EDARAN PERIODIKAL KOMUNIKASI ANTAR KOLEKTIF Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Direktorat Jenderal Cipta Karya dia- manatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na- sional (RPJMN) 2015-2019 dan ditin- daklanjuti dalam Re n c a n a S t r a t e - gis Ke- menterian PUPR Ta- hun 2015-2019, salah satu pembangunan targetnya mewujudkan kota layak huni. dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin Hal ini ditunjukkan di perkotaan Indonesia menjadi 10,49 juta orang pada tahun 2017, terdapat kawasan kumuh seluas 38.431 hektare (ha), backlog peru- mahan mencapai 7,6 juta rumah dan diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk perkotaan dan mencapai NO.2.DESEMBER.2017 60%. 5 September 2017) Namun, di Tamansari, Bandung, malah menjadi preseden buruk bagi daerah yang terimbas dari program pemerintah itu. Program Kotaku, alias Tanpa Ku- K o t a muh yang d i g a g a s DJCK Ke- mentrian PUPR, men- jadi acuan bagi Pemerin- tah Kota Bandung untuk menggusur wilayah - tan- pa memikirkan nasib keberlangsungan hidup warga terdampak setelah digu- sur - yang sudah diduduki warga sela- ma berpuluh-puluh tahun. Alasannya, padatnya wilayah yang ditempati war-
ga selama ini, lantas menjadi legitimasi Pemkot Bandung bersama korporasi un- tuk membenahi lokasi hunian warga. Menurut data yang telah dihim- pun dari Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Mas- yarakat (Satker PKPBM), di dalamn- ya dijelaskan secara rinci bahwa dalam proyek skala nasional tersebut didanai dengan utang kepada pihak internasion- al dengan jumlah mencapai USD 837,16 juta. Dengan salah satu penyumbang terbesarnya merupakan Islamic Develop- ment Bank senilai USD 329,76 juta dan World Bank Group senilai USD 216,5 juta. Di tengah naiknya utang luar neg- eri Pemerintah Indonesia (baik bilater- al maupun multilateral) terbilang dari Agustus 2017 yang berkisar mencapai Rp. 3.825,79 triliun semakin menam- bah catatan, negara sedang dalam krisis utang luar negeri, seperti dilansir dari Republika.co.id, 26 September 2017. Apalagi, menurut Ridwan Kamil, program tersebut telah disepakatinya bersama kontraktor. "Hari ini saya bic- ara dengan kontraktor dan nilainya kami sepakati dinaikan hingga 75 persen," katanya seperti dilansir Koran Pikiran Rakyat, 6 November 2017. Dalam kasus di Tamansari, Band- ung, pihak Pemkot tak pernah sekalipun mengajak berdialog secara resmi - ini karena ajakan dialog pada 20 Juni 2017, undangan dari wali kota hanya sekadar ajak buka bersama di Pendopo - dan me- menuhi hak-hak yang dimiliki oleh warga terdampak. Seperti kata Vera Soermawi, kuasa hukum warga Bukit Duri, bila pe- merintah akan mengubah tata ruang di suatu wilayah menurut UU Tata Ru- ang, pemerintah wajib untuk meminta persetujuan dari warga terdampak. Bila warga menyetujui perubahan tata ruang, maka pemerintah harus memberikan ganti untung yang pantas untuk warga selaku pemilik tanah. Menurutnya, alasan tersebut sering digunakan oleh pemerintah. Dampak yang dirasakan oleh warga adalah, "Per- tama, warga dituduh sebagai pelang- gar aturan tata ruang. Kedua, dituduh penghuni liar atau penghuni/penjarah tanah negara. Stigma-stigma negatif berdampak sangat buruk bagi warga. warga akan kehilangan haknya untuk mendapat ganti rugi dan hinaan dilon- tarkan kepada warga dari pihak lain seperti masyarakat dan media," katanya seperti dilansir di Maka, bukan suatu alasan ketika melihat konflik pembebasan lahan yang sedang terjadi di Tamansari, Bandung, sangatlah