BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Cara Tuhan Yang Maha Kuasa merancang sesuatu untuk bereproduksi dan menyebar ke seluruh alam adalah melalui perkawinan. Bukan hanya untuk manusia tetapi tanaman dan hewan juga melakukan perkawinan. Akibatnya, perkawinan merupakan salah satu budaya biasa yang berkembang berdampingan dengan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk yang cerdas. Budaya perkawinan masyarakat maju (modern) bersifat progresif, luas, dan terbuka, berbeda dengan budaya perkawinan masyarakat sederhana yang sederhana, terbatas, dan tertutup.1 Anak adalah pewaris prinsip perjuangan negara, yang berperan strategis, memiliki sifat yang unik, dan diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang. Karena anak berhak untuk hidup sejak dalam kandungan, maka mereka harus diberi kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala bidang fisik, kognitif, dan sosial serta berakhlak mulia. Anak merupakan kebutuhan sekaligus anugerah dari Allah Ta'ala, yang melekatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan sah dan mengandung anak itu dalam kandungannya; 1 H.hilman hadikusuma, Hukum perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandug, 2007, hal.1 1
akibatnya anak tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak sah lainnya.2 Dengan kata lain, anak yang tidak lahir dari perkawinan yang sah adalah anak haram.3 Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, namun mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya4 Anak sah adalah anak yang dikandung selama atau sebagai hasil perkawinan yang sah, menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan anak luar kawin diatur dalam Ayat 1 Pasal 43 UU Perkawinan. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan bagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum (misalnya tes DNA). Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 B.W, yakni: "Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu. 2 J. Andi Hartanto, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 53. 3 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan, Prestasi Pustaka, (Jakarta , 2012, hlm. 46.) 2
3 Oleh karena itu, apabila didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai ikatan perdata dengan ibunya dan keluarganya.5 Berdasarkan Penatapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 110/Pdt.P/2020/PN Amb tentang ALEKS SOLISSA, Tempat dan Tanggal Lahir Ewiri, 05 Maret 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Sirimau RT. 003/RW. 04 Kel/Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau Ambon. CHRISTIANE SALAMOR, Tempat dan Tanggal Lahir Ambon, 31 Agustus 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Alamat Jl. Sirimau RT. 003/RW. 04 Kel/Desa Batu Meja, KecamatanSirimau Ambon Sebelum melangsungkan perkawinan yang sah Aleks dan Christiane Mereka telah memiliki anak yang bernama Girdano Petrus Solissa yang lahir pada 01 Oktober 2008. Kemudian Aleks Solissa dan Christiane Salamor melangsungkan perkawinan pada 17 November 2015 sesuai Akte Nikah Nomor 16/N/KPA-JWM/11/2015 tanggal
17 November 2015 dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 17 November 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-19112015-0010 tanggal 17 November 2015. Namun pada saat itu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tidak mencantumkan Pengakuan anak yang bernama GIRDANO PETRUS SOLISSA pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon meminta Aleks dan Christine agar melengkapi berkas- berkas bahwa mereka adalah orang tua kandung dari Giordano Solissa untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan sehingga dapat membuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan dengan tujuan agar Giordano Solissa mendapat Pengakuan Anak Pada Kutipan Akta Perkawinan Aleks dan Christine yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan selaku orang tua kandung dari anak yang bernama Girdano Petrus Solissa Kemudian surat permohonan Aleks dan Christiane didaftarkan pada tanggal 14 September 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Amb pada tanggal 11 September 2020 dan berdasarkan permohonan tersebut maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut menetapkan bahwa : 1. Mengabulkan permohonan Aleks dan Christiane 4
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama GIRDANO PETRUS SOLISSA lahir di Ambon 01 Oktober 2008 3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan bahwa GIRDANO PETRUS SOLISSA lahir di Ambon 01 Oktober 2008 adalah anak sah dalam perkawinan antara ALEKS SOLISSA dan CHRISTIANE SALAMOR 4. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Aleks dan Christiane sebesar Rp. 366.000,- Jadi tampaknya masuk akal jika analisisnya harus masuk ke detail lebih lanjut mengenai status anak luar kawin dapat berubah menjadi anak kandung apabila orang tua biologisnya terikat dalam perkawinan yang sah dan bagaimana hak anak setelah orang tua biologisnya terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut seperti yang telah diuraikan dalam sebuah artikel ilmiah dengan judul : " KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN SAAT ORANG TUA BIOLOGIS MELAKUKAN PERKAWINAN" B. Rumusan Masalah 5
