwas, 2014:43). Dalam MDGs, yang menjadi titik sentral pembangunan adalah manusia, atau pembangunan yang berpusat pada 53 53
peningkatan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan manusia sebagai titik sentral, yaitu menjadikan penduduk yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berumur panjang, cerdas, terampil, mempunyai kesetaraan gender yang seimbang, mampu dan memiliki pekerjaan yang mendapatkan penghasilan. Semua hal tersebut menunjukkan indikator manusia yang berkualitas sebagai sasaran dari pembangunan. Selanjutnya ditegaskan bahwa walaupun pembangunan dilakukan dengan gegap gempita, frekuensi yang tinggi, dan pelaksanaan yang bagus, tapi bila sepi dari partisipasi masyarakat dari sudut pandang MDGs maka pembangunan seperti itu dianggap gagal. Sebaliknya, upaya sederhana dengan peralatan seadanya tetapi diikuti atau mengundang partisipasi masyarakat yang tinggi, serta meningkatkan jumlah penduduk yang sejahtera, akan lebih berharga di mata rakyat banyak. Ini berarti indikator utama dalam pembangunan manusia adalah seberapa besar masyarakat bisa terlibat aktif. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pembangunan, berarti pembangunan tersebut makin baik (Suyono dalam Anwas, 2014:43-44). Lebih lanjut Anwas menegaskan bahwa, pembangunan yang berpusat pada manusia harus berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupannya, dan potensi apa yang dimiliki masyarakat untuk bisa dikembangkan. Oleh karena itu, dalam pembangunan perlu dilakukan studi analisis kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat. C. Hakikat Pembangunan Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu menjadi otonom, yang memungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dari sini, muncul keberagaman dan spesialisasi sehingga menyuburkan pertukaran (exchange) atau transaksi. Inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia 54 54
unggulan sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan mondial. Transaksi tidak lain merupakan perwujudan dari interaksi antar manusia dengan segala keberagaman dan kelebihan masing-masing. Adapun hasil dari transaksi atau interaksi tersebut adalah kesejahteraan sosial (social welfare), sebagaimana dijanjikan oleh prinsip keunggulan komparatif (comparative advantage) (Basri, 2002:113). Lebih lanjut dikemukakan Basri bahwa, kesejahteraan sosial terwujud melalui tercapainya kemakmuran (prosperity) dan berkeadilan (justice). Demokrasi adalah prasyarat terpenting untuk mewujudkan kesehjateraan sosial yang berkeadilan. Format baru pembangunan ekonomi Indonesia mendatang tidak boleh lagi memisahkan di antara keduanya, melainkan harus padu (built in) di dalam strategi dan setiap kebijakan pembangunan. Di sinilah letak kelemahan pemerintahan orde baru yang mengedepankan jargon Pembangunan ekonomi yes, politik no, sebagaimana yang lazim dikenal di dalam kerangka pemikiran developmental state. Yang kerap dipraktekkan oleh rezim-rezim otoriter di negara-negara berkembang. Pengejawantahannya tercermin dari trilogi pembangunan (pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan). Ketiganya bercampur baur di dalam satu wacana, yaitu wacana ekonomi. Dengan demikian, jelas tampak sekali bahwa memang wacana politik cenderung dikebiri. (2014:44), pembangunan hakikatnya adalah perubahan yang direncanakan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pembaharuan merupakan upaya melakukan perubahan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan sasaran. Untuk melakukan suatu perubahan diperlukan upaya perencanaan yang matang pada sasaran secara terencana. Menurut Aswas Selanjutnya dijelaskan bahwa, perubahan berencana menurut (Lippit dalam Aswas) adalah suatu perubahan yang diperoleh dari 55 55
keputusan yang menginginkan adanya perbaikan sistem kehidupan secara personal, ataupun sistem sosial dengan bantuan profesional dari luar. Artinya perubahan berencana diperlukan bantuan pihak luar yang hendak melakukan perubahan di dalam individu masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan itu dinamakan agen perubahan atau agent of change. Ini menunjukkan bahwa, perubahan terencana merupakan suatu proses perubahan yang diinginkan, dan untuk mencapainya dibutuhkan adanya bantuan dari pihak luar, yaitu agen-agen pembaharuan. Profesi yang dapat dikategorikan sebagai agen pembaharu terhadap komunitas kliennya, seperti : guru, dosen, penyuluh, pendamping, kader, penggerak pembangunan, aparatur pemerintah, relawan, dll. Untuk menumbuhkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki, maka perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu, agen pembaharu menurut Lippitt (Aswas, 2014:45-46) perlu melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Menumbuhkan kebutuhan untuk berubah Pada tahap ini masyarakat yang menjadi sasaran ditumbuhkan kebutuhannya dengan merumuskan hal-hal yang menjadi kesulitan, kebutuhan, ketidakpuasan, dan sebagainya. Hal-hal yang menjadi kesulitan, kebutuhan, ketidakpuasan tersebut kemudian dijadikan sebagai masalah yang harus dipecahkan. Sadar akan adanya masalah ini menimbulkan keinginan dalam diri masyarakat untuk berubah, dan kemudian akan mencari bantuan dari luar sistem sosialnya. 2. Membangun hubungan untuk berubah Hubungan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terbinanya hubungan yang baik antara penyuluh dengan masyarakat. Penyuluh dapat melakukannya dari pendekatan masalah yang dihadapi masyarakat. 3. Melakukan hal-hal yang berkenan dengan perubahan Dalam tahap ini dilakukan klarifikasi atau diagnosis atas 56 56
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Hal lainnya adalah mencari alternatif pemecahan masalah, termasuk menetapkan tujuan dan tekad untuk berubah. Tekad ini kemudian diwujudkan dalam usaha-usaha untuk berubah yang nyata. 4. Memperluas dan memantapkan perubahan Pada tahap ini keuntungan-keuntungan (ekonomis dan non ekonomis) yang diproleh dari perubahan perlu diperluas. Perluasan ini juga sebaiknya diikuti dengan penyempurnaan dan pengembangan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, selain dapat dirasakan oleh masyarakat, perubahan tersebut dapat bersifat permanen. 5. Pemutusan hubungan Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan antar penyuluh dengan masyarakat. Pemutusan ini penting untuk tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan penyuluh. D. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk dari pemba- ngunan yang berpusat pada manusia. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan bentuk pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat mampu berdaya, memiliki daya saing, menuju kemandirian. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan di era globalisasi, pemberdayaan merupakan bentuk pembangunan yang sangat penting. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja, dan keadilan, dan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak- 57 57
haknya menurut undang-undang. Mc Ardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang- orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, serta sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2012:116-117). lanjut dikemukakan bahwa, cara terbaik untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan, adalah menumbuhkan semangat wiraswasta dalam kehidupan masyarakat, berani mengambil resiko, bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat. Strategi pembangunan yang meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan saat ini. Strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Lebih Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat : people-centered, participatory, empowering, and sustainable (Chambers, dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:45-46). Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang berpihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: 1. Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi 2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran 3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem 58 58
ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi 4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya, dan masyarakat tuna-daya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (empowerment of the powerless). Berdasarkan pada tujuan dan strtegi kebijakan pembangunan pemberdayaan masyarakat, dirumuskan program-program nasional di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: 1. Program pengembangan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat setempat, agar mampu menjadi wahana bagi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan ekonomi, martabat dan keberadaan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik 2. Program pengembangan bantuan sosial keluarga miskin Tujuan program ini adalah untuk menyediakan bantuan sosial seperti pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan keterampilan dan modal usaha kepada kelompok masyarakat atau keluarga miskin, dan menciptakan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin. 3. Program pengembangan sistem jaminan sosial Tujuan program ini adalah untuk memberikan dukungan iklim dan mendorong terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 4. Program pengembangan kelembagaan keswadayaan Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan 59 59
kelembagaan keswadayaan atau volunter, yang berfungsi dalam penggalangan solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat luas, untuk memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. 5. Program pengembangan kemandirian politik masyarakat Tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman tentang politik bagi masyarakat dan informasi perkembangan perpolitikan untuk meningkatkan rasionalitas dan kemandirian politik masyarakat. E. Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi internasional. Oleh karena itu, pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan. Korten dan Camer (Hikmat, 2010:90-91) menyatakan bahwa konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama, dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya dikemukakan ada tiga tema penting yang dinilai sangat menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu sebagai berikut: 1. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha- usaha swadaya kaum miskin untuk menangani kebutuhan- kebutuhan mereka sendiri. 2. Kesadaran bahwa kendatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber-sumber daya lokal. 60 60 187
sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin. 3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat, dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan berpusat pada rakyat pada intinya memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Prioritas awal diperuntukkan pada daerah yang tidak menguntungkan dan kelompok-kelompok sosial yang rawan terpengaruh, termasuk wanita, anak-anak, generasi muda yang tidak mampu, lanjut usia, dan kelompok-kelompok marginal lainnya (mardikanto dan Soebiato, 2012:50). Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat, sebenarnya merupakan antitesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi, termasuk didalamnya model-model pembangunan ekonomi yang memposisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi yang lebih utama dari pada kebutuhan rakyat. Tabel 3.1 Perbandingan Paradigma Pembangunan yang Berorientasi Pada Produksi dan Yang Berpusat pada Rakyat Dimensi- dimensi Pembangunan Berpusat- kan pada Produksi Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat Logika Ekonomi-Produksi: Eksplo- itasi dan manipulasi SDA Ekologi Manusia: Peman- faatan sumber daya infor- masi dan prakarsa kreatif 61 186 61
Tujuan Sistem ekonomi Birokrasi Maksimalisasi arus barang dan jasa Konvensional : - Skala besar - Spesialisasi - Investasi - Keunggulan komperatif - Interdependensi global Birokrasi besar: masyarakat diorganisasikan dalam satu- an produksi yang efisien de- ngan pengawasan terpusat Peningkatan potensi ma- sebagai (individu nusia aktor). Pencapaian tujuan dengan mempertimbang- kan prakarsa dan perbe- daan lokal Swadaya : - logika tempat - rakyat - sumber daya (sistem ekologi manusia) swa-organisasi Sistem yang ada di sekitar satuan- satuan organisasi manusia dan berskala komunitas Kriteria Efisiensi Maksimalkan laju kenaikan produktivitas sistem Nilai produk Partisipasi Mutu kehidupan kerja Teknik Sosial Bentuk organisasi sistem komando Metode analisis keputusan "bebas nilai" dan positi- vistik Pengetahuan dikembang- kan berdasarkan perspek- tif fungsional Sistem produksi didefini- sikan secara fungsional - Perangkat analisis tidak mempertimbangkan ma- nusia dan lingkungan Bentuk organisasi swa- daya - Peran individu dalam proses pembuatan ke- putusan dengan nilai ma- nusiawi sebagai ukuran Pengetahuan bangkan perspektif teritorial dikem- berdasarkan P i l i h a n - p i l i h a n produksi dan prestasi didasarkan pada ke- rangka ekologi, yaitu melibatkan manusia dan menempatkan ma-nusia sebagai proses analisis 62 62
P r o s e s pembuatan keputusan Sentralisasi - Didominasi para ahli - Tidak konsultatif - Kendali pejabat yang ti- dak menanggung akibat keputusan Memberi rakyat kapa- sitas hak memasukkan kebutuhan nilai-nilai lokal proses dalam pembuatan keputusan - Kendali pada rakyat yang hidupnya dipengaruhi oleh keputusan itu Teknologi organisasi Diarahkan pada kebutu- han sistem komando Menekankan aturan main hukum Wewenang pengawasan pada struktur formal Sistem belajar swa- organisasi - Struktur itu dilengkapi dengan ber- teknologi orga- bagai nisasi yang kurang formal dan cepat adaptasi diri - Jaringan informasi yang dibangun di sekeliling arus manusia, nilai dan informasi sebagai tanggapan terhadap ke- pentingan dan kebu- tuhan khusus sesuai dengan keadaan formal Kelompok-kelompok sosial yang lebih per- manen, seperti keluarga, RT, organisasi sukarela, dll Sumber : Korten (Mardikanto dan Soebiato, 2012) Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama, dan memandang kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam proses 63 184 63
pembangunan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembangunan yang dilaksanakan hendaknya berpusat pada masyarakat dengan menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal (Korten dalam Alfitri, 2011:38-39). F. Kemitrasejajaran Perempuan-Laki-laki Dalam Pembangunan Kaum perempuan dalam pembangunan selama ini masih sering ditempatkan pada golongan masyarakat strata kelas dua setelah laki-laki. Demikian halnya dalam program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, kenyataan dilapangan, para agen atau fasilitator pemberdayaan masih cukup banyak yang belum memahami potensi yang dimiliki kaum perempuan, sehingga kurang memberikan posisi dan kesempatan yang seimbang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Sebenarnya tanpa disadari andil yang disumbangkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan tidak dapat dihitung berapa besar nilainya, karena memang secara ekonomi sulit untuk diterjemahkan nilainya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa betapa banyak waktu kaum perempuan dalam kedudukannya sebagai seorang ibu rumah tangga, yang memberikan pendidikan dasar dan pertama kepada anak-anaknya sehingga menjadi manusia yang berhasil, karena pekerjaan tersebut dinilai sebagai kewajiban dan bersifat domestik alias non produktif. Menurut Usman (2010:114-115) secara normatif, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata seringkali terendap apa yang lazim disebut dengan istilah gender stratification yang menempatkan status perempuan dalam tatanan hierarkis pada posisi sub-ordinan, atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum laki-laki. Tatanan hierarkis tersebut antara lain ditandai oleh kesenjangan ekonomi (perbedaan akses pada sumber-sumber ekonomi), dan sekaligus kesenjangan politik (perbedaan akses pada peran politik). Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki memperoleh akses yang lebih besar kepada 64 64 183
sumber-sumber ekonomi dan politik. Secara ekonomi, laki-laki mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengumpulkan kekayaan dari pada perempuan. Demikian halnya dalam politik, laki-laki lebih banyak menempati posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan. Kaum perempuan belum mendapatkan dukungan pembinaan dan pemberdayaan yang memadai dalam kerangka pembangunan nasional. Maka tidak heran jika perempuan masih relatif terpinggirkan dalam paradigma pembangunan nasional. Kaum perempuan masih lekat dengan stigma dan cap warga kelas dua, termarginalkan, dan bahkan mendapatkan diskriminasi di berbagai bidang dibandingkan kaum laki-laki. Padahal dari sisi kualitas keunggulan sumber daya manusia (SDM), kaum perempuan tidak kalah bahkan dapat bersaing secara bebas dengan kaum laki-laki. Untuk itu, di masa yang akan datang kaum perempuan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sepadan dan terbebas dari tindakan diskriminasi, marjinalisasi, ataupun ketidakadilan gender. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas kaum perempuan, adalah adanya kebijakan publik yang sensitif gender. Kaum perempuan harus diberi kesempatan ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, harus mendapatkan akses yang sama di sektor ekonomi, dibebaskan dari ketidakadilan, diskriminasi, tindak kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perdagangan perempuan (Soebianto, et. al, 2009:82-83). sebenarnya (2014:149-150) mengemukakan, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dengan kaum lak-laki. Namun hingga era teknologi informasi dan komunikasi sekarang, peran perempuan terutama di kalangan keluarga miskin masih terkesan termarjinalkan. Perempuan masih identik dengan urusan dapur, sumur, dan kasur. Masih terbatasnya peran perempuan ini terkait dengan kemiskinan dalam keluarga-keluarga di Indonesia. Realita dalam masyarakat atau keluarga miskin biasanya sumber penghasilan keluarga mengandalkan suami. Peran Anwas 65 65
isteri terbatas mengurus rumah tangga. Padahal keluarga kurang beruntung itu umumnya berpendidikan rendah, dan keterampilan rendah. Kondisi ini semakin membuat mereka semakin tidak berdaya akibat tidak memiliki modal usaha, apalagi jaringan (networking) untuk mengembangkan usaha ekonomi keluarganya. Untuk mendongkrak keterpurukan keluarga-keluarga seperti ini sangat dibutuhkan peran serta perempuan. Para isteri dari keluarga miskin perlu diberdayakan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah di keluarganya. Memang harus kita akui bahwa untuk menciptakan kesetaraan Perempuan -laki-laki dalam pembangunan, maka saat ini mesti lebih memacu lagi program pemberdayaan perempuan (telah dimulai sejak zaman orde baru), , yang pada masa yang lalu lebih tertinggal dalam pembangunan dibandingkan dengan kaum laki- laki. Menurut Adisasmita (2011:182-183) tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah: 1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan lembaga yang mampu nasional yang diemban oleh memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender 2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai hirtoris perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan, maka kebijakan yang ditempuh dan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengarusutamaan jender (gender mainstream) dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan yang menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, 66 66
pengawasan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, memasukkan dimensi jender. 2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang secara khusus ditujukan bagi perempuan, atau yang memiliki target utamanya adalah perempuan 3. Memperkuat peran aktif masyarakat sipil dan memberdayakan institusi-institusi pemerintah, serta lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi perempuan, agar lebih berpartisipasi aktif. Selanjutnya, untuk melaksanakan (strategi) kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan, telah disusun beberapa program-program sebagai berikut: 1. Program peningkatan kualitas hidup perempuan Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan sebagai mahluk individu yang merupakan insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, dan sebagai mahluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan. 2. Program penegakan hukum dan hak azasi manusia bagi perempuan Tujuan program ini adalah untuk mendukung terciptanya sistem hukum nasional yang tidak diskriminatif, dan berkeadilan jender, baik dalam hal substansi, struktur, maupun budaya hukumnya, serta menegakkan hak azasi manusia (HAM) yang merugikan perempuan 3. Program penguatan peran masyarakat sipil dan penguatan kelembagaan Program ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif masyarakat sipil, meningkatkan kapasitas dan kemampuan 67 67
instansi-instansi pemerintah dalam melakukan gender mainstreamin dalam setiap tahap dan proses pembangunan, meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi perempuan, serta mewujudkan hubungan kemitraan yang efektif antara pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat. G. Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Konsep pembangunan tidak hanya terkait pada aspek fisik dan non fisik, tetapi saat ini juga menjadi perhatian seluruh negara di dunia adalah penerapan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Apabila pembangunan dilaksanakan tidak terkendali, maka akan berdampak buruk pada kondisi lingkungan serta rusaknya ekosistem, dan pada akhirnya akan membawa petaka bagi manusia. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, hendaknya selalu berprinsip bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah atau negara, khususnya sumber daya alam (SDA) keteresediaannya terbatas, sehingga perlu dieksplorasi secara bijak dan terkendali, serta didahului dengan kegiatan analisis potensi secara bertanggung jawab, sehingga jangan sampai ketersediaannya akan habis dan tidak mencukupi bagi periode generasi yang akan datang. Istilah keberlanjutan atau berkesinambungan (sustainability), yaitu pertumbuhan ekonomi di satu sisi, dan pelestarian lingkungan hidup atau sumber-sumber daya alam di sisi lain. Istilah berkelanjutan itu mengacu kepada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang. Dengan kata lain bahwa proses pembangunan baru dapat dikatakan berkesinambungan, apabila stok modal total tetap atau meningkat dari waktu ke waktu. Bahwa pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan kualitas kehidupan umat manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada pada saat ini (Amalia, 2007:39-40). 68 68
(2011:135-136) mengemukakan, adanya kesadaran kritis terhadap semakin terbatasnya sumber daya alam yang tersedia, dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, mengharuskan pendekatan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Lebih dari itu, pemanfaatan sumber daya tidak boleh mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang. Dalam perspektif konsep keberimbangan, pendekatan pembangunan dituntut untuk memperhatikan keberimbangan dan keadilan antar generasi (inter-generation equity). Konsep pembangunan yang selanjutnya dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu suatu konsep pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang Rustiadi dkk Konsep pembangunan berkelanjutan, menjadi konsep yang populer terutama sejak dipublikasikannya laporan "Our Common Future" sebagai laporan World Commission on Environmental and Development yang dipimpin oleh G.H. Bruntland pada tahun 1987. Pada tahun 1992, pada KTT Bumi (United Nation Conference on Environmental Development, UNCED) di Rio de Janeiro, tentang pentingnya pendekatan pembangunan secara berkelanjutan semakin dipertegas. pembangunan berkelanjutan terus mendapat sambutan yang luas dari para pemerhati pembangunan dan lingkungan hidup. Selanjutnya, keberlanjutan pembangunan dilihat dalam tiga dimensi keberlanjutan sebagaimana dikemukakan oleh Seregeldin (1996) sebagai "a triangular framework", yakni keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Spangenberg (1999) menambahkan dimensi kelembagaan (institution) sebagai dimensi keempat keberlanjutan, sehingga keempat dimensi tersebut membentuk suatu prisma keberlanjutan (prism of sustainable). Selanjutnya diungkapkan, konsep Mengapa pembangunan berkelanjutan yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup, begitu penting 69 69
untuk dibahas secara detail dalam buku ini. Hal ini disebabkan, adanya keterkaitan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan sumber daya lainnya, khususnya ketersediaan sumber daya alam (SDM), karena inilah yang merupakan kekayaan terbesar negara dan bangsa kita, baik sebagai negara agraris dan maritim yang dapat diperbaharui, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti : minyak, mineral, gas, dan jenis tambang lainnya. Semua potensi yang kita miliki tersebut, seharusnya dieksplorasi secara terkendali dan menganut keseimbangan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena merupakan salah satu faktor utama pendukung program pemberdayaan masyarakat. Salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat adalah berpijak pada potensi yang dimiliki suatu wilayah/daerah, dan lingkungan hidup yang sehat. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangannya haruslah betul-betul menganut pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup, untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia, untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pelestarian lingkungan hidup menurut Siagian (2004:104- 105) mencakup empat aspek yang sangat luas, yaitu: 1. Tidak cukup hanya membicarakan tentang pencemaran udara berupa gas dan asap yang mengandung karbondioksida, karbonmonoksida, dan klorokarbon dengan penggunaan kendaraan bermotor, alat pendingin, refrigerator, freezer, alat pengharum ruangan, dan deodoran. Makin banyak orang yang mencemaskan kebocoran pada lapisan ozon di stratosfer karena makin banyaknya klorokarbon yang berada di lapisan udara stratosfer. Salah satu akibatnya, adalah makin intensifnya sinar ultraviolet yang sampai ke bumi dapat mengakibatkan penyakit kangker (terutama kangker 70 70
kulit) dan katarak. Dunia cemas terhadap efek rumah kaca(greenhouse effect). Yang dimaksud dengan efek rumah kaca, adalah terperangkapnya sinar matahari di bumi oleh gas berupa karbonmonoksida dan karbondioksida, yang merupakan emisi dari kendaraan bermotor dan industri yang menggunakan batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik yang disebut smokestack factories, yang karena dipantulkan ke angkasa mengakibatkan naiknya suhu di bumi. Tidak sedikit pakar yang meramalkan kecenderungan panas bumi saat ini meningkat. Tidak mustahil akan terjadi malapetaka di bumi karena mencairnya es di kutub utara dan selatan, yang mengakibatkan naiknya permukaan laut. Jika hal ini terjadi, maka banyak pantai terancam banjir ekstensif. Jadi, jelaslah bahwa pencemaran udara merupakan aspek yang harus dikurangi dalam rangka pelestarian lingkungan. sumber daya 2. Pemanfaatan alam harus menjamin keseimbangan ekosistem. Yang penting untuk diperhatikan dalam kaitan ini adalah, dukungan sumber daya alam terhadap peningkatan mutu hidup manusia bukannya tanpa batas. Artinya, ada sumber daya alam yang bisa diperbarui meskipun memerlukan waktu yang lama, dan ada yang tidak bisa diperbarui. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti penebangan kayu. Jika hal ini dilakukan secara tidak bertanggung jawab, akan mengakibatkan terjadinya erosi, hanyutnya lapisan tanah yang subur ke sungai, terjadinya banjir, dan berbagai dampak negatif lainnya. 3. Aspek pelestarian flora dan fauna yang terdapat di darat dan di laut. Jika sumber daya alam digali dan dimanfaatkan dengan tidak memperhatikan aspek pelestariannya, maka implikasi negatif yang mungkin timbul adalah punah dan terancamnya kelangsungan hidup flora dan fauna. Tidak sedikit jenis 71 71
binatang yang terancam akan punah oleh berbagai faktor penyebab. Misalnya, habitatnya rusak, sumber makanan makin sedikit, atau karena ulah manusia seperti pemburuan liar. Ancaman kerusakan lingkungan hidup bagi flora pun tidak kecil. Semua hal tersebut berintikan pada pandangan bahwa, keseimbangan antara manusia dan lingkungannya mutlak perlu dipelihara dan dipertahankan. Jika tidak, kehidupan manusia sendiri yang mungkin akan terancam. 4. Pencemaran lingkungan karena pembuangan limbah, baik berupa limbah industri maupun limbah rumah tangga. Limbah industri diakibatkan karena makin banyaknya pabrik yang didirikan yang menghasilkan limbah beracun dan berbahaya bagi mahluk hidup. Masalah limbah menjadi masalah yang mendunia dan serius, karena ternyata terdapat negara-negara maju yang tidak bertanggung jawab dengan mengekspor dan membuang limbah industri, termasuk yang beracun ke perairan negara dunia ketiga. Seharusnya negara penghasil limbah tersebut harus bertanggung jawab atas pemecahan masalahnya. Para pakar teknologi diharapkan mampu menemukan sarana teknologikal untuk mengatasi masalah limbah industri, yaitu dengan melakukan daur ulang limbah, atau mengambil langkah-langkah lain agar limbah industri dan limbah rumah tangga yang jumlahnya makin banyak dapat diatasi. Permasalahan yang dihadapi ditiap negara adalah tuntutan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan bidang ekonomi melalui jalur industrialisasi secara berkelanjutan di satu pihak, dan pelestarian lingkungan hidup di lain pihak. 72 72
BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Konsepsi Dasar Perencanaan, adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sangat penting dalam mempersiapkan pelaksanaan suatu program/ kegiatan pembangunan bagi masyarakat, serta sangat menentukan berhasil tidaknya suatu program pembangunan. Perencanaan, merupakan fungsi pertama dari empat fungsi manajemen yang sangat urgen, selain fungsi- fungsi manajemen lainnya (pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi). Jika perencanaan suatu program/kegiatan disusun dengan baik dan bertanggung jawab, berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, serta didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, yang berasal dari hasil informasi terkait/stakeholder, dengan melibatkan berbagai pihak yang masyarakat sebagai subjek, dan disesuaikan dengan kondisi sosial- budaya masyarakat setempat, maka dapat diperkirakan bahwa kesuksesan suatu kegiatan akan dapat terwujud. Kuncoro (2012:50) mengemukakan bahwa, kenyataan dilapangan menunjukkan banyaknya kegagalan akibat dari perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri, ataupun pada saat proses berlangsung. Banyaknya perencanaan pemerintah yang gagal, karena apa yang direncanakan tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Seringkali, program yang dilaksanakan tidak dapat memberdayakan masyarakat , tetapi justru menciptakan ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Artinya, banyak program pemerintah hanya memberikan ikan, bukan kailnya. 73 73
Selanjutnya dikemukakan bahwa, definisi perencanaan adalah sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang. Berdasarkan pada definisi tersebut, maka ada empat elemen dasar dalam perencanaan, yaitu: 1. Merencanakan berarti memilih: artinnya bahwa tahap perencanaan ini adalah proses pemilihan sumber daya- sumber daya yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya: artinya pada tahap ini, dilakukan suatu proses alokasi besarnya sumber daya-sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pilihan berarti menentukan prioritas pembangunan daerah, baik fokus (sektoral) yang menjadi prioritas, maupun lokusnya (wilayah) kab/kota/kecamatan/kawasan yang ingin dikerjakan. 3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan : tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai. 4. Perencanaan untuk masa depan : artinya bahwa perencanaan merupakan suatu tahap yang diperlukan untuk masa depan, misalnya, perumusan visi suatu daerah yang disertai dengan indikator kinerja, untuk mengukur pencapaian target dari visi tersebut. Dalam kamus manajemen, Moekijat ( dalam Tarigan, 2009:4) menyebutkan ada delapan perumusan tentang arti perencanaan, empat diantaranya adalah: 1. Perencanaan adalah : hal memilih dan menghubungkan fakta- fakta, serta membuat dan menggunakan dugaan-dugaan tentang masa yang akan datang dalam hal menggambarkan 74 74
dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dinilai perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. 2. Perencanaan adalah : suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang akan dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya, dan di mana dilaksanakan 3. Perencanaan adalah : penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan 4. Perencanaan adalah : suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan, dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai. Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan adalah pengambilan keputusan. Menurut Handoko (dalam Usman, 2013:77) perencanaan meliputi: 1. Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi 2. Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya dikemukakan bahwa perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan dan pengawasan, termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Pengawasan diperlukan dalam perencanaan agar tidak terjadi penyimpangan- penyimpangan. Pengawasan dalam perencanaan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang melekat dengan perencanaannya, sedangkan pengawasan represif adalah merupakan pengawasan yang bersifat fungsional atas pelaksanaan suatu rencana, yang dilaksanakan secara internal dan eksternal oleh aparat pengawasan. Dari berbagai pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa inti dari suatu perencanaan adalah, menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. 75 75
B. Tujuan Dan Manfaat Perencanaan Para agen/fasilitator pemberdayaan masyarakat, sangat perlu memahami betapa pentingnya tujuan dan manfaat tahapan perencanaan pada suatu program/kegiatan pembangunan kemasyarakatan, sehingga acuan utama suatu perencanaan betul- betul disusun berdasarkan aspirasi masyarakat sebagai calon penerima manfaat. Menurut Usman (2013:76) tujuan dan manfaat perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Tujuan Perencanaan a. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya b. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan/program c. Mengetahui siapa saja/orang-orang yang terlibat (struktur kualifikasi/keahlian maupun organisasinya), kuantitasnya baik d. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan e. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu f. Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan yang dilaksanakan g. Menyelaraskan dan memadukan beberapa sub kegiatan h. Mendeteksi hambatan/kesulitan yang bakal ditemukan i. Mengarahkan pada pencapaian tujuan. 2. Manfaat Perencanaan a. Standar dan pengawasan (menfasilitasi monitoring dan evaluasi) b. Pemilihan berbagai alternatif terbaik (pedoman pengambilan keputusan) c. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan 76 76
d. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi e. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. f. Alat untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan pihak terkait g. Alat untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti (untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul) h. Meningkatkan kinerja (keberhasilan organisasi tergantung keberhasilan perencanaannya). C. Identifikasi dan Pemetaan Masalah, Potensi, dan Sumber Sosial Hal yang tidak kalah pentingnya dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan kemasyarakatan adalah pelaksanaan Identifikasi masalah. Proses ini sangat penting karena merupakan media bagi para praktisi untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi pada suatu wilayah, potensi-potensi/sumber daya yang dimiliki (SDA, SDM, dan sumber daya buatan), baik yang telah dikelola maupun yang belum, kondisi sosial budaya masyarakat, kebutuhan utama masyarakat dll. Namun hal yang harus diingat bahwa kedudukan para praktisi adalah sebagai fasilitator, yang bertugas hanya mendampingi dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan diskusi yang terbuka bersama-sama pihak lain yang terkait, dalam suasana persaudaraan dan kebersamaan, untuk mewujudkan tujuan bersama. Identifikasi masalah menurut Suharto (2010:76-77) sangat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan (need assessment). Suatu kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk memenuhinya. Asesmen kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki, atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan. 77 77
Dalam kaitan tersebut diatas, maka ada lima kebutuhan dalam masyarakat, yaitu : kebutuhan absolut, kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan, kebutuhan yang dinyatakan, dan kebutuhan komparatif. 1. Kebutuhan absolut (absolute need) : adalah kebutuhan minimal/kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mempertahankan hidupnya. Misalnya, manusia Indonesia membutuhkan makanan tiga kali sehari yang biasanya ditentukan dengan nilai kecukupan kalori. Nilai kalori ini oleh ahli disetarakan dengan nilai uang agar mudah dijadikan standar pengukurannya. Garis kemiskinan (poverty line) yang dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah contoh garis kemiskinan yang berpijak pada konsep kebutuhan absolut. 2. Kebutuhan Normatif (normative need) : adalah kebutuhan yang didefinisikan para ahli/tenaga profesional. Kebutuhan ini biasanya didasarkan pada standar tertentu. Misalnya, penentuan kebutuhan gizi masyarakat tidak bisa dilakukan Untuk menentukan sembarangan oleh orang awam. kebutuhan masyarakat akan gizi, maka para ahli menentukan jumlah dan asupan makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh manusia sesuai dengan golongan usianya. 3. Kebutuhan yang dirasakan (felt need): adalah sesuatu yang dianggap atau dirasakan orang sebagai kebutuhannya. Kebutuhan ini merupakan petunjuk tentang kebutuhan yang nyata (real need). Akan tetapi, kebutuhan ini berbeda antara orang yang satu dengan orang lainnya, karena sangat tergantung pada persepsi orang yang bersangkutan tentang sesuatu yang diinginkannya pada suatu waktu tertentu. 4. Kebutuhan yang dinyatakan (stated need) : adalah kebutuhan yang dirasakan, yang diubah menjadi kebutuhan berdasarkan banyaknya permintaan. Besarnya kebutuhan ini tergantung 78 78
pada seberapa besar orang yang membutuhkan pelayanan sosial. 5. Kebutuhan komparatif : adalah kesenjangan (gap) antara tingkat pelayanan yang ada di wilayah-wilayah yang berbeda untuk kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik sama. (comparative need) Pemetaan masalah, potensi dan sumber-sumber sosial merupakan langkah awal bagi para aktivis/praktisi pembangunan masyarakat. Hal yang membedakan dengan kegiatan pembangunan masyarakat secara konvensional adalah mengenai hal-hal berikut: 1. Orientasi terhadap masalah kemasyarakatan selalu diikuti dengan pemahaman tentang potensi dan sumber daya lokal yang tersedia dalam masyarakat 2. Masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemetaan 3. Praktisi pembangunan berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat sendiri yang harus melakukan identifikasi, kemudian membuat, mendiskusikan, menganalisis, menyimpulkan 4. Peran fasilitator dapat dilakukan jika menggunakan media dan peralatan yang sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat. Gambar, diagram, dan tabel yang sederhana merupakan alternatif peralatan pemetaan. Media tidak selalu harus diatas kertas, dengan menggunakan alat tulis-menulis, seperti spidol, pulpen, pensil, tetapi dapat saja dilakukan diatas hamparan tanah dengan menggunakan simbol-simbol dari bahan yang ada di sekitar lokasi, seperti dahan/ ranting tanaman, daun-daunan, batu, potongan bambu/kayu, dll. 5. Selama kegiatan pemetaan berlangsung, hasil akhir bukanlah tujuan, akan tetapi yang lebih penting adalah kebersamaan dan partisipasi masyarakat bisa terbangun. Biarkan masyarakat yang menilai hasil akhir dari pekerjaan mereka. 79 79
6. Tidak ada aturan yang baku, sehingga fleksibilitas situasi, kondisi, dan waktu merupakan bagian dari proses kerjasama dengan masyarakat (Hikmat, 2010:222). D. Perencanaan Partisipatif Lahirnya perencanaan partisipatif dilatarbelakangi karena banyaknya kegagalan pembangunan sosial kemasyarakatan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini diakibatkan penyusunan perencanaan yang sifatnya "top-down" khususnya yang terjadi pada era sebelum reformasi, bagaimana proses perencanaan yang hampir seluruhnya di dominasi oleh para aparat dan pengambil kebijakan, yang tidak mungkin dapat memahami sekian banyak permasalahan, kebutuhan serta potensi yang dimiliki masyarakat, maupun potensi daerah/wilayah (kearifan lokal) yang akan menjadi lokasi pembangunan/program. Memasuki era reformasi, pemerintah dan pemerintah daerah telah menyadari betul panyebab kegagalan pembangunan kemasyarakatan, termasuk program pemberdayaan masyarakat dimasa lalu, sehingga belajar dari semua kegagalan tersebut, lahirlah kebijakan agar para perencana dalam menyusun suatu perencanaan harus menempatkan diri sebagai seorang fasilitator/pendamping. Dalam kedudukannya sebagai fasilitator, para aparat perencana telah dibekali pengetahuan dan keterampilan, bagaimana seharusnya melakukan pendekatan kepada masyarakat dan stakeholder/pihak-pihak yang terkait lainnya, agar acuan utama yang digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan adalah betul-betul berdasarkan aspirasi masyarakat setempat (bottom-up), pendekatan ini dikenal dengan istilah perencanaan partisipatif. Menurut Riandono dkk (2011:15), perencanaan partisipatif mulai dikenal secara luas sejak munculnya metode partisipatif yang biasa disebut Participatory Rural Appraisal (PRA), Metode ini menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam 80 80
merencanakan pembangunan (penyelesaian masalah), mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasian masalah sampai pada penetapan skala prioritas. lanjut dikemukakan bahwa, secara garis besar perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah yang dihadapi, memikirkan bagaiman a cara mengatasinya, menemukan rasa percaya diri dalam mengatasi masalah, sampai pada tahap mengambil keputusan tentang alternatif pemecahan masalah yang mereka hadapi. Lebih Ada 3 (tiga) alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan, yaitu: 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadiran mereka program pembangunan akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mudah mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika mereka terlibat secara langsung, mulai dari proses persiapan dan perencanaan, karena masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk program, sehinggga akan lahir rasa memiliki terhadap program/ kegiatan yang akan dilaksanakan 3. Timbulnya anggapan bahwa, suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan mulai dari awal sampai berakhirnya kegiatan. Hanif Nurholis (dalam Ridwan, 2013:9) mengemukakan bahwa, perencanaan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang aktif melibatkan diri dalam melakukan beberapa hal seperti: 1. Identifikasi masalah 2. Perumusan masalah 81 81
3. Pencarian dan penetapan alternatif pemecahan masalah 4. Penyusunan agenda pemecahan masalah 5. Terlibat dalam proses penggodogan (kontroversi) 6. Ikut memantau implementasi kegiatan 7. Ikut aktif melakukan evaluasi kegiatan/program. Perencanaan partisipatif menurut Hikmat (2010:227-228) dapat dilaksanakan jika praktisi pembangunan tidak berperan sebagai perencana untuk masyarakat, tetapi sebagai pendamping / fasilitator dalam proses perencanaan yang dilakukan masyarakat. Agar dapat menjadi pendamping/fasilitator yang baik, maka ada beberapa keterampilan dasar yang harus dikuasai seperti, kemampuan melakukan diskusi kelompok yang terarah/teratur dan terfokus, serta dapat memfasilitasi analisis pola keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses perencanaan. 1. Diskusi Kelompok Terarah Diskusi kelompok yang terarah digunakan untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi di antara kelompok-kelompok atau organisasi sosial masyarakat. Dalam diskusi tersebut dikemukakan juga tentang kiat-kiat untuk mendayagunakan potensi sosial dan penciptaan interaksi yang komunikatif dengan sumber-sumber sosial. Fokus perhatian dalam diskusi tersebut adalah mengamati proses dialog yang dilakukan antara pendamping/fasilitator dengan masyarakat dalam rangka: a. Persiapan untuk bekerjasama b. Pembentukan kemitraan c. Artikulasi tantangan d. Identifikasi kekuatan e. Penentuan arah/tujuan kegiatan 2. Analisis Pola Keputusan Analisis pola keputusan menggambarkan arus penentuan keputusan. Dasar pertimbangan yang dipakai dalam pengambilan 82 82
keputusan tersebut adalah keputusan tentang cara mendayagunakan potensi sosial.Fokus perhatian analisis pola keputusan adalah mengamati proses penemuan yang dilakukan bersama antara pendamping dengan masyarakat dalam hal: a. Eksplorasi sistem sumber b. Analisis kapasitas sumber c. Penyusunan kerangka pemecahan masalah. E. Tujuan Perencanaan Partisipatif Tujuan diterapkannya perencanaan partisipatif adalah untuk menciptakan sebuah platform sebagai upaya untuk belajar, lebih dari terjun langsung kedalam proses pemecahan suatu masalah, hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan: 1. Identifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat 2. Pemberdayaan kelompok masyarakat lokal yang kurang beruntung 3. Integrasi sistem pengetahuan lokal ke dalam desain proyek/ program 4. Proses belajar dua arah antara proyek dengan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat 5. Politik komitmen dan dukungan 6. Pertanggungjawaban di pemerintahan lokal Proses perencanaan harus menghasilkan dua hasil, yaitu: 1. Dalam jangka pendek: alat-alat perencanaan partisipatif harus menghasilkan dua cara proses belajar, yang diharapkan akan dapat menghasilkan intervensi proyek/program untuk kebutuhan lokal, peluang dan kendala. 2. Dalam jangka panjang: menghasilkan proses pembelajaran yang harus mengarah pada pemberdayaan masyarakat lokal dan dukungan yang efektif pada tingkat kelembagaan. 83 83
Metode perencanaan partisipatif terdiri dari : 1. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) : dapat didefinisikan sebagai suatu survei kualitatif, metodologi menggunakan tim multi disiplin untuk merumuskan masalah penelitian dan pembangunan. Dalam hal ini melibatkan ahli dari eksternal, dan bekerjasama dengan masyarakat setempat sebagai suatu proses berbagi pengetahuan dan pengalaman. 2. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA): yaitu penilaian pedesaan yang berevolusi dari rural appraisal, seperangkat teknik informal yang digunakan oleh praktisi pembangunan di pedesaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. PRA adalah label yang diberikan untuk pendekatan partisipatif dan metode yang menekankan pada pengetahuan lokal, dan memungkinkan masyarakat untuk memutuskan penilaian mereka sendiri, menganalisis, dan kemudian membuat perencanaan. F. Manajemen Perencanaan Partisipatif Manajemen perencanaan partisipatif merupakan kon- sekuensi logis dari adanya implementasi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai peran utama sebagai pengelola perencanaan, mulai dari tahap identifikasi masalah dan kebutuhan, identifikasi potensi lokal, pendayagunaan sumber-sumber lokal, penyusunan dan pengusulan rencana, hingga evaluasi dari mekanisme perencanaan (Hikmat, 2010:228-229). Lebih lanjut dikemukakan terkait dengan masalah tersebut, para praktisi pembangunan berposisi sebagai pihak yang memfasilitasi upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sumber- sumber lokal. Oleh karena itu, para praktisi pembangunan harus memiliki keterampilan dalam rangka menciptakan kemampuan- kemampuan internal masyarakat. Keterampilan diri tersebut meliputi beberapa hal, yaitu: 84 84
1. Negosiasi : yaitu keahlian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal penawaran program, proyek, dan kegiatan yang diusulkan masyarakat kepada sumber-sumber lokal. 2. Pengambilan keputusan : yaitu keahlian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan secara demokratis, transparan, dan memperhatikan akuntabilitas masyarakat itu sendiri. 3. Pelibatan berbagai pihak (stakeholder) di tingkat lokal : yaitu keahlian meningkatkan kemampuan mengidentifikasi semua unsur masyarakat yang seharusnya memiliki peran-peran yang optimal dalam pembangunan. Stakeholder ini harus diidentifikasi bersama-sama dengan masyarakat, siapa saja, peran apa, dan apa kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat sebagai anggota stakeholder primer. Seandainya ada unsur-unsur yang seharusnya terlibat di luar komunitas lokal, dapat dikategorikan sebagai anggota stakeholder sekunder. G. Pendekatan Perencanaan Rasional-Partisipatif Menurut Rustiadi, dkk (2009:347) dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang semakin kompleks, pencapaian pengetahuan yang "sempurna" (sesuai yang dituntut dalam perencanaan nasional) di manapun juga hampir tidak pernah dicapai. Akibat dari tidak dicapainya informasi yang komprehensif adalah kegagalan dalam mengidentifikasi masalah yang ada (tahap pertama dalam perencanaan rasional). Kegagalan dalam melakukan identifikasi masalah dapat disebabkan akibat pendekatan cara berfikir yang "top down", karena para perencana dan para pengambil keputusan melakukan interpretasi dan pengambilan keputusan secara satu arah, tidak melalui proses dialogis yang interaktif bersama para pihak terkait (stakeholders). 85 85
Dalal-Clayton dan Dent (dalam Rustiadi dkk, 2009:347-348) menyatakan bahwa penyebab dari kegagalan perencanaan yang bersifat top-down adalah: 1. Kegagalan menangkap masyarakat 1. Kegagalan menangkap masyarakat 2. Kegagalan informasi akibat ketiadaan data atau tidak diperolehnya data yang memadai 3. Kegagalan menyatukan upaya dan sasaran dari berbagai aktivitas/proyek yang ada 4. Kegagalan institusi akibat tidak bekerjanya institusi yang ada secara memadai 5. Kegagalan mempersatukan visi seluruh stakeholders. Selanjutnya dikemukakan bahwa pendekatan partisipatif dapat menutupi berbagai kelemahan-kelemahan pendekatan perencanaan rasional, terutama kelemahan-kelemahan akibat terbatasnya informasi yang berdampak serius pada terjadinya rasionalitas dibatasi (bounded rationality). Pendekatan partisipatif yang baik pada dasarnya juga akan lebih menjamin penerimaan (acceptability) dari pihak-pihak yang berkepentingan, dibandingkan pendekatan lainnya. Perencanaan partisipatif merupakan proses yang paling kompleks dengan biaya transaksi (transaction cost) di dalam proses pengambilan keputusannya relatif tinggi. Dalam prakteknya, proses ini dapat berlangsung lama dan kompleks karena melibatkan banyak pihak dengan interest yang sangat berbeda. Namun secara teoritik, biaya dan korbanan yang tinggi dalam proses ini dapat "terbayar" dari rendahnya biaya pelaksanaan dan pengendaliannya. Terdapatnya kesamaan pemahaman, visi dan rencana pelaksanaan, serta sistem pengendaliannya sebagai hasil keputusan bersama antar stakeholder akan lebih menjamin kemudahan-kemudahan di dalam pelaksanaan dan pengendalian, karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dari keputusan-keputusan perencanaan 86 86
yang disepakati di dalam proses partisipatif. H. Perencanaan Partisipatif Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat, betul-betul harus dijalankan secara terpadu, antara fasilitator beserta seluruh stakeholder (termasuk masyarakat penerima manfaat), karena tahapan ini merupakan hal yang sangat penting yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan ini akan diketahui masalah-masalah sesungguhnya yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dan langkah- langkah apa yang akan dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, seluruh hasil kesepakatan hendaknya dibuat secara tertulis sehingga akan menjadi acuan dalam bekerja, serta menghindari terjadinya saling menyalahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Prinsip dasar dan paling utama, yang harus selalu diingat dan diimplementasikan oleh para fasilitator dalam penyusunan suatu perencanaan program pemberdayaan masyarakat, adalah harus bersifat partisipatif (bottom up). Perencanaan program, dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (keadaan-keadaan yang belum memuaskan), dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan penerima manfaat yang ingin dicapai (Venugopal dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:236-237). Lebih lanjut dikemukakan beberapa pokok pikiran meliputi: 1. Perencanaan program, merupakan suatu proses yang berkelanjutan : artinya, perencanaan program merupakan suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang tidak pernah berhenti sampai tercapainya tujuan (kebutuhan, keinginan, minat) yang dikehendaki. 87 87
2. Perencanaan program, dirumuskan oleh banyak pihak fasilitator bersama-sama : artinya, dirumuskan oleh masyarakat penerima manfaat dengan didukung oleh para spesialis, praktisi, dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan masyarakat setempat. 3. Perencanaan program, dirumuskan berdasarkan fakta (bukan dugaan) dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan 4. Perencanaan program, meliputi perumusan tentang keadaan, masalah, tujuan, dan cara (kegiatan) untuk mencapai tujuan 5. Perencanaan program, dinyatakan secara tertulis 6. Perencanaan program, merupakan pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan, cara mencapai tujuan, dan rencana evaluasi atas hasil pelaksanaan program yang telah dirumuskan. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial (social well-being) masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat haruslah bersifat terpadu sejak awal, karena melibatkan beberapa pihak terkait, yang harus saling bekerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi terhadap program yang dilaksanakan. Membangun masyarakat dan memberdayakan rakyat, dapat dilaksanakan melalui penetapan suatu program pembangunan yang perumusannya dilaksanakan melalui perencanaan program (Suharto, 2010:71). Selanjutnya dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebiato (2012:248-249) bahwa, proses pembangunan adalah proses interaksi semua pihak (pengusaha dan masyarakat) untuk memperbaiki/ meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perencanaan program tidak hanya 88 88
tergantung pada kualifikasi pemberdayaan masyarakat saja, tetapi juga sangat tergantung pada kondisi faktor-faktor lain. Pesson (Sanders, 1966) mengemukakan ada lima faktor penting untuk selalu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan program, yaitu: 1. Identifikasi sistem sosial yang bersangkutan : Adanya identifikasi sistem sosial sebelum perencanaan program sangat diperlukan, karena penerima manfaat pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Melalui identifikasi sistem sosial, akan dapat diketahui beberapa hal yang menyangkut: a. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat b. Struktur kekuasaan c. Kebiasaan masyarakat/perilaku, dll 2. Identifikasi mengenai "key individual" dalam struktur kekuasaan dari masyarakat penerima manfaat : Setiap sistem sosial, biasanya memiliki struktur kekuasaan tertentu dengan "key individual" yang khusus juga. Individu kunci tersebut, pada umumnya dapat dipegang oleh pemimpin formal, tetapi dalam banyak kasus bisa juga dipegang oleh tokoh-tokoh informal seperti : a. Pemuka agama b. Tokoh politik c. Pedagang d. Petani kaya e. Pelepas uang, dll Oleh karena itu, penelusuran terhadap individu-individu sangat diperlukan dalam perencanaan program, sebab mereka dapat mengembangkan opini-publik yang sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat demi keberhasilan program yang akan dilaksanakan 3. Penerimaan tujuan program oleh "key-individual" : Karena pentingnya peran key-individual dalam kehidupan 89 89
masyarakat, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh program yang dirancang benar-benar telah diterima oleh key-individual. Sebelum rumusan program memperoleh pengesahan atau legitimasi dari mereka, keberhasilan program masih sangat diragukan. 4. Peran serta secara aktif key-individual dan individu dalam masyarakat: Keberhasilan pembangunan, pada dasarnya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, baik dalam pemberian input, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun pemanfaatan hasil- hasil pembangunan. Karena itu, peran serta aktif setiap individu dalam masyarakat penerima manfaat, terutama orang-orang :kunci" akan sangat menetukan keberhasilan perencanaan program. 5. Dorongan aktif dari setiap individu dalam masyarakat : Adanya peran serta aktif warga masyarakat, sebenarnya belumlah cukup jika tidak disertai dengan dorongan-dorongan yang mereka berikan demi keberhasilan program. Sebab, peran serta masyarakat seringkali hanya terbatas pada pemenuhan harapan yang dimintakan kepadanya, tanpa dibarengi dengan sikap atau kehendak yang dilandasi oleh pemahaman dan penghayatan tentang manfaat program yang dilaksanakan. Untuk itu, dalam setiap perencanaan program perlu selalu ditumbuhkan semangat membangun di kalangan setiap warga masyarakat, sehingga mereka tidak hanya berpartisipasi karena diminta, tetapi secara aktif mendorong keberhasilan program-program yang telah direncanakan. Menurut Alfitri (2011:230-231) alasan ketidakmampuan masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan sebuah program pembangunan seringkali memang menjadi sarana justifikasi bagi policy maker untuk tidak mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan tersebut. Kondisi ini akan membentuk kriteria nilai tersendiri yang menjustifikasi mekanisme formulasi implementasi, 90 90
ataupun, evaluasi yang pada gilirannya merupakan virus yang berbahaya bagi proses demokratisasi dalam pembangunan. Pada sisi lain, implementasi pendekatan partisipatif juga sering terhambat oleh faktor kapasitas organisasi. Keberhasilan setiap upaya guna meningkatkan kualitas para pelaksana, kualitas perencanaan desentralisasi serta program pembangunan masyarakat yang efektif akan tergantung pada sebuah struktur organisasi yang efektif. Pembentukan struktur semacam itu membutuhkan waktu, biaya dan pengorganisasian yang cukup lama. Implementasi pendekatan partisipatif justru terkesan menjadi persoalan yang kurang efisien, baik dilihat dari aspek waktu, biaya maupun tenaga. Kesulitan lain yang juga sering ditemukan dalam implementasi pendekatan partisipatif, adalah kemungkinan munculnya konflik akibat dari banyaknya perbedaan tuntutan dari warga masyarakat. Konflik bukan saja terjadi antar sesama warga masyarakat, melainkan juga karena perbedaan kepentingan lokal dengan kepentingan nasional. Konflik ini, terjadi karena masyarakat di daerah umumnya hanya melihat persoalan pada lingkup daerahnya, sementara pemerintah pusat ditunjuk untuk mengakomodasi berbagai tuntutan , maupun aspirasi dari tiap daerah. Benturan ini mengisyaratkan bahwa perbedaan kepentingan harus diputuskan secara seimbang. Apabila masyarakat tidak diikutsertakan dalam formulasi kebijakan, pada hakekatnya merupakan pengingkaran dari substansi perencanaan yang partisipatif. Ide pokok yang mendasari perencanaan bagi pembangunan ialah melibatkan setiap orang dalam proses tersebut. Hal ini berarti, bahwa seluruh sistem harus digerakkan dalam suatu keseimbangan dinamis yang diikuti oleh semua warga negara, sehingga tidak ada satu pun sektor atau golongan yang tidak turut serta dalam pembangunan. 91 91
BAB V MEKANISME DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Sosialisasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena momen ini justru merupakan suatu hal yang sangat berharga, dan menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan/program pemberdayaan. Melalui kegiatan sosialisasi, para agen maupun aparat yang bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan, dapat mengkomunikasikan dan mengetahui secara jelas, langsung dari masyarakat calon penerima manfaat, tentang berbagai hal penting yang dibutuhkan, sekaligus memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang program/kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti: 1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat 2. Kebutuhan utama masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya 3. Materi apa yang akan menjadi pokok pembahasan 4. Metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyampaikan materi agar dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dijalankan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. 5. Waktu yang terbaik untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan (penyuluhan, pelatihan/kursus, demonstrasi/ praktek dll) 6. Bentuk partisipasi atau dukungan yang diharapkan dari masyarakat 7. Bentuk dan partisipasi yang diharapkan dari para pemangku kepentingan (tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, mitra usaha dll) 92 92
8. Fasilitas/bantuan-bantuan apa saja yang disiapkan oleh pelaksana/pemerintah. Kegiatan sosialisasi sebaiknya dilaksanakan lebih dari satu kali, karena proses ini merupakan tahapan pengenalan, serta mengingat tingkat penerimaan masyarakat akan hal-hal yang baru bukanlah sesuatu yang instan, mereka membutuhkan waktu dan pembuktian yang cukup untuk dapat menerima, dan memberikan respon yang positif terhadap suatu kegiatan. Hal ini disebabkan, karena kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup panjang (bisa sampai beberapa tahun). Faktor lain yang menyebabkan sehingga kegiatan sosialisasi tidak cukup jika hanya dilaksanakan satu kali saja, adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat, karena hal ini sangat menentukan tingkat pemahaman dan penyerapan suatu informasi. terkait erat dengan perubahan pola pikir, perilaku dan pola hidup, sehingga masyarakat akan membutuhkan waktu untuk berfikir dan memahaminya. Dalam proses sosialisasi, para agen/aparat juga memberikan pemahaman pemberdayaan hendaknya kepada masyarakat calon penerima manfaat, bahwa tugas dan tanggung jawab yang mereka emban adalah sebagai fasilitator atau pendamping, sehingga masyarakat dapat memahami sejak awal bahwa merekalah yang bertindak sebagai pelaku utama, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan seluruh tahapan program/ kegiatan pemberdayaan. Selain itu, Pemberdayaan masyarakat sangat Pengalaman dilapangan menunjukkan, keberhasilan dan kesuksesan suatu program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, sangat dipengaruhi ketika proses sosialisasi dilaksanakan yang identifikasi masalah dapat didahului/dirangkaikan dengan dilaksanakan dengan baik, dalam arti kata para petugas sungguh- sungguh menempatkan diri sebagai seorang fasilitator, serta membangun kesepakatan/komitmen yang kuat dengan masyarakat 93 93
sasaran, dan dengan para pemangku kepentingan (pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, stake holder/pelaku bisnis, dll). Beberapa hal penting yang harus diingat adalah, segala hal yang telah diinformasikan dan disepakati saat kegiatan sosialisasi harus betul- betul dijalankan secara konsisten, serta menjadi acuan dan patokan utama dalam pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dapat tetap terbangun dan tetap berpartisipasi,serta bersemangat dalam mengikuti semua tahapan/proses kegiatan. Sosialisasi, adalah merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta pihak-pihak yang terkait mengenai program, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena dengan sosialisasi akan sangat menentukan minat dan ketertarikan masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi pada suatu program pemberdayaan masyarakat (Mardikanto dan Soebiato, 2012:125). B. Pendekatan Metode Pemberdayaan Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam implementasi Program pemberdayaan masyarakat, adalah ketepatan dalam menetapkan berbagai metode selama pelaksanaan suatu kegiatan pemberdayaan , seperti dalam penyampaian materi atau kegiatan penyuluhan. Sehingga bisa lebih mudah diterima, dimengerti, dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran atau masyarakat. Para agen dan aparat pelaksana di lapangan sudah mengetahui secara jelas bahwa masyarakat yang akan diberdayakan rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang minim, bahkan mungkin ada yang buta huruf, sehingga metode yang sangat dibutuhkan tentunya melalui suatu tindakan nyata, atau dengan kata lain kita lebih banyak melakukan praktek dari pada berteori. 94 94
Setiap fasilitator, hendaknya memahami bahwa sistem pendekatan metode pemberdayaan masyarakat berprinsip pada experience learning cycle (ELC) atau belajar dari pengalaman, artinya bahwa kelompok sasaran/masyarakat calon penerima manfaat yang kita hadapi, adalah orang-orang dewasa yang telah mempunyai pengalaman hidup. Kalau diibaratkan seperti sebuah botol, maka sama dengan botol yang sudah terisi atau bukan botol kosong yang kita hadapi. Berbeda dengan seorang anak yang baru masuk di sekolah dasar yang biasa diibaratkan seperti botol kosong. Kelompok masyarakat/calon penerima manfaat, adalah orang- orang yang sudah dewasa tetapi masih perlu diberdayakan agar dapat hidup lebih layak, sejahtera, dan pada akhirnya akan menjadi manusia yang mandiri. Oleh karena itu, pendekatan metode yang digunakan adalah sistem pendidikan orang dewasa yang bersifat non formal (pedagogi). Menurut Freire (1973) dalam Mardikanto dan Soebiato (2012: 207), terkait dengan pemilihan beragam metode pemberdayaan masyarakat mengemukakan bahwa, kegiatan pendidikan orang dewasa seperti pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyadaran menuju suatu pembebasan. Karena itu, proses pemberdayaan masyarakat seharusnya dibebaskan dari segala upaya untuk menciptakan ketergantungan atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penindasan baru. Artinya, melalui pemberdayaan, penerima manfaat/kelompok seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan atau mengutarakan pengalamannya serta dapat mengembangkan daya nalar mereka, agar dalam proses pemberdayaan kedudukan antara fasilitator (sebagai pendidik) dengan penerima manfaat (yang dididik) berada dalam posisi yang setara, atau sering diistilahkan sebagai mitra yang sejajar. sasaran Selanjutnya dikemukakan bahwa, salah satu ciri utama dari pemberdayaan yang penting untuk diperhatikan adalah, tidak tergantung pada seberapa banyak materi yang diajarkan, atau 95 95
seberapa besar tingkat pemahaman penerima manfaat/masayarakat terhadap materi yang diberikan, akan tetapi lebih dititikberatkan pada seberapa besar suatu program pemberdayaan dapat mengembangkan dialog atau komunikasi yang efektif (secara lengkap akan dibahas pada bab tentang komunikasi dalam pemberdayaan), antara fasilitator atau agen pemberdayaan dengan para penerima manfaat. Oleh karena itu, pemilihan dan penetapan suatu metode pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih mengutamakan pada metode-metode yang membuka ruang akan adanya proses dialog, baik antara fasilitator dengan penerima manfaat atau masyarakat, atau kelompok sasaran, maupun diantara sesama penerima manfaat sebagai peserta didik. Untuk itu, pemilihan metode diskusi secara interaktif seharusnya lebih diutamakan, dari pada menerapkan metode ceramah atau yang terkesan seperti mengajar anak sekolah, atau memberikan kuliah kepada mahasiswa. Selain hal tersebut, dalam pemilihan dan penetapan metode hendaknya juga memperhatikan beberapa hal yang sangat erat kaitannya, antara lain : 1. Materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat 2. Penetapan waktu pelaksanaan kegiatan atau penyuluhan serta lamanya pelaksanaan hendaknya ditentukan oleh masyarakat, karena merekalah yang paling mengetahui diwaktu mana dapat meninggalkan pekerjaan rutinitas, hal ini untuk menghindari adanya rasa keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan 3. Lebih banyak menggunakan bahan dan alat untuk mempraktekkan materi yang diberikan 4. Memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat untuk langsung melakukan praktek, berdialog, jadi fasilitator cukup menunjukkan cara kerja. 5. Fasilitator tidak memberikan kesan terburu-buru atau ingin cepat selesai ketika menyampaikan materi. 96 96
Kenyataan dilapangan, mengapa tidak sedikit program pemberdayaan yang kurang berhasil, atau dengan kata lain tidak terjadinya sustainabel (keberlanjutan) kegiatan, sehingga kemandirian masyarakat sebagai tujuan akhir, setelah selesainya suatu program pemberdayaan dilaksanakan, tidak dapat terwujud. Hal tersebut umumnya terjadi karena, para pendamping tidak/ kurang menjalankan fungsinya sebagai seorang fasilitator, mereka lebih sering menentukan secara sepihak, atau lebih banyak menentukan sendiri kelima hal tersebut diatas, termasuk penetapan metode pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Menghadapi masyarakat yang kurang berdaya, memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa bagi seorang agen pemberdayaan, terutama bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik, karena karakter masyarakat biasanya lebih tertutup dan bahkan sering merasa curiga kepada orang baru yang berasal dari luar wilayah mereka. Oleh karena itu, harus diusahakan agar sebagian besar tim fasilitator berasal dari wilayah setempat atau telah dikenal oleh penerima manfaat, kecuali jika memang ada masalah yang sangat urgen, sehingga membutuhkan tenaga ahli/orang baru. Selain itu, dibutuhkan adanya keterlibatan langsung tokoh- tokoh masyarakat setempat, untuk membantu dalam pelaksanaan program, mulai dari sosialisasi dan identifikasi permasalahan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat selama ini, ada beberapa metode yang sering diterapkan pada pelaksanaan kegiatan/program pemberdayaan masyarakat, seperti yang dikemukakan Nawawi (2009:153-157) antara lain: 1. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) Secara harfiah metode ini diartikan sebagai pengkajian desa secara partisipatif. Dalam pengembangan masyarakat, PRA bisa diaplikasikan di desa (rural) dan di kota (urban), maupun sub urban, sehingga akan lebih mewakili jika PRA diartikan sebagai kajian masyarakat secara partisipatif. 97 97
Participatory Rural Appraisal (PRA) ditafsirkan sebagai "pendekatan dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses- proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat". PRA dalam pelaksanaannya mengandung 11 prinsip, yaitu : a. Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan) Tanpa mengabaikan kelompok manapun di dalam masyarakat, mengutamakan pemberian kesempatan pada kelompok yang selama ini kurang diberi kesempatan berperan pada berbagai proses pembangunan masyarakat. Kelompok ini adalah kelompok yang termarjinalkan/terpinggirkan, sedangkan kelompok lain sudah berdaya dengan kekuatannya sendiri. b. Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat Masyarakat yang selama ini terpinggirkan, melalui PRA diberi kemampuan mengkaji keadaan, mengambil keputusan, mengevaluasi program, serta melakukan koreksi. Upaya ini dapat terlaksana jika kelompok yang kuat bisa ikhlas mengangkat kelompok marjinal c. Prinsip masyarakat sebagai pelaku, dan orang luar sebagai fasilitator PRA menempatkan masyarakat sebagai pusat kegiatan pembangunan (people centered development), sedangkan orang luar sebagai fasilitator. Berikan kesempatan warga masyarakat/penerima manfaat menjadi "tuan" di wilayahnya sendiri, dengan kata lain posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan. d. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan Pengalaman masyarakat setempat dengan fasilitator tidak jarang berbeda. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar, untuk memilih metode yang tepat sesuai dengan kondisi setempat. Kondisi ini akan membawa perubahan "maju" dalam arti yang 98 98
sesungguhnya. Berikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sambil berpraktek (learning by doing). e. Prinsip santai dan informal Suasana santai dan informal sangat cocok agar masyarakat dengan fasilitator lebih mudah menyatu, akrab, luwes/tidak ada suasana asing/kaku. Fasilitator yang akan datang ke lokasi hendaknya menyesuaikan dengan waktu lowong masyarakat setempat, bukan sebaliknya dan tanpa protokoler penyambutan. f. Prinsip triangulasi Untuk mendapatkan informasi yang tepat, benar, relevan dari berbagai informasi yang dapat dihimpun, harus dilakukan check, recheck and crosscheck. Triangulasi dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok yang beragam. g. Prinsip mengoptimalkan hasil Dari sekian banyak informasi yang dapat kita kumpulkan "lupakan" saja yang tidak dibutuhkan karena bisa bias. Setelah diambil keputusan yang tepat perlu adanya gerakan motivasi, agar sebanyak mungkin masyarakat berperan serta. h. Prinsip orientasi praktis Gunakan PRA sebagai alat pengembangan masyarakat, yang kita perlukan justru adalah tindak lanjutnya bersama masyarakat untuk membangun, setelah mendapat informasi untuk memahami masalah yang ada dalam masyarakat. Jangan sampaikan teori-teori yang sulit dipahami dan tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. i. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu Setelah tiga atau enam bulan hasil kegiatan perlu dievaluasi. Mungkin diperlukan adanya perbaikan-perbaikan atau koreksi, dan bisa juga penyempurnaan dilakukan karena adanya tuntutan perubahan masyarakat (rising demand). Evaluasi sangat diperlukan guna mendapatkan umpan balik, untuk bahan perencanaan pada tahap selanjutnya. 99 99
j. Prinsip belajar dari kesalahan Kesalahan-kesalahan dan kekurangan adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi setelah satu periode dievaluasi didapatkan "feed back" guna penyempurnaan kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, jangan tunjukkan rasa kecewa dan kekesalan pada awal proses ketika masyarakat ikut serta dan melakukan suatu kesalahan k. Prinsip keterbukaan PRA terbuka untuk penyempurnaan-penyempurnaan. Hal ini sangat diperlukan untuk perbaikan konsep, dan teknik yang sangat berguna. Dalam metode PRA dikenal lima dasar program yaitu: 1. Penjajagan/pengenalan kebutuhan 2. Perencanaan kebutuhan 3. Pelaksanaan/pengorganisasian kegiatan 4. Pemantauan kegiatan 5. Evaluasi kegiatan. 2. Metode Partisipasi Assesment dan Rencana Rencana ini sebenarnya sejalan dengan/mirip-mirip dengan metode PRA. Metode ini diadopsi dari dua sumber, yaitu Field Book WSLIC-2 Project World Bank dan Participatory Analysis Techniques DFID- World Bank. Metode Partisipatori Assesment (MPA) terdiri atas empat langkah : menemukan masalah, menemukenali potensi, menganalisis masalah dan potensi, serta memilih solusi pemecahan masalah. C. Pemilihan Materi Pemberdayaan Masyarakat Materi yang diberikan pada setiap kegiatan/program pemberdayaan hendaknya selalu menyesuaikan dengan beberapa hal, sebagai berikut: 1. Kebutuhan utama masyarakat sasaran 2. Permasalahan yang dihadapi 100 100
