Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (dulu dikenali sebagai Pusat Bahasa dan kemudiannya Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan) adalah suatu badan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastera (terutamanya berkaitan bahasa Melayu baku Indonesia), serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan di Indonesia.

Sejarah 
Badan ini muncul pada bentuk terawalnya dengan pembentukan Institut Penyelidikan Bahasa dan Budaya (, singkatan: ITCO) yang merupakan sebahagian dari Universitas Indonesia pada tahun 1947 dan dipimpin oleh Prof. Dr. Gerrit Jan Held. Kemudian, pada Mac 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga bernama Balai Bahasa Yogyakarta di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Pada tahun 1952, Balai Bahasa dimasukkan ke lingkungan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan digabung dengan ITCO menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. Selanjutnya mulai 1 Jun 1959, lembaga ini diubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan menjadi sebahagian Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Pada tarikh 3 November 1966, lembaga ini berganti nama menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak 27 Mei 1969 lembaga itu kembali berubah nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Pada 1 April 1975 Lembaga Bahasa Nasional berganti nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lembaga yang kerap disingkat dengan nama Pusat Bahasa ini, secara berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Drs. Lukman Ali, Dr. Hasan Alwi, dan Dr. Dendy Sugono.

Kemudian berdasarkan Keppres tahun 2000, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berubah nama menjadi Pusat Bahasa. Lembaga ini berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Kehadiran Undang-undang Nombor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menjadi tonggak baru keberadaan lembaga ini. Undang-undang ini mengamanahkan bahawa lembaga kebahasaan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, status lembaga ini naik dari unit kerja eselon II menjadi eselon I dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018. Berdasarkan Perpres tersebut, Pusat Perbukuan bergabung dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sehingga nama lembaga berubah menjadi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

Organisasi
Berdasarkan Peraturan-Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Prmendikbud) Nomor 11 Tahun 2018 dan Nomor 9 Tahun 2019, susunan organisasi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan adalah sebagai berikut:

 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 Bagian Perencanaan dan Kerja Sama
 Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian
 Bagian Keuangan dan BMN
 Bagian Umum dan Publikasi
 Pusat Pengembangan dan Pelindungan
 Bidang Pengembangan
 Bidang Pelindungan
 Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
 Bidang Pemasyarakatan
 Bidang Pembelajaran
 Bidang Pengendalian dan Penghargaan
 Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
 Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan
 Bidang Diplomasi Kebahasaan
 Pusat Perbukuan
 Bidang Pengembangan dan Penyusunan Buku
 Bidang Penilaian dan Pengawasan Mutu Buku
 Bidang Pemberdayaan Sumber Daya dan Pengembangan Sistem Informasi Perbukuan

Badan ini juga mempunyai pejabat atau kantor setempat di provinsi-provinsi melaksanakan tugas dan fungsi mereka di sana:

 Balai Bahasa Jawa Timur
 Balai Bahasa Bali
 Balai Bahasa Aceh
 Balai Bahasa Sumatra Utara
 Balai Bahasa Riau
 Balai Bahasa Sumatra Barat
 Balai Bahasa Sumatra Selatan
 Balai Bahasa Jawa Barat
 Balai Bahasa Jawa Tengah
 Balai Bahasa D.I. Yogyakarta
 Balai Bahasa Kalimantan Barat
 Balai Bahasa Kalimantan Tengah
 Balai Bahasa Kalimantan Selatan
 Balai Bahasa Sulawesi Utara
 Balai Bahasa Sulawesi Tengah
 Balai Bahasa Sulawesi Selatan
 Balai Bahasa Papua
 Kantor Bahasa Jambi
 Kantor Bahasa Bengkulu
 Kantor Bahasa Kepulauan Riau
 Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung
 Kantor Bahasa Lampung
 Kantor Bahasa Banten
 Kantor Bahasa Kalimantan Timur
 Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
 Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur
 Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara
 Kantor Bahasa Gorontalo
 Kantor Bahasa Maluku
 Kantor Bahasa Maluku Utara

Terbitan 
 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) - edisi 4
 Kamus istilah - kamus khusus untuk bidang ilmu dasar, antara lain (fizik, kimia, matematik dan biologi); ilmu terapan (kedoktoran, falsafah, perundangan, bahasa, sastera, komunikasi massa, pendidikan, agama, dan lain-lain). Kamus istilah ini adalah kerja sama antara Pusat Bahasa, pakar bidang ilmu, dan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM)
 Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa sebagai sumber padanan kata.
 Uji kemahiran berbahasa atau proficiency test yang disebut dengan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) dan mengembangkan bahan ajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing).
 Rancangan Undang-Undang Bahasa yang akan mendudukkan tiga jenis bahasa di Indonesia, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa asing sebagai bahasa sumber ilmu pengetahuan. Kedudukan tiga bahasa ini akan diperjelas melalui undang-undang dan dilindungi pemakaiannya sehingga tidak saling menerjang dan mengalahkan yang lain.

Rujukan 
 Wawancara Kepala Pusat Bahasa Dr. Dendy Sugono: Penggunaan Bahasa Dalam Media. Media Watch The Habibie Center. No. 49/ 15 September - 15 Oktober 2006.

Lihat pula 
 Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
 Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei
 MABBIM
 MABM
 MASTERA
 Kamus Besar Bahasa Indonesia

Catatan kaki

Pautan luar 
 Situs resmi

Bahasa Melayu
Bahasa Indonesia
Daftar Eselon I
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Badan pengatur bahasa 
Badan anggota Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia