1- SALINAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan penyelenggaraan perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisiensi, efektif dan akuntabel; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan tentang Daerah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Peraturan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); (Lembaran Negara Republik 3. Undang-Undang . . .
2- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Tengah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Indonesia Daerah Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); (Lembaran Negara Republik Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBENURNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin yang menjadi pelaksanaan urusan kewenangan daerah otonom provinsi. pemerintahan 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. 5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas . . .
3- 7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 8. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum. 9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah. 11. Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang lembaga selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. 18. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonhskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah 19. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 21. Mal . . .
4- 21. Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta Swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat kecepatan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan kemudahan, pelayanan. upaya meningkatkan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Pasal 2 lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Ruang meliputi: a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; b. pelaksanaan Perizinan Berusaha; c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. pendanaan. ini BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pasal 3 Pemerintah Daerah mempunyai menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah. kewenangan dalam Pasal 4 (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas. (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas pembantuan. (3) Ketentuan pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur. lebih lanjut mengenai (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. lanjut mengenai (5) Ketentuan pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Non Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Gubernur. lebih BAB III . . .
5- BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha persyaratan investasi. sektor dan kemudahan (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. perindustrian; f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. transportasi; h. kesehatan, obat dan makanan; i. pariwisata; j. perdagangan; k. ketenagakerjaan; dan l. koperasi. (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 . . .
6- Pasal 6 (1) Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan kegiatan berusaha, Pemerintah Daerah melakukan upaya Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. (2) Syarat Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. memberikan Pemberian Insentif dan/atau kontribusi pendapatan Masyarakat; terhadap peningkatan b. menyerap tenaga kerja; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. melakukan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau n. berorientasi ekspor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana (2) diatur dalam Peraturan dimaksud pada ayat Gubernur. Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan . . .
7- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 8 (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 9 (1) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; Berusaha melalui PTSP; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi. (2) Ketentuan lanjut mengenai bentuk Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. lebih Pasal 10 . . .
8- Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi serta evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi diatur dalam Peraturan Gubernur. Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan Pasal 11 (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Dinas. (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP dengan Perangkat Daerah. Pasal 12 (1) Dinas Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. dalam melaksanakan pelayanan (2) Manajemen Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum. Perizinan Berusaha Pasal 13 (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a wajib menggunakan Sistem OSS. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan lanjut usia, dan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas. rentan, (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Pasal 14 (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas. (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (3) Pelayanan . . .
9- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha. (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya. Pasal 15 (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS: a. belum tersedia; atau b. terjadi gangguan teknis. diperlukan (2) Dalam berbantuan hal sebagaimana (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. pelayanan ayat dimaksud pada (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan: a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas; b. petugas permohonan luring sebagaimana Perizinan Berusaha secara dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada Dinas; dan Dinas menghubungkan c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. (4) Standar pelayanan Perizinan Berusaha pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 16 (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (2) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas. (3) Ketentuan standar pelayanan Perizinan Berusaha apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelayanan Perizinan Berusaha apabila terjadi gangguan teknis. Pasal 17 . . .
10- Pasal 17 (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat kantor diajukan kelurahan/desa. di kantor kecamatan atau (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Dinas. (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha. (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi permohonan dan pendaftaran yang menjadi Perizinan Berusaha kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 18 (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah. (3) Pengenaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud (2) berlaku sesuai batasan waktu yang pada ayat ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Dinas tidak dibebani target penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 19 (1) Pengelolaan sebagaimana pengaduan masyarakat dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. sebagaimana (3) Pelaksanaan . . .
11- (3) Pelaksanaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS. pengelolaan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 20 (1) Dinas berkewajiban menyediakan sarana pengaduan terkait untuk mengelola pelayanan Perizinan Berusaha. pengaduan masyarakat (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 21 (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi layanan Perizinan Berusaha. terkait Pasal 22 (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang memuat: a. profil kelembagaan Perangkat Daerah; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan c. penilaian kinerja PTSP. (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. Pasal 23 Profil kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan profil kelembagaan Perangkat Daerah yang terkait kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5). Pasal 24 . . .
12- Pasal 24 (1) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b yakni: a. standar pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah teritegrasi dalam Sistem OSS; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha yang belum terintegrasi dalam Sistem OSS; dan c. standar pelayanan non Perizinan Berusaha. (2) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan. (3) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Standar pelayanan non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 25 (1) Penilaian kinerja PTSP sebagaimana dimaksud dalam c dilakukan dengan Pasal 22 ayat memperhitungkan capaian: a. pengelolaan anggaran; dan b. indikator kinerja anggaran. (2) huruf (2) Capaian atas pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. aspek implementasi; b. aspek manfaat; dan/atau c. aspek konteks. (3) Capaian atas indikator kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada variabel yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas di bidang keuangan. (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian kinerja PTSP, pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas kinerja PTSP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi: a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat pelayanan; dan e. tingkat Risiko kegiatan usaha. (2) Penyelenggaraan . . .
13- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui: a. media elektronik; b. media cetak; dan/atau c. pertemuan. (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik. Pasal 27 (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e paling sedikit: a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis. (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring. (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif. Pasal 28 (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas. (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro. Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 29 (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. kantor depan; b. kantor belakang; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung. (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik paling sedikit berupa: a. koneksi internet; b. pusat data dan server aplikasi; c. alat . . .
