GUBERNUR LAMPUNG PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM DESA BERJAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Lampung Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, perlu dilakukan koordinasi dengan semua perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan Pengentasan Desa Tertinggal, Smart Village, Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kawasan Transmigrasi di Provinsi Lampung; 13 Tahun 2019 dan Pengembangan b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Program Desa Beijaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 I Su matera Selatan tentang Pembentukan Daerah Tingkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) (Lembaran Negara Republik menjadi Undang-Undang Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 2. Undang-Undang tentang 15 Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 29 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050). Nomor Tahun 1997 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398). tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); Percepatan 15 Tahun Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Presiden Nomor 2010 tentang 9. Peraturan 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme (Berita Negara Republik Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM); 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 19. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 2)
3- 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 491); 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 500); GUBERNUR TENTANG PROGRAM DESA 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 500); GUBERNUR TENTANG PROGRAM DESA BERJAYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Lampung. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Lampung 3. Gubemur adalah Gubemur Lampung. 4. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Lampung. 5. Bupati adalah Bupati se-Provinsi Lampung. 6. Kementerian adalah Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut DPMDT Provinsi Lampung. 8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Program Desa Berjaya adalah sinergitas program-program antar Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan desa, dengan menitikberatkan pada prioritas kegiatan Pengentasan Desa Tertinggal, Smart Village, Pengembangan Kawasan Perdesaan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. 10. Smart Village adalah suatu kondisi desa yang maju dalam pembangunannya, mandiri dalam penyelesaian berbagai permasalahannya dan sejahtera masyarakatnya, serta smart di bidang peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan desa, pengembangan ekonomi kreatif, dan inkubasi desa; dengan mengoptimalkan penggunaan Informasi Teknologi, kesetaraan akses dan kolaborasi. 11. Desa Mandiri atau yang disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa dengan dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan ketahanan ketahanan ekonomi, sosial,
4- 12. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 13. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan menanggulangi kemiskinan hidup manusia kualitas 14. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi kurang berkemampuan mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 15. Desa Sangat Tertinggal adalah yang mengalami kerentanan di bidang ekonomi,sosial dan infrastruktur sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi jasa kawasan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. permukiman perdesaan, pelayanan sebagai tempat 17. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 18. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. 19. Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah upaya mewujudkan kawasan transmigrasi yang maju; melalui pembangunan kawasan transmigrasi dan mengembangkan kawasan dan masyarakat kawasan transmigrasi. 20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 21. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 22. Perangkat Daerah selanjutnya di sebut PD adalah unit keija Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola pemberdayaan masyarakat Desa. 23. Tim Koordinasi Program Desa Beijaya Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut TK-PDB adalah Tim yang melakukan koordinasi, fasilitasi dan sinergitas Program Desa Beijaya Provinsi Lampung dengan Dinas/ Intansi di Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan. orang perseorang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, penerima manfaat maupun penanggung resiko. 24. Masyarakat adalah kelompok orang, 25. Pendampingan adalah serangkaian fasilitasi yang dilakukan oleh lainnya dalam proses pemberdayaan pendamping dan/atau petugas masyarakat melalui penerapan berbagai metode pembelajaran. 26. Tim Pendamping Provinsi Program Desa Beijaya adalah organisasi tim ahli yang membantu tugas-tugas koordinasi, fasilitasi dan sinergi Program Desa Beijaya di tingkat provinsi.