3. Potensi masyarakat sasaran (SDM) terutama terkait pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman 4. Potensi wilayah kegiatan (SDA, Sumber Daya Buatan/SDB) 5. Kondisi sosial dan budaya masyarakat (tingkat pendidikan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam berusaha, dan menjalani kehidupannya) 6. Kondisi ekonomi (sumber utama mata pencaharian, tingkat kesejahteraan dan lain-lain) 7. Kebijakan pemerintah setempat, khususnya yang terkait dengan kepedulian terhadap masyarakat miskin 8. Keterlibatan para pemangku kepentingan (tokoh masyarakat, stake holder dll) Penetapan materi tentunya telah disepakati sejak tahap persiapan/sosialisasi dan identifikasi masalah yang dilakukan secara partisipatif. Penentuan/penetapan materi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat harus betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai sasaran kegiatan, tetapi dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya terkait dengan ketersediaan potensi SDA, tetapi juga SDM, serta hal-hal yang sering dilakukan masyarakat, atau kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha lainnya, karena faktor-faktor inilah dan aktivitas kehidupan yang akan menjadi acuan bagi tim fasilitator/pendamping dalam memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap fasilitator seharusnya telah memahami kedelapan faktor tersebut diatas, serta faktor-faktor lainnya sebelum suatu progran/kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai, sehingga mereka dapat melakukan pemetaan dengan baik tentang segala potensi yang ada pada suatu wilayah, mulai dari kekuatan, peluang, tantangan dan kelemahan yang ada. Dalam penetapan materi pemberdayaan masyarakat hendaknya memperhatikan empat hal utama, sesuai yang 101 146 101
dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2012: 223-226) yaitu : Bina manusia, Bina usaha, Bina lingkungan dan Bina Kelembagaan : 3. Bina Manusia Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan posisi tawar masyarakat, sehingga materi pemberdayaan difokuskan pada dua hal tersebut: a. Peningkatan kemampuan masyarakat Dalam konsep pendidikan, yang dimaksud kemampuan setiap individu mencakup ranah: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Peningkatan kemampuan masyarakat yang akan diupayakan melalui pemberdayaan adalah diutamakan pada : sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian. Yang dimaksud dengan sikap kewirausahaan adalah sikap inovatif, mengacu kepada kebutuhan (masyarakat) pasar, serta optimasi sumberdaya lokal. Dengan kata lain, kemampuan kewirausahaan diarahkan untuk menggali keunggulan komparatif (comparatif advantage) yang dimiliki, dan atau tersedia dilokalitasnya untuk diubah menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage). Sikap profesionalisme, diartikan sebagai terus menerus mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya, bangga dan mencintai profesinya, serta memeganh teguh etika profesinya. Dalam pengertian ini, loyalitas terhadap profesi menjadi lebih penting dibanding sekedar loyalitasnya kepada institusi tempatnya bekerja. Sikap kemandirian bukan diartikan sebagai berdikari (memenuhi kebutuhannya sendiri), melainkan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya. Artinya, dalam kemandirian tidak menolak bantuan dari "pihak luar", tetapi kemandirian dalam arti berani menolak bantuan yang akan merugikan dan akan menciptakan ketergantungan. 102 102
Namun demikian, peningkatan kemampuan masyarakat harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas produk, meningkatkan efisiensi, dan daya saing produk yang dihasilkan. Dalam kaitan ini, seiring dengan perkembangan IPTEKS, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology/ICT) mutlak harus menjadi perhatian. b. Peningkatan posisi-tawar masyarakat Terkait dengan hal ini, maka pengorganisasian masyarakat (community organzing) akan memainkan peran strategis. Tidak saja untuk menyusun kekuatan bersama (collective capacity), tetapi juga dalam membangun jejaring (networking) antar pemangku kepentingan, yang terdiri dari : birokrasi, akademisi, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan pelaku/pengelola media, utamanya dalam kegiatan advokasi dan politisasi. Sejalan dengan itu, pendidikan politik dan keterlibatan dalam gerakan politik praktis harus menjadi agenda pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya peningkatan posisi-tawar tersebut, harus dipahami bahwa peningkatan daya saing yang terbaik adalah membangun sinergi, dengan mengupayakan agar pesaing-potensial dapat dijadikan mitra strategis. Dengan kata lain, pendekatan konflik harus diupayakan untuk diubah menjadi manajemen kolaboratif. 4. Bina Usaha Tidak bisa dipungkiri, bahwa lebih dari 90 % pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentang UMKM ini, disamping merupakan bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja, tidak membutuhkan modal (investasi dan operasional), serta paling tahan menghadapi krisis multi dimensi yang pernah melanda Indonesia sejak pertengahan 1977. Namun, kenyataan lain menunjukkan bahwa UMKM termasuk golongan 103 103
pelaku usaha ekonomi lemah (PEGEL). Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal/aset, lemah pengetahuan, lemah keterampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitas nya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, serta seringkali juga lemah dalam semangat untuk maju. Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti: a. Peningkatan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk pengetahuan b. Perbaikan manajemen, untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan c. Pengembangan jiwa kewirausahaan, terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal d. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi e. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat 5. Bina Lingkungan Harus diakui bahwa, pembangunan yang dilakukan di Indonesia sejak awal 1970-an telah membawa dampak negatif sebagai perusak hutan terbesar, pencemaran lingkungan dari limbah industri/pertanian/rumah tangga, serta perusak lahan dari kegiatan pertambangan. Menghadapi kenyataan tersebut, upaya pemberdayaan terhadap kesadaran lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lain) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius. Selama ini, pengertian lingkungan seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. 104 104
6. Bina Kelembagaan Bina kelembagaan tidak cukup hanya dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya, adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif. Dengan tersedianya dan efektifnya kelembagaan, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. D. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Ermaya dalam Firdaus dkk ( 2009:100), mengemukakan bahwa strategi adalah suatu upaya yang dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan aspek terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran. Stoner dan Wanber (1993: 161 ) menyatakan bahwa strategi dapat disoroti sekurang-kurangnya dari 2 (dua) perspektif yang berbeda. Perspektif pertama, strategi didefinisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Perspektif kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Rumusan strategi menurut Salusu dalam Hendrawati (2014) adalah sebagai berikut: 1. Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral. 2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak dan prioritas alokasi sumber daya. 3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi 4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi dan kekuatan serta kelemahannya. 5. Kebaikan semua tingkat hierarki dan organisasi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa petunjuk pembuatan strategi sukses yaitu, sebagai berikut: 105 105
1. Strategi harus konsisten dengan lingkungannya 2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi 3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan, tidak menceraiberaikan satu dengan yang lainnya 4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik yang justru kelemahannya 5. Sumber daya (SD) dalam strategi merupakan sesuatu yang kritis 6. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai 7. Tanda dari suksesnya suatu strategi adalah adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, utamanya dari kalangan eksekutif dan semua pimpinan unit kerja dalam suatu organisasi. Parson (Suharto, 2010:66-67) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Namun, dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien/masyarakat sasaran dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting) yaitu: 1. Aras Mikro : pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach) 2. Aras Mezzo : pemberdayaan yang dilakukan terhadap Pemberdayaan dilakukan dengan intervensi. sekelompok klien. menggunakan sebagai media kelompok 106 106
Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya diterapkan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 3. Aras Makro : pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan startegi yang tepat untuk bertindak. Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012: 168-169), Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang "penting" yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan. Selanjutnya dikemukakan, strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu: 1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat 2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat 3. Modernisasi melalui penajam arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat di- laksanakan dengan strategi sebagai berikut: 107 107
1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dan dari hasil temuan pengamatan lapangan; 2. Membangun pemahaman dan komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat 3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pembedayaan individu, keluarga dan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan, maka hal yang terpenting adalah terletak pada pelaksanaan proses/ tahapan suatu program/ kegiatan, yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Alasannya karena masyarakatlah yang paling mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi, kebutuhan utamanya, dan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga fasilitator sebaiknya melakukan pendekatan secara bottom -up (aspirasi masyarakat). Suharto (2012:67-68) mengemukakan bahwa, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Pemungkinan: menciptakan suasana/iklim yang memung- kinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. 2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. 108 108
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok- kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distiribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1. Membangun relasi pertolongan yang : a. Merefleksikan respon empati b. Menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self determination) c. Menghargai perbedaan dan keunikan individu d. Menekankan kerjasama klien (client partnership) 2. Membangun komunikasi yang : a. Menghormati martabat dan harga diri klien b. Mempertimbangkan keragaman invidu c. Berfokus pada klien d. Merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar 109 109
e. Menjaga kerahasiaan klien 3. Terlibat dalam pemecahan masalah, yaitu : a. Memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah b. Menghargai hak-hak klien c. Merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar d. Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi 4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui, yaitu : a. Ketaatan terhadap kode etik profesi b. Keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan c. Penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu- isu publik d. Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidak- setaraan kesempatan (Dubois dan Miley dalam Nawawi, 2009:151). E. Pemberdayaaan Masyarakat Sebagai Sebuah Proses Sebagai sebuah proses, maka tentunya suatu program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat disadari sepenuhnya oleh seluruh pihak yang terkait, khususnya agen/aparat yang bertindak sebagai fasilitator. Sedapat mungkin sejak awal kegiatan, atau pada tahapan sosialisasi telah memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat/sasaran, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan beberapa tahapan yang dapat berjalan dengan baik jika masyarakat ikut serta secara aktif/berpartisipasi secara langsung dalam seluruh tahapan kegiatan. Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar masyarakat menjadi lebih berdaya. Proses pemberdayaaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu 110 110
upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut ini: 1. Learning by doing : artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus- menerus, dan dampaknya dapat terlihat 2. Problem solving : artinya, pemberdayaan harus dapat memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat. 3. Self evaluation : artinya, pemberdayaan harus mampu tersebut untuk mendorong seseorang atau kelompok melakukan evaluasi secara mandiri. 4. Self development and coordination : artinya, mendorong masyarakat agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas. 5. Self selection : artinya, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah kedepan. 6. Self decisim : artinya, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (Saraswati, dalam Alfitri, 2011:23-24). Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu, maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat, dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses menggelinding dengan sendirinya. Harry (2010:43-44) mengemukakan bahwa proses pem- berdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: 1. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses sebagian kekuasaan, memberikan atau mengalihkan 111 111
kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (survival of the fittes). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley dan Marsden, 1984). Proses ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. 2. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi, agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menen- tukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses ini disebut sebagai kecenderungan sekunder. Sesungguhnya, diantara kedua proses tersebut saling terkait. Agar kecenderungan primer dapat terwujud, seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Pranarka dan Vidhyandika, 1996). Kartasasmita dalam Alfitri (2011:25-26) menyatakan bahwa, memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, upaya memberdayakan masyarakat haruslah dilakukan dengan: 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya tersebut, dengan memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. 112 112
2. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Diperlukan langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. 3. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranatanya. Menanamkan nilai budaya modern, seperti : kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Pembaharuan lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi. 5. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Selanjutnya, beberapa tahapan yang seharusnya dilalui dalam pemberdayaan menurut Azis (dalam Alfitri, 2011:26) adalah: 1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya 2. Melakukan analisis terhadap permasalahan yang dialami secara mandiri 3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan 4. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, seperti pendekatan sosio kultural yang ada dalam masyarakat 113 113
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi 6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauhmana keberhasilan dan kegagalannya. Hakikat pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:125-126) adalah untuk meningkatkan kemampuan, dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal- hal sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam melakukan identifikasi dan menganalisis sendiri keadaannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang aspek sosial- budaya, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi: a. Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaan kegiatan b. Persiapan pelaksanaan pertemuan c. Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan d. Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut 2. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi: a. Prioritas dan analisa masalah-masalah b. Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik c. Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah d. Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya 3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok, artinya rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari 114 114
pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang lebih konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan 4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (participatory monitoring and evaluation/PME). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat, agar prosesnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan), maupun hasil dan dampaknya, agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan. F. Pemandirian Masyarakat Terwujudnya kemandirian masyarakat adalah merupakan tujuan utama dan akhir dari suatu program atau kegiatan pemberdayaan. Titik fokus pemandirian masyarakat hendaknya sudah dibahas sejak awal mulainya kegiatan, yaitu pada saat sosialisasi dan identifikasi masalah, antara pendamping/fasilitator dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dengan membahas secara bersama-sama, diharapkan masyarakat dapat termotivasi dan tergerak untuk terlibat secara aktif pada seluruh proses/tahapan kegiatan, serta dapat merasakan bahwa program yang dilaksanakan betul-betul bertujuan untuk mengangkat harkat hidup mereka, mempunyai kemampuan untuk dapat mengelola sendiri kegiatan/ usahanya, agar dapat hidup lebih baik, dan tidak lagi bergantung pada siapapun, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasarnya bersama keluarga. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self organizing (mengorganisir diri) dari masyarakat, namun kita juga 115 115
perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif, tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam operasionalnya, inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan dikurangi, dan pada akhirnya akan dihentikan. Peran tim fasilitator akan dialihkan kepada para pengurus kelompok, atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat (Mardikanto dan Soebiato, 2012: 127). Berdasar pengalaman dilapangan, misalnya pada program/ kegiatan pemberdayaan bagi petani/kelompok tani yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Proses pemandirian petani melalui kelompok telah dimulai sejak awal dengan mempersiapkan pengurus kelompok (ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi) yang dipilih secara aklamasi dengan tetap memperhatikan kemampuan dasar yang dimiliki terkait dengan kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan teknis, diantara masyarakat sasaran/petani anggota kelompok. Dalam proses/tahapan pemberdayaan tersebut, tim fasilitator/pendamping telah mempersiapkan secara serius para pengurus kelompok yang terpilih, dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan baik dari aspek teknis, ekonomi, maupun aspek manajerialnya, serta sikap dan perilaku. Pada saatnya merekalah yang nantinya akan melanjutkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan secara mandiri, bersama dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) setempat, setelah tim fasilitator/pendamping suatu program telah berakhir. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memandirikan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:127-128) adalah dengan membagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kedalam beberapa tahapan, yaitu: 116 116
1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja : hal ini dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, penetapan wilayah kerja sebaiknya disepakati antara tim fasilitator, aparat pemerintah setempat, beberapa wakil masyarakat sasaran, pemangku kepentingan yang lain (pelaku bisnis, tokoh masyarakat/ tokoh agama/tokoh perempuan/tokoh pemuda, aktivis LSM, akademisi, dll). Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya gesekan/kesalahpahaman atau konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan, dan membangun sinergi serta memperoleh dukungan berupa partisipasi seluruh pemangku kepentingan, untuk keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan. 2. Sosialisasi kegiatan :yaitu upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Dalam sosialisasi kegiatan perlu dikemukakan tentang pihak-pihak yang terkait dan ikut berpartisipasi, pembagian peran/tugas, pendekatan, strategi pelaksanaan dan langkah-langkah/tahapan kegiatan yang akan dilakukan. 3. Penyadaran masyarakat: ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungan, seperti lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. hal Hal-hal yang termasuk dalam kegiatan ini adalah: a. Bersama masyarakat melakukan analisis keadaan yang terkait dengan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, faktor-faktor penyebab timbulnya masalah, khususnya kelemahan internal dan ancaman eksternal b. Melakukan analisis tentang akar permasalahan, analisis alternatif pemecahan masalah, dan memilih alternatif terbaik yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah 117 117
c. Menunjukkan/menggambarkan tentang pentingnya suatu perubahan, untuk lebih memperbaiki keadaan masyarakat sasaran, merumuskan prioritas perubahan, tahapan- tahapan perubahan, cara melakukan dan mewujudkan terjadinya perubahan, sumberdaya yang dibutuhkan, peran bantuan (modal, teknologi, manajemen, kelembagaan dll) yang dibutuhkan 4. Pengorganisasian/pengelompokan masyarakat : hal ini penting dilakukan, karena melalui pengelompokan masyarakat dapat membangun kerjasama, membagi tugas/peran sesuai kemampuan masing-masing, memilih pemimpin/ketua dan pengurus kelompok, yang mempunyai kemampuan menggerakkan anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam prinsip kesetaraan. Selain itu, melalui kelompok seringkali lebih mudah melakukan perbaikan/perubahan, perumusan dan pemecahan masalah, serta menjalin jejaring kemitraan agar mempunyai posisi tawar yang kuat, yang sulit dilakukan jika secara perindividu/perorangan. 5. Pelaksanaan kegiatan, meliputi : a. Pelaksanaan berbagai pelatihan/kursus, untuk menambah/ dan memperbaiki pengetahuan dan teknis, keterampilan manajerial, dan meningkatkan keterampilan perubahan sikap/perilaku dan cara berfikir. b. Pengembangan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan (income generating) serta perlindungan, pelestarian dan perbaikan/rehabilitasi sumber daya alam (SDA), maupun pengembangan efektivitas kelembagaan/kelompok masyarakat. Kegiatan peningkatan pendapatan, merupakan upaya terpenting untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diperlukan, maupun untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) dan membangun kemandirian. Selain itu, peningkatan pendapatan memiliki arti penting agar 118 118
masyarakat semakin yakin bahwa peran bantuan yang diberikan betul-betul dapat memperbaiki kehidupan mereka, minimal secara ekonomi. 6. Advokasi kebijakan, hal ini dilakukan, berhubung : a. Seluruh upaya pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan, penguatan posisi-tawar, dll) membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. b. Kegiatan ini diperlukan untuk memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat (aparat pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, pegiat LSM, akademisi, dll) 7. Politisasi: maksudnya terus-menerus memelihara dan meningkatkan posisi-tawar melalui kegiatan politik praktis. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dan melestarikan legitimasi, serta keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Politisasi ini, perlu dilakukan melalui beberapa cara, yaitu : a. Menanam "virus" atau kader-kader perubahan yang memiliki komitmen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, kedalam jajaran birokrasi, politisi, pelaku bisnis, dll b. Melakukan" pressure" melalui media-massa, forum ilmiah, dan pengembangan "kelompok penekan" (pressure group) c. Melakukan kegiatan aksi nyata melalui kelompok kecil, yang menunjukkan manfaat pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan. G. Pendampingan Dalam pelaksanaan suatu kegiatan/program pemberdayaan masyarakat, keberadaan tim pendamping/agen/aparat pem- berdayaan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan suksesnya proses pemberdayaan masyarakat.Tim 119 119
pendamping berasal dari berbagai latar belakang pendidikan/ pengetahuan, pengalaman, keahlian dan lain sebagainya, mulai dari yang terkait dengan aspek teknis (sesuai dengan sumber daya yang dimiliki calon lokasi), aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya. Sebagai agen pemberdayaan, tim pendampingan dalam menjalankan tugasnya bukanlah untuk menggurui masyarakat setempat, karena pada umumnya masyarakat tersebut telah mempunyai pengalaman dalam menjalankan kegiatannya. Namun demikian, masyarakat masih butuh bimbingan dalam bekerja untuk lebih meningkatkan kapasitas hidupnya. Oleh karena itu, peran pendamping dalam kegiatan pemberdayaan adalah sebagai fasilitator, dinamisator, komunikator, dan pembimbing masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindakan nyata secara bertahap, dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan, diperlukan kegiatan pendampingan. Pendampingan ini diperlukan sebagai agen pemberdayaan yang tugasnya tidak untuk menggurui, tetapi lebih tepatnya adalah sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat dilapangan (Anwas, 2014:98). Selanjutnya Sumodiningrat (dalam Anwas, 2014:99-100) menjelaskan bahwa, ada lima kegiatan penting yang dapat diterapkan dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu 1. Memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya keluarga miskin yang perlu diberikan dorongan agar membentuk agar mempermudah dalam pengorganisasian, dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi masyarakat agar terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang akan dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang di miliki. kelompok 120 120
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, sedangkan untuk masalah keterampilan dapat dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. lokal yang dimiliki masyarakat melalui Pengetahuan pengalamannya dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri, dan membantu meningkatkan keterampilan serta keahlian mereka sendiri. 3. Manajemen diri. Setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan. Pada tahap awal, pendamping membantu masyarakat untuk mengembangkan sebuah sistem. Kemudian memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut. 4. Mobilisasi sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu, biasanya dilakukan masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. Hal ini didasari oleh suatu pandangan, bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi sistem masyarakat penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber- sumber ini perlu dilakukan secara cermat, sehingga seluruh anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama, dan hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan. 5. Pembangunan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat substansial. Pengembangan pengembangan secara dan 121 121
perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para untuk membangun dan mempertahankan anggotanya jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber daya dan kesempatan dalam peningkatan keberdayaan masyarakat miskin. Selanjutnya pendamping perlu meningkatkan kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti bagaimana melakukan identifikasi masalah, memecahkan masalah, mengambil lain-lain. Perubahan perilaku masyarakat keputusan, dan hendaknya tetap mengacu pada kearifan lokal dan budaya masyarakat, seperti sifat gotong-royong, kerjasama, rasa empati dan nilai-nilai positif lainnya. Seorang pendamping juga dituntut dapat menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga yang terkait, karena dibutuhkan untuk pengembangan kelompok. Keberhasilan pendampingan ditandai dengan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam aspek peningkatan kapasitas, untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Anwas, 2014:100). Selanjutnya Ryandono (2014:79) mengemukakan bahwa secara garis besar fasilitator pemberdayaan masyarakat memiliki tiga peran utama yaitu: 1. Sebagai pembangkit kesadaran akan pentingnya arti perubahan 2. Sebagai motivator penggerak perubahan 3. Sebagai mediator dengan berbagai pemangku kepentingan Dalam kapasitasnya sebagai pembangkit kesadaran terhadap pentingnya arti perubahan, seorang fasilitator dituntut untuk mampu memainkan peran sebagai berikut: 1. Diagnosis masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang benar- benar dibutuhkan masyarakat penerima manfaat/sasaran 122 122
2. Analisis tentang motivasi dan kemampuan masyarakat penerima manfaat untuk melakukan perubahan, sehingga upaya perubahan yang direncanakan mudah diterima dan dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia 3. Pemilihan obyek perubahan yang tepat, dengan kegiatan awal yang benar-benar diyakini pasti berhasil dan memiliki arti yang sangat strategis bagi keberlangsungan perubahan pada masa-masa berikutnya 4. Analisis sumberdaya yang tersedia dan atau digunakan oleh fasilitator bersama-sama dengan para penerima manfaat untuk melakukan perubahan sebagaimana yang direncanakan 5. Pemilihan peran bantuan yang paling tepat yang akan dilakukan oleh fasilitator, baik berupa bantuan keahlian, dorongan/dukungan perubahan, pembentukan kelembagaan, atau penguatan kerjasama masyarakat, dan penciptaan suasana yang menunjang bagi terwujudnya perubahan yang diinginkan. untuk melakukan Sebagai motivator penggerak perubahan, seorang fasilitator dapat memainkan peran-peran sebagai berikut: 1. Menjalin hubungan yang akrab dengan para penerima manfaat 2. Menunjukkan kepada para penerima manfaat, tentang arti pentingnya perubahan yang perlu dilakukan, dengan memperlihatkan masalah-masalah kebutuhan- kebutuhan yang belum dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat dan 3. Bersama-sama masyarakat menentukan prioritas kegiatan, memobilisasi sumberdaya (mengumpulkan dana, penyeleng- garan pelatihan, membentuk dan mengembangkan kelembagaan), memimpin inisiatif mengarahkan, dan membimbing masyarakat menuju ke arah perubahan yang direncanakan. atau mengambil 123 123
Dalam kapasitasnya sebagai mediator perubahan, seorang fasilitator harus mampu menjembatani antara penerima manfaat dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan cara: 1. Secara terus menerus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan penerima manfaat, tokoh-tokoh masyarakat, baik formal maupun yang non formal 2. Mendekati dan mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasilnya 3. Secara kontinyu memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk terhadap upaya perubahan, baik melalui kegiatan penelitian, penyampaian ide atau gagasan, inovasi dan menawarkan rumusan-rumusan konsep perubahan yang diperlukan. Sejalan dengan peran yang harus diemban oleh seorang fasilitator, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Berlo (Ryandono, 2014:81-82) mengemukakan empat kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1. Kemampuan berkomunikasi: seorang fasilitator dituntut memiliki keterampilan berkomunikasi, bukan hanya sebatas pada kemampuan memilih inovasi, penggunaan media komunikasi yang efektif, penerapan metode/teknik pemberdayaan yang efektif dan efisien, penggunaan alat bantu atau peraga yang murah dan mudah, tetapi juga keterampilan memberikan penyuluhan, berempati, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat 2. Ketepatan sikap, seorang fasilitator harus mampu: a. Menghayati dan bangga dengan profesinya serta merasakan bahwa kehadirannya untuk memberdayakan masyarakat, memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat 124 124 125
b. Meyakini, bahwa inovasi atau perubahan yang disampaikan sungguh-sungguh telah teruji manfaatnya, memiliki peluang keberhasilan untuk diterapkan pada kondisi alam wilayah kerjanya, memberikan keuntungan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya setempat, serta meyakini bahwa inovasi yang ditawarkan tersebut betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat setempat. c. Menyukai dan mencintai masyarakat penerima manfaat, dalam arti selalu siap memberikan bantuan dan atau melaksanakan kegiatan demi berlangsungnya perubahan kehidupan masyarakat penerima manfaat 3. Penguasaan Materi, seorang fasilitator harus : a. Menguasai materi inovasi yang akan ditawarkan, baik berkenan dengan isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi, baik secara konseptual maupun secara praktik b. Menguasai latar belakang keadaan masyarakat penerima manfaat, baik berkenan dengan sikap, perilaku, nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya, kondisi lingkungan alam, maupun kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat c. Menguasai dan memahami berbagai hal yang berkaitan dengan kesukaan atau ketidaksukaan masyarakat terhadap perubahan dan segala sesuatu yang menyebabkan cepat atau lambatnya masyarakat dalam mengadopsi suatu inovasi/perubahan. 4. Kesesuaian latar belakang. Sesuai realita, seorang fasilitator tidak hanya dituntut memiliki keterampilan berkomunikasi, tetapi penguasaan materi, ketepatan dalam bersikap, sebaiknya seorang fasilitator memiliki juga latar belakang sosial-budaya (agama, bahasa, tata krama/perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan) yang sama dengan masyarakat sasaran. Dalam banyak hal, faktor ini akan sangat menentukan 125 125
tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan/ program pemberdayaan masyarakat. H. Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Komunikasi dalam pemberdayaan pada hekekatnya bertujuan untuk membangun perilaku masyarakat, yang dimulai dengan upaya membangun kesadaran terhadap potensi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ditingkatkan melalui komunikasi yang mengajak untuk aktif terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Komunikasi ini lebih diarahkan pada membangun partisipasi aktif masyarakat untuk mengubah perilaku mereka kaerah yang lebih positif. Selain itu komunikasi juga diharapkan dapat menumbuhkan dan mendorong motivasi dan potensi masyarakat untuk bangkit sehingga lebih berdaya dalam memperbaiki kehidupannya menjadi lebih sejahtera, untuk itu dibutuhkan komunikasi yang bersifat dua arah atau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada lokasi kegiatan pemberdayaan. Komunikasi dalam proses pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika dilakukan melalui pendekatan dialogis, interaktif dalam suasana harmonis dan komunikasi secara kekeluargaan. Agen pemberdayaan sangat perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan situasi komunikasi tersebut. Situasi komunikasi diciptakan dengan penuh keakraban. Model komunikasi tersebut menurut (Schramm, 1976) diistilahkan sebagai model komunikasi dialog/model komunikasi konvergen (Anwas, 2014:109). Lebih lanjut dikemukakan bahwa, proses komunikasi yang dilakukan secara dialogis dalam pemberdayaan berfungsi sebagai: 1. Media dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan 2. Sebagai wahana ajakan untuk berpartisipasi dalam pember- dayaan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraannya 126 126
3. Media untuk memahami tentang masyarakat dengan berbagai karakteristiknya, termasuk potensi, kebutuhan, dan budaya masyarakat setempat 4. Membangun kesadaran bahwa pada diri setiap individu memiliki potensi dan kemampuan untuk bangkit, mengubah perilaku, dan kehidupannya ke arah yang lebih baik 5. Wahana untuk bersama-sama aktif melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara dialogis, demokratis, dan partisipatif 6. Media pendidikan masyarakat untuk membiasakan diri dalam hidup mandiri yang didasarkan pada potensi dan kebutuhannya masing-masing 7. Sebagai wahana dalam memelihara budaya dan kearifan lokal sebagai jati diri bangsa yang memiliki karakter dan bermartabat. Melalui proses dialogis atau yang sering diistilahkan dengan komunikasi dua arah, akan menyebabkan: 1. Semua elemen masyarakat dapat berbicara secara bebas 2. Setiap masyarakat akan dapat menyampaikan aspirasinya, masalah dan kebutuhannya 3. Masyarakat akan mampu mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapinya dengan caranya 4. Masyarakat dapat berkomunikasi secara terbuka, saling menghormati dan percaya, "tidak ada dusta di antara kita" 5. Terbangun serta membangun kembali tatanan budaya dan kearifan lokal sabagai warisan luhur nenek moyang, seperti : gotong royong, empati, tolong menolong, serta berbagai kesenian dan kreativitas lokal yang menjadi jati diri masyarakat setempat. suasana keakraban, saling percaya, Dengan demikian, masyarakat akan memiliki kesadaran untuk mengubah perilakunya, memperbaiki kualitas kehidupannya, sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan budaya masyarakat setempat. 127 127
