LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERITA RESMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Seri A No. 9 Tahun 1968 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY) NOMOR 1 TAHUN 1964 (1/1964) Tentang : Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Membaca : 1. Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 11 Nomor September 1963. 4604/I/B/1963 tertanggal 2. Surat Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 5 September 1963 Nomor 05/Seksi IV/63. Menimbang : 1. Bahwa perlu segera melaksanakan Undang- undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah terhadap Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" yang telah diserahkan oleh BAPPIT Cabang Jawa Tengah kepada Pemerintah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1963 Daerah Daerah 2. Bahwa perlu didirikan suatu Perusahaan Daerah menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 yang berusaha dibidang produksi tegel dan beton sebagai bahan bangunan berhubung dengan itu Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1958 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan). 3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan) 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 31 tahun 1950 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962. 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 tahun 1961 7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/K/DPRD/1960; Mengingat juga : 1. Berita acara timbang terima formil Perusahaan Negara oleh BAPPIT Cabang Jawa Tengah kepada Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Kepala DAerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 1963 2. Berita Acara timbang terima materiil - riil Perusahaan Negara oleh BAPPIT Cabang Jawa Tengah Kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1963 Mendengar : Pembicaraan pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 19 dan 20 Mei 1964 malam. MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" dengan Anggaran Dasar. sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : a. Daerah ialah Daerah Istimewa Yogyakarta b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. c. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. d. Instansi Atasan, ialah Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah; e. Dewan Perusahaan Daerah ialah Dewan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" f. Biro Perusahaan ialah Biro Perusahaan Daerah Istimewa Yogyakarta. g. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton "Kunci"
Pasal 2 (1) Dengan nama Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" selanjutnya disebut P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" maka pada tanggal disahkannya Peraturan Daerah ini didirikanlah P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 (2) Mengingat keadaan khususdari PD Pabrik Tegel dan Beton "Kunci", maka diusahakan sendiri oleh Pemerintah Daerah. (3) Perusahaan Milik Negara Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" yang diserahkan kepada Daerah dengan surat timbang terima tanggal 20 Juni 1963 oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT) Cabang Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah ini dilebur kedalam PD Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" (4) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" beralih kepada P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci". (5) Pelaksanaan peleburan/peralihan yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatas diatur oleh Kepla Daerah. Pasal 3 Sesuai dengan kepentingan keadaan dan perkembangannya dikemudian hari, maka Daerah Daerah Tingkat Bawahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diikut sertakan dalam pengusahaan P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" ini. Pasal 4 (1) P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" adalah Badan Hukum dan berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" yang dimaksud ini berlaku segala macam hukum Indonesia selama tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia. Pasal 5 P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" berkedudukan di Yogyakarta dan kalau perlu dengan persetujuan Kepala Daerah dapat mengadakan Cabang / Perwakilan didalam dan diluar Daerah. BAB II SIFAT TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 6 (1) P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menitikberatkan memupuk pendapatan. (2) P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" disamping menjadi sumber penambahan penghasilan bagi Pemerintah Daerah juga tidak meninggalkan sifat memberi jasa dan menyelenggaarakan kemanfaatan umum. (3) P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" ini bergerak dalamlapangan cetak mencetak dan usaha-usaha lain yang secara langsung atau tidak langsung ada sangkut pautnya dengan lapangan tersebut diatas. (4) P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" bertujuan turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman, serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju ke masyarakat adil dan makmur. Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tujuannya yang termaksud dalam pasal 6 ayat (4) P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" bekerja sama dengan Perusahaan Negara Koperasi dan Swasta. (2) Dalam hal lapangan usaha P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" ini ada hubungannya dengan lapangan usaha Koperasi kepada Koperasi diberikan pengutamaan. BAB III MODAL Pasal 8 (1) P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" bermodal untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah yang dipertanggung jawabkan tersendiri oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" untuk permulaan kalinya ditetapkan bermodal sebanyak Rp. 4.650.760,59 sesuai dengan neraca dari Perusahaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (3) Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan. Pasal 9