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu: 1. Bagaimana status anak luar kawin dapat berubah menjadi anak kandung apabila orang tua biologisnya kemudian terikat dalam perkawinan yang sah? 2. Bagaimana hak anak setelah orang tua biologis terikat dalam perkawinan yang sah? C. Tujuan Penelitian Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan status anak luar kawin dapat berubah menjadi anak kandung apabila orang tua biologisnya kemudian terikat dalam perkawinan yang sah. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak anak setelah orang tua biologis terikat dalam perkawinan yang sah. D. Manfaat Penelitian Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Manfaat Teoritis Kajian ini diantisipasi untuk memajukan pemahaman hukum, khususnya hukum perdata, dalam kaitannya dengan status dan hak anak setelah orang tua biologis terikat dalam perkawinan yang sah. 6
2. Manfaat Praktis a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait yang terkait seperti pemerintah, mahasiswa, advokat dalam memberikan penyelesaian status dan hak anak saat orang tua biologisnya terikat dalam perkawinan yang sah b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara. E. Kerangka Konseptual 1. Hukum Perkawinan a. Pengertian Perkawinan Allah SWT menjadikan semua makhluk-Nya berpasang-pasangan agar dapat hidup berdampingan di planet yang indah ini, saling mencintai dan menyayangi, serta memiliki keturunan.6 Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna "hidup berdampingan" sebagai suami istri dalam suatu persekutuan yang mengikat secara hukum, sehingga menjadi persekutuan yang wajib. Ketika seorang pria dan wanita menjadi suami istri, itu menandakan bahwa mereka telah membuka babak baru dalam kehidupan mereka dan kini mampu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan sebagai berikut : "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang 6 Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia", cet.5 UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 37 7
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama atau spiritualitas di negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Alhasil, pernikahan tidak hanya memiliki unsur jasmani atau jasmani saja, melainkan unsur batin atau rohani yang juga memegang peranan penting. Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak, dan menciptakan keluarga yang bahagia sangat terikat dengan tujuan ini. Orang tua memiliki hak dan kewajiban sehubungan dengan dukungan dan pendidikan. Orang-orang yang terlibat dalam perkawinan dianggap sebagai suami dan istri berdasarkan hubungan lahir, baik dalam hubungannya satu sama lain maupun dengan masyarakat yang lebih luas. Ikatan batin perkawinan menunjukkan komitmen yang tulus untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam pemikiran suami dan wanita yang bersangkutan.7 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, suami dan istri harus saling mendukung dan meningkatkan agar masing-masing dapat berkembang secara pribadi dan berkontribusi serta mencapai keberhasilan dalam keluarga.8 Pernikahan dijelaskan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro sebagai "suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan"9 Pengertian perkawinan menurut Nani Suwondo adalah:10 7 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.74 8 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.7 9 Wirjono Prodjodikoro,Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur. Bandung, 1974. hlm. 6 8
" Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami", Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan bahwa:11 "Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal" Menurut semua definisi perkawinan tersebut, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara sah diakui sebagai suami istri dan yang memenuhi syarat- syarat perkawinan dianggap telah menikah. Menurut hukum Islam, istilah "nikah" dan "Nikah" atau "Zawaj" dapat dipertukarkan. Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dengan calon mempelai pria, serta terpenuhinya rukun dan kriteria, itulah yang dimaksud Syara dengan pernikahan12 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang belum pernah menikah tidak pernah merestui akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat. Ketika dikatakan bahwa seorang anak lahir di luar nikah, itu menandakan bahwa sang ibu tidak terikat secara hukum dengan 10 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia, PT Tintamas, Jakarta, 1970, hlm.12 11 Asmin, "Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974", P.T dian Rakyat, Jakarta ,1986 hlm.19 12 Zahri Hamid, "Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", Binacipta, Yogyakarta, 1976, hlm.1 9
