Pembahagian Belgium

Terdapat suatu situasi yang sering dibayangkan dan didiskusikan baik dalam mahupun di luar Belgium mengenai kebarangkalian negara Belgium dibahagikan mengikut kependudukan antara para penutur bahasa-bahasa Belanda (di Flanders) dan Perancis (di Wallonia) lalu masing-masing bergabung dengan Belanda dan Perancis. Hal ini wujud kerana keadaan kedua-dua kawasan atau "komuniti" ini (, , ) tersebut telah mendapatkan tingkat autonomi yang besar di dalam persekutuan Belgium.

Masalah yang timbul lalu menjadi pertanyaan rumit dalam pemisahan ini lazimnya menyentuh adalah mengenai status ibukota persekutuan Belgium, Brussel, yang sendirinya memerintah sendiri dan dwibahasa, serta nasib yang menimpa Komuniti Bahasa Jerman Belgium.

Latar belakang 

Negara-negara moden Belgium, Belanda dan Luxembourg mula muncul daripada keberadaan politi Negeri-Negeri Pamah semasa akhir Abad Pertengahan sebagai wilayah-wilayah kekuasaan (fief) yang masih terkait dengan Kerajaan Perancis dan Empayar Suci Rom. Bahagian selatan dari wilayah tersebut yang meliputi Belanda Selatan, Keuskupan-Kepangeranan Liège, Kerajaan Stavelot-Malmedy, dan Kerajaan Bouillon telah terbagi baik secara politik maupun linguistik. Pembagian politik wilayah tersebut tidaklah sesuai dengan pembagian linguistiknya sehingga terdapat beberapa wilayah kekuasaan yang terbagi menjadi wilayah Alam Perancis (Francophone)  dan Alam Jerman (Germania). Walaupun begitu, golongan aristokrat berkuasa atas wilayah tersebut yang biasanya menggunakan bahasa yang tidak sama dengan penduduk setempat tidak mengambil pusing perbedaan bahasa tersebut. Setelah Republik Belanda erpisah deripada badan negeri-negeri pamah ini pada tahun 1581, penggunaan Bahasa Perancis oleh kalangan kelas atasan semakin meningkat di wilayah Belanda Selatan hasil pengaruh dari bangsawan Habsburg dan invasi Perancis. Penggunaan Bahasa Perancis tersebut tidak hanya digunakan di dalam pengadilan tetapi juga digunakan dalam bidang administrasi dan politik.

Perselisihan antara para penutur bahasa-bahasa Perancis dan Belanda meningkat setelah kemerdekaan Belgium di tahun 1830. Saat itu, penduduk Belanda Selatan memberontak terhadap hegemoni baru dari provinsi-provinsi wilayah utara Kerajaan Bersatu Belanda. Belgium yang baru merdeka ini menjadi negara penyangga antara Perancis dan Belanda yang terdiri atas provinsi-provinsi yang penduduknya merupakan penutur Bahasa Perancis mahupun Bahasa Belanda. Saat itu, Bahasa Perancis menjadi satu-satunya bahasa resmi yang digunakan. Penduduk penutur Bahasa Belanda mulai menuntut hak yang sama pada akhir abad ke-19 tetapi baru mulai diterima secara bertahap di abad ke-20. Baru pada tahun 1967 Perlembagaan Belgium yang berbahasa Belanda disahkan. Kesenjangan sosioekonomi yang menampak sejak terbentuknya negara Belgium moden ini mula memecahbelahkan antara kedua komunitas penutur bahasa ini.

Mulai tahun 1960-an, pembagian wilayah dibuat berdasarkan perbedaan linguistik. Hasilnya, kaum minoritas di beberapa wilayah mengklaim kehilanggan hak-haknya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam bidang politik, selain perbedaan ideologi kiri dan kanan, terjadi juga perbedaan berdasarkan linguistik sehingga menyebabkan sistem kepartaian ganda yang mempersulit pembentukan koalisi di tingkat nasional. Krisis pembentukan pemerintahan koalisi paska pemilu tahun 2007, ditambah dengan permasalahan distrik elektoral Brussels-Halle-Vilvoorde yang belum terselesaikan dan bangkitnya partai-partai politik ekstremis, telah menambahkan ketegangan pada masalah ini. Namun, mayoritas rakyat Belgium tetap mendukung untuk tetap bersatu. Pendukung persatuan (unitaris) mengklaim bahawa monarki, institusi nasional yang kuat, dan kepentingan geopolitik tentang linguistik dan etnis di Brussel merupakan elemen pemersatu Belgium. Sementara itu, separatis mengklaim bahawa faktor-faktor tersebut ditambah hutang negara yang cukup besar merupakan elemen yang mendukung bahawa perpecahan tidak terhindarkan. Beberapa pengamat politik mengemukakan pendapat bahawa pemisahan Belgium dapat menjadi pukulan bagi Uni Eropa sebagai contoh di mana beragam budaya bekerja sama.

Penglibatan nasionalisme dan regionalisme

Nasionalisme Belgium 

Paham Nasionalisme Belgium mulai muncul pada akhir abad ke-19 sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan berbasis etnis dan bahasa serta untuk menciptakan sebuah budaya nasional. Sejarawan Henri Pirenne menegaskan bahawa jatidiri Belgium tidak di identifikasikan berdasarkan ras, etnis, maupun bahasa melainkan lebih kepada komunitas peradaban Belgium. Para pendukung pemisahan Belgium berpendapat bahawa upaya sinkronasi untuk membentuk jatidiri dan budaya nasional tidak mampu mencegah persaingan etno-linguistik tersebut.

Pergerakan Flanders 

Bahasa Perancis merupakan satu-satunya bahasa resmi Belgium hingga tahun 1898 meskipun bangsa Flanders didominasi oleh penutur Bahasa Belanda. Penolakan pemerintah untuk mengakui Bahasa Belanda sebagai bahasa resmi menyebabkan permusuhan antara komunitas Flanders dengan para borjuis yang berbahasa Perancis. Saat itu, para borjuis merupakan kelompok yang memegang kekuatan politik dan ekonomi. Permusuhan tersebut menyebabkan munculnya pergerakan Flanders. Pergerakan Flanders berawal sebagai organisasi literasi dan budaya tetapi menjadi sebuah pergerakan politik yang menyerukan pengakuan hukum terhadap Bahasa Belanda dan emansipasi sosial komunitas Flanders.

Undang-undang kesetaraan tahun 1898 menjadikan Bahasa Belanda diakui sebagai bahasa resmi Belgium. Walau demikian, hal tersebut tidak menjadikan Bahasa Belanda sebagai satu-satunya bahasa resmi Flanders hingga tahun 1921. Saat itu, Prancisasi Brussel sedang dalam tahap perluasan penuh. Hingga saat ini, Bahasa Perancis tetap menjadi bahasa aristokrasi.

Catatan

Pautan luar 
 Belgique, vers la fracture? (ARTE, French)
 Zerbricht Belgien? (ARTE, German)
 Belgium, from Model to Case Study for Conflict Resolution, report published on 2011-02-01 by the United States Institute of Peace.
 Hasquin, Hervé. Historiographie et politique: Essai sur l'histoire de Belgique et la Wallonie. Charleroi: Institut Jules Destrée. 1981.
 La Flandre, 28e membre de l'UE? by Jean-Sébastien Lefebvre on Slate.fr (in French).
 Time to call it a day: Sometimes it is right for a country to recognise that its job is done, The Economist, September 6, 2007
 The trouble with Flanders: Why Belgium’s unending linguistic disputes matter to Europe, The Economist, January 27, 2011