BAB VI MOTIVASI A Konsepsi Dasar Dalam menjalani kehidupan, semua manusia membutuhkan adanya suatu dorongan atau yang dikenal dengan istilah motivasi, agar selalu penuh semangat dan optimis dalam menjalankan aktifitas sehar-hari. Dorongan atau motivasi yang timbul dalam diri seseorang, bisa berasal dari dalam dirinya sendiri, maupun motivasi yang timbul karena dorongan orang-orang yang ada di sekitar kita. Motivasi pada diri seseorang bisa juga timbul karena kekaguman pada tokoh-tokoh yang dinilai berhasil pada bidang tertentu dalam kehidupannya yang tentu sesuai atau sejalan dengan kehidupan orang yang termotivasi. Motivasi yang timbul pada diri seseorang, baik yang berasal dari sendiri maupun dari lingkungannya, secara otomatis akan ikut berpengaruh pada perilaku seseorang yaitu menjadi lebih positif dalam berbagai hal, seperti: 1. Rajin dan penuh semangat juang atau mempunyai dorongan yang kuat dalam menjalankan aktivitas 2. Disiplin dalam beraktivitas (urusan dunia dan akhirat) 3. Berpenampilan dan berkomunikasi lebih terarah 4. Mempunyai kontrol diri yang lebih kuat 5. Tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas Istilah motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin, yakni movere, yang berarti menggerakkan (to move). Motivasi mewakili timbulnya, proses-proses psikologikal, yang menyebabkan diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (volunter) yang diarahkan ke arah tujuan tertentu (Mitchell, 1982). Motivasi adalah merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan 128 128
timbulnya sikap entusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu (Gray, dkk dalam Winardi, 2008:1-2). Chung dan Meggison (Fahmi, 2012:190-191) menyatakan bahwa motivation is defined as/goal-directed behavior. It concerns the level of effort one exerts in pursuing a goal .... it is closely performance (motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan motivasi berkaitan erat dengan kepuasan dan performansi pekerjaan. Definisi mengatakan bahwa motivasi adalah suatu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan yang spesifik tertentu (specific goal way). Machrony dalam Siswanto (2012:119-120), mendefinisikan motivasi sebagai allthose inner striving cinditions variously described as wishes, desires, needs, drivers, and dhe like, motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan(moves), dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan ,yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Kebutuhan tersebut timbul akibat adanya berbagai hubungan. Kebutuhan dapat berwujud fisik biologis serta ekonomis. Akan tetapi, yang lebih penting adalah adanya kebutuhan (needs) yang bersifat sosial psikis, misalnya penghargaan, pengakuan, keselamatan, perlindungan, keamanan, jaminan sosial, dan sebagainya. Secara singkat motivasi dapat diartikan sebagai bagian integral, dan hubungan perburuan dalam rangka proses pembinaan, pengembangan, dan pengarahan sumber daya manusia. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, motivasi dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Setiap perasaan atau kehendak dan keinginan yang sangat mempengaruhi kemauan individu, sehingga individu tersebut di dorong untuk berperilaku. 129 129
2. Pengaruh kekuatan yang menimbulkan perilaku individu 3. Setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya perilaku seseorang 4. Proses yang menentukan gerakan atau perilaku individu kepada tujuan (goal). Ada dua pengelompokan teori motivasi menurut Hasibuan (2008:103-104) yaitu: 1. Teori kepuasan (content theory) 2. Teori proses (process theory) Teori Kepuasan, teori ini mendasarkan pendekatannya individu yang atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan menyebabkannya bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan kebutuhan apa yang memuaskan dan mendorong semangat bekerja seseorang. Hal yang memotivasi semangat bekerja seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan materiil maupun non materiil yang diperolehnya dari hasil pekerjaannya. Jika kebutuhan dan kepuasannya semakin terpenuhi, maka semangat bekerjanya pun akan semakin baik pula. Jadi teori ini pada dasarnya mengemukakan bahwa seseorang akan bertindak (bersemangat bekerja) untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan (inner needs) dan kepuasannya. Semakin tinggi standar kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, maka semakin giat seseorang untuk bekerja. Teori motivasi proses, pada dasarnya berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara dan menghentikan perilaku individu, agar setiap individu bekerja dengan giat. Bila diperhatikan secara mendalam, teori ini merupakan proses sebab dan akibat, bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang akan diperolehnya. Jika bekerja baik saat ini, maka hasilnya akan diperoleh baik untuk hari esok. Jadi hasil yang 130 130
dicapai tercermin dalam bagaimana proses kegiatan yang dilakukan seseorang, hasil hari ini merupakan kegiatan hari kemarin. Karena ego manusia yang selalu menginginkan hasil yang baik-baik saja, maka daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang terkandung dari harapan yang akan diperolehnya pada masa depan. Inilah sebabnya teori ini disebut teori harapan (Expectancy Theory). Jika harapan itu dapat menjadi kenyataan, maka sesorang akan cenderung meningkatkan semangat kerjanya. Tetapi sebaliknya, bila harapan itu tidak tercapai akibatnya ia akan menjadi malas. Teori motivasi proses ini, terdiri atas : 1. Teori harapan (Expectancy Theory) 2. Teori keadilan (Equity Theory) 3. Teori pengukuhan (Reinforcement Theory). Newton dan Davis (Usman, 2013:279-280) memberikan pola motivasi dengan asumsi bahwa setiap manusia cenderung mengembangkan pola motivasi tertentu sebagai hasil dari lingkungan budaya tempat manusia hidup. Pola ini sebagai sikap yang mempengaruhi cara-cara memandang pekerjaan dan menjalani kehidupan mereka. Empat pola motivasi yang sangat penting adalah: 1. Prestasi 2. Afiliasi 3. Kompetensi 4. Kekuasaan Keempat pola tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini: 131 131
Tabel 6.1 Pola-pola Motivasi POLA MOTIVASI KETERANGAN Prestasi Afiliasi Dorongan untuk mengatasi tantangan, untuk maju, untuk berkembang, untuk mendapatkan yang terbaik, menuju pada kesempurnaan Dorongan untuk berhubungan dengan orang lain secara efektif atas dasar sosial, dorongan ingin memiliki sahabat sebanyak-banyaknya Kompetensi Kekuasaan Dorongan untuk mencapai hasil kerja dengan tinggi, dorongan untuk mencapai kualitas keunggulan kerja, keterampilan memecahkan masalah, dan berusaha keras untuk berinovasi, tidak mau kalah dengan hasil kerja orang lain Dorongan untuk memengaruhi orang dan situasi Selanjutnya menurut Claser (1998) motivasi manusia terdiri atas: 1. Survival 2. Belonging 3. Power 4. Fun, dan 5. Freedom Menurut Rowley dan Jackson (2012:282-2830) teori keadilan, teori harapan, dan teori menentukan tujuan, adalah merupakan teori- teori proses, yaitu teori-teori yang berfokus kepada proses, manusia dapat dimotivasi tanpa menjelaskan dengan spesifik kebutuhan- kebutuhan apa saja yang perlu untuk dipuaskan. Teori penguatan, malah tidak menjelaskan keduanya, yaitu tidak menjelaskan kebutuhan maupun proses. Selengkapnya ada beberapa teori-teori motivasi yang dipaparkan pada tabel berikut ini. 132 132
Tabel 6.2 Teori-teori Motivasi dan Motif Teori Motivasi Teori hierarki Kebutuhan Maslow (Maslow,1987) Teori dua faktor Herzberg (Herzberg, 2008) Teori keadilan (Adams, 1963) Teori harapan (Vroom, 1964) Teori penentuan tujuan (Loccke dan Latham, 1990) Pernyataan Dasar yang Berhubungan Dengan Imbalan Uang pada umumnya dipertimbang-kan pada tingkat hierarki psikologis atau keselamatan/ keamanan, tetapi dapat memuaskan kebutuhan- kebutuhan sosial/afiliasi atau harga diri/pengakuan Bukan merupakan lain. untuk pihak-pihak motivator yang hebat. Membutuhkan analisis dan rencana motivasi pekerja individu Uang adalah masalah kesehatan, bukan sebuah faktor yang memotivasi. Uang adalah sesuatu yang diperlukan tetapi bukan merupakan kondisi yang cukup untuk memotivasi. Data bertentangan dengan pernyataan Setiap individu akan membandingkan rasio keluaran/masukan dengan hal-hal lainnya yang relevan. Jika rasio-nya serupa, maka keadilan akan dirasakan. Jika tidak serupa, maka setiap individu akan berusaha untuk memperbaiki situasi Setiap individu mempertimbangkan kinerja yang dimungkinkan dan di-asosiasikan dengan berbagai tingkat usaha, imbalan yang dimungkinkan yang diasosiasikan dengan berbagai tingkat kinerja, dengan menghubungkan berbagai perangkat imbalan, kemudian akan membuat usaha-usaha yang diyakini akan mencapai peringkat imbalan yang diinginkan. Jika seseorang memiliki tujuan-tujuan yang tinggi, spesifik, dan dapat diterima maka mereka akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik, meskipun mereka tidak harus mencapai tujuan mereka tersebut. 133 133
Teori penguatan (Skinner, 1953) Jika konsekuensi dari sebuah perilaku membuat perilaku tersebut lebih me-mungkinkan untuk diulangi, maka kita akan mengatakan bahwa konsekuensi tersebut menguatkan. Kesiapan pe- nguatan adalah penting. Jadwal pe-nguatan yang terus berlangsung adalah baik untuk pelatihan, rasio jadwal penguatan yang bervariasi adalah yang terbaik untuk menyokong perilaku Motivasi merupakan suatu proses, bukan output atau hasil. Sebagai proses, kita tidak dapat mengamatinya secara langsung, tetapi secara tidak langsung melalui tindakan-tindakan, seperti pilihan kegiatan, usaha-usaha, dan ketabahan. Motivasi membutuhkan kegiatan, baik fisik maupun phisik (mental). Kegiatan fisik misalnya usaha-usaha, ketabahan, dan penggunaan keterampilan. Kegiatan mental, misalnya penggunaan pengetahuan, seperti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, pembuatan keputusan, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan. Motivasi berkenan dengan tujuan yang langsung menjadi arah tindakan. Tanpa tujuan yang jelas, sulit didapatkan motivasi yang kuat untuk mencapainya. Motivasi adalah kegiatan yang telah mendorong dan berkelanjutan (bertahan terus-menerus), artinya tanpa ada dorongan yang terus-menerus, mustahil motivasi akan muncul. Motivasi ialah keinginan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan (need), keinginan (wish), dorongan (desire) atau impuls. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu, yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatarbelakangi seseorang sehingga dia terdorong untuk bekerja. Motivasi seseorang ditentukan oleh intensitas motifnya (Usman, 2013: 275-276). Selanjutnya menurut Winardi (2008:33-35) manusia tidak 134 134
hanya menunjukkan perbedaan-perbedaan dalam kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi keinginan mereka untuk melakukan sesuatu atau motivasi. Motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motif-motif mereka. biasanya dinyatakan orang sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan atau impuls-impuls yang muncul dalam diri seorang individu. Motif- motif diarahkan pada tujuan yang muncul dalam kondisi sadar atau dalam kondisi di bawah sadar. Motif-motif Motif-motif merupakan "mengapa" dari perilaku. Mereka muncul, mempertahankan aktivitas, dan mendeterminasi arah umum perilaku seorang individu. Pada intinya dapat dikatakan, bahwa motif-motif atau kebutuhan-kebutuhan merupakan penyebab terjadinya tindakan-tindakan. Dalam konteks yang ada, istilah kebutuhan hendaknya jangan dikaitkan dengan kondisi yang mendesak, atau setiap keinginan yang mendesak untuk melakukan sesuatu hal. Ia hanya berarti sesuatu dalam diri seorang individu yang mendorongnya melakukan sesuatu tindakan. Secara umum, kebutuhan manusia menurut Adisasmita (2011:168-169) dibagi kedalam dua kelompok yaitu: 1. Kebutuhan primer 2. Kebutuhan sekunder Kebutuhan primer lebih bersifat pemenuhan kebutuhan biologis untuk mempertahankan hidup, seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan kebutuhan sekunder lebih bersifat relatif, yang mewakili kebutuhan pemikiran, spirit, seperti rasa hormat, penonjolan pribadi, rasa bangga terhadap tugas, kebanggaan, rasa memiliki, dan lain sebagainya. Kedua jenis kebutuhan tersebut sebagai kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Menurut teori kebutuhan hierarki Maslow dalam Fahmi (2012:193-194) bahwa manusia memiliki lima tingkatan kebutuhan, dimana setiap tingkatan (hierarchy) akan diperoleh jika telah dilalui dengan tingkatan yang dibawahnya dan seterusnya. 135 135
Adapun hierarki kebutuhan Maslow adalah sebagai berikut: 1. Physiological Needs Adalah kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh seorang individu. Kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan, dan papan. Contohnya kebutuhan makan, minum, perumahan, seks, istirahat untuk menjaga kesehatan, berobat jika sakit. 2. Safety and securuty needs Adalah kebutuhan yang diperoleh setelah kebutuhan yang pertama terpenuhi. Pada kebutuhan tahap kedua ini seorang terpenuhinya rasa keamanan. individu menginginkan Kebutuhan rasa aman dapat terpenuhi dalam berbagai bentuk seperti : - Adanya kemampuan untuk menabung - Memiliki pekerjaan yang ada jaminan pensiun, asuransi kesehatan/jiwa, dan sejenisnya Kondisi kerja yang menyenangkan, termasuk memiliki pimpinan yang aspiratif Keamanan dalam tempat tinggal 3. Social needs Atau kebutuhan sosial, adalah kebutuhan ketiga setelah kebutuhan kedua terpenuhi. Pada kebutuhan ini mencakup perasaan seseorang seperti termilikinya cinta, sayang, keluarga yang bahagia dengan suami/isteri dan memperoleh anak dari perkawinan yang sah, tergabung dalam organisasi sosial, contohnya acara arisan, dan kelompok-kelompok sosial lainnya 4. Esteem needs Adalah kebutuhan keempat yang dipenuhi setelah kebutuhan ke tiga terpenuhi. Pada kebutuhan ini seseorang mencakup pada keinginan untuk memperoleh harga diri. Harga diri 136 136
atau respek diri ini tergantung pada keinginan akan kekuatan, kompetensi, kebebasan, dan kemandirian. Ia juga bertalian dengan achievement motivation, dorongan untuk berprestasi. Pada tahap ini seseorang memiliki keinginan kuat untuk memperlihatkan prestasi yang dimiliki, serta prestasi tersebut selanjutnya diinginkan orang lain mengetahuinya 5. Self-actualization needs Adalah kebutuhan tertinggi dalam teori Maslow. Pada tahap ini seseorang ingin terpenuhinya keinginan untuk aktualisasi diri, yaitu keinginan menggunakan potensi yang dimiliki dan mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan dirinya. Kondisi ini teraplikasi dalam bentuk pekerjaan yang dijalani sudah lebih jauh dari hanya sekedar rutinitas, namun pada sisi yang jauh lebih menantang dan penuh dengan kretifitas tingkat tinggi. Dan karya-karya yang dihasilkan oleh dirinya dianggap luar biasa, serta sangat patut untuk dihargai. C. Bentuk-bentuk Motivasi Menurut Fahmi (2012:191-192), setiap individu sebenarnya memiliki motivasi yang mampu menjadi spirit dalam memacu dan menumbuhkan semangat kerja dalam bekerja. Spirit yang dimiliki oleh seseorang tersebut dapat bersumber dari dirinya maupun dari luar, dimana kedua bentuk tersebut akan lebih baik jika keduanya bersama-sama ikut menjadi pendorong motivasi seseorang. Motivasi muncul dalam dua bentuk dasar, yaitu: 1. Motivasi ekstrinsik (dari luar) 2. Motivasi intrinsik (dari dalam diri seseorang/kelompok) Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang, kemudian selanjutnya mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut, untuk merubah seluruh sikap yang dimiliki olehnya saat ini ke arah yang lebih baik. Sedangkan motivasi intrinsik, adalah motivasi yang 137 137
muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang tersebut, yang selanjutnya kemudian mempengaruhi dia dalam melakukan sesuatu secara bernilai dan berarti. Yang harus dipahami bahwa dengan bentuk motivasi tersebut tidak akan berjalan jika tidak didukung dengan unsur-unsur penggerak motivasi itu sendiri. Karena dengan adanya unsur penggerak tersebut mampu menyebabkan berbagai bentuk motivasi akan terwujudkan. Menurut Sagir dalam Siswanto (2012:122-124) ada tujuh unsur-unsur penggerak motivasi, yaitu : 1. Kinerja (Achievement) Seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu kebutuhan (needs) dapat mendorongnya mencapai sasaran. David McCleland mengatakan bahwa tingkat needs of Achievement (n-Ach) yang telah menjadi naluri kedua (second nature), merupakan kunci keberhasilan seseorang. N-Ach biasanya juga dikaitkan dengan sikap positif, keberanian mengambil resiko yang diperhitungkan (bukan gambling, calculated risk) untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan. Melalui Achievement Motivation Training (AMT), enterpreneurship sikap hidup berani mengambil resiko untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi dapat dikembangkan. 2. Penghargaan (Recognition) Penghargaan, pengakuan (recognition) atas suatu kinerja yang telah dicapai oleh seseorang merupakan stimulus yang kuat. Pengakuan atas suatu kinerja akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi dari pada penghargaan dalam bentuk materi atau hadiah. Penghargaan atau pengakuan dalam bentuk piagam penghargaan atau medali dapat menjadi stimulus yang lebih kuat dibandingkan dengan hadiah berupa barang atau bonus/uang. 3. Tantangan (Challenge) Adanya tantangan yang dihadapi merupakan stimulus 138 138
kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Sasaran yang tidak menantang atau dengan mudah dapat dicapai biasanya tidak mampu menjadi stimulus, bahkan cenderung menjadi kegiatan rutin. Tantangan demi tantangan biasanya akan menumbuhkan kegairahan untuk mengatasinya. 4. Tanggung jawab (Responcibility) Adanya rasa ikut memiliki (sense of belonging) akan menimbulkan motivasi untuk turut merasa bertanggung jawab. Dalam hal ini Total Quality Control (TQC) atau Peningkatan Mutu Terpadu (PMT) yang bermula dari negara Jepang. 5. Pengembangan (Development) Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju, dapat menjadi stimulus kuat bagi karyawan untuk bekerja lebih giat atau lebih bergairah. 6. Keterlibatan (Involvement) Rasa ikut terlibat atau involved dalam suatu proses pengambilan keputusan, atau dengan bentuk kotak saran. Rasa terlibat akan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab, rasa dihargai yang merupakan tantangan yang harus diijawab, melalui peran serta berprestasi untuk mengembangkan usaha maupun pengembangan pribadi. Adanya rasa keterlibatan, bukan saja menciptakan rasa memiliki (sence of belonging) dan rasa turut bertanggung jawab (sense of responsibility), tetapi juga menimbulkan rasa turut mawas diri untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan produk yang lebih bermutu. 7. Kesempatan (Opportunity) Bekerja tanpa harapan atau kesempatan untuk meraih kemajuan atau perbaikan nasib tidak akan menjadi stimulus untuk bekerja produktif. Ketujuh unsur penggerak motivasi tersebut bersifat saling berkaitan dan semuanya harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. 139 139
D. Pendorong Motivasi Manusia cenderung mengembangkan dorongan motivasio- nalnya, yang menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai sesuatu, sebagai produk lingkungan budaya dimana mereka hidup. Dorongan ini memengaruhi cara orang dalam melihat pekerjaannya. Nesttrom dalam Wibowo (2014:112-113) melihat sebagai dorongan motivasi bersumber pada penelitian McClelland, yang memfokuskan pada dorongan untuk achievement, affiliation, dan power 1. Achievement Motivation Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang dimiliki banyak orang untuk mengejar dan mencapai tujuan menantang. Individu dengan dorongan ini mengharapkan mencapai sasaran dan menaiki tangga keberhasilan. Karakteristik manusia yang berorientasi pada prestasi, antara lain mereka bekerja lebih keras apabila mereka merasa akan menerima penghargaan pribadi atas usahanya, apabila resiko kegagalannya hanya sedang dan apabila mereka menerima umpan balik tentang kinerja masa lalunya. Orang dengan dorongan kuat terhadap prestasi mengambil tanggung jawab atas tindakan dan hasilnya, keinginan mengontrol nasib, mencari umpan balik secara reguler, dan menikmati menjadi bagian kemenangan prestasi melalui usaha individual atau kolektif. 2. Affiliation Motivation Motivasi untuk berafiliasi merupakan suatu dorongan untuk berhubungan dengan orang atas dasar sosial, bekerja dengan orang yang cocok dan berpengalaman dengan perasaan sebagai komunitas. Orang dengan motif afiliasi bekerja lebih baik apabila mereka dilengkapi dengan sikap dan kerja sama yang menyenangkan. Mereka cenderung melingkupi diri dengan teman dan orang yang dapat berhubungan. Mereka mendapatkan kepuasan diri berada di sekitar temannya dan menginginkan kebebasan kerja untuk mengembangkan hubungan tersebut. 140 140
3. Power Motivation Motivasi akan kekuasaan merupakan suatu dorongan untuk memengaruhi orang, melakukan pengawasan dan mengubah situasi. Orang yang termotivasi atas dasar kekuasaan mengharapkan menciptakan dampak pada organisasi, dan bersedia mengambil resiko dengan melakukannya. Apabila kekuasaan telah diperoleh, mungkin akan dipergunakan secara konstruktif atau destruktif. Meskipun semua orang mempunyai dorongan yang sama, tetapi mereka tidak mempunyai respon emosional atau kebutuhan yang sama dalam situasi yang sama. Perbedaan tersebut terjadi karena konsep diri individual, norma sosial dan pengalaman masa lalu menjelaskan atau menahan drive-based emotions, karenanya menghasilkan kebutuhan lebih kuat atau lebih lemah. Orang yang bersifat sangat sosial secara tipikal mengalami kebutuhan yang kuat akan interaksi sosial apabila untuk sementara sendirian. Sementara itu, orang yang merasa kurang sosial akan mengalami kebutuhan kurang kuat untuk sosialisasi sepanjang waktu tersebut. E. Teknik Memotivasi 1. Berfikiran positif: ketika mengkritik orang begitu terjadi ketidakberesan, tetapi kita lupa memberi dorongan positif agar mereka terus maju. Jangan mengkritik cara kerja orang lain kalau kita sendiri tidak mampu memberi contoh terlebih dahulu. 2. Menciptakan perubahan yang kuat : adanya kemauan yang kuat untuk mengubah situasi oleh diri sendiri. Mengubah perasaan tidak mampu menjadi mampu, tidak mau menjadi mau. Kata saya juga bisa dapat membantu meningkatkan motivasi berprestasi. 3. Membangun harga diri: Banyak kelebihan kita sendiri dan orang lain yang tidak kita hargai, padahal penghargaan merupakan salah satu bentuk teknik memotivasi. Kata saya 141 141
mengharapkan bantuan anda atau saya mengharapkan kehadiran anda, merupakan bentuk penghargaan yang paling murah. Berilah mereka kesempatan untuk bertanggung jawab, berilah wewenang, serta kebebasan untuk berpendapat. jelas, bagaimana cara kerja yang benar, tindakan yang dapat membantu, dan hargai dengan tulus. 4. Memantapkan pelaksanaan: ungkapkan dengan 5. Membangkitkan orang lemah menjadi kuat: buktikan bahwa mereka sudah berhasil, dan nyatakan bahwa anda akan membantu yang mereka butuhkan. Binalah keberanian, kerja keras, dan bersedia belajar dari orang lain. 6. Membasmi sikap suka menunda-nunda: hilangkan sikap menunda-nunda dengan alasan pekerjaan itu terlalu sulit dan segeralah untuk memulai (Usaman, 2013:301). F. Motivasi Dan Perilaku Seseorang yang termotivasi, baik yang lahir dari dalam dirinya sendiri maupun motivasi yang berasal dari lingkungannya atau dari orang lain, secara otomatis akan mempengaruhi perilaku atau sifat- sifat orang tersebut. Seseorang yang mampu memotivasi dirinya sendiri akan selalu menggunakan dua rumus yaitu, ilmu dunia dan ilmu agama (ilmu ini yang justru selalu lebih kuat pengaruhnya), apalagi disaat seseorang mengalami drop atau berada dalam titik jenuh menjalani kehidupan atau rutinitasnya. Saat inipun, baik yang berskala nasional maupun internasional telah banyak orang yang memilih menekuni profesi sebagai motivator. Kehadiran profesi sebagai seorang motivator karena mereka juga mempunyai latar belakang pengalaman hidup yang cukup panjang, bagaimana prosesnya mereka dapat bangkit dan hidup lebih baik dan sukses, dari berbagai kepahitan dan kegagalan yang pernah dialami, dan pastilah karena dua rumus tadi. Oleh karena itu, setiap motivator pasti akan menerapkan juga dua rumus tersebut untuk memotivasi 142 142
seseorang agar selalu survive dalam menjalani hidup, yang berujung pada lahirnya perilaku yang lebih positif. Studi tentang motivasi dan perilaku menurut Winardi (2008:22) merupakan suatu upaya manusia untuk mencapai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting tentang sifat manusia. Elemen manusia sangat penting dalam organisasi- organisasi. Pemahaman perilaku manusia bukan saja akan dapat mengungkapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku masa lampau, tetapi hingga tingkat tertentu ia juga dapat dimanfaatkan untuk memprediksi, mengubah, dan bahkan mengendalikan perilaku (manusia) pada masa yang akan datang. Kita juga menyadari sepenuhnya bahwa seperti halnya proses- proses kognitif lainnya, motivasi tidak dapat kita lihat (tidak berwujud). Yang dapat kita lihat hanya sekedar perilaku. Motivasi merupakan sebuah konstruk hipotetikal yang digunakan untuk menerangkan perilaku, dan hendaknya kita jangan menyamakannya dengan perilaku. Sesungguhnya banyak teoretisi perilaku keorganisasian dewasa ini yang mengakui "peranan sentral motivasi", beranggapan bahwa adalah penting bagi bidang tersebut untuk kembali lagi menekankan perilaku (reem-phasize behavior). (Luthans) Apabila kita kembali pada rumusan tentang motivasi, maka ketidakseimbangan psikologikal menyebabkan munculnya perilaku yang diarahkan ke arah pemenuhan sebuah insentif tertentu, atau tujuan yang dianggap akan mengembalikan kondisi keseimbangan. Di sampin itu, orang akan tetap berupaya untuk mencapai insentif yang relevan atas tujuan yang diinginkan sampai keseimbangan dikembalikan. Di sinilah terletak aspek-aspek pemunculan, pengarahan, dan persistensi rumusan kita tentang motivasi. Sewaktu insentif atau tujuan dicapai, maka umpan balik internal (internal feedback) menyebabkan menyusutnya ketidakseimbangan maupun motivasi. Menurut Sztompka (2010:283) ada beberapa sikap dan perilaku yang dikaitkan dengan motivasi untuk berprestasi yang dihasilkan 143 143
oleh sindrom kepribadian. Di sini, perilaku motivasi untuk berprestasi ternyata berkaitan dengan mobilitas ke atas, frekuensi bepergian, lamanya jam kerja, keinginan untuk mengakumulasi kapital, aspirasi untuk mendidik anak, dan aktivitas berusaha. Di sisi sikap terlihat dorongan inovatif, tingginya rasa tanggung jawab, rencana tinadakan, pilihan atas perhitungan rasional, dan kesediaan untuk memikul resiko tingkat menengah. lahir dan lanjut dijelaskan bagaimana cara berkembangnya sindrom kepribadian yang sangat penting ini ? Kuncinya ada dalam proses sosialisasi yang tepat, pengasuhan anak yang memadai, dan latihan yang menitikberatkan pada kepercayaan diri, ketekunan dalam mencapai tujuan, mengarahkan ke keunggulan, dan penghargaan terhadap kerja keras. McCelland menyarankan agar menyebarkan motivasi untuk berprestasi agar dapat memanen hasil pertumbuhan ekonomi. Lebih (2012:206-207) mengemukakan bahwa perilaku manusia itu hakikatnya adalah berorientasi pada tujuan, dengan kata lain bahwa perilaku seseorang itu pada umumnya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan. Sehingga dengan demikian semua perilaku itu adalah serangkaian aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan. Sebagai manusia, kita ini selalu mengerjakan sesuatu. Misalnya adakalanya berjalan-jalan, berbicara, makan, tidur, bekerja, dan yang sejenisnya. Dalam banyak hal seseorang itu melakukan lebih dari satu aktivitas pada saat tertentu, misalnya ketika kita berbicara dengan seseorang sambil berjalan atau makan. Perilaku seseorang itu sebenarnya dapat dikaji sebagai saling interaksinya atau ketergantungannya beberapa unsur yang merupakan suatu lingkaran. Unsur-unsur itu secara pokok terdiri dari motivasi dan tujuan. Atau kalau menurut Fred Luthans terdiri dari tiga unsur yaitu : kebutuhan (needs), dorongan (drive), dan tujuan (goals). Thoha G. Tipe-Tipe Manusia Membahas tentang motivasi, langsung atau tidak langsung 144 144
berarti juga membahas tentang tipe-tipe manusia. Tipe-tipe manusia yang dimaksudkan di sini pada intinya sama dengan peta manusia menurut kemampuan dasarnya. Charles Handy dalam inside organization (Danim, 2004:20-22) mengemukakan tipe-tipe manusia pekerja dengan intelegensinya seperti disajikan pada tabel berikut. Tabel 6.3 Tipe-tipe Manusia No 1 2 Tipe Intelegensi Logika/ intelektual Spasial Emosional Deskripsi Kemampuan mengingat - Kemampuan menganalisis - Kemampuan menalar - Kemampuan menghubungkan aneka fenomena - Kemampuan mengevaluasi - Kemampuan melakukan sintesis - Kemampuan memecahkan masalah - Kemampuan kalkulatif - Kemampuan menangani informasi - Ide-ide abstrak - Mencerna dunia visual - Keterampilan artistik - Dekorator - Desain interior - Arsitek - Sikap hangat - Kesadaran akan perasaan diri sendiri - Sensitifitas terhadap perasaan orang lain - Mengkreasi keharmonisan dan itikad baik - Peduli dengan isu-isu emosional secara terbuka - Memiliki empati terhadap pengalaman orang lain 3 Musikal Dapat bernyanyi - Bermain - Menciptakan musik 145 145
4 5 Kecerdasan intuitif Praktikal Fisikal Sensitivitas perasaan - Spekulasi terhadap masa depan - Menggunakan imajinasi - Kesadaran untuk mengambil resiko - Kapasitas untuk berubah - Rendah kemampuan mengeja - Rendah kemampuan mengucapkan - Keterampilan tangan - Pemain bola - Atletik - Penari - Memiliki kepedulian terhadap kebugaran dan kesehatan 6 Intra- Personal Menyenangi aktivitas fisik - Menyenangi kegiatan di luar rumah - Good atas tugas-tugas household - Manusia yang sensitif melihat sesuatu dalam kerangka dirinya sendiri Cenderung mengandalkan kekuatan individual - Tidak memiliki kemampuan menggerakkan orang lain Otonomi tinggi dalam bekerja - Memiliki rasa percaya diri yang kuat - Cenderung diam dalam melihat aneka fenomena - Jarang menyatakan kesetujuan atau ketidak- setujuan 7 Inter- Personal Memiliki kemampuan bekerja dengan dan melalui orang lain Manusia yang sensitif yang melihat sesuatu dalam kerangka bersama-sama orang lain Mengedepankan sikap kolegialitas - Mampu menerima realitas orang lain - Lebih mengedepankan potensi dan keung- gulan orang lain dari pada kelemahannya - Cenderung mengandalkan kekuatan bersama 146 146
Memiliki kemampuan kuat menggerakkan orang lain Memiliki rasa kepercayaan tinggi kepada orang lain Cenderung memberi respon positif atau negatif dalam melihat aneka fenomena Secara terbuka menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan 147 147
BAB VII MAKNA PARTISIPASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Konsep Dasar Menurut Keit Davis dan John W. Nestrom dalam Suratmi, dkk (2009:172-173), definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok, dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan dalam usaha mencapai tujuan, serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Definisi partisipasi tersebut mengandung beberapa unsur yaitu: 1. Adanya keterlibatan mental dan emosi, ini mengandung arti bahwa aspek mental-emosional yang mencerminkan faktor psikologis lebih menonjol dari pada aktivitas secara fisik dalam menyelesaikan tugas yang dilakukannya. 2. Adanya dorongan dalam diri seseorang (motivasi) untuk mau memberi sumbangan (kontribusi) baik berupa pikiran, tenaga, dana dan waktu. Di sini setiap individu diberikan peluang untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya bagi kepentingan kelompok. Jadi partisipasi yang tumbuh bukan hanya sekedar kesepakatan antara gagasan manajer dengan penerapan oleh anggota kelompoknya, tetapi lebih dari hal tersebut. Mekanisme yang terjadi telah mewujudkan adanya pertukaran sosial dua arah diantara mereka yang terlibat dalam kelompok tersebut, termasuk antara manajer dan anggotanya. 3. Adanya kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang diikutinya. Kondisi yang terjadi adalah, 148 148
adanya kebersamaan secara spontan dari diri masing- masing anggota yang terlibat untuk mewujudkan kebutuhan bersama. Tumbuhnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki merupakan pencerminan terhadap kerja yang dilakukannya, sehingga mencapai keberhasilan yang optimal. Dalam kondisi ini, maka para anggota kelompok memandang pimpinannya sebagai kontributor yang suportif bagi mereka. Lebih lanjut di kemukakan bahwa secara harfiah, partisipasi berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan". Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar diri seseorang (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Secara terminologi partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan (nonelite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Partisipasi adalah kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Mardikanto dan Soebiato (2012:81) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedangkan dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan atau pemberdayaan mutlak diperlukan, karena 149 149
masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan. Melalui pendekatan partisipatif diharapkan potensi dan kreativitas masyarakat dapat lebih tergali. Dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan proses, maka keterampilan analisis dan perencanaan akan beralih kepada masyarakat. Suatu hal yang juga sangat penting untuk dimengerti dalam konsep partisipasi masyarakat adalah, bahwa partisipasi tidak hanya sekedar dilihat dari aspek fiskal saja, karena selama ini ada kesan bahwa seseorang dikatakan sudah berpartisipasi jika sudah terlibat secara fisik, seperti turut bekerja bakti, mengikuti kegiatan penyuluhan. Padahal esensi yang terkandung dalam partisipasi masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana itu, karena inisiatif/ sumbang saran dari masyarakat adalah sudah merupakan suatu wujud partisipasi. Menurut Bumberger dan Shams dalam Fahruddin (2010) terdapat dua pendekatan tentang partisipasi masyarakat yaitu: 1. Partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan, dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung, berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya. Dalam proses ini tidak terdapat campur tangan dan prakarsa dari pemerintah. 2. Partisipasi harus mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan LSM, selain peran serta masyarakat. Hal ini sangat penting agar implementasi kegiatan proyek berjalan lebih efisien, mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat belum memadai. Dari pengertian partisipasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, partisipasi dari masyarakat yang tertuang dalam berbagai kegiatan pembangunan, dapat lahir karena adanya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain masyarakatlah 150 150
yang memotivasi dirinya sendiri untuk berperan, serta partisipasi masyarakat yang timbul akibat adanya dorongan atau motivasi dari luar dirinya, bisa dari peran pemerintah maupun dari LSM yang bergerak dalam bidang pembangunan/pengembangan masyarakat (Community Development). Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan umat manusia akibat resesi internasional, menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Karena itu, perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali dengan proses pemberdayaan masyarakat (Craig dan Mayo dalam Hikmat, 2010:4). B. Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah daya pikir, akal, dan nalar yang dimilikinya . Ketiga daya inilah yang menyebabkan manusia mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan antara sesuatu yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan, antara yang wajar dengan yang tidak. Dengan kata lain, manusia dalam aksi dan interaksinya dengan sesama manusia akan terikat pada norma-norma moral dan etika. Keterikatan tersebut berlaku dalam semua tindakan yang dilakukan, dan perwujudannya pun akan bervariasi. Pengertian partisipasi dalam pembangunan menurut Korten dalam Alfitri (2011:39) bukanlah semata-mata partisipasi dalam melaksanakan program, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga partisipasi yang emansipatif. Pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat menghadapi persoalan tentang internalisasi nilai ke dalam lembaga sosial politik yang ada dalam kehidupan bernegara. Permasalahan pokoknya adalah, pemahaman dan kepekaan terhadap perbedaan demokrasi formal dengan demokrasi material. 151 151
Dalam diskursus teori pembangunan, pendekatan terhadap partisipasi masyarakat dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan, dalam mempromosikan proses demokratisasi dan pemberdayaan. Argumen efisiensi menjelaskan bahwa, partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mewujudkan suatu hasil dan dampak dari program dan kebijakan yang lebih baik, sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi masyarakat adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan individu yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat (Cooke dan Kothari dalam Alfitri, 2011:39). terjadi dilapangan ketika minimnya pemahaman para fasilitator terhadap pentingnya menempatkan partisipasi sebagai instrumen utama dalam pembangunan atau pemberdayaan masyarakat, sehingga menyebabkan tidak adanya keberlanjutan dalam pembangunan. Contoh kasus yang terjadi pada sektor pertanian, yaitu salah satu kelemahan konsep pemberdayaan masyarakat petani, utamanya petani miskin yang berdomisili di pedesaan adalah belum semuanya berbasiskan partisipasi. Artinya, petani miskin yang seringkali dijadikan sebagai sasaran pemberdayaan kurang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Implikasinya, masyarakat menjadi enggan melaksanakan konsep pemberdayaan tersebut. Hal ini disebabkan tidak sesuainya konsep pemberdayaan (bahkan bertentangan) dengan keinginan individu maupun adat-istiadat petani setempat. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa model pemberdayaan masyarakat petani yang tidak menempatkan petani miskin sebagai partisipan merupakan konsep pemberdayaan yang sifatnya semu. Pemberdayaan dalam bidang pertanian semacam ini akan tamat riwayatnya seiring dengan berakhirnya program pemberdayaan. Situasi seperti ini jelas menimbulkan kerugian dalam banyak hal, dana pembangunan habis tak berbekas, tenaga dan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan Kenyataan yang 152 152
program menjadi sia-sia, dan kemungkinan besar masyarakat tetap dalam situasi kemiskinan. C. Tipologi Partisipasi Masyarakat 1. Passive Participation Masyarakat berpartisipasi karena memang diharuskan untuk ikut serta dalam proses pembangunan, tanpa ada kemampuan untuk merubah 2. Participation in information giving Partisipasi masyarakat hanya pada sebatas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perencana pembangunan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Namun masyarakat tidak punya kemampuan untuk mempe- ngaruhi dalam pembuatan pertanyaan, dan tidak ada kesempatan untuk mengecek ketepatan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 3. Participation by consultation Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk konsultasi, ada pihak luar sebagai pendengar yang berusaha mendefinisikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan merumuskan solusinya. Dalam proses konsultasi ini tidak ada pembagian dalam penentuan keputusan, semua dikerjakan oleh pihak luar yang diberi mandat untuk mengerjakannya. 4. Participation for material incentives Partisipasi ini lebih pada masyarakat yang memberikan sumber daya yang mereka miliki seperti tenaga dan tanah, kemudian akan diganti dalam bentuk makanan, uang, atau penggantian dalam bentuk materi lainnya. 5. Functional participation Partisipasi masyarakat terjadi dengan membentuk kelompok- kelompok atau kepanitiaan yang diprakarsai/didorong oleh pihak luar. 153 153
6. Interactive participation Masyarakat dilibatkan dalam menganalisis dan perencanaan pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini, kelompok mungkin saja dapat dibentuk bersama-sama dengan lembaga donor dan mempunyai tugas untuk mengendalikan dan memutuskan semua permasalahan yang terjadi di tingkat lokal 7. Self-mobilization Masyarakat secara mandiri berinisiatif untuk melakukan pembangunan tanpa ada campur tangan dari pihak luar, kalau pun ada, maka peran pihak luar hanya sebatas membantu dalam penyusunan kerangka kerja. Mereka mempunyai fungsi kontrol penuh terhadap sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. 8. Catalysing change Partisipasi dengan membentuk agen perubah dalam masyarakat yang nantinya dapat mengajak atau mempengaruhi masyarakatnya untuk melakukan perubahan 9. Optimum participation Lebih memfokuskan pada konteks dan tujuan dari pembangunan, dan itu akan turut menentukan bentuk dari partisipasi yang akan diberikan. Partisipasi akan optimal jika turut memperhatikan secara detail kepada siapa saja yang akan berpartisipasi, karena tidak semua orang dapat berpartisipasi, dan dengan metode ini pula dapat membantu menentukan strategi yang optimal dalam pembangunan. 10. Manipulation Ada sejumlah partisipasi namun tidak memiliki kekuasaan yang nyata, masyarakat membentuk suatu kelompok atau tidak memiliki kekuasaan untuk kepanitiaan, namun menentukan arah pembangunan (Ryandono dkk, 2011: 8-9). D. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Selama ini, tidak sedikit kegiatan proyek pembangunan 154 154
khususnya yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan yang mengalami kegagalan , atau dengan kata lain tidak dapat berjalan secara berkesinambungan, setelah proyek tersebut selesai maka bubar jugalah masyarakat dari segala aktivitas atau kegiatan -kegiatan yang telah dirintis selama berlangsungnya program pendampingan dalam pembangunan. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi di lapangan, ketika program pemanfaatan pekarangan yang pernah digalakkan sekitar tahun 80 an sampai dengan tahun 90 an. Pada saat program kegiatan berjalan seluruh pekarangan masyarakat di lokasi kegiatan tertata dan dimanfaatkan dengan baik, tetapi begitu program selesai maka persentase masyarakat yang tetap menata dan mengelola pekarangannya sangat sedikit. Kejadian tersebut tentunya tidak terlepas dari proses yang dijalankan oleh para agen atau pendamping, yang kurang mengikutseratakan/melibatkan atau kurang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung, mulai dari proses identifikasi (permasalahan, potensi, kebutuhan dll) yang merupakan acuan dasar untuk menyusun perencanaan, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki kegiatan tersebut karena mereka tidak dilibatkan secara partisipatif, atau dengan kata lain posisi masyarakat hanya sebagai objek pembangunan saja. Pertanyaan penting yang harus menjadi perhatian bagi para agen/pendamping pemberdayaan adalah, " apakah kegiatan/program tersebut, betul- betul bisa mewakili permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang ada pada masyarakat, tanpa melibatkan mereka secara partisipatif mulai dari proses perencanaan. Hal tersebut bisa saja melahirkan suatu kegiatan/program, baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Kebijakan perencanaan pembangunan top down yang diterapkan pada zaman orde baru, telah dirubah menjadi bottom up yang diterapkan sejak era reformasi. Model ini banyak diakui sebagai model yang lebih ideal dalam rangka pemberian wewenang yang lebih besar kepada masyarakat dalam penentuan kebijakan 155 155
pembangunan di daerah. Menurut Dunn dalam Ridwan (2013:10) penentuan kebijakan dengan pemberian wewenang yang lebih besar kepada masyarakat mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: 1. Komunitas memiliki komitmen anggotanya dari pada birokrasi lebih besar terhadap 2. Komunitas lebih memahami masalahnya sendiri dari pada birokrasi 3. Biaya komunitas lebih murah dari pada birokrasi 4. Standar perilaku komunitas lebih efektif dari pada birokrasi 5. Komunitas lebih fleksibel dan kreatif dari pada birokrasi. Komunitas memfokuskan pada kapasitas Menurut Rustiadi dkk (2009:363-364) tujuan adanya partisipasi masyarakat adalah: 1. Merupakan sumber informasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan 2. Merupakan suatu alat untuk mengorganisir persetujuan dan pendukungan untuk tujuan program serta perencanaan 3. Suatu cara pembenaran, perlindungan individu dan kelompok. Partisipasi masyarakat memiliki nilai dalam pencapaian tujuan akhir, yang diawali pada proses perencanaan. Untuk itu diperlukan suatu strategi agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Penggunaan strategi ini dilakukan pada organisasi yang terdiri atas perencana dan masyarakat maupun organisasi, yang seluruhnya merupakan anggota masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi, dimana masing-masing memiliki sasaran yang hendak Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada dicapai. kemampuan perencanaan atau organisator dari organisasinya. Suatu kegiatan perencanaan akan sampai pada bentuk organisasi formal, oleh karena itu strategi akan dipengaruhi oleh permintaan : kemampuan koordinasi, orientasi organisatoris, antara lain 156 156
kegiatan yang jelas, dan penyesuaian dengan lingkungan. Strategi tergantung dari kemampuan organisasi untuk memenuhi efektivitas dari strategi yang digunakan dan kemampuan organisator untuk beradapatasi dengan lingkungannya. Penggunaan strategi partisipasi masyarakat didasarkan pada asumsi, kondisi, dan kebutuhan dari masin-masing organisator. Terdapat enam macam strategi partisipasi yang kita kenal yaitu: 1. Terapi pendidikan (education-therapy) 2. Perubahan tingkah laku (behavioral change) 3. Tambahan staff (staff suplement) 4. Kemitraan (cooptation) 5. Kekuatan masyarakat (community power) 6. Pembelaan (advocacy). E. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan, berbagai bentuk partisipasi yang telah di berikan oleh masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, yang jelas semua partisipasi masyarakat tersebut adalah merupakan modal utama dalam pembangunan, tanpa mencoba membandingkan partisipasi mana yang lebih baik dan yang mana lebih tinggi nilainya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Ndraha dalam Suratmi, dkk (2009; 173) mengatakan, bentuk- bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa: 1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi 2. Partisipasi dalam pemberian tanggung jawab dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak, maupun menerima dengan syarat 3. Partisipasi dalam merencanakan pembangunan 4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan 5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan 157 157
6. Partisipasi dalam menerima pembangunan Dalam pengertian partisipasi terkandung hal yang berkenan dengan pemberian sumbangan. Dalam kaitan ini maka pemberian sumbangan dalam suatu kegiatan pembangunan dapat beragam jenisnya, antara lain: 1. Partisipasi dengan pikiran 2. Partisipasi dengan tenaga 3. Partisipasi pikiran dan tenaga 4. Partisipasi dengan keahlian 5. Partisipasi dengan barang 6. Partisipasi dengan uang 7. Partisipasi dengan jasa-jasa Dusseldorp dalam Mardikanto dan Soebiato (2012: 84), mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa: 1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat 2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok 3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain 4. Menggerakkan sumber daya masyarakat 5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan 6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi faktor- faktor yang mendukungnya, yaitu: 1. Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi 2. Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong/ menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi 158 158
berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut. 3. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya (Slamet, 1994 dalam Fahruddin, 2010) Salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah daya pikir, akal, dan nalar yang dimilikinya. Ketiga daya inilah yang menyebabkan manusia mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan antara sesuatu yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan, antara yang wajar dengan yang tidak. Dengan kata lain, manusia dalam aksi dan interaksinya dengan sesama manusia akan terikat pada norma-norma moral dan etika. Keterikatan tersebut berlaku dalam semua tindakan yang dilakukan, dan perwujudannya pun akan bervariasi. Pengertian partisipasi dalam pembangunan bukanlah semata-mata partisipasi dalam melaksanakan program, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga partisipasi yang emansipatif. Pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat menghadapi persoalan tentang internalisasi nilai ke dalam lembaga sosial politik yang ada dalam kehidupan bernegara. Permasalahan pokoknya adalah pemahaman dan kepekaan terhadap perbedaan demokrasi formal dengan demokrasi material. Dalam diskursus teori pembangunan, pendekatan terhadap partisipasi masyarakat dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan, dalam mempromosikan proses demokratisasi dan pemberdayaan. Argumen efisiensi menjelaskan bahwa, partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mewujudkan suatu hasil dan dampak dari program dan kebijakan yang lebih baik, sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi masyarakat adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan individu yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu perubahan 159 159
yang positif dalam kehidupan masyarakat (Cooke dan Kothari dalam Alfitri, 2011:39). Konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat, merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama, dan memandang kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembangunan yang dilaksanakan hendaknya berpusat pada masyarakat dengan menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal (Korten dalam Alfitri, 2011:38-39). F. Pengembangan Masyarakat Melalui Partisipasi Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi menjadi salah satu bagian penting dalam pencapaian tujuan, karena perlu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, yaitu: 1. Identifikasi masalah, masyarakat bersama dengan para perencana atau pemegang otoritas kebijakan melakukan identifikasi permasalahan dalam bentuk diskusi kelompok, brain storming, identifikasi peluang, potensi dan hambatan ; 2. Proses perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan dan strategi dengan berdasar pada hasil identifikasi 3. Pelaksanaan pembangunan ; 4. Evaluasi, masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, apakah memberikan hasil guna (manfaat bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilaksanakan, merupakan inti dari proses evaluasi; a. Mitigasi, yaitu kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan; dan 160 160
b. Monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan. Dalam tahap ini, dimungkinkan juga adanya penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi yang terakhir dalam kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan (Alfitri, 2011:36-37). Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan saat ini. Partisipasi masyarakat di negara-negara ketiga merupakan strategi efektif untuk mengatasi masalah urbanisasi dan industrialisasi. Bank Dunia, meletakkan pemberdayaan sebagai salah satu obyek utama dalam partisipasi masyarakat. Sementara itu, strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kerjasama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM, termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui LSM, saat ini, merupakan kunci partisipasi efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan cara ini, masyarakat kecil (kelompok grassroot) dapat memperoleh keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Namun, penyertaan para sukarelawan LSM dalam proses pemberdayaan itu bukanlah satu-satunya cara pemberdayaan. G. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat, adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Pertanyaannya, apakah semua partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan. Pemberdayaan sangat terkait dengan demokrasi atau kebebasan individu atau masyarakat yang dimulai adanya kesadaran akan kebutuhan dan potensinya. Pemberdayaan prinsipnya menghindari unsur paksaan atau tidak demokratis. Salah satu 161 161
Dalam kenyataannya di lapangan, bisa terjadi adanya partisipasi masyarakat yang tidak didukung oleh kesadaran dan atau demokrasi. Bentuk partisipasi tersebut tidak bisa dikelompokkan dalam bentuk pemberdayaan. Prasyarat untuk terjadinya partisipasi dalam pembangunan menurut Slamet dalam Anwas (2014:94) adalah adanya kesempatan, ada kemampuan dan keterampilan, serta ada kemauan dari masyarakt tersebut. Kesempatan harus diciptakan seluas-luasnya melalui berbagai aktivitas yang riil dalam masyarakat. Kegiatan riil ini hendaknya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh klien/sasaran. Menciptakan kesempatan berpartisipasi antara lain melalui: 1. Pengembangan sumber daya alam yang tersedia 2. Memfasilitasi pasar yang terbuka untuk mengembangkan sesuatu 3. Membantu membangun sarana dan prasarana 4. Mendorong terciptanya kesempatan dan lapangan pekerjaan Kesempatan-kesempatan itu dapat diciptakan oleh agen pemberdayaan, melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang mungkin dapat dilakukan dan sesuai dengan potensi masyarakat. Membuka kesempatan bekerja dapat dilakukan mulai dari: 1. Kemudahan dalam mendapatkan informasi kesempatan kerja, 2. Memberikan perizinan, 3. Mempermudah prosedur 4. Kemudahan kredit termasuk sistem tanggung renteng 5. Subsidi bunga, dan kemudahan lainnya lapangan Kesempatan pekerjaan menjadi sangat penting, mengingat kesempatan bekerja merupakan indikator meningkatkan keberdayaan, meningkatkan pendapatan, dan tentu saja kesejahteraan masyarakat. Mengusahakan fasilitas kemudahan kesempatan kerja perlu didukung oleh kemampuan yang cukup dari masyarakat. Kemampuan individu dan masyarakat harus 162 162
ditingkatkan. Peningkatan kemampuan ini dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dll. Peningkatan kemampuan ini disesuaikan dengan potensi sumber daya alam, potensi masyarakat, serta situasi dan kondisi lingkungannya. Menurut Ryandono, dkk (2011: 9) agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif, maka syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 1. Waktu Untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu. Waktu yang dimaksud adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa. Pesan tersebut mengandung informasi tentang apa dan bagaimana, serta mengapa diperlukan peran serta. Pesan-pesan itu disampaikan melalui komunikasi, yaitu usaha dan kegiatan untuk menumbuhkan pengertian yang sama antara pemrakarsa yang disebut komunikator dan penerima pesan disebut komunikan. Pesan itu disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti, lambang tersebut harus dapat saling dimengerti dan dipahami. Penyebaran pesan dilakukan melalui sarana atau media tertentu seperti udara, radio, televisi, surat kabar, surat dan lain-lain, sehingga komunikasi dapat menerima dan menafsirkannya serta memahami apa yang dimaksud oleh komunikator. 2. Bilamana dalam kegiatan partisipasi ini dibutuhkan dana perangsang, hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan memanjakan, yang akan menimbulkan efek negatif. 3. Subyek partisipasi hendaklah relevan atau berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung, atau sesuatu yang menjadi perhatiannya atau interesnya. 4. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, dalam arti kata yang bersangkutan memiliki ruang lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator, 163 163
dan kalaupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditumbuhkan oleh komunikator. 5. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau sama-sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif/berhasil. 6. Para pihak yang bersangkutan bebas di dalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. 7. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak ada unsur pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran, atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif. H. Faktor Pendorong Berpartisipasi Mendorong partisipasi merupakan bagian kritis dari proses pengembangan masyarakat. Kondisi yang mendorong partisipasi masyarakat menurut Jim dan Frank Tesoriero dalam Alfitri (2011:41-42) adalah sebagai berikut: 1. Orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Cara ini dapat secara efektif dicapai jika masyarakat sendiri telah mampu menentukan isu atau aksi, dan telah mendominasi kepentingannya, bukan berasal dari orang luar yang memberikan mereka apa yang harus dilakukan. 2. Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan terhadap prospek peluang kerja lokal, akan kecil insentif untuk berpartisipasi. Perlu dibuktikan bahwa masyarakat dapat memperoleh sesuatu yang akan membuat perbedaan dan akan menghasilkan suatu perubahan. 164 164
3. Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai 4. Orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya. Hal ini berarti bahwa isu-isu seperti keamanan waktu, lokasi kegiatan, dan lingkungan tempat kegiatan akan dilaksanakan sangat penting dan perlu diperhitungkan dalam perencanaan proses berbasiskan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi faktor- faktor yang mendukungnya, yaitu: 1. Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi 2. Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong/ menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut 3. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor diseputar kehidupan, manusia yang saling berinteraksi antara yang satu dengan lainnya, seperti psikologis individu (needs, harapan, motif, reward), pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, serta peraturan dan pelayanan pemerintah (Fahruddin, 2010 :43-44). Menurut Hikmat partisipasi merupakan (2010:3-5) komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaliknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan 165 165
untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuannya dalam berpartisipasi. Lebih lanjut, pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan trasformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Salah satu agen internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin, melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong dirinya sendiri. Menurut Siagian (2002:219-220), kiranya sudah umum diterima, bahwa suatu aksioma dalam kehidupan berorganisasi adalah jika seseorang atau sekelompok orang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan tentang perubahan yang akan direalisasikan dalam organisasi, orang atau kelompok orang tersebut, akan tidak lagi menolaknya dan bersedia membuat komitmen agar keputusan yang diambil berhasil dalam pelaksanaannya. Asumsi mendasar di sini adalah, bahwa mereka yang diajak untuk berpartisipasi memang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi melalui pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya kepada pengambilan keputusan yang berkualitas tinggi. Selain itu, manajemen harus menyadari kelemahan kiat ini, yaitu melibatkan banyak orang. Dalam hal kompromi, diperlukan untuk mempengaruhi mutu keputusan, dan memerlukan pula waktu yang cukup panjang. Selanjutnya, Alfitri (2011:225-226) mengemukakan bahwa ,seseorang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu karena adanya motif yang menggerakkannya. Begitu pula ketika seseorang, kelompok atau kesatuan masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan karena dilandasi oleh motif tertentu. Motif di sini sebagai pendorong semangat keterlibatan masyarakat dalam suatu program. Sehingga dapat dijadikan pilar dalam menggerakkan 166 166
partisipasi masyarakat. Setidak-tidaknya bisa dilihat lima motif, yang masing-masing dapat bekerja sendirian, maupun bekerja bersamaan. Kelima motif tersebut adalah: 1. Motif Psikologi Kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, atau rasa telah mencapai sesuatu (achievement) dapat merupakan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan, termasuk juga untuk berpartisipasi meskipun kegiatan atau partisipasinya itu tidak akan menghasilkan keuntungan (baik berupa uang ataupun materi). 2. Motif Sosial Ada dua sisi motif sosial, yakni untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindarkan dari terkena pengendalian sosial. Orang akan suka hati berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan manakala keikutsertaan itu akan membawa dampak meningkatnya status sosialnya. Pada sisi yang negatif, orang akan terpaksa berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan karena takut terkena sanksi sosial (tersisih atau dikucilkan oleh warga masyarakat). Motif semacam ini dikendalikan oleh norma sosial yang masih kuat di masyarakat. Terutama yang masih bersifat paguyuban. Persambungan yang kokoh antara lambang pembangunan dengan lambang yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan pembangunan haruslah diajarkan ke dalam idiom dan lambang masyarakat setempat. 3. Motif Keagamaan. Berbeda dengan motif psikologi yang didasarkan pada pencapaian prestasi dan motif sosial yang berlandaskan status sosial dan pengendalian sosial, motif keagamaan didasarkan pada kepercayaan kepada kekuatan yang ada di luar manusia (Tuhan, sesuatu yang gaib, supernatural). Agama sebagai ideologi sosial yang mempunyai berbagai macam fungsi bagi pemeluknya, yaitu fungsi-fungsi : inspiratif, normatif, 167 167
integratif, Melalui identifikatif dan operatif/motivatif. aktualisasi fungsi itu, agama dapat meningkatkan peranannya di dalam proses pembangunan dan lebih dari itu, agama dapat meningkatkan peran para pemeluknya dalam proses pembangunan. Persoalannya adalah bagaimana menemukan idiom dan lambang-lambang yang dapat mengintegrasikan agama dengan proses pembangunan. 4. Motif Ekonomi Laba adalah motif ekonomi yang dapat dan bahkan seringkali efektif mendorong orang mengambil keputusan untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan pembangunan. Pengambilan keputusan (yang bersifat ekonomis) dapat mengambil dua bentuk strategi, yaitu maximum profit dan minimum cost. Dengan menggunakan tata nalar ekonomi, orang akan memutuskan berpartisipasi (dalam suatu kegiatan) manakala kegiatan itu dapat menghasilkan manfaat dan keuntungan bagi dirinya atau bagi perusahaan atau kelompoknya, atau akan ikut berpartisipasi jika tidak akan memperoleh kerugian atau paling tidak kerugian yang diperoleh dari dari partisipasinya lebih kecil dari pada kerugian yang dapat diderita karena tidak ikut berpartisipasi. 5. Motif Politik Dasar utama motif politik ini adalah kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besar kecilnya kekuasaan yang dapat diperoleh dari pertisipasinya di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Makin besar kekuasaan yang mungkin diperoleh dari keterlibatannya, maka makin kuat pula kemungkinan untuk ikut berpartisipasi. Dari penjelasan jenis motif partisipasi masyarakat tersebut, bisa dipahami kelima motif itu dapat bekerja secara parsial maupun serentak. Selain itu, untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara memanipulasi motif, haruslah ditentukan 168 168
suatu kombinasi yang optimal dari berbagai motif yang mungkin ada. Oleh karena itu, sangat penting mengetahui peta motif yang ada pada diri seseorang, kelompok dan dalam kesatuan masyarakat. Hanya dengan mengetahui peta motif itu secara tepat maka kemungkinan untuk melakukan kombinasi yang optimal dari berbagai motif terbuka luas. 169 169
BAB VIII PENDEKATAN KELOMPOK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Konsepsi Dasar Manusia sebagai mahluk hidup ciptaan Tuhan telah ditakdirkan untuk selalu hidup bersama dengan manusia lainnya, dengan kata lain bahwa, manusia selama hidupnya tidak akan mungkin dapat hidup sendiri. Hal ini disebabkan karena manusia hidup dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sehingga manusia yang satu akan menutupi kekurangan manusia lainnya, mengakibatkan lahirlah rasa saling ketergantungan dan tolong-menolong. Melalui adanya rasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan tersebut, maka terciptalah adanya kumpulan- kumpulan manusia yang mempunyai tujuan hidup dan cita-cita yang sama, jumlah anggotanya ada yang sedikit maupun dalam jumlah yang lebih banyak, yang biasa disebut dengan istilah kelompok. Setiap kelompok tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-beda, jadi akan menerapkan strategi yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan para anggota setiap kelompok akan bahu- membahu mengerahkan kemampuannya untuk mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka pendekatan kelompok adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Melalui kelompok informas- informasi terkait proses pemberdayaan dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat penerima manfaat, selain itu jika ditunjang dengan terciptanya kelompok yang dinamis (dinamika kelompok) dalam masyarakat akan lebih mempermudah fasilitator pemberdayaan dalam melakukan pembinaan, karena tidak sedikit kegiatan- 170 170
kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya dapat berjalan dengan baik dan suksess jika dilaksanakan secara berkelompok. Misalnya, program pemberdayaan petani padi yang hampir semua kegiatan mesti dilaksanakan secara berkelompok, atau dengan kata lain harus ada kerjasama yang baik mulai dari waktu tanam yang serentak, pengendalian hama dan penyakit, sampai pada waktu panen yang bersamaan, dan memasarkan secara berkelompok. Dengan berkelompok, maka produksi yang dihasilkan petani akan jauh lebih baik (kuantitas, kualitas dan kontinyuitas). Jika pemasaran produksi dilaksanakan melalui kelompok, akan berdampak positif karena petani mempunyai posisi tawar yang kuat (bargaining position), sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh petani akan lebih besar, yang dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan terciptanya kemandirian petani. Kelompok adalah sesuatu yang alami, karena manusia sebagai mahluk sosial akan berinteraksi satu dengan yang lain sehingga membentuk kelompok-kelompok tertentu. Johnson dalam Zulkarnain (2013:1-4) menjabarkan tujuh definisi kelompok yang paling umum yaitu: 1. Tujuan Kelompok dapat diartikan sebaga sejumlah orang yang berkumpul bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kelompok tersebut ada untuk suatu alasan. Orang membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang tidak dapat mereka capai sendiri. Yang menjadi pertanyaan apakah kelompok tetap ada tanpa adanya tujuan yang menguntungkan, yang berusaha dicapai oleh para anggotanya? 2. Ketergantungan Kelompok dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang bergantung dalam beberapa hal. Setiap individu bukanlah kelompok sebelum ada suatu peristiwa yang mempengaruhi mereka satu sama lain. Kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki perasaan senasib, sehingga perasaan yang satu dapat 171 171
dirasakan oleh anggota lain. Ketergantungan ini memang berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya, walaupun diakui bahwa keeratan keanggotaan kelompok tergantung dari tingkat ketergantungan anggota satu dengan anggota yang lainnya. 3. Interaksi antar Individu Kelompok dapat diartikan sebagai sejumlah individu yang berinteraksi satu sama lain, sehingga kelompok tidak ada sebelum ada interaksi. Kelompok adalah sejumlah individu yang melakukan komunikasi selama jangka waktu tertentu secara langsung tanpa melalui perantara. Definisi ini berusaha mendeskripsikan pengertian kelompok berdasarkan yang dilihat oleh teori ketergantungan. teori ketergantungan melihat dari sudut vertikal, Bedanya Sedangkan teori interaksi Homans melihat dari sudut horizontal yang menitikberatkan pada jaringan-jaringan sosial yang sekaligus berfungsi sebagai media interaksi dan perekat kelompok. 4. Persepsi Keanggotaan Kelompok dapat diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang menganggap diri mereka berada dalam suatu kelompok. Para anggota kelompok masuk kedalam kelompok karena memiliki persepsi sendiri tentang kelompok ini. Interaksi di dalam kelompok, terutama tatap muka, akan menimbulkan makna tersendiri. Makna tadi ditangkap melalui indra yang berproses melalui persepsi. Menangkap impresi- impresi melalui persepsi akan dapat melahirkan perilaku kelompok oleh individu sebagai anggota kelompok. 5. Hubungan Terstruktur Kelompok diartikan sebagai sekumpulan individu yang interaksinya tersusun oleh serangkaian peran dan norma-norma. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli sosiologi yang memandang kelompok sama dengan organisasi. Sehingga para ahli tersebut beranggapan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai kelompok, apabila: 172 172
a. Setiap anggota harus bahwa dia merupakan bagian dari kelompok b. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain c. Minimal harus terdapat sesuatu faktor yang merupakan milik bersama, sehingga mempererat hubungan antar anggota d. Mempunyai struktur sebagai kaidah perilaku e. Memiliki sistem dan berproses Definisi sosiologi ini lebih menekankan pada aspek status, peran dan norma yang erat kaitannya dengan struktur kelompok. 6. Motivasi Kelompok dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang mencoba untuk memuaskan beberapa kebutuhan pribadi melalui kebersamaan mereka. Berdasarkan definisi ini, sekelompok orang bukanlah kelompok sebelum mereka terdorong oleh alsan pribadi untuk bergabung dalam sebuah kelompok. Orang-orang menjadi anggota kelompok untuk mendapatkan penghargaan, atau untuk memuaskan keanggotaan mereka. Kelompok akan tetap kompak apabila dalam pertimbangannya selalu memiliki unsur pertimbangan keuntungan dan kerugian. Jika anggota merasa mendapatkan keuntungan maka kelompok itu akan tetap solid. Sebaliknya apabila tidak, maka kelompok tersebut kemungkinan akan bubar. Agar kelompok tetap utuh dan anggotanya merasa mendapatkan keuntungan, maka dibutuhkan adanya pemimpin. Fungsi pemimpin adalah untuk menjaga adanya keselarasan dan mendistribusikan keuntungan pada seluruh anggota. Keberhasilan pemimpin menjadikan anggota termotivasi untuk bertahan dalam kelompoknya. Sehingga kehendak anggota mendominasi secara kuat terhadap semua gerak kelompok. 7. Pengaruh Yang menguntungkan Kelompok diartikan sebagai sekelompok orang yang mempengaruhi satu sama lain. Sekelompok orang bukanlah suatu 173 173
kelompok, sebelum mereka mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain, dan karakter dasar yang menjelaskan suatu kelompok adalah pengaruh antar pribadi. Selanjutnya pendapat lain mengatakan, kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dengan cara-cara tertentu, sehingga perilaku dan prestasi seseorang mempengaruhi perilaku dan prestasi orang lain. Dinamika kelompok menurut Danim (2004:144) diartikan sebagai kondisi dinamis, yang tercipta atau diciptakan oleh sekelompok atau lebih manusia organisasional dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kondisi dinamis adalah aktivitas progresif yang muncul dari individu atau anggota kelompok. Kondisi dinamis tersebut tercermin dalam pola interaksi, aktivitas rutin keseharian, pancaran mata, atau sifat-sifat kondusif lain, yang diarahkan kepada usaha memacu tujuan tertentu. Kondisi dinamis ini akan mempermudah usaha untuk memacu kegiatan-kegiatan yang produktif, sebaliknya kondisi yang statis tidak memungkinkan terciptanya dinamika kerja produktif. Dinamika kelompok merupakan kata majemuk, yang terdiri dari kata dinamika dan kelompok. Secara harfiah dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya. Dinamika berasal dari istilah dinamis, berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah. Dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur satu dengan lainnya, karena adanya pertalian langsung di antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur mengalami perubahan, maka unsur-unsur lainnya akan ikut mengalami perubahan. Jadi dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti, adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini terjadi karena selama ada 174 174
kelompok, maka semangat kelompok (group spirit) akan terus menerus ada dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Sedangkan pengertian kelompok tidak terlepas dari elemen keberadaan dua orang atau lebih, yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, pengertian dinamika dan pengertian kelompok jika digabungkan akan menjadi pengertian dinamika kelompok. Serta pengertian dinamika kelompok setidaknya memiliki beberapa unsur yaitu : 1. Adanya kumpulan dua orang atau lebih 2. Melakukan interaksi 3. Anggota saling mempengaruhi satu dengan lainnya 4. Keadaan kelompok dari waktu ke waktu sering berubah-ubah atau bergerak (Zulkarnain, 2013:25) Dari pokok pengertian-pengertian dinamika kelompok tersebut, dapat ditarik berbagai persoalan yang menjadi objek studi dinamika kelompok. Persoalan dinamika kelompok ialah semua gejala kejiwaan yang disebabkan oleh kehidupan bersama dalam kelompok, yang diuraikan oleh Benedict dalam Zulkarnain (2013:26) sebagai berikut: 1. Persatuan Berkaitan dengan tingkah laku anggota kelompok seperti proses pengelompokan, intensitas anggota, arah pilihan, nilai manfaat kelompok. 2. Dorongan Yaitu persoalan minat anggota terhadap kehidupan berkelompok 175 175
3. Struktur Yakni persoalan pada bentuk pengelompokan dan bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, keterlibatan kerja 4. Pimpinan Yakni persoalan pada bentuk, tugas, sistem kepemimpinan, dll 5. Perkembangan kelompok Persoalannya menentukan kehidupan kelompok yang terlihat pada perubahan dalam kelompok, ketentraman anggota dalam kelompok, perpecahan kelompok, dll. Di dalam dunia manajemen, metode dinamika kelompok dinilai cukup ampuh dalam memecahkan berbagai masalah keorganisasian. Orang-orang yang hidup dalam zaman modern saat ini, semakin sadar bahwa kekuatan individu menjadi sangat tidak berarti jika dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan kelompok. Anggota kelompok akan optimal dalam mencapai tujuan yang produktif, jika mampu menciptakan dinamika yang kondusif. Kompleksitas kegiatan manajemen membawa masalah dan tantangan baru, bahwa aktifitas individual tidak mungkin lagi mampu mencapai tujuan organisasi secara berarti. Para pemimpin organisasi, atau fasilitator pemberdayaan masyarakat dituntut untuk memberikan kekuatan formal melalui tata kelompok yang dinamis. Kelompok yang tidak mempunyai dinamika kerja yang tinggi dapat menimbulkan kerugian, sebaliknya kelompok yang dapat membangun dinamika yang dinamis, akan sangat menunjang terjadinya berbagai perubahan yang dikehendaki. B. Proses Terbentuknya Kelompok Dan Interaksi Kelompok Teori mendasar tentang terbentuknya kelompok karena adanya afiliasi (pertalian atau hubungan) di antara orang-orang tertentu. Teori ini disebut propinquity yaitu teori kedekatan. 176 176
Artinya adalah bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya (spatial and geographical proximity). Teori ini meramalkan bahwa, mahasiswa yang duduk berdekatan akan lebih mudah berkelompok, dibandingkan yang duduknya berjauhan. Demikian halnya situasi pada sebuah kantor, pegawai yang berada dalam ruangan yang sama akan lebih mudah berkelompok, dibandingkan dengan pegawai yang berbeda ruangan. ( Thoha, 2012 : 79-81 ) lanjut dikemukakan bahwa teori pembentukan kelompok yang lebih komprehensif adalah suatu teori yang berasal dari George Homans. Teorinya berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen (perasaan atau emosi). Tga elemen ini satu sama lain berhubungan secara langsung, dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Lebih 1. Semakin banyak aktivitas-aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain (shared), semakin beraneka interaksi- interaksinya, dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen- sentimen mereka. 2. Semakin banyak interaksi-interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan (shared) pada orang lain. 3. Semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain, dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Selanjutnya menurut Danim (2004:146-147) proses kelompok dapat dirumuskan sebagai prosedur demokrasi, dimana individu dalam kelompok secara bersama mengidentifikasi, mencari, dan berusaha memecahkan masalah untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan proses kelompok adalah meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu tidak akan meningkat, bahkan tidak dapat dicapai sama sekali, jika hanya dilakukan secara individual atau sendiri- 177 177