5- 27. Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah desa yang berwujud uang. 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung. 29. Belanja bantuan Keuangan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD yang diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah. serta 30. Stakeholder terkait adalah Perguruan Tinggi, Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelaku Usaha 31. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, pelaksanaan, oleh pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat. untuk masyarakat meliputi perencanaan, dan 32. Pengendalian adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. 33. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kineija dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil. 34. Evaluasi adalah proses menentukan nilai dengan mengacu kepada pedoman-pedoman yang telah ditetapkan. Pasal 2 Maksud Peraturan Gubemur ini adalah untuk mengintegrasikan program¬ program pembangunan desa yang ada di setiap Perangkat Daerah di provinsi Lampung. Pasal 3 (1) Tujuan Umum Program Desa Beijaya adalah mengintegrasikan program¬ program Pengentasan Desa Tertinggal, Smart Village, Pengembangan Kawasan Perdesaan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. (2) Tujuan Khusus Program Desa Beijaya Provinsi Lampung meliputi: a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program antar Perangkat Daerah, baik provinsi, kabupaten serta pemerintahan desa, guna mempercepat Kemandirian Desa-desa di Provinsi Lampung. b. Mengentaskan desa dengan kategori Tertinggal dan Sangat Tertinggal menjadi desa dengan kategori berkembang (grow village). c. Menjadikan desa-desa di Provinsi Lampung smart yaitu maju dalam berbagai pembangunannya, permasalahannya, sejahtera masyarakatnya. mandiri dalam penyelesaian d. Membangun desa-desa di kawasan perdesaan dengan kemitraan, pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi, Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif, dan pemanfaatan perhutanan sosial untuk menunjang pembangunan di kawasan perdesaan. e. Pembangunan kawasan serta pengembangan masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
6- Pasal 4 (1) Sasaran Program Desa Beijaya meliputi: a. terintegrasinya Perencanaan program pembangunan yang terkait dengan desa di lingkup perangkat daerah Provinsi, perangkat daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa. b. pengintegrasian program-program sebagaimana pasal 4 ayat 1 huruf a, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. c. desa-desa dengan kategori mandiri, kategori maju, kategori berkembang, kategori tertinggal dan kategori sangat tertinggal di Provinsi Lampung, Jenderal sebagaimana Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. tercantum dalam Keputusan Direktorat (2) Lokasi Khusus Program Desa Beijaya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup Program Desa Beijaya mencakup prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD terkait yaitu: a. Prioritas Kegiatan Pengentasan Desa Tertinggal b. Prioritas Kegiatan Smart Village c. Prioritas Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan d. Prioritas Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi BAB III PRIORITAS KEGIATAN PENGENTASAN DESA TERTINGGAL Pasal 6 Prioritas Kegiatan Pengentasan Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu: a. Tahap Perencanaan terdiri dari: 1. 2. Melaksanakan observasi atas kondisi riil di lapangan 3. Penetapan lokus kegiatan pengentasan desa tertinggal 4. Penyusunan rencana prioritas kegiatan di tingkat desa 5. Melaksanakan workshop dan sinergitas perencanaan tindakan bersama Perangkat Daerah Identifikasi atas data-data Indeks Desa Membangun (IDM) 6. Musyawarah Desa Sosialisasi dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 7. Survey, desain dan penyusunan proposal kegiatan 8. Pengajuan proposal kegiatan ke PD terkait 9. Verifikasi proposal kegiatan oleh PD terkait 9. Keputusan Gubemur terkait lokus dan jenis kegiatan 10. Pengajuan dan verifikasi dokumen pencairan dana tahap 1 (40%) b. Tahap Pelaksanaan terdiri dari: 1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa 2. Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi 3. Pelaksanaan kegiatan di desa
