Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (disingkatkan kepada Kemhan RI) atau dahulunya Departemen Pertahanan Republik Indonesia (disingkatkan kepada Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. 

Kementerian ini merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang Dasar Republik digubal saat Indonesia merdeka tahun 1945 di mana ia tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia.; malah Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika kedua-dua Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan mahupun tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya pada masa serentak.

Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan yang dijawat Prabowo Subianto sejak 23 Oktober 2019.

Sejarah kementerian

Zaman Orde Lama 
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia  dirasmikan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera menyusun kabinet pertama iaitu Kabinet Presidensial di mana Kementerian Keamanan Rakyat menguruskan hal pertahanan Republik dipimpin Supriyadi sebagai menteri abalila dilantik pada 6 Oktober 1945. Supriyadi kemudiannya digantikan oleh Imam Muhammad Suliyoadikusumo sebagai pengganti interim pada tanggal 20 Oktober.

Pada masa Kabinet Sjahrir I fungsi pertahanan negara juga masih berada di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat pimpinam oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Namun pada Kabinet Sjahrir II, Menteri Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Menteri Pertahanan yang tetap dijabat oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Pada saat Mr. Amir Sjarifuddin menjadi Perdana Menteri, jabatan Menteri Pertahanan dijabat rangkap oleh Perdana Menteri. Pada periode Kabinet Hatta I, saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat akibat tekanan tentara Belanda, Wakil Presiden Drs. Mohammad. Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim.

Zaman Orde Baru 
Pada Kabinet Pembangunan I jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap Persiden RI Jenderal TNI Soeharto. Baru kemudian pada Kabinet Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan di mana Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI.

Zaman pasca-Reformasi 
Pada 1 Julai 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI - Polri dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang jabat oleh kalangan sipil, tidak lagi dirangkap jabatan oleh Panglima TNI. Peraturan melalui pertahanan diatur melalui UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 mengatur lebih lanjut tentang tanggungjawab Menteri Pertahanan, yaitu

 Menteri memimpin Departemen Pertahanan.
 Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
 Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
 Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
 Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
 Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.
 Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

Tugas dan fungsi 
Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan
 pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Struktur organisasi 
Struktur organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

 Sekretariat Jenderal
 Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan)
 Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan)
 Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan)
 Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan)
 Inspektorat Jenderal (Itjen)
 Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
 Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat)
 Badan Sarana Pertahanan (Baranahan)
 Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas)
 Staf Ahli Bidang Teknologi dan Industri;
 Staf Ahli Bidang Politik;
 Staf Ahli Bidang Ekonomi;
 Staf Ahli Bidang Sosial; dan
 Staf Ahli Bidang Keamanan
 Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
 Pusat Keuangan (Pusku)
 Pusat Komunikasi Publik (Pusat Kompublik)
 Pusat Rehabilitasi (Pusrehab)

Lihat pula 

 Daftar Menteri Pertahanan Indonesia
 Kementerian Indonesia
 Tentara Nasional Indonesia
 Pertahanan Negara
 Ekonomi Pertahanan
 Buku Putih Pertahanan
 Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia

Referensi

Pranala luar 

 Situs web resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia