Premis: Setelah berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada 1 September 1945 Sunan Pakubuwana XII mengeluarkan maklumat bahwa Kasunanan Surakarta mendukung dan berada di belakang pemerintah Republik Indonesia. Selama 10 bulan, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi, yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta.
Hipotesis: Dengan meraih status tersebut, Surakarta memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin kotanya sendiri.
Label: neutral