7- 4. Monitoring, supervisi dan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban 5. Musyawarah Desa Serah Terima dan perencanaan pemeliharaan c. Tahap Evaluasi terdiri dari: 1. Evaluasi atas pelaksanaan tahapan kegiatan; dan 2. Evaluasi atas capaian kegiatan pengentasan desa tertinggal. BAB IV PRIORITAS KEGIATAN SMART VILLAGE Pasal 7 Prioritas Kegiatan Smart Village sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu: a. Tahap Perencanaan terdiri dari: 1. 2. Melaksanakan observasi atas kondisi nil di lapangan 3. Penetapan lokus kegiatan Smart Village 4. Penyusunan rencana prioritas kegiatan Smart Village di tingkat desa 5. Melaksanakan workshop dan sinergitas perencanaan tindakan bersama Perangkat Daerah Identifïkasi atas data-data Indeks Desa Membangun (IDM) 6. Musyawarah Desa Sosialisasi dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 7. Survey, desain dan penyusunan proposal kegiatan 8. Pengajuan proposal kegiatan ke PD terkait 9. Verifikasi proposal kegiatan oleh PD terkait 9. Keputusan Gubemur terkait lokus dan jenis kegiatan 10. Pengajuan dan verifikasi dokumen pencairan dana tahap 1 (40%) b. Tahap Pelaksanaan terdiri dari: 1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa 2. Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi 3. Pelaksanaan kegiatan di desa 4. Monitoring, supervisi dan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban 5. Musyawarah Desa Serah Terima dan perencanaan pemeliharaan c. Tahap Evaluasi terdiri dari: 1. Evaluasi atas pelaksanaan tahapan kegiatan; dan 2. Evaluasi atas capaian kegiatan Smart Village. BAB V PRIORITAS KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 8 Prioritas Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu: a. Tahap Perencanaan terdiri dari: 1. 2. Melaksanakan observasi atas kondisi Bumdes dan Bumdesma di desa 3. Penyusunan rencana prioritas kegiatan Bumdes dan Bumdesma di tingkat desa Penetapan lokus kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Identifïkasi atas data-data Bumdes dan Bumdesma 4. 5. Melaksanakan workshop dan sinergitas perencanaan tindakan bersama Perangkat Daerah 6. Musyawarah Desa Sosialisasi dan Pengukuhan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Penerbitan Keputusan Kepala Desa 7. Survey dan penyusunan proposal kegiatan 7.
8- 8. Pengajuan proposal kegiatan ke PD terkait 9. Verifikasi proposal kegiatan oleh PD terkait 9. Keputusan Gubemur Gubernur terkait penganggaran lokus, jenis kegiatan dan 10. Pengajuan dan verifikasi dokumen pencairan dana tahap 1 (40%) b. Tahap Pelaksanaan terdiri dari: 1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa 2. 3. 4. Monitoring, supervisi dan Musyawarah Desa Pertanggu ngjawaban 5. Musyawarah Desa Serah Terima dan perencanaan pemeliharaan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Pelaksanaan kegiatan di desa C. Tahap Evaluasi terdiri dari: 1. Evaluasi atas pelaksanaan tahapan kegiatan; dan 2. Evaluasi atas capaian kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan. BAB VI PRIORITAS KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pasal 9 Prioritas Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu: a. Tahap Perencanaan terdiri dari: Identifikasi dan verifikasi Kawasan Transmigrasi oleh Kementerian; 1. 2. Melaksanakan observasi atas kondisi riil di Kawasan Transmigrasi; 3. Penyusunan rencana prioritas kegiatan di Kawasan Transmigrasi; 4. Pembahasan hasil observasi lapangan dan penyusunan laporan ke 5. Kementerian; dan Penetapan daftar lokus dan alokasi kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi oleh Kementerian. b. Tahap Pelaksanaan terdiri dari: 1. Desiminasi prioritas kegiatan di Kawasan Transmigrasi; 2. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan; 3. Pelaksanaan kegiatan di desa; 4. Monitoring dan supervisi oleh Tim Provinsi; dan 5. Monitoring dan supervisi bersama Tim Kementerian. c. Tahap Evaluasi terdiri dari: 1. Evaluasi atas pelaksanaan tahapan kegiatan; dan 2. Evaluasi atas capaian kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. BAB VII TIM PELAKSANA Pasal 10 Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Beijaya, yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMDT Provinsi Lampung. Pasal 11 (1) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program lintas PD dan stakeholder pada Program Desa Beijaya akan dibentuk tim dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. (2) Susunan Tim Koordinasi terdiri dari: a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
9- b. Wakil Ketua 1: Asisten yang membidangi Pemerintahan c. Wakil Ketua 2: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. d. Sekretaris : Kepala Dinas PMDT. c. Anggota : terdiri dari Perangkat Daerah dan stakeholder terkait. (3) Untuk memfasilitasi dan mensinergikan Program Desa Beijaya akan dibentuk Tim Pendampingan Provinsi (TPP). (4) Untuk akan ditempatkan Tenaga Fasilitator Desa (FD) di setiap lokasi program sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. pendampingan pelaksanaan Program Desa Beijaya (5) Tim Pelaksana Program di tingkat desa terdiri dari : a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab; b. Kepala Urusan Pembangunan Desa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan; c. Bendahara Desa sebagai Pengelola Keuangan Desa; d. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan program di tingkat desa; e. Tim Pelaksana Kegiatan yang merupakan organisasi pelaksana kegiatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, dibentuk melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan f. Fasilitator Desa adalah seorang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas mendampingi setiap tahapan kegiatan program. BAB VIII TUGAS Pasal 12 Dalam pelaksanaan Program Desa Beijaya, setiap tingkat Pemerintahan memiliki tugas sebagai berikut: a. Kementerian, melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi dan melaksanakan kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi. b. Pemerintah Provinsi antara lain : a. menyusun regulasi Program Desa Beijaya b. melakukan koordinasi ke Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten c. mendayagunakan PD dalam mengatasi permasalahan di lokus program d. mengalokasikan pembiayaan bersumber dari APBD Provinsi Lampung e. membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Desa Beijaya f. melaksanakan fungsi pendampingan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan program c. Pemerintah Kabupaten antara lain : a. mendayagunakan PD dalam mengatasi permasalahan di lokus program b. mengalokasikan pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten c. melaksanakan fungsi pendampingan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan program d. Tugas dan fungsi Pemerintah Desa antara lain : a. mendayagunakan perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program di desa c. mengalokasikan pembiayaan bersumber dari APBDesa d. melaksanakan fungsi pendampingan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan program e. melaksanakan pemeliharaan atas hasil-hasil kegiatan
10- BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 13 (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Program Desa Beijaya dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung. b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Desa, untuk lokasi khusus dalam lingkup Program Desa Beijaya sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. BAB X PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 (1) Mekanisme pelaporan, pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Desa Beijaya dilakukan melalui struktural dan fungsional. (2) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan Program Desa Beijaya dilakukan oleh TK-PDB dan TPP. BAB XI EVALUASI Pasal 15 (1) Evaluasi Program Desa Beijaya antara lain meliputi : a. Evaluasi terhadap pelaksanaan setiap tahapan kegiatan program. b. Evaluasi terhadap pencapaian setiap prioritas kegiatan. c. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan akhir Program Desa Beijaya. (2) Evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan Program Desa Beijaya sebagaimana ayat (1) huruf a, dilakukan pada saat selesainya pelaksanaan suatu tahapan kegiatan, melalui kegiatan monitoring dan supervisi di lapangan. (3) Evaluasi terhadap pencapaian setiap prioritas kegiatan sebagaimana ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pencapaian jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang berhasil naik statusnya menjadi desa berkembang dengan menggunakan parameter Indeks Desa Membangun (IDM); b. pencapaian jumlah desa yang berhasil menjadi desa Smart Village, dengan menggunakan parameter smart village; c. pencapaian pengembangan kemitraan badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama dan pengembangan ekonomi kreatif di kawasan perdesaan, dengan menggunakan parameter pengembangan kawasan perdesaan; dan d. pencapaian pengembangan sarana dan prasarana desa di kawasan transmigrasi, dengan menggunakan parameter pembangunan dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi. (4) Evaluasi pencapaian tujuan akhir Program Desa Beijaya sebagaimana ayat (1) huruf c, mengacu pada tujuan akhir program yaitu: a. sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program-program pembangunan desa di setiap PD; b. optimalisasi penggunaan berbagai sumber daya; dan c. Peningkatan kategori desa.
11- (5) Parameter sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Desa Beijaya yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMDT Provinsi Lampung. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 ini, maka Peraturan Gubemur Dengan berlakunya Peraturan Gubemur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Smart Village Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Hal-hal lain terkait pelaksanaan Program Desa Beijaya yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur. Pasal 18 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Agar Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 23 April GUBERNUR LAMPUNG, ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Telukbetung BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR .IS 2021