alot. Di satu sisi, pihak Pem- kot Bandung, enggan untuk mengalah pada warga yang telah berpuluh-puluh tahun tinggal di Tamansari. Bahkan ke- tika dimintai bukti kepemilikan tanah yang sampai saat ini diklaim Pemkot, pi- haknya tak pernah sama sekali menunju- kan bukti-bukti tersebut pada publik. Di sisi lain, warga pun tetap akan bertahan di lahan yang telah didudukinya karena pembangunan yang dilakukan Pemkot cenderung tidak berpihak rakyat karena tidak adanya partisipasi warga dalam menjalankan program tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam program yang sedang dijalankan pemerintah itu pada akhirnya hanya me- menuhi kepentingan-kepentingan kor- porasi dan pemerintah. Tak heran kira- nya jika Tamansari, Bandung, menjadi lahan basah para investor, dilihat dari letak geografisnya yang strategis. Ini menjadi berbahaya ketika inter- vensi pemodal lebih kuat terhadap pe- merintah, bukan tak mungkin maraknya penggusuran dalam realisasi program Kotaku akan lebih banyak. Apalagi jika program tersebut dilaksanakan di se- buah daerah dengan letak geografis yang cukup strategis untuk didatangi warga desa. Proyek Apartemen MAJ Mengancam Kehidupan Warga Dago Elos 2
Dago Elos terletak tepat di belakang Terminal Dago, Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara (KBU) yang sejatinya diperuntukan untuk Ruang Tebuka Hi- jau (RTH). Pada kenyataannya, KBU banyak didirikan hotel, perumahan me- wah dan apartemen, seperti yang terjadi di Dago Elos. Dalam situs penjualan aparte- men MAJ, kawasan Dago Elos ini diproyeksikan sebagai fasilitas penun- jang dan lahan hijau bagi apartemen. Lahan seluas 6,9 ha, yang dihuni oleh 400 kepala keluarga ini akan diratakan, kemudian diganti sebagai lahan parkir dan taman-taman indah. Sudah pasti, warga Dago Elos, harus angkat kaki den- gan atau tanpa ganti rugi sepeserpun. Warga sebetulnya telah menempati warga Dago Elos. Sebetulnya warga bukannya tidak pernah mengupayakan sertifikasi tanah. Menurut penuturan warga, mereka su- dah berulangkali mencoba, namun selalu ditolak. Diantaranya pada tahun 1993 mereka pernah meminta sertifikasi tanah kepada Walikota Bandung ke-22 Ateng Wahyudi. Permintaan warga itu ditolak, malah mereka ditawari relokasi dan se- jumlah uang. Upaya lain pernah juga dilakukan warga dengan meminta sert- ifikasi tanah kepada BPN pada tahun 2000, hasilnya sama, ditolak. Alasannya, karena riwayat tanah tidak jelas, dan ha- rus ada rekomendasi dari Pemda. Birokrasi negara memang selalu menghamba kepada kapital. Tidak sep- erti warga Dago Elos, perusahaan-pe- rusahaan properti begitu mudahnya Inti Graha terhadap warga Dago Elos sejak 2016, dimenangkan Pengadilan Negeri Bandung. Apa artinya? Bahwa selama pembangunan itu menghasilkan pundi-pundi nominal bagi segelintir elit pejabat politik, pembangunan itu sah. Walaupun pembangunan itu menimbul- kan bencana dan merenggut kehidupan warga. Pembangunan inilah yang dilawan oleh warga Dago Elos sejak 2017 lalu. Mereka mulai melayangkan banding ke pengadilan terkait putusan pengadilan yang merugikan warga. Selain itu, warga juga melakukan kampanye pernolakan dan ajakan solidaritas ke beberapa or- ganiasai dan kolektif yang ada di Kota Bandung untuk menggalang kekuatan melawan keserakahan kapitalis. Ajakan warga mendapatkan respon positif, ter- "Poor folks ain't got a chance unless they organize... Which side are you on guys? Which side are you on?" Almanac Singer-Which side are you on dan menggarap lahan di Dago Elos