sendiri. Proses kelompok memiliki seperangkat nilai penting dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Adapun Nilai-nilai yang terkandung di dalam proses kelompok antara lain: 1. Membangun moral kelompok yang tergabung dalam satu wadah kerja sama Proses kelompok dapat menciptakan kepuasan dan dengan demikian akan meningkatkan moral atau kegairahan kerja individu di dalam kelompok. Kegairahan kerja yang dimaksudkan adalah, kelompok merasa sadar bahwa karena interaksi antar merekalah mampu tercipta prakarsa-prakarsa kritis. Di dalam diri individu ada dorongan bekerja, dan hal itu antara lain muncul karena rasa penghargaan kelompok. 2. Membangun sifat-sifat kepemimpinan Kepemimpinan selalu merupakan interaksi antara manusia, dan karenanya proses kelompok dapat menciptakan sifat-sifat kepemimpinan yang diinginkan. Sifat-sifat kepemimpinan ini muncul antara lain sebagai akibat adanya : a. Proses interaksi antar individu, b. Rasa kebersamaan dan saling mempengaruhi, c. Proses pengalihan tugas, d. Peniruan-peniruan, pembinaan mental dll. 3. Pencapaian tujuan organisasi secara cepat Kelompok kerja atau individu-individu di dalam organisasi laksana satu kesebelasan sepak bola, satu sama lain mempunyai peran berbeda. Perbedaan tersebut membentuk kesebelasan yang kuat dan dapat meraih medali dalam satu pertandingan. Demikian halnya manusia daalam organisasi. Pencapaian tujuan organisasi secara tepat, cepat, dan berkualitas tergantung kepada proses kerja kelompok, karena satu sama lainnya akan membantu atau bekerja bersama. Dari kerja sama itulah tujuan organisasi dapat dicapai. 178 178
4. Delegasi tugas dalam proses pembuatan keputusan Tanggung jawab organisasi bukan semata-mata ada di tangan manajemen saja, melainkan juga terletak pada semua anggota. Pada umumnya manajer atau pimpinan terlalu sibuk dengan tugas- tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun generik. Dengan proses kelompok, semua anggota mempunyai rasa ikut serta dan dengan itu pulalah proses pembuatan keputusan, kebijakan-kebijakan, atau tindakan-tindakan dapat dilakukan melalui proses delegasi tugas- tugas. Proses kelompok dapat diterapkan baik dalam organisasi formal maupun non formal. Untuk terlaksananya proses kelompok yang efektif, maka harus menempuh langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi masalah yang relevan 2. Menentukan langkah-langkah pemecahan masalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan seperti: a. Kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan suatu masalah? b. Alasan apa sehingga masalah itu perlu dipecahkan melalui proses kelompok? c. Mekanisme kerja bagaimana yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan hasil pemecahan masalah itu. Dalam proses interaksi kelompok, perilaku individu dapat tampak dalam bentuk penyesuaian diri dengan norma kelompok, merasakan dirinya sebagai anggota kelompok dan terdapatnya perilaku menyimpang dalam kelompok, seperti: 1. Conformity Konformitas merupakan penyesuaian perilaku seseorang selaras dengan norma kelompok. Sebagai anggota kelompok kita mengharapkan dapat diterima oleh kelompok, karenanya harus menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Kelompok dapat memberikan tekanan yang kuat pada individu untuk 179 179
mengubah sikap dan perilakunya agar sesuai dengan standar kelompok. 2. Reference Groups Kelompok yang penting dinamakan reference groups, di mana seseorang peduli pada anggota lain, mendefinisikan dirinya sebagai anggota atau akan menjadi anggota, dan merasa anggota kelompok adalah penting bagi dirinya. Kemudian implikasinya adalah bahwa semua kelompok tidak memaksakan tekanan konformitas yang sama pada anggotanya. 3. Deviant Workplace Behavior Adalah perilaku tempat kerja menyimpang merupakan perilaku sukarela yang melanggar norma organisasional penting dalam melakukannya, menantang kesehatan, organisasi atau anggotanya. C. Dasar-Dasar Daya Tarik Antar Manusia (Interpersonal Attraction) Ada berbagai alasan mengapa seseorang tertarik kepada yang lainnya, sehingga dapat terjalin hubungan dalam kelompok. Menurut Thoha (2012:93-99) alasan-alasan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kesempatan untuk berinteraksi Dasar pokok yang sangat penting dari daya tarik antar individu dan pembentukan kelompok adalah secara sederhana karena adanya kesempatan berinteraksi satu sama lain. Hal ini dapat dipahami secara jelas, bahwa orang yang jarang melihat, atau berbicara satu sama lain sulit dapat tertarik. Kesan ini membuktikan bahwa interaksi antar individu akan menimbulkan adanya daya tarik, atau daya tarik ini timbul karena adanya interaksi antara orang per orang. Hasil-hasil penelitian membuktikan bahwa faktor lingkungan juga merupakan penentu untuk menaikkan atau 180 180
mengurangi kesempatan berinteraksi. Kesempatan berinteraksi ini secara langsung mempunyai pengaruh terhadap daya tarik dan pembentukan kelompok. 2. Status Status merupakan salah satu faktor yang menentukan pula dalam daya tarik antar individu. Siapa berinteraksi dengan siapa, seringkali status merupakan faktor penentu. Ada dua tendensi di bidang status ini, yaitu seseorang tertarik kepada orang lain karena adanya kesamaan status, dan seseorang itu akan lebih suka berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai status lebih tinggi. lebih menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai status tinggi lebih menyukai berinteraksi sesamanya. Adapun kecenderungan kedua bahwa orang-orang dari kelompok status rendah lebih mau tertarik pada mereka yang berstatus tinggi dibandingkan dengan sesama statusnya. 3. Kesamaan Latar belakang Kecenderungan pertama Latar belakang yang sama merupakan salah satu faktor penentu dari proses daya tarik individu untuk berinteraksi satu sama lainnya. Kesamaan latar belakang, seperti misalnya usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, ras, kebangsaan, dan status sosial ekonomi seseorang akan memudahkan mereka untuk menemukan daya tarik berinteraksi satu sama lainnya. Berdasarkan hasil penelitian Lott dan Lott, bahwa kesamaan status sosial ekonomi, agama, jenis kelamin, dan umum, merupakan suatu bukti bahwa seseorang individu cenderung mau berinteraksi dengan orang lain. Kesamaan ras atau kebangsaan juga merupakan daya tarik mengapa seseorang melakukan hubungan dan interaksi sesamanya. Dari faktor kesamaan ras dan kebangsaan ini, kita dapat menganalisis mengapa orang Cina di Indonesia hidupnya selalu eksklusif. 181 181
4. Kesamaan Sikap Kesamaan sikap ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut dari kesamaan latar belakang. Orang-orang yang mempunyai kesamaan latar belakang nampaknya mempunyai kesamaan pengalaman, dan orang yang mempunyai kesamaan pengalaman ini lebih memudahkan untuk berinteraksi, dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kesamaan pengalaman. Kesamaan yang didasarkan dari pengalaman yang melatarbelakangi itu membawa orang-orang ke arah kesamaan sikap. Contohnya dapat dilihat dalam pergaulan seperti: a. Orang bertetangga, b. Antar mahasiswa, c. Teman sejawat, d. Pasangan suami-isteri, e. Tentara f. Buruh pabrik, petani dll Dalam memahami dasar-dasar ini hendaknya kita tidak berpandangan sempit, misalnya satu kasus hanya dilihat dari satu dasar saja, tanpa melihat dasar-dasar daya tarik yang lain. Contohnya, seseorang yang letak jarak tempat tinggalnya atau lokasi tempat kerjanya berdekatan, tetapi nampak tidak berhubungan erat, bahkan menunjukkan sikap bermusuhan. Hal tersebut jangan dilihat dari dasar jarak saja, atau pengaturan arsitektur, namun mungkin disebabkan karena latar belakang yang tidak sama, dan seterusnya. Hal ini tentunya sangat terkait dengan suatu sistem yang biasa disebut sistem sosial yang ada dalam masyarakat, yang setiap saat dapat saja mengalami perubahan atau dengan kata lain dapat bersifat dinamis. Menurut Sztompka (2010:3-4) perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa tergantung pada sudut jenis, pengamatan : apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak sederhana, 182 182
tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan dari hasil keadaan berbagai komponen sebagai berikut: a. Unsur-unsur pokok (misalnya : jumlah dan jenis individu, serta tindakan mereka) b. Hubungan antar unsur (misalnya : ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan antar individu, integrasi) c. Berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem (misalnya : peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu, atau diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial). d. Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi, dll). e. Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen, atau divisi khusus yang dapat dibedakan). f. Lingkungan (misalnya : keadaan alam atau lokasi geopolitik). Terciptanya keseimbangan atau kegoncangan, konsensus atau pertikaian, harmoni atau perselisihan, kerjasama atau konflik, damai atau perang, kemakmuran atau krisis dan sebagainya, berasal dari sifat saling memengaruhi dari keseluruhan ciri-ciri sistem ssosial yang kompleks. D. Pengembangan Kelompok Suatu kelompok tidak terbentuk dengan sendirinya dan secara langsung. Tetapi kelompok berkembang secara bertahap. Menurut Robbins dan Judge dalam Wibowo (2014:167-168) mengemukakan bahwa pengembangan kelompok pada umumnya dilakukan melalui lima tahapan, sehingga dinamakan the five-Stage Group-Development Model, dilakukan melalui tahapan: 183 183
1. Forming Tahap forming ditandai oleh banyaknya ketidakpastian tentang maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Anggota mempertimbangkan tipe perilaku apa yang dapat diterima. Tahapan ini selesai apabila anggota mulai berpikir bahwa diri mereka sebagai bagian dari kelompok. 2. Storming Tahap storming adalah tentang konflik dalam kelompok. Anggota menerima keberadaan kelompok, tetapi menolak memaksa pada individualitas. Selanjutnya terjadi konflik tentang siapa yang akan mengawasi kelompok. Ketika tahap ini selesai, akan terdapat hierarki kepemimpinan yang relatif jelas dalam kelompok. 3. Norming Tahap norming hubungan dekat berkembang dan kelompok menunjukkan kepaduan atau kohesivitas. Karenanya timbul perasaan kuat atas identitas dan persahabatan. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok menguat dan kelompok telah menstimulasikan harapan bersama tentang apa yang menjadi perilaku anggota yang benar. 4. Performing Tahap performing. Struktur pada titik ini adalah fungsional dan diterima sepenuhnya. Energi kelompok berpindah dari sekedar untuk saling mengetahui dan memahami, menjadi untuk mewujudkan tugas. 5. Adjourning Tahap adjourning merupakan persiapan untuk pembubaran bagi kelompok yang bersifat temporer, yang mempunyai tugas terbatas. Sedangkan kelompok kerja yang bersifat permanen, tahap performing merupakan tahap akhir dalam pengembangan. Selanjutnya dikemukakan oleh Winardi (2008:197-200) bahwa proses perkembangan dari sekelompok orang-orang luar ke 184 184
dalam sebuah unit anggota-anggota tim yang terkoordinasi dengan baik dan yang bersifat kohesif, memerlukan waktu dan interaksi secara intensif antara para anggota kelompok tersebut. Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa andaikata para anggota kelompok memiliki peluang terbatas untuk berinteraksi, maka mereka tidak akan pernah mengembangkan suatu unit yang terkoordinasi. Dalam kondisi-kondisi demikian, kelompok-kelompok biasanya mengikuti tahapan perkembangan seperti berikut: 1. Penerimaan bersama (mutual acceptance) Penerimaan bersama, strategi inisial untuk menimbulkan kepercayaan antara anggota-anggota kelompok adalah tahapan penerimaan bersama (the mutual acceptance stage). Sewaktu kelompok berkumpul, komunikasi akan diawasi dan para anggota enggan menyatakan atau mengutarakan sikap dan perasaan mereka sebenarnya. Jelas kiranya, bahwa beberapa diantara anggota kelompok tersebut pada tahapan ini kurang cocok bagi mereka, sewaktu mereka makin lama makin mengenal sifat-sifat para anggota lainnya. Tahapan pertama ini merupakan sebuah tahapan uji coba, di mana masing-masing orang berupaya untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang sisa kelompok yang ada, tanpa terlampau banyak mengungkapkan diri mereka sendiri terhadap pihak lain. 2. Komunikasi dan pengambilan keputusan setelah penerimaan bersama telah dicapai, maka para anggota kelompok mulai berkomunikasi secara terbuka satu sama lainnya. Kuantitas komunikasi bukan saja meningkat, tetapi komunikasi cenderung lebih bersifat terbuka dan jujur tentang perasaan-perasaan dan persoalan-persoalan yang kini dianggap penting bagi kelompok yang bersangkutan. Setelah tahapan ini tercapai, maka kelompok tersebut dapat mulai menyajikan solusi-solusi terhadap masalah- Komunikasi dan pengambilan keputusan, 185 185
masalah umum dan menganalisisi alaternatif-alternatif pemecahan masalahnya. 3. Motivasi dan produktivitas Motivasi dan produktivitas, dengan lebih sedikitnya konflik- konflik antar individu yang terjadi, maka akan mempengaruhi kelompok yang ada dan adanya suatu fokus perhatian atas persoalan-persoalan, atau masalah-masalah yang lebih penting, maka kelompok tersebut dapat mulai berkonsentrasi pada tugas- tugas yang mereka hadapi. Upaya-upaya apa yang diperlukan untuk mencapai sasaran- sasaran, kini diperbincangkan dalam sebuah atmosfir kelompok. Komunikasi mungkin kurang pada tahapan ini dibandingkan dengan tahapan inisial, mengingat bahwa persoalan-persoalan antara perorangan kini telah dipisahkan. 4. Pengawasan Pengawasan dan Organisasi, tahapan pengawasan dan organisasi, merupakan langkah akhir dalam pembentukan kelompok. Kumpulan individu-individu dewasa ini sudah benar- benar merupakan sebuah kelompok, dalam arti bahwa kelompok tersebut mendominasi individu-individu. Norma-norma kelompok kini telah diterapkan untuk mengendalikan perilaku individual dan struktur sosial, kelompok tersebut kini telah digariskan dengan mantap. Walaupun tahapan- tahapan yang disajikan bersifat tipikal bagi kebanyakan kelompok- kelompok, terdapat adanya faktor-faktor yang atau dapat mengubah proses bersangkutan atau memperpanjang setiap tahapan tertentu. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila anggota-anggota kelompok tersebut masuk ke dalam kelompok yang ada secara konstan, maka akan lebih sulit untuk mencapai tahapan akhir. 186 186
E. Manfaat Dinamika Kelompok Mengapa memahami dinamika kelompok merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini disebabkan tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang dapat hidup sendiri, atau mengerjakan sesuatu secara individual untuk memenuhi kehidupannya, karena itu dibutuhkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam masyarakat untuk mempermudah pekerjaan dan dapat terlaksana dengan baik. Yang penting dalam kelompok tersebut adalah bukannya persamaan dan perbedaan satu sama lainnya, akan tetapi saling ketergantungan atau interdependensinya. Sebab, kelompok ini tidak terdiri dari atom-atom bebas yang lepas satu sama lainnya. Juga bukan merupakan kesatuan yang statis, akan tetapi merupakan satu totalitas (dari individu-individu, dari bagian/onderdil- onderdil) yang bersifat sangat dinamis, yang disebut sebagai satu gestalt. Gestalt ini merupakan unit yang tertutup dan utuh, dengan sifat-sifat totalitas tersendiri. Maka totalitas ini adalah lebih (banyak) dari pada penjumlahan unsur-unsur bagiannya. Bagian-bagian dari gestalt itu sendiri tidak mempunyai arti, sebab ditentukan oleh sifat totalitas tadi (Kartono, 2010:112). Adapun fungsi dinamika kelompok, Sunarto dalam Zulkar- nain (2013:28-29) mengemukakan beberapa fungsi tersebut, yaitu: 1. Individu satu dengan yang lain akan terjadi kerjasama saling membutuhkan, sebab individu tidak dapat hidup sendiri di dalam masyarakat 2. Melalui dinamika kelompok, segala pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dapat teratasi, mengurangi beban pekerjaan yang besar, sehingga waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dapat diatur secara tepat, efektif dan efisien. Sebab dalam dinamika kelompok, pekerjaan besar akan dibagi-bagi sesuai dengan bagian kelompoknya masing-masing. 187 187
3. Meningkatkan masyarakat yang demokratis, sebab individu satu dengan yang lain akan dapat memberikan masukan atau berinteraksi dengan lainnya dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Sedangkan tujuan dinamika kelompok antara lain adalah: 1. Membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai 2. Menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain 3. Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok 4. Menimbulkan adanya itikad yang baik di antara sesama anggota kelompok Sehingga manfaat atau faedah mempelajari dan memahami dinamika kelompok adalah: 1. Manfaat bagi perorangan Individu akan memperoleh gambaran tentang partisipasi dari peserta lain, serta dapat menarik pelajaran dari berbagai aktivitas yang telah dilakukan dan diceritakan oleh peserta lain. 2. Manfaat bagi kelompok, adalah dapat : a. Mengetahui cara memecahkan masalah bersama, b. Cara merencanakan bersama, c. Cara menentukan norma bersama, d. Pencapaian konsensus bersama, e. Kerjasama, f. Mengatasi konflik , dan g. Cara mengambil keputusan bersama. 3. Manfaat bagi organisasi Dapat belajar tentang kerjasama dalam kelompok dan antar kelompok, serta kesatuan bahasa dan komunikasi dalam 188 188
memecahkan masalah antar kelompok 4. Manfaat bagi pemimpin Dapat menyerasikan antara kepentingan kepentingan anggota organisasi. 4. Manfaat bagi pemimpin Dapat menyerasikan antara kepentingan kepentingan anggota organisasi. F. Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok Setiap individu mempunyai pengaruh terhadap individu- individu lainnya, pengaruh tersebut makin lama makin tumbuh. Beberapa individu mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap individu-individu lainnya, dan beberapa kondisi lebih berpengaruh terhadap kondisi-kondisi tertentu. Dengan mengembangkan kemampuan untuk mempengaruhi, dapat diperoleh suatu kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja bersama dengan kepercayaan, serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka. Kepemimpinan tumbuh secara alami diantara orang-orang yang dihimpun untuk mencapai suatu tujuan dalam satu kelompok (Terry, 2009:152). Secara sosial psikologis, kepemimpinan menurut Zulkarnain (2013:91-92) merupakan produk dari interaksi sosial. Organisasi yang memerlukan kerjasama antar manusia akan menyadari bahwa masalah manusia yang utama adalah masalah kepemimpinan. Selanjutnya, perkembangan kepemimpinan bisa ditinjau dari kepemimpinan pra ilmiah. Pada tingkatan pra ilmiah, kepemimpinan disandarkan pada pengalaman intuisi, dan kecakapan praktis. Kepemimpinan itu dipandang sebagai pembawaan seseorang sebagai anugerah Tuhan. Sehingga dicarilah orang yang mempunyai sifat-sifat istimewa yang dipandang sebagai syarat suksesnya seorang pemimpin. Sedangkan pada tingkatan ilmiah, kepemimpinan dipandang sebagai fungsi, bukan sebagai kedudukan atau pembawaan pribadi seseorang. Sehingga diadakanlah suatu analisis tentang unsur-unsur, fungsi, ilmiah menuju kepemimpinan 189 189
dan syarat-syarat apa yang diperlukan agar pemimpin dapat bekerja efektif dalam situasi yang berbeda atau tidak sama. Konsepsi baru tentang kepemimpinan melahirkan peranan baru yang harus dimainkan oleh seorang pemimpin. Titik berat beralih dari pemimpin sebagai orang yang membuat rencana, berfikir dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok, serta memberikan arah kepada orang lain, kepada anggapan, bahwa pemimpin adalah pelatih dan koordinator bagi kelompoknya. Fungsi utama adalah membantu kelompok belajar memutuskan dan bekerja secara lebih efisien. Dalam perannya sebagai pelatih, seorang pemimpin dapat memberikan bantuan-bantuan yang khas kepada kelompok, yaitu: 1. Pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik 2. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri 3. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja 4. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dengan kelompok 5. Pemimpin memberi kesempatan kelompok untuk belajar dari pengalaman itu, dinamika kelompok mempersyaratkan pendidikan dalam kelompok. Maksudnya, bahwa seseorang dapat saja menjadi pemimpin asalkan ia dapat mementingkan kebutuhan- kebutuhan kelompok dalam rangka menjalankan kepemimpinannya. Hal ini dapat dilakukan seseorang dengan jalan melatih diri dalam kehidupan kelompoknya atau belajar memimpin dalam kelompok. Sementara tidak mengurangi kemungkinan bagi setiap orang untuk menjadi pemimpin kelompok, maka kenyataannya bahwa orang-orang yang telah dipilih kelompok dan dipercaya untuk memimpin kelompok dapat menjadi pemimpin, karena Dengan 190 190
pertimbangan bahwa ia dapat mengerti dan mementingkan kebutuhan-kebutuhan kelompoknya. Ditinjau dari segi ini, maka kepemimpinan merupakan keseluruhan dari keterampilan dan sikap, serta merupakan suatu hal yang dapat dipelajari dan dapat diajarkan. Sehingga kepemimpinan bisa dipelajari serta bisa diajarkan pula dalam kelompok (group centered leadership), yaitu dalam bentuk latihan kepemimpinan (leadership training) untuk berbagai macam kelompok. Selanjutnya Henslin (2007:138) mengemukakan bahwa, kelompok mempunyai dua tipe pemimpin, yaitu: 1. Pemimpin instrumental (instrumental leader): mudah dikenal, pemimpin yang berorientasi pada tugas (task-oriented leader) berupaya agar kelompok tetap bergerak ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin ini mencoba mencegah agar anggota tidak teralihkan, mengingatkan mereka akan apa yang mereka coba capai. (socioemotional 2. Pemimpin ekspresif (expressive leader): atau pemimpin sosioemosional tidak diakui sebagai seorang pemimpin tetapi nyatanya ia seorang pemimpin. Orang ini cenderung bergurau, untuk menawarkan simpati, atau melakukan hal lain yang mengangkat semangat kelompok. leader) biasanya Kedua tipe pemimpin ini penting, yang pertama menjamin kelompok tetap berjalan di jalurnya, sedangkan yang kedua meningkatkan kerukunan dan membatasi konflik. Sukar bagi seseorang untuk sekaligus menjadi seorang pemimpin instrumental dan ekspresif, karena kedua peran tersebut saling berkontradiksi. Karena pemimpin instrumental berorientasi pada tugas, mereka kadang-kadang menciptakan konflik manakala mereka memacu kelompok untuk melanjutkan tugasnya. Tindakan mereka sering mengorbankan popularitas mereka. Sebaliknya, 191 191
pemimpin ekspresif, yang merangsang mengurangi konflik, biasanya lebih populer. ikatan pribadi dan G. Teknik Pengambilan Keputusan Kelompok Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendekatan tersebut menyangkut pengetahuan mengenai atas permasalahan yang dihadapi, pengumpulan fakta, dan data yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, analisis permasalahan denganmenggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional dan penilaian atas keluaran yang dicapai (Siswanto, 2012:171). esensi Selanjutnya dijelaskan oleh Wibowo (2014:179-180) bahwa ada empat macam teknik yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan kelompok, yaitu 1. Interacting group Dalam interacting group anggota kelompok bertemu tatap muka dan menyandarkan pada interaksi verbal dan non verbal dalam berkomunikasi. Tetapi teknik ini sering menyensor dirinya sendiri dan menekan anggota individual terhadap konformitas opini. 2. Brainstorming Atau curah gagasan adalah proses pembangkitan gagasan yang secara spesifik mendorong setiap dan semua alternatif sambil menahan kritik. Brainstorming dapat mengatasi tekanan konformitas yang mengurangi kreativitas. 3. Nominal group technique Merupakan metode pengambilan keputusan kelompok di mana anggota individual bertemu tatap muka menghimpun pertimbangan mereka secara sistematis, tetapi dengan cara bebas. 192 192
4. Electrinic Meeting Merupakan pertemuan di mana anggota berinteraksi dengan komputer memungkinkan untuk memberikan komentar tanpa menyebutkan nama dan pengumpulan pilihan. 193 193
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Konsepsi Dasar Dari empat fungsi manajemen secara umum, maka fungsi perencanaan (planning) dan pengendalian (controlling) memiliki peran yang sangat penting bagaikan dua sisi mata uang. Fungsi perencanaan intinya berisi tentang proses atau tahapan apa saja yang akan dilakukan, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu atau periode tertentu. Sedangkan proses pengendalian berusaha untuk mengevaluasi, apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai, apa saja yang jadi faktor penyebabnya, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikannya. Dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, tahapan monitoring (pemantauan) dan evaluasi merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena melalui kegiatan monev, akan dapat diketahui efektivitas dan efisiensi (merupakan tujuan utama dari manajemen) program atau kegiatan yang dilaksanakan. (2010:118-119) adalah pemantauan secara terus menerus pada proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Monitoring adalah proses pengumpulan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi selama proses implementasi atau penerapan program Monitoring menurut Suharto Menurut Dunn (2003:28) pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan membantu menilai beberapa hal, yaitu : 194 194
1. Tingkat kepatuhan 2. Menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program 3. Mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan 4. Menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan Selanjutnya dijelaskan oleh Robbin and Coulter (2003:496) bahwa pengendalian (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi, untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Menurut Siswanto (2012:139-142) pengendalian manajemen adalah suatu usaha yang sistematik untuk: 1. Menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, 2. Mendesain sistem umpan balik informasi, 3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan 4. Menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikasi penyimpangan tersebut 5. Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang sedang digunakan sedapat mungkin secara efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan Lebih lanjut dikemukakan oleh Siswanto bahwa, dalam setiap pengendalian, terdapat empat elemen pokok yang satu sama lainnya berlangsung dalam urutan yang kronologis dan kontinyu, serta di antara keempat elemen pokok tersebut berhubungan. Keempat elemen pengendalian tersebut adalah: 1. Kondisi atau karakteristik yang dikendalikan 2. Instrumen atau metode sensor untuk mengukur kondisi atau karakteristik yang dikendalikan 195 195
3. Kelompok, unit, atau instrumen kendali yang akan membandingkan data yang diukur dengan pekerjaan yang direncanakan, dan mengarahkan melanisme perbaikan untuk memenuhi kebutuhan 4. Kelompok atau mekanisme yang bergerak dan mampu mengadakan inovasi dalam sistem operasi. Sedangkan evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya program yang dilaksananakan, apa sebabnya berhasil dan apa sebabnya mengalami kegagalan, serta bagaimana tindak lanjutnya. Kegiatan evaluasi senantiasa didasarkan pada hasil dari monitoring. Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu: 1. On-going evaluation atau evaluasi terus menerus 2. Ex-post evaluation atau evaluasi akhir Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu, misalnya per tri-wulan atau per-semester, selama proses implementasi (biasanya pada akhir phase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Selanjutnya dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2012:264) bahwa evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai padanan istilah dari penilaian, yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu obyek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika, tanpa kita sadari, setiap saat kita telah melakukan evaluasi, baik di rumah, di perjalanan, di tempat pekerjaan, dan lain sebagainya. 196 196
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka beberapa pokok pengertian tentang evaluasi, mencakup: 1. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau suatu obyek 2. Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan atau miliki 3. Melakukan penilaian, atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa evaluasi harus obyektif, dalam arti harus: 1. Dilakukan berdasarkan data atau fakta, bukan berdasarkan pra-duga atau intuisi seseorang (yang melakukan evaluasi) 2. Menggunakan pedoman-pedoman ditetapkan terlebih dahulu 2. Menggunakan pedoman-pedoman ditetapkan terlebih dahulu tertentu yang B. Tujuan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan monitoring atau pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kegiatan, sekaligus merumuskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dengan mengaitkannya antara perencanaan dengan pelaksanaan, sesuai dengan prinsi-prinsip dalam manajemen. Untuk itu semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan perlu memahami betul tentang tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi. Adapun tujuan dilaksanakannya monitoring menurut Suharto (2010:118-119) adalah untuk: 197 197
1. Mengetahui bagaimana masukan (input) sumber-sumber dalam rencana digunakan 2. Bagaimana dilaksanakan 2. Bagaimana dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam 3. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak 4. Apakah setiap dalam perencanaan dan implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan tujuan dilaksanakannya evaluasi adalah untuk: 1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan 2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran 3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (externalities). C. Prinsi-Prinsip Monitoring Dan Evaluasi Hal yang paling mendasar dalam melakukan monev adalah untuk mengetahui terlebih dahulu kegiatan dan obyek apa saja yang dapat dijadikan bahan atau sasaran monev. Menurut Owen dan Rogers, dalam Suharto (2010:119-120) ada lima objek atau sasaran yang dapat dijadikan bahan monev: 1. Program : Program adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu 2. Kebijakan : kebijakan adalah ketetapan yang memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu 3. Organisasi : organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kegiatan tertentu telah ditetapkan. tujuan-tujuan yang demi mencapai 198 198
Perusahaan, kementerian pemerintahan atau swadaya masyarakat adalah beberapa contoh organisasi. 4. Produk atau Hasil : Produk adalah keluaran atau output yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan tertentu. Misalnya, buku atau pedoman pelatihan, barang-barang, makanan, sapi atau kambing yang diberikan kepada klien dalam suatu pelayanan sosial. lembaga 5. Individu : individu yang dimaksud dalam hal ini adalah orang atau manusia yang ada dalam suatu organisasi atau masyarakat. Umumnya monev terhadap individu difokuskan kepada kemampuan atau performa yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam organisasi atau masyarakat. D. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Beberapa unsur dari kegiatan monitoring dan evaluasi menurut Hikmat (2010:229-231) terdiri dari : rancangan metode evaluasi partisipatif, teknik dan prosedur, instrumentasi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta pelaporan. Praktisi pembangunan harus memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal. Sementara itu, teknik-teknik PRA yang perlu dikembangkan dan dilakukan adalah berikut ini. 1. Bagan Alur Input-Output alur Bagan input-output dapat digunakan untuk menggambarkan dan menilai penggunaan dan interaksi antara faktor-faktor yang penting dalam proses mobilisasi potensi sosial dan hasil program pemberdayaan masyarakat. 2. Kalender Musim dan Profil Perubahan Kalender musim dapat digunakan untuk memperlihatkan pemanfaatan waktu sepanjang tahun. Profil perubahan potensi sosial dapat dibuat untuk jangka waktu yang lebih panjang 199 199
guna menunjukkan perubahan dalam hal: perubahan pranata, perkembangan sumber daya manusia, perkembangan organisasi sosial/LSM, dan perkembangan hasil proyek. Gambaran perubahan yang didukung oleh hasil uraian dari bagan alur input-output ini sangat berguna untuk menunjukkan keadaan transisi dan hubungan antara perubahan-perubahan yang berbeda yang timbul di masyarakat. Fokus perhatiannya adalah, mengamati proses pengembangan yang dilaksanakan bersama antara pendamping (para praktisi) pembangunan dan masyarakat dalam hal: 1. Pengaktifan sumber 2. Perluasan kesempatan 3. Pengakuan terhadap keberhasilan 4. Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang dicapai Indikator keberhasilan terapan PRA dalam perencanaan partisipatif dapat diketahui melalui pengamatan terhadap perilaku masyarakat yang menunjukkan keberdayaan dilihat dari dua dimensi, yakni aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi. Aktualisasi diri mencakup: 1. Ekspresi diri setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik pada tahap dialog, penemuan, maupun pengembangan untuk program selanjutnya 2. Internalisasi penilaian yang merupakan hasil ekspresi diri yang dihargai dan dijadikan pertimbangan keputusan kelompok. Koaktualisasi eksistensi : mengandung makna bahwa gejala-gejala perilaku yang menunjukkan adanya aktualisasi bersama dalam kelompok, komunitas, atau masyarakat yang berimplikasi pada eksistensi kelompok/komunitas/masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial di lingkungannya. 200 200
Tabel 9.1 Perbandingan Evaluasi Konvensional dan Partisipatif Aspek Siapa Evaluasi konvensional Ahli dari luar Apa Indikator keberhasilan, efisiensi biaya dan keluaran hasil/produk telah ditentukan yang Bagaimana Fokus objektivitas ilmiah, ada jarak antara evaluator dan partisipan, ada pola seragam, prosedur kompleks, terbatas akses pada hasil pada Kapan Mengapa Biasanya tergantung jadwal, kadangkala juga ada evaluasi midterm Pertanggungjawaban, biasa- nya sumatif, menentukan biaya selanjutnya Evaluasi Partisipatif Anggota masyarakat, staf proyek, fasilitator Masyarakat mengiden- tifikasi sendiri indikator keberhasilan, termasuk hasil yang dicapai Evaluasi sendiri, metode sederhana yang diadaptasi dengan budaya lokal, terbuka, ada diskusi ha- sil dengan melibatkan partisipan dalam proses evaluasi Bergantung pada proses perkembangan masyarakat dan intensitas relatif sering Pemberdayaan masyara- kat lokal untuk inisiasi, mengontrol, melakukan tindakan koreksi Sumber : Narayan, Deepa 1993 (Hikmat,2010:231). 201 201
BAB X STUDI KASUS 1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin PNPM - Mandiri Perkotaan Melalui Pinjaman Bergulir (Revolving Fund) di Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan melalui Pinjaman Bergulir (Revolving Fund) dalam memberdayakan masyarakat miskin dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan melalui Pinjaman Bergulir bagi masyarakat miskin di di Kelurahan Banta-bantaeng kota Makassar. Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong peran serta aktif dan keterlibatan anggota masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang telah lama dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia. Pemberdayaan atau pengembangan potensi masyarakat secara terarah dan terprogram diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, yang berarti kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi, dengan mengembangkan dan mendinamisasikan pemberdayaan masyarakat dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan salah satu sasaran tugas pokok pemerintahan daerah, itu pengembangan pemberdayaan masyarakat oleh karena harus dikelola dengan baik, diarahkan secara tepat sasaran dan ditumbuhkembangkan keseluruh lapisan masyarakat . pemberdayaan masyarakat seharusnya dilakukan secara profesional dan proporsional sebagai strategi Manajemen 202 202
yang diandalkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur pencapaian keberhasilan pemerintah daerah. Selain itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pula adanya berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban tersebut diantaranya adalah, kewajiban memberikan perlindungan, kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, secara adil dan merata. Sesuai dengan azas program pemberdayaan masyarakat maka sasaran utama dari program ini adalah bagi masyarakat/ keluarga miskin baik yang ada di kawasan perkotaan maupun yang bermukim di pedesaan. Terkait dengan masalah kemiskinan, sedikitnya terdapat Sembilan (9) dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan (Pasaribu, 2006), yaitu : a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan perumahan), b. Aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih dan transportasi), c. Lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi capital d. Rentan terhadap guncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun massal e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan g. Terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan secara sosial 203 203