P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" dapat menambah modalnya dengan Peraturan Daerah. BAB IV PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS Pasal 10 (1) P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" dipimpin oleh suatu Direksi yang beranggota sebanyak-banyaknya tiga orang direktur, ialah Direktur Satu, Direktur Dua dan Direktur Tiga. (2) Anggota-anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta. (3) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) diatas dilakukan untuk waktu selama 4 tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Pasal 11 Direksi bertanggung jawab secara kolektif kepada Kepala Daerah Pasal 12 Jika timbul lowongan keanggotaan Direksi, diangkat penggantinya dengan prosedur seperti yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan hanya duduk sebagai anggota Direksi untuk sisa dari masa jabatan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (3) diatas. Pasal 13 (1) Anggota Direksi berhenti dengan sendirinya karena meninggal dunia dan karena telah berakhir masa jabatannya seperti tersebut pada Pasal 10 ayat (3) (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat DAerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun masa jabatannya belum berakhir dalam hal-hal yang tersebut dibawah ini : a. b. atas permintaan sendiri; karena tindakan yang merugikan P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara. c. (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c jika merupakan pelanggaran peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan salam waktu sebulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan memberitahukan itu oleh Kepala Daerah. (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputuskan, Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. pemberhentian tersebut diperlukan Pasal 14 (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajad ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" ini diijinkan oleh Kepala Daerah. (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan / perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba. (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Kepala Daerah. Pasal 15 (1) Direksi mewakili P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" didalam dan diluar pengadilan. (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada : a. b. seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ; seorang/beberapa orang Pegawai P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" baik sendiri maupun bersama-sama: orang/badan lain. c. (3) Dalam menjalankan tugasnya Direksi berwenang menghubungi semua Instansi Pemerintah/Swasta untuk memperoleh segala sesuatu yang diperlukan berhubung dengan tugas/fungsi dan perkembangan P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" (4) Didalam hal kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (2) diserahkan kepada Pegawai P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci"
atau kepada orang/badan lain, maka macam dan luas kekausaan itu harus dengan jelas disebutkan didalam surat kuasa Pasal 16 (1) Direksi P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" berwenang untuk : a. b. c. menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan mengurus dan menguasai kekayaan; menyusun peraturan yang mengatur tentang tata-tertib Perusahaan. (2) Tata tertib Perusahaan tersebut pada ayat (1) huruf c untuk dapat berlaku, harus mendapat penguasaan terlebih dari Kepala Daerah. Pasal 17 Direksi berhak menjalankan segala tindakan baik yangmengenai pengurusan maupun yang mengenai pemeliharaan P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" kecuali : a. meminjam aau meminjamkan uang dan untuk semua hal yang membawa akibat berupa perjanjian-perjanjian hutang piutang sampai jumlah lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). b. mengikat P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" sebagai penanggung : c. membeli, menjual, memberatkan atau melepaskan hak atas barang - barang yang tidak bergerak milik P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" d. menggadakan barang-barang bergerak kepunyaan P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" yang semua itu harus dengan persetujuan Kepala Daerah. BAB V PENGAWASAN Pasal 18 (1) Direksi P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" ada dibawah pengawasan Kepala Daerah; (2) Untuk pengawasan sehari-hari termaksud pada ayat (1) diatas Kepala Daerah menugaskan Biro Perusahaan sesuai dengan tugasnya yang telah ditetapkan BAB VI DEWAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 19 (1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 pasal 17, maka didalam P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" dibentuk suatu
Dewan Perusahaan Daerah. (2) Pembentukan Dewan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tersendiri. BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 20 (1) Semua Pegawai P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya selaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" diwajibkan mengganti kerugiaan tersebut. (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" (3) Semua Pegawai P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (4) Pegawai termaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan pada ayat (3). Tuntutan terhadap Pegawai tersebut yang ditetapkan bagi bendaharawan Pemerintah Daerah. dilakukan menurut ketentuan-ketentuan (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" disimpan di P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" atau ditempat lain yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindah ke badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan. (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lain termaksud dapat dipindahtangankan kepada Jawatan Akuntan Negara. pada ayat (3) untuk sementara (7) Penyimpangan dari ketentuan mengenai tata-cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" termaksud pada ayat (3) ditentukan
dengan Peraturan Daerah. BAB VIII TAHUN BUKU Pasal 21 (1) Tahun buku P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" adalah tahun takwin (2) Akhir tahun buku P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" yang pertama jatuh pada tanggal 31 Desember 1962 BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 22 (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah. (2) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak projek yang dimuat didalam anggaran perusahaan perusahaan itu sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya. (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah. BAB X LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 23 Laporan perhitungan hasil usaha berkala kegiatan P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" dikirimkan oleh Direksi kepada Daerah melalui Biro Perusahaan tiap 3 bulan (triwulan) sekali. BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 24 (1) Untuk tiap tahun-buku selambat-lambatnya pada bulan Maret, oleh Direksi dikirimkan Perhitungan Tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan pengesahan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dewan Perusahaan Daerah.