sejak tahun 1918. Menurut hukum pertana- han, status lahan ini adalah Eigendom Verponding, milik keluarga Muler. Su- rat kepemilikan lahan ini keluar setelah adanya putusan dari kerjaan Belanda. Kemudian, tanah seluas 6,9 ha tersebut menjadi milik negara sejak nasionalisasi aset asing pada tahun 1950-1958. Posisi ini menandakan bahwa tanah seluas 6,9 ha yang ada di Dago Elos merupakan tanah negara yang tidak bebas. Tanah negara yang tidak bebas adalah tanah yang diatasnya sudah terdapat pengua- saan hak atas tanah, yang secara ad- ministrasi telah dibuktikan oleh warga dengan pembayaran pajak. Karenanya, tanah yang ada di Dago Elos dapat di- miliki, dikuasai serta dimanfaatkan oleh mendapatkan izin di Kawasan Bandung Utara. Lahan-lahan yang tadinya ditem- pati dan digarap oleh warga, diratakan dan diganti dengan deretan rumah-ru- mah mewah, hotel-hotel dan apartemen. Wacana untuk mengembalikan KBU menjadi RTH kembali menyeruak keti- ka Bandung dilanda banjir, dan kembali tenggelam ketika publik bertanya, kena- pa bisa perusahaan-perusahaan besar itu mendapat izin dan bahkan menang dipengadilan melawan warga?. Pertanyaan publik tersebut kemudi- an sedikitnya terjawab ketika pada ta- hun 2013, Pemerintah Kota Bandung tiba-tiba memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Dago Inti Graha. Dan pada tanggal 7 september 2017, gugatan yang dilayangkan PT. Dago dapat beberapa organisasi dan kolektif yang kini berjuang bersama warga un- tuk melawan pembangunan apartemen. Tapi, itu belumlah cukup, sebab kapitalis selalu memiliki cara dan celah untuk me- langgengkan kepentingannya, maka dari itu perjuangan ini harus terus meluas dan membesar. Penggusuran akan menimpa siapa saja, selama masih ada ruang untuk dieskplotasi, selama itu pula eksploitasi kapital akan terjadi. Maka, sudah sepa- tutnya kita mengorganisir perlawanan, dan menggalang solidaritas untuk terus melawan eksploitasi kapital. Kekuatan rakyat adalah bersolidaritas! Panjang umur perlawanan, panjang umur soli- daritas! 3
Awak Mobil Tangki vs PT. Pertamina Patra Niaga Sejak ditemukannya beragam te- knologi, kehidupan manusia semakin dipermudah. Munculnya kendaraan ber- motor memudahkan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini memunculkan beragam jenis peker- jaan baru pun jenis kegiatan manusia, yang hampir mengandalkan kendaraan untuk memudahkan manusia untuk beraktivitas. Sebagai contoh: seorang anak yang akan pergi ke sekolah, seo- rang ibu yang akan berbelanja hingga seorang kepala negara yang akan bep- ergian untuk berbagai urusan negara, semua menggunakan kendaraan ber- motor. Kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dapat beroperasi menggunakan bahan bakar minyak. Walaupun kini bermunculan beragam kendaraan yang menggunakan bahan bakar listrik mau- pun tenaga surya, kendaraan dengan ba- han bakar minyak masih mendominasi. Dapat dibayangkan, bagaimana jika Bahan Bakar Minyak (BBM) ini tiba-ti- ba tidak tersedia akibat sopir mobil tan- gki yang tidak dapat sampai ke tempat tujuan karena kecelakaan, kehabisan bahan bakar atau mogok kerja akibat hak-hak yang tidak dipenuhi? Dapat dipastikan seluruh aktivitas manusia akan terganggu, bahkan lumpuh. Teta- pi, bagaimana jika keadaan kehidupan para sopir tangki BBM itu sendiri yang terganggu? entah akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja, atau hak-hak yang ti- dak dipenuhi oleh perusahaan? Hal inilah yang dialami oleh para Awak Mobil Tangki (AMT), yang hampir seluruh hidupnya