1.1 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Salah satu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang merupakan salah satu program pemberdayaan bagi masyarakat miskin diperkotaan dan pedesaan, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2007 Kemiskinan merupakan masalah sosial khususnya di Negara- negara berkembang. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus yang gejalanya semakin meningkat sejalan dengan makin meningkatnya jumlah penduduk. Kemiskinan memiliki beberapa cirri, antara lain ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan). Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya ( kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi ) dan lain-lain. Jamasy (2004: 37) berpendapat kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu : 1. Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan 2. kemiskinan relatif, adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya 3. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang akibat pengaruh dari kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan mereka 4. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dialami seseorang atau kelompok orang yang sangat berkaitan dengan 204 204
budaya atau sikap dari orang atau kelompok orang tersebut, misalnya karena faktor kemalasan, pemborosan, kurang mau bekerja keras, tidak kreatif dll. kelurahan Banta-Bantaeng telah dilaksanakan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, baik yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Kota Makassar, seperti PNPM-Mandiri Perkotaan, Raskin, Jamkesmas, BLT, BOS, Jamkesda, IASMO Bebas, dan lain-lain. Program-program pemberdayaan tersebut mulai berjalan sejak tahun 2002 - sekarang. Salah satu program pemberdayaan bagi masyarakat miskin perkotaan dari aspek ekonomi, yang dinilai dapat mengangkat kesejahteraan dan memandirikan masyarakat adalah PNPM- Mandiri perkotaan melalui pinjaman bergulir (Revolving Fund), telah berjalan cukup baik yang sudah dimulai sejak tahun 2009 sampai saat ini. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal sesuai harapan masyarakat, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas, hal tersebut disebabkan masih terbatasnya jumlah aparat kelurahan dan tenaga pendampingan khususnya petugas unit pengelola keuangan (UPK) yang secara aktif dan berkala memberikan pembinaan kepada masyarakat miskin dalam pengelolaan bantuan/ pinjaman yang diberikan, serta jumlah dana pinjaman yang tersedia belum seluruhnya dapat menjangkau keluarga miskin di kelurahan Banta-Bantaeng. Upaya penanggulangan kemiskinan di Persoalan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pinjaman bergulir ini adalah rendahnya kemampuan/pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin tentang prinsip-prinsip kegiatan wirausaha, sehingga tidak sedikit usaha yang dijalankan mengalami kemacetan, serta masih terbatasnya sarana operasional khususnya sarana transportasi dilapangan yang dapat memberikan kemudahan petugas dalam memberikan pendampingan, selain itu masalah insentif yang diterima petugas UPK masih dibawah upah minimum provinsi. 205 205
PNPM-Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program- program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.PNPM- Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sIstem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program ini dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soesilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 April 2007 di Palu Sulawesi Tengah. Pelaksanaan PNPM-Mandiri tahun 2007 dimulai dengan sebagai dasar Program Pengembangan Kecamatan pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan bersama program pendukungnya yaitu PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal pasca bencana dan konflik. (PPK) Tujuan PNPM-Mandiri Tujuan PNPM-Mandiri dapat dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus : 1) Tujuan umum PNPM-Mandiri Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. 2) Tujuan khususnya PNPM-Mandiri a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan 206 206
b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan akuntabel. c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor). d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemrintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dasar Hukum PNPM-Mandiri Dasar hukum pelaksanaan PNPM- Mandiri adalah mengacu pada landasan kontitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM- Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah : terkait Sistem Pemerintahan Dasar peraturan perundangan system pemerintahan yang digunakan adalah a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 207 207
b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. c) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. d) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Sistem Perencanaan Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah: a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. c) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. f) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus- utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sistem Keuangan Negara Dasar peraturan perundangan sistem keuangan Negara adalah: a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda- haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455); 208 208
c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); e) Peratura Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); f) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah; g) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 005/ MPPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman /Hibah Luar Negeri; h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. j) Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) /PNPM-Mandiri Perkotaan Strategi P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan 1) Pemberdayaan Masyarakat 2) Peningkatan peran pemerintah daerah 3) Penguatan jaringan kemitraan Kegiatan P2KP/ PNPM Mandiri Perkotaan 1) Pengembangan masyarakat dan peningkatan peran 209 209
2) Bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk membiayai kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi 3) Penanggulangan kemiskinan terpadu (PAKET) 4) Replikasi model P2KP 5) Kemitraan ( PAKET dan CHANNELING) 6) Penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 1) KBM merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk di semua kelurahan/ desa lokasi P2KP; 2) Fungsi utama dari BKM adalah sebagai lembaga yang akan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan lingkungan secara terpadu di wilayahnya; 3) BKM dan Pemerintah Kelurahan menyusun dokumen Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) di tingkat kelurahan/ desa; 4) Kepemimpinan BKM dilakukan secara kolektif dan personil pengurusnya dipilih oleh warga secara langsung; 5) Setiap tahun BKM menyampaikan laporan pertanggung- jawaban kepada masyarakat melalui forum rembug warga; 6) Setiap tahun dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan BKM oleh auditor independen. Unit Pengelola (UP) Untuk melaksanakan kegiatannya, BKM didukung oleh unit- unit pengelola 1) Unit pengelola keuangan (UPK), untuk mengelola kegiatan seperti kredit mikro, pinjaman bergulir 2) Unit pengelola sosial (UPS), untuk mengelola kegiatan sosial seperti santunan, kesehatan, beasiswa, kegiatan keagamaan dan lain-lain 3) Unit Pengelola Lingkungan (UPL), untuk mengelola kegiatan terkait dengan lingkungan seperti prasarana dan sarana lingkungan. 210 210
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Warga miskin (kelompok sasaran program) yang mempunyai peminatan/preferensi sejenis dapat memanfaatkan program dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM), jenis KSM yang terbentuk, seperti : 1) Kelompok pengusaha mikro (KPM); 2) Kelompok simpan pinjam (KSP); 3) Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1) BKM dilatih merealisasi PPJM Pronangkis dan rencana tahunannya dengan melakukan kegiatan pembangunan Tridaya (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN, APBD maupun sumber dana lainnya; 2) BKM dilatih melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah melalui pembiayaan bersama kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET); 3) BKM dilatih merealisasikan PJM Pronangkis dengan lembaga usaha, melakukan kemitraan dengan pemda, perorangan dan/atau lembaga masyarakat lainnya. Tujuan Kegiatan Kemitraan P2KP 1) Melakukan percepatan (akselerasi) upaya penanggulangan kemiskinan; 2) Meningkatkan daya tanggap dan peran serta stakeholder pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan; 3) Mendukung upaya pemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan; 4) Mendukung realisasi Program Jangka Menengah Penang- gulangan Kemiskinan (PJM Nangkis) dari BKM; 5) Mendekatkan akses penanggulangan kemiskinan pada sasa- ran (warga miskin); 211 211
6) Memfasilitasi BKM dan calon mitra sehingga terjadi kemitraan. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang dapat memberikan informasi mengenai masalah -masalah yang diteliti. Dalam penentuan sampel dipilih 4(empat) wilayah sampel secara purposive sampling yaitu pada 4 (empat) wilayah RW, dengan jumlah responden secara keseluruhan sebanyak 25 orang yang terdiri dari aparat kelurahan, tokoh masayarakat, Petugas/ Pendamping PNPM - Mandiri danmasyarakat/keluarga miskin baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat pinjaman bergulir dari PNPM - Mandiri. Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di kelurahan Banta- Bantaeng kecamatan Rappocini Kota Makassar, selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Agustus sampai dengan September 2012. 1.2 Sekilas Tentang Kelurahan Banta-Bantaeng Kelurahan Banta-bantaeng adalah salah satu kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar, terletak disebelah selatan kota Makassar dan merupakan salah satu kelurahan terpadat penduduknya serta jumlah penduduk miskin yang cukup besar, sehingga wilayah ini rawan terkena bencana kebakaran tapi sekaligus menjadi wilayah yang rawan terkena banjir setiap tiba musim hujan. Kelurahan Banta-bantaeng berjarak 3 (tiga) Km dari Kecamatan Rappocini dan berjarak 4 (empat) Km ke ibukota Makassar yang juga merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Banta-bantaeng memiliki luas wlayah 128,915 Ha, yang terdiri dari 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 70 Rukun Tetangga (RT). Kantor Kelurahan Banta-bantaeng terletak di jalan R.S.Islam.Faisal XIV Nomor 21 Makassar. Kondisi topografi wilayah Kelurahan Banta-bantaeng seluruhnya datar sesuai kondisi perkotaan umumnya, secara keseluruhan lahan yang tersedia digunakan untuk pemukiman, perkantoran, fasilitas umum, fasiltas 212 212
sosial dan sama sekali tidak ada lahan untuk budidaya pertanian , peternakan maupun perikanan. Berdasarkan hasil pencatatan registrasi penduduk akhir tahun 2011, menunjukkan bahwa di kelurahan Banta-Bantaeng berpenduduk 19.968 jiwa. Terdiri dari 9.236 jiwa penduduk laki- laki dan 10.732 jiwa penduduk perempuan. dengan jumlah kepala keluarga 4.093 yang bermukim pada 8 (delapan) wilayah RW, dan 3 (tiga) RW adalah merupakan wilayah yang termasuk padat penduduk dan mayoritas merupakan masyarakat miskin/keluarga pra sejahtera dengan jumlah 1.078 keluarga atau 26 % dari jumlah KK. Kondisi Sosial Ekonomi Dari aspek perekonomian yang terlihat pada tingkat kesejah- teraan masyarakat/keluarga nampaknya sangat bervariasi, hal ini disebabkan adanya perbedaan pada mata pencaharian kepala keluarga,dan sebagian besar keluarga di kelurahan Banta-Bantaeng masih tergolong keluarga prasejahtera atau masuk dalam kategori keluarga miskin, dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel berikut. Tabel 10.1 Tingkat Kesejahteraan Keluarga No 1 Keluarga Prasejahtera 2 Keluarga Sejahtera 1 3 Keluarga sejahtera 2 4 Keluarga sejahtera 3 5 Keluarga Sejahtera 3 Plus Strata Keluarga Total Jmlah Kepala Keluarga Jumlah ( KK) 1.078 345 746 899 1.025 4.093 Sumber : Data primer setelah diolah, 2011 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa,terdapat 5 (lima) kriteria tingkat kesejahteraan keluarga dan ternyata di kelurahan Banta-Bantaeng jumlah keluaga miskin atau keluarga pra sejahtera 213 213
yang menempati urutan pertama yaitu 1.078 keluarga atau sekitar 26 % dari jumlah keluarga secara keseluruhan yaitu 4.093 keluarga. Mata pencaharian keluarga prasejahtera tersebut adalah sebagai buruh bangunan, tukang becak, pedagang keliling (penjual sayur, pakaian bekas), pedagang kaki lima, menjual di pasar-pasar tradisional, asisten rumah tangga dan bahkan ada yang masih pengangguran, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga rata-rata isteri mereka turut bekerja sebagai penjual makanan, kue-kue, kebutuhan pokok sehari-hari/bahan campuran, dan sebagai pembantu rumah tangga. Sesuai dengan prinsip program PNPM- Mandiri, maka keluarga prasejahtera inilah yang menjadi sasaran utama untuk diberdayakan agar bisa hidup lebih sejahtera demi mewujudkan pembangunan dan kehidupan yang berkeadilan sesuai dengan amanat Panca Sila dan UUD 1945. 1.3 Pelaksanaan Pinjaman Bergulir (Revolving Fund) PNPM- Mandiri Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM- Mandiri Perkotaan, bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar, untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. PNPM-Mandiri bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM- Mandiri hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM-Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional 214 214
terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK. Sasaran Utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/ desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2. Indikator Tercapainya Sasaran Kegiatan Meliputi 1) Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam daftar PS2. 2) Minimal 30 % peminjam adalah perempuan 3) Para peminjam dari rumah tangga miskin dan bergabung dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 (lima) orang. Skim Pinjaman Bergulir Skim atau ketentuan pinjaman bergulir dalam program PNPM-Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut : 1) Peminjam adalah warga miskin yang tergabung dalam kelompok KSM dengan anggota minimal 5 (lima) orang dan minimal 30 % adalah perempuan 2) Pinjaman untuk mengembangkan usaha (produktif yang tidak melanggar ketentuan, tidak untuk komsumtif dan bukan untuk menunjang kepentingan militer atau politik 3) Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp. 500.000,- per orang (disesuaikan dengan usaha dan kemampuan membayar). Besar pinjaman berikutnya tergantung pada pembayaran kembali, dengan besar pinjaman terakhir maksimal Rp. 2.000.000,- 4) Jasa pinjaman ditetapkan oleh BKM/LKM antara 1,5 % sampai dengan 3 % per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula (plate rate), dan dibayar bersamaan dengan pembayaran 215 215
angsuran pokok pinjaman 5) Jangka waktu pinjaman antara 3 (tiga) sampai dengan 12 bulan, disesuaikan dengan kegiatan usaha peminjam 6) Peminjam hanya bisa meminjam sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali pinjaman dengan catatan pengembaliannya lancar 7) Angsuran pinjaman maksimal bulanan Tahapan Pemberian Pinjaman Prosedur dan tahapan pemberian pinjaman bergulir adalah sebagai berikut: 1) Tahap Pengajuan Pinjaman a) Masing-masing anggota KSM calon peminjam (dibantu oleh fasilitator) mengisi dan menandatangani bersama sua- mi/isteri blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM (PB 01) b) Ketua KSM menandatangani PB-01 pada kolom mengetahui ketua KSM, kemudian mengisi formulir permohonan dan Keputusan Pemberian Pinjaman (PB- 02), dan menyerahkan ke petugas UPK dengan dilampiri : c) Aturan main KSM, d) berita acara pembentukan KSM, e) Copy KTP masing-masing anggota KSM, f) Blanko pengajuan pinjaman anggota KSM (PB-01) yang sudah diisi g) Surat kuasa pengambilan tabungan tanggung renteng 2) Tahap Pemeriksaan Pinjaman a) Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko permohonan b) dan keputusan pemberian pinjaman (PB-02) beserta lampirannya c) Pemeriksaan lapangan dan analisis, pemeriksaan lapangan ditujukan untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan membayar anggota KSM 216 216
d) Hasil pemeriksaan dicatat dalam lembar analisis pinjaman (PB-02), e) selanjutnya petugas UPK memberikan rekomendasi untuk putusan pinjaman. 3) Tahap Putusan (persetujuan/penolakan) Pinjaman a) Putusan pinjaman dilakukan Manajer UPK dengan memperhatikan : - kelayakan KSM sebagai sasaran PNPM-Mandiri Perkotaan dan sebagai calon Hasil analisis petugas UPK terhadap usaha anggota KSM, - Usulan putusan dari petugas UPK b) Manajer UPK dalam mengurus persetujuan memper- hatikan usulan petugas UPK dan menandatangani pada kolom tanda tangan persetujuan balanko PB-02, apabila layak untuk diberikan pinjaman c) Apabila berdasar hasil penelitian terdapat masalah/ keraguan (misalnya omzet, biaya, pendapatan tidak wajar), manajer UPK memeriksa ulang pada hal-hal yang diragukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang, Manajer UPK memutuskan persetujuan atau penolakan. d) Putusan ditolak apabila berdasar hasil penelitian ternyata dinilai tidak layak untuk diberikan pinjaman 4) Tahap Realisasi/Pencairan Pinjaman a) Dokumen realisasi/pencairan pinjaman yang dipersiapkan UPK terdiri dari - Surat perjanjian pinjaman (PB-03) bermaterei Rp. 6.000,- ( 1 set) Surat kuasa pencairan tabungan tanggung renteng apabila tabungan disimpan di bank atau lembaga keuangan lainnya (tidak disimpan di UPK) Bukti kas keluar UPK (model 1B) sebagai tanda penerimaan uang (rangkap 3) Kartu pinjaman KSM (UPK 04A dan UPK 04B) 217 217
b) Penandatanganan dokumen pinjaman diatur sebagai berikut: - Surat perjanjian pinjaman (PB-03) ditandatangani Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota KSM peminjam dan Manajer UPK Surat kuasa pencairan tabungan tanggung renteng ditandatangani oleh pengurus/anggota KSM yang menandatangani specimen tandatangan di bank. 5) Tahap Pembinaan Pinjaman Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman dan mengingatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran pinjaman, maka petugas UPK perlu melakukan pembinaan kepada peminjam. Pembinaan kepada peminjam dilakukan petugas UPK 1 (satu) bulan setelah realisasi, meliputi: a) Kunjungan ketempat usaha peminjam, dengan tujuan: - Melihat kondisi usaha masuh berjalan atau tidak - Melihat perkembangan usaha peminjam, makin berkembang atau makin menurun Melihat tujuan pinjaman digunakan sesuai dengan permohonan atau menyimpang Membantu mencarikan jalan keluar apabila terjadi masalah dengan usaha peminjam b) Kunjungan ke rumah peminjam, dengan tujuan : Melihat kepastian domisili peminjam - Melihat keadaan kesejahteraan peminjam - Membantu mencarikan jalan keluar kepada peminjam apabila terjadi masalah dengan kesejahteraan peminjam yang akan mempengaruhi kelancaran angsuran pinjamannya. c) Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman Pembayaran angsuran pinjaman (pokok dan bunga) dan tabungan secara kolektif dikumpulkan dan disetorkan pengurus KSM ke UPK dengan membawa 218 218
kartu pinjaman (UPK-04B) dan kartu tabungan (UPK- 12B) seta mengisi bukti kas masuk (UPK 01). Pengurus dan anggota KSM wajib saling mengingatkan kepada yang belum menyetorkan uang angsuran pinjamannya, agar segera memenuhi kewajibannya. 1.4 Realisasi Pelaksanaan Pinjaman Bergulir (Revolving Fund) PNPM- Mandiri Perkotaan melalui Pinjaman Bergulir (revolving fund) di Kelurahan Banta-Bantaeng yang dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai pada saat penulis melaksanakan penelitian, jumlah keluarga yang telah terjangkau baru sebanyak 415 keluarga miskin dari 1.078 keluarga pra sejahtera/keluarga miskin atau baru 38,5 %. Sebanyak 415 keluarga tersebut terbagi kedalam 83 KSM (kelompok swadaya masyarakat), dengan jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang per kelompok sesuai dengan persyaratan. KSM dijalankan dengan sistem tanggung renteng artinya jika didalam kelompok ada anggota yang tidak mengembalikan pinjaman bergulir sesuai dengan ketentuan/peraturan yang telah disepakati maka seluruh anggota kelompok dengan dikoordinir ketua KSM nya, berkewajiban menyelesaikan pinjaman tersebut agar proses pinjaman berikutnya dapat terpenuhi dengan kata lain pinjaman dapat diperpanjang dan jumlah pinjaman dapat ditingkatkan. Jumlah keluarga miskin penerima pinjaman setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 10.2 Komposisi Jumlah Keluarga Penerima Pinjaman No 1 2 3 4 Tahun 2009 2010 2011 2012 (s/d Juli) Jumlah (keluarga) 85 75 95 413 Jumlah (KSM) 17 15 19 83 Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2012 219 219
Dari tabel diatas terlihat bahwa, pada tahun 2009 jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pinjaman bergulir adalah sebanyak 85 KK yang terhimpun dalam 17 KSM, sedangkan pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan pinjaman yaitu hanya 75 KK (15 KSM), hal ini disebabkan karena 6 (enam) kelompok yang menerima bantuan pada tahap pertama tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan aturan yang telah disepakati yaitu, cicilan pinjaman (hutang pokok + jasa 1,5 %) harus dibayarkan secara rutin setiap bulannya selama 10 bulan, sehingga anggota kelompok tersebut tidak diberikan lagi bantuan/ pinjaman lanjutan, sedangkan 11 kelompok yang berjalan dengan lancar kembali mendapat bantuan tahap kedua, dan terdapat 4 (empat) KSM atau 20 keluarga mendapat pinjaman tahap pertama (penerima baru). jumlah penerima pinjaman bergulir yaitu sebanyak 95 keluarga miskin (19 KSM), yang merupakan 15 KSM penerima tahap kedua yang mendapat pinjaman lanjutan, dan 4 (empat) KSM penerima tahap pertama yang telah menyelesaikan tunggakannya dengan alasan yang bisa diterima oleh petugas/pendamping, sehingga bisa mendapatkan pinjaman tahap kedua. Pada tahun 2011, terjadi kenaikan Untuk tahun 2012, keadaan sampai pada bulan Juli, terjadi peningkatan yang cupuk drastis terhadap jumlah penerima pinjaman, hal ini disebabkan keseluruhan kelompok yang telah menerima pinjaman tahap sebelumnya dinilai berjalan dengan baik sehingga mendapat pinjaman lanjutan. Selain itu, beberapa keluarga miskin yang telah mempunyai usaha dengan mendapat bantuan awal dari pihak lain dan usahanya bisa berjalan dengan baik diberikan bantuan pinjaman lanjutan dari PNPM- Mandiri tanpa melalui tahap pertama, kedua dan ketiga, tetapi langsung mendapat bantuan tahap keempat sebesar Rp. 2.000.000 untuk setiap keluarga. Adapun jumlah pinjaman yang diberikan kepada setiap keluarga pada setiap tahapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 220 220
Tabel 10.3 Jumlah Pinjaman Bergulir Setiap Tahap dan Waktu Peminjaman No Tahapan 1 2 Kedua 3 Ketiga 4 Keempat Pertama Jumlah (Rp)/ Keluarga 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Waktu Pinjaman (Bulan) 10 10 10 10 Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2012 Sampai pada bulan Juli 2012,jumlah dana yang digulirkan kepada masyarakat miskin kelurahan Banta-Bantaeng sebesar Rp. 141.500.000-, yang terbagi pada 83 KSM dengan jumlah keluarga penerima sebanyak 415, adapun rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 10.4 Rincian Jumlah Pinjaman Bergulir Yang Beredar di Masyarakat No Kedudukan Pejabat 1. 2. Wakil Pembina Wakil Walikota Makassar 3. Walikota Makassar Pengarah Pembina 1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Bid. Pemerintahan 3.Asisten Bidang Ekbang dan Sosial 1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Bid. Pemerintahan 3.Asisten Bidang Ekbang dan Sosial 4. Asisten Bidang Keuangan 5. Asisten Bidang Adum 4. Wakil Pengarah Kabag. Hukum & HAM Camat Ujung Pandang 5. Ketua Sekretaris Kec. Ujung Pandang 6. Sekretaris 1. Kapolsek 01 Ujung Pandang 7. Koordinator 2. Danramil 07 Ujung Pan-dang 1 1 1 2 221 221
8. Anggota Tim Teknis -Pelaksana Lurah se Kec. Ujung Pandang 1. PNS Gol III 2. PNS Gol II 3. Staf non PNS 10 4 1 15 9. Tim Pengamanan 1. Anggota Polsek 01 2. Anggota Koramil Ujung Pandang 10 11 Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2012 (Juli) Selama 4 (empat) tahun berjalannya program pinjaman bergulir ini, secara keseluruhan dinilai berjalan optimal karena 80 % dana yang beredar dapat berputar dengan baik/lancar, sedangkan 20 % dana tertunggak di masyarakat peminjam dengan kata lain masa pinjaman selama 10 bulan telah berakhir tetapi belum mampu melunasi hutangnya, sehingga secara otomatis mereka tidak dapat melanjutkan pinjaman ke tahap yang lebih lanjut dengan jumlah pinjaman yang lebih besar, namun petugas PNPM-Mandiri tetap melakukan penagihan. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pinjaman Ber- gulir (RevolvingFund) Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari aparat kelurahan, petugas/pendamping PNPM- Mandiri dan masyarakat penerima pinjaman mengemukakan bahwa keberadaan program ini sangat membantu kehidupan masyarakat miskin perkotaan, dan sebagian besar masyarakat yang mendapat pinjaman bergulir tersebutdapat mengembalikan pinjamannya dengan lancar, namun disisi lain ada juga yang tidak berhasil yaitu sekitar 20 % sehingga tidak dapat lagi diberikan pinjaman lanjutan, hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi seperti: a. Usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan, karena rendahnya kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha 222 222
b. Pemahaman dan Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang aturan-aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan pinjaman bergulir c. Masih adanya prinsip yang dianut sebagian masyarakat bahwa karena dana bergulir PNPM- Mandiri ini adalah berasal dari pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan d. Petugas unit pengelola keuangan (UPK) yang bertugas menagih para peminjam sangat terbatas yaitu hanya 1 (satu) orang yang aktif dari 2 (dua) orang petugas, dan sama sekali tidak difasilitasi dengan alat transportasi, sehingga akibatnya jika terlambat melakukan penagihan bisa saja dana yang sudah disiapkan peminjam digunakan untuk keperluan lainnya. Selain itu petugas UPK ini menerima insentif yang sangat kecil, yaitu Rp. 250.000 ditambah bantuan uang pulsa sebesar Rp. 50.000 setiap bulannya. e. Pembinaan dari aparat kelurahan yang masih belum optimal karena jumlah aparatur dan sarana yang masih terbatas f. Kurangnya koordinasi antara petugas PNPM- Mandiri dengan Pemerintah di tingkat kelurahan g. Kemampuan Kepemimpinan ketua-ketua KSM yang masih rendah sehingga sering mengalami kesulitan memimpin anggotanya khususnya menjalin kerjasama yang harmonis agar pengembalian pinjama berjalan lancar. Permasalahan lainnya adalah jumlah dana pinjaman PNPM- Mandiri yang tersedia belum mampu menyerap seluruh keluarga miskin di kelurahan Banta-Bantaeng yaitu baru sekitar 38,3 % dari 1.078 keluarga pra-sejahtera. Hal tersebut secara otomatis menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat yang pada suatu saat tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan adanya ketidaktentraman dalam kehidupana masyarakat seperti pencurian, perkelahian dan lain-lain. 223 223
Dari gambaran masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pinjaman bergulir PNPM- Mandiri Perkotaan, maka berdasarkan hasil wawancara dengan petugas UPK ibu Nurbaya, pada tanggal 10 September 2012 di sekretariat PNPM- Mandiri, kelurahan Banta-bantaeng, jalan landak baru Makassar diungkapkan bahwa beberapa hal yang paling penting dilaksanakan adalah menjalin koordinasi dan kerjasama yang harmonis, antara petugas PNPM- Mandiri secara keseluruhan dengan Pemerintah di tingkat kelurahan, serta tokoh-tokoh masyarakat, sehingga jika terjadi permasalahan khususnya dalam pengembalian pinjaman dari masyarakat, mereka bisa ikut turun tangan membantu menyadarkan masyarakat akan kewajibannya untuk menyelesaikan hutang mereka. 1.5 Kesimpulan 1. Pelaksanaan pinjaman bergulir (revolving fund) dari PNPM- Mandiri Perkotaan yang berlangsung sejak tahun 2009 di Kelurahan Banta-Bantaeng, secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, sehingga dari keseluruhan dana yang bergulir di masyarakat sekitar 80 % dapat berputar dengan baik, namun belum optimal karena sekitar 20 % masih bermasalah (tidak mampu menyelesaikan hutangnya), selain itu jumlah dana bergulir yang disiapkan baru dapat menyerap sekitar 38,5 % (415) keluarga miskin dari 1.078 keluarga miskin yang ada, hal ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial diantara masyarakat. 2. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pinjaman bergulir sehingga terjadinya tunggakan pembayaran dari masyarakat antara lain a. Rendahnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam mengelola usaha yang dijalankan dan aturan-aturan yang diberlakukan 224 224
b. Terbatasnya jumlah petugas UPK dan sarana operasional yang sangat dibutuhkan khususnya transportasi untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembinaan dan penagihan c. Pembinaan dan koordinasi dari aparat dan petugas belum optimal d. Kemampuan kepemimpinan ketua-ketua KSM masih terbatas e. Masih adanya anggapan di tengah-tengah masyarakat yang menilai bahwa bantuan yang berasal dari pemerintah tidak perlu dikembalikan 1.6 Rekomendasi : 1. Sosialisasi tentang seluruh aturan-aturan pinjaman bergulir perlu dilakukan secara bertahap dan berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dilapangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan/pemberian pinjaman sampai pada tahap pengembalian dan evaluasi. 2. Perlunya pembinaan secara terpadu dari Pemerintah tingkat Kelurahan, Petugas PNPM- Mandiri serta tokoh-tokoh masyarakat agar masyarakat miskin yang telah menerima pinjaman khususnya yang bermasalah, mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan aturan yang telah disepakati 3. Mengingat jumlah keluarga miskin yang mendapat pinjaman belum mencapai 50 %, maka diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah dana yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat miskin sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat. 225 225
II STRATEGI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN PANTAI LOSARI, KOTA MAKASSAR Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban tersebut diantaranya, adalah kewajiban memberikan perlindungan, kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, secara adil dan merata. Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang harus dilaksanakan juga oleh seluruh pemerintah daerah sesuai amanat otonomi daerah, yaitu program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan asas program pemberdayaan masyarakat, maka sasaran utama dari program ini adalah bagi masyarakat/keluarga miskin baik yang ada di kawasan perkotaan maupun yang bermukim di pedesaan, yang harus dilaksanakan secara merata diseluruh daerah dan wilayah Republik Indonesia. Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong peran aktif dan keterlibatan anggota masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang telah lama dilaksanakan dalam masyarakat, termasuk program pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang bermukim di kawasan perkotaan. Pedagang kaki lima atau yang sering disingkat PKL, adalah merupakan salah satu komunitas masyarakat miskin perkotaan, dan merupakan pelaku ekonomi dari sektor informal. Keberadaan pedagang kaki lima di Indonesia harus diakui mampu memberikan peluang berusaha bagi masyarakat kurang mampu dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, namun disadari bahwa keberadaannya juga sering menimbulkan permasalahan bagi setiap pemerintah daerah/kota utamanya dalam persoalan penataan dan penertiban lokasi. Keberadaan PKL juga seringkali menimbulkan 226 226
permasalahan terhadap masyarakat lainnya seperti kemacetan, keamanan dan ketidaknyamanan. 2.1 Sekilas Tentang Kota Makassar Kota Makassar merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi. Makassar juga telah menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia, memiliki 1 (satu) ikon tempat wisata pantai dan kuliner yang murah bagi masyarakat yaitu kawasan pantai losari, yang terletak dijantung kota Makassar, dan telah dikenal sejak puluhan tahun lamanya baik dikalangan wisatawan domestik, maupun wisatawan asing. Kawasan ini seolah tak pernah tidur dari hiruk pikuk keramaian para pedagang kaki lima yang mencari nafkah bagi kehidupan keluarganya, serta kehadiran pengunjung dari segala lapisan umur, status ekonomi dan tingkat pendidikan yang berbeda, dari seluruh wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan dari daerah lain di Indonesia dan wisatawan manca Negara. 2.2 Permasalahan PKL Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pembinaan terhadap para PKL di kawasan Pantai Losari, karena sebagian besar adalah warga miskin dengan tingkat pendidikan yang umumnya rendah, sehingga selalu mengedepankan perasaan curiga dan emosi dari pada logika dalam menerima informasi. Kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai keindahan, kebersihan dan kenyamanan juga masih cukup memprihatinkan, sehingga kawasan pantai Losari belum terbebas dari sampah yang berserakan dan kemacetan. Selain itu para aparat juga belum sepenuhnya dapat memahami strategi pendekatan yang persuasif, dan belum memiliki ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran, tanpa merugikan para pedagang. Hal tersebut tentunya menjadi suatu upaya untuk menciptakan 227 227
kawasan wisata ini menjadi tempat yang nyaman dan indah untuk dikunjungi oleh masyarakat/wisatawan, yang pada akhirnya dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, melalui strategi pemberdayaan yang berpihak secara adil dan merata. Upaya penataan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Makassar, terhadap pedagang kaki lima di kawasan Pantai Losari telah lama dilakukan, termasuk upaya memindahkan mereka ke wilayah area pantai Laguna (bagian paling ujung selatan pantai Losari), untuk menghindari terjadinya kemacetan di Jalanan sepanjang pantai Losari, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, karena seringnya terjadi keributan, baik diantara PKL maupun diantara pedagang dengan pengunjung, hal tersebut diakibatkan karena perbandingan antara luas areal dengan jumlah pedagang sangat tidak seimbang, serta lokasinya yang agak terisolasi karena berada diujung pantai sehingga seringkali juga dimanfaatkan para remaja bertindak asusila. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi, maka Pemerintah Kota Makassar yang baru dibawah kepemimpinan Walikota Ir. H. Ramadhan Pomanto mencoba menerapkan suatu strategi penataan dan penertiban secara persuasif, dengan harapan tidak merugikan para pedagang kaki lima, dan sekaligus menjadikan kawasan Pantai Losari sebagai sebuah tempat wisata yang nyaman, murah, indah, dan bersih. Namun kenyataan yang ada, berbagai persoalan- persoalan yang sudah lama masihlah belum teratasi, kawasan pantai Losari masih terlihat banyak sampah yang berserakan, tempat- tempat usaha/gerobak para PKL masih belum rapih, sehingga sering menimbulkan kemacetan, dan bahkan beberapa fasilitas rekreasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Makassar mengalami kerusakan. 228 228
Untuk menelaah secara lebih mendalam beberapa permasa- lahan tersebut, maka penelitian ini dilaksanankan dengan tujuan : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pantai Losari Kota Makassar 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pantai Losari Kota Makassar Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan disain secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif, yaitu penelitian untuk memperkirakan adanya sebab dan dampak dari implementasi program pemberdayaan terhadap PKL di kawasan Pantai Losari. Penelitian kualitatif adalah "metode penelitian" yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2007). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan yaitu, Camat dan aparat Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang, Satpol PP, para PKL, dan masyarakat umum/pengunjung, sebagai sumber informasi terhadap semua aspek-aspek yang yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan memadai tentang obyek penelitian secara langsung dari kata dan tindakan informan. Jumlah informan sebanyak 25 orang. Selain itu, juga dilakukan observasi /pengamatan langsung dilokasi berdagang para PKL. Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dkk (penelitian kelompok Dosen) di kawasan Pantai Losari, Kelurahan Losari, kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selama 4 (empat) bulan mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2014. 229 229
2.3 Kawasan Pantai Losari Sebagai Ikon Kota Makassar Kawasan Pantai Losari yang terletak dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang adalah merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah barat dengan Selat Makassar, di sebelah timur dengan Kecamatan Makassar dan kabupaten Gowa, di sebelah utara dengan Kecamatan Wajo dan di sebelah selatan dengan Kecamatan Mariso. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan, 37 RW dan 139 RT, dengan luas wilayah 2,63 km2. Sebanyak 4 (empat) kelurahan merupakan daerah pantai seperti pulau Lae-Lae yang terletak beberapa mil dari Pantai Losari, dan 6 (enam) kelurahan Lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian dibawah 1 - 2 mil dari permukaan laut. Adapun Kawasan Pantai Losari berada pada 3 (tiga) wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Losari, Maloku dan Bulogading. Tingkat klasifikasi kelurahan di kecamatan Ujung Pandang pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 10 kelurahan yang ada memiliki kategori kelurahan Swasembada. Dengan demikian saat ini tidak ada lagi kelurahan yang termasuk Swadaya dan Swakarsa. Pusat pemerintahan Kecamatan Ujung Pandang terletak dalam wilayah kelurahan Baru yang di pimpin oleh seorang perempuan yaitu ibu IR. Juliani Jafar, MM. Penduduk Kecamatan Ujung Pandang adalah sebanyak 27.201 jiwa, menetap secara tersebar pada 10 wilayah kelurahan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 5.655 KK, dan rata-rata kepadatan penduduk per km2 sebanyak 10.342. Kawasan Pantai Losari adalah merupakan salah satu obyek wisata pantai dan kuliner khas Makassar, yang terletak di sepanjang Pantai Losari Kota Makassar. Kawasan ini sejak berpuluh tahun yang lalu sudah sangat familiar sebagai tempat berwisata di tepi pantai, yang dipenuhi oleh para pedagang kaki lima dengan berbagai macam menu kuliner. Seiring dengan makin berkembangnya pembangunan reklamasi pantai losari, maka dibutuhkan penanganan 230 230
