Maluku Utara

Maluku Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" yang terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku ini dahulunya merupakan bahagian daripada wilayah provinsi Maluku, namun semenjak tahun 1999 wilayah Maluku Utara ini diberikan taraf negeri oleh kerajaan pusat demi mengabulkan keinginan majoriti rakyat Maluku Utara.

Pada awal ditubuhkanya Maluku Utara, ibu kota bagi provinsi ini ialah bandar Ternate, namun semenjak 4 Ogos 2010 kerajaan tempatan memindahkan ibu kotanya ke bandar Sofifi yang berada di Pulau Tidore.

Kondisi Geografis 

Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan.

Pulau-Pulau 

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah, yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.

 Pulau Halmahera (18.000 km²)
 Pulau Cibi (3.900 km²)
 Pulau Talabu (3.195 km²)
 Pulau Bacan (2.878 km²)
 Pulau Morotai (2.325 km²)
 Pulau Ternate
 Pulau Tidore
 Pulau Makian
 Pulau Kayoa
 Pulau Gebe

Sejarah

Sebelum Penjajahan 

Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:

 Kesultanan Bacan
 Kesultanan Jailolo
 Kesultanan Tidore
 Kesultanan Ternate.

Pendudukan Militer Jepang 

Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.

Zaman Kemerdekaan

Orde Lama 

Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).

Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.

Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang kongkrit.

Orde Baru 

Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore, dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.

Orde Reformasi 

Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.

Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895).

Dengan demikian Provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Maluku Utara.

Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore.

Kabupaten dan Kota

Pemerintahan

Gubernur

Perwakilan 

DPRD Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 15 partai, dengan perincian sebagai berikut:

Ekonomi 

Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan jenis hasil laut lainnya.

Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:

 Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)
 Falabisahaya (Pulau Mangoli)
 Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
 Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat, oleh PT Usaha Mina (BUMN) di Panamboang (Pulau Bacan)
 Tambang Emas oleh PT Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
 Tambang Nikel oleh PT Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal

Transportasi

Jalan Darat

Panjang Jalan 

 Jalan negara; sepanjang 58,50 km
 Jalan provinsi; sepanjang 404 km
 Jalan kabupaten; sepanjang 501,20 km

Fisik Jalan 

 Jalan Aspal; sepanjang 106 km
 Jalan Sirtu; sepanjang 6 km
 Jalan Tanah; sepanjang 851,7 Km

Kondisi Jalan 

 Baik; sepanjang 4 km,
 Sedang; sepanjang 56,3 km
 Rusak Ringan; sepanjang 112,7 km
 Rusak Berat; sepanjang 474 km
 Belum ditembus; sepanjang 310,4 km

Kendaraan Angkutan (per April 2010) 

 Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit
 Roda empat; sejumlah > 500 unit
 Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit
 Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit
 Roda enam; sejumlah 50 unit
 Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit
 Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit
-->

Rujukan

Pautan luar 
  Situs resmi pemerintah provinsi

  Badan Pusat Statistik: Maluku Utara

Provinsi di Indonesia