(2) Cara penilaian pos-pos dalam Perhitungan Tahunan harus disebutkan dengan jelas. (3) Jika dalam tiga bulan sesudah menerima Perhitungan Tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keterangan tertulis, maka Perhitungan Tahunan itu dianggap telah disahkan. (4) Pengesahan termaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuai yang dimuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut. (5) Dengan mengingat ketentuan pasal 8 ayat (1). Kepala Daerah memberikan pertanggung-jawab Perhitungan Tahunan kepada sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 25 (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan dan telah disahkan menurut pasal 24 diatas, ditetapkan sebagai berikut : a. b. c. d. untuk sosial dan pendidikan tenaga untuk dana pembangunan Daerah ... 30 % untuk anggaran Keuangan Daerah ... 25 % untuk cadangan umum ... 20 % e. f. kerja P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci"... 5 % untuk jasa produksi ... 10 % untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan .. 10 % (3) Laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (2) huruf b diatas dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan.atau keperluan usaha. (4) Apabila menurut pertimbangan Direksi jumlah dari dana cadangan umumtelah cukup besarnya, maka dengan keputusan Kepala Daerah dapat ditentukan agar bagian Laba yang diperuntukkan cadangan umum tersebut dipergunakan untuk keperluan lain. (5) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan Cadangan tujuan ditentukan oleh Kepala Daerah. (6) Apabila P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas, maka atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga diberikan jasa Produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(6) Apabila P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas, maka atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga diberikan jasa Produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Desa. (7) Jika perhitungan laba-rugi sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan umum, maka kerugian itu akan tinggal tercatat dan terpikul dalam perhitungan laba-rugi dalam tahun berikutnya. (8) Dengan Peraturan Daerah maka laba bersih yang diperuntukkan dana pembangunan termasuk ayat (2) huruf a diatas dapat diserahkan kepada Daerah tingkat Bawahan untuk pembangunan Daerah. BAB XIII KEPEGAWAIAN Pasal 26 (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain bagi Pegawai/Pekerja P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci", akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan Daerah yang berlaku. (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" berdasarkan Peraturan Kepegawaian termaksud ayat (1) dengan persetujuan Kepala Daerah. BAB XIV KONTROLE Pasal 27 (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah-tangga Daerah, maka oleh Kepala Daerah ditunjuk Biro Perusahaan dan diberi tugas serta kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan-pekerjaan dan penguasaan, pengurusan dan pertanggungan jawab dalam perusahaan. (2) Hasil kontrole termaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta. (3) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" serta pertanggungan jawabnya.