yang lebih serius terhadap para PKL karena telah menimbulkan berbagai persoalan seperti bertumpuknya sampah, kemacetan lalu lintas, pencemaran pantai akibat pembuangan kotoran sisa-sisa makanan, yang tidak sesuai lagi dengan kebijakan pemerintah kota yang ingin menciptakan kawasan ini menjadi tempat wisata dalam kota, yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga masyarakat, yang ingin menikmati suasana pantai yang asri khususnya pada sore sampai malam hari, dan pada pagi hari di hari-hari libur. Namun disisi lain, pemerintah kota juga tidak bisa menggusur begitu saja para PKL dari kawasan ini tanpa memberikan alternatif lain, agar mereka tetap bisa berusaha sebagai pelaku ekonomi sektor non formal, karena kawasan pantai Losari telah memberikan ruang usaha bagi masyarakat miskin perkotaan sehingga secara signifikan dapat mengurangi jumlah pengangguran di kota Makassar. 2.4 Pembinaan PKL Di Kota Makassar Upaya pembinaan para PKL di kawasan Pantai Losari maupun para PKL lainnya dalam wilayah Kota Makassar telah dilakukan sejak era tahun 90 an, pemerintah kota yang pada saat itu masih bernama Ujung Pandang dibawah kepemimpinan Walikota bapak Soewahyo, telah menerbitkan Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 1990, tentang Pembinaan pedagang kaki lima dalam wilayah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, mengemukakan bahwa, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan pembinaan agar para PKL dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan rapih/ tidak semrawut, karena pada umumnya kegiatan usahanya belum tertata dan terarah dengan baik, sehingga kehidupannya masih penuh ketidak pastian serta terkadang menimbulkan pula gangguan keamanan lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan. 231 231
Pembinaan yang dimaksud tertuang di dalam Perda tersebut khususnya pada pasal 4 ayat 1, 2 dan 3, yaitu: a. Pembinaan yang dimaksud meliputi perencanaan, pelaksa- naan, pengaturan tempat dan waktu berdagang/berusaha, penyuluhan di bidang usaha, perkreditan/permodalan, penyediaan tempat berusaha, organisasi dan manajemen usaha serta pengawasannya. b. Pendaftaran dimaksud untuk pendataan dan memudahkan pembinaannya sebagai pedagang kaki lima yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Daerah setempat. c. Untuk mendapatkan izin berdagang/berusaha, para PKL harus memenuhi syarat sebagai PKL antara lain, tidak mempunyai tempat usaha tetap, modal kecil-kecil dan terdaftar sebagai PKL yang dibuktikan dengan kartu pendaftaran. Didalam Perda tersebut juga diatur tentang ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran, yang tertuang dalam pasal 5, yaitu : a. Pelanggaran terhadap pasal 2 dan pasal 3 peraturan daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk negara, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan b. Kepala Daerah dapat mencabut izin penggunaan tempat berdagang/berusaha sebagaimana dimaksud bagi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini. Dari hasil wawancara dengan beberapa PKL yang telah berpuluh tahun berusaha di kawasan Pantai Losari, dan telah mengalami berpindah tempat usaha sekitar 5 (lima) kali didalam kawasan Pantai Losari, sangat merasakan bagaimana penerapan penertiban yang dilakukan pada waktu-waktu yang lalu, yang membuat mereka merasa tidak nyaman melakukan usahanya 232 232
karena berbagai alasan, seperti penertiban yang dilakukan oleh para petugas, sehingga menyebabkan terjadinya penyitaan barang- barang dan peralatan usaha, serta seringnya berpindah-pindah tempat berjualan. Kemudian Pemkot Makassar melakukan relokasi para PKL dengan menyiapkan bangunan petak-petak tempat berusaha di kawasan Pantai Laguna, namun ternyata juga menimbulkan permasalahan yang baru yaitu para pedagang kecil tidak dapat bersaing dengan pedagang yang memiliki modal yang lebih besar, yang menyiapkan berbagai fasilitas peralatan hiburan seperti TV dan musik, untuk menarik pengunjung. Selain itu juga, seringnya terjadi keributan karena beberapa pedagang ternyata ada yang menjual minuman keras, serta sistem penerangan yang kurang memadai sehingga pada malam hari justru menjadi tempat bergaul yang lebih bebas bagi para remaja. Pada saat itu, pembinaan para PKL dan pengelolaan kawasan Pantai Losari menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertamanan dan Kabersihan Kota Makassar, sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD tersebut, dengan melakukan koordinasi beberapa Instansi terkait Seperti Satpol Pamong Praja yang bertugas untuk melakukan penertiban, serta beberapa Instansi Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar. 2.5 Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Pantai Losari Seiring dengan terjadinya berbagai permasalahan yang dihadapi para PKL di kawasan Pantai Losari, maka pada masa jabatan periode kedua Walikota Makassar DR. Ir. H. Ilham Arief Siradjuddin, MM membuat suatu kebijakan untuk lebih memberdayakan para PKL, yang bertujuan untuk meberikan ruang kepada para PKL agar dapat kembali berusaha dengan tenang di sepanjang kawasan Pantai 233 233
Losari, namun dengan mengikuti beberapa persyaratan yang harus dipatuhi bersama. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kota adalah, dengan terbitnya Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2013 Tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang. Dengan demikian maka pengelolaan seluruh kawasan Pantai Losari yang terdiri dari Anjungan Metro, Anjungan Bugis Makassar, Anjungan Losari dan Anjungan Mandar Toraja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab sepenuhnya Camat Kecamatan Ujung Pandang, untuk mengelola kawasan Pantai Losari sekaligus membuat strategi untuk dapat memberdayakan para PKL. Dengan berlakunya peraturan yang baru ini maka secara otomatis Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun kegiatan-kegiatan yang dikelola sesuai yang tertera dalam Peraturan Walikota yang baru, meliputi: a. Pengelolaan pemungutan pemanfaatan taman/lapangan dan pemasangan reklame; dan retribusi insidentil, b. Pengelolaan dan jasa perparkiran; c. Pemeliharaan sarana dan prasarana anjungan; d. Pengelolaan persampahan dan pemungutan retribusi persampahan/ kebersihan Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Kecamatan Ujung Pandang, mengemukakan beberapa hal yaitu, pelimpahan kewenangan Walikota tersebut juga disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta kepegawaian, kemudian pendapatan retribusi yang didapat disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Camat dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut wajib 234 234
memperhatikan dan menerapkan standar operasional pelayanan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dengan SKPD serta unit/satuan kerja terkait dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan (Tripika) Kecamatan Ujung Pandang. lanjut Camat Ujung Pandang mengungkapkan bahwa, sebagai tindak Lanjut dari Peraturan Walikota tersebut, diterbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 650.05/80/ KEP/I/2014, Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Optimalisasi Pengelolaan Pantai Losari Kecamatan Ujung Pandang. Tujuan dari keputusan tersebut adalah sebagai upaya untuk mendorong dan memasyarakatkan Pantai Losari sebagai obyek kunjungan wisata di Kota Makassar. Kedudukan Camat dalam Surat keputusan tersebut sebagai penerima kewenangan dari Walikota adalah sebagai Ketua Pelaksana, yang mempunyai tugas utama dan tanggungjawab terhadap jalannya pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pantai Losari Kecamatan Ujung Pandang tahun 2014. Lebih Keputusan Walikota tersebut memuat 3 (tiga) hal utama, yaitu susunan nama-nama panitia, kedudukan, serta tugas yang diemban. Lebih lengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 10.5 Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pantai Losari Tahun 2014 No 1 2 3 Jumlah Pinjaman /Kel (Rp) 2.000.000 1.500.000 1.000.000 Total Jumlah Jumlah KSM 53 11 19 83 Jumlah Anggota (Org)/KSM 5 5 5 415 Jumlah Pinjaman/ KSM (Rp) 106.000.000 16.500.000 19.000.000 141.500.000 Sumber : SK Walikota No. 650.05/80/KEP/I/2014 235 235
Dari tabel diatas terlihat bahwa, personil yang langsung terlibat pada kegiatan operasional dilapangan untuk melakukan pembinaan sekaligus memberdayakan para PKL, yaitu mulai dari unsur Ketua sampai pada tim pengamanan secara keseluruhan dipercayakan kepada Camat Ujung Pandang beserta jajarannya dan unsur Tripika Kecamatan Ujung Pandang. Khusus untuk tim pengamanan yang bertugas dipercayakan kepada anggota Polsek 01 dan anggota Koramil Kecamatan Ujung Pandang, dibawah Koordinator Kapolsek 01 dan Danramil 07 Ujung Pandang. Kota Makassar, seperti pada penerapan Peraturan Daerah dari Walikota terdahulu. Hal ini tentunya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Camat Kecamatan Ujung Pandang, selaku ketua pelaksana dalam mengelola kawasan Pantai Losari sebagai obyek wisata, sekaligus menentukan strategi/upaya-upaya untuk mengangkat harkat para PKL sebagai pelaku ekonomi sektor non formal yang terbukti telah membantu pemerintah kota Makassar dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di perkotaan, namun tetap melakukan koordinasi dengan beberapa Instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Adapun tugas panitia pelaksana yang tercantum dalam Keputusan Walikota tersebut adalah: a. Pembina: bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pantai Losari b. Wakil Pembina: membantu Pembina untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan optimalisasi pengelolaan Pentai Losari c. Pengarah: untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pantai Losari d. Wakil Pengarah: membantu pengarah dalam pelaksanaan Bertanggungjawab kegiatan optimalisasi pengelolaan Pantai Losari e. Ketua: memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pantai Losari Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2014 236 236
f. Sekretaris: membantu Ketua serta bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan optimalisasi pengelolaan Pantai Losari g. Koordinator: bertanggungjawab untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pantai Losari h. Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Tim Teknis: memiliki tugas membantu Ketua dan Koordinator teknis serta bertanggungjawab terhadap kegiatan optimalisasi pengelolaanPantai Losari 2) Pelaksana: memiliki tugas mempersiapkan administrasi, bahan material, serta agenda rapat-rapat koordinasi denganlembaga/instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pantai Losari secara 3) Tim Pengamanan: memiliki tugas melakukan pengamanan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pantai Losari. Pemberian kewenangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Poerwoko (2012:168), bahwa strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) arah, yaitu: a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat c. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara dengan para PKL, dan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa sebagai pengusaha ekonomi lemah, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pantai Losari, merupakan salah satu potensi sosial ekonomi masyarakat yang telah memberikan peranan yang cukup berarti dalam pembangunan kota. Kebutuhan masyarakat 237 237
yang sedang berwisata di kawasan ini, khususnya kuliner khas Makassar yaitu pisang epe dan minuman tersedia dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat dari berbagai golongan. Kehadiran para PKL tersebut, telah menciptakan lapangan kerja yang secara otomatis dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran di perkotaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan bahwa, jumlah pedagang kaki lima yang mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang untuk berusaha di kawasan Pantai Losari adalah sebanyak 128 orang, dengan perincian jumlah PKL perempuan sebanyak 37 orang dan PKL laki-laki sebanyak 91 orang. Para PKL tersebut tersebar sepanjang kawasan anjungan Pantai Losari yang dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu kelompok depan hotel Aryaduta, kelompok depan rumah sakit Stella Maris, kelompok depan Anjungan Pantai Losari Toraja - Mandar yang merupakan kelompok terbesar. Namun dari jumlah 128 PKL tersebut sebagian besar berasal dari luar wilayah Kecamatan Ujung Pandang, dan hanya sekitr 10 % saja yang merupakan penduduk asli kecamatan Ujung Pandang. Pada beberapa tempat yang sebenarnya tidak diizinkan untuk berjualan juga diisi oleh para PKL, yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga hal inilah yang justru menyebabkan masih terjadinya kemacetan dan kesemrawutan pada beberapa tempat, yang secara otomatis menimbulkan ketidaknyamanan para pengunjung, seperti di sekitar jalan Ali Malaka padahal di tempat ini terdapat sebuah mesjid yang selalu ramai ditempati masyarakat muslim untuk beribadah, karena inilah satu-satunya mesjid yang berada di sekitar kawasan Pantai Losari, dan seharusnya dijaga ketenangan dan ketertibannya, agar masyarakat dapat beribadah dengan khusyu, serta pada beberapa tempat/ruas jalanan lainnya disekitar Pantai Losari. 238 238
Dari 128 PKL yang mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang untuk berjualan dikawasan anjungan Pantai Losari, peneliti mengambil sampel sebanyak 20 orang yang menjadi informan, yaitu yang berusaha/berdagang dalam kawasan anjungan Pantai Losari ( yang mendapatkan izin usaha karena masuk dalam kewenangan Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang). Hasil wawancara peneliti dengan 20 orang informan PKL dalam kawasan anjungan Pantai Losari, terungkap bahwa semenjak pembinaan berada dalam kewenangan Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang berserta unsur Tripika, mereka dapat merasa lebih nyaman dan aman menjalankan usahanya, para petugas melakukan pembinaan secara kekeluargaan, tidak ada lagi rasa takut diusir, lokasi berusaha sangat strategis karena sebagian besar berada didepan disepanjang anjungan Pantai Losari, pembagian luas tempat berdagang juga dirasakan lebih adil karena setiap PKL hanya boleh memasang 2 (dua) buah meja dengan ukuran yang sama dan jumlah kursi yang juga sama, sehingga tidak terjadi persaingan merebut konsumen/pengunjung. Dengan situasi yang demikian, maka keuntungan yang didapatkan pedagang juga hampir sama yaitu antara Rp.150.000 - Rp.350.000 setiap hari /malam. Tingkat keuntungan tersebut sangat tergantung pada malam libur atau bukan, pada malam sabtu dan malam minggu atau malam-malam libur lainnya jumlah keuntungan lebih besar dibandingkan pada malam lainnya bahkan ada yang melebihi Rp.350.000. Demikian juga halnya dengan keadaan musim, pada saat musim kemarau keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan pada musim penghujan karena sepi pengunjung, sehingga keuntungan kadang-kadang ada yang hanya mendapatkan Rp. 50.000, sama dengan keuntungan yang biasa didapatkan pada malam/hari penjualan diluar hari libur. Namun keadaan ini dirasakan oleh para PKL jauh lebih baik dari pada waktu-waktu yang lampau, selain itu mereka sama sekali tidak dikenakan pembayaran retribusi. Sedangkan untuk menjaga kebersihan para 239 239
PKL mendapatkan kantong plastik besar untuk tempat sampah dari para petugas sebanyak 2 (dua) buah setiap 2 (dua) hari, kemudian sampah-sampah dalam kantong tersebut diambil oleh petugas setiap harinya, dan PKL hanya dibebankan pembayaran Rp. 5.000/ 2 hari. Informasi lain yang didapatkan peneliti dari Camat Kecamatan Ujung Pandang dan Kepala Seksi Pemerintahan, tentang beberapa strategi yang diterapkan sebagai upaya untuk lebih memberdayakan para PKL di kawasan anjungan Pantai Losari, adalah yang paling utama melakukan pembinaan dan pendekatan secara persuasif/ kekeluargaan, karena umumnya mereka mempunyai tingkat pendidikan yang minim, dan tingkat emosi tidak stabil karena himpitan kemiskinan, apalagi banyak yang telah berpindah-pindah berjualan akibat penggusuran. Adapun strategi yang berbentuk fisik adalah melakukan kerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat dalam hal kemudahan persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal usaha, rencana pemberian pinjaman dalam bentuk pengadaan gerobak jualan, yang nantinya diperoleh dengan cara mencicil/dibayar setiap hari selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ( keputusan final tentang harga dan lain-lainnya masih akan dibicarakan antara pihak BRI dengan PKL dan Pemerintah Kecamatan). Bahkan sebagai langkah awal dari kerjasama tersebut yang bertujuan memberikan motivasi kepada para PKL agar rajin menabung adalah dengan pemberian bantuan gerobak secara gratis kepada PKL yang mempunyai tabungan sebesar Rp. 3.000.000 dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan hal tersebut telah direalisasikan pada salah seorang pedagang atas nama Burhan yang berjualan di depan hotel Aryaduta (salah satu informan). Para PKL pun sama sekali tidak dibebankan membayar retribusi. Selain itu, secara rutin para petugas dan unsur Tripika melakukan pembinaan dan evaluasi secara langsung ke lokasi penjualan. Strategi lain yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang, dalam rangka untuk selalu menjaga keamanan, ketertiban, 240 240
keindahan/kebersihan kawasan agar senantiasa dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung, maka para PKL diwajibkan untuk membuat pernyataan sebagai sebuah bentuk komitmen untuk selalu ikut berpartisipasi dalam hal : a. Tidak menyimpan lagi barang dagangan dan mainan/skouter di anjungan Pantai Losari b. Menjaga kebersihan dan keindahan Anjungan Pantai Losari Jika para PKL melanggar aturan tersebut maka sanksinya adalah bersedia diberhentikan berjualan dan mempergunakan tempat anjungan Pantai Losari, serta tidak keberatan apabila barangnya disita oleh petugas. Sanksi lain yang diterapkan adalah, jika ada pedagang yang membuat keributan sehingga keamanan jadi terganggu, maka akan diproses oleh pihak kepolisian dan tidak diperbolehkan menjual selama 1 (satu) minggu setelah proses hukumnya selesai. Hal tersebut telah berdampak positif sebagai efek jera, sehingga para pedagang lebih menjaga diri dan ketertiban. Lebih lanjut diungkapkan oleh Camat Kecamatan Ujung Pandang, bahwa para PKL yang berada dalam kawasan anjungan Pantai Losari sama sekali tidak dibebankan untuk membayar retribusi/ sewa tempat, kecuali untuk menjaga kebersihan maka petugas memberikan kantong-kantong plastik besar tempat sampah, dan kemudian diambil kembali setiap hari untuk dibawa ketempat pembuangan, dengan biaya sesuai hasil kesepakatan sebesar Rp. 2.500/hari. Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Walikota untuk memungut retribusi sebagai sumber PAD (pendapatan asli daerah), adalah berasal dari biaya parkir kendaraan pengunjung, serta dari pihak-pihak yang menggunakan kawasan anjungan Pantai Losari untuk berbagai kepentingan acara/even, seperti untuk kegiatan promosi perusahaan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan untuk kegiatan sosial hanya Rp. 250.000,- Setelah acara selesai maka untuk proses pembersihan kawasan Anjungan Pantai 241 241
Losari, Pemerintah Kecamatan memanfaatkan tenaga adalah, dari para PKL, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan tambahan. 2.6 Faktor - Faktor Yang Menghambat Penerapan Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan, pada beberapa tempat di dalam kawasan Pantai losari masih ditemukan adanya sampah yang berserakan, serta masih seringnya terjadi kemacetan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu, hal ini disebabkan pada beberapa tempat seharusnya tidak ditempati berdagang atau jumlah pedagang tidak seimbang dengan areal yang tersedia. Pelimpahan sebagian Kewenangan yang diberikan Walikota Makassar kepada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang sesuai Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013, tidak mencakup seluruh kawasan Pantai Losari, tetapi hanya pada Anjungan Metro, Anjungan Losari dan Anjungan Mandar Toraja, sehingga permasalahan di luar areal tersebut menjadi tanggungjawab Instansi lain. Permasalahan lainnya yang terjadi adalah, pada sebagian tempat di kawasan Pantai Losari yang ditempati para PKL berdagang, masih ditemukannya sampah, nampaknya para pedagang mengumpulkan sampah setelah selesainya waktu penjualan, sehingga pada saat waktu menjual yang dimulai pada Pukul 16.00 - 24.00 sampah dibiarkan berserakan disekitar gerobak sehingga mengurangi keindahan, semestinya para pedagang langsung memasukkan saja setiap sampah yang ada ke kantong plastik yang telah disiapkan, jadi tidak perlu dikumpulkan sampai selesainya waktu menjual, sehingga seluruh area selalu dalam keadaan bersih dari segala kotoran. Berdasarkan Camat mengungkapkan, bahwa partisipasi para PKL terhadap kebersihan memang masih sangat perlu ditingkatkan, karena meskipun mereka telah dibebaskan dari biaya retribusi, dengan harapan mereka berpartisipasi melalui kesadaran untuk tetap menjaga hasil wawancara dengan 242 242
kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan. Selain itu, kesadaran untuk membayar kantong-kantong plastik sampah yang disiapkan juga masih belum lancar jika para petugas melakukan penagihan. Demikian halnya dengan membiarkan sampah berada disekitar area penjualan sampai selesainya waktu berjualan tentu akan mengurangi keindahan dan kenyamanan, yang secara otomatis akan dapat mengurangi jumlah pengunjung/konsumen, karena akan ada kesan yang kotor atau jorok, sehingga keuntungan yang didapatkan para PKL juga akan dapat berkurang. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Poerwoko (2012:92-93), bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah: a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan- kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya); b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki; c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal. Selanjutnya, Alfitri (2011:225-226) mengemukakan bahwa seseorang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu karena adanya motif yang menggerakkannya. Begitu pula ketika seseorang, kelompok atau kesatuan masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan karena dilandasi oleh motif tertentu. Motif di sini sebagai pendorong semangat keterlibatan masyarakat dalam suatu program. Sehingga dapat dijadikan pilar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Setidak-tidaknya bisa dilihat lima motif, 243 243
yang masing-masing dapat bekerja sendirian, maupun bekerja bersamaan. Kelima motif tersebut adalah: a. Motif Psikologi : Kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, atau rasa telah mencapai sesuatu (achievement) dapat merupakan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan, termasuk juga untuk berpartisipasi meskipun kegiatan atau partisipasinya itu tidak akan menghasilkan keuntungan (baik berupa uang ataupun materi). b. Motif Sosial : Ada dua sisi motif sosial, yakni untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindarkan dari terkena pengendalian sosial. Orang akan senang hati berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan manakala keikutsertaan itu akan membawa dampak meningkatnya status sosialnya. Pada sisi yang negatif, orang akan terpaksa berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan karena takut terkena sanksi sosial (tersisih atau dikucilkan oleh warga masyarakat). Motif semacam ini dikendalikan oleh norma sosial yang masih kuat di masyarakat. Terutama yang masih bersifat paguyuban. Persambungan yang kokoh antara lambang pembangunan dengan lambang yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan pembangunan haruslah diajarkan ke dalam idiom dan lambang masyarakat setempat. c. Motif Keagamaan. Berbeda dengan motif psikologi yang didasarkan pada pencapaian prestasi dan motif sosial yang berlandaskan status sosial dan pengendalian sosial, motif keagamaan didasarkan pada kepercayaan kepada kekuatan yang ada di luar manusia (Tuhan, sesuatu yang gaib, supernatural). Agama sebagai ideologi sosial yang mempunyai berbagai macam fungsi bagi pemeluknya, yaitu fungsi- fungsi : inspiratif, normatif, integratif, identifikatif dan operatif/ motivatif. Melalui aktualisasi funsi itu, agama dapat meningkatkan 244 244
peranannya di dalam proses pembangunan dan lebih dari itu, agama dapat meningkatkan peran para pemeluknya dalam proses pembangunan. Persoalannya adalah bagaimana menemukan idiom dan lambang-lambang yang dapat mengintegrasikan agama dengan proses pembangunan. d. Motif Ekonomi Laba adalah motif ekonomi yang dapat dan bahkan seringkali efektif mendorong orang mengambil keputusan untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan pembangunan. Pengambilan keputusan (yang bersifat ekonomis) dapat mengambil dua bentuk strategi, yaitu maximum profit dan minimum cost. Dengan menggunakan tata nalar ekonomi, orang akan memutuskan berpartisipasi (dalam suatu kegiatan) manakala kegiatan itu dapat menghasilkan manfaat dan keuntungan bagi dirinya atau bagi perusahaan atau kelompoknya, atau akan ikut berpartisipasi jika tidak akan memperoleh kerugian atau paling tidak kerugian yang diperoleh dari dari partisipasinya lebih kecil dari pada kerugian yang dapat diderita karena tidak ikut berpartisipasi. e. Motif Politik Dasar utama motif politik ini adalah kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besar kecilnya kekuasaan yang dapat diperoleh dari pertisipasinya di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Makin besar kekuasaan yang mungkin diperoleh dari keterlibatannya, maka makin kuat pula kemungkinan untuk ikut berpartisipasi. Dari penjelasan jenis motif partisipasi masyarakat tersebut, bisa dipahami kelima motif itu dapat bekerja secara parsial maupun serentak. Selain itu, untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara memanipulasi motif, haruslah ditentukan suatu kombinasi yang optimal dari berbagai motif yang mungkin ada. Oleh karena itu, sangat penting mengetahui peta motif yang 245 245
ada pada diri seseorang, kelompok dan dalam kesatuan masyarakat. Hanya dengan mengetahui peta motif itu secara tepat maka kemungkinan untuk melakukan kombinasi yang optimal dari berbagai motif terbuka luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan para PKL ditemukan bahwa, sebagian besar dari mereka memang hanya berpendidikan rendah (SD-SMP), dan hal ini memang menjadi salah satu penghambat untuk menggerakkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan, khususnya dalam memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya keterpaduan, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keindahan, estetika dalam pembangunan demi menjaga lingkungan kawasan Pantai Losari yang merupakan icon utama dan obyek wisata di kota Makassar. Selanjutnya menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012: 94), bahwa tingkat partisipasi masyarakat selain dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat, juga sangat ditentukan oleh kemauannya untuk berpartisipasi, terutama ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya, menyangkut: a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan; b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan; c. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri; d. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan permasalahan, dan tercapainya tujuan pembangunan; e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannnya untuk memperbaiki mutu hidupnya. Dengan melihat kenyataan tersebut memang disadari bahwa, upaya - upaya yang harus dilakukan untuk dapat memberdayakan para PKL namun kondisi kawasan wisata Pantai Losari tetap 246 246
terpelihara dengan baik, agar dapat menimbulkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat pengunjung, maka dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif secara berkesinambungan dan lebih terpadu lagi, serta kerja keras aparat Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang dan seluruh Instansi terkait secara tulus, dan mencari metode-metode pendekatan lainnya, seiring semakin berkembangnya era demokrasi dan informasi yang semakin terbuka. 2.7 Kesimpulan 1. Strategi/upaya yang dilakukan oleh Pemkot Makassar bagi pemberdayaan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Anjungan Pantai Losari, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2013, Tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan fungsi Pemerintah Kecamatan. Melalui kewenangan tersebut maka Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang telah melakukan berbagai upaya seperti : menjalin kerjasama dengan BRI untuk memberikan kemudahan persyaratan memperoleh pinjaman, pengadaan gerobak jualan yang lebih berkualitas baik dari bentuk/ desain, maupun bahannya secara mencicil, pembebasan biaya retribusi, serta melibatkan para PKL sebagai tenaga pembersih kawasan Anjungan Pantai Losari setelah pelaksanaan berbagai kegiatan/even. tugas pokok dan 2. Dalam penerapan strategi/upaya -upaya pemberdayaan, Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang masih menghadapi berbagai faktor yang menghambat, seperti : a. masih rendahnya kesadaran sebagian PKL untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan Pantai Losari, dengan membiarkan sampahnya berserakan selama waktu 247 247
penjualan, sehingga tentunya akan mengurangi keindahan dan kenyamanan pengunjung. b. Sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan dalam Kawasan Anjungan Pantai Losari, bukan penduduk asli kecamatan Ujung Pandang, sehingga pembinaannya hanya dapat dilakukan pada saat mereka sementara berjualan c. Partisipasi para PKL untuk membayar tempat sampah yang disediakan pemerintah kecamatan, termasuk proses pembuangannya sampai ke TPA masih kurang bagus. 2.8 Rekomendasi 1. Para pedagang kaki lima sangat mengharapkan diberikan izin untuk tetap berjualan dikawasan Pantai Losari, dan mengharapkan kepada Walikota Makassar agar pembinaan terhadap para pedagang bisa tetap berada pada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang, seperti yang diterapkan pada saat ini. 2. Para pedagang kaki lima, sebagian besar masih membutuhkan adanya kemudahan untuk memperoleh bantuan modal, baik dalam bentuk dana tunai maupun bantuan gerobak, yang dapat dibeli dengan mencicil secara ringan dapat segera direalisasikan. 3. Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan partisipasi para pedagang kaki lima dalam menciptakan keindahan, ketertiban dan kenyamanan pada kawasan wisata Pantai losari, perlu dilakukan pendekatan yang lebih partisipatif dan penyuluhan- penyuluhan secara berkala dan berkesinambungan, diluar waktu aktifitas penjualan, sehingga mereka lebih konsentrasi ketika mengikuti kegiatan dan sekaligus bisa memahaminya. 248 248
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita Rahardjo, 2009. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Universitas Hasanuddin. Makassar... , 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta. Alfitri, 2011. Community Development, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Alma Buchari, 2009. Kewirausahaan. Alfabeta. Bandung. Amalia Lia, 2007. Ekonomi Pembangunan. Graha Ilmu. Yogyakarta. Anwas M. Oos, 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Alfabeta. Bandung. Basri Faisal, 2002. Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta. Bastian Indra, 2014. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Danim Sudarwan, 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efetivitas Kelompok. Rineka Cipta. Jakarta. Deliarnov, 2014. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Rajawali Pers. Jakarta Dunn N. William, 2003. Public Policy Analysis. (terjemahan), Gadjah Mada Univercity Press. Yogyakarta. Fahruddin Adi, ... Pemberdayaan , Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Humaniora. Bandung. Gomes FC, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi Offset. Yogyakarta. Hasibuan Malayu S.P, 2008. Organisasi Dan Motivasi. Bumi Aksara. Jakarta. Henslin M.James, 2007. Essentials Of Sociology. (terjemahan), Erlangga. Jakarta. Hikmat Harry, 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora. Bandung. 249 249
Kartono, Kartini, 2010. Pemimpin dan Kepemimpinan. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum, 2008. Kemandirian, Kemitraan Untuk Penanggulangan Kemiskinan, PNPM- Mandiri Perkotaan. Jakarta Kuncoro Mudrajad, 2012. Perencanaan Daerah. Salemba Empat. Jakarta Mardikanto T dan Poerwoko S, 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Mondy R Wayne, 2008. Human Resource Management, jilid 1(terjemahan), Erlangga. Jakarta Muhammad, Arni, 2009. Komunikasi Organisasi. Bumi Aksara. Jakarta. Mulyadi S, 2008. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Rajawali Pers. Jakarta Nasution, S. 2011. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Bumi Aksara. Jakarta Nawawi I, 2009. Pembangunan Dan Problema Masyarakat . Putra Media Nusantara. Surabaya. Nawawi Z, 2013. Manajemen Pemerintahan. Rajawali Pers. Jakarta Noor Juliansyah, 2013. Penelitian Ilmu Manajemen. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Nugroho, A E, 2009. Pengurangan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta. Ridwan, 2013. Perencanaan Partisipatif Perspektif Kesejahteraan Masyarakat. R.A. De. Rozarie. Surabaya. Rowley C dan Keith Jackson, 2012. Human Resource Management. (terjemahan), Rajagrafindo Persada. Jakarta. Ryandono D, dkk. 2011. Perencanaan Partisipatif, Modul Perkuliahan. IPDN Jatinangor Rustiadi E, dkk, 2011. Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 250 250
Salusu, J, 1999. Pengambilan Keputusan Strategi. Gramedia Wi diasarana. Jakarta Sarundajang, 2012. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah. Kata Hasta Pustaka. Jakarta. Sedarmayanti, 2012. Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik". Sumbersari Indah. Bandung. Siagian S. P, 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Rineka Cipta. Jakarta... , 2004. Manajemen Abad 21. Bumi Aksara. Jakarta... , 2008. Administrasi Pembangunan. Bumi Aksara. Jakarta. Siswanto, H.B. 2012. Pengantar Manajemen. P.T. Bumi Aksara. Jakarta Solihin, Ismail. 2009. Pengantar Manajemen. Erlangga. Jakarta. Subianto P, et.al, 2009. Membangun Kembali Indonesia Raya. Institut Garuda Nusantara. Jakarta. Suharto E, 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama. Bandung. Suhartono, Irawan, 2008. Metode Penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung Sugiyono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabet. Bandung Sumaryadi IN, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Citra Utama. Jakarta. Sumo diningrat G, 2009. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa. Kompas Gramedia. Jakarta. Sztompka P, 2010. The Sociology Of Social Change. (terjemahan), Prenada. Jakarta. Purwanto, dkk,2009. Pengurangan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta. Tarigan Robinson, 2009. Perencanaan Pengembangan Wilayah. Bumi Aksara. Jakarta. Terry R. George, 2009. Guide To Management. (terjemahan), Bumi Aksara. Jakarta. 251 251
Thoha Miftah, 2012. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Tjokrowinoto Moeljarto, 2007. Pembangunan Dilema Dan Tantangan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Todaro M.P dan Stephen C.S, 2006. Economic Development/ninth edition. (terjemahan), Erlangga. Jakarta. Usman Husaini, 2013. Manajemen : Teori, Praktek dan Riset Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta. Usman Sunyoto, 2010. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Wibowo, 2014. Perilaku Dalam Organisasi. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Winardi J, 2008. Motivasi Dan Pemotivasian. Rajawali Pers. Jakarta Zulkarnain Wildan, 2013. Dinamika Kelompok. Bumi Aksara. Jakarta Laporan Penelitian: HendrawatiH, 2014. Penelitian Tentang Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Losari Kota Makassar. IPDN Kampus Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmiah: Dharmawan, dkk, 2009. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus di Kelurahan Kujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul). Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja IPDN Jatinangor. Firdaus, dkk, 2009. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja IPDN Jatinangor Hendrawati H, 2012. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin PNPM- Mandiri Perkotaan Melalui Pinjaman Bergulir (Revolving Fund) di Kelurahan Banta- 252 252
bantaeng Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Jurnal Mangkau Volume 1, IPDN Kampus Sulawesi Selatan ... , 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Fisik (Studi Kasus di Desa Kampili, Kecamatan : Pembangunan Pallangga, Kabupaten Gowa) Jurnal Pemberdayaan Pemerintahan, IPDN Volume No. 1 Ryandono, Dedi, 2014. Pemberdayaan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal: Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, IPDN Volume No. 1 Wangsih, 2009. Implementasi Kepmenkokesra Nomor 25 Tahun 2007 Tentang PNPM - Mandiri Perkotaan Melalui Program Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume XXXV No. 2. IPDN Jatinangor Peraturan- Peraturan : Peraturan Walikota Makassar Nomor : 80 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 650.05/80/KEP/I/2014, Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pantai Losari Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2014. 253 253