dihabiskan di jalan un- tuk mengantarkan BBM dari satu tem- pat ke tempat lainnya. AMT Pertamina yang sejatinya adalah kunci dari gerak ekonomi nasional, justru tak pernah seka- lipun ditengok kondisi kerjanya. Jangan bicara soal kesejahteraan, posisi mereka pun selalu luput dari ingatan para pelaku ekonomi dan juga masyarakat luas. Hal ini terbukti di Suku Dinas Tenaga Ker- ja, bahwa mereka tidak terdaftar sebagai pekerja di PT. Pertamina Patra Niaga, akibat vendor dan perusahaan terkait ti- dak mendaftarkan mereka. Mengapa de- mikian? Dalam sudut pandang korpora- si, AMT bukanlah buruh yang kemudian memilki hak, hanya sebuah mesin yang dikuras habis tenaga kerjanya oleh peru- sahaan. Hal ini dialami oleh buruh AMT yang bekerja di depot Padalarang. Mer- eka sering mengalami waktu kerja yang melebihi jam kerja normal. Tapi, tak ada respon sama sekali dari perusahaan terh- adap perilaku vendor yang semena-mena tersebut. Mereka membiarkan hal itu ter- jadi sambil menikmati keuntungan yang terus mereka peroleh dari perlakuan vendor tersebut. Bertolak belakang dari simbiosis mutualisme, mereka bukannya saling menguntungkan satu sama lain, melainkan merugikan satu pihak, yakni menindas buruh AMT. Dalam perjanji- an kerja haruslah ada kesepakatan dari perusahan dan pekerja tentang bagaima- na aturan main dalam bekerja, serta bagaimana hak-hak keduanya dipenuhi, namun yang terjadi sama sekali berbeda. Bahkan apabila mereka sudah dianggap tidak lagi menguntungkan perusahaan, 4
AMT dengan sangat mudah dibuang oleh perusahaan: hanya dengan men- girim pesan singkat, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan bu- ruh AMT kapan pun mereka mau, tanpa adanya pemenuhan hak-hak AMT. Kejadian ini menimpa AMT Pertami- na setelah mereka melakukan aksi mogok nasional dan demonstrasi di depan ge- dung Disnakertrans Jakarta, menun- tut untuk dipekerjakan kembali beserta kawan-kawan mereka yang juga di PHK hanya melalui SMS, serta menuntut hak- hak mereka dipenuhi. Padahal secara hu- kum, mogok kerja merupakan hak buruh dan telah diatur dalam Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagak- erjaan yang tertulis sebagai berikut: Pasal 144 Terhadap mogok kerja yang dilaku- kan sesuai dengan ketentuan sebagaima- na dimaksud dalam Pasal 140, pengusa- ha dilarang : a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan, atau b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepa- da pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesu- dah melakukan mogok kerja. Pasal 145 Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah da- lam melakukan tuntutan. Namun seperti kita ketahui bahwa hukum sekali lagi selalu berpihak kepa- da korporasi besar. Dengan sangat mu- dah PT Pertamina Patra Niaga malah mengganti buruh AMT yang mogok den- gan sopir on call yang nasibnya bahkan jauh lebih buruk dari AMT, mereka ha- nya dipekerjakan satu bulan dan setelah itu dibuang. Tak hanya itu, mereka juga melibatkan personel TNI dan POLRI untuk menggantikan AMT dan kemu- dian mengintimidasi AMT yang sedang mogok kerja. Kini, setelah melakukan mogok ker- ja dan longmarch dari Bandung-Jakrta, AMT dan elemen solidaritas lain dari berbagai latar belakang sedang berjuang mengawal rekomendasi yang dikeluar- kan oleh Kementerian Tenaga Kerja un- tuk menonaktifkan vendor ilegal yang mempekerjakan mereka, serta menuntut nota pemeriksaan atas tindak pelangga- ran PT Pertamina Patra Niaga terhadap AMT di seluruh Depot. Berdasarkan penjelasan di atas, ayo kawan-kawan mari kita dukung dan ber- solidaritas terhadap perjuangan AMT Pertamina agar tuntutan mereka dapt segera dipenuhi oleh perusahaan. Se- bab, perilaku sewenang-wenang perusa- haan terhadap buruh adalah persoalan yang menimpa semua buruh. Maka, sudah sepatutnya kita mulai bergerak bersama-sama melawan tindakan se- wenang-wenang para kapitalis korporasi. Buruh bukanlah mesin!! LAWAN!! -Front Solidaritas Perjuangan AMT- EDARAN PERIODIKAL KOMINIKASI ANTAR KOLEKTIF 55
