Premis: Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang memberikan banyak hak otonomi bagi pemerintahan daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom.
Hipotesis: UU Pemerintah Daerah memberikan hak otonomi pada beberapa kota di Indonesia, namun tidak kepada kota Surakarta.
Label: contradiction