14- c. alat komunikasi; dan d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Aparatur Pasal 30 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas. Pasal 31 (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Dinas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi. aparatur sipil negara (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada Dinas dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas. Pasal 32 (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tambahan penghasilan pegawai pada ayat (1) pegawai merupakan berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Tambahan penghasilan (3) Ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. tersendiri yang mengatur Bagian Kelima . . .
15- Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja Pasal 33 Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi: a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; b. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah; dan c. hubungan kerja Dinas dengan Dinas Kabupaten/Kota. Pasal 34 (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a fungsional dalam melaksanakan dilakukan secara Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha. Pasal 35 (1) Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. verifikasi Perizinan Berusaha di Daerah; c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah; d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha di Daerah; dan e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha di Daerah. BAB IV PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pasal 36 Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Menteri. Pasal 37 . . .
16- Pasal 37 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat: a. jumlah perizinan yang diterbitkan; b. rencana dan realisasi investasi; dan c. kendala dan solusi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan setiap triwulan; b. laporan setiap semester; dan c. laporan tahunan. (3) Laporan (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan. sebagaimana dimaksud pada ayat BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 38 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Perizinan terhadap pelaksanaan Berusaha yang dilakukan oleh Dinas. Penyelenggaraan (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. pengawasan BAB VI PENDANAAN Pasal 39 Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 (1) Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah masih tetap berlaku untuk paling lama sampai dengan tanggal 15 September 2023. (2) Pemerintah menyerahkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota Palu paling lambat tanggal 15 September 2023. Daerah wajib Pasal 41 . . .
17- Pasal 41 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan masa waktunya berakhir dan tidak boleh melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan b. proses perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Mal tetap dilanjutkan dengan Pelayanan Publik masih ketentuan masa berlakunya tidak boleh melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala Dinas pelaksanaan: a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 467); b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 601); dan c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun (Berita Daerah 2019 tentang Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 704), dinyatakan masih tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. tetap berlaku sepanjang Pasal 43 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 54); b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 467); c. Peraturan . . .
18- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 601); dan d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 704), kecuali pelayanan publik atas barang dan/atau jasa yang menjadi kewenangan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan. Pasal 45 ini mulai berlaku pada Peraturan Daerah diundangkan. Agar orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. tanggal Ditetapkan di Palu Pada tanggal 18 Agustus 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 18 Agustus 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd RUDI DEWANTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 147 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2/109/2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH., MH Pembina Utama Muda NIP. 19780525 199703 1 001
1 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA I. UMUM Politik hukum Indonesia (khususnya politik pembentukan undang- undang) mengalami nuansa baru dengan model omni buslaw yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang a quo mencabut 2 (dua) Undang-undang sebelumnya dan mengubah 94 (sembilan puluh empat) Undang-Undang sektoral, termasuk undang-undang yang terkait dengan perizinan dan penanaman modal. Awal Tahun 2021, terdapat 49 (empat puluh sembilan) turunan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah, dan 4 (empat) Peraturan Presiden. Dua dari Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut yang terkait langsung dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Materi muatan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6)pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 7) sanksi. Di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini secara rinci mengatur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor pada Lampiran I, Daftar Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha Sektor pada Lampiran II, Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiki pada Lampiran III dan Pedoman Penyusunan
2 - Batang Tubuh Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Lampiran IV. Dan khusus Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor dalam Lampiran I, Peraturan Pemerintah ini telah menetapkan rincian jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko setiap Sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengatur tentang: 1) kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; 3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; 4) pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5) pembinaan dan pengawasan; 6) pendanaan; dan 7) sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta dua Peraturan Pemerintah di atas belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban melakukan penyesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Perizinan Berusaha maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Secara filosofis Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, secara sosiologis pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa menyelenggarakan usaha di Daerah membutuhkan keabsahan, kepastian berusaha dan upaya pengendalian kegiatan berusaha sehingga perlu pemberian kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan yang dapat meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.
3 - Materi muatan Peraturan Daerah ini menjabarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan beberapa peraturan turunannya yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Dan terhadap materi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah mengatur secara rinci berbagai pengaturan sebagaimana pada paragraf ketiga di atas maka dalam Peraturan Daerah hanya mengatur pendelegasian kewenangan sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur, dan mengisi kekosongan hukum pengaturan non Perizinan Berusaha. Terkait dengan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah, Daerah telah menetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembentukan Peraturan Daerah ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Sejalan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi perkembangan peraturan perundangundangan dimaksud. Oleh karena itu, terhadap materi muatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dilakukan simplifikasi pengaturan dengan mengakomodir dalam Peraturan Daerah yang baru ini dengan melakukan pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
4 - Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas dekosentrasi" adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang dimaksud dengan "tugas pembantuan" adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Investor" adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi Retribusi lzin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
6 - Ayat (3) Yang dimaksud dengan "peraturan perundang undangan" adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasal 187 huruf b Undang-Undang ini menentukan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, yakni sampai dengan batas waktu tanggal 5 Januari 2024. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas.
7 - Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi. Huruf b Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan. Huruf c Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet. Huruf d Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.
8 - Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 133