MEMBANGUN PERJUANGAN OTONOM Beberapa waktu terakhir ini, me- dia massa membuat kita larut dalam persoalan sengketa antara KPK dan DPR. Hal ini tidak ubahnya dengan menyaksikan pertandingan bola yang hanya memposisikan kita tetap se- bagai penonton. Duduk di kursi, terus menyimak, menilai, menggerutu atau paling mengapresiasikan dukungan melalui petisi, media social dan gera- kan galang simpati. Kebiasaan ini telah meninabobo- kan masyarakat luas yang rindu pe- rubahan. Mereka selalu bergantung pada lembaga Negara, tokoh tokoh poopulis, atau elit-elit politik. Mereka ketagihan dengan semua itu. Orang- orang sudah lupa bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa be- sar. Namun kekuatan itu berserakan dan tak mampu menimbulkan gejolak perubahan. Kita bisa melihat situasi yang ber- beda dalam aksi buruh mogok nasion- al 3 Oktober 2012. Jalanan dipenuhi ribuan orang. Aksi mogok Nasional terlepas dari kritik mendasar atas aksi tersebut, pada dasarnya mengh- adirkan kembali momentum pergera- kan, yang kian waktu terus dimatikan oleh regulasi-regulasi Negara dan siasat kapitalis. Gerakan ini tidak se- kedar seruan, himbauan, namun aksi nyata yang menyerang perekonomian. Walau berlangsung hanya sehari, dan diwarnai oleh negosiasi elitis para pimpinan buruh dengan wakil pemer- intah, tetapi mogok nasional tersebut memberikan dampak signifikan bagi macetnya sirkulasi capital. Di Indra- mayu akibat aksi mogok dan demon- strasi buruh Pertamina sejak tang- gal 3 Oktober lalu, mereka menutup semua jaringan gas ke sumur-sumur yang mengakibatkan 80 sumur ber- henti beroprasi dan menelan kerugian mencapai Rp 5,18 miliar. Di Jakar- ta akibat aksi mogok nasional yang dilakukan buruh dikawasan indus- tri Pulogadung. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan kerugian yang dialami perusahaan mencapai ratusan rupiah. Begitu pula dengan pengusaha industri makanan dan minuman memproyeksikan nilai kerugian sektor tersebut mencapai miliyaran per hari akibat aksi demo dan mogok nasional buruh yang dilakukan serentak di sejumlah daer- ah. Di sini yang merugi adalah para pengusaha, bukan masyarakat umum, sebagaimana yang selalu dikampa- nyekan media massa dan pemerintah agar kita percaya dan turut mera- sakan kerugian tersebut. Tapi tentunya nilai-nilai terse- but tidak seberapa jika dibanding akumulasi yang mereka sudah hisap dari para pekerja melalui system ini: upah yang rendah, tanpa jaminan social, dikebiri oleh union busting, atau diperah oleh sistem outsourcing, Dalam kapitalisme, pekerja memiliki posisi yang vital, tetapi di situlah le- tak kekuatan untuk dapat menyerang balik dengan mengguncang sistem produksi. Kesadaran akan posisi inilah yang membangun pergerakan pekerja dan wadah kekuatan dengan mengorganisir dirinya. perjuangan kerangka sosial yang lebih luas, apa yang di- tunjukkan oleh gerakan buruh ini semestinya juga menginspirasikan kelompok-kelompok masyarakat lain yang juga berada dalam penghisapan dan penindasan kapitalisme dan Neg- ara. Dalam