Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utawa disingkat UUD 1945 utawa UUD '45, kuwe hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerentahan negara Republik Indonesia sekiye. 

UUD 1945 disahna dadi undang-undang dasar negara nang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Wiwit tanggal 27 Desember 1949, nang Indonesia berlaku Konstitusi RIS, lan wiwit tanggal 17 Agustus 1950 nang Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mbalekna maning maring UUD 1945, sing dikukuhna secara aklamasi nang DPR tanggal 22 Juli 1959.

Antarane Taun 1999-2002, UUD 1945 uwis ngalami diowaih (amandemen) nganti ping papat, sing ngowaih susunan lembaga-lembaga nang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Naskah Undang-Undang Dasar 1945 
Sedurunge diowaih, UUD 1945 kuwe isine Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat asale sekang 16 pasal sing mung nduweni 1 ayat lan 49 ayat sing asale sekang 21 pasal sing nduwe 2 ayat utawa lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, lan 2 ayat Aturan Tambahan), kaliyan Penjelasan.

Seuwise diowaih nganti ping papat, UUD 1945 dadi nduwe 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, lan 2 pasal Aturan Tambahan.

Nang Risalah Sidang Taunan MPR Taun 2002, diterbitna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945 Dalam Satu Naskah, sing dadi Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

Sejarah 
=== Sejarah Ď

Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949 
Pada 1945-1950, UUD 1945 tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan. Karena Indonesia sibuk berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Deklarasi Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa bertemu diserahi kekuasaan legislatif, karena Majelis dan Parlemen tidak icing. Pada November 14 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel ("semi-parlementer") pertama, sehingga acara ini merupakan modifikasi dari sistem pemerintahan yang dianggap lebih demokratis.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 
Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 
Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai utawa golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 Taun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950

Periode mbalik maning maring UUD 1945 5 Juli 1959-1966 

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:
 Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
 MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
 Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998 
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:
 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
 Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
 Undang-Undang Nomor 5 Taun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999 
Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

Periode UUD 1945 Amandemen 
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan utawa selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Taunan MPR:
 Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
 Sidang Taunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
 Sidang Taunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
 Sidang Taunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Referensi

Pranala jaba 

 Unduh naskah UUD 1945

UUD 1945
I