BAB XV PEMBUBARAN Pasal 28 (1) Pembubaran P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Semua kekayaan P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" setelah diadakan likwidasi dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (3) Pertanggung jawab likwidasi dan likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal likwidasi, Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggabarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya Yogyakarta, 20 Mei 1965 Wakil Ketua Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta ttd Sudjiono Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 diundangkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" Seri ANomor 9 tahun 1968 tertanggal 27 Mei 1968 Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ttd (MOELJONO MOELIADI,SH) PENJELASAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1964 Tentang : Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" dengan Anggaran Dasarnya. PENJELASAN UMUM
1. 2. 3. Maksud Peraturan Daerah ini ialah untuk menyesuaikan kedudukan hukum dan bentuk Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 20 Juni 1963 dengan ketentuan - ketentuan Undang-undang Nomor 55 tahun 1962 dengan nama P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" Perlu ditegaskan bahwa sekalipun Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" menurut sifatnya untuk sementara ini dapat dikatakan tidak vital, tetapi karena perusahaan ini adalah sepenuhnya dari Pemerintah Daerah dan disamping ini mempunyai kedudukan yang penting bagi penyelenggaraan tugas efisiensi serta pembangunan daerah, maka sebagai usaha lanjutan Pemerintah Daerah, maka sebagai usaha lanjutan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pendirian Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" pada tingkat sekarang ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 karena itu adalah tepat dan wajar ditetapkan, bahwa modal perusahaan Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" pada saat dialihkan ke status dan bentuknya yang baru adalah seluruh kekayaan percetakan "Negeri"sekarang ini dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dengan demikian apabila dalam perkembangannya ternyata perusahaan yang dimaksud ini dianggap perlu atau dianggap lebih menguntungkan dalam arti kata yang luas, maka DAerah- daearah Tingkat BAwahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diikutsertakan. Hal mengikut sertakan Daerah Tingkat Bawahan tersebut diatas diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk memberi garis kebijaksanaan yang jelas kepada Direksi Perusahaan Daerah yang diatur dengan Peraturan daerah ini, dengan ini ditegaskan bahwa P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" harus memperhatikan : a. daya guna perusahaan ialah bahwa penetapan dan penggunaan/penyaluran produksi, demikian juga mengenai penetapan aparatur perlengkapan perusahaan/alat-alat produksi harus memperhatikan ketepatgunaan (efisiensi), rasionil - ekonomis dan fungsionil bagi pembangunan daerah dalam rangka Program Umum Pemerintah yang telah ditegaskan oleh Manifesto Politik. b. dasar "Price and Accounting systeem" bermotifkan Sosialisme Indonesia, yaitu bahwa penetapan harga dalam hubungan dengan keadaan Dalam negeri /Daerah tidak dibenarkan dengan motif spekulasi atau bersaing dengan usaha-usaha rakyat yang konstruktif tegasnya, harus disesuaikan dengan politik proteksi dari Pemerintah. c. Pemeliharaan ketenteraman dan kegembiraan kerja sesuai dengan fungsi tenaga kerja pada hakekatnya dalam Sosialisme Indonesia adalah turut memiliki serta bertanggung jawab atas keselamatan alat-alat produksi sehingga harus mendapat perlakuan dan balas jasa yang
layak. Hal ini berhubungan juga dengan usaha memberi kegairahan kerja untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya demi meningkatnya produksi. d. Pelaksanaan ekonomi terpimpin, dimana Perusahaan Daerah adalah fungsionil terdapat pembangunan Daerah yang bersifat komplementer terhadap pembangunan Nasional umumnya, dimana pada prinsipnya Perusahaan Daerah adalah realisasi penguasaan Pemerintah terhadap sektor-sektor produksi yang penting bagi rakyat. Lain dari pada itu untuk menjamin kegotong royongan dan kebulatan kerja Pimpinan Perusahaan Daerah ini, maka perlu ditegaskan juga bahwa Direksi Perusahaan Daerah yanng dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bertanggung jawab tentang kebijaksanaan /kemajuan Perusahaan secara kolektif dengan tidak meninggalkan pertanggung jawab masing-masing menurut bidangnya sendiri-sendiri seperti yang ditentukan dalam tata tertib kerja perusahaan ini. 4. sehingga Dalam Perusahaan Daerah ini perlu diubah permodalan, penguasaan dan kepengurusannya, maka perubahan tersebut diatur dengan suatu Peraturan Daerah. hal perkembangan keadaan menghendaki PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Sudah jelas Pasal 2 : Sudah jelas dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 Pasal 3 : Pelaksanaan pasal 3 ini diatur dengan Peraturan Daerah Pasal 4 ayat (1) ayat (2) : : Sudah Jelas Disini ditekankan hukum yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia karena memang dalam hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini (pada waktu Peraturan Daerah ini dibuat) masih ada yang belum sesuai dengan Sosialisme Indonesia. Pasal 5 : Sudah jelas Pasal 6 : Sudah jelas Pasal 7 : kerja sama dalam pasal ini ialah kerja sama dalam lapangan perusahaan (befdrijf- economis). Koperasi diberi pengutamaan dalam kerja sama mengingat nilai moral dan nilai sosialnya yang lebih tinggi dari pada swasta biasa.