Bila kita mencari alasan konkrit mengapa harus bangkit berjuang, maka sepanjang penglihatan kita tel- ah menunjukkan mengapa kapital- isme dan Negara yang menyokongn- ya harus dilawan. Perluasan kapital telah merampas tanah-tanah petani menjadi tambang dan pabrik, menan- capkan beton-beton dan menggusur pemukiman orang-orang miskin di ko- ta-kota, menyulap ruang-ruang pub- lik menjadi pusat perbelanjaan, atau menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai barang jualan yang semakin susah dibeli orang banyak. Kehidupan ini dibawah tirani ekonomi kapital tel- ah berubah sedemikian dangkal dan miskin secara materi dan spiritual. Singkatnya, di bawah kapitalisme dan Negara, seluruh ruang-ruang hid- up masyarakat telah dirampas. Sepa- tutnya semua kelompok sosial ikut bergolak melawan sistem penghisapan dan otoriter ini. Hal tersebut dapat melahirkan gairah perlawanan yang baru, yang menunjukkan bahwa semua kelompok sosial memiliki potensi perlawanan 6
EDARAN PERIODIKAL KOMUNIKASI ANTAR KOLEKTIF MEMBANGUN PERJUANGAN OTONOM dan kekuatan untuk memperjuangkan kehidupannya. Kita bisa melihatnya dalam aksi-aksi sepihak para petani mengambil-alih tanah pertaniann dari perusahaan, atau aksi-aksi protes ke- naikan BBM beberapa waktu lalu. menyerang tirani capital, hanya kare- na aksi-aksi tersebut diluar koordinasi atau tidak masuk dalam agenda dan program kelompok kita. Kita mesti melampaui semua itu. juga harus dapat meninggalkan pola-pola reformis yang hanya memperkuat kekuasaan status quo. Ia tidak bisa lagi sekedar tampak sebagai tumpahan massa yang me- menuhi jalan, di mana terdapat peng- gembala dan yang digembalakan. Da- lam praksisnya pergerakan juga mesti bisa menjadi miniatur dan gambaran yang dituju, di mana relasi sosial yang terjalin harus menghancurkan bentuk-bentuk relasi seperti sekarang yang hirarkis, berpola patron-klien, dan sentralistik. Relasi revolusioner harus bisa dibangun sekarang, bukan nanti pada momen revolusi Pergerakan Dan satu hal penting lainnya ada- lah sepatutnya juga dalam kebangki- tan perjuangannya, setiap kelompok sosial membangun dan mempertah- ankan otonominya masing-masing. Bagi kita, ini tidak bias ditawar. Un- tuk belajar menata kehidupan sosial di hari depan akan masyarakat bebas tanpa kekuasaan tersentral, maka kita harus memulai mempraktekkan- nya hari ini melalui organ-organ dan sel-sel pergerakan yang kita miliki. Dengan karakter yang otonom, kita bisa menghindari error yang ter- jadi di masa lampau dimana revolusi menjauh dari kenyataan, menjadi se- kedar pergantian dari penindas lama ke penindas baru. Dan hanya mela- hirkan trauma sejarah berkepanjan- gan. Kini, di saat perjuangan sosial mendapat ancaman baru dengan munculnya UU Ormas, kita senantia- sa harus bisa saling bahu-membahu membangun kekuatan dari bawah. Hanya solidaritas horizontal yang bisa memperkuat bangunan perjuan- gan ini. Sebagaimana setiap dinamika so- sial, perjuangan sosial pun memiliki kekuatan dan kelemahannya. Kita ha- rus bisa saling menguatkan, tanpa ke- hilangan otonomi dalam menentukan arah diri sendiri. Dengan begitu, per- juangan akan lebih menggairahkan se- hingga bisa menjalarkan dentum-den- tum resistensi ke segala tempat. PANJANG UMUR PERLAWANAN AKAR RUMPUT! Sekecil apapun bentuknya, resis- tensi terhadap kapitalisme dan Nega- ra harus dirawat sehingga dapat tum- buh menjadi tradisi perlawanan yang kuat. Kita tidak bisa mencibir atau memojokkan setiap aksi-aksi yang PANJANG UMUR PERJUANGAN OTONOM! 7