ayahnya melalui akad nikah yang sah. Sesuai dengan Hukum Islam, pernikahan atau :13 "Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuanketentuan Hukum Syari'at Islam." Hukum Islam meliputi hukum-hukum tentang perkawinan, termasuk bagaimana cara melakukan akad nikah secara sah dan bagaimana menegakkan ikatan lahir dan batin yang telah diikrarkan. Hukum perkawinan merupakan salah satu unsur hukum Islam dan memasukkan syarat-syarat tersebut. Bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang membahayakan ikatan jasmani dan rohani suami istri, bagaimana proses dan tata cara pemutusan ikatan perkawinan, serta akibat hukum putusnya perkawinan, baik dari segi mantan suami istri dan hubungan hukum anak-anak dan properti mereka satu sama lain.14 Menurut fiqih, perkawinan adalah akad antara calon suami dengan wali nikah yang membolehkan hubungan seksual antara seorang wanita dengan suaminya yang telah divonis nikah. Pernikahan, juga dikenal sebagai Nikah dalam terminologi agama, adalah:15 "Melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT." 13 Ibid, hlm.1 14 Ibid hlm.1 15 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.8. 10
11 b. Dasar Hukum Perkawinan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menjabarkan dasar hukum perkawinan sebagai berikut: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Menurut apa yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pembukaan, jelas bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan memiliki hak untuk memiliki anak, dan memiliki anak adalah hak asasi manusia yang mendasar yang tidak dapat dibatasi. Selain itu, landasan hukum perkawinan dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Pengertian perkawinan adalah diberikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa: " Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kriteria sahnya perkawinan dituangkan dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu" Landasan hukum perkawinan dituangkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam disamping Undang-Undang Perkawinan. 2. Anak dalam Hukum Perkawinan dan KUH Perdata
Dalam perspektif hukum, istilah "anak" sering digunakan untuk merujuk pada individu yang belum dewasa (minderjarigheid/inferiority) atau, lebih sering, anak yang diasuh oleh wali (minderjarige ondervoordij). Mencermati aspel di atas, tampak bahwa hukum positif Indonesia (ius constitutum/ius operatum) tidak membatasi adanya penyatuan hukum yang baku dan berlaku umum untuk menetapkan kriteria batas usia bagi seorang anak.16 Anak didefinisikan sebagai orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata. Satu-satunya kriteria untuk disebut anak adalah belum menikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor Perkawinan. Mahkamah Agung Hukum Adat dan Yurisprudensi Republik Indonesia menyatakan bahwa syarat usia untuk disebut anak dalam hukum adat Indonesia adalah jamak. Misalnya, telah "kuat gawe", "akil baliq", "menek bajang" dan seterusnya. Batasan usia anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan preseden Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didasarkan pada hukum adat Bali dan ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.17 anak sah atau tidak sah kedudukan anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya ada 3 (tiga) pasal 16 Lilik Mulyadi, SH, MH, "Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)", Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 3 17 "Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI", Penerbit: Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm 175 12
13 dalam ketentuan peraturan ini mengatur tentang keadaan anak. khususnya Pasal 42 sampai dengan 44. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan dibagi menjadi dua kategori:18 a. anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dianggap sebagai keturunan yang sah. b. anak yang lahir di luar perkawinan hanya boleh mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya, menurut Pasal 43 ayat (1). Jika suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah melakukan zina dan anak tersebut adalah hasil zina tersebut, maka dia berhak, berdasarkan Pasal 44 Undang- Undang Perkawinan, untuk menggugat keabsahan anak yang lahir dari istrinya. Pengadilan akan memutuskan apakah anak itu sah atau tidak berdasarkan penyangkalan ini. KUH Perdata memiliki aturan yang lebih spesifik tentang kedudukan anak. KUH Perdata mengkategorikan status anak sebagai berikut: a. Anak yang berkembang atau lahir dalam perkawinan ayah ibunya dianggap sebagai anak sah (echte kinderen).19 18 "Ketentuan ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010"
