Daerah khusus

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi maring daerah-daerah propinsi. Negara ngakoni lan ngormati satuan-satuan pemerentahan daerah sing sifate khusus utawa sifate istimewa sing diatur nganggo undang-undang. Sing dimaksud satuan-satuan pemerentahan daerah sing sifate khusus yakuwe
daerah sing diwenehi otonomi khusus. Daerah-daerah sing diwenehi otonomi khusus kiye yakuwe:
 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 Propinsi Aceh;
 Propinsi Papua; lan
 Propinsi Papua Barat.

UU Khusus 
Daerah-daerah sing nduwe status istimewa lan diwenehi otonomi khusus seliyane diatur karo Undang-Undang Pemerentahan Daerah uga diberlakukan ketentuan khusus sing diatur nang undang-undang liyane.
 Kanggo Provinsi DKI Jakarta diberlakokna UU Nomor 29 Taun 2007 bab Pemerentahan Propinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 Kanggo Provinsi Aceh diberlakokna UU Nomor 44 Taun 1999 bab Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh lan UU Nomor 11 Taun 2006 bab Pemerentahan Aceh; lan
 Kango Propinsi Papua lan Papua Barat diberlakokna UU Nomor 21 Taun 2001 bab Otonomi Khusus kanggo Propinsi Papua.

DKI Jakarta 

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia miturut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ngakoni lan ngormati satuan-satuan pemerentahan sing sifate khusus utawa istimewa sing diatur karo undang-undang. Seliyane kuwe, negara ngakoni lan ngormati hak-hak khusus lan istimewa sesuai karo prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sebagai satuan pemerintahan sing bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran sing penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Beberapa hal sing menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain:
 Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus sing berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
 Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sing memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
 Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
 Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
 Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet sing mensingkut kepentingan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
 Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemprov DKI Jakarta.

Aceh 

Aceh adalah daerah provinsi sing merupakan kesatuan masyarakat hukum sing bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sing dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka sing ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar sing menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:
 Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 sing menyelenggarakan urusan pemerintahan sing dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
 Tatanan otonomi seluas-luasnya sing diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
 Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota sing banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
 Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan sing ada.
 Implementasi formal penegakan syari’at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang sing berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu sing panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting sing pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sing berkeadilan dan keadilan sing berkesejahteraan di Aceh.

Papua 

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya sing diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus sing diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No 4151).Hal-hal mendasar sing menjadi isi Undang-undang ini adalah:
 Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua sing dilakukan dengan kekhususan;
 Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan
 Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sing baik sing berciri:
 partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
 pelaksanaan pembangunan sing diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
 penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sing transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
 Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab sing tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua sing diberikan kewenangan tertentu.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang sing berasal dari rumpun ras Melanesia sing terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang sing diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang sing menurut ketentuan sing berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undang-undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sing terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Sumber 
 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Referensi 

Pembagian administratif Indonesia
Pemerintahan daerah di Indonesia