Pasal 8 : Pasal 9 : Pasal 10 ayat (1) : ayat (2) : ayat (3) : Kekayaan Daerah yang dipisahkan ialah kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan dipertanggung jawabkan melalui Anggaran Keuangan Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri. Pemisahan kekayaan Daerah untuk menjadi modal Perusahaan Daerah adalah sesuai Daerah dengan sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan dari kekayaan untuk Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari Anggaran Keuangan Daerah. umum yang kedudukan Perusahaan tersendiri terlepas Yang dimaksud dengan menambah modal dalam pasal ini ialah memisahkan sejumlah kekayaan modal Daerah Perusahaan Daerah. Dalam keadaan yang mendesak sambil menunggu Peraturan Daerah yang dimaksud, Kepala Daerah dapat melaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. lagi untuk Direksi ini harus mencerminkan Nasakom atau sekurang-kurangnya aksetabel bagi Nasakom sedang mengenai cara dan hubungan kerja antara anggota-anggota Direksi satu dengan yang lain demikian juga mengenai tugas dan kewenangannya dalam Perusahaan Daerah ini diatur secara terperinci didalam peraturan tata-tertib kerja Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong harus berdasarkan pada kapabilitas dan aksepbilitas dan didalam mengajukan pertimbangan itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong akan menempuh cara/modus yang praktis dan bijaksana, sehingga pertimbangannya dapat diberikan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Dengan tidak mengurangi azas musyawarah dan mufakat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong maka untuk ini pertimbangan tersebut dapat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pertama kalinya maka yang diangkat
Pasal 11 : Pasal 12 : Pasal 13 : Pasal 14 : Pasal 15 : Pasal 16 ayat (1) : ayat (2) : Pasal 17 : menjadi anggota Direksi adalah anggota - anggota Direksi yang sudah memimpin perusahaan ini pada waktu perusahaan ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 Sudah jelas (lihat penjelasan umum dan penjelasan pasal 10 ayat (1)) Sudah jelas Pengangkatan baru atau pengangkatan kembali anggota Direksi untuk melanjutkan pimpinan Perusahaan harus dilaksanakan demikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekosongan pimpinan. Kepada semua anggota Direksi yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak hormat, putusan pemberhentian. diberikan surat Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya a. Antara anggota Direksi atau dengan yang lain tidak ada hubungan supaya keluarga Perusahaan Daerah ini pimpinannya tidak dipegang oleh satu keluarga saja. dengan maksud b. Direksi dapat mencurahkan seluruh tenaga untuk kemajuan Perusahaan Daerah ini semata-mata. dan fikirannya c. Hanya dalam hal-hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dielakkan lagi Kepala Daerah Daerah Istimewa mengijinkan dapat Yogyakarta anggota Direksi P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" ini merangkap jabatan lain. Sudah jelas Yang dimaksud dengan istileh PIMPINAN ialah ayat dalam "management" (1) pasal ini Sudah jelas Dalam pengertian perjanjian-perjanjian hutang - piutang disini tidak termasuk leveranciers/afnemers-crediet.
Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 : : : : : : : : : : : Tugas Biro Perusahaan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Goting Royong Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/K/DPR- GR/1960. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 pembentukan Dewan Perusahaan DAerah itu pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud diatas harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, maksud sambil menunggu realisasi tersebut Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Gotong Royong DAerah Istimewa Yogyakarta (dalam hal ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh Seksi - seksi yang bersangkutan) dapat mengangkat anggota- anggota Dewan Perusahaan Daerah Sementara P.D Pabrik Tegel dan Beton "Kunci" dengan mengingat ketentuan pokok dalam Undang- undang Nomor 45 tahun 1960 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 45 tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan) dengan pertimbangan Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas Tugas kontrole yang dimaksud ini ialah untuk mengetahu apakah Peraturan DArah ini tidak menyimpang dari ketetapan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah mengenai Perusahaan Dareah. Negeri Pembubaran dilakukan apabila Pemerintah Daerah beranggapan dapat melaksanakan tujuan yang sudah ditetapkan P.D "Percetakan bahwa ia tidak
pada peraturan Daerah ini. Pasal 29 Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 diundangkan dalam "Lembaran Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta" Seri A nomor 9 tahun 1968 tertanggal 27 Mei 1968 : Sudah jelas. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (MOELJONO MOELIADI SH)