b. Anak-anak yang tidak terdaftar, belum menikah, atau lahir secara alami (onwettige, onechte, naurlijkw kinderen) termasuk dalam salah satu dari tiga kategori:20 1) Anak yang belum kawin yang bukan merupakan hasil perselingkuhan (overspel) atau hubungan sumbang (bloedschennis); 2) Anak perselisihan (bloed sechennige kinderen) dan zina (overspelige kinderen). 3) Frasa "anak angkat" juga digunakan untuk anak yang diangkat oleh suami istri dan dianggap sebagai anak mereka sejak keduanya menikah.21 F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Tujuan dari pendekatan penelitian hukum normatif adalah untuk menyelidiki setiap masalah, mengidentifikasi solusi potensial, dan memeriksa hasil yang berkaitan dengan status dan prosedur penyelesaian anak luar kawin apabila orang tua biologisnya terikat dalam perkawinan yang sah 2. Pendekatan Masalah 19 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, "Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)", Surabaya: Airlangga University Press, 1991, hlm 164 20 Ibid hlm 164 - 165 21 R. Soetojo Prawirohamidjojo, "Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", Airlangga Press University, 1988, hlm 112 14
1. Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 2. Pendekatan Perundang-Undangan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dilakukan dengan menelah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang ditangani. 3. Bahan Hukum 15 terjadi
Penulis penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan dari sumber perpustakaan termasuk buku, literatur, dokumen pemerintah, majalah, artikel, surat kabar, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian mereka. 1) Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu: a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata c) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 110/Pdt.P/2020/PN Amb 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa setiap karya hukum yang bukan catatan resmi. Buku teks, kamus hukum, majalah hukum, dan komentar tentang putusan pengadilan adalah beberapa publikasi tentang hukum. 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks majalah hukum dan lain sebagainya 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 16
Cara penulis mengumpulkan Bahan Hukum untuk kajian hukum ini adalah dengan membaca dokumen atau sumber pustaka. Pengkajian dokumen atau bahan pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum. Bahan hukum yang dikaji kemudian dirinci secara sistematis, setelah itu bahan hukum pilihan penulis diperiksa dan dianalisis lebih lanjut. Tata cara penulis dalam melakukan penelitian terhadap dokumen atau sumber pustaka antara lain: 1) Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, baik cetak maupun elektronik, seperti internet yang berkaitan dengan kajian penulis 2) Untuk melihat kasus-kasus yang relevan dengan tantangan hukum saat ini, penelitian hukum ini menggunakan metodologi pendekatan kasus. Kasus tersebut adalah kasus yang menghasilkan keputusan pengadilan dengan inkracht atau efek yang bertahan lama. Situasi ini tidak eksklusif untuk wilayahnya, mungkin juga terjadi di Indonesia atau negara lain, baik melalui penerapan undang-undang misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 110/Pdt.P/2020/PN Amb 17
5. Teknik Analisa Bahan Hukum Dalam penulisan ini analisis yang dilakuan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai status dan prosedur penyelesaian anak luar kawin apabila orang tua biologisnya terikat dalam perkawinan yang sah Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan asas, maka analisis bahan hukum didasarkan pada konsep konsistensi logis antara asas-asas hukum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dikemukakan. Seluruh materi penelitian hukum akan diberikan, setelah dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa topik tersebut dapat melukiskan gambaran yang jelas. kemudian akan dipecah menjadi topik umum dan khusus, dengan kesimpulan dibuat untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan. Analisis yang digunakan adalah Deskriptif dan Deduktif. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar isi setiap bab yang di bahas pada tugas akhir ini yaitu sebagai berikut : Bab I adalah Bab Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 18
Bab II, Bab ini berisi uraian tentang hasil analisa apakah status anak luar kawin dapat berubah sebagai anak kandung apabila orang tua biologisnya terikat dalam perkawinan yang sah yang dibahas dalam beberapa sub Bab yakni status dan kedudukan anak dalam perkawinan dan Status dan kedudukan anak luar kawin saat orang tua biologisnya melakukan perkawinan Bab III, Bab ini akan menguraikan tentang hasil analisa terhadap bagaimana prosedur penyelesaian anak luar kawin sebagai anak kandung dari orang tua biologisnya yang kemudian terikat perkawinan yang sah yang dibahas dalam beberapa sub Bab yakni Hak anak luar kawin dalam KUH Perdata dan Hak anak luar kawin saat orang tua biologisnya melakukan perkawinan Bab IV adalah merupakan bagian penutup dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran 19